Edisi Jumat 3 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 3 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 99 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

H. Zulkahfi Dilantik sebagai Ketua Stikes Yarsi Mataram Periode 2020-2024

(Suara NTB/ist)

KetuaYayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB, H. Lalu Imam Maliki (kiri) melantik Ketua Stikes Yarsi Mataram periode 2020-2024, H. Zulkahfi.

Mataram (Suara NTB) H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., resmi dilantik sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yarsi Mataram periode 2020-2024, pada Kamis (2/7) di Kampus Stikes Yarsi. Pada periode kepemimpinan ke dua ini, H. Zulkahfi ingin membawa Stikes Yarsi Mataram terus memberikan peningkatan layanan terbaik kepada mahasiswa.

H. Zulkahfi dilantik oleh Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM., pada Rapat Senat Terbuka dengan agenda khusus pelantikan Ketua Stikes Yarsi Mataram periode 2020-2024. Pelantikan itu dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan RSI NTB,

Drs. H. L. Azhar, unsur yayasan, pejabat di Stikes Yarsi Mataram, dan pejabat di instalasi pendidikan Yarsi Mataram. H. Zulkahfi terpilih kembali sebagai Ketua Stikes Yarsi Mataram setelah sebelumnya menjabat sebagai ketua pada periode 2016-2020.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, mengatakan, pada periode kedua ini, pihaknya ingin memberikan peningkatan layanan yang terbaik kepada mahasiswa.

Pelayanan yang terbaik itu mulai dari pelayanan sarana dan prasarana, termasuk menyiapkan mahasiswa 100 persen lulus uji kompetensi. Juga layanan terkait bimbingan karir mahasiswa dan alumni.

“Di dalamnya nanti, kami

akan ada beberapa perubahan pola, terkait bimbingan, mempersiapkan mahasiswa untuk siap bekerja, baik di dalam maupun di dalam negeri. Karena tugas terpenting adalah mempersiapkan mahasiwa menjadi alumni yang dapat bersaing di pasar global, baik di dalam dan luar negeri,” ujar H. Zulkahfi.

H. Zulkahi juga bersyukur dengan komitmen bersama dengan unsur yayasan, ia masih dipercaya menjadi Ketua Stikes Yarsi Mataram selama empat tahun ke depan. ‘’Alhamdulillah dengan komitmen bersama, dan komitmen unsur yayasan, saya masih diperKetua caya menjadi

hak,’’ katanya.

Ketua Yayasan RSI NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM., dalam sambutannya meminta Ketua Stikes Yarsi untuk menyusun kabinetnya.

Dengan telah disusun pejabat yang akan membantu Ketua, maka hal-hal yang diinginkan sebagai perguruan tinggi yang profesional dan Islami tercapai lebih cepat. ‘’Kita sekarang tidak bisa kerja normatif, semua harus bekerja luar biasa,” katanya.

Bersambung Stikes Yarsi Mataram, H. Zulkahfi ke hal 11 Ketua Stikes Yarsi selama empat tahun ke depan. Dengan harapan PR empat tahun pertama bisa ditindaklanjuti menjadi satu impian dan harapan dari seluruh pi-

(Suara NTB/ist)

Pemprov Anggarkan Penanganan Covid-19 hingga Desember Mataram (Suara NTB) Penggunaan APBD NTB 2020 masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Pemprov masih merencanakan anggaran penanganan Covid-19 dalam bentuk Belanja Tak Terduga (BTT) hasil realokasi dan refocusing belanja langsung hingga Desember mendatang. ‘’Kalau Covid-19 selesai maka BTT akan kita ubah lagi jadi belanja langsung. Kita lihat perkembangan Covid-19.

Ini (penanganan Covid-19) kita anggarkan sampai Desember,’’ kata Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’’i, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin.

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan anggaran daerah akan kembali normal tergantung dari perkembangan Covid-19.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Siapkan Pergub

Luncurkan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal

H.Ridwansyah

TO K O H

‘’Banyak hikmah yang kita peroleh di masa pandemi Covid-19.

Baru disadari banyak UKM dan IKM yang memiliki potensi usaha di NTB, se-

mengharuskan barang dalam paket diperoleh dari produk UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memungkinkan dilakukan pemetaan dunia usaha beserta jenis produknya.

Bersambung ke hal 11

H.Amry Rakhman (Suara NTB/diskominfotik)

Terikat Kontrak Panjang

H. Lalu Syafi’i

hingga usaha mereka harus dilindungi dengan payung hukum, ‘’ ujar Asisten II Setda NTB, Ir.H. Ridwansyah, MTP saat memimpin rapat pembahasan Pergub Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan UKM di Provinsi NTB, Kamis (2/ 7) di Mataram.

Kebijakan pasangan Gubernur – Wakil Gubernur NTB, Dr. H.ZulkieflimansyahDr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi) tentang bantuan untuk masyarakat terdampak wabah di masa pandemi yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) GemiAchris Sarwani lang

Mataram (Suara NTB)Untuk memastikan pemberdayaan UKM dan IKM secara maksimal, Pemprov NTB menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melindungi dunia usaha dan produk lokal di NTB. Melindungi produk UKM/IKM ini dilakukan dengan cara maksimal menyerapnya melalui Aksi Bela dan Beli Produk Lokal.

PEMPROV NTB mengakui kontribusi atas kerja sama pemanfaatan aset daerah masih sangat minim. Dari Rp11 triliun nilai aset Pemprov NTB, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah hanya belasan sampai puluhan miliar rupiah.

Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM mengatakan, kerja sama Pemprov terus mengupayakan agar pemanfaatan aset daerah bisa optimal dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Adanya sejumlah kerja sama pemanfaatan aset dalam jangka waktu 70 tahun yang kontribusinya minim.

Bersambung ke hal 11

Masuk Tahap Konsinyasi, Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Baru Tercapai Dua Persen PENGURANGAN dan penanganan sampah yang menjadi target program unggulan NTB Zero Waste diakui memang cukup berat. Tahun 2020, Pemprov menargetkan pengurangan sampah sebesar 15 persen, namun sampai awal Juli baru tercapai 2 persen. ‘’Pengurangan sampah yang agak berat sekarang ini. Sampai bulan ini pengurangan sampah kurang lebih baru dua persen dari target 15 persen,’’ ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (2/7) kemarin.

Ia mengatakan, untuk mengejar target pengurangan sampah memang agak berat. Tahun 2019 lalu, Dinas LHK menargetkan pengurangan sampah sebesar 10 persen.

Bersambung ke hal 11 Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ITDC)

SIRKUIT - Foto udara sirkuit MotoGP Mandalika

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) optimis proses pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika, akan segera tuntas. Saat ini, prosesnya sudah masuk tahap konsinyasi, untuk proses pembayaran melalui pengadilan bagi masyarakat yang belum bersedia melepas lahannya sesuai harga yang ditawarkan oleh pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. ‘’Saat ini sudah masuk tahap konsiyansi untuk pembebasan tanah dan sebagainya,’’ ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin.

Jadi sudah tidak ada masalah kalau terkait pembebasan lahan. Masyarakat yang tetap ngotot meminta harga tinggi, pembayarannya nanti akan dilakukan melalui pengadilan.

Adapun untuk pembangunan sirkuit MotoGP, juga tetap berjalan sesuai program yang ada. Termasuk pembangunan sejumlah fasilitas penunjang. Baik itu yang ada didalam kawasan, maupun yang berada di luar kawasan.

Misalnya, untuk pembangunan jalur by pass dari kawasan Bandara Internasional

Zainuddin Abdul Madjid hingga ke kawasan The Mandalika sudah juga sedang berproses. Begitu pula pembangunan rumah sakit internasional.

Ia menegaskan, konsinyasi menjadi solusi terakhir untuk bisa menyelesaikan pembebasan lahan yang belum tuntas di kawasan The Mandalika. Lantaran proses negosiasi harga tidak kunjung menemukan titik temu. Masyarakat pemilik lahan tetap meminta harga tinggi. Sementara pihak ITDC selaku pengelola kawasan juga terikat aturan dalam hal pembayaran harga.

Di mana harga lahan harus mengikuti hasil appraisal.

Tidak bisa kemudian ITDC membayar lahan begitu saja di luar appraisal. Apalagi harga yang diminta oleh masyarakat pemilik lahan jauh di atas harga appraisal yang ditentukan. ‘’Semua ada aturanya. Langkah konsinyasi diambil juga sudah sesuai aturan yang ada,’’ tambah mantan Ketua DPRD NTB ini.

Bahwa pembangunan sirkuit MotoGP tersebut adalah bagian dari rencana pengembangan kawasan The Mandalika. Itu semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak tertentu saja.

Bersambung ke hal 11

Jelang Kenormalan Baru, Momen Perajin Tampilkan Karya Baru Mataram (Suara NTB) Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga Ketua Dekranasda Provinsi NTB dan Ketua Lembaga Seni Kasidah Indonesia (Lasqi NTB), memberikan bantuan sembako kepada perajin dan seniman kasidah yang terdampak Covid-19 di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (2/7).

Mewakili dua organisasi tersebut , istri Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah ini menyampaikan, selama hampir empat bulan ini memang membatasi semua gerak, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga berdampak pada segi sosial dan ekonomi.

Untuk itu, Hj. Niken terus memberikan semangat kepada para perajin dengan menggunakan momen ini untuk berkarya di rumah. ‘’Sebagai perajin tentu saja sudah banyak mengalami naik dan turunnya dalam usaha. Ini bisa dijadikan momen mempersiapkan diri dengan karya baru, desain baru, kualitas baru yang nantinya akan kita sajikan setelah new normal ini berlaku,’’ sarannya.

Hj. Niken mengaku senang karena Lasqi Kabupaten Lombok Tengah sudah kembali menggeliat. Bahkan sudah mengikuti banyak kegiatan dan lomba. Diharapkan terus melakukan kegiatan-kegiatan agar seni kasidah terus berkembang.

‘’Masyarakat, di sekolahsekolah semua memiliki kasidah dan marawis. Jadi kita tentu saja melestarikan hal ini sebagai sebuah saluran atau sebuah pengetahuan seni Islam yang sudah kita miliki,’’ katanya.

Selanjutnya, ia mengharapkan agar Lasqi di NTB tidak hanya secara tradisional saja tetapi berani untuk mengikuti lomba kasidah kolaborasi. Hal ini guna mengeksplorasi kearifan lokal dengan memadukan kesenian musik dan tari. ‘’Saya pikir NTB memiliki budaya seni musik dan tari yang bermacam-macam yang bisa digabungkan dalam sebuah kolaborasi kasidah,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

SEMBAKO - Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan bantuan sembako kepada perajin dan seniman kasidah yang terdampak Covid-19 di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (2/7).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Dinas Pertanian Ancam Tutup Kembali Pasar Ternak Selagalas Mataram (Suara NTB) Upaya mendisiplinkan pedagang ternak dan pembeli di Pasar Ternak Selagalas untuk mengikuti protokol kesehatan cukup berat. Di satu sisi, edukasi dan sosialisasi telah dimasifkan. Ketidakdisiplinan dikhawatirkan memunculkan klaster baru. Dinas Pertanian mengancam akan menutup kembali pasar ternak tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, hari pertama buka setelah sekian lama tutup akibat Covid-19, ia bersama Dinas Peternakan NTB langsung turun memantau aktivitas pedagang dan pengunjung di Pasar Ternak

Selagalas. Faktanya, masyarakat enggan mengikuti protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker.

Ketidakdisiplinan warga dimaklumi dengan membagikan 200 masker. Rupanya langkah itu tidak diindahkan.

“Kita kasih masker lalu kita pakaikan mereka malah ndak mau pakai. Alasannya tidak bisa bernafas dan tidak bisa merokok,” kata Mutawalli ditemui Kamis (2/7).

Pengaturan jarak atau physical distancing berjalan cukup baik. Beberapa staf Dinas Pertanian mengingatkan pengunjung maupun pedagang melalui pengeras suara. Fasil-

itas tempat cuci tangan dan sabun disediakan termasuk hand sanitizer. “Saat mereka mengambil karcis dituangkan hand sanitizer,” ucapnya.

Mutawalli mengkhawatirkan ketidakdisiplinan masyarakat di Pasar Ternak Selalagas menimbulkan klaster baru. Rata – rata pedagang maupun pembeli berasal dari luar Kota Mataram. Pihaknya tidak menginginkan menambah kasus penyebaran virus mengingatkan Mataram termasuk zona merah.

“Mudah – mudahan tidak ada. Kita tetap menjaga supaya tidak ada kasus ditemukan,” harapnya.

Pihaknya akan mengevaluasi sejauh mana tingkat kedisiplinan masyarakat dalam beberapa pekan. Apabila susah menerapkan protokol kesehatan Covid-19, pihaknya tidak mau ambil resiko dan mengancam menutup kembali pasar ternak tersebut.

“Iya, kalau memang ditemukan terpaksa ditutup lagi.

Kita tidak bisa beri toleransi lagi,” tegasnya. Kebijakan pelonggaran dengan dibukanya pasar ternak seharusnya masyarakat lebih waspada dan tidak lalai. Protokol kesehatan harus menjadi syarat supaya menuju kenormalan baru. (cem/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/dok)

H. Mutawalli

PERIKSA - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli mengecek langsung aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Ternak Selagalas.

Sekolah di Mataram Jangan Dibuka Dulu Bangun Kesadaran Masyarakat PENANGANANCoronavirus Disease membutuhkan keterpaduan dan sinergitas seluruh komponen. Melawan wabah dibutuhkan langkah yang tidak sederhana. Kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan menjadi syarat utama.

Camat Sandubaya, Saharudin mengapresiasi ide dari Kepolisian Daerah (Polda) NTB menggalakkan program kampung sehat di kabupaten/kota.

Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (Suara NTB/cem) (PCBL) yang telah dijalankan Saharudin oleh Pemkot Mataram. Keterpaduan dan sinergitas diperlukan untuk menghadapi wabah tersebut. “Langkah ini bagus karena penanganannya terpadu,” kata Sahar.

Lingkungan Bhineka Keluraha Selalagas dan Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais diusulkan mengikuti lomba kampung sehat. Konteksnya menurut Sahar adalah, membangun kesadaran masyarakat. Pemilihan lingkungan mewakili kecamatan dinilai tidak sembarang. Pihaknya melihat kriteria atau indikator dinilai memenuhi syarat menjadi kampung sehat.

“Kita berikan pengertian ke masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” tambahnya.

Mewujudkan kampung sehat membutuhkan keterlibatan seluruh komponen. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader dan pemuda. Mereka diharapkan bahu membahu mewujudkan program tersebut.

Orientasi dari kegiatan ini diharapkan bukan semata – mata mengikuti lomba, tetapi keinginan warga mewujudkan keindahan, keamanan dan kebersihan di lingkungan. “Kampung sehat ini sekaligus membuka pikiran dan hati masyarakat,” ujarnya.

Kampung sehat dan PCBL dijelaskan Saharudin, memiliki perbedaan. PCBL lebih sifatnya menyeluruh ke semua lingkungan. Sementara, kampung sehat lebih fokus pada satu titik atau kawasan tertentu. Antara PCBL dan kampung sehat dapat diintegrasikan atau dipadukan. Pasalnya, sasaran maupun tujuannya sama mengantisipasi penyebaran virus.

Menurut dia, kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, physical distancing harus laksanakan dengan baik supaya terhindar dari penularan. (cem)

PCBL Tidak Efektif ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., mengatakan keinginan Satpol PP Kota Mataram melakukan pengadaan sepeda, berikut pembelian drone (pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control) sah-sah saja dalam rangka melakukan patroli di lingkungan-lingkungan.

Ini menyusul status Kota Mataram yang masih dalam zona merah. ‘’Sah-sah saja se(Suara NTB/ist) lama ini berpengaruh untuk Mita Dian Listiawati PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan),’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (2/7) kemarin. Menurut Mita PCBL ini tidak maksimal. ‘’Gregetnya itu hanya di awal saja. Ketika covid ini ada di Mataram. Jadi di situ mulai dilakukan penjagaan. Pol PP dan aparat lain memang berwara wiri. Cuman saat ini sudah lengah saya lihat. Seolah-olah sudah normal. Sudah tidak ada lagi covid ini,’’ kritiknya.

Politisi PKB ini mencontohkan, jalan-jalan yang semula ditutup, kini sudah banyak yang dibuka. Sehingga, Mita memandang wajar keinginan Satpol PP untuk melakukan pengadaan sepeda. Supaya bisa dilakukan pengawasan menggunakan patroli sepeda. ‘’Jadi tidak terlalu kelihatan. Seolah-olah Pol PP datang dengan mobilnya bergerombol, malah nanti membuat takut masyarakat,’’ ucapnya.

Mita sepakat dengan Kasat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati, bahwa patroli sepeda terkesan lebih humanis ketimbang menggunakan mobil secara bergerombol. ‘’Kalau mengunakan drone itu kan bisa melihat dari atas. Apa sih yang dilakukan masyarakat,’’ katanya. Namun demikian, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini menilai PCBL sudah tidak efektif lagi.

Di lingkungan yang seharusnya masyarakat menggunakan masker ketika ke luar rumah, nyatanya masih banyak yang abai. ‘’Saya sampai detik ini masih bagi-bagi masker ke masyarakat dan itu tujuannya bagaimana agar masyarakat ada rasa takut juga,’’ kata anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini. Masyarakat yang menganggap bahwa kondisi sudah normal, ke luar rumah tanpa masker. ‘’Ini sangat saya sayangkan,’’ cetusnya. Oleh karena itu, memang dibutuhkan adanya pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. ‘’Nah itu bagaimana caranya. Kalau cara saya. Setiap hari Jumat, saya berdiri di depan masjid, tetap harus masyarakat menggunakan masker. Ada masyarakat yang menggunakan masker dan ada yang tidak. Itu setiap Jumat saya perhatikan ketika saya bagi-bagi masker. Ember juga saya siapkan di depan supaya masyarakat terbiasa mencuci tangan,’’ demikian Mita. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram terus melakukan rapat secara marathon dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Pada Kamis (2/7), giliran DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Mataram berharap dengan Pansus agar jangan dulu membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar.

Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany dalam pemaparannya menyampaikan, pihaknya meminta sekolah tidak dibuka dulu. Pihaknya khawatir, pembukaan sekolah akan menjadi klaster baru. Permintaan ini cukup beralasan.

Pasalnya jumlah anak terpapar covid di Kota Mataram merupakan yang tertinggi di

NTB. Sampai saat ini, jumlah anak terpapar covid di Mataram mencapai 39 orang. Dari jumlah itu, satu orang anak meninggal.

Dari kasus yang ada di Kota Mataram, 200 orang perempuan dinyatakan positif covid 19. Kalaupun pemerintah akan membuka sekolah-sekolah, Dewi mewanti-wanti agar protokol kesehatan betul-betul di-

laksanakan. Salah satunya, dia meminta supaya Dinas Pendidikan memperhatikan rombel (rombongan belajar). ‘’Kalau yang biasa isinya satu kelas 30 – 50 orang, sekarang janganlah segitu,’’ katanya.

Dia menyarankan agar rombel itu dibagi dalam dua shift.

Meski demikian, protokol pencegahan penularan covid harus tetap dijalankan. Seperti men-

jaga jarak satu sama lain. ‘’Saya sepakat dengan Kadis Perdagangan bahwa perilaku kita masih susah berubah,’’ sesalnya. Namun dengan adanya pandemik covid-19 dia berharap PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) akan lebih tinggi. Terutama apada anak-anak.

Paling tidak, sejak dini mereka diajarkan bagaimana PHBS. Praktik di lapangan, kata Dewi, masih banyak anak-anak yang menyepelekan masker. Kemauan dan kesadaran anak-anak menggunakan masker dianggap masih rendah. Oleh karena itu, Dewi mendorong keterlibatan tokoh agama dan tokoh

masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. ‘’Tidak bisa hanya dinas, toga toma juga kita butuhkan,’’ demikian Dewi.

Sementara itu, Pansus sepakat dengan apa yang disampaikan Dewi, bahwa mengingat Mataram masih berstatus zona merah, maka akan lebih bijak kalau sekolah tidak dibuka dulu. Wakil Ketua Pansus, Nyayu Ernawati, S.Sos., dan anggota pansus lainnya seperti Shinta Primasari, ST., dan Mita Dian Listiawati, A.Md. Keb., memberi atensi terkait pemberian masker bagi anak-anak maupun perempuan. (fit)

Sejumlah Proyek Strategis PUPR Terancam Mangkrak

(Suara NTB/cem)

LOANG BALOQ - Pengunjung sedang berfoto di pinggir kolam Taman Wisata Loang Baloq baru – baru ini. Destinasi wisata yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang ini dilanjutkan penataannya. TAPD mengalokasikan anggaran Rp2,4 miliar.

Proyek Penataan Loang Baloq Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Rencana penataan Taman Wisata Loang Baloq yang sebelumnya tertunda, kini dilanjutkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki destinasi tersebut.

Namun alokasi anggaran yang tersedia menurun dari estimasi sebelumnya. Dinas Pariwisata memperoleh dana Rp2,3 miliar dari total awal Rp3,4 miliar. Item pekerjaan dikurangi menyesuaikan dengan anggaran. “Awalnya dari Rp3,4 miliar kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Karena ini dipangkas terpaksa pekerjaan juga kita kurangi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi ditemui usai rapat pembahasan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran se-

mentara (KUA-PPAS) di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (2/7).

Pengalokasian kembali dana alokasi khusus (DAK) menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tender DAK paling lambat harus terkontrak akhir bulan Juli. Denny berharap ada pengunduran waktu sampai bulan Agustus.

Proses tender membutuhkan waktu panjang terhitung mulai dari persiapan dokumen, lelang, masa sanggah sampai penunjukan pemenang.

