Edisi Kamis 2 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 2 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 98 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemenkes Buka Lowongan 235 Tenaga Medis untuk MotoGP Mandalika 2021

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Persiapan jelang MotoGP Mandalika 2021 terus dilakukan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka lowongan 235 tenaga medis lokal untuk MotoGP Mandalika 2021 mendatang. ‘’Hasil rapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB bersama PPNI dan IDI, ada rencana seleksi 235 orang tenaga medis untuk MotoGP 2021,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (Inka) BKD NTB, Drs. H. Syamsul Bukhari, M.

Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyurati Dikes Kabupaten/ Kota. Nantinya, Dikes Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama ke provinsi.

Selanjutnya, nama-nama yang diusulkan tersebut dilakukan seleksi di BKD NTB.

Kes, P.Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/7) kemarin.

Sebanyak 235 tenaga medis yang dibuka lowongannya tersebut terdiri dari 115 dokter dan 120 perawat. Syamsul menjelaskan, seleksi tenaga medis untuk MotoGP 2021,

Seleksi yang dilakukan di tingkat provinsi berupa tes psikologi, skill dan kemampuan berbahasa Inggris. Hasil seleksi yang dilakukan di BKD NTB, selanjutnya dikirim ke Kemenkes. Setelah itu, Tim Seleksi dari Kemenkes akan kembali melakukan seleksi di pusat. ‘’Dari nama-nama itu diharapkan semua yang diusulkan orang-orang kompatibel.

Kemudian diuji lagi oleh Tim dari Kemenkes. Karena ini event internasional, maka mengusulkan nama-nama yang diusulkan harus memenuhi syarat. Wajib mahir Bahasa Inggris,’’ terangnya.

Sebanyak 235 tenaga medis yang diseleksi ini nantinya akan mem-back up tenaga medis yang berasal dari Kemenkes. Kemenkes akan mengirim bantuan 15 dokter

dan 20 perawat untuk MotoGP 2021.

Syamsul mengatakan, nama-nama yang diusulkan dari kabupaten/kota akan diterima sampai 4 Juli mendatang. Kemudian, seleksi akan dilakukan pada 6 Juli. ‘’Baru nanti rencananya seleksi wawancara 7, 8, 9 Juli. Karena nama-nama mereka sudah masuk ke Kemenkes pada 13 Juli,’’ tandas Syamsul.

Untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2021, Pemprov NTB juga akan membangun Rumah Sakit (RS) Mandalika. Saat ini, pembangunan RS tersebut masih dalam proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Ditargetkan bulan Juli ini sudah tanda tangan kontrak. Proyek senilai Rp45 miliar tersebut ditargetkan rampung tahun ini. (nas)

Sirkuit MotoGP Mandalika Ditargetkan Rampung Juni 2021

Mohammad Rum

PEMBANGUNAN Sirkuit MotoGP Mandalika tetap berjalan meskipun masih ada persoalan lahan di lokasi pembangunan. Penyelesian persoalan lahan dan pembangunan sirkuit dilakukan secara paralel.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mengatakan berdasarkan informasi yang diterima progres pembangunan Sirkuit Mandalika sudah mencapai 34 persen.

Bersambung ke hal 11

(Sumber : Pemprov NTB)

PETA SEBARAN - Peta sebaran penerima paket JPS Gemilang tahap III pada 10 kabupaten/kota di NTB.

Sasaran Berkurang 5.000 KK

TO K O H

JPS Gemilang Tahap III Libatkan 3.271 IKM/UKM Lokal

Wisata Medis Perlu Jadi Basis

KO M E N TTAA R

Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/7) kemarin.

Untuk pengadaan beras dilibatkan 62 IKM/UKM, garam 10 IKM/UKM, ikan kering 97 IKM/UKM, minyak kelapa 63 IKM/UKM, abon 80 IKM/ UKM. Kemudian gula aren 17 IKM/ UKM, susu kedelai 138 IKM/UKM, kopi 147 IKM/UKM, teh kelor 35 IKM/ UKM, serbat jahe 22 IKM/UKM, dedungki 605 IKM/UKM, masker 84 IKM/UKM, sabun 18 IKM/UKM, kue

kering 546 IKM/UKM dan goodbag vinyl 1.347 IKM/UKM. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini menjelaskan, produk paket JPS Gemilang tahap III sebanyak 110.130 paket DTKS. Untuk paket sembako di Pulau Lombok terdiri dari beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering lokal dan minyak kelapa 1 liter.

Bersambung ke hal 11

RS Mandalika Jadi Atensi Pusat

H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/humassetdantb)

PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia disebut telah memberikan arahan terkait pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika di NTB. Terutama untuk memastikan terwujudnya salah satu fasilitas pendukung gelaran MotoGP 2021 tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini

Pendapatan Rumah Sakit Menurun

Eka Dewi, Sp.A menerangkan, arahan tersebut diberikan langsung ke pihaknya dalam rapat terakhir dengan Menko Marves beberapa waktu lalu.

Di mana tahapan pengerjaan rumah sakit internasional tersebut masih menunggu lelang proyek. ‘’Pak Luhut tahu (perkembangannya). Tapi kita diminta pastikan selesai. Sekarang sedang tender, semoga awal Juli sudah bisa kontrak dan

jalan,’’ ujar Eka saat dikonfirmasi, Rabu (1/7). Menurutnya, pembangunan rumah sakit 4 lantai tersebut masih bisa dikejar sampai akir 2020 mendatang. ‘’Menurut DED (Detail Engineering Design) itu bisa selesai Desember tahun depan (jika pengerjaan fisik terealisasi Juli, Red). Jadi pengerjaan fisik hampir 5 bulan, itu teman-teman teknis yang tahu. Sudah dihi-

tung,’’ jelas Eka. Sembagi menunggu proses lelang, Dikes NTB juga telah membuka perekrutan tenaga kerja untuk rumah sakit internasional tersebut. Diantaranya melalui rekrutemen PNS yang saat ini masih tertunda karena pandemi virus Corona (Covid-19).

Bersambung ke hal 11

Nurhandini Eka Dewi

Selama Pandemi Covid-19

Nilai Ekspor Produk Unggulan NTB Capai 4,04 Juta Dolar Amerika

’’

H.Lalu Hamzi Fikri

(Suara NTB/nas)

KLAIM pembayaran pasien virus Corona (Covid-19) oleh pemerintah pusat sampai saat ini diakui belum menunjukkan progres.

Hal tersebut memaksa fasilitas kesehatan yang melakukan penanganan pasien Covid-19 untuk berimprofisasi, khususnya untuk mamastikan perputaran biaya opersional.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr.

H.Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, Bersambung ke hal 11

penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 9.870 KK non DTKS. Dalam pengadaan paket JPS Gemilang tahap III, Pemprov melibatkan lebih banyak lagi IKM/ UKM lokal, yaitu sebanyak 3.271 IKM/ UKM. ‘’IKM dan UKM yang dilibatkan lebih banyak lagi, yaitu 3.271 IKM dan UKM. Namun bisa bertambah lagi,’’ kata Koordinator Gugus Pemulihan Sosial Ekonomi Dampak Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H.

Pandemi tak menyurutkan kinerja ekspor. Tapi mungkin bergeser waktunya. Karena pembatasan akibat Covid-19 di negara tujuan H. Fathurrahman

Mataram (Suara NTB) Meskipun dunia dilanda wabah Covid-19, ekspor produk-produk unggulan NTB tetap berjalan. Dinas Perdagangan (Disdag) NTB mencatat, nilai ekspor produk unggulan NTB seperti kopi, mutiara, rumput laut dan jagung sejak Januari - Mei 2020 mencapai 4,04 juta dolar Amerika.

Sedangkan ekspor barang tambang seperti batu apung dan konsentrat tembaga nilainya lebih dari 62,7 juta dolar Amerika. ‘’Ekspor tetap berjalan untuk memenuhi kuota yang diperjanjikan

antara pelaku dengan tujuan ekspor yang difasilitasi Ditjen Fasilitasi Ekspor Kemendag,’’ kata Kepala Disdag NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/7) kemarin.

Ia merincikan, ekspor produk tambang nilainya sebesar 62,7 juta dolar Amerika. Terdiri dari produk batu apung dengan tujuan ekspor ke China dan konsentrat tembaga dengan negara tujuan Filipina, Korea dan Jepang.

Sedangkan untuk komoditas non tambang atau produk unggulan daerah Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

PENGEMBANGAN bidan kesehatan di NTB disebut perlu mengedepankan basis medical tourism atau wisata kesehatan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menekankan hal tersebut harus dimulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

“Medical tourism itu jadi prioritas di NTB untuk dikembangkan.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus mematangkan persiapan untuk distribusi paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III yang rencananya dimulai 13 Juli mendatang. Jumlah sasaran berkurang sebanyak 5.000 KK dibandingkan pendistribusian JPS Gemilang tahap II yang mencapai 125.000 KK. Pada distribusi JPS Gemilang tahap III, jumlah sasaran sebanyak 120.000 KK. Dengan rincian 110.130

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Puncak Hari Keluarga Nasional

DPPKB Dekatkan Pelayanan KB ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tanggal 29 Juni dirayakan berbeda dari tahun sebelumnya.

Adanya pandemi Covid-19 memiliki dampak besar bagi keluarga. Meski demikian, momentum tersebut diubah dengan memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat.

Memperingati Harganas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, ambil bagian dengan memberi pelayanan KB bagi warga di hunian sementara Lingkungan Bintaro, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan.

Hal ini ditujukan untuk

mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

“Dari peringatan Harganas ini bagaimana pelayanan masyarakat berkualitas dengan cara baru dan semangat baru,” jelas Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman dikonfirmasi, Rabu (1/7).

Pelayanan KB serentak mengganti puncak Harganas sebelumnya akan diselenggarakan di Sumatera Barat. Sebagai penggantinya kabupaten/kota diberikan target pelayanan KB. Kota Mataram ditargetkan memenuhi kuota 4.952 akseptor baik itu pemasangan kontrasepsi baru maupun ulangan. Capaian akseptor sampai tanggal 29 Juli telah ter-

penuhi 2.931 atau sekitar 59,19 persen. Sudirman menyebutkan, lima metode layanan KB diberikan kepada masyarakat, yakni IUD, implant, pil, suntik dan kondom.

Menurutnya, pandemik Covid-19 permintaan pelayanan KB meningkat. Sistem pelayanan oleh kader dibantu oleh Ikatan Bidan Indonesia tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD). Warga yang ingin mendapat pelayanan wajib menggunakan masker. Cuci tangan menggunakan sabun.

“Target ini akseptor tetap kita maksimalkan sampai akhir tahun,” ucapnya.

Pemerintah pusat meng-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman berfoto bersama aparat kepolisian, TNI, kader serta bidan usia pelayanan KB di Huntara Lingkungan Bintaro dalam rangka Harganas tanggal 29 Juli 2020.

PELAYANAN KB - Petugas tetap menggunakan alat pelindung diri saat melayani warga saat pelayanan KB di Huntara Lingkungan Bintaro dalam rangka Harganas tanggal 29 Juni 2020.

harapkan masyarakat menerapkan delapan fungsi keluarga yang kesemuanya dapat ter-

mengharapkan, dalam kondisi Covid-19 masyarakat sadar mengatur jarak kelahiran ser-

cakup dalam prinsip asah, asih dan asuh demi mewujudkan ketahanan keluarga. Sudirman

(Suara NTB/ist)

ta memperhatikan usia perkawinan yang diatur oleh pemerintah. (cem/*)

PCBL di Mataram Diawasi dengan ’’Drone’’

PEMKOT Mataram tetap fokus menangani sampah mulai dari hilir. Polanya dengan memaksimalkan kendaraan roda tiga.

Kelurahan berkreasi untuk mengefektifkan penanganan agar sampah tidak menumpuk. Kesadaran masyarakat masih menjadi soal perlu diurai bersama – sama.

Lurah Cakra Selatan, H. Mahsun ditemui Rabu (1/7) menyampaikan, berbagai upaya dilakukan memaksimalkan penanganan sampah di lingkungan. Di antaranya, sosialisasi dengan pemasangan spanduk sebagai imbauan, koordinasi dengan kepala lingkungan serta operator. Selain itu, menambah jadwal pengangkutan. “Pengangkutan sampai 2 – 3 kali per hari,” kata Mahsun Penambahan jadwal pengangkutan dikarenakan volume sampah tinggi, terutama sampah dari perusahaan dan rumah tangga. Pihaknya mengantisipasi penumpukan sampah di lingkungan dikhawatirkan menjadi gejolak nantinya.

Selain alasan efektivitas, kendaraan roda tiga mengalami kerusakan. Mahsun bersyukur mendapatkan bantuan dari anggota Dewan Kota Mataram melalui program aspirasi. “Yang rusak ini sudah kita perbaiki. Ada juga tambahan dari sumbangan Dewan,” sebutnya.

Penerapan jam buang sampah ditetapkan oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai pukul 18.00 Wita – 06.00 Wita tetap berjalan. Pengaturan jam buang sampah itu akan mempermudah pengangkutan oleh petugas.

Namun demikian, Mahsun menyesalkan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Ada saja yang masih membuang sampah ke saluran yang dikhawatirkan terjadi penyumbatan dan mengakibatkan genangan. “Kendala cuma tingkat kesadaran masyarakat saja,” terangnya.

Secara perlahan dilakukan pendekatan agar penanganan sampah menjadi pekerjaan bersama. Artinya, mengurai dan memilah sampah dimulai dari lingkungan keluarga. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan.

Misalnya, membuat kerajinan menarik sehingga dapat dipasarkan.

“Kita juga punya program Jumat bersih di kelurahan. Staf dan pegawai turun gotong royong ke lingkungan,” sebutnya. Dia mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih, asri dan nyaman, supaya menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya. (cem) H. Mahsun (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Tidak Ada Edukasi Masyarakat ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menilai, besarnya anggaran penanganan covid-19 di Kota Mataram hanya 30 persen yang tepat sasaran. ‘’Sasarannya hanya 30 persen disbanding dengan tujuan dan pencegahan covid di Mataram,’’ ujarnya dalam rapat pansus tersebut bersama Satpol PP, Dinas Kominfotik dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7) kemarin.

Pasalnya, kata Malik, dengan anggaran yang besar itu, upaya yang dilakukan Pemkot Mataram baru sebatas penyemprotan. ‘’Tidak ada edukasi. Jadi tidak ada masyarakat yang tahu, apakah covid ini berbahaya atau tidak,’’ sesalnya. Terlebih dengan kebijakan menuju normal baru. Dia menilai, sulit bagi masyarakat untuk masuk dalam kenormalan baru. ‘’Sekarang saja orang main layangan berkelompok. Jadi sudah tidak berlaku lagi physical distancing dan social distancing itu,’’ katanya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram ini juga menyoroti semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram yang ramai-ramai melakukan refocusing anggaran. ‘’Kenapa misalnya pengadaan tandon maupun sabun cuci tangan tidak langsung dianggarkan di BPBD Kota Mataram saja,’’ tanyanya. Oleh karena itu, dengan alokasi anggaran yang sangat besar itu, anggota dewan dari pemilihan Cakranegara ini mendorong Kota Mataram segera ke luar dari Abdul Malik zona merah. (fit)

Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dalam rapat kerja bersama Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 di DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7) menyebutkan, kegiatan pencegahan penularan covid-19 yang akan dilakukan Satpol PP Kota Mataram, salah satunya den-

gan memanfaatkan teknologi.

Yakni, menggunakan drone (Pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control). ‘’Misalnya kita akan melakukan razia masker di mall, di pasar-pasar. Bahkan di pasar kita rencanakan akan menye-

diakan tempat sterilisasi uang cash dan lain-lain,’’ terangnya.

Bayu mengatakan, kebijakan Pemkot Mataram yang memberlakukan PCBL (Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan), cukup efektif.

Apalagi sekarang, PCBL ini beriringan dengan program kampung sehat yang digelar

Polda NTB melalui Polres masing-masing daerah. Dalam melakukan pemantauan PCBL, selain menggunakan drone, pihaknya juga memandang perlunya patroli sepeda. ‘’Kalau menggunakan mobil ramai-ramai, nanti masyarakat heboh dikira ada apa,’’ katanya. Meski terkesan seperti mainan, namun pemanfaatan drone dalam mengawasi PCBL diyakini akan sangat membantu. ‘’Harganya nggak mahal kok,’’ cetusnya. Karena, kata

Bayu, masyarakat kalau melihat aparat berseragam masuk ke kampung-kampung akan memberi kesan yang menyeramkan.

Namun demikian, Bayu menambahkan bahwa sekarang seragam Satpol PP sudah berubah sesuai dengan arahan Mendagri. Seperti diketahui, sebelumnya seragam satpol PP berwarna hijau army, kini menjadi warna krem. ‘’Supaya lebih humanis,’’ demikian Bayu. (fit)

Penanganan Covid-19

Perlu Keterpaduan agar Keluar dari Zona Merah

(Suara NTB/cem)

MULAI NORMAL - Pusat perbelanjaan mulai melayani pembeli secara normal, seperti halnya karyawan di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram ini, Rabu (1/7). Memasuki kenormalan baru perusahaan harus membayar upah karyawan sesuai UMK.

Upah Karyawan Harus Kembali Normal Mataram (Suara NTB) Memasuki kenormalan baru atau new normal, sejumlah sektor formal maupun informal mulai bergairah. Meski tidak keseluruhan karyawan dipekerjakan akibat aturan pembatasan sesuai protokol kesehatan. Perusahaan harus kembali membayar upah karyawan secara normal.

Dari 1.400 karyawan dirumahkan akibat terdampak Coronavirus Disease, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, sekitar 50 persen telah dipanggil bekerja oleh perusahaan. Setengah karyawan kembali bekerja merupakan syarat ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan Covid-19. “Dengan dibukanya hotel, mall dan tempat makanan. Otomatis karyawan sebelumnya dirumahkan kembali dipanggil bekerja,” kata Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (1/7).

Pembatasan karyawan tidak bisa diintervensi.

Pemerintah juga melihat dari sisi kemampuan keuangan perusahaan. Berbeda halnya dengan kondisi normal. Perusahaan wajib mempekerjakan karyawan secara keseluruhan. Di samping itu, upah diterima karyawan harus penuh atau sesuai upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak terhadap upah diterima karyawan.

Mirisnya, perusahaan memotong 50 persen gaji karyawan. Kondisi kemungkinan sudah disepakati antara karyawan dengan perusahaan. “Ini yang akan

jadi perhatian kita nanti. Kondisi normal gaji karyawan harus dibayar sesuai UMK. Saya tidak perlu sebut perusahaan mana yang memotong gaji karyawan sampai 50 persen,” tegasnya.

Staf di Bidang Hubungan Industrial akan turun memantau aktivitas perusahaan. Hariadi memastikan tidak ada karyawan diberhentikan sepihak di masa pandemi. Pihaknya rutin berkomunikasi melalui grup media sosial antara human resource departement (HRD) perusahaan di Mataram. Dengan dibukanya hotel, mall, tempat makan, otomatis karyawan di rumah di panggil.

Pengurangan dari 1.400 bekerja dan kembali bekerja. Pengawasan kita sedang turun dari bidang Hubungan Industrial (HI). Memastikan mereka dipekerjakan kembali akan dilihat komunikasi dengan HRD kita komunikasi maupun dengan manager.

Saat ini, menjadi persoalan adalah warga Kota Mataram yang bekerja di hotel – hotel, kafe dan rumah makan di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat belum kembali bekerja. “Makanya ini yang kita harapkan supaya segera normal. Kalau di Mataram sudah mulai hotel dan rumah makan buka. Nah, yang di Senggigi belum buka sama sekali,” tuturnya.

