Edisi Jumat 3 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 3 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 26 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Karantina Terbatas di Lunyuk

Bupati dan Gugus Tugas Lakukan Langkah Percepatan Penanganan Covid-19

JUMPA PERS - Bupati didampingi Pimpinan dan Anggota Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumbawa saat jumpa pers terkait langkah yang ditempuh Pemkab menyusul adanya satu pasien terkonfirmasi Covid-19 di Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc menetapkan status karantina terbatas untuk Kecamatan Lunyuk.

Menyusul adanya satu pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepada petugas kesehatan dan pihak terkait diinstruksikan segera melakukan penelusuran terhadap semua orang yang pernah berinteraksi dengan penderita.

Bupati akan mengerahkan seluruh sumber daya dalam mengambil langkah percepatan penanganan Cov-

id-19 di Sumbawa. Di tengah situasi ini, bupati dan pimpinan Gugus Tugas lainnya seperti Dandim, Kapolres dan Pimpinan DPRD juga meminta masyarakat tetap tenang, tidak panik sambil tetap mematuhi imbauan pemerintah.

Hal ini disampaikan bupati dalam jumpa persnya kepada media di kantornya, Kamis (2/4), didampingi pimpinan dan anggota Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid19. Disebutkan bupati, berdasarkan notifikasi yang

dikirim Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, terkonfirmasi satu warga Sumbawa penderita positif Covid-19.

Perempuan berinisial M (44) berstatus ODP yang mulai diobservasi di ruang isolasi RSMA pada 26 Maret 2020.

Dengan gejala flu dan hipertensi. Penderita memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 NTB 01 pada 9 Maret 2020. Meskipun demikian, kondisi pasien saat ini semakin membaik. ‘’Kita bersyukur karena

saat ini penderita dalam kondisi semakin membaik. Sambil menunggu hasil tes negatif sebanyak dua kali sebelum bisa dipulangkan ke rumahnya,’’ jelasnya.

Untuk menghindari penularan lebih lanjut, agar segera dilakukan penelusuran terhadap semua orang yang melakukan kontak dengan yang bersangkutan.

Kecamatan Lunyuk yang merupakan wilayah asal penderita diberlakukan karantina wilayah terbatas.

Bersambung ke hal 11

Sejumlah PNS Pemprov Pandemi Covid-19 di NTB Berstatus ODP

Muhammad Nasir

(Suara NTB/dok)

473 Orang Keluar dari Status PDP dan ODP

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) memerintahkan BKD provinsi dan BKD kabupaten/ kota untuk melakukan pendataan riwayat kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdampak virus Corona (Covid19). Hal tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Kepala BKN No. 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS Instansi Pusat Dan Daerah melalui SAPK BKN tanggal 30 Maret 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Selain informasi pasien yang positif Covid – 19 mulai sembuh, sejumlah kabar baik datang dari tim penanganan Covid – 19 Provinsi NTB. Ratusan orang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Rincian berdasarkan data update per Kamis (2/4), jumlah orang yang keluar dari status PDP sebanyak 27 orang.

Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapat penanganan intensif di rumah sakit yang direkomendasikan sebagai tempat penanganan Covid -19.

Di luar data itu, masih ada 39 lainnya masih terus dalam pengawasan. “Kita percayakan kepada tim penanganan Covid – 19 yang sedang bekerja optimal,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul

Khalik, S.Sos.MH. Selain berusaha menyembuhkan PDP, para petugas medis sedang berjuang keras menyembuhkan lima pasien yang sebelumnya sudah dinyatakan positif Covid – 19 setelah melalui uji swab.

Sementara pasien yang keluar dari status ODP mencapai 446 orang. Mereka tersebar di seluruh NTB, berstatus ODP setelah mobilisasi dari daerah tempat terjangkit Covid – 19. Selain itu, mereka sebagian para Tenaga Kerja In-

donesia (TKI) yang pulang kampung, selain keluar dari negara tempat bekerja dengan alasan khawatir wabah Corona.

Mereka rata rata menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan dalam pantauan keluarga, petugas RT, Desa/kelurahan sesuai instruksi Gubernur NTB sebelumnya. Meski sudah banyak yang keluar dari status ODP, masih ada 1.357 lainnya masih dalam status ODP. Himbauan disampaikan kepada masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada.

TO K O H KEBIJAKAN sidang secara online atau dalam jaringan (daring) di sejumlah Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di NTB masih ada kendala.

Kualitas jaringan internet yang sesekali ngadat mempengaruhi kualitas persidangan melibatkan tiga pihak, majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa.

Bersambung Nanang Sigit Yulianto ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist_penkum)

Siapkan Bantuan untuk IKM

(Suara NTB/nas)

Kuatkan Imun Masyarakat Sementara dari Jakarta, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo terus menguatkan masyarakat, sembari mengajak sama-sama bergotong royong dan bersatu padu dalam melawan pandemi Covid-19.

“Kebersamaan gotong royong ini suatu kekuatan bangsa kita,

sehingga ketika kita menyampaikan narasi gotong royong satu sama lain memberikan bantuan, ini adalah implementasi Pancasila,” kata Doni sesuai keterangan tertulis diperoleh Suara NTB, Kamis (2/4).

Selain itu, Doni Monardo sepakat bahwa seluruh elemen bangsa meninggalkan ego sektoral masing-masing.

Dengan bersatu padunya seluruh elemen bangsa dari para pemimpin hingga lingkup terkecil di masyarakat bisa menciptakan kekuatan untuk mendorong moril masyarakat.

Dengan adanya kekuatan persatuan, kata Doni, bisa memberikan optimisme pada bangsa sehingga dapat Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890 Dinas Perhubungan (Dishub) NTB mencatat perg123456789012345678901234567890 erakan orang keluar masuk orang ke NTB menca123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 pai 10.000 orang per hari melalui tiga bandara dan 123456789012345678901234567890 enam pelabuhan. Pemprov tetap membuka pintu 123456789012345678901234567890 masuk ke NTB dengan melakukan pengawasan ket123456789012345678901234567890 at sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penye123456789012345678901234567890 baran virus Corona (Covid-19).

123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 ‘’Setiap hari itu masih ada orang NTB yang masuk 123456789012345678901234567890 10.000 orang dari semua pintu masuk.Ternyata masih 123456789012345678901234567890 ramai warga NTB yang pulang kampung baik dari pel123456789012345678901234567890 abuhan maupun bandara,’’ kata Kepala Dishub NTB, 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Drs. H. Bayu Windya, M. Si di Mataram, kemarin.

123456789012345678901234567890 Ia mengatakan, banyaknya warga NTB yang pu123456789012345678901234567890 lang kampung ada yang selama ini kuliah, sekolah, 123456789012345678901234567890 menjadi santri dan bekerja di luar daerah.

123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890

NTB Terbitkan Kartu Isolasi Diri

Sidang Daring 176 Perkara

Nuryanti

Pihak tim gugus tugas terus akan memantau perkembangan wabah tersebut sembari terus melakukan antisipasi. Mengajak masyarakat agar mempercayakan penanganan ke pemerintah sekaligus membantu mempercepat memutus mata rantai wabah dengan tetap di rumah.

PEMPROV NTB sedang menyiapkan bantuan pangan atau sembako kepada masyarakat atau Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak virus Corona. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyerahkan data masyarakat, Bersambung ke hal 11

BANJIR BANDANG - Banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (1/3) malam. Akibat banjir bandang, warga di wilayah itu, kesulitan air bersih.

Warga Bentek dan Genggelang Kekurangan Air Bersih Tanjung (Suara NTB) Sehari pascabanjir bandang di wilayah Kecamatan Gangga, masyarakat di dua desa mengalami krisis air bersih. Kondisi ini sebagai dampak putusnya pipa air bersih warga akibat tersapu banjir.

Informasi yang dihimpun

Suara NTB menyebutkan, di Desa Genggelang, terdapat tiga dusun terdampak. Antara lain, Dusun Kerta, Dusun Penjor dan Dusun Bulan Semu. Dusun Kerurak juga sempat memperoleh pasokan air bersih dari Pamsimas. Meski pipa putus, warga setempat masih bisa mengop-

erasikan sumur bor yang dibangun relawan pascagempa.

Kepala Desa Genggelang, Almaudodi, Kamis (2/4) mengungkapkan, pipa HDPE bantuan program Pamsimas III yang baru terpasang satu bulan lebih putus.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/BPBD KLU)

Tes SKB Terdampak Corona

942 Pelamar CPNS Pemprov Diminta Pantau Website BKN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 942 pelamar CPNS NTB yang berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diminta terus memantau informasi di website BKD dan BKN. Jangan sampai mereka ketinggalan informasi mengenai jadwal pelaksanaan tes SKB CPNS 2019.

‘’Bagi peserta yang memenuhi syarat mengikuti SKB harus sering membuka website BKD dan BKN. Karena sejak awal pendaftarannya online. Harus tetap memantau informasi,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara

NTB, Kamis (2/4) kemarin.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menetapkan 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut SKB. Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS

berikutnya yakni SKB. Seperti diketahui, jumlah pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang

dan tenaga teknis 224 orang.

Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan guru 1.071 orang, Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

Halaman 2

Masifkan Imbauan kepada Warga ADANYA satu warga di Kelurahan Rembiga Kacamatan Selaparang positif terjangkit Corona Virus Disease (Covid-19), kelurahan meminta warga tetap tenang. Selain itu, pihak kelurahan juga akan memasifkan imbauan kepada warga. Warga pun diminta tak membuat acara yang bisa menimbulkan kerumunan untuk meminimalisir sebaran covid-19 ini.

Lurah Rembiga, Husaeni mengatakan, sesuai arahan Walikota Mataram, pihaknya telah memasifkan imbauan kepada warga di lingkunga(Suara NTB/viq) nnya. Pasalnya, sejak ditetaHusaeni pkannya salah satu warga Rembiga positif Covid-19 sepulang dari Gowa Kabupaten Sulawesi Selatan, ia langsung memerintahkan semua Kaling ikut ambil bagian dalam memasifkan imbauan kepada warga.

“Semua lingkungan sesuai arahan pak Wali kita berikan imbauan. Kita buat pos jaga juga terkait Pemberlakuan jam malam kemarin,” tegasnya kepada Suara NTB, Kamis (2/ 4) kemarin. Sesuai SOP penanganan Covid-19 sebut Husen sapaannya, pihaknya sudah melalukan screening dan semprot disinfektan ke area rumah pasien positif Covid-19 di Kompleks perumahan Graha Sudirman lingkungan Rembiga Barat. “Semua areal juga kita akan semprot,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kota Mataram, bahwa untuk pengelolaan informasi yang berkaitan dengan perkembangan covid-19 sudah ditujukan dan disepakati melalui RSUD, Dikes, BPBD dan di koordinir oleh Diskominfo. “Jadi semua informasi penanganan covid-19 kita serahkan ke satuan gugus tugas. Kita di kelurahan hanya memasifkan imbauan serta informasi dari gugus tugas tim penanganan Covid-19 di Mataram,” imbuhnya.

Imbauan pun sudah dilakukan melalui beberapa pintu.

Baik dari pengeras suara di Masjid, rekam audio serta WhatsApp grup. “Kita sudah sampaikan. Kita broadcast melalui beberapa cara. Agar warga tetap patuh untuk meminimalisir sebaran wabah covid-19 di lingkungan,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/cem)

CEK POS PANTAU - Walikota Mataram,H. Ahyar Abduh mengecek pos penjagaan di Jembatan Timbang Desa Gerimax, Kamis (2/4). Mulai hari ini, pengawasan akan diperketat terhadap tujuh pintu masuk di Kota Mataram.

Hari Ini, Tujuh Pintu Masuk Kota Mataram Diperketat

Mataram (Suara NTB) Tujuh pintu masuk Kota Mataram, Jumat (3/4) hari ini, mulai diperketat.

Kendaraan melintas akan diperiksa satu persatu. Langkah ini meminimalisir penyebaran Covid-19.

Tujuh posko pantau yakni di Jembatan Timbang, Desa Gerimax, Simpang Tiga Mandalika di Jalan TGH. Faisal, Gerbang Tembolaq Kelurahan Jempong Baru, Perbatasan Meninting Bintaro, Ampenan. Depan Mess TNI Angkatan Udara Kelurahan Rembiga, Depan Pergudan-

gan Dasan Cermen, Perempatan Rumah Sakit Mutiara Sukma, Kelurahan Selagalas.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ingin memastikan tujuh pos pantau atau pemeriksaan mulai hari ini harus berjalan

efektif. Petugas akan ditempatkan berasal dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, petugas medis dari Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja. Tim akan menjalankan standar pemeriksaan.

Suhu tubuh warga akan dicek.

“Pokoknya nama, tujuan dan suhu tubuh akan dicatat di sini,” kata Walikota dikonfirmasi di sela-sela meninjau pos pantau di Jembatan Penimbangan Gerimax, Kamis (2/4). Pengendara yang memiliki gejala seperti batuk, pilek serta suhu tubuh tinggi akan ditindaklanjuti untuk menjalani pemeriksaan ke rumah sakit rujukan. “Pokoknya semua kendaraan masuk kita periksa,” tegasnya.

Walikota tidak ingin kecolongan sehingga memperketat pintu masuk untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke Kota Mataram, harus aman atau negatif terinfeksi Corona.

Pengawasan pintu masuk sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Kita akan lakukan pembatasan, pengawasan dan screaning secara ketat siapapun yang akan masuk ke Kota Mataram,” tegasnya. (cem)

Kasus DBD Tembus 500 Orang Kadiskes Mataram Pernah Berinteraksi dengan Pasien di Mataram

Jangan Abaikan Dampak Ekonomi KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., meminta BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram mengkaji kebijakan menyikapi kondisi perekonomian setelah merebaknya virus corona. Salah satunya mengkaji kebijakan pajak hotel. Dia menyarankan BKD duduk bersama dengan pengelola hotel se-Kota Mataram. ‘’Jadi duduk bersama membicarakan soal merumahkan karyawan ini,’’ katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis (2/4) kemarin. Seperti diketahui, wabah covid-19 sudah membawa dampak yang cukup besar di berbagai sektor. Salah satu yang terdampak adalah sektor pariwisata. Hotel-hotel dikabarkan sudah mulai merumahkan karyawan. ‘’Saya dengar itu hampir 8.000 karyawan kalau dirumahkan,’’ sebutnya. Kondisi ini, sambung Wiska, harus menjadi pencermatan Pemkot Mataram dalam hal ini BKD. Tidak hanya sektor pariwisata yang telak terkena dampak dari wabah yang bermula di Wuhan, Cina ini, tapi juga masyarakat kecil. Seperti tukang ojek dan lain sebagainya yang penghasilannya sudah jauh merosot. ‘’Ini juga harus diperhatikan,’’ pintanya. Memang dari pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran hampir Rp400 triliun. ‘’Nah seperti apa konkretnya, ini harus gerak cepat. Jangan sampai menimbulkan kolaps,’’ imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat bahwa sejauh ini pemerintah masih terkonsentrasi pada dampak kesehatan yang timbul akibat covid-19 ini.

Namun dampak ikutan lainnya, seperti dampak ekonomi nampaknya masih luput dari pemikiran Pemkot Mataram.

Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini mendorong Pemkot Mataram untuk segera menyikapi persoalan ini. Termasuk mengucurkan anggaran untuk membantu masyarakat. ‘’Kan masyarakat diminta untuk tidak ke luar rumah. Nah inikan bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke atas masih ada simpanan. Bagi masyarakat kecil yang bekerja hanya untuk mendapatkan upah sehari dua hari, mereka sangat kesulitan. Ini juga seharusnya diperhatikan,’’ terang Wiska.

Jangan sampai, fokus Pemkot Mataram semuanya untuk kesehatan, sementara faktor ekonomi diabaikan. ‘’Makanya ini harus cepat. Apalagi inikan beberapa hotel sudah mulai tutup,’’ imbuhnya. Menurut anggota dewan dua periode ini, dampak-dampak yang muncul akibat corona ini harus segera disikapi. ‘’Jangan sampai akhirnya masyarakat kelaparan,’’ tandasnya. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pasien positif maupun suspect demam berdarah dengue (DBD) di Mataram bertambah. Kasus DBD ini diprediksi jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sejak tiga bulan terkahir, kasus DBD di Mataram sudah tembus 500 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, di tengah pendemi wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram, pihaknya tetap berupaya fokus menangani kasus DBD di Mataram. Pihaknya pun kesulitan menangani kasus DBD di Mataram selama penanganan Covid-19.

“Penanganan DBD di Mataram tetap berjalan juga.

Masalahnya sekarang pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang ada kendala.

Karena warga takut keluar karena covid-19, jadi agak terhambat. Tapi kalau ada warga yang minta difogging kita tetap lakukan,” katanya, Kamis (2/4) kemarin melalui WhatsApp. Usman menyebut, sebagian warga yang telah diopname karena kasus DBD, baik suspect maupun positif,

Positif Meninggal

(Suara NTB/ist)

FOGGING - Petugas Dikes Kota Mataram melakukan fogging di salah satu lingkungan di Kelurahan Bintaro, Kamis (2/4) kemarin. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya DBD di Mataram. sudah tembus 500 kasus. kita belum tahu jumlah yang Karena, jadwal penanganan positif. Tapi yang jelas tidak pandemi Covid-19 yang pa- ada yang meninggal sejauh dat, jelas dia, membuat pi- ini,” ujarnya.

Ditengah pandemi covidhaknya kelabakan. “Yang jelas kita minta kalau saat 19 ini jelas Usman, sembari fogging jangan difogging saat warga tetap berada di dalam ada anak-anak. Karena fog- rumah. Warga juga diminta ging ini lebih bahaya dari cai- untuk melakukan PSN secara mandiri di rumah masran disinfektan,” ujarnya.

Dari 16 tim penanganan ing-masing. “Karena petugas DBD di Mataram sebutnya, juga pasti tidak boleh ke luar separuhnya akan dikerahkan untuk lakukan PSN, kita untuk menangani DBD di satu minta warga tetap perhatilingkungan. Data yang dipe- kan kondisi lingkungan,” gang pihaknya, sejauh ini be- jelasnya. Usman pun lum bisa dipetakkan berapa mengimbau, warga tetap kebersihan kasus positif negatif DBD. menjaga “Karena belum dipetakkan, lingkungan. (viq)

Disnaker Awasi Ketat Eks TKI Malaysia Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja mengawasi ketat eks TKI Malaysia yang baru pulang bekerja. Satu persatu akan dicek kesehatan. Camat dan Lurah diminta segera melaporkan warganya berstatus orang dalam pemantauan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, SIP.,membenarkan, ribuan TKI bekerja di Malaysia kembali ke Lombok.

Pengawasan tentunya akan diperketat oleh pemerintah dengan mengecek kesehatan para eks TKI tersebut di pintu - pintu masuk. Baik itu, di pelabuhan dan bandara. “Pasti dicek kesehatannya. Kewenangan itu ada di provinsi,” kata Hariadi.

Mataram klaimnya bukan kantong TKI. Diprediksi ribuan TKI asal NTB tersebar di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU dan Sumbawa. Kota Mataram hanya

sebagian kecil saja. Meskipun demikian kata Hariadi, pihaknya tetap waspada. Camat, lurah serta kepala lingkungan diminta segera melaporkan warganya yang baru datang bekerja dari luar negeri. Termasuk yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemik. “Kita sudah koordinasikan dengan Dikes untuk pengecekan kesehatan,” kata Hariadi.

Mantan Camat Sekarbela menambahkan, protokol keamanan terhadap kedatangan dari luar negeri maupun dalam negeri harus diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Apalagi Malaysia merupakan salah satu negara pandemik, sehingga perlu diwaspadai. Disnaker sedang menelurusi eks TKI yang bekerja di Malaysia. Data by name by address menunggu dari Pemprov NTB. “ Belum ada. Kita tunggu dari provinsi datanya,” demikian timpalnya. (cem)

ang dalam pemantauan. RenMataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan cananya yang bersangkutan Kota Mataram, dr. H. Usman akan memeriksakan dirinya Hadi diketahui pernah ber- ke Rumah Sakit Umum Daerinteraksi dengan pasien ah (RSUD) Mataram. “Mepositif terinfeksi Covid-19 mang disarankan untuk measal Dasan Agung. Isolasi meriksa lebih lanjut ke rumandiri mulai dilakukan mah sakit. Sekarang hasil peselama 14 hari. Kebenaran meriksaannya belum kita adanya interaksi langsung tahu,” timpalnya.

Selama masa karantina Kadiskes dengan almarhum JM, laki - laki berusia 55 tanggungjawab Kepala Dinas tahun tersebut dibenarkan Kesehatan sebagai tim Gugus oleh juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tugas Penanganan Covid- diserahkan ke sekretarisnya.

