Edisi Kamis 4 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 4 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 71 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Siapkan Strategi Baru

Pemprov Evaluasi Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus melakukan evaluasi terkait dengan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang kembali menunjukkan tren peningkatan kasus baru. Dari evaluasi yang dilakukan, akan dicari strategi baru untuk semakin menekan angka kasus Covid-19.

Sekda NTB selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, di bawah koordinasi Wakil Gubernur NTB, Asisten I dan Kepala Dinas Keseha-

tan (Dikes) NTB terus mencermati tren-tren perkembangan kasus baru Covid-19. ‘’Terus kita lakukan evaluasi-evaluasi, dan memperhatikan usulan-usulan dari berbagai pihak. Bahwa kita perlu strategi baru, iya. Karena kita

menghadapi fakta-fakta baru lagi. Fakta klaster unidentified. Kenapa anak-anak, Nakes terpapar. Kita evaluasi lagi,’’ kata Gita di ruang kerjanya, Rabu (3/6) siang kemarin.

Strategi awal penanganan Covid-19 di NTB dianggap

sudah on the go track. Sehingga, penanganan kasus Covid19 di NTB nyaris seperti apa yang sering diucapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahwa ada cahaya di ujung terowongan.

Hal itu ditandai dengan melandainya angka kasus baru, yang terus menurun beberapa minggu jelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian pada waktu itu, angka kesembuhan pasien dari Covid-19 di NTB juga meningkat bahkan

pernah di atas 60 persen.

Selain itu, stagnannya jumlah pasien yang meninggal dunia. Pada waktu itu, NTB mampu menekan kasus kematian pasien Covid-19 tetap pada angka 7 orang. Hal itu berkat strategi yang dilakukan pada waktu itu.

Namun seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri, banyak warga yang ke tempat keramaian untuk membeli baju lebaran. Dua malam sebelum lebaran terjadi ledakan kasus

Covid-19 di NTB sebanyak 54 orang. Sebelumnya, angka tambahan kasus tertinggi sebanyak 32 orang. ‘’Dari 54 turun jadi 10, naik lagi 49 kasus. Turun lagi 42, 25,25, kemudian 18 dan kemarin 15 kasus baru.

Artinya ini masih bergemuruh juga. Yang sudah melandai awalnya, naik lagi fluktuatif,’’ kata Gita.

Belum lagi, kata Gita ada beberapa kecemasan dari Pemda. Pertama, kepulangan

4.500 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB dari 13 negara penempatan di luar negeri.

Kecemasan kedua, terkait dengan semakin banyaknya anak-anak yang terpapar Covid-19 di NTB. Berdasarkan data Pemprov jumlah anak-anak yang terpapar Covid-19 di NTB hingga 30 Mei 2020 sebanyak 87 orang.

Sebanyak 3 anak meninggal akibat Covid-19.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Alihkan Anggaran Dukungan Penyelenggaraan Haji Mataram (Suara NTB) Setelah adanya kepastian soal tidak adanya pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) 2020. Pemprov mengalihkan anggaran yang semula diperuntukkan mendukung penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Lombok tahun 2020.

Anggaran yang semula disiapkan untuk operasional Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan biaya makan minum dan honor petugas keamanan di luar Asrama Haji itu akan dialihkan. ‘’Belum kita alihkan, nanti berproses.

Tapi pasti dialihkan untuk penanganan Covid-19. Karena sudah jelas ibadah haji tidak ada,’’ ujar Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Ahmad Masyhuri, SH dikonfimasi Suara NTB, Rabu (3/6) kemarin.

Ia menyebutkan, dukungan anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji yang disiapkan Pemprov NTB sebesar Rp1,1 miliar dalam APBD 2020.

Bersambung ke hal 11

JPS Gemilang Tahap II Serap Sekitar 16.050 Tenaga Kerja TO K O H Tuntutan Maksimal Koruptor JPS KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB mengawal program penanganan Covid-19. Salah satu fokusnya yakni penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap kedua.

Bagi yang mencoba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan, pidana korupsi ancamannya.

Demikian ditegaskan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH, Rabu (3/ 6) kemarin soal evaluasi penanganan Covid-19 di NTB. Ia menegaskan pihaknya menerjunkan tim pendampingan hukum dalam pengadaan dan pendistribusian JPS Gemilang tahap kedua. ‘’Orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan akan kami tindak tegas,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 11 Nanang Sigit Yulianto

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Siapkan Kenormalan Baru PERSIAPAN menuju kenormalan baru bidang pariwisata, membutuhkan kolaborasikolaborasi dari seluruh pihak. Tidak terkecuali rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang memegang peran penting dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H.Lalu Hamzi Fikri, menerangkan aspek kesehatan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kenormalan baru ke depan.

Diantaranya dengan mejalin kerja sama antara hotel dan rumah sakit. ‘’Kerja sama rumah sakit dan hotel merupakan hal yang baik dari aspek kesehatan dan aspek pariwisata, Bersambung H.Lalu Hamzi Fikri ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melibatkan 535 IKM dan UKM lokal untuk memasok produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II. Dengan pelibatan IKM dan UKM sebanyak itu, jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 16.050 orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Koordinator Bidang Pemulihan Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap dalam satu IKM dan UKM sebanyak 30 orang. Sehingga, dari 535 IKM dan UKM yang dilibatkan dalam pengadaan produk JPS Gemilang tahap II mampu menyerap 16.050 orang tenaga kerja. ‘’Rata-rata satu IKM 30 pekerja,’’ kata Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/6) siang kemarin.

Paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Lombok berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, minyak goreng kelapa lokal 1 liter, ikan kering, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Sedangkan paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Sumbawa berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, kue lokal, ikan kering, garam 1 kg, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Dalam pengadaan beras sebanyak 34 IKM dan UKM yang dilibatkan di seluruh NTB. Kemudian garam 10 IKM

dan UKM, ikan kering 26 IKM dan UKM, minyak kelapa 50 IKM dan UKM, abon 39 IKM dan UKM. Kemudian gula aren sebanyak 15 IKM dan UKM, minyak kayu putih 6 IKM dan UKM, kopi 76 IKM dan UKM, teh kelor 21 IKM dan UKM, serbat jahe 12 IKM dan UKM, susu kedelai 26 IKM dan UKM, masker 102 IKM dan UKM, sabun 18 IKM dan UKM, kue kering 71 IKM dan UKM dan goodybag vinyl sebanyak 28 IKM dan UKM. Ridwan menyebutkan, jumlah rumah tangga sasaran penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK. Dengan rincian sebanyak 110.000 KK penerima manfaat datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian 15.000 KK penerima manfaat datanya berasal dari luar DTKS. Keluarga penerima manfaat yang datanya dari luar DTKS merupakan honorer guru SMA/SMK, pemulung, operator roda tiga, security dan CS Pemprov NTB, petugas kebersihan, petugas RSUD NTB, petugas RS Manambai, petugas Covid Bapelkes, petugas pengawas pelabuhan dan bandara, mahasiswa asrama/tidak mudik, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pegawai Pemprov golongan I, pekerja seni, pekerja dirumahkan, disabilitas, marbot, pegawai golongan I dan II. Ia merincikan jumlah IKM dan UKM yang dilibatkan di masing-masing kabupaten/kota. Untuk di Kota Mataram melibatkan 126 IKM dan UKM, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon/ist)

SERAP NAKER - Program JPS Gemilang yang melibatkan 535 IKM dan UKM lokal mampu menyerap tenaga kerja (naker) cukup besar. Sekitar 16.050 naker yang tersebar di 10 kabupaten/kota, terserap di berbagai jenis usaha.

Seperti usaha pembuatan masker, pengepakan beras dan lain-lain.

PLN Pasok Batubara ke PLTU Jeranjang Melalui Dua Jalur Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) memasok batubara untuk kebutuhan operasional PLTU Jeranjang melalui dua jalur atau cara. Ke dua cara itu, dengan memaksimalkan penggunaan dermaga atau jetty yang telah terbangun di lokasi PLTU Jeranjang dan cara ke dua, lewat

jalan darat melalui Pelabuhan Lembar.

Demikian disampaikan, Manager PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino, kepada Suara NTB, Rabu (3/6).

Dijelaskan Melky, guna menjaga kontinuitas pasokan listrik di Pulau Lombok dan sebagai upaya untuk mem-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

Salah satu sudut pembangkit di PLTU Jeranjang.

produksi listrik dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan solar. Maka terkait dengan pengiriman batubara untuk kebutuhan operasi PLTU Jeranjang bahwa hal tersebut dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dermaga atau jetty yang telah terbangun di lokasi PLTU Jeranjang dan juga melalui jalan darat melalui Pelabuhan Lembar. ‘’Semua tentunya berharap agar PLTU Jeranjang ini dapat beroperasi secara kontinu. Apabila tidak memasuki masa pemeliharaan, ataupun ada gangguan yang pastinya tidak kita harapkan terjadi, PLTU Jeranjang akan terus menyuplai listrik untuk masyarakat Lombok.

Di samping pembangkit solar yang berfungsi sebagai backup jika sewaktu-waktu terjadi gangguan atau pemeliharaan di PLTU Jeranjang, untuk menghindari pemadaman di sistem Lombok,’’ terang Melky.

Bersambung ke hal 11

Polda NTB akan Teliti Laporan Dugaan Inefisiensi di PLTU Jeranjang Mataram (Suara NTB) Polda NTB menerima laporan Lombok Global Institue (Logis) terkait dugaan inefisiensi pengangkutan batubara PLTU Jeranjang selama 2010-2020. Indikasi pemboro-

san muncul dari biaya angkut batubara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU Jeranjang, padahal sebenarnya PLTU Jeranjang sudah memiliki dermaga sendiri.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

Direktur Logis Fihirudin (kiri) menyerahkan berkas laporan pengaduan indikasi kerugian negara pengelolaan PLTU Jeranjang ke penyidik Polda NTB, Selasa (2/6) kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

Halaman 2

Tidak Boleh Ganda PEMKOT Mataram akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19. Masyarakat yang belum terdata telah diajukan ke Dinas Sosial. Namun, nihil tambahan.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum menyampaikan, data yang diusulkan sebagai penerima bantuan JPS baik provinsi maupun Kota Mataram sejumlah 400 kepala keluarga (KK). Ternyata direalisasikan kurang dari 200 KK. Data ini belum termasuk dari data tambahan yang diminta sejumlah 197 (Suara NTB/dok) KK. “Malah kita dapat Mahnum kurang dari 200 KK,” sebut Mahnum dikonfirmasi, Rabu (3/6).

Pola pendataan tidak menyisir ke lingkungan. Berdasarkan arahan dari Pemkot Mataram bahwa masyarakat yang datang ke kelurahan membawa kartu keluarga dan KTP harus diakomodir sebagai penerima bantuan.

Pihaknya tetap memverifikasi apakah terdampak dari Covid-19 atau sebaliknya. “Jadi kita tidak turun mendata. Siapa yang datang ke kelurahan itu yang kita terima,” tandasnya.

Menurutnya, pendataan mengedepankan prinsip kehatihatian. Bantuan bencana non alam virus Corona banyak sumbernya. Seperti dari Kementerian Sosial, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Syaratnya penerima bantuan tidak terdata pada salah satu penerima bantuan stimulan tersebut.

Pihaknya terpaksa menunda penyaluran bantuan karena ganda. Bantuan akan dialihkan kepada masyarakat yang belum terdata. “Ada yang sudah menerima PKH dan BPNT. Datanya muncul lagi sebagai penerima bantuan JPS. Kan ndak boleh double,” ulasnya.

Kebijakan Pemkot Mataram memberikan bantuan bagi pasien dalam pengawasan dan pasien positif diapresiasi.

Tetapi di wilayahnya belum ada tambahan.

“Sekarang belum ada tambahan,” pungkasnya.

Mahnum mengharapkan pemberian bantuan bisa merata, sehingga masyarakat dapat merasakan program pemerintah. Selain itu, wabah Corona bisa segera berakhir supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. (cem)

(Suara NTB/cem)

MENGATUR JARAK - Pedagang di pasar Kebon Roek telah mengatur jarak. Pembatasan jam operasional akan diberlakukan di Pasar Mandalika dan Kebon Roek. Kebijakan ini memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Operasional Pasar Mandalika dan Kebon Roek Dibatasi

Mataram (Suara NTB) – Cukup sulit untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di pasar-pasar tradisional. Namun Pemkot Mataram akan membatasi operasional pasar Kebon Roek dan pasar Mandalika.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyampaikan, pembatasan jam operasional menyesuaikan dengan aktivitas pedagang di pasar.

Masyarakat tidak bisa dipatok begitu saja. Karena tradisi masyarakat di Lombok mulai beraktivitas usai salat subuh.

“Masyarakat yang memiliki

pemahaman agama, sehingga selesai salat subuh langsung bertebaran mencari rezeki,” kata Amran. Menurutnya, pemberlakukan jam operasional mungkin tidak bisa diterapkan di semua pasar di Kota Mataram. Kebijakan dimungkinkan berlaku di Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika.

Paling penting kata Amran

adalah, pengaturan jarak antar pedagang yang satu dengan lainnya dan pola hidup sehat dan bersih. “Kalau semua mungkin tidak bisa. Yang memungkinkan adalah di Pasar Mandalika dan Kebon Roek. Karena aktivitas pedagang sampai sore,” pungkasnya.

Di satu sisi, seorang pedagang di pasar Sayang – sayang

terkonfirmasi positif Covid-19 dan meninggal dunia. Dinas Perdagangan juga tidak memutuskan menghentikan aktivitas di tempat tersebut. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Corona telah dilakukan rapid test terhadap pedagang. “Kalau keputusan penutupan kita serahkan ke Pak Wali,” dalihnya.

Amran mengakui penerapan protokol Covid-19 di pasar tradisional memang tidak mudah.

Hal ini tergantung dari pola pikir masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah tidak berhenti mensosialisasikan serta

Pendistribusian JPS

Atensi Kebersihan Objek Wisata ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., meminta DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram memberi atensi terhadap kebersihan di objek-objek wisata yang ada di Kota Mataram.

Permintaan ini menyusul unggahan netizen yang menyoroti sampah yang berserakan di Taman Wisata Loang Baloq. ‘’Dinas terkait harusnya sigap turun ke lapangan, mengingat tempt wisata yang sangat mencolok.

Jangan sampai masyarakat sekitar juga terkena dampak,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp ke(Suara NTB/dok) marin. Pengelola Taman Shinta Primasari Wisata Loang Baloq seharusnya berkoordinasi dengan DLH Kota Mataram untuk mengatasi masalah sampah di sana.

Apalagi, lanjut Shinta, masyarakat yang berkunjung ke Taman Wisata Loang Baloq harus membayar karcis masuk. ‘’Masak untuk memelihara kebersihan saja tidak bisa,’’ sesalnya. Kebersihan, kata dia, menjadi salah satu modal penting menarik wisatawan. ‘’Tidak ada wisatawan yang tertarik dengan tempat yang kotor, walaupun punya potensi untuk dikunjungi,’’ ujarnya.

Selain akan menarik wisatawan untuk berkunjung, kebersihan lingkungan juga akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Shinta mencontohkan Bali. Bali, selain wisata alamnya yang menarik, kebersihannya juga sangat terjaga.

Oleh karena itu, politisi Demokrat ini menyarankan kepada Pemkot Mataram supaya mempersiapkan dulu masyarakat. ‘’Siapkan tenaga kesehatan, siapkan fasilitas kesehatan lebih banyak, alat untuk cuci tangan wajib ada di setiap sudut perindustrian. Baik perdagangan (supermarket, pasar) industri wisata seperti hotel, rumah makan dan objek wisata,’’ sebutnya.

Dengan demikian masyarakat dapat teredukasi dengan menyeluruh terhada kebersihan. ‘’Otomatis mereka akan segan membuang sampah sembarang,’’ cetusnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini berharap masyarakat bisa teredukasi secara utuh dan sempurna.

Menurut Shinta, edukasi kepada masyarakat belum sama. Banyak masyarakat yang masih beradaptasi. ‘’Saya berharap kita bisa melibatkan tokoh masyarakat. Baik ketua RT dan RW untuk menjelaskan dengan bahasa daerah (bahasa sasak, red),’’ imbuhnya. (fit)

mengedukasi pedagang. Oleh sebab itu, diminta dukungan aparat kepolisian, Satpol PP, TNI serta stakeholder lainnya.

Dikatakan, pengawasan aktivitas pedagang telah dibentuk posko terpadu. Posko ini dijaga oleh petugas gabungan. Adapun tidak ditemukan petugas berjaga memantau pedagang dan pembeli harus dimaklumi. “Mungkin jam istirahat mereka harus makan dulu. Yang jelas jam operasional ada dua sampai tiga orang petugas yang tetap siaga,” demikian kata dia. (cem)

Tindaklanjuti Temuan BPK

Penerima Ganda Berpotensi Sejumlah OPD Timbulkan Masalah akan Diklarifikasi

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19. Penerima ganda berpotensi menimbulkan masalah.

JPS tahap ketiga untuk bulan April, Rabu (3/6) terakhir didistribusikan. Pemkot Mataram menuntaskan sisa 6.521 paket dari total 19.803 paket sembako. Pendistribusian kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura sangat ketat. Barang dicek oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian. “Ini tahap terakhir untuk bantuan bulan April. Satu hari ini harus tuntas,” kata Mahmuddin.

Pendataan sudah selesai. Namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan dari kelurahan. Pemkot Mataram harus mempercepat data yang sudah ada. Untuk jatah bulan Mei harus telah didistribusikan di pekan pertengah bulan Juni. Dan, jatah bulan Juni ditargetkan tuntas pada akhir bulan yang sama.

Mahmuddin mengklaim tidak ada kendala dari sisi penyediaan barang maupun pendistribusian. Prosedur tetap

(Suara NTB/cem)

PERIKSA PAKET - Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura bersama Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengecek isi paket sembako yang didistribusikan di Kelurahan Pagesangan, Rabu (3/6). sudah ada. Sebelum pendistribusian barang, tim pendamping sudah mengecek ke penyedia baik kualitas dan kuantitas.

Bahkan ada timbangan elektrik.

“Memang ada permasalahan kurang takaran. Tapi dalam toleransi dari tim,” ujarnya.

Mahmuddin menyampaikan, pemkot memiliki kebijakan memberikan bantuan ke PDP dan pasien positif Covid19. Dinas Sosial harus mengantisipasi dengan melakukan pengadaan barang sendiri.

Dikhawatirkan, jika barang disimpan di gudang bisa kedaluwarsa. “Lebih baik pengadaan khusus saja,” tandasnya.

PDP maupun pasien positif Covid-19 tidak menutup kemungkinan mendapatkan bantuan

dari program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat.

Mahmuddin menegaskan kelurahan tetap mendata dan memberikan peluang kepada masyarakat mendaftar sebagai penerima. Dengan syarat kelurahan membuat berita acara.

“Kalau double berarti rezeki mereka. Karena bantuan pusat itu sifatnya satu keluarga. Kalau ini per orang,” klaimnya. Pertimbangan PDP dan positif Covid-19 mendapatkan bantuan sambungnya, selain kebijakan pemerintah pusat. Pasien yang menjalani isolasi tidak mendapatkan penghasilan selama 14 hari, sehingga berdampak terhadap ekonomi mereka. (cem)

Pasien Covid-19 Terus Meningkat

Penyebaran Klaster Lokal Sulit Dipetakan Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 masih kesulitan memetakan penyebaran melalui klaster lokal, meski penelusuran kontak erat pasin dilakukan secara masif. Di satu sisi, pasien positif virus Corona terus meningkat.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa mengungkapkan, sebaran penularan klaster lokal sangat masif dan meluas.

Tenaga medis kesulitan memetakan karena penularannya secara sporadik, sehingga tidak bisa dikelompokkan.

Kasus ini berbeda dengan tiga klaster besar yang mampu ditangani, seperti klaster Bogor, Sukabumi dan Gowa. “Penyebarannya sangat masif. Kita kesulitan memetakan karena penyebaran sporadik,” kata Nyoman ditemui Rabu (3/6).

Menurutnya, banyak faktor

yang menyebabkan kasus Covid-19 terus bertambah. Pertama, resiko dari intensitas penelusuran yang masif. Kedua, banyak warga Kota Mataram yang bekerja di beberapa rumah sakit di luar ibukota provinsi ini.

Sebagai contoh, 13 dokter yang bekerja di rumah sakit Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagian besar mereka bermukim di Kota Mataram. Ada juga pasien 393 yang dirawat di rumah sakit provinsi menularkan beberapa orang. “Karena kerja di Mataram resikonya kita terkontaminasi,” jelasnya.

Langkah tim gugus tugas memutus mata rantai penyebaran virus melalui program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program ini sebagai sarana memetakan klaster. Karena penularan virus Corona saat masif di semua lingkungan, sehingga PCBL dianggap sebagai solusi.

