Edisi Rabu 3 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 3 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 70 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sumbawa Raih WTP Ke-8 Kali Berturut-turut

Tampak proses video conference penyerahan LHP oleh pimpinan BPK Perwakilan Provinsi NTB (foto kiri). Bupati dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa menunjukkan LHP BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2019. Dihadiri pula, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan pimpinan instansi terkait lainnya atas keberhasilan Sumbawa berhasil meraih WTP ke 8 kalinya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 melalui video conference, Selasa (2/6) kemarin. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019. Dengan ini, Kabupaten Sumbawa telah meraih 8 kali opini WTP secara berturut-turut.

Penyerahan LHP Kabupaten Sumbawa yang dilakukan secara

virtual bersama tiga kabupaten/ kota lainnya di NTB. Sebagai pelaksanaan physical distancing dalam antisipasi dampak virus Covid-19. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Herry Purwanto secara simbolis kepada Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Mohamad Ansori. Selanjutnya, LHP dikirimkan dalam bentuk softcopy melalui email.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini WTP. Bersambung ke hal 11

Percepat Penerapan Kenormalan Baru

Perlu Diubah Strategi Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota disarankan melakukan tes swab massal untuk memutus mata rantai penyebaran dan mempercepat penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Sehingga masyarakat yang terpapar virus Corona akan lebih cepat terdeteksi dan ditangani secara medis. Selain itu, perlu juga ada strategi baru dalam penanganan Covid-19 yang bisa menekan anggaran, biaya dan sumber daya. ‘’Jadi mungkin perlu juga dipertimbangkan tes swab massal. Seharusnya untuk mempersiapkan menuju new normal, kalau bisa kita periksa secara masif,’’ ujar Dekan Fakultas Kedokteran Unram, dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT, M.Kes dikonfirmasi Suara

NTB, Selasa (2/6) kemarin.

Dengan melakukan tes swab massal, maka akan mempercepat NTB memasuki new normal atau kenormalan baru. Saat ini, NTB belum memenuhi syarat untuk penerapan kenormalan baru karena rasio antara jumlah kasus yang

terkonfirmasi positif dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat atau positive rate berada di angka 11,45 persen.

Sedangkan salah satu syarat penerapan kenormalan baru apabila positive rate berada di bawah angka 5 persen.

Jika dilakukan tes swab massal, memang risikonya akan menemukan banyak kasus. Karena dilakukan pemeriksaan secara masif kepada seluruh masyarakat. Dengan pemeriksaan yang masif, masyarakat yang terkonfirmasi positif akan lebih cepat ditangani. Sehingga penanganan penyebaran Covid-19 akan menjadi lebih bagus. ‘’Kalau dilakukan swab massal terus hasilnya banyak

’’

Lowongan Tenaga Dokter RS Darurat Covid-19 Asrama Haji Tak Ada Peminat

Kalau sekarang ini kayaknya kita banyak menghabiskan anggaran, biaya, sumber daya untuk orangorang tak bergejala.

Perlu perubahan strategi penanganan Covid-19.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membuka lowongan untuk tenaga dokter dan perawat yang akan ditugaskan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Asrama Haji NTB. Dari enam lowongan untuk tenaga dokter, tak ada satupun yang mendaftar.

Sedangkan untuk tenaga perawat, sebanyak 55 orang yang mendaftar dari kebutuhan sebanyak 25 orang. ‘’Untuk perawat semuanya terisi. Tenaga dokter yang tak ada melamar. Kita butuh enam orang untuk dokter di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji. Tapi rupanya dokternya belum tertarik,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Samsul Bukhari dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/6) kemarin.

Samsul menyebutkan, jumlah pelamar sebanyak 55 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 43 orang yang datang untuk mengikuti tes wawancara. Sedangkan 12 pelamar tidak hadir tes wawancara. Setelah dilakukan perangkingan sesuai hasil seleksi, sebanyak 25 orang perawat yang diterima sebagai tenaga kontrak selama tiga bulan yakni Juni, Juli dan Agustus.

Bersambung ke hal 11

Hamsu Kadriyan yang negatif, bagus sekali untuk persiapan new normal,’’ katanya.

Namun, untuk melakukan tes swab massal memang membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Ibadah Haji 2020 Ditiadakan PEMERINTAH Pusat secara resmi meniadakan ibadah haji 2020. Akibatnya, sebanyak 4.499 Jemaah Calon Haji (JCH) NTB batal diberangkatkan menunaikan ibadah haji tahun ini.

Bagi JCH yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020, dapat mengambil uang pelunasan yang sudah disetorkan beberapa waktu lalu. ‘’Jadi, ibadah haji tahun ini ditiadakan. Sudah diumumkan oleh Pak Menteri Agama,’’ ujar Plt. Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M.Pd Bersambung ke hal 11

H. Muhammad Amin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tren Promosi Pariwisata Bergeser PROMOSI pariwisata pascapandemi diprediski akan mengalami pergeseran. Khususnya terkait metode dan materi yang diberikan.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan metode promosi melalui pameran atau pasar wisata kemungkinan besar tidak akan efisien lagi dilakukan setelah pandemi.

Bersambung ke hal 11 I Gusti Lanang Patra

PASANG MASKER - Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, memasangkan masker pada anak-anak pada peluncuran Gerakan Maskerisasi untuk Anak, Selasa (2/6) kemarin.

TP-PKK Pelopori Gerakan Maskerisasi untuk Anak-anak NTB Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data yang di rillis Tim Gugus Tugas hingga 1 Juni 2020, dari 670 pasien penderita Covid-19, terdapat 88 anak usia di bawah umur 18 tahun, terdampak wabah Coronavirus Disease (Covi-19). ‘’Jumlah ini merupakan persentase terbesar di Indonesia,’’ ujar Ketua TP-PKK Provinsi

NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., pada peluncuran Gerakan Maskerisasi untuk Anak, sekaligus pemasangan simbolis masker, Selasa (2/6) di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram.

Tingginya anak-anak terpapar Covid-19 merupakan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan.

Bersambung ke hal 11

Dampak Pandemi Covid-19

(Suara NTB/dok)

Pendapatan Daerah Turun Rp600 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB mencatat penurunan pendapatan daerah dalam APBD murni 2020 sebesar Rp600 miliar akibat pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

‘’Pendapatan yang berkurang hanya Rp600 miliar. Kan relokasi dan refocusing. Dari total Rp5,4 triliun itu berkurangnya Rp600 miliar. Tapi masih masih tersisa Rp5,05 triliun,” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Amry menyebutkan, penu-

runan pendapatan daerah itu berasal dari PAD sekitar Rp200 miliar dan dana perimbangan terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp300 miliar lebih. ‘’Dua kali penyesuaian pendapatan. Pertama kurang Rp200 miliar, kedua kurang Rp400 milaran. Jadi total berkurangnya Rp600 miliar.

Penyesuaian pertama bulan Februari ada Perpres. Dilakukan evaluasi lagi, berkurang,’’ jelas Amry.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini mengatakan, apabila pendapatan berkurang lagi, maka nanti akan dilakukan penyesuaian di APBD Perubahan (APBD-P) 2020 yang ren-

cananya akan dibahas Juli mendatang. ‘’Juni ini kita cek lagi kondisi pendapatan. Itulah dasar melakukan perubahan di bulan Juli,’’ terangnya.

Di tengah pandemi Covid19, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, kata Amry masih optimis mengejar target PAD. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Datangi Pemilih PROSES pemungutan suara pada pemilihan kepala lingkungan di Kelurahan Pagesangan Barat terlihat berbeda.

Tak ada tempat pemungutan suara (TPS). Di masa pandemi panitia langsung mendatangi pemilih.

Camat Mataram, Zarkasyi menjelaskan, pesta demokrasi dilaksanakan di Lingkungan Saren, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram berjalan lancar. Sistem pemungutan suara tidak seperti di kondisi normal. Di tengah penyebaran Coronavirus Disease pencoblosan calon kaling dengan mendatangi rumah warga.

“Jadi ndak ada kegiatan mengumpulkan massa. Panitia langsung mendatangi rumah warga,” jelas Zarkasyi dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Kepala lingkungan sebelumnya meninggal dunia. Berdasarkan aturan harus dilaksanakan pemilihan secara langsung. Tiga calon diusulkan warga. Zarkasyi menegaskan, sebelum pandemi virus Corona sudah meminta masyarakat melaksanakan pemilihan. Tapi belum ada kesepatakan, sehingga pelaksanaan digelar Senin (1/6).

“Pak Kaling Saren tiga bulan lalu meninggal. Dan, baru sekarang masyarakat sempat melaksanakan pemilihan,” ujarnya. Meski pemungutan suara dari pintu ke pintu, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kerahasiaan serta keamanan dijamin oleh panitia. Kertas suara telah dicoblos langsung dimasukkan ke kotak suara.

“Sudah disepakati oleh masyarakat dan ada pengawas,” tandasnya.

Zarkasy mengatakan, prinsip demokrasi tetap dikedepankan. Pemilihan langsung oleh masyarakat. Dia mengharapkan, calon terpilih bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta membantu kelurahan melaksanakan program pemerintah. Sehingga, program pemerintah bisa dinikmati oleh masyarakat. (cem)

Zarkasyi

(Suara NTB/dok)

Corona Jangan Jadi Alasan ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengkritisi kinerja DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram. Kritik ini menyusul kinerja pengakutan sampah yang dianggap lamban. Wajar kalau akhirnya masyarakat menaruh prihatin terhadap kondisi sampah yang berserakan di beberapa objek wisata di Kota Mataram. Salah satunya di taman Wisata Loang Baloq. ‘’Saya juga lihat beberapa hari yang lalu, itu di dekat jembatan Airlangga, sampah menumpuk di sana,’’ katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Selasa (2/6) kemarin. Yoga mengamati pascamerebaknya pandemi corona, seluruh aktivitas, tidak hanya di masyarakat, tapi juga di pemerintahan seolah lumpuh. ‘’Padahal kan sangat jauh kaitannya dengan aktivitas pengangkutan sampah,’’ cetusnya. Artinya petugas DLH Kota Mataram masih bisa bekerja. Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini melihat, tidak ada upaya maksimal dari DLH Kota Mataram. ‘’Malah kesannya terdampak sekali,’’ sesalnya.

Justru, setelah ada corona, Kota Mataram seharusnya lebih bersih. ‘’Kok DLH malah membiarkan itu (sampah) terbengkalai,’’ katanya. Yoga menegaskan, aktivitas pengangkutan sampah sejatinya tidak berkaitan dengan covid-19. ‘’Kalau corona itu kan berkumpul yang tidak boleh,’’ tambahnya. Dia mengatakan, DLH Kota Mataram memiliki cukup petugas untuk melakukan pengangkutan sampah secara rutin di TPS-TPS. Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini menyayangkan menurunnya kinerja pengangkutan sampah yang dilakoni oleh DLH Kota Mataram. Karena dengan kondisi yang ada, dia justru berharap petugas dari DLH Kota Mataram lebih gesit melakukan pengangkutan sampah. Lagipula, lalu lintas kendaraan menuju TPA Kebon Kongok tidak terlalu ramai saat pandemi corona ini.

Oleh karena itu, sambung Yoga, seharusnya tidak ada alasan bagi DLH untuk tidak melaksanakan tugas engan baik. Anggota dewan dua periode ini mengatakan bahwa anggaran DLH Kota Mataram, terutama yang berkaitan dengan pengangkutan sampah, tidak ada pengurangan. ‘’Kalau tidak ada pengurangan anggaran, seharusnya kinerjanya tetap,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, Yoga juga menyayangkan jam pembuangan sampah yang sudah tidak lagi terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Dia meminta DLH Kota Mataram untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya. ‘’Sebelum corona saja kita lihat kinerjanya belum maksimal. Sekarang jangan tambah kendor,’’ pintanya. (fit)

Halaman 2

Belum Bisa, Penerapan Kenormalan Baru di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum bisa menerapkan kenormalan baru atau new normal.

Pasalnya, rasio antara jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat atau positive rate cukup tinggi.

Tergambar dari data pasien positif Covid-19 di Kota Mataram sampai tanggal 2 Juni mencapai 245 kasus. Dengan rincian, 132 pasien positif masih dalam perawatan, 105 sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Sementara, 244 pasien dalam pengawasan (PDP), 42 orang dalam pemantauan (ODP).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi ditemui Selasa (2/6) menegaskan, selama ini Kota Mataram tidak pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak ada lockdown atau penutupan wilayah.

Artinya, paling penting dalam kenormalan baru atau new normal adalah disiplin menerapkan protokol Covid-19.

“Rajin menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan itu yang paling utama,” kata Usman.

Dia mengakui, positive rate kasus Covid-19 di Kota Mataram sangat tinggi. Analisis kasus mulai 21-28 Mei terdapat 78 kasus positif. Menurutnya, ada kenaikan signifikan dari data sebelumnya. Paling banyak terpapar atau sekitar 51 persen adalah tenaga kesehatan.

Sementara, 220 kasus positif didominasi atau sekitar 61 persen adalah orang tanpa gejala, 21 persen pasien dalam pengawasan dan sisanya orang dalam pemantauan. “Dari data ini kita harus berhati – hati dalam bermasyarakat,” katanya mengingatkan.

Disiplin mengenakan

masker, social distancing dan physical distancing harus jalankan oleh masyarakat.

Contoh kasus pasien dari Kelurahan Pejeruk. Diketahui, bersangkutan tidak pernah keluar rumah. Analisis tim medis tidak mungkin pasien tidak pernah kontak erat dengan keluarganya.

“Bisa saja anaknya keluar tidak pakai masker atau keluarganya yang lain. Kemudian tidak tahu kontak erat dengan ibu terus jadi positif. Makanya ini kasian. Pakai masker itu penting,” ucapnya.

Untuk kenormalan baru, Usman tidak berani mengklaim siap atau tidak siap. Kewenangan itu sepenuhnya diserahkan ke kepala daerah.

Sementara itu, Walikota Ma-

secara bertahap sebagai salah satu upaya menuju kenormalan baru tersebut. (cem)

Pusat Perbelanjaan di Mataram Mulai Dibuka Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengecek kesiapan pusat perbelanjaan sebelum dibuka secara bertahap. Pengusaha harus disiplin menerapkan protokol pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19.

Peninjauan pusat perbelanjaan di Jalan Sriwijaya, Selasa (2/6), Walikota didampingi Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin, Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. I Nyoman Suandiasa, Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra, Kasat Pol PP Bayu Pancapati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mataram, Lalu Mashun.

Walikota menegaskan, pengecekan pusat perbelanjaan untuk memastikan bagaimana kesiapan para tenan setelah dikeluarkan kebijakan pembukaan toko dan pusat perbelanjaan secara bertahap. “Apakah sudah disiapkan hand sanitizer, tempat duduk diatur atau tidak.

Tapi tadi sama kita lihat sudah dilakukan itu,” kata Walikota.

Ahyar memberikan peringatan ke pengusaha agar disiplin menerapkan protokol Covid-19. Kebijakan pembukaan

(Suara NTB/cem)

PERIKSA MALL - Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh mengecek kesiapan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram terhadap kebijakan pembukaan bertahap pusat perbelanjaan, Selasa (2/6). Pengusaha harus mentaati protokol pencegahan Covid-19. bertahap pusat perbelanjaan akan dievaluasi. Jika toko yang tidak mengindahkan apa yang menjadi standar protokol akan ditutup kembali.

“Apa yang saya dilihat supaya di tahu masyarakat. Pusat perbelanjaan mentaati

protokol Covid-19,” terangnya.

Ditegaskan, mall serta toko pakaian dibuka bertahap bukan berarti mereka bebas.

Masyarakat juga diminta tetap waspada dan tidak boleh lengah.

GM Lombok Epicentrum

Tenaga Kesehatan Jangan Lengah Mataram (Suara NTB) Sejumlah 39 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Mataram terkonfirmasi terpapar virus Corona. Prosedur tetap penanganan pasien sudah sesuai standar. Pekerja medis diminta waspada dan tidak lengah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Selasa (2/6) melihat secara langsung penanganan pasien Covid-19 serta pengunjung di RSUD Kota Mataram. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahfuddin Noer, Kasat Pol PP Bayu Pancapati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mataram, Lalu Mashun.

Para pejabat tadi berkeliling mengecek penanganan pasien di ruang isolasi,

pendaftaran rapid test hingga swab. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di NTB, fasilitas pendukung dinilai sangat penting. “Saya mau melihat secara langsung bagaimana sebenarnya protap diberlakukan bagi tenaga kesehatan maupun pengunjung di rumah sakit,” ungkapnya.

Disatu sisi, Walikota prihatin banyak tenaga kesehatan terpapar virus Corona. Oleh karena itu, dia harus memberikan semangat karena tenaga medis sangat rawan terpapar.

“Mereka setiap hari bersentuhan dengan pasien,” ujarnya.

Tenaga kesehatan demikian kata Ahyar, jangan lengah.

Dalam menangani pasien harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD).

Walikota tidak bisa membayangkan jika tenaga kesehatan lumpuh, sehingga ia tidak

menginginkan adanya penambahan positif terhadap tenaga medis. “APD –nya sudah selesai protap,” timpalnya.

Dia memprediksi bahwa dari 39 tenaga kesehatan positif Covid-19 terpapar di lingkungan kerja dan luar lingkungan kerja. Dia mencurigai bahwa tenaga kesehatan banyak bersentuhan dengan orang. Artinya, tidak saja di ruang kerja tetapi dengan mobilitas tinggi menyebabkannya terpapar.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menyebutkan, ada 39 nakes terpapar Covid-19. Tetapi 50 persennya sudah dinyatakan sembuh dan beraktivitas normal.

“Alhamdulillah, 50 persennya sembuh,” jawabnya.

Diakui, 39 orang bukan berarti yang langsung menangani pasien. Ada juga pejabat struktural yang terpapar. (cem)

I Nyoman Yogantara

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/fit)

taram, H. Ahyar Abduh tidak memberikan kepastian apakah dibukanya pusat perbelanjaan

PENANGANAN PASIEN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kepala Dinas Kesehatan, H. Usman Hadi dan Direktur RSUD H. Lalu Herman Mahaputra mengecek penanganan pasien di RSUD Kota Mataram, Selasa (2/6).

Mall, Salim Abdad menyampaikan, kebijakan Pemkot Mataram membuka pusat perbelanjaan secara bertahap diapresiasi. Penerapan protokol Covid-19 telah dilaksanakan oleh para tenan mulai April lalu.

“Semua sudah siapkan hand-

sanitizer di pintu – pintu masuk. Thermogun, pengaturan jarak,” kata Salim. Prinsipnya pihak manajemen mendukung langkah pemerintah untuk mencegah penularan atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona. (cem)

Biaya Penanganan Satu Pasien Positif Covid-19 Rp150 Juta Mataram (Suara NTB) penanganan cukup besar,” tanPemerintah mengeluarkan dasnya. anggaran cukup besar menanKlaim pembayaran ditanggani pasien positif terinfeksi gung langsung oleh pemerintah Coronavirus Disease atau Cov- pusat. Badan Penyelenggara id-19. Biaya penanganan satu Jaminan Sosial (BPJS) Kesepasien mencapai Rp150 juta. hatan memverifikasi sebagai Direktur Rumah Sakit syarat klaim pembayaran.

Umum Daerah (RSUD) Kota Jack menyebutkan, klaim di Mataram, dr. H. Lalu Herman bulan Maret saja Rp250 juta.

Mahaputra menyampaikan, Jika melihat pasien positif pembiayaan untuk penangan- Covid-19 dan menjalani peraan pasien positif Covid-19 rela- watan diperkirakan klaim tif atau tergantung dari klas- pembayaran mencapai miliaifikasi rumah sakit yang ran rupiah. “Yang bayar langmenangani. Khusus RSUD sung Kementerian KesehaKota Mataram dengan tipe B, tan,” sebutnya. biaya penanganan pasien terJack mengatakan, rapid infeksi virus Corona antara test dan swab juga dilaksanaRp100 juta – Rp150 juta/orang. kan secara mandiri. Badan “Iya, tergantung dari tipe Usaha Milik Negara (BUMN) rumah sakitnya. Kalau kami meminta dilakukan swab dan di sini kisaran Rp150 juta rapid test. Biaya swab disepatau Rp100 juta,” sebut Jack, akati Rp1,6 juta untuk satu sapaan akrabnya ditemui Se- pasien. Perusahaan telah lasa (2/6). mengalokasikan anggaran unBiaya itu akumulasi dari tuk pemeriksaan kesehatan penanganan secara paket. karyawannya. Sementara, Artinya, pasien sejak masuk pasien non mandiri ditanggung perawatan sampai sembuh. oleh pemerintah pusat.