19, juga Kepala Dinas Komu- Nyoman memastikan koordinikasi dan Informatika Kota nasi dan tanggungjawab tetap Mataram, Drs. I Nyoman berjalan normal. Tim Gugus Tugas belum berpikir melacak Suandiasa, Kamis (2/4).

“Ya, memang beliau ada pasien lain yang secara tidak interaksi dengan almarhum,” sengaja berinteraksi dengan almarhum di tempat praktik. kata Nyoman.

Almarhum diketahui Karena, status orang dalam pasien langganan Kadis pemantauan dinilai masih Kesehatan, dr. H. Usman aman.

Nyoman menambahkan, Hadi., yang membuka praktik di Kelurahan Dasan hasil foto thorax dan rontgen Agung. Sebelum dirawat ke hasil Kadikes kondisi sehat. rumah sakit dan ditetapkan Dan, akan kembali menjalankategori pasien dalam penga- kan aktivitas. Pantauan wasan. Almarhum kurun Suara NTB, Rabu (1/4) Uswaktu 14 hari itu pernah man meninggalkan rapat memeriksa kondisnya. Loka- Tim Gugus Tugas Penangansi praktik itu ada kontak an Covid-19 lebih cepat dari fisik. “Pak Usman buka prak- biasanya. Keputusannya tik di Dasan Agung. Almar- meninggalkan rapat yang dipimpin Walikota Mathum sebelum dirawat di aram, H. Ahyar AbRSUP datang memerduh setelah meneriiksa dulu ke sana,” ma hasil swab alujarnya. marhum bahwa Setelah hasil dinyatakan positif. swab Litbangkes Usman yang beruKementerian Kesesaha dikonfirmasi hatan RI diterima Suara NTB via pondan almarhum dinyaselnya belum memtakan positif. Kadikes berikan keterangan sambung Nyoman, langa p a p u n . sung mengisolasi (cem) diri di kediamanan selama 14 h a r i .

D a n , masuk kategori I Nyoman Suandiasa o r (Suara NTB/cem)

Gugus Tugas Kantongi Nama Rekan Interaksi Tiga Warga Positif Corona Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 berhasil mengidentifikasi nama nama rekan interaksi tiga warga Kota Mataram, positif terinfeksi corona. Tim medis langsung mengecek kesehatan dan meminta isolasi diri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, tiga

warga positif corona dan satu meninggal dunia telah dilaksanakan protokol penanganan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram.

Diantaranya, penyemprotan disinfektan di tempat tinggal serta lingkungan sekitar dan mengisolasi keluarganya.

Melacak rekan yang pernah kontak fisik langsung diakui tidak mudah. Tim harus me-

nelusuri satu persatu. “Kita kewalahan melacak rekan penderita yang pernah kontak langsung,” jawab Nyoman, Kamis (2/4). Klaster Goa atau LJ asal Rembiga telah terindentifikasi. Dua rekannya satu pesawat telah memeriksakan kesehatan diminta mengisolasi diri selama 14 hari ke depan.

Sedangkan, klaster Bogor atau YL asal Kekalik Jaya

pernah menggelar pertemuan di suatu tempat. Namun, tim kesulitan melacak siapa saja rekan pasien. “Ya, memang ada pertemuan kolektif. Kami sedang lacak,” timpalnya.

Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram menambahkan, protokol penanganan Covid -19 mau tidak mau harus diikuti oleh keluarga pasien. Mereka tidak boleh

menolak diisolasi.

Pemkot Mataram sendiri telah menyiapkan Wisma Nusantara sebagai tempat isolasi bagi orang dalam pemantauan yang berasal dari luar daerah.

Kalaupun masyarakat mengisolasi mandiri dipersilahkan. “Kalau ada yang datang meminta isolasi diri. Iya, monggo. Kita sudah persiapkan,” katanya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tambahan Penyertaan Modal BUMD Ditinjau Kembali Mataram (Suara NTB) Usulan penambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi dirasionalisasi. Mengingat pemerintah daerah tengah fokus mengamankan dampak wabah virus corona. Tiga BUMD NTB, diantaranya Bank NTB Syariah, PT. Jamkrida NTB Bersaing, dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE).

Khusus PT. Bank NTB, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mensyaratkan tiga tahun ke depan, Bank harus memiliki modal minimal Rp3 triliun.

PT. GNE sendiri mengajukan penambahan modal sebesar Rp80 miliar untuk memperkuat ekspansi bisnisnya.

Demikian juga PT. Jamkrida mengharapkan tambahan penyertaan modal Rp10 miliar untuk membuka Unit Us-

aha Syariah (UUS).

“Sekarang kita harus menyesuaikan kondisi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah

bagaimana memberikan alternative menyesuiakan dengan kondisi. Sekarang Pemprov lagi merealokasikan sumber pembiayaan untuk prioritas utamanya penanganan covid dan ketersediaan bahan pangan,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Nur Aulia menjawab Suara NTB, Kamis (2/4) kemarin soal kelanjutan penyertaan modal BUMD.

Aulia yang baru-baru ini dilantik kembali sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda NTB menjelaskan, untuk penyertaan dan lain-lainnya, akan ditinjau kembali sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Pada minggu pertama dan kedua Bulan April ini, rencananya akan ada pembahasan anggaran. Manajemen Bank NTB Syariah baru membangun komunikasi kembali, berkaitan dengan terbitnya POJK

863.405 Pelanggan di NTB Dapat Pembebasan dan Diskon Tagihan Listrik Mataram (Suara NTB) PLN langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kaitannya untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Berdasarkan data per Februari 2020, untuk Provinsi NTB, total 863.405 pelanggan rumah tangga akan mendapatkan pembebasan dan diskon tagihan listrik ini. Sebanyak 562.368 merupakan pelanggan pascabayar dan 301.127 adalah pelanggan listrik pra bayar. Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkret dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19.

“Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas kebijakan Bapak Presiden.

Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis, yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan prabayar atau menggunakan token. Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangan resminya, Kamis (2/4) kemarin.

Zulkifli menambahkan, Sementara untuk pelanggan pra bayar akan

(Suara NTB/bul)

KERINGANAN - Salah satu pelanggan listrik yang akan diberikan keringanan pembayaran oleh pemerintah diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir. Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan

dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya.

“Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan,” imbuhnya. Sementara itu, pelanggan yang terlanjur membeli token, token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan. “Jadi token

yang telah dibeli tidak hilang” ujar Zulkifli. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi. Diharapkan kebijakan ini bisa meringankan ekonomi untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi virus covid-19 kata Zulkifli. (bul)

AHM Salurkan 990 Paket Bantuan Kesehatan Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) menyalurkan bantuan kesehatan tahap pertama kepada masyarakat sebanyak 990 paket bantuan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (1/4). Bantuan kesehatan ini merupakan bagian dari program Satu Hati bersama Indonesia Sehat untuk meringankan warga yang sedang menghadapi kondisi kesehatan dan ekonomi kurang membaik belakangan ini.

Pada tahap pertama, AHM menyalurkan 330 paket kesehatan di sekitar Plant AHM di Sunter, Jakarta Utara (1/4) dan akan dilanjutkan 660 paket kesehatan untuk masyarakat di sekitar Pabrik AHM di Cikarang dan Karawang, Jawa Barat, Kampung Binaan Astra Honda di Cidadap - Jawa Barat, dan Kampung Labirin Bogor - Jawa Barat.

Paket kesehatan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari sembako seperti beras, minyak goreng, mie instan, susu dan gula untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari hari, serta vitamin dan sabun antiseptik untuk

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyaluran paket bantuan kesehatan dari AHM membantu menjaga daya tahan tu- pedagang untuk para pejalan kaki, buh dan mencegah penularan pen- petugas kebersihan, pengemudi ojek, dan pekerja harian lainnya. yakit di masyarakat.

GM Corporate Communication Selain memberikan bantuan kepada warga yang bertempat tinggal AHM Ahmad Muhibbuddin mendi wilayah penyerahan bantuan, gatakan perusahaan menyadari AHM juga memberikan bantuan saat ini masyarakat membutuhkepada para pekerja harian yaitu kan kualitas kesejahteraan dan

kesehatan yang baik. Oleh karena itu, AHM berupaya berperan aktif menjadi bagian dari perjuangan masyarakat mewujudkan Indonesia Sehat. “Kami berharap bantuan paket kesehatan tahap pertama ini dapat meringankan beban sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Kami akan terus berupaya Satu Hati dan menemani masyarakat dalam setiap kondisi,” ujar Muhibbuddin.

Dalam pemberian bantuan ini, AHM menerapkan prosedur kesehatan yang ketat untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat, baik secara prosedur kedatangan masyarakat penerima bantuan hingga metode pembagian bantuan. Masyarakat yang datang terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh dan dipersilakan untuk mengantre di marka yang sudah diberi jarak setiap 1 meter.

Pembagian paket bantuan kesehatan juga dilakukan di beberapa titik lokasi dan dibagi dalam beberapa alokasi waktu yang berbeda agar pembagian bantuan berjalan efektif dan teratur. (bul)

KTNA Pertanyakan Kredit Petani di Bank Mataram (Suara NTB) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mempertanyakan nasiB para petani yang statusnya sebagai peminjam kredit di lembaga keuangan (bank dan non bank).

Tidak sedikit diantara petani yang berproduksi menggunakan dana bank. Ketua KTNA Kota Mataram, Japri menanyakan kejelasan hal itu.

Menurutnya, untuk petani yang bermitra langsung dengan stakeholders di sektor pariwisata, baik hotel, restoran, maupun ritel modern saat ini sangat merasakan dampak mewabahnya virus corona.

Kegiatan pertanian, terutama petani hortikultura saat ini mengalami kelesuan akibat penurunan permintaan dan daya beli. “Petanipetani yang minjam uang di bank ini bagaimana. Bisa penundaan pembayaran,” kata Japri.

Ia menggambarkan kondisi pertanian hortikultura saat ini. Japri sendiri adalah salah satu dari beberapa petani modern yang memanfaatkan teknologi prtanian sederhana di Kota Mataram. Dilahan pertanian miliknya yang hanya beberapa are, ia sulap menjadi lahan pertanian yang sangat produktif. Lahan pertaniannya inipun acapkali dijadikan laboratorium dan tempat belajar para petani, maupun mahasiswa.

(Suara NTB/bul)

SAYUR - Ketua KTNA Kota Mataram, Japri memperlihatkan salah satu jenis sayur yang biasanya dikirim ke hotel. Saat ini mengalami permintaan drastis setelah adanya corona Japri selama ini menjadi pemasok hasil pertanian hortikultura, khususnya sayur mayur. Setelah mewabahnya Covid-19 ini, lalu berdampak kepada anjloknya sektor periwisata NTB, ia menjadi kehilangan pasar. Hotel, restoran, rumah makan dan ritel modern yang selama ini ia pasok sebagian kebutuhannya, belakangan tak ada lagi permintaannya. “Semua kena dampaknya, petani hortikutura terutama sekali. Dulu permintaan untuk sayur bisa puluhan kilogram sehari untuk satu jenis. Sekarang hanya 2 kilogram,” kata Japri ditemui Suara NTB di

Mataram, Kamis (2/4) kemarin.

Pasar sangat lesu menurutnya, dampaknya petani tidak juga bisa berbuat banyak. Beberapa persoalan terkait diantaranya sektor pariwisata yang sangat lesu, masyarakat mulai membatasi diri keluar rumah dan berbelanja. Akibatnya, produk-produk pertanian, terutama pertanian hortikultura menjadi sangat terpengaruh permintaannya. “Wisatawan tidak ada, orang belanja ke ritel modern sangat kurang. Pasarnya menjadi lesu,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan petani tanaman pangan. Sementara ini

menurutnya masih eksis. Demikian juga petani-petani horti yang hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Misalnya tomat, cabai dan sayur buah lainnya yang dijual ke pasar tradisional. Sektor pertanian, seperti diketahui adalah sektor yang paling mendominasi PDRB NTB. Sektor ini diharapkan menjadi sektor penolong terhadap dampak merosotnya ekonomi karena corona.

Ketua KTNA Provinsi NTB, H. Hairul Warisin mengatakan, sektor pertanian sejauh ini masih eksis. Hanya saja, petani-petani yang selama ini mengandalkan pangsa pasarnya pada sektor pariwisata dan ritel modern merasakan sangat terpengaruh. ”Petani pangan, masih berjalan bagus. Bisa dilihat dari serapan pupuknya yang masih tinggi. Petani yang memiliki askes dengan hotel dan restoran, termasuk yang aksesnya ke pasar menjadi terganggu,” ujarnya.

Petani horti sementara ini belum bisa berbuat banyak. Apalagi adanya seruan membatasi diri keluar rumah tentu menjadi pertimbangan bagi petani-petani memanen hasil pertaniannya. Terutama tanaman sayur buah tak tahan lama. “Sementara belum bisa berbuat banyak,” demikian anggota DPRD Provinsi NTB ini. (bul)

terbaru pada Maret 2020 untuk pemenuhan modal inti.

Menjawab hal itu, minimal yang bisa disusun saat ini adalah skenario atau alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi ketentuan otoritas dimaksud. “Masih ada waktu, POJK baru ini berlakunya ketentuan yang diamanatkan pada Desember 2024. Masih longgar waktunya untuk memenuhi modal inti sekitar Rp1

triliunan,” ujarnya. Melihat kemampuan fiskal NTB saat ini, tentu menurut Aulia, harus berbicara perioritas pembiayaan. Mengingat sumber daya yang ada saat ini difokuskan untuk penanganan covid dan ketahanan pangan.

Khusus untuk permintaan penyertaan modal PT. GNE dan PT. Jamkrida, akan disesuaikan dengan alokasi pembahasan anggaran. (bul)

Harga Pakan Naik

Pembudidaya Ikan Diminta Kurangi Tebar Bibit Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyarankan para pembudidaya ikan air tawar mengurangi jumlah penebaran bibit ikan air tawar untuk menyesuaikan kenaikan harga pelet (pakan) ikan. Harga pakan ikan belakangan mengalami kenaikan, sebagai dampak mewabahnya covid-19.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si., mengatakan, saran untuk mengurangi jumlah tebar bagi pembudidaya ikan air tawar ini, dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir risiko kerugian para pembudidaya. Sebagai dampak corona ini, terjadi pengurangan jumlah permintaan ikan. Baik ikan air tawar, maupun perikanan tangkap. Terutama untuk perikanan tangkap yang diekspor, permintaannya kata kepala dinas turun drastis.

Terhadap kenaikan harga pakan ini, berbanding terbalik dengan grafik permintaan ikan yang mengalami penurunan. “Agar jangan sampai pembudidaya mengalami kerugian besar,” imbuhnya. L. Hamdi menyebut untuk perikanan tangkap, sampai saat ini para nelayan masih eksis melaut. Menjadi persoalan adalah berkurangnya permintaan.

Yang dikhawatirkan akan mengurangi semangat para nelayan melakukan penangkapan, pun masyarakat yang melakukan budidaya. Karena itu, Pemprov NTB tengah membahas solusi jaring pengaman bagi para nelayan, dan keluarga yang terdampak. “Sedang kita bahas jaring pengamannya dengan guber-

(Suara NTB/bul)

L. Hamdi nur,” demikian L. Hamdi.

Sebagai gambaran, kinerja perikanan budidaya di Provinsi NTB dibuktikan dengan capaian volume produksi perikanan budidaya Provinsi NTB tahun 2018 yang mencapai 1.089.317,01 ton atau 96,73% dari target yang ditetapkan sebesar 1.126.173 ton. Besaran produksi ini disumbangkan dari produksi rumput laut sebesar 875.894,78 ton, udang vaname sebesar 130.690,71 Ton, Bandeng sebesar 15.283,47 ton dan budidaya ikan lainnya (terutama ikan air tawar) sebesar 67.448,05 Ton. Hingga akhir bulan Agustus volume produksi perikanan budidaya Provinsi NTB tahun 2019 telah mencapai 589.750 ton. (bul)

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

’’Rapid Test’’ Massal JUMLAH penyebaran virus Corona di Lombok Timur mendukuki ranking teratas dari seluruh kabupaten/kota NTB. Penyebaran Covid-19 mulai mengkhawatirkan, sementara Kabupaten Lotim saat ini masuk zona merah dengan tingkat penyebarannya yang sangat rawan, apalagi dengan banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) dalam dan luar negeri yang pulang ke kampung halamannya.

Ketua Cabang Ikatan Sarjana NU (ISNU) Lotim, Asri Mardianto, berharap warga untuk mengikuti se(Suara NTB/ist) gala aturan dan instruksi Asri Mardianto yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama tetap tenang dan tidak panik terhadap mewabahnya virus Corona ini agar suasana tatap kondusif. Hal terpenting dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan, berolahraga dan istirahat yang cukup di rumah, menjaga kebersihan badan dan cuci tangan dengan bersih dan menjaga lingkungan sekitar.

“Mengutamakan untuk selalu menjaga wudhu dan tetap memperbanyak doa, memohon pertolongan Allah SWT melalui salawat thibbil qulub dan amalan-amalan dari para kiai dan tuan guru,” pesannya. Di samping itu, kata dia, kewaspadaan harus terus ditingkatkan menyusul pulangnya ratusan santri dari luar daerah. Di mana selama aktivitas santri dalam perjalanan dari daerah tempat mereka berkegiatan tidak bisa menjamin tidak tertular, meski sudah dites cepat di bandara atau pelabuhan, karena gejalanya baru terlihat setelah 14 hari.

“Desa bisa bersinergi dengan polisi dan TNI, sehingga akan ada upaya dari warga dan keluarga untuk isolasi secara mandiri jika ada rapid test ini, maka kita bisa mengetahui keluarga dan sahabat kita yang terjangkit,” ujarnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Kajian Penggunaan Realokasi Anggaran Rp60 Miliar Belum Jelas Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurhidayah mempertanyakan itemitem anggaran yang direalokasi sebesar Rp 60 miliar untuk penanganan Corona.

Pasalnya sampai saat ini DPRD mengaku tidak tahu item-item yang direalokasi tersebut, lantaran belum dibahas secara resmi dengan DPRD. “Komunikasi secara resmi belum ada dari eksekutif ke kami soal realokasi anggaran anggaran penanganan Corona.

Baru sekadar pak bupati menyampaikan ke saya selaku Ketua DPRD. Item-item apa saja yang direalokasi, sehingga diperoleh Rp 60 miliar itu kami belum dikasih tahu,” terang politisi Gerindra ini, Kamis (2/4).

Diakuinya, hal yang menjadi pertanyaannya, Lobar yang menganggarkan sebesar Rp 60 miliar, lebih besar dibanding daerah lain seperti halnya

Lotim dengan jumlah penduduk terbesar dan ada positif Corona. Lantas anggaran sebesar itu, tanya dia untuk apa saja pengunaannya. Jangan sampai penggunaan anggaran ini siasia, karena tidak tepat sasaran.

Karena itu, pihaknya memastikan selaku legislatif sesuai tugas Dewan akan mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran ini. Pihaknya akan memastikan seperti apa kajian dan analisa pihak eksekutif untuk penganggaran yang dipakai untuk bantuan sembako

dan insentif tenaga kesehatan.

Menjawab hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan rencananya ada empat item yang didanai dari anggaran Rp60 miliar ini yakni untuk Alat Pelindung Diri (APD), insentif tenaga kesehatan, bantuan UMKM dan bantuan sembako.

Terkait bagaimana implementasi penggunaan anggaran Rp 60 miliar? Pihaknya memastikan sesuai dengan Permenkeu, Permendagri. Bahkan kata dia Lobar satu-satunya dalam melakukan realokasi melibat-

Okupansi Nol, Hotel di KLU Rumahkan Ribuan Karyawan Tanjung (Suara NTB) Ratusan hotel di tiga Gili harus menerima kenyataan pahit akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Sampai Kamis (2/4) kemarin, okupansi hotel nol persen alias tanpa pengunjung. Mereka yang terlihat ada di hotel adalah karyawan yang dipekerjakan rolling dengan sistem 15 hari kerja.

Ketua Hotel Manager Association (HMA), Ahmad, S.Pd., kepada Suara NTB, Kamis mengakui rata-rata hotel anggota HMA merumahkan staf. Selama dirumahkan, karyawan terpaksa tanpa gaji. “Sebagian staf rolling, tapi ini tidak akan bisa berjalan lama karena perusahaan tidak akan mampu membiayai operasional termasuk gaji staf,” ungkap Ahmad.