Sebagai contoh sebut Nyo-

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram, Kamis (4/6) akan mengklarifikasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atas temuan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kesalahan administrasi dan potensi kerugian negara jadi temuan berulang.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dibahas bersama tim auditor pengawas internal pemerintah. Sejumlah temuan maupun rekomendasi masih menjadi catatan BPK. Catatan ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil pimpinan OPD. “Besok (hari ini, red) kita akan panggil semua satker yang menjadi rekomendasi dari BPK,” kata Alwan.

Alwan tidak menyebutkan secara detail item apa saja yang menjadi temuan auditor negara tersebut. Termasuk instansi mana saja temuannya berulang. Secara umum diberikan gambaran bahwa temuan auditor seputar kesalahan administrasi, kerugian negara atas kelebihan pembayaran, pelaksanaan program tidak sesuai standar operasional prosedur serta kegiatan yang tidak memiliki Perwal.

“Kalau total kerugiannya saya tidak hafal betul. Yang

(Suara NTB/dok)

Lalu Alwan Basri jelas teguran dan rekomendasinya sama seperti tahun sebelumnya,” katanya.

Dipanggilnya OPD dalam rangka klarifikasi hasil temuan.

Termasuk meminta OPD teknis menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi maupun saran dari BPK. Tindaklanjut terhadap LHP BPK diberikan waktu selama 60 hari.

Sebagai tambahan informasi bahwa Pemkot Mataram telah lima kali berturut – turut mendapatkan opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari BPK. Penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 secara daring di Aula Pendopo Walikota Mataram belum lama ini. (cem)

man, di Lingkungan Panerage, Kelurahan Cakra Barat dikunci. Satu lingkungan di rapid test massal. Warga positif dan menjalani karantina. “Di lingkungan itu selesai dan sembuh. Kasus di Rembiga juga nihil,” sebutnya.

Positive rate Kota Mataram sekitar 11,5 persen. Tingginya positive rate karena tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi. Ketika ada gejala awal mendapatkan penanganan medis. Penularan tidak mengenal strata ekonomi. Bahkan, banyak yang terpapar dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

“Tingkat kepedulian masyarakat juga tinggi,” ujarnya.

Sejauh ini, data pasien positif Covid-19 di Kota Mataram mencapai 247 orang.

Dengan rincian, 133 dalam perawatan, 9 meninggal dunia dan 105 sembuh. 247 Pasien dalam pengawasan,49 orang dalam pemantauan dan 11 orang tanpa gejala. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

Halaman 3

BLK NTB Adakan Pelatihan ”Online” Tanggap Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pandemi virus corona atau Covid-19 merebak di berbagai belahan dunia. Kondisi ini memaksa banyaknya perubahan dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat yang berimbas pada berbagai kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, peribadatan, tidak terkecuali Program Pelatihan BLK NTB Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB .

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dra.T.Wismaningsih Drajadiah didampingi Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) NTB, Hj. Wilujeng memaparkan, rencana semula, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK NTB yang dibiayai APBN 2020 sebanyak 16 paket akan melatih siswa sebanyak 256 orang dilanjutkan dengan uji kompetensi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun harus terhenti di tengah jalan akibat pandemi Covid-19, saat PBK baru berjalan 40% (14 Paket (224 orang). Mempertimbangkan situasi tersebut bisa berjalan cukup lama, Dirjen Bina Lattas Ke-

menaker mengeluarkan SK Nomor : 2.187/LP.00.03/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Program Pelatihan Tanggap Covid- 19 di Balai Latihan Kerja dan Balai Peningkatan Produktivitas Tahun 2020.

Perubahan PBK menjadi Pelatihan Tanggap Covid-19 , dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia, dengan cepat BLK NTB menindaklanjuti SK tersebut dengan menyusun dan mengususlkan Revisi Program Pelatihan PBK menjadi Pelatihan Tanggap COVID-19 dengan sistim daring (online).

Persiapan Pelatihan Tanggap Covid-19 yang dilakukan BLK NTB diantaranya, pendaftaran peserta pelatihan sejak 13- 26 Mei 2020 melalui google form dengan mengisi secara online masing masing ke link program pelatihan. Link pendaftarannya,(http://gg.gg/DaftarPelatihanWastafelBLKNB), (http://gg.gg/ DaftarPelatihanMemasakBLKNTB), (http://gg.gg/DaftarPelatihanHandsanytizer) dan (http:// gg.gg/DaftarPelatihanPembuatanMaskerBLKNTB). Jumlah pen-

daftar, sampai hari terakhir 26 Mei 2020) sebanyak 889 orang.

Diantaranya karena PHK sebanyak 148 orang, pencari kerja sebanyak 647 orang dan masyarakat umum sebanyak 94 orang. Berdasarkan program pelatihan yang dipilih, pelatihan instalasi wastafel (116 orang), pelatihan pembuatan hand sanitizer/cairan disinfektan (326 orang). pelatihan pembuatan masker (170 orang). dan pendaftar pendaftar program pelatihan memasak (277 orang).

“Kriteria kelulusan, meliputi Tenaga Kerja yang terdampak Covid-19 (ter-PHK, atau dirumahkan) dan pencari kerja,” jelas kepala dinas. Dari 889 orang pendaftar yang dinyatakan lulus 368 orang. Dengan perincian program pelatihan instalasi wastafel (96 orang), program pelatihan pembuatan hand sanitizer/cairan disinfektan (80 orang), program pelatihan pembuatan masker (96 orang), dan program pelatihan memasak (96 orang), dan telah diumumkan pada hari Rabu 27 Mei 2020 lalu melalui akun Resmi

Media Sosial BLK NTB; Facebook (Balai Latihan Kerja NTB), Instagram (blkntb), Twitter (ntb_blk).

Rencana pelaksanaan kegiatan, gelombang pertama dari tanggal 3 Juni - 16 Juni 2020 untuk program pelatihan memasak 2 kelas, program pelatihan pembuatan masker 2 kelas, dan program pelatihan instalasi wastafel sebanyak 2 kelas.

Gelombang kedua, dari tanggal 22 Juni-3 Juli 2020, untuk program pelatihan memasak 2 kelas, program pelatihan pembuatan masker 2 kelas dan program pelatihan instalasi wastafel sebanyak 2 kelas.

Gelombang ketiga dari tanggal 08 Juli - 21 Juli 2020 untuk program pelatihan memasak 2 kelas , program pelatihan pembuatan masker 2 kelas dan program pelatihan instalasi wastafel 2 kelas. Gelombang Keempat dari tanggal 27 Juli -10 Agustus 2020 untuk program pelatihan pembuatan hand sanitizer / cairan disinfektan sebanyak 5 kelas. Hasil Latihan Online Tanggap Covid-19 berupa program pelatihan instalasi wastafel sebanyak 96 instalasi wastafel, program pel-

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN ONLINE - Pelatihan OnlineTanggap Covid-19 BLK NTB Disnakertrans Provinsi NTB melalui Aplikasi Daring, dipantau secara langsung Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dra.T.Wismaningsih Drajadiah untuk memastikan pelatihan berbasis online sudah dimulai dan terlaksana dengan baik. atihan pembuatan hand sanitizer / cairan disinfektan sebanyak 4.000 liter, program pelatihan pembuatan masker sebanyak 9.000 masker, program pelatihan memasak sebanyak 4.800 box makanan.

“Outcamenya, Pemanfaatan

Hasil Latihan Online Tanggap Covid-19 diserahkan ke Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB untuk memutus mata rantai Penyebaran Covid-19,” demikian kepala dinas. (bul/*)

Aktivitas Ekonomi Mulai Dibuka

Mataram (Suara NTB) Pelaku usaha, dan masyarakat tidak ada pilihan, selain berdamai dengan Covid-19. Aktivitas ekonomi mulai dibuka, setelah beberapa bulan terakhir stagnan karena wabah virus corona. Pantauan Suara NTB, Rabu (3/6) kemarin, Kota Mataram tak selengang sebelumnya.

Lalu lalang orang di jalanjalan sudah mulai ramai. Kendatipun, Provinsi NTB tidak termasuk daerah yang sudah boleh memberlakukan new normal, atau kenormalan baru yang digaungkan oleh World Health Organization (WHO)/ Badan Kesehatan Dunia. Sepanjang jalan di Pejanggik Mataram, kegiatan usaha mulai ramai. Dari pedagang lapak, toko-toko, supermarket, bahkan pedagang asongan.

Mataram Mall juga sudah

mulai dibuka. Di sepanjang jalan Jalan Catur Warga juga demikian.

Toko pakaian yang tadinya tertutup rapat mulai dibuka kembali, toko aksesoris, toko penyedia kelengkapan olahraga, toko elektronik, toko sepatu sandal, hingga tempat-tempat penjualan makanan dan rumah makan mulai dibuka.

Tak terkecuali, hotel, juga ikut dibuka. Di Jalan Sriwijaya Mataram juga demikian, ritelritel modern, Lombok Epicen-

trum Mall, dan toko maubeler, hingga pedagang buah, sudah mulai berjejer.

Tempat penjualan pakaian bekas di Karang Sukun juga sudah mulai dibuka. Usahausaha penyangga di sekitar kawasan kampus juga mulai dibuka. Namun kunjungan tentu tak seramai sebelum mewabahnya Covid-19. Berdamai dengan Covid-19, diantaranya yang dilakukan melaksanakan protocol kesehatan. Menggunakan masker, penyediaan tempat-tempat mencuci tangan di pintu-pintu toko. Namun pemerintah mesti lebih tegas lagi. Agar masyarakat tanpa terkecuali menggunakan masker di luar rumah.

Masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak me-

(Suara NTB/bul)

SUDAH DIBUKA - Pusat-pusat perbelanjaan di Kota Mataram sudah dibuka, tanpa terkecuali pusat penjualan pakaian bekas di Karang Sukun, Mataram

Perketat Pengawasan, LEM Siap Buka Kembali Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemkot Mataram membuka kembali pusat perbelanjaan mendapat apresiasi penuh pelaku usaha. Pasalnya, kebijakan tersebut sekaligus membuka kembali lapangan kerja bagi ribuan orang yang bergantung pada sektor usaha tersebut.

General Manager (GM) Lombok Epicentrum Mall (LEM), Salim Abdad menerangkan dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan maka perputaran ekonomi dapat dipertahankan di tengah situasi saat ini. Mengingat ada ribuan pekerja yang bergantung pada sektor tersebut. “Kita cukup senang pemerintah melihat kepentingan kenapa LEM bersama pusat perbelanjaan yang lain mesti dibuka. Seiring dengan covid ini, tidak bisa terus orang tidak makan (mendapatkan penghasilan, red),” ujar Salim, Rabu (3/6) di Mataram.

Diterangkan Salim, untuk mencegah potensi penularan pelaku usaha pasti menerapkan protokol Covid-19. Salah satunya dengan membuka pusat perbelanjaan secara terbatas. Dicontohkannya seperti yang diterapkan LEM, dimana jumlah pengunjung dibatasi 40-50 persen dari kapasitas gedung. “Kalau selama ini 20.000 (pengunjung), sekarang mungkin 10.000 kita sudah stop. Di tokotoko juga kita minta seperti itu,” ujar Salim.

Selain itu pusat perbelanjaan terbesar di NTB teresebut hanya mengizinkan satu shift kerja, yaitu pukul 11.00 – 20.00 Wita. Dengan begitu, pembagian karyawan dapat diatur dengan sistem satu kelompok shift untuk satu hari kerja secara

bergiliran. Berdasarkan catatan pihaknya, Salim menerangkan 75 persen penyewa di LEM saat ini sudah mulai beroperasi.

Jumlah tersebut diharapkan bertambah seiring waktu, terutama untuk mempersiapkan pelayanan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah daerah. “Kita sudah periksa semua. Termasuk tempat-tempat makan sudah diatur sehingga jaraknya lebih jauh.

Setidaknya sekarang tidak ada alasan penyewa tidak membayar karyawannya,” ujar Salim.

Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah, khususnya meminimalisir jaminan sosial yang harus disediakan karena roda perekonomian bisa dijaga. Di sisi lain, pihaknya memproyeksi keramaian pengunjung dapat dihindari. Mengingat peak sesason pada Ramadan lalu telah lewat sehingga potensi keramaian terbilang minim. Kendati demikian persiapan-persiapan internal tetap dilakukan manajemen LEM. Antara lain untuk terus mensosialisasikan penerapan protokol Covid-19 pada penyewa sekaligus melakukan pengawasan.

Untuk menjamin kenyamanan tersebut pihaknya antara lain mewajibkan seluruh karyawan yang bekerjadiLEMdanpengunjunguntukmemakaimasker.

Selain itu, pengunjung tidak akan diizinkan masuk jika tidak memakai masker dan tidak bersedia melewati pengecekan suhu tubuh. “Itu semua kita awasi. Sehingga semua harus memakai masker. Baik karyawan mall, karyawan tenant, atau customer,” pungkasnya. (bay)

matuhi ketentuan kesehatan, menggunakan masker. Beberapa pemilik toko mengaku, membuka usaha mengikuti trend diberlakukannya kenormalan baru oleh pemerintah. Terlalu lama berdiam diri di tengah

wabah Covid-19 menurut salah satu pemilik toko, menggerus modal yang dimiliki.

“Terlalu lama tidak buka toko habis modalnya. Lebih baik dibuka. Walaupun orang berbelanja tentu belum nor-

mal seperti dulu. Asal buka saja dulu,” kata narasumber ini. Ditengah upaya bangkit dunia usaha. Harapan kepada pemerintah agar pengusaha diberikan keringanan-keringanan, sembari menunggu dunia

pulih kembali. Yang terpenting saat ini mendorong produktivitas masyarakat, menekan angka PHK. “Kita lihat saja, dalam beberapa hari ke depan akan seperti apa orang berbelanja,” ungkapnya. (bul)

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pembatalan Haji Hindari Saling Tuding PENYALURAN Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan virus Corona (Covid19) Lombok Timur (Lotim) berlanjut ke tahap kedua. Namun dalam persiapan penyalurannya, masalah data masih menjadi momok yang harus diselesaikan. Terkait pendataan ini, antara masyarakat maupun pemerintah diingatkan untuk menghindari saling tuding satu sama lain.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, SKM,MM., Rabu (3/6), permasalahan dalam pen(Suara NTB/yon) yaluran JPS Gemilang rataH. Ahmat rata terjadi pada validasi data.

Kondisi ini terjadi seiring adanya penambahan data, data ganda maupun masyarakat belum terdata dalam sejumlah item bantuan tersebut. hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bersabar.

“Data yang masih terjadi permasalahan itu, mari kita samasama memperbaiki. Tidak ada saling tuding sehingga tidak ada yang menjadi sasaran massa,” harapnya.

Termasuk hal mendasar yang diperhatikan berupa transparansi pemerintah desa dalam penggunaan anggaran dan penentuan penerima manfaat bantuan JPS. Terlebih untuk di tingkat desa terdapat kepala desa, kepala lingkungan dan perangkat desa yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Pemdes, jangan hanya duduk menunggu di kantor desa. Melainkan harus jemput bola melakukan penanganan,”harapnya.

Dibangunnya pemahaman masyarakat suatu hal yang penting karena penyaluran 6 jenis bantuan JPS baik berupa sembako dan uang pencairannya secara bertahap. Sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak saling mencurigai akan terwujud. Unsur pemerintah yang bekerja pengadaan JPS ini dapat bekerja dengan baik. (yon)

Bupati Lotim : Ini Keputusan Terbaik

Selong (Suara NTB) Keputusan pemerintah pusat melakukan pembatalan ibadah haji 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini didukung Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy. Orang nomor satu di Lotim yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Ketua Tim Pemondokan Haji tahun 2005 – 2008 menyebut, kebijakan Kemenag itu merupakan sebuah keputusan yang terbaik.

Ditemui di sela kesibukannya di Selong, Rabu (3/6), Bupati Sukiman menegaskan, saat ini diketahui belum ada kejelasan dari Pemerintah Arab Saudi soal musim haji 2020. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan keputusan membatalkan pemberangkatan. Keputusan tersebut sudah dianggap tepat dan cepat. “Lebih cepat dan itu lebih baik,” ucapnya.

Berdasarkan pengalamannya, Sukiman menuturkan saat musim haji, Masjidil Haram

Makkah Al Mukarramah dipadati sekitar 4 juta umat manusia. Pelaksanaan ibadah haji berdesak-desakan dengan jutaan orang tersebut. Satu orang saja orang batuk maka yang lain akan ikut batuk. “Saya pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji itu begitu,” ucapnya.

Satu orang flu, sambungnya maka sekian banyak orang akan tertular flu. Satu orang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19), maka separuh dari 4 juta bisa turut ter-

papar. “Bayangkan bahaya yang akan terjadi,” urainya.

Masyarakat Kabupaten Lotim yang sudah menanti lama untuk berangkat diminta terima saja kenyataan.

Menurutnya, tidak jadi berangkat itu yang terbaik. Katanya, daripada dipaksakan berangkat, namun pulang tinggal nama, maka lebih baik ditunda pemberangkatannya.

Dijelaskan, dari ribuan warga Lotim yang berangkat ini 60 persen calon jemaah haji (CJH)

Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengubah strategi pencegahan dan penanganan menyusul terus bertambahnya angka positif Covid19 di Lobar. Hingga saat ini, terdapat 139 pasien positif di Lobar.

Sebab salah satu tolok ukur kinerja tim satgas terkait angka kasus positif terbilang melonjak, sehingga perlu dikaji lagi pola pendekatan pencegahan dan penanganan yang dilakukan.

“Ketika langkah yang sudah diambil tapi prosesnya tidak menunjukkan hasil, maka harus ada evaluasi. Mungkin perlu strategi yang lain oleh Pemda dalam mencegah penyebarannya,” tegas Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Rabu (3/6).

Pemda, ujarnya, perlu melakukan strategi lain supaya penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Perlu dilihat dan dikaji apa yang salah strategi penanganan saat ini dilakukan pemda. Apakah terletak di teknis pencegahan yang perlu dibenahi. Evaluasi ini penting agar Pemda mengetahui sejauh mana keberhasilan strategi yang dilakukan dalam penanganan Covid-19.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan, SSTP., menyambut baik masukan perlu evaluasi strategi pencegahan dan penanganan Covid-19. Menyoal evaluasi, sudah dilakukan baik nasional maupun daerah. “Evaluasi terus dilakukan tidak saja tingkat daerah namun nasional, gugus tugas terus berkoordinasi,” terang dia.

Evaluasi penanganan Covid-19 tetap dilakukan. Atas dasar kajian dan evaluasi ini dilakukan pembenahan-pembenahan strategi. Misalnya, apakah perlu dilakukan PSBB, PSBD atau new normal maupun langkah lainnya. Langkah ini tentunya diambil berdasarkan kajian tren kasus positif dan aktivitas masyarakat mematuhi standar covid-19 atau tidak. Yang jelas adanya tren kasus inilah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya. “Ini jadi acuan kami melakukan langkah kebijakan selanjutnya,”terang dia. (her)

Bertambah, Jumlah Anak Positif Corona di Lotim Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) tidak mengenal usia. Pasalnya virus ini menginfeksi korban mulai dari balita hingga orang tua. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman,M.Kes, Rabu (3/6), jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Lotim per tanggal 3 Juni 2020 sebanyak 69 orang.

Dari jumlah ini, pasien yang berusia 0-1 tahun sebanyak 3 orang, termasuk 2 orang yang sudah meninggal dunia. Sementara satu orang sedang dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Sedangkan pasien anak lainnya yang berusia 1-5 tahun sebanyak 7 orang. “Kalau anak balita di bawah usia 5 tahun jumlahnya 9 orang. Tapi kalau sampai umur 14 tahun jumlahnya 14 orang,”jelasnya.

Disampaikan Pathurrahman, usia anak memang sangat rentan terkena suatu penyakit atau virus. Maka tak heran ketika jumlah kasus positif Corona pada usia anak-anak di NTB dan di Lotim pada khususnya cukup banyak. Namun dari pasien anak yang dinyatakan positif ini, beberapa di antaranya mengalami pneumonia berat.

Untuk saat ini, sejumlah pasien anak yang masuk katagori positif Corona dalam kondisi baik. Diharapkan kondisinya segera pulih di bawah pengawasan petugas kesehatan di rumah sakit. Untuk itu, Pathurrahman mengimbau kepada masyarakat lebih memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, terutama terhadap anak-anak dan orang tua yang memiliki penyakit penyerta karena cukup rawan tertular virus Corona.

Sementara untuk tenaga kesehatan yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang sedang dirawat sebanyak 10 orang. Dari 10 orang ini, 5 orang tenaga kesehatan bertugas di Lotim, dan 5 orang tenaga kesehatan lainnya bertempat tugas di luar Lotim namun KTP Lotim. “Akan tetapi kondisi teman-teman tenaga kesehatan di Lotim secara umum baik,”pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani penyerahan aset ke pihak PDAM, Rabu (3/6).

