Edisi Senin 3 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 3 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 121 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Melayat ke Kediaman Almarhum H. Lalu Mudjitahid

Mantan Bupati Lobar Dimakamkan di Kuripan

Mengenang H. L. Mudjitahid

MELAYAT - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat melayat ke kediaman almarhum H.L.Mudjitahid.

(Suara NTB/dok)

Perancang Desain Besar Wajah Bersama 38 Kepala OPD Kota Mataram ALMARHUM H. L. Mudjitahid merupakan Walikota Mataram pertama yang dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, H. R. Wasitakusuma, 29 Agustus 1978. Ia merupakan perancang master plan atau desain besar wajah Kota Mataram.

Dalam buku “Mudjitahid : Kepemimpinan Sasak Nusantara’’ yang ditulis Hermansyah Pany tahun 2015 dijelaskan Bersambung ke hal 11 Almarhum Almarhum H.L.Mudjitahid H.L.Mudjitahid

TO K O H Buka Tempat Rapat ’’Outdoor’’

H. H. Lalu Lalu Gita Gita Ariadi Ariadi

PERKANTORAN menjadi episentrum baru penularan Covid-19. Untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran, Pemprov mulai membuka tempat rapat outdoor di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. ‘’Di perkantoran sudah agak aktif kegiatannya.

Ada juga menimbulkan ekses.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Begitu tiba di Mataram dari kunjungan kerjanya di Pulau Sumbawa, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri langsung menuju kediaman almarhum Drs. H. Lalu Mudjitahid, Minggu (2/8) kemarin.

Sesampainya di kediaman almarhum, gubernur langsung melaksanakan salat jenazah di Masjid Hidayatul Mukhtar, Kuripan, Lombok Barat.

Setelah salat jenazah, gubernur kemudian menemui keluarga almarhum yang tidak terlalu jauh dari masjid dengan berjalan kaki. Tak banyak bercakap-cakap, gubernur menyampaikan pujiannya atas kebaikan almarhum selama hayatnya.

Gubernur menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum yang juga merupakan Walikota Mataram pertama. ‘’Kami merasa kehilangan, beliau orang baik,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

Gubernur Menyerap Langsung Aspirasi Masyarakat Sumbawa

Dompu (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah bersama 38 Kepala OPD lingkup Pemprov NTB melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa selama tiga hari. Dalam kunkernya, gubernur selalu bersilaturahmi dengan para kepala desa (kades) dan masyarakat.

Melalui silaturahmi itu, gubernur langsung menyerap aspirasi masyarakat.

Gubernur mengawali silaturahminya dengan Kades dan masyarakat di Kabupaten Bima. Kemudian melanjutkan kunkernya ke Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.

Acara pertemuan dengan masyarakat dikemas dengan santai sambil duduk lesehan.

Suasana pun penuh keakraban.

Dalam setiap kunkernya ke daerah, gubernur selalu menyertakan kepala OPD. Itu semua dilakukan dalam rangka men-

ingkatkan solidaritas dan mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. ‘’Saya didampingi puluhan Kepala OPD Provinsi NTB. Jadi, apapun keluhan dan aspirasi masyarakat, bisa disampaikan langsung kepada kepala dinas terkait,’’ ujar gubernur di hadapan kades, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Bima, sambil memperkenalkan seluruh kepala OPD,

Kamis, 30 Juli 2020 lalu.

Gubernur menilai, keinginan masyarakat NTB sesungguhnya sederhana saja. Mereka hanya menginginkan pemimpinnya hadir. Mau menyapa dan mengunjungi mereka untuk saling mendengar. Gubernur tidak menghendaki jika alasan kesibukan menjadi penghalang silaturahmi antara para pemimpin dengan warganya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

SERAP ASPIRASI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi para Kepala OPD saat menyerap aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Akan Ditetapkan Jadi Perda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) jelaskan apa yang menjadi hasil faPemprov akan mengirimnya ke Kegar protokol Covid-19.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Raperda tentang Pengendalian silitasi Kemendagri harus ditindakmenterian Dalam Negeri (Kemenda‘’Insya Allah besok (hari ini) tang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Penyakit Menular rencananya akan lanjuti oleh Pemprov NTB. gri) untuk dilakukan fasilitasi. Rusgal 3 Agustus rencananya penetapan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ditetapkan menjadi Perda, Senin (3/ ‘’Setelah hasil fasilitasi dari Kelan mengatakan fasilitasi di KePerda, antara eksekutif dan legisla12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 8) hari ini. Dalam Perda tersebut mendagri ditindaklanjuti. Maka kita mendagri paling lama 15 hari. tif,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengatur penerapan sanksi denda diberikan nomor register Perda seNamun, ia mengatakan hasil faNTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebesar Rp500 ribu bagi warga yang suai Permendagri No. 120 Tahun silitasi tersebut kemungkinan akan dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (2/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tidak menggunakan masker dan 2018 tentang Pembentukan Produk cepat keluar. Karena sejak jauh-jauh 8) petang kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sanksi pidana kurungan enam bulan Hukum,’’ jelasnya. hari sudah dilakukan koordinasi Setelah Perda ditetapkan oleh ek12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 atau denda Rp50 juta bagi pelangBersambung ke hal 11 dengan Kemendagri. Ruslan mensekutif dan legislatif, kemudian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Tak Pakai Masker, Denda Rp500 Ribu

KO M E N TTAA R Perubahan Tak Signifikan PEMPROV NTB telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) NTB Tahun Anggaran 2020 ke DPRD NTB, akhir Juli lalu. Postur belanja daerah di RAPBD-P 2020 mencapai Rp5,1 triliun lebih. ‘’RAPBD Perubahan sudah diserahkan hari Senin, 27 Juli ke DPRD. Mungkin minggu depan (pekan ini) mulai pembahasannya. Kita menunggu jadwal dari Dewan,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si H. Amry Rakhman Bersambung ke hal 11

Penyerahan hewan kurban (foto kiri). Pendistribusian daging kurban dengan protokol Covid-19

Ingin Lebih Besar Berkontribusi, Bank NTB Syariah Kurban 64 Ekor Sapi Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah setelah berhijrah penuh dari bank konvensional kini semakin menunjukkan kebermanfaatannya bagi masyarakat NTB. Selain berperan sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Pembangunan Daerah (BPD)

ini, juga berkontribusi cukup besar untuk kegiatan sosial keagamaan.

Memasuki usia dua tahun konversi sebagai bank syariah penuh, perubahan signifikan ditunjukkan dari kegiatan kurban. Pada moment Idul Adha 1441 H/2020 ini,

Bank NTB Syariah berkurban sebanyak 64 ekor sapi. Jumlah yang tentu tidak sedikit.

Untuk mendapatkan jumlah ini, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H.Kukuh Rahardjo menggerakkan seluruh SDM Bank NTB Syariah, dari jajaran komisaris, direksi,

hingga pegawai bank melalui pola menabung untuk kurban.

Tahun 2020 ini, sekitar 400 pegawai atau 60 persen dari jumlah pegawai Bank NTB Syariah menabung kurban.

Didukung mitra lainnya, hingga terkumpul sebanyak 64 ekor sapi. Tahun lalu, jumlah

hewan kurban dari Bank NTB Syariah sebanyak 40 ekor.

Kenaikannya tahun ini 50 persen lebih.

H.Kukuh Rahardjo pada pelaksanaan kegiatan kurban di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Sabtu (1/8) mengatakan, Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 3 Agustus 2020

Maksimalkan PCBL KECAMATAN Selaparang berkomitmen menjadi wilayah zona hijau penyebaran virus Corona. Mendukung target itu dengan memaksimalkan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL).

Lurah Rembiga, Husaini menjelaskan, salah satu upaya dilakukan untuk mendukung Kecamatan Selaparang zona hijau penyebaran virus Corona dengan memaksimalkan program PCBL. Meskipun tantangan dihadapi adalah disiplin warga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 mulai mengendor. “Memang disiplin warga mulai (Suara NTB/cem) kendor,” katanya ditemui Husaini akhir pekan kemarin.

Rembiga diakui, masih menjadi zona merah penyebaran virus Corona. Kasus positif 35 orang. Dari enam lingkungan hanya Lingkungan Gegutu Timur termasuk zona hijau. Anggapan masyarakat kondisi sudah mulai normal menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Semestinya new normal harus disikapi dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Tidak di Rembiga saja sebenarnya. Tapi di kelurahan lain juga sama,” jelasnya.

Memutus mata rantai penyebaran virus dengan memaksimalkan PCBL. Aktivitas di masjid masih berjalan pemeriksaan suhu tubuh. Disiapkan tempat cuci tangan serta sabun. Husaini mengakui,penggunaan masker di masyarakat mulai berkurang. Petugas puskesmas bersama kader dan kepala lingkungan mensosialisasikan perilaku hidup sehat dan bersih.

Dijelaskan, penyebaran virus Corona dirasakan tidak saja berpengaruh pada kesehatan. Para karyawan perusahaan serta dunia usaha terdampak. Pekerja di sektor pariwisata banyak dirumahkan. “Pekerja hotel banyak dirumahkan,” terangnya.

Adanya kampung sehat memiliki kesamaan dengan program PCBL dari Pemkot Mataram. Program Polda NTB memiliki indikator yang harus dipenuhi oleh lingkungan.

Lingkungan Gegutu Barat ditunjuk untuk mengikuti lomba.

Salah satu indikator dari ketahanan pangan dikembangkan kawasan pangan lestari. Di lingkungan memiliki kelompok pengolah tanaman serta memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam.

Husaini mengimbau masyarakat mengikuti imbauan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Dengan harapan wabah tersebut segera berakhir dan Mataram segera menuju zona hijau. (cem)

Sosialisasi Masih Kurang WAKIL Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., tidak menyangkal bahwa penerapan PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan) di masyarakat mengendor. Seharusnya, protokol kesehatan tetap harus dijalankan oleh masyarakat.

Setidaknya dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan tetap rajin mencuci tangan menggunakan sabun. ‘’Tapi ya itu dia, hampir semua tempat yang ada bak cuci tangannya, gak (Suara NTB/fit) ada sabunnya. Kalau dikaNyayu Ernawati takan dicuri, apa iya sampai di depan kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga dicuri? Kan kebangetan,’’ sesalnya.

Padahal, lanjut Nyayu, anggaran yang dialokasikan Pemkot Mataram untuk penanganan covid-19, sangat besar. Dia prihatin terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan masker. ‘’Coba keliling ke lingkungan-lingkungan, sangat sedikit masyarakat yang menggunakan masker,’’ ungkap Ketua Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini. Mengendornya penerapan PCBL di lingkungan ini, juga menjadi pertanyaan besar pansus. Pasalnya, alokasi anggaran yang besar untuk penanganan covid-19 di Kota Mataram, dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Rendahnya komitmen gugus tugas terhadap upaya pencegahan covid juga membuat masyarakat menjadi cuek. Nyayu melihat, sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 di Kota Mataram, masih kurang. Seharusnya, kata Sekretaris Komisi IV (bidang kesehatan) ini, sosialisasi harus dilakukan secara massif. Melalui aparat, sampai ke tingkat RT. ‘’Jadi, sosialisasi ini sebaiknya melibatkan kader-kader sampai tingkat lingkungan,’’ katanya. Dengan demikian, semua hal terkait covid-19 diketahui oleh masyarakat secara luar hingga ke tingkat bawah. (fit)

Halaman 2

Proyek di Mataram Dikerjakan Rekanan Luar Daerah

Mataram (Suara NTB) – Peluang pengusaha lokal mengerjakan pengadaan barang dan jasa milik Pemkot Mataram rupanya cukup berat. Dua proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) justru dikerjakan oleh rekanan luar daerah.

Paket pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan seperti jaring tongkol atau surface drift gill net milik Dinas Pertanian Kota Mataram dengan nilai pagu Rp350 juta dimenangkan oleh rekanan beralamat di Jalan Bandang Nomor 58 Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan. Selain itu, pengadaan heart rate variabil-

ity (HVR) test milik Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp390 juta dimenangkan oleh rekanan beralamat di Jalan Mustamal Lubis No.10 Desa Lama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Multazam menegas-

kan, pihaknya tidak bisa menentukan perusahaan mana yang berhak mengikuti lelang.

Sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, sehingga memperbolehkan siapa saja ikut sebagai peserta. “Tidak bisa kita begitu. Ini kan sistem elektronik. Jadi siapa saja boleh ikut,” terangnya

dikonfirmasi pekan kemarin.

Perusahaaan yang memenangkan proyek memiliki konsekuensi sulit dilacak jika terjadi permasalahan seperti tidak sesuai spesifikasi atau menjadi temuan kerugian negara. Sebelum dikerjakan pihaknya melakukan evaluasi terkait keterbatasan waktu terhadap proses sampai masa sanggah.

“Kita sudah persiapkan dan lakukan evaluasi,” tegasnya.

Khusus di Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan pengadaan barang dan jasa meng-

gunakan sistem e – katalog.

Artinya, tidak ada masalah.

Pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan sesuai dengan keinginan OPD. Multazam menegaskan, pengadaan barang dan jasa yang berasal dari DAK ditargetkan berkontrak sampai akhir Agustus mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya mengupayakan agar anggaran tidak ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Makanya, OPD didorong memacu diri mempercepat menyerahkan dokumen lelang. (cem)

NTB Siap Kirim Tenaga Kerja ke 14 Negara

(Suara NTB/cem)

SEPI - Kondisi di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram terlihat sepi, Sabtu (1/8) sore. Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 mempengaruhi target investasi di Kota Mataram.

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Target Investasi di Mataram Mataram (Suara NTB) – Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak saja berdampak ke kesehatan, tetapi juga mempengaruhi target investasi di Kota Mataram. Target Rp1,5 triliun yang ditetapkan oleh Pemprov NTB tidak terjadi keseimbangan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, penyertaan modal berkaitan dengan pengajuan izin oleh masyarakat. Semakin banyak yang mengurus izin secara otomatis penyertaan modal (investasi) mengikuti karena pelayanannya melalui sistem. “Perhitungan semakin banyak yang mengurus izin maka semakin meningkat penyertaan modal. Ini akan masuk by system,” jelas Irwan dikonfirmasi pekan kemarin.

Investasi di Kota Mataram ditargetkan oleh Pemprov NTB mencapai Rp1,5 triliun. Jika dilihat dari keseimbangan antara PAD dengan target investasi dinilai tidak seimbang.

Pengusaha yang mengurus izin

harus memperhatikan lahan pangan pertanian berkelanjutan serta semakin sempitnya lahan. Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) kata Irwan, tetap menjadi acuan dalam setiap penerbitan izin usaha. “Iya, kondisi Mataram memang begini,” ujarnya.

Dari target Rp1,5 triliun di tahun 2020 diakui, cukup berat. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Maksimal target investasi diharapkan mampu tercapai 75 persen. Sementara, target PAD dari retribusi perizinan saja dirasionalisasi. Rasionalisasi target turun 50 persen dari sebelumnya Rp4 miliar turun menjadi Rp2 miliar.

Menurutnya, selama pandemi ini pengusaha terlihat menahan diri untuk berinvestasi.Tetapi dengan wacana menuju tatanan kehidupan baru, pihaknya mencoba melakukan akselerasi untuk meningkatkan pelayanan.

Pihaknya melihat dunia usaha sudah mulai menggeliat dengan adanya penyertaan modal di perusahaan. Beberapa hotel sambung Irwan, sudah

berkonsultasi untuk pengembangan usaha mereka. Kesempatan ini dijadikan momentum untuk meyakinkan masyarakat bahwa sudah saatnya kembali ke kehidupan normal walaupun Kota Mataram masih zona merah. “Artinya, kita tidak bisa berdiam diri. Hotel sedang digarap untuk izin UKL dan UPL,” jelasnya.

Irwan menambahkan, sejak dibuka pelayanan perizinan secara langsung bahwa volume berkas perizinan setiap hari sebenarnya telah normal.

Perlu dioptimalkan adalah pelayanan perizinan yang sifatnya kecil dapat digarap untuk peningkatan PAD. Seperti pembangunan pertokoan, perumahan dan rumah kos serta hotel skala kecil. “Kita tidak melihat dari yang besar saja.

Justru dioptimalkan itu perizinan yang kecil untuk peningkatan PAD,” jelasnya.

Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mengambil peran. Berbeda dengan tiga bulan saat pandemi, masyarakat sama sekali pasif mengurus perizinan baik secara online maupun langsung. (cem)

Pemkot Mataram Kekurangan 1.579 Pegawai Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalami kekurangan 1.579 pegawai.

