Edisi Senin 4 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 4 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

TELEKONFERENSI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah didampingi Pimpinan OPD saat telekonferensi dengan Kepala BNPB, Doni Monardo, Minggu (3/5) kemarin.

BNPB Optimis Covid-19 di NTB Ditangani dengan Baik dan Cepat Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, Provinsi NTB memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal menangani bencana. Hal itu terlihat bagaimana NTB segera bangkit dari bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Sehingga pemulihan pascagempa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Termasuk dalam penanganan wabah virus Corona. Dengan modal itulah, NTB akan menjadi daerah yang lebih ce-

pat menangani penyebaran wabah Corona. ‘’Bukan saja cepat dalam penanganan aspek kesehatan tapi juga pen-

anganan kebutuhan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat,’’ ungkap Doni Monardo saat memimpin ra-

pat percepatan penanganan Covid-19 melalui telekonferensi bersama 12 gubernur seIndonesia yang juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sabtu (2/5).

Menurutnya, kekuatan NTB terletak pada kekompakan pemerintah dengan masyarakat

begitu besar. Sehingga menghadapi situasi di tengah pandemi Covid-19 akan lebih cepat jika dilakukan dengan kekuatan bersama. ‘’Semoga kekompakan di daerah NTB bisa terus dijaga dan mudah-mudahan berjalan terus untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19,’’ ujar Ketua Gugus Tugas Pusat ini.

Selain itu, Monardo juga mengajak serta mendorong seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, seniman dan pemuda serta kelompok masyarakat lain untuk memberi edukasi secara masif kepada masyarakat. Dengan lebih banyak informasi yang dapat membangun optimisme.

Mengajak masyarakat agar

bersama melawan Covid-19 dengan tindakan yang sederhana yaitu tetap mematuhi segala imbauan pemerintah.

Dikatakan Monardo, menyakinkan masyarakat supaya patuh terhadap imbauan pemerintah menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah tersebut.

Bersambung ke hal 7

Total 43 Pasien Sembuh, Positif Covid-19 di NTB Jadi 268 Orang Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB kembali melaporkan tambahan 18 kasus baru dan 7 pasien sembuh dari Covid-19.

Sehingga jumlah pasien yang terjangkit virus Corona di NTB menjadi 268 orang dan 43 pasien dinyayakan sembuh.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan pada Minggu, 3 Mei 2020 telah diperiksa di Laboratorium RSUD Provinsi NTB, Laboratorium RS Unram dan Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark sebanyak 131 sampel swab. Dengan hasil 106 sampel negatif, 7 sampel positif

TO K O H Tekan Potensi Penyimpangan

7.350 Peserta Lulus Seleksi Kartu Pra-kerja

KO M E N TTAA R 25 Persen Transmisi Lokal

Mataram (Suara NTB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) RI merilis data jumlah peserta program Kartu Pra-kerja yang dinyatakan lulus seleksi. Untuk NTB tercatat sebanyak 7.350 orang yang dinyatakan lulus dan berhak menerima biaya serta mengikuti pelatihan yang diadakan.

Kepala Seksi Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, M. Anang Yusran, menerangkan jumlah tersebut terdiri dari dua gelombang pendaftaran. Untuk gelombang pertama ada 2.969 orang yang dinyatakan lulus seleksi, sementara gelombang kedua ada 4.654 orang peserta.

Kendati demikian, Anang sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan rincian

TRANSMISI lokal yang jadi penyebab menyebarnya Covid – 19 cukup mengkhawatirkan. Karena sumber penularannya sebagian tak terlacak.

Tercatat 25 persen pasien terjangkit dari klaster ini.

Data Tim Gugus Tugas Covid 19 dari klaster transmisi lokal terjadi dua tahap. Pada tahap pertama, setidaknya ada 42 terjangkit atau 20,38 persen. Pada tahap kedua, terdapat sembilan orang atau 4,36 persen. Sehingga total sekitar 25 persen dari 10 klaster penyebab penularan Covid 19 di NTB. Pada rilis yang dikeluarkan Pemprov NTB Sabtu (2/5) lalu, transmisi lokal bertambah.

H. Ahsanul Khalik Bersambung ke hal 7

15:37

18:10

19:21

(Suara NTB/dok)

12:16

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 akan ada atau ditiadakan. Seperti halnya dengan Seleksi Kompetesi Dasar (SKD), SKB akan menjadi rangkaian seleksi yang hasilnya akan turut menentukan kelulusan peserta dalam seleksi CPNS. BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB CPNS 2019 jika berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, Pemprov NTB masih

menunggu keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN, terkait dengan kepastian jadwal pelaksanaan SKB CPNS 2019. ‘’Saat ini BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB jika akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19,’’ kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, BKN juga sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan jika akan digelar dalam situasi pandemi virus Corona.

Bersambung ke hal 7

Pemprov Pelajari Alasan AMNT Ajukan Penundaan Pembangunan Smelter

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 05:01

asal peserta yang dinyatakan lulus tersebut. ‘’Kalau yang gelombang pertama sudah keluar pengumumannya. Cuma dia langsung ke pendaftar pemberitahuan lulusnya dan sudah ada pendaftar yang melakukan pelatihan on-line,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/5).

Diterangkannya, untuk gelombang pertama pihaknya telah mengajukan 18.641 orang calon peserta dari seluruh kabupaten/ kota se-NTB. Rinciannya, Kota Mataram 1.861 orang, Lombok Barat 414 orang, Lombok Tengah 3.245 orang, Lombok Timur 5.432 orang, Lombok Utara 2.136 orang, Sumbawa 2.614 orang, Sumbawa Barat 824 orang, Dompu 172 orang, Kota Bima 976 orang, dan Kabupaten Bima 967 orang.

Bersambung ke hal 7

BKN Kaji Kemungkinan SKB CPNS di Tengah Pandemi Covid-19

Belum Terima Tembusan Surat

(Suara NTB/dok)

04:51

(Sumber : Pemprov NTB)

Peta sebaran kasus Covid-19 hingga Minggu, 3 Mei 2020.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mempelajari alasan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mengajukan penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga hingga 18 bulan ke Kementerian E S D M .

Penundaan tersebut karena terkena dampak Covid-19.

Pemprov mengaku Muhammad Husni b e l u m

mendapatkan salinan atau tembusan surat soal permohonan penundaan pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersebut. ‘’Belum ada surat dimaksud,’’ kata Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/5) kemarin.

Husni mengatakan, pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi pertimbangan PT.AMNT untuk mengajukan permohonan penundaan pembangunan smelter hingga 1,5

tahun tersebut. Karena belum ada tembusan surat yang disampaikan PT. AMNT ke daerah. ‘’Jadi kami belum tahu apa pertimbangan yang digunakan,’’ jelas Husni.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Dr. H. Amry Rakhman, M. Si yang dikonfirmasi Minggu (3/5) kemarin.

Bersambung ke hal 7

H. Amry Rakhman

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Ibnu Salim

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Inspektorat melakukan review penggunaan dana Covid-19 dan mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran. ‘’OPD juga berkonsultasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran Covid-19 Bersambung ke hal 7

ulangan, dan 18 sampel kasus baru positif Covid-19.

“Dengan adanya tambahan 18 kasus baru terkonfirmasi positif, 7 tambahan sembuh baru, dan satu kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini sebanyak 268 orang.

Dengan perincian 43 orang sudah sembuh, 5 meninggal dunia, serta 250 orang masih positif dan dalam keadaan baik,’’ sebut Gita. Ia merincikan 18 tambahan kasus baru positif dan 7 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Tujuh orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 4 Mei 2020

Hindari Gesekan PEMKOT Mataram telah bekerja keras mengantisipasi penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Dimulai dari penyemprotan cairan disinfektan serta langkah antisipasi lainnya. Edukasi harus terus dilakukan untuk menghindari gesekan.

Dikonfirmasi akhir pekan kemarin, Camat Mataram, Zarkasyi menyampaikan, beberapa langkah telah dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Seperti menerapkan social distancing dan physical distancing, pembatasan gerakan masyarakat yang berpotensi menimbulkan (Suara NTB/cem) kerumunan. Serta, memberiZarkasyi kan sosialisasi terkait surat edaran Walikota, maklumat Kapolri serta edaran Majelis Ulama Indonesia. “Maklumat MUI dan surat keputusan bersama sudah kita sampaikan. Apakah diterima atau tidak tetap disampaikan oleh masyarakat,” kata Zarkasyi.

Menurutnya, perlu penyadaran bersama terkait pembatasan aktivitas keagamaan. Pendekatan persuasif dibutuhkan agar jangan terjadi gesekan di masyarakat. Langkah antisipasi penyebaran kedua sebut Zarkasyi, menciptakan pola hidup sehat dan bersih. Pihaknya memberi motivasi ke masyarakat menjaga mengkonsumsi makanan bergizi, rajin berolahraga. Di samping itu, penyemprotan disinfektan rutin di lingkungan serta pemberian alat pelindung diri kepada petugas baik di kelurahan dan lingkungan. “Disamping itu, kita melibatkan peran serta dari tokoh agama, kader, tokoh masyarakat,” tambahnya.

Zarkasy mengakui, meski maklumat serta surat keputusan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) telah disampaikan, tetapi masih banyak masyarakat melaksanakan kegiatan keagaman. Artinya, belum semua masyarakat mengikuti arahan pemerintah dan masyarakat belum banyak yang menyadari kerawanan ini.

Sebagai contoh, keluar rumah tidak pakai masker, beberapa tempat masih ada kerumunan orang dalam jumlah besar dan lain sebagainya. “Sehingga, terus diedukasi untuk memberikan pemahaman sama,” ujarnya.

Melihat data perkembangan kasus Covid-19 terus meningkat. Dia mengharapkan, masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah, sehingga secara bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. (cem)

Kawal Kesepakatan Bersama ANGGOTA Komisi I DPRD ota Mataram, Rino Rinaldi, SH., mengatakan, harus ada langkah tegas dari Pemkot Mataram menyikapi kesepakatan bersama Walikota Mataram bersama Polresta Mataram, Dandim, DPRD dan pihak-pihak lainnya yang bertujuan memutus mata rantai penuralan covid19. Adapun isi kesepakatan bersama tersebut antara lain larangan untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid. Seperti salat Jumat maupun salat tarawih. ‘’Kesepakatan bersama itu, harus dibarengi dengan (Suara NTB/fit) langkah tegas dari pemerRino Rinaldi intah,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu (3/5) kemarin. Rino melihat, masih ada kendala masyarakat melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut. Salah satunya, karena sikap masyarakat di bawah. Masih terbelah. ‘’Tokoh-tokoh agamanya pun terbelah. Ada yang mau masuk masjid, ada yang mau mengikuti pemerintah,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketegasan pemerintah menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut. ‘’Jangan kesepakatan dibuat begitu saja, lalu dilepaskan kembali kepada masyarakat,’’ ucapnya. Justru, lanjut Politisi Golkar ini, pemerintah harus turun ke masyarakat. ‘’Mengamankan’’ kesepakatan bersama itu, sambung Rino, sebaiknya pemerintah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. ‘’Tidak cukup hanya dengan Satpol PP. misalnya dalam satu malam di satu kelurahan, ada 10 masjid yang menggelar salat tarawih, lalu mau sampai jam berapa Pol PP menertibkan,’’ cetusnya.

Dalam hal ini, kewenangan mutlak ada di tangan pemerintah.

Oleh karena itu, anggota dewan dari Dapil Selaparang ini mendorog Pemkot Mataram bersikap tegas. ‘’Kalau memang mau ditutup, ya tutup untuk mencegah penularan covid-19,’’ tegasnya. Sejauh ini, Rino melihat Pemkot Mataram belum tegas terkait kesepakatan bersama. Pemkot Mataram sebagai pihak yang menggagas hadirnya kesepakatan bersama seharusnya mengawal kesepakatan tersebut. ‘’Kalau ada yang melanggar, harus diberikan sanksi tegas,’’ imbuhnya. Pada bagian lain, Rino juga meminta Pemkot Mataram untuk turun secara massif memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang menyamakan masjid dengan pasar maupun mall. Karena selama ini ada pihak yang mengkritisi penutupan masjid sementara di sisi lain pasar dan mall dibiarkan tetap buka. ‘’Karena di pasar itu protokol pencegahan covid bisa dilaksanakan selama mau dilaksanakan, kalau di masjid sudah tidak mungkin,’’ imbuhnya. Yang jelas, penutupan masjid, tidak cukup hanya dengan imbauan, tapi harus dibarengi dengan sanksi tegas. ‘’Pemerintah harus siap, jangan tidak siap,’’ pungkasnya. (fit)

Halaman 2

Pemkot Siapkan Skenario Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan Mataram (Suara NTB) Kasus Coronavirus Disease di Kota Mataram terus meningkat. Untuk pencegahan penularan disiapkan rencana aksi daerah penanganan virus Corona berbasis lingkungan. Masyarakat memiliki andil memutus mata rantai penyebaran.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Ahyar Abduh menyampaikan, penularan virus Corona dalam beberapa hari belakangan ini terus meningkat.

Intervensi dibutuhkan untuk mengurangi penyebaran. Salah satunya adalah, menyiapkan model atau program yang dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, sehingga kecenderungan peningkatan dapat ditekan.

“Dengan apa yang dilakukan ini bisa ada pengaruh yang cukup bagus,” kata Ahyar ditemui akhir pekan kemarin.

Pencegahan dan penanganan yang dilakukan difasilitasi tenaga medis, isolasi mandiri yang ketat. Menurut Ahyar, juga Walikota Mataram menilai perlu pelayanan lebih maksimal untuk pencegahan virus tersebut.

Pemkot Mataram telah membuat rencana aksi daerah berbasis lingkungan. Rencana

(Suara NTB/cem)

PERIKSA KENDARAAN - Warga di BTN Babakan Permai memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke lingkungan.

Pelibatan masyarakat dalam rencana aksi daerah penanganan Covid-19 berbasis lingkungan sangat diharapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. aksi ini segera dilakukan dan sedang dipersiapkan komponen dibutuhkan. “Seperti petunjuk teknis disiapkan di lingkungan.

Kemudian siapa yang melakukan itu,” jelasnya.

Pelaksanaan rencanan aksi penanganan Covid-19 berbasis lingkungan lanjutnya, tim gugus tugas akan memberikan masker ke lingkungan serta menyiapkan thermoscan dan hal – hal dalam pelaksanaan rencana aksi terse-

but. Targetnya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus di Kota Mataram.

Pelaksanaan rencana aksi ini, pemerintah benar- benar mengajak masyarakat secara aktif mengambil peran untuk menangani Covid-19. “Sekuat apapun pemerintah tanpa ada keberasamaan masyarakat tidak ada artinya sama sekali,” pungkasnya.

Walikota melihat kecende-

rungan masyarakat menganggap virus Corona jadi hal biasa. Sehingga, warga tetap beraktivitas dan keluar tanpa menggunakan masker. Di satu sisi, pasien terpapar Covid-19 terus meningkat. Artinya, ada kelemahan dari segi social distancing. Padahal, pemerintah telah mengimbau serta pendekatan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Saat ini demkian kata Wa-

likota, terdeteksi bahwa menjadi trasmiter lokal adalah satu klaster besar. Dari data ini, tim medis cepat melacak dan dilakukan tes, sehingga terlihat status ODP, PDP maupun positif.

“Saya tidak menyebut klasternya. Tapi satu klaster besar ini jadi transmiter lokal. Walaupun ada satu dua kasus klaster lain yang pernah melakukan perjalanan,” demikian kata Walikota. (cem)

Penggunaan Anggaran Penanganan Pelaksanaan Kartu Prakerja Tunggu Juklak Covid-19 Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Peran Inspektorat dibutuhkan untuk mengawal proses pengadaan.

Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui disela-sela telekonferensi akhir pekan kemarin. “Sekarang akan lebih fokus pengawasan untuk pengadaan barang dan jasa untuk Covid-19,” katanya.

Komunikasi secara langsung melalui daring bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Walikota mengatakan, monitoring dan evaluasi pada delapan sektor dinilai berdampak positif untuk meningkatkan upaya pencegahan.

Delapan sektor tata kelola pemerintahan diawasi KPK adalah, perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah, manajemen energy dan sumber daya mineral, manajemen KSM, optimalisa-

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh si penerimaan daerah dan managemen barang milik daerah.

Delapan sektor ini tegas Ahyar, akan dikawal terus.

Terutama meningkatkan indikator yang menjadi aspek penilaian. “Saya akan kawal terus. Penilaian KPK kita sudah cukup bagus. Dan, kita harus tingkatkan ke area sasaran upaya pencegahan di beberapa OPD,” tegasnya.