Bupati Serahkan Aset Senilai Rp7 Miliar ke PDAM Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menyerahkan aset milik Pemkab Lotim kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 7 miliar, Rabu (3/6). Aset berupa bangunan ini menjadi tambahan penyertaan modal dari Pemkab Lotim ke PDAM. Menurut bupati, ketika Pemkab Lotim melakukan penyertaan modal ke pihak Bank NTB Syariah, mampu memposisikan Lotim sebagai penyerta modal terbesar kedua setelah provinsi. Kondisi ini membuat nilai saham dan ke-

untungan diperoleh Lotim dari Bank NTB Syariah cukup besar. Padahal nilai aset yang diserahkan tidak sebesar yang telah diberikan ke pihak PDAM. “Dividen kita melonjak, dana CSR kita dari Bank NTB juga melonjak,” ungkap bupati.

Orang nomor satu di Lotim ini pun menegaskan, akan sangat rugi Pemkab Lotim jika PDAM tidak memberikan keuntungan besar. “Jika tidak dapat apa-apa maka rugi daerah,” terangnya.

Aset yang diberikan kepada pihak PDAM ini katanya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lotim

untuk memajukan PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bupati pun meminta untuk segera mengajukan penyerahan secara resmi aset ke PDAM tersebut dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD Lotim.

Persoalan aset, sambungnya selama ini selalu menjadi masalah. Bupati mengingatkan agar soalan aset ini benarbenar diperhatikan. Termasuk oleh pihak PDAM diminta agar dapat nantinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keuntungan bagi daerah. (rus)

500 KK Belum Terima JPS Bersatu Praya (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu untuk tahap kedua sejauh ini masih tertunda. Mengingat, masih ada sekitar 500 kepala keluarga (KK) yang sampai saat ini belum menerima jatah JPS Bersatu tahap pertama. Demikian diungkapkan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Disos) Loteng, Ahmad Wildan, kepada Suara NTB, Rabu (3/6).

“Untuk penyaluran JPS Bersatu tahap kedua kita tunggu penyaluran tahap pertama selesai dulu. karena masih ada sekitar 500 KK yang belum menerima jatah JPS Bersatu tahap pertama,” terangnya.

Jumlah ini tersebar di hampir semua kecamatan di Loteng.

Masih adanya penerima yang belum menerima jatah JPS Bersatu tersebut karena pada saat penyaluran tahap pertama kemarin penerima tidak datang mengambil. Ada juga yang sedang tidak berada di tempat, sehingga jatahnya ditarik kembali. Termasuk penerima yang meninggal dunia serta sedang berada di luar negeri sebagai TKI. “Kan kemarin bagi yang penerima yang sudah meninggal dunia maupun sedang menjadi TKI, jatahnya ditahan sementara waktu. Karena masih menunggu keputusan, apakah akan diberikan atau tidak,” terangnya. Sekarang sudah ada

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Petugas menyerahkan bantuan JPS Bersatu di Desa Batujai beberapa waktu lalu. Sampai saat ini masih tersisa sekitar 500 KK yang belum menerima jatah JPS Bersatu di Loteng. keputusan, bahwa yang meninggal dunia maupun yang sedang menjadi TKI, jatah JPS Bersatu tetap akan diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Dasar pertimbangannya, program JPS Bersatu ini diberikan bukan atas nama pribadi, orang per orang, tapi atas nama kepala keluarga, sehingga bagi ahli waris ataupun keluarga penerima, diharuskan menyertakan surat rekomendasi dari desa bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris atau keluarga dari penerima yang sudah meninggal dunia maupun menjadi TKI tersebut.

Rencananya, penyaluran sisa JPS Bersatu tersebut akan dilaksananakan pada

Kamis besok (hari ini,red) di kantor camat tidak dilaksanakan di desa seperti sebelumnya. Karena jumlah sisa penerima di masing-masing kecamatan tidak terlalu banyak, yakni maksimal hanya 40 orang penerima di satu kecamatan.

Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran mencapai sebesar Rp 19,4 miliar lebih untuk progam JPS Bersatu dengan sasaran sebanyak 10.800 kepala keluarga (KK).

Dari yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Loteng sebanyak 183 ribu lebih KK. Di mana masing-masing penerima mendapatkan jatah sebesar Rp600 ribu yang diterima selama tiga bulan. (kir)

20 Santri Asal Sigar Penjalin Ikuti ’’Rapid Test’’ Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 20 santri asal Desa Sigar Penjalin yang sekolah di salah satu pondok pesantren (ponpes) Temboro Magetan Jawa Timur (Jatim) melakukan rapid test (tes cepat), di halaman kantor desa, Rabu (3/6). Satu di antaranya berhalangan hadir.

Pelaksanaan rapid test disaksikan Satgas Covid, meliputi Camat Tanjung, Samsul Bahri, MM., Danramil Tanjung, Kapten Inf. Zainul Fahri, Waka Polsek Tanjung, Iptu I Made Suarta, serta petugas medis dan aparat desa.

Camat Tanjung Samsul Bahri

menerangkan, ke - 20 orang yang melaksanakan rapid test diketahui pernah berkontak dengan pasien positif Covid- 19, FR dari Dusun Orong Kopang, Desa Medana. Meski dari desa yang berbeda, namun mereka diketahui sama - sama bersekolah di salah satu Ponpes di Temboro.

Ia juga menyarankan, agar para pelajar yang sudah mengikuti rapid test berdiam diri dulu di rumah masingmasing sembari menunggu situasi normal. Setelah melalui pemeriksaan, ternyata 19 pelajar hasilnya Non Reaktif.

Camat Tanjung menyebut rapid test kali ini merupakan

diambil lantaran adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka CJH yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Sebaliknya apabila CJH tidak mengambil BPIH yang sudah disetorkan, maka CJH tersebut diberangkatkan pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan.

Diketahui, pada tahap pertama tercatat jumlah jemaah yang melunasi BPIH sebanyak 729 jemaah dan tidak melunasi 94 jemaah dari kuota 823 CJH di Kabupaten Lotim.

Sementara total yang sudah melunasi BPIH sebanyak 834 CJH dari penambahan cadangan sebanyak 108 orang.

Akan tetapi untuk yang berasal dari cadangan ini, yang sudah melunasi BPIH sebanyak 20 CJH. (rus/yon)

750 CJH Loteng Dipastikan Gagal Berangkat

Kasus Positif Melonjak

Strategi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

merupakan usia rawan, yakni rata-rata sudah berusia 60 tahun ke atas. “Yang muda-muda hanya 40 persen,” paparnya.

Pada bagian lain, Kepala Kemenag Lotim Azharuddin, Msy., membantah, jika pembatalan ibadah haji disebabkan dana untuk pelaksanaan ibadah haji dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Untuk dana atau BPIH yang dikeluarkan oleh CJH sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Dan tidak ada tertuang uang jemaah dialihkan untuk penanganan Covid-19 dalam surat pembatalan tersebut,” terangnya, Rabu (3/6).

Ditegaskannya, uang CJH yang sudah disetorkan tetap utuh sebagaimana mestinya.

Bahkan CJH berhak untuk mengambilnya. Hanya saja, apabila

yang kedua kali. Rapid test pertama, ke-20 orang dinyatakan Non Reaktif. Dengan hasil kedua yang juga Non Reaktif, maka para pelajar itu dapat dinyatakan bebas Covid. Namun demikian, para pelajar dan juga anggota keluarga dianjurkan untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Imbauan senada disampaikan Danramil Tanjung, Kapten Inf. Zainul Fahri, yang meminta agar para pelajar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah hasil rapid test keluar dan dinyatakan sehat, para pelajar diminta tetap menggunakan masker saat keluar rumah. (ari)

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Rapid test terhadap pelajar asal Desa SigarPenjalin yang menempuh pendidikan di salah satu ponpes di Temboro Magetan Jatim, Rabu (3/6).

Praya (Suara NTB) Sebanyak 750 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sudah masuk daftar pemberangkatan haji musim haji tahun ini dipastikan gagal berangkat ke tanah suci Mekkah. Menyusul keputusan pemerintah pusat untuk meniadakan pemberangkatan calon jemaah haji pada musim haji tahun ini. Imbas dari pandemi virus Corona (Covid-19).

Itu artinya, para calon jemaah haji asal Loteng ini harus menunggu musim haji tahun depan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji.

“Jelas ini keputusan yang menyecewakan dan cukup berat untuk bisa diterima oleh para calon jemaah haji. Tapi inilah keputusan yang terbaik yang harus diambil oleh pemerintah,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., Rabu (3/6).

Mengingat, pandemi Covid19 yang masih berlangsung.

Tidak hanya di Indonesia saja.

Tetapi juga Arab Saudi, sehingga kalau tetap dipaksakan untuk memberangkatkan calon jemaah haji ke tanah suci dikhawatirkan bisa berdampak luas, karena bisa memicu penyebaran Covid-19. “Kita ambil ambil baiknya dari kepu-

tusan ini. Dari pada mendatangkan mudarat (keburukan) bagi banyak orang. Sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk menunda pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini,” tandasnya.

Dari calon jemaah haji yang terdaftar, jelasnya sebanyak 660 orang di antaranya sudah melunasi biaya keberangkatan haji.

Sisanya sebanyak 90 orang CJH belum melunasi kekurangan biaya keberangkatan haji. Dengan adanya kebijakan ini, maka para CJH yang sudah melunasi biaya keberangkatan haji dipersilahkan untuk mengambil kembali uangnya.

Tapi kalaupun tidak mau diambil juga tidak masalah.

Justru pihaknya lebih menyarankan supaya biaya yang sudah disetor tidak diambil supaya memudahkan untuk tahun depan, karena tidak lagi memikirkan biaya hajinya, sehingga tinggal berangkat.

Bagi CJH yang mau mengambil kembali biaya naik hajinya bisa datang ke kantor Kemenag Loteng dan nantinya diberikan rekomendasi pengambilan biaya haji ke bank tempat CJH bersangkutan melunasi biaya hajinya. Meski CJH mengambil kembali biaya haji, haknya untuk diberangkatkan pada musim haji tahun depan tidak hilang. (kir)

Istri Kades Dapat BLT DD

Perangkat Desa Benarkan Penerima Terdampak Covid Tanjung (Suara NTB) Polemik istri kedua Kepala Desa (Kades) Bentek, S, sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dibenarkan oleh perangkat desa.

Kendati demikian, keputusan pemberian BLT DD kepada S, telah melalui musyawarah desa (musdes) dan diketahui yang bersangkutan terdampak Covid-19.

Ketua BPD Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Wardi, Rabu (3/6) mengungkapkan, keputusan memberikan BLT kepada keluarga kades didasarkan evaluasi sesuai kriteria yang tertuang pada Permendes. Sebelum tercatat sebagai penerima, mereka telah melalui pendataan dan musyawarah tingkat desa.

“Secara ekonomi, istri kedua Pak Kades juga terdampak.

Beliau mengelola warung (bakso) kecil, dan akibat Covid-19 warungnya tutup,” ujar Wardi.

Ia maupun perangkat desa lain, tidak melihat istri kedua kades memegang jabatan sebagai Ketua PKK kendati tanpa siltap dan insentif. Melainkan, status sebagai pemegang KK mandiri dan terdampak Covid.

Wardi mengatakan, sebelum daftar penerima BLT di-SKkan, kades ia anggap sudah cukup transparan dan proporsional dalam membagi kuota. Awal pendataan, kuesioner tiga lembar diberikan kepada tiap kepala dusun dengan menyesuaikan calon penerima pada sejumlah kriteria/persyaratan.

Menjadi catatan, Musdes Bentek terlebih dahulu mensortir warga dari status sebagai penerima bantuan BPNT, PKH maupun JPS Gemilang.

“Begitu terkumpul data dari semua dusun, akhirnya di Musdes-kan. Di sana Pak Kades membagi secara proporsional.

Dusun yang banyak kuota warga miskin, tentu jatahnya lebih banyak.” “Di Dusun San Baro (domisili istri kedua Kades), kuota masih kosong setelah dikeluarkan PNS, pengusaha, dan penerima bantuan pusat.

Sehingga dikonsultasikan oleh Kadus ke Kades. Pak Kades mengatakan, kalau memang tidak menyalahi aturan, dipersilahkan istrinya dimasukkan, akhirnya disepakatilah dalam

(Suara NTB/ist)

Surahman musdes,” terangnya.

Kepala Dusun San Baro, Surahman, menambahkan dalam proses pendataan calon penerima BLT DD, pihaknya melakukan pendataan secara valid. Ia di dusunnya, lebih dulu memilah warga yang menerima program sosial, mengeluarkan PNS dan pengusaha, kemudian mengusulkan warga sesuai ketentuan Permendes.

“Penerima di dusun saya 29 orang. Sebelum itu, saya kumpulkan 3 orang RT untuk mengumpulkan data warga yang sama sekali tidak dapat bantuan,” kata Surahman.

Terhadap istri kedua kades yang menerima bantuan, Kadus San Baro menyebut bahwa penerima telah melalui evaluasi.

Dan yang bersangkutan diakuinya ikut terdampak Covid-19.

“Kita perbandingkan dengan kehidupan (status ekonomi) yang lain. Dari segi ekonomi (selama Covid) ekonomi beliau lebih rendah dari warga lain, sehingga itu kita masukkan,” jelasnya.

Kadus mengakui, pada awalnya kades sempat enggan nama istri kedua dimasukkan dengan alasan kekhawatiran menjadi sorotan publik. Bahkan diakuinya, andaikan terdapat pembanding yang secara ekonomi lebih membutuhkan dan tidak terakomodir, maka warga tersebut akan diprioritaskan. “Berdasarkan pertimbangan tadi, (status) ekonominya rendah, sehingga masuk (sebagai penerima),” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

Sekolah Perlu Cegah Konvoi dan Kerumunan Saat Kelulusan Dompu (Suara NTB) Dinas Dikpora Kabupaten Dompu mengingatkan kepada kepala Sekolah dan jajarannya untuk mengingatkan siswanya tidak merayakan kelulusan dengan aksi coretcoret, berkonvoi dan berkerumun. Imbauan itu menyusul rencana pengumuman kelulusan siswa SMP dan SD sederajat dalam 1-2 pekan ini.

Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (3/6) kemarin menyampaikan, imbauan itu sengaja disampaikan pihaknya untuk (Suara NTB/jun) mengantisipasi perayaan keZainal Afrodi lulusan siswa di tingkat SMP dan SD sederajat di Dompu. Pengumuman kelulusan siswa SMP direncanakan pada 5 Juni dan siswa SD pada 15 Juni.

“Jadi kita meminta jajaran Pendidikan untuk membimbing anak-anak kita untuk tidak melakukan aksi coret-coret pakaian dan konvoi kendaraan di jalan-jalan pada momen pengumuman kelulusan,” katanya. Diakui Zainal Afrodi, pada tahun-tahun sebelumnya masih dijumpai adanya aksi coretcoret pakaian dan konvoi kendaraan oleh siswa setelah pengumuman kelulusan dilakukan. “Ini yang kita hindari. Selain tidak mendidik, itu justru melanggaran lalu lintas dan dapat membahayakan jiwa anak-anak,” kata Zainal.

Dari saat ini, Zainal berharap, pihak sekolah dapat memikirkan pola pengumuman kelulusan dan melakukan pendekatan kepada wali murid untuk mencegah aksi coret-coret dan konvoi kendaraan saat pengumuman kelulusan. Dikpora lanjut Zainal, juga akan berkoordinasi dengan jajaran Polres Dompu agar mencegah siswa melakukan konvoi kendaraan saat merayakan kelulusan. Apalagi saat ini tengah pandemi Covid-19. “Tentu akan kita koordinasikan dengan aparat Kepolisian, terutama pada momen perayaan kelulusan siswa SMP sederajat,” katanya. (ula)

Di Bima, Biaya Tes Cepat Mandiri Rp500 Ribu, Swab Rp1,2 Juta Kota Bima (Suara NTB) – Di pulau Sumbawa seperti di Bima kini warga bisa melakukan tes cepat (rapid test) dan swab mandiri. Namun lebih diutamakan atau dikhususkan bagi warga atau orang yang ingin melakukan perjalanan luar kota atau daerah lain.

Biayanya pun dipatok berbeda, tes cepat dipatok sebesar Rp500.000 perorang, sementara tes Swab dikenakan sebesar Rp1.250.000.

Demikian disampaikan Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan, Rabu (3/ 6). Kata dia, biaya tersebut berlaku untuk seluruh Rumah Sakit (RS) Pemerintah di wilayah NTB. Sementara biaya tes cepat dan Swab mandiri di RS Swasta, tidak diketahuinya dengan pasti. Tapi kemungkinan harga atau biayanya ada penyesuaian.

“Biaya ini berlaku bagi warga umum. Sedangkan untuk anggota tim gugus tugas semua biaya tes dibebaskan,” katanya.

Menurutnya, ketetapan biaya tes mandiri Covid-19 tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) PERSI nomor 002/PERSI/VI/2020 tentang kesepakatan harga layanan rapid tes dan swab serta larangan dalam promosi. “Sebelum ada SE ini, biaya untuk tes cepat mandiri dikenakan sekitar Rp600.000 lebih,” katanya.

Selain mengatur soal biaya tes cepat, dalan SE itu juga menegaskan RS tidak melakukan promosi berlebihan terhadap pelayanan pemeriksaan tes cepat mandiri Covid-19, karena metodenya hanya merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi Covid-19 pada pasien. Kata dia, RS juga diminta tetap memberikan informasi harga atau biaya pelayanan hanya pada media internal yang terdapat di RS atau website rumah sakit dan tidak menampilkan harga atau biaya pelayanan pada media informasi yang terbuka.

“Seperti media massa umum, baliho, spanduk, billboard, ataupun di situs-situs media sosial,” ujarnya. Ihsan menambahkan RS tidak menjadikan pelayanan pemeriksaan tes cepat mandiri sebagai persyaratan untuk pasien dapat dilayani RS dan biaya pemeriksaannya dibebankan kepada pasien, karena hal itu bersifat menyesatkan, memaksa dan melanggar hak-hak pasien.

Pemeriksaan diagnostik lanjutnya dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari organisasi profesi, sehingga memiliki dasar keilmuan yang berbasis bukti, serta interpretasinya hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi tertentu. “Jadi tes cepat dan Swab mandiri Covid-19 bagi orang untuk surat keterangan pelaku perjalanan dinas luar Kota,” pungkasnya. (uki)

Pemkab Bima Tetap Sikapi Turunnya Harga Jagung Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima tetap berupaya menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti masalah harga jagung yang menurun setelah pandemi Covid-19 melanda dunia. Seperti berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pihak Perbankan. Bupati Bima melalui Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si, mengataka terkait harga jagung, pihaknya juga membahasnya belum lama ini. Bahkan hampir semua daerah membahas terkait masalah tersebut.

“Tidak hanya di Kabupaten Bima, tetapi juga Dompu. Itu juga sudah kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar bisa menfasilitasi dan mengatasi penurunan harga jagung,” katanya, Rabu (3/6). Hariman mengatakan secara umum, saat ini Pemerintah Daerah tengah fokus dengan kebijakan penanganan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang menitikberatkan pada sektor kesehatan. “Kalau pemerintah daerah sendiri dengan kebijakan Covid-19, lebih fokus pada penanganan kesehatan, Itu memang pemerintah belum sanggup,” katanya.

Namun paling tidak, Ia mengaku pihaknya telah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi atau BI untuk berbicara dengan pembeli dan para pengusaha besar bagaimana caranya harga jagung bisa sedikit dinaikkan. “Yang jelas persoalan turunnya harga jagung ini tetap kita koordinasikan dan komunikasikan ke pihak-pihak terkait,” ujarnya. (uki)

Dukcapil KSB Masih Tutup Pelayanan di Kantor Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat, telah menutup pelayanan pengurusan data kependudukan secara langsung. Sesuai dengan isi surat bernomor :470/ 201/ Disdukcapil/IV/2020 yang ditanda tangani tanggal 20 April hingga waktu yang tidak ditentukan. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 serta mempermudah pelayanan ke masyarakat.

“Kita sudah tutup layanan tatap muka mulai tanggal 20 kemarin hingga pandemi covid-19 berakhir. Kami berharap masyarakat untuk memahami kebijakan tersebut demi keselamatan bersama dalam menangkal penyebaran virus tersebut. Kami juga akan tetap memperbaiki pelayanan online supaya tidak ada komplain,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil, H. Ibrahim S.Sos., MM kepada Suara NTB, Rabu (3/6).

