Edisi Selasa 2 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 2 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 69 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Positive Rate’’Tinggi JPS Gemilang Tahap II Diluncurkan PAKET Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II Sabtu (30/5) resmi diluncurkan.

Sebanyak 125.000 paket bantuan tersebut penyalurannya di-launching Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Forkopimda NTB, didampingi Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid bersama Forkopimda setempat bertempat di Kantor Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lobar.

Dengan mengedepankan produk lokal, Paket JPS Gemilang tahap II ini akan segera didistribusikan ke Kabupaten/Kota di NTB. Disebutkan, ada 535 UKM dan IKM yang ikut berkontribusi pada JPS Gemilang tahap II ini.

Pada kesempatan itu, gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih

kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan terlaksananya JPS Gemilang tahap pertama. Gubernur, kembali menekankan akan pentingnya pemberdayaan UKM/IKM lokal dalam distribusi JPS Gemilang.

Menurutnya, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi UKM/IKM agar dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produkproduknya. ‘’Kami selalu punya anggapan bahwa setiap keadaan, krisis dan kesulitan itu pasti ada peluangnya. Oleh karena itu, ini peluang untuk bagaimana kita memperkenalkan produk-produk lokal kita kepada masyarakat,’’ katanya.

Ia kemudian mengajak masyarakat untuk menghargai produk-produk lokal.

Bersambung ke hal 11

NTB Belum Penuhi Syarat Terapkan Kenormalan Baru

Mataram (Suara NTB) NTB tidak termasuk 102 daerah yang dapat menerapkan new normal atau kenormalan baru di Indonesia. NTB masih belum memenuhi syarat untuk menerapkan kenormalan baru. Karena rasio antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat atau positive rate masih cukup tinggi mencapai 11,45 persen. ‘’Belum (kenormalan baru). Karena salah satu persyaratan positive rate-nya di bawah 5 persen. Sedangkan NTB pada posisi 11,45 persen,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A,

MPH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (1/6).

Eka menjelaskan, NTB dapat menerapkan kenormalan baru apabila positive rate dapat ditekan menjadi di bawah 5 persen. Eka mengatakan, akan terus dilakukan

’’

Belum (kenormalan baru).

Karena salah satu persyaratan positive rate-nya di bawah 5 persen.

Sedangkan NTB pada posisi 11,45 persen pemantauan secara mingguan untuk melihat kapan NTB dapat menerapkan kenormalan baru. ‘’Tetap dipantau, kita menghitung dari perkembangan mingguan,’’ tandasnya.

Positive rate merupakan rasio

antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat.

Bersambung ke hal 11

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Gubernur Tegaskan Pembangunan KEK Mandalika Terus Berjalan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan pembangunan sirkuit MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok tetap berjalan. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memastikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada keg-

iatan Webinar bertajuk ‘’Building a Stronger Relationship Between Indonesia and The Northern Territory Post Covid-19" (membangun hubungan yang lebih kuat antara NTB dan NT setelah Covid-19).

Kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom ini juga disiarkan secara langsung

melalui akun YouTube The Indonesian Diaspora Network Northern Territory (IDN NT) pada Sabtu (30/5).

Gubernur menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 yang tengah melanda berbagai belahan dunia tidak membuat hubungan antara Provinsi NTB dengan Northern Territory (NT) Australia merenggang.

Pada kesempatan tersebut gubernur memastikan, NTB tetap ramah terhadap pengunjung dari berbagai belahan dunia terutama NT yang merupakan tetangga dekat Indonesia.

Sebagaimana diketahui pada bulan Juni tahun 2019 yang lalu, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur North-

ern Territory, Hon Vicky O’ Halloran. Pertemuan itu digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Pemerintah NT juga memberikan akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB untuk dapat mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia. Oleh karenanya, pada kesempatan Webinar ini, Gubernur NTB juga menyampaikan harapannya agar di masa yang akan datang NTB dapat mengirim lebih banyak pelajar ke NT. Shaun Drabsch selaku CEO Department of Trade, Bussiness and Innovation (NT) yang juga menjadi salah satu

narasumber pada webinar menyambut baik harapan Gubernur NTB. Shaun juga berharap setelah pandemi Covid19 berlalu hubungan antara NTB dan NT akan semakin kuat baik dalam bidang bisnis maupun pendidikan. Ia berharap akan lebih banyak lagi warga NTB yang datang untuk belajar ke NT. ‘’Indonesia adalah mitra utama kami,’’ ujarnya dalam Bahasa Indonesia.

Selain itu, Y. Kristiarto S. Legowo selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dalam webinar tersebut juga ikut memberi tanggapan.

Bersambung ke hal 11

Kucuran Dana Berlimpah

Pengerjaan Infrastruktur KEK Mandalika Digenjot Mataram (Suara NTB) – Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang lainnya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dipastikan dapat berjalan lancar. Terutama setelah lokasi gelaran MotoGP Indonesia yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tersebut mendapat suntikan dana dari beberapa sumber.

Managing Director ITDC, I Wayan Karioka, menerangkan

salah satu fasilitas penunjang yang sedang digenjot adalah pengerjaan Pullman Hotel di dalam kawasan. ‘’Pullman sudah cair pendanaannya, disetujui oleh pendanaan dalam negeri (melalui) NIA (National Interest Account),’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (1/6).

Alokasi anggaran melalui skema NIA tersebut sebelumnya disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bersambung ke hal 11

TO K O H Bentuk Satgas Kawal KEK PEMPROV NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal percepatan pembangunan KEK Mandalika di tengah pandemi Covid-19. Pembentukan Satgas tersebut sesuai arahan dari Pemerintah Pusat. ‘’Kita bentuk Satgas. Dari disposisi Sekda, ada surat dari Jakarta (Pemerintah Pusat),” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (31/5).

Di tengah pandemi Covid19, proses pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan luar kawasan Mandalika harus tetap berjalan sesuai dengan rencana.

H. Amry Rakhman Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Wacana Bangun SKO DINAS Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mewacanakan pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di NTB. Pembangunan SKO di NTB diperuntukkan bagi pelajar yang memiliki bakat khusus di olah raga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM yang dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya mengatakan, wacana pembangunan SKO NTB digagas oleh Dikbud NTB bersama pihaknya.

Bersambung Hj. Husnanidiaty Nurdin ke hal 11 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/humasntb)

WEBINAR - Suasana webinar bertajuk ‘’Building a Stronger Relationship Between Indonesia and The Northern Territory Post Covid-19 yang berlangsung Sabtu (30/5).

Persiapan Kenormalan Baru

Kuota Pendaki Rinjani Direncanakan Dibatasi 50 Persen Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyiapkan Standard Operating Procedur (SOP) menuju new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19. Rencananya, kuota pendaki ke Rinjani akan dibatasi sebanyak 50 persen. ‘’Draf yang kita buat itu 50 persen kuotanya. Dari kuota

normal (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 50 persen. Tapi ini masih rencana, keputusan finalnya belum ditentukan,’’ kata Kepala Balai TNGR, Dedy Asriadi dikonfirmasi Suara NTB, Senin (1/6) kemarin.

Diketahui, sebelum pandemi Covid-19, kuota pendaki per hari untuk masing-masing jalur juga sudah dibatasi. Yakni untuk jalur pendakian Sembalun dan

Senaru masing-masing 150 orang. Sedangkan jalur pendakian Aiq Berik dan Timbanuh masing-masing 100 orang.

Dedy mengatakan, ada kerinduan masyarakat untuk kembali mendaki gunung, termasuk ke Rinjani. Namun, kerinduan tersebut harus ditahan dulu karena adanya wabah virus Corona.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

TINGGI - Wisatawan minat khusus ke Gunung Rinjani sangat tinggi. Di masa pandemi ini, kawasan wisata seluruhnya ditutup. TNGR kini sedang menyiapkan SOP menuju kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19. Rencananya, kuota pendaki ke Rinjani akan dibatasi sebanyak 50 persen.

Tampak wisatawan menuju Gunung Rinjani beberapa waktu lalu sebelum pandemi Covid-19.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Dijaga Ketat Aparat PEMKOT Mataram meniadakan perayaan lebaran topat tahun ini. Sejumlah objek wisata termasuk Makam Loang Baloq dan Taman Wisata Loang Baloq ditutup.

Pintu masuk dijaga ketat oleh kepolisian,TNI dan Linmas.

Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi dikonfirmasi akhir pekan kemarin menjelaskan, tahun – tahun sebelumnya Taman Wisata Loang Baloq dan Makam Loang menjadi pusat perayaan lebaran topat. Pengunjung berasal dari dalam dan luar Kota Mataram datang ber(Suara NTB/ist) ziarah dan berwisata.

Rusmaladi Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, Pemkot Mataram meniadakan perayaan lebaran topat. Langkah ini mengantisipasi penularan virus Corona. “Pantai Tanjung Karang, Makam dan Taman Wisata Loang Baloq ditutup,” kata Rusmaladi.

Penutupan objek wisata di Tanjung Karang mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian,TNI serta Linmas kelurahan. Selain itu, Dinas Perhubungan menutup akses jalan menuju objek wisata dan mengalihkan ke jalur lain. “Tujuannya mengurangi pengunjung yang masuk baik dari luar dan dalam Kota Mataram,” tambahnya.

Khusus warga di Lingkungan Tanjung Karang, kata Rusmaladi, memahami kebijakan dari pemerintah. Imbauan telah disampaikan melalui pengeras suara di masjid – masjid.

Pihaknya menyarankan lebaran topat dirayakan di rumah bersama keluarga. Pemerintah sedang bekerja keras memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Warga yang mau berwisata kita sudah imbau lewat pengeras suara supaya diam di rumah dulu,” ucapnya. Pelaksanaan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) telah berjalan optimal. Dia mengapresiasi langkah sigap lingkungan.

Salah satunya membentuk satgas lingkungan. Satgas ini terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan kader. Mereka mengawasi pengunjung masuk ke lingkungan. “Pengunjung yang masuk dicek suhu tubuh dulu dan wajib pakai masker,” ujarnya.

Rusmaladi mengharapkan, wabah virus Corona segera berakhir. Supaya masyarakat bisa beraktivitas normal seperti biasanya. (cem)

Lindungi Anak dengan Masker SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan banyaknya anak-anak terpapar covid-19. ‘’Kasus anak terpapar covid-19, tertinggi di NTB,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Senin (1/6) kemarin. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya penggunaan masker di kalangan anak-anak.

Selain itu, masih banyak anak-anak yang ikut berak(Suara NTB/fit) tivitas di luar rumah bersaNyayu Ernawati ma orang tuanya. ‘’Tempat yang paling aman untuk anak-anak kita adalah di rumah,’’ sebutnya. Usia anak-anak, lanjut Erna, sangat rentan. ‘’Mereka sangat mudah terpapar,’’ sebutnya. Dari 85 anak positif covid19 di NTB, 32 orang di antaranya berasal dari Kota Mataram.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini sangat menyayangkan, masih banyaknya anak-anak ikut beraktivitas di luar rumah bersama orang tua mereka. Meski demikian, ironisnya yang menggunakan masker hanya orang tua.

Anak-anak justru dibiarkan tanpa masker. Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya bagi anak-anak. ‘’Hingga saya bersama LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram dan sahabat anak NTB membuat masker anak untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada anak-anak yang ada di Kota Mataram,’’ terangnya. Pihaknya dibantu Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB membuat 10 ribu masker anak. ‘’Kami akan terus bergerak. Di tempat-tempat yang banyak anak-anak berkumpul, untuk membagikan masker,’’ tambahnya.

Anggota dewan dari Dapil Ampenan ini meminta kepada para orang tua agar anak-anak di rumah saja. ‘’Saya sekaligus turun mengimbau agar anak-anak tidak diajak ke luar rumah,’’ demikian Erna. Dari kegiatan tersebut, pihaknya ingin menjakau sebanyak-banyaknya orang tua maupun anak-anak. ‘’Dari jalan, dari pasar, dari medsos, dari media elektronik dan surat kabar. Dari mana saja. Sy akan terus berjuang menyuarakan imbauan ini dengan harapan anak-anak tetap di rumah saja,’’ katanya. ‘’ Tolong jangan ajak anak kita ke luar rumah. Tempat paling aman buat anak kita adalah di rumah.

Kalaupun terpaksa harus mengajak mereka ke luar rumah, lindungi mereka dengan masker dan tetap melaksanakan panduan protol kesehatan pencegahan covid-19,’’ imbuhnya.

Erna menyadari, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam penanganan covid-19. ‘’Kita harus kerjasama,’’pungkasnya. (fit)

Halaman 2

Jangan Curang dalam Kondisi Kedaruratan Mataram (Suara NTB) Tanggap darurat non bencana alam saat ini memberi kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini jangan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan secara curang. Prinsip kehatihatian harus diprioritaskan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, pengadaan barang dan jasa di masa kedaruratan dipermudah dengan mekanisme tanpa tender.

Meskipun aturan longgar, pelaksana harus berhati – hati.

“Memang pengadaan dipermudah, tapi pengawasan ketat,” kata Alwan dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam kondisi kedaruratan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat. Longgarnya pengadaan jangan dijadikan peluang untuk melakukan kecurangan. Seolah-olah pelaksanaan secara langsung menjadi celah dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok. “Makanya Pemkot Mataram membuat tim dari awal,” pungkas Alwan.

Inspektorat mempersilakan organisasi perangkat daerah (OPD) ditunjuk dalam pengadaan barang dan jasa Covid-19

melakukan konsultasi. Pihaknya membuka peluang konsultasi. Selain itu, OPD harus mempedomani edaran dari BPKP hasil review pengadaan barang dan jasa. “Masyarakat yang merasa dan tidak terlayani atau hal kurang. Kami sudah siapkan posko pengaduan di Inspektorat,” terangnya.

Sekitar Rp175,9 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dialokasikan untuk pencegahan penanganan Covid-19 serta bantuan jaring pengaman sosial selama enam bulan kedepan.

Tahap pertama anggaran penanganan Covid-19 sekitar Rp35 miliar. Anggaran ini untuk membiayai selama dua bulan. Dengan rincian, penanganan kesehatan Rp29,4 miliar dialokasikan kepada 11 OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan Rp1,9 miliar lebih untuk pengadaan bahan disinfektan, screening orang dari luar daerah, screening akses masuk ke Kota Mataram.

Kedua, RSUD senilai Rp7,7 miliar untuk insentif dokter dan perawat, belanja bahan pakai

habis dan APBD, pengadaan obat-obatan, belanja jasa pelayanan medis (rapid test, cek darah lengkap, rontgen thorax, tes swab). Ketiga, BPBD mengelola anggaran Rp6,7 miliar. Keempat, Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar. Kelima, Kecamatan memperoleh anggaran Rp9,7 miliar untuk pencegahan Covid-19 tingkat kelurahan dan lingkungan.

Khusus jaring pengaman sosial dianggarkan Rp4,5 miliar.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pengadaan tetap mengacu pada Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa memberikan kelonggaran.

“Bukan berarti cepat, kemudian melanggar aturan,” katanya.

Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp200 juta bisa melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung tidak terlalu berat. Artinya, penyedia menyiapkan data perusahaan lengkap dan memberikan harga kewajaran. Stan-

(Suara NTB/cem)

BANTUAN JPS - Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bersama Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP mengecek bantuan JPS akan didistribusikan ke masyarakat akhir pekan kemarin.Inspektorat mengingatkan kondisi kedaruratan jangan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. dar kewajaran harga bakal diaudit oleh BPKP. “Kalau ada temuan atau kelebihan harga di luar kesengajaan itu nanti uang akan dikembalikan,” tandasnya.

Mahmuddin menambahkan, kelonggaran diberikan oleh pemerintah pusat harus dijaga ketat administrasinya. Bagaimana pun juga, aturan administrasi harus dijalankan. Dalam hal pengawasan pendistribusian bantuan langsung diawasi oleh aparat penegak hukum, BPKP dan Inspektorat.

Miniatur Kapal di Pelabuhan Ampenan akan Dibangun Kembali Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan membangun kembali miniatur kapal di Pelabuhan Ampenan. Pengerjaan proyek akan mempertimbangkan kondisi gelombang.

“Kemungkinan kita bangun di tempat baru. Kalau di tempat semula tiang besinya sudah mulai labil,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi pekan kemarin.

Miniatur kapal akan dibangun tidak jauh dari daratan. Secara teknis, pihaknya mempertimbangkan kondisi gelombang serta kekuatan dari struktur.

Miftah menambahkan, miniatur akan dibangun tahun 2021 mendatang. Pasalnya, anggaran pengadaan fisik sebagian besar dialihkan untuk pencegahan penanganan virus Corona. “Kalau sekarang ndak mungkin. Insya Allah, tahun depan,” ujarnya.

Ukuran miniatur kapal akan menyesuaikan.

U n t u k anggaran dibutuhkan tergantu-

Miftahurrahman

ng dari besar dan kecilnya miniatur tersebut. “Kalau besar anggaran besar. Kalau kecil iyah kecil dana dibutuhkan,” tandasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer mengatakan, pembangunan miniatur kapal di eks Pelabuhan Ampenan akan dikoordinasikan dengan instansi teknis. BPBD tidak memiliki anggaran untuk pengerjaan pekerjaan fisik. “Kami sifatnya koordinasi. Nanti kita koordinasi dengan Dinas PU,” ucapnya.

Seperti diketahui, gelombang pasang yang terjadi pada Rabu (27/5) pekan kemarin, menyebabkan miniatur kapal di eks Pelabuhan Ampenan roboh. Mahfuddin menyampaikan, gelombang setinggi 1,5 meter menyebabkan perahu nelayan mulai dari Pantai Mapak sampai Pantai Bintaro terhempas sampai ke daratan. Bahkan, miniatur perahu di Eks Pelabuhan Ampenan juga turut roboh.

Miniatur kapal yang dibangun tahun 2018 lalu, kabarnya tidak berhasil diselamatkan.

Dan, akhirnya tenggelam. BPBD sedang melakukan kaji cepat serta asesmen terhadap dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem tersebut.

Masyarakat diminta tetap waspada. (cem)

(Suara NTB/cem)

HASIL MELAUT - Istri para nelayan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Ampenan, menjual ikan hasil melaut suami mereka, Senin (1/6). Meski pun di tengah pandemi Covid19 dengan berbagai larangan dari pemkot Mataram terhadap warga, bahkan gelombang pasang pun diterjang para nelayan Ampenan demi menghidupi keluarganya.

Kenormalan Baru

Pelaku Pariwisata Taati Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemberlakuan kenormalan baru atau new normal menjadi angin segar bagi pelaku pariwisata. Pemerintah akan mengizinkan hotel, tempat wisata dan lainnya buka, meskipun terbatas. Protokol Covid-19 harus tetap ditaati.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengartikan, kenormalan baru sebagai kehidupan normal seperti biasa. Kebijakan ini menjadi peluang pelaku pariwisata beraktivitas kembali. Estimasi dibukanya hotel, restaurant dan lainnya harus ada protokol pencegahan penularan covid-19.

“Iya, harus disiapkan tempat cuci tangan, yang masuk harus dijaga dan mengenakan masker,” kata Denny dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dia memprediksikan penerapan kenormalan baru dipastikan berdampak. Minimal 50 persen pendapatan pengusaha terpenuhi. Kenormalan baru bukan berarti ak-

tivitas longgar. Pelaku pariwisata justru harus membatasi kunjungan maupun pekerja.

Misalnya kata Denny, kapasitas objek wisata untuk seribu pengunjung. Petugas harus membatasi untuk 500 orang.

“Itulah yang coba dikembangkan nantinya,” ujarnya.

Sejauh ini, belum diketahui konsep kenormalan baru bagi pelaku pariwisata. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat maupun Pemkot Mataram seperti apa penerapan khususnya bagi pelaku pariwisata.