Prediksi Rp150 juta apabila Walikota Mataram, H. Ahpasien harus mendapatyar Abduh mengaku, kan tindakan medis pembiayaan rapid seperti operasi atau test dan swab diperawatan di ruang tanggung oleh intensive coronary care pemerintah puunit (ICCU). sat. Karena, Kasus ditangani daerah tidak ada pasien ditangani memiliki anghanya lima hari, Jack garan besar unmenegaskan, anggatuk membayar ran perawatan tidak pemeriksaan besar. “Kalau rumah kesehatan sakit di kewarga. menterian (cem) sifatnya vertical.

J a d i biaya H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Halaman 3

Pengadaan Paket JPS Gemilang Serap 900 Tenaga Kerja Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian Provinsi NTB menghitung setidaknya ada 900 tenaga kerja yang terserap dalam pengadaan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB. Jumlah ini belum termasuk menghitung tenaga kerja untuk binaan OPD-OPD lain yang juga dilibatkan. “900 orang ini masih hitungan kasar kita. OPD lainnya, Dinas Koperasi UMKM dan dinas lainnya juga punya UMKM binaan yang terlibat dalam pengadaan paket JPS Gemilang, itu belum terhi(Suara NTB/dok) tung,” kata Kepala Dinas Hj. Nuryanti Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME di ruang kerjanya, Selasa (2/6) kemarin.

Pemprov NTB, katanya, memberikan bantuan paket berisi kebutuhan pokok untuk mengurangi dampak Covid-19. Bantuan kepada masyarakat disalurkan secara bertahap. Tahap pertama sudah tuntas. Tahap kedua pada Bulan Juni ini akan disalurkan. Dan tahap ketiga disalurkan pada bulan Juli 2020. Secara umum, sebanyak 535 IKM/UKM terlibat dalam pengadaan paket JPS Gemilang tahap dua.

Diantaranya, 34 penyedia beras, 10 penyedia garam, 26 penyedia ikan kering, 50 penyedia minyak kelapa, 39 penyedia abon. 15 penyedia gula aren, 7 penyedia minyak kayu putih, 76 penyedia kopi, 21 penyedia the kelor, 12 penyedia serbat jahe.

26 penyedia susu kedelai, 102 penyedia masker, 18 penyedia sabun, 71 penyedia kue kering dan 28 penyedia goodybag vinyl.

Hj. Nuryanti sekaligus mengkonfimasi jumlah penyedia ini. Untuk teh kelor misalnya, hanya satu perusahaan yang telah memenuhi standar dan seluruh syarat-syaratnya. Misalnya, PIRT, halal, BPOM. 20 penyedia teh kelor lainnya adalah pemasok. “Karena tidak semuanya memiliki badan usaha dan memenuhi standar. Sebagiannya adalah pemasok kepada produsen teh kelor yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Sehingga standarnya sama dan jumlah IKM yang terlibat sampai 21,” jelas kepala dinas.

Berdasarkan catatan yang ada di Dinas Perdagangan Provinsi NTB, jumlah IKM yang tersebar di provinsi ini mencapai 72.000 IKM non formal. Dan 13.000 IKM formal (memiliki izin lengkap). Sementara ini masih kecil persentasenya yang tercover oleh program pengadaan paket JPS Gemilang. Untuk memudahkan koordinasi dengan IKM penyedia produk, ia telah menginisiasi pembentukan asosiasi di masing-masing jenis komoditas. Misalnya asosiasi kopi.

“Dari asosisasi sesama IKM saling bekerjasama menjadi pemasok produk untuk paket bantuan JPS Gemilang selanjutnya. Tapi tidak itu saja, pemerintah akan lebih mudah melakukan intervensi pembinaan. Baru sekarang kita tau IKM-IKM ini muncul, setelah adanya program ini. Mereka langsung melaporkan diri dari media sosial, dan telepon,” ujarnya.

Hj. Nuryanti menegaskan, dengan paket JPS Gemilang ini, semakin banyak yang terlibat sebagai pemasok. Dampaknya akan semakin banyak tenaga kerja yang terlibat. Sehingga nilai ekonomis yang diharapkan pemerintah daerah pada program ini tercapai. (bul)

Nilai Ekspor Hasil Tambang NTB Melonjak Tajam Mataram (Suara NTB) Nilai ekspor Provinsi NTB mengalami lonjakan yang cukup tajam, khsusunya di bulan April 2020 ini. Nilai ekspornya mencapai US$ 25.065.052, mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 872,29 persen jika dibandingkan ekspor Bulan Maret 2019 yang nilainya hanya US$ 2.577.931. Kenaikan yang cukup tinggi ini karena pada bulan ini ada ekspor barang galian/ tambang non migas sebesar 22.849.429 US$, dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sementara bulan sebelumnya, nihil.

Keterangan resmi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono Selasa (2/6) kemarin, ekspor Bulan April 2020 yang terbesar ditujukan ke Korea Selatan sebesar 45,66 persen, kemudian disusul ke Jepang yaitu sebesar 45,58 persen. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan April 2020 adalah Barang Galian/ Tambang Non Migas sebesar 22.849.429 US$ (91,16 persen), Ikan dan Udang sebesar US$ 1.171.293 (4,67 persen), Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 402.241 (1,60 persen), serta Perhiasan/ Permata senilai US$ 316.570 (1,26 persen).

“Kalau komoditas yang diekspor itu merupakan produk dari sektor padat karya (melibatkan lebih banyak orang/tenaga kerja) tentu dampaknya lebih besar terhadap aktivitas sektor ekonomi,” kata Suntono terkait dampak apa yang ditimbulkan di NTB dari besarnya nilai ekspor konsentrat ini.

Konsentrat secara umum merupakan produk sektor padat modal. Dan umumnya merupakan bahan baku langsung diekspor. Sehingga, kata Suntono, nilai tambah yang timbul akan dinikmati ditempat di mana konsentrat tersebut diolah.

“Secara nilai tambah terhadap ekonomi lokal, tentu tidak sebesar kalau produk tambang tersebut diolah di wilayah NTB,” ujarnya. Sementara itu, nilai impor pada Bulan April 2020 senilai US$ 33.307.261. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 185,49 persen dibandingkan dengan impor Bulan Maret 2020 sebesar US$ 11.666.891. Sebagian besar Impor berasal dari negara Jepang (44,38 persen), Thailand (19,61 persen), Jerman (15,71 persen), dan Amerika Serikat (7,23 persen).

Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah karet dan barang dari karet (44,55 persen), mesin-mesin/ pesawat mekanik (30,23 persen), gula dan kembang gula (19,61 persen), serta bahan bakar mineral (1,41 persen). Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman mengatakan daerah sedang mengupayakan untuk mendongkrak nilai ekspor untuk komoditas non tambang. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, pemerintah akan memfasilitasi kemudahan-kemudahan kepada eksportir.

Serta memfasilitasi pengembangan jaringan ekspor.

“Bagi eksportir dalam negeri yang ada permintaan dari luar negeri, pemerintah akan menghubungkannya dengan penyedia produk. Termasuk penyedia produk di NTB. Misalnya, kalau ada permintaan manggis, petani manggis kita akan akan dihubungkan,” kata kepala dinas. Sementara di masa pandemi Covid-19 ini, Fathurrahman mengatakan, pemerintah daerah mengupayakan untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Salah satunya melalui kegiatan misi dagang online yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 4 Juni 2020 ini. “Di masa covid ini, yang terpenting kita dorong bagaimana barang-barang kita terjual dulu. Apakah terjual di dalam negeri, kemudian dikirim keluar negeri oleh eksportir dengan atas nama daerah lain, ndak masalah. Yang penting laku dulu agar ekonomi lokal kita bergerak,” demikian Fathurrahman. (bul)

(Suara NTB/bul)

Fathurrahmahan

(Suara NTB/bul)

Suntono

(Suara NTB/bul)

GERABAH - Gerabah, salah satu komoditas ekspor non tambang yang kini hilang pasar.

Produsen Mobil Listrik Buatan NTB Kebanjiran Pesanan Mataram (Suara NTB) Sejak resmi diumumkan NTB mampu memproduksi kendaraan listrik, pesanan mulai mengalir. Khusus untuk mobil listrik, pesanan yang masuk lebih dari seratus unit. “Ada 100 unit dari PT. GNE, tinggal difinalkan. Ada 10 unit pesanan dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB, dan ada 3 unit dari perorangan di Dompu,” kata Irwan Aditya Jaya, M.Eng, perakit mobil listrik ditemui saat halal bi halal di Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Selasa (2/6) kemarin.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah belum lama ini memperkenalkan salah satu terobosan program industrialisasi, kendaraan listrik. Ada beberapa tipe kendaraan listrik yang dikembangkan oleh putra-putri NTB. Roda empat, roda tiga dan roda dua. Masing-masing peruntukannya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi.

Irwan mengatakan, untuk kendaraan roda empat yang dibuat, adalah kolaborasi dari lima pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Diantaranya IKM permesinan, IKM logam, IKM konstruksi, kelistrikan. Masing-masing komponen kendaraan listrik ini, dibuat oleh IKM yang berbeda-beda. Seluruhnya adalah IKM binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Mobil listrik yang dibuat saat ini mampu mengangkut beban hingga 3 kuintal. Kapasitas maksimal baterainya hingga 70 Km. dengan kecepatan maksimal 55 Km/jam.

Mobil listrik ini bisa difungsikan untuk mengangkut dua orang di kursi belakang. Diharapkan dapat dimanfaatkan di dalam kawasan Mandalika, Lombok Tengah.

Selain untuk pariwisata, kendaraan listrik ini juga dapat difungsikan sebagai lapak berjalan. Desain dapat disesuaikan. Bisa juga dijadikan alat pengangkut sampah. Irwan mengatakan, untuk satu mobil listrik, menghabiskan biaya hingga Rp50 juta. Jika dirakit, butuh waktu dua hari.

Dengan catatan, seluruh komponen telah tersedia. “Untuk merakitnya cukup dua orang

saja,” katanya. Untuk memenuhi permintaan yang masuk ini, Erwin mengatakan terus mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan, bekerjasama dengan IKM-IKM penyedia komponen lainnya. Perakitan dilakukan di bengkelnya, di Narmada, Lombok Barat.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME., menambahkan, kebaradaan kendaraan listrik ini untuk mendukung seluruh kegiatan ekonomi yang memungkinkan. Produksi kendaraan listrik adalah salah satu fokus kepada daerah dalam program industrialisasi. Mobil listrik yang telah berhasil dibuat ini dalam proses terus penyempurnaan.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan

(Suara NTB/bul)

MOBIL LISTRIK - Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, mencoba mobil listrik yang saat ini terus dikembangkan di NTB dan Kepolisian untuk memenuhi standar laik jalan di jalan raya. Dengan PLN, Pemprov NTB juga telah berkoordinasi kaitannya dengan penyediaan infrastruktur penambahan daya baterai. PLN, kata Kepala Dinas, siap mendukung penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) sebanyak mungkin di NTB. Agar pengguna kendaraan listrik dapat melaku-

kan pengisian daya dimanapun.

“Sambil kita dampingi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya.

Kita berkoordinasi terus dengan semua pihak terkait.

Harapan kita mobil listrik ini dapat diproduksi massal dan dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian dan sektor pariwisata NTB,” demikian kepala dinas. (bul)

Sembilan Pengusaha NTB Ikut Misi Dagang ”Online” Jawa Timur

(Suara NTB/ari)

PASAR HEWAN - Aktivitas di Pasar Hewan Tanjung sebelum pandemi Covid-19. Anggota DPRD KLU meminta agar pasar hewan ini dibuka kembali.

Sambut Kenormalan Baru

Dewan Minta Pasar Hewan Dibuka Lagi Tanjung (Suara NTB) Aktivitas Pasar Hewan Tanjung vakum sejak pandemi Covid-19 masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Maret lalu. Pasar di Dusun Bengkoang, Desa Sokong itu ditutup hingga kini. Seiring rencana pemerintah memulihkan kondisi ekonomi sektor pariwisata, DPRD KLU meminta agar konsep kenormalan baru (new normal) ikut menyasar sektor pertanian khususnya peternakan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU,Hakamah,S.KH.,A.Md.Agr., Selasa (2/6) menyuarakan agar Satgas Covid-19 Pemda KLU mempertimbangkan untuk membuka kembali Pasar Hewan. Pasalnya, aktivitas di pasar hewan dilakoni langsung oleh masyarakat KLU, baik peternak dan pengusaha. Hakamah melihat, sejak Pasar Hewan ditutup akses ekonomi petaniternaknyarislumpuh.Transaksi ternak rendah dan berimplikasi pada mata pencaharian ribuan

masyarakat yang berprofesi sebagai peternak.

“Kami dari Fraksi Gerindra KLU meminta Pasar Hewan Tanjung segera dibuka kembali, supaya kelompok tani ternak dan masyarakat luas bisa bangkit ekonominya,” ujar Hakamah. Ia mengaku, dalam beberapa kesempatan turun ke warga, aspirasi dibukanya pasar hewan selalu disuarakan. Sebab petani ternak mengalami kesulitan ekonomi karena tidak berjalannya pasar.

Tidak hanya itu, kesulitan petani ternak juga menyasar permodalan. Kemandirian petani untuk memelihara ternak milik sendiri masih rendah karena keterbatasan modal. Ia pun mendorong, pemerintah melakui Bank Indonesia menggerakkan Bank BUMN/BUMD memperbanyak alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. H. Hermanto, mengami-

ni mobilitas ekonomi petani ternak relatif sempit pascatutupnya pasar hewan. Saran agar pasar itu dibuka kembali disambut baik. “Saran itu sangat positif. Saya harus sampaikan usul ini kepada Satgas karena bagaimanapun, pengusaha sapi yang datang ke Pasar Hewan se Pulau Lombok,” ungkapnya.

Hermanto melanjutkan, sebelum mengambil keputusan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB serta Kepala Dinas DKPP kabupaten/ kota lain. Mengingat di daerah setempat juga menghadapi pandemi yang sama. Pasar-pasar hewan di tempat yang lebih besar seperti Masbagik (Lotim) dan Selagalas (Mataram) merupakan dua barometer pasar hewan, akan dipantau. Apabila kedua pasar itu belum dibuka, dapat dipastikan kekhawatiran penyebaran pandemi Covid-19 menjadi alasan utama pemerintah setempat. (ari)

Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Mataram setidaknya menerima notifikasi dari sembilan pengusaha NTB yang tertarik mengikuti kegiatan misi dagang yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring (online). Pengusaha dari Provinsi NTB bahkan tercatat paling antusias dibanding pengusaha dari provinsi lainnya di Indonesia.

Sembilan pengusaha dari NTB ini diantaranya akan menawarkan beberapa jenis komoditas. Udang vaname, Alat Pelindung Diri (APD) untuk pencegahan penularan virus corona, aneka jenis olahan kedelai. Properti dan hotel, olahan kelapa, aneka usaha (PT. Gerbang NTB Emas), teh daun kelor, jagung, porang, dan hasil perkebunan lainnya.

Termasuk perajin logam.

Manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di NTB, Ir. Bing Gianto mengatakan, misi dagang online ini, sedianya akan dilaksanakan 2 Juni. Namun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimundurkan ke tanggal 4 Juni 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Bing Gianto juga menyampaikan surat pemberitahuan resmi ke Sekretariat Daerah Provinsi NTB. “Kepada Kepala Dinas Perindustrian NTB, ibu Yanti, sudah kami koordinasikan. Pemprov NTB sangat mendukung penuh,” kata

Bing Gianto kepada Suara NTB, Selasa (2/6) kemarin.

Misi dagang ini melibatkan pengusaha dari lima provinsi di Indonesia, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan misi dagang untuk mendorong kinerja perdagangan dalam negeri.

Misi dagang ini mempertemukan antar pengusaha untuk melakukan tawar menawar komoditas, dan bertransaksi.

Biasanya, yang dipertemukan adalah pengusahanya langsung. Bukan pengusaha calo.

Misi dagang ini memperpendek mata rantai bisnis sehingga harga yang ditawarkan berdasarkan harga produsen.

Target kegiatan misi dagang ini, tambah Bing Gianto, minimal ada perjanjian kerjasama atau ada kesepakatan bisnis antara pengusaha. Kegiatan misi dagang ini sangat sering dilakukan oleh Jawa Timur. Nilai transaksinya setiap kali kegiatan mencapai ratusan miliar.

Misi dagang ini menjadi peluang bagus, di masa pandemi Covid-19 ini. harapannya, jika terjadi transaksi, akan menghidupkan kembali gerak ekonomi di dalam negeri. “Yang dipertemukan adalah pengusaha penyedia dan pengusaha pembeli. Bukan makelar, atau bukan calo. Misi dagang ini memperpendek mata rantai bisnis sehingga harga yang diterima sesuai harga dari produsen,” jelas Bing Gianto. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Maksimalkan Pengawasan Penggunaan Anggaran Covid-19

DPRD Loteng Berencana Bentuk Pansus Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai salah upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, khususnya terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah. Tentunya melalui mekanisme dan regulasi yang ada.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, Selasa (2/6).

Ia mengatakan, terkait anggaran penanganan Covid-19 secara teknis tentu merupakan kewenangan pemerintah daerah selaku eksekutor. Sementara legislatif dalam hal ini DPRD Loteng berkewajiban menjalan-

kan tugas selaku pengawas.

Terlebih saat ini anggaran penanganan Covid-19 menjadi isu yang banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Mengingat besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 tersebut.

Di satu sisi, pemerintah daerah terkesan kurang begitu transparan terkait besaran alokasi anggaran penanganan Covid-19, sehingga penting kemudian DPRD Loteng, memperjelas terkait persoalan anggaran tersebut supaya tidak terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. “Pansus bisa menjadi salah satu jalan untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut,” ujarnya.

Terlebih, pembentukan Pansus terkait anggaran pen-

anganan Covid-19 sudah diwacanakan oleh sejumlah anggota DPRD Loteng. Dan, selama itu sesuai aturan dan regulasi sah-sah pansus dibentuk.

“Jika DPRD Loteng membutuhkan untuk membentuk pansus, terkait anggaran penannganan Covid-19, why not. Toh, secara aturan itu dibolehkan dan sah-sah saja,” tandasnya.

Dikatakannya, sesuai perintah Perppu No. 1 tahun 2020, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah untuk membiayai penanganan Covid-19. Tetapi tentu sebagai bagian sekaligus mitra pemerintah daerah, kordinasi dan komunikasi dengan DPRD Loteng paling

(Suara NTB/ist)

H. L. Sarjana

tidak melewati pimpinan ini penting dilakukan. Hal ini sebagai bentuk etika dalam kemitraan dan tanggung jawab bersama terhadap pelaksanan dan penggunaan anggaran daerah.

Apalagi pembahasan APBD Loteng oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) butuh proses cermat dan waktu yang tidak singkat, baru bisa ditetapkan menjadi APBD. “Kami paham, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan refocusing dan realokasi APBD. Tapi alangkah baiknya hasilnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPRD Loteng. Sebagai bentuk transparansi,” tambah Sarjana.

Karena bagaimanapun juga, ujarnya, pelaksanaan APBD Loteng pada ujungnya pasti dipertanggungjawabkan bersama, sehingga DPRD Loteng juga perlu tahu kemana saja anggaran penanganan Covid-19 hasil refocusing dan realokasi tersebut diarahkan. “Hak rakyat untuk bisa tahun tentang arah anggaran. Jadi harus jelas kemana saja diarahkan. Biar tidak menjadi fitnah,” imbuh politisi asal PKB ini.

Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga harus berpikir bagaimana supaya program pembangunan juga bisa tetap berjalan. Karena keberadaan program pemerintah merupakan salah satu pemicu gerak ekonomi masyarakat.

Masyarakat bisa bekerja dan

memiliki penghasilan karena ada program pembangunan yang dijalankan.

Menurutnya, bukan masalah anggaran penanganan Covid-19 besar, tetapi program pembangunan yang bersifat wajib dan memang dibutuhkan oleh masyarakat harus tetap berjalan. Karena banyak masyarakat Loteng yang menggantungkan hidupnya pada proyek pembangunan dari anggaran daerah. “Inikan tidak berimbang, dana yang begitu besar hasil refocusing hanya untuk penanganan Covid-19. Sementara program-program yang wajib dan dibutuhkan masyarakat justru tidak dilaksanakan,” pungkas anggota DPRD — Dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) ini. (kir/*)

Ibadah Haji Ditiadakan ”Positive Rate” 7,6 Persen KASUS positive rate atau jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dibagi jumlah swab PCR di Lombok Timur (Lotim) saat ini 7,6 persen, yakni 26/ 338 kasus. Lotim menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, tidak memiliki data total yang periksa.

“Kalau misalnya kita pakai yang diperiksa adalah sejumlah total Pasien Dalam Pengawasan (PD, yakni 66/338 maka posi(Suara NTB/dok) tive rate kita 19,5 persen.

H. M. Juaini Taofik Tapi kalau kondisi hari ini yang masih positif kan tinggal 26/338 atau sama dengan 7,6 persen,” terangnya, Selasa (2/6).