Sebenarnya, proses pelayanan Daring sudah diterapkan sejak tanggal 20 Maret dan saat ini terus dilakukan perbaikan demi pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga memberikan kebebasan masyarakat melakukan pendaftaran baik melalui facebook, WA, dan sistem layanan daring lainnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Hasil Tes Cepat Petugas Puskesmas Brang Rea Non Reaktif Taliwang (Suara NTB) Lebih dari 80 petugas Puskesmas Brang Rea telah menjalani tes cepat - rapid diagnostic test (RDT). Hasilnya, keseluruhan dari mereka dinyatakan non reaktif.

Atau sementara ini mereka tidak terdeteksi kemungkinan terpapar virus corona dari Tn. IBSG, kepala Puskemas Brang Rea yang sebelumnya telah dinyatakan positif terpapar virus penyakit asal Wuhan, Tiongkok itu.

Jubir gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Tuwuh menjelaskan, meski semua petugas dinyatakan non reaktif. Namun mereka tetap diharuskan menjalankan karantina mandiri sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebab dari hasil penelusuran kontak, terdapat dari beberapa petugas diketahui memiliki kontak erat dengan Tn. IBSG. “Alhamdulillah semua non reaktif.

Tapi mereka tetap harus menalani isolasi mandiri,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (3/6).

Isolasi mandiri terhadap

seluruh petugas Puskesmas itu, menurutnya, akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Dan untuk memastikan para petugas tidak ada yang terjangkit virus corona, dalam 10 hari ke depan akan kembali dilakukan prosedur tes cepat.

“Ketentuannya seperti itu.

Yang kontak erat harus melakukan isolasi mandiri dan menjalani dua kali rangkaian tes, baik itu rapid ataupun swab,” tegas kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini.

Akibat diisolasinya seluruh petugas itu, diakui H. Tuwuh pelayanan Puskesmas Brang Rea sedikit terganggu. Sementara ini operasional Puskesmas dibuka.secara terbatas dan hanya melayani penanganan rawat jalan. Sementara operasional pelayanannya sepenuhnya ditangani oleh tim Dinkes KSB. “Jadi pelayanan Puskes-

mas sementara dihandel tim dinas langsung. Karena tidak mungkin kita tugaskan mereka (petugas Puskesmas) yang sedang menjalani karantina mandiri,” sebutnya seraya menambahkan, untuk penanganan kesehatan yang bersifat emergency (darurat) akan dialihkan ke Puskesmas Taliwang.

“Kalau misalnya ada pasien rawat inap di Brang Rea. Nanti kita langsung bawa ke Puskemas Taliwang. Kan layanan rawat inap sementara ditiadakan di sana” demikian H. Tuwuh. (bug)

KPU KSB akan Cek Kesiapan Pengaktifan Badan Ad hoc

(Suara NTB/ist)

OPERASI PASAR - Suasana kegiatan operasi pasar murah di Pasar Tanah Mirah, Kecamatan Taliwang, Rabu (3/6).

Stabilkan Harga Gula, Diskoperindag Gelar Pasar Murah Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar pasar murah untuk menormalkan harga gula yang tinggi. Sebab saat ini harga gula di pasar dihargai sebesar Rp17.000-18.000 per kilogram. Tentu dengan adanya operasi pasar harga gula diharapkan kembali normal ke posisi Rp12.500 per kilogramnya.

“Memang beberapa minggu lalu harga gula mencapai angka Rp18.000 karena pasokan yang terbatas. Makanya operasi pasar murah kita gelar demi membantu masayarakat terlebih lagi saat ini kita masih berada dalam kondisi sulit (pandemi covid-19),” ungkap Kadis Koperindag KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid perdagangan Rahadian, S.Pd, M.Si, Rabu (3/6).

Dalam operasi pasar tersebut, Pemda KSB bekerja sama dengan PT SMS menyiapkan gula sebanyak 3000 ton selama tiga minggu kedepan. Dimana per

minggunya, KSB akan mendapatkan jatah sebanyak 1000 ton dan akan langsung dijual ke masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram. Untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, masyarakat yang akan membeli gula dimaksud juga akan dibatasi maksimal dua kilogram saja. Hal itu dilakukan supaya masyarakat yang lain bisa merasakan manfaat dari adanya pasar murah tersebut.

“Memang tidak ada penerima khusus untuk mendapatkan gula murah tersebut, tetapi kami menyiapkan strategi dengan membatasi jumlah gula yang boleh dibeli oleh masyarakat,” timpalnya.

Sementara untuk harga kebutuhan bahan pangan lain cenderung masih normal. Bahkan untuk harga bawang merah masih berada pada angka Rp30-35 ribu per kilo-

231 JCH Kota Bima Gagal Diberangkatkan Tahun 2020 Kota Bima (Suara NTB) – Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menetapkan untuk tahun 2020, seluruh keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) di seluruh Indonesia ditunda akibat Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir.

Penundaan keberangkatan JCH ke Tanah Suci Mekkah tanpa terkecuali di Kota Bima.

Tercatat ada sebanyak 231 CJH asal Kota Bima yang gagal diberangkatkan tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Kasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kota Bima, H. Furkan Ar Roka mengatakan berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 494 Tahun 2020 menyatakan membatalkan seluruh keberangkatan haji di tahun 2019 dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

“Pembatalan keberangkatan haji akan dialihkan pada tahun 2021 mendatang,” katanya, Rabu (3/6). Furkan menyebutkan, berdasarkan data di Kemenag setempat, JCH asal Kota Bima yang direncanakan akan diberangkatkan tahun 2020 berjumlah 231 orang. Bahkan semuanya telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Direncanakan akan diberangkatkan tahun 2021 serta disesuaikan dengan keputusan Pemerintah Pusat. Sebab jika pandemi Covid-19 masih ada, diperkirakan keberangkatan akan diundur lagi,” ujarnya.

Furkan menjelaskan, dengan diundurnya keberangkatan haji tersebut, maka secara tersistem seluruh nilai manfaat setoran BPIH, akan diberikan penuh kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Setoran ini tetap berada di kas negara, sehingga terjamin keamanannya,” jelasnya.

Furkan menambahkan, dengan adanya penundaan keberangkatan, pihaknya tetap meminta doa dan dukungan semua pihak, agar wabah Covid-19 segera ditemukan vaksinnya dan dapat mengobati pasien. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan normal kembali.

“Mudah-mudahan Allah SWT segera mencabut virus corona ini, sehingga kita bisa beribadah lebih khusuk lagi. Kehidupan bisa normal dan tentunya bisa memberangkatkan lagi jamaah haji,” pungkasnya. (uki)

gram dan bawang putih Rp45 ribu sampai Rp50 per kilogram. Harga daging segar juga masih berkisar diantara Rp100-125 ribu per kilogramnya dan untuk harga daging beku, sesuai dengan Permendag, harus dijual dengan harga Rp80 ribu per kilogram. Termasuk harga telur juga masih normal belum terjadi lonjakan harga yang signifikan meski di tengah pandemi covid-19.

“Hanya gula saja yang naik sementara kebutuhan yang lain masih terpantau normal,” tutupnya. Seraya menambahkan, untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya juga akan tetap memantau kondisi harga di sejumlah pasar. (ils)

Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera melakukan pengecekan kesiapan pengaktifan seluruh jajaran badan ad hoc di bahwanya. Langkah itu diambil. seiring akan dilanjutkannya kembali tahapan Pilkada serentak tahun 2020 setelah sempat ditunda akibat pandemi virus corona.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, pengecekan persiapan pengaktifan badan ad hoc itu merupakan salah satu instruksi KPU pusat kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota jelang akan dilanjutkannya kembali tahapan Pilkada serentak pada 15 Juni mendatang. “Itu salah satu yang ditekankan (KPU) pusat ke kami. Minta mengkonfirmasi kesiapan seluruh anggota badan ad hoc yang sudah terbentuk sebelum diaktifkan lagi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (3/6).

Menurut KPU pusat, kata Denny, mengkonfirmasi kesiapan anggota badan ad hoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa sangat perlu dilakukan. Pasalnya dilanjutkannya tahapan Pilkada serentak yang masih dalam kondisi pandemi virus corona, tidak menutup kemungkinan ada anggota yang kemudian berhalangan melanjutkan tugasnya. Atau sebaliknya tidak lagi berani lagi menjalankan tugas selama pandemi corona masih berlangsung.

“Tentu kita tidak bisa memaksakan mereka tetap bertugas. Jadi

kita akan tanya lagi mereka apakah masih siap menlanjutkan tugasnya atau tidak? Kalau semua siap maka per 15 Juni nanti tinggal kita SK-kan untuk mengaktifkan mereka lagi, baik sebagai PPK maupun PPS,” paparnya.

Selain mengecek kesiapan badan ad hoc, Denny menyebutkan, ada instruksi lain yang juga ditekankan KPU pusat. Diantaranya, KPU daerah harus segera melakukan penyusunan atau merevisi anggarannya untuk mengakomodir prosedur pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada yang dilaksanakan nantinya. Berikutnya KPU juga diminta berkoordinasi dengan Pemda setempat mengkomunikasikan berbagai perubahan tahapan dan anggaran yang dibutuhkan.

“Dalam satu dua hari ke depan mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan semua intruksi KPU pusat itu. Sehingga 15 Juni nanti kita sudah benar-benar siap melanjutkan tahapan Pilkada yang sempat tertunda,” harap Denny.

Di bagian lain, ia menampaikan, terkait regulasi perubahan Pilkada pasca penundaan oleh KPU pusat akan segera dilengkapi. “Kata pusat secepatnya juga semua PKPU yang dibutuhkan sesuai hasil RDP dengan komisi II serta Perppu Pilkada akan dilengkapi. Jadi kalau dibilang apakah kita siap melanjutkan tahapan Pilkada. Insyaallah kami sampaikan bahwa KPU siap,” klaimnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Masuk Zona Merah

Rekonstruksi Manajemen PT MENYIKAPI perubahan cepat yang tak terduga.l akibat wabah Corona ini, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof.

H. Masnun Tahir memberikan solusi bagi perguruan tinggi. Salah satunya ialah dengan melakukan rekonstruksi terhadap manajemen pendidikan tinggi.

Pemecahan masalah yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan terkini adalah harus menetapkan apa yang ingin dicapai dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Pasalnya, (Suara NTB/dok) era ini perubahan akan terH. Masnun Tahir jadi sangat cepat terjadi.

Menurutnya, penting artinya manajemen pendidikan tinggi dalam menghadapi lompatan perubahan saat ini. Apalagi dengan situasi pandemi Covid 19, yang mau tidak mau mengubah secara drastis semua tatanan kehidupan, terutama iklim pendidikan. “Harus ada konstruksi pola pendidikan kita hari ini,” katanya, Rabu (3/6).

Khusus bagi PTKIN UIN Mataram, pihaknya sudah memulai. Sejak wabah melanda, pihaknya sudah membentuk Satgas Covid-19 yang salah satu karyanya ialah telah memproduksi ribuan hand sanitizer yang merupakan produk FTK. “Ini untuk menjawab tantangan bahwa UIN harus hadir dalam situasi apapun,” jelasnya.

Kemudian pihaknya juga telah membentuk tim learning management system untuk melihat proses akademik itu berjalan atau tidak. Tentu saja keberadaan tim ini penting sekali untuk menjaga kualitas perkuliahan kampus.

Selain itu, ujarnya, yang harus disadari saat ini ialah bahwa semua pihak sedang mengalami migrasi digital dari konvensional. Adanya perubahan bentuk teknik pembelajaran menuntut melakukan rekonstruksi secara filosofi dan reorientasi tata kelola pendidikan. “Karena Corona ini belum ada kepastian kapan berakhir,” ujarnya.

Meski demikian, ujarnya, pihaknya berharap kegiatan akademik bisa berjalan normal. Meskipun di lapangan ditemui berbagai kendala terkait dengan penguasaan teknologi. Mengingat banyak dosen merupakan generasi X. “Sehingga harus kita ajarkan mahasiswa kita dengan prinsip perubahan tadi,” paparnya.

Kemudian kendala lainnya ialah sarana dan prasarana kampus. Mengingat Corona ini terjadi sangat cepat, mengakibatkan belum sepenuhnya adaptif. Selain itu kendala lainnya ialah gangguan pada jaringan internet yang terganggu. (dys)

Pemerintah Diminta Perhatikan Keberlangsungan Ponpes Mataram (Suara NTB) Di tengah upaya pemerintah memperkenalkan konsep new normal kasus positif Corona di NTB justru belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai tanggal 1 Juni 2020 sebanyak 670 orang, dengan perincian 292 orang sudah sembuh, 13 meninggal dunia, serta 365 orang masih positif dalam perawatan.

Wakil Ketua Satgas NU Peduli Covid-19, Suaeb Qury, meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi pondok pesantren (ponpes). Dengan anggaran yang tidak sedikit untuk penanganan Covid-19, Gubernur NTB diminta harus merelokasikan anggaran untuk pondok pesantren (ponpes).

“Untuk itu, kami Satgas Covid-19 NU NTB akan membuat 10 sampai lebih ponpes se-NTB sebagai model percontohan penanganan Covid Standard WHO,” kata Sueb, Rabu (3/6).

Ia menyebutkan, sudah saatnya gubernur memfasilitasi para pimpinan pondok pesantren (ponpes) untuk ikut menjadi bagian new normal.

“Ini merupakan bagian dari upaya mengurangi dampak dari transmisi lokal Covid-19, sebab tidak semua pondok di NTB memiliki fasilitas dan panduan standar kesehatan,” terang Sueb.

Untuk itu, harapnya, pemda harus turut mimikirkan dan mengalokasikan anggaran untuk beberapa pondok yang minim fasilitas.

Saat ini, pihak pemda tengah melakukan persiapan, sosialisasi dan edukasi terkait penerapan new normal. “Ini agar masyarakat paham soal new normal ini untuk virus Corona dengan cara baru,” tandasnya. (dys)

Laporan Akademik selama Pandemi Disampaikan Lewat Website Mataram (Suara NTB) Perubahan kini tengah terjadi dalam dunia pendidikan. Seiring belum berakhirnya wabah Corona, ramai-ramai perguruan tinggi kini mulai menjadikan website sebagai satu-satunya media penyampai informasi seputar akademik kampus.

Hal demikian sebagaimana dilakukan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram. Sejak mulai mewabah, website dijadikan alat untuk menyampaikan seluruh informasi berkaitan dengan kampus.

Kepala Biro Humas Undikma Mataram Ismail (Suara NTB/dok) Marzuki, MH., menyebutIsmail Marzuki kan pemanfaatan teknologi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kampus. Kata dia, website milik Undikma kini semaksimal mungkin digunakan untuk menyampaikan informasi.

Pada website tersebut semua informasi disampaikan. Mulai dari jadwal mengajar dosen setiap prodi, jadwal bimbingan, jadwal ujian, hingga nama dosen pada setiap jam mengajar.

Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kampus.

“Bisa kita lihat jadwal, dosen, jadwal ujian, jadwal bimbingan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Kita sediakan layanan online dengan ketentuan yang ditetapkan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Ismail, agar selarasnya kebijakan karena memperhatikan kondisi, pihak kampus juga mensubsidi mahasiswa dengan kuota internet agar mereka bisa mengakses seluruh informasi yang tersedia.

“Mahasiswa disubsidi dengan paket data. Sebagai wujud tanggung jawab Undikma menyediakan informasi laporan perkembangan akademik Undikma selama wabah melalui website,” terangnya.

Sementara di sisi lain, menghadapi wabah Corona sejak merebak dan dengan telah dikeluarkannya berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, Undikma juga telah melakukan berbagai penyesuaian. “Itu kita lakukan di Undikma,” tambahnya.

Misalnya dengan melakukan pembagian shift kerja di seluruh unit kerja Undikma. “Layanan akademik tetap berjalan, kuliah tetap jalan, ujian skripsi bimbingan skripsi.

Tidak ada yang terganggu. Yang tidak ada adalah tidak ada kontak langsung,” jelasnya. (dys)

NTB Tidak Boleh Paksakan Buka Sekolah

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB masih termasuk zona merah Covid19. Dengan kondisi itu, Provinsi NTB tidak boleh memaksakan untuk melaksanakan kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

Hal itu mengemuka pada Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama LPMP se-Indonesia terkait rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran 2020/ 2021, pada Selasa (2/6) siang.

Dinas Dikbud NTB diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, dan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., menjelaskan dari hasil rapat koordinasi itu, Provinsi NTB tidak termasuk dari 102 kabupaten zona aman, karena hampir semua kabupaten/kota di NTB ada kasus Covid-19. “Maka NTB tidak boleh memaksakan diri untuk membuka sekolah,” ujarnya.

Terkait pembukaan sekolah untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK, pemerintah pusat membagi menjadi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Untuk daerah zona merah dan zona kuning, sama sekali tidak boleh membuka sekolah. Untuk zona hijau, boleh membuka sekolah dengan rekomendasi kepala daerah dan asesmen Dinas Dikbud setempat tentang kelayakan sekolah untuk dibuka kembali.

“Yang termasuk zona hijau, seperti beberapa tempat di Aceh, NTT, Kepri, Papua. Termasuk zona merah, seperti seluruh Pulau Jawa kecuali Tegal, Bali, dan NTB,” sebut Purni.

Purni juga menjelaskan, untuk daerah zona hijau pun tidak boleh sembarangan membuka sekolah, melainkan harus ada kajian terlebih

dahulu. Misalnya kelayakan transportasi umum bagi siswa, kelayakan sekolah, kecukupan guru yang berusia di bawah 45 tahun, dan kajian kesehatan yang memadai.

“Pembukaan sekolah walaupun di zona hijau tidak boleh dipaksakan. Namun penutupan boleh dipaksakan bila terjadi kasus positif. Pembukaan di daerah hijau pun harus bertahap. Mulai dari membuka SMA/SMK selama dua bulan masa transisi, bila aman maka dilanjutkan pembukaan SMP. Bila sudah aman baru boleh buka sekolah TK/Paud,” jelas Purni.

Di samping itu, proses belajar dalam jaringan (daring) akan terus dilakukan Kemendikbud walaupun wabah Covid-19 sudah usai. Namun catatannya adalah, berdasarkan survei nasional terhadap guru, baru sekitar 47 persen guru yang siap dalam mengimplementasikan RPP dengan model belajar daring. Sisanya membutuhkan pelatihan khusus. Protokol kesehatan di masa Covid-19 harus tetap dipertahankan walaupun wabah ini sudah berakhir nantinya.

Selain itu, pesantren termasuk yang menjadi atensi pemerintah pusat. Dalam rakor antar Kemendikbud dengan Kemenag beberapa waktu lalu diputuskan bahwa pesantren dan sekolah sekolah boarding tidak diperkenankan sama sekali karena asal usul santrinya dari berbagai daerah dan kecenderungannya untuk berkumpul di asrama sangat tinggi. “Apalagi di daerah zona merah, tentu pesantren lebih tidak boleh lagi untuk dibuka,” sebut Purni.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Disikbud NTB, Umar, S.Sos., MM.,

(Suara NTB/dys)

KERJAKAN TUGAS - Pembukaan sekolah di NTB masih belum ada kepastian. Apalagi, status NTB masih zona merah untuk penyebaran Covid-19. Kegiatan pendidikan masih dilakukan di rumah dengan memberikan tugas pada anak-anak lewat medsos atau WhatsApp Group sekolah/ kelas.Tampak satu anak mengerjakan tugas yang diberikan guru lewat WhatsApp Group sekolah.

Ketua Musyawarah Kerja harus dipatuhi jika sekolah dimengamini hal itu, daerah yang masuk zona merah tidak direko- Kepala Sekolah (MKKS) SMA buka lagi, ujar Kun, antara lain Kota Mataram, yang juga Ke- melakukan pembatasan jarak mendasikan membuka sekolah.

Dihubungi terpisah, Kepala pala SMAN 1 Mataram, Kun fisik dengan mengatur satu Seksi Pemetaan Mutu dan Su- Andrasto, S.Pd., mengatakan, ruang kelas maksimal diisi pervisi LPMP NTB, Drs. I Made pada dasarnya banyak guru dan oleh 18 siswa. Sekolah juga Murta Astawa, M.Pd., menga- siswa menginginkan bisa ma- sudah mempersiapkan temtakan, kebijakan membuka suk sekolah lagi. Namun kare- pat cuci tangan pakai sabun kembali pembelajaran tatap na Provinsi NTB masih berada di masing-masing kelas, masmuka masih menunggu kebija- di zona merah Covid-19, menu- ing-masing kelas harus ada kan dari pusat. Masuknya rutnya lebih baik pembelajaran cairan pembersih tangan.

