Edisi Sabtu 4 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 4 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 100 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Korsel Pesan 100 Ton Kopi NTB Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 tak mempengaruhi pasar kopi.

Baik di regional, nasional, bahkan internasional. Terbukti, buyer dari Korea Selatan (Korsel) saat ini masih menunggu kopi NTB yang dipesannya beberapa waktu lalu. Tidak tanggung-tanggung pengusaha Korsel memesan 100 ton biji kopi (mentah). ‘’Awalnya minta 20 ton.

Setelah itu malah permintaan-

nya naik jadi 100 ton,’’ kata L. Thoriq, pemilik UD. Berkah Alam. Salah satu pegiat sekaligus pemasok kopi.

Virus Corona sama sekali tidak mempengaruhi permintaan pasar kopi dari buyer di berbagai negara. Selain buyer dari Korsel, ada juga permintaan dari Turki dan Emirat Arab. Pada tahap awal, permintaan buyer dari Turki dan Emirat Arab ini sementara untuk sampel

(contoh).

Thoriq mengatakan, kopi NTB sudah terkenal kualitasnya dan cita rasanya. Terhadap permintaan 100 ton dari Korsel ini, Thoriq sedang berupaya dapat memenuhinya tahun ini. ‘’Dalam waktu dekat musim panen kopi. Juli ini hingga September,’’ ujarnya.

Dari 100 ton itu, sebanyak 10 ton telah dikiri. sebelum pandemi Covid-19. Sisanya,

masih menunggu situasi berangsur-angsur normal. Terutama sekali soal transportasi. Hongkong dan China belum membuka pintu untuk kenormalan transportasi udara maupun laut secara reguler. ‘’Buyer masih menunggu.

Tidak ada masalah. Kalau transportasinya lancar, bisa dikirimkan,’’ kata Thoriq kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (3/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

KOPI NTB - L. Thoriq saat panen kopi (kiri). Sementara sejumlah pekerja menyiapkan kopi NTB yang akan diekspor.

Gubernur Minta Bupati/Walikota Perbaiki Data Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., kembali menyurati seluruh bupati dan walikota se-NTB. Ia memerintahkan bupati dan walikota memperbaiki data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyikapi masih adanya salah sasaran penerima bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

TO K O H Butuh Pendampingan Penuh REVITALISASI Posyandu menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB. Oleh karena itu, Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pendampingan penuh kepada Posyandu. ‘’Yang mereka (Posyandu-red) butuhkan adalah pendampingan. Yang mereka butuhkan adalah pembinaan supaya tercapai apa yang kita cita-citakan (revitalisasi Posyandu),’’ ujar Wagub saat memberikan arahan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Jumat (3/7).

Bersambung ke hal 11 Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/humassetdantb)

KO M E N TTAA R

Terapkan Tanda Tangan Elektronik PEMPROV NTB akan mulai menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelayanan publik dan dokumen pemerintahan. Hal ini sebagai wujud Pemprov NTB dalam mewujudkan Visi Misi NTB Gemilang yaitu NTB Bersih dan Melayani yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel dalam mewujudkan e-government.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menjelaskan, transformasi elektronik saat ini harus dilakukan, khususnya dalam pelayanan publik yang mudah, cepat dan efisien.

Bersambung I Gede Putu Aryadi ke hal 11 (Suara NTB/diskominfotik)

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, Surat Gubernur No. 543.2/V.3/ Sosial bersifat penting. Dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se - NTB terkait dengan penetapan DTKS periode Agustus 2020. Surat Gubernur

kepada Bupati/Walikota tersebut tertanggal 30 Juni 2020.

Khalik menjelaskan, sehubungan dengan adanya kesempatan perbaikan data kemiskinan untuk kabupaten/ kota dan terkait dampak Covid-19 terhadap perubahan

jumlah masyarakat miskin.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos membuka finalisasi DTKS pada aplikasi SIKS-NG secara online pada 20 Juni 2020 lalu.

Bagi kabupaten/kota yang verifikasi dan validasi DTKS sudah menggunakan SIKS-

Dekranasda NTB Serahkan Bantuan untuk Perajin di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyerahkan sebanyak 125 paket kepada pengrajin UKM/IKM binaan Kota Mataram bertempat di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (3/7). Bantuan ini diberikan untuk meringankan para perajin yang terdampak Covid-19.

Niken pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pandemi Covid-19 begitu mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk pula para perajin. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tetap semangat dalam menekuni usahanya dan mampu tetap berkarya meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

BANTUAN - Ketua Dekranasda NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyerahkan sebanyak 125 paket kepada pengrajin UKM/IKM binaan Kota Mataram bertempat di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (3/7) disaksikan Ketua Dekranasda Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh.

DROID, cut off data pada aplikasi dilaksanakan sampai 26 Juli 2020. Pengolahan data pada aplikasi SIKS-NG akan dilanjutkan jika Disos Kabupaten/Kota sudah melakukan penetapan DTKS dengan mengunggah surat pengesahan DTKS yang ditandatangani bupati/walikota. Pemda kabupaten/kota diberikan batas waktu sampai 5 Agustus 2020. ‘’Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai surat gubernur kiranya kita bisa mengambil langkah strategis

agar desa/kelurahan se- NTB mempergunakan kesempatan tersebut untuk perbaikan DTKS kita di NTB,’’ kata Khalik dikonfirmasi Jumat (3/7) kemarin.

Ia mengatakan, sangat rugi jika Pemda tidak menggunakan kesempatan perbaikan data ini dengan baik. Karena Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos memberikan Pemda jalan agar perbaikan data daerah bisa masuk menjadi data yang ditetapkan sebagai data nasional.