Pengisian diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Sedangkan untuk memaksimalkan pekerjaan diberdayakan pegawai tidak tetap (PTT).

Minimnya rekrutmen tenaga profesional memicu tak terpenuhinya formasi.

Data kebutuhan PNS Pemkot Mataram berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja per tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 6.749 formasi. Bezetting pegawai sampai 31 Desember 5.170. Sementara, ASN yang memasuki usia pensiun pada tahun 2020 berjumlah 199 orang. Jumlah formasi yang lowong pada perangkat kerja daerah sejumlah 1.579 orang.

Dari 400 formasi yang diusulkan kebutuhan paling banyak yaitu formasi tenaga pendidik mencapai 240 formasi, tenaga kesehatan 120 formasi dan tenaga teknis 40 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram,Taufik Priyono menyampaikan, kekurangan pegawai tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Hampir 700 pegawai negeri sipil (PNS) kekurangan

pada guru kelas. Sementara, kekurangan di OPD terutama di kelurahan. Saat ini, kelurahan paling banyak memiliki tiga PNS. Aturannya di satu kelurahan minimal memiliki delapan PNS. Dengan asumsi satu seksi satu orang staf. “Di sekretariatnya dibutuhkan tiga orang PNS untuk tenaga pengelola keuangan,” jelasnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Selama ini, usulan kekurangan pegawai disampaikan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk kebutuhan proyeksi lima tahun ke depan.

Proyeksi ini diperhitungan dengan jumlah yang pensiun lima tahun kedepan. Adapun yang diajukan dengan jumlah 500 formasi paling disetujui 150200, sehingga terus bertambah PNS dibutuhkan karena formasi yang direncanakan tidak pernah terpenuhi.

“Apa yang kita usulkan belum tentu disetujui. Misalnya, diusulkan 500 paling disetujui 150-200 formasi,” sebut Yoyok, sapaan akrabnya.

Untuk memaksimalkan pekerjaan direkrut tenaga PTT. PTT diangkat diminta ke OPD agar sesuai kebutuhan mereka. Hal ini belum terpenuhi semua karena banyak

tenaga profesional yang bukan keahliannya namun dipaksakan. Di satu sisi, tenaga profesional jarang mau menjadi pegawai kontrak di OPD karena memikirkan gaji yang terbatas dan mereka cenderung ke perusahaan swasta.

Pengisian pegawai di kelurahan diambil dari pegawai pindah tugas. Untuk lulusan IPDN diminta didistribusikan ke kelurahan diakui Yoyok, memang menjadi dilema di Pemkot Mataram. Tenaga IPDN banyak dibutuhkan di OPD teknis. Beberapa OPD seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kebutuhan PNS-nya terpenuhi. Meskipun dari jumlah di DLH memang mencukupi, tapi dari segi kompetensi jauh. “Hal ini terjadi karena pengangkatan dari dinas kebersihan dulu rata-rata lulusan SD – SMP. Mereka tidak lagi nyapu di jalan. Ditarik di dinas untuk bantu – bantu ngantar surat dan buat minum. Padahal itu bisa dikerjakan oleh PTT,” jelasnya.

Tenaga teknis diakui, sulit terpenuhi. Rekrutmen CPNS tenaga teknis dianggap sebagai cadangan oleh pemerintah pusat, sehingga diprioritaskan tenaga fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Keputusan tersebut mengikuti diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki) NTB, H. Lalu Didiek Yuliadi, menerangkan pembukaan tersebut merupakan awal yang bagus. Mengingat pemerintah membuka hingga 14 negara tujuan penempatan. “Walaupun tidak semua negara penempatan yang dibuka, kami dari asosiasi baik di pusat maupun di daerah sangat berharap agar negara-negara penempatan lainnya seperti Malaysia dapat segera dibuka,” ujar Didiek dikonfirmasi, Minggu (2/8).

Menurutnya, khusus untuk NTB negara tujuan penempatan yang paling banyak diminati PMI adalah Malaysia. Sedangkan pemerintah hanya membuka penempatan ke 14 negara selama masa adaptasi. Negara tersebut antara lain Aljazair untuk sektor konstruksi, Australia untuk semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, Hong Kong untuk pekerja domestik, Korea Selatan untuk semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.

Selanjutnya Kuwait, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan Polandia masing-masing untuk semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Kemudian Qatar untuk sektor migas, Taiwan untuk semua sektor, Turki untuk sektor hospitality, serta Zambia dan Zimbabwe untuk sektor pertambangan.

“Kami akan selalu menunggu

adanya kebijakan dari pemerintah,” jelas Didiek. Dari seluruh negara penempatan tersebut, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan kantor cabang di NTB disebutnya kemungkinan akan mengirim untuk negara penempatan seperti Taiwan dan Hong Kong.

Di sisi lain, pihaknya belum mendapat gambaran pasti terkait jumlah PMI yang siap diberangkatkan dalam situasi adaptasi kenormalan baru saat ini. Mengingat masing-masing P3MI mengurus pemberangkatan PMI dari kantor pusat masing-masing. “Ada yang (kantor pusatnya) di Jakarta dan ada di Surabaya, tapi kalau perusahaan yang berkantor pusat di Mataram anggota Aspataki, NTB semua penempatannya ke Malaysia,” jelas Didiek.

Terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, menerangkan untuk pembukaan penempatan PMI di NTB saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Pembukaan penempatan (di NTB) menunggu aturan turunannya,” jelasnya dikonfirmasi, Minggu (2/8).

Diterangkan, untuk penyiapan pemberangkatan setelah penutupan pada 18 Maret 2020 masih perlu memperhatikan beberapa faktor. Terutama terkait keamanan PMI dari potensi penularan virus corona (Covid-19) dan pemenuhan keselamatan kerja lainnya di negara penempatan. “Sampai sekarang belum (ada proses pemberangkatan. Kita akan siapkan supaya aman,” jelas Abri.

Berdasarkan catatan pihaknya, sampai saat ini ada 6.456 PMI yang telah siap berangkat namun terhalang pandemi virus corona (Covid-19). (bay)

Sebaran Peserta Didik di Kota Mataram Mulai Stabil Mataram (Suara NTB) – Sebaran siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Mataram mulai stabil. Terutama setelah banyak orang tua menunda pendaftaran murid karena penutupan sementara sekolah akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Sekarang sudah stabil.

Artinya, sekolah-sekolah sudah menerima jumlah siswa sesuai dengan kondisi sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., saat dikonfirmasi, Minggu (2/8).

Kendati demikian, pihaknya mengakui dalam proses PPDB tahun ini ada beberapa pergeseran pola pendaftaran yang terjadi.

“Memang ada kejutan. Ada sekolah yang dulu banyak sekarang menjadi sedikit muridnya, dan ada yang dulu sedikit malah lebih sedikit,” jelas Fatwir.

Dicontohkan beberapa Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Mataram hanya menerima 4-5 orang peserta didik pada PPDB 2020.

Padahal saat situasi normal untuk satu kelas dapat terisi 20 orang peserta didik.

Menurutnya hal tersebut sebagai pengaruh banyaknya orang tua yang menunda mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah. “Masa covid ini banyak orang tua yang tidak mendaftarkan putra-putrinya sekarang ini.

Terutama di TK,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di tingkat SD. Namun pihaknya telah melakukan sosialisasi agar pendaftaran pada PPDB 2020 tetap dilakukan. “SD juga ada yang seperti itu, tapi kita sudah sampaikan kalau tidak mendaftar sekarang ya tidak akan dicatat sebagai murid,” jelas Fatwir.

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali Di sisi lain, pihaknya juga mencatat ada beberapa orang tua peserta didik yang lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta, pondok pesantren, atau sekolah-sekolah berbasis agama yang telah memulai proses belajar – mengajar.

“Karena mereka yang mulai masuk, dan mungkin ada visi dari keluarga yang berbeda-beda,” ujar Fatwir. Menurutnya, dengan kondisi saat ini pihaknya memaklumi jika ada sekolah dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit dari biasanya. “Kita tidak heran misalnya ada SD yang hanya mendapat 1 kelas,” sambungnya.

Di sisi lain, pembukaan sekolah untuk melaksanakan tatap muka disebutnya belum dapat direkomendasikan. Terutama melihat eskalasi penularan Covid-19 yang masih tinggi, termasuk di Kota Mataram.

Untuk itu pihaknya masih berpegang pada Surat Edaran yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka dalam bentuk apapun dan di sekolah manapun,” tandas Fatwir. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 3 Agustus 2020

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 3 Agustus 2020

Belum Kantongi Data UKM KEBERADAAN Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menghirup angin segar di tengah pandemi Covid-19.

Banyak UKM/IKM yang diberdayakan dalam pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lotim maupun JPS Gemilang. Sayangnya, keberadaan UKM/IKM secara rill di lapangan belum diketahui jumlahnya, meski anggaran sekitar Rp3 miliar sudah digelontorkan.

Hal ini disampaikan, Ket(Suara NTB/yon) ua DPRD Lotim, MurMurnan nan,S.Pd, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, masih terdapat anggaran untuk pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok usaha, koperasi maupun UKM dan IKM di Kabupaten Lotim. Bahkan hingga pertengahan bulan Juli lalu, direalisasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk UKM dan kelompok-kelompok usaha lainnya.

Akan tetapi dengan normalnya kegiatan-kegiatan di pasar seiring dengan penerapan protokol kesehatan. Perekonomian masyarakat tetap bertahan dan berangsur pulih, meski secara global belum pasti. Ke depan, pemberdayaan UKM/IKM tidak hanya dilakukan ketika terjadi pandemi Covid-19, melainkan harus berkesinambungan serta lebih responsif dikarenakan potensi produk-produk lokal di NTB khususnya di Kabupaten Lotim tidak kalah saing dari luar daerah maupun mancanegara.

Hal senada disampaikan, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., Kabupaten Lotim memiliki potensi UKM dan IKM cukup bagus, di antaranya seperti kerajinan tangan di Desa Loyok merupakan salah satu kampung sentra kerajinan bambu yang sudah mendunia. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Loyok mampu bersaing dengan produk pabrikan dan sudah dikirim ke berbagai negara.

Selanjutnya berupa kerajinan kain sesekan Pringgasela, kerajinan kayu gaharu dan berbagai kerajinan tangan lainnya.

Ditambah lagi dengan UKM berupa produk lokal di sektor makanan yang menurut bupati warganya pintar-pintar membuat olahan yang enak dan lezat serta berbagai produk lokal dan usaha rumahan lainnya. (yon)

Disnakeswan Pastikan Hewan Kurban Aman dari Penyakit Selong (Suara NTB)Jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur (Lotim) melakukan pemeriksaan ketat terhadap hewan-hewan kurban. Pemeriksaan ketat ini dilakukan guna memastikan hewan-hewan kurban ini aman dari penyakit, khususnya penyakit anthraks.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmaver) Disnakeswan Lotim, drh.

Hultatang pada Suara NTB akhir pekan kemarin. Diakuinya, kegiatan penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pengawasan, karena ternak yang dipotong tidak hanya berasal dari ternak lokal tapi berasal dari ternak dari Pulau Sumbawa.

Sumbawa secara situasi penyakit hewan menular masih endemis penyakit anthraks yang merupakan penyakit zoonosis dan menular ke manusia melalui memakan daging yang terinfeksi kuman bakteri anthraxis.

Manusia yang terkena anthraks, ujarnya, memiliki gejala klinis antara lain dapat dilihat dari entuk kulit, bentuk pencernaan. Dan yang susah untuk disembuhkan adalah gejala dengan gangguan pencernaan.

Untuk ternak sapi dan kambing yang terkena anthraks memiliki gejala antara lain demam, mati mendadak dan keluar darah dari semua lubang ternak. Proses penularan anthrax pada ternak pada saat ternak makan rumput di mana rumput tersebut mengandung bakteri anthraks.

Pemeriksaan hewan kurban diarahkan untuk mengetahui apakah organ-organ yang ada di dalam tubuh mengalami perubahan mengalami pembengkakan atau tidak. Itu artinya, kalau ditemukan penyakit yang membahayakan direkomendasikan untuk tidak dijual atau disembelih. (rus)

KBM Tatap Muka di Sekolah

Lotim Masih Cermati Perkembangan Selong (Suara NTB) Rencana Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., yang akan membuka kembali sekolah untuk proses belajar tatap muka, setelah 8 Agustus 2020 diminta ditinjau kembali oleh Pemprov NTB. Pasalnya, sekarang ini jumlah pasien positif Covid19 di NTB, termasuk di Lotim terus bertambah.

Adanya permintaan Pemprov NTB ini, menurut Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP., jika izin penerapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah masih mencermati perkembangan. Adapun, kata sekda, terkait pernyataan bupati dan arahan dari Pemprov NTB, menjadi motivasi bagi semua pihak termasuk masyarakat bahwa Covid-29 bisa dilawan.

Terutama dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menaati protokol kesehatan. Sementara selama masyarakat masih ogah menggunakan masker dan menjaga jarak, maka masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

Diakuinya, masyarakat mulai abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, ujarnya, perlu tindakan tegas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Misalnya, langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan Covid-19 berupa pemberian sanksi, sehingga kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat meningkat. ‘’Pemda Lotim, menyiapkan dua sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, yaitu sanksi pembinaan fisik dan denda,’’ tegasnya.

Akan tetapi, penerapan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut masih dalam wacana dan sedang disiapkan regulasinya dari dua macam jenis sanksi tersebut.

Diharapkan regulasinya dapat tuntas pada minggu depan. “Ada wacana dan sedang kita siapkan regulasinya. Insya Allah minggu depan clear,” terang Sekda.

Sementara, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman,M.Kes, menyebut jika jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lotim sebanyak 190 orang, jumlah yang sembuh sebanyak 125 orang, masih positif 55 orang dan kasus meninggal 10 orang per tanggal 1 Agustus 2020. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIFASILITASI - Sejumlah murid difasilitasi oleh seorang guru dalam mengikuti KBM berupa Belajar Dari Rumah (BDR) belum lama ini.

Halaman 4

Menkeu Tahan Bantuan 2.584 Unit RTG untuk Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dari total dana gempa Rp 1,49 triliun yang digelontorkan untuk Lombok Barat (Lobar), hampir 50 persen atau sekitar ratusan miliar dana bantuan gempa yang digunakan belum dipertanggungjawabkan oleh Pemda Lobar. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menahan pencairan bantuan untuk pembangunan 2.584 unit rumah tahan gempa (RTG).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Lobar, Joko Marhaendriyanto menyebut ada Rp1,49 triliun dana gempa masuk ke Pemda Lobar. Terdiri dari Rp 25 miliar disalurkan melalui Bank Mandiri dan selebihnya ke Bank BRI. “Pertanggungjawaban dari penggunaan dana di atas 50 persen lebih,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana gempa yang sudah masuk ke BPBD mencapai 50 persen lebih. Pihak BNPB, jelas dia mempertanyakan progres LPJ tersebut, sehingga pihaknya terus memicu penyelesaiannya.

Pertanggungjawaban berupa LPJ dana gempa ini

mandek akibat SK fasilitator berakhir tanggal 25 bulan Maret. Di samping terjadi polemik antara BNPB dengan BPBD di NTB, sehingga keluar surat dari BNPB untuk merasionalisasi jumlah fasilitator. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pencairan.

“Makanya dua bulan (MeiJuni) stagnan progres pencairannya,”ujar dia.

Barulah kata dia, sejak Juli terjadi peningkatan tajam. Disebutkan Progres awal mencapai 22-25 persen namun setelah ada fasilitator dan koordinator wilayah progresnya melejit menjadi 50 persen lebih. “Proses LPJ yang sudah masuk di atas 50 persen, insyallah saat ini kayaknya 54 persen,” jelasnya.

(Suara NTB/her)

MANDEK - Pembangunan RTG yang mandek di wilayah Gunungsari. Pemerintah pusat meminta pemda mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembangunan RTG yang sebelumnya sudah dicairkan.

Ditambahkan, selain LPJ ada Selain itu, ada perjanjian ant- belum bisa dicairkan.”Karena ara fasilitator dengan Kepala pernyataan Menteri Keuangan juga anggaran untuk pembanPelaksana BPBD. Di mana fa- Ibu Sri Mulyani yang mengejut- gunan 600 unit rumah tahan silitator harus menyelesaikan kan kita. Kalau uang yang dulu gempa (RTG) masih mengendap LPJ dalam jangka waktu, bah- saja belum kelar (rampung) LPJ di bank. Dana ini sudah masuk kan satu bulan saja melejit pro- nya bagaimana pusat memberi- di rekening penerima bantuan gresnya. Karena dampak kan dana baru (tambahan). Se- namun mengendap karena berendahnya protes LPJ ini, men- lesaikan dulu LPJ-nya 100 pers- lum bisa dieksekusi. Dana ini gakibatkan usulan bantuan RTG en baru diberikan dana tambah- didebetkan oleh warga untuk dicairkan oleh pokmas. (her) terakhir sebanyak 2.584 unit an itu,” ujarnya.