“Ini yang masih kita tunggu apakah diperbolehkan sampai akhir Agustus. Kalau diundur saya yakin bisa,” ujarnya.

Detail item pekerjaan apa saja yang dikerjakan masih direvisi kembali. Tetapi memu-

ngkinkan dari anggaran Rp2,3 miliar untuk pembangunan panggung atau teater mini, pengurugan, penataan lahan parkir dam landscape.

Pembangunan lapak tidak cukup dari nilai anggaran tersedia. TAPD kembali menjanjikan akan menganggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. “Tadi sudah disampaikan Insya Allah tahun 2021 dikucurkan kembali,” sebutnya.

Keterlambatan proses lelang berpengaruh terhadap pekerjaan proyek. Namun demikian kata Denny, hal ini tergantung dari kebijakan dari pemerintah pusat. Sisa waktu empat bulan dipastikan rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan. “Makanya nanti sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek strategis milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram terancam mangkrak. Pasalnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memangkas belanja modal mencapai Rp50 miliar.

Dalam rencana anggaran yang disampaikan dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) tahun 2021, Dinas PUPR mengalokasikan belanja modal mencapai Rp78 miliar.

Tapi TAPD Kota Mataram hanya merealisasikan Rp28 miliar.

Dana itu disampaikan Miftahurrahman hanya untuk belanja rutin. Seperti gaji pegawai, operasional buruh dan lainnya. “Alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 kita ajukan Rp78 miliar. Semuanya sama, tidak ada Rp50 miliar,” sebut Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ditemui, Kamis (2/7).

Dari anggaran Rp28 miliar untuk membayar gaji pegawai, operasional pasukan biru ditambah gaji mencapai Rp23 miliar. Selisih sisa anggaran Rp5 miliar nantinya akan dialokasikan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Detail item pekerjaan apa saja belum berani dipastikan karena harus melihat skala prioritas. “Kalau sekarang kita belum tahu masih harus dilihat dulu,” tandasnya.

Sejumlah program strategis seperti lanjutan pembangunan Monument Mataram Metro, gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga, landscape kantor

(Suara NTB/cem)

Miftahurrahman walikota berpotensi mangkrak.

Estimasi kebutuhan dana untuk melanjutkan proyek tersebut bervariasi. Gedung BKPSDM diprediksi membutuhkan anggaran Rp5 miliar lebih. Gedung Dispora Rp4,5 miliar, monument Rp5 miliar dan landscape sekitar Rp2 miliar.

Menurut Miftah, program itu tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan anggaran. Dia memahami kondisi anggaran di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Resiko tak berlanjutnya program pembangunan jelas berdampak perekonomian masyarakat. Namun, postur anggaran harus menyesuaikan terhadap perubahan – perubahan. Kondisi ini sambungnya, tidak saja di instansinya. Hampir sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami hal serupa.

Kecuali, Dinas Perhubungan memiliki penambahan anggaran karena ada perubahan tugas dan fungsi. Tanggungjawab penerangan jalan umum tidak lagi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. (cem)

Klaim Pembayaran Penanganan Covid-19 Tidak Ditolak Pusat Mataram (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengklarifikasi bahwa tidak satupun klaim pembayaran penanganan pasien Coronavirus Disease atau Covid-19 ditolak. Pemerintah pusat masih menunggu kebijakan untuk verifikasi pembayaran.

“Jadi saya luruskan tidak ada klaim pembayaran yang ditolak,” tegasnya dikonfirmasi, Kamis (2/7). Pihaknya telah mengajukan klaim pembayaran sejak Maret, April dan Mei sebesar Rp7 miliar. Kementerian Kesehatan baru membayar Rp1,2 miliar. Sisa klaim

Rp5,8 miliar akan ditagih sambil menunggu kebijakan apakah dilakukan verifikasi kembali atau sebaliknya.

Dokter Jack, sapaan akrabnya Direktur RSUD ini mengaku, tidak tahu menahu informasi 75 pasien Covid-19 ditolak klaim pembayaran karena alasan tidak layak diverifikasi. Pemerintah pusat tidak boleh sepihak tidak membayar. Menurutnya, harus ada data riil disampaikan sehingga perkaranya jelas.

Proses verifikasi Dinas Kesehatan NTB tidak memiliki kewenangan. Pengajuan klaim pembayaran langsung diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Herman Mahaputra

(BPJS) Kesehatan. “Apa alasannya ditolak harus jelas.

Kami sendiri yang menangani pasien. Harus buka – bukaan data. Dan, saya kira ini tidak valid,” sindirnya.

Pemerintah daerah memiliki konsekuensi membiayai pembayaran pasien yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat jika dinilai tidak layak berdasarkan hasil verifikasi.

Pemkot kata Jack, tidak menyediakan anggaran untuk pembiayaan penanganan pasien Covid-19. Pembiayaan telah dijanjikan oleh pemerintah pusat.

Estimasi klaim pembayaran 75 pasien Covid-19 tidak berani diprediksi. Pasalnya, biaya relatif tergantung diag-

nosis dan berapa lama menjalani perawatan. “Tidak bisa kita mengatakan sekian. Karena beda dengan pasien reguler BPJS,” bebernya.

Sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) bisa saja rumah sakit mencari keuntungan. Vonis terpapar Covid-19 justru menimbulkan keresahan masyarakat. Dia menegaskan, diagnosis dokter apakah pasien positif Covid19 atau tidak dilihat dari hasil polymerase chain reaction (PCR). Hasilnya dilampirkan di samping merawat penyakit penyerta atau komorbitnya.

“Kalau hasil swabnya positif, dilampirkan dokumennya,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

UKM di Mataram Sangat Terpuruk Mataram (Suara NTB) – Kepala Bidang UKM pada Dinas Perinkom (Perindustrian, Koperasi dan UKM) Kota Mataram, Luluk Chair mengungkapkan, sebanyak 331 dari 1.530 UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kota Mataram terdampak pandemi covid-19. ‘’Dengan adanya pandemi ini, UKM kita menjerit,’’ ungkapnya dalam rapat Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 di DPRD Kota Mataram, Kamis (2/7) kemarin.

UKM yang terdampak ini, lanjut Luluk, adalah UKM yang jenis usahanya mikro ke bawah, dengan omzet Rp50 juta ke bawah. Terkait pandemi ini, pihaknya, Dinas Perinkom mengaku tidak sempat menyusun program. Dia

beralasan, pihaknya justru fokus mengajak UKM menyediakan paket sembako untuk JPS Gemilang Provinsi NTB. Berupa susu kedelai, masker, abon ikan dan kerupuk kulit.

Bahkan, lanjut Luluk UKM Kota Mataram dilibatkan untuk

mengisi paket sembako JPS Gemilang Provinsi NTB pada tahap I, II dan III. ‘’Sekarang kami sedang kerjasama dengan provinsi untuk pengadaan kue kering,’’ sebutnya. Sedangkan untuk mengisi paket JPS Kota Mataram, UKM di kota ini han-

ya dilibatkan untuk pengadaan kerupuk kulit dan abon ikan pada tahap pertama.

Luluk mengatakan, keadaan UKM di Kota Mataram sangat terpuruk. Sejauh ini, lanjut dia, program pemberdayaan UKM belum terlihat.

Dia mencontohkan, banyak ritel modern tidak bisa membantu UKM Kota Mataram. ‘’Karena syarat yang ditentukan sangat banyak. Seperti label halal dan lain-lain,’’ sebutnya. Belum lagi ada tuntutan dari ritel modern agar produk

dipasok secara kontinyu. ‘’Ini yang tidak bisa dipenuhi oleh UKM kami di Mataram,’’ akunya. Pihaknya menyuarakan bagaimana dewan dapat membantu UMK mendapatkan sertifikat halal. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal, biayanya tidak murah. ‘’Antara Rp3 juta - 4 juta,’’ sebutnya. Sempat ada kebijakan dari Pemkot Mataram untuk biaya sertifikat halal ini akan ditanggung bersama dengan UKM dengan perbandingan fifty fifty.

Namun demikian, nilai itu

dianggap masih memberatkan. Sampai saat ini, kata Luluk, UKM yang telah mengantongi label halal, baru 227 UKM. ‘’Kami ingin sertifikat halal ini dibantu dan juga pemasarannya,’’ demikian Luluk.

Sementara itu, Pansus Pengawasan Penanganan Covid 19 DPRD Kota Mataram menyayangkan sikap Dinas Perinkom yang terkesan pasrah. Mestinya, kata anggota Pansus, Irawan Aprianto, ST., ada inisiatif dari Dinas Perinkom untuk melakukan jemput bola.

Dengan anggaran yang besar, kata Irawan, seharusnya dampak ekonominya dapat dirasakan oleh UKM di Mataram. Paling tidak, UKMUKM tersebut dilibatkan dalam pengadaan paket JPS Kota Mataram. Ahmad Azhari Gufron,S.Si., anggota Pansus lainnya menilai Dinas Perinkom minim inovasi. Untuk persoalan pemasaran misalnya. ‘’Karena ini musim pandemi, pemasaran itu seharusnya bisa dilakukan dengan daring (online),’’ sarannya. (fit)

Harga Rumah Subsidi Diprediksi Naik HARGA rumah subsidi diperkirakan akan mengalami kenaikan di tengah banyaknya tekanan ekonomi global maupun nasional. Karena itu, masyarakat yang memiliki keinginan untuk memiliki rumah, diharapkan agar tidak menunda keinginannya. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH menyebut harga rumah subsidi dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Tahun 2020 ini, rumah subsidi berada pada harga (Suara NTB/bul) Rp168 juta/unit. Disisi lain, H. Ma‘ruf alokasi dana subsidi rumah yang disiapkan oleh pemerintah sangat terbatas.

Tahun ini jumlah rumah yang disubsisi di Provinsi NTB sebanyak 2 ribuan unit. Tahun 2021 mendatang, belum dapat dipastikan. Apakah pemerintah mengalokasikan kembali anggaran untuk subsidi rumah, atau sebaliknya, dihapus.

“Karena itu, kalau ada niat untuk memiliki rumah, jangan diurungkan. Tahun depan kita ndak tau ada atau ndak subsidi pemerintah dan harganya pasti naik,” kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB ini. H. Ma`ruf, owner PT. Baiti Jannati ini menambahkan, menunda memiliki rumah sama artinya menunggu harga beli rumah naik. Ditengah terbatasnya jumlah rumah subsidi yang disiapkan pemerintah, minat masyarakat memiliki tempat tinggal di satu sisi tetap tinggi.

“Meski Covid, menurut saya tidak ada pengaruh keinginan orang memiliki rumah,” ujarnya. Sejumlah perusahaan pengembang anggota REI Provinsi NTB menyediakan rumah subsidi. Ditengah terbatasnya alokasi subsidi ini, skema lain yang disiapkan adalah Selisih Suku Bunga (SSB), program perbankan. Skemanya tak jauh beda dengan pembiayaan rumah subsidi.

SSB program bank ini, difasilitasi oleh bank-bank pelat merah, perbankan milik pemerintah. BTN, BRI, BNI dan Mandiri. H. Ma‘ruf mengatakan, rencananya ada 3.000 rumah yang dibiayai dengan skema ini. Bagaimana dengan daya beli? Menurutnya, daya beli masyarakat untuk rumah subsidi masih cukup bagus. Dengan setoran Rp900an ribu / bulan menurutnya masih cukup terjangkau.

Terutama di Pulau Sumbawa, di Sumbawa Besar. Rumah subsidi yang disiapkan oleh pengembang disambut positif oleh pasar. (bul)

(Suara NTB/dok)

HASIL MEMBATIK - Istiqlal menunjukkan hasil membatik di bengkel SMK 5 Mataram. Membatik bisa menjadi jualan eduwisata yang tengah dikembangkan.

Membatik Bisa Jadi Magnet Wisata Mataram (Suara NTB) – Salah satu kearifan lokal yang dimiliki NTB adalah kriya. Didalamnya termasuk membatik. Batik yang terkenal adalah Sasamso (Sasak, Samawa, Mbojo) yang digaungkan sejak periode pertama Tuan Guru Bajang (TGB) memimpin provinsi ini. Saat itu, batik Sasambo menggeliat. Rumah-rumah industri batik bertumbuh.

Beragam corak dan motif batik Sasambo dikembangkan para perajin. SMK 5 Mataram, salah satu sekolah menengah atas yang hingga saat ini menjaga kelestarian membatik, terutama batik Sasambo. Sekolah

inipun mulai berbenah, mengembangkan eduwisata.

Salah satunya edukasi membatik Sasambo. Belum lama ini, ada enam wisatawan dari Belanda, Estonia, dan India. Umumnya, wisatawan ini mahasiswa. Kedatangannya difasilitasi Lombok Care Foundation.

Mereka belajar membatik, dan sangat terkesan. Hasil membatiknya dibawa ke negara masing-masing. Selain itu, mereka juga belajar membuat keramik. Dengan fasilitas yang ada di bengkel praktik SMK 5 Mataram. “Mereka meminta dibuatkan video penggoda tentang kegiatannya dengan menggunakan Bahasa

Inggris. Rencananya untuk promosi,” kata Kepala SMK 5 Mataram, Istiqlal.

Ditemui di bengkel praktik sekolah ini, Kamis (2/7) kemarin, Istiqlal mengatakan potensi besar eduwisata untuk mendukung sektor pariwisata NTB. Berwisata menurutnya bukan hanya mencari pantai, tempat berbelanja atau kuliner. Berwisata bagi wisatawan mancanegara adalah belajar menikmati kearifan lokal.

NTB memiliki banyak potensi untuk mengembangkan eduwisata. Karena itu, SMK 5 Mataram mulai mengembangkan eduwisata.

Belajar menikmati kriya,

Bersinergi Tertibkan Calo PMI Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memastikan sinergi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) untuk menertibkan calo-calo yang memberangkatkan calon Pekerja Migrant Indonesia (CPMI) tanpa prosedur pemerintah (ilegal). Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Wismaningsih.

Dia mengatakan, soal calo PMI, lebih dekat urusannya langsung dengan perusahahaan-perusahaan yang menempatkan CPMI. “(calo) Tidak langsung berhadapan dengan kita. Tapi kita bisa tertibkan dengan perusahaan, atau asosiasi perusahaan,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin. Wismaningsih menegaskan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan pengiriman CPMI adalah secara konsisten melakukan pengawasan di pintupintu keluar.

Baik udara, maupun laut (pelabuhan).

Pengawasan dilakukan oleh Satgas untuk CPMI non prosedural.

Modus y a n g p a -

Wismaningsih

ling diincar adalah pemberangkatan CPMI oleh calo dengan menggunakan modus pelancong. Untuk pemberangkatan melalui jalur udara, menurutnya tim tak terlalu sulit mendeteksinya.

“Yang agak susah itu berangkat menggunakan jalur bawah. Modusnya pelancong.

Tapi Satgas untuk CPMI unprosedural yang terdiri dari Dinas Nakertrans, Polda NTB, BP3TKI, dan Dinas Perhubungan meiash tetap melakukan pengawasan secara ketat di pintu-pintu keluar masuk,” demikian Wismaningsih.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung keinginan kuat BNP2TKI untuk menertibkan calo, atau yang biasa disebut “tekong” TKI/Pekerja Migrant Indonesia (PMI). Keberadaan para calo TKI ini dianggap meresahkan karena memicu banyaknya persoalan ketenagakerjaan di luar negeri (negara penempatan).

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan kekesalannya karena banyak nya persoalan PMI di luar negeri akibat ulah para

calo yang memberangkatkan calon pekerja ke luar negeri tanpa prosedural yang resmi.

Hal tersebut berdampak pada banyaknya persoalan ketenagakerjaan di luar negeri.

Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun menyatakan sikap mendukung upaya penertiban para calo TKI yang dianggap cukup banyak bergentayangan di NTB. H. Muhammadun mengatakan, setiap hari, setidaknya ada 25 sampai 50 calon tenaga kerja Indonesia asal NTB yang menyeberang ke negara tetangga dari Batam.

Selain itu, pemulangan tenaga kerja dari Timur Tengah juga berlangsung hampir setiap hari. Padahal, sudah lama Timur Tengah memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI. Hingga kini belum dibuka.

“Yang dipulangkan bermasalah ini siapa lagi yang memberangkatkan, umumnya tekong-tekong itu. Karena itu, kita dukung upaya penertiban tekong-tekong ini,” kata H. Muhammad u n , didampingi Wakil Ketua I, Tri Hariadi di Mataram, Rabu (1/7). (bul)

H. Muhammadun

dan kearifan lokal lainnya.

Meskipun, sejauh ini belum ada rencana detail mengkomersilkannya. “Yang penting mereka datang dulu berwisata. Dan yang melayani mereka adalah para siswa-siswi yang nantinya akan menjadi pelaku,” jelas Istiqlal. Saat ini dia merancang pengembangan eduwisata di SMK 5 Mataram bagi wisatawan mancanegara.

Rencananya akan berkolaborasi dengan SMK-SMK lainnya di Provinsi NTB. Diantaranya untuk kegiatan gendang beleq, pencak silat, dan pertanian.

SMK 5 Mataram memiliki lahan seluas 3,5 hektar. Sebagian diantaranya akan dimanfaat-

kan untuk menanam kangkung sebagai unggulan Kota Mataram. Selanjutnya, akan ada edukasi wisata yang ditawarkan adalah memetik sendiri, dan memasak kangkung.

Demikian halnya dengan kriya lainnya, salah satunya adalah kerajinan membuat kaligrafi dari emas dan mutiara. “Paket-paket wisata ini kita rencananya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebagai bagian dari promosi NTB dan mengembangkan kompetensi siswa-siswi.

Kita akan bekerjasama dengan SMK-SMK lainnya. Sesuai jurusan yang dimiliki,” demikian Istiqlal. (bul)

OJK : Waspadai Ajakan Hoaks Menarik Dana di Bank Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai ajakan hoax yang beredar melalui media sosial untuk menarik dana di bank.

Ajakan ini terindikasi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik keuntungan.

OJK secara resmi menyampaikan bahwa informasi yang beredar melalui media sosial adalah informasi hoax dan tidak benar.

Secara nasional, berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas ketentuan), sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid/ non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh di atas threshold masingmasing sebesar 50% dan 10%.

OJK telah melaporkan informasi hoax ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar hoax diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157 atau layanan What-

(suara NTB/dok)

Farid Faletehan sapp resmi 081157157157.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan kepada Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin menegaskan, masyarakat di NTB agar bijak menyikapi informasi-informasi yang disebar oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial. “Kami mengharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh. Walaupun ajakan dari media sosial untuk menarik dana di bank sudah menyebar ke manamana,” ujarnya.

OJK, sebagai regulator selalu melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan. Baik bank maupun non bank (finance). Pengawasan dilakukan, salah satunya untuk menajaga eksistensi lembaga keuangan. “Sampai saat ini tidak ada bank-bank yang kondisinya mengkhawatirkan. Di NTB juga relatif industri keuangannya cukup bagus,” kata Farid. (bul)

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Eksekusi Program Diserahkan ke KASN PELAKSANAAN uji kompetensi yang diikuti 35 pejabat di Kabupaten Lombok (Lotim) setingkat eselon II masih bergulir. Bahkan nama-nama beserta nilai hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni lalu sudah diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil (KASN).

“Hasil uji kompetensi pejabat Lotim sudah diserahkan ke KASN pada hari Selasa lalu,”terang Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H.M. Juaini Taofik,MAP, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/7).

Tahapan saat ini sedang (Suara NTB/yon) dipelajari oleh KASN, termaH. M. Juaini Taofik suk untuk pemberian izin untuk dilakukan rotasi pejabat sebagaimana awalnya izin untuk dilakukan uji kompetensi terhadap pejabat di Kabupaten Lotim.

Barulah dilakukan proses dan ditindaklanjuti oleh kepala daerah setelah rekomendasi dari KASN diterima oleh bupati.

Dalam uji kompetensi ini akan dinilai oleh tim Pansel sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang berasal dari pejabat provinsi dan akademisi dan pihak terkait lainnya. Untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati atas hasil uji kompetensi tersebut.

Sekda menjamin segala proses untuk merotasi pejabat sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. Bahkan dalam suatu pelaksanaan rotasi semua kemungkinan dapat terjadi, termasuk akan adanya pejabat yang dinonjobkan atau dibebastugaskan maupun sebaliknya. Terkait adanya pejabat yang dinonjobkan kemudian mengajukan pindah ke provinsi, Sekda menyebut semuanya butuh proses mulai dari permohonan dan penerimaan. (yon)

Insentif Nakes Covid-19 di Lobar Segera Cair Giri Menang (Suara NTB) – Insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di Lombok Barat (Lobar) segera cair. Menyusul pihak Dinas Kesehatan sudah mengusulkan pembayaran insentif tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Diperkirakan insentif ini dibayar di atas tanggal 5 Juli nanti.

“Sudah kita usulkan ke BPKAD, itu pakai dana kita sendiri hasil refocusing,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati, Kamis (2/7). Dasar pengusulan itu adanya SK Bupati (Suara NTB/her) tentang nakes yang meneriHj. Made Ambaryati ma insentif. Tinggal kata dia menunggu pencairan, diharapkan bisa cair minggu-minggu ini. ‘’Kita harapkan bisa cair pekan-pekan ini,”imbuh dia.

Terkait jumlah nakes yang diusulkan berbeda-beda per puskesmas, karena tergantung penanganan kasus Covid-19. Ada nakes yang diusulkan per puskesmas 5 orang ada juga 10 orang.

Kalau rata-rata tiap puskesmas diusulkan 10 orang nakes, maka jumlahnya mencapai 190 orang ditambah lagi Rumah Sakit Awet Muda Narmada. “Ada 190 orang kalau rata-rata nakes yang diusulkan per puskesmas 10 orang,” terang dia.