General Manager Kokola Resort Gili Trawangan ini menjelaskan, okupansi saat ini nihil. Yang tinggal di Gili, hanya owner (pemilik) yang memilih tidak kembali ke negaranya, atau manager hotel dan staf yang harus menjaga properti perusahaan. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi para manajer. Sebab kata Ahmad, situasi tanpa penghasilan ini akan berdampak bagi kondisi ekonomi karyawan, maupun keluarganya.

“Kalau ini berjalan 1 bulan saja, tidak punya penghasilan, tanpa stok makanan dan pekerja tidak ada uang (tabungan), efeknya akan sangat mengkhawatirkan,” ucapnya. Untuk diketahui, jumlah hotel anggota HMA sekitar 62 properti. Dengan asumsi jumlah karyawan antara 30 sampai 50 orang, maka terdapat 1.800-an sampai 3.100 karyawan yang dirumahkan. “Belum termasuk hopping island, tour, counter, SPA, boutique dan diving,” imbuhnya.

Ia tidak membayangkan jumlah pendapatan yang hilang akibat pandemi virus ini. Ahmad berharap besar, agar Pemda masing-masing daerah asal karyawan memberi atensi terhadap warganya yang dirumahkan sementara oleh manajemen. “Kondisi serba susah, mau bebankan ke perusahaan dengan kondisi zero income, kami sangat pusing seribu keliling. Kami harap ada gebrakan pemerintah dengan memberikan harga sembako yang murah bagi pekerja. Terlepas dari global issue Covid -19, anak istri harus makan.

Mau atau tidak, harus ada cara,” tandasnya.

Beda halnya di Lombok Timur (Lotim). Hingga Kamis belum ada perusahaan di Kabupaten Lotim yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. “Sejauh ini belum ada perusahaan yang melakukan PHK,” klaim Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Mukti Ali, Kamis (2/4).

Diakuinya jika pandemi virus Corona membuat situasi terutama di dunia usaha semakin sulit. Hal ini berdampak terhadap adanya perusahaan yang membuat aturan dalam menghadapi situasi Covid-19 berupa pemotongan gaji sebesar 30 persen yang disepakati oleh seluruh karyawannya. Sementara apabila dilakukan PHK, maka sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak-hak dari karyawan yang bersangkutan. Seperti pemberian pesangon sesuai masa kerja dan kewajibankewajiban perusahaan lainnya.

Apabila itu tidak diindahkan, maka karyawan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau penuntutan.

“Saat ini, sudah ada perusahaan yang melakukan pemotongan gaji 30 persen yang disetujui oleh karyawannya. Untuk PHK belum ada,” tambah Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Subhan Bahtiar. (ari/yon)

kan BPK dan BPKP untuk pendampingan. Pihaknya tidak bisa gegabah dalam memakai anggaran ini, sebab jangan sampai ada permasalahan. Untuk bantuan sembako, pihaknya tengah mengkaji dan membuatkan aturan hukum agar legal. Namun kecenderungannya, kemungkinan akan memberikan dalam bentuk uang daripada barang.

Hal ini mengantisipasi tuduhan macam-macam ke Pemda.

Ia mengaku khawatir terkait pengadaan masker. Di mana harganya saat normal hanya Rp35 ribu per kotak, namun saat ini mencapai Rp380 ribu per kotak.

Pernyataannya kata dia, ketika nanti ada pihak yang mencari kesalahan Pemda, apa tidak menganggap Pemda korupsi, karena mark up harga. (her)

(Suara NTB/her)

Hj. Nurhidayah

Loteng dan Lobar Periksa Santri yang Baru Pulang

Loteng Belum Berlakukan Jam Malam Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) belum ada rencana untuk memberlakukan jam malam, seperti yang dilakukan daerah lain. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Hanya saja pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam jumlah banyak, utamanya pada malam hari.

“Untuk jam malam kemungkinan belum perlu di Loteng. Pemerintah daerah juga belum ada rencana untuk memberlakukan jam malam,” tegas Kepala Satpol PP Loteng, Drs. H. L. Aknal Afandi, kepada Suara NTB, Rabu (1/4). Tapi pada prinsipnya, dilapangan kebijakan jam malam sudah diterapkan dalam skala terbatas. Dalam arti, aktivitas atau kegiatan masyarakat pada malam hari sekarang sudah dilarang. Termasuk kegiatan ekonomi yang bisa mengundang keramaian.

Masyarakat pun dengan kesadaran sendiri tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah tersebut, sehingga bisa dilihat sekarang, khususnya di Kota Praya titik keramaian sudah sepi dari aktivitas masyarakat. Seperti kawasan alun-alun Tastura ataupun di sekitar kawasan masjid Agung. Adapun pertokoan masih berjalan seperti biasa. Tetapi memang waktunya juga dibatasi.

Untuk tetap menjaga keamanan dan ketentraman wilayah selama masa siaga darurat virus Corona, personel Pol PP secara intens melakukan kegiatan patroli kewilayahan bersama-sama dengan aparat kepolisian dan TNI sambil melakukan sosialisasi kepada masyarakat di bawah. Jika kemudian ada yang ditemukan masih berkumpul, langsung diminta untuk membubarkan diri. (kir)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Sopir angkutan yang pergi ke KLU diperiksa suhu tubuhnya oleh Satgas Covid-19 KLU di Pusuk.

Pengunjung ke KLU Cek Suhu Tubuh di Pintu Masuk Tanjung (Suara NTB) Antisipasi masuknya penderita Covid - 19 ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai diberlakukan secara ketat. Melibatkan Polri dan TNI, Satgas Covid mulai memeriksa suhu tubuh setiap pengunjung yang masuk Lombok Utara.

Terdapat tiga pintu masuk yang diatensi. Masing-masing jalur Pusuk, Desa Pemenang Barat, Klui - Desa Malaka, dan Desa Sambik Elen di Kecamatan Bayan.

Anggota Tim Satgas Covid, Totok Surya Saputra, di selasela bertugas di pintu masuk Pusuk, Kamis (2/4) mengatakan, jalur masuk ke Lombok Utara diperketat pasca kasus meninggalnya warga Kota Mataram

akibat virus Covid. Sejak kemarin, penjagaan diperketat dengan memeriksa setiap pengendara yang akan masuk ke KLU. “Tiap orang yang menuju ke Lombok Utara kita stop dan dicek suhu tubuhnya. Ini hari pertama dan akan kita laksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.

Menurut Kepala Bidang pada Dinas Satpol PP dan Damkar KLU ini, pemeriksaan di pintu masuk menjadi standar prosedur yang ditetapkan Satgas Covid KLU. Sebelumnya, hal serupa telah dilakukan di pintu masuk Bayan - tepatnya di perbatasan Lokoq Putek (Kali Putih).

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, Tim Satgas meli-

batkan Polri, TNI, serta pejabat kecamatan, desa dan dusun. Tim bekerja sesuai prosedur. Pengendara dihentikan sementara untuk diperiksa kondisi fisiknya menggunakan rapid test. Selanjutnya, jika diantara pengendara ditemukan memiliki gejala, misalnya suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, maka yang bersangkutan akan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Peristiwa meninggalnya pasien covid di Kota Mataram menurut dia, memberi dampak psikologis. Tidak hanya bagi warga di Mataram saja, melainkan warga wilayah tetangga seperti KLU. Apalagi kontak orang per orang di di wilayah Pulau Lombok ini tergolong intens. (ari)

Pemerintah Didesak Berlakukan Pembatasan di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/her)

PENYEBERANGAN - Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar masih dibuka. Namun pemeriksaan penumpang diperketat.

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum memberlakukan pengetatan dan pembatasan bagi warga keluar - masuk ke daerah itu melalui berbagai pintu masuk, seperti di pelabuhan dan perbatasan antar daerah baik dengan Kota Mataram, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Padahal dua daerah di Pulau Lombok sudah ada kasus positif Corona, yakni Kota Mataram dan Lombok Timur.

Terkait hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengakui ter-

kait desakan sejumlah pihak agar membatasi bahkan menutup Pelabuhan Lembar agak sulit dilakukan karena kebijakannya di pusat. Pihaknya hanya bisa memperketat dengan melakukan pencegahan dan menempatkan TNI-Polri di sana.

“Pak Presiden sudah ambil keputusan tidak ada lockdown, hanya diperketat,” tegas dia.

Untuk konteks pemberlakuan pembatasan keluar masuk kabupaten/kota di NTB tidak bisa dilakukan sepihak, sehingga di sini butuh keputusan bersama dalam hal ini Pem-

prov NTB. Bupati hanya menekan agar masing-masing warga menjaga diri dan keluarga.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menegaskan Pemda harus tegas memberlakukan pembatasan di pintu masuk. “Kami sudah usulkan ke Pak Bupati agar dibatasi warga keluar masuk melalui Pelabuhan Lembar.

Karena rawan warga dari luar daerah yang zona merah Pandemi Corona,” tegas dia.

Dijelaskan politisi Gerindra ini, pembatasan di pintu masuk ini penting dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sebab menurut dia, kalau bicara pengetatan pemeriksaan di Pelabuhan Lembar misalnya kurang maksimal. Sebab tidak semua penumpang bisa diperiksa. Bahkan hasil temuannya, ada warga dari luar daerah yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar tidak diperiksa. Dikhawatirkan, kalau orang yang luput dari pemeriksaan lalu pulang ke daerah Lobar maka akan menyebarkan ke warga lainnya. “Ini yang kita khawatirkan,” imbuh dia. (her)

Praya (Suara NTB) Rumah Karantina RMI Lombok Tengah (Loteng), Kamis (2/4), mulai beroperasi.

Rumah karantina ini langsung mendapat kiriman sebanyak 221 santri yang baru tiba dari Situbondo Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan semua santri dinyatakan sehat dan tidak ditemukan gejala terpapar virus Corona, sehingga diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing.

Meski demikian ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, SKM., para santri tersebut tetap akan dipantau perkembangan kondisi kesehatannya oleh TRC yang ada di masing-masing puskesmas di wilayah kerja tempat tinggal santri bersangkutan.

Ia menjelaskan, saat menjalani pemeriksaan kesehatan seluruh santri Situdondo tersebut memang dalam kondisi sehat. Rata-rata suhu tubuhnya di bawah 38 derajat. “Dilihat dari suhu tubuh tidak ada yang bergejala. Semuanya berada di bawah suhu 38 derajat,” terangnya.

Selain santri dari Situbondo Rumah Karantina RMI juga menerima 8 warga Loteng yang baru pulang dari Yogyakarta, untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ke delapan warga tersebut datang melalui Lombok International Airport (LIA). Meski tidak ada yang menunjukkan gejala terpapar virus Corona, mereka tetap harus menjalani proses karantina.

Disinggung data hasil pemantauan penyebaran virus Corona, Omdah mengatakan untuk Loteng saat ini masih belum ada yang dinyatakan positif. Baru Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 55 orang. Tetapi hanya tinggal 28 yang masih dalam pemantauan.

Sisanya sebanyak 27 orang sudah lepas dari pemantauan.

Adapun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 7 orang. Dengan 3 orang di antaranya masih menjalani perawatan di RSU provinsi NTB. Sedangkan 4 orang di antaranya sudah dinyatakan lepas dari pengawasan. “Ini data sampai tadi malam (Rabu kemarin,red).

Yang data hari ini (Kamis kemarin, red) masih kita tunggu perkembangannya. Tapi mudah-mudahan tidak ada penambahan,” tandas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng ini.

Sementara di Lombok Barat

(Lobar), sebanyak 78 warga yang baru dipulangkan dari Jawa dikarantina sementara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari. Puluhan warga ini terdiri dari 71 santri dan sisanya 7 orang eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan tenaga kerja antardaerah. Sementara waktu warga yang masuk puluhan warga yang masuk daftar orang dengan pemantauan ini dikarantina selama 14 hari. Selama dikarantina di SKB, warga disiapkan fasilitas penginapan dan diberikan makan. Kendala yang dihadapi di SKB minimnya alat pencegahan seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan dan masker.

Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Lobar, Zulkifli mengatakan di SKB hanya dilakukan transit untuk pemeriksaan kesehatan para santri dan eks PMI. Sejauh ini ada 71 warga yang ditampung di sini, pertama ada 8 orang yang ditampung, namun ada yang boleh dipulangkan, karena kondisi baik (sehat). Namun orang tua diedukasi agar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian, Rabu malam ada warga Kuripan dan Kediri yang merupakan eks PMI dan pekerja sebanyak 7 orang diisolasi di SKB. “”Kemudian hari ini (Kamis, red) ada 63 orang santri kembali dari Jawa dan diskrining di SKB,” terang dia. Untuk penanganan santri ini, jelas dia, pihaknya menerjunkan tiga tim, yakni Puskesmas Gunungsari, Meninting dan Dikes dengan jumlah 15 personel.

Terkait penanganan, pihaknya akan koordinasi dengan penentu kebijakan, apakah santri yang datang ini akan diisolasi selama dua hari lalu dipulangkan kalau kondisi sehat. Namun tetap dengan ketentuan harus siap diisolasi di rumah. Pihaknya juga sudah membagi tim untuk melakukan penanganan warga selama diisolasi di SKB. Tim ini akan mengawasi da menjaga kesehatan selama 24 jam secara bergilir oleh tiga puskesmas.

Kepala SKB Gunungsari, Dra. Endang Wahyuni mengakui kapasitas tampung di SKB mencapai 70 lebih. Di mana per kamar bisa diisi dua orang dan dilengkapi masingmasing kamar mandi. Dengan jumlah santri yang datang 63 orang, kemungkinan bisa dipastikan tertampung. “Total daya tampung 70 orang lebih,” ujar dia. Pihaknya sudah menyiapkan tempat khusus tenaga medis dan pegawai SKB agar campur tidak mengganggu aktivitas. (kir/her)

(Suara NTB/her)

DIDATA - Puluhan santri yang baru pulang dari luar daerah tiba di SKB Gunungsari sedang didata petugas.

Loteng Punya Rp50 Miliar Potensi Anggaran Tangani Corona Praya (Suara NTB) Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), H. Supli, S.H., melihat ada potensi anggaran cukup besar yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah dalam upaya penanganan penyebaran virus Corona. Mengingat, ada beberapa kegiatan atau program yang kemungkinan

tidak bisa terlaksana akibat penyebaran virus corona.

Artinya, kalau bicara anggaran Pemkab Loteng tidak akan kesulitan. ”Hitung-hitungan kita ada sekitar Rp 50 miliar anggaran daerah yang bisa digunakan untuk mendukung penanganan virus Corona,” ungkap Supli, Rabu (1/4).

Sumber dananya bisa dari anggaran pilkada yang kemu-

ngkinan diundur. Itu ada sekitar Rp 30 miliar yang belum digunakan. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dan beberapa program lainnya yang kemungkinan tidak terlaksana akibat dampak dari penyebaran virus Corona, seperti event-event olahraga serta kegiatan seremonial di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng.

Dalam hal ini, ujarnya,

Pemkab Loteng tinggal mengelola anggaran dengan maksimal, sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal pula. ‘’ Bahkan, kalau mau lebih ekstrem setelah dihitung ada potensi anggaran hingga Rp 200 miliar di APBD Loteng,’’ ujarnya.

Namun, konsekuensinya akan banyak program fisik yang harus ditunda pelaksaaannya tahun ini, karena anggarannya dialihkan untuk

membiayai penanganan virus Corona. Anggaran ini, di luar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang juga bisa digunakan untuk mendukung upaya penanganan virus Corona.

Karena sesuai intruksi pemerintah pusat, anggaran yang ada di desa juga bisa diarahkan untuk membiayai penanganan penyebaran virus Corona. (kir)

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Kabupaten Dompu Masih Bisa Surplus Beras hingga 91 Ribu Ton Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu diperkirakan masih bisa mengalami surplus beras sekitar 90 ribu hingga 91 ribu ton tahun 2020 apabila bisa mengejar tambahan realisasi tanam di masa tanam (MT) kedua. Realisasi tanam pada musim hujan seluas 27.275 ha dan diyakini bisa mencapai 50 ribu ha selama 2020.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP melalui kepala bidang tanaman pangan, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB, Kamis (2/4) kemarin mengungkapkan, produksi gabah di Kabupaten Dompu tahun 2020 ini akan kembali surplus. Target luas tanam padi tahun 2020 seluas 50 ribu ha. Pada musim hujan (MH),

realisasi tanam telah mencapai 27.275 ha atau sekitar 22.725 ha akan ditargetkan penanamannya pada musim tanam kedua (MK 1) dan musim tanam ketiga (MK 2).

Dengan luas tanam dan produktifitas padi rata – rata 6 ton per ha, kata Armansyah, Kabupaten Dompu akan memiliki kelebihan atau surplus padi sekitar 90 ribu hingga 91 ribu ton. Optimisme ini didukung oleh adanya pergeseran masa tanam sebagai dampak mundurnya musim hujan, sehingga masa tanam kedua periode April – September 2020 akan lebih banyak petani yang kembali bercocok tanam dan mencapai target luas tanam.

“Kita optimis dengan kerjasama semua pihak akan sanggup mencapai itu, karena masih

(Suara NTB/ist)

Perusahaan Diimbau Tetap Gaji Penuh Karyawan Selama Penanganan Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerbitkan kebijakan terkait perlindungan ketenagakerjaan di daerah di tengah upaya pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini.

Di mana Pemda KSB mengimbau kepada seluruh perusahaan tetap membayar penuh gaji setiap pegawainya, meski tidak bekerja karena dalam status penanganan pencegahan kemungkinan terpaparnya terhadap virus penyakit tersebut.

Kebijakan Pemda KSB itu sendiri tertuang dalam Surat Edaran Disnakertran KSB Nomor 560/356/HI-Nakertrans/ III/2020. “Kebijakan itu dibuat sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja di sektor swasta di masa upaya pencegahan virus corona sekarang ini,” kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) KSB, H. Muslimin. HMY di ruang kerjanya, Kamis (2/4).

Kebijakan itu berlaku kepada semua karyawan, selama mereka terhalang bekerja akibat dampak pencegahan penularan virus corona. Menurut H. Muslimin, tetap ada syarat yang harus dipenuhi seorang karyawan untuk mendapat hak penuh upahnya jika terhalang bekerja karena dalam penanganan Covid-19 itu. Yakni pembuktian secara medis mengenai kondisinya yang terkait langsung dengan penanganan virus corona.

“Kalau misalnya bersangkutan dinyatakan ODP (Orang Dalam Pantauan) ya harus ada keterangan dokter. Demikan juga kalau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan suspek yang mengharuskan mereka diisolasi/karantina sehingga tidak dapat bekerja selama 14 hari,” papar H. Muslimin.

Tidak saja bagi karyawan yang terhalang bekerja karena terdampak langsung proses penangan Covid-19. Dalam SE tersebut, Pemda KSB juga membuat ketentuan, jika yang melalukan pembatasan kegiatan usaha sebagai imbas tidak langsung penanganan virus adalah perusahaan. Untuk ini Pemda KSB mengatur, pembayaran upah karyawannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. “Jadi intinya tidak boleh perusahaan memutuskan sendiri berapa mau digaji karyawannya karena selama masa siaga Covid-19 ini mereka menutup usahanya sementara waktu,” urainya H. Muslimin.

Selain mengenai pemberian gaji, H. Muslimin menyebutkan, SE tersebut juga menghimbau perusahaan untuk tetap mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di lingkungan kerjanya.

Adapun beberapa poin yang ditekankan kepada perusahaan dalam upaya pencegahan itu. Diantaranya menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang terintegrasi dalam program K3, menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi/departemen, mendata dan melaporkan kepada isntansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga terpapar Covid19. “Dan SE ini sudah kita sampaikan ke semua perusahaan.

Terutama yang beraktivitas di proyek tambang Batu Hijau,” sebut mantan kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB ini.

Edaran yang dibuat Disnakertrans KSB ini, ditegaskan H. Muslimin tidak berdiri sendiri.

Hal itu merujuk pada SE Bupati Sumbawa Barat Nomor 499/Dikes/2020, SE Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor 360/170/BPBD/III/ 2020 serta SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/3/HK.04/III/ 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. (bug/*) H. Muslimin HMY

Enam Orang Dirawat di Ruang Isolasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA), dr. Arindra Kurniawan menyebutkan, pasien positif corona di Sumbawa statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Meskipun perawatannya dipisah dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), tetapi perawatannya tetap di ruang isolasi.

“Kalau ODP Cuma satu dan PDP ada lima. Satu orang rujukan dari KSB. Jadi total yang kami rawat di ruang isolasi ada 6 termasuk ODP,” ungkapnya.

Terhadap OPD, sebelumnya dirawat di ruang isolasi pertimbangannya karena kontak erat dengan pasien O1 NTB. ODP inilah yang kini sudah dinyatakan positif covid-19. Terhadap ODP lain dari Tarano dan Alas, sebelumnya sempat dirujuk ke RSMA. Namun oleh dokter spesialis paru, mereka bisa dikarantina di rumah. Saat ini mereka sudah dipulangkan.

