Edisi Selasa 1 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 1 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Targetkan Kasus Melandai September

Pemprov Tutup RS Darurat Covid-19 Wisma Tambora Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menutup Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 Wisma Tambora yang berada di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Penutupan RS Darurat tersebut karena semakin berkurangnya jumlah pasien Covid-19.

Darurat Wisma Nusantara dan RS Darurat Wisma Seganteng.

Namun, seiring angka kesembuhan pasien yang terus meningkat dan kecenderungan menurunnya penambahan kasus Covid-19, RS Darurat tersebut akan ditutup secara bertahap. Saat ini, baru RS Darurat Covid-19 Wisma Tambora yang telah ditutup.

Syafi’i mengatakan, berkurangnya jumlah pasien merupakan buah kerja keras semua pihak. Dengan adanya Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelanggar pro-

tokol kesehatan Covid-19, membuat masyarakat semakin disiplin. ‘’Itu berdampak pada yang kita saksikan sekarang.

Bahkan Mataram, kado HUTnya menuju zona hijau.

Kalau kita lihat di kabupaten/kota, hampir tak ada klaster baru. Yang positif terjadi adalah kelalaian dalam protokol Covid-19,’’ jelasnya.

Bersambung H. Lalu Syafi’i ke hal 11

Grafik pasien Covid-19

‘’Rumah Sakit Darurat Wisma Tambora sudah kita tutup karena pasiennya terus melandai dan cenderung menurun. Penutupan semua Rumah Sakit Darurat akan dilakukan bertahap. RS Darurat dibuka kalau RS Rujukan overload,’’ kata Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (31/8) siang kemarin.

Akibat penambahan kasus Covid-19 beberapa bulan lalu, Pemda membuka empat RS Darurat Covid-19 di Kota Mataram.

Yaitu, RS Darurat Asrama Haji, RS Darurat Wisma Tambora, RS

Rusak Parah, Akses Jalan Menuju Tepal Segera Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Puluhan kilometer akses jalan menuju Tepal, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa akan segera diperbaiki Pemprov NTB mulai Oktober mendatang. Anggaran penanganan jalan yang

rusak parah tersebut telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020. ‘’Insya Allah Oktober ini ditangani. Pak Gubernur melihat potensi daerahnya luar biasa di sana seperti kopi.

Bersambung ke hal 11

H. Zulkieflimansyah

PINTU Pendopo Gubernur NTB selalu terbuka lebar kepada siapapun yang ingin datang untuk bersilaturrahim dan berdiskusi untuk kemajuan Provinsi NTB. Itu semua dilakukan Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi banyak terhadap kemajuan daerah.

Bersambung ke hal 11

NTB Jangan Khawatirkan Resesi Mataram (Suara NTB) – Resesi bukanlah hal yang menakutkan. Apalagi bagi Provinsi NTB. Hal itu sangat beralasan, karena NTB masih di topang oleh sektor-sektor yang potensial pertumbuhannya membaik.

Demikian disampaikan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono di Mataram, Senin (31/8).

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Indonesia akan mengalami resesi bulan depan. Resesi terjadi akibat penurunan geliat perekonomian terus menerus karena Covid-19.

Suntono Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Sejumlah Desa Rawan Pangan DINAS Ketahanan Pangan (DKP) menemukan ada sejumlah desa rawan pangan di NTB. Desa yang sering menjadi langganan kekeringan, merupakan daerah yang rawan pangan. Sementara, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) mencatat 554 hektare tanaman padi terdampak kekeringan di tiga kabupaten.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

RELOKASI - Alat berat dikerahkan ITDC untuk meratakan lahan rencana tempat relokasi sementara bagi warga terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Relokasi Warga Terdampak Pembangunan KEK Mandalika

ITDC Siapkan Lahan 2,5 Hektare Praya (Suara NTB) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare di Desa Mertak, Kecamatan Pu-

jut, Lombok Tengah (Loteng).

Lahan ini sebagai tempat relokasi sementara bagi warga yang mendiami lahan di kawasan The Mandalika. ‘’Lahan yang disiapkan untuk hunian sementara seluas

lebih kurang 2,5 hektare ini berada di HPL 94 milik ITDC di Desa Mertak,’’ ungkap Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, dalam keteranganya, Senin (31/8) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Acuan Pengajuan Formasi CPNS Fathul Gani

Tujuh OPD Lelet Susun Anjab dan ABK Mataram (Suara NTB) Biro Organisasi Setda NTB menyebutkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lelet dalam menyerahkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK).

Padahal, Anjab dan ABK menjadi acuan Pemprov dalam mengajukan usulan formasi CPNS dan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Kabag Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi Setda NTB, Ahmad Syuyuthy menyebutkan, tujuh OPD yang belum menyerahkan hasil Anjab dan ABK. Yaitu, Dinas Dikbud, Dinas PUPR, DP3AP2KB, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, RS. HL. Manambai dan Badan Penghubung NTB.

‘’(Tujuh OPD) bisa juga dikatakan sedikit abai. Mungkin kurang dipressure oleh pimpinannya. Terhadap tujuh OPD ini, kami melakukan pendampingan intensif penyusunan Anjab dan ABK bersama-sama dengan BPSDM. Kami mendatangi tujuh OPD tersebut,’’ kata Syuyuthy dikonfirmasi Senin (31/8) kemarin.

Ia mengatakan, kendala yang

dihadapi tujuh OPD tersebut karena ada yang tidak memiliki analis jabatan. Selain itu, penyusunan Anjab dan ABK sedikit gampang-gampang susah. ‘’Kalau tidak didalami atau tidak dibuat maka tidak jadi. Maka kami berharap seluruh Kepala OPD, Bersambung ke hal 11

Ahmad Syuyuthy Syuyuthy Ahmad

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/humassetdantb)

Majukan NTB dari Desa

(Suara NTB/ist)

TO K O H

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

Halaman 2

Pilkada Kota Mataram Pembelian Kantor Tertunda TIDAK hanya Kelurahan Cilinaya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mengontrak rumah warga juga dialami oleh Kelurahan Mayura. Rencana pembelian kantor tertunda akibat pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19.

Lurah Mayura, I Made Suartha menyampaikan, kantor pelayanan yang ditempati saat ini adalah aset milik Pemprov NTB. Rencananya, bangunan itu akan dibongkar dan dijadikan sekolah luar biasa. Pihaknya terpaksa harus mencari lokasi baru (Suara NTB/cem) untuk menunjang pelayanan I Made Suartha bagi masyarakat. “Kita mau pindah lagi ke Taman Mayura,” kata Suartha, Senin (31/8).

Status kantor yang tidak tetap berpotensi merusak aset serta data rentan hilang. Permasalahan itu telah dikomunikasikan ke kecamatan dan ditindaklanjuti dengan mengajukan pembangunan kantor secara permanen.

Suartha mengakui, harga tanah di wilayahnya relatif mahal karena dekat dengan pusat bisnis di Kota Mataram. Alternatifnya adalah membeli rumah warga dan disulap menjadi kantor. Usulan tersebut telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram. Namun demikian, anggaran dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19. “Anggaranya sudah ada. Tapi tertunda gara – gara Covid,” terangnya.

Dia menggambarkan, gedung ditempati sudah tidak representatif. Sejumlah bangunan rusak dan atap bocor. Pihaknya khawatir kondisi gedung yang sudah tidak layak akan membahayakan warga dan staf, terutama jika cuaca ekstrem. “Kan sudah tahu sendiri sudah banyak yang rusak,” timpalnya.

Meskipun pelayanan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya tidak dipersoalkan dan dipahami oleh masyarakat.

Sebagai pelayan masyarakat, ia merasa risih dan ribet setiap tahun harga sibuk membawa barang – barang. Suartha sebenarnya memiliki keinginan menyewa salah satu ruko dan dijadikan kantor. Harga sewa ruko mencapai Rp50 juta per tahun tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah. “Kalau segitu kita ndak ada uang,” ujarnya.

Oleh karena itu, salah satu gedung di Kompleks Taman Mayura dipilih sebagai kantor sementara. Selain representatif, juga lahannya cukup luas. Dia berharap, TAPD kembali mengalokasikan anggaran pembelian kantor. “Kasihan kita sudah puluhan tahun tapi sampai sekarang belum punya kantor,” demikian kata dia. (cem)

Perbedaan Pilihan Jangan Jadi Pemicu Perpecahan

Mataram (Suara NTB) – Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Mataram terasa berbeda dibandingkan tahun lalu. Di tengah pandemi Covid-19, prosesi hari jadi dirayakan secara sederhana. Kota Mataram pun tengah menghadapi masa yang cukup hangat dengan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan karenanya Walikota berpesan agar perbedaan pilihan jangan menjadi pemicu perpecahan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi usai meninjau pasar rakyat di lapangan Sangkareang, Senin (31/8) menyampaikan, momen hari ulang tahun (HUT) Kota Mataram menjadi kado istimewa bagi dirinya. Karena, ini menjadi momen terakhir sebagai inspektur upacara selama 10 tahun menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, hari jadi ibukota provinsi memilik arti istimewa.

“Ini merupakan HUT terakhir, di mana saya selaku Inspektur

atau pembina upacara,” ungkap Walikota.

Perayaan kali ini dilaksanakan secara sederhana. Dikatakan Walikota, tidak ada acara berlebihan, karena Mataram masih dilanda virus Covid-19. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi makna dan dijadikan sebagai suatu momen untuk lebih berinovasi meningkatkan kreativitas, meningkatkankinerjalebihoptimaldemikesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, Ahyar mengingatkan bahwa tahun ini Kota Ma-

taram menyelenggarakan pesta demokrasi bersama tujuh kabupaten/kota di NTB. Dalam konstestasi lima tahunan tersebut, pasti ada perbedaan pilihan. Perbedaan itu dinilai wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan. “Perbedaan itu harus diambil hikmahyna sebagai bentuk keberagamaan, sehingga masyarakat akan memilih pemimpin terbaik untuk mendapatkan pelayanan maksimal,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kota

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh Mataram, I Gde Sudiartha juga mengingatkan hal sama. Sebagai daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah pada 9 Desember mendatang, harus diciptakan keamanan dan kenyaman serta kondusivitas.

Tidak boleh ada perpecahan meski terjadi perbedaan. “Kondusivitas harus dijaga,” katanya mengingatkan.

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, di tengah euphoria memperingati hari jadi ke 27, Pemkot Mataram perlu memberi perhatian bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Mereka berjibaku dan rela berkorban demi menekan penyebaran virus Corona. Di sisi lain, stimulus ekonomi melalui jaring pengaman sosial perlu dibenahi, sehingga menekan terjadinya peningkatan angka kemiskinan. (cem)

Kota Mataram Deklarasi Menuju Zona Hijau Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendeklarasikan Kota Mataram menuju zona hijau pandemi virus corona (Covid-19). Deklarasi tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Kota Mataram ke-27, Senin (31/8).

Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abuh, menerangkan dengan deklarasi tersebut pihaknya membawa semangat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Ma-

taram. “Ini memang sudah menunjukkan trennya terjadi penurunan. Karena itu, tekad kita pada waktunya harus sudah benar-benar menjadi zona hijau,” ujarnya.

Menurutnya, momentum HUT Kota Mataram kali ini harus menjadi motivasi bersama baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Khususnya untuk memulai adaptasiadaptasi untuk memulai kehidupan baru di tengah pandemi yang terjadi. “Adaptasi itu

menjadi bagian penting untuk menghidupkan roda perekonomian. Kita tidak boleh lengah, harus benar-benar menyiapkan diri untuk mematuhi disiplin Covid-19 ini,” ujar Ahyar.

Dalam deklarasi yang dibacakan, Pemkot Mataram mengajak seluruh masyarakat untuk membangung komitmen dengan sungguh-sungguh. Terutama untuk mewujudkan dan mempertahankan kota Mataram menuju zona hijau penyebaran Covid-19.

Selain itu, penanganan Cov-

id-19 berbasis lingkungan (PCBL) akan ditingkatkan kembali, termasuk untuk mendukung program Kampung Sehat. Hal tersebut dilakukan dengan penegakkan kembali disiplin penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat.

Pengawasan untuk PCBL tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian dan TNI. “Kita ingin mewu-

judkan kehidupan normal baru menuju masyarakat mataram yang maju, religius, dan berbudaya,” ujar Ahyar.

Berdasarkan data perkembangan kasus Covid19 Kota Mataram, sampai dengan 31 Agustus tercatat total kasus mencapai 1.063 pasien positif. Rinciannya, 930 orang telah sembuh dan selesai menjalani perawatan, 57 orang masih menjalani isolasi, dan 76 orang meninggal dunia. (bay)

Fasilitas Internet Harus Efektif KETUA Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., mendesak Pemkot Mataram segera mewujudkan pengadaan fasilitas internet gratis hingga ke tingkat lingkungan. Desakan ini menyusul keresahan para orang tua terkait masa depan pendidikan anakanak mereka, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. ‘’Kemarin (pada pemandangan umum Fraksi PKS, red) yang kita usulkan per lingkungan. Kalau per kelurahan, masih terlalu jauh jangkauannya. Kalau per lingkungan, perkumpulan anakanak ini tidak terlalu banyak. Sehingga fasilitas itu bisa lebih dekat dengan anak-anak,’’ katanya menjawab Suara NTB usai menghadiri peringatan HUT ke-27 Kota Mataram di Halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (31/8) kemarin.

Dikatakan Istiningsih, dengan kondisi saat ini, menjadi dilema bagi siswa sendiri. ‘’Orang tua juga berat. Terutama dari sisi kemampuan masyarakat terkait misalnya pembelian kuota internet.

Makanya banyak masyarakat yang bela-belain uangnya untuk beli kuota daripada beli beras. Inikan berpotensi menjadi masalah besar,’’ ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Pemasangan fasilitas internet gratis, lanjut Istingsih, adalah lingkungan-lingkungan yang masyarakatnya memang sangat membutuhkan itu. Terkait rencana Kementerian pendidikan memberikan bantuan kuota bagi siswa, mahasiswa maupun tenaga pendidik, kata dia, dibutuhkan kajian. Kajian ini dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara pengadaan fasilitas internet gratis dengan kuota dari Kementrian Pendidikan. ‘’Kita harapkan supaya itu menjadi fasilitas yang efektif. Tidak asal menyediakan fasilitas tapi tidak efektif. Ini yang tidak kita inginkan,’’ katanya. Kajian yang dilakukan hendaknya tidak terlalu lama.

Mengingat dari Dinas Pendidikan Kota Mataram pernah memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka akan dilakukan pada Bulan September atau Oktober.

Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini khawatir pemasangan fasilitas internet gratis maupun kebijakan bantuan kuota tidak akan efektif manakala sudah dilakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. ‘’Kalau kajiannya lama, malah tidak efektif nanti,’’ cetusnya.

Para orang tua, kata Istingsih, sangat berharap segera dilakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. ‘’Tapi memang kita juga terbentur oleh SKB empat menteri yang memang belum membolehkan sekolah tatap muka ketika kita belum masuk ke zona hijau. Kan tidak boleh sembarangan menetapkan tatap muka. Dengan tuntutan masyarakat lantas menetapkan tatap muka, ini juga sangat berisiko tinggi dengan kondisi kita yang sekarang ini,’’ demikian Hj. istiningsih Istiningsih. (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Seorang tenaga kesehatan (nakes) di salah satu Puskesmas di Kota Mataram, menolak pemberian insentif penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Ketidaksesuaian nama tim dengan data penerima insentif jadi pemicu.

Dalam surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2020, ZA men-

(Suara NTB/bay)

DEKLARASI – Walikota Mataram bersama Forkopimda dan pimpinan OPD di Kota Mataram mendeklarasikan Kota Mataram menuju zona hijau penyebaran covid-19 dalam peringatan HUT ke 27 Kota Mataram, Senin (31/8).

Peserta Didik Penerima Subsidi Pemkot Siapkan Anggaran Stimulus UMKM Pulsa Didata Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan subsidi pulsa bagi peserta didik diharapkan dapat segera terealisasi. Ketersediaan kuota diakui menjadi salah satu aspek penting dalam proses belajar dari rumah (BDR) yang diterapkan bagi peserta didik di masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., menerangkan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah peserta didik yang akan diajukan menerima subsidi kuota tersebut.

Mengikuti surat dari Kemendikbud yang meminta masing-masing sekolah menyerahkan nomor telepon siswa.

“Ini istilahnya ada surat kawat dari kemendikbud tentang bantuan kuota kepada siswa.

Kami di dinas belum tahu secara teknis, saat ini surat yang datang baru bersifat meminta pendataan sampai 11 September,” ujar Fatwir, Senin (31/8).

Menurutnya, masalah kuota kerap menjadi masalah untuk pelaksanaan BDR. Terlebih untuk memastikan kuota yang diberikan pemerintah ataupun yang difasilitasi oleh orang tua peserta didik saat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Apapun juga, kita menghindari penyalahgunaan daru kuota itu, termasuk yang akan diberikan orang tua ke anaknya,” jelas Fatwir. Untuk itu, monitoring dan kontrol dari or-

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali ang tua diharapkan dapat berjalan seiring dengan diterapkannya BDR. “Mudah-mudahan kuota ini akan menjadi bantuan bagi anak-anak untuk meningkatkan kualitas belajar di masa covid ini,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya berharap subsidi kuota tersebut dapat segera disalurkan kepada peserta didik. Terutama untuk memastikan kelanjutan program serupa yang saat ini tengah diajukan pihaknya melalui APBD Perubahaan. “Yang dari APBD, kuota dari daerah itu akan digulirkan juga. Tapi kalau memang bantuan (dari Kemendikbud) cepat disalurkan bagi anak-anak, mungkin akan kita alihkan untuk pembelajaran,” jelasnya.

Diterangkan, saat ini masing-masing sekolah tengah melakukan pendataan peserta

didik yang membutuhkan subsidi kuota. Bahkan beberapa sekolah telah mengirimkan data berupa nomor telepon dari masing-masing peserta didik tersebut.

“Ini memang harus segera dikirimkan nomor anak-anak itu, tapi kita juga mau pastikan itu betul-betul nomor telepon mereka. Jangan sampai (nomor telepon) itu dipegang orang tuanya yang bekerja atau tidak ada di rumah,” ujar Fatwir.

Di sisi lain, pihaknya memproyeksikan proses belajar mengajar dengan tatap muka dapat dimulai satu bulan kedepan.

Kendati demikian, kebutuhan untuk subsidi kuota dipastikan tetap akan ada. Mengingat pembelajaran tatap muka yang dilakukan juga bersifat terbatas.

Dicontohkan Fatwir dalam penerapannya nanti pembelajaran tatap muka hanya akan dilakukan selama 2-3 hari dalam sepekan. Peserta didik juga akan dibagi dalam 2-3 kelompok dengan kapasitas masingmasing ruang kelas antara 1015 orang.

Dengan demikian, sistem BDR akan tetap dilakukan walaupun pembelajaran tatap muka dimulai. Sehingga pengaturan subsidi kuota bagi peserta didik tetap akan dilakukan, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kita masih melihat sejauh mana akurasi informasi dari pusat, apakah akan segera atau masih lama (penyaluran subsidi kuota). Yang jelas secara teknis kita belum tahu seperti apa,” tandas Fatwir. (bay)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mennyiapkan anggaran sejumlah ratusan juta untuk program bantuan stimulus UMKM. Berbeda dengan bantuan modal Rp2,4 juta yang diberikan pemerintah pusat, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan alat bantu usaha bagi UMKM-UMKM yang ditunjuk.

Plt. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM Kota Mataram, I Gusti Ayu Yuliani, menerangkan dari usulan anggaran Rp450 juta telah disetujui sebesar Rp301.250.000 untuk program stimulus tersebut.

Setelah menerima persetujuan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemesanan beberapa alat bantu usaha di pihak ketiga.

“Itu yang disetujui, yang menilai dari Inspektorat dan Ketua Gugus Tugas layak apa tidaknya. Jadi yang disetujui itu sekitar oven, mesin penggiling kedelai, dan spinner,” ujar Yuliani, Senin (31/8).

Menurutnya, jumlah mesin yang disediakan saat ini memang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Masing-masing mesin yang diadakan diharapkan dapat mendukung kelanjutan dari beberapa produk yang telah terserap program JPS Gemilang. Seperti oven yang diberikan untuk mendukung UMKM yang bergerak memproduksi kue kering, penggiling kedelai untuk UMKM yang meproduksi susu kedelai, dan spinner untuk mendukung UMKM yang memproduksi abon.