Dijelaskan, melihat kemunculan kasus terakhir angka positif Covid di Lotim 0,957 orang per hari. Mengingat masih tingginya kasus positif tersebut, Lotim tidak termasuk dalam daerah yang diperkenankan untuk melaksanakan kenormalan baru atau new normal.

Lotim termasuk daerah yang belum memenuhi syarat sebagai daerah yang bisa melaksanakan kenormalan baru. Di mana, syarat minimal positive rate 5 persen. Menurutnya, yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat hanya 103 daerah di Indonesia dan Lotim belum termasuk dalam daerah tersebut.

Melihat fakta tersebut, sekda menyebut dalam waktu tidak terlalu lama Lotim akan bisa menuju daerah yang mewujudkan kenormalan baru. Masyarakat hidup berdamai dengan Covid. “Insya Allah jika yang sedang dirawat bisa sembuh dalam 2 sampai 3 minggu ke depan dan tidak ada kasus baru maka kita optimis bisa,” terangnya.

Caranya agar bisa cepat mewujudkannya menurut sekda adalah dengan memperkuat sektor hilir, yakni di pusatpusat perawatan pasien positif Covid-19. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terus diperkuat, sehingga cepat menyembuhkan pasien positif.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dr. Pathurahman menambahkan, untuk mempercepat penurunan kasus positif di Lotim seluruh elemen masyarakat harus ikut ambil bagian. Yakni harus melakukan sama-sama pelacakan kontak yang lebih ketat lagi.

Gugus tugas mencoba meningkatkan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebutuhan. (rus)

Ketua PKK Dapat Jatah BLT DD Tanjung (Suara NTB) Kesan “nepotisme” dialamatkan pada Kepala Desa (Kades) Bentek, Kecamatan Gangga, Warna Wijaya. Kesan itu muncul lantaran, sang kades “menjatahkan” Ketua PKK Desa (S) dan saudara kades (MKG) pada daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di saat pandemi Covid-19.

Tak ingin dikorankan namanya, informan koran ini menyebut tiga nama di lingkar keluarga kades sebagai penerima.

Selain 2 inisial tersebut, masih ada satu lagi penerima yakni orang tua kades. Namun untuk nama orang tua, dapat dimaklumi karena bergantung pada situasi sosial dan ekonomi.

Dikatakan informan, Ketua PKK dan saudara kades sebagai penerima BLT sangat janggal. Pasalnya, di sejumlah dusun diduga masih ada warga yang lebih berhak menerima. Selain itu, inisial MKG diketahui warga sekitar berprofesi sebagai kontraktor dan mengerjakan proyek fisik. Kesan inilah yang ditangkap warga, jauh dari prinsip pengelolaan anggaran yang berkeadilan.

Menjawab tudingan ini, Kades Bentek, Warna Wijaya, membenarkan inisial tersebut sebagai penerima BLT DD. Namun demikian, keputusan sebanyak 474 orang penerima BLT DD di 18 dusun se Desa Bentek telah melalui prosedur.

“Itu bapak saya, adik saya, istri ke dua saya mereka semua punya KK, sendiri karena BLT berbasis KK bukan berbasis keluarga. Kadus punya wewenang mengusulkan berdasarkan aturan,” ujar Warna tegas.

Dalam pengusulan penerima BLT, ujarnya, kades melibatkan kepala dusun setempat, perangkat desa serta pendamping atau relawan pendataan. Data itu kemudian diajukan pada Musyawarah Desa yang dihadiri seluruh kepala dusun. Oleh kepala dusun di mana inisial keluarganya berdomisili, dianggap memenuhi syarat sebagai penerima.

“Intinya mereka memenuhi persyaratan dan tidak melanggar aturan berdasarkan kriteria dan peraturan berlaku.

Selama ada kuota, kata Pak Kadus, biar semua penerima yang terdampak Covid-19 dan kami di desa sudah membagi kuota secara bersama-sama dan proposional,” terangnya.

Warna Wijaya juga cukup tegas pada persoalan ini. Baginya, nominal BLT bukan masalah untuk dikembalikan. “Keluarga saya siap mengembalikan kalau itu dianggap tidak elok, apalagi sampai melanggar aturan,” cetusnya.

Terpisah, Kabid PMD pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD KLU, Atmaja Gumbara, SP., menilai kurang pas apabila Ketua PKK bertindak selaku penerima BLT DD. Meski jabatan PKK sejauh ini tidak menerima siltap atau insentif dari desa, dan secara aturan dibolehkan, namun kesan di masyarakat menjadi tidak elok.

Atmaja menyebut, BLT DD berbeda dengan yang bantuan lain. Calon penerima pada prinsipnya memiliki KK, berstatus miskin, dan tidak menerima program lain seperti BPNT dan PKH. Penerima juga diketahui hilang mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19, serta di keluarga itu terdapat salah satu anggota keluarga yang rentan atau mengidap sakit kronis menahun.

“Kalau sampai istri kades, agak kurang pas. Prinsip normatifnya adalah punya KK, dan ada skala prioritas mana masyarakat yang betul-betul layak. Tapi dengan adanya informasi ini, kita akan monitor khusus ke Desa Bentek,” demikian Atmaja. (ari)

Jemaah Harus Sabar

Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengumumkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Keputusan diambil, karena pertimbangan risiko terburuk terhadap keselamatan jemaah terkait penyebaran virus Corona (Covid-19). Untuk itu, jemaah harus bersabar.

Terkait pembatalan ini, Kemenag Lotim tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Pasalnya keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian yang cukup mendalam dengan mempertimbangkan segala aspek, terutama faktor keselamatan jemaah. “Insya Allah, keputusan yang diambil ini yang terbaik untuk kebaikan kita bersama,” jelas Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, Selasa (2/6).

Sebelumnya, kata dia, untuk pelaksanaan ibadah tahun di tengah pandemi Covid-19 terdapat tiga opsi yang ditetapkan pemerintah, di antaranya pemberangkatan secara normal sesuai kuota haji tahun ini, kedua diberangkatkan sebagian jemaah karena akan mengikuti protap Covid-19 dan opsi ketiga dilakukan penundaan.

Sementara kalaupun alter-

natif diberangkatkan sesuai protokol kesehatan Covid-19, Azharuddin mengungkapkan bahwa tidak bisa dibayangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya dari seharusnya satu pesawat berisi 450 jemaah, namun ketika mengikuti protokol kesehatan akan disesuaikan kembali atau setengah dari jumlah normal tersebut. Termasuk di hotel-hotel penginapan jemaah selama berada di Tanah Suci, Mekkah.

Sebelumnya, Kepala Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Makinuddin, menyampaikan, pada tahap pertama tercatat jumlah jemaah yang melunasi BPIH sebanyak 729 jemaah dan tidak melunasi 94 jemaah dari kuota 823 JCH di Kabupaten Lotim. Sementara total yang sudah melunasi BPIH sebanyak 834 JCH dari penambahan cadangan se-

banyak 108 orang. Akan tetapi untuk yang berasal dari cadangan ini, yang sudah melunasi BPIH sebanyak 20 JCH. Di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 520 calon jemaah haji (CJH) dan pendamping haji dipastikan batal berangkat tahun ini. Menyusul keluarnya keputusan Menteri Agama untuk tidak mengirimkan jemaah haji tengah pandemi Corona.

“Tadi siang (kemarin, red) sebelum Zuhur sudah dilaksanakan konferensi pers oleh Menteri Agama, dengan berbagai pertimbangan,” ungkap Kepala Kemenag Lobar, H. Jaelani yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Diakuinya terdapat sekitar 520 jemaah haji yang di Lobar yang sudah melunasi biaya haji batal berangkat.

Jumlah itu termasuk pendamping haji daerah (PHD)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/her)

H. Azharuddin

H. Jaelani

ditambah 5 pendamping kloter, baik dari Kemenag maupun Kementerian Kesehatan.

“Kita tidak mengetahui Pemerintah Saudi akan membuka atau tidak,” ungkapnya.

Pihaknya akan segera menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama itu dengan menyampaikan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Lobar agar bisa menyampaikan kepada seluruh CJH di masing-masing kecamatan.

“Kita juga akan tembuskan kepada pemerindah daerah,” sambungnya.

Para CJH yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan pada tahun depan jika pihak Pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan bagi jemaah yang masuk kursi tunggu pada 2021 akan diundur keberangkatannya tahun berikutnya. (yon/her)

Lotim Tingkatkan Tanggap Darurat Bencana Hadapi ’’New Normal’’,

Selong (Suara NTB) Menyikapi kondisi alam yang kian tidak menentu. Polres Lombok Timur (Lotim) bersama pemerintah daerah melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya berupa meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

Program ini diluncurkan, Selasa (2/6) bersamaan dengan pembentukan tim Puma Polres Lotim yang memiliki tupoksi mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mapolres Lotim ini dihadiri Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Dandim 1615/Lotim Letkol. Inf. H. Agus Prihanto Donny, S.Sos serta unsur forkopimda lainnya. Apel peluncuran dua program besar tersebut dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio SIK. Pada kesempatan ini, Kapolres mengucapkan rasa terima kasihnya kepada bupati atas langkah-langkah yang proaktif dan cekatan, sehingga sangat membantu Polres Lotim dalam menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Lotim. Bahkan Kapolda NTB telah membentuk tim Puma tingkat Polda

Loteng Siapkan Fase

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy bersama unsur forkopimda saat apel kesiapsiagaan darurat bencana, Selasa (2/6). untuk kenyamanan masyarakat di Provinsi NTB. Atas mendapat apresiasi masyarakat, sehingga Forkopimda Lotim berinisiatif membentuk tim yang sama dengan harapan agar bermanfaat dan mampu bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat di Lotim untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman.

Kapolres mengatakan, dasar pembentukan tim Puma adalah sesuai dengan tugas kepolisian yakni pelindung, pengayom, dan penegakan hukum Hadirnya tim Puma ini, lanjut Kapolres, menjadi pen-

guatan koordinasi dalam situasi saat ini seperti orang tenggelam dan bencana alam, sehingga memerlukan tim yang bisa berkolaborasi. “Dilakukan juga sosialisasi agar masyarakat tetap bisa saling tolong menolong dalam mengatasi musibah seperti Covid -19,” tambahnya.

Misalnya seperti musim saat ini penghujan, sehingga diimbau kepada masyarakat Lotim dalam rangka mengantisipasi dampaknya seperti banjir, dibutuhkan kesadaran masyarakat dan peningkatan kewaspadaan. (yon)

Kasus Pembagian BLT DD

Dinas PMD Klarifikasi Kades Taman Ayu Giri Menang (Suara NTB) Sekretaris Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) Heri Ramadhan menegaskan pihaknya sudah memanggil Kepala Desa (Kades) Taman Ayu Kecamatan Gerung. Pemanggilan bersangkutan menindaklanjuti adanya aduan masyarakat soal pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang tidak sesuai aturan.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/6), Heri Ramadhan mengatakan, mengenai indikasi desa yang menyalahi mekanisme penyaluran BLT, pihaknya sudah melakukan pemanggilan. Secara khusus, sejauh ini, beberapa desa sudah diminta klarifikasi, ada apa dengan penyaluran, sehingga terjadi gejolak di kalangan masyarakat. Kades Taman Ayu pun sudah menghadap dan memenuhi klarifikasi dengan Dinas PMD. “Kami sudah panggil Kepala Desa Taman Ayu, karena ini menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat

setempat atas dugaan ketimpangan penyaluran BLT ini,” ungkapnya.

Menurut pengakuan kades, ujarnya, pembagian BLT yang dibagi rata tersebut bukanlah kebijakannya melainkan cara kepala kewilayahan atau kepala dusun setempat yang melakukan itu. Dia tidak tahu menahu tentang persoalan itu. Sebab penyaluran bagi rata itu katanya ada kesepakatan antara penerima manfaat dengan kepala dusunnya. Namun fakta di lapangan tegasnya, masyarakat Taman Ayu menerima BLT hanya Rp300 ribu walaupun dari Pemdes Taman Ayu sudah menyalurkan Rp600 ribu sesuai porsi.

“Sekarang tinggal bagaimana kewenangan kepala desa untuk mengambil tindakan sanksi kepada oknum kadus yang melakukan dugaan pelanggaran. Soal sanksi ini bisa berupa teguran atau pemberhentian sementara atau pemecatan,” tegasnya.

Pihaknya pun telah meminta kades agar memangil kepala desa untuk diingatkan jangan sampai mengulangi pembagian BLT seperti tahap I. Artinya, desa tidak

boleh membiarkan kepala dusun membagi rata BLT. Kades Taman Ayu Tajuddin mengaku sudah dipanggil oleh Dinas PMD. Pihaknya diberikan pengarahan terkait aturan yang berlaku untuk BLT DD. “Dan saya sampaikan bahwa mekanismenya sudah dijalankan.

Diberikan satu KK 600.000. Sesuai aturan yang berlaku,”jelas dia. Ia menyebut, 308 KK di desanya sudah menerima bantuan sesuai arahan dan aturan.

Sebelumnya ia dan warga mengklarifikasi terkait adanya warganya keberatan soal BLT yang dibagi rata. Warga dikumpulkan di kantor desa untuk membuat pengakuan menerima diberikan BLT Rp 300 ribu.

Namun dari beberapa warga yang keberatan BLTnya dibagi dua, hanya satu orang yang hadir. Salah satunya, Amaq Jelinah mengaku ikhlas diberikan Rp 300 ribu. Awalnya ia menolak karena belum mendapatkan informasi utuh soal alokasi DD untuk BLT. “Setelah tahu itu, saya ikhlas dapat Rp 300 ribu,”jelas dia. (her)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah bersiap untuk masuk fase Pre New Normal (pra kenormalan baru) sebelum nantinya masuk tahap new normal di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan terus menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat.

Harapanya, masyarakat benarbenar sudah siap begitu kebijakan new normal mulai diberlakukan nantinya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers Selasa (2/6), mengatakan kalau Loteng masih belum ada rencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tapi bagaimanapun juga, Loteng pasti akan mengarah ke sana. “Pasti kita akan mengarah ke sana (new normal, red). Tetapi belum untuk saat ini,” terangnya.

Untuk itu, selain fokus pada penanganan penyebaran Covid-19, Pemkab Loteng juga mulai mempersiapkan tahapan pre new normal. Langkah tersebut penting untuk mempersiapkan masyarakat di daerah ini supaya masyarakat bisa benar-benar siap dengan pola kehidupan new normal di tengah pandemi Covid-19 itu nantinya.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian Pemkab Loteng tidak mau terburu-buru menerapkan kebijakan new normal. Selain karena memang petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum turun, dari sisi masyarakat juga belum sepenuhnya siap. Walaupun secara garis besar, sudah ada gambaran, polanya seperti apa.

Ia mengatakan, kebiasaan hidup bersih saat ini sudah mulai tumbuh di tengah masyarakat. Di mana, menggunakan masker kini sudah mulai jadi kebiasaan. Begitu pula kebiasaan untuk mencuci tangan. Namun tentunya perilaku hidup tersebut masih perlu untuk terus digalakkan supaya itu nantinya benar-benar menjadi kebiasan dan pola hidup di tengah masyarakat di daerah ini.

Sementara Kepala Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng Murdi, AP., MSi., memastikan upaya percepatan penanganan penyebaran Covid19 di daerah ini tetap berjalan.

Kendati Satgas Covid-19 Loteng sendiri kini dihadapkan pada banyaknya tenaga medis di daerah ini yang “tumbang” terpapar Covid-19, sehingga terpaksa harus diistirahatkan untuk sementara waktu.

Ia mengatakan, sampai saat ini total sudah 74 orang yang terkonfirmasi positif terpapar virus Corona di Loteng. Dengan 50 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan.

Dari jumlah tersebut belasan orang di antaranya merupakan tenaga medis yang selama ini ditugaskan menangani pasien positif Corona. “Walaupun banyak tenaga medis kita yang terpapar Covid-19, kami pastikan penanganan Covid-19 jalan terus,” tandasnya.

Untuk mengisi kekurangan tenaga medis tersebut, pihaknya sudah melakukan rotasi dengan menempatkan tenaga medis yang baru sembari menunggu tenaga medis yang terpapar Covid-19 sembuh untuk selanjutnya bisa bertugas kembali. (kir)

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Plt. Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Murdi, bersama Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, H.L. Herdan, memberikan keterangan terkait penanganan Covid19 di Loteng, Selasa (2/6).

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Penyidik Diminta Dalami Peran Empat Tersangka Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, meminta supaya penyidik (Polres) untuk lebih mendalami peran keempat tersangka dalam kasus rekayasa fiktif BPR tahun 2013. Sebab masih ada beberapa petunjuk yang belum dilengkapi. Terutama terkait peran masing-masing, apakah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama atau sendiri- sendiri.

“Berkasnya sudah kita kembalikan beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini belum ada penyerahan berkas perbaikan. Kami berharap supaya catatan yang kami berikan bisa dilengkapi oleh penyidik sehingga kasus ini bisa segera tuntas,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Aji Rahmadi SH., MH, Selasa (2/6).

Penanganan kasus ini menjadi prioritas untuk dituntaskan karena sejak tahun 2013 kasus ini ditangani belum ada penyelesaian. Apalagi kasus ini juga sudah dua kali bolak balik berkas P19 untuk bisa dilengkapi. Penyidik diharapkan melengkapi petunjuk yang sudah diberikan, sehingga pada saat persidangan nanti tidak ada kendala. Apalagi status tersangka yang ada pada mereka juga menjadi beban moril penyidik untuk diselesaikan demi kepastian hukum.

“Kami meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkasnya, karena jika petunjuk tersebut tidak dipenuhi maka berkasnya akan tetap kita kembalikan,” sebutnya.

Adapun keempat orang tersangka tersebut yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, Ida Komala menjabat sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan. Dari keempat tersangka, pihaknya meminta supaya peran direktur dan SPI bisa didalami lagi karena kemungkinan besar ada keterkaitan satu sama lain.

“Memang baru empat tersangka dalam kasus tersebut, tetapi kami masih meminta agar penyidik mendalami peran direktur dan SPI agar kasus ini lengkap,” tukasnya. Sehingga dalam penuntasan kasus yang merugikan negara sebesar Rp460 juta tersebut tidak ada yang tertinggal. (ils)

Kemenag Dompu Tunggu Surat Resmi Pembatalan Haji Dompu (Suara NTB) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, tak berani menyampaikan secara detail soal pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 ini. Hal itu mengingat surat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat belum dikantongi.

Kepala Kemenag Dompu, H Syamsul Ilyas dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/6) menerangkan, informasi pembatalan keberangkatan jemaah haji itu memang sudah diketahuinya setelah mengikuti konfrensi pers virtual dari (Suara NTB/jun) Menteri Agama, Fachrul Razi.

Syamsul Ilyas Hanya saja, pihaknya masih akan menunggu surat susulan sebagai dasar untuk menyampaikan pada ratusan jemaah haji di wilayah ini. “Kita tunggu surat dulu baru bisa kita sampaikan secara detail,” ungkapnya.

Surat resmi pemerintah pusat selain menyangkut pembatalan, juga penting sebagai dasar menindaklanjuti temuan pasca informasi itu disampaikan. Apakah berupa permintaan pengembalian uang pelunasan dari jemaah atau persoalan teknis lain yang tidak menutup kemungkinan muncul.

Di Dompu, lanjut Syamsul Ilyas, kuota jemaah haji tahun ini hanya sekitar 281 orang. Mereka rata-rata sudah melalui tahapan pelunasan biaya menuju tanah suci Makkah.

Sementara untuk manasik haji belum ada yang dilakukan satupun. “Mungkin nanti ada jemaah minta kembalikan uang pelunasan atau disimpan dulu untuk berangkat tahun depan, itu nanti bisa kita lihat di surat itu,” jelasnya.

Pandemi Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir memang memberi pengaruh yang besar terhadap semua lini kehidupan masyarakat. Namun mengingat berbagai keputusan yang diambil pemerintah saat ini untuk kemaslahatan bersama, ia berharap masyarakat khususnya jemaah haji bisa menerimanya. Terlebih mulai berusaha membangun kesadaran untuk menerapkan protokol penanganan Covid-19 agar virus tersebut segera berlalu. “Tapi yang jelas ada sisi-sisi positif yang bisa kita petik dari wabah berbahaya ini,” pungkasnya. (jun)

Seluruh Petugas Puskesmas Brang Rea Dites Cepat Taliwang (Suara NTB) Tim gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluarkan kebijakan melakukan tes cepat atau rapiddiagnostictest-RDTterhadap seluruh petugas Puskesmas Brang Rea. Langkah itu diambil setelah sebelumnya kepala Puskesmas tersebut, yakni Tn. IBSG (51) dinyatakan positif terpapar virus corona.

“Gugus tugas sudah konsultasi dengan tim epidemologi dan tim pakar. Kita putuskan yang berkerja di Puskesmas Brang Rea se(Suara NTB/ist) mua akan kita rapid,” terang H. Tuwuh Jubir gugus tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepada wartawan, Selasa (2/6).