Kecenderungan kebijakan perusahaan memotong gaji karyawan akan sulit kembali normal.

Disnaker akan memantau kondisi keuangan perusahaan. Tidak menutup kemungkinan sanksi akan diberikan ke perusahaan sesuai aturan, sehingga jangan sampai merugikan pekerja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kesepakatan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 telah dirumuskan antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram. Petugas teknis di lapangan dibentuk sebagai langkah agresif menekan penularan. Melawan virus tidak bisa dengan cara sederhana. Dibutuhkan keterpaduan agar Mataram segera keluar dari zona merah.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, rapat bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta jajaranya meminta penjelasan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terkait langkah tim gugus tugas menangani virus Corona.

Dari sisi penanganan disampaikan bahwa Kota Mataram menerapkan pola Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program ini ditujukan untuk menekan penularan melalui tranmisi lokal. “Data terakhir, transmisi lokal sudah bisa ditekan. PCBL di 325 lingkungan berjalan efektif,” kata Martawang dikonfirmasi Rabu (1/7).

Faktanya, perkembangan sumber dari Covid-19 muncul dari pasien dalam pengawasan (PDP) terutama pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Seperti jantung, asma, tekanan darah tinggi, obesitas dan kencing manis. PDP mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah diketahui memiliki imunitas rendah. Mereka memiliki kerentanan terpapar virus, sehingga hasil pemeriksaan dinyatakan positif.

Tren peningkatan kasus baru juga muncul dari pelaku perjalanan. Warga yang membutuhkan surat keterangan sehat melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test dan uji usap (swab). Ternyata

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang hasilnya reaktif bahkan positif. “Kenapa terjadi seperti itu.

Karena PDP kita di Mataram ini sangat banyak,” sebutnya.

Kebijakan pelonggaran diberikan pemerintah dengan membuka pusat perbelanjaan, pasar modern dan ruang publik harus diikuti dengan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, resiko penularan virus sangat tinggi sehingga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan serta menjaga jarak jadi kunci agar tidak tertular.

Menurut Martawang, dalam konteks pencegahan dibutuhkan keterpaduan penanganan agar segera keluar dari zona merah. Pemprov NTB dan Pemkot Mataram telah membentuk tim teknis di lapangan untuk penanganan secara terpadu. TNI dan Polri juga dilibatkan.

Martawang enggan menanggapi apakah Mataram perlu kembali menutup diri.

Dikatakan, konteks penanganan Covid-19 baik secara nasional maupun internasional sama. “Kuncinya adalah lindungi diri dan keluarga,” demikian kata dia. (cem)

TAPD Godok Pengalihan Anggaran Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram tengah menggodok rencana pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan virus Corona. Dana dialokasikan untuk program prioritas dan mendesak.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan bahwa pihaknya masih mereview program penanganan Covid-19 dari hasil refocusing anggaran tahap kedua.

Dipikirkan adalah bagaimana tahap eksekusinya.

Penggunaan dana tahap pertama sekitar Rp35 miliar tercatat tanggal 19 Juni baru mencapai 86 persen. “Mungkin saja sudah tercapai semua,” kata Sekda ditemui

di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Anggaran Rp35 miliar lebih dialokasikan untuk membiayai dua bulan pertama. Rinciannya, penanganan kesehatan sebesar Rp29,4 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 11 organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, Dinas Kesehatan Rp1,9 miliar, RSUD Rp7,7 miliar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp6,7 miliar. Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar. Dinas Perdagangan Rp63,5 juta. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp199,9 juta. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp553,2 juta. Kecamatan Rp9,7 miliar. Satpol PP Rp186 juta.

Dinas Kominfo Rp302,6 juta. Dan Dinas Tenaga Kerja Rp49,7 juta.

Untuk dampak ekonomi dia-

lokasi anggaran Rp1,59 miliar.

Dana disediakan untuk cadangan pangan dan pengawalan penyaluran beras di Dinas Ketahanan Pangan Rp645,3 juta. Badan Keuangan Daerah untuk dana tidak terduga Rp948,3 juta. Sementara, jaring pengaman sosial (JPS) Rp4,5 miliar.

Sekda mengaku, alokasi anggaran terbesar adalah pada penanganan dan pencegahan serta jaring pengaman sosial. Sementara, anggaran Rp100 miliar dari hasil refocusing tahap kedua dipastikan tetap dicairkan.

Saat ini, TAPD masih menggodok pengalihan sisa dana pencegahan dan penanganan Covid-19. Jika sampai proses pembahasan APBD perubahan belum dieksekusi maka anggaran dimasukan ke APBD pe-

rubahan.

“Asumsinya anggaran terpakai dari Rp135 miliar cukup besar. Iya, hampir lebih 60 – 70 persen,” sebutnya.

Sisanya itu akan dialokasikan lewat APBD perubahan. Artinya sambung Sekda, program apa yang belum dikerjakan akan dilihat dari urgensinya. Jika program OPD dianggap tidak mendesak bisa saja dialihkan dana siap pakai secara khusus, karena pandemi Covid-19 tidak b i s a diprediksi sampai kapan berakhir.

H. Effendi Eko Saswito (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Suara NTB/cem)

Dua Kali Pengangkutan

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram yang masih berstatus zona merah Covid-19 membuat aparat Satpol PP harus selalu siaga. Pemkot Mataram sempat melakukan penutupan tempat wisata. Hal ini akan berdampak pada kegiatan lanjutan.

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Keringanan Biaya Listrik Diperpanjang Sampai September 2020 Mataram (Suara NTB) Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900VA bersubsidi hingga bulan September 2020. Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pendemi Covid-19.

Tujuan dari pemberian stimulus tersebut adalah meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kelesuan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi.

Sebagai tindaklanjut, PLN memastikan siap mensukseskannya. Seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem sejak pemberian Stimulus Covid-19 sebelumnya. “Secara sistem, perpanjangan tersebut dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pelaksanaan stimulus yang pertama,” Ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril dalam keterangan resmi yang disampaikan PLN NTB, Rabu (1/7) kemarin.

Karena program ini sifatnya perpanjangan, PLN optimis untuk penagihan bulan Juli sampai dengan September tidak akan mengalami kendala, baik dari sisi waktu penyiapan maupun teknis pelaksanaan. “Kami pastikan tepat waktu dan tepat sasaran,sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial,” jelas Bob. Seperti diketahui Program ini memberikan biaya listrik gratis kepada pelanggan listrik kategori daya 450VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan, sementara untuk pelangan pra-bayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diperhitungkan berdasarkan rata-rata jumlah pemakaian pelanggan tertinggi antara bulan Januari hingga Maret 2020.

Token listrik stimulus Covid-19 bisa didapatkan melalui website, dengan cara, buka Alamat www.pln.co.id kemudian pilih menu Stimulus Covid-19 (Token Gratis/Diskon). Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan. PLN juga menggunakan layanan WhatsApp untuk mempermudah pelanggan mendapatkan token listrik dengan cara, buka Aplikasi WhatsApp. Chat WhatsApp ke 08122123-123 , ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan. Token gratis akan muncul. elanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Untuk menjangkau pelanggan di daerah terpencil, PLN juga akan bekerjasamadenganperangkatpemerintahsetingkatKecamatan/Desa/ Kelurahan untuk memastikan bantuan listrik selama pandemi Covid19 dapat diterima masyarakat. Dengan adanya tambahan program stimulus Covid-19 di bidang kelistrikan, sampai dengan saat ini sudah ada 4 jenis golongan pelanggan listrik yang mendapatkan keringanan, baik berupa pembebasan tagihan maupun pemberian diskon. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

500 Rumah Tak Layak Huni di Lombok akan Dijadikan Hunian Wisata Mataram (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus berupaya mendukung kemajuan sektor pariwisata nasional dan memajukan perekonomian masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di era normal baru ini. Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Pariwisata) di KPSN di NTB. Pada tahun 2020 ini, KSPN Lombok untuk Program Sarhunta mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. “Kami harap dengan Program Sarhunta ini sektor pariwisata di NTB dapat lebih bergairah lagi khususnya di era new normal ini,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I Provinsi NTB, Rini Dyah Mawarty, Selasa (30/6).

Guna mensukseskan pelaksanaaan Program Sarhunta tersebut, imbuhnya, pihak Kementerian PUPR bersama Pemerintah daerah setempat saat ini gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Apalagi nantinya pemerintah akan memberikan stimulan rumah agar rumah masyarakat nantinya selain dapat berfungsi sebagai hunian yang layak juga bisa dimanfaatkan sebagai homestay atau tempat usaha

menunjang pariwisata sehingga lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Berdasarkan data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I Provinsi NTB, pelaksanaan Program Sarhunta di Provinsi NTB dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yakni Lombok Tengah dan Lombok Utara. Lombok Tengah, dengan jumlah alokasi untuk homestay atau kegiatan pariwisata berupa Pembangunan Baru (PB) sebanyak 59 unit dan Peningkatan kualitas (PK) sebanyak 63 unit. Selain itu, 208 rumah yang berada pada jalur utama menuju kawasan pariwisata (Koridor) juga akan mendapat bantuan bedah rumah.

Adapun lokasi Program Sarhunta lainnya akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah alokasi 54 unit untuk PB dan 18 unit

(Suara NTB/is)

KONSEP RUMAH - Salah satu konsep rumah Sarhunta untuk mendukung sektor pariwisata NTB untuk PK. Sedangkan sisanya sebanyak 98 unit masih dalam tahap verifikasi lapangan.

“Kami telah melakukan sosialisasi di KSPN khususnya di tiga gili yakni Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika serta KSPN Pantai Selatan yakni Desa Kuta, Desa Selong Belanak, Desa Sengkol, Desa Sukadana, Desa Tanak Awu, Desa Ketara dan Desa Mekar Sari Kabupaten Lom-

bok Tengah,” terangnya.

Program Sarhunta ini, terangnya, merupakan bantuan super prioritas rumah swadaya dari pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berada di KSPN. Adapun kriteria Rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki rumah tidak layak huni atau tanah dengan bukti kepemili-

kan, berpenghasilan paling tinggi senilai 1,5 kali dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan masyarakat mampu berswadaya dan gotong royong.

Masyarakat penerima bantuan Program Sarhunta nantinya akan dibantu oleh tiga Tenaga Ahli yakni Pemberdayaan, Sipil dan Arsitektur. Jadi nantinya rumah yang dibangun bisa lebih menarik wisatawan dan mendukung kawasan wisata yang sudah ada. (bul)

Ombudsman : Layanan Lapak Asik ”One to Many” BPJAMSOSTEK Bisa Dicontoh

(Suara NTB/ist)

LAPAK ASIK - Dari kiri ke kanan, Arif Suprapto Kabid Asistensi Sosial Kemenko PMK, Dr Laode Ida Anggota Ombudsman RI dan Agus Susanto Direktur Utama BPJAMSOSTEK berbincang dengan salah satu peserta yang sedang melakukan Klaim JHT melalui LAPAK ASIK

Mataram (Suara NTB) Dunia usaha menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19, sebab tak sedikit dari pemberi kerja yang terpaksa melakukan PHK tenaga kerjanya. Tingginya jumlah PHK tersebut turut berpengaruh pada peningkatan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menyatakan bahwa sejak awal tahun hingga tanggal 22 Juni lalu, secara nasional klaim JHT telah mencapai angka 1,038 juta kasus dan diperkirakan jumlahnya akan

terus meningkat. Jika dibandingkan klaim berjalan pada Bulan Juni 2020 yang telah mencapai 200 ribu kasus, terlihat peningkatan 61,7% dibandingkan klaim selama bulan Juni 2019.

Namun sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik, pihaknya memastikan bahwa BPJAMSOSTEK telah mempersiapkan seluruh infrastruktur fisik maupun non fisik untuk menghadapi gelombang PHK di tengah pandemi ini. Sejak Bulan Maret lalu BPJAMSOSTEK telah memperkenalkan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) melalui kanal hibrid yaitu on-

line, offline dan kolektif.

Untuk kanal online, peserta dapat mengajukan klaim dengan cara mengakses antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Namun bagi peserta yang mengalami kendala saat menggunakan Lapak Asik online, BPJAMSOSTEK juga membuka kanal offline yang tersedia di kantor cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Guna memastikan pelayanan LAPAK ASIK offline berjalan dengan baik, Agus melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan Anggota Ombudsman RI Laode Ida, dan perwakilan dari Kemenko PMK pada hari Kamis di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Depok, Jawa Barat (25/6) lalu.

LAPAK ASIK offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJAMSOSTEK dan peserta secara langsung, sebab telah disediakan bilik- bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data. Melalui metode tersebut, setiap petugas Customer Service Officer (CSO) mampu melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan yang disebut “One to Many”. Sehingga secara tidak langsung kemampuan penyelesaian klaim meningkat dan phsycial distancing tetap terjaga.

Dalam kesempatan tersebut Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengapresiasi keseriusan dan komitmen BPJAMSOSTEK dalam memberikan pelayanan meski di kondisi yang terbatas. Dirinya juga menginginkan institusi lain dapat mencontoh metode layanan One to Many yang digunakan oleh BPJAMSOSTEK. “Saya sangat terkesan dengan upaya BPJAMSOSTEK yang tetap menyelenggarakan pelayanan publik meski di tengah kondisi pandemi.

Metode One to Many ini juga patut dicontoh oleh institusi lain karena kinerja yang diberikan dapat lebih efisien dan terukur,” ucap Laode.

Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan di Kantor Cabang NTB juga sudah menerapkan metode One to Many ini sejak awal bulan Juni lalu. “Bagi peserta yang datang langsung ke kantor kami akan dilayani dengan metode One To Many di dalam ruang pelayanan, dimana 1 (satu) petugas CS akan melayani 4 peserta sekaligus,” katanya.

Adventus menambahkan sebelum peserta memasuki area ruang pelayanan, security akan memeriksa suhu tubuh dan setiap peserta wajib menggunakan masker, tim kebersihan kami juga selalu siaga untuk membersihkan kursi, meja dan headphone yang digunakan oleh peserta menggunakan cairan alkohol atau disenfektan.

“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta dengan segala kondisi seperti saat ini dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada peserta yang telah turut serta mensukseskan Lapak Asik BPJAMSOSTEK ini,” demikian Adventus. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 4

Buku Catatan Aset Hilang

Pemkab Lobar Ancam Laporkan Oknum Mantan Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Buku kuning aset Lombok Barat (Lobar) hilang. Buku yang berisi catatan semua aset daerah itu diduga dikuasai oleh oknum mantan pejabat Lobar.

Pemkab Lobar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pun bakal mengambil langkah hukum melaporkan hal ini ke APH. Selain itu, sewa kontrak aset yang masuk ke kantong pribadi juga akan dibawa ke ranah hukum.

(Suara NTB/her)

ASET - Lahan aset daerah di Kuripan yang diduga sewa kontraknya masuk ke kantong pribadi oknum.

“Kami sudah pegang bukti oknum yang pegang (menguasai) dokumen itu (buku kuning). Kami akan laporkan sekalian,” tegas Fauzan, Rabu (1/7).

Terkait hal ini, pihaknya pun sudah berkoordinasi

dengan Polres Lobar. Pihaknya konsultasi, apakah cukup dengan bukti yang dimiliki saat ini. Saat ini menyiapkan laporan tersebut.

Pihaknya sudah mengambil alih aset lahan seluas 9,3 hektar lebih di wilayah Kuri-

pan. Aset ini sebelumnya disewakan, namun tidak pernah masuk ke pemda. Satu sen pun sewa kontrak lahan ini tidak masuk ke kas daerah.

Ia sendiri tidak tahu siapa yang bermain di balik masalah ini. Namun setelah

diambih pemda, bulan Juli (setelah panen) sewa kontrak akan masuk resmi ke daerah menjadi PAD dengan total ratusan juta. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sewa kontrak lahan masuk ke kantong pribadi oknum dibiarkan. Terkait informasi sewa kontrak disetor ke oknum di pemda, pihaknya mengaku bahwa yang jelas bukan ke pihak aset saat ini. Pihaknya sudah mengecek satu per satu stafnya, tidak ada yang menerima bayaran dari aset

di Kuripan tersebut.

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq pihaknya menunggu laporan terkait masalah aset daerah tersebut. Pihaknya memastikan sepanjang ada laporan soal aset yang saat ini “ramai” diperbincangkan, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau ada laporan kami terima, kita lihat nanti.

Syukur-syukur ada bukti pendukung yang kuat agar gampang diusut,” tegas dia. (her)

Ditargetkan Dimulai 2021

Bukan Kewenangan Dikes KEPALA Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) H. M. Hasbi Santosa menegaskan, pengadaan peralatan atau logistik protokol penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di tingkat satuan pendidikan bukan kewenangan pihaknya. Menurutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler, sekolah bisa menggunakan BOS untuk memerangi Covid-19. ‘’Itu artinya, semua pen(Suara NTB/dok) gadaan logistik yang menH. M. Hasbi Santosa jadi peralatan perangi Covid berupa hand sanitizer, masker, sabun, thermo gun dan lainnya ini menjadi kewenangan penuh sekolah,’’ tegasnya, Rabu (1/7).

Diakuinya, beberapa waktu lalu telah digelar rapat khusus membahas tentang rencana pembukaan sekolah dan ketentuan bolehnya pihak sekolah melakukan pengadaan logistik Covid tersebut. Dalam hal ini, Dikes Lotim hanya menyampaikan kewajiban sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Dijelaskan pula soal standarisasi masker, thermo gun dan hand sanitizer yang akan dibeli untuk ditempatkan di sekolah.

“Jadi bukan pada pengadaannya,” tegasnya kembali.

Mekanisme pengadaan itu menjadi urusan masingmasing sekolah. “Kami hanya memberitahukan, soal pengadaannya itu terserah mereka (sekolah-red),” tegasnya.

Seperti thermo gun, harganya di pasar itu beragam. Mulai dari Rp 350 ribu sampai Rp 3 juta. Adapun yang sudah diadakah di lingkungan Dikes Lotim itu sudah standar dengan harga Rp 650 ribu per unit. Thermo gun atau alat pengukur suhu tersebut sudah ada sebelum adanya Covid di Lotim. “Itu yang kami jelaskan,” urainya.

Di samping itu, phak sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan di masing-masing pintu masuk ruang belajar siswa. Lengkap dengan sabunnya. Termasuk harus menggunakan masker. Jumlah masker yang akan diadakan Rp 3 ribu dikalikan 27.400 siswa. Standar masker kain, harus ganda dan ada lubang tempat memasukkan tisu.

“Itu ada standar masker anak-anak,” terangnya.

Pengadaannya pun untuk masker ini menjadi kewenangan sekolah. Di mana dana BOS itu sendiri ada di rekening sekolah masing-masing. (rus)

Perumahan Dibangun Tanpa Izin di Lahan Eks SMPN 2 Gunungsari

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai kecolongan dalam pengamanan dan pengawasan wilayah, menyusul dilakukan pembangunan perumahan di lahan eks SMPN 2 Gunungsari tanpa izin dari Pemda. Bahkan pembangunan berlangsung sudah lama, akan tetapi pemda baru mengetahui setelah dipanggil oleh DPRD. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar Tarmizi menegaskan, izin pembangunan di lahan itu belum ada sama sekali, baik permohonan penerbitan izin, rekomendasi tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Pena(Suara NTB/her) taan Ruang (PUPR) belum ada.

Tarmizi Sehingga kesannya kalau dilakukan pembangunan dinilai menyalahi aturan, karena tidak ada izin. “Aturannya kan harus mengurus izin dulu baru membangun, tapi ini ndak ada izinnya,” ungkapnya, Rabu (1/7).