Bersambung ke hal 11

Tiga Daerah Ajukan Kenormalan Baru Mataram (Suara NTB) Dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2020 menjadi acuan pelaksanaan kenormalan baru oleh pemerintah kabupten/kota di NTB. Sampai saat ini Pemprov NTB mencatat tiga kabupaten yang mengajukan permohonan rekomendasi kenormalan baru tersebut.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Penanganan Covid19 NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi,M.Si menerangkan, tiga kabupaten tersebut antara lain Kota Bima, Dompu, dan Kota Mataram.

Pengajuan tersebut saat ini tengah memasuki tahap evaluasi.

H.Lalu Gita Ariadi Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Penerbangan Internasional Kuala Lumpur – Lombok Dibuka

Jadi Stimulan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Meningkatnya jumlah penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), dapat menjadi stimulan kebangkitan pariwisata NTB. Terlebih dengan dibukanya penerbangan internasional Kuala Lumpur – Lombok pada Kamis (2/7) lalu. ‘’Ada kabar baik dari penerbangan, internasional flight kita mulai tiga kali dalam satu minggu dari Kuala Lumpur – Lombok oleh AirAsia. Termasuk AirAsia akan melayani penerbangan domestik dari Jakarta – Lombok,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).

Dengan dibukanya penerbangan internasional tersebut,

diharapkan mempermudah akses transportasi dari dan menuju NTB. ‘’Itu artinya international flight kita mulai terbuka, dan kita juga dapat kabar Bali sudah buka dengan syarat yang lebih mudah. Bukan PCR, tapi rapid. Artinya kalau Bali sudah buka, kita juga dengan Tiga Gili pasti akan segera menyusul,’’ ujarnya.

Terpisah, Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto menerangkan, peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan memang terjadi. Terutama dengan mulai beroprasinya beberapa maskapai dan dibukanya kembali rute internasional Kuala Lumpur – Lombok.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Pemeriksaan penumpang AirAsia dari Kuala Lumpur yang tiba di BIZAM, Kamis (2/7).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

Penuhi Empat Indikator LINGKUNGAN Tegal Kelurahan Selagalas sedang dipersiapkan menjadi salah satu kampung sehat di Kota Mataram. Empat indikator jadi syarat harus dipenuhi.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Empat indikator disebutkan Lurah Selagalas, Yusrin, dikonfirmasi Jumat (3/7) yakni ekonomi, sosial, keamanan dan partisipasi masyarakat. Dari aspek ekonomi diukur dari partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. Seperti pengem(Suara NTB/dok) bangan kerajinan, usaha Yusrin pertanian, perikanan dan lainnya. Lingkungan Tegal sendiri terdapat pelaku usaha kecil menengah yang berjalan cukup lama.

Dari variabel keamanan telah diaktifkan kegiatan ronda.

Para remaja memperketat pengawasan di pintu masuk. Pengawasan difokuskan protokol kesehatan Covid-19. “Banyak variabel harus dipenuhi sesuai standar yang diberikan oleh Polda NTB,” ungkap Yusrin.

Persiapan lomba kampung sehat diselenggarakan oleh Polda NTB dengan menggelar gotong royong. Staf kelurahan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan para kader bahu – membahu membersihkan lingkungan serta mengaktifkan acara – acara kemasyarakatan. “Kita sudah mulai membersihkan saluran dan jalan,” sebutnya.

Program kampung sehat dan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) memiliki keterkaitan. Dijelaskan Yusrin, PCBL fokus pada upaya masyarakat dalam membangun kesadaran untuk melindungi diri dan keluarga dari resiko terpapar virus Corona. Bentuk pencegahan dengan menggunakan masker. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Menghindari kerumunan orang banyak.

Suksesnya pelaksanaan PCBL secara tidak langsung mendukung program kampung sehat itu sendiri. “Program ini ada keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Yusrin bersyukur lima dari tujuh lingkungan di Selagalas masuk zona hijau penyebaran virus Corona. Dalam pelaksanaan dua program tersebut, ia mengharapkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat terlindungi atau terbebas dari resiko terpapar Covid-19. “Paling penting itu adalah partisipasi masyarakat,” demikian harapnya. (cem)

Harus Gunakan Masker ANGGOTA Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyoroti berbagai kelemahan dalam penanganan covid oleh OPD lingkup Kota Mataram. Di Dinas Perdagangan misalnya. Banyak pedagang di pasar tidak memakai masker. Hal ini, menurut dia, terjadi lantaran minim petugas yang memantau.

Tidak sebatas, pedagang dan pembeli tak memakai masker saat masuk ke pasar, di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, diketahui tidak menyediakan air dan sabun cuci tangan. Padahal, Dinas Perdagangan sudah menganggar(Suara NTB/ist) kan honor untuk petugas, hingHj. Baiq Mirdiati ga urusan makan minumnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini sangsi kalau kasus covid di Mataram dapat diturunkan kalau tidak dibuat protokol yang jelas. Sementara itu, terkait pengisian paket sembako JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram, Mirdiati menyesalkan tidak dilibatkannya UKM yang ada di Kota Mataram untuk ambil bagian dalam penyediaan paket JPS Kota Mataram. ‘’Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram mengaku tidak pernah diajak atau dlibatkan oleh Gugus Tugas. Padahal, lanjut anggota Komisi II ini, UKM Kota Mataram harus diberdayakan.