Beberapa hotel diakui Denny, sudah mulai beroperasi. Meskipun, hotel sebagian besar hotel belum beroperasi penuh. Kondisi saat ini dinilai sangat tepat untuk membuka usaha. Pasalnya, ekonomi di Kota Mataram sangat lesu.

“Ekonomi saat ini lagi lesu,” timpalnya.

(Suara NTB/dok)

Kasus Covid-19 di Mataram Terus Meningkat Mataram (Suara NTB) Kasus pasien terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat. Tren peningkatan di antaranya 54 persen dari tenaga kesehatan (nakes) ter-

papar. Klaster baru masih sulit terdeteksi.

Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa membenarkan bahwa tren peningkatan kasus

Penyaluran bantuan tidak bisa berjalan mulus. Kendala terutama pada persoalan data penerima bantuan. Pendistribusian bantuan diprioritaskan pada warga terdampak Covid-19.

“Pasti tidak bisa dihindari double data. Kita sudah antisipasi dengan koordinasi dengan lurah agar bantuan double ditahan di kelurahan. Kelurahan dapat memberikan bantuan ke warga lain yang belum mendapatkan bantuan dengan catatan harus ada berita acara,”demikian jelasnya. (cem)

Covid-19 meningkat signifikan.

Persentase peningkatan yakni 54 persen terpapar adalah tenaga medis. Hal ini menjadi persoalan dan menjadi perhatian tim gugus tugas. Klaster tempat kerja atau klaster baru menjadi catatan penting.

“Iya, memang ada tren peningkatan signifikan beberapa hari ini,” kata Nyoman dikonfirmasi, Senin (1/6).

Tertularnya tenaga medis tidak bisa digeneralisir. Mereka tidak semua bersentuhan atau kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Sebagai salah satu contoh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pejabat strukturalnya justru terpapar.

Tim menelusuri riwayat kontak erat dan diketahui

yang bersangkutan masih melakukan salat tarawih. Hal serupa juga terjadi terhadap tenaga kesehatan di RSUD NTB. Bersangkutan tidak pernah kontak erat, tetapi memiliki keluarga yang baru pulang dari daerah pandemi.

“Jadi tidak bisa digeneralisir nakes yang terkena kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Saya ada datanya kalau soal itu. Mereka tidak terpapar di tempat kerja,” jelasnya.

Nyoman menegaskan, tim gugus tugas sangat cepat mendeteksi tiga klaster besar. Yakni, klaster Gowa, Bogor dan Sukabumi. Berbeda dengan transmisi lokal sulit terdeteksi.

“Klaster lokal sampai saat ini sulit dideteksi,” pungkasnya.

Pencegahan penularan virus Corona adalah dengan disiplin

Namun demikian, Denny tetap mengingatkan pasca kenormalan baru diterapkan pelaku pariwisata harus tetap mentaati protokol pencegahan Coronavirus Disease. Kasus Covid-19 dapat ditekan. Di satu sisi, masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasan y a . (cem)

H. Nizar Denny Cahyadi (Suara NTB/dok)

menerapkan protokol Covid19. Ditegaskan, tenaga kesehatan terpapar bekerja sesuai dengan standar protokol. Mereka menggunakan alat pelindung diri dan lain sebagainya.

APD secara tepat dan konsisten dikenakan saat menangani pasien. “Bukan karena keteledoran,” jawabnya.

Tercata 23 nakes di Kota Mataram terpapar Covid-19.

Mereka sudah menjalani isolasi di Wisma Nusantara dan Asrama Haji.Terkonfirmasi 240 kasus Covid-19 di Kota Mataram. Dengan rincian,128 pasien masih dalam perawatan, 105 pasien dinyatakan sembuh dan tujuh orang meninggal dunia. Sementara itu, 237 pasien dalam pengawasan, 39 orang dalam pemantauan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Halaman 3

Sambut Kenormalan Baru

Perhotelan di Gili Pasang Strategi Penetrasi Pasar

Tanjung (Suara NTB) Objek Wisata Tiga Gili dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi objek wisata percontohan menyambut Kenormalan Baru (New Normal). Menyambut upaya normalisasi sosial dan ekonomi di masa pandemi Covid ini, sejumlah property mulai ancang-ancang menyusun strategi menyambut wisatawan.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Senin (1/6) mengungkapkan, pihaknya menyambut positif rencana pemerintah untuk membuka objek wisata khususnya tiga Gili dan TNGR. Kedua obyek wisata ini merupakan magnet bagi per-

cepatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata.

“Kita masing-masing property sudah mulai mensosialisasikan masalah standar kebersihan khususnya ke staff dulu.

Dan saat ini property juga sedang mempersiapkan strategi untuk penetrasi pasar wisata-

wan menyambut New Normal Tourism,” ujar Kusnawan.

Berbagai cara promosi telah dilakukan secara individu masing-masing hotel. Baik melalui media sosial, melakukan kontak dengan buyer, maupun membuka order “open booking”. Perhotelan ber-

harap, image penanganan Covid di Indonesia diterima dengan baik oleh pelaku travel wisata luar negeri. Sebab keamanan dan kenyamanan selama dalam perjalanan mempengaruhi minat para pelancong.

“Kami berharap Oemda lebih meningkatkan komunikasi, respons cepat, dan bekerja sama bahu-membahu dengan semua pihak, bersinergi, dan tentunya lebih sering turun ke lapangan. Kami se-

bagai pelaku usaha butuh komitmen juga,” tegasnya. Sektor pariwisata menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Utara.

Tahun ini saja, target PAD sempat ditargetkan Rp 222 miliar. Angka itu terkoreksi menjadi Rp 107 miliar, dengan Rp 40 miliar diantaranya termasuk PAD BLUD RSUD. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Ir. H. Hermanto, menyebut hingga pertengahan tahun ini realisa-

BRI Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Covid-19 Selong (Suara NTB) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong memberikan restruktrurisasi kredit terhadap para debiturnya yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19). Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) ini sudah melakukan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian disampaikan Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo. Menjawab Suara NTB, dia menjelaskan, tidak semua kebijakan restrukturisasi ini diberikan kepada nasabahnya yang memiliki pinjaman. Restrukturisasi ini diberikan kepada yang terdampak penyebaran virus baik langsung maupun tidak langsung.

Dijelaskan, salah satu upaya restrukturisasi adalah dengan penjadwalan ulang kredit yang diberikan. Retrukturisasi ini ditetapkan juga tidak sama masing-masing debitur. Teknisnya ada yang hanya membaya pokoknya saja atau ada yang dengan membayar bunganya saja. Dicontohkan, sebelumnya membayar Rp5 juta perbulan, karena terdampak Covid pembayarannya menjadi Rp2,5 juta perbulan. “intinya kita sesuaikan dengan kondisi debitur,” terangnya.

Pengajuan restrukturisasi ini kata Bayu Adityo diberikan kepada semua segmentasi debitur yang terkena langsung dampak. Sesuai arahan pemerintah, tujuan retsrukturisasi ini untuk meringankan beban para debitur di tengah pandemi Covid.

Secara umum di Lotim, katanya masih didata jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi. “Sekarang sedang dalam proses pendataannya,” imbuhnya.

Menurut Bayu Adityo, akibat sebaran virus Corona ini cukup besar dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi menjadi paling terasa. Terlihat, pasar yang sebelumnya buka pagi sampai sore kini dibatasi. Rumah makan yang dulunya ramai juga kini menjadi sepi bahkan ada yang sudah tutup. “Jelas sangat terdampak pada ekonomi,” paparnya. Restrukturisasi yang diberikan diharapkan bisa ringankan beban para debitur.

Adapun soal pencairan kredit, dijawab Bayu sampai saat ini pihaknya masuk tetap melakukan pencarian di semua segmentasi kredit. Hanya saja dilakukan dengan cara cukup selektif.

Para petugas BRI juga diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini, interaksi dengan nasabah bisa dilakukan melalui sambungan telekomunikasi. “Kan bisa lewat WhatsApp atau telepon,” terangnya.

Semua segmen pinjaman mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) BRI, kredit mikro, ritel, kredit pegawai dan kredit lainnya tetap siap dilakukan pencairan. Pihak perbankan ini tetap melihat situasi dan kondisi di lapangan.

“Jangan sampai membahayakan pekerja BRI, dan kita memang imbau kurangi kontak langsung,” idemikian jelasnya.

Ditanya soal kemungkinan terjadi kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di tengah wabah Covid, pihak BRI Lotim ini ini mencoba untuk meminimalisirnya. Situasi saat ini NPL katanya masih bisa dikondisikan. Potensi terjadi NPL katanya pasti ada.

Akan tetapi, coba dikelola supaya tidak terjadi. (rus)

Bayu Adityo (Suara NTB/rus)

id ini tidak mendukung bagi pungutan pajak dan retribusi.

Bulan Mei lalu saja, pihaknya hanya membukukan pajak rendah sekitar Rp 150 juta.

Angka ini jauh dari angka perolehan sebelum Covid. “Untungnya retribusi yang dikelola oleh dinas maupun di kita masih bisa jalan. Khusus Bapenda sendiri sudah menghasilkan Rp20,547 miliar, atau menyumbang 33 persen dari target (di luar PAD BLUD),” pungkasnya. (ari)

ITDC Santuni Ratusan Yatim Piatu di Lingkar KEK Mandalika

(Suara NTB/bul)

PEMBELIAN BBM - Pertamina mendorong pengunaan transaksi non tunai di masa pandemi, termasuk di antaranya untuk pembelian BBM

Pertamina Dorong Pembayaran Non Tunai di Masa Pandemi

Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) mendorong masyarakat membiasakan diri menggunakan transaksi non tunai. Baik untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun Liquified Petroloeum Gas (LPG).

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Kami juga menghimbau agar konsumen mulai membiasakan bertransaksi secara nontunai atau cashless dengan penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM dan LPG, supaya mengurangi potensi penyebaran virus melalui uang tunai,” Sales Area Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V wilayah NTB, Mahfud Nadyo.

Mahfud juga menyampaikan,

bagi masyarakat membutuhkan informasi tambahan mengenai layanan maupun produk-produk berkualitas dari Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 yang siap melayani nonstop selama 24 jam.

Untuk konsumsi, sebagai gambaran, dalam kondisi normal, setiap tahunnya, angka konsumsi BBM dan LPG pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri memiliki tren peningkatan. Tapi hal ini berbeda dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/ 2020 di masa pandemi.

“Penurunan konsumsi BBM pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini untuk produk jenis Gasoline (Premium dan Perta Series) di NTB sampai dengan Hari Minggu,

(31/5) turun 18 persen dibanding dengan konsumsi harian normal, dari 1.350 Kilo Liter (KL) per hari menjadi 1.100 KL. Sementara untuk jenis Gasoil (Biosolar dan Dex Series) juga ikut turun 5 persen, dari 410 KL menjadi 390 KL per hari,” papar Mahfud.

Untuk konsumsi Liquified Petroloeum Gas (LPG) sektor rumah tangga, selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020 sampai dengan kemarin tercatat stabil sebesar 340 Metrik Ton (MT) per hari. Yang termasuk LPG sektor rumah tangga adalah LPG subsidi 3 kilogram (Kg), serta Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg. (bul)

Ini Kesiapan PT. DLU Cabang Lembar Layani Selat Lombok Saat Kenormalan Baru Mataram (Suara NTB) PT. Dharma Lautan Utama (PT. DLU) Cabang Lembar menegaskan kesiapannya menyambut kebijakan pemerintah memberlakukan new normal, atau kenormalan baru di masa pandemi Covid-19 pada 1 Juni 2020. Perusahaan penyedia jasa penyeberangan nasional ini memastikan pelayanannya di Selat Lombok sudah memenuhi seluruh ketentuan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

Kesiapan PT. DLU sebetulnya bukan saja karena ada wacana pemerintah akan memberlakukan kenormalan baru tatanan kehidupan. Tetapi jauh sejak terdeteksinya virus Covid19 di Indonesia. Standar operasional dalam pelayanannya dilakukan cukup ketat. Manager Cabang PT. DLU Cabang Lembar, Listyono Dwitutuko menjelaskan kesiapan dari sisi SDM, armada, dan pelayananan.

Dari sisi SDM misalnya, PT. DLU mengikuti anjuran pemerintah menganntisipasi penularan virus corona dengan memerkuat imunitas karyawan. Perusahaan telah melaksanakan program kepada seluruh karyawan di seluruh lintasan penyeberangan, dari kantor pusat, kantor cabang dan seluruh crew kapal, diharuskan mengkonsumsi ramuan herbal setiap dua hari sekali.

Ramuan herbal terdiri dari jahe, kunyit, daun sirih, madu putih, dan kuning telur ayam kampung dijadikan satu ramuan.

“Seluruh karyawan mengkonsumsinya. Baik crew darat, crew kapal, maupun kantor pelayanan,” kata Ketua Gapasdap Provinsi NTB ini. Selain itu, setiap harinya karyawan diharuskan mengkonsumsi vitamin C dan E. Setiap seminggu dua kali, kata Listyono, perusahaan juga memberikan jus buah terdiri dari buah pepaya, tomat, jeruk (lemon), madu putih, di campur menjadi jus dan diminum rutin.

“Seluruh karyawan juga harus rutin bejemur di bawah sinar mataha-

si PAD Lombok Utara tercapai sekitar Rp 37,227 miliar. Capaian itu bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bagi Hasil Kekayaan Daerah (BPHTB) dan retribusi parkir di beberapa tempat yang masih aktif. “Pajak parkir, pajak hotel dan restoran tidak bisa dipungut. Makanya kita berikan keringanan (untuk pengusaha) dibebaskan pembayaran pajak selama tiga bulan,” kata Hermanto.

Ia memaklumi situasi Cov-

ri pukul 10.00 selama 15 menit. Baik di kantor maupun crew kapal, tidak ada pengecualian bejemur untuk manfaat sinar ultraviolet untuk meningkatkan kesehatan dan daya imun tubuh,” ujarnya. Yang tak kalah wajib adalah penggunaan masker seluruh karyawan. Baik pada saat berdinas, maupun beraktivitas lain di luar rumah.

Saat beraktivitas di lapangan, baik kru darat maupun kru kapal, khususnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan (penumpang), diharuskan (Suara NTB/bul) menggunakan kaca pelind- Kegiatan yang dilakukan oleh pagawai dari crew PT. DLU untuk mendukung ung wajah, masker, sarung pemerintah mengendalikan wabah Covid-19 tangan. Mencuci tangan juga dijadikan keharusan. Perusa- sebelum beroperasi disemprot dis- cabang. Edukasinya tentang Covidhaan menyediakan wastafel di ti- infektan, setelah selesai beroperasi, 19 dan cara pencegahannya, serta tik-titik strategis. Kepada semprot lagi dan kapal diistirahat- cara mencuci tangan yang baik. karyawan, kepada tamu, maupun kan,” jelas Listyono. Saat diberlaku- Edukasi lainnya, berupa safety news kan kenormalan baru, perusahaan tentang Covid-19 dan imbauan kepada penumpang kapal.

Pengecekan suhu tubuh wajib di- juga tetap menerapkan standar kese- melalui ruang informasi di mana lakukan sebelum masuk kantor hatan. Pembatasan tempat duduk penumpang diedukasi mengenai atau sebelum memulai beraktifitas. antar penumpang. Baik di ruang pen- Covid-19 dan pemutaran video beriPengecekan suhu tubuh berlaku tan- umpang maupun ruang lesehan (pen- si edukasi langsung dari Direktur pa kecuali. Untuk kesiapan kantor umpang ekonomi duduk dan ekonomi Utama PT. DLU, Erwin H. Poedjono. cabang dan kapal, tambah Listyono, tidur), diberikan jarak minimal satu Edukasinya tentang Covid-19 dan setiap hari minimal satu kali dilaku- meter. Dengan memberi tanda silang bagaimana cara pencegahan penulakan penyemprotan disinfektan. Di pada setiap jarak agar tidak diisi. ran. Hal ini dilakukan sebagai kerjas“Sosial distancing di atas kapal ama perusahaan dengan pemerintah kantor cabang, penyemprotan dilakukan sebelum aktifitas peker- tetap diberlakukan. Kursi lesehan untuk membantu pencegahan penumaupun ruang penumpang, diberi laran Covid-19. “Secara umum, kesiajaan kantor dilakukan setiap pagi.

Kemudian di kapal, sebelum di- tanda silang setiap minimal 1 pan kami bahkan diusahakan melebioperasikan, kapal disemprot disin- meter. Sudah dilakukan di kapal,” hi kesiapan yang dianjurkan pemerinfektan. Akhir dari kegiatan opera- imbuhnya. Diatas kapal, tenaga tah,” jelas Listyono. Dengan kesiapan sionalpun, penyemprotan kembali dan kebutuhan medis disiapkan. yang cukup optimal ini, Listyono mendilakukan. Untuk kapal yang berop- Bila mana ada potensi penumpang gatakan, masyarakat tak usaha ragu erasi tiga trip, saat penumpang tu- kapal yang mengalami sakit. Pen- menggunakan jasa penyeberangan run, kapal disemprot disinfektan, ke- anganannya menggunakan standar laut yang dilayani oleh PT. DLU. Unmudian menunggu beberapa menit penanganan pasien Covid-19. Ten- tuk Selat Lombok (Lembar-Padangsebelum penumpang berikutnya aga medis menggunakan baju bai), PT. DLU mengoperasikan tiga dipersilahkan masuk kembali. hamzat, obat-obatan, masker me- kapal. Yaitu, KMP Dharma Rucitra Penyemprotan dilakukan di seluruh dis, tabung oksigen, tandu.

III, KMP Dharma Fery VIII, dan KMP Selain itu, himbauan dan eduka- Dharma Fery IX. Kapasitas umum bagian kapal. Kegiatan ini setiap si diatas kapal juga tak luput dilaku- penumpang 422 orang dan 40-50 kenhari harus dilakukan.

“Kalau kapal cuma sekali jalan, kan. Demikian juga di kantor-kantor daraan (roda 4). (bul/*)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 600 anak yatim piatu yang tinggal di desa lingkar kawasan The Mandalika mendapat santunan dari PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Santunan berupa uang tunai dengan total Rp60 juta tersebut, diperuntukan bagi enam desa di lingkar kawasan The Mandalika dan diharapkan bisa mengurang beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Enam desa penerima santunan yatim piatu ini yakni Desa Kuta, Sengkol, Sukadana, Rembitan, Mertak, dan Prabu,” ungkap Operations Head The Mandalika I Made Pariwijaya, usai menyerahkan santunan di Desa Rembitan, Sabtu (30/5) kemarin.

Dimana untuk teknis pembagiannya diserahkan langsung kepada pemerintah desa setempat.

VP Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti, menambahkan, bantuan diutamakan bagi warga kurang mampu.

(Suara NTB/kir) Terlebih di tengah PASANGKAN MASKER - Operations pandemi Covid-19 Head The Mandalika I Made Pariwijaya, seperti sekarang memasangkan masker bagi anak yatim ini, beban ekonomi usai menyerahkan santunan. masyarakat semakin berat. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat.

“Anak-anak dengan status yatim piatu ini sangat rentan terhadap dampak pandemi. Jadi kita pun tergerak untuk bisa membantu. Walaupun nilainya tidak terlalu besar,” terangnya.

ITDC dalam hal ini terus berupaya hadir ditengah-tengah masyarakat. Dengan semaksimal mungkin berusaha membantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. sehingga ITDC kesanya tidak hanya mengerjakan proyek strategis saja. Tapi juga bisa berkontribusi langsung bagi masyarakat. utamanya masyarakat yang ada di lingkar kawasan The Mandalika.

