Edisi Rabu 2 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 2 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 144 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemerintah Siapkan 30 Juta Vaksin

Presiden Ingatkan, Kunci Hidup Sehat Sebelum Vaksin adalah Masker

(Suara NTB/diskominfotikntb)

VIDEO KONFERENSI - Presiden Jokowi saat video konferensi dengan 34 gubernur se-Indonesia.

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tentang pentingnya pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini dilakukan selain akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga agar pemulihan dan percepatan ekonomi pada triwulan ketiga dapat bergerak positif. Selain itu, Jokowi juga meminta realisasi anggaran belanja daerah dipercepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. ‘’Kunci sebelum vaksin adalah masker. Protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan jaga jarak harus terus diulang-ulang,’’ tegas Jokowi saat memberikan arahan kepada gubernur se- Indonesia,

(Suara NTB/diskominfotikntb)

(Suara NTB/diskominfotikntb)

Joko Widodo

H. Zulkieflimansyah

termasuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui

video konferensi, Selasa (1/9).

Bersambung ke hal 11

Tak Bawa Hasil ’’Rapid Test’’

Pelamar CPNS Harus Siap Terima Risiko Tak Boleh Ikut SKB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 mulai Kamis, 3 September, besok. Pelaksanaan SKB akan berlangsung selama tujuh hari sampai 9 September mendatang.

Pemprov NTB melalui Panitia Seleksi Daerah (Panselda) mengingatkan 942 pelamar yang akan ikut SKB supaya jangan lupa membawa hasil rapid test Covid-19. Jika pelamar atau peserta SKB tak bisa menunjukkan hasil rapid test,

TO K O H

Mohammad Iqbal (Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R Jadi Kebijakan Pusat DIBUKANYA tol laut rute Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar)Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur telah melewati banyak pertimbangan. Baik dari aspek mikro terkait kemudahan akses transportasi masyarakat maupun aspek makro terkait fasilitas pendukung untuk investasi di NTB. Bersambung ke hal 11

belum melakukan rapid test, maka segera melaksanakan rapid test.

Masih ada waktu,’’ pesan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/9) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Bank NTB Syariah dan Gubernur Dapat Penghargaan Top BUMD Awards 2020

Provokator akan Dipidana SENGKETA klaim lahan kawasan KEK Mandalika, Pujut, Lombok Tengah disinyalir disusupi orang ketiga. Tamu tidak diundang ini bahkan memperkeruh keadaan dengan provokasi. Tujuannya mendapat keuntungan ekonomi dari kisruh.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal sudah mengatensi hal tersebut.

Bersambung ke hal 11

maka tidak akan diperbolehkan ikut SKB. Sehingga, otomatis pelamar akan dinyatakan gugur. ‘’Mereka wajib bawa hasil rapid test. Kalau ada yang lupa bawa hasil rapid test, maka itu risiko tak boleh ikut SKB. Makanya, mereka wajib bawa hasil rapid test. Jika

Mataram (Suara NTB) Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Bank NTB Syariah mengisi perjalanan usahanya memasuki Semester II tahun 2020.

Kali ini Bank NTB Syariah berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi Top BUMD Awards 2020. Penghargaan ini merupakan bukti sahih atas pencapaian kinerja cemerlang yang konsisten ditunjukkan Bank NTB Syariah sejak awal tahun 2020.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Lokasi tes CAT SKB CPNS Pemprov NTB di Kantor BKD NTB.

Investor Ajukan Izin Budidaya Lobster di Lotim

Mataram (Suara NTB) Salah satu investor, PT. Natura Prima Kultur sedang mengurus perizinan untuk budidaya lobster di perairan Teluk Jukung Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim). Investor tersebut sudah mengajukan permohonan kesesuaian ruang ke Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) NTB. “Baru rapat di kami. Nanti dia (investor) akan memperbaiki koordinatnya supaya tak mengganggu akses pelayaran. Rencananya minggu ini turun ke lapangan,” kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR NTB, Ni Nyoman Yuli Suryani, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/9) kemarin.

Bersambung ke hal 11

PENGHARGAAN - Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo (tengah) dengan penghargaan yang diraih Bank NTB Syariah dalam ajang bergengsi Top BUMD Awards 2020.

(Suara NTB/ist)

NTB Siapkan Aplikasi Layanan Informasi Covid-19 Berbasis Website dan Android Lalu Bayu Windya (Suara NTB/bay)

PEMPROV NTB menyediakan layanan aplikasi berbasis website dan android yang menyajikan informasi lengkap tentang pandemi Covid-19. Warga diimbau untuk terus mengakses informasi penanganan Pandemi Covid -19 di wilayahnya, sehingga dengan informasi yang akurat dan utuh, diharapkan akan terbangun kesadaran dan pemahaman yang utuh untuk dapat melakukan pencegahan bersama dalam memutus mata rantai penularan Covid 19 secara tuntas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Gde Putu

Aryadi, S.Sos, MH, Selasa (1/9) menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan sebuah aplikasi berbasis website dan android untuk layanan informasi lengkap tentang Covid 19.

Informasi yang disajikan pada website corona.ntbprov.go.id itu, kata Aryadi mulai dari informasi peta sebaran pasien Covid-19, diseluruh NTB, juga rumah sakit rujukan, fasilitas layanan kesehatan dan nomor-nomor kontak darurat yang bisa dihubungi saat warga ingin mendapatkan layanan atau informasi. Hingga didukung informasi mengenai kondisi pasien positif yang masih dirawat, pasien yang telah sem-

(Suara NTB/dok)

Gde Putu Aryadi

buh dan pasien yang meninggal dunia, lengkap dengan nama inisial pasien dan alamat desa atau lingkungan tempat tinggal pasien. ‘’Inilah bedanya aplikasi berbasis website https:// corona.ntbprov.go.id/ sebagai media melayani kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga warga bisa lebih waspada dan hati-hati agar tidak terpapar Covid -19,’’ terangnya.

Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) mengenai pelayanan informasi selama masa

darurat kesehatan, nama pasien harus disamarkan dengan inisial. ‘’ Website corona ntb, barangkali pertama dan terlengkap di Indonesia,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam peta sebaran dan titik peta pasien juga tetap ‘disclaimer’. Artinya titik merah bukan titik persis lokasi pasien positif Covid-19 namun diacak ‘by system’ dalam radius 1 km dari alamat domisili pasien di area kecamatan tersebut. Titik bersifat dimana domisili kasus positif Covid-19, sehingga baik kasus sembuh maupun meninggal tetap ditampilkan, agar masyarakat tetap waspada.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat INOVASI Kelurahan Mataram Barat mengembangkan pelayanan menggunakan aplikasi Informasi dan pelayanan dalam genggaman masyarakat (INGES) memperoleh juara III pada lomba inovasi pelayanan publik di Kota Mataram. Prestasi ini dijadikan motivasi untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lurah Mataram Barat, Sri Sulistiowati bersyukur aplikasi INGES yang dikembangkan belum genap satu tahun sudah mendapatkan juara di tingkat Kota Mataram. Inovasi dalam pelayanan publik tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat bagi staf kelurahan supaya tetap memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kualitas.

“Inovasi ini saya harapkan bisa diadopsi oleh kelurahan lainnya,” kata Sulis ditemui usai menerima penghargaan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke 27 pada Senin (31/8).

Di masa pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, aplikasi ini sangat efektif digunakan oleh warga. Di tengah keterbatasan kontak fisik secara langsung, aplikasi ini akan membantu. Pemohon tinggal mengakses dan mengajukan keperluan pelayanan administrasi. Tinggal melampirkan persyaratan dan dokumen bisa diambil ke kelurahan. “Tinggal dari rumah saja. Dokumen yang dibutuhkan jadi nanti petugas kelurahan akan menghubungi,” jelasnya.

Sulis menyampaikan, pasca aplikasi diluncurkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, antusiasme masyarakat mengakses relatif kecil. Hal ini berbanding terbalik saat pandemi.

“Ramai - ramai Covid ternyata banyak yang mengakses,” pungkasnya.

Aplikasi yang melayani semua jenis keperluan masyarakat, kecuali surat waris atau dokumen sifatnya membutuhkan kajian ini akan dikembangkan.

Kelurahan akan melibatkan generasi milenial yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi.

Selain itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan tanda tangan elektronik. Sistem ini akan lebih memudahkan proses pelayanan, sehingga waktu diperlukan lebih efisien.

“Dengan aplikasi ini cukup dari rumah dan surat sudah bisa langsung diambil,” demikian kata Sulis. (cem) Sri Sulistiowati (Suara NTB/cem)

Harus Jadi Zona Hijau MANTAN anggota Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi deklarasi Mataram menuju zona hijau yang dicanangkan oleh Walikota Mataram bertepatan dengan momentum HUT ke-27 Kota Mataram, Senin (31/8). Pencanangan Mataram menuju zona hijau merupakan bentuk ikhtiar Pemkot bagaimana supaya Mataram bebas covid-19. ‘’Tentu terjemahan dari deklarasi itu sendiri, harus diwujudkan. Kami dari dewan tentu menyarankan untuk lebih fokus,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Selasa (1/9) kemarin. Sebab, lanjut Ismul, kalau berbicara masalah anggaran, dewan dan eksekutif telah menyepakati anggaran sebesar Rp130 miliar. Dari total anggaran tersebut, pihaknya mendapat informasi bahwa anggaran yang sudah digunakan sekitar Rp87 miliar.

Artinya, masih banyak anggaran yang tersisa. Menurut politisi PKS ini, ada satu hal yang harus diwujudkan. Paling tidak, penanganan covid-19 di Kota Mataram, tidak melemah. Oleh karena itu, gugus tugas harus terus melakukan pengawasan guna menekan penyebaran covid-19. ‘’Harapan kita, misalnya ‘’Mataram pakai masker’’. Kalau kemarin saya dengar ‘’jangan ragu pakai masker’’. Nah seharusnya Pemerintah lebih tegas. ‘’Wajib Pakai Masker’’,’’ ujarnya.

Dengan anggaran yang tersedia, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini berharap, pengawasan gugus tugas harus dilakukan dengan intens. ‘’Jangan nanti pengawasannya Senin Kamis. Sehingga masyarakat lebih bisa menangkap bahwa pemerintah sangat serius,’’ katanya. Dia mencontohkan, patroli di pasar-pasar, jangan hanya dilakukan sekali saja.

Harus ada target-target yang dilakukan terhadap sosialisasi, agar massif. Sebab, anggarannya sangat besar. Oleh karena itu, Ismul berharap terhadap sosialisasi PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan) terus dilakukan.

Ismul menyarankan Pemkot Mataram untuk fokus pada lingkungan yang masih berstatus zona merah atau oranye.

Ismul melihat, deklarasi itu adalah satu komitmen bahwa memang harus Mataram ini menjadi zona hijau. ‘’Karena apa, sekarang ini kita sedang resah dengan kondisi anak-anak didik yang belum bisa sekolah tatap muka,’’ terangnya. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar mempunyai target. Jangan sampai, sebulan ke depan, pendidikan anak-anak masih belum jelas. ‘’Apakah diberikan sekolah atau difasilitasi untuk bisa sekolah virtual. Karena pemerintah juga belum bisa menjawab kebutuhan fasilitas itu kalau memang belum bisa sekolah,’’ Ismul Hidayat pungkasnya. (fit)

Halaman 2

Pemkot Kembali Anggarkan Pembangunan Dua Kantor Lurah Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dua kantor lurah di Kecamatan Cakranegara. Di samping mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, juga aset serta data rentan hilang menjadi pertimbangan.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, permasalahan dua kantor lurah yakni Cilinaya dan Mayura akan dituntaskan. Anggaran untuk pembelian lahan sudah disiapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 mendatang. Polanya apakah dengan membeli lahan beserta bangunannya, sangat tergantung dari kondisi di lapangan. “Ada rumah yang dibeli sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tinggal nanti diperbaiki sehingga layak,” kata Sekda ditemui Selasa (1/9).

Anggaran pengadaan kantor lurah sebenarnya telah disedia-

kan. Gara – gara pandemi Covid-19, anggaran dialihkan untuk program pencegahan dan penanganan. Tidak hanya itu saja, refocusing anggaran juga berdampak terhadap rencana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta pekerjaan fisik lainnya.

Menurut Sekda, pembangunan kantor kelurahan sangat penting mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Di samping, data rentan hilang serta aset berpotensi rusak menjadi pertimbangan.

Sementara itu, Camat

Cakranegara Muhammad Erwan mengatakan, pengadaan kantor Lurah Cilinaya dan Lurah Mayura telah diusulkan ke TAPD. Namun keterbatasan anggaran serta mahalnya harga lahan menjadi kendala.

“Sampai sekarang masih sewa atau ngontrak rumah warga,” kata Erwan.

Menurutnya, perlu segera dipikirkan adalah relokasi Kantor Lurah Mayura. Lahan yang digunakan saat ini merupakan aset milik Pemprov NTB. Di satu sisi, Pemprov akan membangun sekolah luar biasa. Alternatifnya adalah menyewa rumah dan disulap menjadi kantor. “Sudah ada rumah yang

akan kita sewa,” tandasnya.

Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk membeli rumah di Cakranegara. Tim dari Badan Keuangan Daerah dan Bagian Pemerintahan sudah turun mengecek lokasi serta kondisi bangunan. Pandemi Coronavirus Disease menyebabkan anggaran dialihkan untuk pencegahan dan penanganan. “Tinggal nunggu dari pemda. Tapi malah semua tertunda,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, sebenarnya tahun ini Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan. Sesuai kebijakan kepala daerah bahwa apapun caranya semua kelurahan harus punya kantor. Akan tetapi, pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian besar program tertunda. Agenda pengadaan lahan di-

alihkan untuk program pencegahan dan penanganan Covid19. “Sebenarnya tahun ini untuk pembelian lahan,” ujarnya.

Putu menambahkan, lahan di kawasan Cilinaya dan Mayura terbatas dan harganya mahal. Solusi dinilai efektif adalah membeli rumah untuk dijadikan kantor. Selama ini, biaya sewa menghabiskan anggaran Rp50 juta – Rp70 per tahun.

Untuk menghemat anggaran setiap tahunnya, ia berharap Covid-19 melandai, supaya anggaran kembali normal dan pengadaan lahan terealisasi.

Terkait Kantor Lurah Mayura akan dibongkar demi keperluan pembangunan SLB. Disampaikan, pihaknya segera merelokasi dan mengontrak rumah sebagai tempat sementara pelayanan administrasi warga. “Dalam waktu dekat kita mencari lokasi pindah kantor,” demikian kata Putu. (cem)

Harga Kedelai Naik

Pengusaha Tahu Kurangi Produksi Mataram (Suara NTB) – Pelaku usaha pembuatan tahu di Kelurahan Kekalik Jaya, Mataram, terpaksa harus mengurangi jumlah produksi lantaran tingginya harga kedelai yang meningkat hingga 50 persen dari biasanya. Terlebih pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung juga membuat jumlah permintaan tahu menurun.

Salah seorang pemilik usaha pembuatan tahu di Kekalik Jaya, Zulfan, mengaku dirinya terpaksa mengurangi jumlah produksi sejak beberapa bulan terakhir. Saat ini dirinya hanya mampu membuat 50-60 kilogram, dari produksi normal 100 kilogram atau satu timbang per hari.

“Ini karena dampak corona.

Permintaan dari pelanggan kurang pemesanannya. Bahan bakunya juga semakin melonjak harganya,” ujar Zulfan saat ditemui, Selasa (1/9).

Untuk harga kedelai, menurutnya biasa dibeli dengan harga Rp750 ribu per satu timbang. Namun saat ini harga per satu timbang mencapai Rp860 ribu. Harga tersebut

diakuinya terbilang cukup tinggi, sehingga satu-satunya cara menyiasati adalah mengurangi jumlah produksi.

Dengan kondisi yang dialaminya, Zulfan berharap bantuan pemerintah dapat menyentuh hingga ke usahausaha kecil rumahan seperti miliknya. “Memang ada bantuan, tapi kita belum dapat sama sekali,” ujarnya.

Pemilik usaha pembuatan tahu lainnya, Hanapi, menyebut dampak pandemi Covid19 terhadap usahanya memang cukup besar. Terutama untuk penurunan permintaan dan peningnkatan harga bahan baku yang terjadi.

“Sangat sangat keras dampaknya karena corona ini, banyak juga usaha yang tutup,” ujar Hanapi. Menurutnya, sebelum pandemi pihaknya kerap menerima pesanan dari beberapa hotel dan rumah makan. Namun saat ini permintaan tersebut mengalami penurunan drastis mengikuti tutupnya hotel dan restoran tersebut.

“Pembuatan yang dulunya lumayan sekarang menurun drastis. Sehari produksi sebe-

(Suara NTB/bay)

PENGUSAHA TAHU - Salah satu pengusaha tahu tempe di kelurahan Kekalik Jaya tengah memproduksi usahanya. Harga bahan baku yang naik dan permintaan yang turun akibat pandemi corona menyebabkan pihaknya mengurangi produksi. lum corona bisa 40 cetak, sekarang 20 cetak saja,” jelasnya. Dengan naiknya harga kedelai baik impor maupun lokal juga semakin membe-

DPPKB Ubah Bonus Demografi Jadi Bonus Kesejahteraan Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, Sudirman menekankan pentingnya mengubah bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan.

Hal ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.

“Apa yang menjadi keunggulan, itu yang dimanfaatkan sebaik – baiknya,” kata Sudirman.

Bonus demografi adalah jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.

Usia produktif dari rentang usia 15 – 75 tahun. Dan, non produktif usia 0-14 tahun dan usia 75 tahun ke atas. Angka usia produktif di Indonesia disampaikan Sudirman, mencapai 75 persen.

Khusus di Kota Mataram mencapai 69,68 persen.

Angka bonus demografi harus dikelola dengan baik. Hal ini akan berdampak terhadap ekonomi. Caranya adalah pemerintah memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. “Jika tidak mampu dikelola dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah,” jelasnya.

Sudirman menekankan, meski angka usia produktif di Kota

(Suara NTB/cem)

Sudirman Mataram tinggi, permasalahannya adalah tidak semua masyarakat mandiri. Contohnya, setiap tahun perguruan tinggi mewisuda ratusan mahasiswa.

Lulusan ini tidak bisa terserap seluruhnya akibat minimnya lapangan pekerjaan. Artinya, ketersedian lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan usia produktif.

Salah satu yang dilakukan oleh DPPKB adalah dengan mengoptimalkan kampung keluarga berencana. Generasi mile-

nial dapat diberdayakan dengan memberdayakan rekan sejawat mereka untuk membangun lingkungan menuju kesejahteraan. “Contohnya Unram mewisuda mahasiswa sampai 500 orang. Tidak semuanya bisa langsung bekerja,” sebutnya.

Cara mengubah bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk itu sendiri.

Menurutnya, semua komponen harus dilibatkan untuk menjawab puncak bonus demografi tahun 2024 dan berakhir tahun 2045.

Sudirman mengapresiasi peran generasi milenial dalam menyukseskan perayaan hari kontrasepsi internasional. Dari target 1.043 kontrasepsi bisa tercapai dengan baik. “Semua komponen akan dilibatkan dalam bonus demografi.

Ini semua dalam rangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kaum milenial juga mengambil peran mensosialisasikan program pemerintah.

Khusus di bidang KB telah dibentuk kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Pelibatan komponen khususnya dibidang pengendalian penduduk tercapai dengan baik. (cem/*)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

PAMERAN AKSESORIS - Seorang pedagang memamerkan aksesoris yang dibuat sendiri di pasar rakyat, Selasa (1/9). Pelibatan seluruh komponen menggerakkan ekonomi diharapkan dapat mengubah bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan.

ratkan baginya. Kendati demikian, pengusaha tahu yang masih bertahan disebutnya lebih banyak memilih menggunakan kedelai impor.

Mengingat pandemi Covid19 telah berlangsung lima bulan lebih, dirinya berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat mengakomodir masyarakat dan jenis

usaha yang lebih luas. Termasuk untuk menjamin harga bahan baku tetap murah, seperti harga kedelai untuk usaha tahu miliknya.

“Kami sih minta ada kebijakan dari pusat ada penurunan harga kedelai, apalagi dalam kondisi sekarang. Sudah susah, bahan bakunya naik harganya,” ujar Hanapi. (bay)

Pengerjaan RTLH di Mataram Hampir Rampung Mataram (Suara NTB) – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram hamper rampung dengan tingkat penyelesaian mencapai 90 persen. Persentase tersebut mencakup pengerjaan 490 unit rumah setelah revisi target pengerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M Kemal Islam, menerangkan pengerjaan RTLH di Mataram dilakukan dalam dua proses.

Antara lain 350 unit dikerjakan dengan penganggaran dari pemerintah pusat berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Mataram, kemudian 140 unit lainnya dikerjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pemkot Mataram.

“Itu sudah 90 persen prosesnya untuk fisik,” ujar Kemal, Selasa (1/9). Dari jumlah tersebut, pihaknya belum dapat memastikan berapa sisa RTLH yang belum tergarap di Kota Mataram. “Kita masih perlu melakukan pendataan secara keseluruhannya (untuk sisa pengerjaan),” sambungnya.

Sebelumnya target perbaikan RTLH di Kota Mataram yang diusulkan mencapai 800 unit. Akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, maka usulan tersebut dipangkas

hingga setengahnya. Untuk itu, Dinas Perkim Kota Mataram masih perlu melakukan pendataan lagi.

“Tahun ini saja salah satu yang akan kita lakukan itu pendataan RTLH di Kota Mataram, bukan hanya yang tidak layak, tapi yang klasifikasi baik, sedang, dan kurang sehat,” jelas Kemal. Untuk melakukan itu, pihaknya memproyeksikan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp400 juta.

Sampai saat ini total RTLH yang tercatat di pihaknya mencapai 1.800 unit. “Itu yang sudah kita terima (datanya),” ujar Kemal. Dari total tersebut, masih perlu dilakukan verifikasi faktual terkait berapa jumlah yang benar-benar mendesak untuk dibenahi.

“Kita lihat berapa yang bisa direalisasikan (untuk) dibangun. Itu juga kita ajukan ke pusat sekian, ke provinsi sekian sesuai kuotanya,” ujar Kemal. Menurutnya, saat ini target penanganan RTLH per tahun di Kota Mataram mencapai 700-1.000 unit.