Salah satu indikator keberhasilan di tingkat koordinasi diminta Inspektorat untuk lebih bekerja maksimal. Hal – hal yang diperlukan untuk mencapai indikator pencegahan segera dikoordinasikan.

Namun demikian diakui Walikota, OPD masih lemah menyiapkan data yang dibutuhkan. Di samping itu, Inspektorat juga tidak memiliki sertifikasi untuk mengevalasi.

Walikota menambahkan, selain mengawasi pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19. KPK juga mengawasi pengalokasian anggaran untuk Covid-19. Pasalnya, Kota Mataram sedang merefocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan virus Corona.

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, harus direfocusing sekitar Rp350 miliar. Estimasi ini dari menurunnya proyeksi pendapatan asli daerah Rp128 miliar, berkurangnya dana transfer daerah Rp122 miliar.

Serta, pengalokasian dana untuk penanganan Coronavirus Disease Rp135 miliar. (cem)

TAPD Fokus Sisir Rp100 Miliar Anggaran Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, sedang fokus menyisir anggaran Rp100 miliar untuk pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Program fisik tidak memiliki kaitan dengan virus Corona ditunda.

Pembahasan anggaran digelar secara tertutup di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dihadiri Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, H. Amiruddin, Kepala Badan Keuangan, H. M. Syakirin Hukmi,Inspektorat serta Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia.

Eko menjelaskan, rapat anggaran itu menindaklanjuti surat keputusan bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait fokus anggaran penanganan Covid-19. Refocusing anggaran di tahap kedua dibutuhkan anggaran sekira Rp100 miliar. Setelah sebelumnya telah disisir Rp35 miliar untuk penanganan virus Corona. “Refocusing anggaran ini nanti akan kita laporkan ke Kemendagri,” kata Sekda dikonfirmasi pekan kemarin.

Konsekuensi dari pengalokasian anggaran Covid-19 sambungnya, tidak saja terjadi pergeseran anggaran. Juga, harus dirasionalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki kaitan dengan penanganan Corona. TAPD sambung Eko, sedang fokus menyisir sisa

dukung kegiatan di rumah sakit maupun dinas kesehatan untuk penanggulangan serta pencegahan wabah tersebut. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pendaftar kartu prakerja di Kota Mataram mencapai 1.413 jiwa. Pelamar akan mendapatkan bantuan Rp3.550.000. Pelaksanaannya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kartu prakerja merupakan salah satu janji politik Presiden Ir. H. Joko Widodo dan KH. Makruf Amin saat kampanye pada Pilpres 2019 lalu. Program ini dikhususkan bagi pengangguran untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi ,SIP. menyebutkan, sampai penutupan sejumlah 1.413 jiwa yang telah terdaftar baik secara daring maupun membawa berkas langsung ke Disnaker. Keputusan berapa pelamar yang diterima belum didapat informasi dari pemerintah pusat. Namun, proses pendaftaran berlangsung dua tahap.

“Kita harus menunggu dari pusat. Ada yang tidak terakomodir bisa daftar lagi,” kata Hariadi dikonfirmasi pekan kemarin. Kartu prakerja rencananya akan mengakomodir sekira 5 juta pengangguran seluruh Indonesia. Tahap pertama hanya merekrut 1 juta pendaftar. Program Presiden Jokowi dibebankan ke kas negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalokasi untuk sumber pembiayaan tersebut.

“Ndak dianggarkan di APBD,” timpal Hariadi. Setiap peserta akan mendapatkan

(Suara NTB/dok)

Hariadi uang senilai Rp3.550.000,. Dengan rincian, bantuan pelatihan Rp1 juta, insentif setelah pelatihan Rp600 ribu, insentif survei kebekerjaan Rp50.000 selama tiga kali survei atau total Rp150.000 per peserta.

Hariadi menjelaskan, kartu prakerja diprioritaskan bagi warga terdampak Covid-19.

Seperti dirumahkan maupun PHK dan pengangguran yang hendak mencari pekerjaan. Bantuan diberikan sebagai modal untuk meningkatkan skil di bidang tertentu untuk mengikuti pelatihan. “Bantuan itu bukan untuk konsumtif,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan sambung Hariadi, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Tenaga Kerja. Termasuk pengawasan penggunaan dana. Sebab, bantuan akan masuk ke rekening penerima program. (cem)

(Suara NTB/dok)

H. Effendi Eko Saswito Rp100 miliar untuk penanganan wabah tersebut. Dengan asumsi bahwa harus mempertimbangkan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) menurun sekira Rp 128 miiliar dan dana transfer Rp 122 miliar. Artinya, TAPD harus merealokasikan kembali Rp 350 miliar.

“Program fisik sama sekali tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 tidak dikerjakan,” tandasnya.

Perkara pokok-pokok pikiran Dewan (Pokir) berkaitan dengan fisik sambung Eko,selama memiliki kaitan dengan pencegahan dan penanganan virus Corona tetap berjalan. Perlu disampaikan bahwa dari SKB dua menteri harus direalokasi anggaran sekurang-kurangnya Rp50 persen belanja barang dan jasa.

TAPD harus menyelesaikan realokasi anggaran Senin (4/5) hari ini. Nantinya anggaran tersebut difokuskan untuk men-

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 4 Mei 2020

Halaman 3

Krisis Covid-19 Berpotensi Tingkatkan Politik Uang di Pilkada (Suara NTB/fit)

CEGAH COVID-19 - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi berbicara melalui pengeras suara terkait protokol pencegahan covid-19 kepada pedagang dan pembeli di Pasar Pagesangan

Cegah Penularan Covid-19

Pasar Diminta Bentuk Tim Pengawas Kedisiplinan Pedagang dan Pembeli Mataram (Suara NTB) – Pasar-pasar tradisional di Kota Mataram diminta membentuk tim pengawasan kedisiplinan pedagang dan pembeli dalam menggunakan masker. Penggunaan masker ini sebagai salah satu langkah antisipasi pencegahan penularan covid-19. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat memgedukasi para pedagang dan pembeli di Pasar Pagesangan, Sabtu (3/5). ‘’Termasuk mengingatkan bahwa pasar merupakan zona wajib masker,’’ katanya.

Pantauan Suara NTB di Pasar pagesangan, sekitar 75 persen pedagang dan pembeli telah menggunakan masker. Meski demikian, sekitar 15 persen pedagang dan pembeli yang telah membawa masker dari rumah, setiba di pasar justru tidak menggunakannya. ‘’Yang tidak membawa masker sekitar 10 persen saja,’’ cetusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Satgas DPRD Kota Mataram peduli covid-19 membagikan 1.500 masker kepada pedagang dan pembeli.

Dikatakan Didi, mencegah penularan covid-19 tidak cukup hanya menggunakan masker. Mencuci tangan menjadi suatu keharusan. Sayangnya, fasilitas pencuci tangan yang disediakan di Pasar Pagesangan masih sangat minim. ‘’Ini perlu diperbanyak di setiap blok pasar,’’ imbuhnya.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menyarankan supaya Dinas Pedgangan Kota Mataram memperbanyak spanduk yang bertuliskan anjuran disiplin protokoler covid-19. ‘’Ini harus dipasang di depan dan di setiap blok pasar,’’ pintanya. Selain itu, perlu diadakan pengeras suara sebagai sarana untuk mengumumkan pencegahan covid-19 dan menertibkan pedagang dan pembeli. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram memprediksi potensi kerawanan politik uang akan tinggi terjadi di kontestasi Pilkada Kota Mataram jika digelar 9 Desember nanti. Pasalnya, kondisi kesulitan dan kelesuan ekonomi masyarakat akan berpotensi mendorong masyarakat menjadi lebih pragmatis dan transaksional dalam menentukan pilihan.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, pada pekan kemarin. Baginya, dengan masih lesunya ekonomi masyarakat sebagai imbas dari krisis pandemi Covid-19, berpeluang dimanfaatkan dan digunakan oleh pasangan calon kepala daerah, Partai politik dan tim sukses calon untuk melakukan politik transaksional untuk meraih dukungan masyarakat pemilih.

“Jual beli suara di Pilkada berpotensi tinggi,” terangnya.

Karena kebutuhan tinggi di

tengah kelesuan pendapatan, masyarakat pemilih sebagai pemilik suara di Pilkada, akan sangat rentan gadaikan hak suara yang dimiliki itu ke praktik politik transaksional.

Masyarakat pemilih akan lebih berpikir pragmatis. Tujuan untuk memperoleh keuntungan materi dalam waktu singkat. Sehingga masyarakat pemilih akan lebih menerima politik transaksional di Pilkada sebagai suatu kewajaran. “Kondisi ini kita khawatirkan,” tandasnya.

Selain itu, salah satu kekha-

watiran pihaknya yakni kemungkinan rendah partisipasi pemilih di Pilkada. Dengan beban yang dihadapi masyarakat, berpotensi membuat masyarakat acuh tak acuh dan apatis terhadap pelaksanaan di Pilkada.

Sehingga masyarakat berpotensi tinggi lebih memilih tidak menggunakan hak suara di Pilkada dalam memilih calon pemimpin daerah. “Karena masyarakat menilai hak suara hanya diukur dapat materi (uang/barang) atau tidak di Pilkada,” terangnya.

Oleh karena itu, Bawaslu kota Mataram mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kerawanan politik uang potensi tinggi di Pilkada. Dengan menggandeng banyak pihak dan elemen dalam pengawasan partisipatif di Pilkada. Dengan begitu, akan banyak elemen masyarakat luas terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif tersebut.

Pihaknya pun nanti akan meminta pakta integritas pasangan calon kada dan partai politik pengusung. Dalam pakta integritas itu pasangan calon kada, parpol pengusung dan tim sukses diminta tidak melakukan praktik politik melanggar aturan seperti politik uang di Pilkada.

Ia pun memastikan Bawaslu akan memberikan sanksi tegas terhadap mereka terbukti melaku-

(Suara NTB/dok)

Hasan Basri kan praktik politik uang. “Poin paling penting, aturan harus kita tegakkan,” pungkasnya. (ndi)

Sispamkota untuk Antisipasi Kondisi Terburuk Mataram (Suara NTB) – Kasus positif Covid-19 di NTB terus meningkat. Polda NTB menyiapkan kesiagaan untuk antisipasi kondisi terburuk. Pematangannya melalui pemahaman taktik dalam sistem pengamanan kota (Sispamkota). Sispamkota ini diterapkan nanti bilamana suatu daerah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wacana ini belum mengemuka untuk diterapkan di NTB. Tetapi pihak kepolisian sudah bersiap-siap.

“Kita mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” terang (Suara NTB/dok) Kabid Humas Polda NTB KoArtanto mbes Pol Artanto, ditemui akhir pekan lalu. Dukungan itu meliputi kesiapsiagaan Polda NTB dalam menjaga keamanan. Polda NTB sampai jajarannya di Polres mematangkan Sispamkota dengan mengajak pemangku kebijakan. “Rangkaian pengamanannya disinkronkan dengan stakeholder lain. Agar pada saat penerapan setiap pihak memahami tugas, tanggung jawab, dan cara bertindaknya,” imbuh dia.

Dalam hal pengamanan program pencegahan penyebaran Covid19, Polda NTB sudah mengaktifkan Satgas Aman Nusa II. Satgas ini bergerak di tahapan pencegahan, penyuluhan, dan penanganan.

Pasukan yang dikerahkan sebanyak 554 personel lintas satuan, mulai dari intelijen, pembinaan masyarakat, dan reserse kriminal.

Upaya lainnya melalui Operasi Ketupat Gatarin 2020. Operasi ini mengawasi pergerakan orang yang mudik ke kampung halaman. Operasi ini digelar selama 37 hari dan sudah dimulai sejak 24 April lalu. “Khususnya selama bulan suci ramadan ini kita maksimalkan upaya pencegahan mendukung kebijakan pemerintah tentang larangan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19,” tandasnya. (why)

Akhirnya Pasutri Rusia Dideportasi Mataram (Suara NTB) Pasangan suami istri warga negara Rusia, MB (30) dan ES (29) dipulangkan kembali ke negaranya beserta putrinya, yang masih bayi berumur dua tahun. Aktivitas mereka mengamen di pasar tradisional dianggap menganggu ketertiban umum. Mereka sebelumnya terjebak di Lombok karena penutupan akses transportasi dampak pandemi Covid-19.

“Kegiatan mereka mengganggu ketertiban umum,” ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Syahrifullah, Minggu (3/5) kemarin. WNA Rusia itu melanggar pasal 75 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian.

Tiga WNA itu dideportasi melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali menggunakan fasilitas Konsul Kehormatan Rusia. Selanjutnya mereka masuk dalam daftar tangkal sehingga dalam kurun waktu tertentu tidak boleh masuk wilayah Indonesia.

Syahrif mengatakan, tiga WNA Rusia tersebut masuk ke Indonesia pada 16 Maret 2020 lalu melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau. Mereka yang meggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini lantas berlibur ke Bali. Ongkos hidup mahal membuat mereka menyewa motor menuju Lombok sekira minggu ketiga April.

Rencana liburan mereka ke Jawa pun batal akibat akses ke Bali dan Jawa ditutup per-24 April lalu. Jadilah mereka terdampar di Lombok dengan tinggal di sebuah homestay di Senggigi, Lombok Barat. Bertahan hidup di Lombok dijalani mereka dengan mengamen dari pasar ke pasar. Bahkan sampai ke Kota Mataram.

“Tanggal 29 (April) mereka dipanggil penyidik Imigrasi. Pulang dari sana mereka tetap ngamen lagi. Akhirnya kita jemput dan kita pulangkan,” terang Syahrif. Dia menambahkan, BVK berlaku untuk 30 hari. ditambah lagi perpanjangan izin tinggal darurat selama 30 hari. sesuai kebijakan Permenkumham No11/ 2020. ”Mereka tidak menyalahi izin tinggal. Hanya saja mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya. (why)

Suara NTB/Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram)

Proses pemulangan tiga WNA Rusia melalui Pelabuhan Lembar. Pasangan suami istri dan satu putrinya ini bertahan hidup di Lombok dengan mengamen dari pasar ke pasar, mereka terdampak penutupan akses akibat pandemi Covid-19.

(Suara NTB/Satresnarkoba Polresta Mataram)

PENGGELEDAHAN - Penggeledahan mobil dan ruko toko pakaian di Jalan Terusan Bung Hatta, Gegutu, Rembiga, Mataram, Sabtu (3/5) dini hari yang diduga terkait pasutri pelaku peredaran narkoba.

Dua Pasang Pasutri Bisnis Sabu

Mataram (Suara NTB) – Dua pasang suami istri kedapatan berbisnis sabu. HR (30) bersama istrinya, AS (28) diduga pasangan kurir. Sementara MS (38) dan istrinya, NF (37) diduga menggunakan toko pakaian sebagai lokasi menyimpan sabu.

“Dua pasang suami istri. Yang satu kurir. Yang satu lagi bandar,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson dikonfirmasi Sabtu (3/ 5) lalu usai penggerebekan.

HR yang bekerja sebagai sopir istrinya, AS lebih dulu

APBD NTB Defisit Rp412 Miliar Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2020 ini mengalami defisit Rp412 miliar lebih akibat pengaruh krisis Covid-19.

Covid-19 tidak hanya menjadi soal di sektor kesehatan, tetapi juga menghantam perekonomian masyarakat dan daerah.

“Covid-19 ini luar biasa. Tidak saja meredupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Tapi juga menggerus target pendapatan semua daerah. Termasuk, APBD NTB 2020 pun kini sudah terdampak. Pendapatan daerah mengalami defisit sebesar Rp412 Miliar lebih atau 7,55 persen,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, Sembirang Ahmadi, Sabtu (2/5) kemarin.

Instruksi pemerintah pusat dalambentukKeputusanBersama Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor 177/KMK.07/2020 memaksadaerahuntukmelakukanpenyesuaian APBD 2020 demi penanganan Covid 19 dan pengamanan daya beli masyarakat. Telah mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sulit dicapai,seiringdenganmenurunnyakegiatan perekonomian masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial, stay at home, work from home, dalam waktu yang cukup lama dan tak pasti kapan berakhir.

“Ini resiko yang tidak bisa dihindari. Begitu juga pendapatan transfer dari pusat mengalami penyesuaian karena perekonomian nasional dan pendapatan negara juga ikut terpukul. Karena itu, belanja daerah juga harus disesuaikan,” jelasnya.

Menurut politisi PKS itu, sesuai instruksi pemerintah pusat, belanja barang/jasa dan belanja modal harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen dan dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonominya. Jika instruksi ini tidak segera dipatuhi, daerah mendapatkan sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Tentu ini posisi yang sangat sulit bagi kita di NTB karena

APBD kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat.