“Bantuan-bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat dan pemerintah desa, dalam menghadapi berbagai dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” ujar Kepala Desa Rembitan, L. Minaksa. Pihaknya berharap masyarakat bisa mempergunakan bantuan yang diterima tersebut dengan sebaik-baiknya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Lebaran Topat, Objek Wisata di Lombok Ditutup

Tambah Kapasitas Pelayanan

Giri Menang (Suara NTB) Tempat-tempat wisata di Lombok Barat (Lobar) yang setiap tahunnya dipadati wisatawan pada event Lebaran Topat kali ini sepi. Melalui Dinas Pariwisata, Pemkab Lobar menutup lokasi-lokasi wisata di Lobar sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

RSUD Praya Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan Praya (Suara NTB) Manajemen RSUD Praya memastikan pelayanan kesehatan tetap akan berjalan. Kendati, belasan tenaga kesehatan RSUD Praya yang ditugaskan menangani pasien positif Covid-19, ikut terpapar virus Corona. dengan melakukan penjadwalan dan penugasan ulang tenaga medis yang ada.

Demikian ditegaskan Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada Suara NTB, Senin (1/6).

Ia mengatakan, seluruh tenaga medis yang terpapar Covid19 saat ini sudah menjalani proses karantina terpusat hingga 14 ke depan. Meski demikian, bukan berarti penanganan pasien Covid-19 di RSUD Praya terhenti. Pelayanan kesehatan tetap akan dilakukan dengan menugaskan tenaga medis yang baru.

“Tenaga medis yang terpapar Covid-19 kita istirahatkan dulu. Nanti akan ditugaskan tenaga medis yang baru yang tidak terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Pihaknya pun sudah melakukan sterilisasi di seluruh ruangan dan gedung RSUD Praya, berupa penyemprotan disinfektan bekerja sama dengan Satgas Covid-19 Loteng dan PMI Loteng. “Hari ini (Senin kemarin,red) kita sudah lakukan sterilisasi di semua bagian gedung dan ruang rawat.

Apakah itu ruang rawat pasien umum. Termasuk juga ruang isolasi pasien Covid-19,” ujarnya.

Langkir mengatakan hanya akan ada penutupan pelayanan untuk semua poliklinik di RSUD Praya, pada Selasa besok (hari ini,red). Karena ada pengaturan dan penjadwalan ulang pelayanan dan tenaga medis guna mensiasati tenaga yang menangani pasien Covid-19.

Terpisah, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku upaya Pemkab Loteng menangani penyebaran virus Corona bakal lebih sulit lagi, menyusul banyaknya tenaga medis yang terpapar Covid-19. Pemerintah daerah pun disarankan untuk mengubah pola penanganan Covid-19 tersebut, khususnya bagi tenaga kesehatan. “Pemerintah daerah perlu mengubah strategi perang melawan Corona ini. Dan, kami yakin pemerintah daerah mampu untuk itu,” ujarnya. (kir)

Pantauan Suara NTB Minggu (31/5), sejumlah titik wisata yang biasanya ramai wisatawan tampak sepi. Beberapa di antaranya Pantai Elak-Elak Sekotong, Cemara-Lembar, Pantai Endok-Gerung, Makam Gunung Sasak-Kuripan, dan Taman Narmada serta Sesaot. Yang tampak adalah para petugas dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, unsur kecamatan, kelompok sadar wisata (pokdarwis), pihak desa setempat, dan lain-lain yang berjaga-jaga di pintu masuk daerah wisata.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat meninjau Taman Narmada bersyukur masyarakat patuh pada imbauan pemerintah. “Alhamdulillah imbauan dari pemerintah daerah (Lombok Barat, red) relatif sangat ditaati oleh masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Fauzan, untuk melakukan pemantauan, Pemkab Lobar membentuk lima tim, satu tim melakukan monitoring ke dua kecamatan hingga seluruh tim menjangkau 10 kecamatan yang ada di Lobar. “Laporan dari teman-teman menyampaikan ke kita kalau parameternya arus lalu lintas itu mungkin seperlimanya dari biasanya.

Begitu juga di tempat-tempat wisata,” ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provin-

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) turun mengecek suasana penjagaan di pintu masuk KLUa pada momen perayaan Lebaran Topat (Ketupat) - H+7 Idul Fitri, Sabtu (30/5) lalu.

Dewan menemukan tingkat mobilitas masyarakat hari itu sangat rendah. Namun demikian, masih dijumpai para pengguna jalan yang belum disiplin yakni menggunakan masker saat keluar rumah.

Pintu masuk yang dikunjungi meliputi Posko Sambik Elen, Posko Pusuk dan Posko Malaka di Dusun Klui. Dewan menyaksikan di tiap posko, penjagaan dilakukan Satgas Covid meliputi kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Pol PP, Dikes, dan OPD lainnya.

“Kami membagi tugas saat pengecekan. Di pintu Klui, ada Pak Zainudin (Demokrat). Di pintu Sambik Elen ada Raden Nyakradi, Rusdianto, M. Zaki dan H. Yusuf. Sedangkan saya, bersama Artadi, Sadirman dan Saparudin, memantau posko di Pusuk,” ujar Hakamah, anggota DPRD Gerindra, Minggu (31/5).

Menurut Hakamah, volume

Kades Gelora Minta Masyarakat Konfirmasi ke Pemdes

(Suara NTB/yon)

Nurasmat

desa untuk menanyakan langsung bantuan tersebut.

Seperti yang disampaikan, Kades Gelora Kecamatan Sikur, Nurasmat, jika Pemdes Gelora sudah melakukan musyawarah bersama semua kepala dusun atau kepala wilayah di Desa Gelora dalam penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) penyaluran JPS, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, terlebih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).

Dijelaskannya, sejauh beberapa kali terjadi perubahan aturan dan data penerima di beberapa jenis bantuan tersebut, sehingga terus dilakukan penyesuaian supaya tidak terjadi kesalahan data dan penerima ganda.

Karena ketika ada data penerima dimasukkan di BST, namun nama masyarakat masuk lagi di BLT. Tentunya harus dilakukan penyesuaian data lagi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Disebutkannya, di Desa Gelora, jumlah penerima yang bersumber dari BLT-DD sebanyak 254 KK atau dananya sebesar 30 persen yang dianggarkan dari DD, JPS Gemiang,

(Suara NTB/her)

PANTAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama rombongan saat memantau tempat wisata pada momen Lebaran Topat, Minggu (31/5). mata rantai penyebaran virus mutuskan untuk meniadakan tangkan massa dalam jumlah Corona di daerah ini. “Semua kegiatan perayaan Lebaran banyak kemudian melakukan objek wisata kita tutup. War- Topat, karena ada pandemi imbauan agar masyarakat yang ga yang hendak berlibur sem- Covid-19. Kondisi ini mem- hendak berkunjung untuk bari merayakan Lebaran Topat buat pemda memutuskan kembali ke rumah masing-maskita minta putar balik,” tegas menutup semua objek wisata ing karena tempat wisata terseKasat Pol PP Loteng, Drs. H.L. yang ada, baik itu yang ada di but ditutup.

Kapolres Lotim juga mewilayah selatan, tengah mauAknal Afandi, Minggu (31/5). merintahkan jajarannya agar Penutupan dilakukan mu- pun utara Loteng.

Di Lombok Timur (Lotim) dalam pelaksanaan tugas lai dari kawasan pantai ujung barat hingga timur. Termasuk Kapolres Lotim AKBP. Tunggul tersebut senantiasa menggankawasan Pantai Selong Be- Sinatrio,S.I.K, M.H., memerin- deng instansi terkait seperti lanak, Mawun sampai ka- tahkan jajarannya untuk TNI, Satpol PP dan juga pewasan Pantai Kuta di ka- melakukan pengawalan ter- merintah desa setempat sewasan The Mandalika hingga hadap penutupan semua tem- bagai wujud sinergitas tiga pat pariwisata yang tersebar di pilar kamtibmas, sehingga Pantai Tanjung A’an.

Sebelumnya, Kabag. Hu- Kabupaten Lotim. Seluruh semua pihak memiliki peran mas dan Protokol Setda Lo- Polsek jajaran melakukan pen- dalam mewujudkan keamanteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., jagaan di tempat – tempat wisa- an di wilayah Kabupaten tahun ini Pemkab Loteng me- ta yang sekiranya dapat menda- Lotim. (her/kir/yon)

Dewan Apresiasi Pengamanan Kasus Mentigi, Bupati Beri Klarifikasi Lebaran Topat

Pertanyakan JPS

Selong (Suara NTB) Pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan virus Corona (Covid-19)menuai masalah di tingkat desa. Tak ayal, kepala desa (kades) menjadi sasaran pemerintah desa dalam penentuan penerima manfaat ini. Terkait hal inipun, pemerintah desa (pemdes) memintah supaya masyarakat melakukan konfirmasi ke pemerintah

si NTB ini, mencontohkan, di Taman Narmada, biasanya terjadinya kemacetan hingga dua tiga km panjangnya, sekarang tidak terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Saepul Ahkam menegaskan imbauan untuk menutup tempat-tempat wisata sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Diakuinya, pihaknya bersama unsur TNI-Polri, Pol PP, dan stakeholder terkait telah melakukan pemantauan kesiapan penutupan lokasi-lokasi wisata. “Kita tidak mau kecolongan, momen Lebaran Topat adalah momen yang sangat ramai, dan sangat potensial terjadinya penyebaran Covid-19, kita hindari itu,” ujar Pelaksana Tugas Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar ini.

Kondisi serupa juga dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Aparat keamanan dari TNI dan Polri ditambah dari Satuan Pol PP serta Dishub dikerahkan untuk menjaga seluruh objek wisata yang ada di daerah ini, Minggu (31/5). Penjagaan dilakukan untuk mencegah masuknya warga yang hendak merayakan Lebaran Topat. Menyusul kebijakan pemerintah daerah untuk menutup sementara objek wisata selama perayaan lebaran topat tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan Pemkab Loteng sebagai salah satu upaya memutus

300 KK lebih, BST Kementerian Sosial sekitar 56 KK, dan lainnya dari 2.500 lebih KK di Desa Gelora yang terbagi dalam 7 wilayah.

Berkaitan dengan APBDes, Nurasmat mengaku tidak bisa sembarangan memberikan secara langsung ke masyarakat. Melainkan harus ada prosedur yang dilalui, berupa pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun melalui Inspektorat yang secara rutin melakukan audit reguler penggunaan anggaran desa.

“Jika masyarakat punya bukti. Silakan laporkan ke Inspektorat atau ke BPD. Nanti BPD yang memanggil dan memfasilitasi kita terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ungkapnya.

Akan tetapi, pihaknya lebih mengutamakan supaya datang ke kantor desa. Pihak desa bersedia menerima dan sudah disampaikan beberapa kali ke masyarakat. Hanya saja, aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kepentingan politik. “Untuk pencairan DD juga bertahap.

Ini semestinya dipahami juga oleh masyarakat,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Anggota DPRD KLY meninjau posko penjagaan dengan berbagi ketupat bersama Satgas Covid-19, Sabtu (30/5). masyarakat yang merayakan terkait yang bertugas kerap libur Lebaran Topat dengan tidak hadir. Tentunya, hal ini keluarga sangat rendah. harus lebih diperhatikan.

“Tim Kesehatan yang bertuMenurut dia, situasi ini tidak lepas dari sosialisasi yang di- gas membawa pengukur suhu lakukan pemerintah bahwa (thermo gun) agar selalu standby keramaian dan berkumpulnya karena infonya sering tidak hadmasyarakat mengundang risi- ir. Tentu ini juga sebagai masukan untuk dievaluasi,” sarannya. ko penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, pada apel Kendati demikian, ada beberapa catatan yang harus gabungan dalam rangka perdiperhatikan oleh Satgas Cov- siapan pengamanan Lebaran id-19 eksekutif. Antara lain, Topat, Sabtu (30/5), Kapolres kata Hakamah, ditemukan Lombok Utara, Fery Jaya Samasih ada masyarakat yang triansyah, SH., menyampaikan lalu lalang tanpa meng- kegiatan pengamanan Lebaran gunakan masker. Itu juga di- Topat ini menjadi atensi dalam situasi pandemi Covid-19. jumpai di pintu masuk.

“Harapan kami, di tiap posko Pasalnya, masyarakat memildisediakan masker untuk iki tradisi merayakan Lebaran masyarakat, khususnya masya- Topat dengan berkumpul di tirakat KLU yang akan keluar ke tik-titik obyek wisata.

Selain itu kapolres juga mendaerah lain,” imbuhnya.

Selain itu, informasi dari yampaikan kepada seluruh angdiskusi di Posko Penjagaan gota gabungan dalam pelaksanyang diserap menyebutkan aan tugasnya bertindak secara Tim Kesehatan dan instansi manusiawi dan humanis. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kejadian yang terjadi di Dusun Mentigi, Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), saat Tim Satgas Covid-19 datang menggunakan tim patroli dan harus kembali, Sabtu (30/5) sore mendapat tanggapan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Kepada wartawan, Senin (1/6), Bupati menjelaskan, jika kedatangan Tim Satgas Covid-19 ke lokasi ini untuk melakukan sosialisasi terkait penyebaran Covid-19 di salah satu masjid di Dusun Mentigi. Namun, karena adanya kesalahapahaman yang terjadi di tengah masyarakat membuat tim harus balik dan tidak jadi melakukan sosialiasi.

Atas peristiwa ini, bupati menyayangkan peristiwa itu.

Diakuinya reaksi warga muncul karena adanya miskomunikasi terkait pemahaman protokoler Covid-19. “Saya sendiri menyayangkan dengan kejadian itu,” kata Najmul.

Menurutnya, satgas telah menggelar rapat pada Sabtu (30/5) pagi di Kantor Camat Pemenang. Selesai rapat disepakati akan dilanjutkan dengan sosialisasi di Masjid Mentigi.

Namun, kedatangan tim satgas ke dusun itu, disangka akan menutup kegiatan yang sedang berlangsung di masjid tersebut.

Ia mempertegas, Tim Satgas bukan untuk menjemput tokoh masyarakat setempat.

“Di sinilah letak miskomunikasinya.

Kedatangan tim bukan bermaksud demikian.

Mereka akan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan di Kantor Camat Pemenang,” terangnya.

Ia menyadari, miskomunikasi ini riskan di momen Covid-

19 seperti sekarang ini. Ia pun berjanji, untuk memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi, sehingga tidak terulang kembali.

Bagi Najmul, kericuhan itu bukan kesalahan masyarakat.

Hanya saja, sosialisasi di Mentigi dinilai penting dilakukan, sehingga ia meminta Tim Satgas untuk melakukan komunikasi lanjutan. Hal itu juga dilakukan di tempat lain. Mengingat beberapa prosedur Covid19 khususnya menjemput Kenormalan Baru (New Normal) harus dipahami bersama, baik mencakup tes suhu tubuh, rapid test, swab dan lainnya.

“Misalnya, ada satu, dua orang yang kita lupa (harus) rapid test, tapi mereka ini dalam keadaan reaktif, itu menyebabkan virus ini menyebar ke orang lain. Mencegah itu yang kita lakukan saat ini,” paparnya.

Ia berharap seluruh masyarakat Lombok Utara dapat memahami tujuan pemerintah. Bahwa, setiap yang dilakukan pada fase penanganan dan pengendalian, bermuara pada keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat untuk terhindar dari bahaya Covid. (ari)

H. Najmul Akhyar

Mahal, Biaya Perawatan Satu Pasien Covid-19 Selong (Suara NTB) Pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk penanganan perawatan pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19). Seperti dialami di RSUD Dr. R. Soedjono Selong.

Satu pasien Covid-19 membutuhkan biaya Rp120 juta untuk perawatan sampai sembuh.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. Muhammad Tantowi, menyebut biaya perawatan ini cukup besar, yakni Rp4 juta sehari. Di mana, selama tindakan perawatan yang dilakukan secara isolasi ini belum ada dengan pemberian vaksin.

“Bagaimana kalau 15 hari, maka bisa bisa puluhan juta,” imbuhnya akhir pekan kemarin.

Belum lagi, tambahnya, bi-

aya operasional dari para tenaga kesehatan. Menurutnya, jika dikalkulasikan dana yang cukup besar itu untuk tindakan swab test. Satu kali swab, ujarnya, membutuhkan biaya Rp 500 ribu. Sementara satu pasien rata-rata dilakukan dua kali swab test. Belum lagi makanan yang cukup dan kebutuhan perawatan medis lainnya. ‘’Pasien yang terpapar Covid-19 ini baru bisa sembuh saat sistem imunitas tubuhnya bagus,’’ tambahnya.

Nominal biaya yang dikeluarkan ini, tambahnya, di luar biaya bagi yang memiliki penyakit penyerta. “Kalau ada komplikasi, maka lebih mahal lagi,” ucapnya. Besarnya biaya ini tidak saja untuk yang positif, biaya

untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) pun demikian. Tindakan isolasi yang dilakukan butuh biaya yang cukup besar.

Adapun upaya lain selain tindakan medis yang dilakukan sendiri oleh tim medis RSUD Selong melakukan terapi, memberikan semangat dan motiovasi kepada pasien.

Soal kesembuhan, tetap menjadi hak prerogratif Allah SWT. Sementara itu, berdasarkan rilis terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, per tanggal 1 Juni 2020 jumlah PDP Lotim 338 orang.

Sebanyak 325 orang dirawat di RSUD Selong, Puskesmas Lenek dan Rumah Sakit yang ada di Mataram. Dari 66 orang positif berdasarkan hasil

penambahan terbaru, 38 orang dinyatakan sembuh dan masih dirawat sebanyak 26 orang.

Dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim, 16 kecamatan sudah zona merah. Lima kecamatan masih kuning, yakni Sembalun, Sukamulia, Sakra Timur, Sakra Barat dan Keruak.

Seluruh masyarakat Lotim diminta tetap waspada dan diimbau sering mencuci tangan, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah.

Jaga jarak kontak fisik, rajin olahraga dan menjauhi kerumunan. ‘’Bila batuk dan sesak diminta segera berobat. Selalu gunakan masker ketika berada di tempat umum dan saat berinteraksi dengan orang,’’ harapnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) akan menambah kapasitas pelayanan atau daya tampung ruang pelayanan di rumah sakit yang ada di Lobar. Penambahan kapasitas pelayanan ini, khususnya di RSUD Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah pasien Corona atau Covid-19 di Lobar.

“Sekarang di Lobar kapasitas (daya tampung) pasien Covid-19 di rumah sakit sudah kita tingkatkan. Yang tadinya kapasitas dua rumah sakit 66 orang ditambah 33 menjadi 99 orang,” jelas Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Senin (1/6).

Penambahan daya tampung pelayanan pasien Covid-19 ini, ujarnya, dilakukan dengan merehabilitasi rumah singgah di RSUD Tripat dan ruang yang tak terpakai (bekas puskesmas) di RSAM Narmada menjadi tempat pelayanan. Rehabilitasi tempat pelayanan ini tengah dilakukan dan segera bisa ditempati. Dengan adanya tambahan kapasitas ini tentu bisa menampung lebih banyak lagi pasien Covid-19.

Apalagi, lanjut dosen Pascasarjana Unram ini, data terbaru kasus positif Covid-19 di Lobar sudah mencapai 132 orang dengan rincian 51 orang sembuh dan satu orang meninggal.

Jumlah pasien yang belum sembuh lebih banyak, mencapai 80 orang. Angka ini terus fluktuatif, karena terjadi perubahan, di mana pasien positif dan sembuh bertambah.

Pihaknya terus bersemangat mengahadapi kondisi ini dengan terus meningkatkan upaya pencegahan di hulu dan penanganan di hilir. Menghadapi Covid-19 ini, ujarnya, pemda memiliki dua blue print. Yakni pencegahan di hulu melalui penerapan standar Covid-19 di pasar, kemudian menutup kerumunan massa yang berpotensi menularkan seperti objek wisata. Pihaknya melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga mereka sudah sadar dengan penerapan Covid-19. Warga tidak banyak keluar ke lokasi wisata, kalaupun keluar rumah tetap memerhatikan standar kesehatan.