Berdasarkan catatan pi-

haknya, untuk oven akan diberikan pada 30 UMKM, penggiling kedelai untuk 10 UMKM, dan spinner untuk 20 UMKM. “Memang tidak sampai 100 UMKM, tapi kita harapkan ada peningkatan kualitas. Kita sekarang sudah pesan alatnya di pihak ketiga,” jelas Yuliani.

Terkait waktu penyerahan disebutnya akan menyesuaikan dengan arahan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Sembari menungu persiapan pengadaan dari pihak ketiga yang membuat masing-masing mesin tersebut.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, menerangkan program subsidi yang diadakan merupakan langkah pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

“Jika pemerintah pusat memberikan bantuan modal, kami dengan menggunakan APBD memberikan bantuan dalam bentuk peralatan,” ujarnya.

Dengan alat yang diberikan Pemkot Mataram mengaharapkan adanya peningkatan kualitas produksi dari masing-masing UMKM tersebut. “Untuk besaran nilainya bervariasi.

Tergantung jenis bantuan, tapi nilainya tentu tidak bisa sama dengan bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk memastikan jenis dan nilai bantuan tersebut, pihaknya juga telah melakukan verifikasi data calon penerima stimulus. “Harapan kita, datanya bisa segera rampung agar pendistribusian bantuan bisa dilakukan tepat waktu,” tandas Mahmuddin. (bay)

Nakes di Mataram Tolak Pemberian Insentif guraikan alasan penolakan menandatangani SPJ insentif nakes dalam penanganan Covid-19 dengan alasan ketidaksesuaian nama tim yang bertugas menangani kasus Covid-19 di lapangan dengan nama – nama yang diajukan dalam penerima insentif nakes di Puskesmas Cakranegara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Us-

man Hadi tidak mempermasalahkan adanya penolakan pemberian insentif oleh nakes. Pihaknya telah mengimbau pendapatan tambahan bagi nakes dibagi setelah pencairan. “Iya, ndak masalah ditolak.

Kecuali, uangnya sudah ada tapi saya makan sendiri. Ini kan akan dibagi rata,” kata Usman ditemui Senin (31/8).

Insentif ini merupakan hak

nakes yang menangani Covid-19.

Jika ada penolakan tentu akan dikembalikan ke kas negara. “Biarin aja. Uang nanti kita kembalikan ke kas negara,” tandasnya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abdurrahman menegaskan, insentif ini merupakan hak dari nakes yang menangani pasien Covid-19 secara langsung.

Dia menyesalkan, justru terdapat

perbedaan usulan nakes berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN. “Kalau di Puskesmas lain sama, tidak ada perbedaan.

Ini jadi pertanyaan ada apa sebenarnya,” kata Abdurrahman.

Politisi Partai Gerindra meminta Kepala Puskesmas Cakranegara dan Dinas Kesehatan membenahi hal tersebut. Karena, tim yang bekerja 33 orang dan penga-

juan pemberian insentif 10 orang.

Jangan sampai hak – hak nakes selama ini berjibaku dan berkorban waktu dan keluarga menangani Covid-19 tidak diperhatikan.

“Tolong Kadikes mengecek hal ini.

Kasihan orang bekerja selama ini tidak diberikan. Kita sangat sayangkan kalau begini,” tandasnya.

Pengajuan insentif dengan pertimbangan kekurangan ang-

garan dinilai bukan alasan yang tepat. Insentif bagi dokter, dokter spesialis, perawat, bidan serta nakes lainnya dianggarkan oleh pemerintah pusat. Kecuali, pembiayaan dibebankan ke kas daerah. “Siapa yang bekerja seharusnya itu yang diusulkan. Tanpa pandang bulu maupun status. Itu hak dari mereka,” demikian katanya mengingatkan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pengusaha Kapal Desak Kemenhub dan Kemenko Marves Evaluasi Layanan Penyeberangan Lembar-Banyuwangi Mataram (Suara NTB) Para pengusaha kapal yang tergabung dalam beberapa asosiasi, mendesak pemerintah melakuan evaluasi kembali layanan penyeberangan LembarBanyuwangi yang dibuka satu bulan terakhir. Desakan ini muncul karena para pengusaha kapal penyeberangan Lembar (Lombok)-Padang Bai (Bali) dan Ketapang (Jawa Timur) – Gilimanuk (Bali) terancam bangkrut. Penyebarangan Lembar-Banyuwangi dibuka sejak minggu kedua Bulan Agustus 2020. Awalnya hanya satu kapal, KM. Mutiara Sentosa II, sepekan kemudian bertambah dua kapal, KM. Mutiara Sentosa III. Dengan kapasitas kapal cukup besar.

“Sejak saat itu, load factor (keterisian kapal) kami turun dratis jadi 30 persen, dari yang tadinya sampai 70 persen,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang (Gapasdap) Provinsi NTB, Listyono Dwitutuko. Diizinkannya penyeberangan Lembar-Banyuwangi menurut Listyono berpotensi mematikan kapal-kapal penyeberangangan yang sudah sejak lama melayani Lembar -Padang Bai dan Ketapang – Gilimanuk. Khusus untuk Lembar-Padang Bai, saat ini ada 39 kapal penyeberangan yang melayaninya. Sehari, hanya 16 kapal yang beroperasi. Sisanya off, kata General Manager PT. Dharma Lautan Utama Cabang Lembar ini.

Layanan penyeberangan Lembar-Banyuwangi dianggap telah mengambil alih penumpang-penumpang yang bi-

asa dilayani oleh kapal-kapal di dua lintasan penyeberangan Lombok, Bali dan Jawa Timur. “Dua lintasan penyeberangan, Lembar – Padang Bai dan Gilimanuk-Ketapang sudah ada sejak lama. Dan kontribusinya cukup besar mendukung pembangunan negeri. Pengusaha-pengusaha sudah berinvestasi cukup banyak di dua lintasan ini. Tibatiba ada penyeberangan baru yang memotong. kan kasian perusahaan, tenaga kerja sudah banyak dipekerjakan, larinya ke PHK kalau load factor semakin kecil,” imbuhnya.

Selain itu, dua lintasan penyeberangan dimaksud melayani 24 jam. Mestinya tidak ada persoalan bagi penyeberangan. Selain itu, penumpang yang dijaring oleh KM Mutiara Sentosa adaah penumpang-penumpang sudah sudah eksis meng-

gunakan dua lintasan dari Lombok, Bali dan Jawa Timur.

Bukan penumpang pemetaan baru. “Kalau penyeberangan Lembar – Surabaya yang dilayani Legundi memang berpengaruh, tapi ada penumpang baru yang dilayani. Segmennya agak beda. Tidak mengambil sepenuhnya segmen yang sudah kami layani,” katanya.

Karena kekhawatiran bangkrut dengan investasi yang sudah besar ditanam pada dua lintasan penyeberangan ini, para pengusaha yang tergabung di Gapasdap melayangkan surat kepada DPP Gapasdap. Ditembuskan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Demikian juga asosiasai pengusaha kapal penyeberangan lain-

(Suara NTB/bul)

KAPAL - Kapal penyeberangan Lembar-Padang Bai yang menunggu antrean pemberangkatan kapal nya, Asosiasi Pemilik Kapal ditembusakan ke Kemente- beradaan kapal-kapal penye- wangi). Karena efeknya sangat berangan Lembar-Padang Bai, besar terhadap perusahaan-peFerry Nasional Indonesia rian yang sama.

Tuntutannya, agar layanan Gilimanuk-Ketapang. “Kita rusahaan kapal yang sudah atau Indonesian National Lembar- minta minta agar pemeirntah lama eksis di Lombok-Padang Ferryowners Association penyeberangan (INFA) juga melakukan hal Banyuwangi dievaluasi kemba- kaji ulang terhadap lintasan Bai dan Gili Manuk-Ketayang sama. Bersurat ke DPP, li. Dan dipertimbangkan ke- yang baru ini (Lembar-Banyu- pang,” demikian Listyono. (bul)

Antisipasi Resesi Ekonomi, Sekda Lobar Ajak ASN Hidup Hemat Giri Menang (Suara NTB) – Mengantisipasi potensi terjadinya resesi ekonomi pada kuartal III atau bulan September seperti yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD bahwa Indonesia 99,9% akan mengalami resesi, Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hidup hemat dan mengencangkan ikat pinggang.

Ia meminta para ASN dapat menerapakan prinsip pengiritan untuk mengantisipasi terjadinya resesi. Hal ini agar ASN memiliki fiskal yang memadai saat masa resesi. “ASN

sebisa mungkin untuk berhemat dan irit dengan membeli kebutuhan wajib yang menjadi prioritas” ujar Baehaqi. Hal tersebut disampaikan Baehaqi saat memimpin apel pagi, Senin 31 Agustus 2020 di Gedung Putih Gerung.

“Hindari dulu pengeluaranpengeluaran yang sifatnya tidak terlalu penting atau yang tidak menjadi kebutuhan,” sarannya. Ia juga meminta agar ASN dapat tetap rajin dan disiplin dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai salah satu tanda syukur atas berbagai rezeki yang diperoleh ASN. Ia mengatakan bahwa

ASN tidak boleh pesimis dan harus memiliki target kerja agar dapat berdayasaing.

Sekda juga meminta agar ASN dapat memberikan kinerja terbaik untuk Lombok Barat dalam berbagai hal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sekda yang dikenal sangat memahami tentang perencanaan daerah ini juga meminta agar ASN dapat menerapakan protokol covid dalam kehidupan sehari hari.

Hal ini untuk menjaga diri dan keluarga dari wabah covid19 yang sudah mulai menurun

di Lombok Barat. Ia juga meminta agar ASN dapat mensosialisasikan protokol covid kepada masyarakat di sekitar untuk mencegah penularan covid19.

Sekda juga mengatakan, semua pihak tidak perlu panik dan khawatir berlebihan dalam menghadapai ancaman resesi ekonomi. Hal ini karena pemerintah pusat tentunya memiliki langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ini. “Kita jangan panik, namun kita harus tetap antisipasi dengan melakukan penghematan dan berbelanja sesuai dengan skala prioritas” ujarnya. (her)

Hidupkan Wisata Kota

Dispar Mataram Luncurkan ’’Bis Kopi’’ Mataram (Suara NTB) – Para pelaku pariwisata Kota Mataram punya ide kreatif untuk menggeliatkan pariwisata di masa pandemi.

Bertepatan dengan HUT ke-27 Kota Mataram, Senin (31/8) kemarin, Dispar Kota Mataram meluncurkan city tour yang diberi nama ‘’Bis Kopi’’. Dengan Bis Kopi ini, masyarakat bisa berwisata keliling Kota Mataram. Cukup merogoh kocek Rp49 ribu, masyarakat dapat menikmati kopi dan snack (makanan ringan) di atas bus yang sedang berjalan berkeliling Kota Mataram.

Kepala Dispar Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi yang dikonfirmasi wartawan usai apel HUT Kota Mataram ke-27 di Halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (31/8) mengatakan, Bis Kopi ini stand by di depan Taman Budaya Mataram. ‘’Di sebelah timur SPBU Kekalik,’’ sebutnya. Adapun fasilitas yang dapat dinikmati selama berada di atas bus yakni beragam varian kopi ditemani makanan ringan dan suguhan musik akustik.

Bis Kopi ini, lanjut Denny, dikelola oleh para pelaku wisata yang tergabung dalam HPI (Himpunan Pramuwisata In-

(Suara NTB/ist)

BIS KOPI - Kepala Dispar Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi saat akan mencoba Bis Kopi. donesia). ‘’Karena sekarang hadapan seperti di kereta api. mereka sepi job, jadi mereka Untuk tahap awal ini, HPI berkreatifitas membuat se- baru mengoperasionalkan suatu yang baru. Inilah yang satu bus. Tapi, ke depan, jumkemudian mereka kembang- lah Bis Kopi ini akan ditamkan. Bus mereka juga ngang- bah. Dalam mengoperasionalgur, jadi ini disulap menjadi kan Bis Kopi ini, HPI juga tetap mengedepankan proBis Kopi,’’ terangnya.

Di bagian dalam bus, sam- tokol covid. ‘’Jadi bus itu kita bung Denny sudah ditata isi 26 orang. Kalau diisi semenyerupai kafe. Dimana mua, kapasitasnya hampir 50 penumpang akan duduk ber- orang,’’ katanya.

Sebetulnya Bis Kopi ini dihajatkan untuk wisatawan yang berkunjung ke Mataram. ‘’Tapi karena belum banyak yang datang ke Kota Mataram, beralihlah pasar itu menjadi pasar lokal. Jadi ibuibu arisan yang memakai fasilitas itu. Kemudian ada sekolah. Banyak juga komunitas-komunitas lain yang ingin merasakan sensasi ngopi di atas bus,’’ ungkap Denny.

Adapun rute Bis Kopi yang beroperasional mulai pukul 16.00 Wita – 18.00 Wita mengambil start di depan Taman Budaya Mataram menuju perempatan Golkar, menuju Lingkar Selatan, kemudian ke Gerbang Tembolak. ‘’Kalau ada wisatawan dari luar daerah, diam dulu di Tembolak untuk foto-foto,’’ ucapnya. Dari Gerbang Tembolak, bus melaju ke arah Ampenan kemudian ke lingkar utara sampai eks Bandara Selaparang, kemudian ke Islamic Center. ‘’Diam dulu di sana untuk foto-foto,’’ imbuh Denny. Kemudian bus akan bergeser ke arah Cakra, tepatnya di Taman Mayura. ‘’Di Mayura juga begitu.

Stop dulu di sana. Kemudian menikmati sejarah Mayura, barulah kembali ke Taman Budaya,’’ sebutnya. (fit)

Dispar Lobar Ajak Wisatawan Kembali ke Senggigi Giri Menang (Suara NTB) – Konsistensi Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) dalam melakukan kegiatan bersih-bersih tempat wisata mulai menuai hasil.

Paling tidak, apa yang diharapkan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lobar H. Saepul Akhkam agar agenda “Ayo Bersih-Bersih” ini menjadi stimulus untuk pihak terkait lainnya ikut peduli pada kebersihan tempat wisata.

Sejak Jumat (29/8) pagi, ratusan orang terlihat ikut berpartisipasi dalam kegiatan “Ayo Bersih-Bersih” yang masih terfokus di kawasan Senggigi, mulai dari para staf Dispar Lobar hingga para General Manager (GM) hotel seputaran Senggigi, para terapis SPA, ladies dan pramuwisata usaha karaoke, komunitas peduli kebersihan hingga jajaran pemerintah daerah yang dikomandoi langsung oleh Sekretaris Daerah Lobar H. Baehaqi.

“Ini di luar perkiraan, bahwa semua pihak mau turun.

Tidak hanya dari perhotelan, ini juga diikuti oleh pramuwisata kita di Kafe dan SPA,” ungkap Akhkam. Menurutnya, kali ini merupakan salah satu kegiatan bersih-bersih yang paling ramai dari sebelumsebelumnya.”Tentu kita di Dispar sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut ambil bagian. Bahkan hari ini kita dibantu Sekda yang langsung ikut nyapu dan angkat sampah,” ujar Akhkam antusias.

Kegiatan ini, imbuhnya akan menjaga semangat semua pihak untuk tetap menggaungkan semangat #AyoKembaliKeSenggigi. “Itu tagline kita bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengulang kembali kejayaan Senggigi sebagai destinasi andalan,” terang Akhkam. Agar tagline itu semakin menggema, Akhkam memastikan Dinas Pariwisata bersama para pelaku di Senggigi akan menggelar beberapa event.

Seperti Bike Camping un-

tuk para penghobi sepada di Pantai Kerandangan yang digelar mulai akhir pekan kemarin, kegiatan senam massal Zumba di tanggal 19 September, Motor Enduro di Batulayar tanggal 19-20 September, Senggigi Soundsation di setiap hari Minggu, dan bahkan penanaman coral planting untuk spot foto underwater.”Ngecok Zumba tanggal 19 nanti akan menjadi launching tagline kita itu,” papar Akhkam.

Sekretaris Daerah Dr. H. Baehaqi di tengah-tengah menyapu jalan juga menyampaikan apresiasinya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyempatkan diri ikut dalam kegiatan bersih-bersih ini. “Saya berterimakasih kepada para ASN yang ikut serta, khususnya yang memberikan motivasi atau yang menggerakkan kegiatan ini yaitu Dinas Pariwisata,” ucap Baehaqi.

Menurutnya kegiatan ini juga merupakan suatu langkah dan terobosan yang perlu diikuti dan ditiru oleh semua OPD yang ada

di Lombok Barat agar progres kepariwisataan untuk bangkit dan kembali menjadi basis perekonomian daerah bisa segera terwujud. Di kesempatan terpisah, dua orang pelaku usaha hiburan yaitu Acok dan Herman yang juga konsisten ikut mendukung kegiatan “Ayo Bersih-Bersih” di setiap minggu mensyukuri semangat yang terjaga dari para pelaku usaha dalam mendukung kegiatan ini.

“Dengan adanya kegiatan bersih-bersih di Senggigi ini, kita Alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi dan dari Minggu pertama sampai sekarang tambah ramai. Juga tamutamu sudah mulai datang, teman-teman juga jadi tambah semangat,” ucap Acok antusias.

Di sisi lain Herman yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) juga mengatakan komitmennya untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan Senggigi untuk para wisatawan. Dari APH pagi ini menerjunkan hampir 90 persen personelnya. (her)

(Suara NTB/bul)

DUKUNG SENSUS - Jajaran BPS NTB dan seluruh stakeholders mendukung suksesi pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

4.700 Petugas Sensus Penduduk di NTB Mulai Diterjunkan Mataram (Suara NTB) – Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan 4.700 petugas sensus di NTB. Kegiatan petugas sensus ini dimulai per 1 September 2020 untuk melakukan pembaharuan data kependudukan.

Petugas sensus akan mendatangi seluruh rumah warga secara langsung. Sensus langsung ini sebagai tindak lanjut sensus penduduk secara online yang sudah dilaksanakan. Ada 19 persen dari total seluruh penduduk Indonesia yang berpartisipasi.

Kepala BPS Pusat, Kecuk Suhariyanto meresmikan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, Senin (31/8) kemarin secara daring. Sensus penduduk dilakukan tatap muka. Dengan memperhatikan protokol Covid-19. Menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan hand sanitizer. Presiden

Joko Widodo juga sekaligus mengajak seluruh masyarakat Indonesia memberikan data sebenar-benarnya dan jujur kepada petugas sensus. Karena data inilah yang dijadikan acuan pembangunan Indonesia.

Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono bersama seluruh jajaran dan stakeholders mengikuti kegiatan pembukaan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dari kantornya. Sensus akan dilaksanakan sebulan penuh di bulan September 2020 ini.

Ada 4.700 petugas sensus yang dikerahkan, kata Suntono.

Seluruh petugas sensus ini akan mendatangi seluruh rumah tangga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. petugas akan melakukan validasi data kependudukan. Melakukan potret data perumahan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan data-data lain.

“Barangkali ada keluarga yang sudah meninggal atau baru lahir. Itu juga dicatat kembali.

Yang sudah melakukan sensus

penduduk secara online, tetap didatangi dan akan divalidasi kembali. Barangkali ada datadata yang belum masuk,” imbuhnya. Petugas sensus, lanjut Suntono, akan mendatangi setiap warga dengan waktu disesuaikan. Tergantung ada atau tidaknya pemilik rumah, atau yang bertempat tinggal. Status pengontrak, atau yang pendatangpun akan tetap dicatat.

“Jangan sampai tidak masuk sensus. Karena hasil sensus ini juga yang menjadi acuan pemerintah memberikan program. Kerugiannya kalau sampai tidak disensus, ya ada missing data pemerintah. ada kehilangan informasi pemerintah,” imbuhnya. Karena itu, harapannya, seluruh masyarakat turut berpartisipasi aktif terhadap pendataan yang dilakukan oleh petugas sensus. “Terima petugas sensus, berikan data secara jujur dan benar.

Karena itu yang akan menjadi potret NTB ini khususnya,” demikian Suntono. (bul)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

Revisi Perda Hari Jadi Lotim BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy meminta anggota DPRD merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Hari Jadi Lotim. Mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2013 itu menyebut, Lotim saat ini sudah berusia 125 tahun.

Usia yang melampaui usia kemerdekaan RI yang baru 75 tahun itu diakui bupati masih jadi perdebatan.

Masih menjadi pertanyaan besar apakah 125 atau berkurang dari itu. Usia Lotim juga disebut jauh lebih besar dari Provinsi NTB dan kabupaten-kabupaten lain(Suara NTB/yon) nya. Bupati mengatakan, berH. M. Sukiman Azmy dasarkan catatan sejarah memang menyebutkan nama Lombok Timur bukan menyebutkan Kabupaten Lombok Timur. “Oleh karena itu, kita mohon kepada pimpinan DPRD Lombok Timur untuk kembali dibahas karena banyak nada ketidakpuasan masyarakat kita terhadap hari yang ke 125 ini,” ungkapnya saat acara tasyakuran HUT Lotim di Pendopo Bupati, Senin (31/8).