Tahun lalu kontribusi pusat terhadap total APBD masih sekitar 65 persen,” terang anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tersebut.

Dari informasi yang diterimanya berdasarkan hasil rekap sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk target PAD menurun menjadi Rp1,67 Triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp1,84 Triliun atau berkurang sebesar 8,99 persen.

Selanjutnya, Dana Perimbangan menurun menjadi Rp3,32 triliun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3,55 triliun atau berkurang sebesar 6,37 persen.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga ikut menurun menjadi Rp43,3 miliar dari sebelumnya ditargetkan Rp63,5 miliar atau berkurang sebesar 31,77 persen. “Dengan demikian kita mengalami defisit pendapatan daerah sekitar Rp412 miliar dari sebelumnya Rp5,46 triliun menjadi Rp5,04 triliun atau defisit 7,55 persen,” sebutnya.

Akibat terjadi penyesuaian pendapatan tersebut, kata Sambirang, maka konsekuensinya terjadi juga penyesuaian belanja untuk menutup defisit. Mengingat, tantangannya sekarang yakni bagaimana menyesuaikan belanja sesuai dengan target pendapatan yang telah terkoreksi? “Tentu ada yang harus tergeser sasaran dan peruntukannya sesuai arahan pemerintah pusat tentang refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid 19,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi NTB cerdas menyikapi ini. Termasuk, aspirasi DPRD juga harus diperhatikan sepanjang itu memiliki fungsi penanganan dampak sosial ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran, mempertahankan daya beli dan pemberdayaan masyarakat. “Untuk mendalami rincian pendapatan daerah yang banyak terkoreksi akibat Covid 19 ini. Komisi III akan memanggil Bappenda dan BPKAD dalam waktu dekat,” pungkasnya. (ndi)

diamankan dari rumah mereka di Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat. Dari penggeledahan rumah sekitar pukul 20.00 Wita pada Jumat (2/5) itu tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun ada uang tunai Rp9,21 juta dan tiga unit ponsel. Dari ponsel itu didapati percakapan akan adanya pengiriman barang.

“Dari pasangan yang kita duga kurir ini, kita langsung melakukan pengembangan ke pelaku lainnya,” kata Ericson.

Tim kemudian bergerak dari Kekeri menuju, Jalan Terusan Bung Hatta, Gegutu, Rembiga, Mataram. Tim tiba pada Sabtu (3/5) dini hari sekira pukul

04.00 Wita. Di halaman parkir ruko, MS, yang merupakan PNS salah satu instansi di Lombok Barat ini sudah memarkir mobilnya.

Ditemukan uang tunai Rp12,8 juta di saku celana kiri kanan MS. Tapi tidak ada barang bukti narkoba. Berselang kemudian, istri MS yakni NF datang menggunakan mobil lain. Rupanya MS sedang menunggu NF. Mereka adalah pasutri yang tinggal di Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat. Pasangan ini mengelola sebuah toko pakaian di ruko Jalan Terus Bung Hatta tersebut. Di ruko itu pula mereka menyimpan stok

sabu yang hendak diedarkan.

“Istrinya baru datang bawa barang,” ucap Ericson. Mobil NF digeledah. Didapati tiga klip sabu yang beratnya masingmasing 3,66 gram, 1,36 gram, dan 1,08 gram. NF ini lihai juga.

Satu klip lainnya berisi sabu 1,77 gram disimpan di dalam bolpoin. Lantai dua ruko juga digeledah. Ditemukan peralatan untuk memecah sabu menjadi ukuran kecil. Diantaranya, timbangan digital, alat hisap, komputer, ponsel, serta uang tunai yang totalnya Rp18,1 juta.

“Untuk sementara mobilnya juga kita sita karena itu digunakan untuk membawa sabu,” tutup Ericson. (why)

SUARA NTB Senin, 4 Mei 2020

Banyak Dana Ditarik Pusat AKIBAT pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) tidak memiliki ‘’pekerjaan’’. Seperti dialami Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim.

Sejak ada kebijakan rasionalisasi anggaran, semua Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dishub Lotim ini ditarik pusat.

‘Sekarang ini terpaksa kita momot (berdiam diri, red),” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lotim, Muhammad Zaini saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (2/5).

Dia menjelaskan, tahun 2020 ini sebenarnya ada beber(Suara NTB/rus) Muhammad Zaini apa pekerjaan penting yang akan dilakukan. Total dana pusat yang ditrarik Rp 5 miliar lebih. Di antaranya, pengadaan transportasi desa dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar.

Lainnya dana miliaran tersebut akan diarahkan untuk pengadaan perahu untuk transportasi perairan, pengadaan tambatan perahu, pengadaan alat kir kendaraan umum dan jenis kegiatan lainnya yang sudah lama dinanti oleh masyarakat.

Alasan kondisi Covid-19 ini membuat, Dishub Lotim tahun anggaran 2020 ini hanya bisa gigit jari. Apa yang sudah dijanjikan ke tengah masyarakat tidak bisa direalisasikan. Harapannya, khusus Lotim tidak diberlakukan sama dengan DKI Jakarta atau daerah yang sudah banyak warganya terkena paparan virus.

Menurut Zaini, pasien yang sudah dinyatakan positif di Kabupaten Lotim ini sudah jelas klasternya. Upaya tim medis dinilai sudah luar biasa dan mampu melakukan penanganan dengan baik. Banyak yang sudah dinyatakan sembuh.

Bagi Zaini, Lotim sebenarnya sudah aman dari Covid. Semua pasien yang terpapar virus sudah dilakukan isolasi, sehingga diyakini tidak ada yang menular di tengah masyarakat. Harapannya, ada pembatasan yang jelas daerah-daerah yang terpapar.

Dengan demikian tidak dilakukan kebijakan pukul rata dalam melakukan rasionalisasi anggaran.

Dishub Lotim dalam setahun ini hanya akan melaksanakan kegiatan dari dana APBD kabupaten. Berkisar Rp 300 juta. Diakui selama ini, sebagian besar anggaran Dishub diperoleh dari pusat. Tidak adanya dana pusat jelas membuat Dishub tidak bisa berbuat banyak untuk membangun Lotim.

Corona Virus ini diharapkan segera berakhir dan kegiatan pembangunan bisa kembali bisa dilaksanakan. “Kita malu juga pada masyarakat karena sudah lama ini kita janjikan,” demikian papar Zaini. (rus)

Oknum Kades di Loteng Dipolisikan Praya (Suara NTB) Salah seorang oknum kepala desa (kades) di Lombok Tengah (Loteng), Az, kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Setelah yang bersangkutan dilaporkan oleh Sakban, warga asal Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat. Atas dugaan penganiayaan yang berlangsung pada Jumat (1/5).

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., kepada Suara NTB, Sabtu (2/5), membenarkan dugaan kasus penganiayaan tersebut kini sudah ditangani pihaknya. “Pelaku sudah melapor ke Polres Loteng, Jumat kemarin,” terangnya.

Priyo mengungkapkan, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terduga pelaku sendiri berlangsung sekitar pukul 17.50 wita. Kala itu, korban Sakban, hendak keluar rumah untuk jalan-jalan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Namun belum jauh pergi, korban yang kala ini menggunakan sepeda motor tiba-tiba korban dihentikan oleh terduga pelaku.

Saat itu, terduga pelaku menanyakan perihal postingan sebuah mobil di akun media sosial milik korban. Namun korban mengelak dan mengaku tidak pernah memposting apa yang ditanyakan oleh terduga pelaku. Untuk meyakinkan terduga pelaku, korban meminta terduga pelaku menunjukkan postingan yang dimaksud digadget milik terduga pelaku sendiri. Tapi terduga pelaku menolak.

Karena kesal atas jawaban dan permintaan korban, terduga pelaku lantas memukuli korban. Korban sendiri tidak kuasa mengelak. Beberapa kali pukulan terduga pelaku mengenai wajah korban hingga membuat mata, hidung serta mulut korban lebam.

Usai memukuli korban, terduga pelaku kemudian pergi. Korban sendiri sempat menceritakan kejadian itu ke keluarganya, sehingga kemudian memutuskan untuk melaporkan perbuatan terduga pelaku ke aparat kepolisian. “Karena tidak terima dipukuli, korban memutuskan untuk mendatangi Polres Loteng untuk melaporkan perbuatan terduga pelaku,” terang Priyo.

Polisi sendiri sudah menerima laporan korban dan sudah meminta keterangan beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Guna melengkapi bukti laporan, korban juga sudah menjalani proses visum yang dikawal langsung oleh aparat Polres Loteng. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Data Disos Lobar Dinilai Amburadul

Giri Menang (Suara NTB) Data calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali menjadi keluhan di lapangan, lantaran datanya amburadul. Banyak penerima ditemukan bermasalah, karena ada yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala dusun dan tenaga kontrak hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ada dua orang warga kami berstatus PNS masuk penerima JPS Mantap,” aku Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Ahmad Kariawan, Minggu (3/5).

Dua warganya tersebut berasal dari Dusun Jagaraga Barat. Pihaknya belum mengetahui pasti status PNS warga ini sebagai guru ataukah ASN di lingkup pemda. Selain itu, pihaknya menanyakan apa alasan warganya yang ASN masuk dalam daftar penerima, sebab desa pernah mengusulkan, tapi Dinas Sosial (Disos) yang menentukan. ‘’Yang jelas ASN tidak berhak menerima bantuan, seh-

ingga pihaknya akan mencoret. Jumlah penerima JPS Mantap di desanya sebanyak 150 KK. Bantuan ini belum disalurkan,’’ akunya.

Kepala Desa Babussalam M. Zaini juga mengeluhkan kondisi hal yang sama. Alasannya, data hasil verifikasi desa tidak sesuai dengan SK bupati. Padahal, pihaknya dikirimkan data calon penerima oleh Dinas Sosial awalnya sejumlah 277 untuk diverifikasi. Setelah rampung dan valid, lalu desa mengirimkan lagi data itu ke Dinas Sosial untuk menunggu di-SK-kan bupati. Begitu SK bupati, jelas dia, ternyata jumlah calon

penerima JPS ini berkurang drastis menjadi 130 KK. “Dan nama-nama yang keluar, tidak ada nama-nama orang yang ada dalam data hasil verifikasi yang sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial. Banyak yang dobel, tak layak karena ada kepala dusun juga masuk penerima,” terang dia.

Dari pihak dinas meminta agar memasukkan nama warga lain asalkan jangan ribut. Namun ia khawatir ketika warga yang masuk 130 KK ini mengetahui hal ini dan menuntut kalau bantuan sudah turun. “Ini yang buat kami susah,”jelas dia.

Di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, terdapat

Selong (Suara NTB) Beragam bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak virus Corona (Covid-19) penyalurannya tengah berjalan. Bantuan ini dari enam sumber mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa dengan beragam jenis, baik berupa uang dan sembako. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPRD Lombok Timur (Lotim) diminta aktif melakukan pengawasan khususnya di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Sebagaimana disampaikan, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, pada Suara NTB akhir pekan kemarin, belum ada pembentukan satgas khusus dalam mengawasi penyaluran sembako ke masyarakat. Melainkan, seluruh anggota DPRD di setiap dapil diminta untuk melakukan pengawasan intensif di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menyusul pandemi Corona mengharuskan DPRD Lotim bekerja dari rumah.

Intinya, kata Murnan, kalangan legislatif tetap hadir untuk melihat situasi dan kondisi penyaluran JPS tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan, diharapkan semua masyarakat mendapat bantuan secara adil. Termasuk kualitas sembako yang diterima masyarakat layak untuk dikonsumsi.

Akan tetapi, yang perlu diatensi juga berupa penerapan protokol kesehatan dari pemerintah desa dalam membagikan JPS ke masyarakat. Jangan sampai sembako diterima masyarakat, namun justru mengabaikan protokol kesehatan yang berpotensi terjadinya penularan wabah Corona.

Murnan menegaskan, masyarakat yang mendapat JPS gemilang ini secara keseluruhan berdasarkan KK. Apabila dalam pendistribusiannya ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan disarankan melaporkan diri ke kepala wilayah maupun kepala desa untuk diakomodir. ‘’Intinya, semua masyarakat mendapat JPS di salah satu dari enam sumber bantuan tersebut. Kecuali, TNI, Polri, PNS, dan anggota DPRD Lotim,’’ tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, memastikan masyarakat penerima manfaat JPS tepat sasaran. Termasuk sembako yang diberikan secara utuh per KK per paket. Jangan sampai ada masyarakat yang menerima satu paket sembako dibagi dua. Adapun beberapa item sembako untuk JPS Lotim terdiri atas, beras dalam kemasan 10 kilogram, minyak goreng dalam kemasan 1 liter, gula lokal 2 kilogram, telur ayam 30. Butir, garam beryodium 4 bungkus dan sabun cuci cair 2 bungkus. (yon)

penerima bantuan tercatat sebagai pendamping PKH yang notabene memiliki gaji bulanan.

Hulaifi, Lurah Dasan Geres mengakui terdapat pendamping PKH yang masuk sebagai penerima. Mereka masuk non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS). “Iya ada pendamping PKH yang masuk penerima, data ini kami terima dari Dinas Sosial,” tegas Hulaifi.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menanggapi adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) masuk sebagai penerima bantuan sembako JPS Mantap bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dirinya menyampaikan, kesalahan data itu terjadi sejak awal dan sudah diprediksi. Kesalahan itu mungkin saja terjadi, karena ketergesaan tim.

“Makanya kami minta kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi semacam ini jika

terjadi dobel penerima di lapangan,” ungkapnya akhir pekan kemarin.

Fauzan meminta kepada semua masyarakat untuk segera menyampaikan informasi terkait data penerima JPS Mantap yang dinilai tidak tepat kata lain, bukan orang yang berhak menerima sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 itu.

Sementara Kepala Dinas Sosial L. Marta Jaya mengakui data yang bermasalah belum diverifikasi dan validasi. Data ini seharusnya dikembalikan ke Dinas Sosial.

Hampir 30 desa belum menyerahkan data tersebut.

Menyikapi data bermasalah, pihaknya pun sudah meminta kepada para kepala desa agar menahan pembagian bantuan. “Nanti desa menahan kartu penerima, mungkin mereka juga tidak berani mengambil,” tegas dia. (her)

Tak Dapat Bantuan

Pemkab Lobar Bagikan JPS Mantap

(Suara NTB/ist)

PEMINDAHAN - Suasana pemindahan PDP termasuk tenaga kesehatan Puskesmas Kotaraja yang menjalani karantina di RSUD Labuhan Haji, Jumat (1/5) malam lalu.

Tenaga Kesehatan Reaktif Covid-19

Gugus Tugas Lotim Lakukan Pelacakan Kontak

Selong (Suara NTB) Hasil tes cepat yang reaktif terhadap sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Kotaraja Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim) menjadi atensi serius Pemda dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, Pemda setempat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim langsung melakukan pelacakan kontak terhadap masyarakat yang pernak kontak dengan tenaga kesehatan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr.

Hasbi Santosa, M.Kes, membenarkan adanya enam tenaga kesehatan di Puskesmas Kotaraja yang dinyatakan reaktif Covid-19, setelah sebelumnya 4 orang tenaga kesehatan dan kepala Puskesmas Selong juga dinyatakan reaktif. Untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Kotaraja yang dinyatakan reaktif ini, dari Dikes Lotim terus melakukan pelacakan kontak sekaligus mendata ulang jumlah staf di Puskesmas Kotaraja yang belum dan perlu dilakukan tes cepat.

“Berdasarkan pelacakan kontak ini. Kami akan segera melakukan tes cepat beberapa staf Puskesmas Kotaraja dan kontak-kontak yang lain,”terangnya, Minggu (3/5).

Di samping itu, Puskesmas Kotaraja sudah

melakukan sterilisasi berupa penghentian sementara pelayanan selama 14 hari serta dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas. Untuk saat ini, pelayanan dan pasien di Puskesmas Kotaraja dialihkan ke Puskesmas Montong Betok Kecamatan Montong Gading, Puskesmas Sikur dan Puskesmas Lendang Nangka Kecamatan Masbagik.

“Untuk Kepala Puskesmas Selong memang benar dinyatakan reaktif Covid-19. Yang bersangkutan sejak beberapa hari lalu sudah tidak masuk kerja dan diisolasi,” terangnya.

Untuk saat ini, lanjut mantan Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong ini, pemerintah daerah sudah memfungsikan RSUD Labuhan Haji sebagai tempat isolasi khususnya bagi tenaga kesehatan yang reaktif dan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pasien yang sebelumnya berada di Rusunawa Kayangan maupun di RSUD Selong sudah dipindahkan.