Pihaknya mengusulkan pembayaran insentif tahap I ini untuk dua bulan (Maret dan April). Jumlah anggaran yang diperlukan untuk insentif ini mencapai Rp 1 miliar lebih. Ia mengaku insentif ini molor akibat aturan dari pusat yang berubah-ubah menyebabkan puskesmas kebingungan untuk melengkapi kelengkapan usulan ke Pemda. Berdasarkan aturan terbaru berbeda dengan Kementerian Keuangan yang dikeluarkan tanggal awal April dengan Permenkes tanggal 27 April.

Di mana kalau aturan Permenkeu, bahwa seolah semua nakes memperoleh insentif. Namun begitu aturan Kemenkes turun, tidak semua nakes diberikan insentif. Mengacu aturan terbaru, intensif per bulan berbeda-beda. Seperti bulan Maret, kasus Covid-19 belum ada yang positif. “Kemarin saya lihat hitungan insentifnya kecil, ada yang sebulan cuma Rp 3 juta, ada yang lima juta untuk dibagi dengan semua. Karena disesuaikan dengan jumlah kasus,” jelas dia. (her)

RSUD Selong Ajukan Klaim 40 Pasien Covid-19 Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong mulai mengajukan klaim atas biaya perawatan medis pasien Virus Corona Disease (Covid-19). Dari 120 pasien Covid-19, RSUD mengajukan klaim pembayaran biaya perawatan untuk 40 orang pasien. “Ini tahap pertama rencana kita ajukan dulu 40 orang,” terang Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr.

Muhammad Tantowi Jauhari kepada Suara NTB, Kamis (2/7).

Menurutnya, biaya perawatan seluruh pasien Covid-19 menjadi tanggungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Diakui direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit terbesar di Lotim ini, pihaknya bisa klaim dengan keharusan memenuhi sejumlah persyaratan. Kabarnya, syarat klaim itu cukup banayk yang harus dipenuh.

“Verifikasi iya nanti lewat BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Sedangkan yang membayar tetap Kemenkes. Dari awal, soal syarat tersebut Direktur RSUD Selong ini memastikan akan melengkapi semua syarat klaim tersebut terlebih dahulu. Tidak diinginkan, ada pasien Covid yang tidak bisa terbayar karena kurang lengkap syaratnya. “Jangan sampai nanti setelah diajukan banyak yang ditolak, susah nanti” harapnya.

Jika dalam kasusnya yang tidak terbayar itu bukan berarti pasien tersebut bukan masuk kategori Covid. Bagi RSUD Selong, faktanya telah dilakukan perawatan hingga saat ini berhasil menyembuhkan 93 orang pasien yang sudah positif Covid. Urusan gagal klaim dan sebagainya, itu tergantung dari verifikator.

Ditambahkan, mekanisme perawatan semua pasien Covid ini mengacu pada Surat Keputusan Kemenkes RI. Ada kriteria-kriteria pasien disebut positif dan negatif. Kriteria-kriteria tersebutlah yang diajukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat klaim.

Soal biaya perawatan pasien positif Covid, sebelumnya diutarakan Dr. Tantowi cukup mahal. Satu orang pasien Covid bisa menelan biaya Rp 100-120 juta. Hal ini dihitung dari rata-rata lama perawatan. (rus)

Gubernur Instruksikan Pejabat Kurangi Kegiatan Seremonial

Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (2/7). Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk merespon keluhan dan program dari pemerintah desa yang dinilainya cukup cemerlang, namun belum dapat dieksekusi.

Dalam kunjungan ini, orang nomor satu di Bumi Gora ini didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Kunjungan dimulai dari peresmian Gedung Rektorat Suna Doe di Sakra dilanjutkan menujuk Desa Ketapang, Raya dan Sikur untuk bertemu para kepala desa dan mengakhiri kunjungan kerjanya di Kebun Raya Lemor Kecamatan Suela.

Pada kesempatan ini, gubernur yang juga didampingi Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy., mengajak kepala desa dan pimpinan OPD untuk mempercepat eksekusi peprogram. Misalnya, apabila desa memiliki program agar disampaikan secara langsung serta melalui proposal. Jangan hanya diselesaikan secara berpidato. Langkah ini menurut gubernur lebih efektif dan

supaya konkrit dalam eksekusi program tersebut. “Aspirasi dari kepala desa harus didengar. Jangan hanya sebatas seremonial yang kemudian tidak ada bekas,”pesannya.

Termasuk ke depan memaksimalkan pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, suatu desa akan maju apabila BUMDesnya hidup. Dengan demikian masyarakat di desa itu menjadi sejahtera dan makmur. “Tidak perlu lewat pidato-pidato yang panjang lebar,”ungkapnya.

Politisi PKS ini mengaku jika pada dasarnya pembangunan dimulai dari desa, seperti pembangunan jalan lingkungan, sumur bor, infrastruktur irigasi hingga batuan sosial yang terdapat di desa.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut sebisa mungkin dapat direalisasikan cukup dengan

(Suara NTB/yon)

PANTAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menghadiri diskusi pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melayani usulan program dari pemerintah desa di halaman Kantor Camat Sikur, Kamis (2/7). berkomunikasi. Untuk itu, kata gubernur, kepala-kepala OPD di Pemprov NTB ikut dalam rombongan kerjanya supaya dapat melakukan konsultasi dan merespons langsung keluhan dari kepala desa.

“Maju tidaknya NTB maju

Aset Daerah Diklaim Lagi

Ketua DPRD Temukan Bukti Kepemilikan Ahli Waris Lemah Giri Menang (Suara NTB) Aset daerah Lombok Barat (Lobar) kembali diklaim lagi oleh masyarakat. Kali ini lahan Kantor Desa Batulayar Kecamatan Batulayar terancam digugat oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan yang dimanfaatkan menjadi kantor tersebut. Pihak terkait pun sudah hearing ke DPRD untuk meminta fasilitasi dengan OPD terkait. Alhasil, kepemilikan ahli waris terhadap lahan itu dinilai lemah.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah yang memfasilitasi pertemuan desa dengan ahli waris mengungkapkan bukti kepemilikan yang dimiliki ahli waris dianggap masih lemah, ada sudah ada sebagian yang disertifikatkan dari total lahan 70 are tersebut. “ Logikanya, kalau sudah ada sebagian yang disertifikatkan, maka sisanya itu sudah berganti dengan sporadik, pipilnya sudah tidak berlaku,” tegasnya, Rabu (1/7) lalu.

Sedangkan sporadik yang dimiliki sela ini, adalah sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Senteluk, di mana wilayah administrasi yang diterbitkan sporadik ini adalah masuk wilayah Desa Batulayar. Sporadik yang diterbitkan diterbitkan pada tahun 2020.” Inilah fakta hukum yang kita temukan, kita menduga ini modus pencaplokan aset Lobar,” ungkapnya.

Menurutnya, awalnya lahan ini adalah milik pemerintah provinsi, di mana dulu milik Dinas Perkebunan, dan sudah dimenangkan oleh pemerintah provinsi.” Kita akan telusuri lagi bukti apa yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

(Suara NTB/ist)

FASILITASI - Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah bersama Komisi I memfasilitasi pertemuan OPD dan pihak ahli waris yang mengklaim lahan Kantor Desa Batulayar.

Ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik melalui Kuasa Hukum Ratih Mutiara mengungkapkan dasar kepemilikan sejumlah barang bukti berupa, pipil Garuda, sporadik, SPPT, ada surat keterangan waris. Saat ini pula ahli waris masih menempuh jalan mediasi untuk meminta agar lahan tersebut bisa diberikan kepada ahli waris. Tetapi kalau dari hasil mediasi tidak membuahkan hasil maka ahli waris menempuh jalur gugatan perdata atas lahan yang sudah lama dikuasai oleh pemerintah desa. “Klien kami meminta agarlahantersebutdikembangkan, tanahyangposisinyadikantorDesa Batulayar,” tegasnya.

Sementara itu Camat Batulayar Syahrudin mengatakan, saat ini lahan Kantor Desa Batulayar belum memiliki sertifikat, atau belum sertifikatkan oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah daerah, yang ada hanya lahan tersebut sudah tercatat di dalam neraca aset Pemkab Lobar. “Sertifikat memang

belum ada, tetapi sudah tercatat sudah tercatat di dalam neraca aset Pemkab Lobar,” tegasnya.

Oleh karena itu, karena ini sudah tercatat sebagai aset daerah, maka pembuktian lewat pengadilan saja, nanti di pengadilan dibuktikan siapa yang memiliki bukti-bukti yang kuat dan benar.

“Jika di pengadilan penggugat sah sebagai ahli waris dan dimenangkan, ya kita legowo menerima putusan,” ujarnya.

Sampai saat ini, pihak pemda sedang melakukan upaya pencairan bukti dari kepemilikan lahan tersebut, namun sampai saat ini belum disertifikatkan. Terhadap beberapa bukti kepemilikan yang diklaim oleh ahli waris, menurut camat hal itu sah-sah saja, dan harus dihargai bukti yang dimilki.

Tetapi lembaga yang berhak menentukan adalah pengadilan. “ Juri kita pengadilan, kita tunggu saja gugatan dari penggugat yang mengaku sebagai milik pribadi,” tegasnya. (her)

Pasar Kopang Jadi Percontohan Pasar ”New Normal” Praya (Suara NTB) Pasar Jelojok Desa Kopang Lombok Tengah (Loteng) direncanakan bakal dijadikan pasar percontohan yang menerapkan kebijakan new normal atau kenormalan baru oleh Pemkab Loteng.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pasar-pasar lainnya di Loteng dan NTB secara lebih luas, dalam penerapan kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (2/7). Sebelumnya, Pemkab Loteng memutuskan untuk membuka

setidaknya lima pasar utama di Loteng di tengah pandemi Covid19, yakni Pasar Barabali, Renteng, Mujur termasuk Pasar Kopang. Pasar Kopang bangunannya baru dan menjadi pasar terbesar dan termegah di Loteng, karena baru selesai dibangun dengan anggaran sekitar Rp 79 miliar.

Sebagai pasar percontohan penerapan new normal, maka pengaturan pasar Kopang jelas berbeda, harus disesuaikan dengan standar protokol Covid-19 yang ada. Mulai dari fasilitas penunjang yang ada, sampai tata cara dan perilaku pedagang dan pembeli juga harus mengikuti

standar protokol Covid-19. “Rencananya Pak Danrem akan meninjau langsung Jumat besok (hari ini, red) untuk melihat kesiapan Pasar Kopang sebagai pasar dengan konsep new normal tersebut,” tandas Nursiah.

Sebelumnya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., menegaskan Loteng pasti akan mengarah kepada kebijakan new normal, namun tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. kebijakan dibuka sesuai segmen yang ada, misalnya pasar, tempat ibadah dan objek wisata dengan tetap menerapkan standar protokol Covid-19 secara ketat. (kir)

Syarat Bepergian Lewat Bandara Dilonggarkan Praya (Suara NTB) Terhitung awal bulan Juli ini, syarat untuk bepergian menggunakan pesawat di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) kembali berubah. Jika dibandingkan dengan persyaratan untuk bisa naik pesawat sebelumnya, syarat terbaru kali ini bisa dikatakan jauh lebih longgar.

“Syarat baru ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sebut Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Arif

Hariyanto, Kamis (2/7).

Ia mengatakan, dari sisi syarat administrasi tidak ada perubahan yang signifikan. Di mana, calon penumpang pesawat yang hendak melakukan perjalanan dengan pesawat udara untuk rute domestik tetap harus menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan tes PCR dengan hasil negatif. Atau hasil uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari sejak surat keterangan tersebut diterbitkan.

“Kalau di syarat sebelumnya, hasil pemeriksaan tersebut ini hanya berlaku tujuh hari

untuk tes PCR dan tiga hari untuk rapid test. Sementara untuk syarat terbaru ini, hasil pemeriksaannya bisa berlaku selama 14 hari,” jelasnya.

Sementara bagi calon penumpang yang tinggal di daerah yang tidak ada fasilitas tes PCR atau rapid test, bisa membuat surat keterangan bebas gejala, seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas terdekat.

“Adapun bagi penumpang dari luar negeri yang datang melalui rute internasional harus menunjukkan surat hasil tes PCR negatif dari negara ke-

berangkatan,” tambah Arif.

Begitu tiba di bandara, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh serta melakukan validasi surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau rapid test milik penumpang. Petugas juga akan memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun nonelektronik telah diisi oleh penumpang.

Dikatakannya, seluruh penumpang pesawat diharuskan untuk mengikuti seluruh prosedur dan tahapan yang ada. Jika

tidak, maka tidak akan diizinkan untuk naik pesawat. “Semua prosedur sudah sesuai dengan standar protokol pencegahan Covid-19 di masa new normal,” tandasnya.

Ia menambahkan, saat ini BIZAM tidak hanya melayani penerbangan domestik saja.

Penerbangan internasional untuk rute Lombok-Kuala Lumpur Malaysia sudah mulai dibuka. Dan, perlahan diharapkan kondisi penerbangan di BIZAM bisa kembali normal, sehingga pergerakan ekonomi di daerah ini bisa kembali bergerak. (kir)

tidak terlepas dari majunya suatu daerah,”kata gubernur.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, menyambut baik upaya dari gubernur dalam merespon dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Untuk itu, ia meminta kepada kepala desa

untuk mempersiapkan usulanusulan programnya secara tertulis. Misalnya berupa pembangunan jalan hotmix dan lainnya untuk dikerjakan tahun 2021, 2022, 2023, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. (yon)

Kasus Covid-19 di Lotim Belum Terkendali Selong (Suara NTB) Jumlah kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Lombok Timur (Lotim) sudah tembus 121 orang. Sudah dinyatakan sembuh 93 orang dan masih dirawat 26 orang. Setiap hari, masih ada satu dua kasus baru.

Dari fakta tersebut, Lotim belum bisa disebut daerah terkendali.

Hal ini diutarakan Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. Pathurrahman, menjawab Suara NTB, Kamis (2/7).

Diakuinya, munculnya kasuskasus yang baru menandakan masih terjadi penularan. Karenanya, warga Lotim tetap harus tingkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan dalam pencegahan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. ‘’Menggunakan masker saat berada di kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,’’ tegasnya.

Dalam upaya pengungkapan

kasus baru, tim medis dari Dinas Kesehatan sangat aktif.

Terhadap semua orang yang sudah kontak dengan pasien positif covid langsung dilakukan pemeriksaan. Makin minimnya jumlah kasus baru yang muncul diyakini bukan karena tim medis tidak bekerja. Sebaliknya, tracing contact dilakukan dengan cara cukup ketat. “Semua yang sudah kontak fisik dengan pasien covid ini harus ditanya detail,” ungkapnya.

Banyak atau sedikitnya kasus positif dari akibat kontak fisik ini sangat tergantung dengan intensitas interaksi. Semakin tinggi mobilitas si pembawa virus corona, maka semakin banyak yang akan tertular. Sejauh ini yang terjadi di Lotim tidak sampai mengenai satu orang menjadi 50 orang. “Jadi sangat tergantung mobilitas orang, bisa saja hanya lima orang, jadi sangat relatif,” terangnya. (rus)

Pemda KLU Utang Rp26 Miliar pada Pihak Ketiga Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki utang mencapai Rp 23 miliar lebih pada tahun 2019.

Hal itu diungkap Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., pada sidang paripurna Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2019 di kantor DPRD KLU, Kamis (2/7).

Dalam penyampaiannya, bupati menyampaikan posisi neraca keuangan pemerintah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas.

Hingga 31 Desember 2019, nilai aset daerah sebesar Rp 1,886 triliun (dibulatkan). “Di dalamnya termasuk kewajiban jangka pendek pemerintah daerah,” kata bupati.

Adapun kewajiban Pemda padantahun 2019 sebesar Rp 26,017 miliar. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah yang akan diselesaikan tahun 2020, antara lain, utang beban operasional sebesar Rp 322 juta. Utang beban operasional tersebut berupa beban listrik, air, telpon/internet, di mana tagihannya baru diterima setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, utang dari pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp 2,389 miliar. Pendapatan itu adalah penerimaan kas daerah atas Perizinan Gangguan (HO - sebelum dicabut, red) dengan setoran 3 tahun dan dibayar pada tahun pertama oleh pihak ketiga.

“Begitu juga untuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),” sebut Najmul.

Terakhir adalah, utang kepada pihak ketiga (kontraktor) senilai Rp 20,43 miliar. Utang kepada pihak

ketiga berupa utang pengadaan barang dan jasa, utang jasa pelayanan kepada pegawai kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas dan Rumah Sakit).

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran tahun 2019 cukup baik. Di mana aset tetap Pemda meningkat Rp 378,349 miliar (33,29 persen) dari tahun sebelumnya.

Terpisah, Ketua DPRD KLU, Narsudin, S.HI., mengatakan akan mendalami utang Pemda yang muncul pada laporan Raperda APBD 2019. Pihaknya tidak ingin, munculnya utang timbul akibat keteledoran eksekusi program di lingkar OPD karena ketidakpatuhan terhadap aturan. Namun sepanjang beban muncul dan sesuai aturan, maka disarankan utang itu segera dibayar.

“Kita akan cek utang Pemda. Jangan sampai utang itu muncul lantaran adanya perubahan program pasca Raperda APBD hasil evaluasi gubernur berubah di tengah jalan,” cetusnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, MM., utang-utang yang harus dibayar itu lebih banyak pada instansi fasilitas kesehatan. Misalnya, utang BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang terdiri dari utang jasa pelayanan kepada RA rujukan dan BPJS. Ada pula utang obat pada tekanan.

“Rumah sakit yang dimaksud adalah RSUP NTB, RSUP Sanglah dan RSJ Mutiara Sukma. Kami juga akan menyampaikan detailnya kepada DPRD saat pembahasan nantinya,” sebut Sahabudin. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

Halaman 5

Semua Sembuh, Sumbawa Kini Tanpa Pasien Corona (Suara NTB/ist)

Zubhan S.T

(Suara NTB/ist)

Alwan Patawari

Sumbawa Kembali Dapat Alokasi DAK Perumahan Swadaya Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sempat ditunda akibat pandemi Covid-19, kini program rumah tidak layak huni dari DAK Perumahan Swadaya kembali dilanjutkan. Sumbawa mendapat alokasi 452 unit rumah.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T didampingi Kasi Pembangunan Perumahan, Alwan Patawari S.T, Kamis (2/ 7) kemarin. Sebanyak 452 unut rumah tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan. Yakni, desa Moyo, Moyo Mekar dan Olatrawa (Kecamatan Moyo Hilir), desa Batudulang dan Kelungkung (Kecamatan Batulante), desa Marente (Kecamatan Alas), desa Sukamulya (Kecamatan Labangka) dan desa Telaga (Kecamatan Lenangguar).

Program rehab rumah tidak layak huni berupa Peningkatan Kualitas (PK) ini mulai dikerjakan bulan ini. Sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang penyaluran DAK. Besaran anggaran untuk PK rumah ini, senilai Rpp. 17,5 Juta per unit. Rinciannya, Rp. 15 Juta untuk material dan Rp. 2,5 Juta untuk ongkos tukang. Sama seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PUPR yang pada tahun ini sudah terlebih dahulu berjalan di Sumbawa.

Syarat penerima bantuan, diantaranya, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya rumah yang tidak layak huni. Belum pernah menerima bantuan sejenis dan bersedia berswadaya.

Serta membentuk kelompok dan tanggung renteng. (arn/*)

KSB Tunggu Arahan Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru Taliwang (Suara NTB) Tahun Ajaran 2020/2021 resmi akan dimulai pada tanggal 13 Juli mendatang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum bisa memastikan apakah akan membuka tahun ajaran baru tersebut langsung dengan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa secara tatap muka di kelas mengingat masih dalam kondisi pandemi virus corona.

“Tanggal 13 (Juli) sudah pasti mulai tahun ajaran baru. Tapi apakah kita akan langsung menerapkan belajar seperti biasa (masuk kelas) itu belum kita bisa pastikan,” cetus Bu(Suara NTB/ist) pati KSB, H. W. Musyafirin.

H. W. Musyafirin Ia menjelaskan, terkait pola pembelajaran jelang tahun ajaran baru nanti, Pemda KSB tetap terlebih dahulu akan menunggu arahan dari pemerintah pusat atau provinsi. Mengingat sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang akan diatur polanya oleh pemerintah menghadapi kenormalan baru (new normal) dalam rangka penanggulangan Coronavirus Disease (Covid19). “Kita tunggu pusat atau provinsi seperti apa langkahnya,” timpalnya.

Meski masih menunggu arahan, bupati menyebutkan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyiapkan skenario apapun yang akan diterapkan. Termasuk jika kemudian sekolah-sekolah di KSB diarahkan dapat memulai KBM tatap muka di kelas, Dinas Dinas Dikbud saat ini tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kenormalan baru yang wajib dilaksanakan setiap sekolah.

“Kalau kemudian kita diminta tetap menerapkan belajar dari rumah, saya sudah minta dinas juga evaluasi pelaksanaannya selama ini. Jadi kalau ada yang kurang-kurang nanti disempurnakan saat masuk tahun ajaran baru,” sambung bupati.

Sama halnya di daerah lain, aktivitas belajar siswa di sekolah di KSB dirubah menjadi kegiatan belajar dari rumah sejak pandemi virus corona melanda. Pemda KSB sebenarnya sempat akan mengaktifkan belajar tatap muka di kelas jelang akhir sisa Tahun Pelajaran 2019/2020 awal Juni lalu. Namun saat itu muncul protes para orang tua siswa yang khawatir dengan kesehatan anak-anaknya akan paparan virus corona. Mendengar protes itu pemerintah akhirnya tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah hingga tutup Tahun Ajaran 2019/2020. (bug)

Pemkab Belum Bayar Tunggakan BPJS Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, mengaku masih belum membayar iuran BPJS yang sudah tertunggak selama tiga bulan (April- Juni) dengan total tagihan mencapai sekitar Rp7 miliar. Alasan Pemkab tidak membayar, karena masih ditemukan data peserta yang bermasalah dan ganda serta belum finalnya data dari Dinas Kesehatan (Dikes).