Dari Komisi I, ujarnya, sudah merekomendasikan agar mencari jalan keluar menyikapi pembangunan tanpa izin tersebut. Ranah dewan hanya melakukan pengawasan dan fungsi kontrol kepada pihak eksekutif segera bertindak.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar Baiq Yeni Ekawati menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim dan Dinas PUPR terkait izin-izin mana yang sudah ada dan tidak ada.

“Jangan sampai terjadi hal seperti ini,”tegas dia.

Pihaknya tak ingin saling menyalahkan, kKarena pihaknya sudah diajak komunikasi oleh OPD terkait menyangkut pembangunan di lahan itu. “Kami akan lakukan koordinasi dengan Perkim dan Perizinan, mana yang berizin dan belum sebagai pegangan saya pada saat turun ke kecamatan,” tegas dia.

Kuasa hukum dari pemilik lahan, Aan Ramadhan, mengatakan terkait perizinan tengah proses pengajuan. “Bukan kami tidak ajukan, tapi sedang diajukan perizinannya,” ujarnya, Rabu (1/7).

Terkait dengan kepemilikan lahan itu lanjut dia murni secara putusan eksekusi pengadilan menjadi milik I Gusti Bagus Hari Sudana Putra atau Gus Arik. Ia menambahkan terkait upaya PK oleh Pemda terkesan menggiring opini. Pemda sudah mengatakan akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) sejak dua tahun lalu, karena mengklaim ada novum. “Jangan sekedar sesumbar saja, kalau memang ada PK, laksanakan. Jangan hanya buat opini lah. Karena semua orang bisa keberatan, karena opini itu terlalu sering dilakukan. Tapi nyatanya sekarang nyatanya tidak ada. Kami siap dan nunggu langkah PK dari pemda biar ada kepastian kan, kalau menurut pemda belum pasti, jangan gantung orang,” tegas dia. (her)

Pembangunan Jembatan Penghubung Gili Re Menuju Gili Beleq Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM bertekad untuk membangun jembatan penghubung antara Dusun Gili Re menuju Gili Beleq Desa Paremas Kecamatan Jerowaru. Pembangunan jembatan ini menjadi atensi bupati sebagaimana harapan masyarakat untuk diwujudkan sebelum berakhir masa jabatannya tahun 2023. Untuk itu, proses pembangunannya ditargetkan dimulai tahun 2021.

Rencana pembangunan jembatan dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, Rabu (1/7).

Diakuinya saat ini, akses penghubung antara dua dusun yang terhalang laut lepas itu hanya memanfaatkan perahu, sehingga sangat penting untuk dibangun suatu jembatan sebagaimana harapan dari masyarakat.

“Janji bupati, kemungkinannya dimulai tahun 2021 sampai 2023 atau sebelum berakhir masa jabatan Bupati, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,” terang sekda.

Adapun, konsep jembatan yang dibangun besar kemungkinan berupa jembatan kayu yang nantinya dikerjakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), karena masuk dalam infrastruktur.

Dalam pembangunannya pun perlu disusun DED dengan mempertimbangan kearifan lokal. Termasuk azas manfaat dengan anggaran yang akan dikeluarkan menyusul jembatan tersebut dikhususkan untuk pejalan kaki anak sekolah dan masyarakat umum.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menyebutkan kalangan legisltaif mendukung rencana pemerintah daerah untuk membangun jembatan penghubung Gili Re ke Gili Beleq.

(Suara NTB/ist)

AIR SURUT - Inilah jalur penyeberangan masyarakat dari Dusun Gili Re menuju Gili Beleq Desa Pare Mas yang direncanakan lokasi pembangunan jembatan. Tampak salah seorang anak tengah mencari rumput laut saat kondisi air laut sedang surut belum lama ini.

Kebijakan ini dalam rangka mendukung akses pelayanan kepada masyarakat dan masuk dalam katagori percepatan pembangunan sebagaimana visi-misi kepala daerah.

Menurut politisi Partai Golkar ini, pembangunan jembatan tersebut merupakan ide

Pasar Hewan Tanjung Resmi Dibuka Lagi Tanjung (Suara NTB) Aktivitas Pasar Hewan Tanjung secara resmi dibuka, Rabu (1/7). Pembukaan ditandai keluarnya Surat Edaran No. 524/25/DKPP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. H. Hermanto, mengatakan pembukaan Pasar Hewan Tanjung telah disepakati pada rapat Tim Satgas Covid 19 eksekutif dan Satgas Covid-19 legislatif sehari sebelum dibuka.

Mengingat aktivitas di tengah status Zona Kuning pandemi Covid, maka para pelaku usaha di pasar hewan harus mempertimbangkan protokol Covid-19.

Meliputi pemerkisaan suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat tawar menawar.

“Bagi yang suhu tubuh lebih tinggi dari yang ditetapkan (37 derajat celcius) maka tidak diizinkan masuk Pasar Hewan,” ujarnya.

Pada pekan pertama hari pasaran (Rabu dan Minggu), masker disediakan oleh DKPP. Pada hari pasaran berikutnya, masker wajib dibawa oleh pengunjung.

Menyadari situasi Covid, Satgas untuk sementara waktu

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Komisi II DPRD KLU meninjau hewan ternak yang diperjualbelikan di Pasar HewanTanjung setelah dibuka, Rabu (1/7).

Sementara, Wakil Ketua Komembatasi jam operasional Pasar Hewan menjadi hanya 4,5 misi II DPRD Hakamah yang tujam saja. Dibuka pada pukul run bersama anggota DPRD lain 13.00 WITA dan ditutup pada memantau hari pertama Pasar pukul 17.30 Wita. Artinya pada Hewan, berharap pembukaan jam itu, seluruh pengunjung Pasar Hewan Tanjung akan memharus sudah meninggalkan berikan dampak ekonomi karena pasar. “Kalau sebelum Covid, adanya transaksi ternak. Selama kadang pengunjung pulang set- itu ditutup, ia melihat pergerakan elah azan Magrib. Sekarang ini ekonomi petani khususnya peternak cenderung lambat, karena kita batasi,” imbuhnya.

Pada hari pertama pembu- tidak adanya transaksi.

“Kita menyarankan pemkaan Pasar Hewan Tanjung, terpantau oleh Dinas jumlah benahan baik dari aspek teknis, hewan yang masuk sebanyak maupun administratif. Misaln102 ekor. Terdiri dari 54 jan- ya, jabatan Ketua Pasar Hewan masih dijabat oleh salah satu tan dan 48 betina.

“Harapan kita, transaksi bisa Kepala Desa di Kecamatan Tanmeningkat usai vakum 3 bulan jung. Ketua Pasar Hewan harus ini. Lagi pula, hari pasaran Rabu segera diganti karena perannya ada 3 pasar hewan yang buka di di pasar Hewan terbengkalai Pulau Lombok, yaitu Masbagik, lantaran sibuk mengurus pemerintah desa,” ujarnya. (ari) Barabali dan Tanjung.

besar kepala daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia berharap bupati fokus kepada realisasi visi-misinya yang salah satunya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah adanya desa-desa

yang terisolir karena tidak adanya akses jalan.

“Akses pendidikan, keberadaan listrik dan air bersih harus didapatkan oleh masyarakat. Pemerataan harus dilakukan, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan,”pungkasnya. (yon)

Sidang Raperda Pertangungjawaban APBD 2019 Molor

Tanjung (Suara NTB) Sidang paripurna dengan agenda Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Kabupaten Lombok Utara, (KLU) molor. Sidang yang sedianya berlangsung Senin (29/ 6) lalu, tertunda karena kunjungan bupati ke Jakarta.

Potret ini seolah menggenapi kelambanan kinerja Dewan dalam tupoksinya. Sebab sebelum sidang paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD ini molor, Dewan sebelumnya tak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019. Dalam artian, LKPJ APBD 2019 “Diterima tanpa Catatan”.

Menyoal tertundanya raperda itu, Sekretaris DPRD KLU, H. Kartady Haris, SH., mengakui terjadinya penundaan sidang karena bupati tidak berada di dalam daerah. Pada paripurna perdana, penyampaian nota pengantar harus dilakukan bupati tanpa berwakil.

“Kabarnya Pak Bupati ke Jakarta. Kalau Pak Sekda, beliau

sempat hadir (di ruang sidang) tapi balik lagi,” ujar Kartady Senin lalu.

Sekretariat DPRD, kata dia, hanya bertugas melayani dengan memastikan berjalannya pelaksanaan sidang-sidang. Penundaan sidang murni menjadi kebijakan pimpinan legislatif.

Kendati demikian, Kartady memastikan bahwa pelaksanaan sidang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 akan digelar Kamis (2/7) - hari ini.

Keputusan memundurkan dua hari ini disepakati oleh Sekretaris Daerah bersama Pimpinan DPRD KLU. Untuk diketahui, kata Kartady, Raperda Pertanggungjawaban APBD harus dibahas paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah sendiri telah mengajukan berkas Pertanggungjawaban APBD ke Sekretariat DPRD pada 24 Juni lalu. “Saya rasa, kalau pun dibahas Juli tidak masalah, karena sudah masuk di pembahasan,” klaimnya. (ari)

Kasus Anak Polisikan Ibu Kandung

Mengaku Khilaf, Mahsun Minta Maaf Mahsun, warga Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng) yang viral lantaran hendak mempolisikan ibu kandungnya sendiri atas dugaan penggelapan sepeda motor, akhirnya menyampaikan permintaan maaf.

Dirinya mengaku khilaf dan sebenarnya tidak ada niat untuk melaporkan Kalsum, ibu kandungnya ke Polres Loteng. Apalagi sampai mau memenjarakannya.

“Saya mengaku khilaf dan saya minta maaf,” ungkap Mahsun, saat ditemui kepada Suara NTB di rumahnya, Rabu (1/7).

Ia menegaskan, tidak ada niat sedikitpun untuk melaporkan ibunya ke polisi. Meski demikian, benar dirinya sempat datang ke Polres Loteng.

Tapi kedatangannya tersebut ke Polres Loteng bukan untuk melaporkan ibu kandung sendiri. Hanya ingin berkonsultasi sekaligus minta supaya dimediasi aparat kepolisian.

Bermula saat ibunya terlibat pertengkaran dengan menantunya yakni istri Mahsun, beberapa waktu lalu. Usai ribut, Kalsum ibu Mahsun kemudian pulang ke rumah keluarganya di Kuripan dengan membawa sepeda motor tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Mahsun, hendak mengambil kembali sepeda motor. Supaya bisa dipakai oleh anaknya yang lain.

Namun oleh Kalsum tidak diberikan, karena mengaku juga berhak atas sepeda motor yang dibeli dari hasil penjua-

lan tanah warisan suaminya.

Bahkan, sepeda motor tersebut sempat disembunyikan di suatu tempat, sehingga membuat Mahsun, kesal. “Saya hanya minta supaya sepeda motor ini dikembalikan. Kalau mau dipakai silakan. Tapi kembalikan lagi. Jadi keberadaan sepeda motor tersebut jadi jelas,” tutur Mahsun.

Apalagi surat-surat sepeda motor tersebut masih atas nama Mahsun sendiri, sehingga mudah dipelihara. “Jadi saya datang ke Polres Loteng mau meminta petunjuk sekaligus konsultasi ke polisi, seperti apa sih status sepeda motor tersebut. Tidak ada maksud mau mempolisikan ibu kandung saya sendiri,” tambahnya.

Ia pun berharap ibunya bisa memaafkannya dan mau kembali pulang. Persoalan pembagian hak waris, baginya tidak jadi soal. Tapi Mahsun tetap berharap harta warisan yang masih ada tidak dibagi-bagi. Biarkan tetap dijaga supaya tetap utuh. Kalau nanti dibagi-bagi, khawatirnya dijual. Jadi warisan yang

ada jadi tidak utuh lagi.

Soal rencana melaporkan ke Polda NTB, Mahsun menegaskan tidak ada rencana itu. Dirinya memang sempat ke Polda NTB, untuk berkonsultasi dengan temannya yang tugas ke Polda NTB, terkait persoalan sepeda motor tersebut. Tapi bukan mau melaporkan ke polisi.

“Yang jelas saya sudah menyampaikan permohonan maaf.

Masalah diterima atau tidak, saya serahkan keputusan ke ibu saya,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Ranggagata, M. Haikal mengaku pemerintah desa sudah berusaha maksimal membantu menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Bahkan, sampai tadi malam (Selasa kemarin,red) bersama beberapa tokoh masyarakat, pemerintah desa dan Mahsun sempat mendatangi rumah keluarga Kalsum di Kuripan guna mendampingi langsung Mahsun menyampaikan permohonan maaf. Tapi ternyata pihak keluarga dari ibu Mahsun belum mau menerima, se-

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN - Mahsun (tengah) didampingi Kepala Desa Ranggagata memberikan keterangan pada Suara NTB, Rabu (1/7). hingga ada rencana untuk melaporkan Mahsun ke polisi.

“Kalau kami dari desa berharap, persoalan ini disudahi.

Tidak perlu lagi harus melapor ke polisi. Apalagi Mahsun juga sudah menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Menyinggung persoalan harta warisan, Haikal mengaku memang sudah banyak yang dijual. Tetapi itu semua juga atas persetujuan dari ibu kandung Mahsun. Hasil penjualan harta warisan tersebut, sebagian juga dinikmati oleh ibu kandung Mahsun. Termasuk untuk biaya membangun rumah bagi ibu kandung Mahsun, juga diambilkan dari hasil penjualan tanah warisan.

“Warisan itu pun dijual tidak sekaligus. Tapi bertahap sejak lama dan hasilnya juga sudah dinikmati bersama,” jelasnya.

Memang saat ini masih ada sisa sawah yang belum dijual. Di mana sekitar 16 are di antaranya memang menjadi hak dari ibu kandung Mahsun.

Hanya saja, lahan tersebut belum dibagi saja, karena masih digarap dan dikelola oleh Mahsun. Tapi setiap musim panen, ibu kandung Mahsun tetap mendapat bagian padi sampai 6 kuintal. “Karena ibu kandung Mahsun sendiri sudah tua. Jadi Mahsun-lah yang menggarap sawah yang menjadi hak ibu kandungnya tersebut,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Musyafirin Bantah Borong Partai di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Dr. H. W. Musyafirin akhirnya angkat bicara menanggapi isu pihaknya memborong seluruh partai untuk mendukungnya di Pilakada Sentak mendatang.

Bakal calon bupati pasangan petahana di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini, menilai stigma yang dikaitkan sejumlah pihak terhadap dirinya dan pasangannya Fud Syaifuddin itu sama sekali tidak benar. “Stigma borong partai itu. Nyatanya kami tidak mau seperti itu,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

(Suara NTB/ist) Ia mencontohkan, saat ini H. W. Musyafirin Partai Nasdem yang nota bene adalah salah satu partai tempatnya melamar tengah mengadakan survei untuk melihat elektabilitas sejumlah calon yang mendaftar. Namun begitu, pihaknya tidak ikut dalam survei tersebut. “Kan yang disurvei hanya calon lain.

Kami tidak ikut di situ,” ungkapnya.

Menurut Musyafirin, dirinya sangat meyakini sejumlah hasil survei yang telah diadakan sejumlah partai maupun lembaga yang menempatkan pasangannya di posisi tertinggi memiliki tingkat validitas tinggi. Ini dibuktikan dengan akhirnya partai-partai merapat untuk mendukungnya pada pencalonan periode kedua nanti.

“Survei PKS, Golkar dan lainnya kami yang paling tinggi.

Dan saya yakin walau kami tidak disurvei di sana (Nasdem) pasti hasilnya kami juga yang tinggi,” klaimnya.

Selanjutnya kembali soal merapatnya banyak partai ke pihaknya. Bupati KSB yang masih aktif menjabat ini menegaskan, tidak akan mematikan proses demokrasi di KSB. Sebab kehadiran kotak kosong (kolom kosong) jika terjadi calon tunggal telah didesain secara konstitusi agar proses pelaksanaan demokrasi tetap berjalan.

“Yang namanya mematikan demokrasi itu kalau proses (Pilkada) ini tidak jalan. Bukan karena adanya salah satu calon didukung banyak partai sehingga memunculkan satu calon saja,” sergah Musyafirin.

Untuk diketahui, pasangan H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin nyaris menguasai dukungan 21 kursi dari 25 kursi di DPRD KSB. Jika akhirnya partai Nasdem dan Gerindra melabuhkan dukungannya pada pasangan petahana ini, maka dapat dipastikan Pilkada KSB hanya akan diikuti calon tunggal melawan kolom kosong.

Sementara dua partai yang tersisa, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat tidak dapat mengusung pasangan calon. Sebab 4 kursi yang dimiliki kedua partai (jika berkoalisi) belum memenuhi syarat mengusung calon yakni minimal sebanyak 5 kursi di DPRD. (bug)

Serapan Anggaran Belum Sesuai Target Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, mencatat jumlah serapan anggaran baru 34,2 persen di semester pertama dari total APBD yang mencapai satu triliun lebih. Jumlah inipun dianggap masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan target di semester pertama yang mencapai angka 60 persen.

“Memang serapan anggaran di semester pertama kita masih sangat jauh dari target. Tetapi angka yang kita capai saat ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 25 persen saja,” ungkap Kepala BPKD Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB, Rabu (1/7). Rendahnya serapan anggaran ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat yang sangat kurang.

Molornya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja.

Pihaknya juga mengeluarkan surat edaran supaya SKPD bisa segera mengeksekusi semua pekerjaan supaya tidak menumpuk di akhir tahun dan ekonomi masyarakat tetap bergerak. Tetapi faktanya masih belum maksimal juga sampai dengan saat ini. Masalah ini bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan setiap tahun anggarannya selalu saja seperti ini.

“Kita sudah buat surat edaran supaya SKPD bisa segera menjalankan programnya agar serapan anggaran kita juga maksimal, tetapi faktanya masih nihil juga,” timpalnya.

Bahkan untuk proyek non tender berupa penunjukan langsung juga masih sangat minim. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di masing-masing SKPD dengan harapan bisa dipercepat serapan anggaranya. Jika tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat akan semakin lesu.

“Kami tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga serapannya masih rendah. Kami juga akan segera mengeveluasi secara menyeluruh terkait hal itu,” tukasnya. Karena jika tidak segera dikhawatirkan akan tetap molor sampai akhir tahun nanti. (ils)

Dewan Minta Hentikan Perusakan Hutan Dompu (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun meminta semua elemen masyarakat menghentikan aktifitas perusakan hutan. Terutama dengan cara memperluas area perambahan untuk penanaman jagung. Lokasi yang terbuka dirasa sudah cukup menopang perekonomian petani.

“Sudah cukuplah, jangan lagi melakukan pengerusakan. Lokasi yang sudah terbuka saya memberikan jaminan mereka tetap aman. Tetapi kami tidak mendukung kalau ada perusakan hutan kembali,” terangnya kepada wartawan, Rabu (1/7).

Tak saja menekankan petani agar menghentikan perluasan area perambahan, para pemerhati lingkungan juga diajak tidak sekedar blokade jalan untuk menutut persoalan tersebut diperhatikan pemerintah. Tetapi mereka seharusnya ikut mendukung upaya pencegahan di lapangan.

Menurutnya, langkah ini tidak akan berbenturan dengan program jagung yang telah dicanangkan pemerintah daerah.

Sebab titik fokus perhatiannya yakni pada perusakan baru.

Untuk lahan yang sudah terbuka dan dimanfaatkan petani, ia bahkan mendukung ketika pemerintah berencana mengembangkannya dengan program lain. Seperti misalnya penanaman tanaman buah dan sejenisnya. Selain bisa membuat hutan lestari masyarakat pun tetap menerima manfaat secara ekonomi.

“Tinggal bagaimana kebersamaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun desa untuk menyepakati kalau mau menanam kembali tanaman, tentu harus memberi keuntungan buat petani,” jelasnya.