Untuk penanganannya pun, sudah sesuai standar penanganan Covid-19 disertai dengan petugas dan sarana yang memadai. “Kita sudah fungsikan RSUD Labuhan Haji. Pemindahan pasien sudah kita lakukan pada Jumat malam,”pungkasnya. (yon)

Hari Ini, Bulog Lotim Distribusikan Anggota DPRD Diminta Pengganti Sembako Rusak Awasi Penyaluran JPS di Masyarakat

Halaman 4

Selong (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) menyiapkan hampir puluhan ribu butir telur sebagai pengganti telur rusak yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Penggantian telur ini sebagai bentuk tanggung jawab Bulog selaku penyedia sembako JPS Gemilang khususnya untuk beras dan telur.

“Senin, (hari ini,red) kami akan distribusikan telur pengganti yang ditemukan rusak itu.

Penggantian ini karena ada garansi yang kita berikan dari Bulog,” terang Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun, kepada Suara NTB, Minggu (3/5).

Ia mengakui, kerusakan pada item telur dalam pengadaan JPS Gemilang disebabkan adanya keterlambatan penyaluran karena harus menunggu validasi data dari Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB seiring adanya perubahan data penerima dari kabupaten/kota di NTB.

Bahkan, dikatakannya, dari hasil sortir di gudang Bulog, sebanyak 7 ribu lebih butir telur yang ditemukan rusak.

Untuk itu, ia meminya supaya telur yang ditemukan rusak baik di pemerintah desa maupun yang sudah diterima oleh masyarakat dikembalikan. “Silakan laporkan ke kami jika ada ditemukan telur yang rusak. Kita langsung ganti karena ada garansi yang kita berikan,”jelasnya.

Diakuinya bahwa terdapat beberapa desa yang sudah melaporkan dan mengembalikan telur yang rusak. Akan tetapi untuk jumlah pastinya dalam tahap pendataan sembari dilakukan penggantian. Hal tersebut sudah ada kesepakatan dengan Disos, PT. GNE dan Bulog dengan dibuatkan berita acara mengingat pendistribusian yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan.

“Untuk beras tidak ada

masalah karena mampu bertahan hingga tiga bulan. Tapi jika ada ditemukan rusak, baik telur dan beras di tingkat bahwa supaya segera melaporkannya ke kami, (Bulog,red) untuk dilakukan proses penggantian,” pungkasnya. (yon)

Harisun

Giri Menang (Suara NTB) Setelah diluncurkan Jumat (1/5) lalu, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap Lombok Barat (Lobar) dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau BLT Desa. Penegasan ini disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat peluncuran JPS Mantap di Desa Jatisela Gunungsari pekan lalu.

“Kita di Lombok Barat akan menyasar 30 ribu KK. Sekarang baru masuk data sekitar kurang dari 21.900 KK. Karena masih ada masyarakat kita yang berhak, namun belum tercover di program pemerintah pusat, pProgram pemerintah provinsi dan BLT Desa, maka ini yang kita cadangkan untuk mereka,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Martajaya menjelaskan pihaknya harus melakukan proses sinkronisasi, verifikasi dan

memvalidasi data penerima manfaat agar tidak tumpang tindih dengan penerima berbagai jenis bantuan yang digelontorkan oleh pihak pemerintah lainnya. Untuk membedakanya dengan sumber lain, pihaknya menyebut program milik Pemkab Lobar dengan nama JPS Covid-19 atau JPS Mantap.

Dia menyebutkan, kelompok penerima manfaat JPS Mantap ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).

Khusus untuk JPS Mantap atau JPS Covid-19 ini, imbuhnya juga diberikan kepada penerima yang berasal dari data Non DTKS. Mereka adalah kelompok masyarakat penerima yang tidak masuk dalam DTKS, namun terdampak secara ekonomi oleh merebaknya wabah Covid-19, seperti pegawai hotel yang di-PHK dan tenaga kebersihan. (her)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan bantuan JPS ke warga terdampak Covid-19 di Desa Jatisela pekan kemarin.

60 Persen DD di Lotim Belum Cair Selong (Suara NTB) Jumlah Dana Desa (DD) untuk 239 desa se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp316 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar 40 persen sudah direalisasikan. Itu artinya, masih 60 persen DD yang belum direalisasikan.

Untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD, dipersilakan seluruh desa untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan tahap selanjutnya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Timur, Hj. Martaniati, jika DD tahap pertama sudah 100 persen cair.

Menurutnya, dalam menyalurkan BLT ini harus ada peraturan kepala desa khusus tentang penyaluran BLT dan penanganan Covid-19. Dalam

hal ini, tambahnya, data nama-nama warga yang jelas sebagai penerima BLT harus dilampirkan. Meski demikian, ujarnya, dalam proses pembuatan perubahan APBDes, RKPDes dan peraturan kepala desa ini butuh waktu. Sementara batas waktu sesuai edaran pemerintah pusat, bulan Mei 2020 ini BLT harus sudah dicairkan. “Memang butuh waktu, tapi kan itu yang disyaratkan karena semua dokumen itu kita upload sebagai laporan,” terangnya.

Sesuai regulasi yang ada, jika semua dokumen dari desa belum siap, maka DD tahap selanjutnya ini tidak bisa dicairkan. Harapannya desa bisa bergerak cepat menyiapkan semua dokumen tersebut agar bisa segera dicairkan dan desa bisa merealisasikan BLT sesuai jadwal yang telah diamanahkan pemerintah. (rus)

(Suara NTB/yon)

Separuh Kecamatan di Loteng Masuk Zona Merah Praya (Suara NTB) Penyebaran virus Corona di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah merambah separuh dari total kecamatan di daerah ini. Dari 12 kecamatan yang ada, sudah enam kecamatan yang ditetapkan sebagai zona merah. Sisanya masih masuk zona hijau, meski belum sepenuhnya dinyatakan aman.

Data yang diperoleh Suara NTB dari Satgas Covid-19 Loteng, hingga Sabtu (2/5), total sudah ada 17 kasus positif Corona yang terkonfirmasi. Di

mana, satu orang pasien asal Desa Bagu Kecamatan Pringgarata, sudah dinyatakan sembuh. Sementara sisanya sebanyak 16 orang masih dalam perawatan di RSUD Praya yang semuanya merupakan klaster Gowa.

Rinciannya Kecamatan Praya dan Kecamatan Pringgarata masing-masing sebanyak 3 kasus. Kemudian Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara 4 kasus. Sisanya Kecamatan Jonggat dua kasus serta Kecamatan

Praya Barat sebanyak 1 kasus. “Dari semua pasien positif yang tengah dirawat ratarata dalam kondisi sehat,” sebut Juru Bicara RSUD Praya, dr. Yudha Permana.

Dari data ini, ujarnya, 9 orang di antaranya diketahui tanpa gejala, 4 orang masuk ketegori risiko tinggi, 1 gejala ringan serta 2 orang memiliki penyakit komorbid (penyerta).

Selain pasien positif, RSUD Praya juga masih merawat 4 orang dalam pemantauan (ODP) dengan gejala penyerta. Sehing-

ga total ada 20 orang yang saat ini tengah dirawat pihak RSUD Praya. Dari sebelumnya sebanyak 48 orang. Dengan 1 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Desa Janapria meninggal dunia. “PDP asal Janapria ini belum sempat dilakukan uji swab sudah meninggal dunia,” terangnya.

Terpisah, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menegaskan Pemkab Loteng terus berupaya keras mencegah penyebaran virus Corona di

daerah ini. Berbagai upayakan pun dilakukan, baik itu di daerah yang sudah masuk zona merah maupun yang masih zona aman.

Pun demikian, bagaimanapun keras upaya yang dilakukan oleh Pemkab Loteng tidak akan ada artinya, kalau masyarakat tidak mau mendukung. “Dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya melawan penyebaran virus corona. Paling tidak dengan mematuhi instruksi pemerintah daerah,” tegasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 4 Mei 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas P2KBP3A Koordinasikan Petugas Lapangan Hadapi Covid Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (P2KBP3A) Sumbawa, mengkoordinasikan petugas lini lapangan dalam menghadapi Covid-19 ini. Terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Mengingat para penyuluh lapangan ini menjadi garda tedepan di wilayahnya masing-masing.

“Jadi apa saja peran Pemkab, Pemprov dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teman-teman penyuluh lapangan.

Mungkin bisa dibantu Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-

lain. Nanti kami akan mengusulkan ke provinsi, dan provinsi akan mengusulkan ke pusat.

Itu salah satunya. Mengingat program di apangan seperti Kampung KB tetap jalan, namun disesuaikan deengan standar Covid,” terang Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa melalui Kepala Bidang Penggendalian Penduduk, Informasi dan Edukasi, Anggraini S.AP. Hal ini juga, lanjut Anggraini telah disampaikan dalam konsolidasi nasional program Bangga Kencana, Bidang Pengendalian Penduduk, 23 April lalu yang digelar scara virtual. Dengan pe-

Negatif Covid-19, 25 PDP Dipulangkan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 25 orang Pasien Dalam Perawatan (PDP) di Dompu, akhirnya dipulangkan dari pusat karantina Wisma Terpijar Desa Matua, Minggu (3/5). Pemulangan itu menyusul hasil uji swab kedua dinyatakan negatif Covid-19. Kendati demikian, mereka masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sesuai protap penanganan virus berbahaya tersebut.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin usai prosesi pemulangan PDP negatif Covid-19 menyampaikan, beberapa waktu lalu tim gugus tugas telah mengirim sampel swab 50 orang pasien ke Laboratorium RSUP NTB. 25 orang diantara mereka dinyatakan negatif untuk kedua kalinya, sehingga harus diambil langkah pemulangan ke rumah masingmasing. “Secara teori memang ia sudah sembuh. Cuma potensi untuk kembali positif tetap saja ada,” terangnya.

Dalam proses isolasi mandiri di rumah selama 14 hari untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar bebas dari Covid-19, tim gugus tugas bersama aparat gabungan TNIPolri akan melakukan pemantauan secara intens.

Bahkan pada setiap rumah mereka akan dipasang pamflet berisi pemberitahuan untuk tidak menerima tamu sementara waktu. Tujuannya agar masyarakat luas mengetahui dan tidak berusaha mendekat sampai kondisi pasien pulih 100 persen. “Jadi ini salah satu cara kita membantu isolasi mandiri yang dilakukan oleh PDP,” jelasnya.

Selain mengantar pemulangkan PDP negatif, lanjut HBY, tim sempat berencana memindah enam tambahan pasien positif di Wisma Terpijar ke RS Pratama Manggelewa. Namun atas beberapa pertimbangan rencana itu akhirnya dibatalkan. Mereka diputuskan tetap menjalani perawatan di pusat karantina ini.

Pasien positif yang menjalani isolasi baik di Wisma Terpijar dan RS Pratama dipastikan 99 persen dalam kondisi baik.

Dalam artian belum menujukan gejala sakit seperti halnya sesak nafas dan sebagainya. Namun demikian, belum ada satupun diantara mereka yang dinyatakan sembuh.

“Sampai sekarang belum ada pasien positif yang sembuh, semua dalam kondisi baik. Sebenarnya positif pun bisa saja mereka di rumah masing-masing, tapi kita meragukan efektifitasnya.

Karena apa? yang kita cegah ini penularan,” pungkasnya.

Sekretaris Tim Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSI dalam keterangan persnya, Sabtu (2/5) malam menyampaikan, 50 swab yang diambil pada Senin (27/4) malam untuk test PCR (Polymete Chain Reaction) ini terdiri dari 40 swab tahap kedua dan 10 swab tahap pertama. Swab tahap kedua ini adalah mereka yang dinyatakan negatif saat swab tahap pertama. Terdiri dari 31 orang anggota klaster Gowa, 3 orang tenaga kesehatan, 6 orang keluarga erat dari klaster Gowa. Sementara 10 orang untuk swab pertama terdiri dari 5 orang tenaga kesehatan, dan 5 orang keluarga erat anggota klaster Gowa.

Berdasarkan konfirmasi tim Gugus Covid-19 Provinsi NTB sesuai hasil tes laboratorium dikonfirmasi 6 orang dari klaster Gowa dinyatakan positif Covid-19. Keenam orang ini berinisial A (51) laki – laki warga Kandai 1, A (44) laki – laki warga Nusa Jaya, J (34) laki – laki warga Kramat, M (54) laki – laki warga Kramat, H (25) laki – laki warga Dompu, dan M (57) laki – laki warga Matua. “Mereka ini dinyatakan positif setelah Swab kedua. Kalau swab pertamanya negatif, sehingga tempat isolasinya dipindahkan dari RS Pratama ke Wisma Terpijar,” kata Jufri.

Diakui Jufri, 3 orang tenaga kesehatan yang memiliki kontak erat dengan HU (83) warga Kandai 1 pasien positif Covid19 pertama di Dompu juga dinyatakan negatif hasil swab keduanya. Kendati dinyatakan negatif, mereka belum bisa kembali bertugas atau bergaul dengan anggota masyarakat lainnya.

Mereka tetap diminta untuk melanjutkan isolasi selama 14 hari. “Belum boleh masuk kerja, karena masih lanjut isolasi mandiri selama 14 hari,” ungkapnya. (jun/ula)

(Suara NTB/jun)

DIPULANGKAN – 25 pasien negatif Covid-19 saat dipulangkan dari pusat karantina Wisma Terpijar Desa Matua, Minggu (3/5).

Empat Tambahan Kasus Baru di Labuan Bontong Transmisi Lokal Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak empat tambahan kasus positif covid-19 Kabupaten Sumbawa berasal dari Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano. Masing-masing berinisial An. DAK laki-laki usia 15 tahun, Ny. NA perempuan usia 32 tahun, Ny. DR perempuan usia 27 tahun, dan Ny. R perempuan usia 57 tahun.

Mereka tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit covid-19, tetapi memiliki riwayat kontak erat dengan pasien covid-19 Nomor 73 atas nama Tn. S (Klaster Gowa).

“Jadi yang empat yang baru itu sudah transmisi lokal dari yang Klaster Gowa. Mereka keluarga dari yang kemarin sudah positif (pasien 73). Terdiri dari istri, dua orang anak dan menantunya,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, dikonfirmasi Minggu (3/5).

Diungkapkannya, sebelumnya ada enam orang keluarga dari Tn. S yang dilakukan pengambilan sampel swab. Yakni istri, cucu, tiga orang anak dan menantunya. Dua diantaranya negatif yakni anak dan cucunya. Sedangkan istri, dua anak dan menantunya positif. Sebelum adanya hasil ini, mereka melakukan karantina mandiri di rumah.

“Hari ini mereka dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum ada hasil (pemeriksaan), mereka di rumah lakukan karantina mandiri,” sebutnya. (arn)

serta Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-NTB. Peserta dari Sumbawa, yang mengikuti adalah Kepala Bidang Daduk beserta jajaran dan Kasubbag Program DP2KBP3A. Bebrapa hal yang disampaikan diantaranya mengenai pembahasan GDPK (Grand Desain Pembangunan Bidang Kependudukan) dan masalah petugas lapangan menghadapi Covid.

Ada pula dibahas soal penguatan kegiatan Kampung KB di lapangan. Dengan tetap dijalankan sesuai protokol standar covid-19. Sementara untuk

(Suara NTB/ist)

Anggraini

kegiatan BOKB yang biasanya selama ini melakukan pertemuan langsung di Kecamatan, mungkin frekuensinya akan dikurangi disesuaikan dengan perkembangan covid-19.

“Kalaupun diharuskan melakukan pertemuan, mungkin kami akan coba dengan virtual meeting seperti ini.

Karena kalau kita melakukan virtual meeting, kendalanya beda-beda kecamatan. Sebab ada wilayah yang tidak punya sinyal. Kebetulan di bidang Daduk kita juga punya ada program paket data untuk Internet Kecamatan. Jadi kita punya anggaran di sini, dan itu

dikhususkan untuk 24 kecamatan, paket data internet.

Nilainya Rp 900 ribu per bulan per kecamatan,” urainya.

Jadi nanti setiap kecamatan, tambah Anggraini, setiap bulannya tetap mengantar laporan jumlah angka kelahiran.

Seandainya nanti ada kecamatan seperti Orong Telu, walaupun punya internet gratis, tapi tidak bisa dipergunakan. Maka mereka akan turun ke kecamatan terdekat untuk mencari sinyal. Nanti kelebihan yang kecamatan sedikit pemakaian paket data internetnya bisa menutupi kecamatan yang lain.