Partai Golkar Prioritaskan Dukung Pathul-Nursiah Praya (Suara NTB) Kendati tidak menutup peluang mengusung bakal pasangan calon kepala daerah yang lain, namun untuk saat ini Partai Golkar menegaskan masih memprioritaskan untuk mengusung pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), 9 Desember mendatang. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Hasan Masat, saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (1/8).

“Komunikasi dengan beberapa partai politik lain masih terus kita lakukan. Alternatifalternatif (terkait pasangan calon kepala daerah yang akan diusung) juga sudah disiapkan. Tapi untuk saat ini, fokus kita bagaimana bisa mengusung pasangan Pathul-Nursiah di Pilkada Loteng mendatang,” terangnya.

Ia menjelaskan, saat ini Partai Golkar tengah melakukan survei untuk melihat peta persaingan serta potensi pasangan Pathul-Nursiah memenangkan Pilkada Loteng mendatang. Dan, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan hasil survei sudah bisa keluar. Tim survei yang disebar oleh DPP Partai Golkar be-

berapa sudah ditarik dan selanjutnya akan menyampaikan hasilnya ke DPP. Dikatakannya, dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak di NTB tahun ini, tinggal dukungan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Loteng yang belum ada penetapan. Sementara kabupaten/kota lainnya sudah bisa dikatakan final. Tapi gambaran umumnya sudah ada.

Terpisah, Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Amrillah mengatakan, lobilobi politik dengan sejumlah parpol lain diakuinya masih terus dijalankan dan diperkuat untuk memuluskan rencana pencalonan pasangan PathulNursiah. Di mana sedikitnya ada lima parpol sudah dilakukan komunikasi politik. Dan, komunikasi dengan Partai Golkar termasuk yang paling intens. Selain dengan PKB serta Partai Nasdem. “Kita masih melakukan komunikasi dengan parpol lain termasuk juga dengan Nasdem,” ujarnya.

Sementara itu, dua partai islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersepakat membangun koalisi guna menghadapi gelaran Pilkada Loteng, 9 Desember

mendatang. Kesepakatan koalisi ditandatangani Ketua DPC PKB Loteng dan DPD PKS Loteng di salah satu hotel di Mataram, Sabtu (1/8).

Meski sudah bersepakat untuk berkoalisi, namun kedua partai politik tersebut belum menentukan pilihan soal siapa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, baik PKS maupun PKB sampai saat ini masih melakukan seleksi bakal calon kepala daerah di internalnya masing-masing.

DPD PKS Loteng sudah mengusulkan tiga nama bakal pasangan calon kepala daerah ke DPP. Masing-masing pasangan Ir.H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, pasangan H.L. Suryade – H.Habib Ziadi serta pasangan H.Masrun – H.L. Aksar Ansori. Juga ada nama baru yang tengah diperhitungkan yakni Lale Prayatni.

Sementara PKB, selain menggodok pasangan Ir.H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana dan pasangan H.Masrun – H.L. Aksar Ansori, juga pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si. “Semua masih terbuka,” ujar Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani, sebelumnya. (kir)

Dukung Destinasi Prioritas Baru

Dispar Lobar Sudah Siapkan RIPP Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pariwisata mendukung penuh untuk menjadikan Lombok secara umum sebagai destinasi prioritas baru. Bahkan dinas terkait sudah menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). RIPP ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan rencana pembangunan destinasi wisata prioritas baru yang rencananya dilaksanakan dalam jangka lima tahun.

“Kita dukung penuh untuk menjadikan Pulau Lombok secara umum sebagai destinasi prioritas,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam, Minggu (2/8).

Menurutnya, kawasan destinasi yang masuk prioritas baru tersebut merupakan satu delienasi keseluruhan, sehingga bisa menjadi satu paket. Untuk Lombok Barat jelas dia sudah siap dengan penerapan protokol kesehatan, terutama untuk kawasan Senggigi.

Bahkan kata dia, Lobar juga sudah punya RIPP. Ia yakin RIPP ini sedang dievaluasi oleh Pemprov. Prinsipnya, kata dia, pihaknya tetap mengikuti perencanaan provinsi dan pusat selama sumber daya tersedia dan pihaknya tetap koordinasi. Sebelumnya diberitakan, Senggigi, Tiga Gili, Rinjani, Pantai Selatan dan Kota Tua Mataram Jadi Destinasi Prioritas Baru. Pemprov NTB mendukung penuh persiapan Pulau Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.

Selain Mandalika, pengembangan pariwisata super prioritas di Pulau Lombok akan disusul oleh Senggigi, Tiga Gili, Rinjani, Kawasan Pantai Selatan dan Kota Tua Mataram. Rencananya, pembangunan dan pengembangan destinasi super prioritas itu akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun ke depan. Proses pembangunannya akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2024 mendatang setelah Peraturan Presiden (Perpres) ditetapkan.(her)

2022, Sisa RTG Ditargetkan Tuntas Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH., menargetkan rumah tahan gempa (RTG) warga korban gempa 2018 akan tuntas antara 2021 sampai 2022. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan solusi dengan instrumen kebijakan berlapis.

“Istilah saya, kita siapkan kebijakan berlapis sehingga (RTG tuntas) sampai 2021 atau 2022,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Dijelaskan Najmul, kebijakan berlapis itu mencakup 4 langkah penanganan. Pertama, mengusulkan kepada BNPB sebanyak 7.245 unit atau KK penerima bantuan untuk menalangi warga di SK 25-27. Di mana, penerima sejumlah itu masuk sebagai cadangan dan diusulkan ke BNPB. Hanya saja karena Covid-19 dan

penyesuaian anggaran, BNPB belum dapat memastikan realisasi anggarannya.

Kedua, apabila usulan cadangan itu tidak terpenuhi, maka Pemda akan menyiapkan langkah kedua, yakni memohon dana hibah kepada BNPB untuk dikelola oleh daerah guna penuntasan RTG. “Jika dari hibah belum terpenuhi, maka kita maksimalkan melalui RTLH (rehabilitasi rumah tidak layak huni),” sebutnya Najmul sebagai langkah ketiga.

Terakhir, bilamana dari sekian langkah itu masih ada yang belum terpenuhi maka pihaknya akan menyiapkan anggaran dari APBD untuk warga.

Sebagai catatan, langkah itu akan dilakukan apabila Najmul Akhyar kembali terpilih sebagai Bupati pada Pilkada 2020-2025.

Di sisi lain, kemampuan APBD 2021-2022 mendatang belum

dapat diukur menyesuaikan dengan finalisasi angka RTG tuntas pada 2020 mendatang.

Kendati demikian Najmul optimis dengan cara yang direncanakannya, tidak satu pun warga korban gempa yang berhak tidak memperoleh haknya.

“Termasuk wartawan, kalau dia ber-KTP KLU. Tapi ini wartawan (rata-rata berdomisili) dari Mataram,” selorohnya.

Najmul meyakini, sasaran seluruh RTG yang telah selesai dan sedang berproses sudah jelas dan sesuai dengan syarat penerima. Ia sendiri bahkan tidak menginginkan adanya kesalahan kolektif yang bisa berdampak secara hukum di kemudian hari. “Saya tidak ingin ada kesalahan kolektif sehingga berdampak kepada kita semua. Kita tidak mau ada persoalan hukum karena gempa,” tandasnya. (ari)

Suhaili Masih Ketua DPD Partai Golkar NTB Praya (Suara NTB) Kapan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB bakal digelar hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Padahal sesuai instruksi DPP Partai Golkar, Musda Partai Golkar NTB paling lambat sudah harus digelar tanggal 31 Juli. Kesiapan dari DPP untuk menghadiri Musda Partai Golkar NTB jadi kendala utamanya.

Meski belum ada kejelasan soal waktu pelaksaan Musda Partai Golkar NTB, hal itu tidak mengubah apapun di struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB. Dalam artinya, H.M. Suhaili

FT, masih sah sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Pasalnya, perioderisasi kepengurusan, H.M. Suhaili FT, baru akan selesai pertengahan tahun 2021 mendatang.

“Soal gelaran Musda itu hanya perkara waktu saja. Kalau pun belum digelar, tidak akan berpengaruh terhadap struktur kepengurusan partai. Karena pengurus yang sekarang, masa jabatannya masih hingga tahun 2021 mendatang,” ungkap Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Hasan Masat, kepada Suara NTB, Sabtu (1/8).

Ia pun membantah kabar kalau sudah ada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, sete-

lah tak terlaksananya Musda Partai Golkar NTB. Karena sampai saat ini pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari DPP. “(Penunjukan Plt Ketua DPD I Partai Golkar NTB) Tidak ada itu.

Pak Suhaili masih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar NTB,” tegasnya kembali.

Lalu kapan Musda Partai Golkar NTB akan digelar?

Hasan mengatakan, masih menunggu pertunjuk dari DPP Partai Golkar, karena sekarang semua tergantung kesiapan dari DPP Partai Golkar. Dengan kata lain, kapanpun DPP Partai Golkar siap hadir, Musda Partai Golkar NTB siap digelar. (kir)

(Suara NTB/her)

KAWASAN SENGGIGI - Kawasan wisata Senggigi yang masuk destinasi prioritas baru dan Pemda Lobar sedang menyiapkan RIPP.

Tokoh Agama Dukung Pengelolaan Wisata Syariah Tanjung (Suara NTB) Hajat pemerintah untuk menciptakan Wisata Halal atau Wisata Syariah mendapat dukungan dari tokoh agama di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Salah satunya, H. Mustahik.

Ditemui di kediamannya, Dusun Mentigi Desa Malaka, kecamatan Pemenang, Mustahik mengatakan kedatangan wisatawan mancanegara ke NTB tidak hanya menguntungkan secara ekonomi. Tetapi di sisi lain, menguntungkan para pendakwah seperti dirinya. Para pendakwah tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk melancong ke berbagai negara.

Hanya saja, momen kedatangan wisatawan mancanegara itu agar tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi saja. Melainkan dikemas dengan mengedepankan pola-pola syariah. Misalnya, faktor makanan tidak hanya halal tetapi juga murah.

Mengingat dalam Islam, wisatawan yang datang adalah tamu yang harus dihormati oleh setiap penduduk muslim.

“Wisatawan yang datang ke NTB ini harus diperlihatkan kesan positif tentang Islam.

Ketika kesannya positif, tidak jarang mereka berbondongbondong masuk Islam,” ujar Mustahik melihat fenomena muallaf di berbagai negara.

Menurut dia, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tidak hanya melancong atau

berwisata semata. Melainkan kebanyakan di antaranya mencari ketenangan dan ketenteraman batin. Mustahik berkisah, dirinya pernah membawa satu rombongan donatur korban gempa Aceh dari Inggris ke Lombok Utara. Para rombongan kemudian disembelihkan kambing untuk dikonsumsi bersama antara rombongan dengan warga.

Para donatur yang membawa bantuan Rp 1 miliar lebih itu dipertontonkan bagaimana perilaku kehidupan Islami dalam 1x24 jam. Dari momen itu, muncul satu kesan positif dari rombongan Inggris di mana mereka membandingkan kehidupan hedonis di Inggris dengan yang melanda masyarakat Indonesia, termasuk NTB saat ini.

“Mereka berkata, sesungguhnya kehidupan yang kalian jalani sekarang ini adalah kehidupan yang pernah kami jalani dulu. Itu tidak memberi ketenteraman sehingga kami membuangnya.

Pergi ke kafe, mabuk-mabukan, zina, sungguh itu membuat kami menderita,” ujarnya menirukan curhat rombongan asal Inggris.

Ia melanjutkan, rombongan donatur itu begitu terkesima dengan kesederhanaan dan pola hidup islami yang ditunjukkan oleh warga Mentigi. Mengingat secara prinsip, Islam tidak hanya menyangkut salat, puasa, zakat, atau haji. Melainkan mengamalkan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. (ari)

SUARA NTB Senin, 3 Agustus 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

PARLEMENTARIA Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Konsultasi dengan Bappeda NTB, DPRD Sumbawa Sampaikan Sejumlah Persoalan Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menyampaikan sejumlah persoalan, dalam agenda kegiatan Konsultasi dengan Bappeda Provinsi NTB terkait dengan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2021, Rabu lalu. Diantaranya, terkait bendungan dan kerusakan hutan.

Rombongan DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Mohammad Ansori dan diterima Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Kepada Bappeda, anggota DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin, menyampaikan masalah bendungan Mama’ yang sedimentasinya sangat tinggi. Bgitu pula jaringan irigasi primer bendungan Batu Bulan pada sebagian titik tertimbun. Sehingga ada wilayah yang tidak mendapatkan air, terutama di wilayah Moyo Utara.

Kemudian masalah hutan di wilayah dusun Ai Bari, yakni di kawasan Perhutani yang saat ini digarap oleh masyarakat luar.

Jika hal ini tidak segera ditan-

gani maka dikhawatirkan kondisi hutan akan semakin rusak.

“Hal ini butuh kolaborasi pemerintah Provinsi dengan TNI dan polisi agar dapat menekan angka peladangan liar,”urai Aset, panggilan akrab Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini.

Berikutnya terkait dengan benih jagung perlu diberikan secara selektif baik penerima maupun yang diterima. Bahkan Pemprov diminta untuk mengurangi pengadaaan benih jagung. Untuk mengungai peladangan liar akibat penanaman jagung yang cukup masif terjadi di Sumbawa. “Kompensasikan saja bibit jagung, ke bibit tanaman holtkultura dan bibit buahan,” usulnya.

Anggota DPRD Sumbawa lainnya, Budi Kurniawan, juga menyampaikan soal krisis air pertanian. Bahkan di Komisi III DPRD Sumbawa, pihaknya sering menerima a aksi demo dari masyarakat terkait dengan masalah air. Salah satu contohnya bendungan di Se-

KSB Kembali Usulkan 700 Formasi Penerimaan CPNS 2021 Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat (KSB) kembali mengusulkan 700 formasi jelang penerimaan CPNS tahun 2021 mendatang. Itu dilakukan lantaran jumlah ASN yang tersedia saat ini belum sesuai dengan beban kerja yang dimiliki. Bahkan jumlah ASN di KSB saat ini baru mencapai sekitar 3000 orang dari jumlah beban kerja yang dimiliki.

“Kami sudah usulkan ke Kemenpan RB terkait kebutuhan tenaga PNS yang masih kurang untuk bisa dilengkapi.

Bahkan kebutuhan kita juga masih sama dari tahun- tahun sebelumnya seperti tenaga medis, guru dan tenaga teknis lainnya,” ungkap kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, H. Abdul Malik Nurdin S. Sos, M.Si, kepada Suara NTB. Kebutuhan tenaga yang telah diusulkan tersebut, merupakan tenaga prioritas daerah. Sementara terkait kebutuhan daerah yang telah di usulkan, pihaknya masih enggan untuk memberikan bocoran jumlahnya.

Hal ini sengaja tidak disebarluaskan kepada publik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Bahkan pihak terkait juga menunggu adanya informasi kuota yang telah disiapkan oleh Menpan untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah.

“Saya tidak akan sebutkan data yang jumlah masingmasing formasi yang telah kami usulkan ke Kementerian, karena sifatnya sangat rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” timpalnya.

Ia berharap usulan PNS yang diserahkan tersebut bisa dipenuhi secara maksimal oleh Kementerian terkait. Hal ini diharapkan terealisasi sehingga pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah bisa berjalan dengan baik. Khususnya di bidang pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain itu, terkait dengan masalah guru, pihaknya juga masih sangat kekurangan. Sementara untuk memenuhi tenaga pengajar yang ada di sekolah para Honerer dan PTT terpaksa harus dilibatkan.

“Tiga tenaga prioritas yang kita usulkan ini, kami sangat berharap bisa terealisasi dengan harapan pembangunan dan pelaksanaan program yang ada di daerah bisa berjalan baik,” tandasnya. (ils)

Dua BUMDes di Sumbawa Berkategori Maju Sumbawa Besar (Suara NTB) Seluruh desa di Kabupaten Sumbawa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dari 157 Bumdes yang ada, tercatat baru dua Bumdes yang berkategori maju.