Provinsi NTB dalam zona mer- tatap muka ditunda. “Kalaupun Warga sekolah wajib memaah, disebutnya sebagai salah harus sekolah lagi, harus men- kai masker. Siswa juga diwasatu penyebab belum bisa di- gacu protokol kesehatan Covid- jibkan membawa bekal dari buka kembali pembelajan lang- 19,” ujarnya. rumah dan belajar cukup samProtokol kesehatan yang pai pukul 12.00. (ron) sung di sekolah.

Hasil Survei

PGRI Rekomendasikan Pembelajaran Jarak Jauh dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan untuk benar-benar menggodok secara matang penerapan normal baru di lingkup persekolahan. Presiden mewantiwanti jajarannya agar tidak grasa grusu menerapkan normal baru pendidikan. Sekolah memerlukan perlakuan khusus karena berbeda kondisinya dengan sektor lainnya, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak didik.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengapresiasi arahan Presiden Jokowi, karena sejalan dengan hasil survei Departemen Litbangmas PB PGRI pekan lalu. Menurut Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, arahan Presiden Jokowi ini selaras dan sejalan dengan harapan para orang tua, peserta didik, dan guru.

Lebih lanjut Unifah mengatakan bahwa PB PGRI telah mengadakan survei dengan responden 61,913 orang tua, 19,296 guru, dan 64,386 peserta didik di 34 provinsi, pada Kamis, 28 Mei 2020. Melalui survei yang disebar melalui berbagai media sosial dan jaringan organisasi di 514 kabupaten/kota seluruh In-

(Suara NTB/dok)

H. Ali H. Arahim donesia, didapatkan hasil 85,5 persen orang tua khawatir jika sekolah dibuka kembali. Hanya 14,5 persen orang tua yang tidak khawatir jika putra/putrinya kembali ke sekolah.

Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran di sekolah dilanjutkan dengan pembelajaran daring dan sekolah tidak dibuka kembali hingga situasi memungkinkan. Yang menyatakan setuju Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilanjutkan sebanyak 72.2 persen, sisanya 27.8

persen tidak setuju. Mereka juga menyatakan bahwa siswa mengikuti PJJ dengan baik sebanyak 68.5 persen, dan 31.5 persen menyatakan belum.

Sementara itu Sekjen PGRI H. Ali H. Arahim menyebut kesiapan guru dalam normal baru sekolah adalah 53.5 persen menyatakan siap, sisanya 46.5 menyatakan belum siap. Di sisi lain, ketika siswa ditanya perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, yang menyatakan setuju 42.6 persen, sisanya 57.4 menyatakan tidak setuju.

“Perlu evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PJJ agar ke depan lebih baik dan siswa merasa nyaman,” katanya.

Hasil survei ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, agar dalam mengambil keputusan membuka sekolah membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan.

PGRI memandang bahwa tahun akademik tetap dapat dilaksanakan bulan Juli 2020 dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring, blended learning, atau luring dengan protokol kesehatan yang sangat ketat agar sekolah tidak menjadi cluster baru dalam penyebaran covid-19. (dys)

Tertunda, Penyerahan SK Guru Non ASN Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penugasan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) non ASN, dilaksanakan bulan Mei lalu. Namun target itu tertunda, dan diharapkan bisa terlaksana pada akhir bulan Juni ini.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., mengatakan saat ini sedang dalam proses agar bisa dilakukan penyerahan SK gubernur itu. “Sedang diproses, semoga akhir bulan sudah bisa ya,” harapnya, Rabu (3/6).

Sekitar 1200-an guru non ASN yang akan memperoleh SK tersebut. Mereka lulus dalam UKG non ASN yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Secara umum, semua guru non ASN di bawah Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan honor berupa Jasa Jam Mengajar (JJM).

Dengan mereka lulus UKG non ASN akan mendapatkan SK Gubernur, yang nantinya bisa membantu untuk pengajuan sertifikasi.

Jaka juga menjelaskan, terkait dengan penempatan

guru non ASN yang mendapatkan SK gubernur, pada prinsipnya mereka ditempatkan di sekolah asal saat mereka mendaftar. Namun, ketika ada perubahan jumlah rombongan belajar di sekolah, kemungkinan akan ada perubahan penempatan guru tersebut.

“Kalau sudah berubah jumlah rombongan belajar di sekolah, kebutuhan guru juga akan berubah. Nanti menjelang tahun ajaran baru akan diubah,” ujar Jaka.

UKG non ASN dilaksanakan pada Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019). Hasil UKG meliputi tes potensi akademik dengan bobot 25, Kompetensi Paedagogik dengan bobot 35, dan kompetensi Profesional dengan bobot 40.

Peserta yang diusulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan SK Penugasan dari Gubernur sebagai guru non ASN pada SMA/SMK/SLB Negeri adalah peserta yang memperoleh nilai akhir minimal 65.

Data dari Dinas Dikbud NTB sebelumnya menunjukkan pada jenjang SMA, sebanyak 3.094 orang yang mengikuti UKG non ASN. Di jenjang SMK, sebanyak 1.782 orang yang ikut. Dan, di jenjang SLB, sebanyak 138 orang ikut UKG non ASN. (ron)

SMK Karya Adi Husada Tawarkan Lulusan Langsung Kerja Mataram (Suara NTB) – SMK Karya Adi Husada Mataram membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih awal sejak bulan Januari lalu. Pihak sekolah mengharapkan target delapan rombongan belajar bisa terisi saat awal tahun ajaran 2020/2021 nanti. SMK Karya Adi Husada juga sudah bekerja sama dengan dunia kerja, sehingga siswa begitu lulus bisa langsung bekerja dan kuliah gratis.

Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Rabu (3/6) mengatakan sudah sebanyak 470 orang pendaftar, dan yang sudah melakukan daftar ulang sebanyak 50 orang. “Target delapan rombel, semoga bisa,” harapnya.

Wahyu juga menyampaikan, pihaknya sudah bekerja sama dengan dunia kerja, se-

hingga ketika siswa lulus langsung kerja dan kuliah gratis di Jakarta. Pihaknya bekerja sama dengan MHome Care.

SMK Karya Adi Husada Mataram saat ini memiliki dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan. Pada tahun ajaran 2020/2021 akan dibuka delapan program keahlian baru.

Delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik.

Wahyu menekankan, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30 persen untuk teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga

jadi lebih terlatih,” katanya.

Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris.

Pada program keahlian pariwisata, pengajaran bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga.

Wahyu juga menyampaikan sarana di SMK Karya Adi Husada sudah lengkap, karena berada di kampus berbasis kesehatan. Menurutnya SMK Karya Adi Husada memiliki gedung milik sendiri, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik, wifi, dan bis sekolah. “Bangunannya dan fasilitas tinggal kami pakai karena bersama dengan kampus Akademi Kesehata Gigi,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

DAFTAR - Sejumlah calon siswa saat mendaftar ke SMK Karya Adi Husada Mataram beberapa waktu lalu.

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Kota Mataram Kejar Narkoba Sampai ke Bandar DITRESNARKOBA Polda NTB ganti nahkoda. Satuan penegak kasus narkoba ini kini dipimpin Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra yang sebelumnya menjadi Dirreskrimsus Polda Kalimantan Utara.

Upayanya, mencari bandar yang selama ini menyuplai narkoba di NTB. “Saya zero toleran terhadap mereka, mau bandar, pengedar, atau kurir, saya akan libas,” ujarnya ditemui Rabu (3/6).

Menurutnya, narkoba merupakan salah satu pangkal kriminalitas lainnya. Pecandu narkoba rela (Suara NTB/why) Helmi Kwarta Kusuma Putra mencuri demi mencari uang untuk membeli barang haram tersebut. Dia meminta masyarakat untuk tidak segan melapor apabila ada menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya. Selain itu dia mempertajam kemampuan analisis anggotanya terhadap daerah dan titik rawan sebagai tempat peredaran narkoba.

“Setiap laporan masyarakat akan kami proses. Tapi, komitmen saya ini bisa berjalan lancar sepanjang dukungan kuat dari masyarakat. Saya butuh dukungan masyarakat,” kata Helmi.

Penegasan penindakan itu juga berlaku ke dalam. Oknum anggota yang terlibat peredaran justru akan ditindak lebih tegas lagi.

Hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Kepolisian sebagai pemberantas narkoba jangan sampai ikut-ikutan bisnis haram itu.

“Apalagi, anggota kepolisian yang mencoba bermainmain dengan narkoba. Kita akan tindak. Tidak ada toleran lagi. Dia memilih bekerja atau menjadi keluarga dengan saya. Atau memilih berteman dengan sindikat narkoba. Silakan dipilih,” tandas Helmi. (why)

Dukungan PKS Tetap Milik Selly - Manan

Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan PKS di Pilkada Kota Mataram 2020 dipastikan menjadi milik pasangan bakal calon Hj. Putu Selly Andayani - TGH. Abdul Manan (SellyManan). Pasangan nasionalis-religius ini hanya tinggal menunggu SK dukungannya turun dari DPP PKS. Jatuhnya dukungan PKS ke pasangan Selly-Manan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi.

Kepada Wartawan, Hadi mengungkapkan bahwa dukungan partainya sudah mengerucut pada pasangan Selly-Manan.

“Dari tiga nama yang kita usulkan ke DPP, dukungan PKS sudah mengerucut. Secara bobot pasangan Selly-Manan masih nominasi,” ungkap Hadi.

Disampaikan Hadi, pada awalnya DPW PKS NTB mengusulkan tiga nama di ke DPP, diantaranya pasangan SellyManan, kemudian Mohan Rolis-

kana dan L. Makmur Said. Dari penilaian DPP PKS pada tiga nama usulan itu, hanya pasangan Selly-Manan yang sempurna. “Selly-Manan yang paling lengkap, sudah punya pasangan lengkap, dan partai pendukung jelas. Kalau yang lain kan masih belum ada partai pendukung yang pasti,” kata Hadi.

Diketahui pasangan SellyManan memang sudah resmi mengantongi SK dukungan dari DPP PDI-P. Dengan modal dukungan dari PDI-P itu, jika ditambah dengan dukungan PKS. Maka pasangan Selly-Manan sudah memenu-

hi syarat ambang batas dukungan gabungan parpol untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada ke KPU. “Itulah alasan PKS mengerucut pada Selly-Manan.

Sekarang sudah di DPP, kita masih menunggu keputusan (SK) dukungan DPP turun,” tegas Hadi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB itu. Diakui Hadi, bahwa pada awalnya pihaknya sempat membangun komunikasi politik dengan Ketua DPD II Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, dan juga dengan Makmur Said. Hal itulah kemudian menjadi dasar

kedua nama itu ikut dikirim ke DPP bersama pasangan SellyManan.

“Waktu kita laporkan, Mohan dan Makmur masuk (usulan), tapi masih belum lengkap, pasangan belum jelas, partai juga belum. Dengan Mohan sempat ada komunikasi politik, tapi komunikasinya terputus, tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Dengan sudah mengerucutnya dukungan PKS ke SellyManan di Kota Mataram.

Maka dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Abdul Hadi menyampaikan bahwa hanya tinggal dua daerah saja yang masuk belum tuntas. Sementara lima daerah dipastikan dukungan PKS sudah final yakni, KLU, Kota Mataram, Sumba-

(Suara NTB/ist)

H. Abdul Hadi wa, KSB dan Bima. “Tinggal dua daerah saja belum, yakni Dompu dan Lombok Tengah,” pungkasnya. (ndi)

Kolaborasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Tekan Pembengkakan Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 memakan biaya cukup besar. Dibutuhkan anggaran setengah triliun lebih untuk menambah anggaran Pilkada yang sudah ada di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Namun demikian, pembengkakan anggaran Pilkada itu bisa ditekan untuk tujuan efesiensi jika ada kerjasama dengan gugus tugas Covid-19, baik nasional maupun daerah. Dimana gugus tugas Covid-19 bisa (Suara NTB/ndi) membantu menyediakan Umar Ahmad Seth Alat Pelindung Diri (APD).

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu NTB divisi penindakan, Umar Ahmad Seth, yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya. “Penambahan anggaran ini kan semata hanya untuk membeli APD, kalau anggaran rutin kan masih tetap. Tapi kalau gugus tugas Covid-19 bisa menyediakan, maka pemerintah tidak perlu pengadaan APD untuk Pilkada,” ungkap Umar.

Kebutuhan APD di Pilkada serentak 2020 ini tidak saja hanya untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi kebutuhan pemilih. Sementara pengadaan APD untuk Pilkada yang diusulkan pemerintah itu hanya untuk penyelenggara saja. “Implikasi Covid-19 bukan hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat, apakah lantas masyarakat tidak disediakan APD, Pemerintah tetap harus melayani itu,” katanya.

Jika semua pengadaan APD itu dianggarkan pemerintah dilekatkan tersendiri dalam kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada, maka Pilkada akan terkesan berbiaya mahal. Karena itu kolaborasi dengan gugus tugas menjadi penting untuk menekan pembengkakan anggaran Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Toh juga sasaran pembagian APD tersebut adalah masyarakat yang sama.

“Siasat seperti itu bisa dilakukan, sejauh ini memang kita sudah menyampaikan usulan itu ke Bawaslu RI, karena perencanaan sudah langsung dari pusat, kita hanya mensupport data-data, sekarang sedang dibahas,” katanya. Disampaikan Umar, kerjasama dengan pola itu sudah sering dilakukan dalam pelaksanaan pemilu, terutama di NTB. Penyelenggara sering kali kesulitan untuk melakukan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi hal itu, penyelenggara pemilu meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi transportasi.

“Karena kalau penyelenggara Pemilu tidak punya armada transportasi, karena tidak mungkin harus menggunakan jasa transportasi pihak ketiga, kalau itu dilakukan maka anggaran yang dikeluarkan lebih besar lagi. Pengalaman pilkada lalu, di Sumbawa KPU meminta bantuan helikopter milik Newmont, karena surat suara itu harus segera sampai tepat waktu,” tuturnya. Lebih lanjut disampaikan Umar, potensi pembengkakan anggaran Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 ini tidak saja untuk kebutuhan pengadaan APD. Namun potensi pembengkakan anggaran bisa terjadi untuk penambahan penyelenggara adhoc.

“Misalnya, kalau pemerintah mengusulkan penerapan sosial distancing dan physical distancing di pilkada dengan ketat.

Maka peluangnya TPS pasti bertambah. Dalam undang-undang, dalam satu TPS paling bahyak 800 pemilih, kalau bagi dua saja, maka bertambah juga petugas adhoc-nya. Ini tentu akan membuat pembiayaan lebih besar lagi,” pungkasnya. (ndi)

Kakek Diduga Berbuat Asusila pada Anak Berkebutuhan Khusus Mataram (Suara NTB) – Seorang kakek, Bedul (58) ditangkap polisi. Kakek-kakek ini diduga berbuat asusila terhadap anak berkebutuhan khusus.

Kelakuannya terbongkar setelah korban berhasil kabur. Pelaku menyasar korban karena korban memiliki keterbelakangan mental.

Awalnya, korban yang tidak tahu jalan pulang diantarkan seseorang dengan sepeda motor. Namun, Bedul menghentikan laju motor tersebut. “Pelaku mengaku sebagai keluarganya,” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Rabu (3/6) kemarin. Pria yang mengantar korban itu manut karena pengakuan Bedul itu.

Pria itu niatnya memang hendak memulangkan korban ke keluarganya di Kebun Talo, Ampenan, Mataram. Rupanya pengakuan Bedul itu hanya kedok saja. Bedul sudah punya rencana jahat sehingga bersikeras mengambil korban dari pria yang sebelumnya hendak mengantar tersebut. Bedul membawa korban ke gubuk kecil di persawahan. Kelemahan korban dimanfaatkan Bedul.

Tapi perbuatan Bedul terganggu karena korban memberontak. Korban berhasil kabur meski tanpa busana. Hal itu karena Bedul mencoba memeluk dan mencium korban. Pelarian korban diketahui warga. Warga lalu mendapati Bedul masih di dalam gubuk. Warga curiga dengan kondisi korban dan tingkah Bedul. Bedul lalu dibawa ke kantor polisi. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram sudah mengantongi keterangan saksi dan hasil visum korban. “Pelaku sudah kita amankan dan kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Adi. (why)

(Suara NTB/why)

PENGGEREBEKAN - Suasana penggeledahan kamar kos WNA di Karang Siluman, Cakranegara Timur, Cakranegara, Mataram, Selasa (2/6) petang lalu yang diduga menguasai narkoba jenis ganja dan sabu.

WNA Diduga Terlibat Bisnis Narkoba Mataram (Suara NTB) – WNA asal Arab Saudi Abdul Ali (31) digerebek di sebuah di Karang Siluman, Cakranegara Timur, Mataram, Selasa (2/6) petang. Pria asal Kota Dammam ini diduga mengedarkan ganja.

Total ganja yang disita seberat 19,82 gram. Ditemukan

juga barang bukti sabu. Penggerebekan dipimpin Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson.

Ali kepergok setelah pulang ke kosnya seusai mengambil paket narkoba untuk modalnya berjualan. Gerak gerik Ali tidak menimbulkan kecurigaan. Ali pulang menen-

teng barang belanjaan seharihari. tak berselang lama setelah Ali masuk kamar, tim langsung menyusup masuk. Ali hanya bisa berteriak minta tolong. Kamar lalu digeledah.

“Kita temukan barang bukti terkait narkoba,” kata Ericson.

Tas kresek yang baru dibawa pulang Ali ternyata isinya

narkoba. ada empat poket ganja seberat 19,82 gram dan dua poket sabu masing-masing 1,26 gram dan 0,52 gram. Dari interogasi di tempat, Ali mengaku mendapat barang haram dari Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram.

Ganja per poketnya dibeli seharga Rp300 ribu. Sementara

sabu Rp200 ribu. “Pengakuannya dia hanya pecandu,” sebut Ericson. Namun, barang bukti berkata lain. Jumlah dan bentuk barang bukti menandakan Ali bukan hanya membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri. Melainkan juga untuk dijual lagi.”Kita sedang dalami perannya dia,” tutup Ericson. (why)

Korem 162/WB Kawal Sosialisasi dan Kampanye Pilkada Program Covid-19

Batasi Pertemuan Langsung

Lewat Media Massa Jadi Pilihan

Mataram (Suara NTB) – Salah satu konsekwensi Pilkada serentak digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 adalah meniadakan kegiatan-kegitan yang mengumpulkan banyak orang.

Jika sebelumnya kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada, sosialisasi pendidikan pemilih dan kegiatan kampanye bisa mengumpulkan banyak orang, di Pilkada 2020 hal itu sudah tidak dapat lagi dilakukan.

Karena itu salah satu pilihan yang akan digunakan paling efektif sebagai media sosialisasi dan kampanye adalah lewat media massa dan juga media sosial. Sebab protokol kesehatan Covid-19 tak memungkinkan bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye dengan mengumpulkan banyak orang.

“Makanya sedang kita usulkan supaya kampanye kita efektifkan lewat media massa cetak, elektronik dan baliho-spanduk. Sebab di Pilkada ini yang paling utama itu ada gambar calon,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth.

Menurut Umar, yang tidak kalah penting dari kegiatan

kampanye itu adalah sosialisasi tahapan, dan sosialisasi pendidikan pemilih, baik yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu untuk kepentingan membangun kesadaran masyarakat supaya ikut berpartisipasi aktif didalam pengawasan Pilkada.

“Pilkada ini kan bukan hanya soal hari H pencoblosannya, atau kegiatan kampanyenya saja. Tapi yang panjang ini adalah pelaksanaan tahapan, dan itu harus disosialisasikan ke masyarakat.

Setiap tahapan disosialisasikan, begitu juga sosialisasi di pengawasan. Nah sekarang hal ini itu tidak bisa lagi kita lakukan dengan cara normal, sehingga lewat media massa adalah pilihannya,” kata Umar.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin mengaku jika pihaknya tengah merancang model kegiatan pelaksanaan kampanye yang kemungkinan akan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada kota Mataram 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19. Diungkapkan Husni, dalam rancangan model kegiatan kampanye sesuai dengan

protokol kesehatan Covid-19, adalah akan diterapkan lebih banyak memanfaatkan media massa.

Sebab pilihan itulah yang paling memungkinkan dilakukan pada tahapan Pilkada berlangsung ditengah pandemi Covid-19. Karena tidak memungkinkan berkumpul banyak orang dalam satu lokasi. Model kampanye nanti akan lebih banyak memanfaatkan media daring dan sosialisasi visi misi balon kada melalui koran, baliho dan spanduk,” paparnya.

Menurutnya sosialisasi dan kampanye pilkada itu sangat penting. Sebab sukses atau tidak tahapan Pilkada harus didukung sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan berimbas ke tingkat partisipasi masyarakat pemilih.