Dengan demikian, tahun 2022 diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di RTLH. “Itu sekarang teman-teman sedang melakukan validasi di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan syarat yang kita butuhkan,” tandas Kemal. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kontraktor Protes, Solar Subsidi Langka Piutang GNE Tersisa Rp6,5 Miliar MANAJEMEN PT. Gerbang NTB Emas (PT. GNE) terus melakukan perbaikan, salah satunya prioritas menyelesaikan penagihan utang–utang stakeholders yang belum masuk. Nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. “Angka sebelumnya Rp8,9 miliar. Progresnya yang sudah berhasil kita tagih Rp3 miliar,” kata Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/9) kemarin, Samsul mengatakan, piutang (transaksi bisnis atau penjualan yang belum dibayarkan) ini adalah warisan yang diterimanya, sejak ditun(Suara NTB/bul) juk memimpin Badan UsaSamsul Hadi ha Milik Daerah (BUMD) NTB ini. piutang sebesar ini tercecer di sejumlah stakeholders. “Setelah Covid ini, memang agak susah menagih. Tapi kita pastikan proses penagihan terus kita lakukan,” jelas Samsul.

Piutang sebesar Rp8,9 miliar ini salah satu penagihan terbesar yang masuk adalah penarikan jaminan atas utang salah satu stakeholders, dari total utang lama sebesar Rp2,5 miliar.

GNE berhasil menarik aset tanah seluas 1,4 hektar di daerah Kayangan, Lombok Utara sebagai pengembalian utang. Uutang salah satu stakeholders ini pernah digaris tebal oleh Inspektorat harus diatensi.

“Alhamdulillah, karena melihat kemampuan bayar hutang secara cash yang berat, lahannya kita tarik. Sedang proses diratakan dan akan kita kavling,” ujarnya. Piutang tersisa ini tersebar di beberapa pihak, diantaranya di kontraktor, pengembang perumahan. Dan stakeholders lainnya. Dulunya, piutang ini muncul dari pengambilan bahan-bahan bangunan, misalnya paving blok untuk jalan. Salah satunya yang mandek adalah piutang di kontraktor Lombok City Center (LCC) di Gerimak, Narmada Lombok Barat yang saat ini masih dalam persoalan.

“Ada yang sedang di penjara, ada yang sudah meninggal.

Tapi tetap kita harus tagih. Karena aset pemerintah yang harus kita selamatkan. Tidak mungkin diputihkan. Kalau yang meninggal, kita minta ahli warisnya yang selesaikan,” jelas Samsul. Ada juga yang tercatat di pembukuan, piutangnya dulu tidak dalam bentuk nilai material bangunan. Melainkan pinjaman langsung berupa uang cash yang diterima dari GNE. Ia juga bingung mekanisme pencairannya dulu. Itu juga saat ini terus diproses tagih.

PT. GNE telah membuat tim percepatan koordinasi. Diantaranya melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan. Piutang yang belum masuk ke GNE, harus disepakati dengan pemilik utang, untuk pengembalian. Kesepakatannya tertulis. “Kalau yang sudah ada kesepakatan, kemudian melanggar kesepakatannya. Ya kita serahkan ke proses hukum menanganinya. Tidak ada pilihan,” demikian Samsul Hadi. (bul)

Samsul Hadi Beberkan Rencana Penggunaan Rp100 Miliar Penambahan Modal PT. GNE Mataram (Suara NTB) DPRD NTB telah ketok palu, kenaikan modal dasar sebesar Rp100 miliar PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Mulai tahun depan (2021), daerah mulai mengucurkan sebesar 0,05 persen dari total APBD NTB. Atau senilai Rp25 miliar. Dan dipenuhi secara bertahap terus menerus, sesuai kemampuan daerah.

Diketoknya penyesuaian kembali modal dasar Badan Usaha Milik Dareah (BUMD) NTB karena melihat potensi bisnis yang dijalankan. Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi di temui di ruang kerjanya, Selasa (1/9) kemarin menjelaskan, awalnya, GNE mengajukan tiga opsi untuk penyesuaian modal dasar. Rp80 miliar, Rp100 miliar dan Rp150 miliar.

“Dan, DPRD NTB akhirnya mengambil jalan tengah, Rp100 miliar. Mulai diberikan tahun depan, 0,05 persen dari total APBD NTB sekitar Rp5 triliun,” terangnya. Sejak masuk di direksi PT. GNE, Samsul Hadi mengaku ada Rp2 juta sisa kas perusahaan yang harus dikelola. Sangat tidak mungkin uang senilai itu untuk membuat lompatan bisnis perusahaan dengan omzet rata-rata setahun antara Rp12 miliar - Rp14 miliar.

Setelah dilakukan perbaikan dari segala lini, termasuk manajemen kembali bisnis PT. GNE, per Juli 2020, PT. GNE sudah mengukuhkan omzet sebesar Rp64 miliar. Setahun ini, ia meyakini potensi omzet perusahaan bisa mencapai Rp100 miliar. Pertumbuhan omzet ini, salah satunya dari terjunnya PT. GNE dalam pengadaan barang/sembako untuk paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang disalurkan Pemprov NTB sebagai upaya penetrasi pengaruh Covid-19 di NTB. selain itu, program Mahadesa yang sudah mulai dilucurkan di Desa Kuripan Utara sebagai pilot project, dan akan terus dikembangkan di desa-desa di NTB juga ikut andil menaikkan omzet perusahaan. Melihat progres bisnis PT. GNE inilah, legislatif di Udayana menyetujui penguatan modal dasar PT. GNE. Dengan harapan, modal yang kuat akan berdampak pada peningkatan potensi bisnis dan pendapatan perusahaan.

“Dengan potensi omzet kita, dividen yang bisa kita berikan untuk daerah untuk tahun 2020 ini bisa mencapai Rp2 miliar, Rp3 miliar, bahkan bisa sampai Rp5 miliar,” jelas Samsul. Karena itu, penambahan modal yang akan diterima perusahaan pada 2021 mendatang sebesar Rp25 miliar, sudah direncanakan untuk penguatan bisnis – bisnis eksis yang dijalankan perusahaan.

Misalnya, penguatan industri manufaktur untuk mendorong industrialisasi yang menjadi unggulan program pemerintah daerah. Penguatan investasi peralatan produksi bahan-bahan bangunan yang saat ini permintaannya tinggi. Baik dari APBN, APBD, maupun swasta. Pembelian mesin pengolahan material untuk pengaspalan jalan. Penambahan alat-alat berat untuk penyewaan.

Mesin-mesin produksi pakan ternak. “Semuanya membutuhkan modal yang besar. Tapi potensi yang dihasilkan besar. Kalau bicara modal yang ditambahkan, tentu rencana bisnis kita membutuhkan tambahan modal tidak sedikit. Tapi kami mengupayakan bisnis kita terus eksis,” demikian Samsul Hadi. (bul)

Mataram (Suara NTB) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB menyampaikan protes. Solar subsidi atau solar non industri langka dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya, harga-harga material mengalami kenaikan. Protes ini disampaikan Ketua Gapeksindo Provinsi NTB, H. Bambang Muntoyo. Kepada PT. Pertamina (Persero) area NTB. “Sekarang kontraktor pada kelimpungan nyari material.

Karena sarananya tidak ada, karena solar ini limit. Dimana-mana susah dapat. Bahkan kemarin ada yang lapor ke saya, dia nyari solar ke tujuh SPBU, ndak ada,” kata Bambang, Selasa (1/9) kemarin.

Sebelumnya, Suara NTB juga menelusuri di dua SPBU di Kota Mataram, solar subsidi kata petugas SPBU memang sedang kosong. Entah sampai kapan normal kembali. Beberapa kendaraan pengguna solar juga terpaksa mundur.

Bambang menjelaskan, untuk pemesanan material bangunan saat ini harganya tinggi.

Batu misalnya, yang biasanya Rp700 ribu satu dum truk, bisa melonjak sampai Rp1 juta/dum.

Demikian juga material lainnya.

Harga menurutnya sudah tak masuk akal. Akibat sulitnya

mendapatkan solar subsidi.

“Saya sudah hubungi Sales Area Manager Pertamina NTB, janjinya hari ini (kemarin;red), solar sudah normal. Memang sudah ada masuk di satu sampel SPBU,” ujarnya.

Kesulitan solar subsidi ini sudah dirasakan dua bulan terakhir. Pertamina tidak mejelaskan penyebab kondisi seperti ini. Apakah pasokan BBM dari Bali, atau Jawa yang terlambat. Atau memang diatur agar masyarakat beralih ke BBM substitusi non subsidi.

Sementara proyek-proyek yang sudah ditender harus jalan. Dan memiliki tenggat waktu penyelesaian. Jika dipaksa membeli material dengan harga tinggi, RAB juga harus diubah oleh kontraktor. Tidak memungkinkan, apalagi harga proyek yang sudah disepakati.

“Kalau material tidak ada

akibat tidak tersedia solar subsidi, proyek molor dan kontraktor saja disalahkan. Pemilik proyek ndak mau tau, taunya jadi aja. Kita kelemahannya di material, enggak ada yang angkut,” imbuhnya. Angkutan material bangunan umumnya menggunakan kendaraan pengangkut diesel. Beberapa diantaranya sudah dijumpai macet di tengah jalan. Karena tak tersedianya solar subsidi. Dexlite, sebagai alternatif solar menurutnya harganya cukup mahal bagi sopir-sopir pengangkut material. Dampaknya juga bisa saja ke angkutan umum lainnya. Misalnya engkel.

Harapannya, stok BBM subsidi kembali normal. Apalagi dalam situasi Covid-19 ini, seluruh sektor harus digerakkan.

Aria Aditya, Sales Branch Manajaer Lombok Pertamina Wilayah NTB mengatakan, sejauh ini ket-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

H. Bambang Muntoyo

Aria Aditya

ersediaan solar subsidi aman.

SPBU yang kosong menurutnya karena menunggu pasokan dari Pertamina. “Terkait dengan penyaluran solar subsidi normal dan tidak ada kendala dalam penyaluran,” ujarnya.

Pertamina dalam menyalurkan solar tentunya menyesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan komoditi tersebut adalah

produk subsidi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk #SadarSubsidi, mengetahui bahwa produk subsidi diperuntukan untuk pelaku usaha kecil dan masyarakat miskin. “Sayangi dan pelihara kendaraan pribadi/usaha dengan menggunakan produk solar yang lebih baik seperti Dexlite dan Dex yang sudah kami sediakan di SPBU,” jawabannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PUPUK - Hidayat meninjau ketersediaan stok pupuk di gudangnya.

Penebusan Pupuk Subsidi di Sumbawa dan KSB Harus Gunakan Kartu Tani Mataram (Suara NTB) Per tanggal 1 September 2020, penebusan pupuk Urea subsidi di kios-kios pupuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harus menggunakan Kartu Tani, sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk No 498/ SR.320/B.5.2/08/2020 Kementerian Pertanian.

Dua kabupaten di Pulau Sumbawa ini menjadi percontohan pemanfaatan Kartu Tani. Ada dua bank pelat merah yang ditunjuk untuk penyediaan kartu tani di dua kabupaten ini. BNI di Kabupaten Sumbawa, dan BRI di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan informasi yang diterima PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Wilayah NTB, pendistribusian kartu tani di Kabupaten Sumbawa baru 12 persen dari total jumlah 94.000 petani. Dan 61 persen di Kabupaten Sumbawa Barat dari total 18.568 petani.

Penebusan pupuk Urea subsidi di dua kabupaten ini, PT. Pupuk Kaltim mengikuti perintah dari Kementerian Pertanian.

Harus menggunakan Kartu Tani. “Bagi petani yang tidak punya Kartu Tani, tidak bisa dilayani penebusan pupuknya.

Amanat SKnya seperti itu,” kata M. Hidayat Syam, Plt, Kepala Kantor Perwakilan Pupuk Kaltim Wilayah NTB di kantornya, Selasa (1/9) kemarin.

Pupuk Kaltim melalui pengecer-pengecer untuk dua kabupaten yang disebut, tak

bisa melayani penebusan pupuk urea subsidi tanpa menggunakan Kartu Tani. “Kalau petani diberikan tanpa menggunakan Kartu Tani, siapa yang akan membayar subsidinya. Tidak bisa ditebus di Kementerian Pertanian. Kami bisa kena audit dan risiko hukum,” imbuhnya.

Meski demikian, bagi petanipetani yang membutuhkan pupuk urea segera, mengingat memasuki masa tanam, Pupuk Kal-

tim menyediakan pupuk non subsidi di masing-masing pengecer.

Petani bisa membeli berapapun kebutuhannya. Pupuk non subsidi ini, kata Hidayat, sebetulnya tak menjadi soal bagi petani. Dilihat dari realisasi penjualannya.

Dari 2.000 ton yang disediakan, 1.200 ton diantaranya sudah diserap petani.

Pada Bulan September 2020 ini, kebutuhan pupuk di NTB sebanyak 9.701 ton. Di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.838 ton,

dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 297 ton. Sementara Pupuk Kaltim menyediakan stok hingga 20.501 ton se NTB. Mengingat kesiapan petani melakukan penebusan Pupuk Urea Subsidi masih kurang di Kabupaten Sumbawa, melihat dari jumlah Kartu Tani yang terdistribusi, Pemerintah Daerah setempat mengajukan surat penangguhan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, diteruskan ke Kementerian Pertanian RI.

Agar penebusan pupuk Urea Subsidi di Kabupaten Sumbawa diperbolehkan menggunakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

“Selama surat penangguhan yang diajukan ini belum mendapat jawaban dari Kementerian Pertanian, tetap kita distribusikan pupuk subsidi dengan mekanisme Kartu Tani,” demikian Hidayat. Petani dan seluruh stakeholders di minta memakluminya. (bul)

Baznas Lotim Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) turut hadir membantu mustahiq, masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Beberapa kegiatan usaha masyarakat yang terancam bangkrut akibat Covid, diberikan tambahan modal.

Demikian disampaikan Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar kepada Suara NTB di kantornya kemarin. Dia menjelaskan, Baznas berupaya membantu pemerintah dengan menghadirkan program Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) berdaya. “Ini adalah prorgam community development-nya Baznas,” ucapnya.

Sebanyak 149 kelompok usaha kecil dan mikro sudah dibantu yang tersebar di 21

kecamatan se Lotim. Semua yang diberikan sudah diverifikasi sebelumnya oleh petugas pelaksana Baznas. “Sebelum kita berikan bantuan, kita lihat dulu kondisinya secara langsung apakah betul-betul tidak bisa berjalan usahanya akibat covid atau tidak,” terangnya.

Sampai saat ini terakumulasi jumlah bantuan ekonomi yang diberikan untuk para mustahiq pemilik usaha kecil sebesar Rp55 juta. “Ini sesuai instruksi Baznas RI saat rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu untuk mengatasi Covid pasca new normal,” ucapnya.

Tidak saja dari sisi ekonomi, dari aspek pendidikan juga Baznas Lotim turut ambil bagian.

Sudah dibantu mahasiswa yang miskin dan kurang mampu. Antara lain mahasiswa yang berangkat kuliah ke Mesir dan

yang ke luar daerah. Jumlah biaya insentif pendidikan yang dibantu Baznas Rp238 juta yang diperuntukkan bagi104 orang. “Yang ke Mesir kita bantu Rp5 juta dan luar daerah Rp3 juta,” sebutnya.

Dari sisi kesehatan, dibantu sebanyak 996 mustahiq yang memiliki penyakit berat.

Total seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan Baznas untuk program kesehatan ini Rp813 juta lebih. Baznas masuk dalam kepengurusan tim reaksi cepat penanganan sosial kemanusiaan.

Berikutnya, 240 lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sudah diberikan bantuan Rp 659 juta terhitung sejak Januari sampai Juli. Setiap bulan khusus anak-anak yatim Rp258 juta. Bantu anak yatim dan anak-anak terlantar.

Dalam bidang dakwah dan advokasi juga sudah banyak dibantu oleh Baznas.

Antara lain menyangkut bantuan untuk sarana ibadah, bantuan kepada ibnu sabil, guru ngaji, lembaga pondok pesantren dan lainnya. Disebut total lembaga yang sudah dibantu mencpaai 300 unit dengan akumulasi dana mencapai Rp1,68 miliar.

Ismul menyebut, usulan masyarakat meminta dana zakat ini sangat banyak.

Usulan yang masuk sampai saat ini 3.150 usulan. Jika dihitung, jumlah dana yang diminta jauh lebih besar dari total dana zakat yang terkumpul. Baznas Lotim sendiri sejauh ini tetap menjalankan proses penyalurzan zakat sesuai kaidah yang berlaku. (rus)

Revitalisasi Senggigi Masih Setengah Hati Giri Menang (Suara NTB) Penataan dua titik kawasan di wilayah Senggigi yakni Kerandangan dan Locco yang didanai dari pinjaman daerah, belum bisa dieksekusi tahun ini menyusul permasalahan lahan belum tuntas. Hal ini pun menuai reaksi dari komisi II DPRD Lobar.

Anggota Komisi DPRD Lobar, Saeun menegaskan seharusnya penataan kawasan Senggigi ini sudah tidak ada masalah. Seharusnya semua persoalan, baik perencanaan dan menyangkut lahan selesai baru berani dianggarkan untuk penataan kawasan ini.

“Kok tiba-tiba ada masalah, kami belum tahu ini. Karena

kami belum dikasih tahu tentang permasalahan itu. Kenapa ndak diselesaikan dari sebelum-sebelumnya,” tegas dia. Apalagi pimpinan daerah sudah mewarning OPD bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan.

Menurutnya kalau persoalan kendala lahan karena hak milik orang lain, tentu dinilainya wajar. Karena informasi yang diperolehnya, waktu event Senggigi Jazz di lokasi itu, pihak pemilik lahan keberatan. Apalagi kata dia, kalau lahan itu dibangun Pemda. “Tidak boleh perencanaan itu main-main,” tegas dia. Semestinya, OPD men-

gajukan perencanaan yang matang dulu ke pimpinan sebelum disetujui. “Ini perencanaanya kurang matang, setengah hati namanya pemda ini,” tegas dia.

Anggota Komisi II Abdul Majid menegaskan, pihaknya mengusulkan agar anggaran itu dialihkan untuk penataan sekotong-Lembar. Sebab kondisi PAD saat ini yang bisa menggenjot adalah pariwisata.

Apalagi ada perhelatan MotoGP, bagaimana MotoGP ini ditangkap oleh Pemda Lobar, dengan rencana kapal pesiar sebagai hotel apung bagi pengunjung. “Ini menarik, kalau ada dana tak terpakai sebaiknya dialihkan ke sana (Sekotong-

Lembar),” terang dia.

Kenapa sekotong? Karena kata dia menjadi penyangga KEK Mandalika. Kenapa Lembar? karena disini ada pelabuhan kapal pesiar. Kalau ini dipadu-padankan kata dia, akan menjadi segi tiga Bermuda emas.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saepul Ahkam mengatakan pihaknya belum bisa mengekeskusi penataan Kerandangan senilai Rp6 miliar ditambah lagi kawasan Locco senilai Rp3 miliar lebih. “Kami ambil keputusan (penataan) Locco juga tidak kami laksanakan, karena sudah jelas kok tanah orang kita rencanakan, mau

bangun. Itulah alasan kami kemudian demi efektivitas, kemanfaatan dan sustainable kita review semua perencanaan ini,” katanya.

Pihaknya berupaya menjembatani persoalan lahan ini, karena di sini ada kepentingan Pemda. Namun di kawasan Senggigi bukan hanya kepentingan Pemda. Itu kenapa, kata dia, pihaknya mengusung isu soal DMO. Nantinya dalam DMO ini komposisinya 40 persen pemerintah dan 60 persen swasta. Ia menegaskan dalam membangun, tolak ukurnya bukan hanya mampu mendatangkan uang dari Jakarta dan ada proyek dilaksanakan serta ada lahannya. (her)

Suara NTB/her)

Abdul Majid

(Suara NTB/her)

Saeun

Canangkan Berantas Rentenir

SUARA PULAU LOMBOK

DPMPTSP Lobar Temukan Banyak Bangunan Langgar Aturan

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) terus berusaha untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program coba dihadirkan untuk membantu masyarakat terlepas dari himpitan ekonomi. Salah satunya, Lotim dalam waktu dekat mencanangkan pemberantasan rentenir.

“Tanggal 3 September ini kita akan launching Lotim Berkembang, Berkembang itu Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga,” terang Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, Selasa (1/9).

Sasaran bantuan ini adalah warga miskin dengan (Suara NTB/rus) memberikan subsidi bunH. Rumaksi Sjamsuddin ga. Warga miskin yang menjadi sasaran ini akan diberikan bantuan uang untuk membeli sapi Rp15 juta, sehingga mereka bisa menjadi pengusaha. “Ini supaya tidak jadi miskin,” sebutnya.

Para penerima bantuan ini disyaratkan memiliki surat keterangan usaha ternak dari desa. Kalau sudah dapat sapi, maka enam bulan kemudian bisa ke pasar menjual ternaknya. “Beli lagi, jual lagi, beli lagi,” terangnya, seraya menambahkan, batas waktu peminjaman selama satu tahun.

Pemkab Lotim, ujarnya, mengalokasikan Rp 5 miliar untuk subsidi bunga bank. Jika menggunakan cara konvensional kurang dari 350 orang yang bisa diberikan. Tapi dengan memberikan subsidi bunga bank Kredit Usaha Rakyat (KUR) efektif 6 persen per tahun, maka bisa berkalikali peternak bisa membeli sapi. Sasaran warga yang diberikan 5 ribu orang. Bank BRI dan BNI sebagai penyalur KUR bisa menggelontorkan dana Rp 84 miliar lebih.

Subsidi bunga KUR dari pemerintah sebelumnya 11,5 persen. Turun menjadi 7 persen dan sekarang tersisa 6 persen saja. Sebanayk 6 persen inilah yang dibantu pemerintah, sehingga debitur KUR ini meminjam dengan nol persen suku bunga.

Ke depan tidak saja ternak, kegiatan usaha lain juga akan dibantu. Pilot project pada sektor peternakan inilah yang coba dibuktikan dulu. Jika nantinya untuk pedagang bakulan dianggarkan Rp 1 miliar, maka semua warga Kabupaten Lotim bisa mendapatkan KUR. Selain KUR peternakan, yang sudah jalan adalah subsidi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau. Bantuan juga sudah diberikan kepada sektor pertanian dan bantuan subsidi bibit kepada para petani. “Ini semua dilakukan supaya tidak ada orang miskin di Kabupaten Lotim,” ujarnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) menemukan banyak bangunan di daerah Batulayar yang diduga melanggar sempadan sungai. Namun, DPMPTSP belum berani memproses pengajuan izin bangunan ini yang diduga milik WNA dari Australia ini. Bahkan perumahan elite yang dibangun di daerah ini ikut melanggar aturan.