“Semua desa memiliki Bumdes, 157 Bumdes. Dari jumlah tersebut, 2 Bumdes maju, 11 Bumdes berkembang, 121 Bumdes tumbuh dan 20 Bumdes dasar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro.

Disebutkannya, dua Bumdes maju seperti Bumdes di Desa Sabedo Kecamatan Utan dan Bumdes di Desa Suka Maju Kecamatan Lunyuk. Kedua Bumdes ini selain pengelolaan anggarannya cukup besar, juga mempunyai kegiatan usaha yang bagus. Sedangkan Bumdes berkembang sudah mulai mempunyai usaha-usaha yang membackup UMKM maupun Bumdes itu sendiri. “Kan Bumdes ini ratarata pada dasarnya memiliki usaha hanya simpan pinjam.

Tapi Bumdes-Bumdes ini dia membuat unit usaha, membackup UMKM yang ada di desanya. Bumdes berkembang ini yang ingin kita dorong untuk bisa lebih maju. Diantaranya seperti Bumdes Labuhan Jambu, Krekeh dan Semamung,” ujarnya.

Kemudian Bumdes tumbuh, posisinya masih sedang dan Bumdes dasar adalah yang baru dibentuk. Terhadap penyertaan modal dari Bumdes, bisa dari pihak manapun. Baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga keuangan. Untuk pernyataan dari desa, tergantung kondisi keuangan desa. Saat ini pihaknya sudah menandatangani MoU dengan Perusda dalam rangka memfasilitasi penjualan produk Bumdes melalui sistem digital. Pihaknya juga membuat sistem kanalisasi di Bumdes. Di mana Bumdes bisa saling membantu. (ind)

lante perlu ada pengerukan.

“Juga masalah pertanian, kami berharap bantuan bibit yang diberikan perlu diperhatikan kualitasnya. Lebih baik kualitasnya bagus meski kurang banyak dari pada banya tapi kurang bagus kualitasnya. Masalah kehutanan juga kami harapkan pengamanan dan pelestariannya,. Kita takut hutan kita habis dan air kita juga habis,” urainya.

Terkait dengan keberadaan Batu Bulan, tambah anggota DPRD Sumbawa lainnya, Sukiman, tidak hanya untuk pertanian.

Tetapi juga untuk penopang wisata. Saat zamannya Wagub Badrul Munir menerapkan sebagai kawasan strategis. Sehingga diharapkan ada pembangunan jalan atau pemantapan sepanjang 7 KM di wilayah tersebut. Juga ada usulan Bendungan Pengkareng di wilayah atas/selatan desa Lito yang berpotensi menyuplai air di wilayah Kec Moyo Hulu, Lopok dan Lape kalau bisa dimasukkan dalam program provinsi.

Berikutnya, anggota DPRD

Sumbawa lainnya, Muhammad Yamin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi jaringan Irigasi dan saluran pembuangan wilayah perkotaan di Sumbawa.

Salah satunya di jalan Baru, Karang Dima dan sekitarnya agar dapat diperhatikan pemerintah Daerah Provinsi NTB. Anggota DPRD lainnya, Hamzah Abdullah, Edy Syahriansyah, Syahrullah, menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, penetapan status jalan yang masih non status menjadi memiliki status, jaminan sosial, dan penguatan IKM, pariwisata dan perekonomian daerah yang sekiranya dapat dilakukan perbaikan, pembangunan dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi NTB. “Soal rombongan belajar yang tidak memadai dengan jumlah kelasnya di Alas,” imbuh Basaruddin.

Sementara anggota DPRD Sumbawa, Gitta Lesbano, menyoroti drainase jalan negara

sepanjang kecamatan Utan dan Rhee yang sudah banyak tertimbun. Salah satunya, kemungkinan akibat turunnya tanah saat musim penghujan dari gunung yang sudah gundul akibat akibat peladangan jagung. Sehingga mesti diperhatikan. Mustaram Ismail menambahkan, di wilayah Mapin Rea, Mapin Kebak ada jaringan irigasi yang dulu pernah dibangun namun belum bisa dimanfaatkan. Sehingga perlu ada perhatian untuk pembangunannya. Diakhir pertemuan Pimpinan DPRD Sumbawa menyampaikan permasalahan normalisasi sungai dan penataan tanggul. Mengingat karena wilayah Sumbawa merupakan daerah aliran sungai yang rawan banjir.

Menanggapi usulan dan masukan dari DPRD Sumbawa, Kepala Bappeda NTB, sebagaimana disampaikan Adizul Sahabuddin, meresponya secara positif. Untuk kemudian usulan dari DPRD Sumbawa, akan diteruskan kepada

(Suara NTB/ist)

Rombongan DPRD Sumbawa dengan Kepala Bappeda NTB usai konsultasi.

OPD terkait masing masing di Provinsi dalam rapat koordinasi yanng akan digelar Bappeda NTB. Selain itu, Bappeda NTB juga akan mengundang Pemkab Sumbawa atau turun langsung ke kabupaten. Untuk mensinergikan program, mana yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Kabupaten.

“Jadi kita akan singkronkan dengan Kabupaten. Agar bisa saling mendukung dan mem-

bantu program,” kata Kepala Bappeda sebagaimana ditirukan Adizul Syahabuddin.

Artinya, Bappeda NTB akan membuat matrik atas semua usulannya mana yang menjadi kewenangan Provinsi NTB, pusat dan kabupaten. Ditengah pandemi saat ini, ada tiga sektor yang menjadi penekanan yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemprov pun memiliki komitmen mengangkat kembali IKM/UKM. (arn/*)

Menhir di Saneo Terancam Perambahan

Dompu (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, mengusulkan ke Balai Arkeologi (Balar) Denpasar untuk melakukan penelitian mendalam terkait batu tunggal atau menhir peninggalan sejarah di kawasan hutan Panca Desa Saneo. Pasalnya, dari sejumlah temuan pendukung kuat dugaan lokasi itu pernah menjadi area pemukiman warga serta pusat peribadatan. Demikian diungkap Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyo Ragil ketika dihubungi Suara NTB, Minggu (2/8).

Ia mengatakan, atas informasi warga soal terancamnya keberadaan benda peninggalan sejarah oleh aktifitas perambahan hutan untuk penanaman jagung, pihaknya bersama elemen terkait langsung terjun meninjau lokasi. Selain mendapati menhir berdiri tegak, terdapat pemakaman serta susunan bebatuan di zaman megalitikum. “Temuan itu sudah kita dokumentasikan dan kirim ke Balar untuk dilakukan penelitian,” terangnya.

Kawasan hutan Panca di bawah pengelolaan KPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso), menu-

rut dia, tidak saja menyimpan beberapa benda sejarah tersebut.

Tetapi masih banyak kekayaan budaya lain yang perlu diteliti dan dijaga keberlangsungannya.

Menyangkut menhir yang kini terancam perambahan, Disbudpar sudah bersurat ke sejumlah pihak seperti DLHK, BKPH, DPRD dan unsur terkait untuk segera menentukan sikap. Karena ketika dibiarkan berlanjut dipastikan peninggalan-peninggalan sejarah ini akan hancur.

“Kalau kita biarkan ini berlanjut selain merusak ekosistem lingkungan, peninggalan sejarah

Maju Jadi Cawabup, H. Ichtiar Resmi Pensiun dari ASN Dompu (Suara NTB) H. Ichtiar, SH kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu yang maju mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Dompu berpasangan dengan Hj Eri Ariyani H. Bambang telah menerima SK sebagai pensiunan ASN. Mulai 1 Agustus 2020, H. Ichtiar juga tidak lagi menerima gaji sebagai ASN karena sudah masuki masa pensiun.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di Dompu, Kamis (30/7) mengatakan, H. Ichtiar, SH mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri. Berdasarkan pertimbangan teknis, ia sudah memenuhi syarat pengabdian dan usia untuk mendapatkan hak pensiun dini terhitung 1 Agustus 2020.

“SK pensiunnya sudah kami serahkan terhitung 1 Agustus,” katanya.

Ketika ada pikiran dan tenaganya yang dibutuhkan oleh dinas setelah tidak lagi menjabat, H. Ichtiar diminta untuk mem-

bantu dan disanggupi. Karena bagaimana pun, H. Ichtiar sudah cukup lama memimpin Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. “Beliau sampaikan kesanggupannya,” ungkapnya.

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal H. Ichtiar, H. Bambang mengaku, akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Namun ia enggan menyebutkan Plt Kadis Dikpora dan dipastikan Plt-nya tidak akan melanggar ketentuan. “Pada tanggal 1 Agustus, SK Plt akan kita serahkan ke pejabatnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, H. Ichtiar memilih pensiun dini dari ASN dan meninggalkan jabatan Kepala Dinas Dikpora Dompu karena ingin maju sebagai calon wakil Bupati Dompu berpasangan dengan Hj Eri Ariyani H. Bambang.

Pasangan ini telah mendapat SK dukungan dari DPP PBB dan sedang berjuang meyakinkan PKB, Partai Nasdem, PKS, dan PDIP. (ula)

(Suara NTB/Disbudpar)

TERANCAM – Menhir peninggalan sejarah di kawasan hutan Panca Desa Saneo, terancam perambahan hutan, Minggu (2/8). juga pasti akan hilang,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi sebelum masuknya temuan tersebut dalam agenda penelitian Balai Arkeologi, tambah Wahyono Ragil, Disbudpar berencana memasang papan informasi yang berisi larangan

perambahan pada sekitar lokasi itu, termasuk titik-titik lain yang diketahui banyak menyimpan benda bernilai sejarah.

Disinggung kelanjutan ekskavasi situs Dorobata di Kelurahan Kandai I sendiri, ia memastikan, tahun ini tidak

ada penggalian atau penelitian secara langsung di lapangan karena terkendala Covid-19.

“Untuk Situs Dorobata tahun ini tidak ada kegiatan penelitian secara langsung, kemungkinan dilanjutkan tahun depan,” pungkasnya. (jun)

Perbaikan Rumah Korban Kebakaran Ntonggu Diusulkan ke Kemensos Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan mengajukan biaya pembangunan dan perbaikan rumah korban kebakaran Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo ke Kementrian Sosial (Kemensos).

“Saat ini kami sedang mendata rumah yang terbakar di Ntonggu kemarin untuk diajukan biaya perbaikan ke Kemensos,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Sirajudin mengatakan, terlepas permohonan biaya perbaikan rumah itu ditolak atau diterima oleh Kemensos, tidaklah menjadi soal. Yang paling penting Dinsos setempat mengajukan.

“Kami hanya sebatas mengajukan dulu. Soal diterima atau ditolak itu urusan belakangan,” katanya.

Ia mengaku, tidak menutup kemungkinan pengajuan tersebut ditolak. Pasalnya Kemensos beberapa Bu-

lan lalu, memberikan bantuan sebesar Rp2,4 miliar untuk korban kebakaran di Kabupaten Bima pada Tahun 2019 lalu, seperti di Desa Karampi Renda, Ngali dan Naru.

“Tidak mungkin Kemensos membantu lagi Kabupaten Bima pada tahun yang sama karena ada daerah lain juga yang dibantu. Tapi kita upayakan dulu apakah bisa dibantu atau tidak,” katanya.

Sirajudin menjelaskan, estimasi biaya perbaikan rumah akan ditentukan sendiri oleh Kemensos. Namun rumah yang rusak berat dibantu sebanyak Rp28 juta. Sedangkan rusak ringan sebesar Rp5 juta. “Biaya ini sudah dilengkapi perabotan rumah tangga, kasur hingga biaya jatah hidup selama beberapa bulan,” katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan pendataan petugas Dinsos lapangan, tercatat ada sebanyak 37 unit rumah yang rusak berat dan delapan unit yang rusak ringan YANG terbakar di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo belum lama ini. “Hasil data ini akan segera kita

ajukan ke Kemensos secepatnya,” katanya.

Sirajudin mengaku selain Ntonggu, pihaknya juga akan mengajukan puluhan rumah warga yang terbakar di sejumlah wilayah Kabupaten Bima selama tahun 2020, seperti Desa Ngali, Donggo, Wera, Ambalawi dan Wawo. “Rumah yang terbakar di Ntonggu akan kita satukan dengan rumah yang terbakar di wilayah lainnya selama 2020. Sebab syarat rumah terbakar yang bisa dibantu Kemensos minimal 50 unit,” katanya.

Disamping itu, tambah dia, saat ini kebakaran Desa Ntonggu telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat selama tujuh hari. Penetapan status itu diawali dengan pendirian tenda dan dapur umum.

“Selama 7 hari status tanggap darurat, kita akan siapkan kebutuhan seperti makanan, dan pemeriksaan kesehatan bagi 514 jiwa yang terdampak kebakaran,” pungkasnya. (uki)

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

RSMA Tunggu Pencairan Klaim Ketiga Penanganan Pasien Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses klaim pembayaran penanganan pasien covid-19 di Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir (RSMA) terus berjalan. Setelah dua kali klaim dicairkan, kini rumah sakit setempat menunggu proses pencairan klaim ketiga yang diusulkan beberapa minggu lalu.

“Klaim biaya penanganan pasien covid itu dua kali yang sudah cair. Yang terakhir (klaim ketiga red) belum cair,”kata Direktur RSMA, dr.

Arindra Kurniawan kepada Suara NTB belum lama ini.

Disebutkannya, klaim ketiga yang diusulkan untuk 20 pasien dengan anggaran sekitar Rp. 3,3 Miliar. Proses klaim sendiri sudah diverifikasi oleh BPJS dan sudah disampaikan ke Kementerian. Saat ini pihaknya masih menunhgu pencairan. Informasinya pencairan terhambat karena adanya perubahan terkait perubahan Satgas. “Yang ketiga sudah diverifikasi BPJS, terus sudah kita sampaikan di Kementerian. Ternyata ada perubahan yang terkait Satgas. Itu semuanya berubah strukturnya, terkait

dengan rekening dan pelaporan.

Akhirnya klaim kita yang sudah masuk menunggu kepastian dari pusat. Kalau yang sebelumnya, prosesnya cepat,” ujarnya.

Klaim yang diusulkan, kata Arindra, untuk biaya penanganan pasien suspek ataupun positif covid-19 yang masuk dalam ruang isolasi. Usulan ini juga diverifikasi oleh BPJS sesuai dengan kriteria. Seperti halnya klaim pertama diusulkan untuk 7 pasien. Dari hasil verifikasi BPJS, hanya 3 pasien yang bisa diklaim dan 4 lainnya dispute atau tidak memenuhi persyara-

tan. Kemudian klaim kedua dari 17 pasien, 1 diantaranya dispute.

Sedangkan klaim ketiga dari 20 pasien, 2 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Yang klaim pertama cair sekitar Rp 450 juta dari pengajuan sekitar Rp 700 juta lebih. Kemudian yang klaim kedua yang cair Rp 1,2 miliar,” terangnya.

Menurutnya, klaim biaya penanganan berbeda-beda setiap pasien. Ada pasien yang biaya penanganannya Rp 100 juta lebih, ada yang Rp 20 juta, bahkan ada yang di bawah angka tersebut. Besaran biaya tergan-

tung lama perawatan dan tindakan penanganan terhadap pasien. Penanganan sendiri tetap dilakukan sesuai dengan prosedur. “Setiap pasien itu beda-beda,” ungkapnya.

Terhadap pasien yang dispute, lanjutnya, klaim biaya penanganan masih dipending menunggu adanya juklak juknis dari kementerian. “Yang dispute, kita tunggu keputusan dari kementerian seperti apa regulasinya. Karena BPJS sendiri juga tidak berani. Dia mengikuti prosedur yang ada,” tandasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/dok)

JUMPA PERS - Arindra Kurniawan di acara jumpa pers terkait pasien pertama Covid-19 di Sumbawa beberapa bulan lalu.

SUARA NTB

Senin, 3 Agustus 2020

Pemda Diminta Jangan Lepas Peluang

Kapal Pesiar akan Dijadikan Hotel Terapung bagi Tamu MotoGP Giri Menang (Suara NTB) – Uji coba MotoGP rencananya akan digelar tahun depan. Untuk menyambut perhelatan dunia ini, rencananya kapal Pesiar akan dijadikan hotel terapung untuk menginap bagi para tamu. Kepastian ini disampaikan oleh pihak kapal pesiar ke Pelindo III Lembar.

“Ya, kapal pesiar itu nanti akan jadi hotel terapung untuk menginap pada tamu MotoGP,” jelas General Manager Pelindo III Lembar Baharudin, akhir pekan kemarin.

