Edisi Kamis 3 September 2020 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020

BANSOS - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah melepas Bansos Beras untuk 339.588 KPM di NTB, Rabu (2/9).

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 145 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humassetdantb)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Bansos Beras untuk 339.588 KPM

Wagub Tegaskan Harus Tepat Sasaran dan Jangan Disalahgunakan

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (2/9) kemarin melepas penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk 339.588 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Wagub menegaskan bansos beras ini agar disalurkan benar-benar tepat sasaran dan jangan disalahgunakan.

‘’Bantuan ini patut kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ada program ini. Kuncinya adalah bagaimana program ini tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan,’’ tegas Wagub saat launching bansos beras secara serentak di 34 provinsi oleh Menteri Sosial melalui live streaming di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (2/9).

tidak disalahgunakan. Maka akan memberikan efek berganda yang akan sangat membantu di masa sulit seperti saat ini. ‘’Pandemi Covid-19 ini harus kita pahami belum berakhir.

Butuh betul-betul kesabaran, kedisiplinan yang konsistensi dari kita semua untuk mengawal ini. Memang pilihannya kita harus hidup aman dan produktif. Untuk bisa hidup aman dan produktif itu tentunya dua sisi, kesehatan dan ekonomi ini harus bisa jalan berbarengan.

Kuncinya patuh pada protokol Covid-19,’’ tegasnya.

Wagub berharap agar Provinsi NTB terbebas dari resesi ekonomi. Dapat melewati

Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial, salah satunya bansos beras. Bansos ini merupakan salah satu program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Di NTB, jumlah KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperoleh Bansos Beras sebanyak 339.588 KPM. Perbulan setiap KPM akan mendapatkan 15 Kg beras.

Wagub mengatakan, apabila program ini tepat sasaran dan

Ada Indikasi Korupsi ’’Vitamin’’ Cegah Covid-19 Korporasi pada Agunan Lahan LCC Rp264 Miliar

ANGKA pengangguran di NTB mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, peningkatan yang terjadi mengikuti peningkatan angka pengangguran nasional yang tembus 10 juta orang.

Kepala Disnakertrans NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan untuk NTB peningkatan angka T. Wismaningsih pengangguran sebaDrajadiah gian besar terjadi Bersambung ke hal 11

sudah masuk semua. Kita dari Dinas Sosial provinsi sedang melakukan pengawalan di pusat. Tinggal Lombok Barat saja yang belum masuk SK bupatinya. Belum di-upload di aplikasi Pusadtin, tinggal Lombok Barat. Tapi masih ada waktu,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos., M.H., dikonfirmasi di Mataram, Rabu (2/9) kemarin.

Khalik merincikan, usulan baru 39.448 rumah tangga

miskin di NTB. Kota Mataram sebanyak 1.526 rumah tangga, Lombok Barat 17.969 rumah tangga, Lombok Tengah 9.781 rumah tangga, Lombok Timur 1.089 rumah tangga dan Lombok Utara sebanyak 109 rumah tangga.

Kemudian, Sumbawa 7.431 rumah tangga, Sumbawa Barat 287 rumah tangga, Dompu 530 rumah tangga, Bima 304 rumah tangga dan Kota Bima 422 rumah tangga.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Terbebas dari Ancaman Pemotongan DAK Fisik Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., mengatakan Pemprov terbebas dari ancaman pemo-

tongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pasalnya, hingga akhir Agustus lalu, semua paket proyek DAK Fisik yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sudah selesai lelang dan teken kontrak.

“Tender (DAK Fisik) sudah kontrak semua. Kita aman

dari ancaman pemotongan DAK Fisik,” kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/9) kemarin.

Sadimin menyebutkan paket proyek DAK Fisik yang ditender lewat ULP senilai Rp79 miliar, Bersambung ke hal 11

Kemen PANRB Beri Kelonggaran

Pemprov Tetap Wajibkan Peserta SKB Tunjukkan Hasil ’’Rapid Test’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tetap mewajibkan seluruh peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKB) CPNS 2019 untuk membawa dan menunjukkan hasil rapid test sebelum pelaksanaan ujian. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memberikan kelonggaran, tidak men-

syaratkan peserta mengikuti rapid test.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Bukhari, M. Kes., P.Si., mengatakan, Pemprov mewajibkan rapid test untuk memastikan peserta SKB benar-benar terbebas dari Covid-19. Kewajiban peserta menunjukkan hasil rapid test karena ada orang tanpa gejala yang kelihatan sehat Bersambung ke hal 11

DISINFEKTAN - Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan CAT untuk pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB yang berada di Kantor BKD NTB, Rabu (2/9) kemarin. Pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB akan berlangsung mulai 3 - 9 September.

(Suara NTB/ist)

Angka Pengangguran Meningkat

Mataram (Suara NTB) Pemda Kabupaten/Kota di NTB sudah merampungkan perbaikan data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari 856.450 rumah tangga dalam DTKS, jumlah rumah tangga hasil perbaikan sebanyak 291.876 KK. Sementara itu, jumlah usulan baru rumah tangga miskin dari seluruh kabupaten/kota di NTB sebanyak 39.448 KK. “(Data perbaikan DTKS)

(Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/diskominfotikntb)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB masih mendalami putusan perkara penyertaan modal dan ganti bangunan Lombok City Center (LCC). Pertimbangan hakim menyatakan adanya indikasi korupsi korporasi. Agunan lahan Perusda Lombok Barat PT Tripat seluas 4,8 hektare menguntungkan PT BPS sebesar Rp264 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH menyatakan pengusutan korupsi korporasi itu tidak hanya berbekal pertimbangan hakim. “Kalau memungkinkan untuk itu, siapa takut? Korporasi dijadikan tersangka bisa saja,” terangnya, Rabu (2/9).

Tim penyidik Pidsus, sambung dia, masih mempelajari putusan pidana terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dan mantan Manajer Keuangan PT Nanang Sigit Yulianto Tripat Abdurrazak.

Bersambung ke hal 11

tuk berada di garda terdepan dalam berperang melawan pandemi Covid-19. Menggandeng mitra kami dalam hal ini Bulog untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 10 juta KPM PKH,’’ sebutnya.

Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog bekerja bahu membahu dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah khususnya pada saat penyaluran Bansos Beras. ‘’Karena menyalurkan beras ke 10 juta keluarga dari pintu ke pintu, dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tiga bulan bukan pekerjaan yang mudah,’’ucapnya.

Bersambung ke hal 11

NTB Ajukan Usulan Baru 39.448 Rumah Tangga Miskin

TO K O H

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengibaratkan inovasi program Kampung Sehat yang diinisiasi oleh Polda NTB seperti ‘’vitamin’’ bagi masyarakat NTB, khususnya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bagaimana tidak, sejak program tersebut dilaunching, antusiasme warga untuk menata kembali kampung dan lingkungannya menjadi sangat luar biasa.

Mulai dari menata kembali pengelolaan sampah, Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11

masa sulit dengan bersamasama dan bergotong-royong. Ia kembali menegaskan bahwa patuh menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 merupakan kunci menghadapi pandemi.

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara melalui live streaming menerangkan bahwa penyaluran Bansos Beras ini merupakan bentuk nyata dari sinergitas Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN dalam menanggulangi pandemi Covid-19. ‘’Kami dari Kementerian Sosial tentunya sebagai salah satu Kementerian yang diberikan tugas dan tanggung jawab un-

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Dinas Pertanian Dorong Generasi Milenial Kembangkan Agro Wisata

Tingkatkan Kewaspadaan TINGKAT kesembuhan pasien yang terinfeksi positif Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram, meningkat. Hal ini menunjukan kerja keras tim gugus tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan cukup efektif. Meskipun demikian, masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan.

Lurah Kekalik Bilyadi Idul Islam mengapresiasi deklarasi menuju zona hijau oleh Pemkot Mataram bersama TNI, Polri dan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah (Suara NTB/cem) harus didukung dengan menBilyadi Idul Islam goptimalkan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan serta Kampung Sehat.

Kolaborasi dua program tersebut dinilai cukup efektif menekan kasus penularan di lingkungan. “Untuk memback up itu perlu diperkuat dan meningkatkan kewaspadaan,” kata Billy.

Kewaspadaan itu diimplementasikan dengan pengawasan di lingkungan. Wilayah Kekalik diketahui banyak kontrakan. Praktis penghuninya berasal dari luar daerah. Kepala lingkungan serta ketua RT telah diminta mengawasi. Disamping itu, penghuni kos melaporkan diri serta menunjukan hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan di daerahnya. “Karena aktivitas kampus belum normal belum terlalu banyak penghuni kos yang kembali,” tandasnya.

Kekalik kategori zona kuning penyebaran Covid-19.

Sebab, dua orang warga terkonfirmasi positif masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pencegahan penularan dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan serta mentaati protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Dia memahami tantangan berat dihadapi adalah faktor kedisiplinan. Wacana menuju tatanan kehidupan baru mengakibatkan masyarakat lalai.

“Mudah – mudahan Covid ini segera berlalu,” pungkasnya.

Meskipun Mataram sudah kategori zona oranye dan beberapa kelurahan zona hijau. Dia tetap mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai ketidakdisiplinan justru menambah kasus baru. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat yang ingin menikmati sensasi memetik buah langsung dari pohon tidak perlu ke luar daerah. Kota Mataram saat ini, sedang mengembangkan agro wisata. Bisnis ini dinilai sangat menjanjikan.

Dibutuhkan ketekunan dan tekad dari generasi milenial.

Agro Wisata Petik Buah ini berada di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang. Sebanyak 30 varietas buah dikembangkan di atas lahan seluas 1,13 hektar. Sensasi memetik buah dari pohon dirasakan langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama istri Hj.Suryani pada Rabu (2/9).

Walikota menyampaikan, lahan di Kota Mataram memiliki potensi pengembangan hortikultura sangat prospektif.

Dia mengapresiasi agro wisata petik buah dikembangkan oleh salah satu anak muda.

Dengan luas lahan 1,13 hektar tanaman buah yang ditanam beragam. “Ada 30 jenis buah – buahan yang ditanam. Dan, semua dibutuhkan oleh warga bahkan permintaan banyak

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama istri Hj. Suryani didampingi Kepala Dinas Pertanian, H. Muttawali menikmati sensasi memetik buah di Agro Wisata Buah di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru, Rabu (2/9). dari Sumbawa sampai Bima,” kata Walikota. Disampaikan, varietas buah yang ditanam cukup lengkap. Seperti, belimbing, kelengkeng, jeruk, jambu air, jambu kristal, pisang, papaya dan lain sebagainya.

Keseluruhan tanaman memiliki nilai ekonomis. Walikota menambahkan, lahan pertanian buah akan dikembangkan menjadi agro wisata buah. “Saya sendiri sudah merasakan sensasi memetik sendiri dan langsung mencicipi. Buahnya rasanya

ta buah akan mengarah ke hortikultura yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Dengan luas lahan 1,13 hektar dikelola oleh 10 petani. Mereka mendapatkan hasil Rp5 juta perbulan. “Yang belum terealisasi saat ini agro wisata bunga,” sebutnya.

Agro wisata buah menjadi contoh bagi petani lain. Oleh karena itu, ia mendorong sekaligus mengajak generasi milenial di Kota Mataram mengembangkan agro wisata. Saat ini,

pengelola lahan telah memikirkan konsep pengembangan.

Artinya, pengunjung bisa menikmati sensasi memetik buah secara langsung. “Semua akan berbayar. Karena sensasinya maka harga buahnya dinaikan.

Ini pra launching sambil pengelola melengkapi fasilitas lainnya,” ujarnya. Dinas Pertanian membantu pengembangan agro wisata dengan mendukung pemasaran, pendampingan oleh penyuluh dan lain sebagainya. (cem/*)

Tak Gunakan Masker

Pemkot Mataram akan Mulai Terapkan Sanksi

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menerapkan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker di fasilitas umum. Sanksi berupa denda menjadi terapi kejut bagi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penerapan disiplin dibutuhkan sosialisasi serta edukasi. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menekankan, Mataram telah mendeklarasikan diri menuju zona hijau Covid-19.

Target Penghasilan RSUD Meningkat KOMISI II DPRD Kota Mataram bersama RSUD Kota Mataram sepakat menaikkan target penghasilan rumah sakit milik Pemkot Mataram itu, dari semula Rp115 miliar menjadi Rp130 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., yang dikonfirmasi Suara NTB usai memimpin rapat dengan mitra kerja Komisi II di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/2) kemarin, optimis RSUD Kota Mataram mampu mencapai target penghasilan Rp130 miliar.

(Suara NTB/fit) ‘’Tadi setelah kita dengarI Gede Wiska kan Wadir RSUD Kota Mataram terkait realisasi sampai dengan Bulan Juli, itu sudah mencapai Rp97 miliar dari target yang sebelumnya Rp156 miliar di APBD murni, kemudian diturunkan menjadi Rp115 di perubahan. Itu ternyata sampai Bulan Juli sudah Rp97 miliar. Makanya dengan potensi realisasi itu, kami menawarkan kepada rumah sakit seperti apa ini. Karena kalau dilihat ini akan melampaui,’’ terangnya.

Direktur RSUD Kota Mataram, sambung Wiska, sudah berjanji bahwa untuk target penghasilan rumah sait plat merah itu, ditambah Rp15 miliar, jadi sekitar Rp130 miliar. Politisi PDI Perjuangan ini melihat adanya kesanggupan dari RSUD Kota Mataram untuk memenuhi target tersebut. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) ketika evaluasi Gubernur, mungkin di sana akan ada penilaian tidak konsisten. ‘’Tapi tidak ada sanksi. Saya pikir akan sangat bagus dan bermanfaat kalau kembali ke rumah sakit itu sendiri, mengingat status RSUD Kota Mataram yang sudah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),’’ imbuhnya. Paling tidak, dengan adanya covid ini, RSUD Kota Mataram dapat merencanakan lagi penambahan penghasilan Rp15 miliar itu akan diarahkan ke mana.

Wiska mendorong penambahan penghasilan Rp15 miliar dapat digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada peningkatan pelayanan. Wadir Keuangan, kata Wiska, sempat berargumen bahwa target penghasilan tidak perlu berubah karena nanti masih bisa disesuaikan. Namun menurut Komisi yang membidangi masalah keuangan ini, bahwa penambahan target penghasilan ini harus tercatat. ‘’Sampai Juli itu kan sudah hampir 80 persen realisasi pendapatannya. Sehingga direktur RSUD Kota Mataram menyanggupi di angka Rp130 miliar, naik Rp15 miliar,’’ ungkapnya sembari menegaskan bahwa kesanggupan penambahan penghasilan RSUD Kota Mataram ini harus konkret. (fit)

Komitmen ini melihat pertimbangan penyebaran kasus menunjukan tren penurunan.

Pihaknya bersama TNI, Polri serta masyarakat bertekad untuk semakin menegakan kedisiplinan mematuhi protokol covid-19. “Kita harus tegas melaksanakan Perda yang dikeluarkan Pemprov NTB terkait masalah kedisiplinan,” katanya, Rabu (2/9).

Penegakan disiplin tersebut diantaranya menggunakan

masker, social distancing dan physical distancing. Sebelum penerapan sanksi, perlu disosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan aturan tersebut. Penerapan sanksi rencananya akan dimulai 14 September mendatang. Menurut Walikota, regulasi dari Pemprov langsung dieksekusi tanpa membuat aturan turunan di daerah. Namun, sanksinya harus disesuaikan dengan kondisi sosial

jalan umum hanya 75 persen dari potensi yang ada. ‘’Yang Rp25 miliar itu adalah potensi bruto berdasarkan penelitian Balitbang Kota Mataram,’’ ujarnya. Dengan demikian, target retribusi parkir tepi jalan umum tahun depan, sekitar Rp18,750 miliar. Saleh mengakui, minimnya capaian retribusi tepi jalan umum, karena sistem perparkiran di Kota Mataram belum terbentuk. Banyak hal yang menjadi persoalan. ‘’Basis data kita lemah, personel kita juga terbatas,’’ keluhnya.

Sedianya, masalah perparkiran ini akan menjadi fokus kerja Dishub Kota Mataram di tahun kedua dirinya menjabat kepala dinas. Namun karena adanya pandemi

(Suara NTB/cem)

BELI MASKER - Salah seorang warga membeli masker di depan salah satu toko di Jalan Pejanggik, Cakranegara pada Rabu (2/9). Pemkot Mataram akan mengenakan sanksi bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker di areal publik. dan ekonomi masyarakat.

“Yang sangat penting bukan soal sanksi tapi edukasi ke masyarakat,” tegasnya.

Okupansi Hotel di Mataram Baru 30 Persen Mataram (Suara NTB) – Okupansi hotel di Kota Mataram belakangan mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, tingkat hunian hotel di Mataram saat ini dapat mencapai 30 persen. “Beberapa hotel yang kita tanya itu sudah 30 persen okupansi hotel sudah terisi. Bahkan ada memang beberapa hotel sudah 70 kamar bisa terisi untuk hotel besar,” ujar Kepala Dispar Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, Rabu (2/9) di Mataram.

Selain itu, kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) juga mulai berjalan. Dicontohkan seperti kegiatan Dispar Kota Mataram yang mengambil tempat di salah satu hotel di Kota Mataram, di mana kegiatan tersebut sekaligus melihat penerapan protokol kesehatan di usaha pariwisata. “MICE sudah mulai, kemarin kita jgua sudah melaksanakan mice itu di hotel tentunya dengan aturan protokol yang ada.

Kemarin kita sudah coba di

salah satu hotel. Kapasitas pesertanya 100, tapi peserta meeting kita batasi sampai 40 orang saja,” ujar Denny.

Pihaknya juga telah menyerahkan data usaha pariwisata di Kota Mataram baik hotel maupun restoran ke Dispar Provinsi NTB. Terutama terkait pemberian sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment) yang menjadi kewenangan di tingkat provinsi. “Kami sudah berikan data itu. Sertifikat (CHSE) itu untuk menambah rasa nyaman pengunjung yang akan mengujungi hotel dan restoran tersebut,” jelasnya. Untuk Kota Mataram, setidaknya ada 15 usaha pariwisata yang telah menerima sertifikat tersebut pada 28 Agustus lalu.

Antara lain, M Hotel, Pondok Galih, Lombok Astoria, Aston Inn, Puri Indah, Grand Legi, Rumah Langko, Golden Palace, Idoop Hotel, Mataram Square Hotel, Lombok Plaza, Lombok Raya, Fave Hotel, Same Hotel, dan Dapoer Sasak. Terpisah, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistyo, men-

Usulkan Revisi Perda, Dishub Turunkan Target Parkir Mataram (Suara NTB) – Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram tahun depan akan menurunkan target retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini menyusul tidak tercapainya target retribusi parkir tahun ini. Seperti diketahui, pada APBD 2020 target retribusi parkir Rp25 miliar.

Pada perubahan APBD Kota Mataram, target ini melorot menjadi hanya setengahnya atau Rp12,5 miliar. ‘’Realisasi sampai Bulan Juli 8,55 persen atau Rp1,068 miliar lebih,’’ ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Mataram, Rabu (2/9) kemarin. Sehingga, pada tahun 2021 mendatang, target retribusi parkir tepi

manis,” ujarnya. Walikota dua periode ini mengharapkan, masyarakat khususnya generasi milenial mendorong untuk mengembangkan agro wisata buah. Sehingga menjadi program yang bisa dikembangkan di tengah semakin sempitnya lahan pertanian. Dibutuhkan ketekunan serta semangat mengelola lahan agar menghasilkan nilai ekonomis.

Kepala Dinas Pertanian, Ir.H. Muttawali menambahkan, pengembangan agro wisa-

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama istri Hj. Suryani didampingi Kepala Dinas Pertanian, H. Muttawali, Lurah Karang Baru Masrun dan pengelola agro wisata buah Arianto melihat variates buah yang ditanam di lahan seluas 1,13 hektar di Agro Wisata Buah di Lingkungan Marong,Kelurahan Karang Baru,Rabu (2/9).

covid, membuat pihaknya belum dapat menerapkan sistem tersebut. Selain menurunkan target retribusi parkir tahun depan, Saleh juga menyuarakan usulan supaya Perda Kota Mataram tentang pengelolaan parkir direvisi terlebih dahulu.

Saleh menganggap, kelemahan-kelemahan parkir yang terjadi selama ini, karena ada peluang yang tercantum dalam Perda tersebut. Dalam Perda, juru parkir diberi kewenangan untuk memungut retribusi dari masyarakat pengguna jasa parkir. Ke depan, kewenangan ini harus dicabut. Sehingga jukir tidak lagi memungut retribusi melainkan hanya melakukan fungsi pengaturan kendaraan. ‘’Begitu juga dengan preman-

isme parkir. Kenapa itu ada ada, karena kita yang ciptakan. Perda itu memberikan keleluasaan kepada jukir utama untuk mengangkat dua jukir pembantu. Ke depan, tidak boleh lagi ada jukir pembantu,’’ demikian Saleh. Selain itu, dia memberikan gambaran bahwa penarikan retribusi parkir akan menggunakan aplikasi Qris milik Bank Indonesia.

Dengan pembayaran non tunai ini, diharapkan tidak lagi ada retribusi parkir yang tercecer.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mendukung revisi Perda Parkir kalau memang ada hal-hal yang menjadi sandungan selama ini. Dishub diminta melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk maksud tersebut. (fit)

erangkan okupansi hotel di Mataram saat ini memang berkisar antara 25 – 30 persen. Hotel dengan okupansi tinggi rata-rata didominasi oleh hotel-hotel yang dimanfaatkan sebagai lokasi karantina untuk kasus pandemi virus corona (Covid-19) “Yang lumayan tinggi (okupansi) itu untuk hotel yang sudah buka, dan ada beberapa hotel yang dipakai untuk karantina.

Seperti Lombok Raya, Lombok Garden, Puri Indah dan ada juga Pratama dan Arianz hotel, tapi itu kan tidak dibuka untuk umum,” ujar Yono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9). Menurutnya, jika hotel-hotel yang saat ini dipakai sebagai tempat karantina Covid-19 membuka pelayanan untuk tamu secara umum kemungkinan persentase okupansi hotel akan menurun.

“Hotel untuk karantina tingkat huniannya memang lumayan tinggi, tapi kalau dia buka untuk umum nanti bisa turun lagi,” jelasnya. Di sisi lain, seluruh hotel di Mataram disebutnya telah membuka kembali usaha. Namun dengan tingkat hunian yang belum cukup merata di semua hotel, peningkatan okupansi yang terjadi terbilang masih kecil dan belum dapat dibandingkan dengan situasi normal.