Sehingga pihaknya akan lebih mengoptimalkan sosialisasi tahapan Pilkada melalui media daring, media sosial dan media massa. Sebab pihaknya tidak akan melakukan sosialisasi dengan melalukan pertemuan secara fisik dan berkumpul di satu lokasi. “Sosialisasi pertemuan fisik kita hindari,” tandasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kenormalan baru pandemi Covid-19 belum diterapkan di NTB. Kenormalan baru ini sebagai keniscayaan Korem 162/ Wira Bhakti siap mengawal apabila nanti diterapkan. Pengawalan serupa juga pada program-program pemerintah mengenai penanganan Covid-19.

“Arahan Pemerintah Pusat tentang rencana penerapan new normal mau tidak mau harus dilaksanakan. Kita terapkan skala prioritas jika daerah masih wilayah merah maka tidak diterapkan new normal,” ucap Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Rabu (3/6) menanggapi evaluasi penanganan Covid-19 di NTB. Dia menambahkan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan kenormalan baru pada daerah zona hijau Covid-19 berdasarkan analisa Dinas Kesehatan NTB. Keputusan kenormalan baru pun ditetapkan Bupati/Walikota. Rizal mengatakan, pengawalan pihanya juga pada proses program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di masing-masing daerah. Sesuai dengan arahan KASAD dan Pangdam IX/Udayana.

Pendampingannya dengan mengerahkan Babinsa.

“Tugasnya membantu para kepala desa untuk menghindari timbulnya prasangka, dilaksanakan secara terbuka ke

(Suara NTB/dok)

Ahmad Rizal Ramdhani masyarakat jenis bantuan, asal bantuannya, isi paketnya apa saja, sehingga masyarakat dapat menerima,” terangnya.

Harapannya, sambung dia, pendampingan itu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalisasi timbulnya persoalan-persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi.

Danrem menegaskan sinergitas Gugus Tugas Covid-19 ke depannya perlu ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi.

“Maka personil yang bertugas di lapangan akan lebih maksimal karena di tingkat Pimpinan telah bersinergi dan harus lebih masif lagi,” tandas Rizal. (why)

SUARA NTB

Kamis, 4 Juni 2020

Pasangan Dwi-Normal Deklarasi Akhir Juli Praya (Suara NTB) Pasangan calon kepala daerah Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H. Lalu Normal Suzana, terus mematangkan persiapan untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Bahkan, pasangan Dwi-Normal berencana menggelar deklarasi pada akhir bulan Juli mendatang.

Juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, Rabu (3/6) mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan. Termasuk tim relawan hingga ke tingkat desa. Setelah semua perangkat dinyatakan lengkap, barulah pihaknya akan mengelar deklarasi secara terbuka.

“Kita persiapakan semua perangkat dulu baru kita deklarasi,” tegasnya.

Selain kesiapan tim relawan, pihak juga terus melakukan lobi dan pendekatan ke sejumlah partai politik (parpol). Untuk memenuhi syarat dukungan minimal di Pilkada Loteng mendatang. Mengingat, jumlah dukungan yang sudah dipegang sampai saat ini masih belum mencukupi.

Masih butuh beberapa tambahan kursi lagi.

“Yang sudah sepakat memberikan dukungan ada empat parpol. Partai Nasdem, Partai Hanura, PDI Perjuangan dan PAN. Dengan total sebanyak tujuh kursi. Jadi masih butuh tambahan minimal tiga kursi lagi,” klaimnya.

Memang surat rekomendasi secara resmi belum turun dari parpol-parpol tersebut. Tapi itu hanya soal waktu saja. Karena pada prinsipnya, semua sudah sepakat. Lagipula sampai saat ini belum ada satupun parpol yang sudah memberikan rekomendasi dukungan untuk Pilkada Loteng.

Qomar mengatakan, hampir semua parpol masih terus didekati pasangan Dwi-Normal. Tapi yang paling intens komunikasi dengan Partai Demokrat, PPP serta PKS. Bahkan, pasangan Dwi-Normal sendiri termasuk salah satu pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh DPW PKS NTB ke DPP PKS. Begitu pula dengan PPP dan Partai Demokrat, pasangan Dwi-Normal juga sudah mengikuti proses uji kelayakan oleh parpol bersangkutan. “Jadi kita tunggu semua lengkap dulu, baru kita deklrasi,” tandas mantan anggota DPRD Loteng ini.

Selain pasangan Dwi-Normal, masih ada beberapa pasangan calon kepala daerah lainnya yang bakal ikut bertarung. Di antaranya, pasangan H. Lalu Pathul Bahri – Ferdian Elmansyah, pasangan Drs. H. Masrun – H. Lalu Aksar Anshori, dan pasanngan H. Lalu Suryade – Habid Ziadi Thohir. Selanjutnya ada pasangan Ahmad Ziadi – Ir. Lalu Aswatara dan H. Humaidi – TGH. Lalu Gede Sakti. (kir)

Halaman 8

Insentif Nakes di Lobar Tak Kunjung Cair Giri Menang (Suara NTB) Operasional Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) menghabiskan dana Rp1 miliar lebih. Gugus tugas mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan ditambah aparat TNI-Polri dan lembaga lain sudah mengajukan anggaran kepada Pemda dalam hal ini BPBD dengan jumlah bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Namun insentif tenaga kesehatan (nakes) belum cair.

Penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 termasuk satgas ini pun akan diklarifikasi oleh DPRD. Bahkan jika diperlukan kalangan DPRD akan membentuk Pansus pengawasan dana Covid19. Pasalnya di satu sisi Tim gugus tugas menelan anggaran besar, disisi lain insentif bagi tenaga kesehatan tak kunjung cair.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pemda, pengajuan pengunaan dana Covid19 tahap I sebesar Rp741 juta lebih. Yang mendapatkan alokasi Dikes sebesar Rp269 juta lebih, RSUD Tripat Rp249 juta lebih, Dinsos Rp50 juta, Dinas PUPR Rp24 juta lebih dan BPBD Rp148 juta lebih.

Kemudian tahap II dana Covid-19 yang dicairkan Rp1.054 miliar lebih. Pihak yang mendapat alokasi, terdiri dari Polres Lobar Rp100 juta, Polres Mataram Rp50 Juta, TNI

Hj. Nurul Adha

Lobar (Kodim) Rp100 juta.

Selain itu Gusus kecamatan, yakni Labuapi Rp39 juta, Narmada Rp53 Juta, Lingsar Rp48, Sekotong Rp 42 juta, Gerung Rp 47 juta, Batulayar Rp 37 juta, Gunungsari Rp 48 juta, Kuripan Rp 28 juta, Kediri Rp 32 juta, lembar Rp 38 juta. Selain kecamatan ada juga OPD mengajukan untuk operasional, yakni Dinas Perhubungan Rp 48 juta, Satpol PP Rp 33 juta, BPBD Rp 77 juta, Dinsos Rp 50 juta.

Ada juga lembaga di antaranya MUI Rp92 juta, dan PKKGOW Rp75 juta serta radio SGM Rp10 juta.

Ketua DPRD Hj Nurhidayah menegaskan, pihak Dewan sudah mengingatkan eksekutif agar ada keterbukaan terkait penggunaan dana penanganan covid-19.

Kaitan dengan itu, pihaknya akan memanggil TAPD termasuk juga Dikes yang berkaitan dengan penanganan pasien dan insentif nakes yang belum cair.

Apakah ada wacana membentuk pansus pengawasan penggunaan dana Covid-19,? pihaknya mengaku belum ada ke arah itu. Namun, kalau dalam perkembangan pihaknya meragukan jawaban eksekutif soal penggunaan dana Covid-19 maka pihaknya akan membentuk Pansus.

“Karena bagaimana pun kita perlu keterbukaan anggaran,” tegas dia sembari mengatakan meski dalam aturan DPRD tidak dilibatkan sama

sekali dalam Refocusing, hanya bersifat pemberitahuan saja ke pimpinan DPRD. “Sejauh ini kami (DPRD red) belum mendapatkan secara detail, laporannya anggaran itu kemana saja,” tegas dia.

Ia mencontohkan JPS mantap sekitar Rp32 miliar, diketahui pada tahap I tidak mencapai 30 ribu KK. Hanya 20 ribu KK. Lalu kata dia seperti apa sisa dari anggaran itu.

Karena itulah kata dia, hal ini perlu dijelaskan rincian oleh eksekutif. Selain itu, pihaknya belum mendapatkan rincian laporan penggunaan tim Gusus kecamatan.

Tim Gusus sendiri, ada di tingkat kabupaten, lalu dibawah dibentuk tujuh tim satgas pencegahan yang bertugas dari awal melakukan sosialisasi, dan imbauan serta memantau SE. Kemudian di tingkat kecamatan diben-

(Suara NTB/her)

Hj Nurhidayah

tuk gugus juga, melibatkan Polsek, Danramil. Termasuk ada tim di UPT seperti Puskesmas di masing-masing kecamatan.

Ia selaku pengarah di tim gugus pun tidak tahu terkait pengajuan anggaran, Pihaknya tidak tahu berapa anggaran yang diberikan kepada masing-masing satgas. “Belum ada informasi ke kami, terkait angka-angka sama sekali kami belum diberitahukan,’’ tegas politisi Gerindra asal Gunungsari ini.

Berbeda yang disoroti oleh Wakil ketua DPRD, Hj Nurul Adha. Politisi PKS ini menyoroti belum dicairkannya insentif bagi tenaga kesehatan. Pihak dewan sudah menyetujui anggaran Refocusing untuk covid-19. Selain untuk JPS, termasuk juga untuk insentif tenaga medis. “Mereka mempertaruhkan nyawa lho, kalau kena bagiamana nasib mereka. Mereka dikarantina, maka harus difikirkan kesejahteraan berupa insentif. Segera dipercepat lah,” tegas dia.

Pihaknya juga menerima keluhan dari para tenaga medis yang khawatir terpapar covid-19. Mereka meminta agar pelayanan penanganan pasien covid-19 dipisah atau dikhususkan di satu rumah sakit. Misalnya di RSUD Tripat saja, kemudian RS Awet Muda narmada sebagai tempat pelayanan Pasien non covid-19. “Rekanrekan Nakes dan dokter minta agar pelayanan covid19 dipisah, agar tidak khawatir mereka terjangkit,” tegas dia. Hal ini juga untuk memutus rantai penularan covid-19, sebab dikhawatirkan klaster nakes.

Sekda Dr H. Baehaqi menegaskan, terkait insentif mengacu aturan usulan oleh Dikes ke pu-

sat. “Kenapa belum cair, ini menyangkut persoalan teknis.

Ini terkait Simda, harus rampung dulu pelaporan semua OPD baru bisa diajukan,” ujar dia. Kepala pelaksana BPBD Mahnan mengatakan dana penanganan covid-19 melalui BTT sudah dicairkan dua tahap. Tahap I sebesar Rp741 juta lebih, itu dibagi tiga Pertama untuk pencegahan seperti penyemprotan, dan upaya lain. Dan kedua untuk pemenuhan kebutuhan Dikes dan rumah sakit. Tahap II Rp 1 miliar lebih.

Tahap II lebih progresif dengan terbentuknya gugus tugas dan satgas. Selain itu ada Program bantuan JPS, dan dampak ekonomi. Ditanya soal biaya operasional tim Gusus Pemda dan kecamatan, pihaknya mengakui secara total ada menyentuh angka Rp 1 miliar.”Kalau untuk kebutuhan secara umum akumulasi ada mencapai angka itu (Rp 1 miliar lebih),”ujar dia. Namun menurutnya tugas Gusus memiliki tugas berat di lapangan. Pihaknya sendiri tak memepslalamm kalau Dewan meminta penjelasan s o a l penggunaan dana Covid19. (her)

H. Baehaqi

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Soal Bantuan JPS Covid-19

Kantor Desa Gelora Didatangi Warga Selong (Suara NTB) Kebijakan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat desa Gelora, kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim). Warga setempat menggedor kantor desa akibat beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemdes setempat dianggap tidak pro terhadap masyarakat setempat.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gelora Menggugat (AMGM) tersebut, Rabu (3/6) mendatangi kantor Desa Gelora. Namun penyampaian aspirasi mereka antara lain dihadiri oleh Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Drs Salmun Rahman, Camat Sikur Lalu Putra, SAP, Pemdes Desa Gelora diwakili oleh Sekdes Lalu Surya Dharma dan Wakil Ketua BPD, Yunus, S.Pd dan Perwakilan dari kelompok AMGM sebanyak 20 orang den-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 5210 CD NOKA/NOSIN : MHIJF8111DK783553/ JF81E-1777714 AN. RUNIATI HLG SKTR Dr.SUTOMO KR.BARU KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 3446 EB NOKA/NOSIN : MHIJM2121JK127750/ JM21E – 2107716 AN.HUSNA HAYATI HLG SKTR JL.BUNG KARNO KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.2420 MN NOKA/NOSIN : MH3SE88BOKJ079011/ E3R4K – 0633864 AN.SULASTRI HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR.4376 HK NOKA/NOSIN : MHIJF8113CK572546/ J F 8 1 E - 1 5 6 9 7 8 0 AN.SANANTI MUTMA INNAH,S.KEP HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3220 C1 NOKA/NOSIN : MHIJBD119EK109691/ JBP1E – 11097602 AN.ADRIANIS HUMBERTUS BENI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 4174 BV NOKA/NOSIN : MHIJF0218BK072378/JF02E – 1072147 AN.WIWIN NUR HANDAYANI HLG SKTR AGUTAN KOTA MATARAM HLG BPKB R4 ISUZU DR.8713 AB NOKA/NOSIN : MHCNK71LYBJ009305/ BO09305 NO.BPKB F.9257833.0 AN.WILLY WIJAYA HLG SKTR KEC.LEMBAR KAB.LOBAR MENUJU KE KOTA MATARAM

gan Koordinator, Hadi Conan dan Andre.

Dalam hearing tersebut, Kepala Kesbangpoldagri Lotim, Drs. Salmun Rahman menyampaikan, kegiatan ini adalah bentuk dari geloranya masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap desa. Informasi tentang tuntutan kelompok AMGM telah diketahui oleh pemda dalam hal ini Kesbangpoldagri. Ia mengimbau supaya kegiatan tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Salmun mengajak masyarakat untuk melalui proses ini dengan keadaban dan kemuliaan, menghormati satu sama lain dan apabila Kades Gelora tidak hadir maka perlu kiranya diperjelas pada kesempatan ini. Sementara itu korlap aksi, Hadi menyampaikan bahwa Kades Desa Gelora dan BPD Desa Gelora tidak menghargai niat baik kelompok AMGM. Terbukti dengan tidak hadirnya Kades dan ketua BPD. Data yang diminta oleh kelompok AMGM yaitu by name by adress

(Suara NTB/yon)

BERDIALOG - Warga yang mendatangi kantor desa Gelora, Lotim, tengah berdialog terkait transparansi anggaran dalam penanganan Covid-19, Rabu (3/6). hanyalah sampah belaka tanpa adanya data yang jelas.

Atas kondisi tersebut, kata dia, maka masyarakat hari ini

menyatakan tidak percayalagi kepada Kades Gelora. Melihat situasi dan kondisi mulai tegang, petugas kepolisian dan

Pemda menyepakati supaya Kepala Desa dan Ketua BPD dihadirkan untuk kegiatan hearing bisa dilanjutkan. Namun pelaksanaan hearing tersebut direncanakan mediasi dilanjut di Polres Lotim dengan beberapa perwakilan.

Kapolres Lombok Timur, AKBP Tunggul Sinatrio SIK., mengatensi aksi demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelora. Sebanyak satu Kompi gabungan Polsek Sikur, Masbagik, Terara, Montong Gading, Sikur dan Sat Sabhara Polres Lotim diterjunkan dengan pola pengamanan secara persuasif dan humanis serta menggunakan Protokol Covid-19.

Sebelumnya, Kades Gelora Kecamatan Sikur, Nurasmat, mengatakan Pemerintah Desa Gelora sudah melakukan musyawarah bersama semua Kadus atau kepala wilayah di Desa Gelora dalam penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) penyaluran JPS. Baik yang bersumber dari pemerintah pusat, terlebih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).

Hanya saja, beberapa kali terjadi perubahan aturan dan data penerima di beberapa jenis bantuan tersebut. Itulah yang membuat terus dilakukan penyesuaian supaya tidak terjadi kesalahan data dan penerima ganda. Pasalnya ketika ada data penerima dimasukkan di BST, namun nama masyarakat muncul lagi di BLT, tentunya harus dilakukan penyesuaian data agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Disebutkannya, di Desa Gelora, jumlah penerima yang bersumber dari BLT-DD sebanyak 254 KK atau dananya sebesar 30 persen yang dianggarkan dari DD, JPS Gemiang, 300 KK lebih, BST Kemensos sekitar 56 KK, dan lainnya dari 2.500 lebih KK di Desa Gelora yang terbagi dalam 7 wilayah. (yon)

SUARA NTB

Kamis, 4 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 4 Juni 2020

Halaman 10

Rakor Bakohumas Se-NTB

Humas adalah ’’Pasukan Perang’’ yang Mampu Menghindari Konflik Informasi

Mataram (Suara NTB) Rapat Koordinasi Kehumasan, yang tergabung dalam wadah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) diselenggarakan oleh Humas NTB dengan menghadirkan Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Humas Korem 162/WB, Humas Diskominfotik Kabupaten/Kota dan Humas Polda NTB. Kegiatan Rakor diawalai dengan Humas kabupaten/ kota se-Pulau Lombok, kemudian Rakor direncanakan akan dilanjutkan dengan Humas kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu, (3/6).

Rakor Bakohumas dibuka langsung Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., MM. Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan apresiasi dan menyambut baik Bakohumas yang digagas oleh Biro Humas Provinsi NTB tersebut.

Menurutnya, langkah ini menjadi kewajiban insan Humas dalam menyatukan strategi dan langkah dalam menyampaikan informasi kepada media. ‘’Humas adalah pasukan perang, harus selalu hadir dalam mem-

berikan informasi kepada media dan masyarakat,’’ ujarnya.

Sekda mengatakan, menjadi tugas utama Humas dan Diskominfotik saat ini, baik provinsi, kabupaten/kota dan Humas instansi vertikal lainnya di NTB yaitu membentuk publik opini yang baik, untuk mengedukasi melalui konten yang menenangkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Dikatakan Sekda, kesamaan pandangan dan opini publik sangat berpengaruh besar dalam proses penanganan Covid-19 di NTB. Pergerakan arus informasi yang positif dan negatif di media sosial harus mampu ditanggapi dengan terstruktur, sesuai dengan data dan fakta, untuk memuaskan masyarakat.

Untuk itu, Humas dan Diskominfotik Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal harus memiliki visi yang sama dan satu kata dalam memberi-

kan informasi yang mengedukasi masyarakat. ‘’Humas harus menghindari konflik informasi, agar pesan sampaikan dengan baik sebagai pencerahan kepada masyarakat,’’ katanya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda meminta Humas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun berbagai strategi, untuk terus dijalankan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di NTB. ‘’Penambahan kasus di NTB membuat kita harus tetap berjuang keras menghadirkan konten yang mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk tetap produktif. Namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19,’’ pesannya.

Sekda berharap kegiatan Bakohumas semacam ini harus rutin digelar, hal ini sebagai salah satu upaya menyatukan langkah dalam memberikan edukasi masyarakat. ‘’Silakan

memanfaatkan forum seperti ini untuk konsolidasi, bagaimana menyampaikan informasi melalui media. Kita selalu dituntut memberikan informasi melalui berbagai ruang untuk menyadarkan masyarakat,’’ pesannya.

Ditambahkan Sekda, Humas dituntut untuk membuat narasi yang mampu menyadarkan masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Strategi dan pemilihan diksi, pemilihan isu, koordinasi dengan semua sektor harus tetap berjalan. Agar selalu satu langkah membangun opini positif untuk menerapkan Protokol Covid-19 di NTB. ‘’Semoga dengan hal ini badai wabah ini akan cepat berlalu,’’ harapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., MM dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi Bakohumas yang diselenggarakan ini merupakan langkah untuk meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Koordinasi dalam rangka sinkronisai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan peran pengawasan kabupaten/

Jadwal Penerbangan di BIZAM Terus Berkurang Mataram (Suara NTB) Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) kembali menurun. Setelah membuka rute penerbangan penumpang domestik sejak beberapa waktu lalu, banyak maskapai dilaporkan membatalkan jadwal penerbangan sebagai akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto, menerangkan, penghentian penerbangan antara lain dilakukan oleh Lion Air Group.

Terhitung 5 Juni lalu, maskapai tersebut menghentikan operasional di BIZAM. ‘’Saat ini memang penerbangan minim. Kemarin tanggal 2 Juni hanya ada dua penerbangan yang tiba dan dua penerbagnan berangkat dari Lombok,’’ ujar Arif saat dikonfirmasi, Rabu (3/6). Hal serupa terjadi pada 3 Juni, dimana hanya ada tiga jadwal penerbangan untuk

keberangkatan dan tiga jadwal untuk kedatangan.