PAW Anggota DPRD Lobar Segera Diusulkan ke Bupati

Cari Ikan, Warga Muncan Meninggal Tenggelam

Giri Menang (Suara NTB) – Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Fraksi Berkarya H. Marlan terus berproses. Bahkan beberapa waktu lalu pihak Partai Berkarya sudah mengusulkan nama penganti PAW kepada DPRD Lobar. Hanya saja partai bersangkutan mengusulkan dua nama kader untuk pembagian masa jabatan sisa priode.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah yang dikonfirmasi terkait PAW itu, mengaku jika pihaknya masih memprosesnya. Pihaknya juga sudah bersurat sepekan lalu (Suara NTB/her) kepada Komisi Pemilihan Hj. Nurhidayah Umum (KPU) untuk meminta data suara terbanyak di bawah H Marlan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“KPU sudah membalah surat kita kemarin. Jadi kami pimpinan tinggal bersurat kepada bupati untuk pengantian H. Marlan sambil juga nanti di Banmus menjadwalkan,” ungkap Politisi Gerindra itu melalui sambungan telepon, Senin (1/9).

Diakuinya, pihak Berkarya mengusulkan dua nama kadernya dengan pembagian masa jabatan, yaitu nama Bambang Kholid dengan Erwin Ibrahim. “Untuk dua tahun, dua tahun di suratnya itu. Jadi dua tahun Bambang Kholid dan dua tahun Erwin,” ungkapnya.

DPRD pun tidak ikut campur dalam ranah partai bersangkutan mengusulkan dua nama. Pihaknya hanya mengusulkan nama sesuai data dari KPU atas perolehan suara terbanyak kedua setelah H. Marlan. Sesuai peraturan perundang-undangan PAW diberikan bagi suara terbanyak kedua. “Kalau itu tergantung partainya, kalau mau di-PAW lagi dua tahun ke depan, itu urusan partainya. Jadi mana yang sesuai aturan yang kita usulkan,” tegasnya.

Pihaknya pun merencanakan PAW itu bisa terlaksana di masa sidang pertama. Sambil pihaknya membagi jadwal dengan rapat agenda paripurna lainnya. Mengingat padatnya jadwal DPRD pada tahun ini, terlebih dalam pembahasan APBD perubahan.”Nanti Banmus yang melakukan pembahasan-pembahasannya. Kapan banmus mau rapat untuk menjadwalkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Lobar Bambang Karyono mengaku sudah membalas surat DPRD terkait data perolehan suara terbanyak ke-dua dari Partai Berkarya.

Menurutnya sesuai data nama Bambang Kholid yang memiliki suara terbanyak kedua setelah almarhum H. Marlan.”Kita tidak mau tahu (soal usulan partai dua nama) yang penting sudah kita balas dan menyatakan dengan tegas bahwa Bambang Kholid itu yang perolehan suara terbanyak kedua setelah almarhum,” tegasnya. (her)

Tim dinas terkait pun mengancam akan menertibkan bangunan tersebut jika tidak kunjung mengurus izin. “Kita tidak bisa keluarkan izin, karena melanggar roi sungai. Jaraknya seharusnya 3 meter, tapi ini langsung di sungai dibangun pondasinya,” tegas Kepala DPMPTSP Lobar, Ahmad Subandi, Selasa (1/9).

Pihaknya sudah turun ke lima sampai enam titik bangunan melanggar aturan.

Salah satunya di lokasi bangunan yang terletak di Desa Batulayar Barat. Namun

saat turun ke lokasi, pihaknya tidak menemukan pemiliknya karena masih ada di luar negeri. Pihaknya kesulitan menemui pemilik bangunan, informasinya akan ke Lombok sekitar pertengahan Agustus tapi sampai saat ini belum kembali karena Corona.

Di lokasi ini, jelas dia, dibangun kolam renang. Mereka mengajukan izin ke dinas, namun tidak bisa diproses akibat melanggar aturan. Pihaknya pun meminta agar pemilik mensiasatinya, dengan cara membeli tanah sebelah lalu menggeser

bangunan. Begitu ada fisik bangunan sesuai dengan Perda, pihaknya tidak akan mempersulit kalau mengajukan izin. Kalau tidak dilakukan sesuai perda, maka pihaknya tidak bisa melanjutkan proses izinnya, karena masih melanggar sempadan sungai.

Selain di Batulayar Barat, ada juga ditemukan bangunan yang melanggar roi jalan di Desa Bengkaung. Di pinggir jalan menuju areal perbukitan di daerah ini sudah mulai dibangun semacam tempat menginap. Padahal lokasinya

di Gili maupun di wilayah daratan, mempunyai orientasi yang sama untuk bersamasama mengendalikan sampah.

“Dengan dimiliknya sertifikat Clean, Healthy, Safety dan Environment, maka kita harapkan kalangan perhotelan itu memiliki jaminan pengelolaan lingkungan khususnya sampah dengan baik,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini menyebut, dari 3 hotel yang memiliki sistem kelola sampah itu disebutkan meliputi, Hotel Seri Resort Gili Meno, Hotel Oberoi (Desa Medana) dan Hotel Mina (Desa Tanjung), Living Asia

berada pada posisi kemiringan yang butuh kajian dari OPD terkait. “Kami langsung sampaikan ke Dinas PU, bahwa banyak ditemukan bangunan melanggar roi sungai dan jalan,”tegas dia.

Sesuai aturan Kementerian PU, pada kemiringan tertentu harus ada kajiannya. Masalahnya, jelas dia, ada beberapa bangunan IMB-nya ditandatangani camat. Karena mengacu Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Paten), camat berwenang menandatangani IMB kalau rumah tinggal berukuran kecil di atas 2,5 are.

Namun ini, kata dia, dalam kondisi normal (lahan lapang) berbeda kalau bangunan itu dibangun di daerah yang miring. Hal ini menjadi pertimbangannya mengambil alih kewenangan Paten ke dinas. Bahkan di loka-

(Suara NTB/her)

H. Ahmad Subandi si ini ditemukan ada pasang tarif, padahal tidak punya izin yang sesuai. (her)

Ditinggal Partai Koalisi

Pasangan Dwi-Normal Belum Menyerah

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Tim Basarnas mengevakuasi jenazah warga yang tenggelam di Bendungan Batujai, Senin (31/8) malam.

Praya (Suara NTB) Nasib naas dialami Tohri Rahman, warga Dusun Montong Batu Desa Muncan Kecamatan Kopang Lombok Tengah (Loteng). Pemuda 20 tersebut, Senin (31/8) malam, ditemukan meninggal di area Bendungan Batujai setelah sempat hilang tenggelam saat mencari ikan sejak sore harinya.

Kuat dugaan korban tenggelam karena tidak kuat berenang, saat hendak menyeberang area genangan Bendungan Batujai. “Butuh waktu sekitar enam jam untuk mencari korban, setelah korban tenggelam,” sebut Kapolsek Praya AKP Dewa Ketut Suardana, Selasa (1/9).

Awal mulai kejadian sendiri berlangsung pada Senin siang, sekitar pukul 14.30 wita.

Saat ini, korban bersama kakaknya tengah menjala ikan

di area Bendungan Batujai.

Tidak lama kemudian, korban meminta kakaknya untuk memindahkan sepeda motornya.

Sementara korban berenang menyeberangi bendungan.

Namun saat berada di tengah bendungan, korban terlibat kewalahan menyeberangi bendungan. Kemudian kakak korban meminta pertolongan nelayan yang di sekitar lokasi.

Tapi oleh nelayan setempat mengira kalau kakak korban bersama korban sedang bercanda, sehingga atas inisiatif sendiri kakak korban mengambil alat pelampung dan berenang menuju lokasi korban.

Sial bagi kakak korban, belum sampai mencapai lokasi korban sudah tenggelam.

Barulah kemudian nelayan bersama warga sekitar sadar kalau korban tidak sedang main-main. Upaya pencarian

pun dilakukan. Aparat kepolisian bersama tim dari BPBD Loteng pun datang untuk membantu pencarian.

Sayang, upaya pencarian tidak membuahkan hasil. Sampai kemudian tim BASARNAS NTB tiba di lokasi untuk ikut membantu pencarian. Usaha tersebut tidak sia-sia, sekitar pukul 20.00 wita korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. “Begitu ditemukan, mayat korban langsung dievakuasi,” tambah Suardana.

Korban diduga tenggelam karena terjebak di lumpur yang cukup dalam. Di satu sisi, kakak korban tidak bisa membantu lantaran lokasi cukup jauh. “Pihak keluarga korban sudah membuat surat pernyataan tidak dilakukan otopsi.

Sehingga korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Muncan,” pungkasnya. (kir)

Nursiah Ajukan Pengunduran Diri Praya (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan sudah mengajukan surat penguduran diri ke Bupati Loteng, karena sudah memastikan diri maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, mendampingi H.L. Pathul Bahri, S.IP. Pihaknya kini tinggal menunggu persetujuan pengunduran diri dari kepala daerah.

“Surat pengunduran diri sudah kita ajukan,” ujar Nursiah, kepada wartawan, Selasa (1/9).

Hanya saja, sampai saat ini dirinya masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, sampai ada persetujuan pengunduran diri dari kepala daerahnya.

Adapun terkait pencalonan di Pilkada Loteng, pihaknya sudah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Termasuk juga dari Partai Berkarya.

Bahkan, untuk SK B1-KWK

dari Partai Golkar ia sendiri yang menerima di kantor DPP Partai Golkar, Senin (31/8).

“Kalau syarat dukungan untuk maju di Pilkada Loteng, sudah lebih dari cukup,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, mengatakan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, bagi calon kepala daerah yang berasal dari ASN minimal menyerahkan surat pengunduran diri sebagai ASN pada saat mendaftar. Baru kemudian, setelah ditetapkan ASN bersangkutan sudah harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun dari pemerintah pusat.

Jika SK pensiun belum turun, minimal menyerahkan surat persetujuan pengunduran diri dari kepala daerah sampai sebulan sebelum pemungutan suara. “Jadi satu bulan sebelum pemungutan suara, calon kepala daerah yang berasal dari ASN sudah harus menyerahkan SK pensiunnya. Jika pada

saat penetapan sebagai calon kepala daerah, SK pensiunnya belum turun,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., sebelumnya. Menurutnya untuk surat penguduran diri Sekda Loteng sudah diajukan dan saat ini tengah di proses. Diakuinya, jika merujuk pada aturan pilkada, ASN yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah memang harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai ASN saat mendaftar.

Tapi kalau merujuk aturan ASN terbaru, justru lebih lunak. ASN baru menyerahkan surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. “Tapi bagaimanapun karena ini pilkada, maka aturan pilkada-lah yang jadi rujukan,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir)

Hanya Lima Hotel Miliki Sistem Kelola Sampah Secara Mandiri Tanjung (Suara NTB) Pengelolaan persampahan di lingkungan perhotelan menjadi penekanan tersendiri anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, hingga akhir 2019 lalu tercatat baru 3 hotel yang memiliki sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, Selasa (1/9), berdasarkan laporan (LKPJ) pemerintah tahun 2019, diketahui hanya 3 hotel yang memiliki sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Ia berharap, jumlah hotel baik

Halaman 4

(Desa Malaka), dan Hotel Villa Ombak (Gili Trawangan).

Banyaknya perhotelan yang dicatat mencapai 678 unit tahun 2019, menjadi tolok ukur perbandingan masih rendahnya tingkat kesadaran hotel dalam membuat atau menerapkan sistem kelola sampah kawasan wisata. Pihaknya mendorong, agar setiap hotel mempunyai standar sistem kelola sampah yang sama agar volume sampah dapat dikendalikan.

Terpisah, Kepala Dinas LH PKP, H. M. Zaldy Rahardian, ST. MT., mengakui berdasarkan laporan kegiatan tahun 2019, volume

sampah yang terangkut setara dengan 50 persen produksi sampah seluruh masyarakat. Volume produksi diambil dari asumsi perhitungan produksi per orang 0,4 kg dikalikan dengan jumlah penduduk. Sehingga produksi sampah tahun 2019 mencapai 18.629.308 kg (18.529 ton).

“Volume sampah yang ditangani tahun 2019 sebesar 9.337 ton (setara 50 persen dari produksi). Itu pun dengan asumsi angkutan 26.677 meter kubik kali 0,35 kg,” ujarnya.

Sepanjang 2019, penanganan sampah se-KLU sebanyak 26.667 meter kubik. Dinas LH

melakukan pengangkutan sampah tiga Gili dan wilayah daratan. Dari angkutan bulanan, volume angkut terbanyak di bulan Oktober dan Desember sejumlah 2.485 meter kubik dan 2.479 meter kubik. Bulan lainnya berada di bawah angka tersebut.

Pihaknya mengangkut sampah menggunakan 3 jenis armada, yakni dump truck, Amrol dan roda 3. Pada tahun 2019 lalu, angkutan dump truk tercatat 14.096 unit, 7,589 Amril dan 4.492 roda tiga. “Optimalisasi angkutan sampah sangat berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya. (ari)

Praya (Suara NTB) Pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, sampai saat ini masih berupaya keras mencari dukungan partai politik untuk bisa bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Pasangan Dwi-Normal menegaskan belum mau menyerah untuk bisa memperoleh dukungan. Kendati sudah ditinggal beberapa koalisi partai yang sebelumnya disebut-sebut bakal mendukung pasangan ini.

“Kita ikhtiarkan terus sampai pada saatnya tiba,” tegas juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (1/9).

Dalam hal ini, suatu kewajiban bagi pihaknya untuk terus berupaya keras. Namun apapun keputusan partai politik nantinya, pihaknya siap menerima. Hingga saat ini masih ada beberapa partai politik yang belum menentukan arah dukungnya. Sebut saja, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya.

Jika dijumlah, total kursi yang dimiliki partai-partai politik tersebut sebanyak 20 dengan sisa kursi, masih bisa untuk mengusung dua pasangan calon kepala daerah lagi. “Inikan masih ada sisa 20 kursi.

Dan, itu bisa untuk mengusung dua pasangan calon kepala daerah,” tandas mantan Ket-

ua Komisi II DPRD Loteng ini.

Terpisah, Sekretaris DPD PKS Loteng, Basnim, S.Pt., mengatakan PKS saat ini masih menggodok tiga pasangan calon kepala daerah untuk diusung di Pilkada Loteng.

Salah satunya pasangan DwiNormal, karena pasangan DwiNormal termasuk dalam tiga pasangan calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPC PKS Loteng ke DPP. “Kita masih bahas tiga pasangan calon kepala yang sudah diusulkan sebelumnya,” tegasnya. Pun demikian ia belum bisa memberikan gambaran pasangan calon kepala mana yang akan diusung, karena keputusan sepenuhnya secara ada di DPP PKS. Ia pun mengaku DPP PKS kemungkinan tidak lama lagi akan membuat keputusan.

Mengingat masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah sudah semakin dekat. “Mungkin besok (hari ini,red) sudah ada keputusan soal pasangan calon kepala daerah mana yang akan diusung oleh DPP. Kalau sudah keputusan, pasti kita umumkan,” imbuhnya.

Disinggung soal kabar bubarnya koalisi PKS-PKB, Basnim menegaskan, kalau koalisi tersebut masih utuh.

Tidak ada yang bubar. Justru ada kemungkinan bertambah partai politik lain. Tapi tidak menuntup kemungkinan juga, PKS bergabung dengan koalisi partai politik yang sudah ada, karena komunikasi dengan hampir semua partai politik masih berjalan. (kir)

28 Desa di Lotim Punya Kasus Covid-19 Selong (Suara NTB) Sebanyak 28 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini memiliki kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Desa-desa itu tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Sembalun, Pringgasela, Montong Gading, Sukamulia, dan Kecamatan Jerowaru.

Demikian disebutkan, Jubir Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Selasa (1/8).

Untuk jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per tanggal 1 September 2020 sebanyak 306 orang, jumlah yang sudah sembuh sebanyak 255 orang, masih isolasi 37 orang, dan meninggal dunia 14 orang. Untuk yang masih positif ini, tersebar di Kecamatan Aikmel 1 orang, Masbagik 8 orang, Sikur 3 orang, Terara 1 orang, Sakra 3 orang dan Sakra Barat 1 orang.

Selanjutnya untuk Kecamatan Sambelia 2 orang, Suela 1 orang, Wanasaba 1 orang, Lenek 1 orang, Suralaga 2 orang, Labuhan Haji 2 orang, Selong 9 orang, Sakra Timur 1 orang, dan Kecamatan Keruak 1 orang.

“Jumlah ini tersebar di 28 desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Lotim,”sebutnya.

Adapun untuk desa yang masih terjadi terkonfirmasi Covid-19, di antaranya Desa Ketangga Jeraing, Kabar, Songak, Pematung, Gereneng, Jenggik, Kotaraja, Gelora, Paokmotong, Masbagik Selatan, Masbagik Utara dan Desa Danger.

Selanjutnya Desa Lendang Nangka, Masbagik Utara Baru, Tumbuh Mulia, Gapi, Majidi, Pancor, dan Kelurahan Selong.

Beberapa desa/ke-

lurahan lainnya yang juga masih memiliki kasus terkonfirmasi Covid-19, yaitu Kelayu Selatan, Penedagandor, Seruni Mumbul, Suntalangu, Lenek, Kalijaga, Wanasaba, Sambelia, dan Desa Padak Guar.

Di samping itu, Pemda Lotim melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 terus melakukan razia terhadap masyarakat tak menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kedisplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi virus Corona (Covid-19).

Razia tersebut dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat menghadapi Perda yang akan diberlakukan efektif pada 14 September mendatang. Tujuan dari razia bukan pada dendanya. Tapi mendidik masyarakat untuk menggunakan masker secara massif.(yon)

H.Pathurrahman

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

Ratusan Personel Amankan Pendaftaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 6 September mendatang.

Dalam melakukan pengamanan, pihak kepolisian telah menyiapkan ratusan personil.

“Untuk pengerahan pasukan, mulai dari anggota kita, brimob, kita libatkan semua untuk pengamanan. Kurang lebih sekitar 100 orang yang disiapkan. Untuk pengamanan kita lihat sikonnya nanti. Kalau memang yang massanya sedikit, tidak semuanya anggota terjun. Yang jelas kita sudah siapkan personil untuk mengamankan itu,” kata (Suara NTB/ind) Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra Widy Saputra, SIK. Dijelaskannya, sebelumnya sudah dilaksanakan rapat koordinasi dan dijelaskan tentang mekanisme dan kondisi pengamanan. Pihaknya sudah menyampaikan kepada KPU agar dalam proses pendaftaran dapat mengatur waktu supaya paslon tidak bersamaan mendaftar. Selain itu pihaknya juga sudah menyampaikan kepada masing-masing parpol pengusung dan dan calon agar dalam pengerahan massa dapat menerapkan protokol kesehatan. “Jadi intinya kita harap mereka mentaati protokol kesehatan,” terangnya.

Terkait pembatasan jumlah massa, lanjutnya, juga sudah diatur oleh pihak KPU. Dalam hal ini massa tidak diperkenankan masuk ke ruangan KPU dan disiapkan di depan kantor. Kalaupun masuk ke dalam ruangan, jumlahnya dibatasi sesuai protokol covid-19. “Jadi yang masuk sudah diatur semuanya. Kita tinggal meminimalisir jumlah massa yang berkumpul. Jadi kalau masuk ruangan kita batasi sesuai dengan protokol covid,” tandasnya.(ind)

Kasus Tumpang Sari, Penyidik Tidak Menemukan Poktan Fiktif Dompu (Suara NTB) Pengumpulan data dan bahan keterangan atau Puldata Pulbaket kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari tahun 2019, hampir rampung dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Hasilnya, tidak ditemukan satupun Kelompok Tani (Poktan) fiktif, sebagaimana dugaan awal Insan Cita Institute (ICI) selaku pelapor.

Pun besaran bibit yang diterima petani sudah sesuai juklak juknis dan perjanjian kontrak dengan penyedia.

Demikian ungkap Kasi Intel Kejari Dompu, Indra (Suara NTB/Jun) Zulkarnain, SH., ketika Indra Zulkarnain ditemui Suara NTB, Selasa (1/9). “Sampai saat ini kami belum menemukan kelompok tani fiktif. Dari 371 dan 180 lebih yang kami periksa, semuanya menerima dan semuanya petani,” terangnya.

Dalam laporan awal Insan Cita Institute, lanjut dia, terdapat tiga poin utama yang diduga menjadi sumber penyimpangan oknum tertentu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun). Antara lain, penerima tidak terdata dalam CPCL, kemudian terdapat poktan fiktif dan besaran bantuan tidak sesuai dengan semestinya.

Mengacu pada objek laporan tersebut, ia memastikan semuanya tidak memenuhi unsur berdasarkan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan yang sudah dilakukan. Baik terhadap poktan penerima itu sendiri, penyedia bibit maupun instansi terkait seperti Distanbun Dompu, Distan NTB dan Kementan RI. “Secara juklak juknis memenuhi syarat, artinya laporan ICI itu belum memenuhi unsur,” jelasnya.

Kendati sudah meyakinkan tidak ada masalah dalam program ini, kejaksaan masih akan memeriksa sejumlah pihak termasuk pelapor guna melengkapi bahan laporannya ke pimpinan dan pelapor. Sehingga tidak ada celah untuk dipersoalkan ketika sampai pada kesimpulan akhir.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif ICI Dompu, Slamet Abadi Sentosa menegaskan, jika dalam penanganan perkara ini ditemukan upaya penghentian oleh APH, ia memastikan pihaknya akan menunjukan perlawanan dengan meneruskan laporan tersebut ke Kejati NTB bahkan Kejagung. “Kalau memang ada upaya menguapkan kasus ini, kami akan melawan bahkan saya sebagai ketua siap menanggung konsekwensinya, termasuk menjadi tumbal dalam perjuangan ini,” tegasnya. (jun)

Mendaftar Bersama Ribuan Pendukung, F3 Janji Patuhi Protokol Covid-19 Taliwang (Suara) Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin Fud) berencana akan menggiring ribuan pendukungnya saat mendaftar ke KPU pada tanggal 4 September mendatang. Dan untuk itu pasangan berjuluk F3 ini tengah menyiapkan skenarionya, terutama dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

“Iya kami akan bawa rombongan pendukung saat daftar. Bisa ribuan jumlahnya. Nah karena suasana (Suara NTB/ist) Covid, kita juga harus perFud Syaifuddin hatikan itu,” cetus bakal calon bupati paket F3, Fud Syaifuddin.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mewanti-wanti seluruh tim pemenangannya agar mengkoordinir seluruh simpatisan dan pendukung saat akan mengikuti rombongan untuk mendaftar.

Memastikan setiap orang menggunakan alat pelindung diri miminal masker. “Kami juga sudah sediakan masker. Jadi warga yang datang tidak bawa masker kami bagikan,” katanya.

Fud mengaku tetap ada kekhawatiran pihaknya mengumpulkan massa di tengah pandemi corona ini. Namun begitu, pihaknya tentu tak bisa membatasi ruang ekspresi pendukungnya pada saat pendaftaran nanti. “Ini kan pesta demokrasi. Masyarakat berhak berpartisipasi,” tandasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pekan Depan, Kota Bima Terapkan Sanksi Soal Masker Kota Bima (Suara NTB) Mulai pekan depan, jajaran Polres Bima Kota akan menggelar razia masker.