Kesiapan mengenai kapal pesiar menjadi hotel terapung, jelas dia itu regulasi pemerintah, karena kapal pesiar singgah di Lembar. Artinya, kapal pesiar ini menjadi tempat menginap bagi para tamu yang datang. Hal ini akan mampu menghidupkan perekonomian di sekitar daerah pelabuhan. Tinggal bagaimana ditangkap peluang ini oleh masyarakat, desa dan Pemda.

Untuk kesiapan dari sisi pelabuhan sendiri sudah bisa melayani, tinggal fasilitas pendukung yang perlu disiapkan. Pihak Pemda dalam hal ini bupati pun turun mengecek areal parkir di Segentar Lembar. “Pak bupati sudah turun,”ujarnya.

Untuk kunjungan kapal pesiar, ada lima kapal pesiar belum membatalkan kedatangan ke Lembar dampak Covid19. Artinya lima pasar ini sangat memungkinkan bisa masuk ke Lombok.

“Lima kapal pesiar belum membatalkan kedatangannya,”ujar dia.

Sementara itu, kalangan DPRD meminta Pemda Lobar lebih mempersiapkan diri. Terutama dari sisi kesiapan kawasan wisata, akomodasi penginapan bagi tamu dan penonton yang rencananya akan menginap.

Pasalnya, dari sisi kesiapan hotel saja masih terbatas, sehingga pemda harus mendorong investor yang sudah diberikan izin segera membangun hotel. Selain itu, 57 desa wisata di Lobar harus dipersiapkan dengan maksimal agar bisa ambil bagian di MotoGP. Anggota komisi II yang berasal dari Sekotong, Abu Bakar mengatakan, idealnya bahwa potensi SDA yang dimiliki Lobar, khususnya Sekotong-Lembar sejatinya bisa terkelola dengan baik dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Untuk hunian atau tempat menginap jelas dia ada klasifikasi, sesuai dengan target pengunjung. Misalnya, tamu menengah ke bawah. Kalau target market tamu menengah ke atas kemudian bicara hunian memang di-

akui kekurangan fasilitas, sehingga kemudian hal itu menjadi alasan untuk hotel terapung. Kalau target sasaran tamunya menengah ke bawah, maka harus diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian.

Menurutnya, tamu juga akan realistis. Pasti akan melihat harga dan fasilitas. Karena itu ia pun mendorong Pemda harus menyiapkan sehingga kata dia, uang yang masuk bisa ditangkap oleh pemerintah dan masyarakat. Kalau hotel terapung sebagai tempat menginap, lalu apa yang diperoleh Pemerintah dan masyarakat. Harus jelas kata dia, regulasi Pemda untuk mendapatkan pemasukan dari sana.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lobar Abdul Majid mengatakan Pemda harus mengambil momentum untuk ambil bagian imbas atau multiplayer effect dari adanya KEK Mandalika, lebih-lebih rencana tahun depan akan uji coba MotoGP. “Kalau Lobar sekarang mau melihat itu sebagai momentum peluang di depan mata, supaya tidak lose momentum, maka harus segera mempersiapkan,” tegasnya. Politisi PPP ini mengatakan, Pemda harus segera lakukan koordinasi dengan pihak ketiga atau investor yang memiliki anggaran untuk melakukan terobosan, seperti pembangunan hotel dan fasilitas lain. (her)

PGRI Kenang H. Lalu Mudjitahid sebagai Pejuang Pendidikan Giri Menang (Suara NTB) Salah satu putra terbaik NTB Drs. H. Lalu Mudjitahid berpulang, Sabtu (1/8).

Meninggalnya, mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) ini menimbulkan kesan tersendiri bagi insan pendidikan di NTB. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI H. Ali Arahim, menyebut almarhum sebagai pejuang pendidikan. Banyak kenangan berupa perjuangan almarhum dalam sektor pendidikan.

“Ketemu almarhum ketika beliau Walikota Administratif Mataram. Dengan kapasitas walikota menghibahkan SDN 7 Mataram yang sekarang jadi AMM,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Ali Arahim mengenang, hal yang tak

mungkin dilupakan ialah saat Mudjitahid menjabat Walikota Administratif Mataram. Berbagai kebijakan pengembangan pendidikan dilakukan saat itu, karena Mataram baru saja lepas dari Lombok Barat, sehingga pembangunan di sektor pendidikan benar-benar dilakukan mulai dari awal lagi. Menyusun kembali puzzle hasil pemekaran wilayah dengan Lobar jadi tantangannya saat itu.

Untuk itu, ujar mantan Ketua PGRI NTB dua periode ini komitmen pengembangan dunia pendidikan tak diragukan lagi. Bahkan, banyak kampus swasta di Kota Mataram didirikan Lalu Mudjitahid. “Saya pikir sebagai khalifah pencetus pemikir penggerak pendobrak du-

nia pendidikan,” ujarnya. Tentu saja kepergian Lalu Mudjitahid menyisakan pilu amat mendalam, karena sangat jarang ada tokoh seusia beliau yang hingga kini masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Siapa yang mengundang beliau pasti hadir. Ini perlu dipupuk semangatnya, keteladanan jadi kata kunci membangun kekuatan menuju keberhasilan,” sebutnya. Sebagai generasi muda, setiap orang harus melanjutkan cita-cita almarhum dan memperjuangkan dunia pendidikan. “Kita merasa kehilangan pendidikan keteladanan beliau sangat luar biasa sangat tulus untuk berkiprah di bidang pendidikan,” tuturnya. (dys)

Halaman 6

Senin, 3 Agustus 2020

SUARA NTB

Halaman 7

SUARA NTB Senin, 3 Agustus 2020

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Loteng

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani meletakkan bibit tanaman bakau dalam kegiatan penghijauan jalan akses Pulau Bungin, Alas, Sumbawa Barat.

Tanam Mangrove

Korem 162/WB Hijaukan Pulau Bungin Mataram (Suara NTB) – Korem 162/Wira Bhakti menanami tepi jalan akses Pulau Bungin, Alas, Sumbawa Barat dengan pohon bakau. Penanaman pohon ini sebagai salah satu cara menjaga, memelihara, dan melestarikan alam.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah memimpin penanaman pohon pada Jumat (31/7) lalu tersebut.

“Bertepatan Hari Raya Idul Adha 1441 H di Pulau bungin ini mari kita budayakan kegiatan menanam pohon, untuk hijaukan lingkungan sekitar sehingga nantinya akan menjadi tradisi positif yang hasilnya dapat bermanfaat bagi alam dan masyarakat sekitar,” jelas Danrem.

Camat Alas M lutfi Makki menyambut baik kegiatan penanaman pohon tersebut. yang mana Pulau Bungin merupakan desa dengan penduduk yang padat. Akses jalan ke Pulau membelahkawasan pesisir sehingga perlu pelestarian alam khususnya tanaman bakau.”Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat pulau bungin,” ungkapnya. (why/*)

Pathul Belum Terima Dukungan Golkar

Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah masih dinamis. Meskipun Golkar NTB telah mengusulkan nama pasangan L. Pathul Bahri-Nursiah, akan tetapi keputuskan akhir DPP Golkar tidak tertutup kemungkinan bisa berubah arah ke pasangan calon lain.

Isu tersebut juga cukup santer mencuat di internal Golkar. Disebutkan hasil Musda Golkar NTB akan ikut mempengaruhi peta dukungan Golkar di Pilkada Lombok Tengah. Pasalnya sebagian sikap politisi Golkar lebih menghendaki supaya mengusung kader sendiri di Pilkada Lombok Tengah.

Melihat situasi dinamika politik di internal Partai Golkar itu sendiri, Fathul Bahri yang

dikonfirmasi juga belum berani banyak bicara terkait dukung Golkar kepada dirinya. “Itu urusan internal Golkar. Ndak berani kita dikte urusan internal partai orang,” ucap Pathul saat di tanya terkait dengan kepastian dukungan Golkar akan jatuh ke tangan pasangan Pathul-Nursiah.

Diketahui, Golkar sendiri memberikan dukungan kepada Pathul dengan syarat harus menjadikan Nursiah

sebagai pasangan calon wakilnya. Nursiah sendiri diajukan Golkar lantaran semua kader Golkar yang dijagokan dari trah keluarga Bodak, mengundurkan diri.

Tapi melihat dinamika politik di internal Golkar jelang Musda tersebut, menerima Nursiah sebagai calon Wakilnya, belum menjadi jaminan kepastian bagi Fathul untuk mendapatkan tiket dukungan partai Golkar. Pathul sendiri

Novi Bantah Lakukan Politik Dinasti

Kasus Marching Band 2017

Belum Perlu Korsup KPK Mataram (Suara NTB) – Berkas tersangka kasus pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 belum juga membuat jaksa yakin. Sebabnya, pada pembuktian unsur pidana korupsi perihal kerugian negara. Koordinasi supervisi (Korsup) dengan KPK bukan jadi pilihan.

“Walaupun begitu kami optimistis kasus ini bisa selesai. Belum ada Korsup lagi. Masih mengikuti (hasil Korsup) yang sebelumnya,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah menjawab konfirmasi akhir pekan lalu. Menurutnya, problem penyelesaikan kasus masih belum beranjak dari soal pembuktian kerugian negara. Dalam hal ini, jaksa peneliti sebelumnya meminta penyidik mempertajam dugaan penyimpangan pada harga perkiraan sendiri (HPS) yang dianggap kemahalan.

Untuk menunjukkan penyusunan HPS yang lebih mahal dari seharusnya, jaksa memerlukan harga pembanding untuk pembuktian unsur tersebut. “Masih mengenai petunjuk sebelumnya.

Pada intinya kita akan penuhi sesuai petunjuk jaksa,” terang mantan Wakapolres Lombok Tengah ini. Dalam kasus itu dua orang ditetapkan sebagai tersangka. yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek.

Kemudian Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka itu diduga mendesain pengadaan paket proyek.

Tujuannya, agar hanya CV Embun Emas yang bisa memenangkan tender. Pengaturan itu diduga dibuat untuk dua paket proyek. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri. paket pertama ini akhirnya memang dimenangi CV Embun Emas dengan nilai penawaran Rp1,57 miliar.

Paket proyek kedua yang ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Penghitungan kerugian negara BPKP Perwakilan NTB menemukan penyimpangan sebesar Rp702 juta. (why)

Nursiah masih belum mencukupi syarat mendaftar ke KPU. Diketahui syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen atau 10 kursi DPRD untuk bisa mendaftarkan pasangan calon ke KPU Lombok Tengah. Untuk pasangan Pathul-Nursiah yang baru didukung Gerindra dengan tujuh kursi dan Berkarya satu kursi, masih kekurangan dua kursi lagi.

Pathul optimis bisa mulus melaju sebagai calon di Pilkada 2020 ini. Ia meyakini pihaknya bakal mendapatkan dukungan parpol tambahan untuk mencukupi syarat pendaftaran calon ke KPU. (ndi)

Lusa, Demokrat akan Serahkan SK Dukungan ke Najmul

Pilkada Sumbawa

Mataram (Suara NTB) – Langkah Dewi Noviany tampil di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 sebagai bakal calon Wakil Bupati berpasangan dengan Calon Bupati, Mahmud Abdullah dinilai sebagai upaya melanggengkan politik dinasti. Pasalnya dia merupakan adik kandung dari Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.

Disudutkan dengan isu tersebut, Novi pun angkat bicara.

Dia dengan tegas menolak jika keputusan dirinya maju di Pilkada Sumbawa disebut ingin membangun dinasti politik. Menurut Novi, keinginan dirinya maju di Pilkada Sumbawa, bukan lantaran ada kakaknya menjadi Gubernur.

“Kalau kita dikenal orang dan ada aspirasi kenapa tidak, jangan didiskriminasi dong. Mentang-mentang kita dekat sama pengambil kebijakan, dekat sama orang, terus kita mau dikucilkan, justru ini yang harus ditampilkan,” tegas Novi saat ditemui di Mataram, pekan kemarin.

Disampaikan Novi, dalam alam demokrasi, semua warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

Apapun latar belakang sosialnya, termasuk dirinya punya hak yang sama untuk dipilih bersama dengan kandidat bakal calon lainnya di Pilkada Sumbawa.

“Mari kita bersama-sama, Demokrasi ini harus dibawa happy, kita semua punya hak, kasihan dong saya, mentang-mentang saya dekat, lalu saya tidak boleh ikut ini, ndak boleh ikut itu, ini justru yang salah. Jadi semua orang berhak,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Novi, bahwa dirinya maju di Pilkada Sumbawa, juga telah melalui proses demokrasi yang sama dengan bakal calon lainnya. Tidak ada keistimewaan yang didapatkannya. Sehingga ia mengaku heran dengan upaya menyudutkannya dengan isu dinasti politik.

“Saya dapat dukungan partai kan ada prosesnya. Alhamdulillah sudah dapat dukungan tiga partai, PKS 4 kursi, PKB 4 kursi dan Berkarya 1 kursi, sudah cukup surat sembilan kursi.

Insya Allah yang lain akan menyusul,” pungkasnya. (ndi)

sangat menyadari tingginya dinamika politik Musda Golkar tersebut. Karana itu dia memilih berhati-hati dalam mengambil sikap.

“Golkar jadi urusan bersama (Pathul-Nursiah) tapi kita menunggu dulu seperti apa internal Golkar itu sendiri, kan Golkar belum menentukan sikap, tapi bukan berarti menggantung, kita melihat dinamika seperti ini, dan akan ke mana Golkar kita belum tahu,” katanya.

Pasangan Pathul-Nursiah sampai sejauh ini baru resmi mengantongi dua tiket dukungan partai politik yakni dari Partai Gerindra dan Berkarya. Dengan dukungan baru dari dua partai tersebut, pasangan Pathul-

(Suara NTB/why)

SABU - Tim Ditresnarkoba Polda NTB membongkar barang bukti koper berisi sabu yang disimpan dalam bedak kecantikan, Jumat (31/7) petang. Sabu seberat 2,098 kg itu dikirim dari Medan, Sumatera Utara.

Bandar Narkoba Ditembak

2,098 Kg Sabu Diselundupkan Lewat Bedak Kecantikan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap jaringan peredaran sabu yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Sabu seberat 2,098 kg ini diselundupkan di dalam botol bedak kecantikan. Tiga kurir ditangkap. Sementara si bandar mendapat perawatan medis karena luka tembak di dada.

“Yang melawan, kami lumpuhkan!”, tegas Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra didampingi Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Minggu (2/8) dalam konferensi pers. Kasus itu terungkap dari penangkapan tiga kurir yang baru tiba dari Medan, Kamis (30/7) lalu. Mereka, Panji (37), Lita (24) dan Ayu (24) lolos dari pemeriksaan Xray bandara Lombok, Praya, Lombok Tengah. Mereka baru ketahuan ketika dalam perjalan menuju sebuah hotel melati di Cilinaya, Cakranegara, Mataram.

“Sabunya disimpan di dalam 18 botol bedak. Botol

bedak ini dibawa pakai koper.

Diselipkan di antara pakaianpakaian. Barangnya mau diantar ke yang pesan,” terang Helmi. Mereka menginap satu hari di hotel sambil menunggu instruksi transaksi ke pemesan. Transaksi awalnya direncakan di sebuah hotel berbintang tak jauh dari tempat mereka menginap. Tetapi batal.

Akhirnya si pemesan mengarahkan tiga pembawa sabu itu bertransaksi di wilayah Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram. Tiga kurir itu bertemu dengan Gemok (40) pada Jumat (31/7) lalu.

Gemok datang sendiri dengan Yamaha Mio-nya. Tetapi dia tidak mengira bahwa para pembawa sabu itu juga sedang diintip polisi. Tiga kurir itu memang sengaja dibuntuti sampai bertransaksi.

Begitu serah terima terjadi, empat orang tersebut ditangkap bersamaan. Tetapi, Gemok menolak pasrah walaupun sudah terkepung. Dia langsung mengeluarkan

kerisnya. “Perlawanannya membahayakan anggota sehingga pelaku bandar ini kita lumpuhkan,” sebut Helmi.

Timah panas bersarang di dada kanan Gemok. Kondisinya langsung kritis tetapi masih bisa dirawat di RS Bhayangkara Mataram.

“Kita doakan dia selamat supaya bisa kita interogasi,” imbuh dia. Helmi menambahkan, Gemok ini memang mempersenjatai dirinya. Selain dengan senjata tajam, dari penggeledahan rumahnya juga ditemukan pistol rakitan dengan dua butir peluru Revolver. (why)

Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan ikut melaksanakan Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat sudah memutuskan arah dukungannya di empat daerah, yakni Lombok Utara, Mataram, Lombok Tengah dan Dompu. “Keempat Kabupaten/Kota itu sudah selesai diplenokan oleh Bappilu dan Ketum Demokrat, serta sudah ditetapkan dan sudah dibuatkan SK Rekomendasi dukungannya,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri kepada Suara NTB, Minggu (2/8).