Dengan luas area tanam jagung 1.200 hektar yang ada saat ini, lanjut Muttakun, dirasa sudah cukup untuk menopang perekonomian masyarakat. Karenanya setiap aktifitas perluasan atau perambahan baru yang muncul, selaku pemerhati lingkungan dan wakil rakyat ia sangat mendukung aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas. Bahkan membongkar dalang dibalik kerusakan hutan yang terjadi saat ini. “Misalkan ada pelaku yang ditangkap biarkan nanti hukum yang akan membongkar siapa yang ada dibelakang mereka,” tandasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Bidik Pengadaan Baju Dinas, Kejari Periksa Enam Anggota DPRD Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Pengadaan baju dinas 25 Anggota DPRD Kota Bima sebesar Rp500 juta tahun anggaran 2019, dibidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima karena ada indikasi merugikan keuangan negara.

Hal itu diakui Kepala Kejari Bima, Suroto SH, MH, kepada wartawan, Rabu (1/ 7). Kata dia, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan keterangan dan bahan (Pulbaket) untuk mendalami persoalan tersebut.

“Sedang kita dalami. Saat ini tahap Pulbaket, untuk mendalami apakah informasi ini benar atau tidak,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya,

proses tahapan Pulbaket dilakukan sejak Juni 2020, setelah menerima aduan atau laporan dari masyarakat serta informasi internal pihak Kejari setempat terkait pengadaan baju dinas yang menelan dana Rp500 juta.

“Mulai Juni ini Pulbaketnya. Dasarnya ada informasi masyarakat dan internal kami,” kata Suroto.

Mendalami hal itu, Ia

mengaku pihaknya sudah memanggil sebagian anggota DPRD Kota Bima untuk dimintai keterangan. Enam orang tersebut diantaranya ada mantan Anggota DPRD Kota Bima.

“Dari 25 anggota DPRD Kota Bima yang baru enam orang kami mintai keterangan,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya akan memanggil anggota DPRD lain-

nya untuk dimintai keterangan yang serupa. Bahkan termasuk Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima.

“Masih banyak yang akan dipanggil dan kita mintai keterangan. Yang jelas persoalan ini masih Pulbaket, kita belum simpulkan a p a k a h merugikan keua-ngan Negara a t a u tidak,” pungkasnya. (uki) Suroto (Suara NTB/Uki)

Giliran PKB Serahkan SK Dukungan untuk Mo-Novi Sumbawa Besar (Suara NTB) PKB menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah - Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd (Mo-Novi), Selasa malam (30/ 6) di Sumbawa. Menyusul PKS yang telah lebih dulu menyerahkan dukungan serupa. SK DPP PKB diserahkan Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, ST, M.Si didampingi Ketua DPC PKB Sumbawa, H. Muhammad Idham kepada Mo-Novi.

Penyerahan SK dukungan bernomor 2924/DPP/01/VI/ 2020 juga sekaligus deklarasi dukungan terhadap pasangan ini. Dihadiri Sejumlah pimpinan partai di antaranya PKS, Hanura, Nasdem, dan Golkar, serta para relawan. Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, ST, M.Si dalam pidatonya, menjelaskan SK DPP ini adalah bentuk dukungan resmi partai ini kepada pasangan Mo-Novi.

Lalu Hardian juga juga menyampaikan pesan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar kepada pasangan Mo-Novi untuk terus berjuang, berikhtiar dan bersilaturahim dengan masyarakat guna memenangkan pertarun-

(Suara NTB/ist)

SK PKB - Penyerahan SK dukungan PKB ke pasangan Mo-Novi di Pilkada Sumbawa 2020. gan pada 9 Desember 2020 mendatang. Selanjutnya menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC PKB Sumbawa dan jajarannya yang telah mencetak sejarah di daerah ini. Berkat keberhasilannya

Hari Ini, Penerbangan Sumbawa-Lombok Dibuka Sumbawa Besar (Suara NTB) Penerbangan SumbawaLombok mulai beroperasi pada Kamis, 2 Juli 2020. Jadwal penerbangan sendiri dilakukan sekali sehari hingga sebulan mendatang. Sejauh ini, baru satu maskapai yang akan melayani rute ini, yaitu Wings Air. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Sutarmin, S.AP menyampaikan, pihaknya tetap membuka operasional di Bandara. Namun aktif tidaknya penerbangan tergantung dari pertimbangan pihak maskapai. Meskipun demikian, penerbangan rencananya mulai mulai dilakukan pada Kamis, 2 J u l i 2020.

Sutarmin

“Nanti sore sudah mulai landing di sini. Insya Allah besok pagi sudah mulai berangkat ke Lombok,” ujarnya.

Dijelaskannya, informasi dari pihak maskapai, jadwal penerbangan dilakukan sekali dalam sehari hingga 30 Juli mendatang. Sedangkan kelanjutannya nantinya akan dilihat dari perkembangan yang ada.

“Izin mereka sudah diurus selama beberapa periode setiap hari. Tetapi karena ada pandemi segala macam, penerbangan mereka kurangi. Sekarang mereka mulai lagi dengan jadwal untuk bulan Juli setiap hari. Nanti mereka lihat lagi perkembangannya.

Sekarang sudah jam 7 (dari Sumbawa) datang jam 5 sore,” tandasn y a . (ind)

meraih 4 kursi DPRD Sumbawa pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

“Tentunya ini perjuangan yang tidak mudah dan sangat luar biasa, dengan hasil yang cukup fantastis. Prestasi ini

harus terus terukir. Makanya, saya mnegajak seluruh kader dan simpatisan PKB untuk melanjutkannya dengan kembali mencetak sejarah baru dengan memenangkan Mo-Novi,” tukasnya.

Ketua DPW PKB NTB ini pun menginstruksikan seluruh kader dan simpatisan PKB untuk mengamankan amanah DPP dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memenangkan pasangan Mo-Novi di Pilkada Sumbawa.

Jika ada kader PKB yang yang mendukung pasangan lain selain Mo–Novi, maka sanksi tegas akan diberikan.

Drs. H. Mahmud Abdullah dalam orasi politiknya, menyatakan, jejak PKB dan PKS yang telah menyerahkkan SK dukungan dan memberikan amanat kepada Mo-Novi, dapat diikuti partai koalisi lainnya. SK ini sekaligus menjadi jawaban pasangan Mo-Novi yang tetap solid sampai saat ini. Koalisi partai pendukung tetap kompak dan sejalan.

Menurutnya, SK PKB untuk Mo-Novi sangat tepat, karena salah satu visi misi PKB yaitu menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadaban sejalan dengan tagline Mo-Novi yaitu Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban. Artinya PKB dan Mo-Novi memiliki tujuan yang sama untuk menggapainya bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan tetap mempertahankan adab atau kultur budaya Samawa. (arn)

Tiga Bulan Sepi, Target Retribusi Terancam Tidak Tercapai Taliwang (Suara NTB)Kepala UPTD pengujian kendaraan dan KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap mengaku pesimis target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp200 juta tercapai. Sebab realisasinya di semester pertama saja baru mencapai Rp90 juta dari target yang ditetapkan. Parahnya lagi sudah tiga bulan, tingkat kunjungan masyarakat melakukan uji KIR kendaraan sangat minim.

“Sudah tiga bulan jumlah kendaraan yang masuk untuk melakukan uji KIR sangat minim. Bahkan target yang kita tetapkan per bulan di angka Rp8 juta saja saat ini realisasinya hanya Rp2-4 juta yang tercapai,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (1/7). Bahkan dalam satu hari full kadang

tidak ada satupun kendaraan yang masuk untuk di KIR. Diakuinya dari segi pendapatan yang baru mencapai Rp90 juta dari target tersebut memang dianggap sangat sulit bisa tercapai. Karena potensi kendaraan yang bisa ditarik retribusinnya juga sangat sedikit. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus buku KIR juga sangat rendah. Kendati demikian, dirinya tetap akan mengupayakan supaya target yang ditetapkan bisa tercapai atau minimal bisa sama seperti tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp185 juta.

“Banyak kendala yang kami hadapi untuk mengejar target tersebut selain potensi kendaraan yang kita miliki sedikit, kesadaran masyarakat juta masih sangat kecil untuk melakukan KIR kendaraannya,” timpalnya.

Padahal proses uji KIR merupakan salah satu cara untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentu dengan kecilnya pemilik kendaraan yang datang bisa diindikasikan bahwa kesadaran masyarakat sangat minim. Apalagi saat ini pihaknya tidak bisa melakukan razia untuk menjaring kendaraan-kendaraan habis masa KIR di tengah pendemi covid-19. Bahkan upaya untuk turun menjemput kendaraan yang habis masa KIR juga tidak bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.

“Kami makin sulit mengejar target tersebut karena tidak ada razia kendaraan yang kita lakukan. Bahkan hasil sitaan buku KIR dari razia Polisi juga sangat banyak yang belum terambil yang berakibat pada tidak tercapainya target tersebut,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

Arah Dukungan Parpol di Dompu Mulai Mengerucut Dompu (Suara NTB) Partai Hanura akhirnya mengarahkan dukungannya kepada pasangan Ir. Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH. Kendati baru surat tugas dari DPP Partai Hanura yang diterima, tapi itu menjadi dasar bagi pasangan ini untuk membangun komunikasi dengan partai lain dalam membangun koalisi dukungan.

Bakal calon Bupati Dompu, Ir. Muhammad Ruslan kepada Suara NTB, Selasa malam, 30 Juni 2020 mengungkapkan, surat tugas yang diterimanya dikeluarkan Tim Penjaringan Pilkada (TPP) DPP Partai Hanura dan menjadi dasar bagi DPP untuk mengeluarkan rekomendasi dukungan.

Dengan 2 kursi keterwakilan DPRD Dompu, Partai Hanura harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung pasangan Calon.

Dengan surat tugas itu, menjadi dasar bagi pasangan calon membangun koalisi dengan partai lain.

Selain Partai Hanura, Ruslan juga mengungkapkan, arah dukungan dari Partai Berkarya (1 kursi Dewan) juga bakal mengusungnya. Untuk

menyelesaikan persyaratan administrasi, saat ini pihaknya sedang berada di Jakarta.

Begitu juga dengan PDIP yang hanya merekomendasikan pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH. “Saya sangat optimis, Dompu Juara (jargon pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH) dalam waktu dekat akan selesai untuk urusan partai. Ketika ini semua terjadi, PKS tentu akan mengeluarkan rekomendasi,” katanya.

Ruslan juga mengungkapkan, hampir semua partai menghendaki adanya survei. Sebagai pendahuluan, survei ini lebih difokuskan untuk pemetaan dan penyusunan strategis pemenangan. Sehingga tidak diprioritaskan soal elektabilitas pasangan calon dan untuk elektabilitas serta tingkat keterpilihan itu pada survei terakhir.

“Waktu masih panjang, masih ada 6 bulan (sebelum pencoblosan),” jelasnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Dompu, H Sanusi, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, arah dukungan Partai Hanura kepada pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH untuk Pilka-

(Suara NTB/ist)

SURAT TUGAS - Muhammad Ruslan saat menerima surat tugas dari DPP Partai Hanura pada Sabtu, 27 Juni 2020 di Jakarta. da Dompu. Karena hanya pasangan ini yang dipanggil dan mendapatkan surat tugas dari DPP untuk membangun koalisi dukungan di Pilkada Dompu. “Iya (pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH), surat tugas dari DPP,” katanya.

Selain pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH, pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Veryani yang dikabarkan telah mendapatkan dukungan dari

partai Demokrat berupa surat rekomendasi DPP. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I yang dikonfirmasi terkait rekomendasi ini mengatakan, rekomendasi Partai Demokrat hanya diberikan kepada kader partai yang maju mencalonkan diri. Kader partai yang maju di Pilkada 2020 hanya di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah. “Di luar itu, saat ini masih terus berpros-

es,” kata Ismul.

Diakui Ismul, hanya 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Dompu yang memenuhi syarat yang diminta Partai Demokrat. Yaitu pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Veryani dan pasangan Arifuddin, SH – H Mulyadin, SH, MH. “Iya baru dua pasangan itu yang memenuhi syarat yang diminta Demokrat, sehingga hanya 2 pasangan itu yang direkomendasi ke DPP,” katanya. (ula)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 6

Masih Zona Merah

Belajar dari Rumah di Lobar dan Mataram Hampir Pasti Dilanjutkan M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7) mengatakan, pihaknya sudah membuat draf terkait dengan pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Pihaknya melakukan rapat dengan Kanwil Kemenag NTB untuk membahas hal tersebut. Nantinya ia akan mendiskusikan dengan gugus tugas penaganan Covid-19.

Aidy menjelaskan, tahun pelajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli. Pihaknya membuka peluang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dikbud

Sementara untuk pembelajaran di jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Mataram, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan belum akan membuka pembelajaran langsung di sekolah, karena Kota Mataram masih berstatus zona merah. Disdik menunggu petunjuk Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid19 untuk kepastian membuka sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H. Aidy Furqan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd.,

NTB memilih opsi pembelajaran tatap muka dengan sistem shift atau blok, di mana akan dibagi siswa masuk sekolah secara bergiliran selama dua atau tiga hari dalam satu minggu. Sementara di sisa harinya ketika tidak masuk sekolah, siswa akan laksanakan pembelajaran daring dari rumah. “Tanggal 6 Juli kami coba uji keterbacaan untuk draf itu,” katanya.

Jika opsi kombinasi antara pembelajaran langsung dan daring itu disepakati, maka akan diuji cobakan dulu pada masa transisi pembelajaran normal baru pada bulan Juli dan Agustus. Aidy menegaskan, uji coba itu dilaksanakan pada sekolah di luar daerah zona merah. Maka untuk Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram tidak mengikuti uji coba. Kegiatan

belajar dari rumah di daerah tersebut tetap dilaksanakan.

“Kota Mataram dan Lombok Barat tidak boleh uji coba, masih tutup untuk pembelajaran langsung,” tegasnya.

Nantinya, setelah uji coba pada bulan Juli dan Agustus, akan dilakukan evaluasi, barulah bulan berikutnya bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift tersebut. Di masa transisi tersebut sekolah menyiapkan protokol kesehatan. Selain sistem shift, durasi belajar pun tidak akan seperti kondisi normal sebelumnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, kepastian pembelajaran tatap muka bergantung pada keputusan gugus tugas penangan-

an Covid-19. Kalau Kota Mataram masih berstatus zona merah, maka belajar dari rumah dengan sistem daring akan tetap dilaksanakan di tahun ajaran baru. “Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan. Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan daerah zona kuning, oranye, dan merah Covid-19 dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Satuan pendidikan di zona itu tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Dari keterangan resmi Kemendikbud, menyebutkan bahwa tahun ajaran baru bagi pendidi-

kan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/ 2021 tetap dimulai pada bul a n Juli 2020. (ron)

H. Lalu Fatwir Uzali

(Suara NTB/ron)

Peringati 40 Tahun Mengabdi

SLBN 2 Mataram Gelar Pojok Ekspresi

Belajar di PAUD

Mataram (Suara NTB) SLBN 2 Mataram melaksanakan kegiatan Pojok Ekspresi dalam memperingati 40 tahun SLBN 2 Mataram, pada Rabu (1/7) bertempat di halaman sekolah. Kegiatan itu sekaligus pelepasan siswa yang sudah menempuh pembelajaran di SLBN 2 Mataram.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Pojok Ekspresi sebagai respons atas kegiatan serupa yang diluncurkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Di samping itu sekaligus dirangkaikan untuk mengenang 40 tahun pengabdian SLBN 2 Mataram yang dahulunya bernama SLB Dharma Wanita.

Kegiatan itu juga sebagai pelepasan siswa SLBN 2 Mataram yang telah menyelesaikan studi. Sebanyak 38 orang dengan rincian 13 orang dari SMALB, 15 orang dari SMPLB, dan 10 orang dari SDLB. “Terkait pojok ekspresi, tidak melulu belajar akademis, nanti kami akan tampilkan periodik keterampilan dan permainan. Itu adalah wadah bagi anak, bahwa mereka punya bakat juga seperti yang lain, di situ anak-anak itu kita kasih anak bisa tampil, diharapkan pojok ekspresi dilaksanakan setiap akhir bulan,” katanya.

Pada momentum 40 tahun mengabdi itu, menurut Winarna sudah banyak suka dan duka serta berbagai prestasi

TUGAS guru sangat berat.

Mereka berdasarkan undangundang dituntut mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Betapa pun beratnya tugas mengajar seorang guru, mereka harus siap dan tetap mengajar dalam keadaan apapun juga.

Praktisi Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. Hj. Warni Juwita menyarankan agar para guru sesekali belajar di PAUD. Mengingat situasi di lingkungan PAUD akan mampu membuat otak guru lebih segar, sehingga akan (Suara NTB/dys) berdampak bagi guru saat Hj. Warni Juwita mengajar.

Menurut Prof. Warni, guru yang dalam keadaan pikiran segar dan sehat akan menularkan kebugaran itu pada saat mengajar di hadapan siswa. Tentu saja iklim mengajar seperti ini sangat dituntut bagi guru pada saat mentransfer pengetahuan mereka di hadapan murid.

“Guru harus belajar bahagia, sehingga proses belajar jadi bahagia. Guru harus sering-sering belajar ke PAUD karena akan gembira terus,” ujarnya menjelaskan.

Lebih jauh dosen PGMI UIN Mataram ini menjelaskan ada perbedaan yang tajam hasil belajar pada saat otak dalam keadaan tegang dan tidak tegang. Otak dalam keadaan sehat dan tidak tegang jauh lebih bagus.

“Saya juga tinggal di lingkungan PAUD jadi memang perilaku-perilaku yang spontanitas sapa salam senyum bertepuk tangan lalu membuat hati kita menjadi senang dan berbahagia,” tutur Prof. Warni.

Sementara salah satu nutrisi itu adalah muncul dari kebahagiaan, rasa senang, bersikap santun, ceria, dan riang gembira. Keadaan demikian merupakan nutrisinya otak, oleh karena itu siapapun dia perlu merasakan bahagia di dalam belajar.

“Kalau tegang tentu saja otak itu tidak siap menerima pembelajaran. Sehingga muncullah human academic atau pembelajaran yang manusiawi. Inilah tujuan merdeka belajar,” urainya.

Adanya iklim belajar dalam situasi bahagia seperti ini sesuai dengan tujuan merdeka belajar. Kebijakan pemerintah Merdeka Belajar akan membuat siswa bisa belajar tanpa tekanan.

“Sekolah lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa lebih banyak belajar. Perlu banyak kesempatan untuk menerapkan pembelajaran holistik pendidikan yang mampu memberikan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan,” tutup Prof. Warni. (dys)

yang ditorehkan. Ia juga berharap relokasi ke Eks BKMM bisa segera terlaksana. Ia mengatakan, pada Kamis (2/ 7) pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait hal itu. Setelah adanya MoU barulah akan bertahap dilakukan pemindahan ke eks BKMM. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Di-

nas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., mengatakan kehadiran Pojok Eskpresi itu untuk menghidupkan kembali permainan tradisional. Juga untuk mengapresiasi bakat dan minat anak-anak.

“Kami juga menyuarakan ke dinas di daerah untuk segera melaksanakan pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus punya cita-cita

Rektorat Klaim Maksimal Bantu Mahasiswa

Kantor Bahasa Bekali Calon Duta Bahasa

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Mataram (Unram) tentang keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah keluar, namun tidak semua mahasiswa mendapatkan keringanan UKT. Sejumlah mahasiswa mengaku, ada di antara mereka yang ditolak dan hingga kini belum dikonfirmasi pemotongan UKT mereka disetujui atau tidak oleh pihak kampus.