“Jadi tidak sempat dirawat di isolasi. Begitu masuk di IGD kami evaluasi dan diperiksa, hasilnya tidak mengarah ke covid, jadi kita bisa karantina di rumah. Yang dua ini pasti akan kita lakukan rapid test,” jelasnya.

Sedangkan terhadap pasien yang sempat pingsan di Terminal, pengecekan secara medis ada masalah kejiwaan. Tetapi secara klinis mengarah ke infeksi bacterial bukan viral. “Dari hasil pemeriksaan laboratorium maupun rontgen, itu menunjukkan ke infeksi bacterial. Makanya tetap kami keluarkan di ruang isolasi.

Ini sebenarnya ruang isolasi juga tetapi pisah dengan PDP, beda blok. Sampai ini masih dirawat,” imbuhnya. (ind)

ada bantuan pemerintah pusat dan propinsi berupa benih padi, jagung, kedelai, kacang hijau untuk alokasi tahun 2020 yang akan ditanam pada musim hujan maupun musim kemarau nanti,” katanya.

Tidak hanya pada padi, realisasi tanam ini juga diperkirakan terjadi pada tanaman jagung seluas 70 ribu sampai 80 ribu ha, dan kedelai sekitar 8 ribu ha. Perkiraan produksi untuk padi sekitar 238.140 ton, jagung sekitar 529.906 ton dan kedelai 12,426 ton berdasarkan angka provitas BPS tahun 2018.

Perkiraan produktivitas ini juga didukung oleh upaya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu selama ini. Mundurnya puncak musim hujan tahun 2019 – 2020 juga berdam-

(Suara NTB/ula)

JAGUNG - Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu bersama kasinya dan petani di atas jagung pipilan, Selasa (31/3) lalu (foto kiri). Tanaman padi petani yang sedang dipanen dengan mesin panen (foto kanan). pak pada mundurnya masa tanam petani dan di beberapa Kecamatan mengalami gagal tanam akibat kekeringan serta serangan ulat grayak yang berdampak pada berkurangnya produktifitas.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu te-

lah melakukan kegiatan penanggulangan serangan OPT (ulat grayak) secara serentak bersama petani pada kecamatan yang mengalami serangan. Penyaluran pompa air untuk membantu kondisi kekeringan untuk menyelamat-

kan tanaman petani.

Tahun 2020 ini, Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan bantuan subsidi untuk asuransi padi seluas 10 rb ha. Dimana petani hanya membayar premi sebesar Rp.36 ribu per ha (20 persen)

dan Rp.144 ribu (80 persen) dibayar oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian RI. “Ketika ada gagal panen, petani akan mendapat harga pertanggungan Rp.6 juta per ha per musim tanam,” jelasnya. (ula/*)

Ada Pasien Positif, Sumbawa Belum Tetapkan Status Darurat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani, mengakui sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi terkait status penanganan Covid-19 di Sumbawa. Dari koordinasi ini, Sumbawa belum saatnya ditetapkan berstatus darurat.

“Terkait dengan apakah kita masih dengan status siaga atau darurat, tentunya kita juga berkoordinasi dengan Provinsi. Karena gugus tugas Sumbawa ini kan sub gugus tugas dari gugus tugas provinsi.

Kita tidak bisa mengatur kebijakan sendiri-sendiri. Kemarin saya konsultasi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk status kita. Beliau tetap mempertimbangkan kondisi wilayah. Jawabannya belum

saatnya kita menetapkan posisi darurat,” ungkapnya.

Terkait isolasi bagi pendatang, menurut Didi , pihaknya tetap mempertimbangkan karakter masyarakat serta hal lainnya yang terkait. Tetapi yang lebih penting adalah isolasi secara mandiri. Sambil melihat perkembangan lebih lanjut. Langkah selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan penelusuran terhadap semua orang yang melakukan kontak

dengan pasien positif. Hal ini akan dilakukan bersama pihak provinsi yang sedang dalam perjalanan ke Sumbawa.

Adapun untuk penelusuran, pihaknya sudah mendapatkan data sementara orang yang pernah memiliki kontak dengan penderita. Mulai dari keluarga terdekatnya di rumah, dan petugas kesehatan yang pernah melakukan perawatan. Pihaknya juga mempunyai catatan siswa yang pernah menjen-

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN - Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani saat memberikan keterangan pers, Kamis (2/4). guk dan keluarga lain dari pasien diketahui belakangan.

“Semua akan kita lakukan penelusuran untuk memastikan. Paling tidak dengan rapid

test yang kita punya saat ini bisa menjawab itu semua. Sehingga dapat memberikan ketenangan buat masyarakat yang lain,” tukasnya. (ind/arn)

Dompu Perketat Perbatasan

(Suara NTB/Uki)

PENUMPANG - Pemeriksaan penumpang yang tiba di Pelabuhan Bima oleh Tim Gugus Tugas pencegahan covid-19 Kota Bima bersama KKP, Kamis (2/4).

Gelombang Pemudik Terus Berdatangan ke Kota Bima

Kota Bima (Suara NTB) – Himbauan larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 ternyata tidak efektif diterapkan. Buktinya gelombang perantau terus berdatangan di Kota setempat.

Seperti terpantau di Pelabuhan Bima, Kamis (2/4) siang, ada ratusan orang yang terdiri dari warga dan mahasiswa yang turun dari kapal penumpang dari Makassar tujuan Bima.

Meski begitu, mereka tetap diperiksa kesehatan terutama suhu tubuhnya oleh Tim Gugus Tugas pencegahan covid-19 Kota Bima bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) saat turun dari kapal.

Kasubbag Pemberitaan Hu-

mas dan Protokol Setda Kota Bima, Dian Fitriani, mengaku ada sekitar 780 penumpang yang tiba di Kota Bima. Mereka tidak hanya di Kota dan Kabupaten Bima, namun sebagian besar berasal dari Dompu.

“Memang ada lonjakan perantau yang tiba di Kota Bima hari ini. Tapi tidak semuanya warga Kota Bima, ada juga Kabupaten Bima dan Dompu,” katanya.

Menurut Dia, sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, para penumpang kapal dari Makassar tersebut terlebih dahulu diperiksa satu persatu kesehatannya, terutama suhu tubuhnya.

“Pemeriksaan ini sebagai langkah antisipasi dan untuk mendeteksi dini penumpang yang memililki gejala dan tanda covid-19,” ujarnya.

Beruntungnya dari hasil pemeriksaan tersebut, kondisi suhu tubuh para penumpang relatif stabil dan normal, atau tidak ada satu pun yang memiliki suhu tubuh diatas 38 derajat celcius.

“Alhamdulillah normal semua. Tapi tetap diberikan edukasi untuk isolasi mandiri dan tidak boleh keluar rumah selama 14 hari” katanya.

Dian menambahkan, kalaupun ada penumpang yang mempunyai gejala dan tanda demam diatas 38 derajat serta keluhan batuk dan flu akan langsung dibawa ke pantai Lawata, tempat isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Di tempat isolasi ini akan ditangani sesuai SOP yang berlaku,” ujarnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti temuan pasien positif Covid-19 dari Kabupaten Sumbawa. Tim Siaga Darurat Corona Kabupaten Dompu, sigap melakukan upaya pencegahan. Salah satunya dengan memperketat pemeriksaan di daerah perbatasan, baik untuk Bima-Dompu terlebih Dompu-Sumbawa.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Maman, Skm., MMKes kepada Suara NTB, Kamis (2/4) mengungkapkan, ditemukannya pasien positif Covid-19 asal Sumbawa menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung seperti halnya Dompu.

Untuk itu, langkah antisipasi penularan yang diambil hari ini (kemarin), tim siaga darurat langsung mengerahkan tim ke daerah perbatasan untuk membangun posko pemeriksaan ketat bagi setiap warga yang bertolak dari luar daerah.

“Kita harus lebih hati-hati.

Hari ini tim kabupaten bangun posko di perbatasan untuk pemeriksaan awal,” ungkapnya.

Pemeriksaan awal bagi setiap pendatang baru atau warga yang pulang kampung setelah munculnya persoalan Covid-19 ini, menurutnya, penting dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan ada sebagian dari mereka yang sudah pernah kontak langsung dengan pasien positif di NTB maupun daerah lain.

Jika ditemukan gejala terpa-

(Suara NTB/jun)

Maman par akan ditindaklanjuti sesuai protap yang ada, seperti mengarahkannya langsung ke puskesmas terdekat untuk proses pemeriksaan kesehatan dan dikonsultasikan ke dokter ahli penyakit dalam maupun anak di rumah sakit umum. “Tim tetap dilengkapi APD, minimal masker dan sarung tangan. Sasarannya untuk semua kendaraan yang masuk kesini,” jelasnya.

Selain pemeriksaan ketat di perbatasan Dompu-Sumbawa, langkah pencegahan serupa juga berlaku di daerah perbatasan Bima-Dompu. Harapannya, rantai penularan penyakit berbahaya tersebut bisa diputus sebelum masuk dan menjangkit masyarakat. (jun)

Kerjasama BPBD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pertahankan Nol Positif Covid 19, Bupati Dompu Ajak Perkuat Imun dan Pembatasan Fisik Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berharap warganya tidak ada yang sampai dinyatakan positif virus Corona. Setelah melakukan penyemprotan disinfektan secara massal, penguatan daya tahan tubuh, menghindari kerumunan orang, menjaga pola hidup sehat dan bersih akan menjadi perhatian tim gugus tugas kedepan.

Menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di area publik, dan membangun posko pemeriksaan Covid 19 di daerah perbatasan kini terus disiapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kabupaten Dompu. “Kita ingin zero positif Covid 19 di Kabupaten Dompu bisa dipertahankan,” kata H. Bambang M. Yasin.

H. Bambang mengajak, upaya pencegahan dengan belajar dari kasus positif Covid 19. Penderita adalah mereka yang memiliki histori penyakit tertentu, atau mereka yang karena harus bekerja dan melaksana-

kan tugas sehingga daya tahan tubuhnya melemah. Membagikan suplemen dan vitamin harusnya menjadi bagian dari kebijakan. “Membagikan suplemen, vitamin supaya mereka bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dengan cara itu, mereka memastikan dirinya bisa melawan virus ini. Jadi tidak fokus dengan satu cara saja,” kata H. Bambang.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk tidak berkumpul dan melakukan interaksi sosial dalam jumlah banyak, merupakan langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Karena ndak mungkin pemerintah menjaga masyarakat kemana – mana setiap saat. “Lakukanlah itu dengan sendiri – sendiri, supaya kami bisa mengerjakan yang lain,” harapnya.

Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dikonfirmasi terpisah terkait perkembangan Covid 19 di Kabupaten

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Drs H. Bambang M. Yasin.

Dompu mengungkapkan, 2 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di RSUD Dompu dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke keluarganya.

Begitu juga dengan PDP yang dirawat di RSU Bima sudah dinyatakan sembuh dan sudah dikembalikan ke keluarganya.

“Hasil laboratorium untuk PDP yang dirawat di RSU Bima juga sudah keluar dan dinyatakan negatif Covid 19,” kata Maman.

Dengan dipulangkannya 3 PDP menambah jumlah PDP yang selesai dalam penga-

MENINJAU - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin langsung meninjau langsung penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun ditempat di ruang publik seperti taman kota depan RSUD Dompu. wasan menjadi 4 orang. Saat ini tinggal 3 PDP yang masih diawasi di RSUD Dompu. Kondisinya juga terus membaik.

Kendati sudah dinyatakan sehat dan dipulangkan ke keluarganya, mereka harus tetap mempertahankan daya tahan tubuh melalui pola hidup bersih dan sehat. “Walaupun tidak lagi dalam pengawasan, mereka ini dimasukan dalam pemantauan oleh petugas kita di lapangan,” katanya.

Sementara untuk orang dalam pemantauan (ODP), hing-

ga saat ini jumlahnya sebanyak 61 orang dan 4 orang selesai dalam pemantauan. Sebanyak 57 orang masih dalam pemantauan. Banyaknya ODP lebih disebabkan oleh mereka yang pulang dari daerah terjangkit Covid 19 seperti Kota Mataram, Bali dan daerah lainnya. Mereka ini secara mandiri melaporkan diri ke petugas kesehatan dan terus dipantau perkembangannya selama 14 hari serta mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan jaga kesehatan di rumah. (ula/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

Halaman 6

Beri Tugas Per Minggu KEBIJAKAN pemerintah menutup sekolah dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di rumah atau home learning dan online learning banyak diartikan sebagian guru dengan memberi tugas secara online. Alhasil ternyata tugas siswa makin menumpuk atau lebih banyak dibandingkan dengan saat belajar normal.

PGRI NTB menyarankan agar pemberian tugas terhadap siswa dilakukan guru (Suara NTB/dok) bukan setiap hari, melainkan M. Yusuf bisa dilakukan sekali seminggu. Pemberian tugas sekali seminggu bertujuan agar siswa tidak mengalami gangguan mental alias stress.

Ketua PGRI NTB M. Yusuf menegaskan sebaiknya guru dalam menjalankan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama di rumah memberikan tugas belajar bagi siswa per minggu dan bukan setiap hari. “Hanya satu minggu misalnya dibuatkan apa,” katanya.

Menurutnya siswa harus diberi tugas setiap minggu untuk menghindari kejenuhan belajar. Meski diakui belajar secara daring sangat mudah melalui berbagai platform media sosial yang tersedia sangat banyak.

Nantinya tugas yang telah diberikan para guru ke siswa dikumpulkan secara daring pada setiap minggunya. Karena pada prinsipnya belajar di rumah bukan meniadakan interaksi guru dengan siswa, melainkan guru dan siswa dapat terus berinteraksi secara virtual. Adanya interaksi seperti hari-hari biasa normal sangat bagus sebagai bentuk kontrol. Bedanya, interaksinya sekarang ini dilakukan secara virtual.

Selain itu, dia mengapresiasi kemampuan para siswa menerima pembelajaran secara daring. Mereka sebagai generasi yang terlahir pada era milenial ini sangat tergantung pada teknologi, sehingga memudahkan mereka dalam menyesuaikan pola pembelajaran secara daring. (dys)

Gandeng Alumni

Madrasah Darul Hikmah Sediakan Tempat Cuci Tangan Praya (Suara NTB) Pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) harus terus dilakukan. Tidak saja oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menghambat laju penyebaran virus. Sebagaimana dilakukan Yayasan Madrasah Darul Hikmah Desa Darek bersama Pengurus Ikatan Alumni Darul Hikmah (IKADHA) yang berinisiatif menyediakan tempat cuci tangan di setiap dusun di Desa Darek.

Ketua Yayasan Madrasah Darul Hikmah Desa Darek Humam Balya, Kamis (2/4) menyebut inisiatif alumni yang tergabung dalam IKADHA untuk menyediakan tempat cuci tangan sangat tepat di tengah kondisi yang dihadapi saat sekarang ini.

Menurutnya, dengan menyediakan tempat cuci tangan di setiap dusun diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup bersih. Dimulai dengan terbiasa mencuci tangan menggunakan sabun dengan tujuan agar virus tidak menyebar. Pola penyebaran virus yang diawali kontak fisik tentunya dapat diminimalisir dengan mencucii tangan terlebih dahulu.

Pihaknya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan sebelum masuk rumah. Penempatan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk dusun dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga semua wilayah secara bersama-sama dari virus menular ini.

Sekretaris IKADHA Muhammad Gazali berharap apa yang dilakukan pihaknya dapat memberikan semangat bagi masyarakat untuk menang melawan Corona. Dengan mencuci tangan, tentu saja ini sebagai langkah kecil yang akan berdampak besar bagi kesehatan masyarakat.

“Kita melakukan langkah-langkah dalam upaya menghambat penyebaran virus Corona ini dengan menyediakan tempat cuci tangan agar para masyarakat bisa melakukan cuci tangan secara rutin untuk menjaga kebersihan, ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona masuk desa,” ujarnya di damping pengurus IKADHA lainnya.

“Kita harus terus antisipasi, jangan sampai terjadi penyebarannya di desa dengan cara kita jaga dusun kita,” tambahnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

CUCITANGAN - Pengurus IKADHA bersamaYayasan Madrasah Darul Hikmah menyediakan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk setiap dusun untuk melindungi desa dari wabah Corona.

(Suara NTB/dys)

LENGANG - Suasana kampus FKIP Unram masih lengang selama masa perkuliahan diliburkan sementara.

FKIP Unram Berlakukan Ujian Skripsi dan Tesis Secara Daring Mataram (Suara NTB) Berdasarkan Surat Edaran No: 3098/UN.18/HK/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang pencegahan meluasnya wabah Covid-19, sejumlah kebijakan diterapkan bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram.

Salah satu kebijakan yang disampaikan ialah pola pelaksanaan ujian skripsi dan tesis dapat dilaksanakan menggunakan platform media sosial atau ujian Daring. Kebijakan itu dilakukan guna mencegah meluasnya Covid-19 di FKIP Unram.

Wakil Dekan I Bidang Akademik FKIP Unram Dr. Gunawan M.Pd., menegaskan kebijakan pelaksanaan kuliah secara daring. Tidak itu saja, bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri mengikuti ujian skripsi dan

Cegah Penyebaran Corona

Teknis Kenaikan Kelas Dikbud Ingatkan Guru Gaptek Sedang Disiapkan Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan arahan terkait kenaikan kelas bagi siswa.

Saat ini Dinas Pendidikan Kota Mataram sedang menyiapkan draf ketentuan teknisnya.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (2/ 4) mengatakan pihaknya sedang menyusun draf untuk ketentuan teknis kenaikan kelas bagi siswa. “Kami akan susun sesuai Peraturan Menteri Pendidikan yang ada,” katanya.

Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid19), Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran .

Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Juga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali Di samping itu, Fatwir juga meminta guru memberikan porsi seimbang antara pemberian materi dan tugas bagi siswa selama masa pembelajaran mandiri di rumah. Siswa juga diharapkan meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dari guru. “Kedua-duanya, tetap pada porsi tidak membebankan siswa, tetapi siswa juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan beberapa tugas dari gurunya,” katanya.

Disdik Kota Mataram memperpanjang libur belajar di sekolah dan mengganti dengan pembelajaran jarak jauh sampai dengan 11 April 2020. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kepala sekolah juga diharapkan bisa menyesuaikan situasi saat ini sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah. “Kepala sekolah yang paham dengan kondisi sekolah masing-masing,” kata Fatwir. (ron)

Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STIKES Yarsi mahasiswa baru bisa dilakukan dari rumah calon mahasiswa. STIKES Yarsi memiliki situs web untuk pendaftaran yaitu http://pmb.stikesyarsimataram.ac.id/. “Kita punya website untuk pendaftaran dan dapat dilakukan di rumah untuk pemberkasannya,” katanya.

Terkait tata cara pendaftaran, Irwan Hadi menjelaskan, calon mahasiswa melakukan Pendaftaran secara on-line melalui website pmb.stikesyarsimataram.ac.id. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran online dengan lengkap dan benar (memilih program studi sesuai dengan minat) upload berkas yaitu scan ijazah, scan photo terbaru, scan transkrip nilai, dan scan bukti pembayaran.

Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran via Teller Bank atau Transfer via

untuk mendapatkan informasi pengujinya yang diteruskan program studi ke ketua jurusan dan wakil dekan bidang akademik untuk diterbitkan surat tugas baik melalui WA mapun email,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, kegiatan bimbingan terhadap mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan dosen agar dapat menggunakan perangkat komunikasi yang baik, sehingga memungkinkan berlangsungnya proses bimbingan yang baik. (dys)

KBM Sistem Daring

Secara Daring

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melaksanakan pendaftaran dan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) secara dalam jaringan (daring) atau online untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Calon mahasiswa tetap bisa mendaftar dan mengikuti seleksi secara jarak jauh.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., pada Kamis (2/4) mengatakan, penerimaan mahasiswa baru di STIKES Yarsi Mataram dilaksanakan secara daring. Informasi mengenai PMB STIKES Yarsi secara daring itu juga sudah disampaikan di berbagai media sosial.

Sementara itu, Ketua Program Studi S1 Keperawatan, Irwan Hadi., Ns., M.Kep., menyampaikan untuk penerimaan

tesis dapat dilakukan secara online melalui link yang sudah disediakan pihak kampus.

“Mahasiswa yang merencanakan ujian skripsi/thesis dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui link bit.ly/daftarujianfkipunram,”

ujar Gunawan.