Tujuannya jelas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Mataram. Mereka minta untuk bisa terlibat dalam pengadaan. Karena banyak produk-produk pabrik atau buatan luar. ‘’Saya menyayangkan sekali, pemerintah tidak menggunakan produk kita. Padahal kita ingin memakmurkan ekonomi mayarakat. Sehingga bisa membantu dalam masa pandemi covid 19 ini,’’ ujarnya. Besarnya alokasi anggaran untuk penanganan covid 19, seharusnya bisa dipergunakan dengan cepat dan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.

Dikatakan Mirdiati, di masa pandemi ini, masyarakat sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Dia menilai, sosialisasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini masih kurang.

Indikasinya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan masker. Apalagi anak-anak sebagian besar tidak menggunakan masker saat ke luar rumah. ‘’Pemerintah jangan hanya fokus memberikan bantuan masker untuk orang dewasa saja. Masker anak juga sangat dibutuhkan di Kota Mataram,’’ demikian Mirdiati. (fit)

Halaman 2

Pansus Sesalkan Satgas Covid-19 Tak Siapkan Masker Anak Mataram (Suara NTB) Rapat kerja panitia khusus (Pansus) pengawasan penanganan covid-19 DPRD Kota Mataram dengan tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram, memanas. Puncaknya, Wakil Ketua Pansus pengawasan penaganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menuding gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram tak punya hati.

Ihwalnya, Nyayu tak menemukan item pengadaan masker anak dalam refocusing anggaran di sejumlah OPD yang menjadi bagian dari tim gugus tugas Kota Mataram.

Di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram, misalnya. Dari 300 ribu pengadaan masker di

OPD pimpinan Mahfudin Noor, sama sekali tidak ada pengadaan masker anak.

Demikian pula, saat bertemu dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Mataram. ‘’Saya tidak melihat ada pengadaan masker anak. Di BPBD hanya pengadaan

masker orang dewasa. Lalu di mana keberadaan masker anak ini. Ini namanya benar-benar tidak punya hati,’’ katanya dengan nada tinggi. Nyayu sangat kecewa dengan nihilnya anggaran untuk masker anak. ‘’Anak-anak sering dibawa ke pasar, tapi tidak memakai masker,’’ sesalnya. Oleh karena

pertama telah didistribusikan untuk 19.803 KK. Sehingga, tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan.

Sesuai kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka peluang untuk data baru penerima JPS. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih. Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745.

Data 12.745 paket belum didistribusikan itu merupakan akumulasi dari sisa 6.197 paket kuota yang belum terdistribusikan di tahap pertama. Dan, 6.548 data tambahan. Masyarakat yang masuk data usulan akan mendapatkan bantuan sama selama tiga bulan.

“Jadi bantuan diterima sama selama tiga bulan,” katanya.

Konsekuensi dari penambah-

setelah dicecar Pansus, DP3A Kota Mataram mengaku, belum mengajukan pengadaan masker anak. Pihaknya, kata Dewi, bergerak pada pengadaan kebutuhan spesifik untuk tumbuh kembang dan ketahanan fisik anak dan perempuan. ‘’Kami kelompokkan mereka berdasarkan usia. Usia 0 – 2 tahun, 3 – 4 tahun, 5 – 17 tahun,’’ sebutnya. Dewi mengaku, pihaknya juga ada pengadaan masker untuk perempuan. Dia merinci, untuk pengadaan masker dan APD (alat pelindung diri), pihaknya menganggarkan Rp36 juta. (fit)

Pemkot akan Periksa Kesehatan Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram secara rutin akan memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum disembelih pada Hari Raya Idul Adha 31 Juli mendatang. Syarat – syarat hewan layak dikurban perlu diperhatikan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban tetap dilaksanakan oleh Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan mahasiswa kesehatan hewan baik sebelum maupun saat proses penyembelihan.

Hewan kurban, baik itu kambing dan sapi dicek usia, memiliki penyakit atau tidak.

Umumnya sapi maupun kambing ditemukan sakit mata dan koreng. “Yang memiliki penyakit mata dan koreng kita minta dipisahkan dan jangan dijual,” kata Mutawalli.

Saat proses penyembelihan tim kesehatan hewan mengecek, apakah di dalam isi perut sapi maupun kambing terdapat cacing pita. Cacing pita

(Suara NTB/cem)

KAMBING KURBAN - Pedagang kambing kurban di Majeluk, Kelurahan Pejanggik membersihkan kandang miliknya, Jumat (3/7). Dinas Pertanian akan mengecek kesehatan hewan kurban baik sebelum maupun saat pemotongan. memiliki resiko menularkan penyakit jika dikonsumsi.

Mutawalli menyampaikan, masyarakat yang hendak

berkurban harus memperhatikan syarat – syarat hewan layak dikurban. Pertama, di lihat dari usia. Umumnya kambing

maupun sapi boleh dikurban di atas usia satu tahun. Tidak kurus. Gigi depan sudah tanggal. Dan, tidak cacat. “Saya kira

masyarakat sudah tahu syarat – syarat sapi dan kambing boleh dikurbankan,” ujarnya.

Kondisi pandemi saat ini berpengaruh terhadap penjual sapi maupun kambing. Biasanya satu atau dua bulan sebelum memasuki Idul Adha, pedagang sudah banyak berjualan di pinggir jalan. Jumlah mereka saat ini turun drastis.

Kata dia, hanya di beberapa titik saja bertahan. Tidak diketahui persis apakah pandemik Coronavirus Disease mempengaruhi hal itu atau tidak.