Dukungan lainnya, bersurat

ke pimpinan daerah, mencoba menggeser anggaran yang kegiatannya tidak dapat dilaksanakan akibat Covid, seperti biaya rapat rutin untuk dialihkan ke pengadaan APD tenaga lini lapangan. Mengingat Jumlah tenaga lini lapangan ini cukup banyak, seperti PPKBD, Sub PPKBD yang tersebar di seluruh kecamtan kelurahan/desa sebanyak 773 orang. “Tenaga lini lapangan kita ini sama dengan perawat. Mereka juga turun langsung ke masyarakat.

Kalau mereka tidak jalan, akseptor kita tidak ada. Makanya mereka juga butuh APD,”tukas Anggrani. (arn/*)

Sumbawa Menunggu Hasil Swab 40 Warga dari Klaster Magetan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dengan adanya tembahan empat kasus dari desa Labuan Bontong kecamatan Tarano, jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa menjadi 14.

Satu diantaranya sudah sembuh, satu lainnya dirawat di Mataram dan sisanya di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA). Saat ini pihaknya menunggu pemeriksaan 40 sampel swab yang sebelumnya dikirimkan ke Mataram dan Sumbawa Technopark (STP).

Sampel tersebut, lanjut H. Didi, merupakan sampel dari Klaster Magetan yang sebelumnya reaktif hasil rapid test, dan keluarga dari Klaster Gowa yang tersebar di Kecamatan Tarano, Kecamatan Lunyuk dan Kecama-

tan Labangka.

“Ada 40 sampel swab yang masih kita tunggu (hasilnya red). Yang kita kirim ke Mataram ada 10 sampel dan sisanya 30an sudah melalui STP,” terangnya.

Terhadap percepatan pen-

anganan covid-19, lanjut Didi, tetap dilakukan sesuai dengan SOP. Tentunya dengan semakin banyak kasus, maka harus ada alternatif lain untuk kapasitas rumah sakit. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan tim di kecamatan dan

desa supaya mengedukasi masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah. Diantaranya menghindari perkumpulan, jaga jarak dan menjaga pola hidup bersih dan sehat.

“Keberhasilan dari beberapa tempat itu kuncinya menjalankan protocol kesehatan yang disarankan WHO. Hanya tiga saja kuncinya, isolasi mandiri, jaga jarak dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ini cara yang murah, tapi sulit dilakukan. Karenanya penting disiplin diri,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

Didi Darsani

KSB Terancam Penundaan Transfer DAU/DBH

(Suara NTB/ist)

SIDAK – Suasana sidak penggunaan masker oleh tim Bidang Hukum Gugus Tugas Kabupaten Sumbawa di salah satu kantor.

Pol PP Sumbawa Amankan Pelajar Saat Pesta Miras Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa, terus menggiatkan operasi dan patroli rutin di bulan Ramadan ini. Seperti Sabtu (2/5) malam, menjaring 7 remaja yang masih berstatus pelajar saat tengah asyik pesta minuman keras di Taman Pahlawan. Barang bukti berupa miras jenis arak juga ikut diamankan.

Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos M.Si, Minggu (3/5), para remaja terseebut diamankan dalam patroli rutin jajarannya yang dipimpin Danru II Patroli, M. Ramli Saputra. Setelah pihaknya mendapatkkan laporan masyarakat, pihaknya berkoordinasi dengan patroli Shabara Polres Sumbawa.

Saat itu tim mendapati 7 re-

maja yang asyik menenggak miras. Para remaja dimaksud, yakni MFS, MRS, dan AMS (siswa SMP). Kemudian AAS dan SH (siswa SMA/SMK).

Sedangkan dua lainnya GR dan AN baru saja menerima pengumuman kelulusan SMA. Setelah diberi pembinaan seperlunya, ungkap Kasat Sahabuddin, para remaja ini diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Pihaknya berharap para orang tua lebih ketat mengawasi pergaulan anakanak mereka. Apalagi ditengah pandemi korona seperti saat ini.

Sidak Masker Sebelumnya, Pol PP bersama institusi lainnya yang tergabung dalam Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa juga telah melakukan sidak

penggunaan masker dan jaga jarak ke sejumlah lokasi perkantoran. Untuk memastikan para pegawai menggunakan masker. Kasat Pol PP, H. Sahabuddin, menjelaskan, ada beberapa OPD, BUMN dan BUMD yang disidak terhadap pengunaan masker dan jaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah. “Rata-rata hampir sembilan puluh persen perkantoran sudah mematuhi anjuran pemerintah, meski masih saja ada yang belum melaksanakannya,”sebutnya.

Sidak yang dilakukan itu, semata-mata untuk memastikan dan melihat langsung sejauhmana kepatuhan semua OPD khususnya pimpinan di kantor setempat dalam mengarahkan stafnya untuk mengunakan masker serta menjaga jarak serta mematuhi protokol pencegahan covid-19. (arn)

DPRD Ingatkan Pemkot Tak Salahgunakan Dana Covid-19 Kota Bima (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan S. Adm mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk tidak menyalahgunakan anggaran covid-19. Diharapkan penggunaannya tetap sasaran.

Duta Golkar ini mengaku, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Pemkot Bima menyiapkan anggaran sebanyak Rp30 miliar, hasil pergeseran APBD 2020. Dari anggaran itu, Rp14 miliar khusus digunakan untuk penanganan covid-19.

“Jadi harapan kami tetap digunakan dengan tepat sasaran. Jangan sampai disalahgunakan,” katanya akhir pekan kemarin.

Menurut Alfian, pergeseran hingga mendapatkan anggaran Rp30 miliar yang digunakan selama bulan Agustus itu hingga pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi dari Pemkot Bima. “Belum ada pemberitahuan sampai dengan hari ini,” ujarnya.

Terpisah, Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H. Abdul Malik S.P MM, menyambut

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Alfian Indrawirawan

Abdul Malik

baik permintaan DPRD tersebut. Dana yang disiapkan akan digunakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Tentu saja akan digunakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Kami harap DPRD tetap mengawalnya,” katanya.

Malik mengaku, pihaknya telah menyiapkan anggaran tak terduga sebanyak Rp30 miliar, hasil pergeseran dan rasionalisasi APBD tahun 2020. Hal itu bahkan telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) “Sesuai Perwali yang ditetap-

kan ada Rp30 miliar dan selanjutnya kita akan sampaikan pemberitahuan ke DPRD,” ujarnya.

Ia menegaskan dana Rp30 yang disiapkan itu tidak hanya digunakan untuk menangani Covid-19. Namun sebagiannya akan digunakan untuk hal-hal tidak terduga yang akan terjadi selama pandemi covid-19. “khusus untuk tangani covid-19 disiapkan Rp14 miliar. Hanya saja jumlahnya nanti bisa kurang bisa bertambah.

Dana ini juga digunakan sampai Bulan Agustus memdatang,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masuk dalam list daerah yang terancam akan ditunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH)-nya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penundaan transfer sebesar 35 persen DAU/DBH itu diberlakukan Kemenkeu sebagai bentuk sanksi terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Ketetapan Menkeu mengacam sanksi penundaan transfer DAU/DBH bagi dareah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan pandemi virus corona itu sesuai surat keputusannya Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal, 29 April 2020. Di mana selain KSB, untuk di provinsi NTB, ada Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) turut masuk dalam list tersebut dengan seluruh ancaman sanksinya berupa penundaan transfer DAU sebesar 35 persen.

Sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah yang dikonfirmasi mengenai surat Menkeu tersebut tak menampiknya. Namun ia membantah, jika KSB sebelumnya tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana perintah Kemenkeu. “Benar. Tapi soal penyesuaian APBD untuk kebutuhan Covid-19 sudah kita lakukan bahkan sudah kita laporkan,” klaimnya kepada Suara NTB, Minggu (3/5).

Masuknya KSB dalam list daerah yang terancam sanksi penundaan transfer DAU itu, ditegaskan Mars, bukan karena daerah tidak melaporkan.

Tetapi dalam pelaporan yang disampaikan Pemda KSB dianggap belum lengkap. Hal ini dikarenakan, sebelumnya KSB dalam menyusun penyesuaian atau refocusing APBD untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/ 2020. Sementara di perjalanan muncul ketentuan lain yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

“Intinya ada hal yang belum kita laksanakan dalam SKB dua menteri itu. Nah akhirnya laporan penyesuaian APBD kita dianggap tidak atau belum lengkap,” bebernya.

Namun demikian sambungnya, kekurangan sesuai SKB dua menteri itu telah diselesaian oleh Pemda KSB. Sehingga saat ini laporan penyesuian APBD 2020nya telah memenuhi ketentuan yang ada dalam rangka penanganan Covid-19. “Sudah kita perbaiki. Jadi sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar turut menanggapi perihal surat Menkeu tersebut. Secara singkat ia menjelaskan, pembahasan penyesuaian APBD 2020 untuk mengakomodir pembiayaan pencegahan penanganan Covid19 oleh daerah telah dilaksanakan. Bahkan pemerintah dan DPRD sepakat merubah postur pembiayaan APBD 2020 hingga Rp 171 miliar. (bug)

1.071 Pencari Kerja Dijamin Dapat Kartu Pra Kerja Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat memastikan 1.071 usulan penerima kartu pra kerja terakomodir program dimaksud.

Sedangkan untuk pendaftar jalur Daring sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Pemkab juga belum memastikan kapan program tersebut berjalan mengingat sampai saat ini belum ada informasi terbaru.

“Kami belum bisa pastikan kapan program tersebut terealisasikan dan kami berharap supaya pencaker yang sudah diusulkan untuk tetap bersabar. Kami juga tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan kordinasi dengan Pemerintah pusat supaya program itu tidak menjadi mimpi belaka,” ungkap Kadis Nakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Minggu, 3 Mei 2020.

Dikatakannya, kriteria penerima program tersebut yang disusulkan yakni 891 merupakan penduduk KSB yang belum bekerja. 23 Orang merupakan pekerja buruh migran (PMI), 90 orang merupakan karyawan

yang di PHK dan 67 orang pelaku UMKM yang gulung tikar akibat pandemi covid-19.

Terhadap data-data ini, pihaknya mengklaim sudah sesuai dengan data dan fakta lapangan by name by address.

Sehingga penerima fiktif bisa dipastikan tidak akan ditemukan pada saat program tersebut digulirkan pemerintah.

“Datanya sudah BNBA sehingga bisa kami pastikan tidak ada penerima program fiktif. Kami juga akan terus melakukan update data di lapangan,” sebutnya.

Ditambahkan, khusus pelamar yang menggunakan jalur Dalam Jaringan (Daring) sampai saat ini belum dipastikan berapa yang terakomodir di tahap pertama. Saat ini juga masih berlangsung untuk penerima program tahap kedua sampai dengan bulan Desember mendatang.

Pemerintah juga sudah bersurat secara resmi supaya data yang mendaftar melalui jalur Daring untuk bisa diberikan ke daerah.

Hal itu, dilakukan untuk memastikan tidak ada penerima program dengan data yang ganda dan masalah lainnya. (ils)

Halaman 6

SUARA NTB Senin, 4 Mei 2020

Pesona Khazanah Ramadhan

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.”

(Hadits Riwayat Muslim)

Untung atau Rugi Selamanya Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram KEUNTUNGAN atau kerugian tentu pernah dialami oleh setiap jiwa. Ada kondisi seorang pedagang, mengalami di mana modal yang digunakan lebih kecil dari hasil penjualan yang dia dapatkan. Sebaliknya, pada posisi tertentu petani sering mengalami kerugian, pasalnya tenaga dan dana yang digunakan sebagai modal utama menanam tidak sebanding dengan hasil yang ia dapatkan.

Pada dua posisi ini, jika kita berada di dalamnya, tentu kita akan berharap berada pada posisi menguntungkan itu.

Tapi, ada pertanyaan yang patut kita renungi apakah keuntungan atau kerugian itu atas kemauan kita atau kehendak Allah semata?

Pada kasus tertentu menurut para ahli ekonomi, untung dan rugi sudah bisa diprediksi. Sehingga saking percaya dirinya dengan kemampuan itu, mereka sedikit kurang sadar akan keterbatasan manusia dalam memahami hakikat alam. Banyak kita jumpai kasus, dengan perhitungan matang sekalipun orang tetap mengalami kerugian. Apakah itu karena keteledorannya sendiri, atau mungkin karena gajala alam yang menimpa usahanya.

Nah tentu bagi kita umat Muslim, percaya bahwa semua perkara di dunia sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT. Firman-Nya: “Dia mengatur urusan (makhluk-Nya), dan menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.” (Ar-Ra’du: 02).

Ini berarti, secara philosopis untung dan rugi itu adalah hak perogratif Allah atas makhluknya. Oleh sebab itu pula, kita selaku manusia beriman apabila usaha yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan, maka kita kembalikan kepada Allah selepas ikhtiar maksimal. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah sang Maha Baik, bisa jadi apa yang kita harapkan justeru menjadi kemudaratan di kemudian hari.

Ini berbeda dengan sikap kita yang pesimis ketika mengalami kerugian apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Misalnya kita berkata, karena kebanyakan salat, sehingga usaha kita tersendat. Berhenti berpikir demikian. Malah yang ada justru bukan rugi tetapi bangkrut selamanya.

Pembaca yang budiman, Ada satu surat pendek yang sudah kita hafal sejak PAUD, yang menurut Imam Syafii jika kita baca pahami maka ini sudah mencukupi untuk hidup tidak rugi. Surat tersebut adalah surat Al Ashri.Kita baca terjemahnya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan saling mewasiati supaya mentaati kebenaran dan saling mewasiati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al Ashr: 1-3).

Dalam ayat ini Allah SWT telah menyampaikan kepada umat manusia suatu pegangan hidup agar tidak mengalami kerugian yang hakiki yakni rugi dunia akhirat - selamalamanya. Keuntungan itu dapat diraih hanya melalui 4 hal, iman yang kokoh, amal shaleh, wasiat kebenaran dan wasiat kesabaran. Resep Al-Qur’an ini sepertinya mengarahkan kita pada keuntungan yang paling penting yakni kita mampu mengenal kebenaran hakiki. Tentu basis utamanya adalah keimanan, amal shaleh secara individual dan sosial, baru kemudian mengajak orang lain kepada agama (nasihat kebenaran) dan kesabaran.

Maka, sejatinya untung rugi itu sebetulnya tidak bisa diukur dari materi, akan tetapi 4 hal di atas. Sebab jika diukur dari materi saja, kita kesulitan memahami karakter manusia yang tidak habis keinginannya. Untung rugi dalam hal materi adalah urusan yang sangat kecil dalam kehidupan ini. Kerugian yang besar adalah jikalau seseorang kosong keimanan pada dirinya, tidak beramal baik bagi kehidupannya, tidak mau menyampaikan kebenaran yang dipahaminya dari agama dan tidak mau bersabar atas semua keputusan yang sudah diberikan oleh Allah swt atas dirinya setelah ia berbuat maksimal dalam pekerjaannya.Mereka itulah orang-orang yang merugi selama-lamanya. Wallahu’alm.

Demikian semoga bermanfaat.

Jadi Ajang Promosi di Tengah Pandemi Mataram (Suara NTB) – Program Religi Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) menjadi event pertama pariwisata NTB yang digelar di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Dikemas dengan menerapkan protokol pencegahan pandemi, kegiatan tersebut menampilkan berbagai kearifan lokal dan budaya dengan sistem daring.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menerangkan PKR 2020 diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik tentang wisata halal NTB. Meskipun untuk tahun ini program tersebut dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di berbagai media sosial yang ada.

Agar lebih menarik bagi masyarakat, khususnya yang tengah bertahan menghadapi pandemi, Faozal menyebut pihaknya telah menyusun beberapa jadwal kegaitan. Di mana lokasi kegiatan antara lain di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB, serta beberapa destinasi wisata religi lainnya.

“Selain pelaksanaan di IC, kami akan live di beberapa tempat wisata religi,” ujar Faozal.

Beberapa kegiatan yang akan

mewarnai PKR 2020 antara lain Tausyiah Ramadan, Tadarus Qur’an, Nuzulul Qur’an, Ramadhan Berzikir, dan Kuliner Ramadhan.

Kepala Unit Pengelola Destinasi Wisata Unggulan, M. Ilham, menerangkan rangkaian kegiatan PKR 2020 antara lain pembukaan pada Kamis (30/4) lalu. Kemudian diikuti Adzan Ramadhan yang ditayangkan live di setiap menjelang salat tiba dengan menampilkan latar pariwisata unggulan Lombok-Sumbawa.

Untuk Ceramah Ramadhan dijadiwalkan sebanyak tiga kali, yaitu pada waktu sSbuh pukul 05.30 WITA, ba’da Zuhur yaitu pukul 12.30 WITA, dan Mauizoh Khazanah pada pukul 20.30-21.00 WITA. Program tersebut membahas berbagai tema yang berbeda setiap harinya

untuk menambah khazanah keilmuan terkait agama.