Sementara itu, bagi mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri dapat pula melaksanakan ujian proposal atau ujian skripsi dan tesis secara daring. Ujian proposal maupun ujian skripsi dan tesis dapat dilaksanakan secara langsung seperti biasanya atau memanfaatkan fasilitas media sosial seperti Whatsapp (WA), Telegram, Zoom, dan atau aplikasi relevan lainnya.

“Dapat menghubungi program studi masing-masing

ATM Bank Tabungan Negara (Bank BTN). Pendaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran untuk login calon mahasiswa setelah melakukan login calon mahasiswa dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kata sandi yang telah dibuat di awal, dilanjutkan dengan mencetak berkas.

STIKES Yarsi Mataram memiliki program studi yaitu Profesi Ners, Program Sarjana (S1) Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, dan Program Profesi Kebidanan. STIKES Yarsi Mataram juga terus berupaya membuka peluang lulusan STIKES Yarsi bisa bekerja di luar negeri, dan terbukti sejumlah lulusan sudah bekerja di berbagai negara.

STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swas-

ta. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” kata Zulkahfi.

Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lembaga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya.

STIKES Yarsi sendiri memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. (ron)

Selong (Suara NTB) Kebijakan libur sekolah yang merupakan dampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19) mengharuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) dilangsungkan di rumah dengan menggunakan sistem daring (online). Pasalnya untuk KBM dan interaksi antara guru dan peserta didik diharapkan tetap berjalan. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi guru maupun kepala sekolah yang gagap teknologi (gaptek) atau tak paham teknologi.

Untuk libur sekolah sendiri, untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lotim diperpanjang hingga 13 April 2020. Kebijakan perpanjangan waktu libur sekolah tersebut berdasarkan surat edarat Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus Corona dan surat edaran Bupati Lotim, No-

mor 060/330/ORG/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang sistem kerja ASN lingkup Pemkab Lotim dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Nomor 800/959/Dikbud/2020 tanggal 26 Maret 2020, di mana untuk untuk UN sekolah dasar (SD) dan SMP dengan semua rangkaian kegiatannya dibatalkan. Termasuk ditiadakannya KBM di sekolah dan diganti dengan belajar mandiri di rumah masing-masing dari tanggal 30 Maret hingga 13 April 2020.

“Guru bisa mengirimkan tugas via WhatApp grup yang di dalamnya ada kepsek juga,”terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H. M. Zainuddin, S.Ag, Kamis (2/4).

Untuk tugas yang diberikan pun harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan sampai tugas yang diberikan cukup memberatkan pe-

serta didik di tengah wabah virus Corona. Bahkan yang sangat disayangkan apabila guru lepas tanggung jawab terhadap siswa yang justru membuat siswa keluyuran. “Tujuan diliburkannya siswa ini supaya tetap berada di rumah namun proses pembelajaran tetap berjalan. Bukan diliburkan lalu siswa keluyuran,”terangnya.

Untuk itu, sangat penting secara rutin dilakukan pemantauan oleh guru maupun kepala sekolah terhadap aktifitas siswa selama berada di rumah. Terutama melalui pemberian tugas secara online sehingga siswa dapat terkontrol dengan baik.

Sementara untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya tetap masuk ke sekolah kecuali guru dan tenaga kependidikan yang sudah berusia 50 tahun ke atas.

“Laporkan jika ada sekolah yang libur total. Karena dalam surat edaran itu, guru tetap masuk,”tegas Zainuddin. (yon)

Sekolah Pinggiran Mataram Harapkan PPDB Zonasi Dijalankan Konsisten Mataram (Suara NTB) SMP yang berada di pinggiran Kota Mataram mengharapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi tahun 2020 dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram merencanakan pendaftaran PPDB secara dalam jaringan (daring) atau online melalui pendaftaran kolektif pihak SD ke SMP negeri sesuai zonasi.

Aturan PPDB secara kolektif sesuai zonasi sekolah sedang dikonsepkan untuk mencegah kerumunan saat PPDB berlangsung. Juga untuk mengakomodir orang tua siswa yang kesulitan mendaftarkan siswanya secara daring.

Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin, yang dihubungi Kamis (2/4) mengatakan ia sangat setuju dengan rencana sistem itu. Pihaknya berharap sekolah pinggiran seperti SMPN 22 Mataram menerima siswa dari SD terdekat, tanpa siswa SD tersebut memilih sekolah lain. Ia juga mengharapkan sekolah konsisten pada aturan PPDB zonasi, karena menurutnya selama ini masih ada sekolah yang tidak konsisten dengan zona dengan menerima siswa dari luar zona.

“Mudah-mudahan dengan begini kami dapat siswa sesuai daya tampung yang kami usulkan, karena tidak lagi sekolah mengambil zona sekolah yang lain. Saya berharap begitu,” harap Nasruddin.

Terpisah, Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno menyampaikan ia menyetujui PPDB daring melalui pendaftaran kolektif oleh sekolah asal

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Suwarno

Nasruddin

atau SD, terlebih lagi masifnya penyebaran virus corona maka perlu menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

Menurutnya perlu beberapa hal yang harus ditaati dalam pelaksanaan PPDB itu, yaitu harus komitmen dengan ketentuan zonasi. “Tidak memberi peluang negosiasi oleh orang tua siswa,” katanya.

Suwarno juga menyampaikan, semua SMP harus menerima calon siswa sesuai dengan kuota jumlah rombongan belajar yang sudah didaftarkan.

Kemudian dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan ketentuan zona tempat tinggal.

Juga harus sesuai keadaan ruang kelas atau jumlah tenaga pendidik yang ada di sekolah masing-masing. “Artinya kuota dari masing-masing sekolah dievaluasi dan difinalisasi serta disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram,” sarannya.

Ia juga meminta sekolah tidak membuka jalur luar jaringan (luring) atau offline atau tambahan kuota calon siswa

titipan dari orang-orang tertentu. Mantan Kepala SMPN 2 Mataram ini juga mengharapkan hasil PPDB daring harus dilaporkan ke publik dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas. “Bila ada sekolah ditemukan berinovasi ataupun berimprovisasi terhadap ketentuan petunjuk teknis harus mendapatkan sanksi administratif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya sedang merumuskan beberapa konsep untuk PPDB tahun 2020 ini. Menurutnya kemungkinan pihaknya akan tetap menggunakan sistem dalam jaringan (Daring) atau online. Salah satu yang kemungkinan dilakukan yaitu pendaftaran kolektif dari pihak SD ke SMP negeri.

“Hanya siapa yang mendaftarkan siswa tersebut? Di Mataram kemungkinan asal sekolah SD-nya yang mendaftar ke SMP sesuai zonasi yang sudah ditetapkan,” katanya. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

Pilkada Ditunda, Peta Politik Diprediksi Berubah Mataram (Suara NTB) Penundaan pilkada serentak 2020 yang sedianya akan digelar pada tanggal 23 September mendatang berpeluang mengubah peta politik ketika penundaan Pilkada nantinya sudah dicabut. Perubahan peta politik tersebut akan terjadi di segala lini dalam dinamika politik itu sendiri.

Demikian disampaikan pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid kepada Suara NTB, Kamis (2/ 4) kemarin. Menurut Ihsan, perubahan bisa saja terjadi mulai dari arah dukungan partai politik itu sendiri, sebab dalam rentang waktu jeda ini, tentu parpol akan melakukan evaluasi ulang terkait figur.

Seperti diketahui, sebelum Pilkada serentak 2020 diputuskan ditunda pelaksanaannya, tahapan di masing-masing internal partai dalam hal penentuan arah dukungannya sudah nyaris sampai ujung.

Bahkan beberapa di antaranya sudah tuntas dan final menentukan arah dukungan.

Meski demikian partai bisa saja

melakukan kocok ulang dan melakukan evaluasi kembali terhadap proses yang sudah dijalankan sebelumnya. Sebab dalam rentang waktu pemundaan pilkada tersebut, banyak hal yang tak belum bisa diprediksi. Seperti bisa saja muncul figurfigur baru yang pada saat proses kemarin belum muncul.

“Dukungan partai itu sangat terbuka untuk berubah, karena dalam politik itu tidak ada agreement (kesepakatan) yang sifatnya bergaransi permanen. Yang ada itu bagaimana kepastian terhadap akomodasi kepentingan yang mampu diberikan ke pihak parpol di DPP,” jelasnya.

Diketahui KPU sudah menyiapkan tiga opsi punundaan Pilkada serentak 2020. Pertama Penundaan

dalam jangka waktu tiga bulan, kedua penundaan jangka waktu enam bulan dan ketiga dalam rentang waktu satu tahun. Itupun akan dievaluasi dengan melihat situasi dan perkembangan dari penanganan penyebaran covid-19 ini. Apabila dalam rentang waktu itu, penyebaran covid-19 bisa dituntaskan, maka memungkinkan Pilkada untuk digelar.

Ditempat tepisah, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet yang dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan bahwa dengan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 itu karena Covid-19, maka proses di internal partainya juga otomatis berhenti sementara terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada.

(Suara NTB/ist)

Ihsan Hamid Namun yang pasti partainya nanti setelah wabah Covid-19 ini selesai ditangani, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan politik berikutnya.

Karena mereka meyakini bahwa dengan adanya penundaan ini pasti akan terjadi perubahan peta politik. (ndi)

Oknum Pengacara diduga Mencuri HP di Pengadilan

(Suara NTB/why)

KAWAL - Mantan Kadispar Lombok Barat Ispan Junaidi dikawal jaksa usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram beberapa waktu lalu.

Jaksa Siapkan Banding Vonis Ispan Mataram (Suara NTB) Perkara fee proyek penataan kawasan wisata Lombok Barat berlanjut. Vonis empat tahun penjara untuk mantan Kadispar Lombok Barat Ispan Junaidi dinilai jaksa belum cukup adil. Jaksa akan ambil langkah banding. “Karena itu baru setengah dari tuntutan. Belum 2/3 seperti SOP,” tegas Kepala Ke-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3494 ED NOKA/NOSIN : mhijm3121kk520168/ J M 3 1 E - 2 5 1 5 4 0 0 AN.PELAPOR HLG SKTR PERUMNAS AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.5228 EA NOKA/NOSIN : MHIJFZ122JK628830/JFZ1E2645050 AN.MUHAMAD SUJAIZAD HLG DSKTR KOTA MATARAM

jari Mataram Yusuf dihubungi, Kamis (2/4) kemarin.

Dia menyebutkan, alasan banding karena vonis hakim belum mencerminkan rasa keadilan. Dilihat dari putusan yang hanya setengah dari tuntutan yang diajukan. “Kalau kita hitung belum sampai 2/3 dari tuntutan. Sehingga wajar jaksa ambil sikap banding. Intinya dari putusan belum mencerminkan rasa keadilan,” terangnya.

Terdakwa Ispan Junaidi dihukum bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ispan terbukti menerima fee proyek dari kontraktor sebesar Rp73,5 juta. Majelis hakim pun menjatuhi Ispan dengan hukuman empat tahun penjara. Plus, denda Rp59 juta yang apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Sementara barang bukti uang tunai Rp73,5 juta diram-

pas untuk negara. Demikian juga berlaku untuk uang tunai Rp5 juta, Rp2 juta, dan Rp15 juta yang disita dari amplop terpisah. Sementara sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan tujuh tahun penjara, dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan. Dakwaan yang terbukti yakni pasal 11 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara itu, Ispan terbukti menerima fee dari rekanan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan CV Titian Jati dengan anggaran Rp1,58 miliar. Terdakwa awalnya meminta fee sebesar 8,5 persen dari nilai proyek. Ispan kepergok menerima duit tersebut pada Selasa 12 November 2019 dalam operasi tangkap tangan Kejari Mataram. (why)

Mataram (Suara NTB) Pegawai Pengadilan Negeri Mataram kehilangan ponselnya. Hal itu terjadi saat operator IT usai mengatur sidang telekonferensi.

Pelakunya yang diduga oknum pengacara sudah diperiksa polisi. Sidang jarak jauh di tengah wabah virus Corona ini ditempuh untuk mensiasati penjagaan jarak fisik. Korban, Ari Tebuana menjadi lebih sibuk pada Selasa lalu. Sampai-sampai, ponsel Samsung A7-nya tertinggal di ruang sidang.

“HP-nya memang tertinggal di ruang sidang online. Waktu itu sidang sudah selesai,” beber Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Didiek Jatmiko, Kamis (2/4) kemarin. Korban mencari lagi ponsel di ruangan yang sama.

Hasilnya nihil. Menggunakan ponsel Wakil Ketua PN Mataram, nomor korban dihubungi. Nada tunggu masih terdengar. Tapi panggilan telepon itu malah ditolak.

Lewat email, ponsel berbasis sistem operasi Android itu dikunci. Pesan darurat yang isinya meminta agar ponsel dikembalikan pun sudah terkirim. Sembari korban melapor ke polisi. “Sudah kita lapor ke kepolisian. HP itu dilacak. Sinyalnya ketemu di kantor pengacara itu. Ada di kantong bajunya. Terakhir memang sidang online sama pengacara itu,” ujar Didiek sambil menyebut nama lengkap.

Pelacakan menggunakan penelusuran nomor IMEI ponsel. Ponsel akhirnya ditemukan. Ponsel itu diamankan bersama oknum pengacara berinisial BYH. Polresta Mataram yang menangani kasus itu langsung memeriksa BYH atas dugaan pencurian sesuai pasal 362 atau 363 KUHP. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan. Terlapor, BYH dibolehkan pulang usai pemeriksaan dengan alasan sakit.

Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu. Laporannya dugaan pencurian dengan TKP di PN Mataram. “Sedang didalami,” ucapnya singkat. (why)

Pos Pantau Kota Mataram Jangan Sampai Kecolongan Mataram (Suara NTB) Kota Mataram mendirikan pos pantau pencegahan penyebaran virus Corona. Polresta Mataram pun kebagian tugas. Selain orang masuk ke ibukota NTB, pemeriksaan juga pada barang bawaan bagi yang tampak mencurigakan. Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto mengatakan, tujuannya untuk meminimalisasi tertularnya warga Mataram. Polanya, sebatas pengecekan kesehatan warga yang masuk ke wilayah Kota Mataram.

“Mereka yang datang ini dicek. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai yang datang ini sudah berbaur dulu. Ini yang rawan,” terangnya dikonfirmasi Kamis (2/4) kemarin.

Pengecekan itu melalui tujuh pos pantau yang akan mulai beroperasi hari ini. Posnya akan diisi petugas kesehatan, TNI, dan Polri. Pemeriksaan awal sesuai protokol kesehatan yakni suhu tubuh.

“Kita yang bagian pengamanan. Penyetopan kendaraan. Nanti untuk kesehatan petugas lain yang periksa,” jelasnya. Kabag Ops Polresta Mataram Kompol Taufik menambahkan, bagi yang terdeteksi maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan protokol kesehatan. Pemeriksaannya juga mencakup riwayat bepergiannya.

“Yang prioritas dari arah Barat. Dari Bali, Jawa yang daerahnya ada pandemi. Kalau yang dari Timur mungkin hanya skala prioritas saja,” paparnya. Sejumlah pos pantau tersebut didirikan di tujuh titik perlintasan masuk Kota Mataram. Diantaranya, Pos Jembatan Timbang di Jalan Raya Narmada, Lombok Barat; Pos simpang tiga Mandalika, Turida, Sandubaya, Mataram.

Kemudian Pos Jalan Raya TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Cakranegara, Mataram; Pos Tembolak, Jalan Bypass BIL, Jempong, Sekarbela, Mataram; Pos Jalan Raya Senggigi, Ampenan, Mataram; Pos Jalan Dr Wahidin, Rembiga, Selaparang, Mataram; dan Pos Jalan Gora II, Selagalas, Cakranegara, Mataram. (why)

Halaman 7

SUARA NTB

Jumat, 3 April 2020

Halaman 8

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Dukung Penanganan Covid-19

DPRD Loteng Lakukan Upaya Maksimal Praya (Suara NTB) Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan mendukung semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Termasuk soal rencana realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2020. Hal ini untuk mengakomodir kebutuhan anggaran penanganan virus Corona.

“Pada prinsipnya kita mendukung semua upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Loteng secara maksimal.

Dalam mencegah penyebaran virus Corona di daerah ini,” ujar Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., belum lama ini.

Menurutnya, dalam mencegah penyebaran virus Corona tidak boleh setengah-setengah, tapi harus maksimal dengan mengerahkan segala daya dan upaya. Termasuk sumber daya yang dimiliki. Karena dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, kepentingan masyarakat tetaplah yang utama.

Soal anggaran, tambahnya, jika memang terbatas dipersilakan melakukan realokasi anggaran program yang sudah ada. Nantinya anggaran ini diarahkan guna mendukung penanganan pencegahan penyebaran virus Corona, apakah itu untuk kebutuhan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) atau kebutuhan mendesak lainnya.

“Kalau pemerintah daerah mengajukan realokasi anggaran kita siap bahas bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, turun langsung memimpin langsung aksi penyemprotan cairan disinfektan secara massal di dua kecamatan, yakni Praya Barat dan Praya Barat Daya, sejak Sabtu (28/3) lalu.

Diawali penyemprotan di Desa Selong belanak, Desa Banyu Urif dan Desa Mekar Sari di Kecamatan Praya Barat.

Sementara di Kecamatan Praya Barat Daya, dimulai dari Desa Kabul dan Desa Batu Jangkih. “Penyemprotan ini berlanjut.

Untuk hari ini, di beberapa desa dulu kemudian desa lainnya sampai semua desa di dua kecamatan selesai disemprot,” ungkap H.L. Sarjana, kepada Suara NTB. Untuk cairan disinfektannya pihaknya didukung oleh Pemkab Loteng. Sementara untuk penyemprotannya pihaknya menggandeng pemerintah desa dan unsur terkait lainnya, termasuk unsur TNI dan Polri. “Penyemprotan ini bagian dari ikhtiar kita untuk bisa segera mengakhiri penyebaran virus Corona di daerah ini. Sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap penyebaran virus tersebut,” terangnya.

Diakuinya, melawan penyebaran virus Corona tidaklah mudah, karena butuh kerja keras semua pihak. Masyarakat juga sangat diharapkandukungannya.Kalaupun tidak bisa ikut terlibat secara langsung, paling tidak bisa membantu dengan meminimalisir potensi penyebaran virus Corona dengan menjaga kebersihan diri dan kalau bisa tetap berada di rumah.

Kepada pemerintah desa dan kecamatan, anggota Fraksi Partai Kebangki-

Ketua DPRD Loteng M .Tauhid

tan Bangsa (PKB) DPRD Loteng ini meminta supaya tetap waspada dalam memantau mobilitas masyarakatnya. Terutama jika ada masyarakatnya baru pulang dari luar daerah atau luar negeri bisa segera melapor ke petugas kesehatan terdekat untuk bisa dilakukan pemeriksaan kesehatannya.

Terpisah, para anggota DPRD Loteng Loteng Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat untuk dipotong gajinya selama tiga bulan ke depan. Dana hasil pemotongan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk pengadaaan kebutuhan pokok yang akan disalurkan bagi warga terkena dampak penyebaran virus corona di daerah ini.

Untuk tahap awal, PKS Loteng sudah menyiapkan sebanyak 250 paket kebutuhan pokok dan akan terus ditambah sesuai kesiapan anggaran yang ada. Paket kebutuhan pokok berupa beras, telur dan minyak goreng tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui pengurus dan kader PKS yang ada di bawah sesuai hasil pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Jadi sebelum ini kita sudah melakukan pendataan warga yang terkena dampak penyebaran virus Corona, dari berbagai kalangan dan profesi,” ujar Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., Rabu (1/4).

Ada yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL) hingga tukang parkir. Termasuk guru honorer dan tenaga perawat yang bertugas di fasilitasfasilitas kesehatan di daerah ini. Warga inilah yang nantinya akan diberikan bantuan paket kebutuhan pokok tersebut. Karena dari hasil kajian PKS, merekalah yang paling merasakan dampak dari penyebaran virus Corona.

Seperti para PKL yang berjualan di kawasan Masjid Agung misalnya, sekarang sudah tidak bisa berjualan lagi. Imbas dari larangan pemerintah daerah untuk tidak berjualan sementara waktu.

“Untuk tenaga guru honorer

juga penting dibantu. Karena dengan kebijakan meliburkan siswa, beban yang harus dipikul para guru honorer tersebut kini jauh lebih besar. Lantaran harus menyiapkan kuota internet untuk memberikan materi serta tugas ke siswanya secara online,” terangnya.

Begitu pula tenaga perawat, sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran virus Corona juga layak diberikan bantuan. Paling tidak untuk bisa mengurangi beban kebutuhan hidupnya selama kondisi siaga darurat Corona sekarang ini, sehingga bisa bekerja lebih maksimal kembali.