“Kami tidak mau membayar bukan karena uang tidak ada, tetapi masih ditemukan data peserta yang bermasalah sehingga akan menjadi masalah di nantinya,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB. Karena yang dikhawatirkan terjadi, akan menjadi temuan BPK dari data yang bermasalah karena masih belum final oleh Dikes.

Sesuai dengan data terbaru saat ini tercatat ada sekitar 43.000 peserta yang ditanggung oleh daerah. Jumlah tersebut berkurang dari jumlah peserta sebelumnya yang mencapai 53.000 orang.

Tentu terhadap data itu (53.000), pihaknya juga meminta supaya leading sector terkait (Dikes) agar bisa memastikan data peserta dimaksud. Karena ada selisih sekitar 10. 000 orang yang tidak terakomodir sesuai dengan data awal. Jika data peserta yang ditanggung tidak juga final, maka Pemerintah tidak akan membayar tunggakan tersebut. Karena akan sangat mungkin menjadi temuan BPK nantinya dan itu akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami minta supaya data peserta bisa difinalkan dengan SK terlebih dahulu dan pasti akan kita bayar karena anggarannya ada,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa memulangkan satu pasien sembuh covid19, Kamis (2/7). Pasien berinisial PA (17) warga Kecamatan Labuhan Badas tersebut, adalah satusatunya pasien yang masih tersisa. Dengan demikian, semua pasien corona yang dirawat di Sumbawa dinyatakan sembuh.

“Tadi dipulangkan satu orang yang di RSUD. Sehingga yang ada di Sumbawa yang sebelumnya dirawat di RSMA dan RSUD sudah tidak ada,” kata Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM. Diakui H. Bas yang juga Sekda Sumbawa, selain satu pasien yang dirawat di Sumbawa, dua pasien ber-KTP Sumbawa yang dirawat di Rumah Sakit Selong juga dinyatakan sembuh. Sedangkan dua pasien lainnya yang dinyatakan positif masih dirawat di Mataram. Kemudian pada Rabu (1/7) malam juga terdapat satu warga ber-KTP Sum-

bawa yang bekerja di Mataram juga dinyatakan positif.

Dengan demikian, masih ada tiga orang pasien terkonfirmasi positif covid 19 yang semuanya berada di rumah sakit di luar Kabupaten Sumbawa. “Ada 3 pasien positif covid-19 lainnya yang ber-KTP Sumbawa saat ini dirawat di Mataram. Mereka tidak pernah melakukan kontak dengan kerabatnya di Sumbawa,” ungkapnya.

Meskipun sudah tidak ada pasien positif yang dirawat di Sumbawa, pihaknya berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protocol kesehatan covid-19. Diantaranya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan meng-

(Suara NTB/ist)

PEMULANGAN – Suasana pemulangan satu pasien Covid-19 di gedung RSUD Sumbawa yang baru, , Kamis (2/7). gunakan sabun dan lainnya. Sehingga kondisi yang ada bisa dipertahankan dan diharapkan tidak lagi muncul pasien positif covid-19 di Sumbawa.

“Mudah-mudahan ini yang

terakhir dan tidak ada lagi. Kita berharap kerjasama dari semua pihak yang sudah baik dapat dipertahankan. Begitupula kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Ketika ini

bisa kita laksanakan setiap saat, maka Insya Allah apa yang kita peroleh sampai hari ini bisa kita pertahankan dan wujudkan, yaitu Sumbawa yang bebas covid,” pungkasnya. (ind)

Polisi Bongkar Pusat RSUD Bima Ajukan Klaim Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 ke Kemenkes Transaksi Narkoba di Madaprama Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil membongkar pusat transaksi sabu-sabu di Desa Madaprama. Tepatnya kediaman AG, warga Dusun Mada Libi. Selain mendapati barang bukti sabu, dua warga Teka Sire turut diamankan polisi. Mereka yakni AR (25) dan MS (20).

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S. Sos., melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah kepada wartawan menyampaikan, terungkapnya jaringan pengedar gelap barang haram ini berawal dari keluhan warga pada anggota Sat Intelkam Polres Dompu.

Kediaman AG hampir tiap malam dikerumuni kalangan muda untuk nongkrong. Sehingga mucul kecurigaan bahwa tempat tersebut dijadikan pusat transaksi dan pesta sabu-sabu. “Warga mencurigai rumah tersebut dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba,” terangnya.

Informasi yang dilanjutkan ke Tim Opsnal Satresnarkoba itu, lantas disikapi tim dengan pengembangan dan penyelidikan. Hingga pada Rabu (2/7) Pukul 22.45 Wita,

dilakukan penggerebekan.

Dalam proses ini, lanjut Hujaifah, polisi mendapati beberapa orang tengah berkumpul di dalam rumah, dua diantaranya seketika melarikan diri lewat pintu belakang. “Sebelum dilakukan pemeriksaan anggota memanggil warga sekitar TKP untuk ikut menyaksikan proses ini,” jelasnya.

Selain mengamankan dua orang inisial AR dan MS, ketika dilakukan penggeledahan polisi menjumpai dua poket plastik klip transparan berisi sabu. Pun bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa keduanya merupakan pengedar dan penyalahguna sabu, seperti 1 buah skop sabu, 1 bundel plastik klip, 1 buah bong, 1 buah korek api dan masing-masing 2 buah gunting serta anak panah.

Berbekal temuan ini mereka langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengembangan guna mengungkap jaringan lain yang masih berkeliaran bebas. “Terduga dan barang bukti saat ini sudah kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di polres,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIAMANKAN – Terduga pengedar sabu AR (25) dan MS (20) saat diamankan di Mapolres Dompu, Kamis (2/7).

Bima (Suara NTB) RSUD Bima mengajukan klaim biaya pelayanan dan perawatan pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD setempat, ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Direktur RSUD Bima melalui Kabid Pelayanan dan Humas dr. Adi Winarko, mengaku klaim tersebut hanya dilakukan oleh Rumah Sakit rujukan yang melakukan pelayanan dan per-

awatan pasien Covid-19. “Ya, RSUD Bima ada pengklaiman ke Kemenkes. Saat ini dalam proses,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (2/7).

Bagaimana alur atau proses pengajuan klaim ? Adi enggan menjelaskan dengan detail. Namun kata dia, hal itu mengacu Surat Keputusan Menkes nomor HK. 01.07/ MENKES/238/2020. “SK Menkes ini tentang Juknis klaim penggantian biaya per-

awatan pasien infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19,” katanya.

Berapa banyak pasien Covid19 yang diklaim oleh RSUD Bima ? Adi tidak merincikan. Hanya saja, lanjut dia, ada kriteria pasien yang dapat klaim biaya pelayanan dan perawatannya. “Ada kriterianya, saya juga tidak ingat pasti berapa banyak pasien Covid-19 yang diajukan klaim pembayaran,” ujarnya. (uki)

Pemkab dan DPRD Sumbawa Dukung MRMP Segera Terealisasi Sumbawa Besar (Suara NTB)Perum Bulog akan melaksanakan pembangunan pusat industrialisasi perberasan, Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Sumbawa. Pembangunan ini mendapat dukungan dari Pemda dan DPRD setempat. Bahkan pabrik penggilingan beras modern ini diharapkan segera terealisasi.

“Pemerintah daerah sangat mendukung dan berterima kasih.

Mudah-mudahan pabrik penggilingan beras modern ini segera bisa terealisasi,” kata Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, saat ditemui Kamis (2/7).

Terwujudnya pabrik tersebut, diyakininya akan sangat bermanfaat. Selain diharapkan menampung padi para petani, juga bisa meningkatkan nilai tambah. Karena nantinya gabah yang ada akan diolah dan dijual dalam bentuk beras yang sudah dikemas. Di sisi lain juga akan menyerap tenaga kerja.

“Tentu nilainya jauh lebih bagus. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar terutama di Kabupaten Sumbawa. Nantinya juga akan ada tenaga kerja yang diserap dan sebagainya. Kita berdoa mudahmudahan rencana pembangunan pabrik penggilingan beras modern ini segera terwujud. Pemda sangat mendukung,” terangnya.

Hal Senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq. Menurutnya, rencana pembangunan pabrik penggilingan beras modern ini

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

H. Hasan Basri

Abdul Rafiq

harus disambut positif dan didukung secara bersamasama. Karena bagaimanapun akan membuat Sumbawa menuju era industrialisasi. Dampaknya juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat. Kemudian Sumbawa akan dikenal sebagai daerah penghasil beras dengan sistem pengolahan yang modern.

“Kami secara kelembagaan sangat mendukung itu. Apalagi Sumbawa sebagai salah satu daerah penyangga beras nasional, itu kan ada industrialisasi di situ. Artinya rencana keberadaan pabrik itu harus kita amankan dan support. Harus kita jamin keamanannya, harus kita jamin keberadaannya, sehingga beroperasinya pabrik ini bisa kita jamin di Kabupaten Sumbawa,” imbuhnya.

Dikatakannya, Kabupaten

Sumbawa kondisinya surplus beras. Selain beras, Sumbawa juga mempunyai banyak potensi yang lain. Namun terkadang potensi yang ada selalu dikirim ke luar dan tidak dioleh di Sumbawa. Tentunya dengan adanya pabrik pabrik penggilingan beras modern, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah beras. Disisi lain juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

“Kami sangat mendukung dan harus kita amankan itu, karena itu mungkin pintu masuk pertama. Saya yakin dengan adanya rencana pembangunan pabrik penggilingan beras modern ini, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi insdutri-industri lain yang akan masuk ke Kabupaten Sumbawa. Tidak ada alasan kita tidak kita support. Harus kita support,” tandasnya. (ind/arn)

Dibina UNSA, Desa Labuhan Bajo Siap Produksi Garam Beryodium Sumbawa Besar (Suara NTB)Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) merupakan hibah kompetitif nasional multi tahun yang dilaksanakan oleh tim dari Universitas Samawa (UNSA) telah memasuki tahun kedua. Hasil pendampingan yang dilaksanakan tim UNSA menyebabkan garam yang dihasilkan oleh kelompok Setia Kawan menjadi garam yang memenuhi syarat sebagai garam konsumsi. Oleh karena itu, di tahun kedua program dilanjutkan dengan produksi garam beryodium serta pembentukan koperasi garam.

Sebagaimana disampaikan Tim PPDM UNSA, Dwi Mardhia M.Sc, bersama anggota tim lainnya, Dedi Syafikri, M.Si, Nining Andriani, M.Pd dan Fahmi Yahya, M.Pd, Kamis (2/ 7). Setelah berhasil mencapai target pada tahun pertama pelaksanaan, tim ini kembali mendapat kepercayaan dari Ke-

menristekdikti untuk melanjutkan kegiatan tahun kedua.

Capaian yang sudah dihasilkan oleh tim pada tahun pertama adalah penguatan kelompok serta peningkatan kuantitas dan kualitas garam.

Senin lalu, lanjut Dwi, tim UNSA telah melakukan kegiatan pelatihan pengemasan dan penyerahan bantuan alat pengemasan. Setelah kelompok dibekali pengetahuan dan keterampilan produksi garam beryodium, tim UNSA juga memberikan beberapa bantuan alat dan bahan untuk iodisasi garam. “Pak Jumari dan anggota kelompok Setia Kawan sudah terampil dalam produksi garam beryodium.,”tambah Dedi Syafikri selaku ketua PPDM. Kegiatan pelatihan pengemasan dilakukan dengan mendatangkan ahlinya. Peserta pelatihan terdiri dari calon anggota pengurus koperasi garam yang akan dikukuhkan dalam waktu

dekat. Pada kegiatan pelatihan para peserta diperkenalkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan diberikan kesempatan untuk mencoba langsung mengoperasikan alat sablon kemasan dan sealer. Peserta sangat antusias dan merasa bersyukur karena garam desa Labuhan Bajo akan segera dikenal oleh masyarakat luas. Mereka berharap masyarakat bisa mengkonsumsi garam beryodium desa Labuhan Bajo dan ikut andil dalam mengentaskan GAKY di Sumbawa.

Kades Labuah Bajo, Ramli Ahmad menyampaikan apresiasi atas dukungan tim UNSA dalam mewujudkan desa Labuhan Bajo sebagai desa garam beryodium. Sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan di desa tutur beliau.

Garam beryodium desa Labuhan Bajo diberi merk “Garam MJ”. MJ sendiri merupa-

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Kegiatan pelatihan pengemasan dan pembentukan calon pengurus koperasi garam Labuan Bajo yang dilaksanakan tim UNSA. kan singkatan dari nama dua petani garam perintis di desa Labuhan Bajo yaitu Marzuki dan Jumari. Garam MJ hadir untuk memenuhi kebutuhan garam beryodium untuk masyarakat dalam rangka mengurangi angka kejadi

GAKY. Dengan membeli garam MJ maka kita ikut andil dalam membantu menyelamatkan generasi Indonesia dari bahaya GAKY dan kita akan ikut menghadirkan senyuman untuk banyak keluarga petani garam di desa Labuhan Bajo. (arn)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

Halaman 6

Sekolah Swasta Tak Diukur

Tagih Janji Pemerintah SEBANYAK 3.112Tenaga kependidikan dan tenaga honorer yang bekerja di sekolah dan madrasah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) turut terdampak pandemi Covid-19. Sayangnya mereka tidak dimasukkan dalam data penerima bantuan Covid-19.

Padahal selama pandemi berlangsung para guru ini tidak memiliki pendapatan mengingat sekolah dan madrasah diliburkan. Dalam kenyataannya mereka menjadikan sekolah dan madrasah sebagai tempat mereka mencari nafkah guna menghidupi keluarganya.

Sekretaris Persatuan (Suara NTB/ist) Guru Nahdlatul Ulama Abdurrahim (PGNU) Lombok Tengah Abdurrahim, M. Pd., mengatakan setidaknya ada 3.112 tenaga dan guru honorer yang saat ini terdampak Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah. Mereka menjadi guru dan tenaga pendidik di PAUD, SMP/MTs dan SMA/ SMK/ Madrasah Aliyah.

“Data mereka sudah kami serahkan by name by address dan bisa diverifikasi langsung ke lapangan. Mereka ini harus diperhatikan betul, karena selama Covid-19 mereka tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah,” kata Abdurrahim, dihubungi, Kamis kemarin.

Untuk itu, PGNU menagih janji Pemkab Loteng terkait Guru Honorer ini agar segera merealisasikan bantuan pada guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah. “Kami hanya mengingatkan, karena kami khawatir apa yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu mereka lupa karena banyak sekali yang diurus di pemerintahan,” tambahnya.

PGNU Loteng berharap, pemerintah kabupaten benarbenar berkomitmen untuk membantu para tenaga guru dan honorer ini supaya cepat terbantu terutama menghadapi new normal yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya PGNU telah menghadap Sekda Lombok Tengah guna menyampaikan keinginan agar para guru ini mendapatkan bantuan. Bahkan dalam pertemuan itu guru honorer madrasah terdampak Covid-19 akan menjadi prioritas penerima bantuan insentif Covid-19. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah tidak tutup mata dan membantu para guru honorer terdampak Covid-19. (dys)

SMA Dipadati Pendaftar Jalur Zonasi

Sekolah Harapkan Pendaftar Patuhi Juknis PPDB

Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri jalur zonasi mulai dilaksanakan pada Kamis (2/7) kemarin sampai dengan Senin (6/7). Sejumlah SMA negeri di Kota Mataram mulai dipadati pendaftar pada hari pertama kemarin. Pihak sekolah mengaharapkan semua pihak patuhi Juknis.

Salah satu SMA yang cukup banyak pendaftar di hari pertama yaitu SMAN 4 Mataram. Kepala SMAN 4 Mataram, Jauhari Khalid ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/ 7) mengatakan pada pendaftaran hari pertama kemarin pendaftar pilihan pertama SMAN 4 Mataram mencapai 230 orang. Sedangkan kuota jalur zonasi hanya 192 orang. “Itu untuk hari pertama, belum lagi di sisa masa pendaftaran nanti. Memang banyak peminat seitpa tahun, bahkan pernah sampai 600 orang,” katanya.

Hal itu bisa terjadi karena wilayah zona di SMAN 4 Mataram cukup luas. Diakuinya akan ada pendaftaran yang tidak diterima saat PPDB jalur zonasi. Meski demikian, untuk jalur prestasi, kuota siswa belum terpenuhi. Jauhari Khalid juga mengatakan pihaknya memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat, juga menerapkan protokol kesehatan mencegah Covid-19. Bagi masyarakat yang kesulitan mendaftar PPDB secara daring, pihaknya juga membantu.

“Harapan saya semoga PPDB berjalan lancar dan masyarakat terlayani dengan baik,” katanya.

Kondisi hampir mirip juga terjadi di SMAN 1 Mataram.

Pendaftar di SMAN 1 Mataram pada hari pertama mencapai 412 orang. Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Mataram, Burhanudin mengatakan itu adalah jumlah pendaftar pada pilihan pertama, padahal kuota siswa SMAN 1 Mataram untuk jalur zonasi hanya 211 orang. “Situasinya aman dan terkendali,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto mengatakan, pendaftar pilihan pertama SMAN 3 Mataram mencapai 149 orang yang sudah diverifikasi, yang belum diverifikasi sebanyak 83 orang. Ia berharap semua pihak tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Peminat yang relatif banyak mengindikasikan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap SMAN 3 Mataram semakin tinggi. Ini peluang sekaligus tantangan. Semoga ke depannya makin juara sebagai mana jargon kita #smantijuara,” harapnya.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti juga berharap aturan di Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB bisa ditegakkan.

Ia mengharapkan kuota siswa baru bisa terpenuhi. Kuota jalur zonasi di SMAN 8 Mataram sebanyak 200 orang, pada hari pertama kemarin sudah ada 68 orang mendaftar.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., meminta masyarakat menyesuaikan pendaftaran sekolah sesuai zonasi yang tepat dengan alamat di Kartu Keluarga. “Sesuaikan zonasi sekolah dengan KK,” ujarnya.

Zonasi adalah batasan wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat. Untuk penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik yang mengacu pada data peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2020/2021dan sesuai alamat pada Kartu Keluarga. “Kartu keluarga harus diterbitkan paling singkat satu tahun sebelumnya,” kata Aidy.

Untuk PPDB zonasi, seleksi oleh sistem dilakukan pada Selasa (7/7). Pengumuman akan dilaksanakan pada Rabu (8/7).

Pendaftaran ulang pada Kamis (9/7) sampai dengan Sabtu (11/ 7). Aidy juga menjelaskan, zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil pemetaan zona melalui google maps. Titik ukur zonasi dari kantor desa/kelurahan setempat.

Daftar Zona berdasarkan hasil Pemetaan Zona sekolah tercantum pada petunjuk teknis PPDB 2020/2021. (ron)

(Suara NTB/ron)

DAFTAR - Suasana pendaftaran PPDB jalur zonasi di SMAN 4 Mataram, Kamis (2/7).

Pemerataan Akses Pendidikan di NTB Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) Pemerataan akses layanan pendidikan masih harus terus diwujudkan pemerintah. Pasalnya akses layanan pendidikan yang ada saat ini masih tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan pendidikan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., tidak menampik masih belum terpenuhinya pemerataan akses layanan pendidikan.

Khusus untuk jenjang SMA SMK dia mengakui masih belum sebanding antara ketersediaan sekolah dengan kebutuhan di tengah masyarakat.

“Khusus untuk akses yang berkeadilan yang kami kelola di jenjang SMA di NTB kita tidak menampik ada beberapa lokus tertentu di NTB yang

belum memiliki keseimbangan antara kebutuhan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan,” kata Aidy Furqan.

Namun Aidy Furqan menyayangkan karena pengukuran tingkat pemerataan akses layanan pendidikan tidak melibatkan peran serta masyarakat melalui sekolah-sekolah swasta yang mereka dirikan. Padahal jika sekolah swasta juga diukur, maka sebenarnya akses layanan pendidikan di NTB sudah terpenuhi.

“Yang kita kelola di NTB ini

juga sangat banyak di pelosokpelosok peran serta masyarakat melalui layanan pendidikan sekolah swasta. Kalau itu diukur sebagai akses layanan yang mendekatkan masyarakat dengan fasilitas belajar, maka sudah terpenuhi sebenarnya kita,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar masyarakat secara objektif melihat kondisi ini. Termasuk memasukkan sekolah-sekolah swasta di dalam mengukur tingkat pemerataan akses layanan pendidikan di NTB. “Namun jangan

lupa yang perlu diukur jangan hanya sekolah negeri, sehingga itu yang menyebabkan ada asumsi bahwa akses itu menjadi terbatas,” jelasnya.

Menurutnya, belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya terjadi di daerahdaerah pinggir yang jauh dari pusat kota/kabupaten. Oleh sebab itu pihaknya terus berupaya melakukan penambahan dengan membuka sekolahsekolah baru khususnya SMK. “Barangkali untuk daerahdaerah yang jauh itu yang dibutuhkan ialah layanan pendidikan dasar. Kami terus lakukan bahwa untuk penambahan akses layanan pendidikan untuk SMK saat ini kami terus berusaha memberikan

(Suara NTB/dok)

H. Aiduy Furqan fasilitas mendirikan SMK baru,” terangnya. (dys)

Tahun Ajaran Baru

SMAN 11 Mataram Dipastikan Tempati Gedung Baru Mataram (Suara NTB) – SMAN 11 Mataram dipastikan akan menempati gedung baru di tahun pelajaran 2020/ 2021 nanti. SMA yang baru dibuka pada tahun lalu itu sebelumnya menumpang di SMAN 6 Mataram. Sarana di gedung baru dipastikan siap digunakan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7) mengatakan, perangkat guru dan tenaga kependidikan SMAN 11 Mataram sudah menempati gedung baru yang bertempat di Majeluk, Kota Mataram. Menurutnya, saat ini baru ada empat ruang kelas. Di tahun ini, pihaknya akan membangun tambahan ruangan.