Selain itu, upaya dengan aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. “Ini pencegahan di tingkat hulu yang sudah kita maksimalkan sesuai arahan Pak Bupati dan Wabup agar memperkuat pencegahan hulu supaya yang ditangani atau hilir kecil bahkan nol,” tegas H. Baehaqi dia. (her)

Halaman 4

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Halaman 5

Warga Masuk Kota Bima Wajib Tunjukkan Hasil Tes Cepat (Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Tim gugus tugas kabupaten dan aparat keamanan saat melakukan sosialisasi pemberlakuan jam malam di salah satu pusat keramaian dalam Kota Taliwang, KSB, Sabtu malam (30/5).

KSB Mulai Berlakukan Jam Malam Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberlakukan jam malam untuk membatasi aktivitas usaha dan keramaian di tengah masyarakat.

Kebijakan ini mulai disosialisasikan Tim Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 KSB. Dibantu aparat keamanan, tim gugus tugas sejak akhir pekan lalu turun menyambangi sejumlah tempat usaha dan pusat-pusat keramaian masyarakat terutama di dalam kota Taliwang.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin menjelaskan, pemberlakuan jam malam terhadap aktvitas usaha dan titiktitik pusat keramaian publik itu berlaku di seluruh wilayah kecamatan. “Tidak saja di Taliwang ya. Tapi semua wilayah kecamatan,” cetusnya kepada Suara NTB, Senin (1/6).

Dalam ketentuan jam malam itu, kegiatan usaha masyarakat dan titik-titik keramaian hanya diberi waktu buka hingga pukul 22.00 wita. Menurut Wabup, pembatasan tersebut juga turut disertai dengan ketentuan penerapan protokol pencegahan Covid-19 yang wajib diikuti oleh masyarakat. (bug)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan memperketat lalu lintas orang. Salah satunya, mewajibkan warga yang masuk Kota Bima menunjukkan surat sehat hasil tes cepat (rapid test).

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengatakan upaya memperketat perlintasan orang itu dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat terutama di wilayah NTB, beberapa waktu terakhir ini.

“Untuk memutus mata penyebaran wabah Covid-19, kita akan menerapkan pengendalian pergerakan orang dari luar provinsi NTB yang akan masuk ke Kota Bima,” katanya.

Menurutnya, orang atau

warga luar NTB yang masuk ke Kota Bima terutama dari wilayah terpapar Covid-19, wajib memiliki surat tugas dinas atau surat keterangan jalan dari instansi berwenang.

Selain itu lanjutnya surat keterangan sehat negatif Covid19 berdasarkan tes cepat (rapid test) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau laboratorium lain yang dirujuk oleh Gugus Tugas Covid-19.

“Surat keterangan uji tes cepat dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari pada saat keberangkatan. Ini demi

melindungi warga Kota Bima agar tidak ada yang terpapar Covid-19,” katanya.

Menurutnya, di setiap pintu masuk wilayah Kota Bima akan dilakukan pemeriksaan ini karena perkembangannya dari hari ke hari jumlah yang terpapar Covid-19 di NTB semakin tinggi. “Keputusan ini tidaklah mudah, namun untuk melindungi seluruh masyarakat langkah ini harus segera diambil,” katanya.

Lutfi menambahkan, langkah tersebut akan diperkuat melalui instruk-

Paparkan Kondisi dan Strategi

Dirut PDAM Sumbawa Terus Berbenah Demi Pelanggan Sumbawa Besar (Suara NTB) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam/PDAM) Batu Lanteh, Sumbawa, kerap mendapat keluhan dari pelanggan terkait pelayanan. Seperti macetnya air terutama di jalur Kota Sumbawa dan sekitarnya.

Meskipun demikian, Perumdam setempat terus berbenah meminimalisir persoalan yang terjadi.

Berbagai langkah konkrit pun sudah dan terus dilakukan ke depannya.

Dirut Perumdam Batu Lanteh, Juniardi Akhir Pu(Suara NTB/ist) tra, S.T., S.ST., M. Kom Juniardi Akhir Putra mengakui terjadinya krisis air di jalur kota dan sekitarnya. Mengingat beban mata air Semongkat sangatlah besar dengan kebutuhan masyarakat yang sangat pesat. Yakni melayani 14.000 pelanggan yang tersebar di 5 kecamatan (wilayah Kota dan sekitarnya) dari 21.500 pelanggan se-Kabupaten Sumbawa.

Pihaknya memiliki tiga reservoir dengan distribusi melalui tiga jalur yaitu, kota, by pass dan Moyo (Moyo Hilir dan Moyo Utara. Dengan kapasitas yang terbatas, tidak lama dilepas air langsung habis. Hal inilah yang menyebabkan air kerap tidak ada. “Jadi ada tiga jalur, jalur kota, by pass, jalur ke wilayah Moyo Utara dan Moyo Hilir. Dengan kapasitas yang ada, nda bisa satu jam itu sudah habis,” ungkapnya.

Selain itu, kondisi instalasi pengolahan air juga sudah cukup lama. Jika terjadi kebocoran ataupun penyumbatan, tentu pipa induk akan ditutup untuk melakukan perbaikan. Dalam proses perbaikan hingga air mengalir, membutuhkan waktu.

Sehingga distribusi air kepada pelanggan terganggu. Perbaikan kebocoran ini juga sudah dan terus dilakukan di sejumlah tempat, menindaklanjuti laporan dari pelanggan.

Setiap ada laporan, pihaknya segera menindaklanjuti dan berupaya mencari solusi terbaik. Karena konsumen mempunyai hak mendapatkan pelayanan terhadap distribusi air. “Sekarang setiap ada keluhan, kami segera menindaklanjuti. Namun untuk memperbaiki hingga mengalirkan air kembali membutuhkan waktu da nada prosesnya. Hal ini yang harus dimaklumi masyarakat. Tetapi kami tetap memberikan solusi,” ujarnya.

Sambil melakukan perbaikan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan DPRD Sumbawa terkait rencana revitalisasi instalasi perpipaan jalur kota yang direncanakan tahun depan. Tahun ini juga ada dua proyek besar PRKP yang akan disinergikan dengan Perumdam Batu Lanteh. Yaitu pemetaan ulang semua jaringan perpipaan di Kabupaten Sumbawa. Sehingga mempunyai gambaran tentang instalasi pipa baik transmisi maupun distribusi. Kemudian pembuatan Rencana Induk Strategis yang baru tahun 2020. Sehingga data akan lebih baru untuk merencanakan kegiatan dalam memperbaiki layanan air khususnya Sumbawa.

Pihaknya juga intens berkomunikasi dengan PRKP dan BWS-NT I terkait dengan proyek Ai Ngelar. Informasinya proyek ini sudah masuk tahap pemindahan jaringan pipa dan akan diselesaikan dalam tahun ini bersamaan dengan pembangunan reservoir. Proyek ini akan dilanjutkan tahun 2021 untuk pengerjaan tahap kedua diantaranya pemasangan instalasi perpipaan hingga desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis. Tahun 2022 juga ada rencana pembangunan proyek Bendungan Kerekeh. (ind/arn/*)

Muhammad Lutfi

PDP dan OTG di Sumbawa Bertambah

PDP Meninggal di Labuhan Badas Negatif Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berinisial P (75) asal Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, yang meninggal dunia pada 27 Mei lalu negatif covid-19.

Kepastian ini setelah adanya hasil pemeriksaan sampel swab yang keluar belum lama ini.

Juru Bicara gugus tugas penanganan covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt membenarkan hal tersebut. Sebelumnya PDP meninggal berinisial P sudah dilakukan pengambilan sampel swab. Pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark (STP).

“Hasilnya negatif. Sampelnya diperiksa diperiksa di STP,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (1/6).

Diketahui, sebelumnya pemakaman almarhumah menggunakan standar protokol kesehatan pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas. Hal ini guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena berdasarkan hasil tes cepat, yang bersangkutan reaktif.

Meskipun demikian, untuk memastikan apakah positif atau negatif, menunggu hasil pemeriksaan swab. Di mana petugas medis sempat mengambil sampel swab sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. (ind)

si Walikota Bima dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti otoritas pelabuhan dan lainnya.

“Secepatnya akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat instruksi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

TIDAK MELAUT – Nelayan di Dusun Ama Habe tidak melaut untuk sementara waktu akibat cuaca buruk, Senin (1/6).

Nelayan di Dompu Berhenti Melaut

Dompu (Suara NTB) – Sejumlah nelayan di Kabupaten Dompu, berhenti melaut untuk sementara waktu ini.

Hal itu menyusul kondisi cuaca kurang yang bersahabat, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa.

Salah seorang nelayan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Amin kepada Suara NTB mengaku, sudah dua pekan terakhir menghentikan aktivitas pencarian ikan akibat angin kencang disertai gelombang tinggi. “Mulai minggu terakhir puasa kemarin angin kencang, makanya belum bisa masuk,” terangnya.

Angin kencang disertai gelombang tinggi ini memang tidak intens setiap hari. Hanya saja, pihaknya tidak mau mengambil resiko, apalagi dengan kondisi perahu yang kecil. Amin

lebih memilih berhenti melaut demi keselamatan meski disadari itu menjadi mata pencaharian utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Saat ini ia hanya menghabiskan waktu luangnya untuk memperbaiki kerusakan perahu dan jaring penangkap ikan. Untuk biaya hidup keluarga sendiri sementara memanfaatkan tabungan yang ada. “Tunggu normal dulu baru bisa melaut lagi. Kalau masih seperti ini belum berani, karena sulit kita baca cuaca sekarang,” jelasnya.

Kondisi serupa juga dialami nelayan di Dusun Ama Habe Desa Bara Kecamatan Woja. Hanya saja, dalam menghadapi kondisi seperti ini mereka memiliki alternatif lain untuk tetap bisa menafkahi keluarga. Yakni mencari ikan di

saluran air payau, bahkan terkadang ada yang memilih menjadi buruh panen jagung.

“Memang gelombang besar cuma kita tetap cari ikan di saluran, ndak berani sampai laut. Hasilnya lumayan untuk makan anak-anak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, M Jufri dikonfirmasi Suara NTB via telefon mengaku, belum mendapat informasi terkait gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan tersebut, baik Kilo, Teluk Cempi maupun Huu. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BMKG Bima untuk memastikannya. ‘Saya belum koordinasi dengan BMKG Bima, nanti saya coba karena belum ada informasi yang saya dapat,” pungkasnya. (jun)

Program BSPS Tahap Pertama di Sumbawa Segera Dikerjakan

(Suara NTB/Ist)

BSPS - Salah satu rumah tidak layak huni di Desa Brora yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui program BSPS. Sumbawa Besar (Suara NTB)Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR di Sumbawa untuk tahap pertama sebanyak 200 unit rumah segera dikerjakan. Penandatanganan buku tabungan dan pendistribusian material kini tengah dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa melalui Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan, Zubhan S.T, Satker BSPS di Provinsi telah menandatangani MoU dengan Bank Mandiri untuk pencairan anggaran BSPS ini oleh

masyarakat penerima manfaat. Sehingga pencairan bisa dilakukan dalam waktu dekat. pengerjaan tahap pertama awal Juni ini dimulai dari dua desa yakni di desa Jotang Beru dan desa Lamenta kcamatan Empang.

Untuk material, kini mulai didroping ke desa sasaran program. Seperti dua desa di kecamatan Empang dan dua desa di Moyo Hulu. Maronge juga dalam proses pndistribusian material. Begitu pula di kcamatan Lopok dan lainnya.

Untuk pencaiaran dana tahap awal ke rekening penerima bantuan sebesar 40 persen dari total nilai bantuan sebe-

sar Rp17.500.000.

Diketahui, dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini disesuaikan dengan standar covid. Sesuai protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Program BSPS untuk tahap pertama sebanyak 200 unit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada delapan desa di empat kecamatan. Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang, desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Kemudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge.

Syarat penerima bantuan, diantaranya, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya rumah yang tidak layak huni. Belum pernah menerima bantuan sejenis dan bersedia berswadaya, membentuk kelompok dan tanggung renteng. Jenis kegiatan BSPS di Sumbawa tahun ini, berupa peningkatan kualitas rumah swadaya dengan besaran bantuan Rp. 15 Juta untuk bahan bangunan ditambah Rp. 2,5 Juta untuk upah pekerja sehingga totalnya Rp. 17,5 Juta. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa kembali meliris perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya penambahan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Hari ini di Kabupaten Sumbawa terdapat penambahan kasus Covid-19. OTG bertambah 47 orang dan PDP bertambah 5 orang,” sebut Kepala Dinas Kesehatan H. Didi Darsani yang juga Juru Bicara Covid-19, Minggu (31/5), di Posko Kesehatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya, terdapat 8.911 adalah pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG) atau tidak ada penambahan dari laporan sebelumnya. Dimana 8.682 orang diantaranya telah selesai melaksanakan isolasi mandiri.

Sisanya 229 orang masih menjalani isolasi mandiri.

Lebih lanjut, dikatakannya terdapat 789 orang tanpa gejala (OTG) tetapi memiliki hubungan erat dengan kasus yang terkonfirmasi positif dengan penambahan 47 kasus dari laporan sebelumnya. Dimana 594 OTG telah selesai menjalani isolasi mandiri, dan terdapat 195 OTG masih melaksanakan isolasi mandiri.

Sampai saat ini perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 458 orang dan tidak ada penambahan dari

laporan sebelumnya. Dimana 450 Orang ODP selesai pemantauan dan 8 Orang ODP masih dalam pemantauan. Sedangkan total kumulatif PDP dan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 107 orang atau bertambah 5 kasus baru.

Sebanyak 66 orang adalah dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). 54 orang PDP dinyatakan sembuh (2 kali swab negatif), 3 orang PDP meninggal dunia dan 14 orang masih dalam pengawasan di Rumah Sakit Provinsi NTB Manambai Abdulkadir, RSUD Kabupaten Sumbawa dan sebagian ditempatkan di Karantina Terpadu.

Dari 36 orang total terkonfirmasi positif Covid-19, 11 orang sudah dinyatakan sembuh. Sisanya masih dirawat di rumah sakit. H. Didi mengatakan transmisi lokal saat ini mulai tampak ada peningkatan setelah dilakukan tracing kontak terhadap para pasien positif Covid-19. Yang ditandai salah satunya oleh peningkatan jumlah orang tanpa gejala. Makanya dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan kewaspadaan.

Dengan selalu mengikuti arahan pemerintah.

“Bupati Sumbawa selaku Ketua Gugus Tugas mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi yang benar agar dapat dilakukan deteksi maupun penanganan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya. (arn)

JPS Gemilang Akomodir IKM Kopi di Dompu Dompu (Suara NTB) Pembagian paket sembako pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang juga dirasakan manfaatnya oleh pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Dompu. Paket sembako tersebut juga mengakomodir produk-produk IKM lokal.

Jaya Akbar, SH pemilik Oi Ammo Coffee di Dompu kepada Suara NTB, Sabtu (30/5) lalu mengakui program JPS NTB Gemilang ikut dirasakan pihaknya di daerah. Karena program JPS NTB Gemilang ikut mengakomodir produk lokal dalam paket bantuan yang dibagikan kepada warga.

“Tentu kita sangat terbantukan dengan diakomodir oleh JPS NTB Gemilang,” katanya.

Pada pembagian JPS Gemilang tahap pertama, produk IKM kopi diakomodir melalui teh moringa. Tapi melihat animo masyarakat dan pelaku IKM, Gubernur memberikan porsi tersendiri untuk IKM kopi pada JPS Gemilang. “Sekarang

sudah ada kuota sendiri setelah disetujui Gubernur melihat animo masyarakat. Sebelumnya menyatu dengan teh Moringa,” jelasnya.

Selama ini, kata Jaya Akbar, produksi kopi miliknya hanya 100 kg per bulan. Dengan diakomodirnya dalam program JPS NTB Gemilang, kini produksinya meninggat tajam hingga 100 kg per hari.

“Kita masih bisa penuhi karena kapasitas produksi kami 150 kg per hari,” terangnya.

Selain memenuhi permintaan untuk program JPS NTB Gemilang, permintaan untuk kedai kopi di Dompu dan luar NTB. Di Dompu sendiri, kedai kopi sudah ramai. Baik dalam kota maupun di Lakey Huu. “Bule (wisman) yang ndak bisa kembali ke negeranya akibat lockdown, mereka menetap di Lakey. Mereka rata-rata pecinta kopi. Jadi banyak permintaan kopi dari restoran di Lakey,” ungkapnya. (ula)

Jaya Akbar

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Kembangkan Industri

(Suara NTB/dok)

Letak SMP Berdekatan PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Kota Mataram akan dilaksanakan dari rumah atau PPDB From Home dengan mode dalam jaringan (daring). Salah satu masalah yang akan dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram saat pelaksanaan PPDB adalah letak SMP yang berdekatan. Kondisi itu akan menyulitkan penerapan zonasi saat PPDB. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui pekan kemarin. Menurutnya terkait dengan zonasi sudah dibicarakan pihaknya. Berdasarkan pengalaman PPDB tahun sebelumnya, letak sekolah yang berdekatan sering jadi masalah. “Misalnya seseorang di satu kampung, ada dua sekolah. Misalnya orang yang tinggal di Kelurahan Dasan Agung, dia bisa masuk ke SMPN 6 Mataram, ke SMPN 2 Mataram, dan SMPN 3 Mataram ini pasti ada masalah nanti,” katanya.

Fatwir mengatakan, nantinya pihaknya akan melakukan pendekatan dengan cara menentukan sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal siswa. Diakuinya, ada orang tua siswa yang hanya ingin di sekolah tertentu, tapi ada juga orang tua siswa yang lebih fleksibel, tidak mengharuskan anaknya di sekolah tertentu. Ia menekankan, bahwa seluruh anak Kota Mataram wajib mendapatkan sekolah.

Disdik Kota Mataram mencanangkan PPDB dari rumah pada tahun ajaran baru nanti, terutama karena Pandemi Covid-19.

PPDB SMP dibuka melalui empat jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Jadwal PPDB di Kota Mataram, yaitu pendaftaran PPDB TK pada 15 Juni sampai dengan 20 Juni. SD pada 15 Juni sampai dengan 27 Juni.

Untuk PPDB SMP, jalur prestasi dan afirmasi pada 16 Juni sampai dengan 19 Juni, pengumuman pada 20 Juni.

Pendaftaran jalur zonasi pada 22 Juni sampai 27 Juni, pengumuman pada 29 Juni. Untuk perpindahan orang tua dibuka pada 16 Juni sampai 27 Juni.

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mendaftar PPDB yaitu pertama, menggunakan wifi atau kuota mandiri yang bisa diakses selama 24 jam. Bisa secara pribadi atau menggunakan wifi kelurahan.

Kedua, mendaftar di sekolah yang dituju. Bagi orang tua siswa yang tidak memiliki sarana internet bisa langsung mendaftar di sekolah. Nantinya orang tua siswa yang memiliki ponsel, disediakan akses wi fi dan diarahkan cara mendaftar secara daring. Namun jika orang tua siswa tidak memiliki ponsel atau ponselnya tidak bisa mengakses internet, maka pendaftaran secara manual dengan mengisi formulir dan dibantu pihak sekolah.

“Kalau yang tidak bisa, diisikan petugas, ini butuh waktu dan risikonya orang antri banyak. Teknisnya nanti akan ada nomor antrean,” katanya.

Ketiga, mendaftar dari sekolah asal. Untuk PPDB SMP, calon siswa bisa mendaftar di SD asal.

Nantinya guru mengarahkan pendaftaran sesuai dengan zonasi tempat tinggal siswa dan SMP yang dituju.

“Kalau daftara di sekolah, ada pemabtasan dari pukul 08.00 Wita sampai 14.00 Wita, tidak bisa malammalam datang.