Rencana tes cepat terhadap terhadap sekitar 87 petugas Puskesmas Brang Rea itu akan dimulai hari ini (kemarin). Menurut H. Tuwuh, dari hasil tes cepat nantinya tim gugus tugas akan menilai kondisi masing-masing petugas mengenai tingkat kemungkinan paparannya. Hal ini dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan apakah operasional pelayanan Puskesmas Brang Rea bisa tetap dibuka, atau sebaliknya ditutup.

“Hari ini pelayanan mereka masih buka. Tapi mereka mereka menerapkan protokol pencegahan ketat. Selain itu tim gugus juga sudah turun lapangan melakukan pengawasan sekaligus penelusuran kontak terhadap semua petugas Puskesmas,” timpalnya. Selain petugas Puskesmas Brang Rea, tes untuk mengetahui kemungkinan infeksi dari Tn. IBSG juga akan dilakukan kepada anggota keluarga bersangkutan. “Kalau keluarganya (IBSG) kemungkinan kita langsung tes dengan prosedur swab,” ungkap H. Tuwuh.

Sebenarnya lanjut kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini, sejumlah rencana terhadap operasional Puskesmas Brang Rea pasca pimpinannya didiagnosa positif terjangkit virus corona telah disiapkan. Termasuk rencana menutup layanan sementara Puskesmas. Jika kemudian dari penelusuran kontak Tn. IBSG dan tes cepat terhadap petugas Puskemas mengarah pada kemungkinan banyaknya yang berpotensi terinfeksi.

“Kalau misalnya dokter dan perawatnya sebagai kunci pelayanan banyak kontak erat dengan pak IBSG ya kita tutup saja Puskesmas itu sementara. Apalagi kalau yang rapidnya lebih banyak lagi reaktif penutupan harus kita lakukan. Kan prosedurnya, yang reaktif harus dua kali swab,” tegas H. Tuwuh.

Meski memastikan akan menelusuri secara seksama kemungkinan infeksi Tn. IBSG terhadap seluruh petugas Puskesmas Brang Rea. H. Tuwuh menyatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, selama ini Tn. IBSG sangat taat menjalani protokol pencegahan sejak dirinya melakukan kontak langsung dengan salah seorang warga desa Beru yang akhirnya dinyatakan positif Covid-19. “Tapi untuk memberi rasa aman kepada masyarakat semua prosedur kita harus tempuh agar mata rantai penularan virus dari tiap pasien yang sudah dinyatakan positif benar-benar kita yakini tidak berlanjut lagi,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Dokter Spesialis Positif, Pelayanan Bedah di RSUD Sumbawa Terhenti Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak dua dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa terkonfirmasi positif Covid-19. Keduanya kini dalam perawatan medis di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA). Kondisi ini membuat pelayanan operasi bedah di RSUD menjadi terhenti.

Diketahui, pada Jumat 29 Mei lalu dokter spesialis bedah RSUD Sumbawa berinisial GI (45) dinyatakan positif. Kemudian pada Senin 1 Juni satu dokter spesialis bedah lainnya berinisial MSP (42) juga dinyatakan positif. Keduanya tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit tetapi memiliki riwayat kontak dengan orang sakit covid-19.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang dikonfirmasi Selasa (2/6) membenarkan adanya dua dokter spesialis

bedah yang positif covid-19. Saat ini keduanya dalam perawatan di RSMA. Sedangkan satu dokter spesialis lain, belum kembali sejak meminta izin pulang ke Mataram. “Ada tiga dokter spesialis bedah. Dua orang yang positif, dan satu orang pulang ke Mataram meminta izin, tapi belum balik,” ujarnya.

Dengan adanya kondisi ini, kata dr. Dede, pihaknya tidak bisa memberikan pelayanan jika ada masyarakat atau pasien yang membutukan pelayanan bedah. “Untuk pelay-

anan operasi yang di dalam rumah sakit kita tutup. Operasi bedah dan kandungan.

Perawat kita rumahkan. Spesialis anastesy kita rumahkan juga,” ungkapnya.

Saat ini puskesmas tidak bisa lagi merujuk pasien ke RSUD Sumbawa jika ada kasus bedah. Hal ini juga sudah disampaikan kepada pihak puskesmas. Yang memprihatinkan, pasien kurang mampu yang menggunakan bansos.

Karena tidak belaku untuk rumah sakit lainnya. Sedangkan

untuk pelayanan di ruangan lain tetap dilaksanakan selama ada dokter spesialisnya.

Sejauh ini, lanjutnya, sudah 4 tenaga medisnya positif covid-19. Terdiri atas dua dokter spesialis bedah dan dua perawat. Keempat tenaga medis ini sedang dalam penanganan medis. Tenaga medis lainnya yang kontak langsung dengan empat orang tersebut sudah diistirahatkan untuk menjalani isolasi mandiri. Saat ini pihaknya masih menunggu keluarnya hasil pemeriksaan swab. “Yang diisolasi pertama 75 orang. Kemudian yang kedua 65 orang dan ditambah lagi 26 orang.

Yang baru keluar hasil swab dua perawat positif ditambah dua dokter spesialis. Yang lainnya kami sedang menunggu

(Suara NTB/ist)

Dede Hasan Basri hasil swabnya. Yang belum diswab hari ini 26 orang tambahan,” pungkasnya. (ind)

Pol PP Tegaskan Hiburan Malam di Sumbawa Masih Ditutup Sumbawa Besar (Suara NTB) Tempat hiburan malam di Sumbawa, kafe dan karouke sementara ini tetap ditutup.

Menyusul adanya permintaan dari sejumlah pemilik usaha hiburan malam agar dapat dibuka kembali usaha mereka secara normal.

“Ditunda dulu, karena sementara ini masih dikaji oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Sumbawa. Artinya, sementara ini tetap tutup seperti Surat Edaran Bupati terkait panndemi Covid-19. Kita pun tetap akan akan memantau dan melakukan patroli malam seperti biasanya,”terang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si, usai pertemuan dengan para pemilik kafe, Selasa (2/6).

Seperti laporan ke Gugus Tugas, Sat Pol PP menggelar patroli gabungan pada lokasi hiburan malam di kafe Samoar Maras dan room room karouke keluarga sekitar kota, Senin malam.

Yang dipimpin langsung Kasat Pol PP. Adapun prsonil yang terlibat, sebut Kasat Pol PP terdiri dari 14 personil Pol PP, satu pleleton dari Polres Sumbawa dan 17 orang dari Kodim Sumbawa. Diikuti pula, Kepala Dispopar Sumbawa dna jajarannya.

Hal ini menyusul adanya laporan masyarakat atas dugaan masih adanya kafe yang buka. Namun dari sejumlah kafe yang disasar, tim gabungan tidak menemukan adanya aktivitas atau tutup. (arn)

(Suara NTB/ist)

SISIR LOKASI - Patroli tim gabungan menyisir lokasi hiburan malam di Sumbawa. Tampak pintu gerbang salah satu kafe ditutup.

Elpiji 3 Kg Langka, Diluncurkan, Gerakan Maskerisasi Anak di Sumbawa Ada Oknum Diduga Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Ibu Hj. Amien Rahmani Husni Djibril meluncurkan gerakan maskerisasi anak untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa, Selasa (2/6), di UPT Puskesmas Unit II Sumbawa.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa dengan RSUD, Disnakertrans, DP2KBP3A, Dikes, Disos, Satgas Covid-19 Kab. Sumbawa, IDI, IBI, IAI, PPNI, PT. Brantas dan PT. Hiswana Migas. Peluncuran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19.

Hj. Amien Rahmani menyampaikan, peluncuran maskerisasi anak dilandasi kepedulian Ketua Tim Penggerak Provinsi NTB. Sehingga memerintahkan seluruh

Manfaatkan Covid-19

(Suara NTB/ist)

MASKER ANAK - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Ibu Hj. Amien Rahmani Husni Djibril bersama sejumlah pimpinan OPD dan anak anak dalam peluncuran maskerisasi untuk anak anak, di UPT Puskesmas Unit II Sumbawa, Selasa (2/6).

Ketua TP PKK Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB untuk melaksanakan peluncuran maskerisasi khusus anak di wilayah masingmasing. Disampaikan, 33% pasien Covid-19 di NTB adalah anak-

anak. Hal tersebut, lanjutnya, menjadi keprihatinan bersama, jumlah penderita covid-19 dari kalangan anak-anak di Provinsi NTB semakin hari semakin bertambah. (arn)

Pascalebaran, Harga Sembako di Bima Relatif Stabil Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memastikan harga sembilan bahan pokok (Sembako), barang strategis dan stok bahan pokok, pasca Lebaran tetap stabil atau tersedia harga yang relatif terjangkau.

Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si menjelaskan, kepastian stok bahan pangan dan harga Sembako yang masih stabil sesuai hasil koordinasi pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan seluruh daerah di NTB beberapa waktu lalu.

“Belum lama ini kita sudah rapat dengan tim inflasi NTB dan seluruh kota kabupaten, harga bahan pokok masih stabil,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (2/6).

Mengapa stabil? Menurutnya karena bahan pangan hingga kini stoknya masih mencukupi. Kemudian ada beberapa pendapatan dari berbagai macam sehingga

menggerakan sektor-sektor.

“Stoknya tercukupi sehingga tidak mempengaruhi harga pasar,” katanya.

Namun untuk mengetahui harga kebutuhan pokok pasca lebaran yang sudah berjalan sepekan, Hariman mengaku pihaknya akan melalukan Inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar di Kabupaten Bima.

“Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan Sidak, untuk memantu perkembangan harga pasar pasca Lebaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Hariman menjelaskan, secara umum wabah Covid-19 tidak signifikan memengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Bima.

Khususnya sektor pertanian dan aktivitas bekerja.

Hanya saja yang berat bagi masyarakat yang sektor informal mencari uang setiap hari di jalan, seperti ojek pendapatan yang didapat berkurang sekali dan omset kios-kios menurun. “Dari aspek perbankan kalau di Bima kami meli-

hat masih normal pembayarannya (cicilan kredit), belum begitu terganggu,” katanya.

Hariman menambahkan melihat kondisi itu Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti JPS Bima Ramah, JPS Gemilang, BST Kemensos RI dan BLT dari ADD. “Belum lagi berbagai bansos dan subsidi dari pemerintah, merespon kondisi masyarakat terdampak di tengah wabah Covid-19,” katanya.

Ia menegaskan dengan adanya kebijakan berlapis tersebut paling tidak dampak negatif bisa ditahan. Dampaknya belum signifikan, sektor kita pertanian orang masih bisa bekerja. Demikian juga pegawai masih bisa bekerja.

“Cuma memang aktivitas seperti transportasi yang merasakan dampaknya, perhotelan dan sektor pariwisata. Karena orang lebih hemat, karena pendapatanya terbatas,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Harga Elpiji 3 kg diduga dipermainkan di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya, harganya melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah. Harga di tingkat konsumen di Dompu bahkan kini bisa di atas Rp30 ribu per tabung isi ulang dari ketetapan pemerintah Rp16,5 ribu per tabung. Jalur distribusi yang panjang diduga menjadi pemicu tingginya harga gas Elpiji subsidi dan adanya kecemburuan di tengah naiknya harga sembako di masa Covid-19.

Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB, Selasa (2/6) mengakui adanya kenaikan harga Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah.

Informasi itu diketahuinya dari media sosial dan keluhan masyarakat. saat ini pihaknya sedang menelusurinya.

“Kita sedang menelusuri sumber masalahnya. Kalau kedapatkan, minimal surat teguran akan kami sampaikan,” kata Hj Sri Suzana.

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi terpisah menegaskan sudah menkoordinasikan soal tingginya harga gas 3 kg ke pertamina.

(Suara NTB/ula)

Soekarno

Tidak ada kelangkaan Elpiji dan tidak pula ada kendala dalam pendistribusian gas Elpiji di lapangan. Tetapi fakta lapangan menunjukan adanya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. “Saya dapat laporan dari Pekat, harganya sudah di atas Rp30 ribu per tabung isi 3 kg,” katanya.

Soekarno menduga, adanya permainan pada rantai antara agen hingga pengecer. Karena tidak mungkin pengecer menjual gas Elpiji di atas ketetapan pemerintah bila mereka mendapatkan secara normal. Dugaan itu bisa oleh sopir angkutan gas isi ulang, karena pengakuan pihak pertamina adanya beberapa sopir yang diskors.

“Pihak pertamina minta menunjukan agen atau pangkalan yang menaikan harga, termasuk bila ada sopir yang minta biaya tambahan.

Catat nama agen dan nomor polisi mobilnya, laporkan ke pertamina atau ke kami.

Kami pastikan akan menindaknya,” kata Soekarno.

Namun pertamina, kata Soekarno, tidak bisa menindak untuk kalangan pengecer. Sehingga dibutuhkan sinergi dengan Dinas Perdagangan untuk menindaknya. Pertamina hanya bertanggungjawab pada agen dan pangkalan. (ula)

(Suara NTB/ula)

Hj. Sri Suzana

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Kembali Laksanakan Praktikum SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Mataram berencana membuka kembali praktikum secara langsung dengan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Selama ini perkuliahan di STP Mataram dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), padahal STP Mataram merupakan perguruan tinggi vokasi yang membutuhkan kegiatan praktikum secara langsung.

Wakil Ketua Bidang Akademik, STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., dihubungi Selasa (2/6) mengatakan, STP Mataram (Suara NTB/dok) I Putu Gede masih melaksanakan perkuliahan secara daring. Ia mengungkapkan, akan ada kegiatan praktikum dalam waktu dekat. Pelaksanaan praktikum itu akan menggunakan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19. Termasuk memberlakukan pembatasan jarak fisik, dengan jumlah mahasiswa yang terbatas. “Kami sedang mempersiapkan praktikum itu,” ujarnya.

Sebelumnya, kegiatan praktik tidak bisa dilaksanakan, karena STP Mataram masih menggunakan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Tidak bisa praktik karena harus menggunakan laboratorium. Kegiatan praktik ditunda sementara sampai situasi aman,” ujar Putu Gede.

Di samping itu, pembelajaran teori dilaksanakan menggunakan aplikasi google classroom. Sementara untuk rapat menggunakan aplikasi zoom atau sejenisnya. Putu Gede mengakui proses pembelajaran cukup terganggu. Disinggung mengenai praktik di rumah, menurutnya hal itu sulit dilaksanakan kecuali praktiknya berupa perancangan atau sifatnya manajemen yang masih bisa dilakukan.

Sementara itu, dalam kesempatan wawancara sebelumnya, Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., menyampaikan, bahwa kegiatan perkuliahan dengan sistem daring akan dilanujutkan hingga pengumuman berikutnya. STP Mataram memberikan kuota internet dalam bentuk pemotongan SPP mahasiswa di semester genap ini. “Apabila mahasiwa sudah membayar lunas SPP semester ini, maka potongan SPP akan diterapkan di pembayaran SPP semester berikutnya,” katanya.

Di samping itu, dosen juga dibantu dengan memberikan honor Rp50 ribu per kali mengajar di luar honor mengajar SKS. Bantuan itu dibagikan pada waktu menerima honor mengajar.

“Mahasiswa diwajibkan untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan situasi kampus terkini,” ujar Halus Mandala.

STP Mataram membentuk Tourism Crisis Center (TCC) yang memiliki dua bidang, yaitu bidang akademik dan sosial. Pemberian bantuan menjadi bagian dari program TCC. Koordinator TCC STP Mataram, Muhammad Jemail, M.Par., menjelaskan ada tiga program utama TCC yaitu pre crisis, crisis, dan post crisis. “Pre crisis ada mitigasi dan evakuasi, di crisis bentuk respon atau kesiapsiagaan, bagaimaan respon krisis, dan pada post crisis barulah recovery akan kita upayakan beberapa upaya pemulihan,” katanya. (ron)

Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Undikma Gelar Webinar Keolahragaan Mataram (Suara NTB) Setelah sukses melaksanakan webinar Pendidikan Keluarga, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram kembali menyelenggarakan webinar dalam bentuk Bincang Olahraga dengan tema “Pentingnya Menjaga Kebugaran Tubuh Saat Berpuasa dalam Melawan Covid 19”.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Undikma pada akhir pekan lalu. Narasumber pada webinar itu ada dua orang yaitu Dr. Maulidin, M.Pd. dan Intan Primayanti, M.Or. dengan moderator Isyani, M.Pd. Dr. Maulidin dalam paparannya menyampaikan saat berpuasa lalu tidak serta merta membuat tubuh lunglai, malah seharusnya semakin bugar dengan catatan harus pandai menjaga kebugaran.

“Terlebih di masa covid 19 ini, memiliki tubuh bugar menjadi keharusan sehingga tubuh memiliki imunitas yang baik dalam menghadapi covid 19”, ungkap doktor jebolan UNJ ini.

Sementara itu pemateri lainnya, Intan Primayanti menekankan pentingnya menjaga asupan gizi sehingga antara menjaga kebugaran dengan berolahraga harus diimbangi dengan asupan gizi yang memadai. “Untuk mendapatkan asupan gizi tidak perlu mahal, karena sumbernya ada di sekitar ini,” ungkapnya.

Sama seperti webinar Pendidikan Keluarga, Bincang Olahraga ini pun mendapat respon s luas dari masyarakat Indonesia karena temanya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ingin terus dalam kondisi bugar agar terhindar dari serangan Covid 19. (dys)

Halaman 6

Sekolah Dilarang Keras Langgar Zonasi PPDB ”

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan mempertegas penerapan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di awal tahun ajaran 2020/2021. Hal itu dilakukan karena sejumlah sekolah pinggiran wilayah Kota Mataram kerap mengalami kekurangan siswa.

“Saya akan keras kepada kepala sekolah agar jangan bermain dengan zona itu. Saya akan pertegas zonasinya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (2/6).

Fatwir menegaskan, pihaknya akan mempertegas kepada kepala sekolah agar tidak menerima calon siswa yang bukan berasal dari zona sekolah, terutama tanpa seizin kantor Disdik Kota Mataram.

Meski demikian, diakui Fatwir ketika dalam praktik di lapangan akan berbeda.

Disdik Kota Mataram mencanangkan PPDB dari rumah pada tahun ajaran baru nanti, terutama karena pandemi Covid-19. PPDB SMP dibuka melalui empat jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan perpin-

dahan orang tua. Jadwal PPDB di Kota Mataram, yaitu pendaftaran PPDB TK pada 15 Juni sampai dengan 20 Juni. SD pada 15 Juni sampai dengan 27 Juni.

Untuk PPDB SMP, jalur prestasi dan afirmasi pada 16 Juni sampai dengan 19 Juni, pengumuman pada 20 Juni.

Pendaftaran jalur zonasi pada 22 Juni sampai 27 Juni, pengumuman pada 29 Juni. Untuk perpindahan orang tua dibuka pada 16 Juni sampai 27 Juni.

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mendaftar PPDB yaitu pertama, menggunakan wi fi atau kuota mandiri yang bisa diakses selama 24 jam. Bisa secara pribadi atau menggunakan wi fi kelurahan.

Kedua, mendaftar di sekolah yang dituju. Bagi orang tua siswa yang tidak memiliki sarana internet bisa lansung mendaftar

di sekolah. Nantinya orang tua siswa yang memiliki ponsel, disediakan akses wi fi dan diarahkan cara mendaftar secara daring. Namun jika orang tua siswa tidak memiliki ponsel atau ponselnya tidak bisa mengakses internet, maka pendaftaran secara manual dengan mengisi formulir dan dibantu pihak sekolah.

Ketiga, mendaftar dari sekolah asal. Untuk PPDB SMP, calon siswa bisa mendaftar di SD asal. Nantinya guru mengarahkan pendaftaran sesuai dengan zonasi tempat tinggal siswa dan SMP yang dituju.

Sebelumnya, Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin, mengatakan ia sangat setuju dengan rencana sistem mendaftar dari sekolah asal itu. Pihaknya berharap sekolah pinggiran seperti SMPN 22 Mataram bisa menerima siswa dari SD

(Suara NTB/ist)

HALAL BIHALAL - Halal bihalal virtual Asosiasi Guru PAI yang digelar akhir pekan kemarin.

Guru PAI Diminta Lakukan Penguatan Literasi Mataram (Suara NTB) Hasil studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada tahun 2016 lalu, yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Indonesia hanya berada di atas Bostwana yang berada di peringkat ke 61. UNESCO juga mengeluarkan hasil penelitiannya mengenai minat baca buku yang ada di Indonesia, yang hanya 0,001%.

Melihat fakta di atas, tentu ada rasa keprihatinan cukup dalam. Seolah-olah Indonesia nyaris gagal melakukan proses pembudayaan literasi secara menyeluruh, meskipun tak henti-henti melakukan diskursus dalam menggairahkan minat baca kepada masyarakat. Untuk itu guru PAI diminta terlibat aktif dalam melakukan penguatan literasi. Demikian terungkap dalam kegiatan halal bil halal virtual DPP dan DPW AGPAII se Indonesia, akhir pekan kemarin.