Kemudian Tadarus Qur’an yang akan dilaksanakan setelah Mauizoh Khazanah setiap harinya, sekaligus ditujukan untuk mengganti bacaan 1 Juz Al-Qur’an pada saat tarawih yang untuk sementara ditiadakan karena pandemi.

Kegiatan Nuzulul Qur’an akan dilaksanakan pada 17 Ramadhan atau 10 Mei 2020 mendatang. Sedangkan Ramadhan Berzikir akan dilaksanakan pada 17 Mei secara live, termasuk untuk sesi tanya-jawab yang akan dilakukan secara daring.

Untuk program Kuliner Ramadhan ditayangkan menjelang adzan Magrib berbuka puasa, di mana kegiatan tersebut melibatkan Chef di beberapa hotel yang ada di Lombok. Terakhir, program

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Moh. Faozal Musik Ramadhan dilaksanakan pada 1-7 Mei 2020 dan 15-20 Mei 2020, di mana beberapa grup musik yang ada akan membawakan musik akustik bertemakan religi.

“Pesona Khazanah Ramadhan yang ke-4 pada Tahun 2020 akan dilaksanakan secara berbeda. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran virus covid 19,” ujar Ilham.

Terpisah, Asisten I Setda

Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, menerangkan pelaksanaan PKR 2020 secara virtual dapat menjadi ajang promosi pariwisata NTB di masa pandemi ini. Sehingga jika keadaan telah kembali normal, wisatawan dapat segera menjadikan NTB sebagai pilihan utama untuk berwisata.

Untuk itu, dirinya berharap masyarakat dapat mengapresiasi program tersebut dengan menyaksikan langsung melalui live streaming di akun resmi media sosial Islamic Center NTB. “Event ini menjadi salah satu cara mengisi kegiatan di sela-sela Ramadhan. Dan Kegiatan ini tetap mengikuti Protokol Covid-19,” ujarnya.

Terkait pandemi Covid-19 sendiri, dirinya berharap masyarakat dan pemerintah bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Salah satunya dengan mengikuti imbauan pemerintah dan pihak terkait. “Ikuti imbauan pemerintah dan ulama, ikuti tata cara dan prosedur protocol covid19,” pungkas Eva. (bay)

Berpuasa bagi Penderita Ginjal

(Suara NTB/ham)

JUAL TAKJIL - Membeli takjil atau makanan berbuka banyak ditemukan di Kota Mataram.

Di tengah pandemi Corona ini, para pembeli takjil harus hati-hati dan mengedepankan prosedur protokol Covid-19. Salah satunya, pembeli dan pedagang harus menggunakan masker.

Cegah Penyebaran Corona di Bulan Ramadhan

EF Gunungsari Gandeng Satgas Berbagi Takjil dan Masker Giri Menang (Suara NTB) Aksi kemanusiaan bertajuk “Bangun Sinergitas Perangi Covid-19” dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Endri’s Foundation (EF) Kecamatan Gunungsari bekerjasama dengan Tim Satgas Kecamatan Gunungsari, Kapolsek Gunungsari, Tim Satgas Relawan-Lawan Covid-19 Desa Jeringo dan Puskesmas Penimbung.

Tim membagikan masker dan takjil gratis serta melakukan cek suhu tubuh bagi pengendara jalan di kawasan Simpang Empat Lendang Bajur, Sabtu, (2/5). Turun langsung dalam aksi itu, Camat Gunungsari Mudassir beserta tim, Kepala Puskesmas Penimbung dan tim serta pihak Polsek Gunungsari.

Ketua Kecamatan Yayasan Endri’s Foundation Gunungsari, Sahril menyampaikan tujuan pelaksanaan aksi kemanusiaan tersebut selain demi memberi rasa aman untuk rakyat juga meringankan beban pemerintah. “Di sini kami bertujuan untuk meringankan peran pemerintah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Sahril yang juga

Kepala Desa Jeringo ini.

Masker yang dibagikan secara gratis ini, imbuh Sahril, untuk langkah promotif dan preventif, karena virus ini mudah menyebar melalui percikan ludah dan cepat masuk melalui mulut dan hidung, sehingga masker ini sangat bermanfaat dan berguna untuk langkah antisipasi virus yang masuk. Untuk itu, harapnya, masyarakat di dalam menjalankan aktivitas maupun berpergian harus menggunakan masker agar terhindar dari virus Corona.

Pihaknya berharap pandemi Corona ini segera berakhir dan umat Islam bisa menjalankan bulan suci Ramadhan ini dengan sepenuh hati tanpa ada

kecemasan lagi. “Mari kita bahu membahu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Tentunya dengan membangun sinergitas dan berpartisipasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan pola hidup sehat dan menjalankan imbauan pemerintah,” sarannya.

Mengenai pelaksanaan dan harapannya, Sahril menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan selama 2 hari. Tidak hanya itu, pihaknya berharap kepada semua pihak, baik itu, DPR, DPRD, komunitas, LSM, ormas, masyarakat untuk bersama-sama membantu peran pemerintah agar pandemi Covid-19 segera berlalu. (her)

(Suara NTB/ist)

BAGI TAKJIL - Tim Satgas Covid-19 Gunungsari membagikan takjil , masker dan cek suhu tubuh pada pengendara di Simpang Empat Lendang Bajur Gunungsari, Sabtu (2/5).

RADIO

MENJALANI puasa mengharuskan seseorang untuk menahan lapar dan dahaganya selama kurang lebih 12 jam. Hal ini mungkin tak terlihat sulit bagi orang yang sehat dan memiliki fungsi tubuh yang normal. Namun, apa jadinya jika puasa dilakukan oleh penderita penyakit ginjal kronis, yang pada dasarnya sedang mengalami peningkatan kebutuhan nutrisi? Sebenarnya sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah pasien dengan penyakit kronis boleh menjalani puasa atau tidak.

Dikutip dari hellosehat.com, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan pada pasien dengan bermacam-macam jenis penyakit ginjal kronis yang dialaminya, sejauh ini menyatakan bahwa tidak berbahaya jika melakukan puasa di bulan Ramadhan. Justru pada beberapa penyakit ginjal kronis, puasa dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mendukung pengobatan yang sedang dijalaninya.

Hal ini telah dibuktikan pada penelitian yang melibatkan pasien yang menderita batu kandung kemih (urolithiasis), transplantasi ginjal, serta beberapa penyakit ginjal lainnya.

Puasa justru berdampak baik bagi fungsi ginjal pada masing-masing pasien.

Tidak semua pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal diperbolehkan untuk berpuasa. Hal ini tergantung dengan kondisi fisiknya masing-masing. Pasien penyakit ginjal yang mengalami masalah seperti poliuria, kadar gula darah tidak terkendali, tekanan darah selalu tinggi, mengalami infeksi hingga komplikasi fungsi jantung, sebaiknya tidak melakukan puasa terlebih dahulu. Sebab puasa bisa saja semakin memperburuk kondisinya.

Sedangkan pasien yang stabil serta tidak memiliki komplikasi lain, dapat dipertimbangkan untuk menjalani puasa Ramadhan. Tentu, pasien dan pihak keluarga harus berdiskusi terlebih dahulu dengan tim medis yang menangani kasusnya.

Apa yang harus diperhatikan jika pasien penyakit ginjal kronis ingin berpuasa?

Puasa dapat dilakukan jika pasien memiliki kondisi fisik yang kuat dan stabil. Hal ini juga harus atas pertimbangan serta izin dari dokter yang menangani. Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pasien penyakit ginjal kronis selama menjalani ibadah puasa yaitu: · Tetap minum obat-obatan yang diberikan oleh dokter ketika sahur dan berbuka puasa. · Ketika berbuka puasa, hindari makan yang mengandung kalium dan fosfor tinggi seperti, kurma, aprikot, gorengan, teh, soda, kopi, dan keju. · Pasien harus memenuhi cairan tubuhnya dengan cara banyak minum ada waktu berbuka dan sahur. Dalam satu hari, pasien dianjurkan untuk minum air sekitar 1-2 liter untuk menghindari dehidrasi. · Air minum yang sebaiknya dikonsumsi pasien dengan penyakit ginjal kronis adalah air mineral. Hindari berbagai macam minuman yang dapat memberatkan kerja ginjal seperti kopi dan teh. · Pasien harus melakukan pemeriksaan ke dokter setidaknya setiap 1-2 minggu, selama bulan puasa. · Apabila muncul gejala seperti bengkak di beberapa bagian tubuh, merasa pusing, susah bernapas, serta merasa kelelahan, maka pasien harus segera membatalkan puasanya dan langsung periksa ke dokter.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 4 Mei 2020

BNPB Optimis Covid-19 di NTB Ditangani dengan Baik dan Cepat Dari Hal. 1 Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari masyarakat itu sendiri. ‘’Kalau kita disiplin terhadap imbauan, maka kita dapat meminimalisir jatuhnya korban yang banyak. Sebaliknya, jika kita mengabaikan maka tidak menutup kemungkinan korban akan terus bertambah,’’ tegasnya. Dengan demikian, kalau imbauan pemerintah tidak dipatuhi dengan kesadaran masing-masing maka otomatis situasi sulit semakin panjang. Sehingga waktu pemerintah untuk ‘’berperang’’ melawan penyebaran wabah Corona semakin lama.

Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah dalam telekonferensi itu menanggapi bahwa menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah NTB sudah membagi dua kegiatan dalam mempercepat penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan persoalan bagaimana mengatasi pandemi virus Corona dengan teknis kesehatan.

Kedua, bagaimana mengatisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemic virus Corona. ‘’Karena dampak sosial ekonomi saat ini, benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, Pemprov sudah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dengan program JPS

Gemilang,’’ ujar Dr.Zul. Walaupun agak ruwet ujar Dr. Zul, Pemprov NTB memberanikan diri dengan memberi bantuan tidak dalam bentuk cash tapi bantuan sembako yang merupakan produk-produk lokal. ‘’Alhamdulillah sangat membantu.

Sehingga geliat UKM-UKM semakin meningkat. Kami ingin membangun UKMUKM di daerah kita sendiri,’’ ujar gubernur.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, perkembangan Covid-19 di NTB dibawa oleh beberapa klaster. Diantaranya, klaster Jakarta, Bogor, Gowa dan lain-lain. Namun penambahan kasus Covid-19 di NTB memang di dominasi oleh klaster Gowa. Menariknya, 70 persen tidak menunjukkan gejala. 30 persen menunjukkan gejala. Dengan begitu, ini menjadi tuntunan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang tepat. ‘’Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat baik. Sehingga kita dapat mencegah penyebaran yang lebih lanjut dan dapat diminimalisir dengan baik. Karena yang kita takutkan adalah transmisi lokal. Tapi segala SOP protokol Covid-19 sudah dilakukan di NTB,’’ jelas Wagub. (r)

BKN Kaji Kemungkinan SKB CPNS di Tengah Pandemi Covid-19 Dari Hal. 1 Sebagaimana diketahui, pelaksanaan SKB yang pada rencana semula akan digelar mulai 25 Maret 2020 diputuskan ditunda sampai hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan pelaksanaan SKB telah disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/318/ M/SM/01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dengan merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/ 99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019. Keputusan penundaan ini dilatarbelakangi oleh situasi wabah virus Covid19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Paryono menyampaikan bahwa komposisi penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS formasi 2019 tetap akan mengacu ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019. Sejumlah hal yang diatur dalam regulasi tersebut di antaranya pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40 persen dan 60 persen. Penjelasan ini sekaligus merupakan bantahan atas sejumlah informasi tak berdasar yang menyebutkan bahwa kelulusan pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019 hanya melihat hasil SKD. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Minggu (3/5) kemarin mengatakan, Pemprov masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait dengan pelaksanaan SKB CPNS 2019. Hingga saat ini, kata Nasir, belum ada informasi lanjutan mengenai pelaksanaan SKB CPNS 2019 pascaditunda Maret lalu.

Penundaan jadwal pelaksanaan SKB CPNS 2019 berdasarkan surat Men PANRB, Tjahjo Kumolo No. B/318/ M.SM.01.00/2020 tanggal 17

Maret 2020. Merujuk Permen PANRB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2019. Kemudian surat Kepala BKN No. K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Pada poin kedua surat tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan instansi, semula direncanakan 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan diberitahukan kemudian dalam bentuk surat edaran.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menetapkan sebanyak 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Jumlah pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan guru 1.071 orang, tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang.

Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru 1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang. (nas)

7.350 Peserta Lulus Seleksi Kartu Pra-kerja Dari Hal. 1 Jumlah tersebut sebagian besar berasal dari 11.000 orang lebih tenaga kerja yang dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19). Jumlah tersebut berasal dari 180 industri yang tercatat menutup sementara usaha mereka.

Untuk gelombang kedua, termasuk data gabungan dengan pendaftar gelombang pertama, sampai dengan 16 April Disnakertrans NTB mencatat sebanyak 35.930 orang peserta yang telah terdaftar. Antara lain Kota Mataram 7.660 orang, Lombok Barat 3.939 orang, Lombok Tengah 7.223 orang. Lombok Timur 5.432 orang, Lombok Utara 3.533 orang, Sumbawa 3.103 orang.

Sumbawa Barat 1.071 orang, Dompu 1.441 orang, Kota Bima 1.561 orang dan Kabupaten Bima 967 orang.

Dalam prosesnya, Disnakertrans NTB berperan sebagai fasilitator yang membantu proses rekrutmen calon peserta. Selain

itu, untuk NTB kuota alokasi penerima Karu Pra-kerja dari Pemerintah Pusat sejumlah 50.922 slot, dengan kuota tersisa sebanyak 14.992 slot.

Untuk lulus sebagai penerima Kartu Pra-kerja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya WNI berusia diatas 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, para pencari kerja atau para pekerja yang dirumahkan serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, Kartu Pra-kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja serta meringankan biaya hidup akibat pandemi Covid-19. Di mana masing-masing penerima manfaat akan menerima bantuan pelatihan sebesar Rp. 3.550.000 dengan rincian biaya pelatihan sebesar Rp. 1.000.000. Insentif peserta sebesar Rp. 600.000 per bulan selama empat bulan dan biaya survei sebesar Rp. 150.000. (bay)

Halaman 7

TNI – Polri Dirikan Dapur Umum Bantu Warga Terdampak Covid-19 Mataram (Suara NTB) Dapur Umum TNI- Polri di bangun di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tujuannya untuk membantu masyarakat terdampak Covid -19, khususnya untuk yang tidak mampu.

Dapur umum itu dibangun Kodim 1628/SB dan Polres Sumbawa Barat di Alun-alun Kota Taliwang. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. “Ini sebagai salah satu bentuk bhakti

TNI - Polri kepada masyarakat,” kata Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos Sabtu (2/5).

Mulai Jumat sore, dapur umum mendistribusikan 300 kotak makanan siap saji kepada masyarakat setempat.

Kapenrem menyampaikan, hari yang sama juga dilakukan di beberapa tempat di Kodim satuan jajaran korem 162/WB. Mereka bersinergi dengan polres setempat, seperti kegiatan serupa juga dilakukan oleh Kodim 1620/ Loteng yang membagikan 50

takjil kepada para pengendara di Jalan Gajah Mada.

Lanjut Dahlan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19. Tujuannya, membantu kesulitan masyarakat yang terdampak terutama mereka penerima Jaring Pengaman Sosial.

“Terlebih pada Bulan Ramadhan ini, tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi yang memberi maupun yang menerima,” terangnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Dapur umum yang dibangun TNI – Polri di alun alun Taliwang, Sumbawa Barat.

Kodim 1607/Sumbawa Berbagi di Bulan Suci Saat Wabah Pandemi

(Suara NTB/penrem)

Anggota Kodim 1607/Sumbawa saat berbagi kepada masyarakat kurang mampu.

Mataram (Suara NTB) Dalam suasana Ramadhan dan wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda, Kodim 1607/Sumbawa berbagi kepada masyarakat miskin. Kodim ingin meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah.

Komandan Kodim 1607/ Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., menyampaikan, dirinya merasa terpanggil sebagai bentuk tangungjawab moral kepada masyarakat miskin. “Ini untuk membantu meringankan kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama masyarakat yang sangat membutuh-

kan,” kata Dandim.

Kegiatan berlangsug Jumat (1/5) lalu di wilayah Koramil 1607-08/Moyo Hulu. Ini merupakan kedua kalinya kegiatan yang sama pada Jumat pekan sebelumnya. Bantuan diberikan melalui Babinsa dengan sasaran masyarakat kurang mampu di Desa Binaan masing-masing.