Momentum memperingati HUT, katanya mengenang kembali perjuangan para dan para pendahulu yang telah menyumbangkan tenaga pikiran dan harta. Bertepatan juga dengan hari jadi Republik Indonesia ke 75, mengingatkan kembali perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankannya dengan nyawa. “Kita harus berterima kasih pada pendahulu kita,” ucapnya.

Hari jadi 125 Lombok Timur pada tahun ini, diangkat tema Lotim tangguh maju bersama. Harapan Bupati, dalam menghadapi situasi pandemi masyarakat Lotim tetap tangguh. Hadapi semua kondisi termasuk kondisi pandemi yang kita sedang alami pada saat ini. “Dengan keterpaduan kita kebersamaan kita dan kerja keras kita bersama Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang bisa kita laksanakan pada saat ini akan mengurangi jumlah penderita covid 19 di Kabupaten Lombok Timur,” harapnya.

Usia 125 tahun Lombok Timur, ada beberapa kado istimewa buat Lotim. RSUD Lotim diberikan sertifikat kenaikan kelas dari tipe C menjadi tipe B saat usianya baru 37 tahun. Kenaikan kelas ini akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.Tidak itu saja secara luas akan mendukung kualitas dan derajat kesehatan masyarakat karena seluruh fasilitas dan layanan kesehatan akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dari aspek kesehatan.

Ketua DPRD Lotim, Murnan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan sudah mengagendakan pembahasan revisi Perda hari jadi Lotim. Perbaikan Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Hari Jadi Lotim itu kemungkinan bisa dibahas 2020 ini atau 2021 mendatang. “Kita lihat nanti bagaimana kesiapan eksekutif,” ucapnya.

Perbedaan usia Lotim yang lebih besar di Indonesia dan NTB ini katanya sah-sah saja. Menurutnya, cukup bagus generasi Lotim ini tahu kalau daerahnya lahir sejak 125 tahun yang lalu. Tapi kalau kabupaten, katanya ada dua tanggal disebut. Yakni tanggal 9 Agusus 1958 dan 11 Agustus 1958. “Nanti kita akan kaji berdasarkan dokumen sejarah dan fakta-fakta lainnya,” ucapnya. (rus)

Defisit, Dana BTT Covid Berpeluang Digeser Lagi Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana untuk menggeser dana BTT Covid pada APBD-P 2020. Pergeseran dana Covid untuk tujuan menutup defisit anggaran pada APBD-P. Alasan lain, realisasi anggaran BTT di OPD terkait seperti RSUD juga dianggap cukup besar.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua TAPD, Heryanto, SP., Senin (31/8). Ia menjelaskan, rencana pemangkasan BTT Covid terpaksa dilakukan untuk mendukung proses percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pasalnya, sumber anggaran pada APBD-P 2020 nyaris tidak tersedia.

“Sampai saat ini, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat belum jelas. Maka kita berencana menggeser anggaran kegiatan yang sekiranya tidak produktif,” ungkap Heryanto.

Salah satu item anggaran yang dapat disasar adalah BTT Covid. Dari penjelasan yang didapat TAPD, beberapa mata anggaran BTT belum digunakan oleh Satgas. “Beberapa kali pertemuan dengan Satgas, ada kemungkinan BTT dikurangi. Misalnya Rp 800 juta di RSUD belum terpakai. Lagipula, di sana barang juga sudah banyak yang dibeli,” ucapnya.

Menurut Kepala Bappeda KLU ini, anggaran yang ditarik tersebut akan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi. Sebagaimana hajat tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat agar ekonomi masyarakat selama.pandemi dapat terus bergerak.

Pihaknya belum dapat memastikan, dinas mana yang menjadi sasaran penempatan dana BTT jika nantinya dikurangi. Namun setidaknya, sudah ada gambaran bahwa dengan dana untuk ekonomi itu, aktivitas ekonomi masyarakat tidak melambat.

Ia menyambung, Satgas Covid sebelumnya memperoleh alokasi sebesar Rp 40,4 miliar dari sebelumnya Rp 63 miliar.

Anggaran yang tersisa dianggap masih cukup besar, sehingga TAPD kemungkinan akan memangkas sampai Rp 4 miliar.

Proyeksi TAPD, anggaran BTT yang terealisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 36 miliar. “Awalnya kita berharap dari Silpa tahun lalu sekitar Rp 35,7 miliar, tapi itu saja tidak mampu nutupi defisit,” katanya.

Heri menyebut, defisit APBD-P 2020 cukup besar. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tekat pelaporannya, sehingga dana ditarik oleh pusat. Sementara pada OPD lain, terdapat kegiatan seperti renovasi ruangan kantor yang sudah dikerjakan namun belum dibayar.(ari)

PMI Asal Lotim Dipulangkan Selong (Suara NTB) Sebanyak 500 lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipulangkan dari berbagai negara penempatan. PMI yang dipulangkan ini ratarata masa kontraknya berakhir, namun tertunda kepulangannya disebabkan pandemi virus Corona (Covid-19).

Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, mengatakan, 500 PMI asal Lotim yang masa kontraknya sudah habis dipulangkan itu sejak kembali dibukanya Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

“Jumlah yang dipulangkan sekitar 500 PMI asal Lotim yang masa kontraknya habis. Kepulangan mereka memang sempat tertunda satu bulan lebih. Itu karena bandara yang ditutup,”terangnya, Senin (31/8).

Sementara untuk saat ini sudah tidak ada yang tertunda kepulangannya. Hal ini dikarenakan Malaysia sudah membuka untuk pemulangan PMI. Hanya saja untuk masuknya PMI ke tiga negara di Asia Tenggara yang masih ditutup, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam.

Hirsan memastikan, sampai saat ini sudah tidak ada PMI asal Lotim yang masa kontraknya habis tidak bisa pulang. Kalaupun ada, dikarenakan tidak bisa berproses atau bermasalah, sehingga Disnakertrans harus berkoordinasi dengan keluarga, penyalur dan pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk PMI yang ingin masuk ke negara tujuan. Berdasarkan Kepnaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang dibukanya kembali penempatan tenaga kerja, terutama ke 12 negara yang keluar visa akan menjadi prioritas utama yang akan dikirim. Negara tujuan sudah siap menerima serta adanya kesepakatan untuk proses karantina, seperti tujuan Jepang.

Pasalnya, penempatan tenaga kerja ini harus memperhatikan protokol kesehatan dan perlindungan terhadap TKA menyusul biaya karantina sekitar Rp7 juta ketika tiba di negara tujuan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Wabup Minta Seluruh Pejabat Pahami RPJMD Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) kembali menggeser 21 pejabat administrator dan pengawas, Senin (31/ 8). Prosesi pengambilan sumpah dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin di kantor Bupati Lotim. Wabup meminta para pejabat lebih bekerja keras sesuai tugas pokok dan fungsinya mewujudkan visi-misi Lotim 2018-2023.

Wakil Bupati meminta seluruh pejabat membaca dan memahami dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Para pejabat harus mengetahui arah kebijakan program apa saja yang akan dilakukan serta target yang dituju.

Sebagai pejabat administrator dan pengawas, ditekankan agar cermat. Termasuk dalam membuat perencanaan harus yang matang. Wakil Bupati mengingatkan agar para pejabat yang dilantik ini dalam kerjanya tidak melakukan perbuatan tercela. Pejabat harus memberikan contoh bagi masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) As’ad. Sekdis Dikbud sebelumnya, Huzaefah digeser menjadi Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Lainnya, Husnudu‘at, SP dilantik menjadi Camat Terara.

Abasti dilantik sebagai Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Posisi yang ditinggalkan oleh Abasti, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipercayakan kepada Hadi Jayari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengem-

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin melantik para pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Lotim, Senin (31/8). bangan Kapasitas pada Dinas Pariwisata Lotim.

Kepala Bidang Pengembangan kapasitas ini diberikan ke-

Tangani Pandemi Covid-19

durrahim Yaqub, ST pada Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (rus)

Syarat Dukungan Lengkap

Loteng Siapkan Rp71 Miliar di APBD Perubahan 2020 Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 miliar lebih pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2020 ini. Anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai penanganan Covid-19 di Loteng hingga akhir tahun ini. Hal itu tertuang dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan tahun 2020 yang telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng.

Dalam laporannya pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, Senin (31/8), juru bicara Banggar DPRD Loteng, Muhalip, mengatakan, sesuai hasil refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020 sebelumnya, total BTT yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 148 miliar lebih. Di mana hingga bulan Juli anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp 49 miliar.

Sisa anggaran BTT yang belum digunakan tersebut kemudian dialokasikan lagi sebesar Rp 71,1 miliar untuk penanganan Covid-19 di daerah ini. “Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan Covid-19.

Termasuk kebutuhan tangggap

pada Mukarrohman Sahibullah. Berikutnya, Baiq Nurlaila Azmi, menjadi sekretaris pada kantor camat Sakra Barat; Ab-

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Disaksikan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, menandatangani perubahan KUA-PPAS APBD perubahan Loteng tahun 2020, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (31/8). darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lainnya hingga berakhirnya tahun anggaran 2020 mendatang,” jelasnya.

Muhalip mengatakan pandem Covid-19 yang melanda sejak bulan Maret membuat pemerintah daerah melakukan perubahan alokasi anggaran. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19.

Kondisi tersebut secara tidak langsung membawa dampak pada target dan realisiasi anggaran daerah pada tahun ini.

Secara umum komposisi anggaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam struktur APBD perubahan tahun 2020 ini, Loteng penurunan sekitar Rp 185 miliar dari target semula. Di mana untuk pendapatan daerah menjadi Rp 2,1 triliun dari target awal sebesar Rp2,29 triliun.

Hal itu dikarenakan terjadi penurunan dari beberapa pos pendapatan daerah. Misalnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 31,8 miliar. Kemudian dana perimbangan pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp 92,2 dan Rp 59,1 miliar. Hanya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang mengalami peningkatan sebesar Rp11,4 miliar.

“Untuk dana perimbangan dari Rp.1,64 triliun menjadi sebesar Rp1,5 triliun,” jelasnya. Belum lagi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga turun. Dari Rp 429,9 miliar menjadi Rp 416,6 miliar pada APBD perubahan tahun 2020 ini. Imbasnya, pos belanja daerah juga turun. Dari semula ditargetkan sebesar Rp2,32 trilun turun Rp 160,6 miliar menjadi Rp 2,16 triliun. (kir)

Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Siap Daftar Hari Pertama Praya (Suara NTB) Dua pasangan calon kepala daerah masing-masing pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah dan pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara, siap mendaftar di hari pertama begitu masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) dibuka, Jumat (4/9) mendatang. Mereka berhasil memenuhi syarat dukungan minimal untuk maju di Pilkada Loteng mendatang.

Kepada wartawan, Senin (31/ 8), H. L. Pathul Bahri, S.IP., mengatakan, sejauh ini sudah ada lima partai politik yang sudah memastikan dukungannya kepada pasangan Pathul-Nursiah.

Dibuktikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dukungan dari partai politik bersangkutan.

Selain Partai NasDem, juga ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Berkarya. Sementara untuk Partai Golkar, SK dukungannya akan diserahkan Selasa hari ini bersamaan dengan SK dukungan dari Partai Gerindra. “Untuk Partai Gerindra, SK sudah keluar. Dan, akan diacarakan khusus penyerahannya nanti pada hari Kamis (3/9) besok.

Ada pun SK dari Partai Golkar akan diserahkan di kantor DPP di Jakarta,” terangnya.

Dengan dukungan lima partai politik tersebut, sudah lebih dari cukup bagi pasangan PathulNursiah untuk mendaftar di KPU Loteng. “Sehingga kita ren-

canakan mendaftar pada hari pertama atau pada hari Jumat pagi,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya masih tetap menjalani komunikasi intensif dengan beberapa partai politik lain untuk mengupayakan tambahan dukungan.

Disinggung rencana deklarasi pasangan ini, Pathul menegaskan saat ini tengah dibahas bersama.

Namun sudah mulai mengerucuk pada hari Kamis. “Jadi hari Kamis kita deklarasi, Jumat pagi langsung kita mendaftar di KPU Loteng,” tandas mantan anggota DPRD NTB ini.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat yang juga calon Bupati Loteng Ahmad Ziadi, mengatakan pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara juga berencana mendaftar di hari pertama masa pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU Loteng. Tetapi waktu yang diambil kemungkinan sore hari setelah Salat Jumat. “Kita juga berencana mendaftar di hari pertama. Tetapi pada siang atau sore harinya,” imbuhnya.

Pasangan Ziadi-Aswatara sudah resmi diusulng koalisi Partai Demokrat – Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasangan ini pun sudah menggelar deklarasi sekaligus penyerahan SK B1-KWK dari masingmasing partai politik pengusung pada Minggu (30/8). Itu artinya, pasangan ini sebagai pasangan dari jalur partai politik pertama yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Loteng. (kir)

Sertifikat CHSE Berdampak pada Kunjungan di Taman Narmada (Suara NTB/ist)

JALAN - Pembangunan jalan hotmix Saleh Sungkar – Jeringo - Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya.

(Suara NTB/ist)

IRIGASI - Pembangunan Jaringan Irigasi Lendang Guar.

Kado Dinas PUPR HUT Lotim Ke-125

63 Persen Jalan Mulus SELAMA kurun waktu 20192020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim) mengaspal 155 kilometer (km) jalan. Pemantapan jalan tersebut menambah persentase panjang jalan yang mulus di Lotim. Hingga saat ini, dari 1.018,835 km panjang jalan se Kabupaten Lotim, sudah mulus 641,866 km atau 63 persen.

Sesuai penegasan Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy mengenai percepatan pembangunan infrastruktur. PUPR telah berhasil hotmix jalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Program percepatan pembangunan infrastruktur ini mempercepat capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita telah meningkatkan pemantapan infrastruktur jalan 15,21 persen, Itu artinya dari target RPJMD sebelumnya 53 persen sekarang kemantapan jalan kita meningkat menjadi 63 persen, “ terang Kepala Dinas (Kadis) PUPR Lotim, Lalu Mulyadi pada Suara NTB, Senin (31/8).

Mamiq Mul, sapaan akrabnya menyebut di antara ruas jalan yang dimuluskan melalui program percepatan adalah, peningkatan jalan hotmix TanakTanjung Ringgit. Jalan Saleh

Sungkar-Jeringo-Mumbul.

Jalan Rempung-PengadanganLenek. “Semuanya sudah dikerjakan 100 persen,” ucapnya.

Selain jalan, sejumlah infrastruktur lainnya berhasil dimantapkan oleh Dinas PUPR Lotim.

Jembatan misalnya, dari 128 unit jembatan dengan panjang 1.426, 10 meter se Kabupaten Lotim, kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah bisa membangun 5 jembatan dengan penjang 133 meter.

Berikutnya dibangun lima buah bendungan tahun 2019 dan dua bendungan 2020. Dua bendungan tahun ini adalah Bendungan Menceh dan Padlan. “Saat ini masihtahap pelaksanaan,” sebutnya. ‘’Dengan dibangunnya dua bendungan besar itu diharapkan akan dapat mengurai persoalan kekeringan lahan di wilayah Lotim bagian selatan.

Termasuk diupayakan memaksimalkan jaringan irigasi dari Bendungan Pandanduri. Sementara, jaringan irigasi primer berhasil dibangun sepanjang 93. 442 meter. Jaringan irigasi ini mampu untuk mengairi lahan pertanian seluas 7.690 hektare.

Tahun 2019 juga, Dinas PUPR telah mampu meningkatkan pelayanan air minum di 26 lokasi. Disebut ada 1.361 Sambungan Rrumah

(SR) berhasil terbangun untuk guna memenuhi kabutuhan air bersih bagi 5.444 jiwa warga Lotim. Masalah air minum ini disebut masih menjadi pekerjaan berat PUPR tahun 2021 mendatang. Khususnya bagi Lotim bagian selatan.

Sementara itu, dalam bidang tata ruang terlihat geliat investasi di Lombok Timur cukup tinggi.

PUPR memberikan kemudahan dengan mempercepat mengeluarkan rekomendasi terkait tata ruang. Sedikitnya, 224 rekomendasi sudah diterbitkan terkait penegasan tata ruang. Jumlah itu menandakan jumlah penanaman modal yang masuk ke Lotim. Hadirnya investasi pastinya akan berdampak positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD ) bagi Lotim.

Selanjutnya disampaikan, situasi pandemi yang terjadi selama tahun 2020 menyebabkan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak bisa maksimal.

Dampak Covid 19 juga sangat dirasakan oleh Lombok Timur.

DAK infrastruktur sebelumnya sudah terpangkas Rp 64 miliar.

APBDRp 20 miliar. “Sehingga total sekitar Rp 80 miliar lebih anggaran infrastruktur dialihkan untuk penanganan Covid19,” demikian imbuhnya. (r/*)

Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah mengeluarkan sertifikat Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata. Bagi pegiat usaha dan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan maka akan diberikan sertifikat CHSE, serta bagi pegiat usaha dan pariwisata yang tidak memiliki sertifikat CHSE, maka tidak diperbolehkan beroperasi.

Sertifikat ini pun berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan di tempat wisata.

Seperti di Taman Narmada, salah satu lokasi wisata yang mendapatkan sertifikat CHSE. Manajer Eksekutif Divisi Taman Narmada, Kamarudin mengaku bersyukur dari sekian banyak objek wisata di Lombok, Taman Narmada salah satu yang mendapatkan sertifikat.

Hal ini menjadi modalnya terhadap masyarakat khususnya pengunjung, sehingga kepercayaan publik terhadap Taman Narmada ini dalam hal penerapan Covid-19 begitu besar.

“Sejak mendapatkan sertifikat CHSE, pengunjung di lokasi wisata Taman Narmada ini mulai sedikit meningkat. Minggu kemarin ada sekitar 300 orang, sebelumnya jauh di bawah itu,” jelasnya, Senin (31/8).

Menurutnya, sangat besar sekali dampaknya terhadap rasa aman bagi pengunjung.

Sebelum mendapatkan sertifikat ini, banyak orang yang ragu masuk ke Taman Narmada.

Mereka mempertanyakan apakah taman ini steril atau tidak, menerapkan protokol Covid-19 ataukah tidak? Padahal, kata dia, sebelum ada sertifikat CHSE ini pihaknya sudah menerapkan protokol covid-19. Bahkan sebelum Dispar Lobar memberikan SE pun pihaknya sudah menyiapkan perangkat protokol Covid-19, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi pengunjung. Pihaknya memasang spanduk imbauan mewajibkan masker bagi pengunjung, cuci tangan, diperiksa suhu tubuh sebelum masuk ke taman Narmada. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Manajer Eksekutif Divisi Taman Narmada Kamarudin menunjukkan lokasi wisata miniatur Danau Segara Anak yang menjadi salah satu daya magnet bagi pengunjung.

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

SKB CPNS KSB

Panitia Hanya Berlakukan Pengecekan Suhu Tubuh Peserta Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPDSM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak menyaratkan hasil tes cepat (rapid test) bagi peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sebagai gantinya, panitia seleksi kabupaten (Panselkab) penerimaan CPNS Formasi 2019 KSB hanya akan memberlakukan pengecekan suhu tubuh sebelum peserta memasuki ruang saat ujian nantinya.

“Kita tidak syaratkan peserta harus menunjukkan hasil rapid tes. Yang ada, kita hanya cek suhu (Suara NTB/ist) tubuh mereka,” terang keH. Abdul Malik Nurdin pala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Secara nasional, dijelaskan H. Malik, Panselnas memang tidak mewajibkan persyaratan tersebut. Kebijakan itu diambil karena pemerintah tidak ingin menambah beban biaya kelanjutan proses rekrutmen CPNS Formasi 2019. Apalagi membebani para peserta dengan biaya untuk mendapatkan surat keterangan bebas infeksi virus corona tersebut.

“Apalagi kan sekarang khusus di NTB lalu lintas orang antar kabupaten/kota sudah bebas. Tidak perlu lagi mengantongi hasil rapid tes. Kecuali kalau peserta dari luar NTB maka wajib, karena kan perjalanan orang antar provinsi masih berlaku itu (hasil rapid test). Tapi alhamdulillah peserta dari luar NTB di tempat kita sudah memilih ikut tesnya di daerah masing-masing. Jadi aman,” timpal H. Malik.