Hal serupa juga terjadi untuk kegiatan MICE, di mana sebagian besar kegiatan tersebut tidak disertai dengan menginap seperti dalam situasi normal. “Meeting ini belum terlalu banyak. Kalaupun ada, kebanyakan yang setengah hari atau sehari tanpa menginap,” ujar Yono. Seluruh tamu dan kegiatan MICE sendiri disebutnya masih berasal dari instansi pemerintah dan tamutamu dalam daerah. Dicontohkan seperti kegiatan Pemkot Mataram dan Pemprov NTB yang mulai banyak melakukan MICE di hotel-hotel yang ada. “Ini sifatnya masih kegiatan lokal.

Untuk yang luar daerah atau nasional itu kita masih menunggu,” tandas Yono. (bay)

Data perkembangan kasus Covid-19 sampai tanggal 2 September pukul 12.00 Wiita mencapai 1.071. Rinciannya, 935 orang dinyatakan sembuh, 60 pasien masih dalam perawatan dan 76 orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr.

Usman Hadi menambahkan, yang perlu dilakukan pascapencanangan menuju zona hijau adalah pencegahan. Pencegahan menjadi syarat utama agar tidak terjadi penularan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Iya, tadi

itu ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak,” tambahnya.

Beberapa kelurahan zona hijau, oranye, kuning serta merah. Adapun dua kelurahan zona merah bukan berarti Kota Mataram ke luar dari zona oranye. Menurut Usman, kasus penularan Covid19 terjadi setiap hari.

Meskipun demikian, sudah tidak ada klaster sehingga diperlukan pencegahan.

“Harus pencegahan yang perlu,” tambahnya. (cem)

Penerima PKH di Mataram Bertambah 3.000 Orang Mataram (Suara NTB) – Sasaran penerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Mataram meningkat. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, menyebut peningkatan tersebut mencapai 3.000 orang lebih. “Jumlah PKH kita ada penambahan 3.000-an orang dari pusat. Itu yang sekarang perlu kita verifikasi dan validasi,” ujar Asna, Rabu (2/9) di Mataram.

Pada penganggaran sebelumnya, jumlah penerima PKH di Kota Mataram mencapai 17.443 orang. Dengan demikian, total sasaran penerima PKH saat ini mencapai 20.000 orang lebih. “Itu masih kita verifikasi dan validasi dulu, memenuhi syarat apa tidak,” jelasnya. Di sisi lain, pihaknya juga menyusun tim khusus untuk rencana penempelan stiker di masing-masing rumah penerima. Hal tersebut ditujukan agar penyaluran PKH bisa tepat sasaran dan menekan potensi kesalahan penyaluran di lapangan.

“Kita belum tahu tulisan (di stiker) apa nanti, kita bentuk tim pelabelan dulu. Ini juga sedang kita koordinasikan,” ujarnya. Pihaknya berharap penyaluran PKH tersebut dapat dilakuan dengan lancar. Mengingat indikator penerima PKH saat ini bukan lagi dilihat dari kualitas tempat tinggal, melainkan lebih

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Asnayati kepada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar dalam sebuah keluarga.

Pelabelan sendiri akan disesuaikan dengan jumlah penerima PKH yang berhasil diverifikasi dan validasi.

“Sekarang anggarannya ini sudah ada, kemarin ada sempat perubahan,” ujarnya. Untuk tanggal pasti penyaluran, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut. Selain itu, dalam penyaluran kali ini pihaknya memperkirakan akan banyak yang keluar dari daftar calon penerima. Mengingat adanya calon penerima yang mengalami peningkatan taraf hidup, sehingga saat dilakukan pelabelan diharapkan mengundurkan diri. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Malaysia Tutup Akses, PMI Harus Tunda Kepulangan Mataram (Suara NTB) Akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya kembali ditutup. Hal tersebut mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia terkait pelarangan masuknya warga Indonesia dengan visa jangka panjang ke Negeri Jiran tersebut pada 7 September mendatang.

Berdasarkan catatan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), saat ini akses transportasi udara dari dan ke Malaysia yang difasilitasi oleh maskapai AirAsia banyak dimanfaatkan untuk kepulangan warga negara Indonesia (WNI).

“Data Agustus 2020 yang dari KUL (Kuala Lumpur) – Bizam itu 1.364 penumpang, sementara yang dari LIA – KUL itu cuma penumpang,’’ ujar Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto, Rabu (2/9).

Dari jumlah tersebut, pi-

haknya tidak dapat mengidentifikasi asal dan tujuan masing-masing penumpang. Namun diperkirakan sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dari Malaysia.

Di sisi lain, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari

pihak maskapai terkait penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia. “Sampai sekarang belum ada (informasi penutupan akses penerbangan),” ujar Arif.

Berdasarkan jadwal penerbangan di BIZAM, penerbangan rute Indonesia – Malaysia masih terjadwal sebanyak 2 kali. Yaitu pada kamis (3/9) pukul 13.00 – 13.59 Wita dan Sabtu (5/9) pukul 13.00 – 13.59 Wita.

Terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, men-

erangkan penerbangan KUL – BIZAM saat ini memang didominasi oleh kepulangan PMI. Di mana dalam satu hari sebanyak 100 – 170 orang PMI menggunakan penerbangan tersebut untuk pulang ke tanah air.

“Kemarin (1/9) saja ada 105 isinya. Jadi yang menggunakan fasilitas AirAsia dari KUL –BIZAM itu sebagian besar mereka PMI. Bulan lalu saja ada 2109 orang data kepulangan kita, 1.500 PMI dari Malaysia sebagian besarnya itu menggunakan AirAsia,” ujar Abri, Rabu (2/9).

Penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia sendiri disebutnya merupakan wewenang dari Pemerintah Malaysia. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat dilakuakn adalah memonitor bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang memaksakan diri untuk berangkat ke Malaysia dengan status ilegal.

“Itu perlu kita monitor bersama supaya tidak ada yang berangkat. Kalau nekad dan ilegal, nanti malah jadi banyak masalah,” jelas Abri. Hal

serupa juga berlaku untuk PMI yang tengah berada di Malaysia dan memiliki rencana untuk pulang.

“Sekarang banyak warga di sana pengaduan tidak bisa pulang dan lainnya. Kalau di sana tidak boleh keluar, bagaimana? Terus ada yang bilang ‘tolong dong kami ingin pulang’. Tapi kalau pemerintah sana sekarang menyetop penerbangan Malaysia ke Lombok kita tidak bisa apa-apa.

Sekarang ini seluruh dunia memperhatikan kasus Covid19 ini,’’ tandas Abri. (bay)

500 Petugas Sensus di Kabupaten Sumbawa Terlindungi BPJAMSOSTEK

Honda

Beli Sepeda Motor Honda di September, Hemat hingga Rp5 Juta Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB pada bulan September ini memberikan promo menarik. Promo yang bertemakan ‘’SEMPURNA (September Penuh Warna)’’ memberikan tawaran spesial untuk pembelian sepeda motor tipe – tipe tertentu. Hematnya sampai dengan Rp5 juta. Program ini berlaku di seluruh wilayah NTB selama periode 1-30 September 2020.

Marketing Sub Dept Head Astra Motor NTB, Kresna Murti Dewanto mengatakan, spesial promo ini merupakan program tematik bulanan yang selalu dipersembahkan hanya untuk konsumen setia Honda. ‘’Nikmati promo SEMPURNA dari Honda khusus untuk tipe sepeda motor Honda pilihan terlaris konsumen,’’ katanya. Diantaranya ada BeAT hemat sampai dengan Rp 2,7 jutaan, Supra GTR150 hemat sampai dengan Rp 3,8 jutaan, Vario 150 hemat sampai dengan Rp 3,6 jutaan, PCX hemat sampai dengan Rp 4,9 jutaan, ADV150 hemat sampai dengan Rp 5 jutaan dan CB150R hemat sampai dengan Rp 4,2 jutaan. ‘’Kunjungi showroom dealer Honda kesayangan anda dan nikmati beragam layanan unggulan kami,’’ ajak Kresna.

Astra Motor NTB tetap konsisten untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen setianya. Jangan khawatir, setiap dealer resmi Honda selalu menerapkan protokol kesehatan. Atau bagi konsumen yang sedang berjalan-jalan menikmati waktu weekend bersama keluarga, kunjungi juga pameran Honda yang terdapat di beberapa lokasi seperti di Epicentrum Mall lt.LG, Mataram Mall lt. 1 dan Supermarket Rubby Mataram dan akan segera dibuka juga di Supermarket Niaga Sriwijaya.

Atau konsumen bisa bertanya seputar motor Honda melalui layanan chat serta konsultasi secara gratis dengan Amanda Honda Sales Assistant official dari Astra Motor. Untuk dapat melakukan chat melalui Amanda, konsumen cukup melakukan scan barcode atau chat nomor 0812-1096-7964 (whatsapp).

Sebagai market leader penjualan sepeda motor di wilayah NTB, Astra Motor NTB berharap promo ini semakin memanjakan konsumen loyal Honda serta tetap menjadikan sepeda motor Honda sebagai merek kepercayaan nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. ‘’Tunggu apalagi segera manfaatkan promo menarik ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Honda NTB di Nomor Whats App 081 917 90 8000 serta kunjungi akun instagram kami @mayohondantb,’’ demikian Kresna Murti.(bul)

Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau BPJAMSOSTEK, resmi memberikan perlindungan kepada 500 orang Petugas Sensus Lapangan di Kabupaten Sumbawa, mulai September 2020.

Kepala BPJAMSOSTEK Sumbawa, Iguh Bimantoroyudo menyerahkan kartu dan sertifikat kepesertaan kepada Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Ir. Agus Alwi di di Kantor BPS Kabupaten Sumbawa pada Rabu, (2/9).

Para Petugas Sensus Lapangan akan mendapatkan perlindungan dari BPJAMSOSTEK untuk dua program yaitu Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Iguh mengatakan, sesuai amanah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJAMSOSTEK mempunyai fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial. ‘’Sesuai Undang-Undang, BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,’’ tambahnya.

Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, petugas sensus dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir ketika terjadi kemungkinan risiko. ‘’BPJAMSOSTEK telah hadir untuk melindungi para pekerja dari segala bentuk risiko yang terjadi ketika bekerja, ‘’ katanya.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Ir. Agus Alwi, mengatakan BPS sangat mendukung program pemerintah salah satunya dengan mendaftarkan tenaga Petugas Sensus Lapangan BPS menja-

di peserta BPJAMSOSTEK. ‘’Kami tidak berharap ada kejadian baik kecelakaan ataupun lainnya tetapi kami mengantisipasi hal itu dengan mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,’’ ujarnya Harapannya, ketika terjadi risiko para pekerja bisa mendapatkan pelayanan maksimal dari BPJAMSOSTEK. ‘’Kerjasama dengan BPJAMSOSTEK ini sangat kita harapkan bisa berjalan baik sehingga ke depannya akan terus lebih baik lagi,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan sangat mengapresiasi BPS Kab. Sumbawa yang memperhatikan para pekerjanya dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di lapangan. ‘’Manfaat menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK sangat banyak dan pasti diterima oleh para peserta jika mengalami risiko-risiko,’’ jelas Adventus.

BPJAMSOSTEK NTB menurutnya tak berhenti mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi tentang BPJAMSOSTEK kepada seluruh para pekerja di sektor apapun demi memastikan setiap pekerja mendapatkan hak nya dan terhindar dari risiko-risiko sosial.

Seperti diketahui, manfaat yang didapatkan untuk program Jaminan Kematian dari yang semula Rp 24juta naik menjadi Rp 42juta dengan rincian santunan kematian dari Rp 16,2juta menjadi Rp 20juta, santunan berkala dari Rp 4,8juta menjadi Rp 12juta dan biaya pemakaman dari Rp 3juta menjadi Rp 10juta.

Beasiswa dari yang semula Rp 12juta menjadi Rp 174juta dengan rincian jenjang TK sampai SD Rp 1,5juta/tahun/anak, jenjang SMP Rp 2juta/tahun/ anak, jenjang SMA Rp 3juta/ tahun/anak dan Perguruan Tinggi Rp 12juta/tahun/anak.(bul/*)

(Suara NTB/ist)

SERTIFIKAT - Penyerahan sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK menandai resminya 500 petugas sensus di Kabupaten Sumbawa terlindungi BPJAMSOSTEK.

Pertamina Tambah Pasokan Solar dan Elpiji Subsidi Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina Persero menambah pasokan, baik Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar dan elpiji. Penambahan pasokan ini untuk menjaga stabilitas ketersediaan di lapangan.

Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus, Rustam Aji menyampaikan bahwa data Pertamina menunjukkan penyaluran rata-rata harian produk solar (Jenis BBM Tertentu / JBT) dan elpiji Bersubsidi 3 Kg di Pulau Lombok, hingga Bulan Agustus 2020 sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor hilir distribusi minyak dan gas bumi, PT Pertamina (Persero) menyalurkan BBM jenis BBM Tertentu (solar) dan elpiji bersubsidi 3 Kg sesuai penugasan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Gas, termasuk di 5 Kabupaten dan Kota yang ada di Pulau Lombok.

Sampai dengan Senin (31/8) yang lalu, penyaluran BBM jenis solar di Lombok sudah sebesar 51.960 Kilo Liter (KL). Jumlah ini tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan penyalu-

ran di periode yang sama tahun 2019 yang lalu, sebesar 62.310 KL. Penurunan yang terjadi mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas di sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur di Lombok yang sempat terhenti.

Di awal Bulan September ini, Pertamina melakukan penambahan jumlah pengiriman solar ke lembaga penyalur di Lombok, untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan. ‘’Tanggal 1 kemarin, kami menyalurkan 848 KL, jauh di atas rata-rata penyaluran harian di bulan sebelumnya (Agustus) sebesar 211 KL perhari.

Sejalan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mulai bergulir kembali. Jadi masyarakat tidak perlu antre dan dapat membeli sesuai kebutuhan,’’ ujar Rustam.

Rustam juga menyampaikan, terkait kebijakan solar, baik untuk harga, volume kuota per provinsi dan kabupaten/kota, adalah kewenangan dari pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, Pertamina tetap menyalurkan kebutuhan BBM produk solar bagi masyarakat sesuai dengan kuota yang ditugaskan oleh pemerintah di tahun 2020.

Demikian halnya dengan penyaluran elpiji bersubsidi 3 Kg. Beredarnya informasi mengenai sulitnya warga mendapatkan elpiji sudah diantisipasi sebel-

umnya oleh Pertamina dengan menambahkan pasokan elpiji 3 Kg di Bulan Agustus sebanyak 52 ribu tabung pada tanggal (7/ 8). Kemudian 48 ribu tabung pada tanggal (14/8) dan 52 ribu tabung lagi pada tanggal (21/8).

Total sebanyak 150 ribu tabung ditambahkan, ini melebihi jumlah rata-rata penyaluran di Lombok yang sudah mencapai 2,3 juta tabung setiap bulannya.

Penambahan pasokan ini juga disertai dengan harapan agar penggunaan elpiji bersubsidi 3 Kg bisa lebih tepat sasaran. ‘’Masyarakat yang tidak berhak, yang tidak termasuk ke dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan bukan pelaku UMKM sudah saatnya beralih menggunakan elpiji nonsubsidi Brightgas agar hak masyarakat pengguna elpiji

bersubsidi 3 Kg tidak disalahgunakan,’’ ujar Rustam.

Pertamina mengimbau masyarakat yang memang berhak untuk menggunakan elpiji bersubsidi 3 Kg agar bisa membeli langsung di Pangkalan Resmi LPG Pertamina. Dengan kepastian barang tersedia dan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk dibeli masyarakat sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. ‘’Bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi 3 Kg di daerahnya, bisa menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135, dengan menyebutkan nama dan lokasi yang sulit ditemukan elpiji bersubsidi 3 Kg, untuk dapat diarahkan untuk menuju pangkalan elpiji Resmi Pertamina terdekat di daerah tersebut,’’ pesan Rustam.(bul)

(Suara NTB/bul)

SEPI - Salah satu SPBU di Kota Mataram yang sepi antrean

(Suara NTB/ist)

BSU - Penerima BSU di Istana Kepresidenan

BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima BSU Gelombang Dua ke Kemenaker Jakarta (Suara NTB)Setelah sebelumnya pada 24 Agustus 2020 yang lalu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan 2,5 juta data pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sesuai dengan kesepakatan bahwa Selasa (1/9) kemarin, diserahkan kembali sebanyak 3 juta data pekerja calon penerima BSU. Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, penyerahan data pekerja calon penerima BSU dilakukan secara bertahap setiap minggunya. Hingga tercapai target keseluruhan penerima BSU sebanyak 15,7 juta untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU. Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening, dan sudah divalidasi berlapis sampai dengan tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta.

“Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam dua tahap,” ujarnya.

Agus menjelaskan, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis BPJAMSOSTEK. Alternatif pertama pihak BPJAMSOSTEK akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika

penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker 14/2020.

Alternatif kedua adalah kondisi dimana data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang. ‘’Kami terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. Kami juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Agus mengimbau kepada masyarakat pekerja agar selalu waspada terhadap munculnya potensi penipuan hingga pencurian data. ‘’Kami mendapati ada upaya pencurian data via media sosial dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK. Saya tegaskan bahwa syarat penerima BSU ini mutlak berdasarkan kriteria dari Permenaker 14 tahun 2020,’’jelas Agus.

Pekerja yang merasa kriterianya telah terpenuhi, cukup menunggu dana ditransfer ke rekening. Tidak perlu memberikan data atau informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Untuk we-

wenang pengkinian data terkait program BSU hanya dapat dilakukan oleh HRD perusahaan langsung ke sistem BPJAMSOSTEK. Lebih lanjut mengenai program BPJAMSOSTEK dan BSU, masyarakat dapat mengakses akun media sosial resmi BPJAMSOSTEK @bpjs.ketenagakerjaan pada Instagram, @bpjstkinfo pada platform Twitter, dan BPJS Ketenagakerjaan pada Facebook dimana keseluruhan akun tersebut sudah berstatus Terverifikasi.

“Kami sangat mengharapkan kerjasama semua pihak agar proses pengumpulan nomor rekening pekerja calon penerima BSU ini berjalan dengan lancar agar dana BSU yang diterima para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat dimanfaatkan dengan baik dan perekonomian Indonesia kembali normal,” tutup Agus.

Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan nomer rekening peserta yang layak menerima BSU ini.

“Kami akan memaksimalkan perpanjangan batas waktu hingga 15 September 2020 untuk mengumpulkan seluruh nomer rekening peserta yang terdaftar di Kantor BPJAMSOSTEK NTB. Melalui subdisi bantuan gaji ini kami harapkan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan daya beli masyarakat akan meningkat,” demikian Soni.(bul/*)

Distribusikan Bantuan APD

PLN UIP Nusra Perkuat Dukungan Penanganan Pasien Covid-19 di RSUD NTB Mataram (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya, PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP) Nusra mendistribusikan bantuan untuk penanganan pasien Covid19 di NTB. Rabu (2/9) kemarin, bantuan diberikan untuk para pahlawan medis yang bertugas menangani pasien Corona di RSUD Provinsi NTB. Sejumlah bantuan berupa Aalat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan, masker medis, masker non medis, pelindung wajah (face shield) diserahkan oleh jajaran PLN UIP Nusra kepada Kepala Bidang Pelayanan, sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RSUD Provinsi NTB, dr. Nyoman Wijaya.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Senior Manajer Keuangan dan SDM PLN UIP Nusra, Tri Laksono di Kantor PLN UIP Nusra di Jalan Langko, Mataram. ‘’Terimakasih atas bantuanbantuan selama ini. Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena Covid ini. Apa yang disampaikan PLN ini kami dapat manfaatkan dan tentu pelayanan yang kita berikan bisa berjalan dengan baik,’’

(Suara NTB/bul)

BATUAN - Penyerahan bantuan secara simbolis dari PLN UIP Nusra kepada RSUP NTB. ujar dr. Nyoman Wijaya saat menerima paket bantuan.

RSUD NTB memang membuka donasi kepada semua pihak.

Sebab pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Setiap hari di RSUD NTB membutuhkan lebih dari 50-an APD sekali pakai.

Bantuan-bantuan dari semua pihak, khususnya PLN tentu menurutnya akan sangat bermanfaat bagi tenaga medis dalam menangani Covid-19 ini.

Tri Laksono menambahkan, PLN sangat sadar bahwa penanganan Covid-19 adalah

lawan bersama. Ujung tombaknya adalah tenaga medis.

Sehingga PLN berinisiatif mendukung sekaligus menyemangati para pahlawan medis.

Salah satunya dengan mengumpulkan dana dari pegawai PLN UIP Nusra untuk pembelian kebutuhan medis. Harapannya, tenaga medis lebih bersemangat. Bahwa tenaga medis juga tidak berjuang sendiri melawan Corona.

“Kita juga bersama tenaga medis bersama-sama mengalahkan Covid,” demikian Laksono.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

Halaman 4

Terlibat Jual Beli dan Kuasai Aset

Bupati Lobar Tak akan Beri Ampun

Selesaikan Pembangunan Rumah Kumuh

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) mengakui banyak aset daerah yang sudah berhasil ditertibkan. Namun tidak sedikit juga aset daerah diduga dikuasai dan diperjualbelikan oleh oknum. Bupati pun menegaskan, tidak ada ampun bagi oknum yang terlibat baik di internal pemda maupun di luar (warga).

PERSOALAN Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau rumah kumuh di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup berat.

Data terakhir Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lotim, masih tersisa 33.106 unit yang perlu disentuh. Angka itu, katanya, belum dikurangi penanganan RTLH yang sudah dilakukan oleh instansi lain seperti pemerintah desa, bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lainnya.

Kepala Dinas Perkim Lotim, Sahri kepada Suara NTB, Rabu (2/9) menuturkan, tahun 2020 ini Lotim (Suara NTB/dok) didaulat sebagai daerah Sahri dengan progres penanganan rumah kumuh terrbaik secara nasional. Meski di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease Covid-19), Lotim berhasil menuntaskan pembangunan RTLH menjadi rumah layak huni. Progres penanganan RTLH dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 5 miliar untuk 322 unit tuntas baik fisik maupun anggarannya 27 Agustus 2020. “Realisasi fisik dan keuangan sudah 100 persen,” terangnya.

Belum berakhir tahun anggaran 2020, akunya, pihaknya sudah bisa menuntaskan pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kemudian mengundang khusus Dinas Perkim Lotim ini menjadi pemateri pada pertemuan nasional membahas percepatan penanganan RTLH. “Kita berbagi pengalaman dengan daerah-daerah lain se Indonesia,” tutur Sahri saat sedang masih di Jakarta kemarin.