Bagi warga di wilayah hukum Polres setempat, yang tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi denda dan administrasi.

“Pekan depan akan dimulai razia masker,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK, Selasa (1/9). Sebelum melakukan razia masker, Haryo mengaku pihaknya akan terlebih dahulu memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, melalui media sosial dan spanduk di tempattempat publik. “Kita berikan

imbauan dulu sebelum menggelar razia,” katanya.

Ia menegaskan, jika masih ada warga yang tidak menggunakan masker setelah diberikan himbauan, maka akan diberikan sanksi administrasi dan denda. Kata dia, sanksi administrasi berupa menyanyikan lagu wajib nasional, menghafal pancasila,

dan push up. “Sedangkan sanksi denda ada sejumlah nominal (uang.red) yang harus dibayarkan,” katanya.

Haryo menegaskan, berdasarkan arahan WHO menggunakan masker sangat aman untuk mencegah dan menekan penyebaran virus Covid-19, karena virus itu akan menular melalui hidung dan mulut.

“Yang jelas kita akan membantu Pemerintah daerah untuk mengawasi dan menekan naiknya kasus Covid-19 di wilayah hukum Polres Bima kota,” ujarnya.

Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, menegaskan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 49 tahun 2020 tentang pedoman umum penanganan virus Corona berbasis Kelurahan sehat pada masa new normal.

“Dalam Perwali ini ada kewajiban warga Kota Bima me-

nerapkan protokol kesehatan Covid-19, salahsatunya menggunakan masker saat melakukan aktivitas,” katanya.

Di samping tengah fokus penanganan Covid-19, Kota Bima juga fokus memulihkan ekonomi. Semua tempat dan aktivitas usaha tetap dibuka, namun wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Disamping penanganan dan menekan virus Covid-19, kita ingin pastikan ekonomi di Kota Bima tetap tumbuh dan terus menggeliat,” pungkasnya. (uki)

Jalan Provinsi di Poto Tano Kembali Dikeluhkan Warga Taliwang (Suara NTB) Kondisi jalan jalur dua milik Pemprov NTB yang terletak di kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak hentinya dikeluhkan warga.

Kerusakan yang terus terjadi pada badan jalan yang terbentang sekitar 7 kilometer tepat di depan desa Tambak Sari itu kian hari semakin parah.

Kerusakan terbaru yang kembali dikeluhkan warga pada jalan yang dibangun sekitar 4 tahun lalu itu adalah kerusakan gorong-gorongnya.

Beberapa gorong-gorong yang dibangun di bawah jalan mulai terkelupas. Akibatnya badan jalan menjadi berlubang sehingga membahayakan para pengguna.

Tidak saja menghasilkan lubang. Di salah satu titik penepatan gorong-gorong dari jalur Poto Tano menuju Taliwang bahkan membuat badan jalannya nyaris terputus.

Pengguna jalan pun dipaksa ekstra hati-hati dan memilih melipir ke luar ruas jalan saat melaluinya.

Agar tidak semakin membahayakan pengguna jalan, warga desa Tambak Sari beberapa waktu terakhir sudah memberikan tanda-tanda pada titik-titik yang rusak.

Tanda-tanda yang digunakan warga pun cukup unik, karena mereka sengaja menutupi lubang tersebut menggunakan pohon pisang. Menurut beberapa warga, hal itu sengaja dengan harapan pemerintah

(Suara NTB/ist)

BERLUBANG - Bagian jalan berlubang yang ditutupi pohon pisang oleh warga sebagai penanda. segera memberikan perhatian dan memperbaikinya.

Camat Poto Tano, Agusman menjelaskan, kondisi jalan milik provinsi itu sangat mengkhawatirkan. Selain banyak titik yang mengalami

kerusakan, beberapa fasilitasnya juga tidak memadai sehingga dapat membahayakan para pengguna. “Kalau jalan rusaknya banyak. Dan ini juga tidak ada lampu penerangnya sehingga kalau malam hari

gelap sekali,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/9).

Karena itu Agus sangat berharap, ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini Pemrprov NTB segera memperbaikinya. Demikian juga Pem-

da KSB dalam melengkapi fasilitas pendukung jalan yang jadi kewenangannya. “Ini kan jalan lintas dan selalu padat dilalui. Jadi perlu dapat perhatian segera seharusnya,” pungkasnya. (bug)

Pilkada Bima, Demokrat Alihkan Penetapan Desa Dukungan ke IDP-Dahlan Lamunga Terkendala Bima (Suara NTB) Partai Demokrat mengalihkan dukungan kepada Bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020.

Dukungan partai berlanmbang mercy kepada Bapaslon IDP-Dahlan tersebut dibuktikan dengan mengeluarkan surat B.1 KWK sebagai syarat mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta Pilkada Kabupaten Bima.

Serah terima surat B.1 KWK diberikan oleh Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada IDP-Dahlan di kantor DPP Demokrat, di Jakarta, Senin (31/8).

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bima Imam Suhaidi yang turut hadir menyaksikan penyerahkan surat B.1 KWK mengaku Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020, partai Demokrat dipastikan mengusung IDP-Dahlan.

“Sudah final, Demokrat menyerahkan surat B.1 KWK kepada IDP-Dahlan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (1/9).

Ia mengaku sebelumnya partai Demokrat memberikan surat tugas kepada Drs. H. Arifin. Hanya saja, syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, sehingga DPP Demokrat memper-

(Suara NTB/Ist)

DEMOKRAT - Pose bersama Bapaslon Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati Bima, Dahlan, Ketua DPC Demokrat Kabupaten dan Pengurus DPP, usai penyerahan surat B.1 KWK di kantor DPP Demokrat di Jakarta, Senin (31/9). timbangkan untuk memberikan dukungan kepada IDPDahlan. “Sudah dipertimbangkan dengan matang DPP mengapa dukungan diberikan kepada IDP-Dahlan.

Untuk itu, Iman mengajak semua pengurus dan kader demokrat untuk memenangkan IDP-Dahlan dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020, karena hal itu merupakan perintah partai yang harus diikuti bersama.

Sedangkan Bakal Calon Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi langkah partai Demokrat yang memberikan keper-

cayaan kepada dirinya dan Dahlan untuk memimpin kembali Kabupaten Bima.

“Kepercayaan yang diberikan Demokrat akan dimanfaatkan dengan baik oleh saya dan pak Dahlan,” katanya.

Bertambahnya dukungan partai Demokrat dengan demikian sudah ada enam partai yang bergabung dalam koalisi mendukung IDP-Dahlan, seperti Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan PBB. “Dukungan Demokrat menambah syarat dukungan untuk mendaftar ke KPU. Ada 6 parpol yang memberikan dukungan,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Rencana penetapan desa persiapan Lamunga menjadi definitif di tahun 2020 dipastikan mundur hingga tahun 2021 mendatang. Sebab Kementerian Desa (Kemendes) telah mengeluarkan surat edaran untuk menunda penetapan desa baru hingga 31 Desember mendatang.

“Usulan penetapan desa Lamunga menjadi definitif belum bisa ditindak lanjuti karena Kementerian melakukan moratorium untuk sementara waktu,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes Rizki Syaputra S. IP, Selasa (1/9).

Alasan utama sehingga ditunda yakni dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak termasuk dari porsi pembagian anggaran.

Berdasarkan kajian yang dilakukan selama ini penetapan desa Lamunga menjadi depenitif sudah sangat layak karena dianggap sudah memenuhi kriteria. Kendati demikian, penetapan desa layak atau tidaknya menjadi defenitif tergantung dari kebijakan dari Kementerian. Apakah akan disetujui atau justru dikembalikan ke desa induk karena penilaiannya dianggap belum layak. Tentu pihaknya sangat berharap su-

paya penetapan desa Lamunga bisa menjadi definitif sehingga pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.

Dirinya juga memastikan akan tetap mengawal proses tersebut. “Untuk persyaratan supaya menjadi desa mandiri sudah tidak ada masalah tinggal kita menunggu saja hasil penilaian dari Kementerian layak tidaknya,” sebutnya.

Disebutkannya sesuai aturan, desa persiapan ini minimal tiga tahun berjalan baru bisa ditetapkan sebagai desa Mandiri dan itu sudah dilalui. Bahkan hasil evaluasi yang dilakukan tidak ada masalah untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Tentu sebagai desa persiapan, harus tetap berada dibawah kordinasi desa induk meskipun sudah memiliki penjabat kepala desa. Sementara dari segi pendanaan tetap mengacu ke desa induk. Rinciannya, 70 persen untuk desa Induk dan 30 sisanya untuk desa persiapan. Anggaran tersebut juga akan dikelola melalui pos-pos tertentu yang sudah disiapkan dan dirancang oleh desa induk.

“Tidak mudah untuk menetepkan desa menjadi mandiri, melainkan tahapannya sangat panjang. Makanya kami berharap di tahun 2021 desa ini bisa menjadi definitif sehingga pengelolaan anggarannya bisa maksimal,” tandasnya. (ils)

Penambangan Batuan dan Tanah Urug di Pajo Dihentikan Sementara Dompu (Suara NTB) Aktivitas penambangan batuan dan tanah urug oleh PT. Dunia Mas di Desa Tembalae Kecamatan Pajo, dihentikan sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Sesuai surat teguran I tertanggal 24 Agustus dengan nomor 660/1696/PPL-DISLHK/ 2020. Keputusan itu diambil ada dasar laporan Persatuan Rakyat Anti Korupsi (Perank) NTB. Sekretaris Perank, Ilham, S.TP, kepada Suara NTB, Selasa (1/9) menyampaikan, kegiatan tersebut diadukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat. Terutama berkaitan dengan suara mesin yang terdengar hingga larut malam, kemudian tercemar dan terancamnya pengguna jalan oleh debu yang dihasilkan perusahaan. “Keluhan masyarakat khususnya di Dusun Nata Kehe kita punya semua, makanya kami adukan persoalan ini,” ungkapnya.

Setelah laporan pengaduan dilayangkan, tertanggal 24 Agustus 2020 DLHK NTB kemudian memberi balasan. Isinya

berupa teguran pertama yang disertai penghentian sementara aktivitas penambangan batuan dan tanah urug.

Selain sikap tersebut, dalam surat teguran dengan nomor 660/1696/PPL-DISLHK NTB/2020 yang diperoleh Suara NTB, disebutkan bahwa perusahaan ini sudah memiliki izin operasi. Namun karena diduga melanggar Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diminta menghentikan sementara aktivitas sampai ada pengujian dari DLHK NTB. Apabila terbukti melanggar dan tidak dilakukan perbaikan dalam rentan waktu sebulan sejak teguran pertama, perusahaan terancam mendapat teguran II, III bahkan sanksi administrasi, perdata atau pidana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, H. Albukhairum, M.Si, dikonfirmasi persoalan ini mengaku, tidak tahu menahu soal adanya penghentian aktivitas penam-

bangan tersebut.

Dalam kasus ini daerah memang tidak memiliki kewenangan penuh untuk ikut campur terlalu jauh, namun idealnya DLHK NTB bisa berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

Minimal dengan menyampaikan surat tembusan agar pihaknya mengetahui apa persoalan sebenarnya di lapangan. “Minimal kita harus tahu kapan mereka turun, dasarnya apa sehingga mereka mengambil kesimpulan. Apa yang perusahaan langgar, bukan kita bertentangan dengan mereka (provinsi) tapi minimal kita di kabupaten mengetahui,” harapnya.

Menurutnya, aktivitas penambangan batuan dan tanah urug PT. Dunia Mas sudah memenuhi kententuan, pun lokasinya jauh dari pemukiman warga sehingga tidak akan menimbulkan gangguan.

Kalaupun ada kelalaian mestinya diinformasikan sehingga pihaknya bisa langsung melakukan pembinaan. “Selain mengetahui kita juga kan berkewajiban membina,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Ist Ilham )

DIHENTIKAN – Aktivitas penambangan batuan dan tanah urug di Desa Tembalae milik PT. Dunia Mas dihentikan sementara, Selasa (1/9)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Unit Pengembangan Bahasa STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Unit Pengembangan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Selasa (1/ 9). Webinar itu mengusung tema Asyiknya Belajar Bahasa Asing, Teori dan Praktik.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan, menguasai bahasa asing sangat utama di perguruan tinggi.

Karena bahasa asing menjadi modal untuk mengembangkan usaha. “Apalagi kampus kita di daerah pariwisata, kemampuan berbahasa asaing akan

mendukung kita. Sangat tepat sekali webinar ini dilaksanakan. Saya sampaikan apresiasi kepada panitia, narasumber, dan peserta,” ujarnya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Jumlah pendaftar mencapai 250 orang, 100 orang mengikuti melalui aplikasi zoom, sisanya melalui siaran langsung di YouTube.

Ketua panitia webinar ini yaitu Ni Putu Sasmika Dewi, S.S., M.Si. Webinar dimoderatori oleh Ni Luh Drajati Ekaningtyas, M.Psi. Hadir sebagai narasumber, Dr. Kadek Eva Krishna Adnyani, S.S.,M.Si., yang merupakan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA).

Kadek Eva Krishna Adnyani membawakan materi berjudul

Belajar Bahasa Asing, Kuy. Ia memulai pemaparan dengan mengenalkan bahasa asing dengan penutur paling banyak di dunia. Ia menyebutkan, manfaat belajar bahasa asing, yaitu mudah mendapatkan pekerjaan, menunjang pendidikan akademis, terlihat lebih intelek, percaya diri ke mana saja, dan mudah bergaul dengan orang asing.

Ia juga menyebutkan prinsip belajar bahasa asing antara lain motivasi, perencanaan, proses belajar, dan pemeliharaan. Terkait dengan motivasi, kalau cinta terhadap bahasa asing itu, maka akan lebih mendalam menyukainya. “Tidak hanya suka atau tertarik, tapi dia juga cinta, dalam artian suka sejarah, budayanya, diharapkan cinta bahasa dalam berbagai

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Unit Pengembangan Bahasa STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Unit Pengembangan Bahasa STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi Zoom.

hal,” katanya.

Kemudian, diperlukan perencanaan matang. Ia menyampaikan, tentukan mau belajar bahasa apa, pikirka sampai level atau dari level apa dalam belajar bahasa asing.

Juga berapa lama belajar, dan perlu alat apa saja. Lalu dalam proses belajar, yang perlu menjadi penekanan yaitu kosakata, tata bahasa, dan praktik bahasa asing. Selanjutnya pemeliharaan mela-

lui paparan dan konsistensi.

Kadek Eva Krishna juga menyampaikan tips cepat belajar bahasa asing yaitu intensif. Menurutnya jika tidak intensif, pasti sulit. Selain itu, menonton film atau membaca

buku berbahasa asing, beranikan bicara, dan tetap semangat dalam belajar. Ia juga menyampaikan beberapa teknis belajar dan mengajak mempraktikkannya, serta dilanjutkan dengan diskusi. (ron/*)

Tidak Ada Kuota Internet

Jadi Tantangan Berat BDR Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) memiliki beragam tantangan dan kesulitan. Salah satunya ketersediaan kuota internet yang dimiliki orang tua siswa.

(Suara NTB/dys)

LEPAS - Rektor Ummat H. Arsyad A. Gani melepas mahasiswa KKN di kampung halaman secara daring, Selasa (1/9).

996 Mahasiswa Ummat Ikuti KKN dari Kampung Halaman

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 996 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari kampung halaman mereka. Suasana Covid-19 membuat pelaksanaan KKN berbeda dari biasanya. Pelepasan resmi mahasiswa KKN dilakukan secara daring, pada Selasa (1/9).

Ketua Panitia KKN Ummat, Suwandi, M.Ag., menjelaskan melepas mahasiswa KKN dengan suasana Covid sesuatu yang baru pertama dilakukan. “Mahasiswa yang sudah terdaftar 996 orang,” ujarnya.

Dari jumlah itu kemudian pihaknya membagi kelompok berdasarkan jumlah dosen pembimbing lapangan (DPL).

Nantinya selama pelaksanaan KKN akan dibimbing oleh 43 DPL yang dibagi menurut kelompok kecamatan asal mahasiswa. Artinya kampus sudah membagi mahasiswa ke dalam 43 kelompok kecamatan. “Dan akan dibimbing oleh 43 dosen pembimbing,” jelasnya.

Pada KKN ini, ujarnya, mahasiswa peserta KKN terdiri dari 10 kabupaten dan Provinsi NTT, serta ada 6 mahasiswa berasal dari luar NTB, yakni Sulawesi, Bali, dan Jawa. Untuk mahasiswa asal NTT ada sebanyak 42 mahasiswa. Selebihnya berasal dari kabupaten/kota di NTB. “Akan mulai kegiatan KKN di lokasi masing-masing di desa masing-masing,” paparnya.

Pihak kampus mengingatkan agar mereka senantiasa menjaga nama baik kampus. Selama berada di lokasi KKN sebiasa mungkin ide dan kreativitas mereka harus keluarkan dan membuktikan mahasiswa Ummat penuh dedikasi dan kreasi.

“Perlu saya ingatkan bahwa kalian berada di lokasi tunjukkan kreativitas inovasi dan ide terbaik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan memberian sumbangsih yang baik bagi kampung halaman. Harus memperhatikan protokoler covid menyiapkan tempat cuci tangan menjaga jarak aman fisik dan sosial. Kita harus perhatikan itu, sehingga tidak pernah ada terjadi dalam sejarah kita laksanakan KKN dengan pulang kampung,” paparnya.

Rektor Ummat Dr. H. Arsyad A. Gani, menyampaikan KKN dengan sistem daring dan mandiri pertama kali dalam sejarah. Karena suasana covid, maka model KKN seperti inilah yang bisa dilakukan. Pada mahasiswa, Arsyad A. Gani berpesan agar mahasiswa bisa hadir memberikan solusi, bukannya menghadirkan masalah.

“Kalian hadir di masyarakat harus mampu mencari solusi memcahkan persoalan masyarakat desa, bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah. Saat inilah kalian implementasikan ilmu di kampus,” pesannya.

Meski dilakukan secara mandiri, dia ingatkan agar KKN dilakukan serius, karena model pelaporan akan dilakukan setiap hari.

“Di sinilah pembuktian mahasiwa untuk bisa memanfaatkan teknologi. Harus mampu membawa nama baik kampus Ummat,” ujarnya. (dys)

Jadi Lokasi Praktik Kewirausahaan

IKA FEB Bangun Kantin Alumni Mataram (Suara NTB) Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) memprakarsai pembangunan kantin kampus di area kampus FEB Unram. Pembangunan gedung kantin ini oleh alumni sebagai bentuk tanggung jawab alumni pada almamater.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat atas pembentukan kantin yang diprakarsai oleh Ketua Ikatan Alumni (IKA) FEB itu. Dia berharap pembangunan bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat, tidak saja bagi civitas akademika FEB tapi juga bagi keluarga besar Unram dan masyarakat pada umumnya.

“Insya Allah jika kantin ditata asri bersih, punya menumenu spesial tidak mustahil orang di luar akan mencari menu yang menjadi ciri khas, karena cita rasa yang kita jual kepada publik,” tutur Prof. Husni.

Guru Besar Ilmu Hukum itu berharap gebrakan yang dilakukan ikatan alumni FEB itu bisa menggugah peran dari para alumni fakultas-fakultas yang lain, mengingat sumbangsih dari alumni bisa memberi bobot yang cukup pada akreditasi.

Sementara itu, Dekan FEB Unram Dr. Muaidy Yasin, mengungkapkan ide pembentukan kantin representatif sudah terbesit sejak lama, namun baru dapat direalisasikan saat ini. Dia mengatakan kantin alumni itu dimaksudkan sebagai media mahasiswa untuk belajar, praktik dan menjual produk mereka. “Kantin ini akan melibatkan mahasiswa sebagai media belajar untuk berwirausaha,” katanya.

Diakuinya, FEB Unram memperoleh hibah kompetisi untuk peralatan dapur D3 Pariwisata senilai Rp1,1 miliar, sehingga kantin tersebut kedepan sangat tepat untuk dijadikan media bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu mereka dalam menyajikan dan memasarkan produk yang mereka buat.

Ketua Ikatan Alumni FEB Unram H. Faurani mengatakan kantin tersebut akan didanai 100 persen oleh alumni, dengan maksud untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa. Dia mengatakan FEB bertanggung jawab besar untuk membuka wawasan dan memicu inovasi pada mahasiswa, sehingga kantin tersebut ke depan diharapkan bisa menjadi laboratorium mereka untuk berkuliah dan berwirausaha.(dys)

Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno mengatakan, keterbatasan kuota internet menjadi salah satu kendala dalam BDR secara daring. “Dari segi pemanfaatan perangkat, tidak ada kendala, adanya di ketersediaan kuota internet,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyampaikan ke bendahara sekolah untuk pemberian kuota internet ke guru. Sedangkan untuk pemberian kuota internet ke siswa masih belum bisa dilakukan. Ia juga mengatakan, pihaknya melaksanakan BDR secara daring dan luring. Untuk BDR daring, pihaknya menggunakan aplikasi What-

sApp, google meet, dan aplikasi google form untuk daftar hadir dan ulangan hariannya.

Diakuinya tidak semua siswa bisa melaksanakan BDR secara daring. Karena keterbatasan media, tidak adanya kuota internet, dan alasan lainnya. Sebagian siswa melaksanakan BDR secara luring. Pihak sekolah menyiapkan materi cetak, nantinya orang tua atau wali siswa datang ke sekolah mengambil materi itu.

“Kalau luring, kita siapkan hard copy di sekolah, yang jelas siapapun dari pihak siswa datang untuk mengambil materi kami berikan,” kata

mantan Kepala SMPN 2 Mataram ini.

Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler juga belum bisa berjalan. Pihaknya masih menunggu edaran dari Dinas Pendidikan untuk bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. “Kami tidak berani ambil risiko, yang kami lakukan, kami optimalkan BDR, kemudian bapak dan ibu guru kita pantau, kendala apa yang dihadapi,” jelas Suwarno.

Sementara itu, Kemendikbud telah mengirimkan surat ke Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengawal pendataan nomor ponsel siswa

di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Waktu pemasukan nomor ponsel peserta didik ke aplikasi Dapodik untuk keperluan pemberian kuota internet diperpanjang hingga 11 September 2020, sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2020.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., mengatakan, pihaknya masih akan mempersiapkan dengan matang hal-hal yang berhubungan dengan dibukan sekolah pada fase kenormalan baru.

Menurutnya, persiapan itu bukan saja masalah proses belajar mengajar, tapi hal lain.

“Seperti pencegahan Covid-19, kesehatan guru, dan persiapan infrastrukturnya,” katanya.