Ketua Asosiasi Guru PAI NTB Sulman Haris menutur-

kan guru PAI dituntut aktif membantu pemerintah dalam menekan angka melek literasi agar semakin tinggi. Dikatakan bahwa literasi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai budaya membaca dan menulis.

Secara progresif literasi yaitu kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki daya berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dalam berbagai konteks, berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pihaknya akan berusaha agar setiap guru PAI melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan literasi pada siswa. Apalagi selama ini sudah dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) pada tahun 2016 dengan membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional agar melakukan koordinasi berbagai kegiatan literasi kepada seluruh leading sector di bawahnya.

Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan daya baca siswa dengan menerapkan wajib baca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sementara itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggerakkan literasi bangsa dengan menerbitkan buku-buku pengayaan sebagai pendukung bacaan bagi siswa agar lebih sensitif dalam memandang budaya kearifan lokal.

Tidak terhenti sampai di situ pada tahun 2017 lalu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menggagas Gerakan Satu Guru Satu Buku untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran baca dan tulis. Sedemikian banyak upaya pemerintah untuk melakukan pembudayaan literasi kepada masyarakat dari berbagai sektor.

Semua usaha yang telah dimulai tersebut harus terus berjalan berkesinambungan.

Semua guru tidak terkecuali juga dapat melakukan hal yang sama. Apalagi khususnya bagi guru PAI di NTB. (dys)

Unram Tawarkan Solusi di Bidang Sosial, Ekonomi dan Hukum hidupan sosial, ekonomi bahkan dunia pendidikan.

“Perguruan Tinggi berperan membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menghadapi Covid-19 di NTB dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif,” tuturnya.

Sementara Kepala Dikes NTB Nurhandini Eka Dewi saat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di NTB dan Kota Mataram mengatakan, kasus harian Covid-19 di NTB meningkat dalam tiga minggu terakhir di setiap daerah dengan laju fatality (kematian) berada di angka 1,6 % dan laju kesembuhannya 48,5%”.

Dia menuturkan klaster penularan terbesar adalah klaster Gowa, bahkan muncul klaster baru yakni klaster tenaga kesehatan, klaster unidentifier dan klaster pasar yang masih dalam tahap penelusuran sumber penularannya.

“Klaster unidentifier ini kami tidak tahu sumbernya dari mana dan ini terus membesar yang bisa menjadi bom waktu,” jelasnya. “Penularan ke generasi kedua juga terjadi lebih cepat daripada primernya (carrier/sumbernya, red), artinya transmisi lokalnya (penularan lokal, red) cepat,” tambahnya.

Dia juga menyinggung

terdekat, tanpa siswa SD tersebut memilih sekolah lain. Ia juga mengharapkan sekolah konsisten pada aturan PPDB zonasi, karena menurutnya selama ini masih ada sekolah yang tidak konsisten dengan aturan zona dengan menerima siswa dari luar zona.

Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno menyampaikan perlu beberapa hal yang harus ditaati dalam pelaksanaan PPDB itu, yaitu harus komitmen dengan ketentuan zonasi. “Tidak memberi peluang negosiasi oleh orang tua siswa,” katanya.

Suwarno juga menyampaikan, semua SMP harus menerima calon siswa sesuai dengan kuota jumlah rombongan belajar yang sudah didaftarkan. Ke-

mudian dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan ketentuan zona tempat tinggal.

Juga harus sesuai keadaan ruang kelas atau jumlah tenaga pendidik yang ada di sekolah masing-masing. “Artinya kuota dari masing-masing sekolah dievaluasi dan difinalisasi serta disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram,” sarannya.

Ia juga meminta sekolah tidak membuka jalur luar jaringan (luring) atau offline atau tambahan kuota calon siswa titipan dari orang-orang tertentu. Mantan Kepala SMPN 2 Mataram ini juga mengharapkan hasil PPDB daring harus dilaporkan ke publik dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas. (ron)

Sekolah Pilih Opsi Pengumuman Kelulusan secara Daring

Atasi Dampak Covid-19 di NTB

Mataram (Suara NTB) Unit Pelayanan Teknis Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir Universitas Mataram (UPT BKPK Unram) menggelar Seminar Web (Webinar) Nasional dengan mengangkat tema “Tinjauan Medis, Psikologis, Ekonomi dan Hukum Mengenai Dampak Covid-19 Pasca Lebaran di NTB” melalui aplikasi Zoom belum lama ini.

Acara yang menghadirkan empat narasumber kompeten di antaranya Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A itu, dihadiri 230 peserta yang berasal dari dalam dan luar NTB, terdiri dari mahasiswa, dosen, guru, kepala instansi pemerintah, tenaga medis dan para peneliti.

Mewakili Rektor Unram, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof.

Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si dalam sambutannya menegaskan, tatanan kehidupan dalam semua lini saat ini telah menjadi disruptif akibat pandemi Covid-19.

Dia menuturkan penerapan kebijakan social distancing, physical distancing, PSBB, hingga kebijakan karantina wilayah yang digulirkan pemerintah telah berimplikasi nyata bagi ke-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Saya akan keras kepada kepala 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sekolah agar jangan bermain 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan zona itu. Saya akan pertegas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 zonasinya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ( H. L. Fatwir Uzali ) 1234567890123456789012345678901212

wacana Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., yang akan menerapkan swab test untuk setiap kedatangan ke NTB untuk menekan pergerakan, sehingga bisa mencegah penularan.

“Oleh karena itu saya mengimbau seluruh masyarakat terus menerapkan protokol standar pencegahan Covid-19, karena para nakes yang memakai APD level III saja bisa tertular apalagi masyarakat biasa,” tandasnya.

Menyoroti psikologis masyarakat pasca lebaran dimasa pandemi, dosen Psikologi Klinis Fakultas Kedokteran Unram Pujiarohman, S.Psi., M.Psi., mengatakan masyarakat saat ini belum konsisten dengan pencegahan di tingkat individu. Hal ini menurutnya terjadi karena masyarakat baru tahu hanya pada dimensi pikiran.

“Masyarakat perlu sadar kebencanaan baik alam ataupun non alam seperti Covid-19 ini dan kesadaran akan kebencanaan ini setidaknya, contohnya berdampak pada dua, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya fungsi preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif pada Dinas Kesehatan harus dimasifkan, sehingga

bisa menciptakan kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial. Adapun Dinas Pendidikan katanya punya peran besar untuk menyiapkan masyarakat sadar kebencanaan, seperti membuat kurikulum atau panduan bahan ajar kebencanaan untuk unit Bimbingan Konseling (BK) di kampus maupun sekolah.

“Apalagi NTB juga termasuk ring of fire, sehingga kita harus mempersiapkan diri, dengan sistem yang di sharing-kan sehingga bisa menjadi bahan untuk menghadapi bencana” serunya.

Sementara itu Dr. M. Firmansyah, M.Si yang mengupas dampak ekonomi akibat pandemi mengatakan, kebijakan The New Normal semestinya bukan sekedar upaya berekonomi dengan menghindarkan diri dari Covid-19, tapi juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

“The New Normal harus menghidupkan produk-produk lokal untuk membantu mensejahterakan masyarakat setempat, dekatkan pasar dengan masyarakat, dorong sektor UMKM untuk memproduksi barang-barang yang biasanya disuplai dari luar, dan ekosistem ekonomi harus

dibangun,” saran dosen Fakultas Ekonomi Unram ini.

Adapun dosen Pakar Kriminologi Fakultas Hukum Unram Dr. Ufran T, SH., M.Hum., yang mendapat kesempatan terakhir menyampaikan materi menerangkan, beberapa bentuk kejahatan yang biasa terjadi di masa pandemi antara lain kejahatan cyber, kejahatan jalanan, kekerasan domestik, penipuan, kejahatan kebencian dan serangan teror.

Untuk kasus kejahatan di NTB sendiri pada masa pandemi, menurutnya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak, contohnya pada ranah domestik seperti KDRT. “Akibat dari adanya pembatasan sosial dengan kebijakan stay at home, work from home, maka terjadi perubahan interaksi dan membuat kejahatan terjadi di ranah domestik atau rumah tangga” katanya.

Untuk itu, tantangan penegak hukum saat ini menurutnya adalah, membentuk sinergi formal (pemerintah) dengan informal (masyarakat) untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman akan literasi kejahatan, agar masyarakat bisa melaporkan kasus kejahatan domestik jika benar-benar terjadi. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Pengumuman kelulusan siswa kelas IX SMP akan dilakssanakan pada Jumat (5/6) mendatang. Sejumlah SMP di Kota Mataram memilih melaksanakan pengumuman kelulusan secara dalam jaringan (daring) saat pandemi Covid-19 ini.

Pengambilan bukti kelulusan dilakukan oleh orang tua siswa dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib pada Selasa (2/6) mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pengumuman kelulusan melalui daring yaitu grup WhatsApp dan media sosial Facebook. Untuk pengambilan bukti fisik kelulusan, akan mengikuti petunjuk teknis (Juknis) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. “Insya Allah akan dilakukan oleh orang tua siswa. Pengambilan ini diatur secara terjadwal,” ujarnya.

Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin yang dihubungi terpisah juga mengatakan pengumuman kelulusan akan dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp. Pengambilan bukti lulus dilakukan oleh orang tua atau wali siswa dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Kami bersama guru-guru di sekolah akan terus berjaga-jaga agar penerapan penjarakan fisik maupun penggunaan masker tetap terpantau. Karena SMPN 22 Mataram jumlah siswa kelas IX hanya 56 siswa jadi kami bisa jadwalkan satu hari dengan sistem gelombang, sehingga tidak berkerumun,” jelas Nasruddin.

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman juga mengatakan pengumuman kelulusan kelas IX akan dilakukan serempak pada Jumat (5/6) secara daring. Bukti kelulusan diambil orang tua atau wali murid mulai Sabtu (6/6) sampai dengan Selasa (9/6). Pengambilan bukti kelulusan itu dilakukan berjenjang setiap kelas dengan memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Bukti kelulusan itu akan digunakan untuk pendaftaran ke SMA/SMK. Gunakan Nilai Rapor Terkait penilaian untuk nilai ujian sekolah, pihak sekolah menggunakan rata-rata nilai rapor, karena ujian sekolah dibatalkan untuk mencegah penularan Covid-19. Suherman mengatakan, untuk kelulusan di masa pandemi Covid-19 ini, nilai yang digunakan merupakan rata-rata nilai rapor semester I sampai dengan semester V. Sedangkan nilai semester VI boleh sebagai pertimbangan.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana. Ia menyampaikan, penentuan kelulusan siswa diputuskan dalam rapat dewan guru yang akan dilaksanakan pada Kamis (4/6) mendatang berdasarkan rerata nilai rapor semester I sampai V. “Teknis pengumuman kami menggunakan WhatsApp yang

(Suara NTB/dok)

Mustajib

sudah diotomatisasi,” jelasnya.

Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin juga menjelaskan, mengenai penentuan kelulusan siswa, disesuaikan berdasarkan Juknis dari Disdik Kota Mataram.

Nilai diambil dari rekapitulasi nilai rapor mulai dari semester I sampai dengan semester V. “Baik nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.M., ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan dua sistem pengumuman kelulusan. Ada sekolah yang melaksanakan pengumuman secara daring dan ada sekolah yang mengumumkan secara luring.

“Sekolah yang mampu mengumumkan secara daring, silakan pakai daring. Sekolah yang tidak mampu pakai daring, silakan mengumumkan secara luring,” katanya.

Terkait teknis pengumuman diserahkan ke sekolah. Fatwir mengatakan, sekolah bisa mengatur jam pengumuman dan teknis pengumuman. Jika pengumuman secara luring, bisa berupa pemberian amplop berisi surat pengumuman kelulusan, atau memasang pengumuman di papan pengumuman sekolah, atau cara lainnya. “Masalah teknis diserahkan ke sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan ujian sekolah secara tertulis dibatalkan, karena pandemi Covid-19, sehingga nilai ujian sekolah diperoleh dari rata-rata nilai lima semester terakhir. “Untuk SD dari nilai lima semester terakhir kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal. Untuk SMP dari rata-rata nilai lima semester terakhir kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester gasal,” jelas Fatwir.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menambahkan, untuk SMP, sebagai tambahan nilai kelulusan, dapat ditambahkan nilai semester genap kelas IX dan hasil ujian sekolah yang dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor serta prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Syarafudin menyebutkan, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (ron)

(Suara NTB/dok)

Suherman

(Suara NTB/dok)

Woody Heksana

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Halaman 7

Covid-19 Pengaruhi Elektabilitas Figur

PPP Berpeluang Kocok Ulang Usulan Paslon

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 telah membuat pelaksanaan pilkada serentak 2020 menjadi bergeser dari 23 September diundur menjadi 9 Desember. Pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi tahapan Pilkada, tetapi juga diperkirakan ikut mempengaruhi tingkat elektabilitas figur bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah mengumumkan dirinya akan maju.

Situasi itu kemudian mendorong partai politik melakukan evaluasi kembali terhadap proses pencalonan yang sudah berjalan. Beberapa partai mengaku tak bisa menggunakan hasil penjaringan yang sudah dilakukan, dikarenakan terjadi perubahan politik. Karena itu kemungkinan kocok ulang arah dukungan parpol bisa terjadi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan

H. Muzihir

salah satu yang mewacanakan akan melakukan evaluasi terhadap proses pencalonan yang sudah dilakukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa figur yang akan didukung punya kans besar untuk memenangkan Pilkada.

“Justru itu pasti terjadi perubahan elektabilitas karena Covid-19 ini. Makannya kita harus lihat perkembangannya selama ini, apakah mengalami perubahan atau tidak,

karena dalam politik itu semua itu bisa terjadi, yang kemarin sudah nomor satu bisa turun jadi nomor dua, nah inikan perlu ditinjau kembali,” ujar Ketua Desk Pilkada DPW PPP NTB, H. Muzihir, Selasa (2/6) kemarin.

Diketahui proses penjaringan kandidat bakal calon yang akan diusung PPP di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 sudah tuntas

sampai tingkat DPW, tinggal dikirim ke DPP saja. Tapi karena kendala Covid-19 dan Pilkada juga diundur, sehingga proses di PPP juga otomatis ikut berhenti.

Jikapun sekarang proses itu dilanjutkan kembali, Muzihir memastikan tidak akan mengacu pada hasil yang sudah ada. Tatapi pihaknya merasa perlu melakukan evaluasi ulang. Lebih-lebih DPP sudah memberikan instruksi kepada DPW supaya usulan calon dirapikan kembali sebelum dikirim ke DPP. “DPP minta minimal kita harus mengirim tiga pasangan tiap-tiap daerah. Sementara hasil penjaringan kita kemarin kurang dari itu di hampir

semua daerah. Itu instruksi yang diberikan DPP. Sehingga kemungkinan kocok ulang usulan pasangan calon itu tetap ada,” jelasnya.

Ditambahkan wakil ketua DPRD Provinsi NTB itu bahwa DPP tengah mewacanakan akan mempercepat muktamar partai untuk memilih ketua umum partai yang definitif. Jika itu terjadi maka akan diikuti oleh percepatan Musyawarah Wilayah (Muswil).

“Apalagi kalau benar terjadi muktamar mau dipercepat, dan setelah muktamar dilanjutkan dengan Muswil, dan itu terjadi sebelum pilkada, maka peta politik pasti akan berubah semua, sebab ketua lama dan yang baru kan beda kepentingannya,” pungkasnya. (ndi)

Evaluasi Tahap I PENYALURAN bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang oleh Pemprov NTB tahap I sudah tuntas dilakukan. Sekarang dilanjutkan untuk tahap II. Dalam proses pelaksanaan program JPS Gemilang tahap I, para wakil rakyat di DPRD NTB banyak mendapatkan masukan dan temuan terkait pelaksanaan program tersebut.

Beberapa masalah yang muncul dalam penyaluran bantuan sembako JPS Gemilang tahap I yaitu terkait dengan data penerima yang sangat amburadul. Kemudian menyangkut isi paket bantuan yang banyak ditemukan kualitasnya yang tak sesuai standar konsumsi.

Karena itu, DPRD NTB telah mengagendakan untuk mengundang pihak eksekutif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama OPD yang terkait.

Hal itu dilakukan Dewan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan.

“Kita akan melakukan evaluasi, tadi hasil rapat fraksi, kami sepakati melalui komisi V supaya melakukan pemantauan dan besok akan dipanggil OPD mitra kerja.

Dalam JPS Gemilang tahap I kemarin saya kira samasama kita tahu banyak kekurangan, karana masih dalam proses. Mudah-mudahan tahap II ini bisa lebih baik lagi,” ujar Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, di Rumah Dinasnya, Selasa (2/6) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Isvie menyatakan bahwa pihaknya tidak saja hanya akan menyoroti pelaksanaan penanganan Covid-19 hanya dari aspek dampaknya sosial ekonominya, dalam hal ini program JPS gemilang. Pihaknya juga akan menyoroti penanganan Covid-19 dari sisi medis. Baik pencegahannya maupun perawatan masyarakat yang terpapar.

“Terutama banyaknya anak-anak yang terpapar, tentu kita sangat prihatin hal ini. Bahkan NTB kedua nasional banyaknya anak terdampak. Hal ini juga sudah kita koordinasikan dengan komisi V supaya ini jadi atensi khusus dalam RDP nanti,” kata Isvie.

“Lebih-lebih soal bayi usia 6 hari sudah positif itu, kita sangat prihatin sekali. Dimana dia tertular, bisa jadi dia kena dari tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan. Tapi kita tidak bisa menduga-duga, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Diketahui untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp926 miliar yang terbagi menjadi tiga program yakni program bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp300 miliar, kemudian JPS Gemilang Rp300 miliar dan penanganan kesehatan Rp326 miliar. (ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Barang bukti sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang diungkap Ditreskrimum Polda NTB.

Kawanan Curanmor Kakap Dibekuk

Oknum Satpam Diduga Terlibat Curanmor Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap komplotan pencuri dan penadah pencurian sepeda motor. Komplotan ini berjumlah sembilan orang. Motor hasil curian disimpan di Desa Bilelando, Praya Timur, Lombok Tengah. “Barang bukti sepeda motor yang kami temukan semuanya tanpa dilengkapi surat-surat yang sah,” ungkap Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata, Selasa (2/6) kemarin.

Pelaku ditangkap terpisah.

Pelaku penadahan, RE (30) ditangkap di rumahnya di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Praya Timur, Lombok Tengah. dari pengakuan RE, terungkap dua pelaku lain yang diduga menjadi pemetik motor curian. Mereka yakni AS (27) dan RM (19) warga Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah yang ditangkap di Bonjeruk, Jonggat, Lombok Tengah.

Barang bukti yang disita ant-

ara lain, Yamaha Jupiter MX Nopol DR 4172 SY; Honda Scoopy DR 4985 UD; Honda Vario Fi tanpa Nopol; Honda Beat DR 4164 UA; Honda Beat Street DR 3414 U; Honda Scoopy tanpa Nopol; Honda Vario DR 4385 TB; Kawasaki KLX tanpa Nopol; dan Honda Scoopy DR 2191 TY. Pengembangan kasus curanmor itu menemukan tersangka lain, yakni oknum PNS yang bekerja sebagai Satpam salah satu perguruan tinggi

Pencuri Spesialis Bengkel Mobil Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Residivis kasus pencurian beraksi lagi di masa pandemi Covid-19 ini. Mat dan Abah berkongsi lagi membobol bengkel mobil di kawasan Selagalas, Cakranegara, Mataram. Aksinya memang mulus tak ketahuan tapi terekam CCTV. “Dari analisa rekaman itu kita ketahui mereka ini. mudah terungkap karena mereka residivis.

Sudah langganan tim opsnal kita,” kata Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur, Selasa (2/6) kemarin.

Kawanan ini beraksi dengan memanjat tembok. Kawat berduri yang sudah dipotong tidak bisa menghalangi aksi mereka. Abah punya bagian masuk ke dalam gudang bengkel. Mat dapat tugas berjaga mengawasi kondisi luar.

Sebanyak empat aki mobil merek Incoe digasak. Dari dalam bengkel, Aki dioper dari Abah ke Mat yang menunggu di luar. Setelah berhasil, mereka lalu menjual aki itu ke bengkel mobil di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram seharga Rp1 juta.

“Kalau ditotal aslinya harga akinya itu sampai Rp4,5 juta,” beber Zaky. Abah mendapat bagian lebih besar karena punya keringat lebih banyak. Mat mengambil sisanya. Uang habis dipakai kebutuhan sehari-hari.