Selanjutnya ia memaparkan mengenai teknis pelaksanaan prosedur pengecekan suhu tubuh peserta SKB saat kegiatan tes nantinya. H. Malik menuturkan, sebelum memasuki ruang unjian, tiap peserta akan melalui petugas pengecekan suhu tubuh. Jika terdapat peserta yang menunjukkan peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat (ambang batas suhu normal orang dewasa). Maka peserta akan mendapatkan penanganan tim kesehatan dan selanjutnya tetap diarahkan mengikuti tes, namun ditempatkan di ruang khusus ujian yang telah disediakan panitia di gedung CAT (computer assisted test).

“Ruang khususnya sudah kami sediakan. Kami memanfaatkan ruang pemantuan sebagai tempat tes bagi peserta yang suhu tubuhnya tinggi nantinya,” cetusnya.

Selain pengecekam suhu tubuh, lebih jauh H. Malik menuturkan seluruh protokol standar kesehatan pencegahan Covid-19 juga akan diterapkan pihaknya. Mulai dari sterilisasi ruangan sebelum dan sesudah tes hingga mewajibkan peserta melengkapi alat pelindung diri (APD) standar sebelum memasuki ruang ujian. “Nanti setiap selesai satu sesi ujian, kami ada waktu sekitar 90 menit melakukan sterilisasi ruangan berikut perangkat komputernya,” pungkasnya seraya menambahkan, kegiatan ujian nanti akan turut diawasi langsung oleh tim Panselnas.

“Jadi kita tidak mungkin abai dengan protokol pencegahan Covid-19 sebab nanti akan diawasi langsung prosesnya oleh tim Panselnas,” pungkas H. Malik. (bug)

Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Pilkada Dompu di RSUP NTB Dompu (Suara NTB) Pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan wakil Bupati pada 4 - 6 September 2020 akan diikuti dengan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan 4 - 11 September 2020 dilangsungkan di RSUP NTB Mataram. KPU Dompu bahkan telah membuat kesepakatan bersama dengan IDI, Himpunan Psikolog Indonesia (Himsi), dan BNN NTB untuk pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB, Senin (31/8) mengaku telah menandatangani kesepakatan bersama dengan IDI NTB, Himsi, dan BNN NTB terkait pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. “Pemeriksaan akan dilakukan di RSUP NTB Mataram. Tadi saat tandatangan MoU juga ada direktur RSUP NTB,” katanya.

Hasil koordinasi pihaknya, kata Arifuddin, bakal pasangan calon akan memanfaatkan waktu Senin - Rabu (7-9/9) untuk memeriksakan kesehatannya di RSUP NTB. Mereka yang bisa memeriksakan kesehatan ini adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan lengkap dokumen pencalonan. Dokumen syarat pencalonan ini juga dituntut lengkap dan sah.

“Setelah dinyatakan lengkap dan diterima, nanti akan diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan,” katanya.

Dikatakan Arifuddin, sudah 2 pasangan calon yang sudah bersurat ke pihaknya untuk mendaftar yaitu pasangan Hj Eri Ariyani - H Ichtiar yang akan mendaftar pada Jumat (4/9) siang, dan pasangan Kader Jaelani - H Syahrul Parsan, ST, MT pada Sabtu (5/9) siang.

“Baru dua pasangan itu yang secara resmi bersurat ke kami. Kami juga sudah berkoordinasi untuk waktu pemeriksaan kesehatannya sesuai arahan dokter (IDI). Besok baru kami bersurat secara resmi,” terangnya. (ula)

KSB Usulkan 4000 UMKM Penerima Bantuan Pusat Taliwang (Suara NTB) – Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa Barat, mengusulkan 4000 pelaku usaha dan koperasi untuk mendapatkan bantuan UMKM dari Pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut 200 UMKM sudah mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta sebagai stimulus ekonomi sedangkan sisanya sampai saat ini masih berproses.

“Baru 200 yang sudah direalisasikan bantuannya oleh Pemerintah sedangkan sisa dari yang kita usulkan masih berproses dengan harapan bisa segera merasakan manfaat dari program dimaksud,” ungkap Kepala Dinas Koperindag Kepada Suara NTB melalui Kabid Koperasi dan UMKM, Firmansyah S.Ip, Senin (31/8). Dirinya juga mengaku saat ini tim masih bekerja untuk mengusulkan data susulan sebagai penerima program tersebut.

Diakuinya dampak covid yang terjadi saat ini sangat dikeluhkan oleh para pelaku UMKM dan pedagang kecil lainnya. Sebab sejak awal pandemi covid-19 terjadi sampai saat ini para pelaku usaha mengaku merugi. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pelaku UMKM untuk bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan hasil penelusuran di lapangan beberapa pelaku usaha juga sudah mulai menutup gerai usahanya lantaran kehabisan modal. “Memang dampak dari pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha bahkan ada yang sampai tutup karena kehabisan modal,” sebutnya.

Makanya data 4000 pelaku UMKM yang diusulkan tersebut diharapkan bisa segera diberikan bantuan sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga akan tetap melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan para penerima yang akan mendapatkan bantuan tersebut tepat sasaran. Sehingga pada saat program itu dilaksanakan, tidak menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari dan penerima manfaatnya merupakan pelaku usaha yang benar-benar merasakan dampak akibat Covid-19 itu.

“Kami bisa pastikan data yang kami usulkan sebagai penerima manfaat tidak ada masalah, karena tim sudah melakukan validasi di tingkat lapangan. Kami juga tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pendakian Tambora Resmi Dibuka Dompu (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) Kabupaten Dompu, resmi membuka empat jalur pendakian, terhitung sejak tanggal 1 September 2020. Kendati demikian, waktu dan kuota kunjungan dibatasi 30 persen dari kapasitas daya dukung objek wisata tersebut.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional Tambora (BTNT), Deny Rahadi, S. Hut., M. Si., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (31/ 8) menyampaikan, surat edaran pertama Dirjen KSDAE taman nasional tambora masuk sebagai salah satu destinasi wisata dalam reaktivasi taman-taman di Indonesia.

Sesuai arahan dan kriteria yang tertuang di dalamnya, pengelola kemudian menyikapinya dengan membuka objek wisata Oi Marai di Desa Kawinda Toi. Sekarang hasil evaluasi reaktivasi lanjutan

menyatakan objek tersebut tidak menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19, sehingga diberikan payung hukum untuk membuka kembali empat jalur pendakian dengan beberapa persyaratan.

“Diantaranya pendakian hanya boleh 2 hari 1 malam.

Kemudian kuota hanya maksimal 30 persen untuk pendakian, sedangkan objek non pendakian sudah memungkinkan ditingkatkan 50 persen dari daya dukung wisata alam,” terangnya.

Selain persyaratan tersebut, pendaki baik dari dalam

maupun luar negeri wajib mengantongi surat bebas Covid-19 dari puskesmas atau rumah sakit yang berada pada wilayah Kabupaten Bima dan Dompu.

Pun mentaati protokol pencegahan virus tersebut sewaktu berada di lapangan, seperti intens mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain.

Jika ditemukan melanggar oleh pengelola atau pelaku wisata lingkar tambora, Deny Rahadi meyakinkan, itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menutup kembali empat jalur resmi pendakian.

Pun oknum pelanggar terancam dimasukan dalam daftar blacklist pendakian di seluruh Indonesia. “Pengunjung penting, tapi pengujung yang berkualitas. Bukan pengujung yang bisa menimbulkan mudarat bagi masyarakat dan pengelola,” tegasnya.

Jika melihat kuota maksimal 30 persen dari kapasitas daya dukung objek wisata yang ditetapkan, maka kunjungan pada tiap jalur bervariasi. Untuk Pancasila misalnya, terbatas sampai 251 orang perhari, kemudian Kawinda Toi 129 orang serta Piong dan Doroncanga masing-masing 87 orang.

Sementara menyangkut daftar antrian kunjungan wisata pendakian, ia mengatakan, jelang 17 Agustus kemarin memang cukup banyak permintaan. Namun untuk per 1

(Suara NTB/jun)

Deny Rahadi September 2020 besok (hari ini) belum diketahui pasti.

“Sekarang belum ada, tapi kita lihat tanggal 1 besok,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Perpanjang BDR Hingga Akhir September

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Massa aksi saat diterima Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri, Kapolres Sumbawa dan dinas teknis.

Tuntut Jalan, Warga Tero Gedor Kantor Bupati dan DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan masyarakat Dusun Tero, Desa Jotang, Kecamatan Empang, mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Sumbawa, Senin (31/8) kemarin. Massa aksi yang datang menggunakan 6 buah truk ini, menuntut perbaikan jalan lintas Jotang Beru-Tero yang sejak lama tidak mendapat perhatian pemerintah.

Jalan setempat diharapkan dapat tertangani dengan segera. Karena kondisinya sangat parah dan sulit dilalui.

Saat musim kemarau, jalan berubah menjadi lautan debu yang menjadikan permukaan tanah licin serta menutupi pandangan. Sedangkan pada musim penghujan jalan akan dipenuhi kubangan lumpur.

Kondisi ini menjadi kendala para guru saat hendak mengajar ke sekolah dasar setempat. Begitupula siswa tingkat menengah yang sekolahnya berlokasi di pusat kecamatan.

Selain bidang pendidikan, kondisi jalan setempat juga menyulitkan masyarakat mengakses pusat kesehatan di kecamatan. Belum lagi kecelakaan yang kerap terjadi.

“Tuntutan kami cuma satu, agar pembangunan jalan lintas Jotang Beru-Tero yang sudah lama tidak disentuh dapat terealisasi. Kondisi jalannya parah. Kalau musim kemarau jadi lautan debu, kalau musim penghujan jadi kubangan lumpur. Ini sudah

berlangsung dari dulu,” kata Kordum aksi, Muhammad Amri Akbar dalam orasinya di Kantor Bupati Sumbawa.

Saat musim penghujan, kata Amri, guru sulit mengakses jalan untuk pergi mengajar. Begitupula truk pengangkut hasil pertanian sudah beberapa kali mengalami kecelakaan dalam bulan ini.

Karenanya masyarakat menuntut agar jalan ini dapat dibangun 2021 mendatang.

Namun untuk penanganan sementara, pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan supaya masyarakat bisa melalui jalan saat musim penghujan. “Kita minta untuk ditangani tahun 2021. Karena kondisi jalan sangat parah.

Sambil menunggu tahun 2021, harapan kita minimal ada perbaikan sementara untuk mengurangi beban petani. Yang penting masyarakat bisa melalui jalan menghadapi musim penghujan,” harapnya.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyambut baik kedatangan massa aksi. Pihaknya juga sudah menandatangani komitmen untuk menangani jalan setempat tahun 2021 mendatang. Meskipun demikian untuk perbaikan sementara, pihaknya akan menurunkan tim melakukan survei dan menurunkan alat berat sehingga jalan bisa dimanfaatkan.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin agar jalan ini

bisa terlaksana tahun 2021.

Karena tahun 2021 ini masih lama, sementara musim hujan sudah mulai, saya sudah berkomitmen untuk mencoba mengirim alat berat ke sana untuk membantu bagaimana jalan ini dapat dipakai dulu.

Ini salah satu upaya kami dari pemda untuk menangani masalah jalan Tero ini. Ini komitmen saya. Dan saya sudah bertandatangan, saya akan kawal langsung. Itu komitmen saya,” pungkasnya.

Warga Tero juga mendatangi Kantor DPRD Sumbawa, yang diterima Komisi III. Amri kembali menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak parah. Padahal, wilayahnya menyimpan potensi yang menjanjikan. Baik itu di bidang pertanian maupun perikanan.

Tetapi, kondisi jalan yang parah membuat harga hasil bumi masyarakat menjadi rendah. “Kami ingin segera jalan tersebut diperbaiki, dan ini sudah berlangsung sejak lama,”tukasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah memahami tuntutan masyarakat Tero.

Untuk itu, pihaknya segera memanggil semua pihak yang terkait dengan pembangunan jalan ini. Sebagai bentuk komitmen DPRD Sumbawa dalam enindaklanjuti harapan warga. “Akan segera kami undang eksekutif untuk membahas masalah ini,”tukasnya. (ind/arn)

September, Mensos akan Kunjungi Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin MM, mengatakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara berencana akan berkunjung ke Kabupaten Bima pada Bulan September 2020. “Rencananya Mensos akan berkunjung Bulan September 2020 ini,” katanya kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Ia tidak mengetahui dengan pasti tanggalnnya, namun dipastikan Mensos akan datang ke Bima pada Bulan September, karena sebelumnya yang bersangkutan menawarkan diri. “Untuk jadwal pastinya nanti kita akan kabarkan.

Yang jelas Mensos akan datang pada Bulan September ini, karena beliau sendiri yang menawarkan diri,” katanya.

Lebih lanjut Sirajudin mengatakan seharusnya jadwal Mensos datang ke Kabupaten Bima pada Bulan April 2020 lalu, han-

(Suara NTB/Uki)

Sirajudin ya saja ditunda lantaran pandemi wabah Covid-19. “Jadwalnya Bulan April kemarin tapi ditunda sehingga dijadwalkan Bulan September ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, Mensos berkunjung ke Kabupaten Bima dengan agenda bebera-

pa kegiatan, seperti meresmikan pembangunan Rumah Komunitas Adat Terpencil (RKT) di Dusun Tanawo Desa Kuta Kecamatan Parado.

Selain itu, lanjutnya meluncurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras. Bansos akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 35.000, masing - masing mendapat bantuan beras 15 kilogram.

“Disamping dua agenda ini, Mensos hadir di Kabupaten juga akan memberikan bantuan dari Kemensos. Yang jelas ada tiga agenda,” katanya.

Dalam menyambut kedatangan Mensos ke Kabupaten Bima, Sirajudin menambahkan, dirinya akan melaporkan ke Bupati Bima,Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “Terkait hal ini akan dilaporkan ke Bupati untuk menyambut kedatangan Mensos,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali memperpanjang kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) hingga akhir September mendatang. Lanjutan BDR ini berdasarkan surat edaran (SE) Nomor 421.2/1516 /Dikbud/ 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Dikbud setempat pada Senin (31/8).

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sahril menyampaikan, BDR diperpanjang bersasarkan konferensi pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/ Sipres/AG/VII/2020 dan perkembangan penyebaran Pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. “Kegiata belajar dari rumah (BDR) diperpanjang sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020,” ujarnya.

Dijelaskannya, guru dan kepala Sekolah dilarang untuk bekerja dari sekolah, khususnya zona orange pandemic covid19. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumbawa tanggal 30 Agustus 2020, zona orange meliputi Kecamatan Plampang, Lape, Moyo Hilir, Sumbawa, Unter Iwes, Labuhan Badas, Lunyuk, Utan dan Alas Barat. Zona Pandemi Covid-19 tersebut dapat berubah sesuai dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara guru dan kepala sekolah yang berada di zona

kuning Covid-19, dapat bekerja dari sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Adapun siswa tidak boleh dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

“Materi pelajaran BDR diutamakan untuk literasi dan numerasi, pencegahan dan penanggulangan Covid-19, perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Kemudian kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, serta penguatan karakter dan budaya,” terangnya.

Sejalan dengan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesusksesan pembelajaran dimasa pandemic covid-19, agar guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi jam mengajar 24 jam pelajaran tatap muka per minggu.

Sehingga guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran yang lebih interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam mengajar. Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan bermakna serta sekolah harus menfasilitasi kegiatan belajar-mengajar yang paling tepat. Sedangkan orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. (ind)

Perbup Penerapan Disiplin Segera Dirampungkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tengah merancang Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Perbup tersebut ditargetkan rampung dalam minggu ini sehingga dapat dipedomani dan diikuti oleh semua pihak.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM menyampaikan, pihaknya bersama Forkopimda sudah melakukan pertemuan terkait rancangan Perbup tersebut. Sebagai langkah percepatan penangana Covid. Mengingat laju kasus positif dalam beberapa ari di Sumbawa cukup agresif.

Ruang lingkup rancangan Perbup yang dibahas meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pembiayaan. Secara garis besar, subjek pengaturan yang diatur dalam Rancangan Perbup terdiri dari perorangan, pelaku usaha, dan penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

“Kemarin kita sudah merancang Perbupnya bersama unsur Forkopimda hari Jumat. Cuma untuk sanksi harus koordinasi dengan provinsi. Jadi menyangkut sanksinya saja, kalau yang lainnya sudah kita selesaikan, “ ujarnya kepada wartawan, Senin (31/8).

Dijelaskan, sanski yang akan diterapkan bagi pelanggar yakni, teguran lisan, teguran tertu-

lis, sanksi administrasi dan saksi administrasi. Bahkan jika badan usaha atau penyelenggara tidak mentaati protokol kesehatan, bisa dicabut izin usahanya. “Misalnya tempat wisata atau apa nantinya, kalau dia tidak siapkan dan terapkan protokol kesehatan diingatkan. Kalau sampai tidak juga bisa sampai dicabut izinnya. Sanksi sosialnya bisa berupa kerja sosial. Misalnya disuruh pake masker dan tidak juga dipakai, suruh nyapu di pinggir jalan,” terangnya.

Terhadap pelanggar, lanjutnya, sudah diatur sanksinya dalam rancangan Perbup. Namun untuk penerapan sanksi ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Sedangkan hal lainnya diakuinya sudah diselesaikan. “Kalau yang melanggar bagaimana sanksinya, itu sudah ada. Tapi harus dikonsultasikan,” imbuhnya.

Pihaknya menargetkan Perbup tersebut tuntas dalam minggu ini. Diharapkan nantinya masyarakat secara keseluruhan dapat mempedomani dan mengikuti yang dipersyaratkan dalam Perbup. Sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

“Segera dalam minggu ini harus selesai (Perbup red).

Kita berharap nanti masyarakat secara keseluruhan memahami, mempedomani dan mengikuti apa yang diatur dalam Perbup itu.

Sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19,” pungkasnya. (ind/arn)

(Suara NTB/ist)

BAHAS - Rapat bersama Forkompimda Kabupaten Sumbawa guna membahas rancangan Perbup penerapan disiplin protokol Covid-19.

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Laboratorium Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) Laboratorium Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Senin (31/8). Webinar itu mengangkat tema Peran Gender dalam Multikultur di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, topik yang dibahas pada webinar ini sangat penting untuk perguruan tinggi. “Pencarian persamaan persepsi, karena kita sebagai lakilaki, sebagai perempuan terutama dalam proses menangani wabah. Marilah kita simak yang disampaikan narasumber untuk kita mendapatkan pemahaman dan pengertian ten-

tang gender. Nantinya bisa dipakai untuk bekal di masyarakat,” ujarnya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram.

Webinar ini dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Made Sumari, S.Ag., M.Ag., yang juga Kepala Laboratorium Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram. Webinar ini menghadirkan dua narasumber, narasumber pertama, Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil., yang merupakan Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya. Narasumber kedua, Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., CIQaR, yang merupakan dosen STAHN Gde Pudja Mataram.

Siti Zaenab membawakan materi dengan judul Perempuan Super Melahirkan Pemimpin Hebat di Era New Normal. Ia

membawakan beberapa topik dalam pembahasan tersebut, yaitu latar belakang gender, mengapa gagasan kesetaraan gender penting, gender sebuah bingkai kepemimpinan karismatik, silsilah perempuan dalam kitab suci sarasamuccaya, lima tokoh perempuan menurut Yajur Veda, dan perempuan super melahirkan pemimpin yang hebat menurut Veda dan susastra Hindu.

“Kita biacara perempuan tidak akan pernah habis, perempuan adalah lawan dari laki-laki, bukan lawan dalam arti frontal, maksudnya adalah lawan jenis dalam arti sebenarnya,” katanya.

Ia menjelaskan, globalisasi dan pemahaman tentang hak azasi manusia (HAM) membawa konsekuensi tentang kesetaraan gender, kedudukan, dan persamaan hak dan kewajiban setiap or-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Panitia Webinar Laboratorium Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Laboratorium Studi Gender STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi Zoom.

ang, baik laki-laki maupun perempuan. “Jadi mungkinkah perempuan NTB di pedesaan dan pinggiran kota menjadi pemimpin? Sangat mungkin, dan harus dimulai dari sekarang,” katanya.

Siti Zaenab dalam simpulannya menyampaikan, perempuan menurut Veda, susastra Hindu, silsila Hindu,

Saramuscaya bahwa perempuan menduduki tempat yang tinggi, dan bahkan di dalam Veda, perempuan dapat memimpin seperti Pimpinan Sidang Parlemen, Cendekiawan, dan bahkan sebagai Panglima Perang dan Pemimpin Pertempuran.