“SMAN 11 Mataram sudah pindah menempati gedung baru. Baru empat lokal,

tahun ini bisa terima tiga kelas siswa baru,” katanya.

Aidy mengatakan, jika jumlah peminat dari Kecamatan Cakranegara dan sekitarnya meningkat, pihaknya akan menyediakan opsi menitip sementara di sekolah lain atau opsi belajar dua sif, pagi dan sore. Namun kondisi pandemi Covid-19 saat ini membuat pembelajaran secara tatap muka belum bisa dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat-Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengunjungi SMAN 11 Mataram pada Rabu (1/7) lalu.

Ia mengatakan, SMAN 11 Mataram akan melaksanakan pembelajaran di gedung baru pada tahun ajaran 2020/2021 nanti. Ia menyebutkan target tiga rombongan belajar bisa diterima pada Penerimaan Peser-

(Suara NTB/ron)

KUNJUNGI - Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat-Mataram, Sahnan saat mengunjungi SMAN 11 Mataram, Rabu (1/7). ta Didik Baru (PPDB). “Tahun ajaran baru sudah mulai aktivitasnya sudah di sini (gedung baru), dulunya menumpang di SMAN 6 Mataram,” katanya.

Sahnan juga mengatakan, ia sudah meminta dukungan

Stikes Yarsi Mataram Buka Lima Prodi

Menyiapkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Islami Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YARSI Mataram membuka lima program studi (prodi) pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021. STIKES YARSI Mataram menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional dan Islami.

Ketua STIKES YARSI Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menyampaikan STIKES YARSI Mataram merupakan lembaga pendidikan kesehatan pilihan terbaik di Provinsi NTB. STIKES Yarsi menyelenggarakan pendidikan keperawatan dan kebidanan yang profesional dan Islami. Saat ini STIKES YARSI Mataram membuka lima Prodi, yaitu Profesi Ners, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan.

Zulkahfi menyebutkan, STIKES YARSI menargetkan menerima 500 mahasiswa baru pada masa penerimaan mahasiswa baru ini. “Penerimaan mahaiswa baru sedang berjalan, kami optimis masyarakat kita memberikan kepercayaan tinggi terhadap

STIKES YARSI sebagai salah satu lembaga pendidikan keperawatan dan kebidanan untuk jadi pilihan tempat pendidikan kesehatan,” ujarnya saat ditemui Kamis (2/7).

Daftar di Stikes Yarsi Mataram sangat mudah dan nyaman, daftar dari rumah saja bisa melalui link pmb.stikesyarsimataram.ac.id. Bagi masyarakat yang akan mendaftar langsung ke kampus STIKES YARSI Mataram juga bisa. “Kami tetap menerima setiap hari kerja,” katanya.

STIKES YARSI Mataram juga berhasil meluluskan lulusan dalam uji kompetensi periode Oktober. Zulkahfi mengatakan, di Prodi D3 perawat tingkat kelulusan mencapai 100 persen, Prodi D3 Kebidanan tingkat kelulusan 90 persen, dan Prodi S1 Ners 78 persen. “Ini adalah prestasi terbaik bagi pengelola prodi. Saya pikir STIKES YARSI Mataram terbaik di tingkat provinsi untuk kelulusan uji kompetensi,” ujar Zulkahfi.

STIKES YARSI juga terus berupaya membuka peluang lulusan STIKES Yarsi bisa bekerja di luar negeri, dan terbukti

sejumlah lulusan sudah bekerja di berbagai negara. STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” kata Zulkahfi.

Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lembaga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya.

STIKES YARSI memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.

STIKES YARSI Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. (ron)

dari SMA lainnya yang memiliki kelebihan sarana seperti meja dan kursi untuk menghibahkan sebagian ke SMAN 11 Mataram. Hal itu dilakukan sembari menunggu bantuan dari pemerintah. “Yang

jelas SMAN 11 Mataram kita minta tahun ajaran baru bisa melaksanakan pembelajaran, meski ada keterbatasan, tapi sekolah ini tidak bisa besar kalau tidak dimulai dari sekarang,” ujar Sahnan. (ron)

983 Mahasiswa Baru Unram akan Ikuti PKKMB secara Daring Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) telah merumuskan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) secara daring. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PKKMB pun sudah rampung. Hal Ini menyusul belum berakhirnya pandemi virus Corona (Covid-19).

“Pedoman PKKMB sudah final akan ditandatangani rektor,” kata Wakil Rektor III Unram Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si., pada Suara NTB, kemarin.

Kegiatan PKKMB dijadwalkan akan berlangsung mulai 15-17 Juli mendatang.

Kegiatan secara teknis akan dilakukan secara daring melalui zoom. Sebanyak 983 mahasiswa baru yang telah seleksi jalur SNMPTN akan mengikuti kegiatan sakral ini.

Pandemi Covid -19 mengubah seluruh konsep kegiatan kemahasiswaan, terlebih dengan keluarnya panduan PKKMB tahun 2020 yang diinstruksikan untuk dilaksanakan secara daring.

“Kegiatan PKKMB dilaksanakan secara metode daring dengan memanfaatkan

media kreatif atau teknologi informasi,” ungkapnya.

PKKMB akan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Materi dan keterlibatan BEM seperti tahun lalu. Adapun materi yang akan disampaikan menyesuaikan dengan situasi sekarang ini. “Materi pada tahun 2020 dengan kondisi pandemik Covid-19,” tuturnya.

Bedanya tahun ini ada materi para peserta akan diberikan materi terkait dengan Kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka dan penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu.

“Selain informasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama dan penanaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara serta cinta NKRI,” ungkapnya.

Sehingga memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman ilmu yang ditekuninya, keluhuran akhlak, tercipta keseimbangan intelektual, moralitas dan spiritual, cinta tanah air, dan berdaya saing global. (dys)

Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Daring

Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar melalui webinar daring pada Jumat (26/6) lalu. Webinar itu mengusung tema Menyambut New Normal: Tantangan Guru dan Orang Tua dalam Menentukan Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini.

Ketua Panitia Seminar, Ni Putu Sasmika Dewi, S.S., M.Si., menyebutkan seminar yang dilaksanakan melalui webinar daring itu digelar melalui aplikasi zoom dan juga siaran langsung YouTube. Peserta yang mendaftar sebanyak 664 orang berasal dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia. “Yang mengikuti sebanyak 486 orang yang terbagi menjadi dua kelompok, 100 orang ikut via zoom dan sisanya 386 orang ikut via siaran langsung YouTube,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja

Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan webinar merupakan salah satu tugas kampus. Terutama di zaman saat ini, mutlak dilaksanakan. “Seminar ini, salah satu untuk menyosialisasikan perguruan tinggi, salah satunya Prodi PAUD. Masukan dari narasumber dan masyarakat dapat ditampung sebagai pembelajaran bersama,” ujarnya.

Seminar itu menghadirkan dua orang narasumber yaitu Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd., yang merupakan Wakil Dekan III FIP UNDIKSHA dan juga dosen PG-PAUD Undiksha. Narasumber lainnya, Dr. Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd., yang merupakan Kepala Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram dan dosen PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram.

Seminar itu dimoderatori oleh dosen PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram, Desak Made Yoniarti, S.Pd., M.Pd.H. Narasumber pertama, Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd., membawakan materi berjudul Digital Education for Children: Kolaborasi Guru dan Orang Tua dalam Menstium-

lasi Anak Usia Dini di Masa Pandemi dan Persiapan New Normal Life. Ia menjelaskan, perlu penyelarasan antara konsep pembelajaran di sekolah dengan kegiatan di rumah.

“Apa yang diberikan di sekolah, dilanjutkan di rumah.

Materi di sekolah diberikan di rumah, tapi tidak sedetail di sekolah. Muatan kurikulum berkaitan dengan moral agama, fisik motorik, koginitif, bahasa, sosial emosi, dan seni,” jelasnya.

Terkait dengan kelas digital untuk anak, menurutnya ruang untuk itu akan sangat mudah.

Menurutnya orang tua harus bijak, karena orang tua yang menyajikan hal digital di rumah.

Narasumber kedua, Dr. Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd., membawakan materi dengan tema Pengasuhan Positif Orang Tua di Rumah pada Masa Pandemi dan Menyambut New Normal. Ia mengutip empat tipe gaya pengasuhan Diana Baumrind, yaitu pengasuhan otoriter, pengasuhan permisif, pengasuhan demokratis, dan pengasuhan abai/lalai.

Made Arini menjelaskan, pengasuhan positif adalah pola asuh yang dilakukan secara

(Suara NTB/ist)

Panitia Webinar Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram.

(Suara NTB/ist)

Suasana Webinar Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom. suportif, konstruktif, dan meny- mengajarkan disiplin dengan enangkan. “Kita tidak mengajr- cara memberitahunya mana kan anak disiplin dengan mem- perilaku yang salah dan mana berinya hukuman, tapi kita yang benar,” jelasnya. (ron/*)

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Survei Unram di Pilkada Mataram

Data Orang Miskin Rentan Dipolitisasi KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB akan memberikan atensi terhadap potensi politisasi data orang miskin jelang perhelatan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB. Dewan akan meminta Pemprov NTB untuk mengawasi hal tersebut, terutama di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

“Kita harapkan Pemprov melakukan monitoring dengan baik untuk hal ini. Jangan sampai Pemda kabupaten/kota khususnya yang akan Pilkada melakukan itu (politisasi) data (Suara NTB/ndi) kemiskinan ini untuk kepentinAkhdiyansah gan politik Pilkada,” ujar anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiyansah, Kamis (2/7).

Hal itu diungkapkan Akhdiyansah setelah Menteri PPN/Bapenas, Suharso Monoarfa memberikan pernyataan yang menyindir sejumlah kepala daerah karena dianggap menjadi salah satu biang sulitnya menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Suharso menuding kalau kemiskinan kerap dijadikan alat oleh kepala daerah untuk kepentingan politiknya terutama saat ingin mencalonkan diri lagi.

Dia mengungkapkan ada indikasi kepala daerah yang daerahnya akan Pilkada, sering kali menaik-nurunkan garis kemiskinan, supaya bansos banyak dibagikan kepada masyarakat. Hal ini itu menurut Suharso Monoarfa hanya akan menyulitkan pemerintah pusat dalam memberi bantuan.

“Pernyataan kepala Bapenas itu sah-sah saja, bisa saja itu terjadi, Kalau itu benar terjadi di daerah, maka kita sayangkan hanya gara-gara bantuan sosial kemudian dimainkan angka kemiskinan ini. Kita sangat sayangkan kalau data kemiskinan ini dipakai untuk kepentingan politik. Janganlah pakai data kemiskinan ini untuk kepentingan politik, tapi riil gunakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut politikus PKB itu, ia melihat celah yang digunakan kepala daerah di dalam merubah data kemiskinan itu terjadi pada indikator kemiskinan itu sendiri. Ketika indikator kemiskinan yang digunakan berbeda maka tentu angka kemiskinan juga akan ikut berubah, dan perubahan indikator itu dilakukan sesuai dengan kepentingan.

“Model kemiskinan dilapangan kan dinamis, berbeda tiap daerah. Sehingga indikator kemiskinan itu mestinya dibuat berdasarkan kondisi di daerah itu. Yang kita pakai selama inikan indikator nasional. Misalnya rumahnya gubuk, tapi dia punya sapi dan sawah banyak, kalau indikatornya rumah, maka dia miskin. Nah disinilah celahnya menaik turunkan angka kemiskinan itu. Karena itu saya juga harapkan pemerintah segera konkritkan indikator itu, buatkan rujukan indikator kemiskinan tingkat nasional dan daerah,” katanya. (ndi)

Kades Bukittinggi Tersangka Pemotongan BLT DD Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menetapkan Kades Bukittinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin sebagai tersangka pungli dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19. Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB langsung menggiring tersangka ke sel tahanan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara setelah pemeriksaannya sebagai tersangka, langsung kita tahan,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana dikonfirmasi Kamis (2/7) kemarin.

Muttakin diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (1/7) lalu. Pemeriksaan selesai pada petang hari. Penahanan Muttakin sesuai dengan penerapan pasal 12 huruf E UU Tipikor yang disangkakan.

Pasal 12 huruf e tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Pidana denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sehingga memenuhi syarat objektif penahanan.

Penahanan Muttakin, sambung Eka, merupakan kewenangan penyidik. Penyidik punya pertimbangan subyektif menahan tersangka diantaranya agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan demi memudahkan proses penyidikan.

Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum Muttakin, Irpan Suryadiata mengatakan sudah mendampingi kliennya saat mulai menjalani penahanan Rabu lalu. “Kita sudah terima surat perintah penahanannya. Ditahan karena menurut penyidik, dia (Muttakin) melanggar pasal 12 e,” kata dia via telepon.

Selanjutnya, sambung dia, tim penasihat hukum sedang menyusun upaya hukum untuk mendampingi Muttakin.

Upaya pertamanya meminta penyidik mengeluarkan lagi Muttakin dari sel tahanan.

“Kita sudah ajukan permohonan pengalihan status penahanan. Mudah-mudahan, dengan jaminan dan komitmen klien kami, permohonan itu dapat dikabulkan,” terangnya.

Muttakin meniti langkah menuju tahanan berawal dari penyelidikan dugaan pemotongan BLT DD Covid-19. Desa Bukittinggi mengalokasi anggaran DD/ADD untuk BLT DD sebesar Rp600 ribu per orang. Bantuan itu diduga dipotong Rp150 ribu per penerima. Total nilai pungutan indikasinya mencapai Rp52 juta.

Dugaan pemotongannya pada penyaluran BLT DD tahap satu dan dua. Tersangka diduga menggunakan oknum Kadus untuk mengumpulkan potongan dana bantuan. Alasan pemotongannya agar warga lain yang tidak tercantum dalam SK penerima juga turut mendapat bantuan.

Ahmad Muttakin sebelumnya membantah dugaan pemotongan tersebut. menurutnya, laporan dugaan pemotongan itu datang dari lawan politiknya. “Warga sendiri yang inisiatif memberi ke warga lain yang tidak dapat,” jelasnya. (why)

Tim Pemenangan Mohan - Mujib Paling Aktif Bergerak Mataram (Suara NTB) – Laboratorium Sosiologi (LabSosio) Universitas Mataram (Unram), Kamis (2/7) resmi merilis hasil survei tingkat elektabilitas dan popularitas bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan maju di Pilkada Kota Mataram tahun ini.

Ketua LabSosio Unram, Azhari Efendi menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan pada tanggal 12-16 Juni lalu. Adapun jumlah respondennya 480 orang dengan tingkat margin eror 4,5 persen. Survei tersebut dilakukan secara online, dan penyebaran kuisionernya fokus dilakukan melalui WhatsApp Grup.

Dijelaskan Azhari Efendi, pada dasarnya survei yang mereka lakukan itu tidak murni untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas calon. Tapi melainkan survei yang dilakukan ingin menggali bagaimana kerja tim pemenangan dari masing-masing kandidat bakal calon.

“Jadi survei ini belum menunjukkan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sebenarnya. Kalau survei dilakukan secara ketat dan mendalam mungkin hasilnya akan berbeda,” jelas Azhari.

Karena itu tingkat popularitas dan elektabilitas bakal calon yang ditampilkan hasil survei LabSosio Unram itu hanya menggambarkan bagaimana tim masing-masing kandidat bekerja dalam melakukan gerakan-gerakan pemenangan.

Dari hasil tingkat popularitas dan elektabilitas itu dapat diketahui tim siapa yang sudah lebih aktif bekerja.

“Disurvei ini kita ingin mengetahui bagaimana tim sukses itu bergerak, tim siapa yang sudah begerak masif.

Ketika kami kirim kuesioner ke WhatsApp Grup, lantas tim siapa yang paling aktif menyebarkannya ke pendukung masing-masing untuk mengisi kuisioner,” katanya.

Adapun hasil survei yang ditampilkan, terlihat bahwa tim pemenangan pasangan Mohan Roliskana - TGH Mujiburah-

Pilkada Kota Mataram dukungan diberikan kepada pasangan H. Baihaqi – Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi. kemudian di Pilkada Loteng dukungan diberikan pada paket H. Pathul Bahri – H. Nursiah dan di Pilkada Dompu kepada paket Ruslan - Nasruddin.

Dengan sudah diterbitkan tiga SK DPP tersebut, dipastikan sudah tidak ada lagi spekulasi arah dukungan partai Berkarya di tiga pilkada tersebut. Dengan berbagai pertimbangan dan kajian, DPP sudah final menetapkan arah dukungan final di tiga daerah. Hal itu itu ditandai sudah diterbitkan tiga SK dukungan paket balon kada tersebut. Direncanakan pihaknya akan menyerahkan tiga SK dukungan itu kepada masing-masing paket balon kada pada pekan depan. “Insyaallah pekan depan kita

(Suara NTB/ndi)

RILIS SURVEI - Ketua Laboratorium Sosiologi Unram, Azhari Efendi (tengah), didampingi Kaprodi Sosiologi, H. Rosiadi Sayuti dan tim survei Muhammad Taqiyuddin saat merilis hasil survei untuk Pilkada Kota Mataram. kan, karena survei tersebut tidak ti mengakui bahwa jika survei menggambarkan tingkat popu- yang mereka lakukan itu laritas dan elektabilitas figur masih punya kelemahan jika yang sebenarnya. Maka pesan tujuannya untuk mencari yang ingin disampaikan dalam tingkat popularitas dan eleksurvei tersebut adalah bahwa tabilitas para kandidat. Karesosialisasi dan kampanye mela- na survei itu dilakukan secara lui media sosial pada pilkada online, sehingga responden yang serentak 2020 cukup aktif di- digunakan belum mewakili kelakukan, lebih-lebih ditengah seluruhan populasi. Hal itu ditunjukkan dari rata-rata pandemi Covid-19 ini.

Ketua Program Studi Sosi- tingkat pendidikan responden ologi Unram, H. Rosiadi Sayu- yang menengah ke atas. (ndi)

Kapolda NTB Evaluasi Penanganan Zona Merah Covid-19 (Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolda NTB Mohammad Iqbal menginterogasi tersangka sindikat sabu 3,3 kg, SH (paling kanan) saat konferensi pers di Mapolresta Mataram, Kamis (2/7) kemarin.

Barang Bukti 3,3 Kg

Polresta Mataram Bongkar Sindikat Narkoba Mataram (Suara NTB) Polresta Mataram mengungkap sindikat narkoba dengan barang bukti 3,3 kg sabu.

Sindikat ini sudah melayani pesanan sejak setahun belakangan. Total yang diperdagangkan hampir 10 kg. Jaringannya melibatkan bandar besar antarprovinsi. BNN Provinsi NTB dan Polda NTB ikut turun mengembangkan kasus tersebut ke pucuk sindikatnya.

“Ini keberhasilan besar sepanjang sejarah Polda NTB. Ini pesan bahwa tidak ada ruang bagi sindikat narkoba. Ini tidak main-main. Kami sedang bekerja mengungkap yang lebih besar lagi,” tegas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal Kamis (2/7) kemarin.

Turut mendampingi, Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto, dan Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson.

Iqbal menambahkan, tim gabungan kini sedang menelusuri jaringan dari sindikat ini. untuk sementara, pemilik barang SH (25) warga Punia, Mataram ditetapkan sebagai tersangka. SH ini diyakini bukan pemain tunggal.

Sugianyar menambahkan, penindakan para bandar dan pengedar merupakan ujung tombak pemberantasan narkoba. “Strategi utama kita adalah menekan suplai dan menekan

demand (permintaan). Penindakan ini dalam rangka menekan suplai. Kita obrak-abrik peredarannya,” jelasnya.

Helmi mengungkapkan sindikat ini diyakini masih punya bos yang lebih besar lagi.

Sebab, tersangka SH ternyata sudah menekuni bisnis ini sejak setahun lalu, tepatnya mulai Februari 2019. Pengiriman awal baru tahap yang beratnya ons.

Sampai kemudian SH dipercaya untuk menangani peredaran yang beratnya kilogram. “Kalau ditotal sudah lebih dari 10 kg. kalau nilai transaksinya bisa sampai Rp7 miliar,” terangnya.

Helmi menyebut, pekerjaan SH hanya sebagai karyawan toko pakaian distro. Tetapi, dalam setahun belakangan ini sudah bisa membeli rumah komersil yang harganya Rp480 juta secara tunai. Ditambah lagi dengan meubelairnya. Seminggu lagi SH sebenarnya hendak menikah.

“Dia ini jelas bagian dari sindikat. Untuk sindikatnya dia ini, silakan saja lari. Tapi jangan harap bisa sembunyi dari kami. Akan kita kejar semuanya,” janji Helmi yang menandakan pengembangan kasus ini belum selesai.

Kapolresta Mataram menerangkan, SH tertangkap pada Senin (29/6) lalu di Karang Sukun, Mataram Timur, Kota Mataram pada pukul 19.00 Wita. SH kelimpungan dan ditengarai maling pada awalnya.

“Dia habis transaksi di dekat salah satu pusat perbelanjaan. Dia lari ke kampung-ka-

Partai Berkarya Terbitkan SK Dukungan untuk Mataram, Loteng dan Dompu Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan Partai Berkarya di tiga daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 dipastikan sudah final. Bahkan DPP Partai Berkarya sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada paket balon kada di tiga daerah tersebut.