Diterangkan Arif, pihaknya sampai saat ini belum dapat memastikan jumlah dan jadwal penerbangan di BIZAM. Mengingat keberangkatan penumpang memang harus memenuhi beberapa persyaratan, khususnya terkait kondisi kesehatan. ‘’Untuk hari-hari ke depan masih belum ada kepastian jadwal dari maskapai,’’ ujarnya.

Jumlah penumpang dan maskapai yang beroperasi setiap harinya juga belum dapat dipastikan. Dicontohkan Arif pada 1 Juni lalu tercatat 190 penumpang tiba di BIZAM, dan 166 penumpang berangkat. Sementara pada 2 Juni tercatat hanya 29 penumpang yang tiba dan 30 yang berangkat. ‘’Hari ini (3/6)—kemarin— harusnya sudah ada kedatangan sesuai dengan jadwalnya.

Ada tiga penerbangan tiba dan tiga penerbangan berangkat,” jelas Arif. Dalam kondisi tersebut, jumlah maskapai yang

melayani penerbangan juga ikut berkurang. ‘’ Sebelumnya ada Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Wings Air masih beroperasi. Tapi untuk ke depan belum atau maskapai mana saja akan tetap beropersi,’’ sambungya.

Terpisah, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menerangkan keputusan penghentian operasional tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan.

Termasuk hasil evaluasi jumlah penumpang di setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya ‘’Karena banyak calon penumpang tidak dapat melaksanakan perjalanan udara disebabkan kurang memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen,’’ ujarnya. Untuk itu, pihaknya menghentikan sementara operasinal penerbangan penumpang domestik dan internasional untuk seluruh maskapai Lion Air Group seperti Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. (bay)

(Suara NTB/humasntb)

RAKOR - Rakor Kehumasan, yang tergabung dalam wadah Bakohumas diselenggarakan oleh Humas NTB dengan menghadirkan Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Humas Korem 162/WB, Humas Diskominfotik Kabupaten/Kota dan Humas Polda NTB, Rabu (3/6) kemarin. kota terhadap distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II di NTB. Najamuddin meminta Humas harus mampu memanfaatkan dengan maksimal keberadaan media sosial yang dimiliki kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi program kerja pemerintah, khususnya pada masa pandemi wabah Covid-19 saat ini.

Humas harus lebih banyak memproduksi konten-konten positif yang mampu mencerahkan, mengedukasi masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di NTB. Ia berharap konten-konten positif tersebut harus satu kata, dan terkoneksi dengan seluruh medsos Humas, baik provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya di NTB.

Ia berharap dengan koneksi dan sinkronisasi media sosial provinsi dan kabupaten/kota seNTB akan mampu menyelaraskan informasi dan konten edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, tanggapan positif dan negatif dari publik dapat dikelola dan direspon dengan cepat dan akurat sesuai data dan fakta yang sesungguhnya. (r).

Hanya 2.599 Guru Honorer SMA/SMK Peroleh JPS Gemilang Tahap II Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sudah meluncurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II, 30 Mei lalu. Kuota penerima bertambah dari 105.000 KK menjadi 125.000 KK. Namun jumlah penerima untuk guru honorer SMA/SMK masih minim.

Dari 12.000 guru hononer SMA/SMK yang diusulkan Dinas Dikbud NTB, hanya 2.599 guru honorer yang memperoleh bantuan JPS Gemilang tahap II. “Kita sudah mengusulkan 12.000-an guru honorer. Mungkin yang mampu diakomodir (hanya 2.599 KK), bertahap kayaknya,” kata Kepala Dinas Dikbud

RADIO

NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/6) kemarin.

Ia mengatakan Dinas Dikbud sebatas mengusulkan data ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menangani masalah JPS Gemilang. Aidy mengatakan sebanyak 12.000 guru honorer yang diusulkan menerima JPS Gemilang tersebut di luar tenaga honorer Tata Usaha (TU) SMA/SMK. Ia menyebutkan jumlah tenaga honorer TU SMA/SMK di NTB sebanyak 3.000 orang lebih. Sehingga jumlah tenaga honorer baik guru dan TU SMA/ SMK sebanyak 15.000 orang. ‘’Karena memang pasukan (tenaga honorer) kita banyak. Mungkin diberikan secara bertahap, tahap I, tahap II. Mudah-

mudahan terakomodir semua yang kita usulkan,’’ harapnya.

Ditanya banyaknya guru honorer yang belum terakomodir menerima JPS Gemilang tahap II, Aidy mengatakan ada kriteria penerima yang ditetapkan oleh Gugus Tugas. Kemungkinan ada di antara guru honorer yang diusulkan menerima JPS Gemilang sudah masuk sebagai penerima JPS kabupaten/kota.

Jumlah penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK. Sebanyak 110.000 KK datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau masyarakat tidak mampu.

Sedangkan 15.000 KK datanya berasal dari non DTKS. Yaitu, guru honorer sebanyak 2.599 KK, Pemulung TPA Regional Kebon Kongok sebanyak

92 KK, Pemulung TPA di Taliwang 11 KK, Operator Roda Tiga di Mataram 55 KK, Security, dan CS Pemprov sebanyak 1.399 KK. Kemudian petugas kebersihan Kota Mataram 325 KK, petugas RSUD Provinsi NTB 125 KK, petugas RSU Manambai 75 KK, petugas Covid Bapelkes 30 KK, petugas pengawas Pelabuhan/Bandara 30 KK, dan Mahasiswa asrama/tidak mudik 177 KK. Selain itu, PDP 812 KK, Napi Asimilasi 353 KK, Pegawai Pemprov golongan I 150 KK, Sekehe Gamelan/Wayang 21 KK, Disabilitas 52 KK, Marbot 5.590 KK, Ormas 1.251 KK, Pegawai Golongan 1 150 KK, dan Pegawai Golongan II sebanyak 2.337 KK. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 4 Juni 2020

Pemprov Evaluasi Penanganan Covid-19 Dari Hal. 1 Kecemasan ketiga, kata Gita, banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 di NTB. ‘’Maka memang kita harus mencari strategi terbaik lagi. Kita sama-sama berpikir ke arah sana (mencari strategi baru),’’ katanya.

Adanya masukan agar pasien dengan gejala ringan cukup ditangani dengan isolasi mandiri di rumah dengan disiplin yang ketat. Menurut Sekda, hal ini sudah dilakukan. Tetapi banyak masyarakat yang tidak bergejala, masih keluyuran.

Untuk pasien Covid-19 yang sedang penanganan, yang bergejala ringan mereka dikarantina di Rumah Sakit Darurat. Baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sambil menunggu hasil swab negatif sebanyak dua kali sebelum mereka dipulangkan ke rumah masing-masing. ‘’Lebih dari semua itu tetap yang kita butuhkan satu saja.

Adanya kedisiplinan dari masyarakat,’’ pintanya.

Gita mengatakan, apa yang dilakukan dengan melakukan contact tracing atau pelacakan kontak terhadap warga yang pernah kontak dengan pasien positif Covid-19 mampu mendeteksi dini masyarakat yang terpapar Covid-19. Apalagi dengan keberadaan laboratorium untuk memeriksa spesimen Covid-19 yang berada di NTB. ‘’Kita punya laboratorium, cepat kita ketahui hasilnya.

Daerah lain kan masih tracing belum optimal, menunggu hasil lab yang masih tersentral, dan sebagainya. Kita memiliki lab, kemudian melakukan tracing.

Kita mendapatkan angka yang besar,’’ katanya.

Dengan cara itu, akan cepat dilakukan penanganan. Sehingga banyak pasien yang sembuh, mampu menekan pasien yang meninggal dunia.

Hingga Selasa (2/6), jumlah kasus terkonfirmasi positif di

NTB sebanyak 685 orang.

Dengan rincian, 297 pasien sudah sembuh, 374 pasien masih dalam perawatan dan 14 pasien meninggal dunia.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 1.309 orang dengan perincian 600 PDP masih dalam pengawasan, 709 PDP sudah selesai pengawasan/sembuh.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.874 orang. Terdiri dari 448 orang masih dalam pemantauan dan 5.426 orang sudah selesai pemantauan.

Sedangkan jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 6.853 orang. Terdiri dari 2.583 orang masih dalam pemantauan dan 4.270 orang selesai dalam pemantauan.

Sementara, jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19 tercatat mencapai 61.267 orang. PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 4.059 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 57.208 orang.

Berkaitan dengan persiapan menuju kenormalan baru (new normal) di NTB, Sekda mengatakan daerah yang berada di Pulau Sumbawa relatif lebih siap dibandingkan daerah di Pulau Lombok. Selain tren kasus yang relatif tak terjadi lonjakan signifikan, kasus transmisi lokal di Pulau Sumbawa juga bisa bisa dikendalikan. ‘’Kalau kita daerah di Pulau Lombok ini pulau kecil dan padat penduduk. Sehingga mobilitas tinggi sekali. Berpeluang new normal kalau di Pulau Sumbawa. Kalau kita mengacu pada angka-angka perkembangan medik,’’ tandasnya. (nas)

PLN Pasok Batubara ke PLTU Jeranjang Melalui Dua Jalur Dari Hal. 1 Banyak hal menurutnya yang menjadi tantangan dalam kegiatan operasional PLTU Jeranjang.

Namun karena dukungan dari masyarakat dan stakeholder, seluruh tantangan tersebut dapat diatasi. ‘’Oleh karena itu, kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi berbagai pihak yang telah bersinergi dan telah memberikan dukungan kepada PLTU Jeranjang selama ini. Kedepannya, tentu kami akan selalu memerlukan dukungan dari seluruh pihak untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik di Lombok,’’ harap Melky.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan terbesar di Indonesia, PT Indonesia Power mempunyai tiga kategori unit, yaitu Power Generation Unit

(PGU), Operation and Maintenance Services Unit (OMU) dan PowerGenerationandO&MServices Unit (POMU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Pulau Lombok.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang merupakan salah satu pembangkit yang menjadi andalan untuk memperkuat Sistem Kelistrikan Lombok. Saat ini, PLTU Jeranjang mengoperasikan 2 (dua) mesin berkapasitas masing-masing 25 MW. Dengan total daya sebesar 50 MW, PLTU Jeranjang memikul 14,1% dari beban siang pada sistem Lombok.

Terlihat dari besaran komposisi tersebut maka PLTU Jeranjang OMU berperan sebagai backbone kelistrikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. (bul)

Polda NTB akan Teliti Laporan Dugaan Inefisiensi di PLTU Jeranjang Dari Hal. 1 ‘’(Laporan) sudah masuk,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Haris Dinzah dikonfirmasi Suara NTB Rabu (3/6) kemarin. Laporan pengaduan yang masuk masih akan diteliti dulu.

Belum diputuskan akan diselidiki atau tidak.

Sebelumnya, Logis melaporkan indikasi kerugian negara itu dilaporkan ke Polda NTB. ‘’Kami menduga ada potensi kerugian negara dalam pengelolaannya karena melanggar asas efisiensi anggaran,” kata Direktur Logis, M. Fihiruddin, Selasa (2/6) di Mapolda NTB. Fihir menjelaskan, indikasi kerugian itu diduga timbul dari proses bongkar muat batu bara untuk bahan bakar pembangkit.

“Bongkar muat batu bara tidak dilakukan di dermaga milik PLTU tersebut. Melainkan dilakukan di pelabuhan barang penumpang Lembar,” terangnya.

Dari hasil kajiannya, dermaga di dalam kawasan PLTU Jeranjang tidak difungsikan karena tidak layak disandari kapal tongkang batubara. ‘’Hingga sekarang dermaga yang dibangun itu tidak

bisa difungsikan sesuai peruntukkannya,” imbuh Fihir.

Dia merinci, indikasi kerugian negara nilainya dari sejak PLTU Jeranjang mulai beroperasi tahun 2010 lalu sampai tahun 2020 ini. Setiap pekan, PLTU Jeranjang memasok 7.000 ton batubara.

Pengangkutannya dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Desa Jeranjang, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Pengangkutannya melalui pihak ketiga dengan biaya Rp130 ribu per-truk.

Pengangkutan melibatkan 1.250 truk setiap minggunya.

“Jika dihitung negara perlu sekitar Rp1,6 miliar hanya untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp6,4 miliar setiap bulannya dan Rp76,8 miliar tiap tahunnya,” sebut Fihir.

Dia menambahkan, biaya pengangkutan batubara itu seharusnya dapat dialokasikan untuk membangun atau memperbaiki dermaga. “Kondisi ini dipertahankan bertahuntahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbaharui lagi,” ucapnya. (why)

Tuntutan Maksimal Koruptor JPS Dari Hal. 1 Pendampingan hukum tersebut, sambung dia, agar Pemprov NTB dapat mengeksekusi program penanganan Covid-19 mengacu pada pedoman pengelolaan anggaran. Apabila nantinya ada penyimpangan maka diambil langkah hukum penyidikan. ‘’Apabila terbukti akan dihukum sesuai dengan aturan berlaku. Kami pertegas lagi bahwa akan dituntut setinggi-tingginya,’’ kata Nanang.

JPS Gemilang tahap II dengan jumlah sasaran 125.000 KK. Kuota penerima JPS Gemilang tahap II bertambah 20.000 KK dari tahap I yang hanya 105.000 KK.

JPS Gemilang tahap II dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen.

Bedanya, pada tahap ini telur ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering.

Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 kg beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons abon ikan dan ikan kering.

Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 kg beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam.

Sementara, paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/ batang, dan minyak kayu putih. (why)

Halaman 11

Bawaslu Sumbawa Segera Aktifkan Pengawasan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Sumbawa baru saja menggelar rapat pimpinan terkait dengan kesiapan mereka untuk kembali melakukan pengawasna tahapan Pilkada. Sesuai dengan edaran Bawaslu RI, Tanggal 14 sudah mulai aktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sesuai arahan pemerintah sembari menunggu PKPU dan in-

struksi selanjutnya.

“Untuk sementara informasi yang kami dapat, sesuai dengan edaran, nanti untuk Panwascam, Panwasdes dan Sekretariat kita aktifkan tanggal 15 Juni. Tentu hal- hal itu banyak hal, mudah-mudahan tidak ada perubahan terkait dengan pengangaktifan teman-teman di tingkat Panwascam,”jelas Komisioner Bawaslu Sumbawa, Hamdan

Syafii.

Selain itu, pihaknya juga terus mengikuti perkembangan data covid-19 di tingkat Kabupaten dan provinsi. Untuk pemetaan kerawan di masa pandemi. Termasuk pula, kondisi sinyal telekomunikasi diinput untuk wilyah dusun atau desa mana yang tidak ada memilki askes sinyal telpon maupun internet.

“Kita antisipasi nanti,

pengawasan daringnya. Kalau ini tetap berlanjut, tahapan tetap jalan, maka kesiapan fasilitas pendukung juga penting kita siapkan dan itu masuk dalam pemetaan kerawanan. termasuk pada Desember nanti karena sudah masuk musim penghujan kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Seperti BMKG dan BPBD. Tadi sudah saya sampaikan ada bebera-

pa lembaga yang sebelumnya tidak pernah kita berkoordinasi namun di masa pandemi kita berkoordinasi seperti BMKG, BPBD dan Dikes. Itu kita masukkan untuk mungkin kita bangun kerjasama dalam bentuk MoU untuk saling memperkuat dan saling menjaga.Tentu yang utama adalah keselamatan dari penyelenggara kita,” tukasnya. (ind)

Bertambah, Pasien Positif Anggaran Pilkada Loteng Membengkak Covid-19 Meninggal di Lobar Jumlah TPS Bertambah

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan digelar pada Desember 2020 mendatang. Guna memenuhi protokol kesehatan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19, konsekuensinya anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng juga bakalan membengkak.

Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/6) mengatakan, mulanya KPU Loteng telah merancang jumlah TPS pada gelaran Pilkada Loteng sebanyak 1.500 TPS. Dengan asumsi, jumlah pemilih di masing-masing TPS maksimal 800 orang. Tapi dengan situasi pandemi Covid19 saat ini, jumlah pemilih di masing-masing TPS direncanakan maksimal hanya 500 orang.

Dengan begitu, mau tidak mau jumlah TPS di Pilkada Loteng mendatang harus ditambah. “Berapa tambahan jumlah

TPS-nya, kita masih hitung. Tapi perkiraan awal sekitar 700 TPS lagi. Namun kembai lagi itu juga terganggu petunjuk teknis pelaksaan pilkada dari KPU pusat nantinya,” jelas Darmawan.

PenambahanjumlahTPStersebuttentunyaberdampakpulapada kebutuhananggaranpilkada. Karena setiap ada penambahan jumlah TPS, ada 12 jenis pembiayaan yang ikutbertambah.Mulaidaritambahanbiayalogistik,honorariumKPPS serta kegiatan lainnya. “Perhitungan awal kita, jika ada tambahan sekitar 700 TPS lagi, maka dibutuhkan tambahan anggaran Pilkada LotengantaraRp4sampaiRp5miliar. Tapi kalau tidak ada penambahanjumlahTPS,makatidakada penambahananggaran,”terangnya.

Darmawan mengaku belum bisa memastikan sumber anggaran, karena ada informasi kalau tambahan anggaran pilkada akan ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Tidak dibebankan ke anggaran daerah. Pihaknya pun belum ada komunikasi dengan Pemkab Loteng terkait potensi penambahan anggaran tersebut.

Kapan tahapan persiapan

Pilkada Loteng akan dimulai?

Darmawan menjelaskan, masih menunggu regulasi dari KPU pusat. Tapi jika merujuk pada hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi II DPR RI, jika pemungutan suara digelar tanggal 9 Desember mendatang, maka tahapan Pilkada Loteng akan dimulai pada tanggal 15 Juni mendatang.

“Prinsipnya kita menunggu regulasi dari KPU pusat. Termasuk pedoman serta juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) pelaksaaan pilkada ditengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Kalau regulasi sudah turun, maka KPU Loteng akan langsung bergerak memulai tahapan Pilkada Loteng yang sebelumnya sempat ditunda akibat pandemi Covid-19. Jika regulasi teknisnya belum turun, maka pihaknya belum bisa bergerak.

“Kita tunggu regulasinya, terkait program, jadwal serta tahapan pilkada. Baru kemudian kita bergerak lagi,” tegasnya. (kir)

Berhadiah Jutaan Rupiah

Honda Selenggarakan ’’E-Sport Competition for Honda Community’’ Mataram (Suara NTB) Sehubungan dengan situasi nasional terkini yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah, PT Astra Honda Motor melalui Community Development Department bekerjasama dengan Astra Motor NTB akan mengadakan kompetisi e-sport yang pesertanya adalah komunitas Honda.

Kegiatan ini mengambil tema “National E-sport Mobile Legend Competition for Honda Community” dimaksudkan untuk tetap mempertahankan Brand Recall Honda di situasi saat ini serta dapat menjadi New Experience untuk Komunitas Honda. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan engagement kepada komunitas Honda melalui cara Digital.

Kresna Murti Dewanto, selaku Marketing Sub.Dept Head mengatakan, ajang e-sport ini merupakan kali kedua yang diikuti oleh Honda Community di Lombok setelah yang pertama ada PUBG National Competition. Di karenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkanuntukmenyelenggarakan event secara langsung, maka konsep kompetisi e-sport menjadi alternative agar kami tetap dapat menjalin silahturahmi bersama rekan-rekan Honda

(Suara NTB/ist)

KOMPETISI E-SPORT - PT Astra Honda Motor melalui Community Development Department bekerjasama dengan Astra Motor NTB akan mengadakan kompetisi e-sport yang pesertanya adalah komunitas Honda.

Community yang ada di NTB. Diketahui penggunaan games online meningkat pada masa kondisi luar biasa seperti saat ini. Diantaranya yaitu PUBG dan Mobile Legends menjadi Games online populer di kalangan Honda Community dan masuk ke dalam tiga besar games online terpopuler di Indonesia. “Astra Motor NTB ingin menggandeng rekan-rekan komunitas HALo untuk mengikuti kompetisi games online tingkat Nasional.

Kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2020, dan dibuka secara umum untuk yang ingin menyaksikan langsung pertandingan e-sport ini dengan join live streaming pada youtube Honda

Community. Hadiah total jutaan rupiah siap menanti para pemenang,” ujarnya. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian melalui donasi amal.

Sebagian hadiah akan disumbangkan untuk membantu tenaga medis melalui gugus tugas BNPB atau instansi kesehatan lainnya. “Dengan menghimpun dana sosial untuk membantu garda terdepan dalam penganggulangan wabah saat ini harapannya dapat menginspirasi khalayak umum lainnya. Mari bersama Honda gaungkan semangat Satu Hati untuk Indonesia Sehat. Dengan tetap #dirumahaja #bersama Honda, semoga kegiatan ini dapat berjalan sukses.” demikian Kresna. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) Pasien positif Covid-19 yang meninggal di Lombok Barat (Lobar) bertambah menjadi dua orang menyusul pasien dari daerah Kediri yang meninggal dinyatakan hasil swabnya positif. Selain bertambah pasien meninggal, jumlah pasien positif juga bertambah 6 orang. Dari sebelumnya 133 orang pada Selasa (2/6) menjadi 139 orang pada Rabu (3/6). Dengan rincian, 54 orang sembuh dan 85 orang masih dirawat.