Kalau daftar secara mandiri bisa 24 jam,” ujarnya. (ron) H. Lalu Fatwir Uzali

Fatepa Unram Siap Bantu Pemerintah Daerah Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., berkomitmen mengembangkan sektor industri untuk meningkatkan nilai ekonomi tinggi bagi daerah. Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram (Unram)pun siap berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan industri. Demikian terungkap dalam silaturahmi Gubernur NTB ke Unram, akhir pekan kemarin.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., didampingi Dekan Fatepa Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D., saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi kunjungan gubernur yang akrab disapa Doktor Zul di tengahtengah suasana Idul Fitri.

“Kami atas nama Universitas Mataram mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin,” tutur Prof. Husni mengawali sambutannya.

Prof. Husni memaparkan saat ini Unram telah memiliki banyak produk-produk inovasi hasil riset, seperti produk olahan dari bidang pertanian, peternakan, teknik, dan lain sebagainya.

“Bahkan Fatepa Unram ke depan memiliki ide, berencana untuk membuat produk Ayam Taliwang yang dikalengkan,” ungkapnya.

Guru Besar Ilmu Hukum

itu juga menyambut baik ide dan program gubernur untuk mengembangkan sektor industri di daerah. Dia mengatakan Unram siap membantu Pemprov NTB untuk memajukan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menjelaskan inovasi teknologi merupakan kunci untuk menggerakkan sektor industri. Dengan kata lain, menurutnya tidak mungkin ada peningkatan nilai tambah suatu komoditas industri tanpa inovasi teknologi. “Inovasi teknologi ini yang paling dasar dan ternyata pemain utamanya bukan kampus,” bebernya.

Doktor Zul menuturkan pemain utama inovasi teknologi juga bukan terletak pada riset center, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. “Pemain utaman-

Undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Qanun (Aceh), Fatwa MUI, dan Yurisprudensi atas putusan hakim.

“Pada konteks Yurisprudensi, hakim-hakim agama di Pengadilan Agama telah banyak melahirkan putusan-putusan hukum yang progresif (out of the box) karena hakim berdasarkan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 memiliki peluang untuk menghadirkan hukum baru yang berasas pada nilai-nilai keadilan,” jelasnya.

Sementara Prof. Dr. Khoiruddin Nasution juga menegaskan hukum keluarga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah egaliter, untuk itu mestinya hukum keluarga Islam di Indonesia juga hukum yang egaliter, sesuai dengan pesan Islam, sementara faktanya, Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih banyak yang bersifat patriarkhal.

Dengan demikian, ujarnya, menjadi tugas bahkan kewajiban kita adalah mengembalikan HKI Indonesia kembali ke ajaran Islam, HKI egaliter. Dalam rangka

Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar, termasuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah pengurangan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB).

Karena itu, program penjami-

nan mutu pendidikan (PMP) di LPMP NTB akan dilaksanaan secara dalam jaringan (daring).

Salah seorang Penanggung Jawab Kegiatan, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat besar terhadap tatanan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan memangkas beberapa program atau kegiatan, sehingga berdampak pada penguran-

pengembalian tersebut kita semua bertugas bahkan berkewajiban sesuai posisi dan kemampuan masing-masing.

Dosen dan mahasiswa HKI berkewajiban mengubah konsep sembari dalam waktu yang sama memberikan contoh hakim menerapkan HKI egaliter, serta mengubah HKI non-egaliter menjadi egaliter, dan menggali serta menemukan hukum egaliter.

Sementara dosen UIN Mataram Prof. Dr. KH. Masnun Tahir, menjelaskan kekuatan fiqh Islam yang sejak awalnya sudah sangat progresif, dan ini juga berlangsung hingga ke Indonesia dengan lahirnya UU Perkawinan, maka dibutuhkan politik hukum yang lebih kuat untuk mewujudkannya. “Akan tetapi landasan berpikirnya harus memiliki rujukan yang kuat pula dan tidak berdasar pada sumber “google” dan lain sebagainya,” tegas guru besar UIN Mataram ini.

Kegiatan tersebut dipandu oleh Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku moderator dan dihadiri oleh para dosen dari berbagai Pergu-

ruan Tinggi baik umum maupaun keagamaan, Peneliti Hukum Islam dan Keluarga Islam, serta para praktisi baik Hakim Agama maupun Pengacara yang mengikuti secara online dari berbagai daerah di Indonesia. (dys)

Sekolah Sesuaikan Mode Pelaksanaan PAS dengan Kondisi Siswa Mataram (Suara NTB) – Masa belajar dari rumah di NTB dipastikan diperpanjang sampai dengan awal tahun ajaran 2020/2021. Dengan begitu maka Penilaian Akhir Semester (PAS)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) di jenjang SMA, SMK, dan SLB tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka, bisa secara dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

Pihak sekolah menyesuaikan mode PAS yang digunakan dengan kondisi siswa.

Kepala SMAN 2 Labuapi, H. Abdul Khalik, S.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya akan melaksanakan PAS secara daring dan luring. Bagi siswa yang memiliki sarana pendukung pembelajaran daring, akan mengikuti PAS secara daring. Namun jika siswa tidak memiliki sarana pendukung, maka akan mengikuti secara luring. “Sebagian menggunakan daring, sebagian secara luring,” katanya.

Ia menjelaskan, penentuan menggunakan daring atau luring diserahkan ke wali kelas masingmasing. Karena wali kelas dianggap tahu siswa mana saja yang tidak memiliki sarana seperti

ponsel atau dukungan internet.

Terkait teknis PAS, pihaknya menyerahkan soal-soal untuk semua pelajaran ke wali kelas.

Bagi siswa yang memiliki sarana daring, maka soal dikirim melalui internet. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki ponsel, jika rumah siswa itu dekat dengan wali kelas diminta mengambil soal ke rumah wali kelas. Namun jika rumah siswa itu jauh dari rumah wali kelas, soal akan diantarkan ke rumah siswa. Khalik menjelaskan, paket soal PAS tersebut akan distribusikan pada Senin (8/6) dan akan dikumpulkan ke wali kelas pada Sabtu (20/6).

“Tentu dalam proses interaksi luring dengan siswa kita mengikuti protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat bertemu dengan siswa,” katanya.

Sementara itu, di SMKN 5 Mataram akan melaksanakan PAS secara daring. Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., mengatakan pihaknya akan melaksanakan PAS secara daring dengan google form dan berbasis web. Selama ini pembelajaran di SMKN 5 Mataram dilaksanakan secara daring.

ya adalah dunia usaha atau industri,” jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan tugas kampus adalah mengupdate teknologi hasil implentasi suatu masyarakat berdasarkan hasil seminar internasional, jurnal dan lain-lain.

Selain itu juga , menurutnya tugas kampus adalah menyiapkan SDM, membuat mahasiswa-mahasiswi familiar dengan berbagai instrumen yang digunakan di dunia industri.

“Tugas kampus meng-update perkembangan teknologi, bukan menghasilkan produk-

produk yang diharapkan oleh masyarakat,” tekannya.

Menurutnya, menghasilkan produk itu adalah tugas dunia usaha. Oleh karea itulah Doktor Ilmu Ekonomi tersebut mengaku membentuk Science Techno Park (STP). STP merupakan suatu inkubasi untuk mendekatkan kampus dengan dunia usaha/industri dengan memfasilitasi mahasiswa atau dosen yang memiliki ide brilian, namun tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengembangkannya. “Teknopark itu hanya mungkin berhasil jika

dikelola oleh kampus yang besar di daerah itu,” paparnya.

Gubernur mengungkap banyak ide-ide Fatepa Unram selaras dengan semangat industrialisasi yang saat ini terus dikembangkan daerah. Dan dia berkeyakinan salah satu bibit pengusaha andal NTB di masa depan adalah lulusanlulusan yang memiliki kemampuan teknologi pangan.

“STP adalah tempat dimana bibit-bibit pengusaha masa depan itu diinkubasi, harapannya Unram dan STP ini menyatu,” tandasnya. (dys)

LPMP NTB Gelar Penjaminan Mutu Pendidikan Lewat Daring

ADHKI Gelar Seminar Nasional Daring Mataram (Suara NTB) Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia menggelar seminar nasional secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga disiarkan secara Live di YouTube ADHKI. Pada seminar yang digelar akhir Mei lalu itu, ADHKI menghadirkan narasumber yang kompeten dengan tema besar yang diangkat, yakni Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Adapun narasumber tersebut ialah YM Dr. H. Yasardin, SH., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI), Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. (Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia) dan Prof. Dr. KH. Masnun Tahir, M.Ag. (Guru Besar Ilmu Perdata Islam UIN Mataram).

Pada pemaparan materinya, YM Dr. Yasardin menjelaskan ada beberapa pola pembaruan hukum keluarga yang selama ini berlangsung di Indonesia, yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat berkunjung ke Unram akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, untuk memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan PAS/PAT, Dikbud NTB sudah mengeluarkan edaran mengenai PAS/PAT. Ia menyebutkan, ada beberapa strategi yang bisa dipilih oleh sekolah, yaitu penilaian melalui daring dan penilaian melalui luring. Juga strategi berupa penilaian dengan portofolio, penilaian dengan penugasan, atau penilaian bentuk lainnya.

Dijelaskannya, penilaian melalui daring adalah pemberian tugas atau penilaian yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan siswa difasilitasi dan didampingi oleh guru mata pelajaran.

Sementara penilaian melalui luring dapat dilakukan dengan ketentuan bila satuan pendidikan berada di kawasan tidak memiliki akses internet atau blank spots, sehingga tidak memungkinkan dilakukan melalui daring. Penilaian melalui luring dilakukan pada siswa yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran atau penilaian secara daring.

Juga dilakukan pada siswa berkebutuhan khusus. (ron)

gan atau pemangkasan anggaran di kementerian atau lembaga termasuk di Kemendikbud.

“Dengan adanya pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran ini mengakibatkan program atau kegiatan penjaminan mutu pendidikan LPMP NTB dilaksanakan dalam daring,” ujarnya.

Pengurangan anggaran ini diperuntukkan bagi masyarakat luas termasuk pengadaan barang dan jasa penunjang program tanggap darurat bencana alam Covid-19. LPMP NTB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud juga mengalami dampak yang sangat signifikan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP NTB hasil revisi pertanggal 26 Mei 2020 mengalami pengurangan anggaran semula Rp37.846.323.000,00 menjadi Rp23.319.-

506.000,00,. Pengurangannya hampir sebesar 38 persen lebih dari total anggaran.

Selanjutnya Made mengungkapkan, adapun beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan secara daring antara lain Analisis Data Mutu melalui Daring, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu melalui Daring, Diseminasi Pemetaan Mutu melalui daring, Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring, dan Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring.

Selain itu, Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas melalui Daring, Supervisi ke Satuan Pendidikan melalui Daring, Analisis Supervisi Mutu Pendidikan melalui Daring, Diseminasi Supervisi Mutu melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada sekolah bi-

naan melalui Daring, Penyusunan Program Kerja sekolah binaan melalui Daring, dan Pendampingan Sekolah yang difasilitasi LPMP melalui Daring.

Di samping itu, juga Penyusunan Program Kerja SPME Pemda melalui Daring, Diseminasi Hasil SPME melalui Daring, Monitoring Kebijakan Kemendikbud melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada Pemda melalui Daring, Bimtek Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah melalui Daring, Pelaksanaan Pengumpulan Data melalui Daring, dan Verifikasi dan Validasi Data melalui Daring. “Walaupun program penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan daring dengan waktu enam bulan, kuantitas dan kualitas tetap menjadi prioritas utama sehingga kualitas pelayanan publik tetap terjamin,” pungkas Made. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Halaman 7

Polda NTB Turunkan Pilkada Serentak Tim Cek Kualitas JPS

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Aparat penegak hukum saling dukung mengawas pengadaan dan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS). Polda NTB menerjunkan tim Subdit Tipikor memantau proses pengadaan barang item JPS. Begitu juga penyalurannya kepada yang memang benar berhak.

“Jangan sampai ada penyimpangan. Jadi harus tepat manfaat, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran,” urai Kasubdit III Tipikor DitHaris Dinzah reskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah dikonfirmasi via pesan instan, Senin (1/6) kemarin.

Penyaluran JPS Gemilang tahap dua Pemprov NTB disalurkan mulai awal Juni ini. JPS Gemilang tahap dua ini diadakan sebanyak 125 ribu paket. “Kita monitor jalannya proses pengadaan sampai penyaluran,” ucapnya. Tim penyidik diterjunkan untuk mengecek kesesuaian dan kewajaran harga item JPS. Satu paket JPS dianggarkan sebesar Rp250 ribu. temuan indikasi penyimpangan akan langsung ditindaklanjuti. “Sesuai dengan kewenangan kita kepolisian bisa melakukan penyelidikan,” kata Haris.

Dalam pengawasan JPS ini, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengerahkan tim dari Bidang Intelijen dan Datun untuk mengawal proyek pengadaan JPS. Setiap indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara ditindaklanjuti dengan penyelidikan dugaan korupsi. Meski masuk pengawasan dugaan korupsi, namun antisipasi penyimpangan masih mengedepankan fungsi aparat intern pengawas pemerintah (APIP). Temuan kerugian negara akan diproses secara administrasi lebih dulu sebelum beranjak ke pengusutan kasus. (why)

Gerindra Sebut Sudah Punya Koalisi Lengkap di Tujuh Daerah

Mataram (Suara NTB) – Partai Gerindra mengklaim sudah punya partai mitra koalisi yang lengkap di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Sehingga terkait syarat dukungan gabungan parpol untuk mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU sebagai peserta Pilkada sudah tidak ada masalah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim. Dikatakannya dengan telah rapinya koalisi partai, maka kandidat pasangan calon yang didukung Gerindra sudah siap bertarung. “Intinya di Pilkada tujuh kabupaten kota di NTB, Gerindra sudah punya parpol koalisi,” katanya.

Diketahui tujuh pasangan bakal calon yang sudah ditetapkan didukung Partai Gerindra di tujuh Pilkada kabupaten kota yakni ; Pilkada kota Mataram ke paket Makmur – Ahda, Pilkada KLU paket Joda Akbar, Pilkada Lombok Tengah paket Lalu Pathul Bahri – Ferdian Elmiansyah.

Berikutnya, Pilkada KSB paket Musyafirin – Fud Syaifuddin, Pilkada

Sumbawa ke paket Syafarudin Jarot – Mokhlis, Pilkada Dompu paket Abdul Kadir Jaelani – Nurlaela Khairunnisa, dan Kabupaten Bima paket Indah Damayanti Putri – Dahlan M. Noer.

Ali pun memastikan bahwa dukungan Partai Gerindra kepada tujuh pasangan bakal calon di tujuh daerah di NTB tidak akan berubah. Pasalnya mereka sudah melaksanakan surat tugas yang diberikan untuk merampungkan koalisi partai.

Dalam surat tugas itu para pasangan bakal calon diminta untuk mencari sendiri parpol koalisi sampai memenuhi syarat dukungan raihan kursi untuk mendaftar di KPU sebagai peserta di Pilkada. Mengintai kursi yang dimiliki Partai Gerindra, tidak mencukupi un-

tuk mengusung sendiri.

“Sejauh ini para pasangan bakal calon sudah memenuhi amanat surat tugas.

Sehingga saya pastikan arah dukungan Gerindra tidak berubah,” tegasnya.

Ia menyebutkan koalisi Gerindra yang sudah lengkap adalah di Pilkada Kota Mataram. Gerindra sudah ada kesepakatan koalisi empat parpol untuk usung paket Makmur – Ahda yaitu Gerindra, Hanura, PKB dan PKPI, dengan total 9 kursi. Koalisi empat parpol itu sudah melebihi syarat minimal dukungan 8 kursi.

Dengan sudah lengkapnya syarat dukungan partai itu, maka dalam waktu dekat ini Gerindra memastikan akan segera mengeluarkan SK dukungan B1 KWK untuk dijadikan dokumen oleh pasangan bakal calon melakukan pendaftaran ke KPU. (ndi) Ali Utsman Ahim (Suara NTB/dok)

Awasi Anggaran Penanganan Covid-19

(Suara NTB/dok)

Inspektorat-BPKP Siapkan Post-Audit Mataram (Suara NTB) – Anggaran pengadaan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang masuk objek audit Inspektorat Provinsi NTB. Selisih harga dan kelebihan pembayaran diminta untuk dikembalikan. Hal itu untuk menghindari timbulnya kerugian negara dari pengelolaan anggaran penanganan Covid19. “Kita masih pemantauan. Nanti kita review, dan post-audit. Kita berikan saran dan masukan,” tegas Inspektur Inspektorat Provinsi H. Ibnu Salim NTB H. Ibnu Salim menanggapi Suara NTB, kemarin.

Dalam penanganan Covid-19, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi sebesar Rp278 miliar. Rp90 miliar diantaranya digunakan untuk pemberdayaan IKM dan UMKM dan membantu produktivitas petani dan nelayan di masa pandemi ini. Untuk program padat karya tunai yang tersebar di sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB, disediakan anggaran Rp188 miliar. Auditnya nanti setelah pengadaan dan penyaluran tuntas. Ispektorat belum mendapati temuan. “Kita belum ada pemeriksaan audit,” kata Ibnu.

Mekanisme pemeriksaannya berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Keuangan RI tentang pengelolaan anggaran Covid-19. “Nanti mencakup kegiatannya, anggarannya, distribusinya sesuai ketentuan,” ucapnya. JPS Gemilang disalurkan selama tiga bulan dan menelan anggaran Rp80 miliar. Paket bantuan tahap pertama ditujukan kepada 105 ribu kepala keluarga. Sementara penyaluran tahap dua pada Juni ini menyasar 125 ribu penerima bantuan.

Paket bantuan JPS Gemilang terdiri dari sembako, produk perikanan, obat-obatan, vitamin, dan masker. Pengadaannya diarahkan menggunakan produk lokal sekaligus untuk memberdayakan UKM dan IKM di NTB. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTB juga mendampingi dan mengawasi keuangan daerah terkait program percepatan penanganan Covid-19.

Sesuai amanat dalam Inpres No 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Diharapkan dengan sinergi pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan APIP Pemda, mampu menjaga akuntabilitas keuangan dalam rangka penanganan Covid-19,” ujar Kepala BPKP Perwakilan NTB Dessy Adin dalam keterangan tertulisnya.

BPKP Perwakilan NTB sudah terlibat dalam pembahasan strategi penanganan Covid-19 yang meliputi penanganan bidang Kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial, dan penanganan dampak ekonomi terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang terdampak Covid-19. (why)

(Suara NTB/Humas Polresta Mataram)

CEK POS PENGAMANAN - (kiri ke kanan) Walikota Mataram H Ahyar Abduh, Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto, dan Dandim 1606/Lobar Efrijon Kroll mengecek pos pengamanan pencegahan penyebaran Covid-19.

Perbatasan Tetap Dijaga Aparat Mataram (Suara NTB) – Pengamanan Lebaran Topat dievaluasi. Sejumlah pelancong tradisi perayaan Lebaran Topat sudah bisa dihalau masuk ke kawasan wisata demi mencegah penyebaran Covid-19. Perbatasan kawasan masih akan tetap dijaga. Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto mengatakan, pengetatan perbatasan tidak hanya sebatas pada pengamanan antisi-

pasi perayaan Lebaran Topat.