Sesuai arahan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Lotim, Lotim bisa menuntaskan pekerjaan meski situasi sedang ada wabah. Sahri memastikan, pelaksanaannya tetap menggunakan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan RLH ini tanpa mengabaikan protokol Covid-19. Penerima bantuan senilai Rp 17,5 juta ini diberikan pemahaman agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Salah satu kuncinya, penentuan suplier ini dipilih sendiri oleh masyarakat penerima bantuan dengan petunjuk dari para fasilitator. ‘’Syarat suplier ini berkecukupan barangnya. Sanggup menyuplai barang meskipun uangnya belum ada. Ini kan sudah barang jelas, dan pasti akan terbayar dan itu disepakati,” ucapnya.

Masyarakat penerima bantuan stimulan ini pun sudah sanggup dengan swadaya. Diakuinya, tingkat swadaya masyarakat ini cukup tinggi. Dari data pihaknya, jumlah swadaya masyarakat ada Rp 7,5 juta sampai Rp 10 juta. “Ini bagi yag berkeinginan lebih mambangun rumahnya,” imbuhnya.

Melihat prestasi Lotim ini, pusat mengapresasi dan berjanji akan memberikan tambahan bantuan untuk penanganan rumah kumuh. Rencana di luar 322 unit yang sudah rampung, ada penambahan sebanyak 1.040 unit yang akan dlaksanakan juga pada tahun 2020. Salah satu sumbernya adalah program strategis Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ada juga bantuan reguler dan diakumulasi total tambahan dana penanganan RTLH di Lotim ini akan tembus Rp 18 miliar. (rus)

Ditemui di sela-sela meninjau aset arsip Lobar di Gedung Akusisi Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip Daerah Lobar, Rabu (2/9) bupati menegaskan pihaknya akan melakukan jihad aset, yakni untuk menyelamatkan semua aset daerah. Bahkan, dirinya akan berusaha maksimal dan sekuat tenaga untuk mengembalikan lagi ke Pemda Lobar.

“Kita kasih mereka (Bagian Arsip, red) tugas khusus untuk mencari semua dokumen-dokumen aset daerah yang tidak bergerak termasuk yang ada di bawah penguasaan orang, yang sedang dipermasalahkan orang dan yang sudah dimenangkan oleh orang. kita cari, dan berusaha kita kembalikan ke pemda. Ini kan kita butuh bukti back up bahwa itu milik daerah, bukti itu ya arsip,” tegasnya.

Menurut Fauzan, karena kurang optimalnya pengarsipan dan jumlah aset yang banyak, baik yang tidak bergerak,

maka dengan adanya Tim Jihad Aset ini akan bisa menyelamatkan dokumen aset Pemda Lobar.”Kekurangan itu yang akan kita tutupi, kita akan berikan semangat kepada arsiparis dan kita juga insya Allah akan berikan bonus berupa umrah insya Allah jika bisa menemukan dokumen aset pemda,” tutur Fauzan.

Bupati menyampaikan upaya mengembalikan aset Lobar akan didukung penuh oleh pihak kepolisian, aparat hukum, termasuk oleh TNI. Lebih jauh ditegaskan, pihaknya tidak akan memakai perasaan dalam melaporkan oknum yang bermain di aset. Hal ini untuk memberi efek jera bagi oknum.

“Kita juga akan tegas, kita tidak akan menggunakan perasaan melaporkan orang-orang yang bermain di aset daerah ini biar ada efek jera,” tegas Fauzan.

Beberapa aset yang sudah ditemukan dan diselamatkan seperti aset lahan di AMM Mataram, di Kuripan 10 hek-

(Suara NTB/her)

CEK ARSIP - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Baehaqi dan jajaran OPD terkait mengecek arsip aset di Gedung Akusisi Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip Daerah. tare dan Sekotong seluas 38 hektare. Pihaknya pun sudah turun ke beberapa daerah yang ada aset bermasalah, seperti di Gegelang, Batu Mekar, Duman, Batu Kumbung, Saribaye.

Kepala BPKAD Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya tidak menggunakan perasaan dalam penanganan aset bermasalah,

Ia menyebut, ada 10 titik aset yang saat ini tengah dikuasai dan dijual oleh oknum. Aset ini tersebar di beberapa kecamatan, terbesar ada di Narmada. Sejauh ini pihaknya mampu menyelamatkan aset lahan senilai Rp 200 miliar. “Ada 10 titik kami upayakan segera selamatkan, ada dikuasai dan dijual oknum,”tegas dia. (her)

Jika 56 Ribu Jiwa DKTS Tak Tuntas KPU KLU Gelar Simulasi PBI JKN akan Jadi Penerimaan Pendaftaran Paslon PremiBeban Pemda

Tanjung (Suara NTB) Menjelang pendaftaran bakal pasangan calon (paslon), 4-6 September, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar simulasi yang melibatkan seluruh staf. Simulasi dilakukan di Kantor KPU, Rabu (2/9).

Ketua KPU KLU, Juraidin, S.H., mengatakan simulasi digelar sebagai pemantapan jelang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon).

Hal ini untuk mengukur tingkat kesiapan staf KPU dalam menerima tamu dari paslon, Ketua dan Sekretaris Parpol, LO paslon serta tamu yang akan hadir mencapai 80 orang.

“Hari ini kegiatan simulasi dalam rangka menerima bakal calon dan tim sesuai protokol Covid. Ini sebagai tindak lanjut karena sebelumnya kita gelar rakor dengan Bawaslu, Parpol dan Polres,” ujar Juraidin.

Pada hari H (4-6) pendaftaran bakal calon, KPU harus memastikan setiap rombongan

Bupati Tantang OPD Penghasil PAD Capai Target

bakal calon harus mengikuti standar protokol pencegahan Covid. Antara lain, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bahkan, berkas administrasi kelengkapan pendaftaran sendiri harus dimasukkan dalam map plastik.

Pada hari H pendaftaran, KPU memastikan jumlah rombongan dibatasi 80 orang. Pengunjung dibagi dua, yakni 20 orang memasuki ruang pendaftaran dan 60 orang menunggu di luar - di bawah terop yang disiapkan bersamaan dengan layar live streaming.

“Yang masuk ke dalam ruangan hanya pasangan bakal calon, Ketua Parpol, Sekretaris Parpol dan LO. Lainnya menunggu di luar di tempat yang sudah kami siapkan,” sambungnya.

Selain bakal calon, tim koalisi dan rombongan simpatisan, KPU juga mengatur keberadaan awak media. Insan pers disiapkan waktu secara

bergiliran untuk mengambil dokumentasi sebelum pendaftaran dimulai. Selama tahap pendaftaran, berlangsung, media ikut menunggu di luar sembari menyaksikan prosesi melalui layar streaming.

“Setelah sesi pendaftaran, kami siapkan waktu jumpa pers. Sebenarnya H-1 kita sudah siapkan acara klinis, kita harapkan kawan media bisa hadir meskipun secara perwakilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada hari pendaftaran tanggal 4-6 September, KPU berharap ada komunikasi di awal antara tim sukses dengan KPU. Waktu dimaksud terkait dengan waktu dan hari pendaftaran pasangan calon. Namun hingga H-2, KPU belum mendapat informasi terkait waktu yang disepakati oleh tim koalisi dan paslon. “Idealnya ada pemberitahuan di awal, tapi sejauh ini kita belum mendapat informasi itu,” tandasnya. (ari)

RSUD KLU Godok Layanan Terapi Hiperbarik

Selong (Suara NTB) Dalam rangka memaksimalkan peran, fungsi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pemerintah setempat terus melakukan berbagai cara.

Pemkab Lotim menggandeng tim ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) untuk menghitung target yang mampu dicapai oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita melibatkan tim ekonomi dari Unram untuk melihat seberapa besar PAD-PAD yang sesungguhnya dapat dihasil(Suara NTB/yon) kan oleh masing-masing Purnama Hadi OPD,” terang Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, M.M., Rabu (2/9).

Misalnya di Dinas Perhubungan (Dishub) selaku OPD penghasil PAD sudah dihitung berapa target PAD yang dapat dihasilkan. Untuk itu, perlu dipertanyakan apabila PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan sangat rendah dari penghitungan yang dilakukan oleh tim ekonomi dari Unram tersebut.

Ketika sudah ditemukan oleh tim teknis target PAD yang mampu dicapai oleh masing-masing OPD. Maka akan diserahkan ke OPD tersebut apakah sanggup atau tidak. Apabila kepala OPD itu tidak sanggup, bupati meminta supaya kepala OPD mengakui itu dan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya.

Menanggapi tantangan bupati, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Purnama Hadi, mengatakan Dishub siap untuk menerima tantangan bupati dalam peningkatan PAD khususnya yang paling besar dari retribusi parkir. Strateginya dengan melakukan uji petik yang bersumber dari retribusi parkir.

Dalam memaksimalkan retribusi parkir ini, Purnama Hadi tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2016. Dalam perda ini dinyatakan pemerintah daerah berhak untuk menarik retribusi parkir, sehingga perda ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang nantinya menjelaskan secara spesifik untuk OPD yang akan melakukan pemungutan terhadap retribusi parkir, apakah Dishub ataukah Badan Pendapatan Daerah. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Manajemen RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang menyiapkan satu layanan inovasi kepada masyarakat. Layanan itu yakni Terapi Oksigen Hiperbarik.

Direktur RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat, Rabu (2/9), mengungkapkan layanan Terapi Oksigen Hiperbarik sedang digodok kajiannya. Persiapan ke arah itu telah melalui proses rancangan Peraturan Bupati (Perbup).

“Terapi Oksigen Hiperbarik adalah suatu cara pengobatan di mana peserta terapi bernafas dengan menghirup Oksigen murni (100 persen) di dalam Ruang Udara Bertekanan Tinggi lebih dari 1 atmosfer absolut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Terapi Oksigen Hiperbarik merupakan terapi utama pada penyakit penyelaman dan terapi tambahan pada berbagai penyakit klinis.

Pada terapi utama, layanan pengobatan berupa penyakit penyelaman (gangguan gendang telinga), dan keracunan gas.

Pada pasien terkena gas beracun, terapi ini bisa mempercepat pelepasan racun pada tubuh, dan meningkatkan kadar oksigen, sehingga kebutuhan seluruh sel tubuh akan terpenuhi.

Sementara manfaat klinis pada terapi tersebut, mencak-

(Suara NTB/dok)

H. Syamsul Hidayat up mempercepat penyembuhan pada luka yang sulit sembuh, seperti luka pada penderita kencing manis, luka terinfeksi, gas gangren, infeksi tulang, crush injury, compartment syndrome, luka bakar, luka pasca operasi dan transplantasi. Selain itu, masih banyak penyakit lain yang dapat ditangani dengan terapi tersebut.

“Gangguan telinga seperti tuli mendadak dan telinga berdenging karena terlalu lama menyelam juga bisa diobati dengan terapi ini,” sebutnya.

Pada layanan pengobatan

terapi oksigen ini, manajemen rumah sakit tidak dapat melayani pasien yang masuk katagori pasien BPJS atauapun pasien KLU Sehat. Pasalnya, jenis penyakit ini tidak masuk pada klaim kedua instrumen pembiayaan tersebut.

Praktis, lanjut dia, pasien yang menjadi sasaran adalah segmen menengah ke atas yang mampu membayar biaya pengobatan. RSUD dalam hal ini menargetkan pasar dari pelaku diving, wisatawan asing, ataupun masyarakat mampu yang memerlukan penanganan cepat pada jenis luka yang bisa disembuhkan oleh terapi tersebut.

“Sementara memang belum resmi dibuka, tapi kita sedang godok Perbup karena ini tidak ditanggung BPJS ataupun program Pemda,” imbuhnya.

Pihak RSUD sendiri telah menyiapkan perangkat dan sumber daya pelayanan terapi di RSUD. Ruangan sedang dipersiapkan, berikut peralatannya. Sedangkan tenaga medis telah disiapkan masingmasing 1 orang tenaga spesialis, 1 orang dokter umum dan 4 perawat. “Tenaga medis ini sudah kita latih, sekitar semingguan di rumah sakit dengan pola in house training. Semoga saja berjalan lancar,” harap Syamsul. (ari)

SKB CPNS di Loteng

Peserta Tidak Wajib Serahkan Hasil ’’Rapid Test’’ Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai digelar di SMKN 1 Praya Tengah dari Kamis (3/9) hingga hari Senin (7/9) mendatang. Tes SKB dikuti sebanyak 1.095 peserta dari 1.145 peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB. Sementara 50 peserta memilih untuk ikut SKB di luar Loteng.

bahkan pihaknya mendesak APH mengusut tuntas persoalan aset yang tengah diusut. “Kami mendesak APH mengusut tuntas, persoalan aset ini untuk menyelamatkan aset ini,” tegas dia. Salah satunya, persoalan aset di Selat Narmada yang diusut oleh Polda NTB. “Kami dorong agar diusut,” tambahnya.

Adanya pandemi Covid-19, peserta SB diharuskan untuk mengikuti protokol Covid-19, terutama penggunaan masker. ‘’Itu wajib bagi semua peserta SKB,” tegas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.I.P., kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Sementara hasil rapid test tidak diharuskan dibawa atau diserahkan oleh peserta SKB, karena panitia penyelenggara SKB tidak mensyaratkan hal itu, seperti di

beberapa daerah lainnya. Namun, rapid test baru wajib dibawa oleh peserta SKB yang berasal dari luar daerah.

Sementara peserta SKB Loteng yang berasal dari luar daerah sudah memutuskan untuk mengikuti SKB di daerahnya masing-masing. “Prinsipnya kita, tidak mau menyulitkan atau memberatkan peserta SKB dengan harus membawa hasil rapid test segala. Yang penting peserta tetap mematuhi protokol Covid-19, terutama penggunaan masker sudah bisa

ikut SKB,” tandasnya.

Nantinya, di lokasi SKB panitia akan turun dengan personel lengkap termasuk petugas medis dari Satgas Covid-19 Loteng dan akan ditugaskan memeriksa kondisi kesehatan peserta SKB yang ada. Bahkan, jika dibutuhkan petugas dari Satgas Covid-19 Loteng sudah menyiapkan alat rapid test untuk memastikan kondisi peserta SKB. Untuk jumlah peserta SKB, ujarnya, dibatasi hanya tiga sesi setiap harinya dengan

jumlah peserta masing-masing sesi sebanyak 90 orang dan dibagi dalam tiga ruang ujian. ‘’Jadi di satu ruang ujian maksimal diikuti oleh 30 peserta.

Sehingga dalam sehari total ada 270 peserta yang mengikuti SKB. Untuk persiapan lokasi dan sarana pendukung lainnya sudah selesai.

Harapannya kita semoga SKB kali ini bisa berjalan aman dan lancar. Tidak kalah penting, pelaksanaan SKB tidak sampai menjadi pemicu penyebaran Covid-19,” harapnya. (kir)

Giri Menang (suara NTB) – Sampai saat ini Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan permasalahan data warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), baik menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Basis Data Terpadu (BDT). Seperti kasus 13 ribu warga penerima JKN yang belum memiliki NIK dan belum online NIK-nya, sampai saat ini tengah berproses di desa dan kecamatan. Begitu pula 98 ribu jiwa penerima PBI yang tidak masuk BDT baru bisa dituntaskan kurang 50 persen. ‘’Jika sampai awal bulan ini tidak bisa tuntas 100 persen maka pembayaran premi PBI JKN akan dibebankan ke pemda. Pemda terancam akan membayar puluhan miliar premi bagi puluhan ribu warga PBI tersebut,’’ ujar Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Rabu (2/9).

Sekda mengaku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah masuk Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKNG) di Lobar sebanyak 417.413 jiwa.

Yang menjadi persoalan, ujarnya, ada 92.215 PBI tahun 2021 ini tidak akan dibayarkan pusat. Dari 92.215 PBI ini jelas dia, 40 ribu PBI sudah masuk dalam DTKS. Artinya 40 ribu jiwa PBI ini masuk dalam 417.413 jiwa yang ada dalam SIKNG. “Artinya masih ada 52 ribu PBI non DTKS yang belum masuk DTKS SIKNG, inilah yang 52 ribu PBI ini sekarang tengah diinput,”tegas dia.

Untuk mempercepat pemutakhirannya, sesuai arahan tidak perlu melakukan verivali, namun diinput dulu data 52 ribu non DTKS tersebut supaya tahun depan tidak ada lagi PBI non DTKS. Namun semua masuk DTKS, sehingga mendapatkan jaminan APBN. “Tidak ada lagi yang dibiayai APBD. Seh-

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi ingga kalau 52 ribu PBI ini masuk DTKS maka totalnya hampir 500 ribu jiwa lebih,’’ ujarnya.

52 ribu PBI yang akan dimasukkan DTKS ini, jelas dia, terkendala NIK tidak ada.

Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pihaknya sudah beberapa kali rapat mensinergikan antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan seluruh camat serta kepala desa, termasuk para lurah. Data 52 ribu PBI ini sudah tersebar di seluruh kecamatan. Data inilah yang tengah dikerjakan oleh semua camat dan kepala desa.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar, L. Marta Jaya mengatakan, sesuai perintah bupati dan sekda pihaknya bersama Dinas Dukcapil terus melakukan pemutakhiran data. Sampai saat ini, sebut dia, ada lima kecamatan yang sudah tuntas 100 persen, di antaranya Narmada, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Kediri. Sedangkan sisanya lima kecamatan masih berproses 7080 persen. “Lima kecamatan belum tuntas, seperti Sekotong, Lembar, Gerung, Gunungsari dan Batulayar,” tegas dia. (her)

Desa Ternak, Fokus di Desa Lingkar KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Program pengembangan desa ternak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal difokuskan di lima desa yang akan di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yakni Desa Mertak, Desa Teruwai, Desa Sukadana, Desa Bangket Parak serta Desa Pengengat.

“Sudah diputuskan, program pengembangan desa ternak akan difokuskan di lima desa di Kecamatan Pujut. Pemilihan lima desa sebagai lokasi pengembangan desa ternak tersebut didasari beberapa hal.

Terutama soal letaknya yang dinilai paling dekat dengan kawasan The Mandalika,’’ terang Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Dijelaskannya, program desa ternak di Loteng dihajatkan untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan daging di kawasan tersebut nantinya.

Selain soal kedekatan lokasi dengan kawasan The Mandalika,

ujarnya, dipilihnya lima desa tersebut karena dinilai yang paling siap sejauh ini. Seperti mulai dari kesiapan masyarakatnya, lahan sampai lokasi untuk pakan ternak. Apalagi sapi-sapi yang akan dikembangkan berjenis sapi brahman dan butuh kesiapan pakan dalam jumlah besar.

Loteng, ujarnya, akan memperoleh bantuan indukan sapi brahman untuk dikembangkan sebanyak seribu ekor dan dibagi secara merata di lima desa, sehingga masing-masing desa kemungkinan memperoleh 200 ekor untuk dikembangkan. Nantinya, pengembangannya menggunakan sistem kandang komplet atau komunal yang akan dibangun oleh pemerintah pusat.

“Untuk penyaluran bantuan sapi direncanakan bulan September ini. Setelah semua persiapan di lapangan dinyatakan siap. Dan, program tersebut merupakan program berkelanjutan. Karena pemerintah pusat berharap program desa ternak tersebut bisa menjadi program jangka panjang,’’ ujarnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

SKB CPNS di Kota Bima Digelar 14-18 September Kota Bima (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS ruang lingkup Kota Bima Formasi tahun 2019 dipastikan akan digelar pada tanggal 14 sampai dengan 18 September 2020 mendatang.

Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, Rabu (2/9). Kata dia, pelaksanaan SKB akan dilaksanakan pada pertengahan (Suara NTB/Uki) Bulan September 2020.

Mukhtar Landa “SKB di Kota Bima akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 14 sampai dengan 18 September 2020,” katanya kepada Suara NTB. Mukhtar yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima menyebutkan, pelaksanaan SKB CPNS Kota Bima dibagi menjadi tiga sesi dengan lokasinya dipusatkan di SMKN 1 Kota Bima. “Peserta juga bisa memilih lokasi terdekat dengan domisili diluar SMKN 1 Kota Bima,” katanya.

Hanya saja lanjut Mukhtar, SKB dengan lokasi diluar, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jadwal BKN Pusat, Kantor Regional BKN atau UPT. BKN masing-masing. “Ketentuan ini berdasarkan surat pengumuman nomor 800/1642/ BKPSDM/VIII/2020 tentang jadwal pelaksanaan SKB CPNS ruang lingkup Kota Bima Formasi tahun 2019,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, SKB dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Para peserta juga dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. “Selain menggunakan masker dan jaga jarak. Peserta SKB harus isolasi mandiri 14 hari,” katanya.

Tidak hanya itu lanjutnya, para peserta juga akan diperiksa suhu badannya, jika diatas 37,3 derajat celcius setelah dua kali menjalani peeneriksaan dengan jarak 5 menit, maka akan diberikan tindakan khusus. “Tindakan khusus dengam mengikuti ujian di ruangan terpisah yang diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan perlindungan wajah,” katanya.

Selain itu, jika peserta dengan hasil pemeriksaan suhu diatas 37,3 derajat celcius itu tidak mengikuti tes, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan. “Kalaupun tidak mengikuti, maka peserta dianggap dan dinyatakan gugur,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Disnakeswan Hentikan Eliminasi Anjing Rabies Dompu (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, menghentikan program eliminasi anjing rabies. Padahal, disadari korban gigitan tiap bulannya terus bertambah. Ancaman Covid-19 dan sulitnya menemukan binatang tersebut jadi alasan mendasar. Demikian ungkap Kadisnakeswan Dompu, Ir. Zainal Arifin, M. Si., ketika ditemui Suara NTB, Rabu (2/9).

Ia mengatakan, semenjak pandemi Covid-19 muncul pihaknya tidak pernah lagi melakukan eliminasi hewan pembawa rabies tersebut untuk meminimalisir tingkat gigitan. “Kalau vaksinasi tetap jalan tapi tidak intens seperti dulu. Eliminasi selama Covid19 kita tidak lakukan karena takut nanti anggota yang terpapar Covid-19,” terangnya.

Kasus gigitan baru diakui masih terus terjadi, seiring bertambahnya populasi anjing saat ini. Namun demikian, sewaktu turun lapangan pada malam hari cukup sulit baginya menenukan HPR yang berkeliaran, baik pada tempat pembuangan sampah, pasar maupun titik-titik lain.

Untuk itu, lanjut Zainal Arifin, program pencegahan

yang bisa dilakukan hanya vaksinasi HPR peliharaan warga. Termasuk mensosialisasikan bahaya hewan tersebut bagi keselamatan jiwa mereka. “Kesadaran warga untuk tidak memelihara anjing sampai sekarang masih sangat kurang, makanya kita terus sosialisasi supaya mereka menyadari ancama rabies,” jelasnya.