“Saya sudah urus data penurunan UKT sampai sekarang tidak terkonfirmasi, dan sudah kirim ke email ternyata tidak ada nama saya yang keluar, padahal saya grade 2,”kata Yati, salah satu mahasiswi yang juga mengaku kesulitan membayar UKT, karena orang tuanya terdampak Covid-19.

Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, Wakil Rektor II Unram Prof. Dr. Kurniawan, menjelaskan pada dasarnya pihak rektorat dan fakultas, sudah bekerja maksimal untuk menindaklanjuti Permendikbud Nomor 25/2020.

Dalam hal ini, ujarnya, pada

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Kantor Bahasa NTB melaksanakan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Provinsi NTB 2020. Menurut Kepala Kantor Bahasa NTB, Umi Kulsum, M.Hum., menjelaskan ada 3 tahapan yang akan dilalui oleh Para Calon Duta Bahasa, yakni tahapan Tes Seleksi Administrasi, Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dan Presentasi Program dan Minat/ bakat.

Saat menggelar pembekalan pada puluhan peserta Duta Bahasa Tingkat Provinsi, Rabu (1/7), Umi Kulsum, memaparkan banyak aspek kebahasaan yang penting diketahui para peserta. Di antaranya ialah ejaan dalam berbahasa dan akan dilakukan pembekalan selama 3 hari.

Pada hari pertama, ujarnya, Kepala Kantor Bahasa menyampaikan materi Kebijakan Bahasa, Ejaan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Pewara, dan Penyusunan Laporan Kegian, sedangkan pemateri lainnya Teguh Samudra, S.H. menyampaikan materi Berbicara di Depan Umum. Sedangkan pembekalan hari kedua yaitu Materi Diksi, Kalimat dalam Bahasa Indonesia, dan Paragraf disampaikan oleh Kasman, M.Hum. Materi Pembawaan Diri dan Kepribadian oleh I.G.A. Ari Dharsini, S.E. “Sementara pada hari ketiga Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Sosialisasi dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi NTB, Berbagi Pengalaman Duta Bahasa NTB Tahun 2019, dan Kelas Kecantikan,” terangnya.

Ajang pemilihan Duta Bahasa NTB tahun ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari seluruh NTB. Seleksi yang dilakukan meliputi tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia).

Dari hasil seleksi tersebut kemudian peserta dipilih untuk masuk menjadi 20 besar.

Tahapan berikutnya adalah presentasi esai, peserta yang masuk 20 besar ini terbagi 10 putra dan 10 putri. Mereka kemudian akan diminta memaparkan ide dan gagasannya tentang program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Duta Bahasa. Presentasi dilakukan secara berpasangan dengan waktu 20 menit dan dinilai oleh 3 panelis.

“Dari 150 peserta pembekalan dipilih 20 finalis, 10 putra dan 10 putri. Pada babak final ini peserta diminta memaparkan ide dan gagasannya tentang program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Duta Bahasa dan menjawab pertanyaan juri. Selain presentasi program finalis juga menampilkan minat dan bakat serta mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI),” jelasnya.

Peserta yang terpilih menjadi Duta Bahasa Tingkat Provinsi NTB tahun 2020 dituntut untuk mahir Berbahasa Indonesia, menguasai minimal satu bahasa Daerah di NTB dan menguasai minimal satu bahasa asing. Selain itu peserta yang terpilih bersedia mengikuti seleksi Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional di Jakarta. (dys)

(Suara NTB/ron)

POJOK EKSPRESI - Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna (empat dari kanan) berfoto bersama dengan Kepala Bidang PK-PLK Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari (empat dari kiri) dan tamu undangan lainnya saat kegiatan Pojok Ekspresi di SLBN 2 Mataram, Rabu (1/7).

Kurniawan

tanggal 25 Juni 2020 pihaknya telah melaksanakan rapat kerja universitas (RKU) yang dihadiri oleh semua pimpinan di Unram, di mana salah satu pembahasan rapat adalah menindaklanjuti Permendikbud Nomor 25/ 2020.

Dilanjutkan lagi rapat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, diadakan rapat yang dihadiri Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Dekan II se Unram, Pustik, Biro, Kabag dan Kasubag membahas mekanisme pemberlakuan pasal 9 Permendikbud 25/2020. Rapat itu menghasilkan Keputusan bebas SPP/UKT diberikan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran baik perkuliahan maupun skripsi. “Surat keterangan selesai pembelajaran dikeluarkan oleh dekan/ prodi,”ujarnya, Rabu (1/7).

Selain itu pembayaran UKT sebesar sampai dengan 50 persen, diberikan bagi mahasiswa semester 9 untuk S1 dan semester 7 untuk D3 dengan ketentuan 30 persen 1-3 SKS dan 50 persen 4-6 SKS. Opsi pilihan pembayaran tersebut tersedia di laman SIA. Adapun banyaknya mahasiswa yang tidak terakomodir kata Prof. Kurniawan, disebabkan berbagai hal. Yakni proses pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu 22 Mei - 5 Juni ditambah waktu perbaikan berkas selama 5 hari 12- 16 Juni.

Data pengajuan keringanan yang masuk melalui Sireg Unram kemudian diverifikasi oleh masing-masing Fakuktas/Prodi untuk mendapatkan hasil diterima atau ditolak.

Proses ini dilakukan mulai tanggal 16-20 Juni. Setelah itu tanggal 22 Juni fakultas/ Prodi mengirimkan usulan SK penetapan keringanan UKT ke Rektorat. Per tanggal 25 Juni SK diunggah melalui web pada Sireg Unram.

“Insya Allah semua proses sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami di rektorat dan di fakultas/Prodi sudah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” jawabnya. (dys)

yang tidak boleh disepelekan,” katanya.

Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat-Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, ia salut dan bangga pada pendidikan di lingkup pendidikan khusus. Ia mengatakan setiap tahun perlu dievaluasi dalam pendidikan luar biasa. SLB

harus didukung dalam pengembangan ke depan.

“Dengan keterbatasan bisa melaksanakan kegiatan yang sangat positif,” katanya.

Pada kesempatan itu, ditampilkan tari kreasi, baca puisi, dan pantomim oleh siswa SLBN 2 Mataram. Dilakukan juga penyerahan ijazah SMALB, SMPLB, dan SDLB. (ron)

Minim Siswa, Jam Mengajar Guru Jadi Berkurang Mataram (Suara NTB) Sejumlah SMP negeri yang berada di pinggiran wilayah Kota Mataram mengalami kekurangan siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu mempengaruhi berkurangnya jam mengajar guru di sekolah tersebut. Para guru terpaksa harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain.

Padahal ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) guru harus mengajar minimal 24 jam dalam satu minggu. Ketentuan itu sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Salah seorang guru di SMPN 21 Mataram, Jumiati, mengakui minimnya siswa di satu sekolah berpengaruh pada jam mengajar guru. Guru tidak bisa memenuhi ketentuan minimal 24 jam dalam satu minggu di sekolah tempatnya bekerja.

Mereka terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. “Mau ndak mau harus cari lagi,” ujarnya.

SMPN 21 Mataram pada PPDB tahun pelajaran 2020/ 2021 menerima siswa baru kurang dari kuota daya tampung. Daya tampung siswa baru di SMPN 21 Mataram sebanyak lima rombel atau 140 siswa.

Namun, hanya tujuh orang siswa diterima lewat jalur afirmasi, sedangkan 60 orang melalui jalur zonasi. “Akhirnya banyak ruang yang kosong atau tidak terpakai,” ujar Jumiati yang juga Ketua Panitia PPDB di SMPN 21 Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7) juga mengakui kondisi tersebut. Itulah yang menjadi kekhawatiran pihaknya ketika ada sekolah yang kuotanya siswa baru tidak terpenuhi, guru

terpaksa harus mencari lagi jam mengajar di luar sekolah. Dampaknya jika ketentuan jam mengajar minimal tidak terpenuhi, guru tersebut tidak bisa menerima tunjangan profesi.

“Kalau satu sekolah cuma menerima satu atau dua rombel siswa baru, maka jam mengajar minimal 24 jam dalam satu minggu itu tidak akan tercukupi. Itulah kenapa saya ngotot anak-anak mengisi di sekolah yang kosong, untuk guru itu juga,” ujar Fatwir.

Fatwir menyesalkan ada beberapa sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi. Walaupun ada juga sekolah yang kuotanya terpenuhi, bahkan melebihi daya tampung. Ia mensinyalir, orang tua belum memahami substansi zonasi, bahwa zonasi untuk mendekatkan anak dengan sekolah.

Masih ada dikotomi berkembang di masyarakat terkait sekolah favorit dan non favorit.

Padahal, menurut mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini, semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Termasuk infrastruktur yang relatif sama.

Dengan kenyataan itu, pihaknya akan fokus perbaikan fasilitas, dan menambah guru.

“Kalau infrastruktur sama saja, guru sama rata, pembelajaran sama, materi sama.

Sekarang orang tua siswa juga harus menyadari kebutuhan pelengkap untuk sekolah, bagaimana sekolah mau maju kalau muridnya sedikit,” katanya.

Di samping itu, ia juga menduga minimnya siswa di sekolah tertentu karena orang tua mulai tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis agama. Selain itu mengirim anaknya ke pondok pesantren.

Ke depan pihaknya akan melakukan rekayasa kurikulum sehingga pembelajaran di sekolah negeri bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. (ron)

(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Kegiatan Belajar dari Rumah (BDR) dampak dari pandemi Covid-19 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram dipastikan dilanjutkan pada tahun ajaran baru nanti. Hal itu karena daerah tersebut masih berstatus zona merah Covid-19. Sementara untuk daerah lainnya akan dibuka peluang pembelajaran secara tatap muka dengan sistem shift atau blok, dengan kombinasi pembelajaran daring.

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Pilkada Serentak

Arah Dukungan PAN di Tujuh Daerah Final Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar memastikan bahwa partainya telah merampungkan arah dukungannya di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Hanya saja, untuk Surat Keputusan (SK) dukungannya dari DPP PAN dikeluarkan secara bertahap.

Dari tujuh daerah itu, SK dukungan PAN yang sudah keluar baru untuk empat daerah, yakni Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kota Mataram. “Yang sudah kita serahkan langsung SK-nya ke pasangan calon baru dua yakni Bima dan hari ini Mataram,” ungkap Muazzim, yany dikonfirmasi Rabu (1/7) kemarin.

Dipilkada Bima, PAN memberikan dukungan kepada pasangan Syafruddin HM Noer-Adi Mahyudi, yang SK-nya sudah diserahkan beberapa hari lalu. Kemudian di Kota Mataram diberikan kepada pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi. Selanjutnya penyerahan SK untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena SK dukungan dari DPP PAN untuk dua daerah itu sudah terbit dan sudah ada di DPW PAN NTB. “Kita jadwalkan sekitar tanggal 5-6 Juli ini kita serahkan SK untuk Sumbawa dan KSB. Di KSB kita berikan dukungan kepada pasangan petahana, yakni Musyafirin-Fud. Kemudian di Sumbawa, kita berikan kepada pasangan Syarifuddin Djarot-Muhlis,” sebut Muazzim. Sementara untuk tiga daerah lainnya yakni KLU, Lombok Tengah dan Dompu, sampai saat ini SK-nya masih berproses di DPP. Namun demikian, Muazzim memastikan bahwa untuk SK dukungan di tiga daerah itu, juga tidak akan lama terbit.

“Tiga kabupaten ini memang lagi menunggu, karena masih di DPP. Tapi Insya Allah dalam waktu dekat juga akan terbit, karena untuk calon yang akan didukung sudah hampir final, hanya saja SK-nya belum kami pegang,” terang Muazzim.

Adapun pasangan bakal calon yang akan didukung PAN di tiga daerah tersebut yakni untuk KLU jatuh kepada petahana, Najmul Ahyar-Suardi, kemudian di Lombok Tengah diberikan kepada pasangan Dwi Sugiono dan Normal Suzana. Sedangkan di Dompu, PAN mendukung pasangan Saifurrahman-Chika.

“Kalau tidak ada halangan dan hambatan dukungan PAN akan ke sana dan untuk SK-nya Insya Allah menyusul dalam waktu dekat. Nanti selesai penyerahan SK Sumbawa dan KSB, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan SK tiga daerah itu di DPP,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Kota Mataram

Baihaqi-Diyah Resmi Terima SK Dukungan PAN

Mataram (Suara NTB) – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU) untuk diusung sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Kota Mataram 2020.

Penyerahan Surat Keputusan (SK)dukunganPANkepadapasangan BARU itu langsung dilakukan oleh Ketua DPW PAN NTB H. Muazzim Akbar di Mataram, Rabu (1/7) kemarin dan dihadiri oleh simpatisan pendukung pasangan BARU serta jajaran pengurus DPD dan DPW PAN NTB. Usai menyerahkan SK dukungan, Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar meminta kepada pasangan calon yang telah menerima SK dukungan partai, supaya segera bergerak menghimpun dukungan masyarakat serta memantapkan partai koalisi supaya memenuhi syarat untuk didaftarkan ke KPU. “Jadi sesuai PKPU untuk kampanye monologis pada pilkada tahun ini hanya di gelar sekali. Maka dari itu pasangan calon harus lebih banyak turun ke masyarakat, mulai dari

sekarang,” seru Muazzim.

Dalam kesempatan itu, Muazzim juta menegaskan bahwa sebagai bentuk komitmen PAN atas pilihan mendukung pasangan BARU ini.

PAN akan totalitas menggerakkan mesin politik partai dalam pemenangan pasangan BARU. “Saya tegaskan bahwa semua kader harus mengikuti perintah partai, bila ada kader yang tidak mematuhi ada sanksi tegas yang akan kita berikan, hingga pemecatan,” tegasnya.

Sementara itu, Baihaqi sendiri usai menerima SK dukungan PAN itu, ia mengaku makin meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil maju di Pilkada Kota Mataram 2020. Pihaknya tinggal menunggu proses dukungan di beberapa partai politik yang akan ikut bergabung dalam gerbong koalisi pendukungnya.

Dengan adanya SK dukungan dari PAN ini maka menjadi modal kami untuk memantapkan diri maju dan turun ke masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada PAN yang telah mempercayai kami dan mendukung kami secara resmi untuk maju pada Pilkada Kota Mataram,” jelas Baihaqi.

Dengan berbekal SK dukungan dari PAN itu, sesuai dengan harapan dari Ketua Partai, bahwa dirinya akan segera memasifkan pergerakan untuk menghimpun dukungan masyarakat. Kemudian pembentukan tim pemenangan juga akan segera dia persiapkan.

Diketahui dukungan dari PAN saja masih belum cukup untuk bisa mengantarkan pasangan BARU bisa mendaftar sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram ke KPU. Lantaran

PAN sendiri hanya punya tiga kursi di DPRD. Sementara syarat dukungan parpol, minimal harus punya delapan kursi.

Terkait hal itu, Baihaqi memastikan bahwa dirinya optimis bakal lolos sebagai pasangan calon, karena sudah ada komitmen dukungan yang diterima dari sejumlah partai politik. Hanya saja untuk SK dukungannya, pi-

haknya masih menunggu proses di internal partai itu selesai.

“Kita komitmen bersama koalisi Poros Biru itu, ada Demokrat yang masih sedang berpose di DPP, kita tunggu saja, kemudian ada Berkarya juga masih berproses.

Insya Allah kita siap bertarung, dukungan PAN yang kami terima hari ini adalah bukti keseriusan kami,” pungkasnya. (ndi)

Refleksi Hari Bhayangkara Ke-74

NTB Tetap Kondusif di Tengah Pandemi Covid-19

Gunakan Pendekatan Sosial Selesaikan Lahan Enklave KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengawal investasi triliunan KEK mandalika. Destinasi wisata penyelenggara Moto GP mulai 2021 ini masih menyimpan polemik lahan. Pembebasan lahan enklave di lokasi lintasan sirkuit tidak semata soal hukum tertulis saja cara penyelesaiannya.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menyatakan komitmennya dalam hal pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Kegaduhan menurutnya akan berdampak konflik sosial. Penyelesaiannya melibatkan Gubernur NTB, Danrem 162/WB, dan Kajati NTB. “Ada beberapa isu (Suara NTB/dok) yang sudah kami bahas dalam Mohammad Iqbal rangka mendukung iklim investasi serta pengembangan ekonomi di daerah wisata. Nanti tunggu saja hasilnya. Kami sedang bekerja,” terangnya Rabu (1/7) kemarin.

Polda NTB, sambung dia, mendukung penuh kemajuan investasi di kawasan KEK Mandalika. Seiring pemetaan kerawanan, daerah wisata punya masalah klasik soal sengketa lahan. Termasuk di kawasan KEK Mandalika berupa klaim lahan dan pembebasan lahan enklave. “Kita identifikasi kita verifikasi itu sambil kita melakukan komunikasi intens dengan semua yang ada di lahan tersebut. Kita ingin masalah ini segera selesai,” kata Iqbal.

Polemik lahan juga rawan menyedot konflik. Selain dari sisi hukum, penyelesaiannya juga dengan pendekatan sosial. “Tidak gaduh. Pakai hati. Kita ikhtiar. Tidak ada kepentingan apapun,” tegas jenderal bintang dua mantan Kadivhumas Polri ini.

Iqbal menambahkan, penyelesaian lahan enklave KEK Mandalika sedang dikerjakan tim khusus. Setiap pihak baik warga pemilik lahan enklave dengan ITDC selaku pengelola KEK Mandalika masing-masing punya kedudukan hukum.

“Proses hukum legal standing ada legitimasi. Di dalamnya legal standing menjadi kekuatan tapi tidak kalah penting ada aspek legalisasi dari aspek sosiologi hukum. Itu yang harus seiring sejalan,” paparnya. Maka, menurut Iqbal, pendekatannya tidak hanya dari hukum tertulis saja. Tetapi juga pendekatan sosial dengan menjalin komunikasi terhadap para pihak yang bersengketa.

“Tidak hanya pencocokan data saja. Tidak hanya law in the book saja. Itu kita cek tapi ada komunikasi person to person.

Sekarang tim ini sudah bergerak. Yakinlah kalau kita berikhtiar pasti ada jawaban,” sebut Iqbal. Terpisah, Anggota Komisi II Bidang Agraria DPR RI H M Syamsul Luthfi membeberkan beberapa temuannya usai turun reses ke Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah menemui warga pemilik lahan enklave.

“Masyarakat disana sudah memegang alas hak yang kuat. Seperti, Pipil Garuda tahun 1958, lontar tahun 1946, dan sporadik tahun 1970. Silakan diuji keasliannya.

Jangan mengklaim lahan itu sudah HPL,” urainya melalui telepon.SertifikatHakPengelolaanLahan (HPL), kata dia, bisa muncul setelah lahan kepemilikan warga sudah dibebaskan. Menandakan sudah ada peralihan hak atas lahan dari warga ke negara yang kemudian diterbitkan HPL. Politisi Nasdem ini berpendapat bahwa persoalan tanah enklave ini sederhana. Kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan ITDC memang belum ada titik temu.

Lahan enklave tersebar dalam 38 persil seluas 15 hektare di kawasan lahan sirkuit. “Kalau dari tim appraisal harganya Rp95 juta per are.

Ada beberapa yang setuju,” kata Luthfi yang melenggang ke Senayan dari Dapil NTB II ini.

Dia berharap persoalan lahan ini dapat segera mendapat titik temu. Sebab, gelaran MotoGP tidak bisa menunggu karena kalender MotoGP Mandalika tahun 2021 sudah ditetapkan. Pembangunan sirkuit juga sekarang sedang digenjot. “Tentu saja ini bisa diselesaikan.

Masyarakat mendukung apalagi ini proyek strategis nasional,” pungkas Luthfi. (why)

(Suara NTB/ndi)

SK DUKUNGAN - Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar didampingi sejumlah petinggi PAN menyerahkan SK dukungan kepada pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU) sebagai balon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020.