Sebelumnya ia mengatakan,

dibutuhkan persiapan matang sebelum membuka kembali pembelajaran di sekolah saat pandemi Covid-19. Secara pribadi, ia lebih memilih pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilaksanakan lagi ketika situasi normal, di mana dokter tidak lagi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pasien.

Selain itu, Fatwir menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi di bidang pendidikan. Ia mencontohkan, ada guru yang tidak boleh masuk sekolah karena keluarganya ada yang positif. “Selain itu, siswa juga bisa terdiskriminasi oleh teman di sekolahnya, misalnya diminta jauh-jauh dari mereka, karena keluarganya ada yang merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” katanya. (ron)

Sekolah Gelar Syukuran HUT Kota Mataram secara Mandiri (Suara NTB/yon)

INOVASI - Inilah motor listrik dan sepeda listrik karya siswa SMK Ondak Jaya. Meski pun berada di Kaki Gunung Rinjani, SMK swasta ini terus berinovasi.

Dari Kawasan Kaki Rinjani

SMK Ondak Jaya Ciptakan Motor dan Sepeda Listrik ”LEON” Selong (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ondak Jaya Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading terus berinovasi seiring perkembangan teknologi.

Kali ini, SMK swasta yang terletak di Kaki Gunung Rinjani ini berinovasi di bidang transportasi dengan menciptakan motor dan sepeda listrik.

“Diciptakannya motor dan sepeda listrik oleh siswa SMK Ondak Jaya untuk menjawab teknologi yang semakin canggih,” terang Kepala SMK Ondak Jaya, Mohammad Harmain, S.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (1/9).

Hadirnya karya siswa SMK Ondak Jaya ini, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi. Sepeda dan motor listrik ini diharapkan memudahkan masyarakat di tengah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus mengalami kenaikan. Saat ini, jumlah motor listrik yang sudah berhasil diciptakan sebanyak 1

unit dan sepeda listrik 3 unit.

“Untuk sepeda dan motor listrik ini tinggal dicas,”jelasnya.

Motor listrik karya siswa SMK Ondak Jaya, memiliki jangkauan hingga 60 kilometer. Sedangkan sepeda listrik mampu menjangkau perjalanan hingga 35 kilometer. Dua karya siswa SMK Ondak Jaya ini diberi nama LEON (Lombok Ebaik SMK Ondak Jaya).

SMK Ondak Jaya sendiri berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al Ihwan Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading.

Terciptanya motor dan sepeda listrik ini sebagai wujud nyata SMK yang terletak di Kaki Gunung Rinjani ini tidak ingin ketinggalan dengan sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang pada dasarnya memiliki fasilitas yang cukup memadai. “Kita ingin buktikan bahwa dengan fasilitas yang sederhana dimiliki SMK Ondak Jaya. Kita terus berusaha agar mampu

mengimbangi bahkan melebihi sekolah-sekolah yang lain dalam berinovasi,”tandas Harmain.

Adapun untuk proses pembuatan motor dan sepeda listrik karya SMK Ondak Jaya sebelum tanggal 17 Agustus 2020 rancangan dan desain gambar mulai dikerjakan. Kemudian untuk pengerjaan fisik motor dan sepeda listrik berhasil dikerjakan selama satu minggu. Sepeda dan motor listrik tersebut tercipta atas kolaborasi dua jurusan yang terdapat di SMK Ondak Jaya.

Yaitu untuk konstruksi dan gambar dikerjakan oleh Jurusan Permesinan, sedangkan kelistrikannya dikerjakan oleh Jurusan Elektronika Industri.

“Untuk karya kedua nanti, dipastikan pengerjaan sepeda dan motor listrik ini dapat tuntas dalam kurun waktu satu hari. Daya beban bisa mencapai 1 kuintal untuk sepeda listrik. Apalagi sepeda motor,”pungkasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Bulan Agustus merupakan bulan istimewa bagi masyarakat Kota Mataram NTB. Karena di bulan tersebut selain merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Kota Mataram juga merayakan hari jadi Kota Mataram, Senin (31/8).

Perayaan Hari Jadi Kota Mataram ke-27 tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Jika biasanya perayaan dilakukan secara besarbesaran oleh Pemerintah Kota Mataram, namun kali ini hanya dilakukan secara terbatas.

Seperti yang dilakukan oleh SDN 19 Cakranegara. Pada momentum HUT ke-27 Kota Mataram tahun ini, kepala sekolah dan seluruh guru dan staf SDN 19 Cakranegara melaksanakan upacara terbatas di dalam ruangan dan menggelar syukuran secara sederhana.

“Kita rayakan dengan sederhana,” ujar Sri Hartini, Kepala SDN 19 Cakranegara.

Perayaan HUT Kota Mataram

kali ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pandemi Covid19 yang masih terjadi.

Sebagai guru di Kota Mataram, lanjutnya, dirinya merasa cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, apalagi disaat merayakan Hari Jadi Kota Mataram dirayakan dengan sangat sederhana. ‘’Meski demikian, insya Allah perayaan kali ini tidak akan mengurangi nilai dan esensi makna dari Hari Jadi Kota Mataram ke-27 tersebut,’’ ungkapnya.

Sementara itu perayaan HUT Kota Mataram juga digelar keluarga besar SDN 33 Mataram. Plt. Kepala SDN 33 Mataram Hj. Saharaiwati, S.Pd., menjelaskan bahwa perayaan HUT Ke-27 Kota Mataram kali ini dilaksanakan mandiri di instansi masingmasing dengan menerapkan protokol kesehatan, sesuai anjuran Wali Kota Mataram. Meski begitu pelaksanaan upacara HUT Ke-27 Kota Mataram tetap berjalan lancar dan khidmat meskipun dengan kondisi yang serba sederhana. (dys)

(Suara NTB/ist)

SUASANA - Suasana perayaan HUT Kota Mataram ke 27 di SDN 19 Cakranegara, Senin (31/8) lalu.

Kepsek di Lobar Siap Buka Sekolah dengan Protokol Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala sekolah (kepsek) di Lombok Barat (Lobar) siap membuka sekolah dengan menerapkan protokol Covid-19.

Mereka pun sudah menyiapkan peralatan untuk penerapan protokol Covid-19 di sekolah seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan dan masker. Dan mereka juga telah melakukan strategi dan langkah penerapan jaga jarak untuk mencegah peserta didik berkerumun di sekolah.

Kepala SDN 1 Gerung Utara, Sabariah mengatakan pihaknya siap membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. “Karena kami lelah juga, bukan orang tua dan anak-anak saja yang lelah. Tapi kami lelah bagaimana pembelajaran itu ada inovasi, bisa nyampai ke murid, ndak sekedar belajar,” tegasnya, Selasa (1/9).

Untuk menerapkan belajar tatap muka (buka sekolah), mengacu batas waktu tanggal

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/her)

Sumasno 13 September pihak sekolah mengajukan dulu ke dinas.

Ia menjelaskan, sebelum keluar kebijakan Mendikbud tentang BDR, ditekankan efektivitasya tidak harus 100 persen tentang akademik, kurikulum tidak harus tuntas 100 persen. Namun ia selaku

Sabariah kepala sekolah, merasa berat dan menjadi beban kalau tidak tuntas belajarnya. Lalu diterapkanlah, sistem Belajar dari rumah (BDR) sejak bulan April lalu. Pihaknya pun berupaya melakukan beberapa langkah inovasi bagaimana proses KBM anak-anak dari

rumah terutama tentang jadwal, standar isi dan lain-lain.

Pihaknya pun sudah membentuk tim untuk penerapan BDR melalui daring dan luring.

Terutama anak didik kelas I yang tidak pernah bisa bertemu (tatap muka) dengan guru.

Awalnya pihaknya belum menggunakan sistem daring (online), namun mengundang orang tua mengambil tugas anak ke sekolah. Hal ini berlangsung selama tiga pekan.”Begitu ada Google Classroom, saya buat sekolah maya,” jelas dia.

Sebelum menerapkan sekolah maya ini, para guru masih awam soal ini, sehingga pihaknya memberikan pelatihan kepada guru-guru. Selain itu ada grup WhatsApp sekolah dengan wali murid.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 3 Labuapi, Sumasno, SE, MM. Pihaknya sudah mempersiapkan belajar tatap muka di sekolah dan sudah menyiapkan semua per-

angkat protokol Covid-19. Tinggal kata dia, pihak dinas mengatur kebijakan pola pengaturannya dan berapa mata pelajaran serta jam belajar dibatasi.

Pihaknya sudah menyiapkan langkah teknis dengan mengatur satu kelas (satu rombel) dibagi dua rombel, sehingga kalau enam kelas maka digunakan 12 kelas untuk mengatur jarak. “Seminggu dibagi, dua hari untuk kelas VII, dua hari untuk kelas VIII dan dua hari untuk kelas IX,jadi anak masuk sekali seminggu, dari pada saat ini anak belajar belum jelas,” jelas dia.

Saat ini, jelas dia, BDR sangat jauh dari harapan bersama.

Dari sisi kendala anak-anak tidak semua punya HP Android, jika memiliki HP Android belum tentu punya uang untuk beli kuota dan jika punya keduanya bisa jadi digunakan bukan untuk belajar melainkan dipakai main game atau untuk bermedia sosial. (her)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

KPU NTB Libatkan IDI, BNN dan HIMPSI Periksa Kesehatan Bapaslon Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB menggandeng sejumlah institusi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Ada empat institusi yang dilibatkan KPU dalam pemeriksaan kesehatan para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2020, dan sudah resmi menandatangani perjanjian kerjasama pada Senin (31/8) lalu.

KPU Provinsi NTB, dengan IDI, HIMPSI NTB dan BNN. Hal itu dilakukan agar dapat melahirkan kepemimpinan yang sehat secara jasmani dan rohani,” kata Suhardi.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah NTB, dr. H. Doddy A, K. Sp.OG, menyampaikan bahwa sesuai arahan dari KPU Provinsi NTB, IDI Wilayah NTB bersama BNN dan HIMPSI telah memutuskan bahwa akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUP NTB. Berhubung saat ini di masa pandemi, dr.

Doddy mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan bapaslon akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

“Sebelum melakukan pe-

Polda NTB Usut Proyek GOR Bima Ramah Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menerjunkan tim menyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Bima Ramah di Desa Panda, Palibelo, Kabupaten Bima. Proyek itu dibangun di atas lahan 8,4 hektare. Pengerjaannya sempat molor empat bulan dari target. “Kita masih pengumpulan bahan keterangan dan pengumplan data,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, dikonfirmasi Selasa (1/9) kemarin.

Dia menerangkan, tim Sub- I Gusti Putu Gede Ekawana dit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB masih memerlukan turun mengecek kondisi fisik proyek yang dibangun dengan anggaran Rp11,2 miliar tersebut. “Baru penyidik yang turun.

Belum sama ahli. Ini masih tahap awal sekali,” ucapnya.

Sebabnya sampai sejauh ini belum ada klarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut. “Ini awalnya laporan pengaduan masyarakat. masih didalami dulu,” kata Eka. Proyek ini juga sebelumnya sempat diadukan ke Kejati NTB. Tim jaksa penyelidik pun sempat menindaklanjutinya. “Kasus itu sekarang ditangani Polda (NTB). Mereka duluan lidik. Ya dilimpahkan ke sana penanganannya,” ujarnya saat ditemui terpisah. Catatan Suara NTB, GOR Bima Ramah ini mulai dikerjakan sejak 8 Oktober 2019.

Seharusnya selesai per 31 Desember 2019.

Namun, pengerjaannya molor sehingga kontrak diadendum sampai 4 April 2020. Bangunan GOR dibangun dengan area 38,5x55 meter. GOR ini masuk kategori tipe B. mencakup sarana olahraga basket, takraw, voli, badminton, dan futsal. Anggaran pembangunannya bersumber dari DAK Kemenpora RI tahun 2019 sebesar Rp14 miliar. Sebelumnya pada tahun 2018 diajukan sebesar Rp21 miliar. Tender proyek itu dimenangi PT Kerinci Jaya Utama dengan harga penawaran Rp11,21 miliar. (why)

Kadus Padamara Gugat Kades Murbaya ke PTUN Soal Pemecatan Mataram (Suara NTB) – Kadus Padamara nonaktif Burhanudin melayangkan gugatan terhadap Kades Murbaya, Pringgarata, Lombok Tengah Herman Wijaya ke PTUN Mataram. Hal itu terkait pemecatan yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum. Warga dusun yang tetap Salat Jumat saat imbauan peniadaan ibadah tersebut di masa pandemi Covid-19.

Gugatan itu sudah terdaftar di PTUN Mataram dengan perkara No43/G/2020/PTUN.MTR. “Sidang permulaan pembacaan gugatan sudah digelar,” ucap Burhan melalui kuasa hukumnya Lalu Azhabudin, Selasa (1/9) kemarin. Dalam gugatannya, Burhan memohon majelis hakim TUN untuk menyatakan SK No441/04 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat desa pada Sekretariat Desa Murbaya tertanggal 19 Mei 2020 batal dan tidak sah. Selanjutnya memulihkan harkat, martabat, dan nama baik untuk rehabilitasi.

Azhab menjelaskan, Burhan diangkat sebagai Kadus Padamara sejak 17 Januari 2017. Kemudian menerima surat pemberhentian itu pada 6 Mei lalu. “Surat pemberhentian itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ucapnya.

Alasannya, mekanisme UU No6/2014 tentang desa tidak dijalankan Herman sebagai tergugat. Berikut aturan turunannya, PP 47/2015 tentang pelaksanaan UU No6/2014. Tergugat memohon rekomendasi dari Camat Pringgarata agar Kadus Padamara diberhentikan dari jabatannya.

Camat Pringgarata menjawab melalui surat bernomor 141/ 151/PRT. “Intinya menolak memberikan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian itu karena belum memenuhi unsur-unsur pasal 17 dan pasal 22 Perbup Lombok Tengah No43/2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” terangnya. Azhab mengatakan, tergugat dengan sewenangwenang menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai Kepala Desa Murbaya. Sumber masalahnya, ungkap dia, berawal dari warga dusun yang tetap menggelar Salat Jumat pada 3 April lalu.

Pemerintah mengeluarkan imbauan untuk meniadakan sementara Salat Jumat di masa pandemi kala itu. “Warga sudah rapat mengenai itu dan semua mau Jumatan dan sudah diberitahukan ke Kades,” imbuh Azhab. Tetap berlangsungnya Salat Jumat pada hari tersebut membuat Kades mengeluarkan surat teguran. “Padahal itu kan cuma imbauan, surat edaran dari Bupati,” terangnya.

Sementara Kades Murbaya Herman Wijaya menerangkan, dirinya siap menghadapi gugatan tersebut. dia meyakini langkahnya memecat Kadus Padamara sudah sesuai dengan peraturan perundangan. “Kita sudah layangkan SP 1, SP 2, dan SP3 lebih dulu. Yang bersangkutan sampaikan tidak akan mengulangi. Tetapi tetap diulangi,” paparnya saat dihubungi terpisah via telepon.

Herman mengungkapkan, persoalan Kadus Padamara itu tidak hanya soal imbauan peniadaan Salat Jumat saja. Tetapi akumulasi dari pelanggaran lain sebelumnya. Namun dia tidak bersedia menjelaskan. “Ada juga soal lain. Ada beberapa kesepakatan yang dilanggar,” ungkap Herman. (why)

meriksaan kesehatan, bapaslon telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR SarsCov2 dengan hasil negatif. Karena itu agar bapaslon mempersiapkan diri sesuai dengan protokol,” sarannya.

Sedangkan Direktur RSUD Provinsi NTB yang diwakili oleh Wakil Direktur Pelayanan, dr. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K) MARS, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan bapaslon tidak harus bebas dari penyakit, yang penting memiliki kemampuan memimpin. Pemeriksaan kesehatan bapaslon akan dilakukan di ruangan khusus di Grha Mandalika.

“Yang menjadi pertimbangan tim pemeriksa adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati dan wakil bupati/walikota

(Suara NTB/ist)

PERJANJIAN - KPU Provinsi NTB menekan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 2020 dengan IDI, BNN dan HIMPSI NTB. dan wakil walikota,” jelasnya.

Sedangkan Kepala BNN NTB, Brigjen Pol. Gde Sugianyar Dwi Putra, menyampaikan bahwa pemeriksaan urine pada pemeriksaan kesehatan bapaslon ini dalam rangka deteksi dini Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Deteksi

dini merupakan non pro justicia dan hasil pemeriksaan urine tidak akan dipublikasikan. Gde kemudian mengingatkan kepada para paslon supaya melampirkan daftar obat yang dikonsumsi sebagai bahan BNN dalam membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine.

Terakhir Ketua HIMPSI

NTB, Lalu Yulhaidir, pada kesempatan acara tersebut menyampaikan bahwa ada 5 aspek dengan 11 sub aspek psikologi yang akan diperiksa dalam serangkaian pemeriksaan psikologi pada pemeriksaan kesehatan bapaslon. Pemeriksaan psikologi dilakukan untuk mengukur seberapa kapasitas intelektual bap-

aslon dalam menganalisa masalah, dan menghadapi situasi sulit.

“Termasuk kecerdasam emosi dan mengendalikan amarah. Harapan hidup, optimisme, produktifitas, idealisme, kerja keras, kapasitas psikologis muncul pada calon pemimpin daerah ini,” pungkasnya. (ndi)

Serahkan SK B1-KWK kepada Tujuh Bapaslon, Gerindra Targetkan Kemenangan Besar Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan model B1-KWK pada tujuh kandidat bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak NTB 2020 di Mataram, Selasa (1/9).

Dengan terbitnya SK dukungan B1KWK tersebut, maka dukungan partai Gerindra sudah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Sebab SK B1-KWK tersebut akan digunakan oleh bapaslon untuk mendaftar ke KPU. Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim, saat memberikan sambutannya dalam penyerahan SK tersebut mengaku bahwa dinamika penentuan dukungan Gerindra sangat tinggi.

Banyak tantangan yang datang baik dari internal maupun eksternal yang inginkan Gerindra menentukan arah dukungan ke calon-calon tertentu.

Namun, ia mengatakan Partai Gerindra tetap menunjukkan komitmennya untuk mendukung calon yang telah berposes sejak awal. “Beberapa tantangan kami hadapi dari eksternal maupun internal. Godaan, tawaran dan lainnya. Tapi kami berkomit-

(Suara NTB/ndi)

TERIMA SK - Tujuh Bapaslon menerima SK dukungan model B1-KWK dari Partai Gerindra, Selasa (1/9) di Mataram. men dan menjaga konsistensi. Kami menunjukkan Partai Gerindra berbeda dengan partai lainnya. Kami menjaga konsistensi,” tegas Ali. Lanjut Ali, komitmen dukungan Partai Gerindra tidak hanya sampai pada mengantarkan bapaslon mendaftar ke KPU. Tetapi komitmen

dukungan Gerindra sampai memastikan Paslon yang mereka usung dapat memenangkan Pilkada. Sebab kemenangan Gerindra di Pilkada serentak 2020 ini, akan mempengaruhi kesiapan menghadapi agenda politik berikutnya, yakni Pileg dan Pilpres.

“Memenangkan Pilkada adalah

TMMD Ke-109 Tahun 2020 Sasar Desa Jotang Mataram (Suara NTB) Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 tahun 2020 bakal dihelat di Desa Jotang, Empang, Sumbawa.

Pelaksanaan TMMD Kodim 1607/Sumbawa itu akan berlangsung selama satu bulan. Sekurangnya enam sarana fisik akan dibangun untuk peningkatan kehidupan masyarakat.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, tujuan dari TMMD adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan proses pembangunan khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, terisolir dan terpencil. “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan Kemanunggalan TNIRakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh,” jelasnya, Selasa (1/9).

TMMD ini, sambung dia, memerlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dengan

seluruh stakeholder di wilayah.

Baik dalam hal visi, misi dan persepsi. Tujuannya, agar kegiatan TMMD dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sesuai rencana. Pelaksanaan TMMD pun harus secara ketat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Danrem menekankan protokol kesehatan mencakup kesiapan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19. ”Setiap kegiatan ataupun berkomunikasi harus selalu menggunakan masker serta rajin mencuci tangan,” ujarnya.

Dandim 1607/Sumbawa Letkol Kav Rudi Kurniawan menguraikan, TMMD ke-19 di Desa Jotang mengangkat tema TMMD Pengabdian untuk Negeri. Pelaksanaannya, mulai 22 September sampai 21 Oktober 2020. Sasaran fisiknya antara lain, pembuatan jalan usaha tani yang menghubungkan Dusun Jotang Desa Jotang dengan

Dusun Satowe Berang Desa Empang. Jalan ini akan dibangun sepanjang 1,1 km dengan lebar 4 meter. Termasuk di dalamnya jembatan ukuran 5x5 meter.

Kemudian, pembuatan saluran irigasi sepanjang 350 meter, pendirian musholla seluas 9x8 meter yang dilengkapi sarana MCK 3x2 meter dan tempat wudhu 3x2 meter. Serta terakhir, perbaikan lima unit rumah tidak layak huni.

Jalan usaha tani dipilih sebagai salah satu sasaran fisik demi memudahkan akses ekonomi masyarakat dari lahan pertanian. “Ini dapat memperpendek jarak tempuh 1 Km dan menghemat waktu 20 menit,” jelasnya. Rudi menambahkan, pembuatan saluran irigasi untuk peningkatan hasil produksi pertanian, fasilitas musholla untuk ibadah dan TPQ bagi anak-anak, dan bedah lima unit RTLH milik masyarakat kurang mampu agar pemilik rumah dapat tinggal dengan layak, aman dan nyaman. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

TMMD - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memimpin pemaparan rencana Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 tahun 2020 TMMD Kodim 1607/Sumbawa.

bagian terpenting dari sejarah yang kita torehkan. Semaksimal mungkin kita harus dapat memenangkan semua daerah. Sebab, menangnya kita di Pilkada 2020 ini akan menjadi bagian yang mempermudah perjuangan Partai Gerindra pada 2024 di Pileg dan Pilpres,” katanya.

SK dukungan B1-KWK Partai Gerindra diserahkan pada tujuh bapaslon yakni di Lombok Utara diserahkan kepada pasangan Djohan Sjamsu dan Danny Carter Febrianto Ridawan, Mataram kepada pasangan MakmurAhda dan Lombok Tengah kepada pasangan Pathul Bahri-Nursiah.

Sementara untuk di Pulau Sumbawa, SK B1-KWK partai Gerindra diberikan kepada pasangan HW. MusyafirinFud Syaifuddin di Kabupaten Sumbawa Barat. Syafruddin Jarot- H Moklis untuk Pilkada Sumbawa, Abdul Kadir Jaelani-H Sahrul Parsan untuk Pilkada Dompu dan pasangan Indah Damayanti Putri-Dahlan di Pilkada Bima.