Jelang Daftar, Pasangan F3 Klaim Persyaratan Lengkap Taliwang (Suara NTB) Jelang pendaftaran ke KPU KSB pada tanggal 4 September mendatang, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) mengklaim telah melengkapi seluruh persyaratannya. Baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon yang dibutuhkan telah dikantongi.

“Semuanya sudah clear. Syarat pencalonan berupa dukungan partai maupun syarat calon dari pasangan yang kami dukung insyaallah sudha lengkap,” terang ketua koalisi Rakyat Luar Bisa parpol pendukung Firin - Fud, Norvie Aperiansyah kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Syarat dukungan 9 Parpol yang tergabung dalam koalisi Rakyat Luar Biasa, diungkapkan Norvie, saat ini seluruhnya telah berbentuk format B1-KWK. Demikian pula dengan syarat calon yang menjadi domain bakal pasangan calon telah semuanya dilengkapi. Bahkan terakhir, ungkapnya, baik Musyafirin maupun Fud Syaifuddin telah menjalani pengambilan sampel usapan lendir untuk PCR Swab sebagai salah satu syarat kepatuhan bakal calon terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Beliau berdua juga sudah di swab. Sekarang kita tinggal tunggu hasilnya saja. Nanti kita alan lampirkan dalam berkas syarat calon,” timpal Norvie.

Sementara itu, hingga kini belum ada perubahan rencana jadwal pendaftaran paket pasangan berjuluk F3 ini. Menurut Norvie, tanggal 4 September atau hari pertama pembukaan pendaftaran pasangan yang akan didukungnya itu akan diantarkan menuju kantor KPU KSB untuk mendaftar. “Simpatisan pendukung sudah semua kami koordinir. Kita juga sudah tekankan bagi yang datang agar minimal memakai masker untuk mematuhi protokol pencegahan Covid-19,” imbuhnya.(bug)

Dengan melihat tingkat kesadaran warga dan intensitas gigitan, menurutnya, sulit bagi daerah ini untuk bisa mencabut status KLB rabies.

Apalagi tidak didukung upaya pencegahan dari Kabupaten/ Kota lain di Pulau Sumbawa.

Karenanya, langkah terbaik dalam meminimalisir gigitan yakni melalui program vaksinasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi serangan. “Pencabutan status KLB ini tergantung masyarakatnya, Bali saja orangnya paham sampai sekarang ndak bisa hilangkan KLB rabies, apalagi kita yang masih kurang sadar,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Jun)

Zainal Arifin

Diskan KSB Gelar Pelatihan bagi Masyarakat Pembudidaya Lele

Rencana Penempatan Daerah Transmigrasi Baru Ditunda Taliwang (Suara NTB) Rencana Pemkab Sumbawa Barat untuk kembali membuka lokasi transmigrasi baru di blok batu Nampar di Kecamatan Sekongkang ditunda untuk sementara waktu. Masih mewabahnya pandemi covid-19 di beberapa wilayah menjadi pertimbangan utama sehingga upaya penempatan transmigrasi baru ditunda.

“Memang rencana awal kita di tahun 2020 akan ada penempatan transmigrasi baru di blok batu Nampar, tetapi karena pandemi covid-19 akhirnya ditunda,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (2/9). Apalagi saat ini pihaknya juga tengah melakukan revisi Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) sejak terakhir dilakukan tahun 2020.

Meskipun Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai daerah transmigrasi terutama di blok batu Nampar. Tetapi karena kondisi pandemi saat ini upaya tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Makanya untuk mempercepat proses tersebut saat ini pihaknya tengah fokus untuk melakukan revisi RTSP. Hal itu dilakukan jangan sampai pada saat dilakukan penempatan justru menjadi masalah nantinya. Sehingga penyiapan lahan lokasi baru harus segera dilakukan guna mensukseskan program tersebut. “Lahannya sudah siapkan sebenarnya, tetapi harus kita revisi dulu RTSP supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” sebutnya. Apalagi revisi terakhir RTSP dilakukan 10 tahun yang lalu, sehingga kondisi lahan sudah ada masyarakat yang mengklaim.

Ia menyebutkan, untuk penempatan di Blok Batu Nampar, Pemerintah sudah mengusulkan sekitar 200 kepala keluarga (kk) yang akan menempati lokasi baru tersebut. Itu artinya, masing-masing orang akan diberikan lahan sekitar 2 hektar baik itu untuk membangun rumah dan juga perkebunan. Sehingga para transmigran baru ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan juga akan mampu diturunkan secara signifikan. “Kami sudah mengusulkan masyarakat yang akan menempati kawasan tersebut dan mudah-mudahan tidak ada perubahan penerima. Kami juga berharap kepada 200 KK tersebut untuk bersabar karena untuk sementara ini usulan kita belum direspon,” pungkasnya. (ils)

Halaman 5

(Suara NTB/Uki)

UNJUK RASA - Warga menggelar unjuk rasa di depan ruang Ketua DPRD Kabupaten Bima menuntut agar JPS Bima RAMAH tahap III segera disalurkan, Rabu (2/9).

Warga Desak Penyaluran JPS Bima RAMAH Tahap II Bima (Suara NTB) Belasan warga dan pemuda mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (2/9).

Mereka mendesak agar DPRD memanggil pihak Pemerintah Daerah yang belum menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima RAMAH tahap III sebesar Rp4 miliar.

Perwakilan massa aksi, Amiruddin mengatakan, DPRD harus menelusuri alasan pemerintah daerah mengapa belum menyalurkan JPS tahap III yang seharusnya dicairkan Bulan Juli 2020. “Ini sudah bulan September, JPS Bima RAMAH tahap III belum juga disalurkan. Maka dari itu DPRD harus memanggil pihak-pihak terkait,” katanya.

Tidak hanya itu massa aksi juga mendesak DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penyaluran JPS Bima RAMAH. Pasalnya tidak sedikit anggaran negara yang dikucurkan. “Dana Rp12 miliar untuk program JPS Bima RAMAH harus ditelusuri. Karena tidak menutup kemungkinan ada penyimpangan,” katanya.

Beberapa lama menyampaikan tuntutan massa aksi harus menelan kekecawaan. Pasalnya

tidak ada satu orang anggota DPRD pun yang menemui mereka. Termasuk Ketua DPRD. Massa aksi hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bima, Drs. Ishaka. Di hadapan massa aksi Ishaka mengaku anggota DPRD ada agenda lain, sehingga tidak ada yang masuk kantor.

“Begitupun ketua DPRD tidak masuk hari ini. Namun aspirasi teman-teman akan sampaikan kepada anggota DPRD dan pimpinan,” katanya. Terkait Pansus, Ishaka mengaku DPRD sudah membentuk Pansus. Bahkan saat ini sedang bekerja untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan persoalan Covid19. “Sudah, sudah dibentuk Pansusnya. Sekarang sedang bekerja,” katanya.

Tidak hanya itu, bahkan dalam waktu dekat atau tepatnya pada Jum’at (4/9), anggota Pansus akan melakukan rapat dengan agenda membahas kegiatan atau progres yang dilakukan selama ini. “Agenda rapat sudah kita susun. Hari Jum’at ini akan membahas tentang JPS ini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin MM,

membenarkan jika JPS Bima RAMAH tahap III sebesar Rp4 miliar hingga kini belum disalurkan. Terkait hal itu, Ia menyarankan agar konfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda).

“Wawancara langsung ke pak Sekda, terkait JPS Bima Ramah tahap III Kenapa belum di cairkan sampai sekarang,” katanya.

Sirajudin menegaskan pihaknya siap eksekusi kalau sudah ada perintah pencairan.

Mengingat bantuan JPS tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19. “Yang jelas kapanpun kami eksekusi jika sudah ada perintah,” katanya.

Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK enggan memberikan keterangan terkait belum dicairkannya JPS Bima RAMAH tahap III itu.

Namun Ia mengaku anggarannya dalam tahap proses pencairan. “Tahap pencairan tunggu saja,” katanya singkat. Seperti diketahui Pemkab Bima menganggarkan sebanyak Rp12 miliar untuk program bantuan JPS Bima RAMAH. Setiap Bulannya dari Mei Juni dan Juli disalurkan masing-masing sebanyak Rp4 miliar. (uki)

KPU Batasi Peserta Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu, akan membatasi jumlah peserta saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati.

Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru ditengah pandemi Covid-19. Pun sejumlah titik akan disterilkan dari kerumunan massa.

Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin kepada wartawan di kantornya, Rabu (2/9) menyampaikan, karena pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini masih dalam suasana bencana non alam Covid-19, maka seluruh rangkaian kegiatan termasuk penerimaan pendaftaran dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar pencegahan virus berbahaya tersebut.

Salah satu diantaranya yakni membatasi jumlah peserta yang boleh hadir mendampingi bakal pasangan calon mendaftar, seperti misalnya suami atau istri Bapaslon itu sendiri, ketua dan sekertaris partai atau gabungan par-

(Suara NTB/Jun)

Arifuddin tai pengusung dalam Pilkada 2020. “Kemudian dua orang LO dan satu tim kampaye. Hanya itu yang boleh hadir dan berada dalam ruangan,” tegasnya.

Selain pembatasan jumlah peserta, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan APH untuk mensterilkan area pendaftaran dengan menempatkan tiga titik pemeriksaan, mulai dari bundaran depan Kantor DPRD sampai Aula KPU.

Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi munculnya klaster baru akibat kerumanan massa serta pelanggaran protocol lainnya.

“Jadi di DPRD ditempatkan satu titik pemeriksaan dan pengamanan, jadi dari sana seluruh bakal pasangan calon akan jalan kaki,” ujarnya.

Sementara menyangkut pemeriksaan kesehatan Bapaslon, tambah Arifuddin, KPU sudah bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait seperti IDI, HIMPSI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB. Dalam kerjasama tersebut disepakati bahwa RSUP NTB menjadi lokasi pemeriksaan kesehatan bagi semua Bapaslon.

Pelaksanaannya baru bisa dimulai setelah ada kepastian bakal pasangan calon lolos pendaftaran di KPU. Pun mengantongi surat pengantar pemeriksaan yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani. “Semua makanya kita libatkan HIMPSI, karena disana ada pemeriksaan jasmani dan rohani,” pungkasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 70 warga pembudidaya ikan lele di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Perikanan (Diskan) setempat melalui program pelatihan aspirasi bagi masyarakat kerjasama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Komisi IV DPR RI. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 1 dan 2 September itu ditempatkan di kantor Diskan KSB. Dengan metode daring, pemberi materi pelatihan langsung oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur. “Ini hari terakhir kegiatan pelatihannya,” terang Sekretaris Diskan KSB, Slamet Riadi kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Ia menjelaskan, sasaran kegiatan ini adalah para pelaku utama perikanan khususnya masyarakat pembudidaya lele yang ada di seluruh kecamatan. Dalam pelaksanaannya para peserta dibagi dalam 3 kelompok dan diharuskan mengikuti sebanyak 4 materi pelatihan. Mulai dari persia-

pan kolam, penebaran benih, pemeliharaan ikan hingga teknik pemanenan ikan. “Jadi materinya komplit. Mulai dari persiapan sampai panennya semua diajarkan dalam pelatihan ini,” sebutnya.

Menurut Slamet, pelatihan ini sangat berguna bagi masyarakat pembudidaya lele KSB. Pasalnya selama ini hampir rata-rata dari pelaku pembudidaya hanya menggerakkan usahanya dengan mengandalkan pengalaman saja.

“Out put yang diharapkan dari pelatihan ini mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari setiap materi yang telah disampaikan oleh pelatih,” bebernya.

Lebih jauh Slamet menambahkan, ke depan pihaknya akan mencari berbagai peluang program pelatihan lainnya untuk pengembangan perikanan air tawar di KSB. “Kita punya setidaknya 4 kecamatan yang potensi perikanan air tawarnya bagus. Dan tidak saja lele yang bisa dikembangkan. Nila, belut dan lainnya bagus dibudidaya juga. Dan itu belum maksimal kita garap karena ilmunya belum memadai di tingkat pembudidaya kita,” imbuhnya. (bug)

ANTUSIAS - Para peserta pelatihan pembesaran ikan lele antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan secara daring oleh BPPP Banyuwangi.

Kuota Pupuk Tidak Terpenuhi Dikhawatirkan Menjadi Masalah Taliwang (Suara NTB)Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mengaku bahwa kuota pupuk masih belum terpenuhi secara maksimal jelang musim tanam. Sebab dari jumlah yang diusulkan sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) hanya 50 persennya saja yang mampu dipenuhi sedangkan sisanya masih belum ada kepastian.

“Memang kuota pupuk tidak terpenuhi bukan kali ini saja terjadi tetapi setiap musim tanam.

Maka dari itu kami berharap supaya penetapan kuota harus berdasarkan RDKK agar tidak menjadi masalah di tingkat petani,” ungkap Kadistan kepada Suara NTB melalui Kabid pertanian tanaman pangan, Syaiful Ulum SP, Rabu, 2 September 2020.

Jika mengacu ke RDKK kebutuhan pupuk untuk di KSB sekitar 11. 000 ton, sementara yang mampu terealisasi saat ini baru sekitar 5. 140 ton. Itu artinya ada sekitar 5.860 ton pupuk yang belum disiapkan oleh Pemerintah untuk jatah KSB sesuai RDKK. Terkait dengan masalah tersebut, pihaknya sudah mengusulkan jumlah tambahan, tetapi belum mampu direalisasikan hingga saat ini. Untuk itu, dirinya berharap supaya masalah ini bisa menjadi atensi khusus jelang musim tanam mendatang. Jika tidak maka masalah ini dikhawatirkan akan menjadi polemik di tingkat petani. Apalagi masalah ini sudah menjadi masalah tahunan jelang musim tanam se-

hingga perlu diwaspadai kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. “Persoalan pupuk yang tidak sesuai kuota ini harus segera disikapi sebelum musim tanam mendatang, jika tidak masalah ini bisa menjadi polemik di tengah masyarakat,” sebutnya.

Meski kuota tidak terpenuhi maksimal lanjutnya, tetapi kondisi itu tidak sampai menimbulkan kelangkaan pupuk. Karena Pemkab saat ini sudah menerapkan program kartu tani untuk penebusan pupuk tentu dengan kuota yang yang sudah ditetapkan.

Hanya saja di program tersebut (kartu tani) tidak dibarengi dengan adanya tambahan kuota pupuk. Padahal seharusnya KSB sebagai pilot projek penerapan kartu tani. Sehingga besar harapan kuota yang pupuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan RDKK yang ada. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya, minimal 75 persen terpenuhi sudah sangat diapresiasi. Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga masyarakat sangat berharap bisa diberikan bantuan. “Meskipun ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan RDKK, tapi tidak terjadi kelangkaan pupuk di KSB. Karena program kartu Bariri Tani juga memberikan supporting terhadap ketersediaan pupuk meskipun tidak maksimal juga,” tandasnya.

Maka dari itu, pihaknya berharap supaya untuk musim tanam berikutnya penetapan kuota harus berdasarkan usulan RDKK supaya tidak ada lagi masalah yang timbul di tingkat petani. (ils)

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Penulisan Naskah Jurnal Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar Jurnal Ilmiah #4 pada Senin (31/8) malam.

Webinar jurnal ilmiah seri ke empat ini mengusung tema Penulisan Naskah Jurnal.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja dalam sambutannya mengatakan, tema penulisan jurnal ilmiah sangat bermanfaat.

Menurutnya banyak hal yang perlu dipelajari bersama.

“Jadi sebetulnya bagaimanakah menulis jurnal ilmiah yang baik, apa yang paling dulu

kita tekankan? Tentu masih banyak sekali hal yang perlu dituntun,” ujarnya.

Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Total peserta yang ikut mencapai 457 orang, dengan rincian 100 orang via zoom, dan 357 orang via siaran langsung YouTube.

Ketua Panitia webinar seri ke empat ini yaitu, Gede Eka Puja Dyatmika, S.Pd., M.Pd. Panitia webinar STAHN Gde Pudja Mataram berinisiatif untuk melaksanakan webinar dengan judul Penulisan Naskah Jurnal yang bertujuan untuk mengajak para dosen, guru, dan mahasiswa belajar menulis, khususnya menulis naskah jurnal dan kemudian mempublikasikannya di jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan jur-

nal internasional bereputasi.

Webinar ini menghadirkan narasumber, Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag,, M.Pd.H., yang merupakan dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Luh Apriani, S.Pd., M.Pd. I Ketut Sudarsana membawakan materi berjudul Penulisan Naskah Ilmiah.

Menurutnya, sebelum melakukan publikasi, dimulai dengan persiapan. Dalam perspektifnya, ada dua cara sebelum melakukan publikasi, pertama menulis naskah atau melakukan penelitian terlebih dahulu.

Kemudian membuat naskahnya. Setelah itu barulah mencari jurnal yang akan dituju.

Kedua, bisa saja mencari jurnalnya terlebih dahulu, baru mempelajari jurnalnya, dan melakukan penyesuaian.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Jurnal Ilmiah seri ke empat STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Jurnal Ilmiah seri ke empat STAHN Gde Pudja Mataram.

“Seandainya belum memiilki sebuah naskah, alangkah baiknya kita telusuri jurnal atau target jurnal yang kita tuju,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan teknis mencari

jurnal. Ia menyebutkan apa saja yang harus ada pada satu naskah ilmiah, yaitu topik harus sesuai dengan skop pada jurnal dituju, hasil riset meberikan kontribusi pada keilmuan, referensi memadai,

metode sesuai dengan topik, diskusi sesuai dengan permasalahan, naskah sesuai dengan standar etika, dan ditulis dalam bahasa yang baik.

I Ketut Sudarsana juga menjelaskan, apa saja alasan naskah

ditolak. Juga menjelaskan sistematikan penulisan naksah, yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi. (ron/*)

Tak Miliki Sarana

Pulsa Gratis Mulai Ditransfer KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mulai mentransfer pulsa gratis kepada siswa.

Transfer pulsa ini langsung ke nomor handphone yang sudah diinput oleh pihak sekolah.

“Untuk tenggang waktu penginputan nomor handphone peserta didik ke dalam aplikasi dapodik diperpanjang hingga 11 September 2020,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Achmad Dewanto (Suara NTB/dok) Hadi, S.T.,M.T, Rabu (2/9).

Achmad Dewanto Hadi Sementara bagi peserta didik yang belum memiliki nomor handphone, akan dilakukan penginputan kembali proses penginputan berikutnya. Begitupun bagi nomor handphone siswa yang belum aktif akan diganti dengan yang aktif untuk diinput kembali.

Adapun untuk pemberian pulsa dan internet gratis ini akan diberikan dengan kapasitas 35 GB setiap bulannya per siswa sebagaimana yang disajikan oleh provider.

“Apabila kuota yang disajikan tidak sesuai. Maka pihak sekolah diminta untuk melapor agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Dalam penerapannya di lapangan, Dikbud Lotim meminta supaya orang tua siswa turut mendampingi dan melakukan pengawasan. Hal ini penting agar pembelajaran yang saat ini masih diterapkan secara daring dan Belajar Dari Rumah (BDR) berjalan efektif sebagaimana yang diterapkan dan pemberian pulsa gratis tepat sasaran.

“Sekolah bersama guru kita dorong agar mengimplementasikannya untuk pembelajaran secara online atau daring,” jelasnya.

Begitupun untuk tenaga pendidik diminta untuk membuat laporan pelaksanaan KBM. Dengan begitu dapat diketahui jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran sistem daring dan BDR dengan jumlah siswa lima orang yang lingkungan rumahnya berdekatan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran inipun tidak ada unsur paksaan, namun diharapkan tetap berjalan meskipun tidak maksimal menyusul difasilitasinya kuota internet kepada peserta didik.(yon)

Bantu PJJ, Provider Beri Kuota Gratis Siswa Madrasah Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sosial, ekonomi, termasuk di bidang pendidikan. Dengan adanya kebijakan WFH (work from home) dan social distancing atau physical distancing, kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Seluruh sistem pendidikan formal dan nonformal ditutup. Siswa harus belajar dari rumah dan guru harus menjalani kebiasaan dan metode pembelajaran baru, yaitu mengajar melalui mekanisme daring. Untuk itu, LP Ma’arif NU NTB bersama salah satu provider penyedia kuota internet memberikan kuota internet gratis pada siswa madrasah. perwakilan LP Ma’arif NU NTB, Sahadeni, menegaskan masalah yang dihadapi siswa dalam pelaksanaan PJJ berkaitan dengan masalah kuota, peralatan belajar yang tidak memadai, interaksi guru yang kurang, tugas yang banyak dengan waktu terbatas, hingga masalah kesehatan fisik dan mental dalam bentuk kelelahan dan mata sakit akibat terlalu lama di depan HP atau komputer.

Selain pada siswa, ujarnya, physical depression juga dialami para guru dan civitas akademika di sekolah dan madrasah, terutama pada sekolah dan madrasah. Persoalan keterbatasan kemampuan pengajaran daring, akses dan jaringan internet yang tidak stabil, biaya pembelajaran daring yang berat, sarana belajar yang tidak memadai, dukungan struktural dan finansial yang terbatas. Untuk itu pihaknya bersama salah satu provider akan memfasilitasi untuk memberikan kuota internet gratis guna mendukung proses pembelajaran daring.

Tidak ada syarat khusus asalkan sekolah madrasah melampirkan daftar jumlah siswa beserta nomor induk siswa nasional. Nantinya pihak provider akan memberikan kuota internet dalam bentuk kartu perdana. Kartu tersebut akan diatur agar dimanfaatkan dengan benar, sehingga siswa tidak dapat mengakses hal-hal di luar kepentingan pembelajaran.

Ahmad Hulaimi Ruslan, operator MA Darul Hikmah, salah satu madrasah yang terdata akan menerima bantuan paket kuota internet gratis menyampaikan terima kasih.

Dia bersyukur dengan adanya bantuan ini ke depan tidak ada kendala terkait dengan kuota. ‘’Selama ini PJJ terkendala karena kebutuhan kuota sangat tinggi. Biaya kuota sangat mahal bagi siswa, sehingga PJJ sulit terlaksana. Apalagi di kampung-kampung tempat lokasi madrasah berada. Sulit rasanya mewujudkan PJJ selama masa pandemi Covid-19,’’ akunya.