(Suara NTB/why)

MELAPOR - Inaq Kalsum (kedua kanan) didampingi tim kuasa hukumnya Lalu Anton Hariawan (tengah) usai melapor ke Polda NTB Rabu (1/7).

Ibu Kandung Lapor Balik Anaknya Soal Penggelapan Harta Warisan Mataram (Suara NTB) Mahsun, anak yang laporkan ibunya dugaan penggelapan motor menuai buah dari perbuatannya yang melawan orang tuanya sendiri. Warga Ranggagata, Praya Barat Daya, Lombok Tengah ini berurusan lagi dengan polisi. Tapi kali terkait penggelapan harta warisan Rp240 juta. Ibunya kandungnya sendiri, Inaq Kalsum yang melapor balik ke Polda NTB. Inaq Kalsum didampingi kuasa hukumnya Lalu Anton Hariawan mendatangi Polda NTB Rabu (1/7) kemarin. Kalsum melaporkan dua kasus sekaligus. Dugaan kasus ITE ke Ditreskrimsus dan penggelapan harta warisan ke Ditreskrimum. “Inaq Kalsum ini tidak mendapatkan bagi warisan yang sesuai dengan bagiannya.

Uang hasil penjualan tanah warisan Rp240 juta diduga digelapkan anaknya,” ucap Anton usai menyampaikan laporan di Mapolda NTB di Mataram.

Anton menjelaskan, Mahsun adalah buah pernikahan Kalsum dengan Mudahan pada tahun 1972. Mudahan meninggal dunia meninggalkan harta

warisan tanah sawah, rumah, dan pekarangan. Kalsum dan Mahsun sebagai ahli waris yang sah kemudian menjual tanah tersebut. Tanah yang luasnya 40 are dijual seharga Rp240 juta.

“Inaq Kalsum hanya diberikan Rp13 juta. Itu pun dipakai untuk membelikan motor untuk cucunya yang dilaporkan penggelapan itu,” terangnya. Kalsum, kata Anton, Seharusnya mendapatkan setengah harta suaminya sebagai harta gono-gini. Ditambah lagi sepertiga dari harta bagian suaminya yang meninggal.

Laporan kedua mengenai dugaan pelanggaran ITE pasal 27 ayat 1. Terkait dengan pernyataan Mahsun yang dianggap menuduh Kalsum menggelapkan motor Honda Beat. “Motor itu dipakai saudara-saudaranya.

Bagaimana Inaq Kalsum mau menggelapkan, orang dia tidak bisa bawa motor,” imbuh Anton.

Inaq Kalsum tidak bisa menahan emosinya. Meskipun Mahsun masih dianggapnya sebagai anak. Tetapi perbuatan dan perkataan sudah membuatnya luka hati. Pilihan terakhir akhirnya diambil. Menem-

puh jalur hukum. “Dia semakin noaq (kurang ajar). Saya begini karena saya sudah tidak tahan.

Sudah tidak ada maaf. Lapor polisi ini supaya dia jera,” keluhnya dalam bahasa Sasak.

Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata mengatakan, meski laporan itu sudah disampaikan namun pihaknya akan mengedepankan upaya solutif di luar jalur hukum. Tidak semua kasus diselesaikan lewat jeruji besi. Apalagi bagi mereka yang masih ada hubungan keluarga. ”Kita mengedepankan restorative justice. Persoalan seperti itu tidak bisa kita lihat straight dari kacamata hukum saja tanpa melihat asal usul permasalahan,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

Pada prinsipnya, sambung dia, setiap laporan pengaduan diterima. Namun akan didalami lagi kelengkapan alat buktinya. Penyelidikan pun belum dimulai. ”Kita akan dudukkan bersama. Tidak bisa langsung menggunakan perbuatan delik.

InsyaAllah akan kita lakukan mediasi dulu. Laporan kita terima nanti ranahnya di fungsi reserse,” kata Hari. (why)

Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 menghantam NTB empat bulan belakangan ini. Namun syukurnya pembatasan sosial dan penanganan kesehatannya tidak sampai mengganggu kondusivitas. Peran Pemda, TNI, Polri, tenaga medis, dan masyarakat tetap diperkuat demi mewujudkan NTB zero positif Covid-19.

Hal itu menjadi refleksi Polda NTB dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mataram Rabu (1/7) kemarin. “Situasi kondisi wilayah hukum relatif kondusif di masa pandemi ini,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal kemarin.

Iqbal mengapresiasi peran setiap elemen pemangku kebijakan yang bersama-sama dengan masyarakat mempercepat penanganan Covid-19.

Meskipun masih ada pekerjaan rumah daerah zona merah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Penurunan angka penularan dan fatalitas perlu langkah-langkah luar biasa. “Kita harus bersama-sama, gotong-royong, bahu-membahu menekan penyebaran virus Corona dengan cara disiplin,” ujarnya.

Disiplin itu terkait protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona. Diantaranya disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak minimal. Pendisiplinan itu memang belum sampai ada penerjunan personel aparat secara khusus. Kecuali di lokasi fasilitas umum.

“Dengan disiplin partisipasi masyarakat, dengan kunci disiplin itu penyebaran virus bisa menurun bahkan bisa akan hilang dengan ikhtiar bersama,” sebut Iqbal.

Penanganan bencana nonalam Covid-19, sambung dia, merupakan sarana penguat soliditas dan sinergitas TNI-Polri. “Ini wujud nyata saudara kandung yang saling gotong-royong mengabdi kepada bangsa dan negara khususnya di NTB ini,” terangnya.

Pandemi Covid-19 sudah membawa dampak ikutan selain dampak kesehatan, yakni sosial ekonomi yang tidak kalah mengkhawatirkannya. Iqbal menyebut cara mengatasinya dengan semangat kehidupan kenormalan baru.

Kondisi keamanan ketertiban masyarakat kondusif masyarakat semakin produktif menjadi tema Hari Bhayangkara ke-74 ini.

“Maknanya adalah adanya kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat. Karena memang secara historis, polisi terlahir dan terbentuk dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat,” urai Iqbal.

Kapolda berharap melalui komitmen bersama, perbaikan kinerja dalam mengawal setiap agenda pembangunan dapat tercapai dengan upaya mewujudkan situasi kondusif, aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Polda NTB, imbuh Iqbal, berupaya mewujudkan reformasi birokrasi yang sedang berjalan.

Tujuannya menggali kembali jati diri Bhayangkara yang antikorupsi, antikekerasan, melayani dengan prima, serta penegakan hukum yang profesional.

Perilaku setiap anggota Polri diharapkan memberi kontribusi yang signifikan. “Bagi terwujudnya Polri yang dipercaya masyarakat, bermoral, modern, dan patuh hukum yang siap mengawal negara Indonesia berdaulat berdasarkan azas demokrasi,” tandas Iqbal. (why)

SUARA NTB

Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 8

Pilkada Loteng

Dua Pejabat Tinggi Loteng Dipanggil Bawaslu

Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (1/7) memanggil dua pejabat tinggi lingkup Pemkab Loteng, NU dan AS. Pemanggilan dilakukan guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng yang saat ini tengah diselidiki Bawaslu Loteng.

“Ada dua pejabat tinggi lingkup Pemkab Loteng yang kita panggil hari ini (Rabu kemarin, red) untuk diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran ne-

tralitas PNS,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Rabu sore.

Ia menjelaskan, pemanggilan kedua pejabat tersebut se-

bagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya. Di mana keduanya diduga melakukan tindakan yang mengarah pada pelangga-

ran netralitas PNS, dengan dugaan terlibat politik praktis.

Pemeriksaan NU berlangsung sekitar satu jam. Seluruh keterangan tersebut pun sudah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan sudah juga ditandangani oleh yang bersangkutan. “Secara khusus kami mengapresiasi kehadiran beliau. Dan, terhadap dugaan pelanggaran oleh siapapun pasti akan kami

Kompetensi Pejabat di Lotim Diuji Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin menjelaskan, kegiatan uji kompetensi pejabat tinggi pratama (PTP) yang saat ini dilaku-

kan, semata-mata untuk mengevaluasi tingkat kecakapan dari para pejabat. Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) ingin mengetahui tingkat kompetensi para pembantunya

tersebut apakah posisi yang ditempati tersebut sudah pas atau perlu digeser lagi sesuai kemampuan yang dimiliki.

'Uji kompetensi digelar kata Wabup bukan berarti para peja-

bat eselon II Lotim dianggap kurang kompeten. Uji kompetensi tersebut merupakan kegiatan reguler yang setiap dibutuhkan dilakukan. Disebut, ada juga mekanisme penentuan pejabat melalui Panitia Seleksi (Pansel).

Alasan lain, diperlukan penyegaran pejabat. Dicontoh, ada satu pejabat sudah lama menempati posisinya sekarang sehingga harus dilakukan penggeseran. “Bisa juga karena terlalu lama menduduki eselon II, ada kebosanan,” ucapnya.

Bupati dan wakil Bupati Lotim juga ingin melihat kecakapan dari masing-masing pejabat tinggi pratama yang membantu dalam menyukseskan visi dan visinya. Diketahui, banyak guru dan tenaga kesehatan yang ditarik menjadi pejabat struktural. Sementara, guru dan tenaga kesehatan di Lotim di sisi lain selalu disebut mengalami kekurangan.

Menjawab hal itu, Wabup mengatakan, penarikan para guru dan tenaga kesehatan menjadi pejabat struktural itu semata karena kebutuhan dan dipandang mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.

“Karena memang tenaganya kita butuhkan,maka kita tarik dan kita anggap mampu,” terangnya. Adanya evaluasi oleh PPK dianggap wajar-wajar saja.

Uji kompetensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas. (rus)

tindak sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Hanan mengatakan, pemanggilan kedua pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut baru tahap awal. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan, apakah benar sudah terjadi pelanggaran atau tidak. Untuk itu, setelah ini pihaknya akan memanggil pihak-pihak lainnya untuk dim-

intai keterangan soal dugaan pelanggaran netralitas PNS yang diduga melibatkan kedua pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut.

“Selanjutnya atas proses penindakan dugaan pelnggaran tersebut kami proses dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan buktibukti lainnya yang di butuhkan,” tegasnya. Selain itu, pihaknya juga sedang mendala-

mi dugaan yang sama yang melibat LP, salah seorang pejabat Lombok Barat (Lobar).

Namun sebelumnya Bawaslu Loteng sudah melayangkan peringatan kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pencegahan awal. “Prinsipnya, kami di bawah tetap melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Sesuai tugas dan fungsi selaku pengawas pemilu,” pungkas Hanan. (kir)

Buntut Pembakaran Bendera

Kader PDIP Lotim Ikut Lapor Polisi Selong (Suara NTB) Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lombok Timur (Lotim), Rabu (1/7) mendatangi Mapolres. Mereka melaporkan para pelaku pembakaran bendera partainya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sekretaris DPC PDIP Lotim, Marianah usai menyampaikan laporan ke polisi mengatakan, pembakaran bendera partainya merupakan penghinaan. Bendera partai adalah marwah partai.

Sebagai kader PDIP, kata Marianah, sangat marah dan kesal terhadap pelaku pem-

bakar bendera partai. Kader PDIP di seluruh indonesia, termasuk di Lotim turut marah besar. Penyampaian laporan ke aparat penegak hukum di seluruh daerah ini juga merupakan perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas pelaku pembakar bendera PDIP. “Sebagai kader, kami berkewajiban membela marwah partai kami,” ucap Marianah.

Pengaduan ke aparat kepoilisian ini juga menjadi buntut dari amarah para kader di seluruh Indonesia.

Marianah yang juga anggota DPRD Lotim ini menegaskan, terlepas dari locus pembakaran, aksi pembakaran tersebut telah membuat seluruh kader di Indonesia ini marah. Karenanya, seluruh aparat di daerah yang menerima laporan ini dapat mengusut dengan tuntas. (rus)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3167 CC NOKA/NOSIN : MHIJFD215CK157753/ JFD2E-1163780 AN.ANA FITRIYANA,SE HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3356 AU NOKA/NOSIN : MHIUABE115K114932/ U A B E E - 1 1 1 4 4 6 4 AN.PELAPOR DAMIN HLG DSKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/rus)

LAPOR - Kader PDIP Lotim menyampaikan laporan kepada kepolisian resort Lotim, Rabu (1/7) sebagai bentuk aksi solidaritas dan kemarahan atas pelaku pembakaran bendera PDIP di Jakarta.

Penyaluran BLT dan BST Rawan Gejolak Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) hanya sanggup memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama tiga bulan dari dana refocusing sebesar Rp72,5 miliar. Di satu sisi, pemberian bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dari desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos diperpanjang tiga bulan kedepan menjadi enam bulan. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan gejolak, karena terjadi kecemburuan sosial akibat bantuan BLT dan BST tetap disalurkan sedangkan JPS dari kabupaten hanya tiga bulan.

Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan persoalan yang menjadi kekhawatiran desa adalah bantuan covid yang tidak seragam. “Artinya BLT dan BST diberikan selama enam bulan sesuai arahan pusat, tapi JPS dari kabupaten hanya sanggup diberikan tiga bulan,” jelas Ketua Forum Kades Kuripan ini, Rabu (1/7).

Pihaknya pada posisi dilematis, karena di satu sisi melaksanakan aturan pusat bahwa BLT DD diperpanjang selama tiga bulan kedepan.

Persoalan itu, kata dia, harus diclearkan baik oleh Bupati dan DPRD secara bersama-sama.

Perlu dipadukan pemberian bantuan Cocvid-19 baik dari pusat dan daerah, jangan sampai terjadi kecemburuan sosial akibat bantuan ini tidak seragam.”Kami khawatir kecemburuan sosial dan gesekan di desa, karena bantuan BLT dan BST diberikan enam bulan sedangkan JPS tiga bulan,” imbuh dia.

Kalau ini dibiarkan maka rawan terjadi gesekan, karena warga yang mendapatkan JPS namun diberikan tiga bulan sedangkan warga lain mendapatan bantuan BLT dan BST. “Kasian warga penerima JPS ini, pasti mereka beteriak ke desa,” tukasnya. Pihaknya pun berharap agar Bupati dan DPRD bersuara dan mengusulkan ke pusat agar BLT dan BST diberikan tiga bulan. Sebab situasi saat ini Covid-19 di daerah tidak separah di daerah Jawa.

Pihaknya sudah melakukan komunikasi denga Bupati. Rencananya semua anggota forum Kades akan diundang.

Sementara itu, Pemda Lobar mengaku tidak mampu membiayai bantuan JPS selama enam bulan seperti yang direncakan oleh Pemprov NTB. Pasalnya, calon penerima mengalami penambahan delapan ribu KK lebih menjadi 38 ribu KK dari data sebelumnya 30 ribu KK. Pemda sendiri saat ini mengalokasikan anggaran untuk 30 ribu KK selama tiga bulan. Kalau diperpanjang selama enam bulan maka dibutuhkan dana mencapai Rp56 Miliar lebih.

Dana hasil refocusing sebesar Rp72,5 miliar rencananya dialokasikan Rp32 miliar untuk JPS, Rp28 miliar untuk kesehatan sedangkan sisanya untuk pemulihan ekonomi. Pemda saat ini hanya mampu mengalokasikan untuk bantuan JPS selama tiga bulan saja dengan kebutuhan dana per bulan Rp7,5 miliar sehingga selama tiga bulan butuh Rp22,5 miliar.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, kapasitas fiscal daerah dari hasil realokasi dan refocusing untuk penanganan covid-19 sebesar Rp72,5 miliar. Dari alokasi anggaran Refocusing ini paling banyak butuh anggaran yakni program JPS. Karena kata dia, dari awal jumlah KK yang diberikan bantuan 30 ribu KK, namun bertambah menjadi 38 ribu KK lebih. “Kalau diberikan selama enam bulan maka butuh dana Rp59 miliar, makanya dari sisi kapasitas fiskal kami tidak mampu,” demikian Sekda. (her)

HLG STNK R2 HONDA DR.6098 MQ NOKA/NOSIN : MHIKF2114LKJ38997/ K F 2 1 E - 1 3 3 8 3 8 4 AN.MUHAMAD FAJRI SH HLG SKTR JL.GORA MENUJU DESA SIGERONGAN

SUARA NTB

Kamis, 2 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI,

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi :

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PER-

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR

TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SE-

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 10

Pabrik Penggilingan Beras Modern Segera Hadir di NTB Mataram (Suara NTB) Rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Forkopimda NTB kali ini dilaksanakan di kediaman Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Selasa malam (30/6). Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Forkopimda hadir membahas sejauh mana penanganan Covid-19 yang telah dilakukan. Salah satunya membahas ketahanan pangan di NTB.

(Suara NTB/kir)

POTONG TUMPENG - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., didampingi Kapolres Loteng, Esty Setyo Nugroho, memotong tumpeng pada perayaan HUT Bhayangkara, Rabu (1/7).

Beban Tugas Kian Berat

Polres Loteng Harusnya Naik Tipe Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih berstatus polres tipe B. Namun seiring dengan perkembangan daerah, beban tugas Polres Loteng diyakini kian berat dan kompleks, sehingga sudah seharusnya, Polres Loteng naik tipe menjadi polres tipe A. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan ditemui usai menghadiri perayaan HUT Bhayangkara yang ke 74 di halaman Mapolres Loteng, Rabu (1/7).

Suhaili mengatakan, kalau perkembangan daerah harus pula diimbangi dengan peningkatan status polres. Terlebih, dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tentunya akan kian menambah berat beban tugas aparat kepolisian dalam hal ini Polres Loteng dalam upaya membantu menciptakan kondusivitas dan keamanan wilayah.

Dengan peningkatan status tersebut, diharapkan kerjakerja Polres Loteng bisa lebih

baik lagi ke depan, karena dengan peningkatan status atau tipe tersebut dari sisi kekuatan personel dan fasilitas pendukung tentu akan semakin banyak.

Dukungan pemerintah daerah tersebut pun sudah ditunjukkan dengan rencana hibah pembangunan Mapolres Loteng yang baru, karena fasilitas gedung juga menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengaujukan peningakatan status atau tipe dari Polres Loteng. “Kita memberikan hibah gedung baru itu juga bentuk dukungan pemerintah daerah, supaya Polres Loteng bisa segera naik tipe,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., mengaku tugas aparat kepolisian ke depan tidaklah semakin ringan. Justru dengan pembangunan yang saat ini tengah berjalan, membuat beban tugas aparat kepolisian semakin berat. “Tugas aparat kepolisian ke depan semakin berat. Jadi butuh kerja keras dari para personel kepolisian

untuk bisa menjalankan tugas yang ada,” ujarnya.

Di momen HUT Bhayangkara yang ke 74 kali ini, Esty berharap bisa menjadi momentun untuk introspeksi diri. Supaya ke depan bisa terus mendorong peningkatkan dan perbaikan kinerja kepolisian itu sendiri. Dan, dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian bisa tetap solid dan kompak. “Tugas utama kita bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di daerah ini,” terangnya.

Perayaan HUT Bhayangkara di Polres Loteng sendiri digelar sederhana. Pada kesempatan itu, Kapolres Loteng memberikan penghargaan kepada Kasat Resnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, beserta jajarannya, karena dinilai telah berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba di Loteng.

Perhargaan tersebut diharapkan bisa semakin memotivasi kinerja Satresnarkoba serta personel Polres Loteng lainnya. (kir)

Rapat yang berlangsung santai tersebut dipimpin Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Mengawali diskusi, Gita menyinggung soal pabrik penggilingan beras modern alias Modern Rice Milling Plant (MRPM) yang rencananya segera dibangun di NTB. ‘’Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Bulog yang sebentar lagi akan membangun MRPM di NTB,’’ ujar Gita.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu mendorong Bulog untuk melakukan percepatan pembangunan MRPM di NTB. Menurut gubernur, dengan adanya MRPM tersebut.