Data tahun 2019 lalu jumlah hewan kurban sejumlah 3 ribu ekor. Ia juga belum berani memastikan apakah partisipasi warga berkurban turun atau tidak. “Tahun lalu 600 – 900 ekor sapi dipotong,” sebutnya.

Terhadap harga kambing sangat tergantung dari daya beli masyarakat. Umumnya apabila permintaan banyak maka harga akan melonjak.

Dengan kondisi seperti saat ini, belum kemungkinan harga turun karena minat pembeli menurun. (cem)

Warga Mataram Keberatan Seleksi Kompetensi Dilarang Liburan ke Sembalun CPNS Belum Ada Kejelasan

Mataram (Suara NTB) Warga Kota Mataram keberatan adanya larangan liburan ke Sembalun yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Mestinya protokol kesehatan Covid19 diperketat tanpa ada sentimen ke wilayah.

Destinasi wisata Sembalun terletak di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun menjadi objek wisata favorit. Wisatawan dapat menikmati udara segar usai menjalani rutinitas di kantor. Pelarangan ini dinilai oleh Ardi, warga Kota Mataram ditemui Jumat (3/7) sangat tidak menguntungkan bagi pengunjung. “Sembalun itu objek wisata favorit bagi kami warga kota.

Kalau kami dilarang berkunjung, saya keberatan,” tegasnya.

Ardi bersama keluarga rutin menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan di kaki Gunung Rinjani tersebut. Sejak tiga bulan wabah virus Corona melanda, ia memilih berdiam di rumah dan menjalani rutinitas di kantor. Dia memahami bahwa Kota Mataram merupakan zona merah penyebaran Covid-19. Tetapi tidak boleh juga pemerintah melarang warga menikmati liburan.

“Seharusnya biarkan siapa saja warga pergi berlibur asal disiplin terhadap protokol kesehatan,” katanya.

Masyarakat mulai jenuh ber-

diam diri di rumah. Pembatasan aktivitas ibadah,pusat perbelanjaan dibuka dan objek wisata secara bertahap mulai dilonggarkan. Menurutnya, tidak semua warga Mataram terpapar Covid-19. Artinya, pemda setempat harus terbuka.

Warga Mataram lainnya, Anto juga memprotes kebijakan tersebut. Larangan liburan ke Sembalun berpengaruh ke usaha perjalanan. Tamu dari luar mulai melirik objek wisata Sembalun untuk berlibur. “Kalau dilarang, banyak dampaknya,” ujarnya.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Timur mestinya memperketat kedisiplinan warga menjalani protokol kesehatan Covid-19.

Artinya, wisatawan yang akan berlibur ke Sembalun dicek apakah menggunakan masker atau tidak. “Bukan berarti dicek KTP. Lalu orang disuruh pulang begitu saja,” kritiknya.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs.I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi sebelumnya, menghormati kebijakan tersebut. Menurutnya, sah – sah saja jika tujuannya mengantisipasi penyebaran virus. Pihaknya memahami psikologi masyarakat bahwa kasus penyebaran virus di Mataram tertinggi di NTB. Namun demikian, Mataram sebagai ibukota provinsi tidak akan menerapkan pembatasan

bagi siapapun yang hendak berkunjung. Pihaknya memahami hak asasi seseorang untuk mengakses ke daerah sepanjang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bukan berarti orang dari luar daerah kita tidak perbolehkan masuk. Sepanjang mengikuti protokol kesehatan tidak ada masalah,” katanya.

Dia menilai larangan berlibur ke destinasi wisata Sembalun dinilai tidak ada kaitannya dengan sentimen daerah.

Kemungkinan pemda setempat menginginkan tidak terjadi penularan dari klaster baru.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra justru menyesalkan larangan liburan tersebut. Menurutnya, Jakarta sebagai ibukota negara saja tidak menerapkan kebijakan tersebut, sepanjang orang yang masuk menunjukkan surat keterangan sehat atau hasil rapid test dari rumah sakit. Semestinya, Pemda Lombok Timur terbuka saja sepanjang wisatawan mentaati protokol kesehatan.

Seperti menggunakan masker.

Menjalani pengecekan suhu tubuh. Dan, mencuci tangan menggunakan sabun. “Jakarta saja sebagai ibukota negara ndak ketat banget. Saya kira selama mengikuti protokol kesehatan tidak masalah,” demikian kata dia. (cem)

JPS Tahap Tiga Segera Didistribusikan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memulai pengadaan barang untuk pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) tahap tiga. Proses verifikasi data telah difinalkan.

Bantuan harus menyasar warga terdampak Covid-19.

Asisten I Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pendistribusian bantuan JPS tahap ketiga masuk tahap pengadaan barang. Rekanan ditunjuk bertambah menjadi empat perusahaan.

Bantuan ditargetkan tuntas sebelum akhir Juli. “Awalnya dua perusahaan. Sekarang ini kita tambah dua lagi, sehingga empat perusahaan,” sebut Mahmuddin ditemui Jumat (3/7).

Data awal bantuan JPS disalurkan berjumlah 26 ribu kepala keluarga (KK). Pada tahap

itu, dia meminta harus ada masker untuk anak-anak. Karena bagaimanapun, anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

Kepada DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany berkilah, anggaran mereka pada refocusing tahap pertama maupun tahap kedua, terkoreksi. Di tahap pertama, anggaran yang diusulkan Rp168 juta lebih terkoreksi menjadi Rp80 juta lebih.