“Bantuan yang diberikan ini memang tidak seberapa jumlahnya. Tapi kita berharap bisa bermanfaat bagi mereka yang benar-benar terdampak,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Loteng ini seraya elemen lainnya juga bisa membantu. Untuk bisa meringankan beban warga Loteng yang terkena dampak penyebaran virus Corona. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Wakil Ketua DPRD Loteng H. L. Sarjana memimpin penyemprotan disinfektan yang dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya.

(Suara NTB/kir)

Anggota Fraksi PKS DPRD Loteng menyerahkan bantuan paket kebutuhan pokok kepada warga terdampak virus Corona.

PAD Dipastikan Tak Tercapai

(Suara NTB/dok)

SEMPROT - Petani di Lotim sedang menyemprot cabai yang sedang ditanam. Sekarang ini, harga cabai di pasaran terus naik.

Harga Cabai Rawit di Lotim Terus Melonjak Selong (Suara NTB) Harga cabai di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melonjak naik. Saat ini di pasar sudah tembus rata-rata Rp 62 ribu per kilogram. Lonjakan harga cabai ini diduga karena sebagian besar hasil panen yang ada di Lotim ini dibawa keluar daerah.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim, Mirza Sophian kepada Suara NTB, Kamis (2/4) mengatakan, sebagai daerah penghasil cabai memang tidak sepatutnya harganya mahal.

Akan tetapi, para pengusaha banyak mengirim keluar, seperti di Jakarta karena harganya yang cukup menggiurkan.

“Harganya di Pasar Kera-

mat Jati Jakarta ini jauh lebih mahal,” ungkapnya.

Kenaikan harga cabai ini kata Mirza tidak ada kaitannya dengan wabah virus Corona, tapi kenaikan terjadi semata karena mekanisme pasar. Operasi pasar untuk stabilisasi harga ini tidak bisa dilakukan. Larangan berkerumun saat ini membuat kegiatan Operasi Pasar (OP) turut tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Khusus cabai ini juga tidak bisa diikutkan dalam OP karena tidak bisa distok.

Untuk stabilisasi harga cabai, yang bisa dilakukan hanya meminta pengusaha untuk membatasi pengiriman ke luar daerah dengan memastikan kebutuhan dalam daerah ini terpenuhi dengan harga

yang tidak terlalu mahal.

Terpisah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, H. Moh Abadi mengatakan, dari sisi produksi sebenarnya cabai rawit Lotim sangat mencukupi. Luas lahan tanam cabai 2.075 hektar dengan rata-rata produktivitas 60-80 ton sekali panen. Jumlah ini dikatakan bisa memenuhi semua kebutuhan daerah.

Kenaikan harga saat ini diduga karena permainan para spekulan. Pasalnya, dilihat dari produksi sangat besar dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Bisa saja kenaikan juga terjadi karena menjelang bulan Ramadhan yang sengaja dimainkan para spekulan. “Soal spekulan ini menjadi ranahnya Diperindag,” demikian. (rus)

APH di Lotim Gelar Sidang Online Perdana Selong (Suara NTB) Sidang secara online untuk pertama kalinya dilakukan antara Pengadilan Negeri Selong, Kejaksaan Negeri Selong bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Selong. Layanan persidangan online merupakan salah satu upaya Lapas Selong untuk menerapkan physical distancing dalam persidangan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Lapas Selong telah menyediakan fasilitas berupa laptop yang dilengkapi dengan speaker, microphone dan kamera ser-

ta terhubung dengan proyektor untuk mendukung pelaksanaan sidang online. ‘’Dalam persidangan kali ini, turut hadir pula pengacara terdakwa,’’ ujar Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Herdianto, kepada Suara NTB, Rabu (1/4).

Sistem atau alur sidang online adalah pihak Kejaksaan Negeri Selong sebagai host yang membagikan ID meeting dengan aplikasi zoom, kemudian pihak Lapas Selong, Pengadilan Negeri Selong akan joint atau bergabung dengan ID yang sudah dibagikan.

Dalam sidang perdana itu, terdapat empat perkara pidana yang disidangkan di PN

Selong, yaitu 3 orang kasus pengerusakan (Pasal 170) dengan agenda sidang tuntutan dan 1 orang kasus narkoba (Pasal 351) mengalami penundaan sidang.

“Sejauh ini sidang berjalan lancar. Artinya secara garis besar dari hukum acaranya sudah sesuai, karena ini sidang perdana, ke depannya masih banyak yang perlu kita evaluasi,” ujar Herdianto.

Di samping itu, untuk sementara ini dari pihak Lapas meniadakan kunjungan langsung diganti dengan video call dan disiapkan kotak steril pelaksanaan sidang secara online. (yon)

Dampak Corona, Pemda Lobar Alami Defisit Keuangan

Giri Menang (Suara NTB) Dampak terburuk wabah Corona dipastikan mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp274 miliar dipastikan tidak tercapai tahun ini. Karena Menteri keuangan sudah menandatangani semua pajak, hotel, restoran dibebaskan alias tidak boleh dipungut. Termasuk kemungkinan besar salah satu sumber pendapatan adalah PBB tidak bisa ditarik. Sampai saat ini realisasi PAD baru mencapai Rp20 miliar lebih.

“PAD Dipastikan tak mencapai target, karena pajak (hotel, restoran dan hiburan dan usaha lain) dibebaskan atau tidak boleh dipungut,,” terang Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kemarin.

Dijelaskan, beberapa bulan ini baru Rp 20 miliar PAD yang masuk ke kas daerah. Bulan lalu dan saja hanya Rp 8 juta yang masuk. Sedangkan seharusnya pada masa-masa ini terjadi lonjakan penerimaan PAD. Akan tetapi dampak Corona menyebabkan semua usaha lumpuh. Namun kalau melihat dari jumlah capaian PAD, dibandingkan dengan

tahun lalui pada periode yang sama justru terjadi peningkatan kali ini. “Tapi tidak bisa tercapai karena pajak tidak boleh dipungut,” imbuhnya.

Kondisi ini, jelas dia, tentu menyebabkan daerah akan mengalami kemunduran karena pendapatan daerah merosot jauh.

Sekda Lobar H. Baehaqi menerangkan kondisi PAD ini tentunya menyebabkan keuangan daerah defisit sangat besar untuk membiayai program. Karena semua pendapatan terkena dampak kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan pembebasan

listrik kapasitas 450 Watt, 900 Watt dibayar 50 persen.

Kondisi ini menyebabkan penerimaan dari Pajak Penerang Jalan berkurang. Namun di satu sisi, justru tarif pembayaran PJU tidak berkurang.

Seharusnya, kata dia, tarif pembayaran PJU juga dikurangi, karena kebijakan pemotongan pembayaran i n i , menyebabkan pendapatan daerah menurun drastis.

“Lalu ditambah lagi pajak hotel, restoran dan hiburan dihapus, berarti jelas berpengaruh terhadap ca-

paian PAD Rp 274 miliar tahun ini,” tegas sekda.

Selain itu, ujarnya, ada usulan dari dewan agar PDAM digratiskan. Padahal dari PDAM ini ada pemasukan Pemda sebesar Rp 7 miliar lebih. Kalau digratiskan, tentu pendapatan dari PDAM akan hilang. Di satu sisi target PAD sebesar Rp 274 miliar ini sudah disebar ke semua OPD. Kondisi ini tentu akan menyebabkan pemda tidak bisa membiayai program. (her)

H. Fauzan Khalid

Sambil Berjemur, Dewan Gelar Sidang LKPJ Selong (Suara NTB) Jumat (3/4) hari ini, para anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) akan menggelar sidang paripurna mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sambil berjemur.

Sidang akan digelar di halaman kantor DPRD yang dijadwalkan mulai pukul 08.30 WITA. Ketua DPRD Lotim, Murnan saat dikonfirmasi Kamis (2/4) membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, sidang di lapangan di bawah terik matahari pagi ini dilakukan untuk mengikuti Standar Operasional Prosedur kesehatan di tengah mewabahnya Corona (Covid-19).

Terlepas dari efektif dan

tidaknya cara berjemur menghilangkan virus Corona. Kegiatan sidang penting dewan di halaman kantor ini juga dilakukan agar bisa mengatur jarak duduk sesuai dengan ketentuan social distancing. “Tujuan kita sebenarnya agar bisa mengatur jarak duduk, dan menghindari banyak orang” ucapnya.

Murnan mengutarakan, pada sidang kali paripurna kali ini tidak diharapkan semua anggota dewan hadir. Terpenting memenuhi quorum, maka sidang tetap bisa dilanjutkan. “Biar tidak terlalu banyak,” imbuhnya.

Agenda-agenda sidang lainnya, seperti Badan Musyawarah (Bamus) digelar secara online,

yakni sidang langsung melalui layanan aplikasi online yang ada di masing-masing ponsel pintar.

Sidang secara online ini dinilai cukup efektif. Para wakil rakyat lebih cepat quorum dan tidak perlu menunggu lama.

Pada agenda-agenda sidang selanjutnya, direncanakan sidang terus dilakukan secara online. Disebut ada satu aplikasi yang bisa diunduh lewat Google Playstore. Dalam sistem aplikasi tersebut, semua anggota sidang bisa dilihat. Yang tampak besar tampilan layarnya adalah yang sedang berbicara. (rus) Murnan

SUARA NTB

Jumat, 3 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

Kebijakan Pemerintah Harus Menyeluruh PEMERINTAH pusat akhirnya memberikan kebijakan pada warganya di tengah pandemi Corona (Covid-19) ini. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) ini adalah pada pembayaran rekening listrik bagi warga menengah ke bawah, kemudian keringanan pembayaran cicilan utang di perbankan dan lainnya. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam upaya membantu masyarakat yang terkena langsung dampak Corona.

Kita sadari di tengah kondisi saat ini, hampir seluruh sektor terkena dampak dari penyebaran Corona ini. Misalnya, industri pariwisata yang berdampak pada banyak hal, seperti hotel yang tidak beroperasi, restoran dan rumah makan yang tutup, kemudian biro perjalanan wisata yang juga tidak beroperasi. Dan yang tidak kalah penting adalah karyawan yang bekerja di sektor ini sangat merasakan dampaknya. Mereka harus dirumahkan sementara dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Belum lagi, industri penerbangan yang harus mengandangkan sementara pesawatnya, karena tidak ada penumpang khawatir terdampak virus Corona. Kalau pun, masih ada bandara yang dibuka, jumlah penumpangnya tidak ada. Ini hanya sebagian kecil dampak yang ditimbulkan penyebaran Corona yang setiap hari jumlahnya semakin bertambah.

Memang dalam upaya menekan penyebaran Corona ini semakin meluas, banyak usulan dari sejumlah elemen masyarakat yang mendesak agar Presiden Joko Widodo memberlakukan lockdown. Namun, adanya sejumlah pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang cukup besar, kebijakan lockdown belum dilakukan pemerintah. Bagaimana tidak, kalau lockdown diberlakukan, maka seluruh aktivitas harus dihentikan. Masyarakat harus berdiam diri di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Yang boleh beraktivitas hanya aparat dan tenaga medis.

Bagi pemerintah, perhatian terhadap masyarakat yang terpengaruh Corona ini merupakan prioritas utama. Lumpuhnya aktivitas ekonomi tentu berdampak terhadap penghasilan dan berpengaruh juga terhadap lainnya. Misalnya, untuk membayar tagihan listrik, tagihan air hingga cicilan utang di perbankan atau lembaga penjamin keuangan lainnya. Khusus untuk listrik, pemerintah pusat membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Sementara di NTB, ada 863.405 pelanggan yang dapat pembebasan dan diskon tagihan listrik. Adanya kebijakan ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi pelanggan. Paling tidak, adanya kebijakan ini akan membuat beban masyarakat kecil semakin ringan.

Apalagi, banyak di antara mereka harus menerima kenyataan dirumahkan sementara akibat dampak Corona ini. Menurut Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, apa yang dilakukan PLN ini merupakan tindakan konkrit dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19. Termasuk melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan keringanan pembayaran listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Meski demikian, pemerintah pusat tidak hanya melihat pelanggan dari kalangan menengah ke bawah. Lihatlah dunia industri, seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata dan industri lain yang terkena dampaknya.

Kalangan pengusaha yang terkena dampak ini juga perlu diberikan kebijakan keringanan dalam pembayaran listrik, khususnya tidak membayar beban listrik. Meski sudah ada insentif dari pemerintah bagi industri perhotelan, beban pembayaran listrik tetaplah besar bagi pengusaha, sehingga cukup memberatkan. Begitu juga industri lain yang terkena dampaknya, beban pembayaran listrik cukuplah berat. Adanya kebijakan ini paling tidak bisa membantu meringankan beban para pengusaha yang harus menutup usahanya, karena terdampak Corona. Namun, ini adalah kebijakan pemerintah pusat dan berharap ada kebijakan lain yang dikeluarkan dan berpihak pada pengusaha, sehingga tidak semakin terbebani oleh penyakit Corona ini. Kita juga berharap, pandemi Corona ini segera berakhir, dan kehidupan kembali normal seperti semula. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Modal Sosial Menghadapi Covid-19 ABAH Corona Virus Disease (Covid-19) semakin meluas, baik secara global dan nasional. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (11/3/2020) secara resmi menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Hal itu didasarkan karena begitu cepat dan masifnya penyebaran virus ini ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri kasus orang yang terpapar pandemi Covid-19 setiap hari meningkat secara signifikan.

Data pada hari Rabu (01/04/2020) menunjukkan bahwa sebanyak 1.677 orang dinyatakan positif Covid-19, sebanyak 157 orang meninggal dunia, dan 103 orang dinyatakan sembuh (www.covid19.go.id). Adanya peningkatan data secara eksponensial tersebut telah menjadi indikasi bahwa pandemi Covid-19 tidak bisa disikapi secara permisif. Apalagi pandemi Covid-19 kini sudah menyebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan langkah sistematis, terukur, dan komprehensif dalam aspek penanganannya.

Dalam konteks level daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 306-298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease atau Covid-19 di Provinsi NTB. Pemberlakuan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Covid-19 tersebut ditetapkan sampai 31 Agustus 2020.

Hingga hari Rabu (01/04/2020) kasus orang yang dinyatakan positif Covid-19 di NTB sebanyak 6 kasus, total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 62 kasus, dan total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1.362 kasus (www.corona.ntbprov.go.id).

Dalam perkembangannya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang meliputi aspek kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan kebijakan dampak sosial ekonomi masyarakat sebagai respon atas pandemi Covid-19 di NTB. Kepanikan Masyarakat Setelah Gubernur NTB menggelar konferensi pers pada Selasa (24/ 3/2020) dan menyatakan kasus per-

Oleh : Hendra Puji Saputra, S.Sos (Field Officer KONSEPSI NTB) tama positif Covid-19 di NTB, muncul kepanikan massal di hampir semua kalangan masyarakat.

Kepanikan massal kemudian ditandai dengan aksi sporadis pemborongan masker, hand sanitizer, dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya yang belakangan ini ketersediaannya sangat langka di sertai dengan harganya yang cukup tinggi mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan.

Munculnya kepanikan di tengah masyarakat tidak terlepas dari framing media massa yang secara sensasional memberikan pemberitaan secara masif tentang penyebaran wabah Covid-19 di masyarakat. Dalam konteks merebaknya wabah Covid19, media massa semakin menonjolkan sisi eksploitatif dalam bentuk komodifikasi melalui narasi-narasi dari berita yang ditampilkan. Pada kondisi inilah kemudian masyarakat yang secara terus-menerus mengkonsumsi pemberitaan pandemi Covid19 melalui media massa akan memunculkan efek sosial berupa kepanikan moral di tengah masyarakat.

Menurut Stanley Cohen dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics menjelaskan bahwa media massa adalah sumber utama pengetahuan masyarakat yang memainkan peranan penting dalam menciptakan drama kepanikan moral di masyarakat. Kepanikan moral oleh Cohen dianggap sebagai kondisi ketakutan atas kehadiran seseorang atau sekelompok orang yang didefinisikan sebagai ancaman terhadap tatanan nilai dan kepentingan masyarakat, yang kemudian dipresentasikan melalui media massa.

Konten pemberitaan terkait pandemi Covid-19 dikonstruksi secara sensasional oleh media massa dengan tujuan untuk mendapat perhatian publik sehingga pada gilirannya menyebabkan perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak. Akibatnya, informasi mengenai wabah Covid-19 yang diterima oleh masyarakat tanpa melihat kebenaran informasi tersebut akan menyebabkan kepanikan

RADIO

masyarakat secara berlebihan.

Oleh karena itu, dalam situasi yang mana sikap curiga, prasangka, dan kecemburuan sosial sangat mudah untuk di mobilisir, maka upaya sosialisasi di berbagai lini harus berpatokan pada semangat dan aksi gotong-royong serta sikap dan tindakan empatik.

Perlunya Modal Sosial Di tengah situasi masyarakat yang tidak normal seperti ini, ketahanan sosial akan menjadi pilar penting dalam menghadapi pandemi Covid19. Karena itu, berbagai upaya teknis mengatasi pandemi Covid-19 juga harus didukung dengan penguatan modal sosial. Putnam (1983), menjelaskan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Guna memelihara kohesi sosial di tengah pandemi Covid-19, solidaritas sosial berperan sangat penting dalam menjaga kohesi antarwarga dan menjadi alat kontrol sosial. Selain itu, nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di masyarakat harus di hidupkan kembali sebagai modal sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat. Bila modal sosial mampu digerakkan dan diperkuat bukan tidak mungkin jaring pengaman sosial untuk lapisan masyarakat sampai ke level bawah di saat menghadapi pandemi Covid-19 dapat diupayakan dengan optimal. Tentu solidaritas publik juga sangat dibutuhkan.

Sebagai bangsa besar yang memiliki solidaritas dengan berbagai pengalaman mengatasi bencana di masa lalu, tentu dengan menumbuhkan modal sosial dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 perlu dilakukan. Sudah semestinya kita belajar dari penanganan bencana Tsunami Aceh, Gempa Yogyakarta, Gempa Lombok, dan wabah demam berdarah sebagai pelajaran penting dalam membangun aksi

solidaritas dan persatuan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dengan demikian, setiap warga negara juga harus memiliki kesadaran, kepedulian, dan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun antar masyarakat guna mendukung keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan menumbuhkan modal sosial yang kuat. Dengan momentum pandemik ini, fikiran, sikap, dan tindakan sekretarian harus dicegah dengan berbagai cara supaya tidak direproduksi secara terus-menerus. Sebab berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid19 juga secara simultan harus didukung dengan modal sosial yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri.

POJOK NTB terbitkan kartu isolasi diri

Salah satu ikhtiar memutus rantai Covid-19

*** Warga Bentek dan Genggelang kekurangan air bersih Kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 3 April 2020

473 Orang Keluar dari Status PDP dan ODP Dari Hal. 1 meningkatkan imunitas tubuh dan membantu terhindar dari Covid-19.

Selain itu Doni juga menekankan pentingnya meningkatkan disiplin individu maupun disiplin kolektif dalam mematuhi kebijakan pemerintah dalam rangka

pencegahan Covid-19. Doni meminta kepada masyarakat untuk saling mengingatkan dan bersamasama menghindari ancaman virus. Bagaimanapun juga, kata Doni, langkah pencegahan menjadi prioritas utama dalam penanganan virus SARS-CoV-2 atau corona. (ars)

Sejumlah PNS Pemprov Berstatus ODP Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/4) siang kemarin membenarkan adanya surat edaran Kepala BKN tersebut. Ia mengatakan, BKD sedang meminta data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai ASN terdampak Corona. ‘’Masih saya minta datanya dulu dari semua OPD. Yang positif ndak ada, kalau ODP ada beberapa,’’ kata Nasir.

Ia menjelaskan, ASN Pemprov yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 hanya beberapa orang. Semua ASN yang berstatus ODP melakukan karantina mandiri di rumah. ‘’Ndak sampai belasan, hitungan jari,’’ katanya.

Menurut Nasir, data ASN yang terdampak Corona kemungkinan bisa didapatkan dalam satu atau dua hari ke depan. Ia menambahkan, tak ada rapid test yang dilakukan kepada ASN. Karena rapid test diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. ‘’Untuk kami, kita berjagajaga saja, antisipasi. Kita tetap menjalankan protap, kalau ada teman yang punya gejala kita suruh istirahat di rumah,’’ tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS Instansi Pusat Dan Daerah melalui SAPK BKN tanggal 30 Maret 2020. Dalam SE tersebut, Kepala BKN meminta kepada seluruh Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manu-

sia (SDM) pada Instansi Pusat dan seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Instansi Daerah untuk melakukan pendataan riwayat kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdampak virus Korona (Covid-19) sehingga mempermudah pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemenuhan hak-hak kepegawaian PNS terdampak.