Sementara itu, I Ketut Subagiasta membawakan

materi berjudul Peran Orang Tua dalam Mutu Pendidikan di Era New Normal. Ia menjelaskan konsep gender dalam Hindu. Ia juga menyebutkan peran orang tua, yaitu Gharbata atau mengandung, Janita atau melahirkan, Janman atau kelanjutan kehidupan, Prayscita atau merawat kesehatannya, Annadata atau

memberikan makanan minuman, Vidya atau mengajar dan mendidik, dan Bhayatrata atau melindungi dari bahaya.

I Ketut Subagiasta menyampaikan dalam simpulannya, orang tua atau Mata Pita sebagai guru utama dan pertama dalam pendidikan anak, menuju anak Sajjana/Suputra-Suputri. (ron/*)

Sosialisasikan Protokol Kesehatan Terapkan Belajar Tatap Muka DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) diminta mulai menerapkan belajar tatap muka, alias sekolah dibuka dengan penerapan ketat protokol Covid-19. Langkah ini mencegah terjadinya akses situs pornografi oleh peserta didik di saat kegiatan belajar dari rumah (BDR).

Kekhawatiran terjadinya interaksi saat bermain saat waktu istirahat bisa disiasati dengan membagi waktu masuk per kelas dan jam belajar mereka dibatasi.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha mengatakan kondisi saat ini berat (Suara NTB/her) Hj. Nurul Adha bagi dunia pendidikan karena harus menjalani BDR. Di daring ini rawan peserta didik mengakses situs terlarang.

Kalaupun ada solusi dari Dikbud mencegah hal itu melalui kerjasama dengan lembaga ruang guru dinilai bagus, akan tetapi ia mempertanyakan kesiapan dananya. Kalaupun sudah siap, perlu juga upaya maksimal peran guru mengontrol murid-muridnya. Menurutnya harus ada keterlibatan orang tua. Hanya saja masyarakat tidak sejauh itu bisa berperan, karena secara ekonomi berat, sehingga terkendala mendampingi anak belajar online.

Karena itu perlu memaksimalkan peran guru memberi nasehat kepada murid-muridnya supaya memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat IT ini, seperti pornografi bisa diminimalisir. Melihat angka kasus covid-19 saat ini yang mulai sedikit menurun, sehingga Lobar terbebas dari zona merah. Namun tentu pemda harus tetap waspada. “Saya melihat tempat yang aman bagi anak-anak, selain di rumah adalah sekolah. Artinya pemda perlu mengkaji mulai tatap muka (buka sekolah),”tegas dia.

Kepala Dinas Dikbud Lobar H Nasrun mengatakan untuk mencegah situs terlaeang diakses anak-anak pada saat BDR pihaknya berencana bekerjasama dengan ruang guru belajar daring dari rumah. “Ini untuk mencegah anak didik mengakses situs negative saat BDR,”jelas dia.

Kalau di ruang guru jelas dia, begitu dibuka situs ruang guru, hanya pembelajaran saja yang ada disana. Tidak ada sponsor-sponsor yang macam-macam. Di situs atau aplkasi ruang guru ini, khusus untuk pembelajaran saja. Terkait usulan agar sekolah dibuka, ia mengaku sejauh ini sebagian besar orang tua ingin dimulai pembelajaran tatap muka (masuk sekolah).

Akan tetapi hal ini bukan kewenangannya. “Ini kewenangan pusat, kalau di daerah Pak Gubernur,”terang dia.(her)

Peruntukan Penggunaan Bantuan Kuota Internet Diharapkan Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota internet kepada peserta didik selama masa pandemi Covid-19. Diharapkan peruntukan penggunaan kuota internet itu bisa tepat sasaran.

Kemendikbud telah mengirimkan surat ke kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengawal pendataan nomor ponsel siswa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Waktu pemasukan nomor ponsel peserta didik ke aplikasi Dapodik untuk keperluan pemberian kuota internet diperpanjang hingga 11 September 2020, sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2020.

Hal itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri bernomor 8310/C/PD/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., membenarkan informasi tersebut. Bantuan kuota internet itu untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi peserta didik di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., pada akhir pekan kemarin menyampaikan kebijakan itu sebagai suatu hal yang baik untuk kelancaran proses belajar mengajar dengan daring.

Ia mengharapkan peruntukan kuota tersebut tepat sasaran.

“Sejauh mana manfaat kuota tersebut, kita lihat nanti.

Semoga peruntukan kuota tersebut tepat sasaran. Akses tidak dipakai untuk hal yang lain,” harapnya.

Terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib mengatakan, pihaknya merasa senang dengan kebijakan itu. Pihaknya langsung merespons sejak dengan menghimpun nomor-nomor WhatsApp siswa melalui wali kelas masing-masing. “Dan nomor-nomor tersebut segera dihimpun oleh operator kami.

Ini salah salah satu wujud rasa senang kami,” katanya.

Selain itu, Mustajib menyampaikan, ia membagikan informasi itu ke orang tua siswa yang tergabung dalam grup WhatsApp Forum Wali murid & orang tua siswa - Kepala (Sekolah). “Dengan tetap mengingatkan bahwa kita dalam posisi menunggu realisasinya,” ujarnya.

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto juga menyambut baik kebijakan itu. Pihaknya sedang mendata nomor ponse siswa yang aktif. Menurutnya pemberian kuota internet itu tentu sangat membantu orang tua siswa dan guru dalam proses belajar dari rumah secara daring.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto. Menurutnya hal itu akan sangat membantu. Pihaknya menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada seluruh wali kelas dan operator sekolah. (ron)

Wagub Minta Para Pelajar di NTB Aktif

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk kompak dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini kembali disampaikannya saat menjadi narasumber pada webinar dalam rangka peringatan HUT ke-63 SMAN 1 Mataram bertempat di Pendopo Wagub, Senin (31/8).

SMAN 1 Mataram dalam peringatan HUT ke-63 mengangkat tema, “Smansa Mataram : Ready For New Normal Learning”. Dalam kesempatan ini, Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut, menyampaikan berbagai strategi penanganan Covid-19 di NTB. Ummi Rohmi – sapaan akrabnya menyebut ada tiga hal yang menjadi bagian dalam strategi melawan virus corona.

Bagian-bagian tersebut yakni deteksi, proteksi dan respons.

Deteksi menjadi hal yang pertama dibahas oleh Ummi Rohmi. Deteksi sedini mungkin disebutnya menjadi sebuah keharusan. Ia kemudian bersyukur bahwa di NTB sarana dan prasarana yang dimilikinya telah cukup memadai.

Tercatat, NTB memiliki tiga laboratorium yang telah berkontribusi besar selama masa pandemi Covid-19. Laboratorium itu sendiri antara lain berada di RSUD Provinsi

NTB, Rumah Sakit Universitas Mataram dan Sumbawa Techno Park.

“Untuk laboratorium sendiri, kita ada beberapa laboratorium tapi itu juga bisa mengcover dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa,” sebutnya.

Tak hanya itu, ia juga turut mengapresiasi seluruh rumah sakit yang ada di NTB dalam keseriusan menangani pasien Covid-19. “Rumah Sakit ini kuncinya itu selain deteksi, juga untuk respons,” tambahnya.

Kedua yaitu proteksi, yang dikatakannya sebagai bagian terpenting dalam menangani Covid-19. Proteksi atau pencegahan ini kemudian tidak bisa diandalkan hanya kepada pemerintah saja. Menyangkut hal ini, kesadaran diri menjadi kuncinya.

“Pencegahan ini berbicara bagaimana seluruh kita, unsur pemerintah, masyarakat, semua kita di NTB ini bergotong royong bersama-sama sesuai dengan tupoksi dan tang-

(Suara NTB/ist)

NARASUMBER - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi narasumber pada webinar dalam rangka peringatan HUT SMAN 1 Mataram ke 63, Senin (31/8). gung jawab kita masing-masing,” terang Umi Rohmi.

Ia mengungkapkan ada dua hal yang menjadi harapan semua orang di masa pandemi ini. Hal itu adalah hidup aman dan tetap produktif. Kedua hal ini menurutnya haruslah berjalan beriringan.

Umi Rohmi menyadari betul bahwa hal ini begitu mudah dikatakan tapi sangat sulit dijalankan. Padahal, protokol kesehatan Covid-19 bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan selama dibarengi dengan kedisiplinan.

Untuk itu, Pemprov NTB menyikapi ini dengan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

“Untuk itulah kita keluarkan Perda, Perda ini kita tidak mainmain, 14 September besok mulai penerapan denda,” tegasnya.

Adapun hal ketiga dan merupakan yang terakhir yaitu respons. Respons yang dimaksud ialah bentuk sikap masyarakat

terhadap pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni meringankan beban rumah sakit tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan itu sendiri.

Terakhir, Ia berharap sekolah-sekolah dapat segera kembali melangsungkan kegiatan belajar mengajar tatap muka, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Bahkan, di bulan September besok beberapa sekolah ada yang sudah siap melakukan ujicoba pertemuan tatap muka. (r)

Sekolah Siap Gelar Kebijakan Wisuda Daring Ditolak Pembelajaran Tatap Muka Mahasiswa UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Pemerintah belum membolehkan kuliah tatap muka. Semua aktivitas akademik kampus dilakukan secara dalam jaringan (daring). Termasuk juga pelaksanaan wisuda.

Bahkan tidak saja kampus di bawah Kementerian Agama (Kemenag), namun semua perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk pula Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang sudah memutuskan untuk menggelar wisuda secara daring.

Namun keputusan itu rupanya ditolak oleh mahasiswa. Mereka ingin agar wisuda dilakukan secara offline. Lelah kuliah empat tahun, mereka ingin agar momentum wisuda disaksikan orang tua secara tatap muka.

Aliansi Mahasiswa UIN Mataram menggelar demo di depan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Mereka mendesak kampus mengambil kebijakan wisuda offline.

Sekretaris Dewan Mahasiswa UIN Mataram, Irfan Kilat, menolak kebijakan wisuda

(Suara NTB/dys)

DIALOG - Mahasiswa UIN Mataram berdialog dengan Wakil Rektor III Hj. Nurul Yakin yang menolak pelaksanaan wisuda secara online. online. Mereka ingin agar wisuda offline. “Kami tidak akan wisuda jika pihak kampus masih menerapkan wisuda online,” ujarnya (31/8).

Pihak mahasiswa pun menawarkan agar wisuda dilakukan bertahap per fakultas dengan tetap offline. Wisuda dilakukan secara bergilir, dengan pola ini bisa dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan seperti yang dikhawatirkan.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Hj. Nurul Yakin,

menyampaikan masukan mahasiswa terkait penolakan wisuda daring akan jadi bahan pertimbangan pimpinan.

“Karena ini putusan bersama jadi kami harus putuskan di rapat pimpinan. Semua yang sudah adik-adik sampaikan akan kami bicarakan ketika rapat pimpinan,” ujarnya. Selain berjanji akan menggelar rapat pimpinan guna memutuskan kembali pola pelaksanaan wisuda, dia berjanji akan melibatkan mahasiswa saat rapat nanti. (dys)

Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.Sumum, S.H.M.Pd., menegaskan sekolah-sekolah di Loteng sudah siap menggelar pembelajaran secara tatap muka.

Hanya saja, kapan pembelajaran tatap muka di sekolah digelar belum bisa dipastikan.

Karena masih harus menunggu izin atau rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Loteng.

“Pada prinsipnya kita (sekolah, red) siap menggelar pembelajaran secara tatap muka. Tapi belum bisa dilakukan, jika belum ada izin atau rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19,” ungkap H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Sabtu (29/8).

Kesiapan dalam hal ini baik itu kesiapan sarana pendukung dimasing-masing sekolah, berupa fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maupun kesiapan dari sisi tim pengajar atau gurunya. Namun karena keputusan untuk menggelar pembelajaran tatap muda di

sekolah bukan kewenangan pihaknya, maka pihaknya tetap menunggu arahan dari Gugus Tugas Covid-19.

Sumum mengatakan, jika nantinya dibolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, kemungkinan tidak secara menyeluruh sekaligus.

Tetapi secara bertahap dengan uji coba di beberapa sekolah sembari dievakuasi kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau sudah benar-benar mantap dan siap, barulah kemudian diterapkan di semua sekolah.

“Bisa jadi kita awali untuk tingkat SMP dulu. Baru setelah itu untuk tingkat SD ke bawah,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Loteng, Murdi, M.AP.M.Si., Minggu (30/8) menegaskan, pada prinsipnya dilihat dari zona dan risiko penyebaran Covid-19 Loteng sudah bisa menggelar pembelajaran secara tatap muka.

Itu sesuai hasil evaluasi dari Gugus Tugas Covid-19 nasional. Tapi tentunya Gugus Tugas Covid-19 Loteng masih perlu melakukan evaluasi kesiapan secara menyeluruh. (kir)

Rektor Unram Lantik Kepala Biro Umum dan Keuangan Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., melantik pejabat struktural Eselon II a, yakni Kepala Biro Umum dan Keuangan (BUK) Unram di Ruang Sidang Senat gedung Rektorat Unram, Senin (31/8).

H. Aman, SP. dilantik sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan yang baru menggantikan Drs. Swastahadi yang telah purna tugas. Pelantikan Kepala BUK sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) Nomor : 74292/MPK.A/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram, tertanggal 26 Agustus 2020.

H. Aman, SP. terpilih menjadi Kepala BUK yang baru setelah melalui serangkaian seleksi ketat bersama 5 (lima) calon biro, dan tiga nama dengan

perolehan poin tertinggi pada penilaian karya tulis/makalah, presentasi, dan beberpa kompetensi lainnya untuk selanjutnya dikirimkan ke Kementerian.

Harapannya, hasil seleksi tersebut dapat menjaring kepala BUK yang memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis, sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Jejak karir H. Aman, SP. di Unram terbilang cukup cemerlang, masuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unram sejak tanggal 1 Maret 1989 dan pertama kali menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA pada 30 November 2007. Pada tahun 2009 dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi, Pada tahun 2012 dimutasi sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan Fakultas Ekonomi.

Karirnya terus meningkat

dengan diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik pada tahun 2015, kemudian dimutasi sebagai Kepala Bagian Barang Milik Negara (Kabag BMN) sejak tanggal 30 Juli 2015 hingga tanggal 25 Agustus 2020 lalu.

“Lanjutkan kinerja yang sudah dicapai oleh kepala BUK sebelumnya. tugas kepala BUK berkaitan dengan eksekusi, sebagaimana amanat pemerintah untuk melakukan eksekusi terhadap programprogram kerja secara terstruktur dan dilakukan dengan perencanaan yang matang sejak awal,” pesannya.

Menurutnya, aset dan kepegawaian merupakan hal penting untuk mendapat perhatian.

“Kepegawaian sebentar lagi akan melaksanakan peraturan Menteri yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Sehingga perlu persiapan yang matang agar bisa melaksanakan apa yang telah ditugaskan oleh kementerian,” katanya.

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Kepala BUK Unram dilantik oleh Rektor Unram H. Lalu Husni, Senin (31/8).

Selain itu masalah hukum, tata laksana dan kehumasan juga perlu dibenahi, khususnya humas, Rektor berharap di bawah kepemimpinan biro yang baru setiap fakultas memiliki humas dan bisa berkordinasi dengan humas Unram secara keseluruhan dengan baik, agar informasi bisa dis-

ampaikan melalui satu pintu.

Sementara itu, H. Aman, SP. mengaku sangat bersyukur atas amanah yang baru diterimanya itu. Dia mengaku akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh kepala BUK sebelumnya, serta akan melaksanakan beberapa poin yang menjadi arahan dari rektor. (dys)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Pengeluaran Dana Kampanye Digital Paslon Mataram (Suara NTB) Flatform digital seperti media sosial menjadi salah satu ruang yang cukup populer digunakan oleh para pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Pilkada serentak 2020 ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye. Bahkan para paslon tak tanggung-tanggung mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membiayai kegiatan sosialisasi dan kampanye digital mereka di media sosial.

Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan upaya pengawasannya di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalin kerjasama dengan manajemen Facebook. Dengan demikian, Bawaslu kini dapat memantau lalu lintas kegiatan kampanye para paslon, khusus di media sosial Facebook.

“Bawaslu sudah bekerjasama dengan Facebook,

sekarang kita diberikan akses untuk mendapatkan data berapa biaya yang dikeluarkan oleh paslon untuk berkampanye di media sosial Facebook,” ungkap Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Kordiv Humas dan data, Suhardi, yang ditemui diruang kerjanya, Senin (31/8).

Lewat kerjasama dengan Facebook tersebut, Bawaslu bisa memantau besaran pen-

Pilkada Loteng

PBB Optimis Bisa Bangun Koalisi Loloskan Habib Ziadi Mataram (Suara NTB) Dinamika Pilkada kabupaten Lombok Tengah sangat tinggi menjelang masa pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke KPU yang akan berlangsung pada tanggal 4-6 September 2020 mendatang.

Dari peta bangunan koalisi partai yang sudah terbantuk di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, kemungkinan hanya akan bisa melahirkan tiga sampai empat pasangan calon yang dari jalur partai politik. Sampai saat ini baru dua pasangan calon yang (Suara NTB/ndi) koalisi partai pendukungnya Junaidi Arif sudah dikatakan aman memenuhi syarat ambang batas jumlah kursi partai pendukung.

Mereka adalah pasangan Pathul Bahri-Nursiah yang sudah pasti didukung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PDIP dengan total jumlah 18 kursi, sudah melebihi dari syarat 10 kursi. Kemudian pasangan kedua yang sudah aman yakni Ziadi-Lalu Aswatara yang didukung oleh koalisi partai Demokrat dan PPP dengan total jumlah kursi 12.

Sementara ditempat lain, sudah terbangun koalisi PKB dan PKS. Jika koalisi ini berlanjut maka dapat dipastikan Pilkada Loteng hanya akan melahirkan tiga paslon dari jalur partai. Karena sisa partai yang lainnya sudah dipastikan tidak bisa mengusung paslon sendiri sebab jumlah kursinya kurang. Akan tetapi belakangan koalisi ini terancam bubar lantaran belum bisa menyepakati bapaslon yang akan mereka usung. Jika koalisi bubar maka masih ada harapan bisa menambah satu pasangan calon dari jalur parpol.

Melihat peta dinamika politik Pilkada Lombok Tengah tersebut, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dari awal sudah mendukung Habib Ziadi masih tetap optimis bisa lolos. “Kita sangat optimis Habib Ziadi akan bisa lolos di akhir-akhir waktu ini. Dalam politik itu semua bisa berubah bahkan di detik-detik terakhir, tidak ada yang tidak mungkin,” ucap Ketua DPW PBB NTB, Junaidi Arif kepada Suara NTB. Dikatakan anggota DPRD Provinsi NTB itu, bahwa dukungan PBB sampai saat ini belum berubah dari Habib Ziadi.

Pihaknya terus memantau perkembangan politik termuktahir Pilkada Lombok Tengah, dan dari laporan yang dia terima, pihaknya sangat optimis bisa lolos mencalonkan Habib Ziadi.

“Saya dapat laporan Ziadi sudah melakukan pendekatan dengan beberapa partai seperti PAN dan Hanura itu sudah ada komunikasi intens. PBB dengan dua partai itukan sudah tujuh kursi, tinggal tiga kursi lagi yang harus dicari,” katanya.

Habib Ziadi tengah berjuang keras untuk memenuhi syarat pencalonan dukungan partai tersebut. Pihaknya masih menyimpan optimisme lantaran beberapa partai masih belum jelas arah dukungnya. Termasuk koalisi PKS dan PKB itu juga yang berpeluang bubar, PBB sendiri sedang berupaya masuk kesalah satu partai tersebut.

“Ya inilah yang menjadi tugas politik dari Habib Ziadi bagaiamana dia bisa memenuhi syarat dukungan partai itu, dengan berbagai upaya. Kita sadari bahwa konstelasi politik terakhir ini memang masing-masing calon sedang beradu nasib, akan ada yang lolos dan tidak, tapi di situlah perjuangan politiknya,” pungkasnya. (ndi)

KPU Mataram Batasi Jumlah Massa Pengantar Paslon Saat Mendaftar Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram telah melakukan berbagai persiapan menyambut tahapan pendaftaran pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Mataram yang akan berlangsung tanggal 4-6 September tahun 2020. Salah satunya terkait dengan teknis penerimaan pendaftaran calon yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Teknis pendaftaran calon pada Pilkada serentak 2020 Kota Mataram sudah diatur dalam juklak-juknis pendaftaran paslon sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 yang nantinya harus dipatuhi oleh Paslon yang akan melakukan pendaftaran ke KPU. Beberapa aturan pendaftaran paslon terkait dengan protokol kesehatan Covid-19 yakni dibatasinya jumlah pendukung atau simpatisan yang akan ikut mengantar paslon melakukan pendaftaran ke KPU, disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Kalau dulu pendukung itu kan boleh ikut hadir sebanyak-banyaknya untuk mengantarkan Paslon melakukan pendaftaran. Tapi sekarang itu dibatasi, karena kita menggunakan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Komisioner KPU Kota Mataram divisi teknis, Sayfuddin, SH. Karena itu, para paslon diimbau supaya dalam melakukan proses pendaftaran, agar membatasi jumlah pendukungnya yang akan ikut mengantar mereka melakukan pendaftaran. Hal itu untuk menghindari supaya pendaftaran paslon tersebut tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Untuk pengantar calon kami sediakan tempat yang berkapasitas 30 orang, jadi tidak semua bisa ikut masuk, kalau lebih dari itu maka dia kita minta dari luar area. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan ketat,” jelasnya.