Sedangkan pada refocusing tahap kedua, dari usulan Rp134 juta lebih, anggaran di DP3A Kota Mataram terkoreksi menjadi Rp77 juta lebih. Namun

an kuota penerima menjadi 32.548 KK. Data tersebut telah rampung berdasarkan hasil validasi dan verifikasi Dinas Sosial.

Kriteria penerima tidak berubah dari ketentuan sebelumnya, tetapi ada tambahan untuk pasien positif Covid-19 dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Teknis pendistribusian maupun isian paket JPS, kata Mahmuddin, tidak terlalu berat.

Tetapi ada masukan dari Dewan agar menambah isian paket bantuan untuk susu kedelai.

Rekomendasi dari legislatif perlu dikaji kembali. Berdasarkan pertimbangan dari Dinas Kesehatan bahwa bubuk susu kedelai memiliki masa kedaluwarsa dan rawan berjamur. “Ini perlu kita pertimbangkan jangan sampai menimbulkan masalah,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Mataram mulai gelisah. Pasalnya, seleksi kompetensi bidang (SKB) belum ada kepastian dari pemerintah. Namun pelaksanaan ujian tetap digelar dengan mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, informasi sebelumnya bahwa pelaksanaan SKB digelar Agustus. Kepastian lebih lanjut pihaknya masih menunggu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait pelaksanaan teknis. “Belum ada kepastian dari pemerintah pusat,” kata Nelly.

Kata dia, pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dan lolos SKB mulai gelisah. Mereka terus menanyakan jadwal pelaksanaan SKB. Pihaknya memberikan penjelasan agar pelamar bersabar menunggu informasi dari pemerintah pusat. Kondisi pandemi tidak bisa dipaksakan. Pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Sambil menunggu persiapkan diri untuk belajar,” sarannya.

Nelly menegaskan, SKB pasti akan digelar. Pelaksanaannya berbeda dengan situasi dan kondisi normal. Masa pandemi ujian mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19.

Secara teknis dijelaskan, jadwal diatur pelaksanaan SKB selama dua hari akan ditambah.

Tiap satu sesi diatur untuk 20 peserta. Pola ini memperhatikan

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati social distancing dan phsyical distancing. “Volumenya kita kecilkan. Waktu pelaksanaan kita tambah,” pungkasnya. Persiapan secara teknis diakui, tidak ada masalah. Lokasi tes ditetapkan di SMKN 3 Mataram. Fasilitas komputer beserta jaringan telah tersedia dengan baik.

Tenaga kesehatan seperti dokter dan dokter spesialis memenuhi nilai ambang batas ditegaskan Nelly, kebijakannya harus tetap ikut SKB. Meskipun sudah ada jaminan mereka diangkat sebagai CPNS. “Sama dengan guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Mereka harus ikut SKB,” demikian kata Nelly.

Diketahui, pelamar CPNS mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) berjumlah 4.087 orang. Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas 2.080 orang. Dan, tidak memenuhi passing grade 2.007 orang. Dari 2.080 orang yang memenuhi passing grade, tetapi berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang 621 pelamar. (cem)

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIDISTRIBUSIKAN - Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram mengecek isian paket JPS yang didistribusikan di Kelurahan Pagesangan belum lama ini.

Bantuan JPS tahap ketiga segera didistribusikan. Proses pengadaan barang mulai dilaksanakan oleh empat rekanan.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

ASOSIASI Peritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB mendukung langkah Pemprov NTB meminimalisir penggunaan kantong plastik untuk memassifkan gerakan penyelamatan lingkungan. Meskipun ide ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.

Ketua Aprindo Provinsi NTB, Dr. Azis Bagis mengatakan, meminimalir penggunaan kantong plastik sudah menjadi kesepakatan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan telah dilaksanakan di DKI Jakarta.

Azis Bagis Pemprov NTB arahnya ingin membuat Pergub yang mengatur tentang penggunaan kantong plastik di ritel modern, kios dan pasar tradisional. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini mengatakan, kendati demikian, tidak bisa serta merta langsung diberlakukan. Harus ada edukasi kepada masyarakat secara massif dan disiapkan pilihan-pilihan alternative.

Meniadakan penggunaan kantong plastic di ritel-ritel modern, sudah juga dilaksanakan. Di beberapa ritel modern besar yang beroperasi di Mataram, konsumen diberikan pilihan menggunakan kardus bekas. Atau media yang mudah terurai.

“Sebetulnya NTB ini sifatnya follower. Mengikuti yang sudah ada.

Tapi bagus. Dan sudah ada ritel modern yang memberlakukan tidak menggunakan kantong plastic. Nah, ini, harus disosialisasikan kepada masyarakat secara bertahap dilaksanakan,” sarannya.

Dr. Azis Bagis menambahkan, edukasi kepada konsumen sekaligus meminta konsumen menyiapkan wadah sendiri sebelum berbelanja keluar. Upaya meminimalisir penggunaan kantong plastic ini sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan para pelaku UMKM produsen tas sederhana.

Dinas Koperasi dan UMKM kata Dr. Azis harus sudah mempersiapkan UMKM-UMKMnya untuk memproduksi kantong. Baik yang menggunakan bahan baku kain, atau sejenisnya yang ramah lingkungan. Hasil produksi UMKM kemudian dititip di masing-masing sarana penjualan sehingga tak kesulitan konsumen ketika membutuhkan wadah selain kantong plastic.

“Nah apakah ini sudah dilakukan. Harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tidak bisa lansung-langsung. Sama halnya seperti pembuatan masker sekarang yang cukup massif. Masyarakat tak kesulitan mendapatkannya kalau butuh,” jelas Dr. Azis Bagis.