Adapun bakal pasangan calon yang didukung Demokrat di empat daerah tersebut yakni, pertama di Kabupaten Lombok Utara, mengusung pasangan Najmul Ahyar-Suardi, kemudian di Kota Mataram mendukung pasangan Baihaqi Daiq Diyah Ratu Ganefi, selanjutnya di Loteng mendukung pasangan Ziadi - Aswatare dan Dompu pasangan Saepulrahman - Cika.

“Yang sudah mengambil SK/Rekom baru Mataram dan Loteng. Sedangkan KLU dan Dompu siap menerima SK/Rekom pada Rabu tanggal 5 Agustus ini,” terang Mahalli. Hal itu disampaikan Mahalli lantaran beberapa waktu belakangan ini, banyak muncul pertanyaan dukungan Demokrat kepada Najmul.

Pasalnya daerah lain sudah menerima SK, sementara KLU belum diberikan. Sehingga hal itu kemudian

menimbulkan berbagai macam spekulasi politik.

Dengan telah keluarnya SK Rekomendasi dukungan DPP partai Demokrat di empat daerah tersebut. Mahalli menegaskan pihaknya langsung menginstruksikan kepada jajaran di empat daerah tersebut untuk memenangkan pasangan calon yang didukung Demokrat.

“Dengan demikian dukungan Demokrat di empat daerah tersebut sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Apalagi diskusi dan perdebatan. Kader kader Demokrat tinggal berjuang bersama untuk memenangkan. Bila ada yang tidak sejalan dan tidak tunduk pada keputusan partai, maka sanksi tegas akan diberikan,” kata Mahalli.

Sementara itu tidak daerah lainnya yang belum di plenokan adalah Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima.

Mahalli menyampaikan ketiga daerah tersebut masih sedang berposes, namun dia memastikan dalam minggu ini dukungan Demokrat di ketiga daerah tersebut sudah dapat difinalkan.

“Senin (hari ini) akan diplenokan dan diambil keputusan. Tapi karena kuatnya dinamika dan situasi politik sangat dinamis maka bisa saja molor namun tidak akan melampaui minggu ke-2 Agustus. Karena DPP akan menyerahkan B1 - KWK kepada semua balon yang akan diusung mulai tanggal 12 Agustus ini,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 3 Agustus 2020

Halaman 9

Tangani Kekeringan

Lobar Kekurangan Kendaraan Angkut Air Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan di Lombok Barat terjadi sejak beberapa bulan terakhir dengan jumlah desa terdampak 30 desa di enam kecamatan. Kendala dialami pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam mendroping air bersih ke warga terdampak.

Sekretaris BPBD Lobar, Nanda Kurniawan mengatakan, 30 desa terdampak kekeringan tersebar di enam kecamatan. Secara rinci disebutkan, kecamatan Sekotong ada delapan desa, Kecamatan Lembar ada enam Desa, kecamatan Gerung tiga desa, Kuripan Empat desa, Batulayar Tujuh desa dan Gunungsari dua desa. “30 desa terdampak kekeringan.

Secara operasional kami di BPBD kekurangan kendaraan untuk droping air bersih, meski pun tahun ini mendapatkan satu unit mobil tangki dari bantuan BRI,” katanya.

Dikatakan, kendala tersebut harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan terhadap masyarakat terdampak kekeringan bisa maksimal di-

layani untuk mendapatkan air bersih. Kalau pun ada bantuan kendaraan dari BRI, namun belum diserahkan ke BPBD karena masih perlu proses pencatatan di BPKAD. Persoalan kendaraan operasional ini menjadi kendala tiap tahun BPBD. Tim TRC hanya mengunakan dua kendaraan pick up untuk droping air. Itupun dengan kondisi kerap mengalami kendala di lapangan. Bahkan pernah rem blong disaat mengangkut air, hingga nyaris membuat petugas celaka. “Pernah jatuh dulu,” ujarnya.

Untuk droping air pun, tim menggunakan kendaraan pick up dengan mengangkut air menggunakan tandon. Kondisi ini cukup menjadi Kendala karena petugas kesulitan. Ia

menambahkan, sejauh ini sudah banyak Desa yang meminta droping air, seperti di Sekotong, Pelangan. Pihaknya pun sudah mulai mendroping air sejak pekan lalu.

Kepala Dinas Damkar Lobar, Sahlan mengatakan pihaknya sudah menerima permintaan droping air dari desa.

Sejauh ini, sudah ada beberapa desa di daerah Batulayar terkena kekeringan. Pihaknya bersama kecamatan pun sudah turun mendroping air bersih. Menurut prediksi kekeringan akan parah melanda daerah ini pada Agustus keatas. “Mudahan-mudahan kita segera diberikan mobil tangki dari BRI itu. Sudah kami bersurat ke BPKAD,” imbuh dia. (her)

Pilkada Kota Mataram

(Suara NTB/ist)

KEKERINGAN - Tim Damkar Lobar mensuplay air ke daerah terdampak kekeringan di Batulayar.

PAW DPRD Loteng

Ali BD Dukung Mohan

Partai NasDem Siapkan Dua Nama

Selong (Suara NTB) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan atau yang akrab disapa Ali BD menyatakan dukungannya kepada kandidat Calon Wakikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Mantan Calon Gubernur NTB itu pun mengimbau seluruh pemilihnya yang ada di Kota Mataram untuk memberikan dukungan kepada putra mantan Walikota Mataram, almarhum H. Moh Ruslan.

“Saya juga pemilih di kota (Suara NTB/ist) Mataram,” ungkap Ali BD meAli BD njawab Suara NTB via sambungan telpon. Amaq Asrul ini beralasan, Mohan sudah cukup berpengalaman memimpin Kota Mataram sebagai Wakil Walikota dua periode mendampingi H. Ahyar Abduh. Memilih Mohan, menurut Ali BD bukan berarti hanya akan memperkuat politik dinasti di Kota Mataram. Katanya, H. Moh Ruslan sudah lama meninggal.

Sehingga alasan Mohon melanjutkan politk dinasti tidaklah benar.

Dikatakan, sudah tidak ada pengaruh lagi dari orang tua Mohan.

Mohan dinilai orang yang sudah besar di Kota Mataram.

Kepemimpinan di Kota Mataram ini sudah selayaknya diteruskan oleh orang yang sudah berpengalaman. Ali BD sendiri di Kota Mataram sudah sangat dikenal. Bupati Lotim dua periode itu juga pernah menjadi kandidat Walikota tahun 1999. Kala itu berhadapan dengan H. Moh Ruslan. Ali BD kalah satu suara dari ayah kandung H. Mohan Roliskana. “Saya kalah satu suara saja dengan pak Ruslan waktu itu,” demikian tuturnya.

Soal pilihan partai yang akan mengusung tidak dikomentari. “Kita tidak singgung partai, kita hanya mau dukung Mohan saja, mau didukung atau tidak didukung oleh partai tidak masalah, karena kita bukan berpartai,” demikian tegasnya.

Tidak saja untuk Mataram, Ali BD juga angkat bicara soal arah dukungannya untuk calon Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Di utara itu saya mendukung Djohan Syamsu,” ungkapnya. Dukungan kepada Djohan kata Ali BD karena alasan senioritas. Djohan Syamsu merupakan Bupati KLU periode pertama. Politisi senior di Kabupaten teranyar di wilayah pulau Lombok tersebut.

Penilaian Ali BD, orang yang berusia lebih tua akan jauh lebih arif dan bijaksana dalam memimpin pembangunan di daerah. Tidak menggunakan emosi. (rus)

Praya (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Lombok Tengah (Loteng) menegaskan belum ada pembicaraan terkait siapa yang akan diusulkan untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan H. Lalu Arabiah yang wafat pertengahan Juli kemarin di DPRD Loteng, karena masih dalam suasana berkabung.

Namun setidaknya ada dua nama yang dipersiapkan.

Sekretaris DPD Partai NasDem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (1/8) mengatakan, Nasdem belum ada pembicaraan khusus di tubuh partai. “Kita juga perlu ada pembicaraan dengan pihak keluarga dan itu juga belum dilakukan. Karena kita masih dalam suasana berkabung,” ujar Ahmad Syamsul Hadi.

Namun demikian, karena PAW merupakan satu keharusan mau tidak mau Partai NasDem harus segera menyiapkan usulan. Jangan sampai kursi keanggotan Partai NasDem di DPRD Loteng dibiarkan kosong terlalu lama. “Pada waktunya pasti kita ajukan PAW. Tapi untuk saat ini kita masih dalam suasana berkabung,” tegasnya kembali.

Ia mengatakan, jika menilik perolehan suara di Pemilu legislatif yang baru lalu, ada dua nama yang berpeluang menggantikan posisi H. Lalu Arabiah. Yakni H. Lalu Wirakse serta Bobot Maksimum. Keduanya merupakan calon anggota legislatif dengan perolehan suara di urutan kedua dan ketiga di bawah H. Lalu Arabiah di daerah pemilihan III (PujutPraya Timur) dari Partai NasDem di Pemilu legislatif tahun 2019 lalu.

“PAW itu mekanismenya sudah jelas. Ada tahapan dan

prosedurnya. Jadi tidak akan kemana-mana. Siapa yang paling berhak itulah yang akan diusulkan sebagai pengganti nantinya,” ujar Tenaga Ahli DPR RI ini.

Memet – sapaan akrab Sekretaris DPD Partai NasDem Loteng ini pun menyayangkan ada oknum yang coba curi-curi kesempatan terkait PAW H. Lalu Arabiah tersebut. Dengan mengambil formulir usulan PAW tanpa sepengetahun DPD Partai NasDem Loteng. Padahal kalau sudah waktunya, PAW pasti akan diusulkan. “Jangan coba-coba mencari kesempatan dalam persoalan ini. Pasti akan ketahuan. Jadi ditunggu saja prosesnya,” im-

buhnya.

Disinggung kabar soal status H. Lalu Wirakse yang sudah tidak lagi menjadi kader Partai NasDem, Memet menegaskan kabar tersebut tidak benar. Bahwa sampai saat ini H. Lalu Wirakse masih menjadi kader Partai NasDem. Dan, tidak pernah dicopot atau diberhentikan sebagai kader oleh Partai NasDem. “H. Lalu Wirakse sampai saat ini masih tercatat sebagai kader Partai NasDem. Tidak pernah diberhentikan ataupun di copot oleh partai.

Justru kalau ada yang mengatakan H. Lalu Wirakse, bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB

Senin, 3 Agustus 2020

Wow! Weekend, Makan Mewah Sepuasnya di Golden Palace Hotel

Mataram (Suara NTB) – Golden Palace Hotel Lombok kembali menghadirkan tawaran menarik untuk pecinta kuliner. Terutama untuk menikmati makan malam sepuasnya khas buffet dinner dengan harga terjangkau dalam paket Wow! Weekend.

“Paket ini menawarkan aneka menu barbecue, mie kocok, aneka gorengan, aneka soup, aneka kue, aneka juice, aneka irisan buah segar, nasi goren, dan lain-lain,” ujar Food and Beverage Manager Hotel Golde Palace, Reeza Pahlevie.

Dengan semangat Reunite, Relax, Rejoice, seluruh menu tersebut dapat dinikmati pecinta kuliner dengan harga Rp75.000 per paket. “Kami membuat paket ini untuk memfasilitasi para loyal customer rooftop dan juga customer yang sudah lama tidak menikmati suasana rooftop karena masa pandemi,” ujar Reeza.

Wow! Weekend sendiri dimulai pukul 18.00 – 21.00 Wita setiap Jumat dan Sabtu. Pelanggan bisa memilih untuk menikmati hidangan tersebut di Rooftop Garden ataupun di Pool Side Golden Palace Hotel Lombok.

Seluruh menu yang dihadirkan adalah menu-menu terbaik dengan bahan dan cita rasa khas hotel bintang 4 tersebut. “Menariknya, pelanggan bisa melihat sunset di Kota Mataram dan Pantai ampenan serta Gunung Agung dari Rooftop Garden,” ujar Rezza. (bay)

Delapan Karyawan PT STM Terkonfirmasi Positif Covid-19 Dompu (Suara NTB) Sebanyak delapan orang karyawan yang bekerja pada PT Sumbawa Timur Mining (STM) Huu Dompu terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka ini diketahui positif hasil swab mandiri oleh perusahaan sebagai syarat bisa kembali aktif bekerja.

Temuan ini membuat tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Dompu mengambil alih penanganan pasien dan meminta pihak perusahaan menghentikan sementara aktifitas hingga dipastikan semua karyawan serta tempat kerja bebas dari Covid-19.

“Setelah dipelajari. Kami berkesimpulan bahwa proses isolasi mandiri yang mereka (PT STM) lakukan, tidak sepenuhnya sesuai dengan protap Covid-19. Sekarang, atas nama undang – undang, atas nama tugas, kami mengambil alih penanganan terhadap kasus covid-19 yang ada di PT STM,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang juga ketua tim gugus tugas

Covid-19 Kabupaten Dompu kepada wartawan, Kamis (30/7).

Dikatakan H. Bambang, swab tes yang dilakukan PT STM terhadap karyawannya ini dalam rangka persiapan kegiatan di lokasi eksplorasi. Karena sejak pandemi Covid-19, pihak PT STM menerapkan kebijakan memperlambat operasi. Sehingga tidak ada aktifitas eksplorasi kecuali pemeliharaan peralatan dan lainnya.

Menjelang diaktifkan kembali aktifitas tambang, perusahaan bekerjasama dengan Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark melakukan swab mandiri terhadap karyawan PT STM. Dari 154 sample yang diambil, 8 orang terkonfirmasi positif Covid. “Sekarang kami akan membantu Tecknopark Sumbawa untuk melakukan swab terhadap seluruh karyawan STM. Dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus ini, baik terhadap internal karyawan PT STM sendiri maupun masyarakat sekitar tambang,” ungkap H. Bambang.

Mereka yang dinyatakan positif kini telah diisolasi di Wisma Terpijar Dompu. Enam orang diantaranya dijemput dari lokasi isolasi mandiri yang disediakan perusahaan di Lakey, Rabu (29/7) malam dan 2 orang kembali dijemput pada Kamis (30/7) siang. Karena ke-8 orang ini merupakan warga Dompu dan 1 diantaranya warga Soriutu Manggelewa serta sisanya dari Huu. Penelusuran kontak terhadap pasien positif juga sedang dilakukam tim Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu untuk meminimalisir kasus, dan keluarga dekat pasien positif akan dilakukan swab tes. “Mulai hari ini, kami akan mulai kerja untuk memastikan bahwa masalah ini dapat segera tertangani dengan baik dan insyaallah ini tidak akan butuh waktu yang terlalu lama. Karena sekarang, proses analisa hasil swab pun dapat kita lakukan di RSUD Dompu,” ungkap H. Bambang. (ula)

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 3 Agustus 2020

Mantan Bupati Lobar Dimakamkan di Kuripan Dari Hal. 1 Gubernur berharap akan ada orang yang seperti H.Mudjitahid ke depannya yang sangat peduli terhadap daerah dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

Dimakamkan di Kuripan Seperti diketahui, Bupati Lombok Barat (Lobar) keenam, Drs. H. Lalu Mudjitahid meninggal dunia pada Sabtu, 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.10 Wita di RSUD NTB. Bupati Lobar periode 1989-1998 ini menghembuskan nafas terakhir di usia 82 tahun, setelah menjalani penanganan intensif di RSUD NTB lebih dari seminggu.

Beliau mulai dirawat intensif di ruang isolasi RSUD NTB sekitar tanggal 19 Juli 2020.

Kabar meninggalnya mantan Bupati Lobar yang dikenal dengan gerakan Jumat Bersih ini disampaikan oleh anaknya, L. Anas Amrullah. Anas menyampaikan, ayahanda tercintanya telah meninggal dunia pada Sabtu, 1 Agustus 2020.

Salat jenazah dan pemakaman dilaksanakan pada Minggu, 2 Agustus 2020. Dengan rangkaian Salat Jenazah dilakukan pukul 08.00 Wita di Masjid Hidayatul Mukhtar, Kuripan, Lobar. Pemakaman dilaksanakan pukul 10.00 Wita di Makam Keluarga Desa Kuripan Lombok Barat.

“Rangkaian pemakaman dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, physical dan social distancing.

Demikian informasi ini kami sampaikan sebagai permakluman,” jelas Anas.