Dalam juklak-juknis pendaftaran paslon, ada beberapa pihak saja yang dibolehkan masuk dalam areal pendaftaran dan itu sangat dibatasi jumlahnya. “Jadi tidak semua orang bisa masuk ke arena tempat pendaftaran, yang pasti bisa masuk itu adalah bapaslon, pimpinan partai politik pengusung yakni ketua dan sekretaris, kemudian timses dua orang dan LO satu orang,” sebut Sayfuddin.

Namun demikian, selain itu KPU Kota Mataram juga nantinya akan menyediakan layar besar di luar arena pendaftaran pasangan calon yang akan menayangkan proses berlangsungnya pendaftaran pasangan calon. Sehingga bagi pendukung yang tidak bisa masuk ke arena pendaftaran bisa melihat langsung proses pendaftaran melalui layar besar yang disediakan,’’ ucap Syafuddin. (ndi)

geluaran biaya kampanye para paslon di media sosial, di mana selama ini tidak bisa diakses oleh Bawaslu. Karena itu pengeluaran dana kampanye paslon untuk media sosial, juga wajib ikut dicantumkan dalam laporan dana kampanye mereka.

“Misalnya berapa calon yang sudah mulai kampanye di Facebook dan berapa biaya yang sudah mereka keluarkan,

itu terekam semua. Sehingga nantinya kita bisa mengkonfrontir dengan laporan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan calon tersebut, apa benar jumlah yang mereka keluarkan dengan yang dilaporkan, akan kelihatan,” jelasnya.

Selama ini para paslon sering kali menyiasati laporan pengeluaran dana kampanyenya. Terutama pengeluaran dana kampanye digital. Lebih-lebih pilkada yang digelar di masa Pandemi Covid-19 ini, dimana kampanye konvensional dibatasi protokol kesehatan, maka kampanye digital nampaknya akan lebih dimasifkan digunakan paslon.

“Tapi yang akan diawasi nanti adalah akun media sosial resmi yang dilaporkan ke KPU yang digunakan kampanyenya oleh paslon. Nah data akun itu bisa Bawaslu akses untuk kita konfrontir, misalnya laporan pengeluaran dana kampanye di Facebook sekian, atau dia tidak melaporkan, tapi dari Facebook sendiri ternyata sekian, bisa kelihatan di sana,” kata Suhardi.

Kerjasama dengan Facebook tersebut tidak saja terbatas hanya pada pengawasan pengeluaran dana kampanye paslon. Akan tetapi Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada

Facebook untuk melakukan take down terhadap akunakun yang melakukan kampanye hitam.

Kerjasama pengawasan yang dilakukan berdasama Facebook tersebut merupakan upaya Bawaslu memaksimalkan pengawasannya terhadap jalannya proses demokrasi yang sehat di Pilkada serentak 2020.

Namun selain dari upaya itu, partisipasi masyarakat masih menjadi yang utama. “Tapi tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya dengan upaya itu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama untuk areal yang tidak bisa dijangkau oleh Bawaslu,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Suhardi

IRT Pengedar Gunakan Jasa Titip Sabu Mataram (Suara NTB) – Penjual narkoba di Ampenan memakai modus jasa titip sabu. Pemilik barang ZA alias Z (30) dan NA (42), keduanya ibu rumah tangga awalnya terlihat tidak terlibat bisnis narkoba. Sebab, mereka tidak menguasai sabu yang dijualnya. Tapi kemudian ditemukan 26,73 gram sabu yang terbagi dalam 76 poket siap edar.

“Penyimpanan sabunya dititipkan di orang lain,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Senin (31/ 8). Dua wanita yang digerebek pada Minggu (30/8) itu sempat berkeras saat akan diamankan. Berkilah, tidak ada bukti pada mereka yang tinggal di Ampenan Tengah tersebut.

Namun, tim Ditresnarkoba Polda NTB tidak kehabisan akal. Rumah ZA dan NA hanya berbeda gang. Tersangka ZA yang tinggal di Gang Kakap lebih dulu digerebek. Berbekal penggeledahan sebuah rumah yang ditinggali NA. “Mereka menitipkan sabu kepada NR. Sabu disimpan di balik lemari kamar. Barang bukti yang ditemukan sabu di dalam sebanyak 76 poket,” kata Artanto. NR yang hanya dititipi barang sebagai tempat penyimpanan menolak tutup mulut. Dia tidak mau merasakan dinginnya sel penjara.

Akhirnya, NR buka suara.

“Dari hasil interogasi, sabu itu milik ZA yang dititipkan ke NA,” ungkapnya.

Artanto mengatakan, rumah NR hanya sebagai tempat penyimpanan sabu. Setiap ada pelanggan penyalahguna sabu, ZA dan NA menga-

(Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

DIAMANKAN - Dua ibu rumah tangga di Ampenan Tengah, Ampenan, Mataram diamankan karena diduga menjual sabu seberat 26,73 gram. rahkan untuk mengambil barang di rumah NR. “Yang menyimpan ini mendapat bagian dari setiap hasil penjualan,” ucapnya. Tersangka

NA mengaku hanya menjual eceran berdasarkan permintaan pelanggan. NA menyebutkan dirinya memasok barang dari seseorang di

Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram.

Barang bukti yang diamankan antara lain 76 plastik klip isi sabu seberat 26,73 gram;

timbangan digital, alat hisap sabu; satu bundel plastik klip; gunting; selotip; dan uang tunai Rp1,3 juta hasil transaksi narkoba. (why)

Kasus DD/ADD Sesait 2019

Koordinasi dengan KPU Kota Mataram

Indikasi Kerugian Negara Makin Jelas

Setwan Minta Nama Pengganti Mujiburrahman

Mataram (Suara NTB) – Proyek fisik panggung peresean Desa Sesait, Kayangan, Lombok Utara menjadi sandung pengelolaan DD/ADD tahun 2019. Pekerjaan fisik yang menggelontorkan anggaran Rp640 juta itu terindikasi mangkrak. Bahkan tidak bisa dimanfaatkan. Kepala Kejari Mataram Yusuf menjelaskan, tim jaksa penyelidik sudah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara. “Kemungkinan total loss karena pekerjaan fisik tidak selesai,” ucapnya, Senin (31/8).

Indikasi kerugian negara itu, sambung dia, akan dianalisa lagi bersama ahli auditor.

Dalam hal ini, Kejari Mataram akan menggandeng BPKP Perwakilan NTB untuk penghitungan kerugian negara. “Itu masih temuan awal.

Nanti kita ekspose dengan BPKP lagi,” imbuhnya. Penyelidikan DD/ADD Sesait ini, kata Yusuf, masih berkutat pada penggunaan anggaran proyek fisik desa. Berdasarkan temuan pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD/ ADD Sesait tahun 2019.

(Suara NTB/dok)

Yusuf Sejumlah perangkat desa sudah diklarifikasi antara lain mantan kepala desa, mantan plt. Kepala desa, sekretaris desa, tim pelaksana kegiatan proyek fisik, serta rekanan toko bangunan. Kasus ini belum akan beranjak ke tahapan penyidikan. Yusuf mengatakan, indikasi perbuatan korupsi yang ditemukan jaksa penyelidik, masih perlu diperkuat lagi megenai unsur kerugian

negara yang diakibatkannya.

“Memang sudah kita temukan perbuatan melawan hukumnya. Tunggu saja hasil penyelidikannya,” tutupnya.

Pada tahun 2019, Desa Sesait mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD sebesar Rp1,433 miliar, dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta. Dalam LKPJ tahun 2019, sejumlah proyek fisik diduga bermasalah.

Antara lain rehabilitasi kantor desa senilai Rp185,08 juta yang hanya terealisasi tiang pilarnya. Kemudian proyek fisik lain yang tidak jelas laporannya antara lain proyek jalan pemukiman senilai Rp18,28 juta, proyek pengerasan jalan lingkungan sebesar Rp102,75 juta dan peningkatan jalan desa sebesar Rp297,13 juta. Program Festival HUT desa Rp103,73 juta, rehabilitasi rumah adat Rp642,9 juta, pembinan lembaga adat Rp17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp339,3 juta, dan peningkatan produksi peternakan Rp37,96 juta. (why)

Kasus IGD dan ICU RSUD KLU

Jaksa Turunkan Ahli untuk Cek Fisik Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memerlukan pengecekan fisik bangunan ruang IGD RSUD KLU. Jaksa penyelidik akan melibat tim ahli konstruksi. Proyek yang didanai APBD KLU tahun 2019 ini masih dalam penyelidikan dugaan korupsi. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Cek fisik itu bagian dari proses penyelidikan,” terangnya dikonfirmasi Senin (31/8) kemarin.

Dia menambahkan, nantinya tim jaksa penyelidik akan turun bersama tim ahli konstruksi. Pengecekan fisik itu untuk mendalami kesesuaian spesifikasi ban-

gunan berdasarkan perencanaan. “Nanti turun sama ahli,” imbuhnya. Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Diantaranya terkait proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang ICU. Proyek pembangunan dikerjakan dengan APBD KLU tahun 2019.

Proyek ICU RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama. Kontraktor tersebut yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. Inspektorat menemukan adanya denda adendum yang

belum terbayar sebesar Rp62 juta. Adenum terkait proyek yang molor dari batas waktu.

Sementara proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar.

Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. Sejauh ini yang sudah dimintai keterangan antara lain, Direktur RSUD KLU selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Kasi Sarpras RSUD KLU selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pemeriksa hasil pekerjaan, unit kerja pengadaan barang dan jasa, serta Direktur perusahaan rekanan pemenang tender. (why)

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti proses pemberhentian TGH. Mujiburrahman sebagai anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kan ndak boleh ada kevakuman. Siapa yang diusulkan oleh Partai Golkar sebagai penggantinya. Nah itu baru kita proses,’’ terangnya.

Aria mengaku, surat pemberhentian Mujiburrahman sebagai anggota dewan dari Partai Golkar, sudah diterima beberapa hari yang lalu. Meski sudah mengajukan pemberhentian, namun hak-hak Mujib tidak gugur begitu saja. Bulan September Mujib, dipastikan masih menerima gaji.

Dikatakan Aria, pemberhentian anggota DPRD, ditetapkan dengan SK gubernur. ‘’Tapi khusus untuk kasus ini. Karena ini baru pertama kami alami. Karena beberapa tahun belakangan ada aturan-aturan baru. Jadi Kasubag perencanaan saya minta untuk konsultasi ke provinsi supaya kita ndak salah. Yang jelas, untuk penghasilan Bulan September masih. Karena Bulan September ini kan tinggal beberapa hari,’’ ungkap Jumat (28/8).

Untuk proses penggantian Mujib, pihaknya segera berkoordinasi dengan KPU Kota Mataram untuk meminta nama peraih suara terbanyak ketiga. Seperti diketahui, untuk dapil Sekarbela, Golkar mendapatkan dua kursi. ‘’Nama ini harus kami dapat tertulis dari KPU,’’ tegasnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. ‘’Jadi surat pengunduran diri beliau sudah kita terima dan tentu langsung akan kami proses sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan,’’ katanya. Ketua DPRD sudah meminta Sekretaris DPRD

(Suara NTB/fit)

Lalu Aria Dharma BS Kota Mataram untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri bakal calon Wakil Walikota Mataram ini. ‘’Bukti tanda terima sudah.

Kita juga berikan keterangan berkaitan dengan proses yang sudah kita lakukan,’’ imbuhnya.

Dengan mundurnya Mujib sebagai anggota DPRD, otomatis berdampak pada lowongnya jabatan Komisi IV. Seperti diketahui, Mujib merupakan Ketua Komisi IV. ‘’Kalau ini arahnya ke PAW, meskipun itu merupakan kewenangan partai,’’ katanya. Dalam surat pemberhentian Mujib yang dikirim oleh Partai Golkar merupakan satu paket. ‘’Pengajuan pemberhentian dengan usulan PAW. Tapi ini nanti pemberhentian ini prosesnya lain, PAW juga berproses,’’ katanya.

Untuk diketahui, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman resmi mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Pengunduran diri menyusul keputusan dirinya maju di Pilkada Kota Mataram mendampingi petahana, H. Mohan Roliskana. Surat pengunduran diri ini sudah disampaikan Partai Golkar kepada DPRD Kota Mataram. (fit)

SUARA NTB

Selasa, 1 September 2020

Halaman 8

Alfan Saputra

Lima Tahun Mengidap Tumor Muhamamd Alfan Saputra sudah lima tahun mengidap tumor di lehernya bagian kiri. Penyakit yang hasil diagnosa dokter disebut lymphoma malisna non hadskin.

Tumor ini pun makin hari terlihat makin membesar. Putra keenam dari pasangan Mastrah dan Sabarudin warga desa Rarang Kecamatan Terara ini pun terlihat pasrah.

MENURUT penuturan Mastrah, Ibu Kandung Alfan, anak keenamnya itu lahir pada tanggal 24 juni 2016. Lahir dalam kondisi normal dan tidak ada gejala-gejala penyakit.

Penyakit tumor ini mulai terlihat saat Alfan berusia tiga tahun. “Saat usia tiga tahun itu sebesar telur puyuh,” tuturnya.

Alfan lalu dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di Lombok Tengah (Loteng). Tindakan medis sudah dilakukan hingga melalui proses operasi. Akan tetapi, tidak ada perubahan lalu pengobatannya berlanjut ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Pun di rumah sakit terbesar di NTB tersebut tidak juga ada perubahan.

Saat di dua rumah sakit sebelumnya katanya tidak terdeteksi jenis penyakitnya. Belakangan saat ditangani oleh dokter di Selong, didiagnosa Alfan mengidap penyakit tumor jinak.

“Katanya tumor jinak yang tidak terlihat ganasnya,” ucapnya.

Melihat pertumbuhan tumornya makin besar, tim medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono

Selong merujuk penanganan Alfan ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Rencana, penanganan harus melalui proses kemoterapi dulu.

Sudahlamasebenarnyaiamendambakan ada tindakan medis lanjutan pada anaknya. Akan tetapi karena terbentur biaya membuatnya tidak berdaya. “Saya ini orang tidak berpunya,” sebutnya.

Sangat diharapkan, Alfan segera sembuh dan mendapat perawatan medis yang memadai. “Dioperasi pun tidak apaapa pak, terpenting anak saya sehat,” demikian asanya, Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar usai menyerahkan bantuan ke keluarga Alfan mengharapkan ada bantuan lain dari para dermawan untuk membantu biaya pengobatan. “Ini alasan kemanusiaan,” ungkapnya.

Siapapun itu, katanya demi alasan kemanusiaan dipersilakan untuk mengulurkan tangannya membantu sesama. Alfan terlihat sudah lama mengidap sakit dan mengharapkan bantuan semua dermawan untuk membiayai pengobatannya di Sanglah, Bali. (rus)

PAD Lotim Masih Rendah dari Pengelolaan Sampah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy.,MM menyesalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sampah di Kabupaten Lotim masih rendah. Padahal, areal yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah cukup luas yaitu 10 hektare lebih.

Demikian ditegaskan bupati dikonfirmasi usai pelaksanaan resepsi HUT ke-125 Lotim bertempat di Pendopo Bupati, Senin (31/9). Bupati menyebut jika DLHK Lotim selama ini tidak memperoleh PAD yang cukup besar dari pengelolaan sampah di Kabupaten Lotim. Kondisi ini sangat disayangkannya karena tidak sesuai dengan harapan.

Termasuk pengelolaan sampah belum maksimal dengan usia Lotim ke-125 tahun.

Maka dari itu, ke depan bupati berharap adanya pengolahan sampah organik bekerjasama dengan investor sehingga dapat mencapai target yang lebih besar. Bupati menekankan, investor tersebut dapat memberikan PAD, Rp3 miliar kepada Lotim dalam kurun waktu satu tahun.

Apabila target ini tercapai, maka kerjasama dilanjutkan. Sebaliknya apabila kurang dari target yang ditetapkan tersebut, maka Pemkab Lotim akan mencari lembaga yang lebih kredibel untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemkab Lotim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Ir. H. Marhaban, menjelaskan, keberadaan TPA yang terletak di Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji masih menjadi satu-satunya lokasi pembuangan sampah untuk wilayah Kabupaten Lotim. Keberadaan TPA Ijobalit ini dipastikan aman hingga lima tahun ke depan.

Dari luas lahan TPA Ijobalit saat ini, rencananya akan dilakukan penambahan lagi oleh pemerintah daerah. Sehingga TPA Ijobalit aman untuk menerima droping sampah masyarakat di Kabupaten Lotim yang mencapai 36 ton sampah setiap hari.

Selain itu, Pemkab Lotim juga memiliki gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Gedung yang lama dibangun ini belum dapat beroperasi maksimal karena terkendala sarana prasarana yang lain. Menurut Marhaban, TPST tersebut hanya mampu menerima droping sampah satu dump truck untuk diolah menjadi pupuk kompos. Itupun masih dilakukan pengolahan secara manual dengan petugas 10 orang.

Maka dari itu, Marhaban berharap supaya masyarakat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memilih dan memilah sampah. Misalnya untuk sampah-sampah plastik dapat dimanfaatkan di pekarangan rumah maupun dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Dengan begitu, maka sampah tidak lagi menjadi biang penyakit dan sumber bencana di tengah-tengah masyarakat.

“Masyarakat kita harapkan cerdas dan peduli. Sampah dipilah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada petugas di desa,” ujarnya.

Menurut Marhaban, persoalan sampah menjadi suatu hal yang harus diperhatikan lebih serius. Sementara dalam penanganannya, DLHK Lotim masih kekurangan armada dan personel untuk mengcover 21 kecamatan di Lotim. Maka dari itu, ia mengajak keterlibatan desa dan semua stakeholder untuk berpartisipasi bersama-sama mencintai lingkungan dengan melakukan pembersihan terhadap saluran irigasi minimal satu minggu satu kali.

Apabila hal tersebut secara rutin dilakukan, maka dipastikan tidak ada lagi ditemukan penyumbatanpenyumbatan pada saluran irigasi yang menyebabkan terjadinya banjir pada saat musim hujan. “Kita berharap pemerintah desa juga berpartisipasi. Minimal satu minggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan di tingkat desa,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/rus)

TUMOR – Alfan dengan penyakit tumor di bagian lehernya yang setiap hari kian membesar. Bantuan dari masyarakat diharapkan untuk operasi tumor bocah ini.

Pemkab Lobar Nunggak Jampersal Giri Menang (Suara NTB) Biaya klaim Jampersal di seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Lombok Barat (Lobar) yang belum dibayar hingga saat ini ini mencapai Rp431.174.600. Anggaran Jampersal sepanjang tahun 2020 sebesar Rp3 miliar dan telah terealisasi Rp2,3 miliar lebih. Sisanya anggaran ini sudah terserap habis pada Juli lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati mengatakan, dari hasil analisa tingginya pemakaian jampersal ini dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan lagi. Untuk itu, dalam jangka pendek jampersal tetap dilayani dengan mekanisme pembiayaan bantuan sosial (Bansos).

Untuk tahap selanjutnya, setiap ibu hamil agar mendafarkan diri menjadi peserta BPJS kesehatan baik kepesertaan mandiri atau PBI. Sehingga dengan munculnya NIK dan terdaftar dalam SIKNG beban daerah bisa menjadi berkurang. “Ibu hamil yang belum punya jaminan kesehatan tetap dilayani lewat dana Bansos,’’ katanya.

Pokir DPRD Loteng Dianggarkan pada APBD Perubahan Praya (Suara NTB) Para anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) kembali akan memperoleh anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) pada APBD Perubahan 2020 ini. Kendati kemungkinan tidak utuh seluruhnya seperti rancangan pada APBD murni tahun 2020 kemarin. Sebelumnya anggaran pokir tersebut terpaksa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 di Loteng.