Problem yang dialami siswa dan guru ini semakin terasa berat karena dukungan pemerintah dalam menyiapkan perangkat dan fasilitas yang memadai belum dirasakan merata dan berkeadilan bagi setiap satuan pendidikan. Adanya bantuan ini tentu saja sangat membantu bagi siswa dan juga guru. (dys)

Jadi Kendala Penggunaan Bantuan Kuota Internet

Mataram (Suara NTB) – Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai bagus untuk membantu pembelajaran jarak jauh.

Namun, bantuan itu akan sulit digunakan oleh siswa yang tidak memiliki sarana penunjang, seperti tidak memiliki ponsel pintar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Rabu (2/9) mengatakan, nomor ponsel siswa dan guru sudah dimasukkan sekolah-sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurutnya, semua sekolah, khususnya sekolah swasta sangat berterima kasih dengan program ini. Namun, nantinya akan menjadi kendala bagi siswa yang tidak punya ponsel, atau ponsel yang dimiliki orang tuanya bukan ponsel pintar yang bisa mengakses internet.

“Kendalanya di situ, yang tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran daring,” ujar Baidawi.

Baidawi mengatakan, ban-

tuan kuota internet ini akan dimanfaatkan oleh seluruh sekolah untuk lebih mengefektifkan pembelajaran dalam jaringan (daring) supaya tidak ada alasan siswa tidak memiliki kuota internet.

Sebelumnya, Kemendikbud telah mengirimkan surat ke Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengawal pendataan nomor ponsel siswa di Dapodik. Waktu pemasukan nomor ponsel peserta didik ke aplikasi Dapodik untuk keperluan pemberian kuota internet diperpanjang hingga 11 September 2020, sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2020.

Terpisah, Kepala SMA Kristen Tunas Daud Mataram,

Fransisco Thathit Sudarsono, S.Psi., mengatakan, program ini sudah ditunggu pihaknya sejak awal Belajar dari Rumah (BDR). “Saya rasa ini bentuk kepedulian dan pemecahan masalah siswa dan sekolah yang kesulitan kuota internet dalam praktik BDR,” katanya.

Pihaknya juga sudah memasukkan nomor telepon siswa ke Dapodik. “Jadi kami sedang menunggu langkah apa selanjutnya. Apa kuota itu langsung transfer ke nomor siswa atau seperti apa. Itu yang sedang kami tunggu,” ujarnya.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi Kemendikbud atas kepetusannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7, 2 tri-

liun untuk subsidi kuota internet dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Bantuan kuota internet selama empat bulan ke depan diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban membeli tarif internet yang cukup mahal.

Namun, kebijakan ini dinilai hanya mengatasi satu masalah dari banyaknya kendala PJJ jika dilakukan secara daring. Meskipun sebenarnya PJJ tidak harus selalu daring.

Mansur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram yang juga tenaga pendidik di salah satu SMAN di Lombok Barat berdasarkan keterangan pers yang diterima Suara NTB, mengatakan FSGI mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk juga memikirkan kepentingan siswa yang tidak memiliki gadget.

Menurutnya, Kemendikbud pernah menyampaikan pembelajaran melalui TVRI efektif

(Suara NTB/dok)

Baidawi dilakukan, jika betul demikian mengapa pembelajaran melalui TVRI ini tidak ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya? “Misalnya dengan menambah durasi pembelajaran, bisa juga dengan memperluas cakupan per sesi pembelajaran,” ujar anggota Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) FSGI ini. (ron)

Sekolah Khawatir Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

(Suara NTB/ist)

MATRIKULASI KEPRAMUKAAN - Suasana pembukaan matrikulasi kepramukaan bagi siswa baru SMAN 1 Mataram beberapa waktu lalu.

Ekstrakurikuler Wajib

Matrikulasi Kepramukaan Digelar Daring Mataram (Suara NTB) Dalam Kurikulum 2013, kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib. Maknanya adalah semua siswa di semua jenjang pendidikan diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan.

Diwajibkannya siswa mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan tidak terlepas dari sejarah kepramukaan di Indonesia yang mampu menunjukkan eksistensi sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter putera-puteri bangsa.

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd., menyebut pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Kota Mataram tidak boleh menjadi hambatan penanaman nilai-nilai kepramu-

kaan pada peserta didik.

Justru, nilai-nilai tersebut harus semakin diperkuat agar peserta didik memiliki karakter mumpuni menghadapi berbagai tantangan belajar, termasuk tantangan wabah virus Covid-19.

Hal itu mendorong SMAN 1 Mataram belum lama ini mengadakan kegiatan Matrikulasi Kepramukaan di awal tahun pelajaran 2020/2021. Matrikulasi Kepramukaan tahun ini dilaksanakan selama 3 hari secara daring (online) melalui aplikasi Google Meet.

Dalam kesempatan tersebut, Kun Andrasto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepramukaan amanat UUD 1945 dengan penjabarannya

mulai dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib, sampai peraturan dan tata tertib sekolah yang terkait.

Lebih lanjut dia juga menekankan kegiatan kepramukaan sesungguhnya merupakan wahana penguatan aspek psikologi, sosial, dan kultural. Kepramukaan harus dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di bagian akhir ditekankan tentang pendidikan kepramukaan sebagai bagian dari upaya SMA Negeri 1 Mataram menyiapkan generasi yang cerdas dan beriman. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Simulasi pembelajaran tatap muka di jenjang pendidikan menengah akan dilaksanakan pada 14 September mendatang.

Sekolah memiliki kekhawatiran dalam menggelar simulasi pembelajaran tatap muka. Terutama berkaitan kedisiplinan siswa menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 di luar lingkungan sekolah.

Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., dihubungi Rabu (2/9) mengatakan, pihaknya sudah menerima pedoman, dan juga ada surat yang dikirim ke orang tua siswa untuk meminta perseujuan agar anaknya bisa mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka.

Meski demikian, ia mengakui cukup khawatir melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka, terutama berkaitan dengan penyebaran Covid-19. Walau SMAN 2 Sumbawa Besar sudah menyiapkan segala sesuatu untuk simulasi tersebut.

“Memang kita ini was-was juga, kita sudah siapkan segala sesuatunya, protokol kesehatan, air bersih, sanitasi, termasuk ruang kelas kita desain. Namun, was-was juga, karena di sekolah kami bisa kontrol anak-anak, tapi di luar sekolah itu di luar kontrol kami,” katanya.

Ia mengkhawatirkan aktiv-

itas siswa di luar sekolah atau di rumah, karena itu di luar kontrol pihaknya. “Artinya sekolah juga berusaha untuk menggunakan protokol kesehatan itu, tapi tentu kita tetap waspada,” katanya.

Pada Rabu kemarin pihaknya sudah mengirim formulir persetujuan orang tua siswa, berkaitan dengan orang tua menyetujui atau tidak menyetujui anaknya datang ke sekolah. “Supaya kita berbagi tanggung jawab, ini kan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab masyarakat juga,” katanya.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., pada Rabu (2/9) menjelaskan, simulasi pembelajaran tatap muka bukan berarti pembelajaran tatap muka secara resmi. Namun penggambaran atau memperagakan gambaran keadaan pembelajaran tatap muka.

Menurut Mustari, simulasi pembelajaran tidak termasuk di dalam SKB 4 menteri, akan tetapi ada inisiatif pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakomodasi dorongan orang tua siswa dan lembaga masyarakat lain yang mengharapkan segera membuka sekolah dengan tatap muka. (ron)

PB PGRI Perjuangkan Guru Hononer Dapat Bansos Rp600 Ribu Mataram (Suara NTB) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memperjuangkan agar seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan mendapatkan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI H. Ali Arahim, guru honorer dan tenaga kependidikan sangat layak mendapatkan subsidi Rp600 ribu bagi pekerja tersebut.

“Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di sekolah-sekolah gajinya jauh di bawah Rp5 juta per bulan.

Mereka layak dapat bansos, apalagi pandemi ini sangat terdampak pada hononer,” katanya belum lama ini.

Sebagai bentuk keseriusan PB PGRI, pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar tenaga honorer baik pendidik maupun kependidikan bisa dapat subsidi Rp600 ribu.

Bansos ini akan diterima pekerja bergaji di bawah Rp5 juta selama 4 bulan berturut-turut.

“Dana Rp600 ribu per bulan ini akan bisa membantu kehidupan tenaga honorer selama masa pandemi. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menakertrans bisa memasukkan tenaga honorer dalam kategori penerima bansos tersebut,” tuturnya.

Pengurus PGRI di seluruh daerah juga diminta berkoordinasi dengan pemda untuk mendaftarkan para honorer menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kalau bisa dengan BPJ Kesehatan karena itu sebagai basis untuk menghitung jumlah honorer yang benar-benar mengajar dan tenaga ad-

ministrasi sekolah.

Demikian juga ketua YPLP atau kepala sekolah, di semua tingkatan, Ali Rahim meminta agar mendaftarkan para guru dan tenaga administrasinya di BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi tersebut.

“Ini agar kebijakan pemerintah tersebut bisa dirasakan juga oleh guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga pendidikan swasta,” tandasnya.

Harfian, salah satu honorer mengaku gembira jika pemerintah benar-benar memberikan bantuan subsidi Rp600 ribu pada honorer. Menurutnya, bagi honorer jumlah itu dinilai sangat berharga saat pandemi ini.

Di samping itu dia beranggapan bahwasanya honorer sama dengan para pekerja lainnya. Mempunyai hak dan tanggung jawab. Bahkan tang-

gung jawab honorer lebih strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik anak generasi bangsa.

Pada bagian lain, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Umariyah Batunyala Loteng, TGH. Abdullah Zulfa Hulaimi, menyambut baik program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam program pemberian bantuan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru.

“Ini sangat membantu meringankan beban orang tua dan guru, terutama guru honorer yang honor sangat minim,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kuota pada masa pandemi saat ini dalam penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan secara online, memang sangat diperlukan guru dan siswa.

Selain program bantuan subsidi kuota bagi guru dan

siswa, dia juga mengingatkan mengenai daerah dengan akses internet rendah. Pemerintah juga disebutnya harus memperhatikan dan mendukung daerah-daerah yang masih minim akses internet. Selama ini daerah yang minim akses internet menerapkan pembelajaran dengan modul hingga guru yang berkunjung ke siswa.

Ketua Yayasan SMK Bangun Bangsa, Sarkawi, menegaskan bantuan subsidi paket kuota internet bagi siswa dan guru tidak akan bermanfaat jika akses jaringan internet masih blankspot. Di SMK Bangun Bangsa, yang terletak di Pringgarata, lokasinya masih blankspot. Jarang ada sinyal internet, sehingga pembelajaran tetap menggunakan pola home visit.

Meski diakuinya tidak maksimal karena terkendala jarak rumah siswa. (dys)

SUARA NTB Kamis, 3 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

DPP PDIP Putuskan Usung Husni Djibril di Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pengumuman tahap V bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan didukung pada Pilkada serentak 2020 oleh DPP PDI-P dilakukan Rabu (2/9) sore kemarin. Dukungan Pilkada Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu yang ditetapkan dalam pengumuman tahap V tersebut.

Keputusan arah dukungan PDIP di Kabupaten Sumbawa memberikan kejutan. Pasalnya nama kandidat bakal pasangan calon yang ke luar adalah Husni Djibril-Muhammad Ihsan. Padahal sebelumnya diketahui, Husni sudah

menyatakan diri untuk mundur dari pencalonan, karena alasan kesehatan.

Pengumuman Keputusan dukungan DPP PDIP untuk Pilkada kabupaten Sumbawa tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP

PDIP, Puan Maharani melalui teleconfren bersama pengurus DPD PDI-P Provinsi NTB, yang diikuti oleh Suara NTB. ”Rekomendasi dukungan Kabupaten Sumbawa diberikan kepada pasangan H. Muhammad Husni Djibril

Pilkada Kota Mataram

Ahyar Belum Putuskan Jadi Jurkam Paslon Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum memutuskan untuk menjadi juru kampanye salah satu bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Pertimbangannya, harus fokus menyelesaikan sejumlah program di akhir jabatan.

“Saya belum putuskan karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya ditemui,Rabu (2/9).

Posisi Ahyar sebagai kader Golkar yang juga se(Suara NTB/dok) bagai salah satu kandidat H. Ahyar Abduh Ketua DPD Partai Golkar NTB, cukup berat. Partai Berlambang beringin telah mengusung H. Mohan Roliskana dan TGH.Mujiburrahman sebagai bapaslon Walikota dan Wakil Walikota pada kontestasi lima tahunan tersebut. Disatu sisi, anaknya yakni H.Badruttaman Ahda telah dipinang mendampingi H.Lalu Makmur Said sebagai bakal Wakil Walikota. Makmur – Ahda (MUDA) diusung oleh Partai Gerindra, PKB dan PKPI. Ahyar memiliki peran sentral untuk memenangkan paslon. Pasalnya, ia masih memiliki pengaruh karena menjabat sebagai kepala daerah. Disisi lain, basis massa serta loyalisnya dapat digerakan. Untuk cuti menjadi jurkam pada kampanye belum berani diputuskan. “Saya tidak mesti kampanye. Tapi nanti saja kita lihat,” jawabnya.

Pengaturan cuti kampanye kepala daerah diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 32 Tahun 2018. Kepala daerah yang menjadi juru kampanye pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Waliota harus mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri. Cuti tersebut harus dilaksanakan untuk satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye. Sedangkan, hari libur adalah hari bebas untuk kampanye.

Ahyar menegaskan, posisinya sebagai kepala daerah harus mampu menjaga netralitas. Jangan sampai keputusannya menjadi jurkam pada salah satu paslon, justru menimbulkan persepsi berbeda atau mengganggu roda pemerintahan.

Oleh karena itu, di akhir jabatannya hanya ingin fokus bekerja serta menyelesaikan program yang tertuang dalam visi – misi atau janji politik. “Saya ndak kampanye saja dibilang kampanye. Lebih baik fokus bekerja saja,” katanya. (cem)

Didukung Partai Gelora, Syafru-Adi Makin Optimis Menangkan Pilkada Bima Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bima, Syarifuddin-Ady Mahyudi (SYAFAAT) makin optimis memenangkan Pilkada Bima 2020 setelah mendapat tambahan dukungan dari Partai Gelora. “Ya Alhamdulillah, kami dapat dukungan pada Gelora, ini tentu membuat kami makin optimis untuk memenangkan Pilkada Bima, kami semakin percaya diri,” ujar Syafruddin saat dikonfirmasi di Mataram.

Meskipun Partai Gelora merupakan partai baru, akan tetapi kekuatan mesin politik partai tersebut tidak diragukan. Lebih-lebih Wakil Ketua DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah sudah berkomitmen akan turun langsung memenangkan pasangan Syafaat. “Kami sangat berbahagia sekali dengan adanya komitmen dari Pak Fahri, akan ikut mendukung kami. Kita tahu semua ketokohan dari Fahri Hamzah,” katanya.

Pasangan Syafaat ini didukung koalisi tiga partai yakni PAN, Nasdem dan terakhir dari Partai Gelora. Dengan dukungan partai tersebut pasangan Syafaat sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon.

“Insya Allah kami akan daftar di hari pertama,” katanya. Sementara itu, Fahri Hamzah sendiri meminta kepada pasangan Syafaat supaya mulai merancang strategi pemenangan dengan parpol koalisi, supaya bisa bergerak lebih cepat. Mengingat waktu sudah tidak panjang lagi.

“Mulai sekarang kita canangkan hari-hari kerja, karena waktu kita pendek, efektifnya hanya dua bulan untuk kampanye. Karena itu para kandidat dan tim harus segera menyiapkan armada politik yang ada ini untuk mulai bergerak dengan masif, semakin masif kita bergerak, semakin banyak figur tokoh yang kita ajak,” katanya.

Fahri mengaku, akan all out memenangkan pasangan calon yang yang didukung oleh Partai Gelora, termasuk kepada pasangan Syafaat. Menurut Fahri, Pilkada serentak 2020 ini adalah momentum pembuktian bagi Partai Gelora bagaimana debutnya di arena pertarungan politik. “Ini waktunya bagi Partai Gelora untuk membuktikan kemampuan dan kecanggihannya dalam kerja-kerja politik, meskipun kita baru, tapi kita melengkapi yang sudah ada,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

DUKUNGAN - Pasangan Syafru-Ady Terima SK dukungan partai Gelora.

Bsc dengan H. Muhammad Ihsan, M.Pd,” ucap Puan Maharani.

Pada kesempatan itu Puan sempat menanyakan kehadiran Husni dengan Ihsan, akan tetapi keduanya tidak bisa mengikuti pengumuman lantaran sedang berada di Jakarta untuk urusan kesehatan.

“Tapi semua sehat kan,” kata Puan memastikan kondisi Husni kepada pengurus DPD PDIP NTB yang mengikuti

teleconfren.

Sementara itu dari DPD PDI-P NTB yang mengikuti teleconfren pengumuman tahap V dukungan bakal pasangan calon yang akan didukung pada Pilkada serentak 2020, tampak hadir yakni Ketua DPD, H. Rachmat Hidayat, didampingi Sekretaris, L. Budi Suryata serta jajaran pengurus lainnya.

“Siap merdeka,” ucap Rachmat Hidayat kepada Puan Ma-

harani saat menyebutkan nama pasangan Husni Djibril-Muhammad Ihsan yang didukung PDIP di Pilkada Sumbawa.Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi yang dikonfirmasi terkait keputusan DPP PDIP yang mendukung HusniIhsan di Pilkada Sumbawa tersebut memilih tidak bicara.

Ia nggan memberikan keterangan terkait keputusan DPP PDIP tersebut.

Diketahui memang dari

awal DPD PDIP NTB tidak mencalonkan Husni karena alasan kesehatan. DPD PDIP NTB malah merekomendasikan mendukung pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany. Husni Djibril yang dikonfirmasi terkait dengan keputusan DPP PDI-P tersebut yang mencalonkan dia meski sudah mengundurkan diri dari pencalonan. Sampai saat ini belum memberikan jawaban. (ndi)

Pascakebakaran Kejagung RI

Dinas PMK Kota Mataram Ajari Kejati NTB Cara Padamkan Kebakaran Mataram (Suara NTB) – Kebakaran gedung Kejagung di Jakarta membuat Kejati NTB meningkatkan antisipasi. Sebabnya, gedung baru yang tahan gempa sampai M=8.0 ini mulai ditempati Februari lalu. Fasilitas mitigasi kebakarannya diuji lagi Rabu (2/9) kemarin bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram.

Gedung Kejati NTB yang dibangun dengan anggaran Rp77,26 miliar mempunyai sistem pemadam kebakaran terintegrasi. Mulai dari lantai satu sampai lantai empat.

Sarana itu didukung pompa hidran khusus dengan kapasitas 50.000 ribu liter. Keandalan sistem itu diuji lagi.

“Sebelum ada kebakaran di Kejagung pun kita sudah rencanakan. Hari ini pelaksanaannya. Sistem pemadam kebakaran kita sudah mandiri.

Hidran kita bisa langsung suplai air pemadam kebakaran,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto di sela demonstrasi pemadaman api.

Latihan pemadaman api berupa penggunaan karung goni untuk kebakaran kecil, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), penggunaan selang pemadam pada fasilitas hidran, serta evakuasi. Nanang pun menegaskan soal sistem penyimpanan berkas perkara sebagai dokumen penting negara yang wajib diselamatkan dari dampak bencana kebaka-

(Suara NTB/why)

PRAKTIK: Pegawai Kejati NTB bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram mempraktikkan cara pemadaman api dengan APAR, Rabu (2/9) dalam pelatihan penanganan kebakaran Gedung Kejati NTB. ran. “Berkas dibackup di CMS (Case Management System).

Apabila ada kebakaran, tetap aman,” ucapnya.

Dia menambahkan, sistem itu memungkinan kemajuan setiap penanganan kasus untuk langsung diunggah ke ba-

sis data. Mulai sejak terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) apabila kasus ditangani penyidik kepolisian atau PPNS- sampai eksekusi perkara inkrah.

“Kalau berkas perkara semuanya disimpan di Kejari

Danrem 162/WB Tegaskan Soliditas TNI-Polri Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan soliditas TNIPolri di wilayah NTB. Para prajurit TNI AD ditegaskan menjaga keutuhannya dengan sesama benteng penjaga negeri. Ancaman provokasi sepatutnya dilawan dengan profesionalitas.

Rizal menegaskan hal itu saat memberikan arahan di markas komando Yonif 742/ SWY di Gebang, Cakranegara, Mataram, Senin (1/9). TNIPolri adalah saudara kandung bahkan saudara kembar yang lahir dalam waktu hampir bersamaan dari ibu kandung yang sama yaitu rakyat. “Terhadap saudara kita harus peduli, saling membantu dalam kesulitan, jangan mudah terprovokasi oleh halhal yang dapat merusak hubungan baik TNI-Polri, jika ada permasalahan agar dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik,” imbaunya.

Danrem juga menekankan agar para prajurit senantiasa

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengisi jam komandan di markas komando Yonif 742/SWY di Gebang, Cakranegara, Mataram, Senin lalu. menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis serta mampu menjadi pengayom dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya. menurutnya, situasi rumah tangga yang harmonis dapat menciptakan suasana dan semangat bekerja yang baik dalam diri setiap prajurit, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Rizal menyampaikan, dalam tatanan kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19 ini kita

harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga dan anakanak. Diantaranya selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta olahraga teratur. “Kunci utama melawan Covid-19 adalah menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, salah satu penunjangnya adalah olahraga,” tegas Danrem. (why/*)

sampai perkaranya putus. Imbauan dari pimpinan (Jaksa Agung), berkas ini harus benarbenar safety penyimpanannya,” terangnya.

Kadis Pemadam Kebakaran Kota Mataram Nanang Edward mengatakan, kegiatan

hari itu baru sebatas pelatihan dan pengenalan alat-alat pemadam kebakaran. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan simulasi penanganan kebakaran. “Gedung ini sarana pemadamannya sudah bagus dan lengkap,” ucapnya. (why)

Oknum Kelompok Tani Diduga Babat Pohon untuk Tanam Jagung Mataram (Suara NTB) – Dua oknum anggota kelompok tani As-Salam diduga membabat pohon di kawasan Hutan Toffo Rompu RTK.65, Madapangga, Kabupaten Dompu. Mereka merambah hutan untuk membuka lahan pertanian baru. Diduga untuk ditanami komoditi jagung. Kasus itu ditangani Balai Gakkum Jabalnusra dan Dinas LHK Provinsi NTB. Perambahannya pada area So Ati Lembo. “Mereka membersihkan lahan untuk dijadikan lahan pertanian,” ungkap Kasi Gakkum Dinas LHK Provinsi NTB Astan Wirya, dikonfirmasi Rabu (2/9) kemarin.