Sementara Balon Bupati Pathul Bahri mengapresiasi komitmen Gerinda yang tidak berubah dukungan sejak pertama diberikan rekomendasi hingga turun B1-KWK. (ndi)

Fahri Hamzah akan Turun Menangkan Paslon yang Didukung Partai Gelora Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, H. Fahri Hamzah memastikan dirinya akan ikut turun langsung memenangkan kandidat bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didukung Partai Gelora pada Pilkada serentak NTB 2020.

Hal itu disampaikan Fahri saat memberikan sambutan secara virtual pada penyerahan Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Gelora kepada para bapaslon di NTB, Selasa (1/9) kemarin di Mataram. ”Kami tentu tidak hanya sekedar mendukung, tetapi juga akan memenangkan. Maka saya pun Insya Allah akan ikut turun langsung membantu memenangkan kandidat yang didukung Partai Gelora di NTB,” ujar Fahri.

Dikatakan Fahri, bahwa memenangkan kandidat bapaslon di NTB yang didukung Partai Gelora sudah menjadi kewajiban semua kader, termasuk dirinya. Karena itu ia memastikan dirinya akan ikut dalam bagian pemenangan para bapaslon yang didukung Partai Gelora.

“Saya sebagai kader dan pengurus partai, tentu saya akan mengikuti keputusan yang sudah dibuat oleh DPN Partai Gelora terkait kandidat bapaslon yang didukung dalam Pilkada serentak 2020 ini. Itu sudah jadi kewajiban kita bersama atas keputusan partai,” katanya.

Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi nasional yang namanya sudah cukup tenar dan dikenal luas oleh masyarakat NTB. Sebab itu, keterlibatan Fahri Hamzah dalam pemenangan para kandidat bapaslon di tujuh dari kabupaten/kota di NTB itu diharapkan akan mendongkrak arus dukungan yang akan diterima para bapaslon.

“Saya adalah anggota DPRRI dari dapil NTB selama tiga

H. Fahri Hamzah

(Suara NTB/ist)

Mereka adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB dan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB serta Tim Medis Pemeriksa Kesehatan RSUD Provinsi NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa saat ini sebelum pemeriksaan kesehatan, bapaslon harus menyerahkan hasil SWAB Test PCR untuk memastikan yang bersangkutan negatif Covid-19. Hal itu untuk kepentingan kelancaran proses pemeriksaan kesehatan berjalan secara baik, profesional, serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Maka dari itu dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah antara

periode dan setiap pemilihan suara saya terus bertambah.

Kita bisa klaim bahwa karena citra dan reputasi yang saya tinggalkan selama menjadi pejabat publik, tidak ada yang jelek, itu akan memberikan efek yang positif kepada para kandidat yang kita dukung, tentu akan ada efek baik dari Paslon yang kita dukung atas rekomendasi saya,” katanya.

“Makanya nantinya perlu kita buat video pendek, kita buat untuk masing-masing kandidat sebagai endorsment biar beredar di grup-grup WhatsApp, Facebook dan Media sosial lainnya, bahwa saya dan Partai Gelora mendukung kandidat tersebut, semoga hal itu bisa memberikan efek positif,” sambungnya.

Diketahui, dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Partai Gelora sudah memutuskan arah dukungannya di empat daerah dan sudah diberikan SK dukungan yakni Kabupaten Lombok Utara mendukung pasangan Najmul Akhyar-Suardi.

Kemudian di Kabupaten Sumbawa dukungan diberikan kepada pasangan Nurdin Ranggabrani-Burhanuddin Jafar Salam. Kabupaten Dompu, Hj. Eri-H. Ihtiar. Kemudian di Pilkada Kabupaten Bima dukungan diberikan kepada pasangan Syafru-Ady. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 2 September 2020

Pedagang Pasar Paokmotong Merasa Rugi Setelah Direlokasi Selong (Suara NTB) Puluhan pedagang pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik, Lombok Timur (Lotim), kembali menuntut ke Pemda agar dikembalikan ke pasar lama. Mereka mengaku setelah menempati pasar dengan lokasi baru (relokasi) dinilai sepi dan membuatnya merugi.

Terkait persoalan ini, penyelesaiannya difasilitasi Bale Mediasi Lotim dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, Selasa (1/9). Dalam pertemuan tersebut, Abah Husen, selaku perwakilan pedagang lapak, mengatakan bahwa pedagang meminta kesejahteraan karena pedagang telah membayar pajak dan retribusi. Tuntutan dari pedagang agar jangan dipindah dari lokasi lapak awal sejak perpindahan Pasar Paokmotong.

Sejak perpindahan Pasar Paokmotong, kata dia, pedagang merasa dirugikan karena dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat pasar serta jauh dari akses pembeli.

“Lokasi pedagang jangan dipindahkan karena jauh dari jangkauan pembeli. Kami merugi, banyak barang yang tidak laku,” tuturnya.

Sementara, Roni selaku perwakilan pedagang toko, mengatakan bahwa dampak positif pemindahan tersebut sampai saat ini belum dirasakan oleh pedagang. Sebaliknya dampak negatifnya yaitu merugikan pedagang lapak, toko, los, juru parkir, dan kusir becak. “Kembalikan pedagang ke tempat semula dan pihak Bapenda harus berkoordinasi dengan para pedagang apabila ada kebijakan terkait pemindahan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Retribusi dan Penerimaan Lainnya pada Bapenda Lotim, H. Jayadi menjelaskan, pasar Paokmotong lama dipindahkan ke lokasi baru dengan beberapa alasan. Di antaranya di lokasi yang lama tidak memenuhi persyaratan yang layak dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas pada jalur lintas provinsi.

Saat pemindahan kelokasi yang baru kondisi tanah yang

Halaman 8

Okupansi Hotel di Senggigi Baru 23 Persen Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) mencatat tingkat hunian (okupansi) hotel di kawasan Senggigi baru 23 persen. Karena masih dalam kondisi pandemi, pengelola hotel pun didorong melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kunjungan khususnya menyasar wisatawan lokal.

(Suara NTB/yon)

TOLAK RELOKASI - Para pedagang pasar Paokmotong mendatangi Pemda Lotim, menuntut diperbolehkan kembali membuka lapak di pasar lama, sebab relokasi pasar telah membuat mereka rugi, Selasa (1/9). akan disiapkan untuk pedagang lapak saat itu dalam kondisi becek karena musim hujan, sehingga dilakukan pemerataan dan pengaspalan. Sedangkan, momentum new normal dianggap tepat untuk melakukan pemindahan pedagang lapak sehingga lokasi bongkar muat dan parkir dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

H. Jayadi menegaskan, semua pasar di wilayah Lotim pada bagian depan pasar merupakan areal tempat bongkar muat dan lokasi parkir. Untuk itu, apabila pedagang tertib, dapat dipastikan pasar tersebut dapat tertata dengan baik sehingga pembeli akan datang dengan sendirinya ke lokasi yang telah ditentukan.

Untuk areal tanah di pasar Paokmotong ada dua pemiliknya yaitu, Pemda Lotim dan Pemprov NTB. Inilah yang menjadi alasan Pemda Lotim tidak memindahkan ke lokasi di depan karena lokasi tersebut milik Pemprov NTB. Sehingga pedagang dipindahkan ke belakang yang merupakan lahan milik Pemda Lotim. Termasuk areal parkir akan dipindahkan ke belakang agar lokasi cidomo dan bongkar muat tetap di lokasi yang telah ditetapkan dan tidak

mengganggu arus lalu lintas.

Bagi pedagang yang sudah merasa nyaman di lokasi belakang agar dibiarkan dan bagi yang ingin ke lokasi semula untuk sementara sebelum ada keputusan mediasi belum diperbolehkan pindah. Terkait permalasahan ini Bapenda Lotim telah meninjau lokasi dan melaporkan ke kepala daerah. Di mana hasilnya kebijakan pemindahan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kepala Pasar Paokmotong, Sapoan mengatakan, terkait pemindahan lokasi pedagang tersebut telah dilakukan sosialisasi oleh Pemda Lotim melalui Bapenda. Posisi ia selaku kepala pasar hanya menjalankan tugas dan bukan meminta para pedagang untuk dipindahkan.

Sementara, Ketua Bale Mediasi Lotim, Dr. H. As’ad, S.H., M.H, menegaskan, kebijakan Pemda harus disosialisasikan kepada para pedagang agar tidak ada salah paham dari pedagang kepada pemerintah. Antara pedagang, kepala pasar, dan pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda harus bersinergi. “Mediasi ini dalam rangka mencari solusi terbaik terkait permasalahan pedagang,” ungkapnya. (yon)

Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan, okupansi sudah mendekati angka 23 persen. Okupansi ini terakumulasi satu bulan, padahal keterisiannya rata-rata di atas 80 persen pada saat weekend. Bahkan pada akhir pekan ia ke Senggigi, hampir semua hotel penuh. Akses jalan di kawasan Senggigi macet.

Dikatakan, okupansi ini memang belum signifikan, namun ada kenaikan sedikit. Pengunjung ini didominasi wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan asing masih minim. Karena itulah, pihaknya fokus mendorong pengelola hotel melakukan upaya-upaya promosi untuk

menarik pengunjung lokal.

Saat ini semua hotel di Senggigi pun melakukan promosi.

“Kami dorong hotel menurunkan standar harganya,” jelas dia. Sehingga tadinya hotel yang menyewakan kamar Rp14 juta pada hight season, turun Rp7 juta pada low season. Sekarang diminta agar standarnya diturunkan.

Ia juga mendorong pengusaha hotel membuat semacam atraksi berbeda yang menarik pengunjung. Beberapa hotel pun sudah membuat semacam itu, seperti nonton film. Itupun dengan tarif murah, hanya dengan Rp15 ribu, pengunjung dapat ngopi dan popcorn. Kalau tarif Rp 30 ribu, pengunjung bisa

(Suara NTB/her)

PENGUSAHA HOTEL - Kadispar Lobar, H. Saepul Ahkam saat bertemu dengan para pengusaha hotel di Senggigi, memberikan semangat agar para GM hotel melakukan promosi untuk meningkatkan okupansi. minum dan renang sepuasnya.

“Ini hal baru dilakukan hotel di Senggigi,” jelas dia.

Ada juga yang mengadakan Saturday night dan pesta berberque serta kuliner. Di sini penting para GM hotel juga

kreatif. Dijelaskan lebih lanjut, pihaknya bukan mempromosikan hotel namun disini adalah bagian atraksi kepariwisataan. Kalau mereka terisi hotelnya, maka dengan sendiri PAD akan naik. (her)

Pemkot Optimis Kinerja OPD Makin Baik Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kota Mataram. Sejumlah 27 organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki nilai AA. Penilaian internal ini diharapkan selaras dengan hasil evaluasi pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi Selasa (1/9) menyampaikan, penilaian SAKIP Kota Mataram dari pemerintah pusat masih B. Pihaknya berupaya melakukan perubahan dan penyempurnaan supaya meningkatkan kinerja. Perubahan

H. Effendi Eko Saswito itu dilakukan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kemudian dituangkan dalam visi – misi, rencana strategis serta sasaran dan evaluasi.

Perubahan tersebut yang dievaluasi oleh KemenPANRB, sejauh mana pelaksanaan di masing – masing OPD. Eko menyebutkan, penilaian diperoleh pada angka 65,01. Dari evaluasi diharapkan berubah atau naik menjadi 70 -80, sehingga Kota Mataram bisa meraih penilaian BB. “Harapan kita bisa berubah jadi BB,” ucapnya.

Untuk menaikkan grade tersebut, pemerintah pusat akan melihat dari masing – masing OPD. Apakah nilainya C, B, BB atau A. KemenPANRB akan menilai apakah kumulatif seluruhnya telah menggambarkan nilai B atau A. Posisi sementara berdasarkan penilaian internal sebut Sekda, sudah 27 OPD mempunyai nilai A. Penilaian ini yang

dikonfirmasi oleh KemenPANRB. Padahal, dari sisi persyaratan bahwa minimal 23 OPD yang memiliki nilai A akan mampu mendongkrak penilaian secara kumulatif. “Mudah – mudahan penilaian internal sejalan dengan penilaian dengan Menpan,” harapnya.

Perubahan penilaian SAKIP dari B ke BB akan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Eko menyebutkan, pemerintah pusat akan menambah dana alokasi umum (DAU) tambahan sekitar Rp8,6 miliar. Tentunya ini bisa menambah belanja daerah untuk program pembangunan. Di satu sisi, Pemkot Mataram tetap memiliki target mengejar penilaian SAKIP menjadi paripurna atau nilai A. (cem)

STIE AMM Cari Cara Terbaik Pengenalan Kampus untuk Maba Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram tengah mempertimbangkan teknis pengenalan kampus ke mahasiswa baru (maba) di masa pandemi Covid-19 ini.

Pihak kampus mencari cara yang terbaik agar masa orientasi mahasiswa baru tersebut berjalan dengan baik.

Wakil Ketua III STIE AMM Mataram, Sukma Hidayat Kurnia, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pandemi Covid-19 berpengaruh pada proses perkuliahan di perguruan tinggi, termasuk di STIE AMM. Salah satu yang tengah menjadi pertimbangannya terkait pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di awal tahun akademik 2020/2021 nanti.

Pihaknya masih mempertimbangkan menggelar secara tatap muka dengan jumlah mahasiswa terbatas, atau melaksanakanya secara daring melalui aplikasi Zoom.

“Pelaksanaan untuk masa orientasi masih kami pikirkan dulu. Kalau tatap muka belum boleh, atau dengan cara lain seperti dengan zoom, tapi me-

HILANG HLG STNK HONDA DR.2906 BK R2 NOKA : M H I J B 9 1 1 1 9K628865,NOSIN : JB91E162638 NO.BPKB : F65307626 AN.IR BAMBANG KARTIKO HLG SKTR WILAYAH MATARAM KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2578 CW NOKA/NOSIN : MHIJFZ129HK125726/ J F Z 1 E 2 1 3 4 8 6 7 AN.NURAENI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5725 EG NOKA : MHIJM9119LK050841,NOSIN : JM91E1054573 AN.NISRINA NURFITRIA HLG SKTR DESA MELILING MENUJU TABANAN

mang kurang efektif. Kami cari cara terbaik,” katanya.

Di samping itu, kegiatan kemahasiswaan juga tidak bisa berjalan. Karena, kata Dayat, sapaannya, kegiatan tatap muka belum boleh dilaksanakan. Menurutnya, hal itu membuat pihak kampus menjadi serba salah, karena jika tidak ada kegiatan di kampus, masyarakat menjadi ragu mendaftar di kampus tersebut. “Kalau bikin kegiatan juga salah,” katanya.

Kegiatan KKN di STIE AMM juga dilaksanakan telah dilaksanakan dengan sistem pelaporan secara daring. Mahasiswa juga disebar melaksanakan KKN di tempat domisilinya, tanpa harus berkelompok. Terkait dengan protokol kesehatan oleh pemerintah, maka pelaksanaan KKN pada periode kali ini berbeda dengan periode sebelumnya.

Bila pada periode sebelumnya para mahasiswa peserta KKN diturunkan secara ber-

kelompok ke berbagai wilayah pedesaan di salah satu kabupaten, tapi kali ini para mahasiswa diperkenankan untuk melakukan KKN di wilayah domisilinya masing-masing.

Pada KKN tersebut, mahasiswa diminta untuk membuat

pilot project di wilayah domisilinya masing-masing sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Adapun sebaran domisili mahasiswa nantinya didata oleh LP3M, sehingga dapat ditentukan pembagian kelompok sesuai wilayahnya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 2 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 2 September 2020

Kurangi Kesan Kumuh

Komisi II Sarankan Konstruksi Reklame Diperbanyak Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperbanyak konstruksi reklame. Pasalnya, dengan banyaknya pajangan reklame milik swasta hingga bakal calon, penataan wilayah menyebabkan kesan kumuh.

“Kita ingin reklame yang banyak beredar di Lombok Utara ini semuanya status legal. Artinya, pemasangannya dilakukan di tempat yang berizin,” ujar Wakil Ketua Komisi II, Hakamah, Selasa (1/9).

Ia menjelaskan, pada momen tertentu banyak atribut sosialisasi maupun iklan dari berbagai instansi, swasta, maupun bakal calon yang menggelar Pilpres, Pileg, Pilkada hingga Pilkades, terpajang di berbagai sudut ruang publik.

Sayangnya, kebanyakan dari atribut iklan itu tidak

berbayar.

Oleh karenanya kata dia, media reklame perlu diatur ulang oleh pemerintah. Caranya, membuat konstruksi reklame berbagai ukuran dari ukuran bilboard, ukuran spanduk, maupun ukuran poster.

“Nantinya prasarana yang disiapkan pemerintah itu bisa disewakan kepada mitra.

Jadi reklame tidak mengorbankan kayu pelindung, apalagi memajang di sembarang tempat yang membuat wajah Lombok Utara menjadi kumuh,” kritiknya.

Sebelumnya, Ketua Pawang Rinjani, Dedi Pramuhardi, mengeluhkan, banyaknya APK yang sengaja dipaku pada pohon pelindung sangat merugikan aspek lingkungan.

Pohon pelindung menjadi tersakiti dan pertumbuhannya terganggu.

“Kondisinya ngeri, sekitar 60 persen pohon yang dikorbankan. Banyak pohon Trembesi yang jadi sasaran paku.

Itu dapat menghambat laju

filterasi CO2 dan konversi O2,” ungkap Dedi.

Dari pengamatannya, 60 persen pohon yang disasar APK membentang dari kawasan Pusuk, Klui - Malaka hingga ke Kayangan.

Pawang Rinjani sebagai salah satu pegiat penghijauan, dibuat repot dengan kondisi tersebut. Sebab untuk menumbuhkan satu batang pohon saja, butuh perjuangan ekstra keras.

Apalagi tantangan Lombok Utara, berkenaan dengan musim kemarau yang cenderung ekstrem.

Seharusnya, kata Dedi, APK bakal calon maupun alat iklan milik perusahaan yang diketahui bodong, ditertibkan secara rutin oleh OPD terkait. Jika perlengkapan entertain itu ilegal, maka diambil tindakan dengan dicabut. Apalagi pohon-pohon itu ada yang berusia ratusan tahun, namun ada pula yang baru bisa pulih karena baru ditanami tahun 2005. (ari)

Halaman 10

Anak Umur Tujuh Tahun Masuk Jadi Pemilih

Praya (Suara NTB) Seorang anak berumur tujuh tahun bernama Ikbal Yade Zulpabian, asal Desa Mangkung Kecamatan Praya, Lombok Tengah (Loteng) ditemukan masuk tercatat sebagai salah satu pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Hal ini didasari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Praya Barat terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) setempat.

Dalam form A.A KWK, Ikbal tercatat sebagai pemilih di TPS 023 Dusun Mangkung Daye, Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat. Hasil tersebut pun sudah disampaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan perbaikan.

Termasuk juga sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng.

“Jadi setelah dilakukan coklit oleh PPDP, kita melakukan cross check di bawah. Ternyata ada ditemukan anak tujuh tahun yang masuk dalam daftar pemilih,” ungkap Ketua Panwasca Praya Barat, Badarudin, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/9).

Selain temuan pemilih di bawah umur, pihaknya juga menemukan ada puluhan kepala keluarga (KK) yang belum dicoklit oleh PPDP. Namun setelah disampaikan kepada PPK, ternyata PPK mengatakan kalau KK tersebut sudah dicoklit. Tapi demikian, pihaknya tetap merekomenda-

si supaya dilakukan perbaikan atas KK yang belum dicoklit tersebut.

“Pertama kita temukan ada sekitar 32 KK yang belum dicoklit. Namun setelah turun untuk kedua kalinya, jumlah temuan KK yang belum dicoklit lebih banyak lebih dari 90 KK,” imbuhnya. Sehingga pihaknya menduga proses coklit dilakukan asalasalan dan mengejar target waktu saja, tanpa mempertimbangkan hasil.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Loteng, L. Fauzan Hadi, membenarkan temuan tersebut. Pihaknya pun sudah mendapat laporan dan meminta segera ditindaklanjuti sesuai tahapan yang ada.

“Betul, itu terjadi di lapangan. Kami pun sudah minta Panwascam untuk memproses di tingkat kecamatan,” jawabnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait temuan tersebut, Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, mengaku akan mengecek kembali temuan tersebut. Baru kemudian me-

(Suara NTB/kir)

TERDAFTAR - Ikbal Yade anak tujuh tahun asal Desa Mangkung yang masuk sebagai pemilih hasil coklit Pilkada Loteng. ngambil tindakan. “Nanti kita cross check lagi infomasinya,” jawabnya singkat. (kir)

Porang dan Sorgum Jadi Kunci Peningkatan Ekspor Komoditi Tanaman Pangan NTB Mataram (Suara NTB) – Besarnya potensi eksport komoditi tanaman pangan NTB perlu menjadi perhatian bersama. Terutama dengan memberi nilai tambah pada masing-masing komoditas, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarkat petani dapat tercapai.

Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB menggelar pertemuan dengan perwakilan kelompok tani dari masingmasing kabuapten/kota di NTB. Guna mensosialisasikan peluang usaha dan potensi eksport dan atau subsitusi import komoditi tanaman pangan NTB, Selasa (1/9) di Mataram.

“Potensi produk untuk ekspor itu banyak. Kalau sekarang kebetulan yang ngeteren itu porang, kelor, dan sorgum. Ini potensi yang cocok dengan daerah kita,” ujar Kepala Distanbun NTB, H. Husnul Fauzi, ditemui seusai kegiatan.

Menurutnya, untuk potensi sorgum yang saat ini ada di bima dapat meningkatkan peluang ekspor dengan harga tinggi. Termasuk untuk komoditas porang yang saat ini dikenbangkan di lahan seluar

300 hektare di sekitar Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Ini yang mau kita kembangkan untuk komoditas ekspor, kita agendakan jadi prioritas di 2021,” ujar Husnul. Dengan mengundang para pelaku ekspor untuk masing-masing komoditas, pihaknya berharap potensi dari masing-masing komoditas dapat dilihat dan dikembangkan. “Ini kita undang masing-masing 2 orang dari setiap kabupaten, supaya bisa belajar untuk ekspor. Kita ingin potensi ekspor yang besar ini kita bisa all out, untuk memberi nilai tambah yang lebih,” sambungnya.

Dengan adanya nilai tambah untuk tanaman pangan, minat petani untuk mengolah hasil produksi diharapkan mengalami peningkatan. Untuk mendukung hal tersebut, Distanbun NTB mengajukan penganggaran dari APBN yang dijadwalkan terealisasi paling lambat 2021 mendatang.

“Harapan kita supaya ini terjadi dan benar-benar pelaku yang sekarang ikut bisa terus dibina menjadi eksporter,” ujar Husnul.