Dirut RSUD NTB H. L. Hamzi Fikri, MM., MARS, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan kalau H. L. Mudjitahid Meninggal dunia.

“Beliau (H.L. Mudjitahid) meninggal dunia Sabtu sekitar pukul 15.10 Wita di ruang intensif, ruang isolasi RSUD NTB,” jelas dia.

H. L. Mudjitahid sudah menjalani perawatan sejak sepekan lalu. Almarhum masuk

ke RSUD NTB sekitar hari Minggu, 19 Juli 2020. Semenjak masuk perawatan di RSUD NTB, beliau ditangani di ruang intensif karena kondisinya kurang bagus.

Semasa hidupnya, H. L. Mudjitahid telah mendedikasikan diri di banyak bidang. Selain memimpin Lombok Barat, beliau juga merupakan tokoh yang menjadi Walikota Mataram pertama. Baik di Lombok Barat maupun Mataram, beliau dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Gerakan Jumat Bersih merupakan salah satu terobosan yang menjadikan daerah yang dipimpinnya mengalami kemajuan.

Di luar politik, H. Lalu Mudjitahid juga aktif di banyak bidang. Dari pendidikan, kesehatan hingga gerakan koperasi. Beliau aktif mendorong tumbuhnya gerakan koperasi melalui Dekopinwil NTB. Lewat Dekopinwil pula, beliau aktif mengkampanyekan perlawanan terhadap praktik rentenir yang kerap menjerat masyarakat kecil di NTB. Selain itu, H. L. Mudjitahid juga merupakan salah satu tokoh Sasak yang berpengaruh.

Beliau juga aktif di Masyarakat Adat Sasak (MAS) untuk memajukan budaya dan adat istiadat masyarakat Sasak. Di MAS, beliau didaulat menjadi Pemucuk Wali Paer Majelis Adat Sasak.

Kepergian tokoh yang akrab disapa Mamiq Mudji ini juga melahirkan duka mendalam bagi warga NTB. Mewakili warga NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pun menyampaikan bela sungkawanya.

“Hari ini kita kehilangan orang tua kita, sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam membanguan daerah dan kaya dengan keteladanan. Marilah kita meneladani beliau karena spiritnya tak pernah padam hingga akhir hayat,” katanya. (her/ron/aan)

Buka Tempat Rapat ’’Outdoor’’ Dari Hal. 1 Ada potensi klaster perkantoran jadi episentrum. Maka di Pemprov NTB juga sudah membuka ruang rapat outdoor dengan sirkulasi udara yang baik,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Sesuai arahan Satgas Covid-19 Nasional, ada empat hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah penularan Covid-19 di perkantoran. Pertama, kata Gita, memastikan pegawai yang masuk kerja atau mengikuti rapat dalam keadaan sehat. ‘’Dengan mengukur suhu tubuh mereka. Maka pengukuran suhu tubuh menjadi keniscayaan. Sehingga yang hadir rapat, masuk kerja adalah orang yang sehat,’’ katanya.

Kedua, pelaksanaan rapat tidak diperkenankan terlalu lama di ruang rapat. Ketiga, materi rapat disampaikan secara singkat, padat dan jelas.

‘’Keempat, harus disiplin menggunakan masker.

Artinya, tak boleh makan minum pada saat rapat,’’ terangnya.

Masyarakat yang semakin abai dalam menggunakan masker menjadi potensi penyebaran Covid-19.

Masyarakat seolah-olah menganggap suasana sudah kembali normal. Padahal, kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini, kondisi sekarang tidak dalam suasana normal tetapi new normal.

Masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tetapi harus tetap patuh terhadap protokol Covid-19. Sehingga, penerapan sanksi denda dan pidana bagi pelanggar protokol Covid-19 menjadi salah satu instrumen yang digunakan Pemda dalam rangka mendisiplinkan masyarakat. Sehingga mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera diputus. (nas)

Perubahan Tak Signifikan Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (2/8) kemarin.

Dikatakan, RAPBD-P NTB 2020 pada prinsipnya sama dengan Pergub No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Pergub No.33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Amry mengatakan, tidak ada perubahan yang signifikan antara Pergub No. 36 Tahun 2020 dengan RAPBD-P 2020 yang telah diajukan ke DPRD. ‘’Prinsipnya sama dengan Pergub No. 36 Tahun 2020, tak jauh signifikan. Hanya memformalkan ke APBD Perubahan saja, tak ada signifikan perubahannya. Tambal sulam, karena dilakukan perubahan, penyesuaian. Tapi ndak signifikan. Belanja daerah sekitar Rp5,1 triliun,’’ sebutnya.

Dalam Pergub No. 36 Tahun 2020, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,07 triliun. Berkurang sebesar Rp599 miliar dari proyeksi pendapatan pada APBD murni 2020 yang ditargetkan sebesar Rp5,67 triliun.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp1,84 triliun, berkurang Rp165,8 miliar sehingga menjadi Rp1,67 triliun. Kemudian dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp3,76 triliun, berkurang sebesar Rp419 miliar sehingga menjadi Rp3,34 triliun. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula ditargetkan Rp57,1 miliar, berkurang Rp13,7 miliar sehingga menjadi Rp43,3 miliar.

Sementara itu, dari sisi be-

lanja daerah mencapai Rp5,12 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,37 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,75 triliun. Belanja tidak langsung semula sebesar Rp3,17 triliun, bertambah Rp201 miliar sehingga menjadi Rp3,37 triiun. Sedangkan belanja langsung semula sebesar Rp2,53 triliun, berkurang Rp781,9 miliar sehingga menjadi Rp1,75 triliun.

Ditanya mengenai fokus program/kegiatan dalam RAPBD-P 2020, Amry mengatakan tetap pada penanganan Covid-19. Yakni penanganan sektor kesehatan dan penanganan dampak ekonomi atau program stimulus ekonomi.

Ia menjelaskan dalam RAPBD-P, ada penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Seperti DAK bidang irigasi, DAK bidang perikanan dan kelautan dan DAK bidang pariwisata.

“Terus ada beberapa yang sebelumnya hibah sekarang ditambah untuk perguruan tinggi, program studi unggulan, program melawan rentenir dari masjid atau Mawar Mas,” katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD-P ditargetkan tuntas Agustus ini.

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan Raperda Revisi RPJMD pada bulan September. Sementara, untuk RAPBD murni 2021, rencananya akan dibahas pada akhir September sampai Oktober mendatang. (nas)

Halaman 11

Dua Bulan Pelacakan Masif

Jika Kasus Melandai, Pembelajaran Tatap Muka Setelah September Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melakukan pelacakan secara masif selama dua bulan, Juli dan Agustus. Dengan harapan kasus Covid-19 di NTB melandai.

Sehingga setelah September mendatang, kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah sudah mulai bisa berjalan khususnya di daerah

yang sudah masuk zona hijau.

Untuk saat ini, Pemprov melalui Surat Edaran Gubernur dan Surat Sekda NTB yang ditujukan ke seluruh Bupati/ Walikota, pembelajaran tata muka masih dilarang, baik di daerah zona hijau, kuning, oranye maupun merah.

“SE Gubernur dan surat pak Sekda sudah jelas. Sebaiknya tak dilaksanakan (pembelajaran) tatap muka,” kata Eka dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Ia mengatakan bahwa memang banyak protes dari orang tua siswa. Bahwa mereka sudah lelang menjaga anaknya belajar di rumah. Namun, kelelahan itu jauh lebih baik dibandingkan risiko yang mengancam anak didik ketika dilakukan pembelajaran tata muka di sekolah dalam kondisi masih terjadi peningkatan penyebaran dan penularan Covid-19.

“Karena yang kita takutkan dari Covid ini, penularannya sangat cepat. Kemudian, or-

Perancang Desain Besar Wajah Kota Mataram Dari Hal. 1 mengenai tata Kota Mataram pada fase awal berdirinya.

Mudjitahid menjelaskan, konsep tata kota terpikirkan ketika pada suatu kesempatan ia menerima Walikota Denpasar.

Sesuai kesepakatan dan arahan pusat, tata Kota Mataram dibuat dengan belajar dari cara pembentukan tata Kota Denpasar. Ketika Walikota Denpasar berkunjung, dalam porsi amat terbatas, tata Kota Cakranegara sudah ada. Namun bagian Mataram lainnya sama sekali belum tercover dalam master plan. ‘’Kami menyusun tata Kota Mataram dengan cara disuruh membaca buku master plan Kota Denpasar, Singaraja dan Kupang. Kami tidak diberi petunjuk apapun. Akhirnya kami menyusun master plan Kota Mataram semampu yang kami bisa,’’ ujar Mudjitahid dalam buku tersebut.

Dari situ, ia menetapkan prinsip zooning yang disesuaikan dengan kondisi Mataram. Desain tata Kota Mataram tersebut belakangan mendapat pujian dari berbagai kalangan, terutama Pemerintah Pusat. ‘’Setelah itu tim ini lebih berani merencanakan hingga ke detil tata kota. Termasuk ketika menata pemukiman di belakang Museum NTB yang dulu tumbuh semrawut karena berkembang lebih cepat dibandingkan detil rencana,’’ ujar Mudjitahid.

Kini, penataan Mataram cenderung memakai pola mix area. Akibatnya, hal yang tidak ada dalam tata ruang pun diakomodasi. Baik benarnya pola yang dianut mestinya selalu dikaji ulang agar Mataram tetap nyaman.

Sepeninggal Mudjitahid dari Mataram karena diangkat menjadi Bupati Lombok Barat, konsep Kota Mataram sudah berkembang jauh. Ketersediaan akses jalan ke semua penjuru praktis sudah selesai. Jalan yang belum rampung adalah prasana antara Loang Baloq hingga Dasan Cermen. Master plan kawasan lain sudah semua tersedia.

Di era Mudjitahid, meskipun anggaran amat sangat terbatas, namun karyawan tidak diperkenankan berhenti melayani hanya karena detil tata ruang belum tersedia. Tata ruang menyesuaikan namun selalu diatur dengan berpedoman pada peruntukannya.

Pada zaman ketika Mudjitahid berkuasa, masalah konsolidasi dilakukan bahkan dengan melibatkan semua instansi yang ada di kota, masuk Pemprov NTB. Muspida NTB sesekali diundang rapat oleh Pemerintah Kota Administratif Mataram. Misalnya membahas rute bemo kota yang diko-

rdinasikan dengan Kanwil Perhubungan NTB. Bemo lalu dicat sesual rute, Kondisi lapangan tersebut kemudian di-SK- kan oleh Walikota.

Belakangan timbul masalah karena hal tersebut adalah kewenangan Pusat.

Pemprov NTB yang berhak menata jalur lalu lintas kemudian meminta Kanwil Perhubungan untuk tidak membongkar SK tersebut karena sesungguhnya isinya sudah mempertimbangkan segala aspek yang urgen. Usulan berupa permintaan pengukuhan SK itulah yang kemudian dilanjutkan ke Dephub di Jakarta dan dikukuhkan Pusat.

Mantan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Mataram dr.

Margaretha Chepas melihat, pembangunan di Mataram jadi kian semrawut karena terlalu banyak pemimpin yang ingin tampil instan. Kerangka pembangunan tidak begitu dihiraukan apalagi direncanakan matang. Tidak ada konsolidasi antar-pejabat.

“Maaf, di era Pak Mudji, konsolidasi adalah nomor satu. Ini kita sudah zaman modern, tidak bisa begitu. Pak Mudjitahid selalu bekerja rigit. Mengedepankan kolektivitas. Kami dulu bekerja hingga laut malam. Tidak ada yang mempersoalkan, termasuk soal honor. Kalau beliau bekerja total, masa anak buah bekerja main-main. Sekarang kesannya kok malah ego bos lebih dominan,’’ sebut Rita.

Lemahnya koordinasi dan konsolidasi dalam pemanfaatan tata ruang Kota Mataram belakangan ini menjadi keprihatinan mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HL Chawit. Sebagai pejabat, dia mengaku sering dibuat malu dan pusing sendiri. Malu sama anak buah serta pada warga yang telah disanggupi sesuatu program.

Program yang direncanakan seringkali jadi berantakan Karena anggaran yang tersedia dibuat mengambang. Nyangkut di sana-sini. Di zaman Pak Mudji, tidak ada hambatan seperti itu. ‘’Biar dana yang disediakan Pemda kecil sekali. Namun kami enak bekerja karena tahu persis sepert apa kekuatan kami,’’ujarnya.

Pada masa itu, tidak ada istilah karyawan tertentu tidak mendapat bantuan oleh karyawan lain jika dia membutuhkan uluran tangan.

Tidak ada yang bersikap cuek.

Itu sudah menjadi kebiasaan jajaran Pemda Kotif Mataram tahun 1980-an. Dengan cara itu, tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Semua pekerjaan rumah dikroyok. Oleh karena itu persaudaraan antar semama pegawai terasa sekali.

Merasa pusing dengan situasi dan kondisi pekerjaan yang

membelit, Chawit beberapa kali mengajukan permintaan untuk diberi hak pensiun muda. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Ia merasa tenang, pascapensiun penuh. Chawit menggambarkan sosok Mudjitahid bagai seorang guru besar dalam urusan pembangunan.

“Beliau amat paham bagaimana membangun tanpa anggaran,” katanya.

Dalam banyak kasus, pimpinan instansi disuruh bekerja dengan inisiatif dan antusiasme tinggi. Entah kenapa, pimpinan instansi merasa seperti anak didik Mudjitahid yang kiprah selalu dipantau. Para karyawan Kotif Mataram kala itu merasa betul-betul dididik seperti anak sekolahan, sambil bekerja.

“Oleh karena itu kami bekerja total, tanpa memikir yang lain. Itulah mengapa di zaman bekerja dengan Pak Mudjitahid, tidak ada pejabat yang kaya. Semua sibuk memikirkan pekerjaan sehingga kurang mempedulikan uang,” kata Chawit.

Di zaman kepemimpinan Kota Mataram berikutnya, Chawit mengaku mendapatkan pos anggaran pembangunan di bidang kebersihan yang disetujui mencapai Rp6 miliar. Dana itu menjadi kurang berarti karena dalam perjalanannya banyak terpotong. Nilai pemotongan lebih dari separuhnya.

Pada era Mudjitahid, rapat perencaaan dilakukan setiap hari Senin. Semua pejabat memaparkan pekerjaan selama seminggu. Pemicu sesuatu pekerjaan tertunda juga dipaparkan untuk dicari solusi.

Jika masalahnya serius, hambatan tadi dibahas dalam rapat pada perencanaan pada pekan berikut.

Saking cairnya hubungan bawahan-atasan, papar HL. Akel, mantan pejabat di Dispenda Kotif Mataram, bila sedang memimpin rapat dengan pejabat lain, Mudjitahid dengan mudah bisa diganggu.

Kalau ada hal penting, Akel dan atau pejabat lain, bisa masuk menghubungi Mudjitahid untuk menitipkan nota, tanpa walikota merasa terganggu. Nota penting terkadang bisa diselipkan lewat pintu di belakang tempat Mudjitahid duduk. “Terasa betul betapa tidak ada jarak atasanbawahan,” tambah Akel.

Kebersamaan dan kolektivitas mengikuti rapat sudah lama berlalu. Kini semua tinggal kenangan. Desain besar Mataram di bawah kepemimpinan Mudjitahid sebagian masih tertata dalam bentuk zonasi kawasan yang memadukan pengembangan berdasarkan daya dukung dan potensi lainnya. (nas)

Tak Pakai Masker, Denda Rp500 Ribu Dari Hal. 1 Menurut Ruslan, penerapan Perda ini paling lambat pertengahan Agustus ini. Ia optimis, hasil fasilitasi dari Kemendagri akan cepat keluar. Karena Perda ini termasuk cukup urgen dalam rangka mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. ‘’Dan kita sudah kirim drafnya. Kita potong kompas,’’ ucapnya.

Ruslan mengatakan, dalam Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda tersebut, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempattempat umum atau keramaian maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu. Sedangkan bagi masyarakat atau dunia usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid19, maka dikenakan sanksi

pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp50 juta.

Ruslan memberikan contoh, pengenaan sanksi pidana ini.

Misalnya, ada dunia usaha yang ditutup sementara karena tak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kemudian mereka tetap nekad buka, maka dikenakan sanksi pidana kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menjelaskan tujuan pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker sematamata untuk memberikan edukasi. Supaya masyarakat tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga semua berjuang secara bersama-sama untuk

memutus mata rantai penularan Covid-19. Dengan adanya pemberian sanksi, akan ada efek jera. “Sehingga kita semua sadar bahwa permasalahan ini harus kita atasi bersamasama,” katanya.