Dua oknum anggota kelompok tani itu yakni HM sebagai wakil ketua kelompok tani dan IR yang bertugas sebagai operator gergaji mesin. “Kelompok tani itu baru mendapatkan akta notaris pembentukan kelompok. Tetapi melakukan penebangan tanpa izin peja-

bat berwenang,” imbuhnya.

Para pelaku tertangkap tim patroli BKPH Madapangga Rompu Waworada pada Kamis (27/8). Mereka sedang menebang pohon menggunakan gergaji mesin, juga alat potong seperti parang dan kapak. “Yang ditebang ada 50 pohon jenis rimba campuran,” beber Astan.

Dari pemeriksaan, IR hanya orang suruhan. Penebangan pohon diduga atas perintah tersangka HM yang dengan inisiatif sendiri mengkordinasi anggota kelompoknya untuk membuka lahan pertanian baru. Astan mengatakan, dua orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sangkaannya melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c juncto pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara,” terangnya. (why)

Diusung Koalisi Gemuk, Pathul-Nursiah Percaya Diri Menangkan Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2020, Lalu Pathul Bahri-Nursiah melaju dengan penuh percaya diri setelah memastikan mengantongi sejumlah Surat Keputusan (SK) dukungan dari partai politik dengan total 19 kursi.

Pasangan Pathul-Nursiah didukung koalisi Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PDIP dan Berkarya. Dukungan terakhir yang diterima adalah Golkar. Kepastian dukungan Golkar ini membuat posisi politik Pathul-Nursiah makin di atas angin, salah satunya yakni dukungan dari Bupati Loteng, H. M. Suhali FT. “Itu pasti, beliau (Suhaili FT) akan total dukung paket PathulNursiah, dan itu sudah menyatakan itu secara langsung dan terbuka,” kata Pathul Bahri saat dikonfirmasi di

Mataram.

Diungkapkannya, sejak awal Bupati Loteng sudah mendukung paket PathulNursiah. Terlebih, dengan dukungan Partai Golkar sebagai parpol pengusung, jadikan HM Suhaili sebagai ketua Golkar NTB akan makin total dan all out dalam bekerja memenangkan paket Pathul-Nursiah di Pilkada.

Dia tak menampik, jika terbentuk paket Pathul-Nursiah tidak terlepas dari tangan dingin Bupati Loteng dua periode tersebut. Sehingga pengurus Partai Golkar di daerah sejak awal sudah memberikan dukungan ke paket Pathul-Nursiah. “Tentu dukungan beliau makin membuat kami optimis,” beber Ketua DPC Partai Gerindra Loteng tersebut.

Untuk memaksimalkan kerja pemenangan di Pilkada, pihaknya berencana mendaulat Bupati Loteng itu sebagai

(Suara NTB/dok)

Lalu Pathul Bahri dewan pengarah dan pembina di tim pemenangan tim pemenangan paket Pathul-Nursiah. Dengan begitu, diharapkan masukan dan saran dari Bupati Loteng itu bisa jadi acuan tim pemenangan dalam melakukan kerja-kerja politik

pemenangan di Pilkada.

Selain itu, dengan dukungan Bupati Loteng itu tentu akan makin menguntungkan paket Pathul-Nursiah. Pihaknya akan optimalkan berbagai sumber daya baik jaringan, perangkat, mesin politik dan kekuatan final dalam pergerakan tim pemenangan di Pilkada. “Saya akan sowan ke Pak Bupati, minta beliau masuk di tim pemenangan,” ungkap wakil Bupati Loteng tersebut.

Pihaknya saat ini sedang finalisasi pembentukan tim pemenangan. Tim pemenangan itu terdiri dari kader dan pengurus parpol koalisi pengusung paket Pathul-Nursiah.

Tim pemenangan itu direncanakan akan dikukuhkan saat deklarasi Sabtu (5/9).

Usai deklarasi akan dilakukan bersamaan dengan hari pendaftaran ke KPU. Setelah dari acara deklarasi, pihaknya kemudian bergerak ke KPU

untuk melakukan pendaftaran calon. “Pagi kita deklarasi, siang kita daftar,” imbuhnya.

Persyaratan pendaftaran pun sudah rampung. Dengan sudah diterima SK B1.KWK dari semua parpol pengusung.

Dengan sudah rampung persyaratan tersebut, pihaknya juga fokus untuk terus menjalin silaturahmi dan sosialisasi ke masyarakat. Sembari pihaknya menunggu dibuka pendaftaran paslon di KPU. “Saat ini kita terus silaturahmi dan sosialisasi,” imbuhnya.

Jajaran parpol pengusung, dan relawan pendukung pun dipastikan sudah bergerak dan bekerja mensosialisasikan paket Pathul-Nursiah.

Dengan solid dan kompak parpol pengusung dan relawan pendukung, membuat mesin politik efektif dan optimal dalam pemenangan. “Konsolidasi terus kita perkuat,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 3 September 2020

Halaman 8

Pilkada Loteng

Masrun Ganti Pasangan, Lale Gandeng Sumum Praya (Suara NTB) Dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) berubah drastis jelang detik-detik masa pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka, tanggal 4 sampai 6 September mendatang. H. Masrun yang sebelumnya berpasangan dengan H.L. Aksar Ashori, terpaksa harus berganti pendamping dengan menggandeng H.Habid Ziadi dengan Partai Hanura sebagai partai politik pengusung awal.

Sementara itu, bakal calon kepala daerah lainnya, Lale Prayatni bermanuver dengan menggandeng Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., sebagai pendampingnya dengan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi

partai pengusungnya. “Terkait Pilkada Loteng, Partai Hanura sudah ada keputusan mendukung koalisi Masrun-Habib,” ungkap Ketua DPC Partai Hanura Loteng, L. Firmansyah.

Hanya saja, Firmansyah mengaku belum bersedia me-

ngungkapkan partai politik mana saja yang akan menjadi mitra koalisi Partai Hanura untuk mengusung pasangan Masrun-Habib, karena dengan jumlah dua kursi yang dimiliki Partai Hanura harus berkoalisi dengan partai politik lain

untuk memenuhi syarat dukungan minimal 10 kursi di Pilkada Loteng mendatang.

“Yang jelas kami ke Jakarta (DPP) untuk mengambil SK B1KWK atas nama pasangan Masrun-Habib. Soal koalisi partai politik belum berani kita bocorkan. Tapi yang jelas sudah mencukupi syarat,” jawabnya.

Terpisah, Ketua DPC PBB Loteng, Legewarman, S.IP., membenarkan kabar kalau DPP PBB sudah mengambil keputusan untuk mengusung pasangan Lale Prayatni-H. Sumum di Pilkada Loteng

mendatang. “Tapi malam (Selasa kemarin) informasi yang saya terima dari DPP PBB memang seperti itu,” ujarnya.

Ia pun mengaku semua keputusan ada di DPP. Pihaknya dalam hal ini hanya menjalankan keputusan partai saja. Pihaknya sudah berupaya keras mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPC, tetapi semua keputusan tetap kembali kepada DPP. “Apapun keputusan DPP, harus kita laksanakan,” tandas anggota DPRD Loteng ini.

PAN Cabut Dukungan Sementara itu Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Loteng, Marsekan Fatawi, menegaskan untuk PAN sejauh ini masih belum menentukan pilihan pasangan calon kepala daerah mana yang akan diusung. PAN sejauh ini masih melihat perkembangan politik jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah, karena peta politik di Pilkada Loteng kelihatan masih sangat dinamis.

“Peta politik keliatan masih dinamis. Jadi PAN pun masih

komunikasi dengan teman-teman partai politik lain untuk tentukan arah dukungan,” jawabnya.

Memang sebelumnya PAN sudah menyatakan dukungan untuk mengusung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, bahkan sudah menyerahkan SK B1-KWK kepada pasangan tersebut. Tapi karena pasangan tersebut kemungkinan tidak bisa ikut kontestasi di Pilkada Loteng mendatang, maka PAN akan mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada pasangan Dwi-Normal. (kir)

Nelayan Tanjung Luar Warga Bengkel-Merembu Keluhkan Akses Jalan Rusak Parah Dikabarkan Hilang di Perairan Labu Lalar Selong (Suara NTB) Seorang nelayan asal Kampung Baru Selatan Tanjung Luar Lombok Timur belum kembali dari melaut di perairan Labu Lalar Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Nelayan yang diketahui bernama, Sofian Hadi (37) tersebut pergi melaut, Senin 31 Agustus lalu dan sampai saat ini belum kembali.

Pihak keluarga khawatir anggota keluarganya itu biasanya melaut selama satu hari dan pulang pada malam hari.

Atas situasi ini, pihak keluarga bersama aparat desa, pada pukul 18.45 wita melaporkannya ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mataram.

Dikabarkan nelayan tersebut pergi mencari ikan sejak Senin (31/8) sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan sampan kecil berwarna biru bermesin dan biasanya pulang pada malam harinya.

“Kemarin, pihak kami menerima informasi dari Kadus Tanjung Luar, melaporkan salah satu warganya atas nama Sofian Hadi belum kembali dari memancing ikan di Perairan Labu Lalar,”terang Nanang Sigit PH, Kepala Basarnas Mataram, Rabu (2/9).

Atas laporan itu, ujarnya, Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kayangan diberangkatkan untuk melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Tim Rescue Pos SAR Kayangan bersama pihak kepolisian, TNI, BPBD, Tagana, nelayan/masyarakat setempat dan unsur lainnya kembali melakukan pencarian di Perairan Labu Lalar dan wilayah sekitarnya.

Pencairan yang dilakukan sejak pagi tadi, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di Perairan Labu Lalar dan sekitarnya. Untuk memperluas pencairan, penyebaran informasi ke warga dan nelayan yang ditemui di sekitar lokasi pencarian juga dilakukan. “Hingga saat ini hasil pencarian masih nihil,” tutupnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

CARI - Tim SAR Kayangan melakukan proses pencarian nelayan asal Tanjung Luar, Lotim yang dikabarkan hilang di perairan Labu Lalar, KSB, Rabu (2/9).

Banyak ASN di Lobar Langgar Protokol Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) melakukan razia masker dalam rangka penegakan aturan protokol kesehatan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lobar. Hasil razia masker ini, Satpol PP menjaring puluhan ASN tidak mematuhi salah satu protokol kesehatan tersebut. Puluhan ASN yang kedapatan tidak menggunakan masker pun diberikan sanksi berupa teguran lisan.

Tim Satpol PP dikomandoi Kepala Bidang Operasional, I Ketut Rauh menyasar beberapa kantor OPD salah satunya Dinas Sosial. Di sini ada 19 ASN dan tenaga kontrak yang terjaring tidak menggunakan masker.

Rauh menyebutkan, pihaknya turun melakukan razia masker menindaklanjuti Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masa Pandemi Corona agar melaksanakan protokoler kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona.

“Untuk hari pertama ada puluhan ASN yang didapati tidak mengenakan masker di masing-masing OPD. termasuk di Kantor Dukcapil, Sekretariat DPRD dan Bappeda,” ungkapnya.

Dalam kegiatan razia ini, pihaknya membagi empat tim yang bergerak mulai hari ini (Rabu, red) sampai dengan Jumat mendatang. Semua tim menyasar semua OPD di pemda. Selain razia, pihaknya juga memberikan dan mensosialisasikan soal perda dan perbup tersebut.

Ia menyebut bagi ASN atau pegawai yang melanggar, sebatas diberikan sanksi teguran. Sesuai perbup tersebut, nanti ada teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi administrasi serta sanksi sosial, sansi administrasi yang dimaksud berupa denda. Kalau masyarakat umum maksimal Rp 100 ribu, maksimal 200 ribu. Kalau untuk pelaku usaha maksimal Rp 400 ribu. “Sesuai hasil rapat dengan provinsi, penerapan sanksi administrasi berupa denda ini mulai diterapkan tanggal 14 September,”tegas dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Bengkel dan Merembu Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kondisi jalan raya yang rusak parah dampak dari pengerjaan proyek pipanisasi beberapa tahun lalu.

Akibat pengerjaan pipanisasi ini, badan jalan dirusak, namun tak diperbaiki secara maksimal. Warga pun secara swadaya memperbaiki akes jalan ini.

Pantauan koran ini, kondisi jalan ini memang sangat parah. Lubang ada di mana-mana. Bahkan, dipicu saluran irigasi yang rusak dan tertutup sampah menyebabkan akses jalan ini becek digenangi air. Akibat lubang tertutup air, pengendara kendaraan yang lalu lalang di jalur itu tidak mengetahui ada lubang. Sehingga begitu melelui jalur itu, mereka mengalami kecelakaan. Padahal di daerah ini sendiri tinggal pejabat kepala OPD di Lobar.

Kepala Desa Bengkel H. M. Idrus mengatakan warga setempat telah lama mengeluhkan kondisi akses jalan rusak akibat pengerjaan proyek pipanisasi. Pasalnya, akibat jalan rusak ini menyebabkan beberapa kali terjadi insiden kecelakaan. “Hampir tujuh kali kecelakaan di jalan itu, karena memang rusak, lubang jalan ini sangat dalam,” tuturnya, Rabu (2/9).

Pihaknya bersama dusun dan warga pun berinisiatif memperbaiki akses jalan ini. Beberapa titik yang paling parah sering menyebabkan kecelakaan diperbaiki bersama warga. Pi-

(Suara NTB/her)

RUSAK - Akses jalan rusak di Bengkel-Merembu yang rusak parah memicu terjadinya kecelakaan. Kerusakan jalan ini disebabkan proyek pipanisasi beberapa tahun lalu. haknya pun sudah bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan ditembuskan ke bupati dan Bappeda agar segera melakukan perbaikan jalan tersebut.

Diakui akses jalan ini awalnya mulus.

Namun begitu dikerjakan proyek pipanisasi melalui daerah itu, di sepanjang jalan digali. Akan tetapi jalan ini tidak dibangun lagi, sehingga menyisakan lubang di mana-mana. “Ini buat

daerah kami amburadul,”tegas dia.

Jalan ini merupakan akses utama bagi beberapa desa di wilayah Narmada, seperti Badrain, Sembung dan desa lainnya, sehingga jalan ini sangat ramai dilalui warga.

Kepala Desa Merembu Muhazab Hanafi mengakui kondisi jalan di desanya rusak akibat pengerjaan proyek pipanisasi. Kerusakan jalan ini diperbaiki secara swayada oleh warga, setelah ada koordinasi antara Kepala Desa Bengkel

dengan dirinya. “Dibangun swadaya, tidak ada dari pemda,”tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana mengatakan terkait kerusakan jalan di Bengkel-Merembu pihaknya akan turun mengecek. “Kami akan tugaskan staf Bidang Bina Marga untuk ngecek, syukur sudah ditangani sementara oleh masyarakat, tapi kita harus respons atas kondisi ini,”tegas dia. (her)

Nursiah Lepas Jabatan Setelah Penetapan Calon Kepala Daerah Praya (Suara NTB) Kendati sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng). Alasannya, surat persetujuan pengunduran diri Sekda Loteng belum ditandatangani Bupati Loteng, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hingga sekarang ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (2/9).

“Sebelum ada Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah soal persetujuan atas pengunduran diri ASN, maka ASN bersangkutan statusnya masih tetap sebagai ASN aktif. Ter-

masuk dalam hal ini Sekda Loteng. Sudah mengajukan pengunduran diri, tetapi Bupati Loteng belum mengeluarkan SK terkait permohonan pengunduran diri tersebut,” terangnya.

Jika merujuk pada PP Nomor 17 tahun 2020 yang merupakan revisi atas PP Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen ASN menyatakan ASN yang maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) baru melepas status atau jabatannya begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Artinya, kemungkinan Sekda Loteng baru akan melepas jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah akhir September mendatang.

Hal yang sama juga terjadi pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, yang juga ikut maju di

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Sekda Loteng, H.M. Nursiah memberikan pengarahan pada pejabat dan pegawai lingkup Setda Loteng, Rabu (2/9).

Pilkada Loteng mendatang.

Berbeda dengan Ir. L. Aswatara, mantan Inspektur Inspektorat Loteng, karena sejak awal sudah mengajukan pengunduran diri, sehingga SK pensiunnya lebih cepat selesai.

“Kalau Pak Aswatara, me-

mang beliau sendiri yang minta pensiunnya cepat diproses.

Dan, memang sudah sejak lama mengajukan pengunduran diri, sehingga SK pensiunnya cepat diproses,” imbuh Nazili.

Ia pun menegaskan, sampai sejauh ini belum ada pelang-

garan terkait aturan ASN yang terjadi perihal majunya Sekda Loteng dan Kepala Disnakertrans Loteng di Pilkada Loteng. Semua masih sesuai aturan atau regulasi yang ada. “Kepala daerah pastinya akan melihat dan mempertimbangkan aturan yang ada.

Jadi sebelum permohonan pengunduran diri ASN tersebut disetujui oleh PPK dalam hal ini kepala daerah, maka status ASN tersebut tetap ASN aktif,” tandasnya.

Dengan kata lain, disetujui atau tidaknya pengunduran ASN tergantung keputusan kepala daerah, karena kepala daerah tentu punya pertimbangan matang untuk memutuskan, menyetujui pengunduran seorang ASN atau tidak. “Yang jelas, semua masih berproses dan masih tetap pada koridor yang ada,” tegas Nazili. (kir)

Wabup Minta Kualitas dan Profesionalisme Guru Ditingkatkan Selong (Suara NTB) Rabu (2/9), Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin mengukuhkan pengurus Forum Ilmiah Guru (FIGUR) Kabupaten Lotim. Wabup mengingatkan, melalui FIGUR ini diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitas dan profesionalisme guru.

Para pengurus FIGUR diharap juga dapat menjembatani kebutuhan guru di Lotim. Orang nomor dua di Lotim ini menyambut baik keberadaan forum baru para pendidik tersebut. Rumaksi meyakini, FIGUR bisa mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia di daerah ini yang dimulai dari peningkatan kesejahteraan guru.

Soal kesejahteraan para guru, Wabup menyinggung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wabup menyebut program seperti Lombok Timur berkembang yang akan diluncurkan secara resmi, Ka-

HILANG HILANG 1 buah BPKB HONDA Scoopy DR5951UD N O K A : N O S I N / MH1JM3129KK710560:JM31E2705773 AN. BQ EVI AVIYANTARI HLG d Jalan Raya Kota Praya

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3149 BN NOKA :MH314D0039K5340102/NOSIN : 14D533800 NO.BPKB P.06065155 AN.INDRIANA WINDARTI,SE HLG D’SKTR KOTA MATARAM

mis (3/9) hari ini berbarengan dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.

Wabup juga menyinggung peningkatan akses informasi melalui penyediaan internet murah. Menurutnya, programprogram yang diihadirkan Pemkab Lotim ini tidak saja akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada perekonomian masyarakat secara langsung dan pendapatan asli daerah secara tidak langsung.

Wakil Bupati juga mengapresiasi keberadaan 73 Standard Operating Procedure (SOP) yang kini ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Keberadaan SOP ini selain memudahkan juga diharapkan mengurangi bahkan mencegah adanya pungutan liar yang kerap muncul dalam sejumlah proses kegiatan.

Terkait SOP ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim Achmad Dewanto Hadi menyebutnya sebagai upaya memperbaiki

kondisi pendidikan di Lotim.

SOP tersebut menjadi pe-

doman bersama atas berbagai kegiatan yang ada di lingkup

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim. (rus)

SUARA NTB

Kamis, 3 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Kamis, 3 September 2020

SUARA NTB

Halaman 10

PARLEMENTARIA - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Paripurna Hasil Reses II Tahun 2020 DPRD Sumbawa, Beragam Aspirasi Masyarakat Disampaikan Sumbawa Besar (Suara NTB)DPRD Sumbawa telah menyampaikan laporan hasil reses II tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa, 28 Agustus 2020 lalu. Beragam aspirasi masyarakat disampaikan, mulai dari bidang fisik infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, pendidikan kesehatan dan lainnya.

Pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Bertemu dengan konstituen dan masyarakat. Produktivitas anggota DPRD dengan melaksanakan pertemuan, dialog, tatap muka dan kunjungan ke lapangan dengan pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat selama reses. Sehingga diharapkan dapat memperolah masukan dan informasi dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan fungsi kerja legislator.

Selama tiga hari menggelar Reses II tahun 2020, 22-24 Juli lalu, dari lima Daerah Pemili-

han (Dapil) di Sumbawa melalui juru bicaranya, Dapil V diwakili Sri Wahyuni, Dapil IV diwakili Bunardi, A.Md.Pi, Dapil III diwakili H. Ruslan, Dapil II diwakili H. Mustajabuddin, S.Sos dan Dapil I diwakili Ridwan, SP, menyampaikan ragam aspirasi masyarakat yang hampir sama. Yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelayanan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang.

Secara garis besar, hasil Reses II Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dibagi dalam tiga bidang. Yakni Bidang Infrastruktur/Fisik Meliputi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan negara, provinsi, kabupaten, jalan desa (lingkungan), penetapan batas desa, pembangunan bronjong, penahan tebing.

Kemudian pembangunan/perbaikan drainase jalan negara dalam wilayah kecamatan Dapil IV, embung, sumur bor untuk ladang dan pertanian,

pembuatan drainase, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, serta sarana kebersihan masih menjadi kendala utama yang terjadi di 5 kecamatan.

Untuk itu sangat diperlukan pengadaan atau ketersediaan kontainer sampah dan kendaraan pemadam kebakan di masing masing kecamatan.

Pembangunan Jalan usaha tani, pemagaran makam dan pembangunan jalan wisata; pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana prasarana kesehatan; dan Pembangunan jaringan listrik dan pemasangan lampu jalan.

Bidang Ekonomi, meliputi program pemberdayaan masyarakat terutama kepemudaan seperti pelatihan pelatihan skill perbengkelan, pertukangan, pertanian, peternakan, Tata Boga, menjahit, tata busana, dan lain lain yang selanjutnya dapat dibekali dengan peralatan sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Berikutnya, pengembangan UMKM bidang peterna-

kan, pertanian, perikanan dan kelautan guna mendukung penguatan kelembagaan kelompok tani, kelompok ternak seperti pengadaan bibit unggul, pengadaan alsintan, pupuk, pengadaan alat ketinting, bantuan sampan viber, dan keramba bagi para nelayan.

Bidang Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan Budaya, meliputi permasalahan pelayanan kesehatan di lapangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan, penambahan dokter, penambahan alat kesehatan untuk pukesmas dan postu serta ambulance.

Terkait dengan ketidakmampuan masyarakat dalam berobat karena tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa BPJS/KIS/KIP/PKH dan sejenisnya sehingga kerap terjadi penolakan terhadap SKTM di beberapa Puskesmas dengan alasan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Jenjang SMP/MTs Negeri maupun swasta masih terdapat kekurangan seperti : Pembangunan Ruang Kelas

Melangkah ke Digitalisasi Merupakan Keharusan Mataram (Suara NTB) Kemajuan zaman harus dibarengi dengan kemajuan digital agar suatu bangsa tidak ketinggalan dari bangsa lain.