“Bersama instansi terkait juga kita lakukan penutupan dan pengalihan arus disejumlah tempat. Kita himbau warga masyarakat untuk tidak datang ke tempat wisata,’’ kata Guntur mengevaluasi pengamanan di masa pandemi Covid-19, Senin (1/6) kemarin. Tradisi Lebaran Topat ditiadakan. Tradisi sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri ini urung dihelat akhir pekan lalu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lapas dan Rutan di se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 luruh wilayah NTB mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 batasi penghuni baru di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masa pandemi Covid-19.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pencegahan penyebaran vi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rus yang menyerang salu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ran pernapasan itu menim12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bulkan problem baru, pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 umpukan tahanan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kepala Divisi Pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masyarakatan Kanwil Ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menkumham Provinsi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB Dwi Nastiti me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nerangkan, pembatasan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 penitipan tahanan jaksa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 penuntut umum masih ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 laku. “Tapi yang sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 inkrah bisa diterima,” ucap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya, kemarin. Meski 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tahanan yang statusnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berubah menjadi terpidana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa diterima, tapi tidak PENGUNJUNG - Pengunjung keluar dari halaman parkir Lapas Mataram, beberapa wak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa serta merta bisa me- tu lalu. Kanwil Kemenkumham RI masih memberlakukan pembatasan masuk tahanan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lenggang mengisi sel taha- dan napi baru demi mencegah penyebaran Covid-19.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nan Lapas di masa pan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 demi Covid-19. “Harus buat jaksa penuntut umum ke- bankan ke Kemenkumham mampu. Ini yang sedang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dilengkapi hasil rapid test- walahan mengeksekusi putu- RI. “Cuman kan ini ada ket- dibicarakan di tingkat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya negatif,” imbuh Dwi. san pengadilan. Khususnya erbatasan. Ini masalah. Ada atas,” terang Nanang. Dia 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Selain itu, apabila narap- yang amarnya menjatuhi pi- yang sudah inkrah tapi belum sedang mengusulkan agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 idana mengantongi hasil dana penjara dan meminta bisa dieksekusi ke Lapas. tes swab atau tes cepat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 swab atau tes cepat negatif terdakwa dimasukkan ke Masih di (Rutan) Polda,” bagi narapidana yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pun masih harus menjalani dalam Lapas. ujarnya saat dikonfirmasi hendak dieksekusi ke 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 karantina. Lapas Kuripan dalam Lapas menggunakan Kepala Kejati NTB Nan- terpisah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sudah disiapkan sebagai ang Sigit Yulianto menYang menjadi atensi fasilitas keuangan dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lokasi karantina bagi erangkan bahwa tahanan khususnya perihal persyara- Pemda. Dia mencontohkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 narapidana yang hendak dan narapidana masih tan swab negatif. Sementara hal itu sudah diterapkan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masuk Lapas, khususnya dititipkan di fasilitas tahan- biaya penuntutan belum men- Provinsi Sulawesi Barat.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lapas Mataram. an milik kepolisian. Biaya cakup tes swab. “Dapat dari “Ini soal anggaran swab12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pembatasan ini mem- pengurusannya tetap dibe- mana swab. Rapid aja tidak nya,” tandasnya. (why) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Lapas Masih Tertutup untuk Tahanan Baru

(Suara NTB/why)

Alasannya, untuk mencegah kerumunan massa. Kerumunan massa berpotensi mencederai upaya percepatan penanganan Covid-19.

Dandim 1606/Lombok Barat Kolonel Czi Efrijon Kroll menekankan bahwa pengamanan penyebaran Covid-19 di pos pengamanan harus tetap mengedepakan protokol kesehatan. “Tetap ingatkan masyarakat dengan kesadaran serta kedisplinan melak-

sanakan semua imbaun pemerintah untuk mencegah dan percepatan penanganan Covid-19,” jelasnya.

Efrijo mengharapkan agar petugas gabungan aktif mengontol pintu pintu masuk semua titik. Dia mengingatkan jangan sampai masih ada masyarkat yang datang berekreasi mengingat kian bertambahnya jumlah Pasien Positif di wilayah Kota Mataram. Pos pengamanan terpadu berdiri di Makam

Bintaro Ampenan; Pasar Tradisional Kebon Roek Ampenan; pos perbatasan Gerimak, Sandubaya; pos Dasan Cermen, Cakranegara, pos Tembolak Pelangi Jempong, Sekarbela.

Pos ini untuk memantau lalu lintas orang dengan mengecek pelaksanaan protokol kesehatan seperti kewajiban penggunaan masker. Selain itu mengantisipasi arus mudik dan balik dengan pemeriksaan KTP. (why)

Tahapan Pilkada Dilanjutkan 15 Juni dengan Protokol Kesehatan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Setelah disetujui Komisi II DPR RI dan Mendagri Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020.

KPU memastikan akan mulai mengaktifkan kembali tahapan yang tertunda, mulai tanggal 15 Juni ini dan tentu dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

“Sudah ada keputusan resmi KPU RI bahwa tahapan Pilkada yang tertunda dilanjutkan tanggal 15 Juni,” kata ketua KPU kota Mataram, M. Husni Abidin, yang dikonfirmasi Senin (1/6) kemarin.

Husni mengatakan bahwa pihaknya sudah memperoleh pemberitahuan resmi dari KPU RI terkait tahapan Pilkada dilanjutkan tanggal 15 Juni tersebut. Sehingga KPU di daerah diminta melakukan berbagai persiapan dan hal teknis terkait rencana pengaktifan kembali tahapan Pilkada tersebut.

Oleh sebab itu, dia memastikan KPU kota Mataram sudah melakukan berbagai upaya persiapan terkait untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang

tertunda. “Kita sudah mulai persiapan,” ucapnya.

Dia menjelaskan persiapan yang sudah dilakukan KPU Kota Mataram terkait dilanjutkan tahapan Pilkada tanggal 15 Juni yakni pelaksanaan tahapan Pilkada mengedepkan protokol Covid19 dan New Normal.

Pihaknya sedang proses revisi dan realokasi sejumlah anggaran Pilkada terkait kebutuhan protokol Covid-19 tersebut.

Secara teknis pun, kata dia, KPU Kota Mataram sedang merancang dan mempersiapkan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan se Kota Mataram yang tertunda dan mengaktifkan kembali PPK. KPU Mataram sudah merancang beberapa opsi teknis pelantikan PPS tersebut. Apakah pelantikan PPS akan dilalukan secara bertahap dan terpisah. Sehingga dipastikan tidak ada pengumpulan orang dalam satu lokasi. “Prinsipnya, protokol Covid-19 tetap harus kita laksanakan,” terangnya.

Dia menambahkan, Pihaknya juga mempersiapkan teknis proses verifikasi faktual syarat dukungan balon in-

dependen. Yakni pasangan Dianul Hayezi - Badrun Nadianto yang juga kemarin ikut ditunda akibat pandemi Covid-19.

Dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid19, pihaknya harus bisa menghindari ada kontak fisik dalam jumlah banyak orang antara petugas KPU dan masyarakat. Dengan begitu, potensi ada kemungkinan penularan Covid19 dalam tahapan Pilkada itu bisa dicegah.

Tidak kalah penting juga, lanjutnya, sukses atau tidak tahapan Pilkada harus didukung sosialisasi masif kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan berimbas ke tingkat partisipasi masyarakat pemilih. Tetapi ke depan, Pihaknya akan lebih mengoptimalkan sosialisasi tahapan Pilkada melalui media daring, media sosial dan media massa.

Pihaknya tidak akan melakukan sosialisasi dengan melalukan pertemuan secara fisik dan berkumpul di satu lokasi. “Sosialisasi pertemuan fisik kita hindari,” tandasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 2 Juni 2020

Halaman 8

Bayi Baru Lahir di Lobar Terpapar Covid-19 (Suara NTB/her)

GUGUS TUGAS - Tim Gusus Tugas Penanganan Covid-19 kecamatan Kediri yang turun melakukan penindakan terhadap warga yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Covid-19 di pasar Kediri.

Lobar Perketat Protokol Covid-19 di Tempat Umum Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) bersiap menuju kenormalan baru di masa pandemi covid-19. Upaya menuju kenormalan baru disiapkan dengan mewajibkan penerapan protokol covid-19 di semua sektor pelayanan publik, seperti pelayanan kependudukan, perkantoran, pendidikan, kesehatan hingga sektor-sektor perekonomian warga.

Penerapan standar covid-19 juga dipastikan di tempat umum, seperti pasar, tempat ibadah. Di mana warga harus terbiasa menggunakan masker, cuci tangan. Untuk memastikan penerapan standar covid-19 ini berjalan baik, tim kecamatan bersama aparat TNI-Polri secara turun turun melakukan operasi penindakan terhadap warga yang tak menaati protokol covid-19.

Sekda sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Lobar, Dr H. Baehaqi, Senin (1/6) mengatakan, untuk mempersiapkan new normal itu harus dilihat dan dipastikan dulu apa saja SOP di masing-masing sektor. Seperti pendidikan, perindustrian dan perdagangan, serta kepariwisataan. Dari semua persyaratan new normal jelas dia, ada tren penurunan kasus positif covid-19. Sementara di Lobar hingga saat ini kasus positif bertambah dua orang menjadi 132 orang.

Selain itu, terkait pembiasaan masyarakat menerapkan standar covid-19, hidup PHBS. “Dalam menuju new normal itu juga kesiapan dan pembiasaan masyarakat maupun institusi pemerintah baik itu pelayanan publik harus disiapkan penuh, di mana standar covid-19 benar-benar diterapkan dan diberlakukan. Dan SOP nya kayak apa? Itu yang kita perlu tunggu,” tegas dia.

Di samping kesiapan dari sisi masyarakat, SOP masingmasing sektor untuk menuju new normal juga harus dipersiapkan dengan baik. Termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas. Di mana pemda menambah daya tampung pelayanan pasien covid-19 untuk meningkatkan pelayanan.

Selain itu, pemda memperkuat penerapan covid-19 di pasar.

Ada dua pasar sebagai sampel yakni Gerung dan Kediri. Di mana tim Pemda dan kecamatan Kediri sudah memperkuat selama empat hari terakhir untuk memastikan penerapan covid-19. “Kami akan evaluasi penerapan covid-19 di pasar, bersama OPD terkait,” imbuh dia.

Akhir pekan kemarin, tim gusus tugas kecamatan Kediri turun ke pasar Kediri untuk memantau pelaksanaan protokol covid-19. Hasil pantauan tim ini, sebagian besar warga sudah sadar menggunakan masker, cuci tangan. Namun masih banyak juga yang belum terbiasa menggunakan pelindung tersebut.

Camat Kediri, Hermansyah ditemui usai memantau pasar Kediri mengatakan, tim gugus tugas sebagai upaya penindakan.

Sebab sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan pembagian masker di pasar sudah dilakukannya oleh tim. Baik pedagang dan pengunjung pasar susah disosialisasikan selama dua bulan. “Kami turun ingin memastikan bahwa protokol covid-19 sudah diterapkan di pasar khususnya pasar Kediri dan Gerung sebagai percontohan. Ini hari pertama kami turun melakukan penertiban warga tak menerapkan protokol covid-19, kedepan terus dilakukan,” tegas dia.

Tingkat kepatuhan wargapun kata dia cukup tinggi. Sebagian besar pedagang dan pengunjung pasar Kediri sudah menerapkan protokol covid-19. Di mana mereka sudah menggunakan masker, cuci tangan dan dilakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan sosial Distancing pun berlahan diterapkan.

Selain itu disiapkan posko covid-19 d pasar. “Warga yang tak menggunakan protokol covid-19 (tidak pakai masker) kita tindak, disuruh balik,” tegas dia.

Apakah ada upaya menerapkan lapak jualan diatur jarak sesuai standar covid-19? Menurutnya tidak memungkinkan karena kondisi pasar kurang memadai. Standar ini bisa saja diterapkan namun dengan konsekuensi pedagang berjualan bergilir.

Kecuali pedagang dipindahkan ke tempat lebih luas. Sehingga pihaknya menerapkan pola yang disesuaikan dengan kondisi.

Dengan cara ini, diharapkan muncul kesadaran dan kebiasaan masyarakat menerapkan standar covid-19 di mana pun mereka berada. Hal ini lah yang disebut new normal. Di mana masyakarat beraktivitas seperti biasa namun tetap memperhatikan standar covid-19. Sehingga tidak mesti ada tim atau aparat yang turun mengimbau baru mereka menerapkan.

Kapolsek Kediri, Iptu Donny Wira Setiawan, SIK mengatakan pihaknya mengawal kebijakan pemerintah terutama di pasar untuk menuju new normal. “Untuk menuju new normal ini, harus bisa membiasakan masyarakat melakukan prosedur covid-19. Apabila sudah terbiasa dengan habbit baru, maka itulah new normal,”jelas dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bayi baru lahir Inisial B asal Desa Merembu kecamatan Labuapi di Lombok Barat (Lobar) dinyatakan positif covid-19. Bayi yang baru berusia enam hari tersebut tak terdeteksi di Polindes ataupun di Puskesmas. Pasalnya, bayi ini dilahirkan di rumah sakit provinsi (RSUD) tanpa melalui rujukan dari Puskesmas.

Pihak Desa yang mengetahui hal inipun sangat kaget.

Informasi dari pihak desa, orang tua balita yang berprofesi sebagai tukang ojek ini memiliki ibu dari Mataram, daerah merah Covid-19. Sebelum melahirkan sang ibu sering berada di Mataram. Kepala Desa Merembu, Muhazzab

membenarkan bayi B positif covid-19 merupakan warganya. “Bayi baru lahir (baru berusia enam hari) positif covid-19, kami sudah isolasi keluarganya,” terang Kades Merembu ini, Senin (1/6).

Bayi B dilahirkan dalam kondisi prematur di Rumah sakit di Mataram. Kelahiran-

nya tidak tercatat di bidan desa dan Puskemas karena orang tuanya melahirkan tanpa proses rujukan. “Kelahirannya di rumah sakit di Mataram,” jelas dia. Orang tua B sehari-harinya sebagai tukang ojek. Dan ibunya sendiri ibu rumah tangga. Ibunya berasal dari daerah Mataram.

Selama hamil, ibunya sering kali bolak-balik Mataram ke Merembu. Pihaknya tak ingin desanya dikucilkan atas kasus ini, sehingga pihaknya mengantispasi warga keluar masuk dengan memperketat pemeriksaan.

Menyikapi warganya yang positif covid-19 tersebut, pi-

haknya sudah melakukan langkah-langkah penanganan. Pihaknya yang bersama Puskesmas turun melakukan pelacakan atau trakcing terhadap keluarga bayi tersebut. Ibu dari bayi ini informasinya sudah dites Swab dan hasilnya negatif. Namun untuk memastikan positif atau negatif perlu menunggu hasil Swab kedua yang rencananya keluar hari ini (kemarin, red).

Pihaknya juga sudah melakukan isolasi keluarga pasien, penyemprotan di rumah pasien dan sekitar rumah warga. “Dua kali kami lakukan penyemprotan,” jelas

dia. Pihaknya menduga, ada dua kemungkinan bayi tersebut terpapar Covid-19. Bisa jadi terkena pas di rumah sakit atau juga kemungkinan terpapar lewat ibunya yang berasal dari Mataram.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) dr H Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan terkait balita yang positif saat ini dirawat di RS di Mataram dalam kondisi baik. “Untuk memastikan terpapar lewat mana, tunggu hasil Swab ibunya saja, kalau ibu nya negatif maka dia terkena di rumah sakit,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

DIJAGA KETAT - Tim Polsek Sekotong dibantu Polres Lobar dipimpin Kapolsek melakukan penjagaan ketat di pintu masuk menuju objek wisata Sekotong.

Warga yang tidak ber-KTP Sekotong dilarang masuk.

Polisi Halau Wisatawan ke Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah pintu masuk perbatasan Sekotong mendapat pengawasan ketat dari Satuan Polsek Sekotong bersama jajaran Polres Lombok Barat (Lobar) dan dibantu jajaran TNI, Minggu (31/5). Upaya ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pengunjung ke wisata pantai Sekotong saat Lebaran topat. Ratusan ken-

daraan pun berhasil dihalau masuk kawasan Sekotong.

Kapolsek Sekotong, Iptu I Kadek Sumerta mengatakan pihaknya memperketat penjagaan di jalur pintu masuk dengan menyiapkan pos-pos pemantauan yang sudah disiapkan jauh hari sebelumnya sebagai pos pengawasan pemutusan mata rantai corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah Hukum Polsek Sekotong. Pos ini didirikan menindaklanjuti larangan kepada masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata di wilayah Sekotong Lombok Barat.

“Jadi pos pantau yang sudah ada itu bukan hanya sekadar

sebagai pos screening corona.

Tapi juga sebagai pos jaga keamanan. Karena biasanya jelang Idul Fitri, dan jelang Lebaran topat, kondisi suatu wilayah menjadi sedikit rawan terkait kriminalitas. Apalagi saat ini ada pembatasan fisik kaitannya dengan corona,” ujar I Kadek Sumerta.

Tidak hanya itu, Kapolsek Sekotong juga melakukan pemeriksaan ketat kepada warga yang masuk ke wilayah Sekotong. Ia meminta setiap masyarakat yang bisa menunjukkan identitas melalui e-KTP dan tertera masyarakat Sekotong, maka bisa melanjutkan aktivitas ke wilayah tujuan-

nya.” Apabila tidak bisa menunjukkan identitas warga Sekotong, maka petugas akan menahan tidak mengizinkan masuk ke wilayah Sekotong,’’ katanya.

Hasil dari penjagaan di pintu masuk, pihaknya berhasil menghalau ratusan kendaraan yang hendak ke Sekotong. Dari tiga titik penjagaan, hampir semua warga yang dihalau berasal dari Loteng dan Mataram.

Mereka hendak berkunjung ke beberapa lokasi wisata di Sekotong. Dia menambahkan, pihaknya melakukan pemantauan di tiga titik yang berbeda di antaranya di pos Desa Cendi Manik merupakan pintu masuk ke wilayah Sekotong dan per-

batasan Daerah Lombok Tengah dan Lombok Barat tepatnya di Dusun Nambung Desa Buwun Mas dan Sekotong Barat.

Untuk menjaga tiga titik pintu masuk tersebut, pihaknya menerjunkan 35 personel dari Polsek Sekotong dan Polres Lombok Barat 38 serta TNI sehingga totalnya 73 personel yang disebar di wilayah Sekotong. “Kita buat tiga pos penjagaan agar mudah melakukan pemantauan,” ujar dia. Ia berharap kepada semua masyarakat agar mengerti kondisi dan mencegah penyebaran virus corona dan diharap warga bisa di rumah saja. (her)

Jumlah Anak Perokok Terus Bertambah Praya (Suara NTB) Jumlah perokok di kalangan anak-anak di Indonesia tercatat cukup tinggi. Bahkan setiap tahun jumlah anak perokok terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, menyebutkan di tahun 2018 saja ada 9,1 persen anak usia 10-18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif. Dengan 2,1 persen anakanak sudah mengenal rokok sebelum usia 14 tahun.

Sehingga jika tidak ada upaya penanganan yang serius, tahun 2030 mendatang jumlah perokok anak akan mencapai 15,8 juta atau 15,91 persen sesuai proyeksi Bappenas tahun 2018. Kondisi tersebut mengundang kekhawatiran tersendiri. Karena bagaimanapun juga rokok tidak baik bagi kesehatan.

Utamanya bagi anak-anak.

Rokok juga bisa menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini berlaku baik pada anak yang menjadi perokok aktif maupun anak yang terpapar asap rokok atau pasif.

“Kekhawatiran kita sekarang ini yakni soal jumlah perokok anak yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkap Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang

Darmawati, S.E, M.Si., dalam rilis yang diterima Suara NTB, Sabtu (30/5).

Berbicara dalam Webinar Perlindungan Anak dari Paparan Asap Rokok dan Target Industri sebagai Perokok Pemula oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2020, Bintang mengatakan, ada dua faktor utama yang menyebabkan jumlah perokok anak terus meningkat. Selain karena kemudahan akses bagi anak terpapar, informasi pemakaian rokok juga karena kemudahan akses mendapatkan rokok dengan harga murah.

Dimana sebanyak 28 persen remaja merokok saat berkumpul dengan teman sebayanya. Hal Ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok pada perokok pemula dapat terus menyebar antar teman sebaya jika tidak dilakukan intervensi dengan serius. Namun selain teman sebaya, orangtua yang merokok merupakan salah satu contoh buruk bagi anak.