Ketua DPW Partai Berkarya NTB, H. Darmawan yang dikonfirmasi, Kamis (2/ 7) membenarkan hal tersebut.

Dia menyebutkan tiga daerah yang sudah terbit SK dukungannya adalah Kota Mataram, Lombok Tengah dan Dompu. “Saya baru usai menerima SK tiga daerah diterbitkan oleh DPP,” katanya.

Adapun kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan didukung Partai Berkarya di tiga daerah tersebut yakni,

man yang nampak sudah sangat aktif bergerak. Hal itu tergambar dari tingginya tingkat popularitas dan elektabilitas yang dimiliki oleh pasangan tersebut dibandingkan dengan pasangan calon yang lain.

Dari sisi popularitas, nama H. Mohon Roliskana menempati posisi teratas dengan tingkat keterkenalan mencapai 63,1 persen. Popularitas Mohan cukup jauh meninggalkan popularitas kandidat lain yang akan tampil di Pilkada Kota Mataram 2020.

Posisi kedua ditempati oleh Hj. Putu Selly Andayani dengan tingkat popularitas sebesar 17,3 persen. Kemudian disusul oleh H. L. Makmur Said dengan tingkat popularitas sebesar 11,0 persen.

Posisi terakhir di tempati oleh H. Baihaqi yang hanya punya popularitas sebesar 1,2 persen.

Anggota tim survei Muhammad Taqiyuddin menambah-

akan serahkan ke tiga paket balon kada,” tandasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, ditetapkan dan diputuskannya tiga paket balon kada tiga daerah itu dinilai oleh DPP sudah memenuhi semua persyaratan. Seperti pasangan calon dan dari koalisi partai politik pengusung.

Disebutkan seperti Pilkada Kota Mataram, Partai Berkarya koalisi dengan PAN dan Demokrat usung paket Baihaqi-Diyah. Pilkada Lombok Tengah, Partai Berkarya berkoalisi dengan partai Gerindra mengusung paket Pathul - Nursiah, dan Pilkada Dompu berkoalisi dengan empat parpol yakni Berkarya, PKS , PDIP dan Hanura mengusung paket Ruslan - Nasruddin. “SK tinggal kita bagikan ke tiga paket balon kada,” ucapnya.

Adapun untuk Pilkada

kabupaten Sumbawa, belum ada keputusan final dari DPP. Kendati, arah dukungan partai Berkarya mengerucut ke paket Haji Mo-Novi. Tetapi ada sejumlah persyaratan diminta oleh DPP untuk dilengkapi oleh paket Haji Mo-Novi.

Namun sejauh ini, kata dia, persyaratan itu belum dilengkapi. Sehingga DPP belum finalkan arah dukungan di Pilkada Sumbawa. ”Kita sudah minta paket Haji Mo-Novi lengkapi kekurangan persyaratan yang ada,” terangnya.

Dikonfirmasi terkait sudah terbit SK dukungan Partai Berkarya di Pilkada Kota Mataram. Balon Wali kota Mataram, Baihaqi membenarkan pihaknya sudah memperoleh informasi terkait terbitnya SK Berkarya untuk pasangan Baihaqi-Diyah. (ndi)

mpung. Masuk gang-gang sempit untuk menghilangkan jejak. Tapi dia terjebak karena kampung sekarang tutup jalan pakai portal,” terangnya.

SH membuang bungkusan plastik warna merah. Plastik berisi sabu itu jatuh ke dalam gudang besi. SH kemudian memiringkan motornya di sela portal jalan. Saat itulah dia diteriaki maling oleh warga. Sementara tim gabungan sudah tiba. SH terperangkap.

“Barang yang dilempar isinya tujuh bungkus yang digulung pakai lakban hitam. Isinya sabu seberat 3,3 kg,” ucap Guntur.

Riwayat komunikasi ditelusuri. Kekasih SH berinisial SY alias CC akhirnya turut diamankan dari sebuah kamar guest house di Rembiga, Kota Mataram. Selain itu disita juga set sofa, alat musik, alat elektronik, pakaian, tiga sepeda motor, dan buku tabungan yang diduga terkait bisnis narkoba.

Pengembangan selanjutnya mengarah ke Punia, Kota Mataram sampai ditemukan kakak tersangka berinisial SR. “Satu orang sudah tersangka. Sisanya masih saksi.

Ini masih kita kembangkan lagi,” tandas Guntur. (why)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih berkutat di zona merah Covid19. Evaluasinya, penerapan protokol kesehatan yang melonggar. Strateginya dengan memperkuat partisipasi aktif masyarakat serta menjaga kondisi kesehatan petugas medis.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan komitmen pihaknya mendukung strategi percepatan penanganan Covid-19. “Di manamana ibukota provinsi menjadi episentrum penyebaran virus. Kita tidak boleh panik.

Semua kita sedang bekerja,” ujarnya, Kamis (2/7) kemarin.

Iqbal menyebut program Kampung Sehat yang diluncurkan punya tujuan yang lebih dari sekadar kompetisi antardesa melawan pandemi.

“Strategi sudah kita jalankan.

Kampung sehat mentrigger partisipasi masyarakat. Itu adalah jawaban dari upaya kita bersama,” terangnya.

Tugas yang perlu dikerjakan daerah zona merah, sambung dia, bukan saja soal penurunan angka

positif penularan. Tetapi juga tingkat kesembuhan. Serta penurunan persentase kematian. “Kita bekerja tekan angka penyebaran, kesembuhan tenaga medis,” urai Iqbal.

Meski berstatus zona merah, Kota Mataram sudah membuka sektor bisnis. Begitupun dengan lokasi wisata. Yang mana lokasi tersebut sebelumnya ditutup dengan pertimbangan pembatasan fisik demi mengurangi resiko penularan.

Pembatasan fisik yang melonggar itu sejalan dengan penerapan kenormalan baru di masa pandemi Covid-19. “Saya kira pelaksanaan new normal life masih wajar. Angkanya memang naik tapi tidak signifikan bahkan secara agregat turun. Jadi kita tidak hanya akan puas dengan angka positif 0 kasus. Tapi kita utamakan kesembuhan diperbanyak, meninggal disetop,” jelasnya.

Upaya kepolisian, sambung Kapolda, menguatkan pengawasan penerapan kenormalan baru. Pendekatan sanksi saat maklumat Kapolri tentang pandemi Covid-19 masih bisa dijalankan. Maklumat itu menerangkan imbauan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

“Maklumat Kapolri sudah dicabut. Tetapi pengawasan diperkuat dalam rangka new normal life. Kalau zona merah pendisiplinan masyarakat tetap diperketat. Sanksi tegur, sanksi sosial kita terapkan,” tandas Kapolda. (why)

Mohammad Iqbal (Suara NTB/why)

SUARA NTB

Jumat, 3 Juli 2020

Halaman 8

Pilkada Loteng

Konflik Komunal Jadi Ancaman Praya (Suara NTB) Ancaman konflik pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 ini diakui cukup tinggi. Terutama konflik komunal yang melibatkan antara masyarakat akan jadi ancaman tersendiri. Untuk itu, upaya antisipasi dan pencegahan sejak dini sudah harus dilakukan.

(Suara NTB/kir)

Hal itu diakui Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., kepada Suara NTB, Kamis (2/7). Dikatakannya, upaya mencegah munculnya konf-

” Esty Setyo Nugroho

lik komunal tentu bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian semata. Peran dan dukungan semua elemen di daerah ini juga sangat diharapkan.

seringkali konflik komunal muncul akibat dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu serta para pemangku kepentingan itu sendiri

Pasalnya, penyebab konflik komunal tidak satu. Tapi bisa beragam faktor. Sehingga harus melibatkan seluruh elemen untuk bisa mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik komunal pada gelaran Pilkada Loteng tahun ini. “Seluruh lini harus bergerak. Mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah hingga masyarakat umum, mencegah potensi konflik di

Pilkada Loteng ini,” tegasnya.

Termasuk juga para penyelenggara pemilu. Baik itu KPU maupun Bawaslu serta para pemangku kepentingan di daerah ini juga memiliki peran vital dalam mencegah munculnya konflik. Dengan cara tetap menjaga netralitasnya. Karena sering kali, konflik komunal muncul akibat dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu serta para pemangku kepentingan itu sendiri.

Persoalan Data Pemilihn Tetap (DPT) juga sering memicu terjadinya konflik.

Untuk persoalan tersebut, pihaknya terus menjalani komunikasi dengan pemerintah

daerah. Dengan terus mendorong percepatan penyelesaian pencetakan KTP elektonik bagi masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.

Karena hal itu bisa menjadi solusi jika terjadi persoalan DPT nantinya. Dengan modal KTP elektronik tersebut, masyarakat bisa tetap menggunakan hak pilihnya, walaupun namanya tidak masuk dalam DPT. Sehingg bisa mencegah terjadi konflik.

Dari sisi aparat kepolisian sendiri, pihaknya terus mengingatkan seluruh jajaranya supaya tetap menjaga netralitasnya. Mulai dari personel di

kabupaten hingga Bhabinkamtibmas di tingkat desa.

“Saya sudah tekankan kepada seluruh jajaran, mulai dari personel di tingkat Polres sampai jajaran di bawah harus tetap menjaga netralitas pada gelaran Pilkada Loteng kali ini,” ujarnya.

Karena aparat kepolisian tidak punya kepentingan apapun dalam gelaran Pilkada Loteng kali ini. Kecuali kepentingan keamanan dan kondusivitas wilayah. Karena memang itulah tugas utama aparat kepolisian, membantu terperliharanya situasi yang aman dan kondusif. (kir)

Kerugian Negara di Lobar Mencapai Rp2,5 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Temuan kerugian negara di Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp2,5 miliar. Kerugian negara ini tersebar di lima organisasi perangkat daerah (ODP), masing-masing Dinas Perhuhungan, Dinas Kesehatan, Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata. Untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara ini, OPD diberi Batas waktu hingga tanggal 5 Juli mendatang.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Ilham mengatakan jumlah temuan materil mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. “Temuan kerugian tahun ini mencapai Rp2,5 miliar tersebar di lima OPD. Itupun sekitar Rp1,4 miliar karena proyek dermaga Senggigi,” tegas Ilham.

Ilham menjelaskan, kerugian negara di Dishub berkaitan dengan pihak ketiga, terkait dengan pembayaran asuransi jaminan uang muka dan pelaksanaan proyek yang belum bisa kembali ke daerah. “Nilainya Rp1,4 miliar, separuh dari temuan kerugian negara,” jelas dia. Proyek dermaga ini dinilai wanprestasi sehingga uang daerah untuk membayar uang muka dan termin pelaksanaan yang diasuransikan harus dikembalikan. Hanya saja pihak asuransi belum bisa memberikan karena pihak rekanan melakukan tuntutan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sedangkan temuan di OPD lain relatif sedikit kecil. Seperti di Dikes, terkait pembangunan Puskesmas. Ada kekurangan volume. Lalu bagaimana tindaklanjut dari temuan ini? Semua catatan BPK ini sudah ditindaklanjuti oleh OPD. Bupati Sudah memberikan teguran tertulis secara langsung kepada semua OPD. “Pak bupati sudah memangil kepala OPD terkait temuan itu, beliau memberikan langsung teguran tertulis kepada kepala OPD agar menjadi perhatian serius dari kepala OPD,” tegas dia.

Selanjutnya OPD sampai saat ini bergerak melakukan tindaklanjut. Temuan administrasi sudah banyak ditindaklanjuti dan ditembuskan ke Inspektorat. Namun pihaknya belum merekap. Untuk menindaklanjuti baik administrasi maupun kerugian, OPD diberikan waktu satu bulan dan berakhir sekitar tanggal 5 Juli.

Kalaupun temuan ini belum diselesaikan 100 persen, kemungkinan disebabkan pada masalah proyek Senggigi. Kenapa diberikan waktu satu tahun? pihaknya ingin agar OPD lebih cepat menyelesaikan, sehingga bisa dilakukan koreksi dan perbaikan sebelum waktu penyerahan sesuai deadline BPK. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Lobar, Agus Martimbang mengakui adanya temuan kerugian negara tersebut. “Kerugian negara yang harus dikembalikan itu terdiri dari jaminan uang muka Rp1,069 miliar lebih dan jaminan pelaksanaan Rp356 juta lebih,”jelas Agus. Sejauh ini, pengembalian uang muka ini baru dilakukan dua kali dari empat termin. Pihaknya sendiri sudah melakukan penagihan sebanyak empat kali ke rekanan, sejak Desember lalu.

Sementara itu, Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan berdasarkan LHP terdapat kerugian yang harus dikembalikan Rp92 juta lebih menyangkut pengerjaan proyek tahun 2019. Dari jumlah itu sudah dikembalikan Rp50 juta, sehingga tersisa sekitar Rp42 juta lebih. “Kalau ndak salah total itu (kerugian) Rp92 juta temuan itu, dan sudah diselesaikan hampir Rp50 juta,” jelas Ahkam.

Diakui, ada batas waktu yang diatur oleh aturan untuk pengembalian kerugian selama 60 hari. “Ini sedang kami kejar, supaya teman-teman pihak ketiga ini aman dan selamat, ayo ada waktu ini untuk segera menyelesaikan beban temuan yang tersisa 50 persen itu,”jelas dia. (her)

(Suara NTB/cem)

RESIKO TINGGI - Seorang warga melewati alat penyemprot desinfektan otomatis yang dipasang oleh petugas Pasar Cemara, Kota Mataram, Rabu (1/7). Pasar tradisional memiliki resiko penularan tinggi. Jarak dan kontak fisik antar pedagang dan pembeli sulit dikendalikan. Protokol kesehatan menjadi syarat agar terhindar dari resiko terpapar virus corona.

Permintaan Sumbangan di Jalan Lotim Belum Bisa Penuhi Target Akseptor KB Baru Raya Ganggu Trantibum Selong (Suara NTB) Usaha pengumpulan sumbangan di jalan raya untuk pembangunan masjid dinilai menggangu ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007. Untuk itu, permintaan sumbangan di jalan raya ini perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup).

Demikian disampaikan, Kasat Pol PP Lotim, Baiq Farida Apriani, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/7).

Dikatakannya, selama mengganggu trantibum akan dilakukan tindakan tegas.

Salah satunya yang menjadi atensi saat ini berupa permintaan sumbangan yang memanfaatkan fasilitas jalan umum yang dapat meresahkan masyarakat umum.

Namun, kata dia, pada dasarnya yang memiliki ranah dan penertiban untuk di jalan raya tersebut dari unsur kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kita hanya sebatas imbauan. Kita sarankan kepada masyarakat supaya membuat proposal kepada bupati. Kami dari Satpol PP siap memban-

(Suara NTB/yon)

Baiq Farida Apriani tu membawa proposal itu ke bupati,” terangnya.

Disebutkannya bahwa sejauh ini yang sudah ditertibkan aktivitas pengumpulan sumbangan di jalan raya mulai dari Kecamatan Terara, Masbagik, Sukamulia hingga di dalam wilayah Kecamatan Selong sendiri. Hanya saja

begitu petugas pergi, masyarakat kembali melakukan kegiatan serupa.

Farida mengaku sudah melakukan komunikasi terhadap para pengurus masjid.

Namun pada dasarnya masyarakat beralasan jika tindakan yang dilakukan beritikad baik untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah. Maka dari itu, kedepan Satpol PP berharap ketika turun melakukan penertiban didampingi oleh Dishub dan aparat kepolisian.

“Kita juga sudah mengimbau supaya aktivitas meminta amal masjid di jalan raya diharapkan berada di pinggir jalan dan bukan di tengah jalan raya. Tapi itu tidak diindahkan,” katanya menyayangkan.

Maka dari itu, menurut Baiq Farida pentingnya dibuatkan Perda maupun Perbup untuk mengatur kegiatan masyarakat tersebut. Pasalnya, masyarakat melakukan aktivitas itu dari temuannya di lapangan mengantongi rekomendasi dari desa dan Polsek. (yon)

Selong (Suara NTB) Bertepatan dengan momentum hari Keluarga Nasional (Harganas), Lombok Timur (Lotim) ditargetkan bisa menambah 28.334 akspetor baru.

Target tersebut tidak bisa dipenuhi hingga Juni 2020.

Tercatat hanya 15.497 akseptor baru yang bisa dipenuhi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Drg. H. Asrul Sani mengatakan target pusat tersebut terlalu tinggi. Disebut, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 2020 di Lotim ini mencapai 285.200 orang. Dari jumlah itu, sudah menjadi peserta per April sebanyak 198.923 orang.

Pada 2019, jumlah PUS sebanyak 285.722 dengan 200.286 sudah menjadi peserta KB. Perbandingan data tersebut memperlihatkan lebih banyak data 2019. Namun diyakinkan, datanya masih fluktuatif.

Soal target, dikatakan sebanyak 200 ribu PUS dibagi 12, maka dalam sebulan

harus 17 ribu peserta KB. Hal ini katanya akan sangat sulit jika yang dilakukan dalam sehari untuk 28 ribu pada momentum Harganas.

Ditambahkan, akibat pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh pada penambahan kepesertaan KB baru. Selama kurun waktu lima bulan terakhir ini saja memperlihatkan data rata-rata penambahan KB baru di Lotim ini tembus 3 ribu orang per bulan.

Selama pandemi juga, ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa maksimal dilakukan untuk mempercepat penambahan akseptor baru. Di mana, selama tiga bulan terakhir ini banyak yang tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan.

Kegiatan posyandu juga belum aktif secara maksimal.

Dari perbandingan data pada bulan yang sama ditahun sebelumnya, dijelaskan Asrul, terjadi penurunan jumlah kepesertaan KB hanya 0,3 persen. Penyebabnya antara lain, bisa karena ingin hamil lagi. Sudah lama ingin memiliki anak kembali sehingga KB-nya dibuka. (rus)

Bangunan Diduga Langgar RTRW di Batulayar Belum Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) – Bangunan di wilayah Meninting kecamatan Batulayar yang diduga langgar Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) sampai saat ini dibiarkan begitu saja. Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai ompong dan tak berdaya menangani bangunan yang berada di pinggir pantai tersebut. Padahal sejak awal Bupati H. Fauzan Khalid sendi-

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1532 QZ NOKA/NOSIN : NCP60-0239698/2NZ4153724 AN.ICHE TRISNAWATI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR.2406 AC NOKA/NOSIN : RC100-91745/E104-1D182242 AN.LANGGA DJAJA WIDJAJA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

ri menginstruksikan dengan tegas kepada OPD agar membongkar bangunan tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Sardian, Kamis (2/7) menyebutkan, pihaknya menyayangkan pemda yang tak kunjung melakukan langkah penanganan pembongkaran terhadap bangunan tersebut. Padahal pihak Komisi I sudah merekomendasikan untuk segera melakukan tindakan terhadap bangunan itu.”Kami menyayangkan sekali (pembiaran), padahal sudah kami merekomendasikan agar segera melakukan itu (pembongkaran). Karena khawatirnya itu menjadi barometer bagi yang lain atau preseden buruk,” tegas dia.

Padahal kata dia, Bupati sudah memerintahkan tegas kepada OPD melakukan tindakan tersebut. Hanya saja belum dilakukan sepenuhnya oleh OPD terkait. Ia mendorong agar OPD yang berwenang segera melakukan tindakan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Sardian penertiban terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi RTRW tersebut. Apalagi tim pemda sudah memasang plang segel, hanya saja tidak ada tindaklanjut dari OPD. Kepala Satpol PP Lobar, Baiq Yeni Ekawati menegaskan pihaknya tengah menyiapkan data-data terkait perizinan bangunan tersebut sebelum melakukan tindakan. Kalau dari sisi tata ruang, maka pihak pengusaha harus mengurus izin. Namun kalau izinnya tidak jelas, maka pihaknya perlu berhati-hati.

“Saya sudah koordinasi dengan kepala perizinan (DPMPTSP, red),” tegas dia, terkait mana yang belum ada izin atau yang sudah ada izin. Pihaknya sudah meminta data itu ke DPMPTSP. Sebab kalau pihaknya

Baiq Yeni Ekawati sudah mengetahui bangunan tak berizin dengan mudah diawasi di lapangan. “Bangunan yang tak berizin bisa ditegur,” tegas dia.

Lebih jauh kata dia, persoalan bangunan ini sudah masuk ke ranah hukum sehingga ia harus pelan-pelan mengkaji.

Terkait kasus dugaan pemalsuan izin yang dihentikan di kepolisian, pihaknya perlu melakuan komunikasi dengan DPMPTSP terkait siapa yang mengurus izin tersebut. Pihaknya perlu juga koordinasi dengan Dinas PUPR terkait indikasi pelanggaran tata ruang. “Kami pastikan itu dulu baru bertindak,” tukasnya.

Ia menambahkan, terkait penilaian pemda yang ompong, pihaknya menyanggah sebab sudah ada langkah penanganan yang dilakukan OPD. (her)

SUARA NTB

Jumat, 3 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI,

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi :

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PER-

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR

TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SE-

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Jumat, 3 Juli 2020

(Suara NTB/dok)

Gagal Terealisasi, Pembangunan Pos Pemantau Pangan Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku belum bisa merealisasikan pembangunan pos pemantau pangan daerah yang berlokasi di wilayah Poto Tano. Sebab usulan anggaran sebesar Rp200 juta belum direalisasikan, sehingga harus menunggu tahun berikutnya (2021).

Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin M. Si kepada Suara NTB mengatakan, pembangunan pos pemantau pangan dianggap sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah. Keberadaan pos ini, untuk menekan masuk dan keluarnya barang pangan dari luar daerah ke KSB. Upaya ini juga dihajatkan untuk menumbuhkan wirausaha baru bidang pangan sehingga tidak terlalu bergantung ke daerah lain.