Oleh sebab itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa digitalisasi pada segala bidang harus diterapkan agar tidak ketinggalan. ‘’Melangkah ke digitalisasi merupakan suatu keharusan yang mesti kita kejar bersama seluruh pihak, mulai dari regulasi, gerakan dari pemerintah pusat hingga daerah, bersinergi bersama untuk mewujudkan digitalisasi ini,’’ ungkap Wagub saat membuka acara Webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB, Rabu (2/9).

Digitalisasi ini lanjutnya memiliki manfaat besar. Diantaranya meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan efisiensi infrastruktur industri penyiaran. Selain itu, akan menghemat biaya listrik hingga 94 persen, pengeluaran modal bisa hemat mencapai 79 persen, serta pengelua-

(Suara NTB/humassetdantb)

WEBINAR - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB, Rabu (2/9). ran operasional bisa hemat mencapai 57 persen dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar analog.

Dalam webinar yang bertema “Indonesia Goes to Digital” tersebut, Wagub mengungkapkan bahwa digitalisasi ini juga bermanfaat untuk usaha industri konten yang akan berkembang dengan adanya digitalisasi ini.

Digitalisasi pada bidang informasi, jelasnya, adalah salah satu instrumen penting dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar kinerja pemerintah diketahui dengan seksama. ‘’Berbicara digitalisasi di NTB ini sangat besar peranannya. Dari segi pemenuhan informasi terkait penyelenggaraan

pemerintahan di NTB, penyebaran informasi rencana, proses, hingga hasil kerja pemerintah,’’ terangnya.

Selain menyediakan informasi dari pemerintah, digitalisasi di bidang informasi juga menjadi salah satu media informasi potret realitas sosial masyarakat sebagai bentuk ceck and balance bagi pemerintah.

Berbicara Pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini, Wagub mengatakan bahwa digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 ini.

Ia berharap digitalisasi di NTB ini segera tuntas agar kemajuan dapat terkejar dengan cepat, sehingga masyarakat NTB khususnya generasi muda dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini.

“Harapan Pemerintah NTB dengan adanya digitalisasi ini akan semakin terbukanya peluang usaha baru, idustri kreatif bagi generasi muda, tertatanya penyiaran yang berkualitas,” harapnya.(r)

RADIO

Baru (RKB), Meubeler, perangkat komputer, serta server dan lain lain dalam menunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Memerlukan perhatian serius Pemerintah untuk memberi kenyamanan dalam belajar siswa di sekolahnya terhadap sering terjadinya kebanjiran. Perhatian serius Pemerintah terhadap permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) /Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam K2 ataupun yang belum masuk K2 namun memiliki masa kerja diatas 5 tahun. Jenjang SD/ MI Negeri maupun Swasta masih banyak kekurangan meubeler sehingga masih belum masuk pada kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, DPRD Sumbawa juga berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar memperkuat kembali semangat dalam mencegah penyebaran Covid-19. Adaptasi perilaku kehidupan baru dalam masa new normal

(Suara NTB/ist)

HASIL RESES - Salah satu juru bicara Dapil menyerahkan laporan hasil Reses II kepada pimpinan DPRD Sumbawa, dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa, 28 Agustus 2020. hendaknya selalu dijaga. Seperti, selalu memakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak bila kita bertemu dengan orang lain minimal 1,5 Meter. Kemudian, menghindari kerumunan atau berkumpulnya orang yang tidak perlu bila kita keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun di air men-

galir dan/atau menggunakan handsanitaizer setiap saat, selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berolah raga secara teratur dan makan makanan bergizi. Dan apabila melaksanakan sholat di masjid/mushollah, bawa dan gunakanlah perlengkapan ibadah sendiri dari rumah. (arn/*)

Literasi Digital Aman dan Produktif saat Pandemi Mataram (Suara NTB) Teknologi Informasi menjadi sarana vital di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk banyak berkegiatan di rumah saja. Pemanfaatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri sudah semakin berkembang.

Dari 5,4 juta masyarakat NTB, 2,7 juta orang di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial. Ini menunjukan animo masyarakat cukup besar dan perlu dibarengi dengan literasi atau edukasi digital yang baik. Sehingga masyarakat bisa aman dan tetap produktif menggunakan sosial media di masa pandemi ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.M.H, saat mengisi sekaligus membuka secara daring Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital bertajuk “Aman dan Produktif Dengan Adaptasi Kebiasan Baru di Internet”, di ruang kerjanya, Rabu (2/9) . ‘’Animo masyarakat menggunakan media sosial di tengah pandemi ini besar. Ke depan per-

lu edukasi lebih luas cara memanfaatkannya yang efektif dan produktif,’’ jelas Gede.

Ia menjelaskan pentingnya literasi digital masyarakat selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana. Khususnya seperti saat bencana non alam pandemi Covid-19 ini. Di mana, banyak disinformasi atau hoak beredar yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang disiplin hingga abai terhadap protokol kesehatan Covid-19. ‘’Jika pemahaman literasi digital masyarakat baik.

Masyarakat akan mencari informasi melalui sumber terpercaya. Karena itu, edukasi pentingnya literasi digital ini sangat penting,’’ jelasnya.

Lebih jauh, Gede menjelaskan untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital diperlukan kerjasama semua pihak, baik akademisi, praktisi, hingga komunitas penggiat teknologi informasi. Edukasi yang diberikan pun harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sementara itu, Direktur Jen-

deral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel A. Pangerapan, pada kesempatan yang sama juga menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi di era media sosial saat pandemi ini. Namun, banyak masyarakat masih abai untuk melindungi data pribadinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya warganet yang tanpa sadar membagikan data pribadi pada akun sosial medianya. Pemerintah sendiri telah membuat Rancangan Undangundang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk agar data pribadi masyatakat di sosial media bisa tetap aman. ‘’Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di tengah pandemi. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang baik terkait hal ini,’’ jelasnya.

Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta yang merupakan mahasiswa, ASN, komunitas, dan pelaku bisnis online se NTB. Webinar ini juga menghadirkan pemateri dari perwakilan Kemkominfo RI, Facebook Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat, hingga relawan TIK. (r)

SUARA NTB

Kamis, 3 September 2020

Program Seribu Desa Sapi, Dompu Usulkan Lima Desa di Kempo Dompu (Suara NTB) – Menyambut program seribu desa sapi di Indonesia, khusus 50 desa pada 10 Kabupaten/Kota di NTB. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, sudah mengusulkan lima desa di Kecamatan Kempo. Atara lain yakni Desa Taa, Kempo, Soro, Tolokalo dan Songgajah. Kelima desa tersebut dipilih sebagai percontohan kerena ketersediaan hijauan pakan yang masih memadai.

Kepala Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu, Zainal Arifin kepada Suara NTB mengakui, adanya program pengembangan seribu desa sapi tersebut dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun demikian, sejauhmana pola pengembangan atau juklak juknis program ini belum diketahui pasti. “Kita belum dapat informasi detail, tapi dari provinsi untuk Dompu diminta lima desa sebagai

percontohan,” ungkapnya.

Menyikapi permintaan Disnakeswan NTB tersebut, lanjut dia, pihaknya lantas mengidentifikasi desa di delapan kecamatan yang dianggap memenuhi kriteria, mulai dari ketersediaan area pengembangan sampai hijauan pakan. Sehingga diputuskan untuk tahap awal ini hanya mengusulkan Desa Kempo, Soro, Taa, Tolokalo dan Songgajah di Kecamatan Kempo. “Disana daya dukung ke arah itu sudah ada,

mereka sudah ada hijauan pakan yang nanti akan kita teruskan kalau program ini berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, program pengembangan seribu desa sapi cukup tepat, apalagi bersamaan dengan program terpijar yang dicanangkan pemerintah daerah. Selain mampu menjaga populasi ternak, juga diharap bisa memperbaiki kualitas pakan dan produktifitas ternak yang hasilkan masyarakat.

Dari 10 Kabupaten/Kota di

NTB, tambah Zainal Arifin, Dompu termasuk salah daerah yang sudah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan daging masyarakat NTB. Ditandai jumlah pengiriman keluar daerah yang mencampai 9000 ekor dalam setahun, belum termasuk ke daerah Bima dan Sumbawa tiap harinya. “Jadi sangat bagus program ini, apalagi ada program terpijar, artinya bisa membantu kita menjaga dan meningkatkan populasi ternak,” pungkasnya. (jun)

Disos Kembali Lakukan PLN akan Turunkan Tarif Listrik Sesuai Verivali 16.000 DTKS Keputusan Menteri ESDM Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, kembali melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak terakhir dilakukan tahun 2017. Sebab saat ini jumlah DTKS di wilayah setempat mencapai 16.000 rumah tangga dengan 17.000 kepala keluarga. Data ini diperbaharui, untuk memastikan kondisi kemiskinan di daerah.

“Ini tahun kedua kita lakukan Verifikasi dan validasi DTKS setelah terakhir kita lakukan di tahun 2017 lalu. Dimana hasil dari proses verivali tersebut dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1,75 persen atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan Fakir Miskin (FM 3,32),” ungkap Kadisos KSB dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Proses verivali data tersebut harus dilakukan jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian. Apalagi daerah juga diberikan tugas untuk memperbaharui DTKS paling lambat di awal tahun 2021 bisa tuntas. Karena jika data ini masih ditemukan, maka program bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran. Dampak lainnya pembiayaan daerah yang akan membengkak karena jumlah tagihan yang bertambah. Maka dari itu, pihaknya berharap kepada seluruh kepala desa untuk bisa segera memperbaharui data DTKS yang dimiliki. Sehingga pada saat penyaluran bantuan sosial tidak ada lagi masalah nantinya. “Data DTKS sudah kami serahkan ke desa untuk bisa diperbarui segera karena jika hanya kami (Disos) yang bekerja tidak akan bisa maksimal,” sebutnya.

Tentu di tahap awal pihaknya akan melakukan verivali di empat kecamatan yakni Taliwang, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene dengan jumlah 11.000 rumah tangga. Sementara untuk empat kecamatan lainnya akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk empat kecamatan itu, pihaknya menargetkan di bulan November sudah tuntas. Sedangkan untuk empat kecamatan yang lain, saat ini pihaknya meminta kepada masing-masing desa untuk melakukan verivali secara mandiri. Sedangkan ditingkat kabupaten akan dilakukan di awal tahun 2021 mendatang. Dengan pola kerja demikian, pihaknya optimis pembaharuan data DTKS bisa lebih cepat sehingga angka kemiskinan bisa langsung diintervensi dengan program yang ada. “Di tahun ini kami akan mulai melakukan verivali tingkat kabupaten di empat kecamatan terlebih yang kita targetkan tuntas di bulan November.

Sedangkan sisanya akan kita lanjutkan di tahun 2021 sekaligus melakukan deklarasi kemiskinan,” pungkasnya. (ils)

’’Vitamin’’ Cegah Covid-19 Dari Hal. 1 meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, hingga aktivitas dan gotong royong semua elemen masyarakat kembali menjadi harmonis. Lomba Kampung Sehat ini, berlangsung tiga bulan dengan peserta 1.136 desa dan kelurahan se-NTB. ‘’Untuk kita, Kampung Sehat adalah ‘’vitamin’’. Bagaimana mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,’’ ujar Wagub saat menghadiri kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Lomba Kampung Sehat yang digelar secara virtual di Polda NTB, Rabu (2/9).

Menurut Rohmi, adanya program Kampung Sehat memberikan energi dan semangat baru bagi masyarakat NTB di tengah pandemi. Karena program Kampung Sehat bukan hanya mengajak masyarakat untuk hidup sehat tapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat.

Kampung Sehat sendiri merupakan akronim dari steril, ekonomi produktif, harmonis, asri, dan tangguh. ‘’Kalau program Kampung Sehat yang dilombakan di seluruh desa dan kelurahan seNTB. Maka insya Allah masyarakat sehat dan produktif di tengah pandemi Covid-19 akan terus meningkat,’’ ujar Wagub.

Oleh karena itu, Rohmi berharap sinergi seluruh stakeholders pemerintah untuk terus mensosialisasikan program Kampung Sehat, agar ke

depannya dapat mencegah penyebaran pandemi Covid19. Menurutnya, kampung sehat merupakan terobosan baru sekaligus menjadi yang pertama di seluruh Indonesia. ‘’Terima kasih kepada elemen tiga pilar (Pemda, Polisi dan TNI) yang sudah berjuang untuk kampung sehat juga bagi NTB yang aman dan produktif,’’ kata Rohmi.

Senada dengan Wagub, Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal mengungkapkan, jajaran TNI dan Polri terus melaksanakan sosialisasi masif tentang wajib masker sesuai dengan Pergub NTB No. 31 tahun 2020 menjelang tanggal 14 September untuk melaksanakan hukum dan sanksi bagi siapapun yang tidak pakai masker terus dilakukan. ‘’Untuk itu, kami meminta kepada jajaran Polres dan Kodim di seluruh wilayah NTB untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasinya,’’ harap jenderal bintang dua ini.

Selain itu katanya, jajaran Polda, TNI dan Pol PP akan melakukan patroli masif di tempat-tempat keramaian agar masyarakat mematuhi segala protokol kesehatan yang ditetapkan.

Begitu juga diharapakan maklumat bupati /walikota untuk menerapkan kegiatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) kepada seluruh lapisan masyarakat. (r)

Angka Pengangguran Meningkat Dari Hal. 1 karena banyak pekerja dirumahkan akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Karena itu, data peningkatan angka pengangguran diproyeksikan pihaknya hanya bersifat sementara. ‘’Memang mengalami kenaikan di sini. Tapi yang pasti banyak tidak menetap (lama menjadi pengangguran) karena hanya dirumahkan,’’ ujarnya, Rabu (2/9). Pihaknya mencatat angka pengangguran di NTB selama pandemi ini mencapai 15 ribu orang yang dirumahkan.

Diterangkan, untuk angkatan kerja berusia lebih dari 15 tahun yang menjadi pengangguran saat ini tercatat sebanyak 78.220 orang pada Februari 2020. Dari total tersebut, 1.804 orang beberapa waktu belakangan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. ‘’Yang di-PHK ini semua (sektor) hampir rata kena. Terutama pada sektor perdagangan kalau dilihat-lihat,’’ ujarnya.

Menurut Wismaningsih, pihaknya sampai saat ini be-

lum mendapat informasi lebih lanjut terkait pekerja yang terkena PHK. ‘’Itu belum ada laporan. Kita masih cek lagi, tapi yang dirumahkan sudah ada yang kembali kerja,’’ jelasnya.

Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, pemerintah menurutnya telah melaksanakan berbagai program. Baik di bidang kesehatan yang menjadi kunci utama pengentasan pandemi, maupun bidang sosial dan ketenagakerjaan untuk mengatasi dampak langsung di masyarakat.

Dicontohkan seperti program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang mulai disalurkan beberapa waktu lalu. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang masih eksis beraktivitas agar bisa bertahan di tengah pandemi saat ini. Sedangkan untuk pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK juga diakomodir melalui program Kartu Pra-kerja yang saat ini telah memasuki pendaftaran gelombang ke enam. (bay)

Mataram (Suara NTB) PLN mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penurunan tarif adjustment untuk pelanggan golongan rendah, seperti yang termuat dalam Surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan ini, maka harga per/ KWh untuk tarif golongan rendah yang sebelumnya 1.467/kWh turun menjadi 1.444,70/kWh atau turun 22,5/kWh. Penetapan ini berlaku untuk bulan Oktober sampai desember 2020.

Keputusan ini diambil Pemerintah dengan mempertim-

bangkan kondisi ekonomi masyarakat akibat terdampat covid-19. Dan sebagai wujud negara hadir untuk memberikan kemudahan dan solusi bagi para pelanggan listrik.

Executive Vice President Communication and CSR PLN, Agung Murdifi dalam keterangan resminya kepada media ini mengungkapkan, dengan adanya penurunan ini, Pemerintah dan PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan golongan rendah agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya.

Penurunan tarif bagi Golongan rendah ini tidak menyer-

takan syarat apapun. Pelanggan tinggal menikmatinya.

Pelanggan yang mendapatkan penurunan tarif listrik ini antara lain, R-1 TR 1300VA, R-1 TR 2200 VA , R-2 TR 3500 VA -5500 VA , R-3 TR 6600 VA, dan B-2 TR 6600 VA - 200 kVA. Sementara untuk pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA mendapatkan diskon 100% (digratiskan) dan pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi mendapatkan diskon 50% yang sudah dimulai sejak April 2020. Selain itu, keringanan juga diberikan bagi pelanggan Bisnis kecil daya 450 VA dan Industri kecil daya 450 VA dengan diskon 100% .(bul)

Ada Indikasi Korupsi Korporasi pada Agunan Lahan LCC Rp264 Miliar Dari Hal. 1 Tim masih memerlukan tambahan waktu untuk mendalami putusan tersebut.

“Itu baru kemungkinan.

Tidak serta-merta sudah benar ada kerugian itu. Kita tinjau kembali. Nanti kita dalami,” terangnya.

Tidak hanya korporasi, pasal penyertaan pidana pihak lain yang terlibat pun bisa diterapkan. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan.

Diantaranya, perjanjian kerjasama antara PT Tripat dengan PT. BPS yang turut ditandatangani mantan Bupati Lombok Barat. ‘’Makanya itu banyak (pihak). Butuh waktu untuk mendalami itu,’’ tandas Nanang.

Pasal 1 angka 3 UU Tipikor sudah menjelaskan bahwa perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum.

Konstruksi pemidanaan korporasi pun sudah termaktub

Peraturan Mahkamah Agung RI No13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pasal 4 Perma itu mendefinisikan pertanggungjawaban pidana korporasi pada unsur kesalahan diantaranya korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah pencegahan.

Dalam kasus LCC, PT Tripat mendapat sokongan modal dari Pemda Lombok Barat berupa lahan strategis di kawasan Gerimak, Narmada, Lombok Barat. Lahan itu kemudian menjadi bagian kerjasama pengelolaan mal LCC. Lahan PT Tripat seluas 4,8 hektare dijadikan agunan PT BPS untuk memperoleh dana segar Rp264 miliar pada

tahun 2013. Sertifikat lahan PT Tripat diagunkan di bank.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menyebut perjanjian kerjasama PT Tripat dengan PT.BPS merupakan pelanggaran hukum. Buktinya, klausul mencantumkan periode kerjasama yang tanpa batas waktu, tertutupnya peluang adendum, serta klausul yang membolehkan lahan PT Tripat diagunkan pihak ketiga.

Dalam putusan No 10/ Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr tertanggal 16 Juli 2020 dengan terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi, majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri menyampaikan keyakinannya mengenai adanya tindak pidana korupsi yang lebih besar. Bukti petunjuknya dari kerjasama operasional yang merugikan PT Tripat selaku perusahaan daerah dan pemilik lahan. (why)

Pemprov Terbebas dari Ancaman Pemotongan DAK Fisik Dari Hal. 1 di luar DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan. DAK Fisik yang dilelang pada tahap pertama senilai Rp60 miliar.

Kemudian ada tambahan sebesar Rp19 miliar.

Ia mengatakan paket proyek DAK Fisik yang pagunya cukup besar ada di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Seratus persen sudah teken kontrak kalau proyek DAK Fisik,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Juli lalu, Pemerintah Pusat belum menyalurkan DAK Fisik sebesar Rp1,17 triliun untuk 11 Pemda di NTB. Pada waktu itu, Pemda diberikan waktu untuk menyampaikan dokumen kontrak proyek DAK Fisik hingga 31 Agustus. Jika penyampaian kontrak lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka DAK Fisik untuk Pemda akan hangus.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbenda-

haraan (DJPB) NTB, penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB sampai 31 Juli 2020 sebesar Rp408,31 miliar dari pagu Rp1,58 triliun atau 25,82 persen. Persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Dompu sebesar 64,07 persen. Sementara penyerapan terendah terdapat pada Kota Bima. Di mana baru mencapai 11,21 persen.

Pagu awal DAK Fisik untuk 11 Pemda di NTB awalnya sebesar Rp2,05 triliun. Akibat pandemi Covid-19, pagu DAK Fisik untuk NTB dilakukan penyesuaian, sehingga pagunya menjadi Rp1,58 triliun.

Dengan rincian Pemprov NTB Rp376 miliar, Kota Mataram Rp54,87 miliar, Lombok Barat Rp175,5 miliar, Lombok Tengah Rp218,17 miliar, Lombok Timur Rp147,88 miliar, Lombok Utara Rp99,6 miliar, Sumbawa Rp121,1 miliar, Sumbawa Barat Rp42,9 miliar, Bima Rp199,54 miliar, Dompu Rp80,49 miliar dan Kota Bima Rp64,95 miliar.

Dari pagu yang diperoleh mas-

ing-masing Pemda setelah revisi, realisasinya untuk Pemprov NTB baru sebesar Rp127,88 miliar atau 33,98 persen, Kota Mataram Rp11,4 miliar atau 20,8 persen, Lombok Barat Rp24,4 miliar atau 13,92 persen, Lombok Tengah Rp48,48 miliar atau 22,22 persen.

Kemudian Lombok Timur Rp27,72 miliar atau 18,75 persen, Lombok Utara Rp17,78 miliar atau 17,85 persen, Sumbawa Rp24,59 miliar atau 20,31 persen, Sumbawa Barat Rp7,3 miliar atau 17,02 persen, Bima Rp59,8 miliar atau 29,99 persen, Dompu Rp51,56 miliar atau 64,07 persen dan Kota Bima Rp7,2 miliar atau 11,21 persen.

Pemerintah memberikan relaksasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2020. Antara lain, disalurkan langsung sekaligus sebesar nilai kontrak. Kemudian, waktu penyampaian kontrak diperpanjang sampai dengan 31 Agustus dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan pasca pelaksanaan kegiatan. (nas)

Halaman 11

Sejumlah Proyek Besar Diakomodir dalam Revisi RTRW NTB Mataram (Suara NTB) Perubahan regulasi dan dinamika pembangunan mengharuskan Pemprov NTB untuk merevisi Perda No.3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejumlah kawasan investasi yang mulai berkembang seperti KEK Mandalika Lombok Tengah, Kawasan Industri Smelter Sumbawa Barat dan rencana pembangunan kilang minyak di Teluk Santong Kabupaten Sumbawa akan diakomodir dalam revisi RTRW tersebut.