Terpisah, Dosen Fakultas Perta-

(Suara NTB/bay)

Sambutan Kepala Distanbun NTB dalam Pertemuan Sosialisasi Peluang Usaha dan Potensi Eksport dan/atau Subsitusi Import KomoditiTanaman Pangan NTB nian, Prof. Ir. Suwardji. Ph.D, menerangkan potensi ekspor NTB dapat didorong melalui integrasi penanaman komoditas tanaman pangan yang ada saat ini. Komoditas yang diharapkan dapat menjadi andalan antara lain porang dan sorgum.

Pengembangan porang menjadi komoditas andalan sektor pertanian bukan tanpa alasan. Menurut Suwardji, dalam situasi pandemi saat ini tanaman penghasil umbi tersebut menjadi salah satu yang mengalami peningkatan harga di tengah

RADIO

pandemi Covid-19.

“Karena pandemi itu tidak ada produk pertanian yang tidak turun harganya, tapi porang malah naik.

Jadi 3 tahun terakhir dari sekitar Rp4 - 6 ribu sekarang Rp10 ribu untuk yang basah di pasar nasional. Nah itulah perlu interaksi dengan perusahaan-perusahaan untuk penjualan yang lebih luas,” ujar Suwardji.

Menurutnya, untuk pemasarang porang saat ini tidak ada kendala yang berarti. Mengingat petani di NTB telah memulai kerjasama dagang dengan perusahaan di Jawa Timur.

Pengembangan porang sendiri saat ini dilakukan di empat desa di KLU. Antara lain di Desa Sambik Elen, Desa Loloan, Desa Senaru, dan Desa Sukadana. “Porang ini harganya dicari orang, dan budidayanya mudah. Selain itu dia bisa hidup di bawah tegakan hutan. Penutupan sampai 70 persen itu malah optimal,” jelas Suwardji.

Dengan begitu, budidaya porang disebutnya dapat menguntungkan pentane di NTB. Baik dari segi finansial maupun kelestarian lahan tanam dari potensi penyusutan ket-

ersediaan air. “kalau kita bisa mengembangkan pembibitan saja sudah luar biasa,” ujarnya.

Hal serupa berlaku juga untuk komoditas sorgum yang saat ini terkonsentrasi di Pulau Sumbawa. Di mana tanaman serialia tersebut sangat cocok dikembangkan di lahan kering, tapi dengan produksi yang tetap tinggi.

“Bertani itu kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan air hujan yang ada sebaik mungkin. Dengan mengintegrasikan tanaman pangan unggulan ini, itu akan bisa memberi nilai tambah,” ujar Suwardji.

Dicontohkan seperti integrasi yang dilakukan antara penanaman sorgum, porang, dan ternak. Di mana masing-masing komoditas tersebut dapat diolah menjadi pakan ternak.

Termasuk untuk residunya yang dapat dioleh juga menjadi produk lain seperti pengembangan bioetanol.

“Sorgum itu makanan sehat karena tidak ada gluten. Batangnya juga bisa diperas untuk pakan ternak, dan perasannya itu jadi bioetanol. Dengan dua ini saja (porang dan sorgum, Red), pertanian kita sudah bisa bersaing,” tandas Suwardji. (bay/*)

SUARA NTB

Rabu, 2 September 2020

Konsul Jenderal Baru RRT Zhu Xinglong Tiba di Bali Denpasar (Suara NTB) Rakyat Tiongkok di Denpasar, Mr. Konsul Jenderal Republik Zhu Xinglong telah tiba di Bali,

Jadi Kebijakan Pusat Dari Hal. 1 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs.Lalu Bayu Windya, M.Si menerangkan pembukaan long distance ferry (LDF) untuk rute tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. ‘’Itu hitung-hitungannya sudah dikaji untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama untuk kemanfaatan LDF ini, misalnya untuk menekan ongkos logistik, kecepatan juga dari segi waktu hanya berlajar 11 jam dari sini,’’ ujarnya, Selasa (1/9) di Mataram.

Menurutnya, dibandingkan dengan moda transportasi lain rute tersebut memiliki potensi besar mendukung perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan implikasi yang diproyeksikan terjadi. Seperti pada penurunan laju kerusakan jalan, penurunan kemacetan untuk arus transportasi Lombok – Bali dan penghematan-penghematan lainnya yang dapat dilakukan pemilik kendaraan yang menyeberang. ‘’Jadi saya kira mari kita dukung kebijakan ini. Nanti ke depan aktivitas pembangunan di NTB akan semakin besar. Artinya pada akhirnya akan normal kembali dan menemukan keseimbangannya. Sehingga kita membutuhkan akses transportasi yang lebih luas,’’ jelasnya.

Terkait penolakan yang terjadi oleh pelaku usaha, menurut Bayu wajar terjadi. Dicontohkannya seperti pembukaan rute tol laut Lembar – Tanjung Perak (Surabaya) dengan KMP Legundi yang sempat menuai pro kontra. Namun saat ini telah banyak dimanfaatkan, bahkan didukung dengan penambahan KMP Oasis untuk rute tersebut.

“Kalau pelaku usaha yang terkait langsung dengan pembukaan rute ini (Lembar – Tanjung Wangi) ada sekitar 30 kapal, itu yang di rute pendek Lembar – Pandangbai. Tapi kita perlu lihat juga kebutuhan yang lebih luas,’’ ujar Bayu.

Menurutnya, pihaknya telah mensosialisasikan hal tersebut kepada pelaku usaha yang beroperasi di Lembar. Termasuk untuk pemilik bus dan truk angkutan yang memanfaatkan jasa penyeberangan tersebut.

“Kalau yang dari Lembar ke Padangbai mungkin terpengaruh.

Kecuali yang dari Bali ke sini tidak, pasti masih tetap pakai (rute Padangbai – Lembar). Ini yang kita lihat Lombok ke Jawa jadi ada pilihan lain. Bisa lewat Bali atau direct (langsung) ke Banyuwangi,” jelasnya.

Dengan dibukanya rute tersebut, pihaknya memproyeksikan konektivitas transportasi yang diusung pemerintah dapat terealisasi. Sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi berbiaya murah untuk akses antara provinsi yang lebih mudah. ‘’Dari satu sisi, yaitu pada bisnis kapal penyeberangan dalam jangka pendek bisa terjadi (penyesuaian-penyesuaian) seperti itu. Tapi pada sisi lain kebijakan ini akan memperbesar peluang-peluang ekonomi dan memberi pengaruh berlipat ganda. Tidak saja pada bisnis kapal penyeberangan jarak pendek, ttapi pada jenis bisnis lainnya,’’ ujar Bayu.

Diterangkan, pelayaran dari Lembar menuju Tanjung Wangi akan difasilitasi dua kapal laut. Namun saat ini masih satu yang dioperasikan untuk melihat pasar, yaitu kapal Mutiara Shipping milik PT. Atosim Lampung Pelayaran.

Tarif yang akan dikenakan antara lain Rp150 ribu untuk penumpang dewasa, Rp100 ribu untuk penumpang bayi.

Sedangkan untuk kendaraan tarif yang dikenakan antara lain Rp150 ribu untuk sepeda tanpa penumpang, Rp250 ribu untuk sepeda motor roda 2 dengan 1 orang penumpang, Rp550 ribu untuk sepeda motor roda 3 atau roda 2 diatas 250 cc dengan 1 orang penumpang, Rp1,5 juta untuk sedan dengan penumpang 4 orang.

Kemudian untuk mobil bak terbuka dengan 1 orang penumpang dikenakan tarif Rp1,2 juta, bus kecil dengan 15 penumpang Rp2.5 juta, truk sedang dengan 2 penumpang Rp1,9 juta, bus besar dengan 30 penumpang Rp4,2 juta, truk besar dengan 2 penumpang Rp3 juta.

Untuk tronton dengan dua orang penumpang dikenakan tarif Rp3,9 juta, trailer 20 kaki dengan penumpang 2 orang Rp5,5 juta, dan trailer 40 kaki atau truk gandeng Rp8 juta. (bay)

Provokator akan Dipidana Dari Hal. 1 Kapolda sudah menyiapkan pengusutan bagi mereka yang sengaja membuat gaduh dan ricuh. Padahal, mekanisme gugatan pengadilan sudah disediakan konstitusi. ‘’Saya akan tindak orang yang mengorbankan kondusivitas demi keuntungan pribadi. Saya akan tindak orang itu. Ini saya ingatkan kepada orang tidak kompeten yang ada motif ekonomi, mencari keuntungan,’’ tegasnya, Selasa (1/9).

Dia meyakini kasus klaim lahan di proyek prioritas nasional ini akan selesai. Namun, selama ini molor dan berlarut karena pihak ketiga. Tindakan provokasi pun sudah ada aturannya di KUHP. Berkaitan dengan pidana. ‘’Kalau ada unsur pidananya terhadap orang-orang itu, saya tidak segan untuk menindaknya,’’ imbuh Kapolda.

Pembuktian hak kepemilikan pembuktiannya melalui pengadilan. Bukan menggunakan cara barbar yang kontra produktif dengan upaya penyelesaian. Iqbal mengatakan, setiap pihak baik PT ITDC maupun masyarakat yang mengklaim lahan harus siap taat hukum. ‘’Kalau masyarakat dinyatakan berhak atas lahan berdasarkan pengadilan, PT ITDC harus

membayar itu. Sebaliknya, kalau PT ITDC yang dinyatakan menang warga harus menerima. Yang fair saja,’’ kata Iqbal.

Kapoldamenambahkan,persansertaPoldaNTBuntukmenjaga kondusivitas proses penyelesaian lahan tersebut. Penyelesaiannya pun sesuai dengan koridor hukum. ‘’Agar aman dan tetap kondusif. Keamanan tetap nomor satu,’’ tegasnya.

Tim percepatan penyelesaian lahan kawasan KEK Mandalika mencatat ada 12 titik klaim masyarakat atas lahan.

Lahan itu berada di lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Persoalannya sudah selesai karena proses pelepasan hak dari warga ke PT. ITDC pada rentang tahun 1991 sampai 1996 sudah sempurna.

Warga mengklaim tidak dapat menunjukkan alas hak yang sesuai hukum. Setelah disandingkan dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari pemerintah kepada PT ITDC. Sementara lahan enklave pada Penetapan Lokasi (Penlok) 1 sedang proses penyelesaian. Mekanismenya nanti menggunakan konsinyasi.

Uang pembayaran lahan dititipkan di pengadilan dengan harga lahan sesuai hasil appraisal. (why)

Investor Ajukan Izin Budidaya Lobster di Lotim Dari Hal. 1 Terhadap alokasi ruang untuk kegiatan usaha budidaya lobster yang dimohonkan oleh PT. Natura Prima Kultur berdasarkan Perda ProvinsiNTBNomor12Tahun2017 tentangRZWP3K,ProvinsiNTBtermasuk dalam Zona Budidaya. Untuk proses selanjutnya PT. Natura Prima Kultur perlu mengubah titik koordinatlokasikegiatankarenaruangyangdiusulkanberadapadaalur pelayaran nelayan dari Gili Belek ke DermagaTelongElong.

Yuli mengatakan luas areal budidaya lobster yang diajukan investor tersebut sekitar dua hektare.

Nantinya, investor akan membudidayakan benih-benih lobster dari para nelayan yang ada di sana.

Dari sisi kesesuaian ruang,lokasi yang dimohonkan memang diperuntukkan untuk budidaya lobster.

“Secara ruang tak masalah. Cuma harus jelas koordinatnya. Kawasan itu juga mau ditata. Informasinya minggu ini mereka akan sosialisasi, untuk menata kawasan itu supaya lebih rapi,” tandasnya.

Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru, data Dislutkan NTB tahun 2013 dan 2014, poten-

si benih lobster mencapai 10 juta ekor. Lokasi-lokasi untuk budidaya lobster di NTB ada Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape.

Sebelum 2014, budidaya lobster di Teluk Jukung sudah eksis.Namun,terbitnyaPermenKP No.56Tahun2016,budidayalobster terhenti. Lobster di NTB lebih dulu dikenal di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Hu’u dan Waworada. Sementara di Lombok, lobster mulai dikenal setelah adanya baby lobster.

Dari10jutapotensibenihlobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir. Benih lobster pasir ini harganya antara Rp3.000-5.000 per ekor. Sedangkan benih lobster mutiara, harganya antara Rp20.000 - 30.000 per ekor.

Sedangkan apabila dibudidayakan, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk lobster pasir ukuran100gramharganyamencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkanukuran200grammencapai Rp450.000. Sementara lobster mutiara harganya antara Rp700.000 - 1.000.000 per ekor. (nas)

pada 29 Agustus 2020 yang lalu.

Mr. Zhu Xinglong akan mengemban tugas dan jabatan barunya sebagai Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, menggantikan Mr. Gou Haodong.

Konjen Zhu menyampaikan, Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga sahabat yang penting bagi satu sama lain. Ini merupakan sebuah kehormatan dan tangung jawab yang besar diberikan mandat untuk menjadi Konsul Jenderal RRT di Den-

pasar pada saat kedua negara sedang bergandengan tangan dalam memerangi pandemi Covid-19.

Konjen Zhu berkomitmen untuk terus menjaga hubungan persahabatan yang telah terjalin baik dan secara aktif mendorong kerjasama dan pertukaran antara Tiongkok dan Indonesia. Terutama di wilayah kerja KJRRT di Denpasar yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT. Konjen Zhu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat

dan pemerintah Provinsi Bali, NTB dan NTT atas dukungan yang terus-menerusterhadapKJRRTdiDenpasar.Iasangatberharap dalam waktu dekat ini dapat bertemu dengan teman-teman, terutama dengan para wartawan media.

Konsul Jenderal Zhu Xinglong saat ini sedang menjalankan karantina sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 Bali dan akan mulai melaksanakan tugasnya pada pertengahan September 2020. (r)

Presiden Ingatkan, Kunci Hidup Sehat Sebelum Vaksin adalah Masker Dari Hal. 1 Dalam arahannya mengenai penanganan pandemi Covid 19, Presiden menjelaskan saat ini pemerintah pusat sedang menyiapkan 20 - 30 juta vaksin sampai akhir 2020 dan 290 juta vaksin pada 2021. Adapun vaksin buatan Indonesia yang disebut vaksin Merah Putih sedang dalam proses benih vaksin dan baru akan diuji secara klinis pada tahun 2021.

Olehkarenaitu,Presidenmengingatkan sebelum adanya vaksin massal secara massif, data pergerakan angka penyebaran Covid 19 benar-benar diantisipasi. Secara umum, negara-negara Eropa dan Asia sedang mengalami trend peningkatan. Meski posisi Indonesia relatif terkendali, angka fatalityrate atau angka kematian masih tinggi secara global. Per bulan Agustus, terdapat 175 ribu angka positif dari 2,23 juta tes. Angka kesembuhan juga tinggi 70,21 persen dari ratarata global 60 persen. ‘’Oleh karena itu kita perlu menyamakan gerak langkah agar makin cepat dan efektif agar tidak kehilangan kendali. Pengendalian ini juga memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk mulai bergerak,’’ tambah Jokowi.

Pemulihan ekonomi ini, kata Presiden, seperti sektor perdagangan, industri dan lainnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjaga konsumsi rumah tangga, sektor riil, industri kecil dan lainnya agar tidak terpuruk kepada resesi. Belanja APBD harus disegerakan dari rata-rata nasional yang baru 44 persen.

Pemulihan ekonomi nasional, sebut Jokowi pada kwartal pertama masih 2,79, kuartal kedua minus 2,53. Untuk kuartal ketiga masih ada kesempatan sehingga diharapkan daerah-daerah memulai program kerja sekaligus pemberian bantuan sosial dan stimulus ekonomi dari pusat maupun

daerah.

Kondisi ekonomi Provinsi NTB dari data Bank Indonesia Perwakilan menyebut, pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya.

Sedangkan triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I-2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen (data BPS NTB).

Realisasi pendapatan Provinsi NTB Triwulan I 2020 tumbuh melambat menjadi 8,20% (yoy).

Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy).

Penyerapan belanja Provinsi NTB Triwulan I 2020 menurun dibandingkan Triwulan I 2019.

Penyerapan belanja Triwulan I 2020ProvinsiNTBmencapaiRp7,3 triliun,menurundibandingkanTriwulan I 2019 yang sebesar Rp7,4 triliun.Menurunnyapertumbuhan belanja tersebut terjadi pada penyerapan belanja bantuan sosial sehingga mempengaruhi realisasi total belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Sementara pemulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020.

Pada triwulan III 2020, diperkirakan ekonomi NTB tumbuh kuat dengan laju pertumbuhan berkisar antara antara -3,4% s/d -3,0%(yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2020 dibandingkan triwulan II 2020 diprakirakan oleh kinerja pertanian sejalan dengan memasukinya masa panen kedua komoditas padi, peningkatan kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2020, serta peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan new normal. Secara keseluruhan tahun 2020, diprakirakan ekonomi NTB tumbuh pada

rentang -2,1 s.d -1,7% (yoy).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pempeov NTB telah meluncurkan stimulus ekonomi berupa bantuan mesin produksi dan industri kepada masyarakat, sebanyak 685 permesinan berbagai jenis dan model hasil karya Industri Kecil Menengah (IKM) lokal NTB. ‘’Jadi teknologi dan mesin ini meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, perkebunan dan sektor lainnya,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat memberikan bantuan kepada para kelompok masyarakat, UMKM, kepala desa dan penerima manfaat, Kamis (27/8) lalu di STlPark Banyumelek.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 yang baru disahkan, pemerintah Provinsi NTB sendiri telah melakukan realokasi anggaran di masa pandemi Covid 19 yang difokuskan pada bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19. Kemudian bidang ekonomi dalam ketahanan pangan, akses layanan sosial dasar untuk masyarakat miskin, perempuan serta anakanak selama masa pandemi serta ekonomi kreatif.

Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, perubahan APBD 2020 ini adalah untuk merespon dinamika yang terjadi. Harapannya, Perda APBD Perubahan ini menjadi APBD yang aspiratif, efektif, responsif dan mendatangkan manfaat besar bagi pembangunan NTB. Dalam vidcon arahan Presiden kepada 34 gubernur se Indonesia, Gubernur Dr. Zulkieflimansyah didampingi Asisten I dan Asisten II Setda NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Plt.Kalak BPBD, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Karo Hukum Setda NTB dan Kasat Pol PP Provinsi NTB . (r)

Halaman 11

NTB Siapkan Aplikasi Layanan Informasi Covid-19 Berbasis Website dan Android Dari Hal. 1 “Ini untuk menjaga kerahasian informasi pribadi,’’ jelas mantan Kabag Humas Pemkab Bima ini.

Ditambahkannya, dalam peta persebaran Covid-19, ditampilkan zona wilayah dengan kotak berwarna, untuk memberikan informasi tentang status daerah tersebut. Klarifikasi zona warna merah dengan risiko tinggi sebaran Covid-19, warna orange dengan resiko sedang, kuning dengan resiko rendah dan warna hijau bila zona tersebut sudah tidak ada kasus penderita Covid.

Secara keseluruhan, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website dan dapat diakses melalui HP Android juga. Situs website ini dibangun untuk memberikan semua informasi tentang pandemi Covid-19 atau severe acuterespiratorysyndromecoronavirus 2 (SARS-CoV-2) telah menjangkiti lebih dari ratusan ribu orang di dunia, termasuk di Indonesia. Tidak terkecuali di NTB. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Diskominfotik NTB Yasrul, S. Kom., Eng menjelaskan bahwa aplikasi ini secara teknis memiliki fitur-fitur yang mudah diakses.

Di dalamnya terdapat data Covid per hari yang terjadi di NTB, seperti data pasien yang dirawat, pasien yang sembuh dan pasien yang meninggal dunia yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Begitupun Data di Indonesia yang bersumber dari Kementerian Kesehatan RI. Dalam situs inipun lebih lengkap dengan penyajian data dunia yang berisi informasi perkembangan Covid dunia yang bersumber dari Worldometer.

“Penambahan kasus baru, penambahan kasus sembuh, penambahan kasus meninggal per hari, terus ditampilkan diaplikasi ini,” katanya Yasrul sapaan akrabnya.

Untuk memberikan informasi setiap hari dalam situs tersebut terdapat Press release yang dikeluarkan oleh tim Pelaksana Harian Gugus Tugas. Sehingga data siaran terkait Covid-19 yang dapat diunduh oleh publik. Masyarakat juga diberikan kemudahan untuk dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan dalam situs tersebut.

Untuk masyarakat yang ingin melihat dan memantau program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, dapat melihat kelanjutan pencapaian dan pembagian di

seluruh NTB. “Ini program pembadayaan UMKM Pemprov NTB untuk masyarakat terdampak Covid-19,” jelasnya.

Menu JPS ini berisi data pendistribusian bantuan sembako JPS Gemilang, pengecekan dapat dilakukan dengan cara memasukkan NIK atau nama penerima bantuan.

Kemudian ada juga Rumah Sakit (RS) Rujukan, Laboratorium Uji Covid dan Informasi Satuan Tugas, Gejala Klinis, dan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang berisi edukasi dan pengetahuan masyarakat.

Situs web ini juga memuat Grafik Perkembangan Covid-19 NTB yang di dalamnya ada grafik perkembangan Covid-19 di Provinsi NTB berdasarkan data perkembangan kasus per hari. Di antaranya 5 besar kumulatif positif Covid-19, 5 besar kumulatif positif, 5 besar kematian dan 5 besar kematian Covid-19 di NTB. “Secara struktur teknis, aplikasi ini sudah lengkap memberikan informasi perkembangan Covid,” jelasnya.

Sistem informasi yang dibangun Dinas Kominfotik ini, disambut baik oleh salah satu warga Lombok Tengah, Baiq Nia Patasar. Menurutnya, beragam informasi dan data yang ada dalam situs web sangat membantu, menyajikan dan memberikan beragam informasi yang berhubungan dengan seluruh Covid-19.

Sehingga menurut Nia panggilan akrab warga Rembitan ini, data dan informasi ini memberikan ketenangan kepada masyarakat.

“Kita dapat memantau perkembangan dan sebaran Covid melalui alamat website corona.ntbprov.go.id milik Pemprov. NTB ini, termasuk ada cara dan edukasi untuk menghadapi wabah ini,’’ katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Abdul Thoriq warga Pagutan Kota Mataram. Menurutnya tampilan dan kelengkapan data yang ada di situs web Corona NTB ini sempurna. Dalam situs ini menyajikan data, video dan grafis juga.

“Ini menariknya, kita bisa memantau perkembangan Covid dari awal menyasar NTB hingga saat ini,” kata mahasiswa STIMIK Bumi Gora.