Sebagai follower kebijakan, ia mendorong pemerintah daerah jangan ragu memberlakukan kebijakan meniadakan kantong plastik ini. Jakarta memberlakukannya, saat ini cukup efektif. Ia mengatakan jika kebijakan ini diberlakukan di NTB, dan pemerintah daerah memberikan stimulant kepada para pelaku UMKM lokal untuk memproduksi tas sendiri, dampaknya akan besar terhadap ekonomi kerakyatan.

“Jangan telat tahapannya. Jangan sampai nanti ritel atau korporasi besar yang malah menyiapkan kantong plastic alternatifnya di sarana-sarana perbelanjaan,” demikian Dr. Azis Bagis. (bul)

Dorong Peran Milenial, Pertanian Jadi Masa Depan

Mataram (Suara NTB) – Generasi milenial jadi harapan melanjutkan pembangunan sektor pertanian. Generasi milenial harus didorong berkiprah pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masa depan. Demikian Kepala SMK Pertanian Pembangunan (SMKPP) Mataram, Sugiarta, S.Pi, M.Pd, M. Si, Jumat (3/7) kemarin. SMK PP Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang tupoksinya mencetak SDM-SDM unggul di bidang pertanian secara luas.

Sugiarta

Sektor Pertanian, menurut Sugiarta, ke depan adalah sektor yang cukup menjanjikan. Karena keberlanjutan hajat hidup orang banyak tergantung sektor ini.

Pertanian menurutnya tidak lagi berbicara tentang lumpur, kotor, atau sabit dan pola-pola tradisional lainnya.

Bertani sudah bisa dilakukan secara modern. Disisi lain, semangat generasi milenial menjadi petani sangat rendah.

Padahal, berbicara pertanian kini adalah berbicara terakit teknologi. Dari pengolahan

lahan, produksi, panen, hingga pascapanen. Dan hasil pertanian bisa menciptakan beragam produk jadi jika dihilirisasi (diolah). Bahkan pertanian adalah sektor yang mampu bertahan di tengah tekanan besar, Covid-19.

“Tidak ada petani yang tidak ke luar ke sawahnya karena covid.

Tidak ada petani yang terhenti produksinya karena covid. Petani tetap survive dan menghasilkan. Itulah lapangan pekerjaannya sendiri yang tidak terganggu,” ujarnya.

Masa covid bahkan menurut Sugiarta adalah peluang bagi petani-petani milenial mengambil kesempatan. Istilah-

nya, petani milenial bisa menyalip petani-petani di atasnya.

Alasannya, petani milenial memiliki kemampuan menguasai teknologi. Menciptakan pasar dan memasarkan hasil-hasil produksinya sendiri secara daring (online).

Sugiarta mengatakan, cukup membuktikan petani-petani millennial mendapat kesempatan di masa covid. Selama tidak dilaksanakan proses belajar mengajar secara langsung disekolah, siswa–siswinya dituntut kreatif. Bertani secara mandiri dengan teknologiteknologi pertanian sederhana.

Bisa dengan polibag, bahkan bisa bertani secara hidroponik.

Generasi petani milenial ini bahkan mampu memproduksi olahan jadi di rumah sendiri.

Dengan memanfaatkan bahan baku hasil-hasil pertaniannya.

“Banyak siswa yang datang menyetorkan hasil kreativitasnya ke sekolah. Entah krepek, atau produk-produk jadi dari

bahan baku peternakan. Produkproduk itulah yang mereka jual secara online,” kata Sugiarta.

Artinya, dengan sendirinya generasi milenial ini sudah mampu menciptakan lapangan usaha sendiri dengan berwirausaha.

Diluar sana, lulusan-lulusan pertanian banyak juga yang menciptakan lapangan usaha bagi orang lain. Menjadi penangkar bbibit unggul, peternak besar, pengusaha tanaman hias, atau pengusaha perikanan. dan sejeninya.

Pertanian mencakup arti luas.

Peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan. Kesemuanya adalah peluang besar masa depan. Pencetakan generasi milenial konsisten dilakukan oleh SMK PP Negeri Mataram. Menciptakan petani milenial yang profesional, tahapan dimulai dari pendidikan pertanian. Penyediaan laboratorium yang lengkap, dan menyediakan peluang kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). (bul)

(Suara NTB/bul)

Meninggal Akibat Lakalantas

Ahli Waris Almarhum Halil Disantuni Rp50 Juta dari Jasa Raharja Mataram (Suara NTB) – Kurang dari 24 jam, PT. Jasa Raharja menindaklanjuti laporan kecelakaan lalu lintas di Lingsar Lombok Barat. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi pada Kamis tanggal 02 Juli 2020, pukul 06.30 Wita di Jalan Kalingga II Dusun Bantek Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up dengan pejalan kaki yang mengakibatkan korban pejalan kaki atas nama Halil meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini juga sempat viral dan beredar di sosial media.

Petugas Jasa Raharja, Nasrulloh yang menerima informasi tersebut langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Mataram terkait kepastian kasus serta Laporan Polisi yang diterbitkan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, petugas Jasa Raharja telah berada di rumah ahli waris korban, di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Respons cepat ini bagian dari program jemput bola yang diterapkan oleh PT. Jasa Raharja.

“Semua korban kecelakaan meninggal dunia yang kasusnya terjamin oleh jasa raharja, wajib dilakukan jemput

bola,” jelas Nasrulloh. Sesuai dengan ketentuan, ahli waris dari korban kecelakaan tersebut berhak mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp50 juta. Santunan tersebut diserahkan melalui transfer rekening, Jumat, 3 Juli 2020.