Mereka pengangguran. Abah dan Mat mengakui perbuatannya. Mereka mengaku setelah ditangkap akhir pekan lalu di sekitar rumahnya di Nyangget, Selagalas, Mataram. Abah dan Mat masuk penjara lagi dengan sangkaan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun. (why)

Mataram (Suara NTB) – DPP Partai Golkar akan menggelar rakornis dengan semua pengurus daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, untuk membahas persiapan strategi menghadapi pesta demokrasi lima tahunan itu di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya Komisi II DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Pilkada serentak 2020 akan digelar 9 Desember. Praktis, pelaksanaan Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang Pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu Golkar perlu melakukan persiapan khusus untuk mempersiapkan strategi bagaimana tetap bisa memenangkan pilkada meskipun di tengah kendala Pandemi Covid-19.

Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (2/6) kemarin mengatakan, saat KPU menghentikan tahapan Pilkada karena Pandemi Covid-19, pihaknya juga ikut menghentikan proses

tahapan Pilkada di internal Golkar. Namun dengan adanya kepastian Pilkada dilanjutkan 9 Desember, otomatis partainya akan ikut kembali melakukan persiapan.

“Kemarin sudah dilakukan pembukaan rakornis, karena rapat dilakukan secara virtual maka kita dapat jadwal hari Sabtu rapat dengan DPP dan DPD seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada. Agendanya laporan perkembangan tentang Pilkada,” sebut Isvie.

Bagaimana persiapan Golkar NTB menghadapi pilkada serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19, Isvie mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan banyak hal terkait itu, sampai Rakornis usai dilaksanakan. ”Kita belum tahu ini, kita akan rapat dengan DPP dulu, dengar penjelasan DPP dulu baru kita bisa melanjutkan tahapan, habis itu baru kita akan sampaikan apa hasilnya. Karena yang akan menentukan strategi apa yang akan

digunakan, itu DPP yang memutuskan,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait dinamika politik di internal Golkar jelang Pilkada, terutama terkait dengan figur yang akan diusung dan juga koalisi partai, Isvie mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui perkembangan dinamika politik Pilkada. Pasalnya semua pihak fokus pada penanganan Covid-19.

“Kita akui belum tahu perkembangan sampai hari ini, begitu juga komunikasi dengan partai lain juga belum ada, karena Covid-19 ini semua partai tiarap. Ndak ada yang bahas politik. Musda kita juga kan tertunda ini sampai waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

“Tapi yang pasti Golkar siap mengikuti tahapan Pilkada secara normatif. Kalau bicara Pilkada dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 ini, apakah efektif atau tidak, kita pahami ini kondisi yang tidak bisa kita tunda, Pilkada harus tetap dilaksanakan,” pungkasnya. (ndi)

Berkas Kasus Gelar Rakornis Dermaga Gili Air Golkar Bahas Strategi Pemenangan Belum Lengkap Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Berkas lima tersangka dugaan korupsi proyek Dermaga Gili Air 2017 belum lengkap. Kendalanya di audit penghitungan kerugian negara. Hasil audit belum merinci item yang menyumbang kerugian negara pada proyek senilai Rp6,28 miliar tersebut.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah mengungkapkan, penyidik sedang berupaya untuk melengkapi petunjuk jaksa tentang hasil audit kerugian negara tersebut. “Kita berkoordinasi dengan ahli,” ucapnya, Selasa (2/6) kemarin. Dia mengatakan, berkas tersangka masih di penyidik. Berkas tersangka kasus Gili Air dikembalikan untuk kedua kalinya. Setelah dikembalikan lagi oleh jaksa peneliti Kejati NTB. Proses melengkapi petunjuk belum selesai. “Penyidik sedang melengkapi petunjuk jaksa tersebut,” imbuh Haris.

Berkas yang sedang dilengkapi itu untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pada Dishublutkan KLU berinisial AA; berkas tersangka kontraktor pelaksana berinisial ES; tersangka pemilik perusahaan SU; serta tersangka konsultan pengawas, LH dan SW. Audit BPKP atas proyek itu menemukan kerugian negara sebesar Rp1,24 miliar. Kerugian negara timbul diduga dari penyimpangan pekerjaan fisik yang tidak sesuai spesifikasi, serta penggelembungan harga item barang.

Modus korupsinya diduga tersangka ES meminjam bendera perusahaan milik SU. Tersangka ES mendapat kuasa dari tersangka SU untuk mengerjakan proyek senilai Rp6,28 miliar tersebut. Meski ada kejanggalan, kontraktor pengawas LH dan SW tetap menyatakan proyek itu progresnya mulus. Tersangka AA kemudian melunasi pembayaran proyek itu 100 persen.

Proyek dermaga Gili Air dibiayai dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. (why)

negeri ternama di Mataram, berinisial MAK (42) warga Gerung, Lombok Barat. MAK beraksi bersama SH (39) seorang buruh harian warga Lembar, Lombok Barat. Mereka disangka mencuri di halaman parkir Fakultas Hukum Unram, halaman parkir RS Bhayangkara Mataram, dan parkir toko gadai elektronik di Kekalik, Sekarbela, Mataram.

“Hasil curiannya sebanyak tiga sepeda motor dijual ke

penadah,” kata Hari. tersangka penadahnya ditangkap kemudian, yakni TR (33) warga Karang Baru, Selaparang, Mataram yang bekerja sebagai penjual bahan bangunan. Pelaku pencurian dijerat dengan pasal 363 KUHP yang ancaman hukumannya penjara paling lama tujuh tahun. Sementara pelaku penadahan dijerat pasal 480 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara. (why)

JPS DPRD NTB Disalurkan di Masing-masing Dapil Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) – Selain bantuan sembako dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang disalurkan oleh Pemprov NTB, DPRD NTB juga punya program JPS sendiri berupa bantuan sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yang rencananya diluncurkan dalam pekan ini.

“Insyaallah program JPS DPRD NTB akan disalurkan dalam minggu ini, dan penyaluran dilakukan berbasis dapil (daerah pemilihan) anggota dewan,” ujar Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (2/6) kemarin.

Program JPS DPRD NTB itu dianggarkan sebesar Rp6,5 miliar yang bersumber dari pengalihan sejumlah program di sekretariat dewan untuk penanganan dampak Covid-19.

Sehingga masing-masing anggota yang berjumlah 65 orang itu akan menyalurkan 9001000 paket bantuan sembako.

Dalam kesempatan itu, Isvie menjelaskan bahwa mengapa JPS DPRD tidak dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi dalam ben-

tuk barang. Karena pihaknya terikat dengan aturan, bahwa bantuan tersebut harus dalam bentuk barang.

“Kita maunya tunai, tapi kenapa kita tidak memberikan uang dalam bentuk tunai, kita ikuti juklak juknis. Dan soal pelibatan UMKM itu jadi kewenangan PPK, soal tekhnis kita tidak terlibat,” terang Isvie.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi menambahkan bahwa masingmasing paket sembako JPS DPRD senilai Rp100 ribu. Yang isinya tiap paket itu adalah beras 5kg, minyak goreng 1 kg dan mie instan 7 buah.

“Anggaran JPS DPRD ini terbatas hanya 100 ribu per paket, kalau JPS gemilang kan Rp250 ribu, sehingga itemnya berbeda.

Akan beda ceritanya kalau anggarannya besar,” jelas Mori.

Adapun sasaran masyarakat penerima JPS DPRD itu adalah dari usulan masing-masing anggota dewan di dapil masing-masing. Dan masing-masing anggota dewan akan menyalurkan sendiri paket bantuan tersebut kepada masyarakat penerima di dapil masing-masing. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

KETERANGAN PERS - Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi tiga wakil ketua dan Sekretaris Dewan memberikan keterangan pers terkait dengan penyaluran JPS DPRD NTB.

SUARA NTB

Rabu, 3 Juni 2020

Selong (Suara NTB) Rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih banyak yang belum tuntas. Utamanya yang kondisinya rusak ringan dan rusak sedang. Bahkan ada yang belum dikerjakan sama sekali.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf Agus Prihanto Donny mendorong percepatan penuntasan pembangunan RTG ini. Ditemui di Makodim 1615 Lotim, Selasa (2/6), Dandim mengatakan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy juga sudah memerintahkan (Suara NTB/rus) untuk segera melakukan Agus Prihanto Donny percepatan. Direncanakan akan membentuk tim terpadu lagi untuk benar-benar menuntaskan pembangunan yang masih tersisa. Termasuk urusan administrasi dari kegiatan pembangunan RTG. “Memang dipandang perlu untuk melakukan validasi dan percepatan kembali sisa pekerjaan yang belum,” ucapnya.

Secara umum, kegiatan pembangunan fisik RTG sudah cukup bagus. Target awal 25 Maret 2020 sudah harus tuntas.

Sampai saat ini, 98 persen pembangunan fisik RTG ini sudah tuntas. Target sampai tanggal 31 Juli mendatang semuanya harus sudah rampung. Tidak ada lagi rumah warga korban gempa yang tidak tersentuh.

Di tengah situasi pandemi corona virus disease (Covid19) diakui kegiatan pekerjaan fisik pembangunan RTG ini pasti terganggu. Karenanya semua yang terlibat dalam kegiatan ini sudah diingatkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. “Tukang dan aplikator dan pekerja lainnya ini harus taati protokol kesehatan,” tegasnya.

Berikutnya, yang masih menjadi kendala juga masih ada dana untuk korban gempa tahun 2018 dan 2019 lalu yang belum dicairkan oleh pemerintah pusat. Meski negara saat ini tengah menghadapi situasi wabah, namun diyakinkan dana untuk korban gempa Lombok ini tidak sampai turut terpangkas. Menurut Dandim, alur dana tersebut berbeda dan tidak bisa diganggu. (rus)

Penyaluran BLT Desa Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) menegaskan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) berpotensi melanggar aturan, lantaran warga penerima bantuan yang diberikan tak terdaftar sebagai penerima. Hal inipun berpotensi menimbulkan kerugian negara sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Desa.

Terkait bagaimana mekanisme pertanggung jawaban, apakah desa mengembalikan bantuan warga sesuai ketentuan Rp600 ribu ataukah sebagai bahan perbaikkan kedepan akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan nantinya. Dinas terkait melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk melakukan investigasi atau audit terhadap BLT DD dimaksud.

Sekretaris Dinas PMD Lobar, Heri Ramadhan mengatakan berdasarkan temuan DPMD atau laporan pengaduan yang sudah masuk, sudah ada beberapa desa yang menyalahi mekanisme penyaluran BLT. Untuk itu, terhadap

masalah ini, BPKP dan Inspektorat akan melakukan audit kepada semua desa. “BPKP dan Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terkait proses penyaluran BLT ini,” bebernya.

Dikatakan, segala sesuatu yang menyangkut proses penyaluran BLT ini haruslah benar dan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau ada desa yang menyalahi aturan, itu tidak benar. Makanya, setiap yang melanggar aturan tidak dibenarkan. “Kan sudah jelas peruntukan BLT itu, artinya per orang bantuan harus Rp600 ribu. Penerima ini sudah ditetapkan namanya,” ujar Heri.

BPKP nanti akan mengaudit secara umum terutama men-

yasar penerimaan BLT yang tidak tepat sasaran. Apakah penyalurannya juga sesuai dengan prosedur atau tidak mulai dari pendataan penerima, Musdes dan ditetapkan dalam Perkades hingga dilaporkan ke Bupati melalui kecamatan untuk disahkan. “Kalau secara khusus kami minta BPKP untuk melakukan investigasi atau audit lah terhadap adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan DD guna penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Audit akan dimulai hari ini sampai tanggal 9 Juni mendatang. BPKP bersama Inspektorat pun sudah melakukan pengumpulan data. Untuk keperluan investigasi, pihakn-

ya sudah memberikan data desa dan penerima BLT DD, data Musdes dan peraturan kades (Perkades).

Lebih lanjut menurut dia, tidak ada alasan desa membiarkan BLT DD dibagi rata dengan alasan . Pasalnya desa diberikan ruang oleh aturan untuk mengusulkan tambahan DD untuk BLT kalau jumlah warga miskin tak mampu terakomodir. Di mana desa yang memiliki DD di bawah Rp800 juta ke bawah mengalokasikan BLT sebesar 25 persen, DD Rp800 - Rp1,2 miliar mengalokasikan 30 persen dan di atas Rp1,2 miliar BLT nya sebesar 35 persen. “Bisa lebih dari itu (bisa sampai

40 persen) kalau memang banyak warga perlu diakomodir,” tegas dia. Ia menambahkan sejauh ini dari 119 desa, sudah menyalurkan BLT 114 atau 96 persen sedangkan yang belum disalurkan lima desa di antaranya Desa Batulayar Barat, Mesanggok, Giri Tembesi, Gelangsar dan Mareje. (her)

Heri Ramadhan

Pandemi Covid-19

Petani Diminta Batasi Tanam Tembakau

Selong (Suara NTB) Situasi pandemi corona virus disease (Covid-19) tidak ditampik telah menimbulkan dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat. Ekonomi saat ini bahkan dibilang sudah mulai hancur lebur. Dikhawatirkan, imbas Covid-19 turut mengancam pertembakauan pada musim tanam 2020. Karenanya, para petani diminta dapat membatasi diri untuk tanam tembakau.

Demikian disarankan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, Lalu Sahabudin. Menjawab Suara NTB, Selasa (2/6), penyebaran Covid-19 memang menimbulkan kekhawatiran besar. Tidak bisa dinafikan katanya, akan ada pengaruh yang cukup besar.

Petani tembakau diminta dapat terlindungi. Salah satu caranya dengan mengurangi penanaman. Petani tidak seenaknya melakukan penanaman seperti pada musim tahan 2019 lalu. Kekhawatirannya, banyak hasil panen tembakau tidak terbeli.

Lalu sahabuddin mencontohkan, tanaman tembakau di Amerika ada kegiatan penggiliran penanaman. Amerika sudah ada ketersediaan pasar yang jelas menampung semua hasil panen. Praktek pembatasan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tata niaga tembakau. “Kalau dibiarkan bebas menanam, maka bisa terjadi kekacauan penjualan seperti tahun lalu,” imbuhnya.

APTI tidak menginginkan kisruh tembakau 2019 lalu terulang tahun 2020. “Kita akan coba nanti duduk bersama dengan pemerintah,” paparnya. Kepada pemerintah juga sudah diminta untuk melakukan revisi regulasi tata niaga pertembakauan. Diminta, para petani sebagai pembudidaya tembakau terlindungi.

Celah-celah permainan harga oleh para perusahaan diharapkan bisa ditutupi menggunakan regulasi pemeirntah yang berpihak kepada petani. Sebab kalau tidak diperkuat dengan aturan, kata ketua APTI Lotim ini maka rentan kembali akan dimain-mainkan. Adapun Peraturan Daerah yang lama tentang tembakau ini katanya sudah tidak efektif.

Selanjutnya diharapkan, di tengah pandemi Covid saat ini semua anggaran bantuan kepada petani tembakau diminta tidak diganggu. Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diharap tidak diganggu gugat dan tetap diarahkan untuk para petani. Menurutnya, kalau dipangkas maka petani tembakau bisa menangis. (rus)

(Suara NTB/Bagian PKP Setda Lotim)

PENYERAHAN LHP - BPK Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (LKPD TA 2019) melalui sarana video conference, Selasa (2/6). Tampak Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy (tengah) di dampingi Sekda H.M Juaini Taofik dan Ketua DPRD, Murnan, menunjukkan LHP dimaksud.

Enam Nakes Lotim Positif Covid-19 Selong (Suara NTB) Sebanyak enam orang tenaga kesehatan (Nakes) asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinyatakan positif Covid-19. Dari keenam Nakes itu, sebanyak empat orang terjangkit saat menjalankan tugas di luar Kabupaten Lotim, seperti Kota Mataram dan beberapa wilayah lainnya di NTB. Disampaikan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, MKes, Selasa (2/6), bahwa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif itu, han-

ya dua orang yang bertugas di Lotim, sedangkan empat orang di antaranya bertugas di luar Lotim namun dalam KTP-nya berasal dari Kabupaten Lotim.

“Untuk Nakes yang 2 orang itu, saat ini 1 orang dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong dan 1 orang lagi di Mataram,” terangnya. Dikatakan, adanya tambahan pasien positif Covid-19 yang merupakan tenaga kesehatan diketahui berdasarkan rilis data dari Pemprov NTB. Meskipun Nakes tersebut tugas di daerah lain, namun

APH Dampingi Program Bantuan JPS Mantap Giri Menang (Suara NTB) Dinas Sosial Lombok Barat (Lobar) melihatkan aparat penegak hukum (APH) untuk pendampingan program pengadaan dan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap di Lobar. Program JPS senilai Rp30 miliar di Lobar akan berlangsung selama tiga bulan kedepan.

Pelibatan APH untuk memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan dan mekanisme yang dilakukan dalam pencairan dan pendistribusian bantuan sesuai aturan. Hal ini juga mencegah terjadi persoalan hukum yang terjadi di kemudian hari.

Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Marta Jaya, Selasa (2/6) mengatakan sebelum melakukan penyaluran JPS tahap II pihaknya bersama Inspektorat, kepolisian dan kejaksaan akan turun mengecek barang, sebab jangan sampai ada barang tak sesuai spek. Seperti ukuran telur ada yang besar dan kecil, kualitas beras kurang harus diganti sebelum didistribusikan ke masyarakat. “Ini juga ada pendampingan dari APH dan koordinasi dengan inspektorat.

Saran dan masukan beliau seperti apa itu yang kita tindaklanjuti,” terang Lalu Marta Jaya.

Menurutnya banyak masukan dari APH yang ditindaklanjuti baik menyangkut spek dan kualitas barang. Karena

ran Rp72 miliar yang direfocusing untuk penanganan covid-19.

“Memang ada Pendampingan dari APH,” terangnya.

Penyaluran JPS tahap I sudah dilakukan evaluasi Dimana titik lemahnya. Tim, baik dari Pemda maupun kejaksaan, kepolisian pun melakukan pendampingan.

Tujuannya agar bantuan tepat sasaran, dobel, dan memastikan mekanisme penggunaan uang di lapangan. Selain itu menghindari bantuan ini ditunggangi kepentingan lain seperti politisasi bantuan. Tim APH dan BPKP pun ikut turun ke lapangan memantau langsung. (her) (Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Husniadi

Lalu Marta Jaya

pihaknya tak ingin ada persoalann hukum terjadi akibat persoalan JPS. Pendataan penerima JPS mantap tahap II sudah rampung, totalnya mencapai 15 ribu KK dan SKnya sudah dinaikkan bupati untuk ditandatangani. Pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data tersebut.

Seperti tahap I, penyaluran akan diserahkan ke desa. Di mana kartunya diganti warna merah putih. Namun proses penyalurannya lebih diperketat, di mana desa yang siap menyalurkan akan dicek dulu barang bantuannya. Seperti beras, minyak dan kualitas masker dan telur.

Kalau sesuai dengan persyara-

tan, maka barulah bisa didistribusikan ke masyarakat.

Penyaluran bantuan JPS lanjut dia masih bekerjasama dengan Bumdes. Karena pihaknya sudah mencairkan pembayaran ke Bumdes. Proses pembayaran saat ini terus berlangsung. Bumdes yang lengkap persyaratan barulah bisa dicairkan. Pihaknya menargetkan dalam waktu segera agar tidak terlalu jauh dengan penyaluran JPS Gemilang provinsi.

Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan total dana untuk pengadaan bantuan JPS mencapai Rp30 miliar dari total angga-

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1532 QZ NOKA/NOSIN : NCP60 – 0239698/2NZ – 4153724 AN.ICHE TRISNAWATI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 3466 CK NOKA/NOSIN : MHIJFM224EK051841/ JFM2E – 2088476 AN. INDRIA CAYASTUTI JLN. LALU MESIR BABAKAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.3507 CE NOKA/NOSIN : MH32BJ004DG132988/ 2B1133098 AN.DEWI SURYANI HLG D’SKTR PASAR KEBUN RUWEK AMP.

untuk penambahan datanya dimasukkan ke data Lotim sesuai dengan alamatnya di KTP. “Itu data (tambahan pasien positif Corona), meskipun warga kita tugas di luar Lotim. Namun tetap penambahan pasien positif masuk di data kita dan bukan di tempat kerjanya,” jelasnya.

Sementara dari perkembangan kasus Covid-19

di Lotim per tanggal 2 Juni 2020, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 67 orang, di antaranya jumlah sembuh 38 orang, masih positif 27 orang, dan kasus meninggal dunia 2 orang yang tersebar di 17 kecamatan di Lotim.

Jumlah PDP sebanyak 347 orang, 334 dirawat di RSUD Selong, PKM Lenek dan di Mataram, 231 selesai dalam

pengawasan dan 103 masih dalam pengawasan. Sedangkan yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah sebanyak 13 orang.