Dikatakan, sebelum penerapan Raperda yang masih dalam pembahasan di DPRD NTB ini. Pemprov sudah memberikan masker kepada masyarakat. Namun, masih ada masyarakat yang lalai dan lupa menggunakan masker.

“Kita tidak tak maknai Perda ini sebagai sebuah ancaman. Tapi pembelajaran, sama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan secara konsisten dan komprehensif semua pihak. Mudah-mudahan ikhtiar itu mempercepat tuntasnya penyebaran, penularan Covid-19 di NTB,” harapnya. (nas)

Ingin Lebih Besar Berkontribusi, Bank NTB Syariah Kurban 64 Ekor Sapi Dari Hal. 1 64 ekor sapi disebar di seluruh kantor cabang Bank NTB Syariah di NTB. Ada 11 kantor cabang dan 1 kantor pusat. ‘’ Di kantor pusat dipotong 10 ekor. Hewan kurban juga disebar ke Islamic Center. Serta seluruh pemegang saham, selain ke kantor cabang,’’ jelas Kukuh.

Satu ekor sapu kurban dibuat menjadi sebanyak 150 paket daging kurban. Jika dihi-

tung 64 ekor, hampir 10 ribu paket daging kurban yang dibagibagi tahun 2020 ini. Kukuh menyampaikan rasa gembiranya karena tahun 2020 ini Bank NTB Syariah bisa berkontribusi lebih besar dibanding kurban tahun-tahun sebelumnya.

Kukuh mengatakan, tentu menjadi kebahagian juga bagi segenap insan Bank NTB Syariah dan mitranya, bisa berbagai. Apalagi saat pandemi Covid-19 saat ini.

“Karena pandemi Covid-19 ini dampaknya terhadap perekonomian dunia cukup berat. Tanpa terkecuali kita di NTB juga ikut merasakannya.

Maka kami berharap kurban tahun ini akan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat penerimanya. Kami terus berkomitmen memberikan lebih besar lagi kepada masyarakat melalui gerakan menabung kurban,” demikian Kukuh Raharjo. (bul/*)

ang-orang yang imunitasnya rendah, anak-anak ini termasuk imunitasnya tak baik, belum sempurna. Makanya anak-anak kita jaga,” katanya.

Ia menjelaskan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di satuan pendidikan jenjang TK maupun SD cukup sulit. Karena mereka masih anakanak yang imunitasnya masih rendah. Sehingga rentan terpapar Covid-19 apabila pembelajaran tata muka dilaksanakan.

Sehingga, kata dokter spesialis anak ini, lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pembukaan pembelajaran tata muka. Pada masa transisi saat ini, sistem pembelajaran yang dilakukan kombinasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

“Kalau kita lihat keputusannya dari SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri, kombinasi antara pembelajaran daring dan luring,

September baru dilaksanakan, bukan sekarang. Artinya, diberi kesempatan kita menilai dalam dua bulan ini (Juli - Agustus),” terangnya.

Selama bulan Juli dan Agustus, terang Eka, Pemerintah Pusat meminta Pemda untuk bergerak secara masif dalam pelacakan kasus dan memotong mata rantai penularan Covid-19.

Sehingga, pada bulan September, kasus Covid-19 di NTB diharapkan sudah melandai.

“Dan di situlah kombinasi antara daring dan luring bisa jalan. Kalau saya membaca SKB empat menteri seperti itu. Jadi, September baru memulai kombinasi daring dan luring. Setelah September, tata muka itu boleh di daerah hijau,” jelasnya.

Namun, kata Eka, pembelajaran tata muka di daerah hijau tak boleh seratus persen siswanya masuk. Tetapi sekolah mengaturnya paling banyak 50 persen. (nas)

Gubernur Menyerap Langsung Aspirasi Masyarakat Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Alhamdulillah puluhan kepala OPD ikut. Keluh kesah masyarakat bisa didengar dan ditindaklanjuti langsung,’’ tambah Dr.Zul. Sesibuk apapun katanya, jangan sampai lupa dengan yang namanya silaturahim.

Gubernur menegaskan, dirinya tidak ingin ada kepala dinas ataupun pejabat lainnya yang enggan turun langsung mendengar masyarakat. ‘’Kita ini terkadang senang dicari.

Masyarakat kita capek nyari, tapi malah tidak bisa ketemu.

Sekarang tradisi itu kita balik.

Kita sendiri yang turun mencari masyarakat,’’ ujarnya.

Gubernur menegaskan, masyarakat dan pemimin, serta semua pihak harus bersinergi, saling membantu. Persoalan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten, silakan diselesaikan oleh kabupaten. Demikian juga dengan persoalan yang bisa dibantu oleh Pemprov NTB, tentu akan dibantu oleh Pemprov NTB. Demikian halnya dengan Pemerintah Pusat. ‘’Sekarang zamannya kita bersinergi. Tidak lagi kita saling menyalahkan,’’ ujarnya.

Datang ke Desa Terpencil Usai salat Ashar di Musala Al-Ridwan Desa Doridungga, Kabupaten Bima, gubernur berjalan kaki menyapa teman, kerabat, serta penduduk Desa Doridungga, Kabupaten Bima.

Satu persatu, disapa, diajak bicara, bahkan bercengkrama di sepanjang jalan.

Kehadiran gubernur menyedot perhatian warga. Bahkan, ada sejumlah warga yang keluar rumah hanya sekadar ingin menyapa, kemudian menyampaikan doa dan secara spontan minawarkan gubernur istirahat di rumah mereka.

Menurut Rohani, warga Desa Doridungga, kedatangan gubernur ke desanya ini sudah beberapa kali. Rohani bersyukur dan mendoakan gubernur supaya tetap berkeliling menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat langsung.

Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menurutnya, sangat dirasakan masyarakat. Apalagi, pada saat pandemi Covid-19 melanda. Saat dia dan keluarganya diminta berdiam di rumah.

Kebijakan gubernur yang menyalurkan sembako JPS Gemilang ikut meredakan kesulitan hidup mereka. ‘’Untung ada sembako dari Pak Gubernur. Jadi kami bisa makan tanpa harus keluar rumah dan keluar duit,’’ ujar Rohani.

Rohani berharap, kedatangan gubernur ke Kabupaten Bima ini menjadi momentum yang baik. Terlebih, gubernur melaksanakan Salat Idul Adha di Lapangan Desa Doridungga. ‘’Alhamdulillah. Pertama kali saya lihat ada gubernur datang dan Salat Idul Adha di desa terpencil di Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Di desa terpencil ini, gubernur menjadi khatib Salat Idul Adha yang berlangsung di Lapangan Desa Doridungga.

Usai Salat Idul Adha, gubernur kemudian menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi exotic jenis simetal seberat 1.050 Kg atau lebih dari 1 ton.

Gubernur Bermalam di Masjid Berkunjung ke Kabupaten Bima, gubernur memilih bermalam di Masjid At-Taqwa Desa Doridungga. Badrun (49), marbot masjid setempat, mengungkapkan rasa kagumnya dengan pilihan Gubernur NTB itu. Tak hentinya ia tersenyum sambil sesekali merapikan kopiahnya menyambut kedatangan gubernur Kamis (30/7) sore di masjid setempat.

Sore itu, kehadiran gubernur tidak saja untuk salat.

Tetapi di masjid itu pula, gubernur menginap. Sejak jadi pengurus masjid puluhan tahun lalu, setahu Badrun belum ada sekalipun pejabat tinggi selevel gubernur yang salat dan menginap langsung di Masjid At-Taqwa tersebut. ‘’Ya bangga sekali pada Pak Gubernur. Beliau tidak hanya datang salat dan silaturrahim bersama kami. Beliau juga memberikan bantuan pembangunan serta menginap langsung di masjid ini,’’ ujar pria ramah tersebut.

Silaturahmi di Kabupaten Dompu Selanjutnya di Kabupaten Dompu, gubernur menggelar pertemuan di Aula Pendopo Bupati Dompu pada Jumat, 31Juli 2020. Seperti biasa, gubernur mempersilakan seluruh Kades yang hadir dalam pertemuan itu untuk mencari Kadis atau Kepala OPD yang sesuai dengan kebutuhan. Gubernur meminta seluruh Kades menyampaikan keluhan ataupun masalah desanya kepada Kadis terkait. ‘’Silakan cari Kadis yang sesuai dengan permasalahan di desa. Jangan tegang-tegang, sodorkan saja proposal desa masing-masing,’’ ujar gubernur.

Tanpa menunggu lama, sejumlah Kades langsung berdiri dan mencari Kepala OPD yang sesuai dengan permasalahan di desanya. Terlihat, beberapa Kepala OPD yang banyak ditemui seperti Kadis PUPR dan Karo Kesra. ‘’Rata- rata aspirasi masyarakat masalah jalan dan pembangunan tempat ibadah,’’ ujar Fadly, salah seorang Kades di Dompu.

Fadly mengatakan, tradisi baru Gubernur NTB tersebut sangat mempermudah masyarakat, terutama para Kades yang berada di Pulau Sumbawa. Karena, mereka bisa langsung bertemu dengan para Kepala OPD dan berdiskusi terkait dengan program pembangunan daerah. ‘’Kalau harus ke Mataram, kita butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga banyak. Alhamdulillah Pak Gubernur langsung bawakan kami para Kepala OPD ke sini, jadi sangat terbantu,’’ ujarnya.

Apresiasi Sikap Bersahaja Gubernur Kunker berlanjut ke Kabupaten Sumbawa. Gubernur yang berbaur langsung dengan masyarakat mendapat banyak apresiasi. Salah satunya dari Kades Orong Bawak, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, tradisi yang dilakukan Gubernur NTB ini merupakan momen langka dan harus dihadiri.

“Saya kaget, tiba-tiba datang undangan silaturahim bersama gubernur. Biasanya camat yang undang, sekarang gubernur, hebat pokoknya,’’ ujar Rosihan saat menghadiri acara silaturahmi Gubernur NTB dengan toga, toma serta Kades di Taman Mangga, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu, 1 Agustus 2020. ‘’Kami berharap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan.

Dengan begitu, rasa saling memiliki, rasa kekeluargaan sangat terasa antara masyarakat dan pemimpin,’’ harap Rosihan.

Ungkapan senada disampaikan, H. Rahman, toma didesa setempat. ‘’Alhamdulillah ini momen yang baik. Saya datang bersama camat, ingin sampaikan masalah masjid,’’ ujarnya. Ia bersyukur bisa berbicara langsung dengan Gubernur NTB. Seluruh keluhan ia sampaikan. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. ‘’Saya langsung diarahkan ke Biro Kesra Provinsi NTB. Alhamdulillah langsung ditindaklanjuti,’’ ujarnya penuh semangat. (Humas NTB)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 3 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Tekankan Kades Lebih Banyak Bekerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berkesempatan melakukan silaturahmi dengan kepala desa (kades) se-Kabupaten Sumbawa, Sabtu (1/8) yang dipusatkan di Taman Mangga. Dalam silaturahmi tersebut, gubernur juga membawa puluhan kepala OPD provinsi, sehingga para kades dapat berdiskusi serta berkoordinasi secara langsung.

Dalam sambutannya, Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB, mengungkapkan alasan membawa kepala dinas dalam jumlah sangat banyak ke suatu daerah. Tentu karena selama ini banyak kepala desa yang ke Mataram.

Sekarang giliran kepala OPD diajak turun langsung. Karena pimpinan OPD di provinsi bukanlah pimpinan OPD Mataram, tetapi pimpinan OPD NTB. “Jadi pimpinan OPD harus tahu betul desa-desa kita di mana di NTB ini. Kare-

na sekali anda punya kesempatan melihat liku-liku, lekuk NTB, kita akan berhadapan dengan fenomena yang menakjubkan. Banyak yang indah-indah,” ujarnya.

Kesempatan berjalan bersama ini, dinilainya menjadi

Kasus Positif Covid-19 Layanan HD RSUD Asy-Syifa Bertambah Taliwang (Suara NTB) Konfirmasi positif Covid-19 di bagian layanan hemodialisa - HD RSUS Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bertambah. Sebelumnya, 2 petugas medis dan 1 orang pasien di layanan cuci darah itu telah terkonfirmasi. Kini tambahan 1 orang positif lagi dari pasien atas nama Ny. BWF, umur 65 tahun, warga Desa Seteluk Tengah, kecamatan Seteluk sesuai dengan rilis Pemerintah Provinsi NTB, 1 Agustus 2020.

“Benar. Ny. WBF itu pasien cuci darah di RSUD Asy Syifa juga,” terang Kalsum, tim data surveilance Covid-19 KSB kepada Suara NTB, Minggu (2/8).

Ia menjelaskan, Ny. WBF masih merupakan rentetan dari 3 kasus yang teridentifikasi sebelumnya di layanan Hemodialisa RSUD Asy Syifa. Bersangkutan adalah salah satu dari bebeberapa orang yang terdeteksi hasil penelusuran kontak erat pasca kasus pertama muncul. “Kan dia pasien HD jadi kita masukkan juga sebagai kontak erat dan kemudian dilakukan pengecekan lanjut (tes) sampai akhirnya dinyatakan positif,” sebutnya.

Direktur RSUD Asy Syifa KSB, dr. Carloff Sitompul sebelumnya menyatakan telah melakukan penelusuran kontak pasca terkonfirmasinya Ny. D yang diduga kuat sum-

(Suara NTB/ist)

Infografis perkembangan kasus Covid-19 KSB tanggal 1 Agustus 2020 ber pertama Covid-19 di layanan HD rumah sakit yang dipimpinnya tersebut. Ny. D sendiri adalah warga Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa yang selama ini menjadi pasien rutin layanan HD RSUD Asy Syifa.

Dari hasil penelusuran kontak itu, pihak rumah sakit mengidentifikasi setidaknya 10 petugas. Terdiri dari 1 orang dokter dan 9 perawat fasilitas layanan HD serta beberapa orang pasien yang dirawat bersamaan Ny. D saat itu masuk daftar kontak erat.

Keseluruhan petugas dan pasien pun selanjutnya dilaku-

kan karantina dan dilakukan tes PCR Swab. Dan hasilnya, pada tanggal 24 Juli lalu, 2 kasus pertama terkonfirmasi positif. Yakni terhadap Ny. HS yang tercatat sebagai petugas medis dan Ny. MBS salah seorang pasien layanan HD. Berikutnya kasus ketiga, terkonfirmasi pada tanggal 30 Juli (berdasarkan rilis Pemprov NTB) atas nama Tn. N yang diketahui adalah petugas medis. Dan terakhir ini adalah Ny. WBF sendiri sehingga total kasus positif Covid-19 KSB yang muncul dari ruang layanan HD RSUD Asy Syifa sebanyak 4 orang. (bug)

pengalaman bagi para kepala dinas. Tetapi bagi kepala dinas yang paham dengan teori team building, Gubernur juga bisa menilai seperti apa karakter bawahannya.

Mengutip kata Nabi, untuk bisa memuji orang tidaklah sembarangan. Salah satunya harus mempunyai kesempatan berjalan bersama. Karena jika orang bersama, maka sifat aslinya akan terlihat.

Untuk itulah, Gubernur memberikan nasehat kepada kepala desa untuk sering bersama aparat desa yang lain melakukan tugas bersamasama. Jangan hanya berdiam di kantor, tetapi juga melakukan berbagai aktivitas lain secara bersama. Dengan kebersamaan akan menyatukan hati.

“Jadi saya punya peta kepala dinas saya itu yang suka kerja bersama siapa. Yang sering ngilang-ngilang tidur sendiri siapa. Itu karakter.

Dan itu hanya bisa kelihatan kalau kita bersama. Jadi kalau kita ada penugasan siapa

yang cocok. Karena orang yang kalau punya kecenderungan bersinergi bersama-sama, entah gimanapun caranya pasti dia suka bersama-sama. Oleh karena itu, mungkin kelihaatan sederhana, tetapi saya punya tim nanti yang betulbetul bisa diandalkan karena kita sudah ngerti luar dalam,” pesan Gubernur.

Terkait hal lain, Gubernur, menekankan kades untuk lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Gubernur juga memberikan pesan kepada kades agar dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para kepala dinas. Menyangkut persoalan serta program di desanya masing-masing.

Usai memberikan sambutan, gubernur langsung mengarahkan para kepala desa untuk bisa berdiskusi serta berkoordinasi langsung dengan para kepala dinas. Di mana, dibagi beberapa kelompok sesuai dengan tupoksi masing-masing kepala dinas. (ind/arn)