Karena jujur saja KSB, masih belum mengetahui secara pasti hasil produksi di dalam daerah dan jumlah kebutuhan pangan yang masuk. Sehingga pada saat harga naik dan terjadi kelangkaan akan sangat lamban diantisipasi dan selalu mengandalkan ketersediaan barang dari luar daerah.

“Kita tidak pernah tau secara pasti berapa pasokan pangan yang kita butuhkan dan berapa hasil produksi sendiri. Padahal data tersebut dianggap sangat penting untuk menekan terjadinya inflasi serta menjamin pasokan tetap terjaga,” ungkapnya.

Adapun fungsi dari pos pemantau yakni dengan memberikan informasi terhadap ketersediaan pangan di daerah.

Setelah kondisi pangan berhasil tercatat nanti, pihaknya akan langsung memanggil Distanbunnak untuk bisa mengintervensi lebih jauh. Misalnya untuk kebutuhan bawang merah di KSB 10 ton pertahun, sementara yang berhasil diproduksi dalam daerah hanya sekitar 2 ton pertahun.

Dengan data yang demikian, maka dinas tekhnis langsung mengintervensinya sehingga tingkat inflasi berhasil ditekan dengan baik. Upaya pencatatan barang masuk ini juga dilakukan untuk menekan terjadinya penimbunan oleh oknum tertentu. “ Karena kita pantau secara maksimal, sehingga kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir terutama penimbunan barang yang kiranya akan terjadi,” timpalnya.

Hal ini tentunya sangat beralasan, karena hasil laporan tim yang berada di lapangan ada indikasi terjadinya penimbunan dan akan dikeluarkan ketika harganya meningkat.

Maka dari itu, dengan adanya pos pemeriksaan barang yang akan masuk ke KSB sudah terdata dengan baik dan ketika terjadinya permainan harga akan langsung disikapi karena akan langsung diketahui nantinya.

Tetapi karena tidak ada anggaran, pembangunan sentra tersebut terpaksa molor hingga tahun 2021 mendatang. Pihaknya juga tetap akan mengupayakan pembangunan pos ini sehingga kedepan pantauan hasil pangan daerah bisa maksimal. “Kami berharap di tahun 2021 anggatan yang kita usulkan bisa disetujui sehingga produksi dan masuknya pangan ke KSB bisa terpantau,’’ H. Alimin pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Halaman 10

Iuran BPJS Resmi Naik, Banyak Peserta Pilih Turun Kelas Mataram (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi menaikkan kembali iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS). Hal tersebut mengikuti keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Kepala Bidang Kepersertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana, menerangkan, kenaikan iuran tersebut telah berlaku secara nasional. Dimana kenaikan terjadi bagi kelas I dan II kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri. ‘’Kalau kita melihat aturan yang ada terkait dengan perubahan Perpres 82 ke Perpres 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan harus patuh terhadap peraturan tersebut. 1 Juli kemarin kita berlakukan iuran yang baru sesuai Perpres 64,’’ jelas Sumarjana, saat dikonfirma-

si Kamis (2/7) di Mataram.

Diterangkan, untuk iuran peserta mandiri kelas I saat ini ditetapkan sebesar Rp150 ribu, dan kelas II sebesar Rp100 ribu. Untuk kelas III iuran ditetapkan sebesar Rp42 ribu, namun diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp16.500. ‘’Jadi boleh dikatakan kelas III itu tidak ada kenaikan. Karena masyarakat hanya membayar Rp25.500 dari Rp42.000 itu. Yang ada kenaikan hanya kelas I dan II,’’ jelasnya.

Menurut Sumarjana, alasan kenaikan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak terlepas dari upaya pemerintah

memastikan keberlangsungan program JKN – KIS. ‘’Kalau antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai, sudah barang tentu sesuai yang disampaikan ada defisit di situ,’’ ujarnya.

Di sisi lain, bagi peserta yang merasa kesulitan melakukan pembayaran setelah kenaikan iuran tersebut menurutnya, masih bisa melakukan penurunan kelas.

Untuk BPJS Kesehatan Mataram sendiri telah melayani penurunan kelas sejak dikeluarkannya Perpres 75 Tahun 2019. ‘’Sejak kemarin ada kenaikan sesuai dengan Perpres 75,

adanya turun kelas lumayan juga. Kalau tidak mampu di kelas I dan kelas II, silakan di kelas III,’’ ujar Sumarjana.

Berdasarkan catatan pihaknya, sejak Januari 2020 sampai dengan awal Juli ada 635 peserta JKN – KIS yang memutuskan menurunkan kelas kepesertaan di BPJS Kesehatan Mataram. Di mana penurunan paling banyak terjadi dari kelas II ke kelas III. ‘’Sampai saat ini masih ada peserta menginginkan turun kelas. Salah satunya seperti itu (karena kenaikan iuran), bisa juga karena faktor ekonomi sekarang di masyarakat. Bisa jadi masyarakat mampu juga memilih (pindah) ke kelas III. Tergantung pilihan masyarakat saja,’’ ujar Sumarjana.

Sebelumnya Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan kenaikan iuran

peserta mandiri sampai saat ini tidak mempengaruhi kepatuhan peserta untuk membayar. Untuk BPJS Kesehatan Mataram, persentase wajib bayar iuran berkisar antara 63-65 persen.

“Untuk kondisi di Kantor Cabang Mataram sejauh ini kolektibilitas iuran peserta mandiri masih belum stabil.

Meskipun memang belum sesuai yang kita harapkan,’’ ujar Sarman. Menurutnya, persentase tersebut masih sama dengan persentase sebelum perubahan aturan pun pandemi virus Corona (Covid-19).

Dengan persentase pembayaran iuran rutin di atas 50 persen, Sarman menyebut posisi Lombok saat ini cukup baik dibanding daerah lainnya di Indonesia. Artinya, kesadaraan orang Lombok untuk membayar iuran BPJS Kesehatan disebutnya cukup tinggi. (bay)

Pengembangan KEK Mandalika Harus Sesuai Jadwal Mataram (Suara NTB) – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ditekankan harus berjalan sesuai rencana. Mengingat lokasi gelaran MotoGP 2021 tersebut merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB,H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si menerangkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk untuk pembentukan Panitia Kerja di DPR RI yang difasiliasi oleh Komisi X. ‘’Kemarin kita kumpul dengan seluruh perwakilan Gubernur dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTT, dan Sulawesi Utara. Sekarang sedang dibentuk Panitia Kerja DPR RI. Di situ ada Komisi X (yang memanggil) untuk membahas khusus dampak pariwisata dari krisis pandemi,’’ ujar Faozal, Kamis (2/7) di Mataram.

Diterangkan, ada empat hal yang menjadi atensi dari panitia kerja tersebut. Antara

lain skenario penanganan dampak krisis untuk destinasi super prioritas. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi super prioritas. Kesiapan untuk event pascapandemi di destinasi super prioritas, dan dampak dari pandemi Covid-19 bagi industri pariwisata serta upaya penanggulangan dari pemerintah daerah. ‘’Intinya kita mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk terus memastikan agenda-agena yang sudah disepakati untuk penguatan destinasi super prioritas,’’ ujar Faozal. Dicontohkan, saat ini agenda yang sedang dikawal ketat adalah pengerjaan jalan bypass – Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan pengerjaan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. ‘’Jalan bypass – Bandara itu harus tetap jalan tanpa pemotongan karena Covid. Kemudian agenda pembangunan untuk kesiapan race (balapan) MotoGP juga harus tetap berjalan. Sekarang sudah masuk sekitar 40 persen untuk penger-

RADIO

jaan fisik,’’ jelasnya.

Di sisi lain, dampak pandemi terhadap industri pariwisata juga menjadi atensi Panitia Kerja DPR RI. Khusus untuk NTB, Faozal menyebut salah satu masalah yang sedang berusaha diatasi adalah kemudahan terkait pembayaran biaya listrik bagi industriindustri pariwisata yang ada. ‘’Kita masih bermasalah dengan listrik. Sampai hari ini belum ada skenario yang pasti untuk membantu teman-teman industri untuk lebih ringan di listrik, karena kita masih menunggu PLN juga.

Kalau relaksasi kredit sudah ada tindak lanjut, dan pajak yang menjadi kewenangan daerah juga sudah kita beri kemudahan,’’ jelasnya.

Untuk mendukung pariwisata NTB pascapandemi, pengawalan pembangunan dari pemerintah pusat dinilai sebagai salah satu bentuk dukungan. Terutama untuk memastikan gelaran MotoGP yang menjadi andalan dapat terlaksana sesuai jadwal sebelumnya.

Selain itu, dibukanya

kembali penerbangan internasional untuk rute Lombok – Kuala Lumpur dan rute domestik Jakarta – Lombok oleh maskapai AirAsia diharapkan menjadi stimulan lainnya untuk membangkitkan pariwisata NTB. ‘’Itu artinya international flight kita mulai terbuka, dan kita juga dapat kabar Bali sudah buka dengan syarat yang lebih mudah.

Bukan PCR, tapi rapid.

Artinya kalau Bali sudah buka, kita juga dengan Tiga Gili pasti akan segera menyusul,’’ pungkasnya. (bay)

H.L.Moh.Faozal

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2020

Luncurkan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal Dari Hal. 1 ‘’Regulasi ini yang sedang kita susun. Kita tahu sekarang, di mana potensi kelapa yang banyak, sehingga pengembangan UKM penghasil minyak kelapa dapat diproses di wilayah tersebut.

Begitupun ikan asin dan potensi alamnya,’’ ujarnya.

Belajar dari JPS Gemilang, Pergub ini akan mengatur dan menyiapkan mulai sisi kelembagaannya sebagai keabsahan UKM dan IKM secara izin usaha. Kemudian penguatan, standarisasi kualitas barang produk, kualitas, kuantitas hingga pasarannya. ‘’Dengan mengusung tema Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB, mau tidak mau seperti pasarnya juga harus kita tetapkan. Misalnya produk UKM tersebut harus digunakan oleh instansi pemerintah, perhotelan atau retail modern di daerah kita,’’ jelasnya.

Kegigihan pasangan duet Zul-Rohmi dengan menggunakan produk lokal UKM dan IKM NTB untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru. Bahwa titik tumpu dalam penguatan ekonomi dengan berbasis UMKM sejalan dengan kebijakan dan rekomendasi dari Bank Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya dalam Pergub ini adalah skema pembiayaan bagi UKM juga diatur secara spesifik dalam Pergub ini.

Pada prinsipnya ditegaskan Ridwansyah, ada langkah konkrit. ‘’Percuma kita buat Pergub kalau hasil produk UKM dan IKM tidak laku terjual. Alternatifnya semua akan diatur di Pergub. Dunia usaha, perhotelan, restoran dan industri harus menggunakan hasil produk UKM dan IKM di NTB.’’ Sementara itu, Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyambut baik persiapan regulasi ini sebagai aturan untuk pembedayaan UKM dan IKM lokal di NTB. Diakuinya peran UKM dalam mendorong pembangunan ekonomi tidak diragukan lagi. ‘’Mereka memiliki andil yang cukup besar menggeliatkan perekonomian di NTB,’’ katanya.

Menurutnya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang progresif ditunjukkan oleh inflasi yang rendah, perkembangan UMKM yang berkelanjutan dan keuangan daerah yang kuat dan sehat serta didukung sistem informasi berbasis digital.

Selain itu, ia menekankan dalam Pergub agar penyediaan data yang akurat dan realtime bagi UKM dan IKM. Seperti data perizinan, produksinya, potensi sumber bahan baku hingga data pembeli. Hal ini menurutnya untuk mendukung efektivitas pengambilan kebijakan pemerintah dan memberikan daya dukung informasi aktual kepada stakeholder. ‘’Peralihan pola operasional konvensional menuju ekosistem digital sangat perlu untuk memudahkan pemetaan ke depan. Karena kita sedang berada di era digital,’’ jelasnya.

Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H.Amry Rakhman mengatakan, sebagai leading sector penyusunan Pergub ini, ia menegaskan dengan tema Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB adalah ikhtiar untuk merangsang aktivitas memproduksi barang dalam daerah oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengajak pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal NTB . ‘’Kita ingin memajukan perekonomian NTB dengan membela proses produksi UKM dan IKM kita dan harus pula membeli produk lokal kita,’’ jelasnya.

Tujuan Pemda NTB jelas, pemberdayaan UMKM sebagai upaya pemerintah daerah, dunia usaha atau masyarakat secara sinergis dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia. Peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri. ‘’Di Pergub ini kita atur landasan hukumnya, tentunya untuk pemberdayaan UKM dan IKM serta menggerakkan ekonomi di lingkungan masyarakat kita,’’ katanya. (bay)

Pemprov Anggarkan Penanganan Covid-19 hingga Desember Dari Hal. 1 Apabila Covid-19 sudah selesai Desember mendatang, maka APBD NTB akan normal kembali pada 2021. ‘’Tetapi kita juga sudah banyak meminjam uang program pembangunan tahun 2020 dan 2021 untuk penanganan Covid-19. Beberapa program yang dibayar 2021, kita ambil di 2020. Makanya menjadi utang di 2021,’’ terangnya.

Total anggaran untuk penanganan Covid-19 yang disiapkan Pemprov NTB sebesar Rp926,96 miliar. Digunakan untuk penanganan tiga sektor.

Yaitu, penanganan kesehatan 466,28 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp310,5 miliar dan Jaring Pengaman Sosial Rp150,16 miliar.

Untuk penanganan kesehatan, dana BTT sebesar Rp213,54 miliar dan belanja langsung OPD seperti BLUD, obat-obatan dan makan minum klayan sebesar Rp252,74 miliar. Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi, BTT sebesar Rp86,83 miliar dan belanja langsung OPD sebesar Rp223,66 miliar seperti Pokir dewan, DAK non fisik, DAK fisik dan operasional pendukung Covid-19.

Sementara JPS berupa BTT sebesar Rp131,06 miliar dan belanja langsung OPD seperti makan minum reses, operasional pendukung Covid19 dan target RPJMD sebesar Rp19,1 miliar. ‘’Kalau sampai hari ini kita berada di awal Juli. Kasus positif (Covid-19) terus naik.

Artinya belum turun. Ikhtiar kita tetap jalan. Bagaimana supaya angka positif turun, angka sembuh meningkat. Itulah kegunaan uang yang kita siapkan,’’ jelasnya.

Data yang diperoleh Suara NTB, BTT tahap I anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp20 miliar.

Penggunaannya sebesar Rp1,9 miliar untuk Posko dan BPBD. Kemudian Dinas Kesehatan Rp3,1 miliar untuk APD, disinfektan dan lainnya. Kemudian Disnakeswan sebesar Rp198 juta untuk disinfektan dan kebutuhan penyemprotan.

Selanjutnya, Dinas Perdagangan Rp406 juta untuk APD dan penyemprotan pasar induk, Dinas Perindustrian Rp1,3 miliar untuk bilik sprayer sebanyak 125 unit. Kemudian RSUD NTB Rp8,1 miliar untuk APD dan lain-lain yang menyangkut persiapan rumah sakit menjadi rujukan Covid-19.

Selain itu, RS. H. L. Manambai Rp319 juta untuk APD dan lain-lain menyangkut persiapan rumah sakit menjadi rujukan. Dinas Koperasi dan UKM Rp1 miliar untuk masker dan paket JPS, Korem 162 WB Rp300 juta untuk operasional lapangan, Polda NTB Rp300 juta untuk operasional lapangan, Pol PP Rp81 juta untuk operasional lapangan, Dinas Perhubungan Rp347 juta untuk operasional evakuasi dan Dinas Sosial Rp2,4 miliar untuk makan minum ODP yang dikarantina dan operasional personel Dinas Sosial.

Sementara itu, untuk BTT tahap II, sebesar Rp193,54 miliar untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi Rp86,83 miliar dan JPS Rp131,06 miliar. Sehingga total BTT tahap I dan II sebesar Rp431,44 miliar. (nas)

Masuk Tahap Konsinyasi, Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1 Sehingga langkah konsinyasi dimungkinkan dalam persoalan ini. Karena pembangunan sirkuit MotoGP juga untuk kepentingan umum.

Sebelumnya, Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, mengatakan, pembayaran lahan melalui peradilan dimungkinkan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik. Dan, pembangunan sirkuit MotoGP sendiri termasuk fasilitas publik.

Karena sirkuit MotoGP bukan sirkuit tertutup seperti sirkuit di Sepang di Malaysia

atau Sentul Jakarta. Sirkuit MotoGP Mandalika ini sama dengan sirkuit di Singapura.

Hanya digunakan pada saat event balap saja. Di luar itu, sirkuit akan kembali dibuka dan bisa dilalui oleh masyarakat umum. ‘’Dasar aturannya yakni Undang-Udang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan, jika penawaran ganti rugi secara langsung dari harga appraisal belum bisa diterima oleh warga (pemilik lahan), maka bisa dititipkan di pengadilan.

Nanti diputuskan oleh pengadilan berapa harga yang layak,’’ ujar Wirawan. (kir)

Halaman 11

Dugaan Kerugian Negara di Tujuh OPD Lebih dari Rp2 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan program fisik dan non fisik pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga menimbulkan kerugian negara akibat kelebihan pembayaran. Ada pula kerugian yang muncul akibat kekurangan volume, dan denda keterlambatan. Nominal kerugian itu diduga mencapai Rp 2 miliar lebih.

Inspektur pada Inspektor-

at KLU, H. Zulfadli, SE., Kamis (2/7), menjelaskan, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penilaian perbaikan mengarah pada kepatutan dan kerugian negara.

“Ada soal kepatutan, ada juga kerugian negara. Ya sekitar 9 persen lah, nilainya Rp 2 miliar,” ujarnya.

Sebaran kerugian negara yang harus ditagih kembali itu

berada di 7 OPD. Meliputi, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dikpora, RSUD, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Pada Setda dan Setwan, bentuknya berupa kelebihan pembayaran pada perjalanan dinas, mencakup ASN, mantan ASN, anggota DPRD aktif dan mantan anggota DPRD. Inspektorat sudah melakukan komunikasi dengan pihak-

pihak terkait untuk dan menyampaikan progresnya kepada BPK secara virtual video conference. “Sedangkan pada tanggal 9-11 Juli, kita akan menggelar Sidang TPTGR melibatkan 7 OPD dan pihak ketiga. Kesulitan awal kita di teman-tetaman dewan yang tidak menjabat lagi. Dan ada 2 orang mantan ASN yang kena hukuman disiplin terjadi kelebihan bayar.

Itu yang kita tagih,” ujarnya.

Zulfadli optimis dapat menyelesaikan tagihan kerugian negara pada para pihak.

Pasalnya, di kalangan mantan dewan, sangat kooperatif dengan mendatangi Inspektorat.

Sementara pada pihak ketiga (kontraktor), Inspektorat percaya pada Tim TPTGR untuk menagih. Sebab jika tidak selesai melalui sidang, maka berpotensi dilanjutkan Aparat Penegak Hukum. (ari)

LPA Ungkap Sejumlah Anak di Lotim Diduga Terlibat Prostitusi Selong (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut saat ini sejumlah anak di Lotim diduga terjerumus dalam perilaku-perilaku menyimpang. Salah satunya diduga terlibat praktik prostitusi. Kejadian ini berdasarkan laporan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh LPA di sejumlah tempat di wilayah

Kecamatan Pringgabaya beberapa waktu lalu.

Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, Kamis (2/7), menyebut, praktik tersebut, sudah lama terjadi dan pihaknya dapat membuktikannya dari hasil investigasi yang sudah dilakukannya. Persoalan inipun sudah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Disebutkannya, lokasi yang kerap

dijadikan “jual-beli” tersebut di Rusunawa Labuhan Lombok sebelum dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19 serta tiga rumah di Desa Labuhan Lombok.

Bahkan, kata Judan, anakanak tersebut yang mendatangi langsung tempat-tempat itu atas pesanan laki-laki hidung belang dengan difasilitasi oleh seorang mucikari perempuan.

Ironisnya, dari beberapa kali

pemantauan dan investigasi yang dilakukan, anak-anak yang diduga terlibat prostitusi ini tak jarang menggunakan seragam sekolahnya masingmasing.

“Kita juga pernah mendapati anak-anak datang ke tempat itu menggunakan seragam sekolahnya,” ungkapnya.

Adapun dari informasi yang didapatkannya, anak-anak yang diduga terlibat itu sebagi-

an besar orang tuanya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Artinya, pengawasan keluarga dan orang tua cukup lemah sehingga berdampak terhadap perilaku menyimpang anak. “Anak bisa jadi pelaku maupun korban. Namun dari sudut pandang kita di LPA, mereka tetap korban.

Terutama korban kasih sayang dan pengawasan orang tua atau keluarga,”jelasnya. (yon)

Paket Herbal untuk Nakes Pejuang Covid-19 NTB

(Suara NTB/humassetdantb)

HADIR - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, hadir saat peresmian Institut Studi Islam Sunan Doe, Yayasan Darussalam Al-Kubro (Yadaro) Moyot, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7).

Gubernur Resmikan Institut Studi Islam Sunan Doe Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, meresmikan Institut Studi Islam Sunan Doe, Yayasan Darussalam Al-Kubro (Yadaro) Moyot, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (2/7).