Keberadaan situs web sebagai pusat data Covid-19 di NTB ini, merupakan salahsatu upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang bermutu dan berkualitas di era keterbukaan publik. Sehingga dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi publik dalam pembangunan. (r)

Pelamar CPNS Harus Siap Terima Risiko Tak Boleh Ikut SKB Dari Hal. 1 Meskipun peserta SKB sudah membawa hasil rapid test, bukan berarti mereka akan bebas dari pemeriksaan kesehatan. Panselda menyiagakan dua petugas kesehatan, yaitu satu dokter dan perawat mahir yang biasa menangani Covid-19 setiap hari di lokasi ujian.

Petugas kesehatan inilah yang kembali akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta SKB pada setiap sesi. Bagi peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius atau dinyatakan reaktif Covid-19, ada rekomendasi dari petugas kesehatan. Petugas kesehatan inilah yang akan merekomendasikan peserta tersebut apakah boleh ikut SKB pada jam tersebut atau ikut ujian susulan pada 10 September mendatang.

Selain itu, peserta SKB juga wajib datang tepat waktu. Sesuai aturan, peserta SKB harus datang ke lokasi ujian satu jam sebelum pelaksanaan SKB. Apabila ada peserta SKB yang terlambat datang lima menit saja, maka

sudah tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian. Sehingga, pelamar juga otomatis akan gugur karena tak ikut SKB. ‘’Kalau ada yang terlambat lima menit saja ndak boleh masuk ruang CAT. Ini risiko bagi mereka. Jamnya ndak boleh telat,’’ katanya.

Nasir mengatakan, dua hari menjelang pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB, persiapan sudah diklaim 100 persen. Semua panitia sudah dipanggil pada Selasa (1/9). Kemudian tim teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melakukan mengecek kesiapan ruangan CAT. Untuk menjaga transparansi pelaksanaan seleksi CPNS, Panselda CPNS Pemprov NTB menyiapkan link yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebelum penyelenggaraan seleksi. ‘’Untuk tetap menjaga transparansi pelaksanaan seleksi CPNS, hasil seleksi CAT (Computer Assisted Test) secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming.

Link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi,’’ kata Nasir.

Jumlah peserta yang ikut SKB CPNS Pemprov NTB sebanyak 942 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang mengundurkan diri dan satu orang meninggal dunia. Sehingga, peserta yang ikut SKB menjadi 940 orang. Peserta SKB CPNS Pemprov NTB dibagi menjadi 19 sesi tes. Dalam sehari hanya tiga sesi tes. Masing-masing sesi jumah peserta hanya 45 orang. Kecuali pada hari Jumat, hanya dua sesi tes.

Selain harus menunjukkan hasil rapid test dan hadir tepat waktu, peserta SKB juga tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi.

Mereka juga wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Selain itu, peserta harus cuci tangan dengan menggunakan sabun pada tempat telah disediakan sebelum masuk ruang registrasi. Peserta harus tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain se-

suai ketentuan Tim Gugus Tugas masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, jumlah peserta SKB CPNS di 11 Pemda di NTB sebanyak 6.983 orang. Di mana, 6.632 peserta melaksanakan tes di NTB dan sisanya 351 peserta melaksanakan SKB di luar daerah. Peserta SKB CPNS Pemprov NTB sebanyak 942 orang. Sebanyak 818 orang tes di dalam daerah dan 124 orang tes di luar daerah. Kemudian Kota Mataram sebanyak 619 orang.

Sebanyak 599 orang tes di dalam daerah, 20 orang di luar daerah.

Selanjutnya, Lombok Barat sebanyak 407 peserta SKB. Sebanyak 389 orang tes di dalam daerah, sisanya 18 orang tes di luar daerah. Lombok Tengah sebanyak 1.145 peserta SKB, sebanyak 1.095 orang tes di dalam daerah dan 50 orang di luar daerah.

Sedangkan Lombok Timur, jumlah peserta SKB sebanyak 1.192 orang. Di mana, 1.158 orang tes di dalam daerah dan 34 orang di luar daerah. Lombok Utara sebanyak 479 peserta SKB. Sebanyak 457 orang tes di dalam daerah dan 22 orang di luar daerah.

Sumbawa Barat sebanyak 249 peserta SKB, sebanyak 237 orang tes di dalam daerah dan 12 orang di luar daerah. Sumbawa sebanyak 613 peserta SKB, sebanyak 596 orang tes di dalam daerah dan 17 orang di luar NTB. Kemudian Dompu sebanyak 498 peserta SKB, sebanyak 482 orang tes di dalam daerah dan 16 orang di luar daerah.

Bima sebanyak 438 peserta SKB, sebanyak 420 orang tes di dalam daerah dan 18 orang di luar daerah. Terakhir, Kota Bima sebanyak 401 peserta SKB. Di mana, 381 orang tes di dalam daerah dan 20 orang di luar daerah.

Sedangkan lokasi tes SKB CPNSPemprovNTBdiBKDNTB, Kota Mataram di SMKN 3 Mataram, Lombok Barat di UPT BKN Mataram, Lombok Tengah di SMKN 1 Praya Tengah, Lombok TimurdiBKPSDMLotim,Lombok Utara di UPT BKN Mataram. Kemudian Sumbawa Barat di BKPSDM KSB, Sumbawa di SMKN 3 Sumbawa Besar, Dompu di SMKN 1 Dompu, Bima di Kampus Vokasi Unram Bima dan Kota Bima di SMKN 1 Kota Bima. (nas)

Bank NTB Syariah dan Gubernur Dapat Penghargaan Top BUMD Awards 2020 Dari Hal. 1 Tak tanggung-tanggung, Bank NTB Syariah memperoleh tiga penghargaan sekaligus dalam ajang yang dihelat di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta pada Kamis (27/8). Ketiga penghargaan itu antara lain Top Pembina BUMD 2020 kepada Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, Top BUMD Awards 2020 # BPD # Bintang 4 kepada Bank NTB Syariah, dan Top CEO BUMD 2020 untuk Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo.

Top BUMD Award adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) terbesar serta paling kredibel, dan komprehensif di Indonesia.Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, atas achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) yang telah dilakukan oleh BUMD terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

Penghargaan ini menurut Kukuh, akan semakin memacu semangat seluruh insan Bank NTB Syariah untuk bekerja maksimal, memberikan yang terbaik, serta menghadirkan beragam terobosan kreatif dan inovatif, dalam memberikan

layanan kepada seluruh nasabah dan stakeholder NTB Syariah serta meningkatkan performa usaha.

Terlebih, ditambahkan Kukuh, penghargaan ini diberikan atas penilaian juri yang merupakan tokoh-tokoh kredibel dari berbagai bidang, diantaranya akademisi, pakar manajemen, praktisi dunia usaha,hinggakonsultanbisnisdengan melakukan beberapa tahapan assessment diikuti oleh 200 nominasi BUMD Terbaik yang sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.149 BUMD di seluruh Indonesia.

Kegiatan Top BUMD Awards ini, diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun, sejak tahun 2016. Untuk tahun 2020 ini, tema yang diangkat adalah sebagai berikut: Strategi Keberlangsung Bisnis BUMD di era New Normal.

“Penghargaan ini diberikan karena dewan juri menilai bahwa keberhasilan kinerja BUMD tentu tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan serta bimbingan dari kepala daerahnya, dalam hal ini Bapak GubernurNTB mewakili Bupati/ Walikota. Harapannya, meski masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan dunia usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, Bank NTB Syariah tetap mampu bertahan, dan tetap menunjukan performa positif,

karena terus menghadirkan beragam solusi kreatif dan inovatif dari layanan dan jasa yang dikelola,”ujar Kukuh.

Sementara itu Asisten III SetdaNTBDr.H.LaluSyafii,MMyang hadir mewakili kegiatan tersebut mengatakan, penghargaan ini bisa diraihkarenaGubernurNTBsungguh-sungguh di dalam membina BUMD yang ada di daerah ini. Begitu pula BUMD terus berupaya menunjukkan kinerja yang terbaik dalam segala hal.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil walaupun kita tidak berharap. Tim selama setahun menilai kita dan pilihannya jatuh ke Gubernur NTB. Ini menandakan bahwa NTB bisa gemilang dalam berbagai sektor pembangunan,” terangnya.

Penilaian Top BUMD Awards – Level Bintang 4 antara lain memiliki Pencapaian Kinerja yang baik, Kepemimpinan dan Manajemennya nbaik dan realtif selaras dengan visi BUMD, telah melakukan inovasi/perbaikan namun kurang didukung teknologi informasi, dan memiliki peran penting dalam pembagunan ekonomi di daerah.

Kukuh Rahardjo, yang terpilih Top CEO BUMD 2020 meliputi dua kategori yaitu berbasis prestasi dan berbasis karakter &soft kompetensi, mengatakan bahwa

sudah sepantasnya bersyukur dan memanfaatkan momentum agar jangan berpuas diri, melainkan terus meningkatkan inovasi dan kontribusinya bagi perusahaan dan daerah.

“Saat ini kami terus berbenah diri dan memperbaiki sistem bil khusus terkait pengembangan IT dan human capital. Dari sisi IT kami telah mengembangkan fiturfitur terupdatemobile banking dan lainnya serta melakukan kerjasama payment / sistem pembayaran elektronikdengan beberapa perusahaan fintech terdepan. Hanya dengan izin Allah Bank NTB Syariah akan semakin maju dan insya Allahh tahun depan bisa meraih Top BUMD Bintang 5 (Level 5 stars).” Demikian Kukuh mengakhiri pembicaraan.

Peran signifikan Bank NTB Syariah mendongkrak peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional Disisi lain, kehadiran Bank NTB Syariah setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, yang pada bulan September ini genap berusia 2 (dua) tahun transformasi menjadi Bank NTB Syariah, telah membuat masyarakat NTB semakin terbuka dan memahami serta menggunakan produk dan jasa industry keuangan syariah. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, FaridFalatehan,peningkatanyang

sangat signifikan posisi peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB tak terlepas dari peran penting Bank NTB setelah bertransformasi menjadi Bank NTB Syariah.

“Peran Bank NTB Syariah dalam meningkatkan peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB” katanya. Farid mengakui jika peran Bank NTB Syariah dalam mendongkrak peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional sangat besar.

Bagaimana tidak, jika pada tahun 2016 silam (Bank NTB belum konversi ke syariah), posisi indeks literasi keuangan syariah Provinsi NTB secara nasional di angka 5,1 persen, maka pada akhir tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 22,05 persen. Kenaikan indeks literasi keuangan syariah tersebut membawa posisi NTB melejit naik peringkat menjadi posisi ke 3 tingkat nasional dari sebelumnya peringkat 23.

Hal ini juga berdampak langsung terhadap indeks inklusi keuangan syariah yang meningkat signifikan secara nasional. Jika di tahun 2016 silam, indeks inklusi keuangan syariah NTB di angka 8,4 persen, naik menjadi 16,7 persen di akhir tahun 2019. Dengan demikian juga mendongkrak posisi peringkat inklusi dari sebelumnya di peringkat 16 menjadi posisi 6 nasional. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 2 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Danangsyah Optimis Raih Emas PON 2021 SUKSES meraih medali emas di SEA Games 2019 membuat atlet voli pasir NTB, Danangsyah makin optimis menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021. Atlet asal Kabupaten Dompu ini optimis dapat meraih medali emas di ajang multi event olahraga tingkat nasional itu.

“Target saya di PON medali emas dan saya optimis bisa meraih medali emas,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB, Selasa (1/9).

Bagi putra pasangan Arifuddin dan Siti Nuraini ini meraih medali emas di PON cukup beralasan. Pasalnya ia sudah punya prestasi di level nasional bahkan di kancah internasional.

Maklum, Danangsyah merupakan salah satu atlet NTB yang sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2019. Ia berhasil meraih medali emas di nomor tim putra yang diperkuat empat atlet nasional.

Selain pernah berprestasi di level internasional, Danangsyah juga telah mempersiap-

kan diri dengan baik menghadapi ajang multi event olahraga nasional itu. Salah satu menjadi keunggulannya saat ini ia telah menjadi atlet voli pasir Pelatnas Indonesia.

Dengan menjadi atlet Pelatnas, Danangsyah mendapat kesempatan untuk tampil di sejumlah event internasional.

Banyaknya kesempatan mengikuti event internasional akan menambah pengalamannya untuk tampil lebih baik di ajang multi event olahraga nasional.

Hasil dari pertandingan level internasional yang pernah diikutinya bawa Danangsyah pernah masuk peringkat delapan besar Asia di Kejuaraan Asia Pasifik di Thailand tahun 2016. Selain meraih peringkat delapan besar Asia Danangnya menjadi salah satu atlet termuda Indonesia yang sukses mendulang emas di SEA Games 2019 dan medali perunggu di Asian Games 2018.

Selain itu Danangsyah juga sukses membawa tim NTB meraih medali perak di Pra-PON 2019.

Mereka kalah dari tim Jatim peraih medali emas.

(Suara NTB/ist)

Danangsyah Tampil di PON 2021 mendatang, Danangsyah yang akan mewakili NTB bakal menjadi salah satu atlet yang diperhitungkan. Pasalnya Danangsyah merupakan atlet muda terbaik Indonesia yang sukses meraih medali emas Indonesia di SEA Games 2019. Selanjutnya tim yang akan menjadi lawan terberat NTB di PON kata Danangsyah adalah Jatim peraih med-

ali emas Pra-PON 2019.

Atlet kelahiran 15 Mei 1995 ini tergolong lama di Pelatnas Indonesia. Tahun 2014 ia sudah dipromosikan jadi atlet Pelatnas dan sampai saat ini masih berstatus atlet Pelatnas. Selama menjadi atlet Pelatnas tentu sudah sering merasakan ketatnya persaingan di sejumlah event internasional.

Bagi Danangsyah masuk Pelatnas bukan capaian yang mudah. Salah satu tantangannya harus memiliki prestasi di level nasional.

Danangsyah sendiri sudah sering menorehkan prestasi di level nasional. Ia pernah mempersembahkan medali perak untuk tim NTB di PraPON di Sidoarjo Jatim tahun 2015 dan medali perak di Pra-PON 2019.

Menatap PON 2021, Danangsyah akan kembali berpasangan dengan Tio Kusuma dan ia mengaku makin optimis meraih medali emas di ajang multi event nasional itu. (fan/*)

KPU Sumbawa Teken Kerjasama dengan IDI, BNN dan HIMPSI Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Kabupaten Sumbawa bersama Ketua IDI, Ketua HIMPSI dan Kepala BNN Provinsi NTB, telah mendatangani Perjanjian Kerja sama Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Senin lalu di Auditorium RSUD Provinsi NTB. Setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan pengurus IDI, BNN, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah NTB. Untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dan memperoleh rekomendasi rumah sakit tempat dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, Selasa (1/9) kemarin.

Dalam rangka pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN sebagai salah satu persayarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun Tahun

2020. Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani tangani bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyelahgunaan narkoba secara menyeluruh bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbaaw Tahun 2020. Sesuai prosedur dan Peraturan Perundangamundangan dengan mengedepankan prinsip perlakuan setara bagi bakal calon.

Selanjutnya, Ketua KPU

Dua Kecamatan Dijadikan Lokasi Simulasi Belajar Tatap Muka Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, bakal mengusulkan dua kecamatan sebagai lokasi simulasi belajar tatap muka seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19. Sebab di dua lokasi tersebut dianggap berhasil mempertahankan status sebagai daerah zona hijau dalam upaya menekan penyebaran virus dimaksud yakni kecamatan Brang Ene dan Jereweh.

“Saat ini kami tengah membuat telaah jelang pelaksanaan simulasi belajar tatap muka yang kita targetkan bisa terlaksana di pertengahan bulan September. Terlebih lagi status zona hijau yang berhasil dipertahankan diharapkan bisa menjadi pertimbangan khusus pimpinan daerah untuk memberikan rekomendasi,” ungkap Kadis Dikbud Drs. H. Mukhlis M.Si kepada Suara NTB, Selasa (1/9).

Disebutkannya dalam pelaksanaan belajar tatap muka ada empat yang menjadi syarat utama yakni berada di zona hijau, harus ada izin dari Pemerintah daerah. Sealin itu, kesiapan sekolah baik dari segi sarana dan prasana dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan harus memiliki izin dari keluarga. Khusus ketiga syarat tersebut di dua kecamatan ini sudah terpenuhi semua tinggal menunggu rekomendasi dari pimpinan daerah untuk bisa dilaksanakan.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke sekolah di dua kecamatan tersebut untuk memantapkan protokol kesehatan. “Kalau dari segi syarat, semuanya sudah terpenuhi dengan baik apalagi status zona hijau di dua kecamatan ini sudah terjadi sejak awal masa pandemi covid-19,” sebutnya.

Sedangkan untuk kecamatan yang lain sampai saat ini masih dipertimbangkan untuk belajar tatap muka. Meskipun saat ini tinggal satu kecamatan yang berstatus zona merah tetapi dengan adanya kasus positif covid-19 di kecamatan tersebut dianggap belum layak.

Maka proses belajar dalam jaringan (BDR) tetap akan dilakukan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Upaya tersebut dilakukan jangan sampai sekolah menjadi lokasi penyebaran kasus Covid-19 baru. Pihaknya juga akan tetap memantau kondisi terkini di lapangan untuk memaksimalkan pola pencegahan virus tersebut. “Hanya dua kecamatan yang akan kita jadikan sebagai lokasi belajar tatap muka sedangkan untuk tingkat kabupaten kami masih menunggu sampai zona hijau dulu,” sebutnya.

Ia mengimbau para guru melanjutkan belajar mengajar sesuai mata pelajaran di hari yang sama dengan metode daring. Bahkan, guru juga diharapkan bisa memberikan tugas setiap harinya supaya para siswa tidak ada yang keluyuran dan tetap belajar. Selain itu, orang tua diharapkan bisa memiliki peran sentral selama para peserta didik pelajar di rumah dengan tetap memantau anak-anaknya. (ils)

(Suara NTB/ist)

PENANDATANGANAN - Ketua KPU NTB, Ketua KPU Sumbawa, Sekretaris KPU Sumbawa berfoto bersama usai penandatanganan kerjasama dengan IDI, BNN dan lainnya.

Kabupaten Sumbawa menyatakan dalam kesepakatan tersebut juga disepakati lingkup pemeriksaan kesehatan yang dilakaukan terhadap Bakal Calon yang dilakukan tim pemeriksaan yang dibentuk. Terdiri dari unsur IDI, BNN, HMPSI dan RSUD Provinsi NTB. Sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani, IDI telah merekomendasikan RSUD NTB sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Selanjutnya tempat pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. “Ada hal yang berbeda dari

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon dengan Pilkada sebelumya dimana sebelum dilakukan Pemeriksaan Kesehatan, kepada Bakal Calon akan dilakukan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RTPCR), sebagai bentuk komitmen untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” demikian Wildan.

Jadwal pemeriksaan kesehatan dari 4- 11 september 2020. Pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Calon yang yang dinyatakan diterima pendafarannya pada masa pendaftaran (4 sampai dengan 6 September 2020). (arn)

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa saat melakukan patroli di wilayah hutan Batu Lanteh, baru-baru ini.

Polres Sumbawa Intensifkan Patroli Cegah Karhutla

Sumbawa Besar (Suara NTB) Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan lingkungan menjadi gersang. Ranting dan daun pohon yang sudah mengering ditambah tiupan angin kencang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sehingga sebagai upaya antisipasi, Polres Sumbawa intensif melaksanakan patroli di wilayah hutan.

Seperti halnya patroli yang dilakukan di hutan jati wilayah Kecamatan Batu Lanteh, Selasa (1/9). Patroli ini dipimpin Kasat Sabhara, Iptu Mulyadi, SH. Anggota melaksanakan patroli secara intensif menyusuri hutan setempat untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Karena hutan di wilayah

Batu Lanteh merupakan sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat desa dan masyarakat Kota Sumbawa.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, SIK melalui Kasubbag Humas, Iptu Sumardi, S.Sos, membenarkan hal tersebut. Disampaikannya, di tengah pandemi Covid-19 era kebiasaan baru ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya melakukan sosialisasi. Namun masih ada ditemukan kejadian karhutla. Sehingga diharapkan melalui patroli secara intensif, kejadian tersebut dapat diantisipasi.

“Anggota melaksanakan patroli secara intensif menyu-

suri hutan di wilayah Batu Lanteh guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Dijelaskannya, kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Diantaranya kebiasaan masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang puntung rokok sembarangan pada kawasan hutan. Kemudian membuka hutan dengan cara membakar. Cuaca yang panas disertai angina kencang juga menjadi potensi. Sehingga diharapkan kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini.

“Diharapkan semua pihak untuk bersama ikut bertanggung jawab antisipasi cegah karhutla,” tukasnya. (ind)

KSB Klaim Stok Pangan Aman Hingga Akhir Tahun Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim ketersediaan pangan khususnya beras masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2020. Kalaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan ratusan hektar lahan mengalami gagal panen belum dikatakan kondisi rentan pangan maupun rawan pangan.

Kepala DKP Ir. H. Alimin M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (1/9) mengatakan, khusus untuk kebutuhan pangan baik sayur maupun beras masih bisa bertahan hingga akhir tahun mendatang.

Apalagi saat ini distribusi kebutuhan pokok masih tetap lancar tidak terhambat dengan

kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Selain hal tersebut, kebiasaan masyarakat untuk tetap menyiapkan cadangan pangan sendiri juga menjadi alasan lain sehingga tidak terjadi kerentanan dan kerawanan pangan. Jika kondisi sudah sangat parah, maka pangan yang berada di gudang cadangan pangan daerah juga akan dikeluarkan nanti. “Kalau dari segi ketersediaan pangan kami anggap tidak akan menjadi masalah sampai akhir tahun mendatang karena alur distribusi pangan tetap teejadi tidak ada yang tersendat,” ujarnya.

Hanya saja untuk pertanian jenis hortikurtura dan bahan pangan lainnya, memang dikhawatirkan akan menjadi masalah lantaran KSB masih sangat bergantung dengan daerah lainnya

terutama dari pulau Lombok.

Meski demikian pihak terkait mengaku sudah menurunkan tim untuk memantau kondisi ketersediaan pangan yang ada di masyarakat. Hasil pemantauan ini nantinya Pemkab bisa menyikapi kemungkinan yang akan terjadi terutama dampak dari wabah covid-19.

Sehingga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu kerawanan pangan maupun hal lain bisa disiapkan.

Pihaknya juga akan tetap turun secara intens ke masyarakat dan pasar untuk memantau kondisi terkini ketersediaan pangan yang ada. Jika teejadi gejolak maka akan langsung disikapi dengan pemberian bantuan. “Kami akan tetap pantau kondisi terkini di lapangan untuk kita antisipasi kemungkinan yang terjadi. Jika ada kejadian maka akan langsung kita sikapi,” pungkasnya. (ils)