“Besaran anggaran pokir DPRD Loteng belum ditentukan. Tapi yang jelas ada (kembali,red). Dan, mungkin tidak utuh seperti sebelumnya,” terang Wakil Ketua DPRD Loteng, H. Lalu Sarjana kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Rencananya, anggara pokir DPRD Loteng tersebut nantinya akan difokuskan untuk membiayai program atau kegiatan yang produktif. Dengan harapan bisa meminimalisir dampak ekonomi pandemi Covid-19 bagi masyarakat di daerah ini. Terutama programprogram yang memang hasil dari kegiatan reses anggota DPRD Loteng sebelumnya.

Tentunya dengan tetap memperhatikan kebutuhan, skala priotitas dan dinilai penting oleh pemerintah daerah. “Kita harapkan anggaran pokir DPRD Loteng tahun ini bisa menjawab hasil reses anggota DPRD Loteng sebelumnya,” terang Sarjana.

Meski besaran anggara pokir tersebut tidak utuh seperti rancangan pada APBD

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.5136 NOKA : MH31400017K045974,NOSIN :140-046024 AN.AHMAD SUBAYIN, Spd HLG SKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR.2883 HQ NOKA/NOSIN : MHIJF8117EK998274/ JF81E-1989686 AN. I GEDE BUDIANA HLG DSKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/kir)

H. Lalu Sarjana

Loteng murni tahun 2020 kemarin, tapi paling tidak dengan kembalinya anggaran pokir tersebut bisa menjadi pendorong pergerakan ekonomi di tingat bawah. Sehingga dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sekitar enam bulan lamanya bisa ditekan.

Diakuinya, sejak pandemi Covid-19 berlangsung nyaris tidak ada program yang anggarannya berasal dari anggaran pokir DPRD Loteng yang bisa terlaksana. Mengingat, seluruh anggaran program pokir DPRD Loteng dialihkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid19. (kir)

Berdasarkan data rekapitulasi pembayaran klaim program Jampersal UPT BLUD Puskesmas dan rumah sakit pada bulan September mendatang, terdapat 219 kasus pasien yang mesti dibayarkan klaim jampersalnya. “Total klaim jampersal mencapai Rp431 juta lebih,” jelas dia.

Terperinci dari klaim Rp431 juta ini tersebar di 17 puskes-

mas dan rumah sakit. Terdiri dari UPT BLUD Puskesmas Narmada dengan total klaim Rp8.400.000, Puskesmas Sedau sebesar Rp700.000, puskesmas Gerung Rp20.300.000, puskesmas Sigerongan sebesar Rp700.000, Puskesmas Jakem Rp2.100.000, puskesmas Perampuan Rp3.500.000, puskesmas Gunungsari Rp4.200.000, puskesmas Banyumulek Rp2.870.000.

Puskesmas Kediri total klaim mencapai Rp3.750.000, puskesmas Meninting Rp700.000, puskesmas Kuripan sebesar Rp8.400.000, puskesmas Sekotong

Rp11.970.000, puskesmas Pelangan Rp10.500.000, puskesmas Dasan Tapen Rp9.100.000. Ditambah rumah sakit Tripat, senilai Rp206.806.600 pada bulan Mei dan Rp137.178.000 pada bulan Juni.

Untuk memasukkan mereka menjadi kepesertaan JKN PBI lanjut Ambar, data sedang diverifikasi dan validasi (Verivali) oleh Dinsos, Dukcapil , Camat dan semua Kades lewat operator desa. Saat ini mereka tengah lembur, karena pimpinan dalam hal ini Bupati meminta besok (hari ini) sudah bisa semua kecamatan menyelesaikannya. (her)

Praktik SMK

Pemda Harus Pastikan Kesiapan Mataram (Suara NTB) – Rencana praktik secara tatap muka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk semua zona penyebaran Covid-19 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah harus memastikan kesiapannya secara total.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti kepada Suara NTB mengatakan, keinginan daerah di semua zona untuk membuka pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMK, terutama untuk praktik laboratorium maupun bengkel saja, dengan alasan anak-anak SMK selama berbulan-bulan tidak dilatih keahlian program studinya.

Maka, pihaknya mendorong pemerintah daerah memastikan kesiapan secara total.

“Sekolah harus dipandu, didampingi, dan didukung pendanaan memadai agar seluruh warga sekolah terlindungi. Kalau belum siap, tunda buka sekolah meski hanya praktik,” ujarnya.

Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., pada Senin (31/8) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan diri untuk praktik SMK, dan sudah mengisi instrumen kesiapan sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Sekolah yang memperoleh nilai di atas 85 diperbolehkan melaksanakan praktik secara tatap muka.

Istiqlal mengatakan, SMKN 5 Mataram sudah menyiapkan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19 untuk praktik nantinya. Pihaknya menyiapkan sistem sif dan blok, bergantung pada kondisi nantinya.

“Ada sif, ada blok tergantung nanti kondisi saat mulai diberlakukan fase normal baru setelah 13 September,” katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, praktik SMK di semua zona sedang direncanakan bersamaan dengan tatap muka terbatas yang disimulasikan mulai 14 September. Pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut agar kompetensi vokasi siswa tidak banyak tertinggal serta bisa menuntaskan kompetensi siswa tersebut.

Sebelumnya, Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rahmad, S.Pd., M.T.,mengatakan, pihaknya dalam proses menyiapkan sarana dan prasarana protokol Covid-19, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, ruang kelas, ruang praktik, musala, UKS, kamar mandi, dan lainnya. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 1 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Selasa, 1 September 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Dewan akan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di Dompu Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu, berencana mengevaluasi pemanfaatan hutan untuk penanaman jagung di wilayah ini. Pasalnya, selain mengancam kelestarian lingkungan juga telah berimbas pada krisisnya persediaan air bersih. Demikian ungkap Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par, ketika dikonfirmasi wartawan soal maraknya pembakaran dan pembukaan lahan baru akhir-akhir ini.

Ia mengatakan, dalam rangka mengatisipasi kerusakan lingkungan akibat perluasan lahan dan pemanfaatan

hutan yang tidak terkontrol ini, pihaknya akan mengagendakan rapat evaluasi bersama instansi terkait, ter-

Jaksa Dampingi Proyek Senilai Rp40 Miliar di KSB Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar Rp40 miliar proyek strategis di Daerah yang meminta pendampingan. Dari jumlah tersebut sekitar Rp5,2 Miliar sudah selesai pendampingan yakni di pembangunan ruang isolasi khusus covid-19 RSUD Asy Syifa Taliwang sebesar Rp1,1 Miliar serta pengadaan alkes dan obat-obatan sebesar Rp4,1 miliar.

“Meski TP4D sudah dibubarkan, tetapi pola pendampingan tetap akan kami lakukan jika ada permintaan. Pendampingan yang kami lakukan lebih bersifat yuridis supaya tidak ada SOP yang dilewati dalam proses tersebut,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Senin (31/8) kemarin.

Adapun proyek yang didampingi saat ini di antaranya yakni pembangunan IPAL senilai Rp380 juta, pembangunan rumah dinas sebanyak tiga unit senilai Rp1,2 miliar progresnya sudah mencapai 90 persen. Pembangunan kantor wilayah kerja Poto Tano sebesar Rp580 juta saat ini progresnya baru mencapai 70 persen.

Ppembangunan rumah dinas Kajari dan pagar kantor Kejaksaan sebesar Rp1,2 miliar baru 10 persen. Selain itu, pembangunan embung Tobang dengan nilai anggaran sebesar Rp30 miliar juga masuk dalam proses pendampingan. Upaya pendampingan dilakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena upaya pencegahan tindak pidana menjadi hal yang paling utama dibandingkan dengan penegakan hukum. “Kami akan tetap kedepankan upaya pencegahan melalui pendampingan dibandingkan dengan upaya penegakan hukum,” sebutnya.

Dirinya juga sangat mengapresiasi tingginya animo pengguna anggaran untuk melibatkan Kejaksaan dalam setiap pelaksaan program yang dimiliki. Bahkan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar tujuh pekerjaan fisik yang sudah didampingi dan satu sudah selesai. Sementara untuk pekerjaan lainnya belum ada yang meminta pendampingan. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memaksa karena di petunjuk pelaksanaan, pendampingan baru dilakukan ketika diminta jika tidak maka tidak akan dilakukan.

Pola ini juga sangat berbeda dengan sistem kerja TP4D yang dibentuk sebelumnya. “Animo pengguna anggaran untuk melibatkan kami (Kejaksaan) untuk mendampingi sudah sangat baik dan itu sangat kami apresiasi. Kami juga akan tetap bekerja secara professional dalam proses pendampingan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)

masuk jajaran eksekutif yang terkesan melakukan pembiaran. “Dua hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami, kare-

na tugas DPRD itu untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

Dalam menyikapi beragam persoalan kehutanan yang muncul, diakui baru memfokuskan perhatian pada perluasan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol untuk penanaman jagung. Sementara menyangkut penanganan kebakaran belum pernah dibicarakan.

Menurutnya, dua hal ini penting karena selain untuk keberlangsungan ekosistim kawasan, juga berkenaan dengan imbasnya yang sudah dan akan dirasakan masyarakat luas. Seperti misalnya banjir, tanah longsor dan krisis air bersih. “Ini akan berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, tidak menutup kemungkinan orang saling bunuh karena berebutan air

akibat hutan yang kita yang kritis,” jelasnya.

Sementara itu, disinggung tindak lanjut DLHK NTB atas surat permohonan penghentian sementara pemafaatan kawasan hutan eks reboisasi di So Lembo dan Ncando, Andi Bachtiar mengaku, sampai saat ini belum mendapat surat balasan untuk mengetahui sikap mereka. Namun dengan rencana

evaluasi yang akan gelar, diharapkan adanya kesadaran para pihak untuk melakukan pengontrolan. Terutama oleh pamangku kebijakan yang selama ini menggalakan program jagung. “Untuk surat kita terkait penutupan lahan Ncando dan Mila, masih kita tunggu balasan, karena yang namanya proses administrasi kan agak panjang,” pungkasnya. (jun)

Hut Polwan Ke-72

Polwan Polda NTB Gandeng Disos Provinsi NTB Sebar Bantuan Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) –

Pandemi Covid-19 diharapkan tidak menggerus akses kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Polwan Polda NTB bersama Dinas Sosial Provinsi NTB berupaya menguatkan ketahanan penyandang disabilitas tersebut. Memanfaatkan momentum HUT Polwan HUT ke-72 tahun 2020 dengan berbagi alat bantu disabilitas di tiga kabupaten/kota.

Sulaiman Al-arabi (37) sumringah pada Senin (31/8) pagi. Hari itu, warga Dusun Bajur Induk, Desa Bajur, Labuapi, Lombok Barat ini untuk pertama kalinya duduk di kursi roda. Sejak lahir, pria penyandang disabilitas ini selalu dalam gendongan orang lain untuk beraktivitas.

“Baru sekarang ini saya bisa punya yang seperti ini,” ucapnya senang. Sulaiman mendapat bantuan kursi roda.

Diserahkan langsung Kadisos Provinsi NTB H Ahsanul Khalik bersama rombongan Polwan Polda NTB yang diwakili AKBP Ni Made Pujewati.

Sulaiman menderita kelain-

an pada kakinya sejak dilahirkan 37 tahun silam. “Selama ini kemana-mana digendong,” kata anak ketiga dari enam bersaudara ini. Sulaiman hanya seorang lulusan SD. Namun, dia menolak menyerah dengan keadaan.

“Saya sudah ikut pelatihan menjahit. Sekarang ikut kakak misan. Ikut jahit, ikut bordir.

Jahit semuanya bisa. Baju celana. Ada juga saya kerjakan baju dinas,” kata Sulaiman.

Ahsanul Khalik menerangkan, terdapat sekurangnya 27 ribu penyandang disabilitas di seluruh NTB. Mereka membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar.

“Ketika teman-teman Polwan datang, kami respon baik kegiatan kemanusiaan ini. intinya sebagai perhatian kepada masyarakat prasejahtera dan kawan difabel. Ini membutuhkan kebersamaan kita semua,” terangnya.

Menurutnya, momentum HUT Polwan ke-72 ini menurutnya sebagai momentum pembaruan data penyandang disabilitas. Mereka yang mendapat bantuan ini merupakan hasil penelusuran Polwan.

“Itu sebabnya kehadiran Polwan menjadi sarana per-

RADIO

(Suara NTB/why)

Kadisos Provinsi NTB H Ahsanul Khalik (paling kanan) bersama Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati (ketiga dari kanan) menyerahkan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Dusun Bajur Induk, Desa Bajur, Labuapi, Lombok Barat, Senin (31/8).

Penyerahan bantuan ini baikan data. Semua jaringan subyek hukum dalam rangka di kepolisian nanti akan kita optimalisasi pelayanannya. juga menyasar penyandang disgandeng untuk perbaiki data “Hut Polwan ke-72 ini menjadi abilitas di Kediri, Lombok Bardan memberi jangkauan pel- momentum, titik awal komit- at; Batujai dan Penujak, Lomayanan kepada mereka,” kata men gerak bersama secara ter- bok Tengah. Selain alat bantu pria yang karib disapa Aka ini. padu. Dari yang sebelumnya disabilitas, penerima bantuan Sementara Pujewati menga- mungkin masih secara parsial,” ini juga diberi sembako untuk takan, penyandang disabilitas jelas Kasubdit IV Renakta Di- antisipasi dampak ekonomi pandemi Covid-19. (why) merupakan salah satu pokok treskrimum Polda NTB ini.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 1 September 2020

Pemprov Tutup RS Darurat Covid-19 Wisma Tambora Dari Hal. 1 Mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini menambahkan, jika kasus Covid-19 terus melandai maka semua RS Darurat akan ditutup. Pemprov NTB menargetkan kasus Covid-19 akan turun drastis pada September ini. Karena mulai 14 September, sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan mulai diterapkan di seluruh NTB. ‘’September ini mudahmudahan penurunan bisa drastis. Positif bisa berkurang, sembuh meningkat, meninggal tak ada. Itu target kita. Kita kemarin berharap Agustus turun.

Tapi di awal-awal Agustus belum. Namun di akhir Agustus

sudah mulai menurun. Terlebih sekarang ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan,’’ tandasnya.

Pemprov NTB mencatat, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga Senin (31/8) sebanyak 2.771 orang. Dengan rincian 2.077 pasien sudah sembuh, 162 pasien meninggal dan 532 pasien masih positif dan masih dalam perawatan.

Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di NTB kini sudah mencapai 74,37 persen. Sedangkan pasien yang meninggal sebesar 5,77 persen. Sementara, pasien yang masih dalam perawatan dan masih positif sebesar 19,85 persen. (nas)

Majukan NTB dari Desa Dari Hal. 1 ‘’Mari kita sama-sama berdiskusi, satukan visi demi kemajuan daerah kita tercinta,’’ ujar gubernur saat menerima silaturrahim sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa, Senin (31/8).

Bagaimanapun, lanjut Dr.Zul, desa menjadi ujung tombak kemajuan suatu daerah.

Kalau desanya sudah maju, pendidikannya sudah luar biasa, jalannya sudah mulus, kesehatan dan perekonomiannya sudah berjalan baik, tentu Provinsi NTB semakin maju.

“Alhamdulillah sudah lama kami berikan perhatian husus kepada desa-desa yang ada di NTB. Beberapa kali kesempatan juga kami datang langsung mengunjungi kepala desa yang ada di NTB, mari kita majukan daerah ini dari desa,’’ ajak gubernur di hadapan sejumlah kepala desa dari Kecamatan Pelampang dan Utan tersebut.

Gubernur berharap, seluruh kepala desa yang ada di NTB ini jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi dan bersilaturrahim langsung dengannya.

Atau para kades bisa langsung datang ke dinas-dinas Provinsi NTB sesuai kebutuhan dan keluhan masyarakat yang ada di desa masing-masing. ‘’Jangan sungkan-sungkan, saya yakin kades kita ini hebat-hebat. Kalau sudah ke pemerintah kabupaten, bisa lang-

sung datangi dinas-dinas kami yang ada di Provinsi NTB,” harap gubernur.

Sementara itu, Abdul Wahab, Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan merasa senang atas penerimaan Gubernur NTB. Menurutnya, itu semua kesempatan langka, di tengah jadwal yang padat sebagai gubernur, ia menyempatkan waktu untuk bersilaturahim bersama para kades.

Wahab mengatakan, ia menyampaikan keluhan masyarakat yang telah lama ditampung selaku kepala desa, terutama masalah jalan dan kesehatan. Itu semua tidak bisa diselesaikan sendiri, butuh dukungan pemerintah, baik kabupaten ataupun provinsi. ‘’Keluhan masyarakat yang tidak bisa kami jangkau dengan dana desa.

Langsung kami sampaikan kepada gubernur. Alhamdulillah beliau langsung tindaklanjuti,’’ katanya.

Tradisi seperti ini, lanjutnya, sangat luar biasa. Karena ia berpikir bertemu gubernur itu sangat sulit, saat bertemu pun situasi menjadi tegang. ‘’Ternyata tidak, saat kami ingin bertemu.

Beliau berkenan menerima, suasana pun berjalan dengan sangat santai. Ternyata apa yang saya bayangkan itu salah,’’ tutupnya. (r)

Sejumlah Desa Rawan Pangan Dari Hal. 1 Dan yang disyukuri, tanaman padi yang terdampak kekeringan tersebut telah dapat dipulihkan.

Kepala DKP NTB, Drs. Fathul Gani, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (31/ 8) kemarin menjelaskan, jika berbicara desa rawan pangan.

Wilayah yang menjadi spotspot kekeringan, rawan pangan. ‘’Seperti Lombok Timur bagian Selatan, Lombok Barat bagian selatan, Lombok Tengah wilayah selatan. Kemudian di Pulau Sumbawa, pada daerah yang sering mengalami kekeringan,’’ ujar Fathul.

Meskipun ada puluhan desa yang rawan pangan. Fathul mengatakan, masyarakat setempat tidak sampai mengalami kelaparan. Karena ada intervensi berupa program cadangan pangan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Program cadangan pangan masyarakat yang dilakukan DKP difokuskan ke desa-desa yang mempunyai angka stunting cukup tinggi.

Program lainnyaa yang dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Masyarakat diberikan bantuan bibit tanaman yang cepat panen seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. ‘’Insya Allah, (masyarakat) ndak sampai kelaparan. Karena banyak intervensi dari Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Kita terus monitor perkembangan di lapangan dengan instansi terkait,’’ ujarnya.

Fathul menambahkan, pemerintah juga punya cadangan pangan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota hingga desa. Di desa, ada lumbung pangan. Tahun 2020, dibangun 15 lumbung pangan di NTB. Pada 2021, akan kembali dibangun lumbung pangan lewat anggaran APBN. Lumbung pangan yang berada di desa, berbasis kelompok. Dukungan anggarannya berasal dari APBN dan APBN. Diharapkan ke depan, Pemerintah Desa juga mengintervensi lewat dana desa. Terutama, kelompok masyarakat kurang mampu yang berada di desa tersebut. “Mereka menghimpun diri menjadi kelompok. Itu kita intervensi pendanaanya,” jelasnya.

Berdasarkan data DKP, jumlah lumbung pangan di NTB lebih dari 200. Namun, sekitar 130 lumbung pangan yang masih aktif. “Harapan kita, semua desa/kelurahan punya lumbung pangan. Sehingga pada musim paceklik, mereka (kelompok masyarakat) bisa memanfaatkan cadangan pangan yang ada di tempat mereka,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dis-

tanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima 15 Juli lalu, luas tanaman padi yang terdampak kekeringan sebanyak 554 hektare. Tersebar di Kabupaten Bima 415 hektare, Lombok Barat 119 hektare dan Lombok Tengah 20 hektare.

Meskipun terdampak kekeringan, Husnul mengatakan ratusan hektare tanaman padi tersebut tidak ada yang puso alias dapat dipulihkan. “Ada ratusan hektare (terdampak kekeringan). Tapi ndak ada yang mengalami puso. Itu sudah ‘’sembuh’’,” ucapnya.

Husnul mengatakan, kekeringan tak akan berpengaruh terhadap pencapaian target produksi padi dan jagung. Tahun ini, produksi padi ditargetkan sebesar 2,6 juta ton gabah kering giling. Begitu juga jagung, ditargetkan sebanyak 2,6 juta ton pipilan kering.

Dari target tersebut, capaian produksi padi sudah mencapai 2,1 juta ton.