Fitur kesehatan pada SAPK ini dikhususkan bagi Instansi Pusat dan Daerah untuk mengisi sesuai dengan kondisi terkini baik dari segi kategori kesehatan, status kesehatan, dan tanggal ditetapkannya kategori dan status kesehatan yang sedang dialami oleh PNS pada instansi masing-masing melalui link https:// sapk.bkn.go.id. Dalam SE ini juga disertakan panduan teknis pengisian data riwayat kesehatan melalui Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

Pendataan riwayat kesehatan PNS merupakan pendataan riwayat kesehatan PNS yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah yang dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pasien yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19, Pasien yang dinyatakan sembuh dan eninggal akibat pandemi Covid-19. Pendataan akan dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam seminggu dan dilakukan dengan penuh kedisiplinan. (nas)

Sidang Daring 176 Perkara Dari Hal. 1 Tercatat hingga Kamis (2/4), 176 perkara disidang secara daring.

“Kadang kadang hilang suara. Ini jadi kendala kita saat online,” kata Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH. Ketika terjadi gangguan, JPU terkadang harus mengulang pertanyaan, khususnya kepada terdakwa. “Terhadap yang gangguan, memang agak panjang jadinya,” ujar Kajati.

Terkait kendala ini, ia mengingatkan jajarannya, khususnya operator perangkat teleconference di Kejaksaan untuk menjaga kualitas internet. Karena itu akan menjamin kualitas persidangan yang dijalani JPU. “Karena selama sinyal bagus, proses persidangan akan berjalan baik dan lancar,” ujarnya.

Namun secara umum Kajati memastikan semua sidang yang sudah dipantaunya berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti secara teknis. Tim JPU di masing masing Kejari sudah menerapkan sidang se-

cara online, baik sidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Sebelumnya diawali oleh Kejari Lombok Tengah, kemudian diinstruksikan disusul Kejari Kejari lainnya. Bahkan Kejari Mataram memulai dengan sidang tindak pidana korupsi. ‘’Inilah cara kami di Kejati NTB dan jajaran Kejari untuk melakukan penanggulangan wabah Covid – 19,’’ tegasnya.

Sementara perkara yang disidangkan tersebar di sejumlah Kejari di Lombok dan Sumbawa, dengan total 176 perkara. Rinciannya, perkara di Bima paling banyak, mencapai 93 perkara pidana umum. Di Kejari Mataram 14 perkara, Kejari Sumbawa membawa 1 perkara pidana umum, sementara Kejari Dompu membawa 33 perkara, sementara Kejari Lotim menyodorkan ke Pengadilan 21 perkara. Sementara Lombok Tengah sudah mencapai 15 perkara. (ars)

Siapkan Bantuan untuk IKM Dari Hal. 1 pelaku IKM/UMKM dan tenaga kerja yang tak lagi memperoleh pendapatan akibat wabah Corona.

Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Nuryanti, SE, ME yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (2/4) siang kemarin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan data IKM-IKM yang ada di seluruh NTB ke Dinas Sosial (Disos). Dinas Sosial kemudian memverifikasi data tersebut supaya penerima bantuan sembako tidak dobel. ‘’Kalau masyarakat yang sudah dapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) nggak masuk di program jaring pengaman sosial provinsi.

Jadi kalau kita yang di luar PKH yang diakomodir oleh Dinas Sosial,’’ ujar Nuryanti.

Disperin NTB menerima data dari kabupaten/kota. Data sementara, baru enam kabupaten yang sudah menyerahkan data IKM ke Disperin NTB. Dengan jumlah 2.154 IKM dan 2.980 orang tenaga kerja.

Enam kabupaten yang sudah menyerahkan data IKM antara lain, Kabupaten Bima 69 IKM dengan jumlah tenaga kerja 316 orang, Kabupaten Dompu 53 IKM dengan jumlah tenaga kerja 111 orang. Kemudian Kabupaten Sumbawa 1.229 IKM dengan jumlah tenaga kerja 482 orang, Kabupaten Lombok Timur 134 IKM dengan jumlah tenaga kerja 805 orang.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Tengah 634 IKM de-

ngan jumlah tenaga kerja 3.195 orang. Sementara empat kabupaten/kota masih belum menyerahkan data ke Disperin NTB, antara lain Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Pihaknya berharap empat kabupaten/kota segera menyerahkan data IKM di masing-masing daerahnya. Supaya nanti ketika dilakukan pemberian bantuan pangan atau sembako, tidak protes.

Selain menyiapkan bantuan sembako, IKM yang terkena dampak akibat wabah Corona dapat mengajukan keringanan pinjaman yang diinginkan. Sesuai penjelasan OJK, kata Nuryanti, IKM akan diberikan relaksasi dan restrukturisasi kredit selama satu tahun mulai Maret 2020 hingga Maret 2021. ‘’Setahun berlakunya.

IKM mengajukan permasalahannya dan mengusulkan keringanan apa yang diinginkan. Nanti ada proses verifikasi. Baru diputuskan bersama,’’ katanya.

IKM terdampak Corona juga diberikan keringan pajak. Terutama IKM yang memproduksi alat-alat permesinan, masker, hand sanitizer, alat perlindungan diri (APD) dan IKM yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman. ‘’Itu nanti kita lapor. Mereka tak kena pajak, dinolkan selama masa darurat Corona,’’ katanya. (nas)

Halaman 11

Positif Covid -19 di Sumbawa Terjangkit Pasien asal Lotim Mataram (Suara NTB) Tim Covid - 19 menemukan alur penularan virus Corona dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Pasien yang terkonfirmasi positif Corona di Kabupaten Sumbawa inisial M, diketahui pernah bertemu langsung dengan pasien positif Corona asal Lombok Timur inisial H.MN. Interaksi ini kemudian menyebabkan munculnya pasien Covid – 19 pertama di Pulau Sumbawa. Tim Gugus tugas kini terus melakukan contact tracing untuk menelusuri interaksi pasien M yang baru diumumkan Rabu lalu itu.

Sesuai hasil penelusuran tim Gugus Tugas Covid – 19,

sebelum kondisi kesehatannya menurun, M sempat datang ke Lombok Timur untuk membesuk keluarganya yang sakit di Aikmel, Lombok Timur H.MN. M rupanya membesuk pasangan MN dan istrinya Hj. YM yang sakit sepulang mengikuti seminar di Jakarta. Pasangan suami istri tersebut kemudian diumumkan positif terjangkit Corona setelah dirawat sejak 17 Maret 2020 di ruang isolasi. ‘’Ketika Ny. M ini pulang ke Sumbawa, kemudian jatuh sakit,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, Kamis (2/4) kemarin.

Ny. M dirujuk ke RS Manambai Abdulkadir Sumbawa

yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid -19 di Pulau Sumbawa. Setelah dilakukan tes swab, akhirnya hasil uji laboratorium menyatakan M positif Corona Rabu (1/4) lalu.

Kesimpulan pihaknya, M terjangkit ketika berinteraksi langsung dengan pasien asal Lombok Timur.

Dijelaskan Ahsanul Khalik, seluruh pasien yang sudah pernah kontak dengan M dan pasien asal Lotim langsung dilakukan tracing. Hasilnya, ditemukan 44 hingga 200 orang dan diberikan status Orang Dalam Pemantauan (ODP). “Seluruh orang yang pernah kontak dengan kedua pasien ini sudah ditelusuri

Meningkat, Potensi PHK di NTB Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) menjadi antensi banyak pihak. Terutama mengikuti tutupnya sejumlah perusahaan, khususnya di sektor pariwisata, untuk menanggulangi kerugian yang dialami.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur, menerangkan sampai saat ini potensi PHK memang terus berkembang. ‘’Jumlah yang (sudah) di-PHK dan dirumahkan angka pastinya belum ada, karena terus berkembang sampai saat ini,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).

Berdasarkan catatan KSPSI NTB, penutupan perusahaan banyak dilakukan di sektor pariwisata. Khususnya beberapa hotel yang berada di kawasan tiga gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penutupan terse-

but juga diakui Yustinus diikuti dengan PHK pekerja. ‘’Kalau laporan terakhir ada 34 hotel yang ditutup, dan sebagian besar itu di tiga gili,’’ ujarnya.

Menurutnya, atensi serius perlu diberikan pada penanggulangan dampak penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini belum pasti kapan berakhir.

Jika kondisi saat ini berlangsung lebih panjang, dampak yang akan dialami oleh sektor usaha dan pekerja disebutnya akan semakin besar.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) juga mencatat sebanyak 9 hotel yang berada di kawasan Sekotong dan Senggigi memilih menutup usaha. Penutupan tersebut diikuti dengan PHK yang dilakukan perusahaan kepada para pekerja.

Kepala Disnaker Lobar melalui Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja, Asmuni Hadi, menerangkan pihaknya mencatat setidaknya ada 49 pekerja

yang telah mengalami PHK. Sementara untuk pekerja yang dirumahkan tercatat mencapai raturan orang. Pekerja yang mengalami PHK juga sudah diberikan hak berupa pesangon sebesar 40 persen dari total upah.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan hingga kita pihaknya belum mendapatkan laporan dari perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerjanya. Apindo sendiri telah megeluarkan imbuan kepada seluruh anggota untuk menghindari terjadinya PHK. ‘’Kita sudah imbau untuk para pengusaha baik yang tergabung dengan anggota maupun tidak agar tidak ada PHK, tapi dirumahkan saja. Agar nantinya bisa di panggil kembali,” ujar Wolini saat dikonfirmasi, Kamis (2/4). Menurutnya, jika terjadi PHK tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. (bay)

Bupati dan Gugus Tugas Lakukan Langkah Percepatan Penanganan Covid-19 Dari Hal. 1 ‘’Mengingat penderita positif Covid-19 ini adalah warga Kecamatan Lunyuk, saya minta untuk dilakukan karantina wilayah terbatas untuk Kecamatan Lunyuk. Sementara menunggu penelusuran dan isolasi terhadap masyarakat yang pernah melakukan kontak dengan yang bersangkutan,’’ terangnya.

Bupati pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun tetap waspada dan mematuhi imbauan pemerintah untuk menghindari keramaian, kontak fisik, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Mengurangi aktivitas di luar rumah, dan tidak kalah penting selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar daerah Sumbawa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya.

Kemudian kepada gugus tugas penanganan covid-19, bupati meminta untuk lebih proaktif melakukan langkahlangkah percepatan penanganan. Terutama dengan memperketat pengawasan arus keluar masuk di gerbang barat dan gerbang timur. Siagakan posko-posko secara intensif untuk mendata dan memeriksa para pendatang di wilayah.

Begitu pula camat, lurah, kepala desa dan jajarannya sampai ke tingkat bawah, juga memegang peranan penting untuk mengedukasi masyarakat. Agar bersama-sama memutus rantai penularan virus yang mematikan ini. Ketahanan pangan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini juga diminta untuk tetap dijaga dan diperhatikan. ‘’Laku-

kan pendataan terhadap warga masyarakat kita yang secara serius terkena dampak bencana ini untuk segera dibantu. Agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di tengah pandemi ini,’’ pesan bupati.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada gugus tugas dan semua pihak yang telah bekerja keras dan semakin intens melakukan segala cara untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Juga kepada para petugas kesehatan yang berada di garis terdepan dalam penanganan.

Upaya pencegahan harus dipadukan bersama-sama dengan peningkatan kesehatan masyarakat, penelusuran kasus dan disertai dengan peningkatan kapasitas perawatan di rumah sakit. ‘’Saya selaku pimpinan daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berbuat maksimal dan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk kita bersama-sama melawan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumbawa,’’ tandasnya.

Saling Memperkuat Dandim 1607/ Sumbawa, Letkol. Inf. Samsul Huda selaku Wakil Ketua II Gugus Tugas penanganan Covid-19 mengajak semua pihak untuk saling merangkul dan memperkuat dalam menghadapi situasi yang terjadi. Karena hal ini adalah musibah yang harus ditangani bersama.

Diharapkan, seluruh masyarakat Sumbawa bisa menyikapi kejadian ini dengan tenang dan tetap yakin gugus tugas bertindak dengan cepat dan terkoordinir dengan baik. Negara tetap hadir dan

tidak berpangku tangan untuk memberikan satu kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat. ‘’Percayalah apa yang kita laksanakan merupakan suatu wujud ikhtiar terbaik. Kita tidak menginginkan ada satu efek samping yang seharusnya bisa kita eliminir, kemudian itu menjadi yang muncul terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian wabah berubah menjadi satu musibah sosial di wilayah kita,’’ terang Dandim.

Sementara, Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra S.IK yang juga Wakil Ketua III Gugus Tugas menyampaikan, pihaknya akan selalu mengemban fungsi menjaga kamtibmas di Kabupaten Sumbawa. Kapolres berpesan kepada semua pihak agar mentaati imbauan, surat edaran serta apapun aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Karena hal tersebut sudah dianalisa dan dipikirkan sebagai langkah terbaik dalam menghadapi kondisi saat ini.

Masyarakat diminta untuk tidak panik, karena pihaknya bersama gugus tugas tetap berupaya melakukan langkah antisipasi. ‘’Mari kita bersama-sama bersatu melawan Covid-19,’’ ajak Kapolres.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19.

Pihaknya pun memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah yang dilakukan gugus tugas. ‘’Apapun yang akan diambil langkah-langkah positif oleh gugus tugas, kami akan mendukung sepenuhnya,’’ tegasnya. (arn/ind/*)

942 Pelamar CPNS Pemprov Diminta Pantau Website BKN Dari Hal. 1 tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang.

Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru 1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang.

Nasir mengatakan akibat wabah virus Corona, jadwal pelaksanaan tes SKB sesuai surat edaran Menteri PANRB ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semula pelaksanaan tes SKB akan dilaksanakan 25 Maret lalu, namun akibat wabah Corona, jadwal tes SKB ditunda sambil menunggu kondisi kembali normal. ‘’Ada evaluasi terus menerus. Kalau situasi dan kondisinya kita di daerah NTB sudah aman, kalau Jakarta tak aman, ndak bisa juga. Pelaksanaan tes SKB tergantung eskalasi Covid-19 secara na-

sional,’’ jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada 942 pelamar yang berhak ikut SKB agar sering memantau informasi dari website BKN dan BKD. Jika kondisi sudah mulai normal, nantinya BKD NTB akan mengumumkan jadwal pelaksanaan SKB. ‘’Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu,’’ harapnya.

Dalam pelaksanaan SKB nantinya, ada 36 formasi CPNS Pemprov NTB dengan peserta SKB tunggal. Sebanyak 21 formasi untuk tenaga guru, 11 formasi tenaga kesehatan dan 4 formasi tenaga teknis. 21 formasi tenaga guru dengan peserta SKB tunggal antara lain guru administrasi perkantoran di SMKN 1 Brang Ene, guru agama Islam di SMAN 1 Wawo, guru agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tananaman di SMKN 1 Lenangguar.

Kemudian guru akomodasi perhotelan di SMKN 1 Maluk, guru bahasa Indonesia di SMAN 2 Monta, guru nautika kapal penangkap ikan di SMKN 1 Keruak, guru prakarya dan kewirausahaan di SMKN 1 Kayangan, guru

seni budaya di SMAN 1 Brang Rea, SMAN 1 Lape, SMKN 1 Buer dan SMKN 1 Alas.

Selanjutnya, guru SLB di SLBN 1 Lobar dan SLBN 1 Sumbawa Barat, guru tata boga di SMKN 1 Maluk, guru teknis komputer dan jaringan di SMKN 1 Tarano, guru teknis sepeda motor di SMKN 1 Lunyuk, guru TIK di SMAN 1 Lape, SMAN 2 Lambu dan SMAN 1 Bayan.

Sementara itu untuk tenaga kesehatan peserta SKB tunggal untuk formasi dokter spesialis kandungan empat formasi di RSUD NTB, fisikawan medis di RSUD NTB, psikologi klinis sebanyak tiga formasi di RSJ Mutiara Sukma, nutrisionis di RS Manambai Abdul Kadir, perekam medis di Balai Laboratorium dan sanitarian di Dinas Kesehatan NTB. Sedangkan empat formasi dengan peserta SKB tunggal di formasi tenaga teknis adalah mediator hubungan industrial di Disnakertrans NTB, Polisi Kehutanan dua formasi di KPH Ampang Riwi dan arsiparis di Dinas Kesehatan NTB. (nas)

oleh tim. Itulah sebabnya hampir 200 orang diisolasi di seluruh Ponpes di Lombok Timur,” ujarnya.

Kabar baik dari pasien yang positif ini, kondisinya terus semakin membaik setelah mendapat penanganan intensif di RSUD Provinsi NTB. ‘’Kita percaya tim penanganan Covid-19 ini bekerja optimal. Mungkin saja ada kekurangan tapi tentu saja tidak ada keinginan untuk sengaja mencelakakan warganya,’’ ujar Ahsanul Khalik.

Dia mengingatkan kemba-

li, masyarakat sebaiknya membatasi aktivitas di luar rumah jika ingin wabah ini segera berakhir. ‘’Kurangi aktivitas di luar. Hindari nongkrong-nongkrong. Momen ini juga bisa menjadi ajang kita refleksi diri,’’ ajaknya.

Dengan keluarnya hasil tes swab positif untuk J dan Ny. M, menambah jumlah penderita Covid – 19 yang dinyatakan positif. Sebelumnya ada empat orang, bertambah dua orang sehingga menjadi enam penderita, salah satunya meninggal dunia. (ars)

Warga Bentek dan Genggelang Kekurangan Air Bersih Dari Hal. 1 Secara kebetulan, pipa itu dipasang di jalur sungai yang dilalui banjir.

“Ada dua jalur pipa yang putus. Yaitu jalur Kerta - Penjor - Bulan Semu. Dan kedua jalur Bulan Semu - Sankukun.

Karena Sankukun sudah dimasukin PDAM, jadi di sana kita anggap tidak terdampak,” ungkap Dodi.

Kades mengakui sudah meminta pengurus PAMDes mengecek kondisi pipa. Namun dikarenakan volume air di Kali Kerta masih meluap, maka pemeriksaan pipa belum dapat dilakukan. Ia memastikan, ribuan warga terdampak di tiga dusun itu. Sejak Kamis pagi, warga sudah mendapat suplai dari BPBD dan Dasi NTB. Dasi NTB mengirim 1 tangki, dan 6 tangki dari BPBD dengan pembagian dua tangki di Dusun Kerta, Penjor dan Kerurak. Ada pula yang mandiri mengambil air minum menggunakan jeriken dan tandon ke sumber-sumber air yang tersedia.

Dodi mengaku, desa sudah menganggarkan kurang dari 300 juta untuk penanganan air bersih pada dua kegiatan. Pertama Rp149 juta untuk distribusi air minum musim kema-

rau, dan Rp 150 juta untuk perbaikan jalur bagi warga di wilayah Monggal Atas, Monggal Bawah, Gitak Demung dan sekitarnya. “Untuk kebutuhan air bersih warga sendiri, kami akan bersurat ke BPBD, Jumat esok (hari ini),” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, ikut meminta adanya bantuan penanganan air bersih. Di Dusun Dasan Bangket, jalur perpipaan warga ikut hanyut pascabanjir Rabu sore.

“Pipa PAMDes dari sumber air Jong Palangka putus total.

Memang masyarakat ada solusi baru, mengambil dari mata air Stambing. Teras pun persoalannya kita kekurangan pipa,” ujarnya.

Warna menyebut, mulai Kamis pagi ia sudah mengarahkan warganya untuk bergotong royong memperbaiki jalur mata air Stambing. Sementara jalur distribusi itu lancar, BPBD diharapkan turun memberi suplai. “Dari PAMDes sudah datang ke desa minta pipa. Sampai hari ini masih kita carikan celah alternatifnya. Apalagi ke depan, di jalur pipa yang putus ini harus menggunakan HDPE supaya lebih awet,” ucapnya. (ari)

NTB Terbitkan Kartu Isolasi Diri Dari Hal. 1 Ada juga warga NTB yang bekerja di luar daerah, karena tak ada lagi pekerjaan terdampak virus Corona, kemudian mereka pulang kampung.

Sehingga, kata Bayu, tidak mungkin Pemprov menolak mereka yang pulang kampung ke NTB. ‘’Pemprov membuka pintu masuk dengan mengawasi, menerapkan protokol kesehatan,’’ kata Bayu.

Warga NTB yang baru pulang kampung, kata Bayu langsung dijemput di Pelabuhan Lembar oleh Pemda kabupaten/kota. Seperti yang dilakukan Lombok Timur. Dishub kemudian mengawal mereka sampai ke tempat karantina terpusat ang disiapkan Pemda kabupaten/kota.