“Perda RTRW NTB sudah waktunya direvisi, karena sudah 10 tahun.

Regulasi berubah, dinamika pembangunan berubah dengan adanya Mandalika, Smelter, rencana investasi di Teluk Santong,” kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR NTB, Ni Nyoman Yuli Suryani, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/9).

Secara substansi, kata Yuli, revisi RTRW NTB tidak terlalu signifikan. Revisi tersebut untuk mengakomodir perubahan regulasi dan perkembangan investasi. Sementara untuk Global Hub Lombok Utara, sudah terakomodir di dalam RPJMN. Dalam

RTRWN, kawasan Global Hub Lombok Utara ditetapkan menjadi kawasan andalan nasional.

Namun, kata Yuli, secara lebih detail akan diatur juga dalam revisi RTRW NTB tersebut. “Kalau Global Hub, rumahnya sudah tercantum dalam RTRW Nasional,” terangnya.

Revisi RTRW NTB ditargetkan tuntas tahun ini.

Pemprov NTB akan mengajukan pembahasan revisi RTRW ini bersamaan dengan revisi RPJMD NTB 2019 - 2023.

Berkaitan dengan revisi RTRW NTB, sedang dilakukan percepatan untuk memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Jika Persub sudah keluar dari Menteri ATR. Maka langsung ditindaklanjuti di daerah untuk pembahasan revisi Perda RTRW. Dalam RTRW NTB, telah ditetapkan 16 Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sebanyak 4 KSP di Pulau Lombok dan 12 KSP di Pulau Sumbawa. Dari 16 KSP tersebut, sebanyak 12 KSP diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata. Sedangkan 4 KSP sebagai kawasan konservasi. (nas)

Wagub Tegaskan Harus Tepat Sasaran dan Jangan Disalahgunakan Dari Hal. 1 Ia juga berharap dengan program Bansos Beras ini, Bulog juga bisa dengan lebih leluasa menjalankan tugastugasnya dalam menyerap hasil panen dari petani. Sehingga kesejahteraan para petani yang juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa, dapat lebih baik lagi. ‘’Selamat bekerja bagi temanteman di Kementerian Sosial, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dengan seluruh Dinas Sosial yang ada di seluruh kabupaten/kota, agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,’’ harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH menyampaikan

bahwa untuk NTB, Bansos Beras ini sebanyak 5.093 ton lebih per bulan atau dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton. ‘’Yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menekan kenaikan angka kemiskinan di NTB,’’ harapnya.

Salah satu KPM PKH yang hadir dalam kesempatan itu Sumiati mengatakan, ia berterimakasih atas bantuan yang diterima. Ia mengakui bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarganya. ‘’Sangat membantu untuk keluarga miskin, untuk anak sekolah juga,’’ ujarnya.

Launching tersebut ditandai dengan pelepasan kendaraan pengangkut Bansos Beras serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan KPM PKH oleh Wagub. (r)

NTB Ajukan Usulan Baru 39.448 Rumah Tangga Miskin Dari Hal. 1 Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini menyebutkan jumlah rumah tangga dalam DTKS sebanyak 856.450 KK. Dengan rincian Kota Mataram Kota Mataram 39.000 rumah tangga, Lombok Barat 119.848 rumah tangga, Lombok Tengah 183.816 rumah tangga, Lombok Timur 256.010 rumah tangga, Lombok Utara 40.105 rumah tangga. Selanjutnya, Sumbawa 61.296 rumah tangga, Sumbawa Barat 16.636 rumah tangga, Dompu 36.790 rumah tangga, Bima 83.249 rumah tangga dan Kota Bima 19.700 rumah tangga.

Sementara, jumlah rumah tangga hasil perbaikan data sebanyak 291.876 KK. Dengan rincian, Kota Mataram 5.194 rumah tangga, Lombok Barat 92.846 rumah tangga, Lombok

Tengah 17.051 rumah tangga, Lombok Timur 145.475 rumah tangga dan Lombok Utara 1.010 rumah tangga. Kemudian Sumbawa 21.921 rumah tangga, Sumbawa Barat 95.000 rumah tangga, Dompu 4.310 rumah tangga, Bima 2.894 rumah tangga dan Kota Bima 1.080 rumah tangga.

Disebutkan, jumlah desa/ kelurahan di NTB sebanyak 1.141. Dari jumlah tersebut, 759 desa/kelurahan yang melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS. Perbaikan DTKS di Desa/kelurahan yang 100 persen terdapat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Tengah 92,81 persen, Lombok Timur 98,82 persen, Lombok Utara 96,97 persen, Sumbawa 49,09 persen, Sumbawa Barat 46,15 persen, Dompu 14,81 persen, dan Bima 5,76 persen. (nas)

Pemprov Tetap Wajibkan Peserta SKB Tunjukkan Hasil ’’Rapid Test’’ Dari Hal. 1 tetapi ternyata reaktif atau positif Covid-19 atau disebut orang tanpa gejala (OTG). ‘’Fungsi dari rapid test itu supaya tidak capek petugas, perawat dan dokter yang ada di sini. Pada saat kita pisahkan peserta yang reaktif dan non reaktif. Ini untuk menjaga kesehatan kita semua,” kata Syamsul dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/9) kemarin.

Setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Jika Pemprov mewajibkan peserta SKB menunjukkan hasil rapid test. Pemkot Mataram menyediakan layanan rapid test gratis kepada seluruh peserta SKB. Sementara, kata Syamsul bagi peserta SKB CPNS yang masih reaktif atau positif Covid-19, Kepala BKN sudah mengeluarkan surat edaran pada 31 Agustus lalu. Bagi peserta SKB yang masih diisolasi dan dalam perawatan, mereka harus menunjukkan bukti-bukti sedang dalam perawatan ke BKN. Nantinya, BKN akan menentukan jadwal seleksinya.

Syamsul menambahkan antisipasi peserta yang reaktif dan positif Covid-19 menjadi hal yang paling krusial

diperhatikan dalam pelaksanaan SKB CPNS tahun ini. Sehingga, Pemprov mengambil kebijakan seluruh peserta harus membawa dan menunjukkan hasil rapid test. ‘’Makanya kita diminta berkoordinasi atau izin pelaksanaan ke Gugus Tugas masing-masing lokasi. Protokol kesehatan tetap dijaga, bukan saja menggunakan masker.

Tetapi juga harus menunjukkan hasil rapid test. Karena dikhawatirkan ada orang sehat tapi dia pembawa Covid19. Ini demi keselamatan kita semua,’’ tandasnya.

Kewajiban rapid test bukan saja bagi peserta SKB. Namun, kata Syamsul, semua petugas atau panitia SKB juga dilakukan rapid test. Pada Rabu (2/9), sebanyak 27 petugas atau panitia telah dilakukan rapid test. Kemudian akan dilanjutkan pada Kamis (3/9) hari ini, belasan petugas juga akan menjalani rapid test.

Sementara itu, Kemen PANRB mengatakan rangkaian seleksi CPNS formasi tahun 2019 kembali dilanjutkan. Seleksi kompetensi bidang (SKB) akan dilaksanakan selama 30 hari, terhitung mulai hari ini, 1 September hingga 12 Oktober 2020.

Sekretaris Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji menegaskan, walaupun ujian SKB ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, namun protokol kesehatan tetap diberlakukan dengan ketat. ‘’Kami ingin memastikan agar penyelenggaraan ujian SKB ini tidak menimbulkan klaster baru dari penyebaran Covid-19,’’ kata Atmaji dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (2/ 9) kemarin.

Protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah penggunaan masker, jaga jarak, penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh bagi peserta, dan wajib rapid test bagi panitia ujian. Masker wajib digunakan oleh peserta SKB dan panitia yang bertugas. Selama di ruang tunggu dan ruang ujian, peserta harus memastikan menjaga jarak aman, baik dengan peserta lain maupun petugas.

Di lokasi ujian juga telah tersedia tempat cuci tangan.

Peserta akan diarahkan untuk melakukan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik sebelum memasuki lokasi ujian dan ruang ujian. Selanjutnya, peserta juga akan dicek suhu tubuhnya.

Bagi peserta dengan suhu tubuh yang melebihi ambang batas atau diatas 37,3 derajat celcius, tetap diperbolehkan mengikuti ujian. Namun akan melakukan ujian di tempat terpisah dengan peserta lainnya. Terakhir, semua petugas dari BKN atau panitia yang bertugas wajib untuk melakukan rapid test dengan hasil non reaktif. ‘’Sedangkan untuk peserta, kami tidak mensyaratkan peserta untuk mengikuti rapid test sebelumnya. Kami tidak ingin membebani peserta, jangan sampai ada peserta yang tidak bisa ikut ujian karena tidak memiliki surat hasil rapid test,’’ jelas Atmaji.

Penyelenggaraan SKB ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB dengan Nomor: B/611/M.SM.01.00/ 2020 mengenai Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019. Sedangkan protokol kesehatan mengikuti aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Atmaji menuturkan bahwa

pelaksanaan SKB ini tersebar di 34 titik kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta 252 titik lokasi mandiri. Lokasi mandiri ini diselenggarakan oleh instansi terkait dan tetap dalam pengawasan BKN. Sementara itu, terdapat pula 17 titik lokasi ujian di luar negeri untuk 37 peserta, yang akan diselenggarakan serentak pada Selasa, 8 September 2020.

Penyebaran lokasi ujian di seluruh Indonesia ini dimaksudkan agar peserta SKB dapat memilih lokasi yang paling dekat dengan domisilinya.

Sehingga, peserta dapat meminimalisir melakukan perjalanan jauh dalam situasi pandemi saat ini.

Berdasarkan data, peserta Seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang lolos seleksi administrasi sejumlah 3.364.802 peserta. Namun, tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) hanya diikuti oleh 3.067.821 peserta.

Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos nilai ambang batas SKD berjumlah 1.366.495 orang dan yang diundang untuk mengikuti SKB sebanyak 336.468 peserta.

Jumlah ini merupakan tiga kali jumlah dari kuota formasi pada masing-masing jabatan yang dibuka. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 3 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KSB Surplus Bakat Atlet Paralayang Taliwang (Suara NTB) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim keberadaan bakat atlet olahraga paralayang yang dimiliki saat ini sangat banyak.

(Suara NTB/Uki)

KERJASAMA - Penandatanganan MoU memperkuat kerjasama antara PT. Pegadaian yang diwakil Deputi Bisnis Area Pulau Sumbawa, I Made Sriada dengan Pemerintah Kota Bima yang diwakili Walikota Bima, Muhammad Lutfi SE, di ruang rapat kantor Walikota Bima pada Rabu, 2 September 2020. Teken MoU itu dihadiri juga para Pimpinan Pegadaian Cabang Rayon Bima, Asisten Walikota, Kabag Ekonomi hingga Kabag Hukum Setda Kota Bima.

Perkuat Kerjasama, Pegadaian Teken MoU dengan Pemkot Bima Kota Bima (Suara NTB) – Bagi masyarakat dan ASN ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang ingin mendapatkan emas batangan kini dipermudah, hanya dengan membuka saldo tabungan sekitar Rp10 ribuan. Kemudahan itu hanya bisa diperoleh di PT. Pegadaian.

Pasalnya perusahaan dari BUMN tersebut menawarkan dan melayani Tabungan Emas, salahsatu produk unggulan dan fenomenal yang dilauncing oleh Presiden Jokowi Widodo pada tahun 2015 lalu. Produk itu bisa didapatkan di semua kantor Pegadaian di wilayah Kota Bima.

Untuk memperkuat kerjasama, PT. Pegadaian yang diwakili oleh Deputi Bisnis Area Pulau Sumbawa, I Made Sriada dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang diwakili Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menandatangani MoU. Penandatangan MoU yang dilakukan di ruang rapat kantor Walikota Bima pada Rabu, 2 September 2020 tersebut, turut dihadiri para Pimpinan Pegadaian Cabang Rayon Bima, Asisten Walikota, Kabag Ekonomi hingga Kabag Hukum Setda Kota Bima.

Pada kesempatan itu, I Made Sriada mengatakan walaupun produk tabungan emas sudah lama dipasarkan, dan bahkan warga Kota Bima antusias menyambutnya, namun pihaknya baru menyampaikan secara resmi kepada Pemkot Bima.

“Yang jelas inti dari tandatangan Mou ini yakni mengembangkan produk Tabungan Emas kepada masyarakat dan ASN di Bima,” katanya. Ia mengaku produk tabungan emas itu cukup luar biasa. Selain mengakses semua lapisan masyarakat termasuk ASN, keunggulannya tidak membutuhkan banyak dana untuk menabung. Dana Rp10 ribuan saja kata dia, tetap dilayani dan diterima oleh Pegadaian.

“Istimewanya produk tabungan ini karena langsung berisi saldo emas 24 karat. Tabungnya fleksibel, nariknya juga fleksibel. Boleh menabung dalam bentuk tunai dan bisa ditarik juga dalam bentuk emas batangan,” katanya.

Dengan keunggulan tersebut, I Made Sriada mengaku pihaknya ingin mengajak masyarakat dan ASN Kota Bima untuk menabung, meskipun hanya Rp10 ribu atau Rp20 ribu. Hanya saja kedepan, tidak terasa akan mendapatkan emas batangan “Dengan nenabung Rp10 ribu bisa menjadi emas 10 gram.

Ini juga bagian investasi bagi anak-anak kita kedepan. Ketika mereka kuliah sudah ada dana yang kita tabung,” ujarnya.

Menurutnya buku tabungan emas yang minimal saldonya berisi 5 gram emas bisa juga digadaikan. Nasabah tinggal menyampaikan kepada petugas Pegadaian berapa banyak membutuhkan dana. “Jadi kalau butuh dana yang mendesak bisa langsung digadaikan,” jarnya.

Selain itu tabungan emas bisa juga mendapatkan porsi haji.

Pegadaian akan memfasilitasi mendapatkan porsi haji lebih cepat dengan lebih murah yakni saldo yang sudah mencapai 3,5 gram.

Cicilannya juga sangat ringan yakni mulai dari Rp669 ribu perorang setiap bulan. “Dicicil mulai dari 1- 5 tahun dan setelah itu sudah punya tiket ke tanah suci atau porsi haji,” katanya.

I Made Sriada menanbahkan setelah penandatanganan MoU, pihaknya akan berkunjung ke OPD dan masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait keunggulan tabungan emas tersebut. “ Y a n g jelas banyak promo yang disediakan,” katanya.

Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menegaskan akan mendukung dan mensuport kegiatan Pegadaian di Kota Bima.

Pasalnya selain memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Pegadaian juga merupakan badan usaha milik negara yang harus diperkuat.

“Kita apresiasi dan dukung. BUMN kita harus diperkuat,” katanya singkat. (uki/*)

“Kalau bakat atlet kami bisa bilang di tempat kita ini surplus,” kata Asisten Instruktur Paralayang FASI KSB, H. Amri.

Menurutnya, sejak olahraga ini diperkenalkan sekitar 4 tahun lalu ke publik.

FASI KSB telah beberapa kali menggelar pelatihan.

Dari kegiatan itu sekitar 50

lebih pemuda KSB yang telah mengikutinya dan lulus latihan dengan mengantongi lisensi terbang. “Kalau ditanya berapa dari mereka (50 orang) yang bisa jadi atlet?

Saya perkirakan 80 persennya bisa jadi atlet paralayang,” cetusnya.

Diakuinya untuk menjadi atlet, talenta-talenta pener-

bang yang ada saat ini masih perlu diasah. Pasalnya sebelum benar-benar dapat diturunkan dalam sebuah ajang pertandingan, setiap atlet perlu menguasai seluruh teknik terbang. “Kita tinggal poles sedikit kok. Terutama teknik sekaligus memperbanyak jam terbangnya,” paparnya.

Untuk mengasah kemam-

puan terbang bakal atlet itu sendiri, diklaim H. Amor sapaan akrabnya, di FASI KSB terbilang mudah. Beberapa spot venue latihan terbang saat ini banyak ditemui. Terutama di kecamatan Poto Tano, di mana FASI KSB sudah memetakan beberapa titik lokasi potensial untuk berlatih. “Tempat kita ini bagus untuk latihan. Kondisi anginnya terutama sangat cocok,” klaimnya.

Meski memiliki banyak

talenta bakal atlet, lanjutnya, pengembangan salah satu olahraga ekstrem ini memiliki kendala. Salah satunya ketersediaan peralatan terbang.

Diungkapkan H. Amor untuk satu unit parayalayang berikut kelengkapannya pendukungnya dibutuhkan dana puluhan juta untuk mendapatkannnya. “Peralatan saja kendalanya. Kalau instruktur pelatih kita sudah punya.

Atletnya ada banyak juga,” pungkasnya. (bug)

Ansori: Momentum Pilkada, Ajang Pendewasaan Politik SumbawaBesar(SuaraNTB)– Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Mohamad Anshori mengajak masyarakat Sumbawa untuk menjadikan momentum Pilkada 2020 sebagai ajang pendewasaan politik.

Figur-figur bakal calon yang akan berkompetisi, dapat memberikan pencerahan dan pendidikan politik Sekaligus contoh berpolitik yang sehat kepada masyarakat.

“Pilkada ini, adalah pesta demokrasi. Mari kita nikmati dan bergembira, mari kita berpartisipasi. Supaya lahir pemimpin yang betul-betul bisa dipercaya, amanah, merakyat yang akan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumbawa,”kata Ansori yang juga politisi Partai Gerindra ini, Rabu, 2 September 2020.

Pilkada 2020, lanjutnya lagi, mesti dimaknai sebagai ajang berlomba-lomba melakukan kebaikan.

Masyarakat bisa melihat dan mencermati bagaimana visi, misi dan program yang ditawarkan setiap calon. Untuk terlaksananya kelangsungan pembangunan di daerah ini. Tujuannya akhirnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, jangan sampai anarkis, saling menjelekkan apalagi sa-

ling menghujat.

“Jangan sampai anarkis, saling memfitnah, saling menjelekkan. Tapi betul-betul dilihat bagaimana programnya, bagaimana visi-misinya. Untuk apa, ya tadi untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pesta demokrasi seperti Pilkada merupakan tahapan untuk melahirkan pemimpin daerah yang akan melangsungkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya dihimbau juga kepada bakal pasangan calon, untuk menjadikan momentum ini sebagai ajang untuk berbuat baik dengan niat tulus mengabdi untuk daerah ini.

“Apalagi di tengah pandemi Covid seperti sekarang ini.

Agar dapat menjadi contoh bagi masaya k a t , bagaimana berpolitik dewasa, santun dan seh a t , ” pungkasnya. (arn/*)

Mohamad Ansori

Desi Ratnasari

Jadi Atlet Voli Berkat Bimbingan Sang Ibu BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini cocok disematkan pada atlet voli pasir NTB, Desi Ratnasari.

Bakat bermain volinya tak lepas dari faktor genetis di keluarganya. Berawal dari Ibunya, kini hobi memukul si kulit bundar itu menjadikan dirinya sebagai atlet berprestasi nasional hingga berprestasi level internasional.

Desi Ratnasari mengisahkan hobinya bermain bola voli itu seakan telah mengalir deras dalam darahnya. Pasalnya sejak kecil (sekitar usia sepuluh tahun) ia sudah dikenalkan oleh Ibunya untuk bermain bola voli. Saat itu juga atlet asal Kabupaten Bima ini langsung jatuh hati untuk menggemari dan menyukai olahraga tersebut tanpa ingin berpaling ke olahraga lain. Maklum ia san-

gat mengidolakan Ibunya yang pandai bermain bola voli.

“Saya kenal olahraga bola voli dari ibu saya karena waktu saya kecil saya selalu ikut kalo ibu saya pergi tanding kemanamana. Jadi saya pengen seperti ibu saya dan saya mengidolakan ibu saya sendiri, meskipun yang latih saya pertamakali di olah raga bola voli adalah guru Olahraga SD (Sekolah Dasar) saya,” ucap Atlet Voli Pasir PON NTB, Desi Ratnasari kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Bakat bermain bola voli, Desi Ratnasari boleh jadi tularan dari Ibunya. Maklum Ibunya yang bernama Jumiati juga pernah menjadi atlet bola voli indoor di era tahun 90-an.

Sehingga saat Desi menggeluti olahraga voli langsung mendapat dukungan penuh dari keluarganya.

Atas bimbingan Ibunya, putri pasangan Ahmad Abdullah dan Jumiati ini akhirnya mampu menguasai teknik memukul si kulit bundar. Tak heran diusia pelajar SMP ia sudah mengikuti beberapa event regional tingkat kabupaten/kota se-NTB. Pertamakali Desi Ikut turnamen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) NTB tahun 2011 langsung meraih prestasi. Dari hasil O2SN NTB itulah Desi sudah mewakili tim NTB di level nasional.

Namun demikian sebelum berprestasi di nomor bola voli pasir, Desi memulai hobinya itu di bola voli Indoor. Tahun 2011 ketika diusia pelajar ia dibina oleh Pesat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. “Di PPLP NTB saya belum mengenal voli pantai saya masih berlatih voli indoor sama pelatih Almarhum Aji Teje (Suteja) dan pak H. Kadir dan om Nyoto. Selesai di PPLP saya ikut voli pantai sama om Agus Salim,” ucapnya.

Selama berlatih voli pasir sekitar tahun 2014, Desi sudah mulai tampil di beberapa event nasional. Pada tahun 2015 ia sudah ikut Sirkuit Nasional (Sirnas) dan meraih perunggu di Pra-PON 2015. Dari situlah Desi mulai dipanggil pelatnas voli pantai Indonesia sampai saat ini.

Adapun prestasi yang telah diraih Desi sejak menjadi atlet voli pasir hingga saat ini.

Medali emas kejurnas junior Sidoarjo 2013, medali perak sirkuit Nasional Probolinggo 2015, perunggu pra-PON voli pantai 2015, perak sirkuit Nasional Sidoarjo 2018, perak sirkuit Nasional Bandung 2018, perak sirkuit Nasional Tuban 2018, perak sirkuit Nasional Lombok 2018, perunggu south Asia BVB Championship (Singapura) 2018, medali emas Sirnas Bengkulu 2017, peringkat V Asian Games voli pantai Palembang 2018 , perak AVC women beach tour Vietnam 2017, medali emas Sirkuit Nasional Padang 2019, emas praPON voli pantai 2019, perak POMNAS voli pantai 2019 dan medali perak di SEA Games Philippina 2019.

Sukses menorehkan prestasi di event nasional dan event internasional, Desi saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2021. Rencannya di ajang multi event olahraga nasional nanti Desi akan kembali berpasangan dengan rekan sesama atlet PON NTB, Alyssa Mutakharah dengan membawa misi meraih target medali emas. (fan/*)