“Untuk PDP ini tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamulia 2 orang, Sakra Barat 2 orang, Sakra Timur 2 orang, dan di Kecamatan Keruak 6 orang,”pungkas Pathurrahman. (yon)

(Suara NTB/her)

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa di Lotim Belum Tuntas

Halaman 8

SUARA NTB

Rabu, 3 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Rabu, 3 Juni 2020

BTNT Berencana Wajibkan Pendaki Kantongi Suket Bebas Covid-19 Dompu (Suara NTB) – Surat Edaran (SE) Dirjen KSDAE yang berkaitan dengan pembukaan kembali tempat wisata di kawasan konservasi tengah dirancang. Diantara poin utamanya yakni menerapkan protokol penanganan Covid-19 dalam setiap aktifitas wisata, kemudian membatasi kunjungan maksimal 50 persen dari daya dukung dan daya tampung. Pun dalam klausul tersendiri diwajibkan membawa Surat Keterangan (Suket) bebas Covid-19. Namun saran Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) jaminan tersebut harus diterbitkan puskesmas atau rumah sakit daerah tujuan wisata.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BTNT, Deny Rahadi, S. Hut, M. Si., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (2/6) menjelaskan, usulan mengharuskan suket diterbitkan daerah tujuan wisata yang sudah menjalin kerjasama dengan pihaknya itu, semata-mata untuk memastikan pengunjung bebas dari Covid-19. “Karena ketika itu tidak diterangkan secara rinci bisa saja mereka bawa dari daerah asal, tapi kita tidak tahu di bandara, pelabuhan, angkutan umum, mobil dia terjangkit virus Corona terus dibawa ke kawasan,” terangnya.

Usulan demi penyempurnaan surat edaran yang baru berbentuk draf tersebut, menurutnya, penting sebagai upaya menangkal penyebaran virus Corona. Pun dalam membuat keputusan membuka jalur mesti ada persetujuan dari pemerintah desa lingkar kawasan. Karena bagaimanapun saat ini penerapan protokol penanganan Covid-19 sangat ketat.

Seperti misalnya di jalur pendakian Pancasila, jangankan pengunjung petugas BTNT saja masih tetap harus menjalani pemeriksaan untuk bisa masuk wilayah pengelolaan. “Jangankan pengunjung kami yang bertugas tetap harus diperiksa, karena memang niat kita saling menjaga,” ujarnya.

Ditegaskan, empat jalur resmi pendakian tambora sampai sekarang masih ditutup BTNT. Jika akhirnya dibuka dengan beberapa persyaratan diatas, tugas beratnya ialah mengawasi penerapan protokol penanganan Covid-19 di lapangan. Jika dengan 10 orang pendaki saja bisa kewalahan mengatur, apalagi sampai 50 persen dari daya dukung dan daya tampung.

Tidak kalah bahaya dari rencana pembukaan jalur tersebut, tambah Deny Rahadi, yakni berkunjungnya orang dengan status tanpa gejala Covid-19. “Yang masalah inikan orang tanpa gejala. Kalau yang ingin mendaki sudah sangat banyak mengantri, tapi selalu kami himbau untuk tahan dulu karena tambora masih tutup akibat Covid-19,” pungkasnya. (jun)

Deny Rahadi

SUARA NTB

Halaman 10

Di Pasar Amahami, Pembeli dan Penjual Wajib Pakai Rimpu Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 akan mengeluarkan kebijakan dan aturan baru dalam menghadapi dan menyongsong era new normal.

Kebijakan baru dengan mengedepankan kearifan lokal tersebut salahsatunya, para pedagang dan pembeli di pasar raya Amahami wajib menggunakan rimbu mbojo (perempuan) dan masker bagi laki-laki.

Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengaku pihaknya menginginkan agar pasar dan pertokoan di Kota Bima bisa ditata serta dikelola dengan menerapkan pola sosial distancing (jaga jarak).

“Penataan dan pengelolaan pasar intinya agar bagaimana masyarakat bisa mengerti dalam menyongsong new normal,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (2/6).

Menurutnya, masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar akan ditertibkan dalam perilaku dan interaksi antara pedagang dan pembeli. Hal itu akan menjadi piloct project dan salahsatu inovasi Pemkot Bima untuk membentuk perilaku pelaku pasar.

“Di Kota Bima ditata ter-

lebih dahulu di pasar Amahami agar tidak kumuh, kemudian setelah itu bergeser ke pasar lain,” katanya.

Di pasar Amahami lanjutnya juga akan ditunjang fasilitas seperti tenda dan payung yang bisa mencukupi sekitar 400 pedagang. Selain itu, kata dia, akses keluar masuk pasar diperketat. “Jadi akses keluar masuk pasar hanya dibuka dua pintu supaya tidak ada interaksi yang padat,” katanya.

Menurutnya kebijakan terse-

but dengan mengedepankan kearifan lokal. Masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar wajib menggunakan rimpu dan cadar untuk perempuan serta masker bagi yang laki-laki.

“Selama ini budaya lokal ditinggalkan. Kini kita akan menerapkan menggunakan masker dan rimpu,” katanya.

Untuk memperkuat inovasi tersebut, Lutfi yang juga Walikota Bima ini mengaku akan dibuat dalam bentuk Peraturan WaliKota (Perwali) secepatnya.

Kemudian selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat Kota Bima. “Selain pasar, hal ini juga berlaku di pusat dan tempat-tempat pertokoan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

Muhammad Lutfi

Kegiatan Belajar dari Rumah di KSB Tetap Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan membatalkan Surat Edaran (SE) Nomor 420/ 691/Dikbud/2020 tentang pelaksanaan belajar siswa yang diaktifkan kembali sejak 3 hingga 10 Juni mendatang.

Kepala Dinas Dikbud KSB, H. Mukhlis menyatakan, pembatalan terhadap SE dinasnya tersebut setelah pihaknya menerima kajian tim pakar gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 serta masukan dari masyarakat pasca pasca SE tersebut diterbitkan.

“Termasuk aspirasi dari sekolah yang disampaikan dalam rapat yang kita gelar hari ini difasilitasi oleh pihak Bappeda,” katanya kepada wartawan usai mengikuti rapat, Selasa (2/6).

Ia menjelaskan, perihal munculnya SE mengenai pengaktifan kembali kegiatan belajar di sekolah di tengah wabah pandemi Covid-19 itu diambil pihaknya dalam rangka menindaklanjuti SE Bupati KSB Nomor 360/70/Dikbud/2020 tentang perpanjangan masa kegiatan belajar siswa dari rumah sampai dengan tanggal 30 Mei.

(Suara NTB/ist)

USAI RAPAT - Kepala Dinas Dikbud KSB H. Mukhlis (kanan) didampingi kepala Bappeda Litbang KSB Hairul Jibril (tengah) dan Sekdis Bappeda Litbang Mars Anugerahinsyah usai rapat, Selasa (2/6).

Diterangkan H. Mukhlis, agar tidak terjadi kekosongan aturan, maka pihaknya menerbitkan SE tersebut dengan upaya memfokuskan kegiatan belajar siswa untuk menuntaskan

RADIO

pelaksanaan kegiatan penilaian akhir sekolah (PAS) siswa tahun pelajaran 2019/2020.

“Tapi setelah dilakukan kajian mendalam dan mendengar banyak masukan dari

berbagai pihak dan melihat kondisi lapangan terkait penanganan Covid-19 kita (KSB).

Kami memutuskan kegiatan belajar dari rumah memang harus tetap kita perpanjang,”

timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, berdasarkan hasil rapat yang digelar bersama kepala sekolah. Pihaknya menetapkan kemudian, para siswa tetap akan melanjutkan kegiatan belajarnya dari rumah hingga dengan tersedianya SOP (standar operasional prosedur) yang baku mengenai tata laksana belajar di sekolah dengan mencacu protokol pencegahan Covid-19.

Kedua para orang tua siswa diwajibkan mengawasi proses belajar anak di rumah dan ketiga sekolah diwajibkan memenuhi sarana dan prasarana (sarpras) sebelum kembali memastikan mampu menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Sebelumnya SE Dinas Dikbud KSB yang mengaktifkan kegiatan belajar siswa di sekolah mulai tanggal 3 sampai 10 Juni mendatang sempat menuai banyak protes.

Terutama dari kalangan wali murid. Di media sosial (medsos), para orang tua siswa keberatan jika anak-anaknya kembali ke sekolah di tengah masa pandemi virus corona yang belum dapat dikendalikan saat ini. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 3 Juni 2020

Halaman 11

Banyak Permintaan Satgas Siapkan Tim Khusus Jelang Penyaluran JPS Layanan Tes Cepat di Luar Ketentuan Taliwang (Suara NTB) Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan, selama ini banyak menerima permintaan tes cepat (rapid diagnostic test-RDT) Covid-19 bagi masyarakat umum yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap permintaan tersebut, rumah sakit plat merah ini pun tidak melayaninya.

“Dalam SE Nomor: 645.3/2044/RSUD/V/2020. Layanan rapid tes kami bagi masyarakat umum hanya ada 5 kriteria.

Tapi ada yang minta di luar kriteria itu, dan kami tidak bisa melayaninya sejauh ini,” ungkap Direktur RSUD Asy-Syifa, dr. Carloff Sitompul kepada wartawan, Selasa (2/6).

Menurutnya, 5 kriteria yang dilayani dalam tes cepat terbatas bagi masyarakat umum itu sudah sesuai dengan arahan tim gugus tugas pencegahan Covid-19 tingkat pusat maupun provinisi. Sehingga untuk membuka layanan di luar kriteria yang ada, Carloff mengaku, pihaknya sangat kesulitan.

“Kalau lihat tujuannya memang masyarakat sangat butuh ya. Misalnya ada yang butuh untuk mereka kembali ke daerah tempatnya kuliah. Tapi itu tidak masuk kriteria layanan kami,” bebernya.

Terkait banyaknya permintaan di luar ketentuan tersebut, pihaknya kata Carloff sempat akan menghentikan layanannya. Sebab jangan sampai ada anggapan masyarakat RSUD Asy-Syifa hanya melayani prosedur tes cepat untuk kalangan tertentu. “Kami sempat konsultasi dengan pak Sekda selaku ketua harian gugus tugas bahkan ke pak bupati. Menyapaikan yang kami temukan di lapangan. Tapi katanya tetap buka layanan dengan tetap mengikuti aturan yang ada,” bebernya seraya menambahkan, selama ini permintaan tes cepat mengacu kriteria yang diatur sangat tinggi.

“Yang kita layani sesuai kriteria sangat banyak. Setiap hari antara 15 sampai 20 permintaan kami periksa,” sambung mantan kepala Puskesmas Sekongkang ini.

Untuk diketahui, 5 kriteria layanan tes cepat bagi masyarakat umum untuk mendapatkan surat keterangan bebas inveksi virus corona itu. Diperuntukan bagi, pertama orang yang akan menjalani perjalanan dinas keluar daerah baik kalangan pemerintah mapun swasta, kedua bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan ke luar daerah, ketiga bagi keluarga pasien yang akan menjalani perawatan lanjutan ke luar daerah.

Berikutnya, bagi repatriasi pekerja migran, WNI dan pelajar yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah. Dan terakhir, atau kelima pelayanan hanya bagi Warga Negar Asing (WNA) atau penduduk ber-KTP luar KSB yang masih berada di KSB dan berencana keluar dari KSB. Dan untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat dikenai tarif sebesar Rp447.574. (bug)

Ibadah Haji 2020 Ditiadakan Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/6) kemarin.

Keputusan Menteri Agama tersebut akan ditindaklanjuti ke Kantor Kemenag kabupaten/kota setelah diterimanya keputusan resmi dari Kemenag Pusat. Nantinya, Kantor Kemenag kabupaten/kota yang akan menyampaikan ke masing-masing JCH yang batal berangkat haji tahun ini.

Terkait dengan uang setoran BPIH yang sudah dilunasi, Amin mengatakan JCH dipersilakan mengambilnya.

Atau tetap didiamkan di bank setoran BPIH. ‘’Kalau jemaah mau ambil, silakan. Kalau ndak nanti pemanfaatan dari uangnya akan dikembalikan ke jemaah. Jemaah yang tetap mendiamkan uangnya juga boleh,’’ kata Amin.

Apabila BPIH 2021 naik sebesar Rp1 juta pada tahun depan. Maka JCH yang tetap mendiamkan uang setorannya cukup menambah Rp1 juta.

Apabila BPIH 2021 turun sebesar Rp1 juta, maka uang setoran JCH akan dikembalikan sebesar Rp1 juta ditambah dengan pemanfaatan uang yang telah disetor selama setahun.

Amin menjelaskan, banyak aspek yang menjadi pertimba-

ngan Pemerintah Pusat membatalkan haji tahun ini. Hal terpenting adalah menyangkut keselamatan jiwa JCH di tengah mewabahnya Covid-19. ‘’Pertimbangannya sudah matang. Sudah dibentuk tim untuk melihat ke lapangan. Kajiannya sudah mendalam berbagai aspek. Sehingga diputuskan ibadah haji ditiadakan tahun ini,’’ tandasnya.

Diketahui, total JCH NTB 2020 sebanyak 4.499 orang. Terdiri dari JCH reguler 4.412 orang, JCH lansia 45 orang, petugas KBIHU 4 orang dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 38 orang. Rincian JCH reguler sebanyak 4.412 orang tersebut, di Kota Mataram 741 orang, Lombok Tengah 752 orangN Lombok Barat 571 orang, Lombok Timur 815 orang.

Kemudian Bima 514 orang, Sumbawa 390 orang, Dompu 259 orang, Kota Bima 223 orang, Sumbawa Barat 144 orang dan Lombok Utara 3 orang. BPIH embarkasi Lombok tahun 2020 untuk jemaah reguler dan lansia sebesar Rp37,33 juta. Sedangkan BPIH untuk TPHD dan KBIHU sebesar Rp71,27 juta. (nas)

Tren Promosi Pariwisata Bergeser Dari Hal. 1 Termasuk saat kenormalan baru dijalankan nanti. ‘’Semua promosi ini begeser ke online pastinya. Termasuk hotel-hotel kecil juga perlu melakukan itu untuk mengarah ke new normal (kenormalan baru),’’ ujar Lanang saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Bahkan, sistem pembayaran juga disebutnya perlu bergeser dari tunai menjadi non-tunai.

Diterangkan Lanang untuk mampu bersaing di sektor pariwisata pascapandemi pelaku usaha memang dituntut untuk berbenah. Khususnya memenuhi protokol kesehatan yang menjadi salah satu materi promosi paling utama nantinya. ‘’Kita harus persiapan mulai dari SOP seperti hand sanitizer, kelengkapan ketika tamu masuk hotel, pembayaran-pembayaran dan tiket masuk juga diusahakan dengan e-tiket,’’ ujar Lanang.

Setelah melengkapi aspek tersebut, maka pemetaan pasar baru dapat dilakukan.

Menurut Lanang, promosi pariwisat tetap harus mengakomodir seluruh pasar potensial yang ada, baik domestik maupun mancanegara. Kendati demikian, promosi yang dilakukan diakuinya perlu lebih selektif. Terutama untuk negara-negara yang menjadi episenter pandemi.

Hal serupa juga berlaku untuk penggarapan pasar domestik. Untuk itu, strategi promosi paling memungkinkan disebutnya melalui sistem on-line.

Di sisi lain, materi promosi pariwisata NTB untuk kebutu-

han on-line diterangkan Lanang masih terbilang standar. Untuk memaksimalkan efek dari promosi, materi-materi baru diakuinya perlu ditambahkan. Diantaranya terkait kesiapan sarana kesehatan serta penerapan protokol untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang berlangsung.

Terpisah Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan promosi pariwisata memang baru bisa dilakukan jika seluruh persiapan pembukaan destinasi telah disesuaikan dengan protokol kenormalan baru. ‘’Kalau Gugus Tugas (Covid-19) sudah (bilang) ok, kita baru bisa melakukan langkah promosi,’’ ujarnya.

Proses promosi tahap pertama menurutnya akan lebih menyasar wisatawan lokal NTB. Pasalnya, keyakinan untuk berwisata diprediksi belum akan muncul dalam waktu dekat.

Sehingga tingkat kunjungan tidak akan berubah signifikan walaupun kenormalan baru telah dimulai.

“Ini bisa jadi pemanasarn. Lokal kita genjot dulu suapaya (ramai),” ujar Awan. Dengan menggarap pasar lokal, maka sektor pariwisata juga dapat menguji penerapan protokol Covid-19. Termasuk pembatasan fisik yang disebutnya menjadi aspek penting. ‘’Sebagai tahapan pembelajaran kita dengan lokal dulu, baru kemudian domestik,’’ pungkasnya. (bay)

Taliwang (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) bantuan sosial Polres Sumbawa Barat, menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemantauan terhadap penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pariri.

Tim ini bertugas memastikan penerima bantuan dimaksud tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.

“Kita sudah siapkan tim khusus, termasuk Bhabinkamtibmas juga akan kita libatkan untuk memantau penyaluran program yang menghabiskan anggaran sebesar Rp13,7 miliar tersebut,” ungkap Kasat-

gas Bansos, Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB, Selasa (2/6).

Diakuinya memang yang paling rawan terjadi penyimpangan di masalah klasifikasi penerima bantuan. Sebab sebelum JPS Pariri digulirkan pemerintah program bantuan sosial dari Provinsi dan pusat sudah dikucurkan. Belum lagi petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial tidak boleh ada yang menerima lebih dari satu bantuan. Makanya pola pengawasan maksimal harus dilakukan supaya tidak timbul kecemburuan sosial di

tengah masyarakat.

“Memang yang paling rawan di kriteria penerima bantuan, makanya kami minta sebelum bantuan digulirkan data penerima harus difinalkan terlebih dahulu,” jelasnya.

Dirinya tidak memungkiri dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 sangat besar dirasakan masyarakat. Tetapi akan sangat tidak etis jika satu orang mendapatkan bantuan lebih dari satu sementara disisi lain ada juga yang tidak mendapatkan bantuan dimaksud. Pihaknya juga sudah

menyarankan kepada Pemkab untuk bisa lebih hati-hati dalam menentukan penerima bantuan tersebut supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Yang paling merasakan dampak adalah masyarakat menengah kebawah (miskin) makanya kita sarankan agar mereka menjadi prioritas utama sebagai penerima,” timpalnya.

Jika dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut terjadi penyimpangan baik itu penerima ganda maupun bantuan yang tidak tepat sasaran maka sanksi tegas tetap akan

dikenakan. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jerah sehingga tidak terulang kembali pada saat penyaluran bansos lainnya. Saat ini tim khusus juga sudah mulai meminta data penerima bantuan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Sehingga pada saat penyaluran tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan.

“Tim kita sudah bergerak di masing-masing untuk memastikan data para penerima bantuan dimaksud. Sehingga diharapkan tidak ada masalah pada saat penyaluran program dimaksud,” tukasnya. (ils)

Sejumlah Kompetisi Sepak Bola di NTB Belum Bisa Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 mengakibatkan sejumlah event sepak bola di NTB dihentikan sementara. Pihak Asprov PSSI NTB masih menunggu menyelenggarakan turnamen sepak bola di NTB. “Turnamen sepak bola di NTB dapat digelar setelah Covid-19 berakhir. Untuk sementara kompetisi sepak bola di NTB tahun 2020 belum bisa dilaksanakan,” ucap Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad kepada Suara NTB di

Mataram, Selasa (2/6).

Dikatakan Sarfan, semula pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengagendakan sejumlah turnamen di tahun 2020. Diantaranya Liga Tiga, piala suratin U-17, U15 dan U-13, Piala Pertiwi dan peningkatan SDM wasit dan pelatih. Namun semua agenda tersebut ditunda sementara.

Menurut Sarfan, semua agenda kompetisi sepak bola di NTB sejak awal 2020 hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Hal ini dikarena

adanya pembatasan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama Pandemi Covid-19.

Dia berharap Covid-19 dapat segera berakhir supaya kompetisi sepak bola yang dijadwalkan dapat dilaksanakan.

Hal ini menyusul kabar akan digulirkannya kompetisi sepak bola nasional di Indonesia.

Namun demikian Sarfan memperkirakan kompetisi sepak bola di NTB bakal digulirkan akhir tahun 2020. Hal ini menyusul adanya kabar akan berkahir Covid-19 di akhir

Perlu Diubah Strategi Tangani Covid-19 Dari Hal. 1 Meskipun butuh anggaran yang banyak, tetapi Pemda akan lebih cepat mendeteksi masyarakat yang positif Covid-19.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kasus Covid-19 di NTB seperti gunung es. Kasus yang terungkap sekarang yang hampir mencapai 700 kasus positif Covid-19, masih ditemukan di permukaan saja.

Analisis yang dilakukan ketika awal kasus Covid-19 di NTB, diperkirakan jumlah kasus positif mencapai 5.800 orang yang puncaknya pada Agustus mendatang.

Setelah dilakukan pembatasan transportasi baik darat, laut dan udara, hasil analisis yang dilakukan kasus positif Covid-19 di NTB diperkirakan sekitar 2.000-an kasus. Puncaknya diperkirakan pada Juli mendatang.