Gabah yang ada di NTB tidak lagi di kirim ke luar daerah dan balik lagi ke NTB menjadi beras berbagai kualitas. ‘’Saya membayangkan, hadirnya industri pengolahan ini,

tidak semata-mata hanya untuk mengolah. Tapi, itu semua akan memeperbaharui kemampuan masyarakat NTB pada bidang tersebut,’’ harap gubernur.

Tidak mungkin katanya, masyarakat bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia di NTB jika tidak ada industri pengolahan. Selama ini, ujar gubernur, kita mampu melahirkan masyarakat yang pandai bicara tapi nyaris tanpa ekpresi di bidang industri.

Itu semua menjadikan banyak masyarakat NTB yang hanya pandai berdebat. ‘’Dengan adanya industrialisasi, cara pandang masyarakat kita akan berubah. Dan yang terpenting, sekali adanya industri pengolahan gabah tadi, akan memancing industri lain yang lebih besar lagi,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Eri Nurul Hi-

lal yeng mewakili Pimpinan Wilayah Bulog NTB yang berhalangan hadir karena melihat secara langsung lahan persiapan pembangunan MRMP di Sumbawa, mengapresiasi Gubernur NTB terkait permintaan percepatan pembangunan MRPM di NTB. ‘’Rencana Pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRPM) di NTB segera terealisasi. Mesin dengan spesifikasi 1 Dryer 120 Ton perhari tersebut akan dibangun di Sumbawa,’’ ungkap Hilal.

Tak hanya MRPM, Bulog juga akan bangun Corn Drying Center (CDC) di Dompu dengan spesifikasi 90 Ton/ Hari dan Rice To Rice di Lombok Timur dengan spesifikasi 168.000 Ton/6 Ton/jam. ‘’Itu semua dilakukan Bulog guna mendukung ketahanan pangan di NTB,’’ ujarnya.

Hilal melanjutkan, seluruh

berkas dan kesiapan sudah disiapkan Perum Bulog. Namun, masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN. Beberapa kendala pembangunan MRPM, salah satunya karena Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat anggaran harus diefisiensikan dengan penggunaan skala proritas, yaitu untuk penyerapan pengadaan gabah beras petani. ‘’Saat ini Bulog fokus untuk menyerap gabah/beras dari petani untuk kebutuhan stok nasional dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam menjaga stabilisasi harga pangan,’’ tutup Hilal.

Pada acara tersebut, hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, S.IK, MH, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Danrem 162/WB, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Hum. Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM. (r)

PPIP Lombok Tolak RUU Cipta Kerja Praya (Suara NTB) Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law yang saat ini tengah dalam pembahasan oleh pemerintah pusat, mendapat penolakan dari Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) Lombok. Selain bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, keberadaan RUU Cipta Kerja tersebut bisa mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

Juru bicara PPIP Lombok, Bagus Surya Laksana menilai RUU tersebut akan memudahkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, tidak terkecuali di NTB, khusunya lagi pulau Lombok.

Dalam keterangan persnya di Praya, Rabu (1/7), PPIP mengungkapkan, maksud lahirnya RUU tersebut memang baik.

Pemerintah pusat berharap

RADIO

bisa menggenjot laju investasi asing lebih banyak masuk ke Indonesia. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Semakin banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia, harapannya juga bisa semakin membuka lapangan pekerjaan yang bisa diakses oleh para tenaga kerja lokal. Sayangnya, dalam draf yang diajukan oleh pemerintah pusat ternyata banyak aturan yang bertentangan dengan sejumlah aturan yang sudah ada di Indonesia. Dia ntaranya undangundang tenaga kerja.

“Kalau maksud dibuatnya undang-undang ini, memang baik. Supaya bisa mendorong masuknya investasi asing.

Tapi ternyata draf yang diajukan jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga, kami menolak RUU ini,” sebutnya.

Ia mengatakan, dari draf

RUU yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah pusat, lebih banyak berpihak kepada pemilik modal. Sementara keberpihakannya kepada tenaga kerja sangat minim. Padahal, harusnya berimbang. Kepentingan pemilik modal bisa dipenuhi, tanpa menghilangkan hak-hak pekerja.

Salah satu contoh, kata Bagus dalam draf RUU cipta kerja tersebut, perusahaan tidak wajib memberikan pesangon bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal di undang-undang ketenagakerjaan, pekerja yang di-PHK berhak memperoleh pesangon.

Lebih parahnya lagi, RUU tersebut juga semakin mempermudah masuknya TKA. Di mana TKA bisa masuk tanpa harus memiliki izin kerja di Indonesia. Cukup dengan pengajuan dari perusahaan. Kon-

disi ini bisa menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal.

“Tanpa adanya RUU cipta karya ini saja, saat ini banyak tenaga kerja asing yang masuk. Apalagi besok kalau RUU ini sudah disahkan, akan semakin mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dan, ini jelas ancaman bagi tenaga kerja lokal kita,” tambahnya.

Terkait munculnya penolakan tersebut, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., mengatakan sah-sah saja. Itu hak warga negara. Tetapi ia menegaskan, kalau pemerintah pusat pasti sudah memikirkan yang terbaik. Dan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah muaranya pasti demi kebaikan masyarakat secara lebih luas.

“Kita serahkan ke pemerintah pusat, pasti sudah dipikirkan jalan yang terbaik,” jawabnya singkat. (kir)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 2 Juli 2020

Halaman 11

Calon Penumpang Tak Jaga Jarak

Longgar, Penerapan Standar Covid-19 di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/ist)

Rektor UTS, Chairul Hudaya bersama Dandim 1628/ Sumbawa Barat (ke dua dari kanan)

Bangun Desa, UTS Kirim Mahasiswa KKN Tematik TMMD Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) telah melepas mahasiswa peserta KKN Tematik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD ini adalah program yang diinisiasi oleh KODIM 1628/Sumbawa Barat, berkolaborasi dengan UTS dalam upaya membangun desa. Kegiatan ini berada langsung di bawah tanggung jawab Letkol CZI Eddy Oswaronto, ST selaku Komandan KODIM 1628/Sumbawa Barat.

Sebagaimana disampaikan Rektor UTS, Chairul Hudaya, Ph.D, kegiatan ini akan dinilai sebagai bentuk pelaksanaan KKN yang berorientasi pada bagaimana pembelajaran di kampus bisa diterapkan di masyarakat dan memberikan nilai manfaat tentunya. Sebanyak 17 mahasiswa terpilih, dari puluhan mahasiswa yang telah mendaftar akhirnya diberangkatkan dari kampus elang muda untuk menuju Desa Seminar Kecamatan Brang Rea KSB. Pelaksanaan KKN disesuaikan dengan kompetensi dari masing masing mahasiswa. Dengan tetap berkoordinasi dengan tim TNI. “Beradaptasi dengan masyarakat merupakan kunci dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, namun tetap dengan menjaga dan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Irul sapaan akrab rektor UTS, seraya berharap peran mahasiswa dengan membawa nama UTS akan menjadi bentuk dari nilainilai membuminya UTS hingga ke wilayah Sumbawa Barat. (arn)

Giri Menang (Suara NTB) Penerapan standar Covid19 di Pelabuhan Lembar sangat longgar. Calon penumpang yang antre menunggu diperiksa rapid test dan validasi berkas duduk di ruang tunggu pelabuhan tanpa memperhatikan jarak. Padahal di tempat duduk sudah diberi tanda.

Pantauan koran ini, Rabu (1/ 7) siang, pelataran parkir Pelabuhan Lembar dipenuhi kendaraan truk yang menunggu pemberangkatan. Calon penumpang memadati ruang tunggu dan pos pelabuhan untuk menjalani pemeriksaan rapid tes dan validasi berkas. Calon penumpang yang sudah melakukan rapid test, tinggal menunjukkan hasil itu ke petugas KKP di ruang tunggu itu. Sedangkan calon pen-

umpang yang belum memiliki rapid test diarahkan untuk rapid di pelabuhan.

Lokasi rapid yang ada di depan ruang tunggu pelabuhan pun tampak ramai, karena warga antre menjalani rapid test.

Karena proses validasi berkas dan rapid test ini butuh waktu, warga pun menunggu di halaman depan dan ruang tunggu.

Di ruang tunggu sudah disiapkan kursi dengan diberi tanda silang sebagai peringatan agar warga tak duduk di sana. Hanya saja hal itu tidak dihiraukan karena calon penumpang duduk berdekatan tanpa jarak. Bahkan ada penumpang yang duduk berkerumun di lantai.

Selain tak mematuhi jarak duduk, ada juga calon penumpang tidak menggunakan

masker. Begitu pula di halaman ruang tunggu, kursi yang disiapkan dipenuhi calon penumpang. Mereka duduk tidak memperhatikan jarak sesuai standar Covid-19.

Atas kondisi ini, Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan yang tergabung dalam gugus tugas Covid-19 Provinsi, Abdi Hakim mengatakan tim gugus yang terdiri dari Dishub, KKP, pihak pelabuhan, TNI dan Polri sudah berkali-kali memberi tahu penumpanng agar mematuhi standar Covid-19, memakai masker, jaga jarak. Namun calon penumpang tetap saja melanggar. “Itu yang kita kesulitan sekali,”jelas dia.

Pihaknya dari pagi menganjurkan ke penumpang melakukan jaga jarak, dengan meny-

kan tugas terakhirnya mengecek kondisi para atlet PON XX NTB, di Padepokan

Pendapatan Rumah Sakit Menurun Dari Hal. 1 menerangkan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait klaim pembayaran pasien Covid-19 tersebut. ‘’Setiap pasien yang kami layani sudah kami mita bagian JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) untuk melakukan klain.

Sampai saat ini memang ada belum ada progres yang signifikan dari proses klaim itu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/7) di Mataram.

Diterangkan, untuk mempertahankan operasional, pihak rumah sakit saat ini menerapkan refocusing keuangan yang ada. Diantaranya dengan memaksimalkan anggaran di Badan Layanan Umum (BLU) dan pembayaran pasien BPJS yang masih berjalan.

Kendati demikian, upaya tersebut juga mengalami kendala. Mengingat jumlah pasien BPJS yang mendominasi pemasukan rumah sakit hingga 80 persen juga ikut menurun.

Diterangkan Fikri, khusus untuk RSUD NTB penurunan jumlah pasien tersebut bahkan mencapai 45 persen. ‘’Kita lihat tren penurunan ini ada faktor orang yang sakit tidak berani ke rumah sakit. Menunda misalnya. Kami sudah yakinkan ada alur tersendiri, ada zona yang memang tidak boleh didekati oleh pasien yang non-Covid dan protokol Covid mutlak harus dipenuhi di sini,’’ jelasnya.

Penurunan jumlah pasien BPJS tersebut diakui mempengaruhi juga pemasukan rumah sakit. Diterangkan pada Maret 2020 pendapatan rumah sakit tercatat Rp33 miliar lebih, sedangkan pada April sekitar Rp18 miliar lebih atau mengalami penurunan 45,7 persen. Untuk Maret pendapatan RSUD NTB sekitar Rp15 miliar lebih atau mengalami penurunan 15,9 persen, dan pada Juni pendapatannya tercatat Rp12 miliar lebih atau menurun 19,02 persen.

Menurut Fikri, saat ini penurunan pendapatan tersebut memang masih bisa diseimbangkan untuk menjaga operasional. Terutama untuk penangnaan pasien Covid-19 yang lebih banyak menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemprov NTB sebesar Rp62 miliar telah terealisasi 50 persen. ‘’Implikasi (penurunan pendapatan) yang terasa sekali sebenarnya dari aspek operasional kami harus ada yang kami switch (subtitusikan) di situ untuk menutupi. Jadi kita punya strategi di keuangan supaya tidak sampai kolaps ada kebutuhan prioritas kita dahulukan,’’ ujar Fikri.

Terkait klain pasien Covid-19, diterangkan sampai saat ini pihaknya telah mengajukan pencairan pertama sebesar Rp500 juta. ‘’Itu sudah ada progres pencairan.

Nanti kami cek, mudah-mudahan bisa membantu menutup operasional kami,’’ jelasnya.

Berdasarkan catatan pihaknya, Fikri menyebutkan, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD NTB sampai saat ini berjumlah 300 lebih. Klaim pembayaran telah dilakukan pihaknya untuk paisen hingga Mei. ‘’Harapan kami mudah-mudahan ini cepat cair, tentunya penurunan pendapatan yang sekitar 45 persen itu bisa kita tutupi. Dengan dana yang ada kami punya strategi keuangan internal untuk tetap bisa berjalan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya sangat bersyukur insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 telah dibayarkan pemerintah. Dimana sampai saat ini ada 150 lebih tenaga kesehatan yang berjuang merawat dan menangani pasienpasien positif di RSUD NTB. ‘’Kami bersyukur insentif sudah dibayarkan untuk tenaga kesehatan sampai dengan April, tapi ini dari Pemprov dulu. Mudah-mudahan harapan kita dari Pemerintah Pusat juga untuk Mei dan kedepannya bisa dibayarkan juga,’’ ujar Fikri.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim pasien Covid-19 di NTB. Kendati demikian, pembayaran baru dilakukan sebesar Rp700 juta untuk 14 orang pasien. ‘’Klaim baru terbayar sedikit. Kemarin saya cek RSUD NTB yang baru dibayar 14 pasien,’’ sebut Eka, Rabu (1/ 7). Menurutnya, pembayaran klaim memang membutuhkan waktu untuk mencocokan kriteria pasien Covid-19 yang dirawat. ‘’Yang lain baru diberi uang muka, sambil dia menghitung (jumlah pasein) dia diberi nilainya Rp250 juta untuk bekerja,’’ sambungnya.

Dicontohkan, dari pengajuan yang dilakukan banyak pasien Covid-19 di NTB yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk klaim pembayaran. Sehingga biaya perawatannya menjadi tanggungan pemerintah daerah. ‘’Rumah sakit kota dispute-nya (pasien yang ditolak, Red) 75 pasien. Rumah Sakit HK juga ada, dianggap tidak memenuhi syarat. Itu risikonya,’’ jelas Eka. Lamannya pembayaran klaim tersebut menurutnya berpotensi mempengaruhi pelayanan, khususnya untuk rumah sakit swasta yang juga ditunjuk menangani pasien Covid-19.

“Kalau menunggu lama lumayan berat buat rumah sakit swasta ini. Karena sumah sakit swasta juga melayani, seperti Siloam, Harapan Keluarga, RSI,’’ ujar Eka. Sedangkan untuk rumah sakit Pemda dianggap tidak terlalu berpengaruh.

Karena sudah ada anggaran yang disiapkan oleh masing - masing pemerintah kabupaten/kota. (bay)

iapkan kursi diberi tanda silang. Namun mereka tetap tidak mematuhinya, meskipun berulang kali diingatkan. Pihaknya juga mengharuskan caalon penumpang meng-

gunakan masker. Pengawasan pun dilakukan secara ketat oleh tim gugus tugas, hanya saja memang susah sekali calon penumpang menerapkan standar kesehatan. (her)

Penyaluran BLT DD Gelombang Kedua Bersifat Kondisional Taliwang (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) gelombang kedua sebesar Rp 300 ribu/bulan, periode bulan Juli hingga September ternyata tidak bersifat wajib.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 205/ PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut bersifat opsional karena perlu ada syarat yang harus dipenuhi desa sebelum merealisasikannya.

“Boleh iya. Boleh juga desa tidak menyalurkannya kalau syaratnya tidak terpenuhi,” ungkap

kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mulyadi kepada Suara NTB, Rabu (1/7).

Syarat yang perlu dipenuhi desa sebelum menyalurkan BLT DD tahap dua itu adalah ketersediaan anggaran. Dikatakan Mulyadi ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Di mana dalam aturan itu, setiap desa hanya bisa menyalurkan

BLT DD tahap dua mengikuti amanat PMK 50/2020, jika desa bersangkutan masih memiliki ketersediaan amggaran dalam belanja tahun berjalan. “Sehingga kalau sudah selesai tahap pertama. Desa kemudian melihat anggarannya tidak ada atau tidak mencukupi untuk yang tahap dua.

Ya desa boleh tidak menyalurkannya lagi,” urai Mulyadi.

Meski kemudian kebijakan penyaluran BLT DD tahap dua itu kondisional. Mulyadi menyatakan, pihaknya tetap akan menyampaikan amanat pusat itu ke desa-desa. Selanjutnya desalah yang kemudian menentukan apakah mereka memilih mengikuti PMK 50/2020

Tes Fisik Atlet Tentukan Kelanjutan Program Latihan Mandiri Mataram (Suara NTB) – Tim Monev (Monitoring Evaluasi) KONI NTB melaku-

(Suara NTB/her)

TAK STANDAR - Penumpang yang duduk tak menerapkan standar Covid-19, jaga jarak atau social distancing.

Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (1/7).

Hasil tes fisik itu akan menentukan keberlanjutan program latihan mandiri yang sudah dilaksanakan oleh tim Monev KONI NTB. Anggota Tim Monev PON NTB, Hari Gunawan dihubungi Suara NTB mengatakan Tes fisik atlet yang di laksanakan di Padepokan Silat dan Lintasan Sintetis Atletik GOR Turide melibatkan sedikitnya 50 atlet dari empat cabang olahraga, yaitu futsal, balap motor, atletik dan panjat tebing.

“Tes fisik hari ini melibatkan atlet dari cabang olahraga futsal, atletik, balap motor dan panjat tebing,” ucapnya.

Dijelaskannya, tes pen-

gukuran kondisi atlet hari terakhir itu diperuntukkan para atlet PON NTB yang ada di Pulau Lombok. Sekaligus menjadi penutup dari tugas Tim Monev sejak program ini dilakukan pada minggu terakhir Juni 2020 yang dimulai dari Pulau Sumbawa.

Untuk diketahui tes pengukuran terkahir kemarin juga disaksikan oleh Kepala Dispora NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Ketua Panitia Pelatihan Mandiri Pelatda PON XX NTB, M Nur Haedin. Hasil tes fisik ini diakuinya akan menjadi kebijakan KONI NTB dalam memutuskan kelanjutan program latihan mandiri atlet yang akan dipersiapkan mengikuti ajang multi event nasional.

“Apabila kebugaran atlet

bisa meningkat lewat program latihan mandiri maka program latihan mandiri bisa tetap berlanjut. Sebaliknya bila hasilnya kurang bagus maka KONI NTB akan merubah program latihan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Monev PON NTB, H. Suhaimi menambahkan meski tes pengukuran fisik atlet sudah berakhir, namun tim Monev belum dapat membeberkan hasil tersebut. Pasalnya hasil tes fisik tersebut masih akan dibahas oleh tim Monev PON NTB lewat rapat internal yang akan dilaksanakan di Sekretariat KONI NTB, Jumat (3/7) mendatang. “Terkait hasil tes akan dibahas oleh tim Monev hari Jumat, 3 Juli besok,” ujarnya. (fan)

Wisata Medis Perlu Jadi Basis Dari Hal. 1 Mumpung masih ada waktu (sebelum gelaran MotoGP), harus dimulai dari penyiapan SDM,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Rabu (1/7) saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Menurut Dr. Zul, dengan banyaknya sekolah tinggi ilmu kesehatan di NTB dan posisi RSUD NTB sebagai rumah sakit pendidikan maka peningkatan SDM harus bisa didorong. Terutama meningkatkan kapasitas untuk bersaing di skala internasional.