Lebih lanjut Menteri Bintang mengungkapkan, terdapat hubungan yang signifikan antara status merokok anak dengan paparan iklan rokok.

Termasuk pemberian sampel

rokok gratis, sponsor rokok di acara olahraga, logo rokok pada merchandise, sponsor rokok di acara musik, dan harga diskon rokok.

Untuk itulah, Kementerian PPPA tengah berupaya mendorong agar segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok dilarang secara tegas.

Karena sangat mempengaruhi anak-anak. “Segala bentuk iklan rokok kita dorong supaya dilarang,” terangnya.

Selama ini, berbagai upaya juga telah dilakukan Kemen PPPA untuk mencegah terpaparnya anak-anak dari rokok.

Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang menyentuh ke sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

Kemen PPPA telah menetapkan upaya pengendalian tembakau atau rokok sebagai salah satu dari 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini diterapkan melalui tersedianya kawasan tanpa rokok (KTR) dan tidak adanya iklan, promosi serta sponsor rokok di daerah.

Tidak sampai situ saja, Kemen PPPA juga terus mendukung upaya pengendalian rokok utamanya bagi anak, melalui Sosialisasi Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

Kampanye Anak Indonesia Hebat Tanpa Rokok secara terus menerus, penguatan kapasitas dan peran Forum Anak sebagai 2P mengenai bahaya rokok, serta beberapa program lainnya yang intinya untuk mencegah dan menghindarkan anak-anak dari rokok.

Pada 2020 ini, Kemen PPPA akan menginisiasi Smoke-Free Family (Keluarga Bebas Rokok) sebagai salah satu upaya pengendalian tembakau/rokok melalui lingkup keluarga. Termasuk membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam melindungi anak-anak dari bahaya rokok.

“Kami percaya bahwa perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang optimal dapat terwujud dengan adanya kerjasama kuat dari berbagai pihak,” tandasnya. Dan, Indonesia bisa menjadi negara maju, apabila anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, berakhlak dan berkarakter. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 6393 CY NOKA/NOSIN : MHIJM2117JK907551/JM21E – 1887883 AN.WINTARJA HLG SKTR JL.SAKURA RAYA CAKRANEGARA

SUARA NTB

Selasa, 2 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 2 Juni 2020

UTS Raih Prestasi Bergengsi Sumbawa Besar (Suara NTB)Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) kembali meraih prestasi bergengsi di tengah pandemi ini. Salah seorang dosen Teknis Metalurgi di UTS, Muhammad Hilmy Alfaruqi S.T, M.Eng, Ph.D, berhasil masuk dalam Top 15 Science Technology Index (SINTA) Score Indonesia.

Rektor UTS Chairul Hudaya, Ph.D, bangga dengan prestasi ini. Mengingat UTS dengan umur yang masih muda berhasil masuk dalam (Suara NTB/ist) 500 Peneliti Terbaik Indone- Muhammad Hilmy Alfaruqi sia. Mengutip Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/KaBRIN), Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya pada acara SINTA Series Tahun 2020: 500 Peneliti Terbaik Indonesia Berdasarkan SINTA, menggunakan aplikasi meeting secara online.

Muhammad Hilmy Alfaruqi, ST, M.Eng, Ph.D, atau akrab disapa Doktor Hilmy saat ini masih berada di Korea setelah beberapa bulan lalu menyelesaikan Doktoralnya di Chonnam National University, Korea Selatan.

Doktor Hilmy mewakili UTS dan Sumbawa serta bersama tiga peneliti lainya dari Universitas Indonesia, UGM dan LIPI, diminta oleh KEMENRISTEK/BRIN untuk memberikan sedikit statmen dan pemaparan.

Menurut Menteri Bambang, pemilihan UTS dalam penyampaian pemaparan dalam Live yang disaksikan ribuan pemirsa itu, dikarenakan kemunculan UTS di deretan namanama Universitas terbaik Indonesia, membuatnya penasaran dengan kampus yang berada di Kabupaten Sumbawa ini. Demikian juga UTS pun kebanjiran ucapan selamat dari para akademisi dari seluruh Indonesia.

Mewakili peneliti terbaik, menyampaikan pengalaman penelitian dan capaiannya, salah satunya disampaikan Muhammad Hilmy Alfaruqi bidang ilmu baterai dan material energi.

Meski Hilmy baru menyelesaikan studi di Korea, namun sudah memiliki lebih dari 38 publikasi internasional dengan berbagai penghargaan internasional dan project di Korea. Namun akan kembali membangun Indonesia di wilayah timur.

Saat ini, lanjut Chairul, UTS berada di rangking 249 dari 4980 Kampus Se-Indonesia bidang Publikasi. Ia berharap Dr. Hilmy dapat terus memberikan inspirasi kepada seluruh civitas akademika UTS untuk terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Pencapaian ini membuktikan bahwa meski di usia muda, UTS telah mampu berkiprah dalam skala nasional dan global, UTS Membumi dan Mendunia. (arn)

Dispora NTB akan Swab Seluruh Atlet PPLP NTB Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan. Melakukan tes Swab pada seluruh atlet PPLP NTB. Tes swab dilakukan untuk memastikan atlet binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB steril dari Virus Corona.

Hal ini disampaikan Kadispora NTB kepada Suara NTB di ruang kerjanya belum lama ini. “Semua atlet PPLP NTB akan akan dilakukan tes swab sebelum masuk asrama,” ucapnya.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disap Eni mengatakan tes Swab untuk atlet PPLP NTB akan dilakukan sekitar awal Juli mendatang. Pasalnya pada bulan Juli nanti pihaknya akan

memanggil semua atlet PPLP NTB untuk kembali berlatih di PPLP NTB. “Kalau memang kegiatan belajar siswa SMP dan SMA sudah aktif bulan Juli mendatang, maka semua atlet

5.800 Kartu BPJS Warga Kota Bima Dinonaktifkan Kemensos Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 5.800 warga di Kota Bima yang tercatat penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs. H. Muhidin MM kepada Suara NTB, Senin (1/6). Meski begitu, kata dia, pelayanan kesehatan gratis untuk warga masih tetap berjalan.

Lebih lanjut dikatakan Muhidin, dinonaktifkan kartu BPJS sebanyak 5.800 warga Kota Bima tersebut, karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) Kemensos. “Kalau warga yang masuk DTKS tidak dinonaktifkan. Tetap ditanggulangi sejak Bulan Maret 2020,” katanya.

Dengan adanya hal itu, Ia mengaku pihaknya akan bertemu dengan pihak BPJS Cabang Bima untuk membahanya lebih lanjut. Termasuk meminta untuk menangkatifkan kembali BPJS yang dinonaktifkan itu.

“Kita akan segera bertemu dengan BPJS Cabang Bima untuk mengaktifkan lagi kartu BPJS yang dinonaktifkan karena akan ditanggung Pemkot Bima melalui APBD,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, jika ada warga Kota Bima yang ingin berobat dan tidak bisa lagi menggunakan kartu BPJS gra-

tus karena telah dinonaktifkan, Muhidin meminta agar dilaporkan ke Dinsos setempat. “Setelah dilaporkan kita meminta BPJS untuk menonaktifkan kembali supaya warga tetap bisa berobat,” katanya.

Muhidin menegaskan dan memastikan, warga Kota Bima yang kurang mampu bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Karena biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Bima. “Kalaupun ada persoalan saat ingin dilayani di rumah sakit, warga bisa laporkan ke Pemerintah Kelurahan maupun Dinsos,” pungkasnya. (uki)

Penyertaan Modal Bumdes Diawasi Ketat Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa Barat, akan mengawasi secara ketat proses penyertaan modal di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penyimpangan anggaran di proses penyertaan modal nantinya.

Kepala DPMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa dan TTG, Trisman ST., MT, mengatakan untuk proses pengawasan tersebut, saat ini pihaknya tengah

membuat regulasi khusus besaran penyertaan modal Bumdes. Karena selama ini penyertaan modal Bumdes selalu menjadi celah bagi oknum mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan masalah di satu Bumdes yang saat ini masih dilakukan klarifikasi karena anggaran penyertaan modal tidak masuk akal dan menjadi temuan karena tidak bisa dikembalikan.

“Dari total lima desa yang bermasalah, saat ini tinggal satu desa yang masih mangkir dan belum ada titik temu atas

Halaman 10

masalah Bumdesnya,” jelasnya.

Bahkan di salah satu penyertaan modalnya ada yang mencapai angka Rp100-175 juta tetapi tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan. Maka dari itu, dalam Perda tersebut nantinya angka penyertaan modalnya akan dibatasi maksimal di angka Rp50 juta sehingga bisa diawasi maksimal.

Baik dari segi jenis usaha yang akan dilakukan sesuai dengan potensi desanya sampai dengan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun.

“Memang kami sudah siapkan regulasi yang akan mengatur besaran anggaran penyertaan Modal di Bumdes untuk bisa kita laksanakan,” ungkapnya.

Dalam Perda tersebut nantinya akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Misalnya bagi desa yang bergerak di Bumdes yang menyiapkan saprodi besaran angka penyertaan modal maksimal di angka Rp25 juta. Jika desa memiliki usaha tambak dan ayam petelur maka angka penyertaan

RADIO

modalnya maksimal di angka Rp50 juta.

Bagi desa yang memilih untuk mengelola Bumdes dengan kursus menjahit maka besaran penyertaan modalnya hanya di angka Rp10 juta. Jika masih ada desa yang melebihi dari angka tersebut, nantinya maka pihaknya akan langsung mengambil sikap karena akan sangat rentan terjadi penyimpangan.

“Kami sudah siapkan range besaran angka besaran penyertaan modalnya sehingga bisa mudah kita awasi,” pungkasnya. (ils)

PPLP NTB akan kita panggil untuk mengikuti tes Swab,” jelasnya.

Lanjutnya, tes Swab atlet PPLP NTB nantinya akan melibatkan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB. Tes Swab dilakukan guna memastikan sebanyak 64 atlet PPLP NTB steril dari Covid-19.

Kemudian setelah dilakukan tes Swab, para atlet yang tidak terpapar virus Corona

dapat dipastikan mengikuti kegiatan latihan di Asrama PPLP NTB. Selain melakukan tes Swab, pihak Dispora NTB juga akan melakukan program degradasi dan promosi atlet.

Program degradasi dan promosi atlet diperuntukan bagi atlet yang tamat sekolah tahun ini. Bagi atlet yang tamat sekolah tahun ini akan didegradasi dan digantikan oleh siswa baru. (fan)

Jaga Hutan, Butuh Ketegasan dan Komitmen Daerah Dompu (Suara NTB) Aktivitas perambahan hutan di wilayah pengelolaan KPH Tambora, masih begitu masif terjadi, terutama untuk area penanaman jagung. Kondisinya yang terus meluas membuat banyak mata air hilang, pun makin memperbesar risiko bencana alam. Ketegasan dan komitmen bersama dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengentaskan persoalan ini.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Sukri kepada Suara NTB mengaku, kewalahan menekan perluasan area perambahan hutan di Dompu. Ketika terciduk petani selalu saja beralasan untuk penanaman jagung.

“Saya tidak bermaksud menyalahkan program jagung, saya tidak alergi sama jagung cuma ayo kita tata, kita atur caranya. Jangan begini, kalau begini caranya kan semua rusak,” keluhnya.

Upaya pengawasan dengan mengintensifkan pantroli wilayah, baik oleh Polhut KPH sendiri maupun bersama tim gabungan TNI-Polri sudah cukup intens dilakukan. Hanya saja, tidak mampu membangun kesadaran petani untuk menjaga kelestarian hutan. Mereka terus memperluas area penanaman jagung meski pada titik-

titik sumber mata air.

Parahnya, lanjut Sukri, perhatian masyarakat kini seakan beralih pada dampak yang timbulkan. seperti misalnya banjir, tanah longsor dan krisis air bersih. Sementara penyabab dari persoalan krusial tersebut luput menjadi bahan pembicaraan. “Ini membicarakan akibat saja, menyalahkan (KPH). Saya harus akui hutan rusak akibat perambahan,” ujarnya.

Mengentaskan kerusakan hutan tidak cukup dengan mengandalkan KPH atau Pemprov NTB selaku pengelola. Akan tetapi pemerintah daerah meski tidak memiliki kewenangan harus tetap turun tangan. Karena bagaimanapun warga penerima manfaat dari kawasan tersebut ialah tanggungjawab daerah.

Prinsipnya daerah tidak boleh lepas tangan, apalagi mendukung aktifitas perusakan kawasan hutan. Jika masyarakat lokal ingin tetap mengelola lahan untuk mendukung program unggulan daerah, menurutnya, ada mekanisme yang harus ditaati. “Mari kita jaga samasama, tidak hanya kita bicara untuk hari ini. Ndak usah jauh cucu, anak kita saja besok mau liat apa kalau sudah sudah kerontang begini. Jadi kan kita hanya tinggal menuai badai ini,” pungkasnya. (jun)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 2 Juni 2020

Gubernur Tegaskan Pembangunan KEK Mandalika Terus Berjalan Dari Hal. 1 Kristiarto menegaskan bahwa Indonesia dan Australia setelah pandemi ini harus lebih banyak bertindak menjalankan komitmen yang sudah disepakati bersama. ‘’Komitmen sudah ada tinggal kita harus lebih banyak bertindak mewujudkannya,’’ tandasnya.

Webinar tersebut juga menghadirkan Peter McMillan selaku Co-Founder Di-Croco Boutique Australia, Tirka Widanti selaku President Bali Green School Indonesia, serta dengan keynote speaker Dicky Soerjanatamiharja, Dubes RI di NT dan dimoderatori oleh Rangga Daranindra Wakil Presiden IDN NT. (r)

Pengerjaan Infrastruktur KEK Mandalika Digenjot Dari Hal. 1 dengan besaran mencapai Rp1,2 triliun. Diterangkan Karioka, kelanjutan pembangunan Pullman Hotel akan segera dilakukan dalam waktu dekat. ‘’Segera kita mulai setelah libur lebaran ini (selesai).

Karena pendanaannya sudah dimulai. Itu investasinya dari ITDC sendiri, untuk penyiapan hunian di dalam kawasan,’’ jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menerima alokasi anggaran dari The Asian Infrastrutuce Investment Bank (AIIB) terkait tender internasional pengerjaan jalan dalam kawasan. ‘’Ini tendernya juga sudah mulai. Mungkin dalam triwulan terakhir nanti, itu sudah ditunjuk kontraktornya yang akan turun,’’ ujar Karioka.

Ada dua paket pengerjaan jalan yang akan didorong melalui pembiayaan AIIB tersebut dengan total anggaran mencapari Rp1,7 triliun. Selain itu, walaupun tender yang dilakukan bersifat internasional, Karioka menerangkan bahwa pelibatan perusahaan dalam negeri juga kemungkinan besar dilakukan. ‘’Dua paket itu tender internasional, tapi (perusahaan internasional yang terpilih) musti melakukan kerjasama dengan kontraktor lokal. Tapi itu kita serahkan pada mereka semua (mekanismenya),’’ ujar Karioka.

Suntikan dana dari AIIB diakuinya cukup penting. Mengingat pengerjaan jalan dalam kawasan sampai saat ini be-

lum dapat dilakukan dengan maksimal.

Dicontohkannya pengerjaan jalan yang dilakukan oleh PUPR NTB di sebelah timur kawasan. Sementara pengerjaan jalan yang sudah dilakukan pihak ITDC berarda di sebelah barat. ‘’Sirkuit ini agak di tengah posisinya. Antara (jalan di sebelah timur dan sebelah barat) itu ada jalan kawasan yang harus kita siapkan juga. Itu yang akan kita bangun dari dana AIIB,’’ jelasnya.

Untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang tersebut, ITDC juga mendapat kucuran anggaran dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500 miliar. Kendati demikian, penyaluran dana tersebut menurut Karioka baru mencapai persetujuan administratif. ‘’Kelengkapan administrasi untuk pencairannya masih banyak. Karena administrasi negara, tidak begitu disetujui langsung dikirim, tapi ada tahapan-tahapan penyiapan Perpres, administrasi hukum dan peruntukannya,’’ ujar Karioka.

Kendati demikian, ITDC diakuinya telah menerima informasi alokasi PMN sebesar Rp500 miliar tersebut. Dengan anggaran tersebut, diharapkan dapat mendukung pengembangan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas yang menjadi lokasi gelaran MotoGP Indonesia. (bay)

Bentuk Satgas Kawal KEK Dari Hal. 1 ‘’Dengan situasi dan kondisi seperti ini (pandemi Covid-19), perlu pemantapan lagi. Satgas akan mengawal percepatan pembangunan KEK Mandalika. Supaya lebih terarah, lebih cepat, intinya seperti itu dengan adanya situasi seperti ini,’’ katanya.

Amry mengatakan, pembangunan Sirkuit MotoGP, perhotelan dan sejumlah infrastruktur dasar di dalam KEK Mandalika perlu terus dikawal. Termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung MotoGP di luar KEK Mandalika seperti Rumah Sakit Mandalika, jalan by pass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM)- KEK Mandalika dan homestay.

Selain itu ada juga pembangunan sejumlah ruas jalan di sekitar KEK Mandalika yang perlu mendapatkan perhatian.

Setelah terbentuknya Satgas ini, akan diawali dengan melakukan evaluasi terkait dengan progres atau capaian sesuai kondisi saat ini. ‘’Tahun depan ada acara MotoGP. Kita harus lihat secara keseluruhan. MotoGP sebagai objeknya. Nanti apa yang dibutuhkan,’’ katanya.

Ia memberikan contoh seperti ketersediaan perhotelan di sekitar kawasan KEK Mandalika. Pemerintah merencanakan akan membangun sekitar 500 homestay di sekitar kawasan tersebut. Sehingga akan berdampak terhadap masyarakat sekitar. ‘’Ada sebagian tahun ini dibangun homestay. Ada juga dukungan pusat. Paling tidak 500 homestay dibangun tahun depan,’’ sebutnya.

Pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung MotoGP Mandalika dikeroyok beberapa kementerian. Seperti Kementerian PUPR yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 903,4 miliar tahun

2020 untuk mendukung KEK Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika, pembangunan jalan by pass BIZAMKEK Mandalika, pengembangan kawasan di tiga gili, pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan geopark Rinjani dan pembangunan homestay.

Untuk pembangunan jalan by pass sepanjang 17,4 Km untuk meningkatkan konektivitas dari bandara ke Kawasan Wisata Mandalika dengan anggaran Rp814 miliar dan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Jalan by pass dibangun dengan lebar 50 meter, empat lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan. Jalan by pass akan mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika.

Di samping itu juga dibangun pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 Km yang ditargetkan mulai konstruksinya pada akhir Maret 2020 dan rampung Desember 2020 dengan anggaran Rp75 miliar.

Kementerian PUPR juga akan membangun Promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan seiring dengan penyelenggaraan event MotoGP. Desa ini menawarkan wisata budaya dan keindahan Pantai Kuta Mandalika dan menjadi lokasi wisatawan untuk berselancar ataupun menyelam dengan anggaran sebesar Rp50 miliar dengan masa pelaksanaan November 2020 – Desember 2021. (nas)

Wacana Bangun SKO Dari Hal. 1 Wacana pembangunan SKO NTB sebagai upaya pihak Dikbud NTB untuk mencetak atlet berprestasi. ‘’Kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak Dikbud NTB membahas pembangunan SKO di NTB. Mudahmudahan bisa segera diwujudkan,’’ ucapnya.

Kadispora menjelaskan, pembangunan SKO NTB nantinya diprioritaskan untuk siswa berprestasi di bidang olahraga. Di mana kurikulum SKO nantinya lebih diprioritaskan kompetisi olahraga.

Menurutnya SKO itu bukan seperti SMA biasa yang selanjutnya hanya ditambahkan

pelajaran olahraga. Tapi idealnya seperti SMK kurikulumnya. Diakuinya, sementara ini pelajar PPLP NTB yang berprestasi di olahraga masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Umum di Mataram.