Jika melihat tren kasus positif Covid-19 yang sudah hampir mencapai 700 orang pada awal Juni ini. Hamsu mengatakan, apabila ratarata 20 kasus baru per hari, maka dalam tiga bulan ke depan akan mencapai 1.800 kasus. Kemudian ditambah dengan jumlah akumulasi kasus Covid-19 di NTB saat ini yang hampir mencapai 700 orang. Maka angka kasusnya bisa mencapai 2.500 kasus lebih pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. ‘’Kalau tak ada perlakuan khusus, maka akan tembus ke sana. Seperti saya katakan kasus ini seperti fenomena gunung es. Jadi, kasus positif itu kelihatan di permukaan air memang sedikit. Tapi sesungguhnya kalau kita melakukan swab massal maka akan banyak ketemu,’’ ucapnya.

Harus Ada Strategi Baru Melihat banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona, Hamsu mengatakan dalam persiapan menuju kenormalan baru, Pemda harus mempercayakan perawatan kepada masyarakat.

Artinya, isolasi mandiri perlu diberlakukan khususnya untuk pasien-pasien positif Covid-19 dengan keluhan ringan atau tanpa gejala.

Ia menyarankan, agar pasien-

pasien dengan gejala berat yang dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 atau rumah sakit darurat Covid-19. Sedangkan pasien dengan gejala ringan bahkan tanpa gejala sebaiknya dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan disiplin. ‘’Karena obat Corona juga ndak ada. Pasien dengan gejala ringan cukup minum vitamin, mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Maka akan sembuh dia.

Cukup dipantau dan diwajibkan laporan setiap hari.

Bagaimana perkembangannya,’’ katanya.

Apabila pasien tidak ada keluhan maka tetap melakukan isolasi mandiri di rumah.

Jika punya keluhan maka dibawa ke rumah sakit. Sehingga, pasien tidak membebani petugas kesehatan dan pemerintah tidak banyak keluar anggaran. ‘’Kalau sekarang ini kayaknya kita banyak menghabiskan anggaran, biaya, sumber daya untuk orang-orang tak bergejala. Perlu perubahan strategi penanganan Covid19,’’ sarannya.

Dalam persiapan NTB menuju kenormalan baru menurut Hamsu perlu dimasukkan strategi tersebut. Sehingga penanganan pasien dengan gejala ringan tidak terlalu banyak membebani anggaran Pemda. ‘’Makanya lebih baik isolasi mandiri di rumah tapi dengan disiplin. Masyarakat itu kalau sudah positif jangan ke mana-mana. Ada ancaman dalam UU, bagi yang menyebarkan penyakit, dia bisa kena pidana. Baik kurungan maupun denda,’’ katanya.

Dengan angka positive rate di NTB yang mencapai 11,45 persen, Pemda diminta tidak memaksakan untuk penerapan kenormalan baru. Karena dengan angka yang mencapai 11,45 persen, peluang untuk menularkan virus Corona ke orang lain semakin tinggi. ‘’Memang new normal ini harus kita siapkan dari sekarang. Tetapi penerapannya tergantung dari indikatorindikator yang sudah diputuskan. Kalau misalnya, dipaksakan sebelum indikator itu terpenuhi, bukan menimbulkan suatu kemaslahatan. Tapi mudharatnya akan lebih be-

sar. Kasusnya bisa tambah banyak lagi,’’ paparnya.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ia melihat hanya Kota Bima yang kemungkinan memenuhi syarat untuk penerapan kenormalan baru. Karena angka kasusnya paling sedikit di NTB. Namun perlu diperdalam lagi apakah realitanya demikian di lapangan. Apakah dilakukan pelacakan terhadap orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif dengan baik. Karena berdasarkan data, angka pemeriksaannya paling rendah di Kota Bima. ‘’Tapi apapun itu, harus berdasarkan indikator yang ada.

Kalau memang di Kota Bima kondisinya sesungguhnya seperti itu mungkin bisa dimulai dengan new normal. Jadi harus melihat indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Dan penerapannya jangan buruburu. Kalau memang indikatornya semuanya sudah terpenuhi maka relatif lebih aman,’’ tandasnya.

Menurtnya, Pemda harus berkaca dari Korea Selatan yang sudah menerapkan kenormalan baru. Mereka memperbolehkan anak-anak kembali bersekolah dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Tapi ternyata kasus positif Covid-19 kembali naik. ‘’Memang kita harus lebih hati-hati sebelum menerapkan new normal. Jangan sampai kita trial and error, terus errornya yang terjadi. Malah mudharatnya yang lebih besar,’’ ujarnya mengingatkan.

Apalagi NTB termasuk salah satu daerah di Indonesia yang menjadi penyumbang kasus positif terbesar di Indonesia. Jika dilihat grafik penambahan kasus baru setiap hari, kata Hamsu memang polanya kurang bagus. Kadang-kadang tambahan kasus baru di NTB sampai 54 orang, kemudian turun menjadi 4 orang. ‘’Jadi memang kurang konsisten grafiknya. Untuk dianalisis, standar deviasinya menjadi tinggi. Saya lihat trennya dia turun pada saat libur panjang. Mungkin pemeriksaan swabnya jadi agak lebih berkurang. Demikian juga pemeriksaan PCR jadi lebih sedikit volumenya. Karena petugasnya pasti ada liburnya juga,’’ pungkasnya. (nas)

Lowongan Tenaga Dokter RS Darurat Covid-19 Asrama Haji Tak Ada Peminat Dari Hal. 1 ‘’Dari jumlah pelamar sebanyak itu sebenarnya banyak yang memenuhi syarat tapi kita hanya ambil 25 orang.

Rata-rata dia orang Lombok tetapi dia kuliah di Yogyakarta, Surabaya, Solo,’’ jelasnya.

Setelah rekrutmen tahap I ini, Samsul mengatakan akan dibuka lagi rekrutmen tenaga kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji NTB. Selain itu, Pemprov juga berencana membuka rekrutmen tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di RSUD NTB. ‘’Ada rencana juga untuk

rumah sakit umum. Tapi sedang kita godok,’’ terangnya.

Wabah Covid-19 yang terjadi di NTB bukan saja menjangkiti masyarakat, tetapi juga tenaga kesehatan. Sehingga Pemda kekurangan tenaga kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, jumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 hingga pekan kemarin sebanyak 67 orang.

Dari jumlah itu, tiga orang sudah sembuh dan 64 orang masih dirawat. Sebanyak 67 tenaga kesehatan yang terjangkit virus Corona sebanyak 35 orang di Rumah Sakit 1, 3 orang di Rumah Sakit 2,

23 orang di RSUD 3, 1 orang di Puskesmas 1, 1 orang di RSUD 4, 1 orang di RSUD 5 dan 3 orang di Rumah Sakit 6.

Tiga tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan sembuh yakni mereka yang bertugas di Rumah Sakit 2. Sebanyak 67 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut terdiri dari dokter dan dokter gigi 8 orang, paramedis 54 orang, ahli gizi 1 orang, apoteker/ farmasi 3 orang dan radiologi 1 orang. Sebelumnya, Pemprov juga mendapatkan kiriman 19 tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membantu penanganan Covid-19 di NTB. (nas)

Pendapatan Daerah Turun Rp600 Miliar Dari Hal. 1 PAD yang berpotensi tidak mencapai target berasal dari retribusi daerah.

Hasil realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan beberapa waktu lalu, anggaran belanja langsung yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp926 miliar atau hampir mencapai Rp1 triliun. Dengan peruntu-

kan stimulus ekonomi sebesar Rp300 miliar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp300 miliar dan penanganan kesehatan Rp326 miliar. ‘’Sekarang hampir Rp1 triliun untuk Corona. Kita bukan ndak ada uang. Uang kurang, akhirnya belanja disesuaikan,’’ jelasnya.

Anggaran pembangunan proyek fisik digeser untuk penanganan Covid-19. Seperti

proyek pembangunan jalan dan jembatan sebagian digeser untuk stimulus ekonomi, JPS dan penanganan kesehatan. ‘’Bukan berarti proyek fisik ndak ada. Tetap ada, seperti di bidang perumahan dan permukiman tetap ada. Hanya saja model pelaksanaannya diarahkan ke padat karya.

Supaya masyarakat bisa terbantu untuk mendapatkan pendapatan,’’ tandasnya. (nas)

tahun 2020, selain itu berhembus kabar pihak pemerintah akan mulai mengaktifkan kegiatan belajar bagi pelajar di bulan Juli mendatang.

Menurutnya, bila kegiatan belajar para pelajar mulai di-

aktifkan kembali maka kompetisi sepak bola di NTB bisa jadi dapat dilaksanakan akhir tahun 2020. Pelaksanaan kompetisi sepak bola nantinya akan tetap memperhatikan protokol Covid-19.(fan)

TP-PKK Pelopori Gerakan Maskerisasi untuk Anak-anak NTB Dari Hal. 1 Ditambah lagi, angka ini terus bertambah akhir-akhir ini.

Jumlah balita dan anak yang terpapar Covid-19 di NTB terus mengalami peningkatan.

Sejak tanggal 31 Mei 2020 jumlah balita yang terpapar Covid-19 sebanyak 41 orang (05 tahun), pada anak (6-18 tahun) sebanyak 45 orang. Sehingga jumlahnya mencapai 86 orang anak.

Angka ini terus meningkat, per 1 Juni 2020 terjadi penambahan 2 orang anak yang positif, sehingga jumlah anak yang terpapar Covid-19 di NTB menjadi 88 orang anak. Jumlah itu menjadikan NTB sebagai daerah urutan kedua nasional sebagai daerah terbanyak kasus positif pada anak setelah Jawa Timur.

Apalagi lanjutnya, di NTB ada 1,8 juta anak yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan supaya terus dijaga dan dilindungi dari penyebaran wabah Covid-19, agar tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Untuk itu, melihat kondisi ini TP-PKK Provinsi NTB bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memelopori peluncuran gerakan memakai masker untuk anak.

Mengusung moto “Ayo tetap pakai masker untuk melindungi anak dan keluarga kita dalam memutus penyebaran Covid-19” gerakan bagi masker gratis untuk anak ini juga merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia.

Anak-anak merupakan golongan yang rentan terhadap penularan virus Corona yang wajib dijaga dan dilindungi. Pantuannya, selama ini anak-anak luput dari perhatian gerakan wajib memakai masker saat keluar rumah. ‘’Selama ini pemerintah gencar membagikan dan mengimbau masyarat menggunakan masker. Namun sasaran terhadap anak-anak masih luput dari perhatian,’’katanya.

Pada kesempatan itu, Istri Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah melakukan edukasi dan imbauan terhadap orang tua agar peduli terhadap kesehatan anakanak untuk menerapkan protokol pencegahan dalam memutus mata rantai Covid-19. ‘’Ayo lakukan gerakan pola hidup sehat. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga jarak bila keluar rumah dan tetap menjaga imun tubuh, agar kuat dan sehat,’’ katanya didampingi Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Di tengah pandemi Covid-19, anak-anak menjadi korban.

Mereka sangat membutuhkan

perhatian khusus dari pemerintah, lembaga pemberdayaan anak dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua.

Karena itu, katanya, PKK NTB terus menerus mensosialisasikan gerakan maskerisasi mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa dan dusun. ‘’Kesadaran memakai masker pada orang dewasa sudah cukup baik. Sekarang giliran gerakan masker kita masifkan untuk anak-anak kita. Mereka harus memakai masker. Kepedulian kitalah yang mampu melindungi mereka,’’ tegasnya.

Kebiasaan baru ini lanjutnya, memang membuat kenyamanan terganggu pada anakanak. Namun perlindungan pada mereka menjadi hal paling utama. Ke depan masyarakat akan terbiasa dengan pola kehidupan baru ini.

Kepala Puskesmas Cakranegara, dr.Y. Nevy Lestari mengungkapkan rasa syukur kepada Pemprov NTB dan Pemkot Mataram yang melakukan gerak cepat melalui TP PKK untuk membangi masker gratis pada anakanak menjadi contoh yang baik bagi keluarga di rumah. ‘’Apa yang dilakukan oleh PKK NTB maupun kabupaten/kota dapat mencegah dan melindungi anak-anak dari bahaya Covid-19 di NTB. Mudah-mudahan gerakan ini cepat disalurkan ke daerahdaerah lain di NTB agar lebih banyak anak yang diselamatkan,’’ harapnya.

Sementara itu, salah satu siswa MIN 2 Kota Mataram, Efan ditemui saat acara tersebut, merasa senang diberikan masker oleh Istri Gubernur NTB. Ia mengaku, selama ini bila keluar rumah untuk bermain di lingkungannya kadang lupa memakai masker. ‘’Saya akan ingat pesan Ibu Gubernur untuk rajin mencuci tangan dan menggunakan masker bila keluar rumah,’’ ujar Efan.

Senada dengan Efan, Baiq Dita siswa MI Altihadil Islamiyah Kampung Melayu Ampenan juga meminta agar masker untuk anak-anak juga terus dibagikan gratis.

Sementara itu, pengunjung pasar, Misna, mengatakan masih banyak anak-anak di lingkungannya belum mendapatkan masker. ‘’Makanya senang dengan kegiatan pemerintah untuk membagi masker kepada anak-anak. Saya minta masker untuk cucu yang sekolah di PAUD,’’ ucapnya.

Gerakan pemasangan masker secara simbolis juga dilakukan di pasar Puskesmas Cakranegara, Mataram, lembaga pendidikan dan sejumlah PAUD se-NTB. Kegiatan ini juga dilakukan oleh 10 TP-PKK Kabupaten/Kota se-NTB, organisasi wanita yang ada di NTB seperti BKOW, LPA, Dharma Wanita serta lembaga keluarga lainnya. (r)

Sumbawa Raih WTP Ke-8 Kali Berturut-turut Dari Hal. 1 Sehingga Kabupaten Sumbawa telah meraih 8 kali opini WTP secara berturut-turut.

Hal tersebut juga menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemkab Sumbawa untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKPD TA 2019, BPK Perwakilan Provinsi NTB melaksanakan prosedur pemeriksaan secara online diantaranya wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerja sama Pemerintah

Daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online dan/atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol pencegahan COVID-19. Sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, menyatakan raihan prestasi WTP ke 8 kalinya secara berturut turut ini, tidak boleh menjadikan kita berpuas diri. Tetapi harus terus berupaya meningkatkan kualitas WTP. Termasuk proses pencapaian WTP dari hari ke hari harus transparan dalam proses pengelolaan keuangan. “APBD kita harus semakin berkualitas dan semakin berpihak kepada rakyat,” jelasnya. (arn/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 3 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pandemi Covid-19

Dinas Perkim NTB Wujudkan RLH bagi Warga Tak Mampu PEMERINTAH dan masyarakat NTB saat ini sedang berjuang keras memutus rantai wabah Covid19. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat menaati Protocol Covid-19.

Yaitu diam di rumah, pemakaian masker jika ke luar rumah, mencuci tangan setiap saat dan menghindari kerumuman massa. ‘’Diam di rumah saja adalah pilihan yang paling bijak dalam memutus rantai Covid-19,’’ ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir.H.Azhar, MM, Selasa (2/ 6). Pilihan diam di rumah bagi warga yang rumahnya layak huni dan nyaman, tentu dapat membuat penghuninya betah berharihari. Apalagi memiliki fasilitas internet, TV, dan halaman yang luas. Tapi tidak demikian halnya bagi warga tak mampu yang rumahnya tidak layak huni.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Dinas Perkim NTB, langsung bergerak cepat. Sejumlah rumah warga miskin, rumahnya telah direvonasi menjadi rumah layak huni (RLH). ‘’Menjadi perhatian kami (Dinas Perkim) bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini. Betapa pentingnya warga tak mampu yang rumahnya tak layak huni diperhatikan serius oleh pemerintah dengan memperbaiki rumahnya. Dengan rumah yang layak huni, mereka akan patuh dengan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja,’’ jelas Azhar.

Pemprov NTB melalui Dinas Perkim telah memprogramkan RLH di NTB sebanyak 1.625 unit. Tersebar di seluruh NTB. Program tersebut terdiri dari kegiatan Peningkatan Rumah sebanyak 1.546 unit, Pemban-

gunan Baru sebanyak 55 unit dan Rehabilitasi Home Stay sebanyak 24 unit. Ini tersebar di Kota Mataram 88 unit, Kabuapten Lombok Tengah 108 unit. Kabuapten Lombok Barat 536 unit, Kabupaten Lombok Timur 421 unit. Kabupaten Sumbawa Barat 93 unit, Kabupaten Sumbawa 153 unit, Kabupaten Dompu 82 unit, Kabupaten Bima 89 unitdan Kota Bima 55 unit. ‘’Rumah Layak Huni tersebut saat ini sedang berproses pelaksanaan pembangunan fisik 10 % hingga 100 %,’’ sebut Azhar.

Warga yang menerima program RLH di tengah pandemi Covid-19 ini menyampaikan rasa bahagia dan terimakasihnya kepada pemerintah. Amaq Makmun warga Desa Poh Gading, Lombok Timur misalnya menyampaikan rasa syukur atas bantuan RLH karena terjadi perubahan kelayakan rumah dari rumah awalnya yang dindingnya hanya dari asbes tanpa pondasi, serta tidak didukung oleh standar struktur yang memadai. ‘’Setelah dilaksanakan pembangunan RLH oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB terjadi perubahan yang sangat luar biasa, manfaat yang dirasakan keluarga Amaq Makmun adalah bisa beristirahat dengan aman dan nyaman,’’ ujar Azhar mengutip pernyataan Amaq Makmun.

Ucapan syukur juga disampaikan Suryadi, warga Desa Poh Gading, Kecamatan Pringgabaya, Lotim. Kepada Kadis Perkim. Suryadi menyampaikan rasa syukur atas bantuan RLH karena terjadi perubahan kelayakan rumah dari rumah awalnya yang dindingnya hanya dari bilik bambu (gedek) lapuk,atap asbes, serta tidak didukung oleh standar struktur yang memadai. Setelah dilaksanakan pembangunan RLH oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB terjadi perubahan yang

sangat luar biasa, manfaat yang dirasakan keluarga Suryadi adalah bisa beristirahat dengan aman dan nyaman.

Juniardi, warga desa yang sama juga menyampaikan rasa syukur. Juniardi menyampaikan bahwa terjadi perubahan kelayakan rumah dari rumah awalnya rusak berat tidak bisa ditempati sehingga harus menumpang di rumah keluarga. Setelah dilaksanakan pembangunan RLH oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB terjadi perubahan yang sangat luar biasa, manfaat yang dirasakan keluarga Juniardi adalah bisa beristirahat dengan aman dan nyaman.

Hal yang sama juga dirasakan Sumardi dan Warna.

Mereka menyampaikan terimakasih karena memperoleh bantuan RLH. Rumah mereka mengalami perubahan, kelayakan rumah dari rumah awalnya rusak berat tidak bisa ditempati sehingga harus menumpang di rumah keluarga dan setelah dilaksanakan pembangunan RLH oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB terjadi perubahan yang sangat luar biasa.

Manfaat yang dirasakan keluarga Sumardi dan Warna adalah bisa beristirahat dengan aman dan nyaman. ‘’Hal menarik yang bisa dipetik dari program RLH berdasarkan hasil testimoni terhadap lima penerima bantuan tersebut di atas adalah awalnya rata-rata masyarakat penerima bantuan tempat buang air besar (BAB) sembarangan karena tidak memiliki jamban/ WC. Setelah ada program RLH masyarakat bisa BAB di tempat yang disediakan.’’ (r/*) Seperti diketahui, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 tercatat sebesar 705.680 orang (13,88 persen). Dengan jumlah rumah tidak layak huni yang terdata sebanyak 101.852 unit ter-

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hasil Pembangunan RLH di Desa Poh Gading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur

Makmun , Dusun Gubuk Timuk Desa Pohgading

Suryadi, Gubuk Timuk Desa Pohgading H.Azhar catat pada tahun 2018 (Data Disperkim Provinsi NTB) dan telah tertangani sebanyak 17.452 unit sampai dengan tahun 2019 melalui program Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan DAK. Sehingga sisa RTLH yang belum tertangani sebanyak 84.400 unit. ‘’Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkim NTB tahun 2019 – 2023. Program prioritas dinas ini yaitu, Program Pengembangan Perumahan, Program Pengembangan Permukiman, Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman,’’ jelas Azhar.

Permasalahan Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni pada Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum bisa berjalan sesuai rencana. Karena terhambat oleh proses refocusing dan pergeseran belanja yang ada di setiap Perangkat Daerah ke belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 sehingga untuk sementara pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RLH tertunda sampai TAPD Provinsi NTB selesai melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. (*)

Juniardi, Dusun Gubuk Timuk Desa Pohgading

Nama Sumardi, Dusun Gubuk Timuk Desa Pohgading

Warna, Dusun Gubuk Lauk Desa Pohgading Kec.Pringgabaya