“Semoga dengan bantuan ini dapat membantu meringankan beban serta bernilai manfaat bagi masyarakat,” sebut Dandim.

Adapun beberapa Desa Binaan Babinsa sasaran Jumat Berbagi Kodim 1607/Sumbawa yaitu Desa Sebasang, Marga Karya, Semamung, Mokong dan

Maman yang disalurkan kepada ratusan orang warga masyarakat yang sudah didata sebelumnya oleh Babinsa.

Dijelaskan Dandim, selanjutnya Kodim dan jajaran berencana akan mengadakan kegiatan Jumat berbagi secara rutin setiap hari Jum’at. Selama bulan Ramadhan 1441 H dan sudah dimulai pada hari pertama bulan Ramadhan Jumat (24/4) lalu.

Kegiatan dimulai dengan melakukan packing sembako di kediaman ketua Persit KCK Cababang XXVI Kodim 1607/ Sumbawa, melibatkan beberapa ibu Persit. (ars/*)

PT SMS Jamin Pasokan Gula Saat Pandemi Covid – 19 Mataram (Suara NTB) VirusCoronayangmenyebardan berdampakkeNTB.Selainmemicu korban jiwa dan pasien positif, juga berdampak pada stabilitas ekonomi. Tapi industri vital terus berusaha dipertahankan. Salah satunya kebutuhan dasar gula.

Salah satu yang diberi ijin adalah PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), sesuai surat edaran Menteri Perindustrian RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus.

Pabrik yang jadi bagian dari SAMORA Group yang mengelola lahan 5.500 Ha ini, pemerintah berharap banyak agar dapt mengatasi kelangkaan gula di tengah pandemi Corona Virus. Karena itu, pabrik yang terletak di desa Doropeti Kabupaten Dompu ini tetap beroperasi dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat.

Setiap hari pabrik memproduksi gula 500 – 600 ton perhari. Dengan terus beroperasi selama masa pandemi covid – 19. Pabrik utama di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat yang masuk kawasan Kaki Gunung Tambora terus beroperasi dengan mekanisme kerja pengakutan raw sugar dari Dermaga Calabai, kemudian diproduksi

di pabrik. Sementara sebagian bersumber dari panen tebu yang ditanam petani mitra.

“Jumlah produksi ini menjadi jaminan ketersediaan gula hingga akhir tahun yang didistribusikan,” kata Yohan Setiawan selaku CEO Samora Group. Dengan jaminan ini, pihaknya ingin meyakinkan masyarakat, khususnya di NTB tidak khawatir kelangkaan gula apalagi sampai hilang dari pasaran.

Yohan menegaskan, ini adalah komitmen pihaknya untuk terus berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya kawasan NTB untuk pemenuhan kebutuhan gula, umumnya untuk Indonesia. “Ekspansi perkebunan tebu melalui model kemitraan dengan petani lokal akan menjadi sumber penghasil gula terbesar di Indonesia Timur,” kata Yohan Setiawan.

Sambil terus berproduksi, PT.SMS terus mendukung semua program pemerintah agar kebutuhan dasar warga terpenuhi. Salah satunya melakukan Operasi Pasar Gula Tambora untuk menekan harga yang melambung di pasaran. Operasi gula murah ini telah dilaksanakan di Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, dan Lombok.

Sementara itu, Presdir PT.

SMS, Sentosa Setiawan menambahkan, mayoritas karyawan perusahaan berasal dari lokal NTB, khususnya kabupaten Dompu dan Bima. “Kebutuhan tenaga kerja lokal akan semakin banyak seiring meluasnya lahan kemitraan dengan petani. Kami berkomitmen untuk menjadikan SDM lokal sebagai prioritas utama untuk menjadi karyawan perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, PT.SMS juga berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian perkebunan. PT.SMS menyelenggarakan dua program pelatihan pengembangan manusia yaitu Penyuluh Muda Budidaya Tebu (PMBT) dan Field Assistant Development Program (FADP). Program ini dibuat untuk penyuluh dan asisten lapangan yang handal dalam budidaya perkebunan tebu.

Kehadiran PT.SMS mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Lokal. Sejak berdirinya pabrik di tahun 2017, PT SMS mencoba lebih dekat dengan warga dengan merekrut tenaga-tenaga muda yang ada di kecamatan Pekat. Selain itu, pihak perusahaan selalu mengupayakan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian perusahaan.

25 Persen Transmisi Lokal Dari Hal. 1 Dia adalah pasien bayi tiga bulan inisial MB ini tercatat dengan nomor 234, tinggal di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Namun riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 106 dan nomor 181. Pasien nomor 106 dan 181 ini tidak lain orang tua.

Penularan kepada MB disebut transmisi lokal, karena tidak punya riwayat kemana mana namun tertular dari ibunya, yakni pasien 181. Pasien 181 yang tidak punya riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, tertular dari suaminya pasien 106 yang punya catatan perjalanan ke Gowa, Sulsel.

Rupanya tidak sampai bayi inisial MB, dalam keluarga yang sama, Tim Gugus Tugas Provinsi NTB juga mencatat pasien lainnya, yakni nomor 235 inisial

ZZM, perempuan usia 6 tahun.

ZZM tidak lain masih anak dari pasien 106 dan pasien 181.

“Mereka bersaudara, tertular dari ibunya. Ibunya ini tertular dari suaminya yang ke Gowa,” sebut Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH. Saat ini kedua pasien dalam proses isolasi di RSUD Kota Mataram dan diketahui kondisinya membaik.

Meski mengkhawatirkan, namun secara umum tracing untuk transmisi ini sudah ditemukan.

“Ibarat menanam , maka ini tinggal menunggu hasil, mana yang positif mana yang negatif,” ujarnya. Sehingga disarankannya, masyarakat jangan terkejut jika setiap hari ada penambahan yang positif. Sebab dari jalur penyebarannya sudah diperoleh, termasuk kontak terdekat juga sudah terdeteksi.

Bagaimana dengan klaster lain? Selebihnya adalah klaster

Gowa. Tercatat sejak Jumat (1/ 5), mereka yang tertular mencapai 155 orang atau 75,24 persen. Sehingga total ada 206 orang dari klaster Gowa, dari 250 kasus terkonfirmasi positif.

Ahsanul Khalik mengutip penjelasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dominan penularan sejauh ini dari klaster Gowa. Bahkan akan mencapai 90 persen. ‘’Jadi pada saatnya nanti kita mencapai angka 90 persen lebih angka pada klaster Gowa,’’ sebutnya.

Pada tingkatan itu, diperkirakan angkaterkonfirmasipositifakan turun. Namun dengan syarat masyarakatmengikutidenganbaik imbauan dan edaran pemerintah maupun lembaga agama seperti MUI. Syarat lain, masyarakat bisa disiplin dan lebih banyak diam di rumah, sehingga tim gugus tugas lebih mudah melakukan kontak tracing terhadapsemuakasusyang muncul. (ars)

Beroperasi sejak tahun 2016, selama masa tanam PT.SMS melibatkan warga tenaga tanam, perawatan, dan penjaga kebun. Sementara pada setiap musim panen, PT SMS menargetkan merekrut sebanyak 1500 tenaga penebang yang berasal dari wilayah NTB, seperti kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa,

dan Lombok. Selebihnya berasal dari wilayah NTT. Tidak hanya itu, kehadiran pabrik gula ini juga secara tidak langsung memberikan multiplier effect seperti bertumbuhnya ekonomi kecil-menengah seperti warung, toko kelontong, tempat kos, angkutan lokal, dan sebagainya. (ars)

(Suara NTB/ist)

OP - Kegiatan operasi pasar (OP) gula digelar PT SMS bersama Pemda untuk stabilkan harga.

Tekan Potensi Penyimpangan Dari Hal. 1 dan juga meminimalisir adanya potensi penyimpangan,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (2/5) kemarin.

Ibnu menyebutkan, Inspektorat telah melakukan review anggaran Covid-19 Pemprov NTB sebesar Rp140 miliar. Dengan rincian, sebesar Rp20 miliar untuk tahap pertama dan Rp120 miliar pada tahap kedua. Anggaran penanganan Covid-19 sebesar itu dipergunakan untuk tiga sektor yakni, jaring pengaman sosial (JPS), kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam regulasi penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), kata Ibnu, tugas Inspektorat adalah melakukan review terhadap realokasi dan refocusing anggaran. Serta melakukan review terhadap pengadaan barang dan jasa.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengatakan titik rawan yang perlu menjadi atensi OPD terutama dalam pengadaan dan distribusi jaring pengaman sosial (JPS). OPD harus ekstra hati-hati. Artinya, harus

tetap mengacu pada aturan yang sudah ada meskipun dalam kondisi darurat Covid-19, ada sedikit kelonggaran yang diberikan dalam pengadaan barang dan jasa.

Meskipun ada kelonggaran, harus tetap memperhatikan regulasi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, di masa darurat Covid-19, dapat dilakukan penunjukkan langsung dan swakelola. Namun secara keseluruhan, kata Ibnu, dalam pengadaan paket sembako dan suplemen JPS Gemilang melalui proses penunjukan langsung. ‘’Memang tetap menunjuk pengusaha atau pihak ketiga yang punya kualifikasi dan kapabilitas berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Berkualifikasi itu seperti punya tenaga, sumber daya, modal dan kemampuan mendistribusikan,’’ katanya.

Ibnu menambahkan dalam proses pengadaan dan pendistribusian JPS, pihaknya tetap mendampingi OPD. ‘’Rambu-rambu sudah jelas, yang punya kapabilitas dan kualifikasi. APIP memperhatikan rambu-rambu itu. Setelah pengadaan, distribusinya juga kita pantau. Kita selalu mendampingi OPD,’’ tegasnya. (nas)

Pemprov Pelajari Alasan AMNT Ajukan Penundaan Pembangunan Smelter Dari Hal. 1 ‘’Saya akan koordinasi hari Senin (hari ini, red). Kalau ada tembusannya kita coba pelajari, apa dasar pertimbangannya, sampai kapan penundaannya,’’ katanya.

Kalaupun dilakukan penundaan pembangunan smelter, kata Amry, jangan sampai penundaannya terlalu panjang. Karena pemerintah juga punya target tahun 2022 smelter yang ada di KSB harus sudah beroperasi. Apalagi, pembangunan smelter merupakan proyek strategis nasional yang sudah masuk Rencana Pemban-

gunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Persoalan ini memang harus dikomunikasikan antara pemerintah dan dunia usaha. Informasi awal yang diperoleh bahwa AMNT mengajukan penundaan pembangunan smelter karena mitra bisnis dalam pembangunan smelter banyak berasal dari luar negeri. ‘’Tapi apakah semua mitra mereka dari luar (negeri). Apakah ada dari dalam (negeri). Hal-hal apa yang bisa ditunda, apa yang bisa dimulai, bisa kita pilah. Kita tunggu jelas dulu apa alasan mereka di dalam surat mereka itu,’’ kata mantan Asisten II Setda KSB ini.

Amry mengatakan, Pemda sangat mengharapkan di tengah pandemi Covid-19 ini, perekonomian di daerah tetap jalan. Sehingga, Pemda mengharapkan pembangunan smelter tetap berjalan.

Sementara itu, Head of Corporate Comunication PT.AMNT,Kartika Octaviana, membenarkan informasi penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga hingga 18 bulan ke Kementerian ESDM. ‘’Betul. Kami memang sudah berkomunikasi dengan Kementerian ESDM. Kondisi Covid19 ini membuat banyak sekali ha-

langan dalam progress smelter,’’ jelasnya menjawab Suara NTB via WhatsApp, Minggu (3/5). Halangan ini kata Vina, sapaan akrab Kartika Octaviana tidak bisa dikontrol. Halangan ini tidak bisa kami control. Karena ini terkait mitra bisnis untuk pembangunan smelter yang berasal dari negaranegara lain,’’ kata Vina.

Seperti diketahu, smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Smelter yang dibangun di KSB konon merupakan pabrik pemurnian emas dan tembaga terbesar di dunia saat ini.

Untuk pembangunan smelt-

er dan industri turunannya membutuhkan lahan seluas 850 hektare. Untuk lokasi pembangunan smelter sudah siap lahan seluas 150 hektare lebih.

Untuk lahan kawasan smelter dan industri turunannya dilakukan pembebasan lahan pada lima desa. Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Mantun dan Desa Beru Jereweh.

Di Desa Benete, rencana luas lahan yang dibebaskan seluas 287,91 hektare, Desa Bukit Damai 180,37 hektare, Desa Maluk 112,28 hektare, Desa Mantun 266,05 hektare dan Desa Beru Jereweh seluas 3,55 hektare. (nas)

Total 43 Pasien Sembuh, Positif Covid-19 di NTB Jadi 268 Orang Dari Hal. 1 yaitu pasien nomor 11, inisial Tn. N, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian pasien nomor 77, inisial Tn. I, laki-laki, usia 38 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Selanjutnya, pasien nomor 78, inisial Tn. AH, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Bonto Kape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kemudian pasien nomor 79, inisial Ny. IJ, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Pasien nomor 80, inisial An. IA, laki-laki, usia 14 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Selain itu, pasien nomor 83, inisial Tn. S, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dan terakhir, pasien nomor 169, inisial Tn. M, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, kata Sekda NTB ini, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang

pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. Dikatakan, hingga saat ini jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 598 orang dengan perincian 400 orang (67%) PDP masih dalam pengawasan, 198 orang (33%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.087 orang, terdiri dari 737 orang (14%) masih dalam pemantauan dan 4.350 orang (86%) selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak

3.290 orang, terdiri dari 2.018 orang (61%) masih dalam pemantauan dan 1.272 orang (39%) selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 53.876 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 9.918 orang (18%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 43.958 orang (82%).

Gita menambahkan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan (PSBL) yang sudah diterapkan di Kota Mataram dan Pembatasan

Sosial Berbasis Desa/Dusun (PSBD) yang sudah diterapkan di Kabupaten lainnya agar terus diintensifkan pelaksanaannya. Masyarakat sebagai garda terdepan perang melawan wabah ini harus kompak dan bersatu untuk disiplin memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

“Kerja sama pemerintah bersama masyarakat menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah ini. Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari kita semua,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/Dok)

Bupati Minta Warga Tak Remehkan Imbauan Pemerintah Bima (Suara NTB) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE meminta warga tidak menggangap enteng atau meremehkan imbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait upaya pencegahan wabah Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Bupati dengan melihat masih adanya sebagian warga di Kabupaten Bima yang melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker.

“Saya harapkan imbauan yang dikeluarkan Pemerintah dapat diikuti bersama,” katanya akhir pekan kemarin.

Menurutnya imbauan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut sebagai upaya dan cara dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu Pemerintah juga telah memberikan bantuan masker kepada warga melalui Pemerintah Desa masing-masing.

“Ini sebagai langkah yang dilakukan Pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19 ini,” katanya.

Dinda mengaku dengan mengikuti imbauan pemerintaj seperti tetap menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, jaga jarak dan meningkatkan imunitas tubuh akan memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Memutus mata rantai Covid19 butuh kesadaran semua pihak. Kalaupun tidak ada urusan yang sangat penting, lebih baik di rumah,” katanya.

Bupati menambahkan selain mengeluarkan imbauan, Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah hingga Desa juga memberikan bantuan berupa sembako dan uang kepada warga yang dibatasi keluar rumah.

“Ini ikhtiar kita bersama dalam mencegah penyebaran Corona. Jangan sampai tindakan satu atua dua orang akan merugikan orang banyak,” katanya. (uki) Indah Dhamayanti Putri

Atlet BMX Diincar Provinsi Lain Mataram (Suara NTB) Cabangolahragabalapsepeda BMX merupakan salahsatu cabang olahraga unggulan NTB. Namun keberhasilanatlet NTB di kejuaraan tingkat nasional dan tingkat internasional belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pengurus provinsi Ikatan Balap Sepeda Indonesia (ISSI) NTB. Minimnya perhatian pengurus cabangolahraga terhadap sejumlahatlet BMX berprestasi diprediksikandapat berdampak pada krisisatlet BMX di NTB. Bisajadi di masa yang akandatang NTB akan kehilangan banyak atlet unggulan, pasalnya sejumlah atlet terbaik NTB bakal pindahkedaerah lain, karena mereka saat ini tengah diincar provinsi lain dengan mendapat tawaran honor dan bonus yang relatifbesar.

“Saatiniadabeberapa provinsi yang tertarik pada beberpaatletbalapsepeda NTB. Salah satuatlet NTB yang diminatidaerah lain, Regina Patricia Pani,”ucap Pelatih Balap Sepeda BMX NTB, JunaidikepadaSuara NTB belum lama ini.