Sekda Lobar sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar Dr. H. Baehaqi membenarkan warga yang meninggal dinyatakan positif berdasarkan hasil swab pihak rumah sakit.

“Infonya positif menurut hasil swab rumah sakit,”jelas dia.

Dijelaskan, pasien positif meninggal sebelumnya berasal dari Lingsar. Yang bersangkutan mengalami penyakit bawaan. Ditambah lagi pasien asal Kediri yang juga swab-nya positif dan bersangkutan memiliki sakit bawaan. Terkait tata cara penguburan, tim reaksi cepat melalui unit pemakaman sudah berusaha maksimal menangani pasien.

Terkait tambahan pasien positif di Lobar menjadi 139 orang, pihaknya mengaku sudah berjuang dan bekerja sesuai prosedur. Penambahan kasus positif ini bukan berarti pemda gagal alias tidak berhasil. Namun kembali ke semua masyarakat harus memahami dan menyadari agar menaati standar Covid-19. Berdasarkan data, terdapat penambahan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) menjadi 271 orang terdiri dari 142 orang selesai dalam pengawasan, dan 129 orang masih dalami pengawasan. Begitu pula OPD bertambah menjadi 902 orang. Terdiri dari 644 orang selesai dalam pemantauan dan 358 orang selesai dalam pemantauan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar Hj. Ni Made Ambaryati menjelaskan, sampai saat ini ada dua pasien positif Covid-19 asal Kabupaten Lobar yang meninggal dunia. Satu dari Kecamatan Lingsar dan satunya dari Kecamatan Kediri. Untuk yang di Kecamatan Lingsar, proses pemakaman pasien sudah dilakukan sesuai dengan protokol pemakaman Covid-19. Tetapi yang di Kecamatan Kediri, pasien yang meninggal dimakamkan tidak menggunakan protokol Covid-19.

Menurutnya, pasien asal Kecamatan Kediri meninggal di RSUD Tripat Lobar, setelah pasien meninggal, pada Selasa sore, petugas melakukan swab.

Pihak dari Dinas Kesehatan dan Pemkab Lobar, terutama dari tim

gugus tugas sudah memberikan pemahaman kepada keluarga pasien agar pasien dimakamkan sesuai dengan protokol Covid-19.

Karena sesuai aturan, protokol kesehatan, pasien yang meninggal di rumah sakit, yang ada gejala Covid-19 harus dimakamkan sesuai dengan protokol pemakaman Covid-19. ‘’Tapi keluarga pasien tetap tidak mau,kami ditolak, sehingga pasien dibawa pulang sebelum hasil swab keluar,’’ ujarnya pasrah.

Hasil swab pasien ternyata positif, hasilnya keluar sekitar pukul 10.00 Wita, pada posisi itu pasien yang sudah meninggal sudah selesai dikafankan, pada siangnya sekitar pukul 12.00 Wita pasien sudah dimakamkan.” Tadi siang sudah dilakukan pemakaman secara agama, ratusan orang mengantar ke pemakaman,” tuturnya.

Tidak hanya dia sendiri, dari tim gugus tugas, Pemkab Lobar juga sudah disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga almarhum agar dimakamkan secara pemakaman Covid-19. Namun tetap saja ditolak, bahkan Ketua MUI yang juga satu desa dengan almarhum diminta untuk memberikan pemahaman agar pemakaman dilakukan sesuai protokol kesehatan. “Kami sudah sampaikan ke keluarga, agar dimakamkan secara protokol kesehatan, tetapi tetap ditolak,” tegasnya.

Terkait dengan keberadaan korban yang sudah dipulangkan dan banyak warga masyarakat yang melayat, kemudian memandikan dan mengkafani jenazah, pihak Dinas Kesehatan memperkirakan ratusan orang pasti sudah kontak dengan almarhum sebelum dimakamkan. ‘’ Diperkirakan ratusan orang yang sudah kontak, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan tracing,’’ katanya.

Karena jumlah warga masyarakat yang harus ditransfer ratusan orang, jika dilakukan rapid test dengan RDT yang tersedia sekarang ini jelas Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan hal itu, karena jumlah RDT yang dimiliki Dinas Kesehatan terbatas jumlahnya sekitar 250. ‘’Masak semua RDT kita habiskan di satu titik, makanya kami pasrah, Dikes tidak mampu kalau harus rapid ratusan orang di satu titik,” jelasnya.

Sebab di daerah lain yang ada di Kabupaten Lobar juga harus diperhatikan, ketika ada rilis keluar ada pasien yang positif lagi, maka Dikes harus turun melakukan rapid test, sehingga pihak dinas harus memanfaatkan alat yang masih tersedia sekarang ini.” Kami harus hemat betul pemanfaatan RDT yang masih tersedia,” ujarnya. (her)

Pemprov Alihkan Anggaran Dukungan Penyelenggaraan Haji Dari Hal. 1 Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk biaya operasional TPHD, biaya makan minum petugas keamanan termasuk honor. ‘’Sama juga ada biaya makan minum untuk jemaah dari Pulau Sumbawa untuk pemulangan saja. Total biay-

anya sekitar Rp1,1 miliar.

Tapi yang tersisa di kami Rp900 juta sekian, kurang Rp1 miliar. Itu dikembalikan untuk yang lain. Kami akan komunikasikan dengan TAPD,’’ ucapnya.

Dengan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, kata Masyhuri, Pemprov berharap JCH yang batal be-

rangkat agar bersabar. Karena mereka akan diprioritaskan untuk berangkat haji tahun 2021 mendatang.

Dikatakan, apa yang diputuskan pemerintah merupakan langkah terbaik dalam rangka melindungi keselamatan jemaah dari wabah Covid-19. Bagi JCH yang mau mengambil uangnya peluna-

Siapkan Kenormalan Baru Dari Hal. 1 terutama untuk menuju new normal (kenormalan baru) kedepan,’’ ujar Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6). Beberapa kerjasama tersebut antara lain menjadikan hotel sebagai tempat isolasi mandiri bagi tenaga kesehatan (Nakes).

Diterangkan Fikri, hotel memiliki penawaran yang cukup baik terkait penanganan pasien. Terutama dengan sarana-prasarana representatif yang disediakan yang dinilai dapat mempercepat proses pemulihan dan mendukung peningkatan imunitas. ‘’Sebelum kami memutuskan isolasi mandiri bagi Nakes, kami memastikan hotel yang kami pilih memenuhi syarat. Dari aspek sarana yang dia miliki,’’ ujar Fikri.

Dicontohkannya seperti kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan Aruna Senggigi Resort and Convention yang dinilai memiliki lingkungan yang nyaman, pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai di masingmasing kamar. Serta alur pemeriksaan dan pengecekan

tamu yang representatif.

Selain itu, pihak rumah sakit juga sempat memberikan pelatihan bagi karyawan hotel terkait penerapan protokol Covid-19. Sehingga langkahlangkah tersebut sekaligus dapat mematangkan persiapan hotel menuju kenormalan baru nantinya.

Menurutnya, kenormalan baru saat ini menjadi harapan bersama seluruh pihak.

Khusus untuk sektor pariwisata, persiapan menuju kenormalan baru diakui perlu dilakukan dengan terarah dan berkesinambungan. ‘’Pada saatnya pariwisata bisa kembali bangkit dengan konsep new normal, protokol Covid-19 dijalankan dengan baik dan disiplin. Kolaborasi sektor kesehatan dan pariwisata diperlukan di sini,’’ ujar Fikri.

Terpisah, General Manager (GM) Aruna Senggigi Resort and Convention, Weni Kristanti, menerangkan pelatihan dan penerapan protokol kesehatan sesuai standar memang diperlukan. Terutama untuk mematangkan persiapan pelaku usaha menuju

kenormalan baru. ‘’Kita sudah melakukan pelatihan dua kali. Narasumber dari Dinas Kesehatan Lombok Barat, dan pemateri oleh Kabid P3KL Lobar. RSUD Provinsi NTB juga memberikan pelatihan,” ujar Weni, Rabu (3/6).

Menurutnya, berbagai pelatihan tersebut juga memberikan rasa aman bagi pihaknya untuk tetap beraktivitas. ‘’Karena kami sudah diberikan pembekalan dan training untuk new normal,’’ ujarnya.

Selain itu, untuk menjamin keselamatan karyawan sendiri, pihaknya mewajibka penggunaan APD. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan karyawan hotel tidak tertular Covid-19, sekaligus memberikan rasa aman bagi tamu. ‘’Kita siapkan APD level 1 seperti masker, face shield dang sarung tangan untuk guest contact (karyawan yang bersentuhan langsung dengan tamu), dan APD level 2 untuk karyawan yang bertugas membersihkan kamar. Jadi kami berusaha mengikuti semua protokol yang distandarkan,’’ pungkasnya. (bay)

san BPIH juga diperbolehkan. ‘’Yang jelas Kemenag mengatakan ada pengembalian untuk pelunasan, bukan pokoknya. Pokoknya Rp25 juta. Lebihnya penyetoran pelunasan. Itu yang bisa diambil,’’ katanya.

Dengan tidak ditiadakannya haji 2020, sebanyak 4.499 JCH NTB yang batal diberangkatkan tahun ini. Terdiri dari JCH reguler 4.412 orang, JCH lansia 45 orang, petugas KBIHU 4 orang dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 38 orang.

Rincian JCH reguler sebanyak 4.412 orang tersebut, di Kota Mataram 741 orang, Lombok Tengah 752 orangN Lombok Barat 571 orang, Lombok Timur 815 orang.

Kemudian Bima 514 orang, Sumbawa 390 orang, Dompu 259 orang, Kota Bima 223 orang, Sumbawa Barat 144 orang dan Lombok Utara 3 orang. BPIH embarkasi Lombok tahun 2020 untuk jemaah reguler dan lansia sebesar Rp37,33 juta. Sedangkan BPIH untuk TPHD dan KBIHU sebesar Rp71,27 juta. (nas)

JPS Gemilang Tahap II Serap Sekitar 16.050 Tenaga Kerja Dari Hal. 1 Lombok Barat 74 IKM dan UKM, Lombok Utara 54 IKM dan UKM, Lombok Tengah 44 IKM dan UKM dan Lombok Timur sebanyak 71 IKM dan UKM. Kemudian di Sumbawa Barat melibatkan 29 IKM dan UKM, Sumbawa 26 IKM dan UKM, Dompu 41 IKM dan UKM, Kota Bima 36 IKM dan UKM dan Bima 30 IKM dan UKM. Anggaran yang digelontorkan Pemprov NTB untuk bantuan JPS Gemilang tahap II sekitar Rp30 miliar. Meningkat dibandingkan anggaran yang digelontorkan pada JPS Gemilang tahap I karena jumlah penerima yang bertambah. Dalam JPS Gemilang tahap II, jumlah penerima sebanyak 125.000 KK. Sedangkan pada tahap I, jumlah penerima hanya 105.000 KK. Selain mengalokasikan

anggaran untuk JPS Gemilang, Pemprov juga menyiapkan anggaran sebesar Rp278 miliar untuk stimulus ekonomi. Sebesar Rp90 miliar dipergunakan untuk penguatan IKM dan UMKM. Kemudian membantu petani, nelayan dan peternak supaya tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19.

Sedangkan anggaran sebesar Rp188 miliar merupakan kegiatan yang berada di setiap OPD. Namun kegiatan tersebut diarahkan untuk pekerjaan yang mengarah ke stimulus ekonomi.

Misalnya, Pokir DPRD yang berada di sejumlah OPD, kegiatannya sudah teken kontrak. Seperti pekerjaan jalan usaha tani, jalan desa, jalan lingkungan, pembenahan fasilitas di desa wisata dan lainnya dilaksanakan dengan sistem padat karya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 4 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Polisi Awasi Penyaluran Bantuan Tunai di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa mengawasi penyaluran bantuan tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Pengawasan tersebut untuk bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan kabupaten.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Iptu. Akmal Novian Reza, SIK menyampaikan pengawasan penyaluran bantuan sosial covid-19 ini merupakan istruksi dari pimpinan. Penga(Suara NTB/ist) wasan inimasih berlangsung di Akmal Novian Reza lapangan. “Terkait masalah pengawasan bantuan sosial covid-19, instruksi dari pimpinan. Kita mengawasi aliran tersebut. Ini sudah berjalan kegiatan ini. Sampai saat ini kita awasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/6).

Diakui Akmal, tim sudah dibentuk dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan hingga ke desa melibatkan Kapolsek dan Bhabinkamtibmas. “Ini sudah dibentuk tim. Kalau di kita Reskrim itu mengawasi sampai desadesa . Karena kemarin sudah dialirkan oleh Pemda. Jadi yang kita awasi yang dari Pusat dan Pemda,” terangnya.

Pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan bantuan sesuai sasaran dalam pendataan. Sejauh ini pihaknya juga belum menerima komplain terkait dengan penyaluran bantuan. Meskipun demikian, jika adanya laporan terkait dugaan penyimpangan nantinya, pihaknya tetap akan menindaklanjuti sesuai prosedur. (ind)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPU Sumbawa Bersiap Lanjutkan Tahapan Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa kini bersiap melanjutkan kembali tahapan Pilkada 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Sambil menunggu Peraturan KPU RI, tentang tahapan dimaksud.

Komisioner KPU Sumbawa, M. Ali bersama Sekretaris, Lahmuddin menjelaskan langkah awla yang akan dilakukan dengan mengaktifkan kembali badan adhock PPK dan PPS yang sempat dinonaktifkan.

Seraya membangun kembali optimisme dan etos kerja seluruh sumber daya manusia yang dimiliki KPU dan jajarannya. Prinsipnya, setiap tahapan Pilkada harus sukses meskipun dilaksanakan masih ditengah pandemi saat ini.

“Prinsip kami partisipasi itu harus tetap diutamakan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilih nanti,” terangnya.

Saat ini, lanjutnya, KPU RI sedang merancang rancangan PKPU tahapan perubahan.

Begitu pula rancangan PKPU tentang pencalonan, rancangan PKPU tentang pemutakhiran data pemilih, juga termasuk rancangan PKPU tentang kampanye serta rancan-

gan PKPU tentang pungut hitung dan penghitungan suara pada Desember nanti.

“Tentu rancangan-rancangan PKPU ini akan disesuaikan dengan mekanisme protokol covid-19. Dan memang tentu kita tidak bisa menafikan bahwa covid-19 merupakan ancaman bagi kita semua tanpa terkecuali. Dan bukan berarti kita juga dalam kondisi ancaman covid ini, Pilkada Sumbawa tidak bisa kita sukseskan.

Semua kita butuh dukungan moril, dukungan pemilih dalam menggunakan hak pilih, partisipasi aktifnya tetap menjaga psikis yang nyaman, menjaga kondusivitas sosial dan ekonomi agar berjalan baik dan tidak berdampak pada Pilkada nanti,” harap Ali lebih jauh.

Tak dipungkiri, lanjut Ali, muncul asumsi Pilkada tengah Covid-19 ini, akan membuat partisipasi pemilih menjadi menurun. Akibat psikologis pe-

milih yang terganggu akibat Covid. Tapi bukan berarti suatu hal yang mustahil, pemilih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menjaga sosial distancing pada Desember nanti.

Setelah nanti ada PKPU RI, maka badan adhock PPK dan PPS yang diaktifkan kembali akan langsung melakukan verifikasi faktual. Dengan tetap dilakukan sesuai standar Covid.

Artinya setiap tahapan Pilkada akan dikoordinasikan dengan KPU RI dan KPU Provinsi, yang dilaksanakan sesuai keputusan KPU nantinya.

“Termasuk juga seperti apa nanti rancangan kampanye dalam pertemuan terbuka, misalnya seperti apa dalam pengumpulan massa teknisnya.

Apakah dibatasi jumlah konstituennya terus diatur jaraknya tempat duduk dan berapa jumlah waktu yang harus ditempuh dalam masa itu. Bisa nanti dirancangan PKPU tentang

Geliat Olahraga di Gelanggang Pemuda Mulai Terlihat Mataram (Suara NTB) Geliat olahraga di Gelanggang Pemuda Mataram mulai terlihat lagi Rabu (3/6) kemarin.

Khususnya atlet panjat tebing sudah mulai menggunakan sarana olahraga panjat tebing Gelanggang Pemuda Mataram untuk kegiatan latihan.

Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram membenarkan bila atlet panjat tebing PON menjalani latihan mandiri di Gelanggang Mataram. Latihan di Gelanggang Pemuda Mataram diperuntukkan bagi atlet yang berdomisili di Kota Mataram.

“Atlet panjat tebing latihan mandiri di Gelanggang Pemu-

da. Latihan mandiri hanya untuk atlet yang berdomisili di Kota Mataram,” ucapnya.

Dikatakan Adi, atlet panjat tebing PoN NTB yang berdomisili di Kota Mataram terdapat tiga atlet, terdiri dari dua atlet putra dan satu atlet putri. Mereka merupakan atlet yang masuk dalam program latihan mandiri persiapan mengikuti PON di Papua tahun 2021.

Menurut Adi, aktivitas latihan atlet panjat tebing di Gelanggang Pemuda Mataram sebenarnya sudah dimulai cukup lama(April). Mereka memilih latihan di Gelanggang Pemuda karena lokasi tersebut merupakan satu-satunya arena olahraga panjat tebing yang memenuhi stan-

dar untuk kegiatan latihan.

Meski berlatih mandiri di Gelanggang, namun atlet tetap mengedepankan protokol Covid-19 yakni dengan tetap menjaga kebersihan dan jaga jarak.

Lanjutnya, kegiatan latihan di Gelanggang Pemuda Mataram akan tetap dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan teknik atlet. Rencannya pihak FPTI NTB akan segera memanggil semua (sembilan) atlet PON panjat tebing untuk latihan bersama di lokasi tersebut.

“Kalau sudah aktif kembali kegiatan sekolah di NTB bulan Juli, rencannya kita akan memanggil kembali sembilan atlet kabupaten/ kota untuk latihan terpusat di Gelanggang,” terangnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

M. Ali kampanye,”jelasnya lebih jauh.

Termasuk pula tambah Ali, di TPS akan disediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan masker. Sebab KPU Sumbawa atas instruksi KPU RI dan KPU Provinsi, diminta menyiapkan rancangan anggaran untuk APD. Makanya, KPU Sumbawa berharap dukungan dari Pemkab Sumbawa.

“Yang paling penting kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 Kabupaten Sumbawa. Seperti apa protokol

Lahmuddin covid-19 dalam konteks Pilkada. Kita minta komitmen gugus tugas Kabupaten Sumbawa untuk membantu KPU Sumbawa dalam menyelenggarakan Pilkada dan membantu pemilih itu sendiri dalam menggunakan hak pilihnya. Dan kami Insya Allah akan ada MoU dengan gugus tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa dalam rangka komitmen kita bersama khusus mengawal Pilkada agar pemilih bebas dari paparan Covid-19,” pungkasnya. (arn)

Voli Pasir Tetap Kirim Empat Tim di PON/2021 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga voli pasir memastikan tidak ada perubahan dalam pengiriman atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2021. Mereka akan tetap mengusulkan empat tim yang mewakili NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2021.

“Voli pasir sudah mengajukan empat tim yang akan ikut PON 2021 sesuai jumlah atlet yang lolos PON lewat PraPON tahun 2019,” ucap Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari kepada Suara NTB belum lama ini.

Pernyataan ini disampaikan Surya menyusul diundurnya pesta puncak olahraga nasional yang semula akan digelar di Papua tahun 2020. Namun karena Virus Corona (Covid-19) akhirn-

ya PON diundur tahun 2021.

Untuk diketahui empat tim voli pasir NTB yang dinyatakan lolos PON XX Papua itu yakni terdiri dari dua tim putra dan dua tim putri. Mereka adalah Desi Ratnasari-Allysah Mutakharah (putri/medali emas Pra-PON). Kemudian Syarah Novita Bahari-Komang Putri Sri Dewi (putri), Danangsyah Yudistira P-Tio Kesuma Sentosa (medali perak PraPON) dan Ade Dimas SetianoI Komang Aditya (putra).

Lolosnya empat tim voli pasir NTB itu berdasarkan hasil PraPON Voli Pasir yang berakhir, di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. PraPON tersebut berlangsung sejak tanggal 4-7 September 2019.

Hasilnya, NTB meraih satu medali emas untuk tim putri dan perak untuk tim putra. (fan)