“Jadi SDM yang ada bukan hanya mengerti ilmu kesehatan, tapi juga pandai berbahasa asing. Memahami maka pelayanan dengan semestinya, dan berkolaborasi,” ujar Dr. Zul. Beberapa upaya yang dapat dimulai antara lain melakukan studi banding serta menjalin kerjasama dengan perwakilan BUMN yang ada di NTB. “Ada banyak sekali BUMN di NTB. Itu bisa kita push (dorong) semua untuk berkolaborasi meng-upgrade SDM kita. Kemarin ada juga yang mengajukan personal relation antara kita dengan Jepang,” sambungya.

Peningkatan SDM menurutnya dalah salah satu indikator penting untuk memajukan bidan kesehatan dan pendidikan. Diterangkan Dr.

Zul, salah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong pengembangan tersebut adalah mewujudkan industri alat kesehatan. ‘’Kita ada Fakultas Kedokteran dan rumah sakit (pendidikan). Kita punya banyak sekolah tinggi ilmu kesehatan, Akper dan lain sebagainya.

Jadi klasternya sebenarnya sangat menarik. Oleh karena itu, tinggal keseriusan kita.

Dokter-dokter kita harus sering studi banding sehingga seleranya beda,” jelas Dr. Zul. Menanggapi hal tersebut Anggota Dewan Pengawas RSUD NTB, dr. Soesbandoro, menerangkan rumah sakit di NTB harus mampu mematangkan basis wisata medis.

Khususnya untuk menjadi pusat rujukan dan layanan ketika MotoGP digelar di NTB. ‘’MotoGP itu memerlukan dukungan SDM untuk tenaga medis dan perawat yang luar biasa jumlah, dan kompetensinya harus memadai untuk kelas internasional,’’ ujarnya. Dengan pengembangan yang dilakukan salah satunya di RSUD di NTB, diharapkan dapat menyediakan trauma center yang dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. ‘’Mudah-mudahan ini bisa didukung sehingga jumlah kompetensi trauma center MotoGP dan pengembangan wisata medis (berjalan). Harapannya, memang RSUD NTB bisa

menjadi center of excellence di provinsi atau di Indonesia Timur,’’ ujarnya.

Terpisah, Direktur RSUD NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menerangkan pengembangan SDM telah menjadi kebutuhan rumah sakit kedepan.

Terutama untuk pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit-rumah sakit yang ada.

Diterangkan Fikri, untuk pengembangan doker spesialis telah berjalan di RSUD NTB sebagai rumah sakit pendidikan dengan tahap mencapai 60 persen. Di mana dari segi progres juga dilihat dari kunjungan Konsil Kedokteran Indonesia (KK) dan kolegium bidang kesehatan lainnya.

“Kemarin ini sempat tertunda karena pandemi, tapi sudah kita lakukan vicon (video conference). Ikhtiar kita harapannya menunggu lisensi dari pusat agar program pengembangan dokter spesialis untuk obgyn (kandungan) dan bedah bisa dilakukan di sini,” ujar Fikri.

Ke depan, jumlah program dokter spesialis diharapkan dapat terus bertambah. Terutama untuk mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di NTB sendiri. ‘’Sekarang kita ada 100 orang spesialis dengan disiplin ilmu sesuai tipe rumah sakit. Dengan itu, kita bisa menju (rumah sakit) tipe A dengan kemampuan dan SDM yang ada,’’ pungkasnya. (bay)

JPS Gemilang Tahap III Libatkan 3.271 IKM/UKM Lokal Dari Hal. 1 Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa terdiri dari beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, 2 pcs kue kering lokal dan garam 1 Kg. Sedangkan paket masker dan suplemen sebanyak 110.130 paket, terdiri dari susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/ gula semut, kopi, sabun dan masker non medis 2 buah. Dedungki yang digunakan sebanyak 33.689 dan tas vinil 42.788.

Sementara untuk paket sembako JPS Gemilang tahap III sebanyak 9.830 paket non DTKS di Pulau Lombok untuk 6.799 KK terdiri beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering dan garam 1 Kg. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa, paket sem-

bako untuk 3.071 KK berupa beras 10 Kg, abon ikan 100 gram, ikan kering 250 gram, kue kering lokal dan minyak goreng kelapa lokal 1 liter.

Untuk masker dan suplemen kepada 9.870 paket berisi susu kedelai, the kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, sabun dan masker non medis 2 buah. Untuk bungkus pake menggunakan tas vinil dan tas suplemen.

Ridwan menjelaskan, berkurangnya sasaran penerima JPS Gemilang tahap III sebanyak 5.000 KK lantaran mereka sudah mendapat bantuan JPS kabupaten/kota. Sebanyak 5.000 KK penerima yang berkurang tersebut merupakan marbot. ‘’Karena kemarin sudah dan selanjutnya diberikan oleh JPS

kabupaten/kota. Sehingga uang untuk 5.000 KK sasaran, kita tambahkan ke paket JPS Gemilang DTKS,’’ jelasnya.

Ia menjelaskan, produk IKM/UKM yang diserap pada JPS Gemilang tahap III adalah dedungki atau tas kerajinan dari anyaman. Jika dulu menggunakan tas vinyl khusus di Pulau Lombok pada JPS tahap III menggunakan dedungki sebanyak 33.689. ‘’Supaya IKM dan UKM lebih banyak diibatkan. Untuk Pulau Lombok pakai dedungki. Sedangkan Pulau Sumbawa pakai tas vinyl. Sehingga jumlah UKM yang terlibat lebih banyak,’’ jelas Ridwan. Selain itu, pada pendistribusian paket JPS Gemilang tahap III tak lagi berisi minyak cengkeh atau minyak kayu putih. (nas)

atau syarat yang diamanatkan Permendes PDTT 7/2020.

“Yang jelas ada aturannya.

Sehingga apa pun pilihan desa punya landasan hukumnya,” bebernya seraya menyarankan desa agar jeli dalam mengambil kebijakan.

“Harus bijak ya. Kalau memang anggarannya minim jangan paksakan karena jangan sampai terjadi persoalan ke depannya. Kan desa juga yang akhirnya repot,” demikian saran mantan kepala pelaksana BPBD KSB ini. (bug)

RS Mandalika Jadi Atensi Pusat Dari Hal. 1 ‘’SDM kita ambil dari rekrutmen PNS sebagian. Untuk alat kesehatan juga kita sedang proses untuk diusulkan di DAK 2021,’’ ujar Eka. Untuk kebutuhan tenaga kesehatan, menurutnya masih perlu dihitung lagi. Mengingat rumah sakit yang akan dibangun tidak terlalu besar. ‘’Jadi rumah sakitnya tidak terlalu beras, tipe D. Sekitar 100 (tenaga kerja) yang dibutuhkan untuk dokter dan perawata, sama dengan rumah sakit darurat yang sekarang. Besarnya juga sama,’’ jelas Eka. Menurutnya, hal tersebut telah disesuaikan dengan rancangan kebutuhan trauma center di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Sebagai informasi, pembangunan Rumah Sakit Internasional di Mandalika diproyeksikan dengan gedung 4 lantai.

Anggaran yang diajukan untuk pembangunan fasilitas pendukung MotoGP tersebut sebesar Rp. 45.651.310.000.

Sebelumnya Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, menerangkan Rumah Sakit Internasional Mandalika sampai saat ini masih dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Tahap tender saat ini adalah pembukaan dan evaluasi penawaran. Dimana pagu proyek tersebut dianggarkan dari APBD NTB Tahun 2020.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, Selasa (23/6), jumlah peserta lelang sebanyak 82 penyedia jasa. Penandatanganan kontrak sendiri ditargetkan terlaksana pada 10 Juli mendatang. (bay)

Sirkuit MotoGP Mandalika Ditargetkan Rampung Juni 2021 Dari Hal. 1 Ditargetkan pada Juni 2021, pembangunan Sirkuit Mandalika sudah rampung. ‘’Progres pembangunan kita pantau kalau nggak salah 34 persen. Saya pikir sudah cukup progresif. Harapannya Juni tahun depan sudah 100 persen,’’ ujar Kepala DPMPTSP NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/7) kemarin.

Rum mengatakan, persoalan lahan yang belum clear, tak menghambat proses pembangunan. Penyelesaian masalah lahan dan pembangunan sirkuit berjalan paralel. Bahkan, katanya, sudah ada solusi untuk penyelesaian masalah lahan warga yang berada di lokasi pembangunan sirkuit.

Yaitu, warga yang benarbenar memiliki alas hak kepemilikan tanah di lokasi tersebut. Rencananya mereka akan direlokasi ke tempat yang lain namun masih di dalam KEK Mandalika. Selain dipindahkan ke lokasi yang lain, warga juga akan diberikan dana dalam bentuk fresh money. ‘’Sekitar 20 KK yang akan dipindahkan sesuai jumlah lahannya dan mereka akan dikasih dana juga, dikasih uang,’’ terangnya.

Rum menambahkan, pembangunan Sirkuit Mandalika tetap berjalan sambil penyelesaian persoalan lahan. Ia mengatakan, spot-spot lahan di lokasi pembangunan sirkuit yang masih bermasalah ting-

gal sedikit. ‘’Spot-spot lahan yang bermasalah ini juga ada jalan keluarnya,’’ imbuhnya.

Sementara bagi masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika, namun tak memiliki alas hak. Maka penyelesaian akan dilakukan lewat pengadilan.

Sementara itu, terkait pembangunan sejumlah hotel di KEK Mandalika. Rum mengatakan, pembangunan beberapa hotel yang macet akan dilanjutkan. Haparannya, sebelum perhelatan MotoGP 2021, hotel sudah terbangun.

Meskipun hotel-hotel sudah berdiri di KEK Mandalika, namun jumlahnya masih kurang.

Karena hampir 200.000 pengunjung diperkirakan akan datang menyaksikan MotoGP Mandalika tahun depan. ‘’Makanya didorong pembangunan homestay, hotel terapung, semacam penginapan terapung diperbanyak,’’ katanya.

Diketahui, konstruksi pembangunan Sirkuit Mandalika dikerjakan oleh PT.Wijaya Karya KSO. Di samping menggarap arena di sekitar lokasi sirkuit, Wijaya Karya juga mengerjakan konstruksi jalan serta menyiapkan struktur lapis atas dan pemagaran lot di sektor timur.

Nilai proyek dari konstruksi infrastruktur yang tengah dikerjakan Wijaya Karya mencapai Rp345 miliar. Sedangkan total komitmen investasi untuk keseluruhan pengembangan Mandalika mencapai Rp17 triliun. (nas)

Nilai Ekspor Produk Unggulan NTB Capai 4,04 Juta Dolar Amerika Dari Hal. 1 seperti kopi, mutiara, rumput dan jagung sejak Januari - Mei nilai ekspornya sebesar 4,04 juta dolar Amerika. Fathurrahman menyebutkan, nilai ekspor produk unggulan NTB non tambang tersebut paling besar nilainya pada Mei lalu mencapai 3 juta dolar Amerika.

Fathurrahman menyebutkan, untuk komoditi kopi, sebanyak 445 Kg yang diekspor ke Hongkong senilai 1,4 juta dolar Amerika. Kemudian jagung sebanyak 6.600.000 Kg ke Filipina senilai 1,56 juta dolar Amerika. Selanjutnya, rumput laut sebanyak 118.800 Kg diekspor ke China senilai 40 ribu dolar Amerika dan mutiara sebanyak 133,09 Kg ke Australia senilai 1,4 juta dolar Amerika.

Mantan Kepala BKD NTB ini menjelaskan, ekspor tak

terpengaruh pandemi Covid-19.

Karena perjanjian ekspor sudah dilakukan setahun sebelumnya. ‘’Pandemi tak menyurutkan kinerja ekspor. Tapi mungkin bergeser waktunya. Karena pembatasan akibat Covid-19 di negara tujuan,’’ jelasnya.

Fathurrahman menjelaskan, nilai ekspor sebesar 4,04 juta dolar Amerika tersebut yang tercatat Surat Keterangan Asal (SKA) dikeluarkan oleh Disdag NTB. Sebenarnya, masih banyak produk-produk NTB yang juga diekspor ke negara lain melalui Bali dan Jawa Timur seperti manggis dan rambutan. ‘’Tak ada persoalan, yang penting produk kita dibeli.

Bali dan Jatim untuk memenuhi kuota ekspornya mereka datangkan dari NTB. Karena kita secara kuantitasnya belum memenuhi kuota ekspor,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 2 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wabup : Kepolisian Diharapkan Bisa Ciptakan Rasa Aman dan Nyaman Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat strategis di tengah kehidupan masyarakat.

Terlebih di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), masyarakat sangat butuh rasa aman dan nyaman.

Demikian pandangan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin saat diwawancara usai acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 74 di Selong, Rabu (1/7). Kata Wabup, situasi aman dan nyaman itulah yang diharapkan tercipta dengan hadirnya aparat kepolisian.

Rasa aman dan nyaman ini katanya sangatlah penting. Tanpa rasa aman dan nyaman, maka akan jadi penghambat masyarakat mencari sumber perekonomian. Tanpa keamanan dan kenyamanan, akan sulit bagi masyarakat menghadapi Covid-19.

Pada momentum HUT ke 74, orang nomor dua di Lotim ini meminta aparat kepolisian ini dapat meningkatkan kinerjanya. Sering bertambahnya usia kepolisian, maka semakin baik pula kinerjanya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita hidup di era new normal, tanpa rasa aman akan sulit, bagaimana mungkin masyarakat bisa mengembangkan diri tanpa rasa aman,” papar Rumaksi. Kehadiran Kepolisian di tengah masyarakat diharapkan juga dapat dirasakan langsung secara nyata oleh masyarakat.

Ditambahkan, pandemi Covid19 ini jelas bisa memicu masalah gangguan Kamtibmas. Bisa terjadi gesekan sosial maupun tindakan kriminalitas. Karenanya Polres diharapakan dapat mengantisipasi dan mengatasi dampak sosial tersebut. Kerjasama dan sinergitas aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Lombok Timur, dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus semakin diintensifkan. Wabup mencontohkan dihidupkannya kembali peran kamtibmas, mengingat kondisi masyarakat saat ini yang dinilai cukup sensitif, terlebih masih adanya pandemi covid-19. Dengan demikian kondusivitas daerah dapat terjaga.

Wabup juga berharap agar Pol-

(Suara NTB/ist)

Bupati Lotim H. M Sukiman Azmy mengikuti upacara peringatan hari bhayangkara secara virtual di Lotim, Rabu (1/7).

(Suara NTB/ist)

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ, saat acara syukuran hari bhayangkara di Lotim, Rabu (1/7). res Lombok Timur dapat turut ser- wisatawan. “Semoga kepolisian ta mendukung perbaikan ekonomi. tetap jaya,” demikian doa Wabup.

Dalam Peringatan Hari BhaySalah satunya melalui sektor pariwisata. Disebut, pengembangan angkara ke-74 tahun 2020 mengapariwisata di Lombok Timur harus ngkat tema “Kamtibmas Kondusif, didukung keamanan sebagai salah Masyarakat Semakin Produktif.” satu poin dalam sapta pesona. Sebelumnya, di tempat yang sama Karenanya peran Kepolisian san- Bupati Lombok Timur H. M. Sukigat dibutuhkan untuk menjaga man Azmy mengikuti Upacara keamanan dan kenyamanan, baik Peringatan Hari Bhayangkara kepengelola wisata maupun 74 secara Virtual. (rus/*)

Kerja Sama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

Gubernur Beri Motivasi Kerja Pegawai Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja Wakil Rakyat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan kunjungan silaturahmi dengan segenap pegawai Sekretariat DPRD NTB, Rabu (1/7).

Kunjungan silaturahmi itu dilakukan Gubernur sekaligus dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB. Saat menemui pegawai di Sekretariat DPRD NTB itu, Gubernur didampingi sejumlah pejabat Pemprov NTB, yakni Asisten I Setda NTB, Kepala BKD NTB, Kasat Pol PP NTB, Karo Organisasi Setda NTB dan Karo Humas dan Protokol Setda NTB. Sementara dari Sekretariat DPRD NTB, hadir Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad dan seluruh ASN di Sekretariat dewan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur lebih benyak memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan etos kerja pegawai di Sekretariat dewan, yang tugasnya memberikan pelayanan dalam menunjang kinerja para anggota Wakil Rakyat.

Disampaikan Gubernur, menjadi pegawai di Sekretariat DPRD itu ada susah senangnya. Karena yang dilayani adalah para anggota Dewan yang punya banyak urusan dan kegiatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melayani politisi itu harus ada empati, karena jadi anggota dewan itu tingkat stresnya tinggi, karena mereka menghadapi masyarakat yang ekspektasinya berbeda-beda. Tapi justru itu tempat paling menyenangkan jadi pegawai itu adalah di dewan, karena disini kita dapat memahami harapan masyarakat,” kata Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Dr. Zul menuturkan bagaiamana pengalaman dia sendiri saat menjadi anggota DPR RI selama tiga periode. Dia mengungkapkan bagaimana situasi yang dihadapinya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Hampir dalam setiap perayaan hari-hari besar, dirinya selalu banyak didatangi oleh masyarakat yang meminta sumbangan dan sebagainya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan sambutannya saat bersilaturahmi dengan segenap pegawai Sekretariat DPRD NTB, Rabu (1/7).

“Kita di politik itu banyak benar acaranya, setiap acara masyarakat datang minta ini minta itu. Sehingga jangan lihat dia (dewan) itu banyak uangnya, tapi bebannya banyak, belum sumbangan ke partai. Jadi saya sudah merasakan hal itu, nah ini perlu dijaga betul, aturan main tetap dijaga dalam memberikan pelayanan kepada anggota dewan,” ucap Dr. Zul. Dr. Zul juga mengingatkan kepada para pegawai di dalam melayani anggota dewan supaya lebih banyak menyesuaikan diri.

Sebab karekter dari masingmasing anggota dewan berbedabeda. Pasalnya, mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda juga.

“Jadi dulu pada saat saya jadi anggota DPR RI itu, di Senayan ada ungkapan terkenal di kalangan pegawai kesekretariatan, bahwa anda boleh lebih pintar dari anggota dewan tapi jangan menggurui. Anda boleh lebih cepat berlari dari anggota dewan,

tapi jangan mendahului,” ucap Gubernur yang disambut gelak tawa dari para pegawai.

Gubernur juga mengingatkan kepada para pegawai supaya memperkuat tali silaturahmi antar pegawai. Hal itu penting dialam menjadi soliditas sesama pegawai didalam bekerja. Ia tidak menginginkan jangan sampai antar sesama pegawai hubungannya tidak akur sehingga menyebabkan tidak nyaman didalam bekerja, sehingga membuat motifasi kerja menjadi menurun.

Gubernur juga memberikan kesempatan pada para pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD untuk menyampaikan unek-uneknya. Beberapa pegawai lantas menyampaikan harapan mereka terkait dengan peningkatan tunjangan kinerja. Kemudian ada juga yang meminta diberikan kiat-kiat untuk menjadi orang sukses seperti Dr. Zul sendiri.

Dr. Zul menyampaikan bah-

wa untuk mencapai kesuksesan, setiap orang punya caranya masing-masing. Sehingga kesuksesan tersebut sangat tergantung dari seberapa besar usaha diri sendiri. Karena itu Dr. Zul mengajak semua pegawai di sekretariat DPRD supaya masing-masing diri mulai dari sekarang harus merencanakan masa depannya sendiri.

“Sukses itu harus ditentukan oleh diri sendiri, anda harus buat rencana terkait masa depan anda sendiri. Kenapa ? karena masa depan kita akan ditulis orang lain. Jangan takut untuk menapaki dinding kehidupan anda supaya banyak menangkap sinyal perubahan yang akan membawa anda pada kesusksesan,” pungkasnya. (ndi/*)

Suasana dialog dan silaturahmi antara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan segenap jajaran pegawai Sekretariat DPRD NTB, Rabu (1/7).