Junaidi yang biasa disapa Edet ini mengatakan cukup realistis bila Regina Patricia mendapat perhatian provinsilain.

Pasalnya atlet balap sepeda BMX putri NTB itu merupakan atlet peringkat dua nasional. Tahun2019 Regina juga sempat masukdalam program PemusanLatihanAtlet Nasional (Pelatnas) persiapanmewakili Indonesia di event internasional.

Selanjutnya prestasi terbaik Regina adalahmeraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2019. Selain Regina, NTB juga punya atlet balap sepeda yang berprestasi level internasional. Adalah I Gusti Bagus Saputra peraih medali emas di SEA Games 2017 dan meraih medali perak di Asian Games 2019.

Regina dan I Gusti Bagus Saputra memang selalu menjadi kebanggaan NTB. Namun demikian selain Regina dan Bagus, provinsi NTB juga punya beberapaatletmuda yang siap menorehkan prestasi di level nasional, seperti Helmi dan kawan-kawan sudah mulai disiapkan mengikuti berbagai event nasional.

Sayangnya keberhasilan atlet BMX NTB diakui Edet belum mendapat perhatian penuh dari Pengprov ISSI NTB. Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan Pra-PON 2019.

Dimana ISSI NTB tidak mengirim atlet BMX diajangkualifikasiitu, justru malahmengirim atlet balap sepeda kategori road (balapanjalanraya) yang belumpernahmeraihmedali di PON. Minimnya perhatian pengurus cabang olahraga balap sepeda ini bisa berdampak pada hengkangnya atlet BMX kedaerah lain karena atlet merasa tidak diperhatikan oleh daerah kelahirannya.(fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Negatif Covid-19, 10 Warga Klaster Gowa Dipulangkan merupakan warga Kabupaten Bima yang masuk klaster Gowa,” ujarnya.

Ia mengaku hingga saat ini masih ada sejumlah orang yang masih menjalani karantina khusus di RSUD Sondosia. Mereka yang kebanyakan klaster Gowa itu sebelumnya dites cepat (rapid test) dengam menunjukkan hasil reaktif positif.

“Karena reaktif ini makanya dikarantina khusus dan selanjutnya di lakukan swab. Kalau hasilnya negatif akan dipulangkan kalau

Bima (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima memulangkan sebanyak 10 orang klaster Gowa yang menjalani karantina khusus di RSUD Sondosia pada Minggu (3/5).

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP, mengatakan 10 orang itu dipulangkan lantaran dua kali pemeriksaan swab atau uji laboratorium menunjukkan hasil negatif.

“Dan sesuai protokol penanganan Covid -19, mereka sudah dapat dipulangkan den-

gan mengantongi surat keterangan sehat,” katanya.

Walau demikian lanjutnya, mereka masih melaksanakan pembatasan secara mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari. Kata Chandra 10 orang tersebut masih dalam pemantauan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid19 Kabupaten Bima.

“Selama 14 hari berada di rumah, mereka tetap dipantau oleh petugas Tim Gugus Tugas,” ujarnya.

Chandra menyebutkan 10 orang yang dipulangkan tersebut masing-masing dua warga Kecamatan Bolo, tiga warga Kecamatan Lambu dan lima warga dari Kecamatan Sanggar. “10 orang ini

positif akan di bawa ke RSUD Bima untuk diisolasi dan diberikan tindakan medis lebih lanjut,” katanya.

Chandra menambahkan, hingga kini jumlah pasien positif Covid-19 yang diisolasi di RSUD Bima ada sebanyak 15 orang. Masing-masing 9 warga Kecamatan Bolo, 3 warga Kecamatan Sanggar, 2 warga Kecamatan Soromandi dan 1 warga Kecamatan Lambu. “15 pasien ini juga kondisi kesehatannya cukup membaik. Tidak ada gejala apapun,” pungkasnya. (uki)

Dispora NTB Hentikan Aktivitas Baru 48 Desa Olahraga di GOR Turide di Dompu Cairkan

Mataram (Suara NTB) – Sehubungan dengan meluasnya wabah Corona (Covid-19) di Kota Mataram, pihak Dispora NTB menghentikan sementara aktivitas olahraga di Gelanggang Olah Raga (GOR) 17 Desember Turide Mataram.

Untuk menghentikan aktivitas olahraga di lokasi tersebut pihak Dispora NTB menutup semua pintu masuk GOR Turide.

“Pintu masuk GOR harus tetap ditutup selama wabah Covid-19. Tidak boleh sembarangan orang masuk di dalam GOR,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada via ponselnya, Minggu (3/5).

Penutupan akses masuk GOR 17 Desember Turide Mataram diakui Husnanidiaty sudah dilakukan sejak Pemu-

satan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB dibubarkan awal April 2020 lalu. Langkah itu diambil Dispora NTB untuk meredam penyebaran Covid-19 di wilayah NTB. Meski sudah menghentikan aktivitas olahraga di GOR Turide, namun kali ini Kadispora NTB kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperketat semua akses masuk di dalam GOR 17 Desember Turide Mataram. Dalam hal ini tak diperbolehkan lagi ada aktivitas olah raga di GOR tersebut.

Langkah memperketat penutupan pintu masuk GOR Turide Mataram menyusul telah meluasnya wabah Covid19 di Mataram. Diakuinya belum lama ini Pemprov NTB telah dirilis penambahan jum-

lah warga NTB yang terpapar Covid-19. Termasuk beberapa orang Warga Turide Mataram yang berjarak tidak jauh dari GOR Turide telah terjangkit Covid-19. Dengan telah terjangkitnya beberpa warga di sekitar arena olahraga tersebut, Husnanidiaty mengambil sikap untuk terus memperketat akses masuk GOR Turide.

Yang dimaksud memperketat pintu masuk GOR Turide itu adalah pihak Dispora NTB akan menutup semua pintu masuk GOR Turide Mataram supaya masyarakat tak sembarangan masuk dan keluar di lokasi tersebut. Hal itu dilakukan untuk memutus Covid-19 dan supaya GOR Turide tetap steril dari virus tersebut. (fan)

DD Tahap Pertama

Dompu (Suara NTB) Pemotongan dana transfer pusatuntuktangani Covid-19 juga berimbas pada pengurangan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa pun dituntutmerevisiAPBDes 2020 melaluiMusdeskhusus, sehinggabaru 48 Desa yang mencairkan DD tahappertama di Dompu.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Haeruddin, SH melalui Kepala bidang Pemdes Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Arif Mauluddin, MM kepada Suara NTB, Minggu (3/5) kemarin mengungkapkan, baru

Terjadi Transmisi Lokal, Belum Ada Langkah Khusus Terkait Labuhan Bontong Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak empat tambahan kasus positif di Kabupaten Sumbawa berasal dariDesaLabuhan Bontong, Kecamatan Tarano. Empat orang ini merupakan transmisi lokal atau tertular daripasien 73 NTB, klaster Gowa yang sebelumnya terkonfirmasi positif. Namun terhadap desa setempat, belumadalangkahkhusus yang dilakukan seperti karantina wilayah dan lainnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. Didi Darsani, menyampaikan, pola penanganan covid-19 tetap dilakukan sesuai SOP. Termasuk untuk Desa Labuhan Bontong. Sedangkan

perlakukan khusus untuk desa setempat belum dilakukan. “Kalau pemberlakuan khusus tidak bisa split-split seperti kita mengurus satu desa diblok, atau kecamatan mau diblok. Kan nda begitu.

Satu kabupaten yang harus urus itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, keluarga yang sudah terkonfirmasi positif di wilayah setempat sudahmelakukan karantina rumah secara ketat dan terus diawasi. “Yang penting kan dalam keluarga - keluarga yang sudah terkonfirmasi positif itu, karantina rumah secara ketat harus diawasi. Labuhan Bontong, kan ada ratusan keluarga. Yang kena ada empat.

Kalau empat nya dibiarkan

berkeliaran, gak boleh begitu.

Cukup keluarga itu saja yang diisolasi,” terangnya.

Terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak bisa dilakukan untuk skala desa ataupun kecamatan. Karena kebijakan tersebut diberlakukan skala kabupatena taupun provinsi. “Kita kan nda ada kebijakan PSBB wilayahwilayah kecil desa, maupunsatu kecamatan di PSBB. Kalau mau PSBB kabupaten ataupun provinsi. Yang penting SOP karantina mandiri ketat di jalankan. Tidak berkumpul, jaga jarak dan lainnya. Kami sudah koordinasi dengan kecamatan dan desa juga,” pungkas Didi.(ind)

Diskominfotik Sumbawa Jaga Kualitas Sinyal Selama Pandemi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa segera meningkatkan koordinasi dan pengawasan pengendalian (wasdal) terhadap seluruh utilitas telekomunikasi di daerah ini. Merujuk pada Kepmenkominfo 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Covid-19 melalui dukungan sektor pos dan informatika.

“Kami telah menindaklanjuti Kepmen ini, dan telah melaporkan seluruh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Bupati. Sejak Maret sampai hari ini telah melakukan wasdal menara telekomunikasi terhadap seluruh bangunan menara telekomunikasi se Kabupaten Sumbawa sebanyak 280 site. Baik reguler, merah putih maupun USO Kementerian Kominfo,” sebut Kadis Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori M.Se. Menjadi kewajiban OPDn-

ya untuk menjamin komunikasi masyarakat tetap terjaga. Dengan adanya anjuran “Di Rumah Saja” maupun Belajar, Bekerja, Beribadah dari Rumah selama berlangsungnya pandemi Covid-19. Untuk itu, Dinas Kominfotik Sumbawa yang beralamat di lingkungan Kantor Bupati Sumbawa ini terus melakukan komunikasi dengan para provider maupun operator untuk bersama-sama menjaga kualitas sinyal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Sampai saat ini, dari 280 site yang termonitor, masih terdapat beberapa site / menara telekomunikasi yang fasilitas layanannya masih 2G, sehingga masih terdapat 18 Desa di Kabupaten Sumbawa yang belum bisa menikmati layanan paket data seluler atau layanan internet,” papar Ansori.

Bupati Sumbawa melalui Dinas Kominfotik menyurati

Operator maupun Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kapasitas layanan dari 2G ke layanan yang dapat mengakses internet dan telah bersurat resmi kepada pihak PT. Telkomsel area Bali Nusra di Denpasar maupun PT. XL Axiata agar dapat melakukan optimasi dan peningkatan layanan terhadap beberapa site dimaksud.

Dalam rangka menjaga kualitas sinyal telekomunikasi guna menunjang percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa, Dinas Kominfotik akan membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Jaringan Telekomunikasi dengan melibatkan Person In Charge (PIC) masing-masing operator seluler (PT. Telkomsel dan PT. XL Axiata) yang ada di Kabupaten Sumbawa serta pihak PT. TELKOM Kancatel Sumbawa, maupun para provider BTS yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/ula)

Senin, 4 Mei 2020

Haeruddin

48 dari 72 Desa di Dompu yang mencairkan DD tahap pertama. Setelah perubahan PMK No 40 dan Permendesa No.06 tahun 2019 terkait DD tahun 2020, sehingga Desa melakukan Musdes khusus untuk menyesuaikan pendapatan Desa yang bersumber dari DD, ADD, dan BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah).

Musdes khusus yang sedang berlangsung di Desa, kata ArifMauluddin, untuk menetapkan APBD perubahan 2020 dan menetapkan nama – nama masyarakat miskin calon penerima BLT Dana Desa. Nama ini merujuk pada Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Dompu, dan memperbaikinya dalammusyawarah bila warga tersebut belum ada di BDT. Ia pun mendorong Desa untuk segera menyelesaikan penetapan APBDes perubahan dan nama calon penerima BLT DD, sehingga warga yang terdampak Covid-19 bisa segera dibantu melalui uang tunai. Karena BLT DD harus dengan dana tunai. “Insyaallah pekan depan, Desa – Desa ini akan mengajukanpermohonan pencairan DD dan ADD,” katanya. (ula)

Penerima Program Bansos Tunai Terus Diverifikasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima program Bansos tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab sampai saat ini baru 81 persen yang terverifikasi dari kuota sebanyak 8.600 keluarga. Proses verifikasi inipun tidak sulit karena datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diluar data PKH dan BPNT. “Proses verifikasi masih terus kami lakukan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Dari 81 persen data yang terveriikasi, 21 persennya sudah dibalas oleh Kemensos sebagai penerima program dimaksud. Kami berharap proses verifikasi bisa segera rampung sehingga bantuan tersebut bisa segera dimanfaatkan,” ungkap Kadisos, dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB, Minggu (3/5).

Dikatakannya, ribuan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19. Apalagi para

penerimanya, merupakan masyarakat yang belum didukung program rutin pemerintah (PKH dan BPNT). Sehingga dengan adanya bantuan tersebut masyarakat miskin bisa menjalani bulan Ramadhan dengan khusyu. “Penerima program bansos tunai kami pastikan tidak ada yang ganda karena di petunjuk pelaksanaan penerima program PKH dan BPNT tidak masuk kriteria,” jelasnya.

Seraya menambahkan, selain program tersebut masyarakat yang terdampak Covid-19 juga akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dengan angka yang sama (Rp600 ribu). Hanya saja untuk saat ini, verifikasi dan validasi data masih harus dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tim verifikasi bersama kepala desa juga sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dan ditargetkan bisa segera tuntas. “Data penerima sudah kita miliki tinggal kita cek di lapangan untuk memastikan saja penerimanya. Kami juga menargetkan dalam waktu dekat verifikasi tersebut sudah tuntas untuk kita serahkan kembali ke Kemensos,” pungkasnya. (ils)

Kejari Loteng Ingatkan Diskop Tidak ’’Mark Up’’ Harga Masker KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memberikan peringatan kepada Dinas Koperasi dan UKM Loteng, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan mandat untuk pengadaan dua juta masker oleh pemerintah daerah setempat agar tidak main-main dalam pengadaan masker bagi masyarakat. Diharapkan agar kualitas masker sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh pemerintah.

“Kita sudah wanti-wanti (peringatkan) Kepala Dinas Koperasi (dan UKM Loteng) jangan sampai ada penyimpagan dan jangan sampai ada mark up harga (masker),” ujar Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.M.M.H.,

kepada Ekbis NTB terkait program pengadaan dua juta masker oleh Pemkab Loteng, Sabtu (2/5) lalu.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Loteng sendiri aku Ely, sudah meminta pendapat secara lisan kepada Kejari Loteng terkait pengadaan dua juta masker tersebut. Pihaknya pun sudah memberikan pertimbangan dan pendapat sekaligus. Dengan titik tekan, program tersebut harus dijalankan dengan sungguhsungguh dan jangan sampai terjadi penyimpangan.

Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Kejari Loteng juga sudah meminta contoh masker yang sudah selesai diproduksi. Untuk selanjutnya akan dicek kesesuaiaan

kualitas serta kuantitas produksi dengan harga belinya. “Contoh maskernya sudah kita minta, untuk kami cek kualitas dan kuantitasnya apakah sesuai dengan harganya,” imbuh Ely. Tidak sampai disitu saja, begitu proses pengadaan dua juta masker tersebut selesai pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng serta BPKP untuk meminta dilakukan audit. Karena memang untuk proyek pengadaan dua juta masker bukan dalam pengawalan jaksa, tetapi tetap akan diawasi.

Lebih lanjut, Kejari Loteng imbuh Ely juga sudah menekankan kepada Diskop dan UKM Loteng supaya melibatkan Usaha Kecil Me-

nengah (UKM) lokal dalam pengadaan masker tersebut.

Dari penyampaian Diskop dan UKM Loteng, total ada 120 lebih UKM lokal di Loteng yang dilibatkan dalam program bernilai miliaran rupiah tersebut.

Terpisah, Kadiskop dan UKM Loteng, Ihsan, S.Hut., menegaskan komitmen untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh pihak Kejari Loteng dalam proyek pengadaan dua juta masker oleh Pemkab Loteng. Termasuk berkomitmen melibatkan UKM lokal dalam program tersebut sebagai salah satu upaya penyelematan UKM ditengah pandemi virus corona.

Sebelumnya, Pemkab Lo-

teng sendiri mengalokasikan aggaran sekitar Rp 12 miliar untuk pengadaan dua juta masker tersebut. Dana tersebut dialokasikan dari anggaran penanganan Covid-19 Loteng tahun 2020. Dan, Diskop dan UKM Loteng ditunjuk sebagai OPD yang menangangi proyek tersebut.

Terpisah, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengatakan tahap pertama pengadaan masker tersebut sudah selesai. Masker tersebut pun saat ini sudah mulai didistribusikan ke masyarakat secara bertahap.

Dengan fokus pertama di wilayah Kecamatan Praya serta di kecamatan yang masuk zona merah. (kir)