Dalam sambutannya gubernur menyampaikan bahwa saat ini sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB. Potensi generasi muda di NTB

katanya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bahkan saat ini anakanak SMK di NTB sudah mampu menciptakan inovasi luar biasa. Membuat sepeda listrik, mobil listrik dan cold storage tenaga matahari. ‘’Anak-anak muda NTB ini luar biasa, jika kita berikan kesempatan untuk berinovasi mengaplikasikan ide-ide besarnya,’’ ujarnya.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, gubernur berjanji akan memberikan beasiswa

PEMPROV NTB menerima bantuan 600 paket herbal dari kegiatan Proyek Forest Investment Program (FIP) II yang diselenggarakan di Balai KPH Rinjani Barat Dinas LHK Provinsi NTB atas dukungan dana hibah dari Bank Dunia melalui Kementrian LH Jakarta.

Bantuan tersebut, diterima secara simbolis oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di ruang kerjanya Kamis (2/7).

Dalam penyerahan tersebut Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB, mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada tim medis yang selama ini berjibaku memerangi Covid-

19 di ranah terdepan.

Bantuan berisi ramuan herbal untuk kesehatan seperti minyak kayu putih dan jamu-jamuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stamina para tenaga medis. ‘’Terimakasih atas perhatiannya terhadap tenaga medis yang telah berjuang melawan covid-19,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si berjanji akan menyalurkan bantuan tersebut kepada tenaga medis yang membutuhkan. ‘’Bantuan ini merupakan dukungan Dana Hibah dari Bank Dunia Melalui Kementrian LH Jakarta.

Semoga bermanfaat untuk tenaha medis kita,’’ harapnya. (r)

bagi mahasiswa Institut Studi Islam Sunan Doe, yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri.

Menurutnya dengan kuliah di luar negeri akan membuka pandangan dan wawasan, serta menumbuhkan sikap nasionalis generasi muda NTB dalam berbangsa dan bernegara. ‘’Kami berharap dengan terbukanya wawasan mereka, maka tidak ada lagi sikap-sikap primordial pada generasi muda kita di NTB,’’ harapnya. (r) (Suara NTB/diskominfotik)

H. Zulkahfi Dilantik sebagai Ketua Stikes Yarsi Mataram Periode 2020-2024 Dari Hal. 1 Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan RSI NTB, Drs. H. L.

Azhar, mengucapkan selamat kepada H. Zulkahfi atas tanggung jawabnya sebagai Ketua Stikes Yarsi Mataram. “Semoga program

yang sudah disampaikan, yang bagus sekali itu, tinggal melanjutkan dengan membuatnya secara luar biasa,” harapnya. (ron/*)

Baru Tercapai Dua Persen Dari Hal. 1 Namun hanya tercapai 8,6 persen atau hampir 9 persen.

Rendahnya capaian pengurangan sampah, kata Madani akibat pandemi Covid-19. Di mana, bank sampah yang menjadi andalan pengurangan sampah di hulu sekarang masih banyak yang tiarap. Karena ada kekhawatiran atau kecemasan dari pengelola bank sampah soal penyebaran virus Corona.

Sesuai roadmap atau peta jalan NTB Zero Waste 20192023, Pemprov memasang target ambisius pengurangan sampah mencapai 30 persen pada 2023. Dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2023.

Untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2023. Pemprov sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah.

Madani menjelaskan, Jakstrada Pengelolaan Sampah tingkat provinsi tersebut memuat target pengurangan dan penanganan sampah masingmasing kabupaten/kota di NTB setiap tahun. ‘’Tahun sekian penanganan sampah berapa, pengurangan berapa. Itu yang kita kejar.

Walaupun pada kenyataannya pengurangan sampah belum sampai ke situ. Kita usahakan di mana yang perlu perbaikan atau penambahan sehingga mencapai target tadi,’’ terang Madani.

Dalam Jakstrada Pengelolaan Sampah 2019 - 2025, pengurangan sampah ditargetkan sebesar 20 persen pada 2019.

Kemudian pada 2020 sebesar 22 persen, tahun 2021 sebesar 24 persen, tahun 2022 sebesar 26 persen, tahun 2023 sebesar 27 persen, tahun 2024 sebesar 28 persen dan tahun 2025 sebesar 30 persen.

Sedangkan untuk penanganan sampah pada 2019 ditargetkan 35 persen, tahun 2020 sebesat 40 persen, tahun 2021 sebesar 45 persen, tahun 2022

sebesar 51 persen. Selanjutnya tahun 2023 sebesar 57 persen, tahun 2024 sebesar 64 persen dan tahun 2023 sebesar 70 persen.

Data Dinas LHK NTB, proyeksi timbulan sampah per hari di NTB dari sisa makanan sebanyak 1.129,81 ton, plastik 385,16 ton, kayu/ranting/daun 333,18 ton, kertas 282,45 ton, lainnya 205,42 ton.

Kemudian kain/tekstil 77,03 ton, logam 51,35 ton, karet/ kulit 51,35 ton, kaca 51,35 ton.

Proyeksi total timbulan sampah di NTB sebanyak 2.567,74 ton per hari.

Sedangkan jumlah bank sampah di NTB pada 2019 lalu sebanyak 372 unit. Terdiri dari 124 bank sampah binaan Dinas LHK NTB, 202 bank sampah usaha BUMDes dan 46 bank sampah mandiri.

Tersebar di Lombok Utara 15 unit, Kota Mataram 20 unit, Lombok Barat 72 unit, Lombok Tengah 57 unit, Lombok Timur 128 unit, Sumbawa Barat 7 unit, Sumbawa 21 unit, Dompu 14 unit, Bima 35 unit dan Kota Bima 3 unit. (nas)

TERIMA - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah menerima bantuan paket herbal dari kegiatan Proyek Forest Investment Program (FIP) II yang diselenggarakan di Balai KPH Rinjani Barat Dinas LHK Provinsi NTB .

Terikat Kontrak Panjang Dari Hal. 1 Dan sejumlah aset yang tidak produktif, tak lantas Pemda langsung melakukan pemutusan kontrak kerja sama. ‘’Itulah terus menerus kita evaluasi. Karena ada asetaset yang dikontrak puluhan tahun seperti Lapangan Golf Golong itu 70 tahun. Kita sudah terikat kontrak pada awal dulu oleh para pihak. Ndak bisa semena-mena menaikkan atau memutus kontrak. Kita bisa dikatakan melanggar dan bisa dituntut,’’ kata Syafi’i dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin.

Namun untuk kontrak kerja sama pemanfaatan aset yang akan segera berakhir dalam waktu tiga atau lima tahun ke depan. Pemprov mulai melakukan perhitungan atau kajian dengan cermat dari sekarang. “Makanya ada Tim Penasihat Investasi, untuk mengkaji dan menghitung,” katanya.

Terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang belum berjalan di lapangan. Seperti kerja sama pemanfaatan aset milik Pemprov NTB di Kota Mataram yang masih terbengkali dan tak

ada action investor di lapangan.

Syafi’I mengatakan Pemprov akan memanggil investor yang menjadi mitra Pemda tersebut. ‘’Kita tak bisa mengalah saja pada investor. Kita harus sama-sama taat pada bunyi perjanjian. Makanya kita panggil mitra yang dulu. Kalau dia tak melaksanakan perjanjian, dia wanprestasi maka bisa kita tarik (aset),’’ tandasnya.

Diketahui, nilai aset milik Pemprov NTB mencapai Rp11 triliun lebih. Namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih minim. Dalam APBD NTB 2020, Pemprov hanya menargetkan penerimaan retribusi daerah atau kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sebesar Rp19,63 miliar.

Aset Pemprov tersebut berupa tanah senilai Rp5,8 triliun, peralatan dan mesin Rp1,6 triliun, gedung dan bangunan Rp2,4 triliun, jalan, irigasi dan jaringan Rp4,6 triliun. Selanjutnya, aset tetap lainnya senilai Rp120 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan pada 2019 lalu sebesar Rp73,4 miliar. Total nilai aset Pemprov NTB sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp11,3 triliun. (nas)

Jelang Kenormalan Baru, Momen Perajin Tampilkan Karya Baru Dari Hal. 1 Hj. Niken juga menyampaikan agar semua pihak dapat bersinergi dan berkarya dengan bidang masing-masing untuk memajukan dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua De-

kranasda Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili menyampaikan rasa terima kasih dan semangatnya karena di tengah wabah pandemi Covid-19 ini para UMKM dan perajin tidak hanya berdiam diri saja. ‘’Walaupun tidak seperti kemarin-kemarin usahanya

berjalan, kita ambil saja hikmahnya dulu. Siapa tahu setelah Corona ini akan ada lagi kegiatan atau tamu-tamu yang datang di Kabupaten Lombok Tengah,’’ katanya memberi semangat.

Ketua Lasqi Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Aini Pathul Bahri melaporkan, se-

menjak adanya Covid-19, kepengurusan Lasqi Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan. Namun kegiatan seperti kasidah, marawis dan hadra tetap berjalan khususnya di lingkungan sekolah, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. ‘’Alhamdulillah, di semua

yayasan termasuk di sekolahsekolah umum seperti SMP dan SMA masing-masing sudah punya marawis dan hadra,’’ katanya.

Mengakhiri kegiatannya, Hj. Niken memberikan tanda kasih kepada perajin dan seniman di Kabupaten Lombok Tengah. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 3 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Rababaka, Penyidik Temukan Cukup Bukti Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, tuntas dilakukan penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Hasilnya, ditemukan cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Nilainya tidak jauh berbeda dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, yakni sekitar Rp400 juta.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (2/7) menyampaikan, pe-

meriksaan saksi ditahap penyidikan kasus ini dianggap cukup dengan saksi terakhir Kepala Desa Rababaka, Tri Sutris-

no. Karenanya, pada 29 Juni kemarin langsung diserahkan ke Inspektorat untuk mulai dilakukan Penghitungan Keru-

gian Negara (PKN). “Rencananya akan diekspose Senin besok, khusus untuk kalangan auditor dan penyidik,” terangnya.

Jika merujuk pada keterangan puluhan orang saksi yang dihadirkan, menurutnya, telah cukup bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum. Untuk itu, diperlukan bukti penguat berupa surat yang berisi hasil PKN, termasuk keterangan ahli dari tim

auditor. Sehingga terpenuhi syarat pembuktian sebuah tindak pidana sebagaimana pasal 183 dan 184 KUHAP. Menyangkut besaran kerugian keuangan berdasarkan hasil penyidikan, diperkirakannya tidak jauh berbeda dengan LHP yang diterbitkan Inspektorat. “Tapi kan untuk finalnya itu nanti kompetensinya ada di Inspektorat,” ujarnya.

Kendati sudah menemukan

Penjualan Barang Kedaluwarsa Masih Ditemukan Taliwang (Suara NTB) Sejumlah makanan kedaluwarsa masih banyak beredar di sejumlah toko sembako di Sumbawa Barat.

Barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan Sidak di sejumlah toko sembako yang dilakukan untuk melindungi konsumen, Kamis (2/7).

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) kepada Suara NTB, melalui Kabid Perdagangan Rahadian S.Pd, M.Si kepada Suara NTB, tidak menampik masih banyaknya barang kedaluwarsa yang diperjualbelikan di masyarakat. Kondisi ini tentu sangat membahayakan kesehatan jika termakan. Apalagi temuan tersebut rata-rata berupa makanan ringan dan susu yang sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi.

Selain kedaluwarsa, ada juga beberapa kaleng susu yang rusak dan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. “Kita sudah minta kepada pemilik toko untuk dimusnahkan supaya tidak dikonsumsi oleh konsumen,” ungkapnya.

Selain temuan tersebut, pihaknya juga menemukan beberapa produk yang tidak jelas penandanya apakah itu tanggal produksi maupun hal lain-

nya. Atas temuan itu, pihaknya masih sekedar memberikan peringatan kepada pemilik toko belum sampai ke ranah pidana. Tetapi jika mereka tetap melakukan hal yang sama dan ditemukan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Karena pada prinsipnya barang yang beredar di masyarakat harus terjamin aman dan sehat. Sehingga keracunan makanan bisa diminimalisir, terlebih lagi jajanan untuk anak-anak. “Kami masih sebatas memberikan peringatan saja, kalau masih ada temuan maka kita tetap akan memberikan sanksi sesuai perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap barang- barang kedaluwarsa akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi terkini di masyarakat. Karena pada prinsipnya, pemantauan terhadap barang tersebut akan tetap dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Pihaknya juga tetap mengimbau kepada pemilik toko untuk mematuhi aturan yang ada dan melakukan pengecekan berkala terhadap barang yang dijual sebagai salah satu bentuk pelayanan ke konsumen.

(SuaraNTB/ist)

KEDALUWARSA - Sidak barang kedaluwarsa di sejumlah toko sembako di KSB, Kamis (2/7).

Karena jika masih ditemukan kasus yang sama dan lokasi yang sama juga, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.

“Kami minta peran serta dari pemilik toko untuk tetap memantau barang yang dijual supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/Uki)

Kajari Ingatkan Pemda Transparan Kelola Dana Covid-19 Bima (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima, Suroto, SH, MH mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten (Pemkab) Bima untuk transparan dan terbuka mengelola anggaran Covid-19.

“Pemda harus transparan dan membuka akses informasi yang jelas terkait penganggaran dan Suroto penggunaan dana

Covid-19 kepada publik,” kata Suroto baru-baru ini.

Menurutnya, jika Pemerintah tidak terbuka menginformasikan dan menjelaskan kepada publik terkait penggunaan dana Covid-19, maka akan menjadi tanda tanya dan mengundang dugaan negatif dari masyarakat.

“Apakah anggaran yang disediakan sudah dipergunakan semua atau masih ada. Semuanya harus dijelaskan agar tidak mengundang tanya dan dugaan,” ujarnya.

Suroto mengaku pihaknya den-

gan Pemkot dan Pemkab Bima telah meneken MoU atau nota kesepahaman terkait penggunaan atau pengelolaan dana Covid-19.

Kata dia, posisi Kejari Bima memberikan pendampingan hukum atas penggunaan anggaran.

“Sifatnya jika ada kesalahan dan lain sebagainya dalam proses penggunaan anggaran Covid19, Kejari akan mengingatkan,” katanya.

Meski begitu, lanjut dia, MoU pendampingan tersebut tidak akan dijadikan tameng oleh pihaknya atau menggugurkan kewa-

jiban Kejari setempat untuk memproses hukum jika ada penyimpangan penggunaan dana covid-19. “Jika ada persoalan tentu kita proses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia meminta masyarakat untuk proaktif mengawal. Jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan atau kejanggalan penggunaan dana Covid-19 yang mengarah tindak pidana korupsi diharapkan untuk melapor.

“Kalau ada kejanggalan dan dugaan penyelewengan, silahkan laporkan saja. Kejari akan menelusuri dan memprosesnya lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)

Jaksa Bidik Indikasi Kerugian Negara Kasus Tumpang Sari Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, terus bergulir di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Setelah Kelompok Tani (Poktan) Calon Penerima Calon Lahan (CPCL), kini giliran 180an Poktan relokasi diperiksa. Penyidik fokus mencari tahu ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara yang dilaporkan Insan Cita Institute (ICI) tersebut.

Kasi Intel Kejari Dompu,

Indra Zulkarnain, SH., kepada Suara NTB di kantornya menerangkan, dari ratusan Poktan relokasi di delapan kecamatan itu tersisa dua kecamatan lagi yang belum diklarifikasi, yakni Kecamatan Pekat dan Kilo.

Mereka akan diperiksa terkait status kelayakannya dalam menerima bantuan bibit jagung dan kedelai untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan. “Inikan kita mencari dulu potensi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, ada tidak indikasi kesana,” ungkapnya.

Sejauh pemeriksaan berlang-

sung, lanjut dia, belum bisa disimpulkan ada atau tidaknya indikasi itu. Sebab masih dibutuhkan keterangan Poktan relokasi lain pada dua kecamatan.

Mereka yakni penerima bantuan yang dikabarkan dalam bentuk pupuk dan uang tunai.

Untuk poktan dalam CPLC sendiri, menurutnya sudah selesai dan tidak ditemukan persoalan karena sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang. Baik dari pihak penyedia bibit jagung maupun kedelai. “Sekarang kita bicara tentang petani relokasi, tinggal dua kecamatan untuk mastiin benar tidak ada

uang yang diterima,” jelasnya.

Prinsipnya, penyelidikan kasus dugaan penyimpangan bantuan yang dilaporkan ICI tersebut akan diusut tuntas. Bahkan rencananya dalam waktu dekat, PPK dari Kementerian Pertanian (Kementan) serta penyedia bibit jagung dari Surabaya akan segera dihadirkan untuk memastikan langkah berikutnya, apakah kasus ini layak dilanjutkan atau justru sebaliknya. “Kami sekalian mungkin undang mereka berdua antara PPK dan penyedia bibit jagung. Disitu nanti kita bisa dapatkan dokumen lengkap mengenai tumpang sari jagung kedelai ini,” pungkasnya. (jun)

Endang dan Huswatun Dipersiapkan Ikut Pra-olimpiade Mataram (Suara NTB) Dua atlet NTB, Huswatun Hasanah dan Endang akan menjadi unggulan NTB tampil di event nasional dan internasional. Selain dipersiapkan mewakili NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua kedua atlet ini juga dipersiapkan mewakili Indonesia mengikuti Pra-olimpiade tahun 2021.

Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (2/7) mengatakan Huswatun Hasanah dan Endang layak dipersiapkan mengikuti Pra-olimpiade. Pasalnya kedua atlet itu sukses menyumbang dua medali di SEA Games 2019.

Endang meraih medali perak di kelas 48 Kilogram (Kg) putri dan Huswatun Hasanah meraih medali perunggu di kelas 60 Kilogram putri. “Dua atlet ini sedang kami persiapkan untuk mengikuti Praolimpiade. Karena Huswatun dan Endang merupakan atlet Pelatnas yang sukses menyumbang medali di SEA Games,” ucapnya.

Lanjutnya, untuk persiapan menghadapi Pra-olimpiade Endan dan Huswatun sat ini menjalani latihan terpusat di Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pasalnya kedua atlet itu dipulangkan dari Pelatnas di Jakarta karena situasi Virus Corona (Covid-19).

Lanjutnya, selain memiliki dua atlet Pra-olimpiade, Pertina NTB kata Dugi juga punya enam atlet andalan lainnya yang dipersiapkan menghadapi PON XX di Papua tahun 2021. Keenam atlet itu antara

lain, Saputra Samada, Nasrudin, Karmila Sinta, Agustina, Jubaitul dan Ainun Ajizah.

Menghadapi PON XX di Papua, Pertina NTB memasang target tinggi yakni empat medali emas. Target empat emas diakui Dugi sangat tinggi karena

memang di PON sebelumnya di Jawa Barat (Jabar) cabor tinju menyumbang dua emas.

Meski target empat emas dinilai tinggi, namun Dugi menilai target tersebut cukup realistis pasalnya NTB meloloskan delapan atlet dan selalu meraih

medali emas di kejurnas dan medali emas di Pra-PON tinju tahun 2019. Medali emas yang pernah diraih atlet NTB di event nasional melalui Nasrudin, Saputra Samada, Ainun Ajizah, Endang, Jubaitul dan Huswatun Hasanah. (fan)

cukup bukti, pihaknya belum sampai pada tahap penentuan aktor intelektual dibalik kejahatan ini, apakah satu orang atau lebih. Prinsipnya perkara korupsi tersebut sudah layak untuk ditingkatkan status ke tahap selanjutnya. “Mengenai siapa yang bertangungjawab atas terjadinya kerugian ini nanti akan ditentukan oleh tim, jadi bukan saya sendiri,” tandasnya. (jun)

M. Isa Ansyori

10.000 Peserta BPJS PBI Pusat Dikeluarkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 10.000 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat dikeluarkan. Sebab mereka tercatat tidak pernah melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan serta tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau masyarakat miskin.

“Memang ada sekitar 10.000 warga kita (KSB) sebagai peserta BPJS PBI Pusat yang dikeluarkan. Terhadap data itu, kami saat ini masih menunggu data by name by address untuk kita lakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan,” ujar Kadisos, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis (2/7).

Terhadap data tersebut, pihaknya belum bisa memastikan apakah peserta PBI yang dikeluarkan itu masih membutuhkan layanan tersebut atau sudah meninggal dunia.

Karena yang dikhawatirkan terjadi jangan sampai masyarakat yang dikeluarkan ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi mereka merupakan masyarakat miskin, sehingga akan berdampak pada masalah sosial nantinya. Kondisi tersebut kembali diperparah karena mereka juga tidak diakomodir oleh PBI daerah. “Kami belum bisa memastikan peserta yang dikeluarkan ini masih membutuhkan layanan atau tidak, sebelum data by name by address kita cek lagi di lapangan,” sebutnya.

Selain menunggu data dari Kemensos, pihaknya juga berharap kepada peserta yang dikeluarkan untuk melapor secara resmi ke daerah. Hal itu dilakukan supaya hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan bisa didapatkan. Bahkan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar lima orang yang sudah datang untuk melaporkan kondisi mereka. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata mereka masuk dalam kategori miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga akan sangat naif jika mereka tidak mendapatkan pelayanan karena sudah tidak lagi terdata padahal sangat membutuhkan.

“Kami minta kepada peserta yang dikeluarkan untuk melapor untuk kita sikapi jika hanya menunggu dari Pusat mereka juga yang kasian,” timpalnya.

Sementara itu, terkait dengan data yang dikeluarkan tersebut ada beberapa alasan, bisa jadi para peserta ini tidak pernah menggunakan kartu peserta tersebut untuk berobat. Sehingga pemerintah berkesimpulan orang ini sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal. Selain masalah tersebut, bisa jadi para peserta ini merupakan masyarakat yang berada di luar data BDT sesuai dengan syarat utama untuk menerima bantuan BPJS PBI pusat.

Tetapi yang jelas, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi lapangan terhadap data BPJS PBI supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

“Kami sudah bersurat ke Kemensos untuk bisa diberikan data peserta yang dikeluarkan supaya bisa segera kita sikapi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)