Namun bisa SKO nanti dibangun maka semua pelajar yang penghuni PPLP NTB akan sekolah di SKO NTB. Rencananya, pada SKO NTB nantinya akan menyiapkan kurikulum khusus olahraga, sementara untuk sarana prasarana latihan olahraga akan menggunakan lapangan Lawata Mataram dan Gelanggang Pemuda Mataram. (fan)

Halaman 11

Setelah Kuota Ekspor Ditetapkan

Potensi Besar PAD NTB dari Lobster Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menetapkan kuota ekspor lobster. Izin kepada sejumlah perusahaan eksportir juga telah dikeluarkan.

Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhy Prabowo telah menandatangani kuota penangkapan benih lobster sebanyak 139.475.000 ekor setahun. Sampai saat ini, ada 19 perusahaan yang telah diberikan izin melakukan ekspor.

“Sudah ada 60-an perusahaan yang mengajukan izin untuk ekspor. Tidak ada dari NTB, yang ada, NTB hanya cabang dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor lobster,” kata Ketua DPD Komunitas Maritim Indonesia (Komari) Provinsi NTB, L. Kamala, SH, M. Kn. Lantas apa yang menggembirakan bagi NTB? Mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB ini menegaskan, di In-

donesia, ada dua sumber penghasil benih lobter terbesar, di Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

Berdasarkan hasil kajian, di NTB potensi benih lobster yang boleh ditangkap sampai 21.000.000 ekor. Dengan potensi sebesar ini, L. Kamala mengatakan, daerah tidak boleh tinggal diam. Hanya menyaksikan lalu lalangnya sumber daya alam yang bernilai jual tinggi ini ke luar negeri. Untuk ekspor, ada lima bandara di

Indonesia yang menjadi pintunya. Bandara Kualanamu Medan, Bandra Cengkareng Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Artinya, nilai lebih dari devisa tidak bisa didapat oleh NTB. Kendatipun di NTB ada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram yang menerbitkan izin kesehatan untuk ekspor, biaya-biaya yang timbul akan

masuk ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena itu, L. Kamala mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten harus mengeluarkan kebijakan untuk terlibat didalam tata kelola ekspor lobster, agar daerah ini mendapat manfaat PAD. “Nilainya tidak kecil, kalau daerah bisa mengelolanya.

Bergerak sama kabupaten, kecamatan, bila perlu sampai tingkat desa untuk mengawal keluarnya lobster. Teknisnya daerah pasti tau bagaimana agar dapat PAD,” imbuhnya.

Seperti diketahui, KKP telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indo-

nesia. Dan mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 mulai berlaku sejak diundangkan. Menteri KKP Edhy Prabowo menandatangani aturan tersebut pada 4 Mei 2020. Dan diundangkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Mei 2020. (bul)

Pengembangan Global Hub Butuh Koordinasi Lanjutan Mataram (Suara NTB) Pengembangan Global Hub Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal ada tiga investor yang melirik mega proyek salah satu galangan kapal terbesar tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.H. Amry Rakhman,M.Si menerangkan, pengembangan Global Hub memang membutuhkan waktu. Khususnya untuk memastikan kesiapan investor. ‘’Masih sedang memantapkan hubungan dengan caloncalon investor. Karena pekerjaannya besar Global Hub ini,’’

ujar Amry saat dikonfirmasi, Senin (1/6). Menurutnya, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini ada beberapa investor lainnya yang memiliki rencana investasi di kawasan tersebut.

Kendati demikian, belum ada kepastian investasi yang akan dilakukan. Untuk itu pemerintah daerah menurutnya akan secara aktif menyusun rencana untuk menarik investor-investor baru yang tertarik mengembangkan Global Hub. ‘’Saya sudah rencanakan hal-hal seperti itu. Kalau bisa, kita bertemu langsung mengundang orang-orang itu (investor, red),’’ ujarnya. Saat ini, proses yang paling mungkin di-

lakuan menurutnya adalah pembenahan kelembagaan dan pendataan investor potensial.

Diterangkan Amry, pihaknya telah mengantongi beberapa perusahaan yang tertarik mengembangkan Global Hub. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan secara rinci siapa saja investor tersebut. Mengingat belum adanya kejelasan kapan investasi akan dimulai.

Nama-nama investor tersebut diterima pihaknya dari koordinator pengembangan Global Hub. ‘’Besok saya akan informasikan dengan bidang fisik,’’ ujar Amry.

Menurutnya, investor saat ini masih menunggu situasi dan kondisi. Mempertimbang-

kan besarnya proyek pengembangan Global Hub tersebut, maka membutuhkan koordinasi yang lebih matang. ‘’Kemarin saya minta dengan kabid fisiknya untuk koordinasi dengan pihak terkait. Supaya ada evaluasi, dan baru kita bisa bergerak selanjutnya seperti apa yang Global Hub ini,’’ jelasnya.

Di sisi lain, walaupun proyek tersebut telah direncanakan sejak 2018 dengan progres yang sangat minim, Amry menekankan pihaknya belum dapat memutuskan apakah mega proyek tersebut akan mengalami penundaan atau tidak.

Menurutnya realisasi perencanaan dan studi kelayakan yang dilakukan masih perlu

ditinjau kembali secara detail. ‘’Untuk itu perlu ada kelanjutan koordinasinya.

Karena dari Januari kemarin tidak ada kordinasi lanjutan lagi,’’ ujar Amry.

Selain itu, beberapa investor yang tertarik mengembangkan Global Hub disebutnya meminta jaminan pemerintah terkait penanggulangan potensi bencana di sekitar kawasan.

Dalam kondisi pandemi saat ini, koordinasi terkait hal tersebut diakui mengalami kendala. ‘’Kita menunggu karena investasinya besar. Intinya, mudah-mudahan kondisi (pandemi) ini cepat selesai.

Supaya kita segera komunikasi,’’ pungkasnya. (bay)

Pasien Positif Covid-19 Asal Lobar Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Pasien positif Covid-19 inisial H asal Desa BugBug Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) dinyatakan meninggal dunia.

Pasien yang dirawat di salah satu rumah sakit di Mataram ini meninggal, Senin (1/6) sekitar pukul 06.00 pagi dan dikuburkan menggunakan standar Covid-19 pada pukul 11.00 siang. Yang bersangkutan diketahui memiliki penyakit bawaan dan mengalami sakit pada saat Idul Fitri.

Almarhum yang diumumkan positif Rabu (27/5) lalu

dengan nomor 561 bersama istrinya Ny. H (pasien 562).

Kades Bug-Bug H. Sukardan Abdy membenarkan warganya inisial H positif Covid19 meninggal dunia di usia 66 tahun.

Menurutnya, yang bersangkutan mengalami sakit pada Senin (25/5) malam. Setelah Magrib dibawa ke salah satu rumah sakit di Mataram. ‘’Beliau kambuh penyakitnya, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Bersangkutan memiliki riwayat penyakit bawaan kambuhan. Pada saat puasa kerap kali kambuh,’’ ujarnya.

Kabar meninggalnya ber-

sangkutan diterima Senin pagi, sekitar pukul 06.00.

Jenazah almarhum dibawa menggunakan ambulans langsung dikubur mengunakan protokol Covid-19 oleh petugas medis. Almarhum dimakamkan di pemakaman desa setempat.

Menurutnya, pihak Dinas Kesehatan dan puskesmas bersama desa sudah melakukan tracing contact setelah pasien dinyatakan positif.

Setelah dilakukan pelacakan, istrinya dinyatakan positif Covid-19.

Di desanya, ada tiga warga positif, yakni almarhum, istrin-

ya dan petugas medis. Pihak desa sudah melakukan berbagai langkah pencegahan sejak tiga bulan lalu. Upaya pencegahan sejak pertengahan Maret sampai saat ini mulai dari pembagian masker, penyemprotan, sosialisasi hingga pembatasan kewilayahan.

Camat Lingsar Jamaludin menambahkan, almarhum informasinya kontak dengan petugas medis yang positif, sehingga almarhum terpapar bersama istri. Di desa setempat ada tiga warga positif, termasuk yang bersangkutan. Sementara di Kecamatan Lingsar, ada 17 positif, terdiri dari

meninggal satu orang, tujuh orang masih dalam perawatan.

Kepala Dinas kesehatan Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan, kasus meninggalnya H merupakan kasus pertama di Lobar. ‘’Ini kasus meninggal pertama di Lobar,’’ katanya.

Pasien dirujuk bukan lewat Puskesmas di Lobar, namun langsung ke rumak sakit swasta di Mataram.

Namun pihaknya sudah melakukan pelacakan, sehingga diketahui istrinya positif. Sedangkan tetangganya negatif. (her)

DPMD KSB Belum Tindaklanjuti PMK 50/2020 Taliwang (Suara NTB) Kenaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa hingga kini belum berani ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Soal tambahan Rp300

ribu per bulan selama 3 bulan sesuai PMK 50/2020 itu belum kami arahkan desa untuk menjalankannya,” cetus Kepala DPMD KSB, Mulyadi kepada Suara NTB. Alasan DPMD KSB belum mengarahkan desa mengikuti ketentuan PMK 20/2020 itu dikatakan Mulyadi bukan sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Menurut dia, tata kelola keuangan pemerintahan desa selama ini tidak hanya diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun ada dua

kementerian lain, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tanpa adanya aturan yang sama dari kedua kementerian tersebut, lanjut mantan Kabag Pemerintahan Setda KSB ini. Pihaknya tidak bisa menindaklanjuti amanat PMK 20/2020 yang mewajibkan desa melakukan penambahan anggaran salah satu bantuan penanganan dampak

sosial ekonomi pandemi Covid-19 itu.

“Kalau memang tiga kementerian tidak buat SKB (surat keputusan bersama) memperkuat PMK 20/2020 itu. Minimal masing-masing kementerian buat surat yang isinya sama. Kalau sudah ada itu, baru kami berani sampaikan ke desa,” janjinya.

Untuk diketahui dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa. Kemenkeu menambah anggaran BLT Dana Desa dari Rp21,19 triliun menjadi Rp31,79 triliun. Tambahan itu membuat Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa memperoleh bantuan sebesar Rp2,7 juta per kepala keluarga (KK). Dengan pencairan tahap pertama Rp1,8 juta dibagi Rp600 ribu/ bulan selama 3 bulan.

Berikutnya tahap 2 sebeser Rp900 ribu, dibagi Rp300 ribu/ bulan selama 3 bulan. (bug)

JPS Gemilang Tahap II Diluncurkan Dari Hal. 1 Bagi gubernur, tidak mungkin industri dan usaha dapat berkembang maju jika tidak mendapat penghargaan dari masyarakatnya sendiri.

Terkait JPS Gemilang, gubernur berharap segala kekurangan pada tahap pertama dapat diatasi dengan lebih baik pada tahap kedua kali ini. Namun di setiap kekurangan tersebut, guber-

nur meminta masyarakat untuk menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran agar lebih baik di masa mendatang. ‘’Tentu akan ada masalah di JPS Gemilang. Masalah membuat hidup kita menjadi dinamis, kita perbaiki, hingga JPS Gemilang tahap III nanti lebih baik lagi. Begitu juga dengan yang berikut-berikutnya,’’ harapnya.

Pada JPS Gemilang tahap II ini, keterlibatan dari OPD

Kabupaten/Kota menjadi suatu komponen penting. Hal ini dikarenakan Pemda tentu lebih mengerti kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Oleh sebab itu, gubernur mengajak seluruh kabupaten/kota agar saling merangkul satu sama lain. ‘’Misi utamanya bukan jual ikannya. Bukan jual kopinya.

Tetapi memberdayakan UKM di masing-masing kabupaten/ kota,’’ ujarnya.

NTB Belum Penuhi Syarat Terapkan Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak kemungkinan kasus yang belum terdeteksi. Positive rate dapat diketahui dengan membagi angka kasus positif dengan jumlah spesimen.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Minggu (31/5), total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB sebanyak 652 orang. Dengan tingkat kesembuhan pasien sebesar 44,79 persen atau 292 orang dan tingkat kematian sebesar 1,69 persen atau 11 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat sebanyak 349 orang atau 53,53 persen.

Pemprov NTB mencatat, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dalam pengawasan sebanyak 571 orang. Terbanyak di Kota Mataram 233 orang, Lombok Barat 126 orang, Lombok Timur 106 orang, Sumbawa

38 orang, Dompu 31 orang, Lombok Utara 24 orang, Lombok Tengah 10 orang, Kota Bima 2 orang dan Sumbawa Barat 1 orang.

Kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP), yang masih dalam pemantauan sebanyak 445 orang. Dengan rincian Kota Mataram 42 orang, Lombok Barat 245 orang, Lombok Tengah 16 orang, Lombok Utara 24 orang, Lombok Timur 79 orang, Sumbawa Barat 5 orang, Sumbawa 8 orang, Dompu 23 orang, Bima 2 orang dan Kota Bima 1 orang.

Sedangkan jumlah orang yang pernah kontrak dengan pasien positif atau Orang Tanpa Gejala (OTG), yang masih dalam pemantauan sebanyak 2.593 orang. Dengan rincian di Lombok Barat 593 orang, Lombok Tengah 241 orang, Lombok Utara 342 orang, Lombok Timur 347 orang, Sumbawa Barat 37 orang, Sumbawa 195 orang, Dompu 720 orang dan Bima 118 orang.

Diketahui, Pemerintah Pu-

sat mengumumkan 102 daerah yang dapat menerapkan kenormalan baru di Indonesia.

Meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/ kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/ kota, Papua, 17 kabupaten/ kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota. (nas)

Pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi UKM/IKM di NTB yang begitu dipercaya dalam menyediakan paket bantuan JPS Gemilang. Dengan hal ini, diharapkan setiap UKM/IKM dapat jauh lebih matang saat wabah corona berlalu. ‘’Bisa dibayangkan setelah Covid-19 ini berlalu, dengan pengalaman yang telah terakumulasi oleh UKM-UKM kita. Bisa saja produk-produk yang dihasilkan bukan hanya bisa dijual di NTB bahkan bisa dijual ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke seluruh dunia,’’ harapnya.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid berter-

ima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang telah menunjuk Desa Penimbung sebagai lokasi launching JPS Gemilang tahap II ini. ‘’Mudah-mudahan berkat usaha kita bersama Covid-19 ini cepat berlalu dan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada hari ini adalah salah satu usaha kita untuk menolong masyarakat kita yang terdampak langsung dengan Covid-19 ini,’’ ujarnya.

Berbagai penyempurnaan pun telah dilakukan Pemprov pada penyaluran JPS Gemilang tahap II kali ini. Baik dari data penerima bantuan, kebutuhan pokok yang tahan lama serta proses distribusi kepada masyarakat. (her)

Kuota Pendaki Rinjani Direncanakan Dibatasi 50 Persen Dari Hal. 1 Menurutnya yang paling utama dilakukan saat ini adalah mencegah penyebaran Covid-19. Jika pendakian dibuka, maka masyarakat sekitar kawasan hutan sangat rentan terkena Covid-19. ‘’Jadi bukan hanya sifatnya bahwa pendakian ditutup tujuannya untuk memulihkan gunungnya. Tetapi semua sekarang ini dalam kerangka mencegah penyebaran pandemi. Kasihan masyarakat di sekitar kalau pendakinya masuk tanpa protokol kesehatan Covid-19,’’ terangnya.

Untuk persiapan menuju

kenormalan baru, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Termasuk Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota yang nantinya memutuskan pendakian ke Rinjani akan dibuka. ‘’Jadi, sinergi stakeholders nanti dibutuhkan untuk memutuskan sudah dibuka atau tidak. Kapannya, kita lagi tunggu. Tapi persiapannya tetap kita lakukan, arahanarahan untuk persiapan sudah ada. Tapi pada akhirnya nanti sebelum dibuka kita akan bahas bersama stakeholders di daerah,’’ jelasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 2 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pertamina Bersama Masyarakat NTB Hadapi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Untuk memenangi perjuangan melawan wabah Covid-19 akan mengubah rutinitas beribadah, kegiatan belajar-mengajar, dan perekonomian masyarakat ke depannya. Pemerintah mengindikasikan bahwa pola hidup masyarakat Indonesia dalam berkegiatan di luar rumah tidak akan sama seperti sebelumnya.

Pertamina selaku penyedia energi pun merespons hal itu dengan menerapkan standard operating procedure (SOP) yang sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Layanan untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) tetap akan berlangsung. Pertamina telah membentuk Tim Satuan Tugas Ramadhan, Idul Fitri, dan Covid-19 (Satgas Rafico), untuk memastikan kelancaran distribusi energi. “Pertamina tetap menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tiga provinsi lainnya,� ungkap Sales Area Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V wilayah NTB, Mahfud Nadyo.

Mahfud menambahkan, Pertamina hadir dan mengambil peran lebih dari tugas utamanya untuk menyalurkan energi. Kepedulian itu diwujudkan dengan menggulirkan Program Pertamina Peduli Penanggulangan Covid-19.

Bantuan berupa alat pelindung diri (APD) pun disalurkan melalui posko gugus tugas percepatan pencegahan, rumah sakit rujukan, dan puskesmas di NTB. Apresiasi kepada paramedis pun diberikan dengan pemberian voucher Pertamax dan program ganti oli gratis untuk kendaraannya.

Program ini juga menyasar pekerja sektor nonformal yang terdampak secara ekonomi.

Paket bahan makanan pokok dan suplemen daya tahan tubuh dibagikan kepada berbagai pihak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertamina bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan tepat memberikan bantuan tersebut.

Pertamina juga tergerak mendukung eksistensi para pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu diwujudkan dengan pemberdayaan UMKM binaannya. Sebagian dari APD yang disalurkan merupakan produk UMKM binaan Per-

tamina, khususnya di bidang usaha konveksi. Upaya peralihan produk itu merupakan bentuk solusi Pertamina agar industri UMKM tetap eksis di tengah pandemi. Di lain sisi, usaha itu menjawab permasalahan tingginya permintaan APD. Selain bantuan materi, Pertamina Group melakukan berbagai sosialisasi, salah satunya dengan menggiatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sejalan dengan hal itu, Pertamina melakukan penyemprotan disinfektan dan pendistribusian hand sanitizer, serta menyerahkan alat cuci tangan portabel untuk disebarluaskan di titik pusat keramaian aktivitas masyarakat.

Harapannya, masyarakat lebih tersadarkan untuk menjaga kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan.

Pertamina Group merupakan bentuk sinergi dari seluruh afiliasi PT Pertamina (Persero) yang beroperasi di wilayah NTB, terdiri dari Sales Area Pertamina Wilayah NTB, Fuel Terminal Ampenan, Fuel Terminal Badas, Fuel Terminal Bima, Depo Mini LPG Lombok, Depo Pengisian BBM Pesawat Udara (DPPU) Bandara Internasional Lombok (BIL), DPPU Salahudin serta mitra Pertamina yang ter-

Pertamina serahkan perangkat cuci tangan untuk mengedukasi masyarakat menggiatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) gabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Sampai dengan Hari Minggu kemarin (31/5), Pertamina Group sudah menyalurkan bantuan se-

nilai Rp227 juta, melalui Program Pertamina Peduli Penanggulangan Covid-19 di NTB. Upaya itu merupakan wujud bakti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Indonesia. (bul)

PROGRAM PERTAMINA PEDULI COVID-19 Jaga pasokan BBM dan LPG Terapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. alurkan bantuan APD, sebanyak 2.200 lembar masker, 2.000 sarung tangan, 500 setelan hazmat.

Siapkan 73 wastafel portabel di lokasi sarana umum.

Pertamina menyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis melawan Covid-19

Standard Operational Procedure (SOP) menaati Protokol kesehatan untuk penyebaran wabah.

Pertamina tetap jamin distribusi energy LPG dan BBM di masa pandemic

Total bantuan hingga 31 Mei senilai 227 juta Rupiah.