Santunan telah diterima langsung oleh ahli waris.

Saedah (53 tahun), ahli waris yang merupakan isteri sah korban menyampaikan syukur dan terima kasih atas kecepatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas Jasa Raharja. Ia sangat terkesan. Selain itu, berkas yang ditentukan juga tidak rumit, hanya menyerahkan fotocopy KTP, akta nikah dan kartu keluarga. Selebihnya, dari petugas Jasa Raharja yang membantu menguruskan. “Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih dan tentunya santunan tersebut sangat berarti bagi saya dan keluarga,” ungkapnya.

Kepala PT. Jasa Raharja NTB, Mulyadi saat dihibungi via telepon mengungkapkan harapannya kepada masyarakat khususnya saat berada di jalan raya agar berhati-hati, baik sebagai pengendara roda dua, pengemudi mobil, atau bahkan saat sebagai pejalan kaki harus selalu berhati-hati.

Kepada keluarga yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas,

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Petugas Jasa Raharja jemput bola melengkapi dokumen pemberian santunan kepada ahli waris almarhum Halil, di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. diharapkan segera melaporkan ke Kepolisian, agar selanjutnya ditindaklanjuti Jasa Raharja.

Berdasarkan PMK No 15 dan 16 Tahun 2017, santunan yang harus dibayarkan Jasa Raharja kepada korban laka lantas Rp50 juta untuk ahli waris yang meninggal dunia. Santunan ca-

cat tetap Rp50 juta. Santunan biaya perawatan luka-luka maksimal Rp20 juta. Penggantian biaya P3K (maksimal) Rp1 juta dan penggantian biaya ambulans (maksimal) Rp500 ribu.

Biaya penguburan Rp4 juta.

“Terlebih saat situasi new normal covid-19 seperti ini, se-

baiknya kita tetap berhati hati dalam beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan berkendara jika tidak mendesak sekali, walau bagaimanapun pelayanan kami saat Covid-19 seperti ini tidak terganggu dan berjalan seperti biasa,” demikian Mulyadi. (bul/*)

Telkomsel Orbit, Hadir sebagai Solusi Internet Rumah Serba Digital

Promo JENIUS (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Minimalisir Kantong Plastik

Halaman 3

Siap Sambut New Normal, Honda Beri ”Promo JENIUS” Mataram (Suara NTB) – Astra Motor NTB pada bulan Juli 2020 memberikan penawaran paket promo yang yang bertajuk “JENIUS”. Promo Jenius atau Juli New Normal, Shopping penuh diskon ini memberikan banyak penawaran menarik. Promo ini dapat dinikmati oleh seluruh konsumen Honda baik yang berada di Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.

Saat ini konsumen semakin dimudahkan dengan cara transaksi pembelian secara online. Tidak perlu datang ke showroom atau Dealer Honda, cukup dengan menghubungi nomor hotline NTB di 081-917-90-8000 nantinya salesman Honda akan siap melayani kebutuhan yang diinginkan konsumen.

Konsumen Honda juga dapat mendownload aplikasi “MotorkuX”, karena pada aplikasi tersebut sudah tertera lengkap untuk spesifikasi segala jenis tipe sepeda motor Honda termasuk harga motor, warna, teknologi dan perhitungan kredit.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB memgatakan, promo “JENIUS” memberikan pilihan bagi konsumen untuk menyesuaikan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing konsumen. “Mulai dari DP cukup Rp 2,2 jutaan konsumen kami bisa membawa pulang sepeda motor Honda impiannya, atau dengan angsuran ringan mulai Rp 24 ribuan per hari,” ujarnya.

Promo JENIUS Juli new normal shopping penuh diskon berlaku untuk tipe sepeda motor matic seperti Honda BeAT, Genio, Scoopy, Vario 150 PCX150 dan Honda ADV150. Promo ini berlaku selama periode 01 Juli hingga 31 Juli 2020 diseluruh Dealer Honda wilayah NTB. Apabila konsumen ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat mengunjungi akun social media Honda NTB di @mayohondantb. Disana konsumen akan dipermudah dengan tabel ilustrasi promo Hot Deals seperti informasi DP ringan atau angsuran ringan.

“Harapannya dengan promo ini mampu memberikan kemudahan kepada konsumen kami yang menginginkan sepeda motor sebagai alat transportasi yang dapat membantu aktifitasnya sehari-hari, dan juga dalam menyambut new normal, kami siap memberikan pelayanan nomor satu bagi konsumen,” demikian Kresna Murti. (bul)

Mataram (Suara NTB) Telkomsel memperkenalkan solusi berbasis digital terbaru bagi pelanggan dalam menikmati konektivitas yang lebih cerdas, cepat, dan dapat diandalkan. Solusi tersebut hadir melalui Telkomsel Orbit yang memungkinkan penggunanya untuk menikmati konektivitas nirkabel yang mudah dihubungkan ke berbagai perangkat di dalam rumah.

Pada fase awal peluncurannya, Telkomsel Orbit telah menjangkau 50 kota di seluruh Indonesia, seraya terus memperluas cakupan layanannya secara bertahap sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengakselerasikan negeri melalui penyediaan solusi digital yang mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Direktur Planning and Transformation Telkomsel Edward Ying mengatakan, Telkomsel Orbit merupakan produk inovasi terbaru dari kami yang menyediakan koneksi data dengan kecepatan unggul dan fitur premium berupa internet rumah nirkabel berbasis jaringan 4G LTE Telkomsel. Telkomsel Orbit didesain dengan mengutamakan prinsip customer-centric oleh tim yang dibentuk secara khusus.