Bagi warga NTB yang pulang kampung malam hari dan tidak sempat dijemput Pemda kabupaten/kota, maka mereka akan dibawa tempat karantina terpusat di Wisma Tambora BPSDM NTB. Warga NTB yang baru pulang kampung, lanjut Bayu diberikan dua perlakuan.

Bagi mereka yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dengan Risiko (ODR) setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan maupun bandara, maka diperbolehkan langsung pulang ke kampung halaman masingmasing. Tetapi mereka diberikan stiker untuk ditempelkan di rumah masing-masing bahwa mereka dalam status isolasi diri selama 14 hari.

Sementara untuk yang punya gejala seperti batuk, maka akan dibawa ke lokasi karantina terpusat. ‘’Mereka yang masuk ODP masuk karantina terpusat. Kalau OTG dan ODR langsung pulang tapi karantina mandiri. Dikontrol lewat rekaman kita. Itu cara yang kita lakukan,’’ jelas Bayu.

Pemprov NTB memastikan akan memperketat pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan pencegahan penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provisi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, M. Si mengatakan, pegawai dari Dishub NTB mulai di-BKO-kan untuk membantu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), yakni standby di Pelabuhan Lembar. Petugas yang di-BKO-kan itu akan membantu proses administrasi dan pendataan di Pelabuhan Lembar.

Sebab, direncanakan sesuai skema yang ada, maka siapapun masyarakat yang datang ke Pulau Lombok menggunakan jalur laut akan diberikan kartu katerangan siap mengisolasi diri. ‘’Jadi, pemberian kartu itu adalah upaya kita untuk memudahkan kerja melacak keberadaan mereka jika memang suhu tubuhnya mendekati geja-

la Covid-19,’’ kata Aryadi.

Sesuai protap protokoler kedatangan penumpang untuk mencegah Covid-19, maka penumpang dari jalur laut, akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan Hand Thermo Scanner dan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan. Pemeriksaan dan penyemprotan itu dilakukan oleh Tim Kesehatan Terpadu dengan melaksanakan pemeriksaan deteksi dini gejala virus Corona terhadap para penumpang kapal KM Labobar yang turun ‘’Setiap penumpang yang turun di Pelabuhan Lembar langsung diperiksa suhu tubuh dan disemprot cairan disinfektan. Prinsipnya, upaya pengetatan akses keluar masuk menuju NTB dari pelabuhan adalah komitmen Pemprov NTB mencegah penularan Covid-18,’’ jelasnya.

Aryadi meminta masyarakat yang diberi status Orang Dalam Pemantauan (ODP) memiliki kesadaran dan mengikuti petunjuk pemerintah. ODP diminta melakukan karantina diri dan tidak keluar rumah atau berinteraksi fisik dengan masyarakat, hingga waktu 14 hari sesuai dengan masa inkubasi Corona. Sehingga, jika ODP di kemudian hari ternyata positif, maka akan mudah diatasi dan tidak menyebarkan virus ke masyarakat.

Pihaknya meminta semua masyarakat yang berstatus ODP disiplin mengisolasi diri, sehingga wabah Corona akan cepat berakhir dan tidak berkembang. ‘’Supaya semua bisa disiplin. Inilah saatnya kita bisa menjadi pahlawan kemanusiaan,’’ katanya.

Aryadi menjelaskan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama juga dengan provider untuk sistem SMS Flash yang ditujukan kepada para ODP. Fungsinya untuk mengingatkan ODP tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan selama masa karantina mandiri. ‘’Ke depan akan ada SMS Flash yang dikirimkan kepada para ODP agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bersama,’’ ujarnya.

Data Pemprov NTB per 2 April 2020, jumlah ODP terus mengalami peningkatan. Saat ini jumlah ODP sebanyak 1.357 orang. Dengan rincian di Kota Mataram 110 orang, Lombok Barat 71 orang, Lombok Tengah 16 orang, Lombok Utara 108 orang, Lombok Timur 695 orang, Sumbawa Barat 27 orang, Sumbawa 51 orang, Dompu 57 orang, Bima 174 orang, Kota Bima 46 orang dan WNA 2 orang.

Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 39 orang. Dengan rincian Kota Mataram 13 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 5 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 4 orang, Dompu 6 orang, Bima 2 orang, WNA 1 orang dan luar provinsi 2 orang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 3 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HMS Donasikan 50 Persen Penghasilan untuk Bantu Warga Hadapi Covid-19 Kota Bima (Suara NTB) Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS mendonasikan 50 persen penghasilannya, demi mengadvokasi warga menghadapi Covid-19 di Pulau Sumbawa.

Aksi kemanusiaan ini akan ia lakukan hingga wabah selesai.

“Ini merupakan kewajiban saya sebagai wakil rakyat.

Saya sadar apa yang saya terima ini semua dari rakyat.

Sudah sepantasnya, saat rakyat kesulitan dan membutuhkan dukungan, saya ikut membantu meringankan beban mereka,” ujar politisi PAN ini, Kamis, 2 April 2020.

Politisi PAN ini telah tiga periode menjabat sebagai wakil rakyat NTB. Periode pertama dan kedua ia jalani

saat NTB masih menjadi satu Daerah Pemilihan (Dapil).

Pemilu 2019 lalu, NTB terbagi menjadi Dapil NTB 1 di Pulau Sumbawa dan Dapil NTB 2 di Pulau Lombok.

Dapil NTB 1 bisa dibilang merupakan “Dapil Neraka” karena hanya memperebutkan tiga kursi. HMS maju dari Dapil NTB 1, dan sukses terpilih untuk kali ketiga.

Kesuksesan HMS bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai wakil rakyat yang sangat rajin turun dan menyambangi rakyat yang diwakilinya. Selama menjabat, HMS secara konsisten mendatangi seluruh desa dan kelurahan di NTB. Ketika menjabat Anggota DPR RI mewakili warga Pulau Sumbawa, agenda ini ia terus-

KSB akan Labeli Rumah Warga Terkait Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap menjalankan instruksi gubernur NTB terkait pemasangan label terhadap rumah warga yang penghuninya masuk dalam status penanganan dan pencegahan virus corona.

Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh mengatakan, instruksi tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat gugus tugas dan dipandang sangat perlu dilaksanakan. “Kami menganggap ini penting apalagi itu instruksi gubernur. Jadi kita siap laksanakan,” katanya kepada wartawan, Kamis (2/4).

Pemberian label terhadap rumah warga yang terdapat penghuninya dalam status penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) itu diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Sebab sejauh ini, menurut H. Tuwuh, masyarakat masih kerap tidak mengindahkan protokol kesehatan pencegahan virus tersebut. “Interaksi masyarakat dengan warga yang misalnya dalam pemantuan sering masih tanpa menjaga jarak. Dan itu beresiko (penularan) ,” ungkapnya.

Ada pun label yang disiapkan gugus tugas Covid-19 KSB akan mencakup seluruh status penanganan. Mulai dari status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pelaku Perjalanan dari Negara atau Daerah Terjangkit, Kontak Erat Resiko Rendah dan atau Tinggi, hingga melabeli rumah warga yang terdapat salah satu penghuninya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

H. Tuwuh menjelaskan, dalam kartu labelisasi nanti selain akan dicantumkan status penghuninya. Juga akan diterangkan bentuk penanganan dan durasi waktu pengawasannya. “Misalnya penghuninya ODP. Nanti kita tuliskan di situ OPD dan lama pemantauannya selama 14 hari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi detil kita buatnya,” timpalnya.

Selanjutnya ditanya mengenai kapan akan dimulai pemasangan label tersebut, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini menyatakan, secepatnya. Saat ini material label sedang dicetak dan setelahnya akan langsung didistribusi ke satuan gugus tugas Covid-19 seluruh kecamatan. “Nanti yang pasang petugas kita di lapangan. Dan insyallah besok (hari ini) bisa dimulai,” imbuhnya. (bug)

Program Tumpang Sari, Pemeriksaan Poktan Masuk Tahap Akhir Dompu (Suara NTB) Pemeriksaan Kelompok Tani (Poktan) terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, masuk tahap akhir. Dari total 371 kelompok yang terdafatar, tersisa puluhan orang saja yang belum dihadirkan. Mereka sebagian besar dari Kecamatan Pekat.

Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada Suara NTB, Kamis (2/4) menyampaikan, pemeriksaan Poktan untuk menginventarisir jumlah penerima bantuan bibit program tumpang sari tahun 2019 tersebut, masih tetap berjalan seperti biasa meski dalam ancaman penyebaran Covid-19.

Setelah sebelumnya 50 orang diklarifikasi, pekan ini ditargetkan untuk 50 orang dari Kecamatan Pekat. “Minggu depannya lagi 50an. Ini mau tahap akhir sudah untuk kelompok tani,” terangnya.

Dari ratusan Poktan yang dihadirkan, memang ditemukan kelompok tani yang tidak menerima bantuan dan dialihkan ke petani lain. Bahkan sebagian dari mereka menolak bibit jagung dan kedelai dengan berbagai alasan.

Atas temuan itu, lanjut dia, penyidik akan segera menghadirkan instansi terkait untuk memberikan keterangan. Sehingga terungkap apa sebetulnya yang terjadi hingga persoalan ini dilaporkan Insan Cita Institut (ICI). “Ada yang dialihkan ada juga yang tidak mau menerima, otomatis kan ada pengalihan.

Yang tahu persis itu pihak dinas, terpentiNG kelompok tani sudah memberi keterangan tentang itu,” jelasnya.

Kendati memastikan pihak Distanbun akan diklarifikasi secepatnya. Indra Zulkarnain belum mau membeberkan apakah mereka dari unsur PPL, UPTD atau pimpinannya langsung. Termasuk tahapan-tahapan lain yang akan diambil selanjutnya dalam mengungkap perkara dugaan penyelewengan bibit jagung dan kedelai tahun 2019 tersebut. (jun)

kan. Kebanyakan kunjungan dilakukan tanpa formalitas.

Bahkan, terkadang aksi spontanitasnya mengejutkan warga.

HMS juga identik dengan penampilan sederhana, bersandal jepit dan bersarung saat menyapa warga.

Untuk memerangi penyebaran Covid-19, dan mengadvokasi warga yang membutuhkan, HMS kini akan mendonasikan separuh gaji dan penghasilannya.

Penelusuran Suara NTB, besaran gaji dan tunjangan seorang anggota DPR RI mencapai Rp56 juta/bulan. Separuh dari angka itu akan ia donasikan setiap bulannya. Saat dikonfirmasi terkait data ini, HMS yang identik dengan program sumbangan kursi di

setiap kantor desa/kelurahan se-NTB, tak menampiknya.

“Jangan dilihat nilainya.

Selain sisi material. Yang terpenting justru, tindakan ini akan memberikan suntikan moral kepada warga yang saat ini sangat tertekan secara psikologis,” ujar HMS. Saat sulit begini, ujar HMS, rakyat membutuhkan kebersamaan. Membutuhkan kehadiran pemimpin dan wakil rakyatnya di tengah-tengah mereka. HMS juga menyerukan warga untuk terus memelihara optimisme. “Jangan takut, jangan panik, jangan kehilangan harapan. Mari kita semua berbuat maksimal. Sembari berdoa kepada Allah SWT, insya Allah, masa sulit ini akan kita lewati,” tegasnya. (r/aan/*)

(Suara NTB/ist/Dok HMS)

BERSAMA NELAYAN - Anggota DPR RI Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS sangat rajin menyambangi rakyat yang diwakilinya, dari semua kalangan. Termasuk para nelayan seperti tampak dalam foto.

25 Orang Kontak Erat dengan Penderita Covid Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani, menyebutkan sebanyak 25 orang yang berinteraksi dengan penderita covid-19 di Sumbawa dari pendataan sementara. Pihaknya masih akan menelusuri pihak lainnya yang pernah berinteraksi.

“Ada sekitar 25 yang sementara ini baru terdata. Tapi kita akan cari lagi,” sebutnya, dalam jumpa pers, Kamis (2/4), di kantor Bupati Sumbawa.

Pihaknya tetap menunggu arahan serta bimbingan dari provinsi dalam penelusuran.

Sementara ini, pihaknya mencoba membagi empat kelompok

yang menjadi sasaran penelurusan. Pertama tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang melakukan perawatan terhadap penderita. Kedua

DLH Berencana Bangun TPS di Kecamatan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, berencana membangun tempat pembuangan akhir (TPS) di kecamatan di pertengahan tahun 2020 mendatang. Hal tersebut dilakukan, pasalnya kondisi TPA yang ada saat ini yakni Desa Batu Putih, di Kecamatan Taliwang sudah mulai kritis dengan banyaknya sampah yang menumpuk di lokasi ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB Kepada Suara NTB, melalui Kabid Pengolahan Sampah dan limbah B3, Dedi Damhudi SP., M. Si, mengatakan, kondisi TPA yang eksis saat ini sudah semakin kritis dengan banyaknya tumpukan sampah. Bahkan umur TPA diprediksi hanya mampu bertahan delapan tahun kedepan.

Hal itu bisa terjadi karena sampah yang dihasilkan masyarakat di lima lokasi yakni Kecamatan Poto Tano, Brang Ene Seteluk, Taliwang, dan Brang Rea juga membuang sampahnya ke TPA di desa Batu Putih ini. Belum lagi jarak tempuh dari masing-masing kecamatan ke TPA juga cukup jauh sehingga pertimbangan agar TPA ini bisa dibangun di kecamatan segera terealisasi.

Tentu dengan adanya TPA di kecamatan diharapkan penanganan sampah yang ada saat ini bisa semakin maksimal. Sehingga tidak lagi membebani lokasi TPA yang saat ini sudah semakin kritis karena sampah yang dihasilkan masyarakat didominasi oleh sampah plastik yang sulit terurai. “ Kondisi TPA yang eksis saat ini sudah semakin kritis, makanya kita berencana membuat TPA di kecamatan masing- masing,”

ungkapnya.

Disebutkannya, adapun jumlah sampah perhari yang dihasilkan masyarakat Taliwang mencapai angka 30 ton. Hal tersebut dirincikan, dengan jumlah penduduk di KSB sekitar 39. 000 jiwa.

Itu artinya 1,5 kilogram sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga per hari. Sementara sampahsampah yang bisa terangkut secara maksimal hanya sekitar 15 ton. Sedangkan sisanya 15 ton lagi sampai dengan saat ini masih menjadi kendala khusus di kecamatan Taliwang saja. Sementara sampah dari kecamatan- kecamatan ditaksir mencapai lima ton perhari dan hanya setengahnya saja yang bisa terangkut ke TPA. Sedangkan sisanya, masih dibuang sembarangan oleh masyarakat. Akibatnya lingkungan menjadi kontor dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Maka dari, pihaknya membangun TPA di tiap kecamatan supaya beban sampah di TPA tidak semakin menumpuk. Sehingga umur TPA yang hanya bisa bertahan delapan tahun bisa lebih panjang. Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa memilih sampah lebih dulu sebelum dibuang ke TPA. “Harus kita akui penanganan sampah di KSB masih sangat buruk. Selain armada sampah yang masih sangat terbatas, lokasi TPA yang ada saat ini juga sudah semakin kritis. Makanya kami minta kepada masyarakat untuk tidak langsung membuang sampah ke TPA melainkan bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu,” pungkasnya. (ils)

Dermaga Labuhan Lalar Terancam Kembali Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengakui bahwa keberadaan dermaga Labuhan Lalar masih belum layak untuk bisa digunakan meski perbaikan sudah rampung. Hal tersebut terjadi lantaran masih ada batu besar yang belum terangkut dan pemasangan bolder yang tidak sesuai standar keamanan karena hanya dipasang tanpa ada tambatan untuk memperkuat. Melihat hal itu, keberadaan dermaga ini terancam kembali mangkrak setelah sempat digunakan sebelumya.

“Memang setelah dermaga tersebut diperbaiki masih belum layak untuk digunakan kembali karena masih ada sisa pekerjaan yang belum rampung. Kami juga sudah meminta agar dinas PUPRPP bisa segera melakukan pembenahan sesuai dengan kondisi awal agar dermaga bisa layak digunakan. Jika tidak kunjung diperbaiki juga, dikhawatirkan dermaga ini akan kembali mati suri dan tidak akan bisa memberikan manfaat,” ujar Kadishub, H.

Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd kepada Suara NTB, Kamis (2/4).

Dikatakannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dan kapten kapal tongkang dinyatakan dermaga dengan kondisi tersebut belum layak untuk digunakan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan tambahan terhadap dermaga tersebut.

Jika persoalan tersebut tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan dermaga ini akan kembali mangkrak dan tidak memberikan apapun bagi daerah. Untuk itu, pihaknya berharap supaya Dinas PUPRPP sebagai pelaksana perbaikan dermaga Labuhan Lalar bisa membenahi fasilitas tersebut.

Sehingga asas manfaat dari keberadaan dermaga ini bisa

kembali dirasakan dan tidak lagi mangkrak seperti tahuntahun sebelumnya.

Selain persoalan dermaga, pihaknya juga meminta management PLTU untuk menggunakan dermaga Labuhan Lalar sebagai lokasi bongkar batu bara. Hal ini dilakukan supaya pendapatan asli daerah bisa terus meningkat dan dermaga yang terbangun dengan anggaran ratusan miliar bisa kembali digunakan.

“Kami berharap agar DPUPRPP bisa segera merapikan pekerjaan yang ada supaya bisa digunakan kembali. Jika tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan dermaga ini kembali mangkrak dan tidak memberikan manfaat lagi bagi daerah,” pungkasnya. (ils)

keluarga seperti suami, anak, keponakan dan cucu bersangkutan. Kemudian ketiga masyarakat yang berkunjung korban ke rumah maupun saat dirawat. Termasuk yang menumpangi bus dengan bersangkutan.

Keempat ke sekolah, seperti siswa dan teman guru yang dimungkinkan pernah melakukan kontak.

“Yang jelas, dari itu kita pasti akan kembali lagi kepa-

da sumber utama atau yang bersangkutan untuk menggali lebih banyak lagi (penelusuran red),” jelasnya.

Terhadap yang bersangkutan, baru diketahui positif covid-19.

Namun penanganan sudah dilakukan sejak awal. Dipantau dari segi gejala yang dialami.

Setelah pihak provinsi tiba di Sumbawa, pihaknya akan merumuskan kembali langkah yang dilakukan. (ind/arn)

Realisasi DAK Fisik Rp49 Miliar Kota Bima Ditunda Kota Bima (Suara NTB) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebanyak Rp49 milir untuk Kota Bima akan ditunda, lantaran ada kebijakan pengalihan anggaran untuk penanganan penyebaran covid-19 dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji ME, mengaku pada tahun 2020, di Kota Bima ada beberapa pekerjaan fisik yang anggarannya berasal dari DAK Fisik.

Seperti Dinas PUPR yang meliputi pengerjaan jalan dan air bersih. Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perpustakaan senilai Rp10 miliar, Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk program BSPS. “Semua kegiatan ini dipastikan akan ditunda pelaksanannya tahun 2020. Totalnya ada sekira Rp49 miliar,” katanya, Kamis (2/4).

Sayangnya Fakhrunraji tidak menjelaskan secara detail program yang ditunda serta nominal anggarannya masing-masing. Hanya saja DAK fisik yang diperoleh Kota Bima dari Pemerintah Pusat mencapai Rp49 miliar.

“Masih belum bisa saya pastikan angka pastinya. Tapi yang jelas Tapi DAK Fisik kita tahun ini, sekitar segitu (Rp49 miliar-red),” ujarnya.

Selain itu lanjut Fakhrunraji, pihaknya juga belum mengetahui pasti apakah DAK Fisik itu akan diambil kembali oleh Pemerintah Pusat atau tetap diberikan ke daerah untuk penanganan covid-19.

(Suara NTB/uki)

Fakhrunraji “Atau juga akan ditangguhkan penggunaannya dengan tetap menyimpannya di kas negara. Ini yang belum kami ketahui pasti,” ujarnya.

Ia mengaku, penundaan realisasi itu berdasarkan surat himbauan Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati dengan nomor S-247/MK.07/2020 untuk menghentikan proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK fisik Tahun 2020.

“DAK Fisik yang ditunda ini, kecuali DAK Fisik bidang Kesehatan dan Pendidikan,” ujarnya.

Fakhrunraji menambahkan dalam menyikapi surat Menkeu yang sifatnya sangat segera itu akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama OPD penerima DAK dalam waktu dekat ini.

“Rakor ini juga termasuk membahas tekhnis pelaksanaan atas dampak yang muncul setelah ditunda,” pungkasnya. (uki)