Sedangkan jagung sudah mencapai 1,8 juta ton. “Nanti Desember kita ketahui capaiannya secara keseluruhan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bencana kekeringan yang melanda NTB semakin meluas. Masyarakat terdampak kekeringan bertambah sebanyak 13.126 jiwa, dari 705.691 jiwa pada 18 Agustus, menjadi 718.817 jiwa pada 26 Agustus lalu.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, bencana kekeringan terus meluas di 9 kabupaten/kota. Semula, 76 kecamatan yang dilanda kekeringan, namun sekarang bertambah menjadi 76 kecamatan.

Begitu juga dengan jumlah desa yang dilanda kekeringan. Semula sebanyak 341 desa, sekarang menjadi 353 desa. Sehingga masyarakat terdampak kekeringan juga bertambah.

Semula, masyarakat terdampak kekeringan di NTB sebanyak 199.294 KK atau 705.691 jiwa. Sekarang, jumlah masyarakat bertambah menjadi 203.879 KK atau 718.817 jiwa.

Sembilan kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Bima. BMKG memprediksi puncak kekeringan di NTB terjadi Juli September mendatang. (nas)

Halaman 11

Lelang Aset Pemkab Ditargetkan Pasangan F3 Rencana Daftar 4 September ke KPU KSB Tuntas Bulan September Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, menargetkan proses lelang sejumlah aset kendaraan yang rusak tuntas di bulan September. Bahkan data kendaraan yang akan dilelang juga sudah diserahkan ke KPKNL untuk kemudian dicocokkan dengan kondisi fisik dalam menentukan batas harga terhadap aset dimaksud.

“Data dan jumlah kendaraan sudah ada di mereka (KPKNL) tinggal menunggu pengecekan fisiknya saja untuk bisa menentukan batas harga lelang. Bahkan saat ini tim kami juga sudah berada di Bima untuk melakukan koordinasi terkait percepatan proses lelang,” ungkap Kepala BPAD Muhammad Yusuf S.IP kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Poses lelang terhadap kendaraan ini sebenarnya sudah molor dari jadwal awal yang

ditetapkan di bulan Maret lalu.

Tetapi karena terkendala pandemi covid-19 akhirnya belum bisa terealisasi hingga saat ini.

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan agar aset ini bisa segera dilelang supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi kondisi kantor akibat kendaraan yang rusak ini menumpuk sehingga terkesan sangat kumuh dan merusak pemandangan.

Makanya upaya untuk mempercepat proses tersebut (lelang) terus dilakukan supaya segera tuntas.

“Target awal kita di bulan Maret sudah tuntas, tetapi terkendala Covid-19 akhirnya molor hingga saat ini. Makanya kami upayakan di bulan September masalah ini bisa tuntas,” sebutnya.

Selain kesan yang kotor akibat keberadaan kendaraan yang rusak ini, pihaknya juga sudah memasukkan data

penjualan aset ini sebagai pendapatan tambahan di APBD Perubahan. Bahkan dari aset tersebut, Pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp500 juta. Maka dari itu, pihaknya sangat bersikeras supaya aset ini bisa segera dilelang supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Pihaknya juga memastikan tidak ada yang tercecer dari aset tersebut karena sudah terkumpul dan diawasi secara ketat. Jika ada yang melakukan pencurian dan pengrusakan maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.

“Kami sengaja mempercepat proses lelang tersebut karena sudah kita masukan sebagai pendapatan di APBDPerubahan. Jika masalah ini tidak segera tuntas dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tukasnya. (ils)

Spesial Pekan Gajian

Transmart Carrefour Berikan Promo Diskon Gila-gilaan SPESIAL pekan gajian, Transmart Carrefour berikan promo diskon gila-gilaan full 6 hari!

Keluarga Transmart bisa menikmati banjir promo ribuan produk mulai dari kebutuhan harian, produk segar, furnitur dan aksesoris rumah, perkakas rumah, elektronik dan gadget hingga produk fashion.

Pastinya hematnya gila-gilaan!

“Promo Diskon Gila-Gilaan berlaku di seluruh Transmart Carrefour dari 28 Agustus - 2 September 2020. Nikmati tambahan diskon 10% dengan kartu kredit Bank Mega, serta tambahan diskon 5% dengan kartu debit Bank Mega dan Bank Mega Syariah,” ungkap Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid, Jumat (28/8/2020).

Penasaran sama promo dan produk Diskon Gila-Gilaan? Diskon 30% ribuan produk kebutuhan harian, seperti Rinso Molto Japanese Peach 750ml hanya Rp 13.900, Mama Lemon Extra Lemon 780ml Rp 10.900, Dove Shampoo Hairfall/Volume Nourishment 320ml Rp 34.500, Citra Hand Body Lotion Pearl White UV 230ml hanya Rp 16.400, Lifebuoy Body Wash Matcha/ Charcoal 450ml hanya Rp

Rusak Parah, Akses Jalan Menuju Tepal Segera Diperbaiki Dari Hal. 1

18.500 dan SOS Floor Cleaner 750ml Rp 6.800 Jangan ketinggalan, ujarnya, ada program Gratisan Sultan!

Yakni, beli 1 gratis 1 Sariwangi Milk Tea Caramel / Teh Tarik 30s/ 4s, beli 1 Torabika Creamy Latte isi 20 sachet gratis 10 sachet.

Beli2 gratis 1 ABC Kacang Hijau Slim 250ml, harga jatuhnya Rp 3.100/kotak. ‘’Satu lagi wajib masuk ke troli.. Diskon 50% Diamond Ice Cream 700ml, jadi hanya Rp 19ribuan,’’ ujarnya.

Pada Diskon Gila-Gilaan, pihaknya memiliki Shock Price, berupa beragam perkakas rumah tangga hing-

ga sepeda.

Ada serba Rp 29.900 aneka Hot Wheels, serba Rp 99.900 peralatan makan & masak cicilan 0% selama 6 bulan buat kamu yang mau punya LED TV terbaru dari SHARP! Dan Harga Eco aneka buah & daging segar mulai Rp 15.000 per pack!

Lihat promo lain selengkapnya di sini (https://bit.ly/diskongila-tc), atau bagi yang ingin belanja dari rumah saja, yuk belanja yang aman, praktis dan cepat di transmartdelivery.com (transmartdelivery.com). (r)

ITDC Siapkan Lahan 2,5 Hektare Dari Hal. 1 Total warga yang harus direlokasi sebanyak 121 kepala keluarga (KK) dengan status pinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Saat ini, ITDC tengah melakukan perataan lahan.

Termasuk membangunkan sejumlah fasilitas penunjang, terutama jalan di lahan tempat relokasi tersebut.

Dikatakan, lahan tersebut dipersiapkan bagi warga yang selama ini menempati area di sekitar Jalan Khusus Kawasan (JKK) The Mandalika. Namun terbukti tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah sesuai hasil verifikasi tim tanah Forkompinda yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur NTB. Nantinya, JKK tersebut akan dijadikan lokasi gelaran balap MotoGP. Termasuk beberapa event olahraga lainya, seperti triathlon, maraton, karnaval dan event lainnya.

“Di lokasi hunian sementara ini masing-masing KK akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 meter persegi untuk digunakan sebagai tempat tinggal,’’ jelas Wirawan.

Selain meminjamkan lahan, ITDC juga akan menyiapkan infrastruktur dasar lengkap.

Mulai sumur, jalan akses, listrik, PJU, toilet, tempat sampah, drainase, sanitasi hingga

kandang komunal. Sehingga layak dan siap digunakan oleh masyarakat yang direlokasi.

Proses penyiapan infrastruktur dasar relokasi sementara ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan September 2020 mendatang. Seluruh kegiatan penyiapan infrastruktur dasar bagi lokasi relokasi sementara bagi warga tersebut ini merupakan bagian dari program MUTIP-AIIB. ‘’Relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika khususnya penyelesaian permasalahan lahan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan relokasi ini dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara ini hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni,’’ tandasnya.

Sesuai hasil verifikasi Dinas PUPR Loteng, dari 121 KK yang akan direlokasi, 67 KK merupakan warga Dusun Ebunut dan 54 KK dari Dusun Ujung Lauk Desa Kuta. Dari jumlah tersebut, saat ini tercatat sebanyak 85 KK telah pindah dari lokasi semula. Dengan 61 KK telah membuat kavling dan 24 KK memilih tinggal di tempat lain.

Sisanya masih menempati la-

han di sekitar JKK/Dusun Ujung dan Ebunut.

Rencananya, seluruh warga yang direlokasi tersebut akan ditempatkan di relokasi permanen atau hunian tetap seluas 2 hektare di Dusun Ngolang, Desa Kuta, setelah lokasi tersebut siap. ‘’Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh Pemkab Loteng dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata permanen,’’ tambahnya.

Pihaknya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kesadaran warga yang menempati lahan untuk menghormati hukum yang berlaku. Sehingga secara sukarela mau direlokasi di tempat baru. Pihak ITDC berharap dengan adanya relokasi ke tempat yang baru, warga dapat tetap hidup dan melaksanakan aktivitas dengan lebih nyaman. Sekaligus dapat mempercepat proses pembangunan di The Mandalika. ‘’Ini merupakan bukti komitmen ITDC sebagai BUMN untuk mengembangkan The Mandalika dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekitar dan membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian NTB,’’ tutup Wirawan. (kir)

Tujuh OPD Lelet Susun Anjab dan ABK Dari Hal. 1 mem-pressure, ini sama-sama penting dalam penataan aspek kelembagaan, organisasi.

Semua bergantung Anjab dan ABK ini,’’ katanya.

Khusus untuk Dinas Dikbud, diminta agar segera menyelesaikan Anjab dan ABK. Pasalnya, Dinas Dikbud merupakan OPD yang kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik. Bagi OPD yang belum menyerahkan hasil Anjab dan ABK. Mereka diberikan waktu melakukan pendataan selama lima hari.

Setelah itu, untuk analisis data diberikan waktu tiga hari. ‘’Setelah itu konfirmasi, ada waktu penyusunan laporan. Kemudian seminar hasil

Taliwang (Suara NTB) Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) berencana akan mendaftar ke KPU setempat pada tanggal 4 September mendatang.

Rencana mendaftar di hari pertama jadwal pendaftaran bakal calon yang dibuka KPU itu sebelumnya telah disampaikan oleh bakal calon bupati pasangan berjuluk F3 tersebut, HW. Musyafirin. “Insyaallah kalau tidak halangan kita akan mendaftar pad tanggal 4 (september),” katanya pekan lalu.

Ketua Koalisi Rakyat Luar Biasa partai pengusung F3, Norvie Aperiansyah yang dikonfirmasi mengenai rencana tersebut, tak menampiknya. Menurutnya, sejauh ini keputusan jadwal yang diambil bersama antara seluruh partai koalisi dan pasangan calon itu masih sesuai skenario awal. “Iya kita rencana mendaftarkan beliau (Firin - Fud) tanggal 4 September,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya sengaja memilih hari pertama mendaftar karena bertepatan dengan hari Jumat. “Salah satu pertimbangan kita itu kan hari Jum’at. Hari baik menurut kita (umat islam), tentu harapannya perjalanan beliau (Firin - Fud) ke depan diberi kelancaran dalam meraih kemenangan di Pilkada nanti,” timpalnya.

Sementara itu pasangan calon wakil bupati Firin - Fud, Fud Syaifuddin menjelaskan, sebagai paslon ia dan pasangannya HW. Musyafirin juga tengah melengkapi syarat-syarat calon yang ditetapkan KPU. “Iya sudah sedang disiapkan. Saya dan beliau (Musyafirin) mengurus bersama-sama oleh tim,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Menurut Fud, untuk syarat calon berbagai surat keterangan telah diisinya atau dikantongi. Mulai keterangan sehat, kelakuan baik, tidak sedang tersangkut kasus hingga data laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) terbaru. “Kami ini kan calon petahana jadi wajib menyerahkan LHKPN terbaru kami,” urainya.

Selanjutnya Fud menyampaikan, mengenai rencana pendaftarannya. Senada dengan ketua koalisi partai pendukungnya, Norvie, ia menyatakan, telah diputuskan akan mendaftar pada 4 September mendatang. “Iya sampai hari ini belum ada perubahan, kami akan mendaftar hari Jum’at dengan 9 partai pendukung kami,” pungkasnya. (bug)

penyusunan Anjab dan ABK. Dari hasil seminar akan kelihatan dia, masing-masing jabatan,’’ jelasnya.

Dalam pengajuan formasi CPNS, ke depannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) tak serta merta akan menerima usulan Pemda tanpa adanya Anjab dan ABK. Sehingga semua OPD diminta memperhatikan soal Anjab dan ABK. Karena sama pentingnya dengan program-program lainnya.

Untuk usulan formasi CPNS 2021, Pemprov NTB telah mengajukan 437 formasi. Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan input data ke aplikasi e-formasi milik Kemen-

terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Syuyuthy menyebutkan, 437 formasi yang diajukan paling banyak tenaga kesehatan 331 orang dan tenaga pendidik 106 orang. Sedangkan untuk tenaga teknis, tidak ada formasi yang diajukan. Karena memang untuk formasi tenaga teknis atau jabatan pelaksana tidak ada dibuka.

Formasi yang diusulkan didominasi tenaga kesehatan.

Karena memang, Pemprov masih sangat kekurangan tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit. Seperti RSUD NTB, RS H. L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa, RSJ Mutiara Sukma dan RS Mata NTB. (nas)

Sehingga perlu ada akses yang memadai. Kalau orang ke sana, luar biasa sulitnya. Bisa satu hari untuk puluhan kilometer dan itu pun menggunakan mobil khusus,’’ ujar Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (31/8) kemarin.

Sahdan mengatakan, akses jalan di sana masih berupa jalan tanah. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Akses jalan berupa jalan tanah panjangnya sekitar 50 - 60 Km. Ia mengatakan, tahun ini mulai diperbaiki jalan sepanjang 17 Km dari Batudulang Tepal. Kemudian 12 Km dari Tepal - Baturotok. ‘’Kita tangani secara sporadis.

Supaya bagaimana masyarakat dapat lewat, akses jalan yang layak,’’ imbuhnya.

Penanganan jalan menuju Tepal ini, kata Sahdan menjadi prioritas. Penanganan akan dilakukan sampai Desember mendatang sesuai anggaran yang telah disiapkan di APBD Perubahan 2020. ‘’Kita tangani sporadis, kita tangani skala prioritas, masyarakat bisa dapat akses,’’ tambahnya.

Penanganan akses jalan menuju Tepal ini, lanjut Sahdan, dikeroyok oleh Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa.

Pada ruas jalan yang akan diperbaiki, Pemda Sumbawa juga sedang memperbaiki jembatan. Selain itu, Dinas PUPR juga telah mengirim proposal ke Kementerian PUPR. ‘’Begitu APBD kita ter-

batas, kita ambil inisiatif mengusulkan anggaran ke Kementerian PUPR,’’ katanya.

Untuk penanganan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa, Pemprov telah membuat Perda percepatan jalan tahun jamak. Dalam tiga tahun, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar. Untuk tahun ini, akibat Covid-19, anggaran percepatan jalan tahun jamak dialokasikan sebesar Rp75 miliar.

Berdasarkan data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap.

Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km.

Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

NTB Jangan Khawatirkan Resesi Dari Hal. 1 ‘’Cara mengukur resesi itu sederhana. Dua triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus. Perbaikan kondisi ekonomi kita baik, dua buan berturut-turut inflasi kita naik, terjadi kenaikan harga.

Di Bulan Juni kita inflasi 0,09 , di Bulan Juli, inflasi 0,17. Itu indikasi bahwa aktivitas ekonomi sudah mulai ada walaupun kecil,’’ urai Suntono.

Corona kata dia, memang berdampak juga di NTB. Rilis triwulan ke II tahun 2020 bahwa pertumbuhan ekonomi NTB ditolong pertambangan.

Kontraksi kita 1,4 persen. Jika dilepas sektor pertambangannya, ekonomi NTB akan mengalami kontraksi 7,79 persen, hampir 8 persen (minus pertumbuhan ekonomi NTB).

Ekonomi NTB terbantu oleh beberapa sektor. Terutama sektor pertanian. Sektor ini yang menahan hingga ekonomi NTB tak terlalu jatuh karena Corona. Sharenya sebesar 7 persen terhadap komposisi pertumbuhan ekonomi NTB. Kemudian pertambangan, khususnya tambang Batu Hijau oleh Amman Mineral Nusa Tenggara. Pertumbuhan sektor ini sampai 47 persen. Ada lagi yang pertumbuhannya membahagiakan adalah induksi kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah. Tumbuhnya 4,7 persen. salah satunya karena program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Kemudian sektor lain yang pertumbuhannya cukup baik adalah jasa keuangan. Relevan dengan potret Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merilis pertumbuhan kredit di NTB sepuluh kali lipat pertumbuhannya diatas nasional. ‘’Aktivitas kredit itu masih jalan. Pengusaha masih jalan.

Makanya saya mau berdiskusi dengan OJK, apa yang menyebabkan kredit tumbuhnya cukup bagus di NTB? Di atas rata-rata nasional. Kita perlu dalami, kredit itu untuk apa, apakah konsumsi, untuk usaha, ke mana itu,’’ kata Suntono dengan nada tanya.

NTB menurut Suntono paling mudah dipotret. Ketika masuk ke triwulan III dan IV, sektor pendorong pertumbuhan ada di pertanian. Komoditas pangan mengalami penurunan, namun digantikan oleh komoditas perkebunan potensial, tembakau virginia Lombok. ‘’Kalau tembakaunya bagus, harganya bagus, dan kalau nanti AMNT produksinya bagus terus seperti triwulan II, kemungkinan kita punya tabungan tumbuh perekonomian ke depan,’’ ujarnya.

Karena itu, ia mendorong agar sektor pertanian dijaga.

Harga tembakau terjaga dengan baik. Agar ekonomi NTB kuat. Juga harus dipastikan rencana pembangunan jalan by pass dari bandara internasional ke KEK Mandalika berjalan sesuai rencana. Termasuk pembangunan Bendungan Meninting. ‘’Konstruksi kita kemarin jatuh agak dalam. Kalau jadi by pass itu dibangun dan Bendungan Meninting, berarti itu salah satu sumber. Kalaupun sektor konstruksi tidak tumbuh, setidaknya tidak jatuh terlalu dalam lagi. Kalau resesi menurut saya sih kita nggak terlalu khawatir,’’ imbuhnya.

Menurut Suntono, arah program Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sudah pas, industrialisasi. Karena keterkaitannya dengan pembangunan ke depan dan ke belakang cukup relevan.(bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 1 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT Ke-27

Kota Mataram Torehkan Prestasi Tingkat Nasional

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram genap berusia 27 tahun. Di usia yang telah beranjak dewasa ini, sejumlah prestasi ditorehkan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Diantaranya, penghargaan adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Layak Anak, Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, Anugerah KIP, Top Instansi Pemerintah, Top Pelayanan Publik dan lain sebagainya.

Prestasi tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya, Senin (31/8). Menurutnya, prestasi yang diraih, harus menjadi spirit dan optimise bagi para pemangku amanah untuk menatap masa depan. Menjadikan Kota Mataram bertambah maju dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. “Mataram bisa menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Disampaikan Walikota, pada usia ke-27 tahun, Kota Mataram tumbuh menggeliat menjadi kota yang berkembang ke arah kemajuan serta mengokohkan perannya dalam pembangunan baik di kancah regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. Angka kemiskinan dan pengangguran menurun drastis. IPM terus membaik. Sektor pendidikan dan kesehatan, insfrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya menunjukan kemajuan dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukan program yang dijalankan oleh pemangku amanah mampu memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. “Tentu ini menunjukan arah pembangunan Kota Mataram telah tepat,” ungkapnya.

Dikatakan Walikota, peringatan hari jadi Kota Mataram kali ini, dilaksanakan dalam suasana berbeda. Pasalnya, pandemi Covid-19 merebak dan menjadi perhatian bersama.

Organisasi Kesehatan Dunia H. Ahyar Abduh (WHO) telah menetapkan virus ini sebagai pandemi global. Dalam menghadapi wabah itu harus saling membantu, bahu membahu serta bersatu padu serta berjuang bersama. Adanya wabah ini menguji kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan.

Meski dirayakan secara sederhana lanjutnya, tidak mengurangi makna dan dijadikan sebagai suatu momen untuk lebih berinovasi meningkatkan kreativitas, meningkatkan kinerja lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, Walikota dua periode mengingatkan bahwa tahun ini Kota Mataram menyelenggarakan pesta demokrasi bersama tujuh kabupaten/kota di NTB. Dalam konstenstasi lima tahunan tersebut, pasti ada perbedaan pilihan. Perbedaan itu dinilai wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan. (cem/*)