Solusi digital dari Telkomsel Orbit menggunakan perangkat modem wifi dengan kualitas jaringan seluler terbaik dan paket data yang bisa diandalkan tanpa mengharuskan pelanggan untuk berlangganan. Untuk menikmati layanan Telkomsel Orbit, pelanggan cukup memesannya melalui website, kemudian melakukan aktivasi dengan cara mudah plug and play, serta pelanggan dapat melakukan monitoring paket data secara transparan melalui aplikasi MyOrbit.

Solusi Telkomsel Orbit sendiri hadir dalam dua varian modem, yaitu Orbit Star dan Orbit Max. Orbit Star memiliki kemampuan untuk terhubung dengan 32 perangkat

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk dan lokasi jangkauan dapat mengakses situs resmi Telkomsel Orbit di myorbit.id.

Telkomsel Orbit juga menyelenggarakan program Referral. Pelanggan cukup merekomendasikan Telkomsel Orbit kepada teman dan keluarga dengan membagikan referral code miliknya. Setiap referral code yang berhasil digunakan untuk pembelian (Suara NTB/ist)

Head of Home LTE Telkomsel Arief Pradetya saat memperkenalkan solusi internet rumah serba digital yaitu Telkomsel Orbit di acara peluncuran Telkomsel Orbit dalam virtual press conference menggunakan platform CloudX di Jakarta, Kamis (2/7) sekaligus, sedangkan Orbit Max mampu terkoneksi dengan 64 perangkat secara simultan.

Kedua jenis modem tersebut dapat langsung diaktifkan dan disambungkan ke perangkat setelah dilakukan pemasangan mandiri oleh pelanggan.

Selama tahap awal peluncuran ini, Telkomsel memberikan harga khusus untuk pembelian produk Telkomsel Orbit baik untuk modem maupun paket datanya. Untuk varian modem Orbit Star akan dibanderol senilai Rp799.000, sedangkan Orbit Max memiliki harga Rp2.399.000. Setiap pembelian Orbit Star dan Orbit Max sendiri sudah termasuk modem, kartu SIM prabayar Telkomsel, dan kuota data (50 GB untuk Orbit Star dan 150 GB untuk Orbit Max selama 30 hari).

Head of Home LTE Telkomsel, Arief Pradetya mengatakan, Telkomsel Orbit dilengkapi aplikasi MyOrbit dengan berbagai fitur yang mampu mendukung pengguna dalam memenuhi kebutuhan secara digital. Beberapa fitur dari aplikasi tersebut meliputi pengendalian perangkat yang terkoneksi, pemantauan pemakaian kuota, pengaturan waktu penggunaan internet, dan pembelian paket data.

Aplikasi MyOrbit sendiri dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan akan tersedia dalam waktu dekat

untuk pengguna iOS. Beberapa keunggulan dari Telkomsel Orbit sebagai solusi koneksi internet nirkabel di dalam rumah antara lain adalah paket kuota yang berlaku 24 jam tanpa batasan aplikasi, tanpa perpanjangan otomatis dan tanpa biaya kelebihan pemakaian sehingga biaya tersedia secara transparan. Selanjutnya pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk menikmati internet karena aktivasi dapat dilakukan secara mandiri, instan dan mudah menggunakan aplikasi MyOrbit, sehingga tidak memerlukan kedatangan teknisi ke dalam rumah.

Untuk pemakaian internet setelah bulan pertama, pelanggan selanjutnya dapat membeli paket data khusus Telkomsel Orbit yang tersedia dalam 3 pilihan, mulai dari Rp 65.000 dengan kuota data hingga 100GB. Khusus 3 bulan pertama, pelanggan dapat menikmati diskon 50% paket data sejak pembelian dan aktivasipertama kali.

Tersedia pula garansi 7 hari uang kembali sejak modem diterima jika ternyata kualitas koneksi yang diterima pelanggan kurang memuaskan. Selain itu, pelanggan mendapatkan garansi 1 tahun jika terjadi kerusakan modem di tahun pertama pemakaian.Untuk melakukan pembelian sekaligus

unit baru Telkomsel Orbit, baik pemberi rekomendasi maupun penerima kode tersebut, sama-sama akan mendapatkan tambahan paket data 5 GB dengan masa aktif selama 7 hari. Khusus bagi pelanggan yang sangat aktif merekomendasikan, tersedia juga tambahan berbagai hadiah menarik, mulai dari smartphone, smart tv, sampai saldo LinkAja dengan total jutaan rupiah. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Pansus dan APH Sepakat Kawal Anggaran Covid-19 Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), secara marathon menggelar rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) sejak sepekan terakhir. Termasuk dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng dan Polres Loteng, terkait pengawalan dan pengawasan anggaran penanganan Covid-19 di daerah ini.

Pada pertemuan tersebut baik Pansus Covid-19 dan APH bersepakat untuk mengawal anggaran yang bersumber dari hasil refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020 tersebut. “Kita sudah bertemu dengan pihak Kejari Loteng. Kemudian sebelumnya dengan Polres Loteng, terkait pengawasan dan pengawalan anggaran Covid-

19,” ungkap Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Legewarman, S.IP., kepada Suara NTB, beberapa lalu.

Ia menjelaskan, ada beberapa agenda yang dibahas pada pertemuan tersebut. terutama dengan pihak Kejari Loteng. Selain rencana pengawalan anggaran Covid yang akan datang, termasuk membahas terkait beberapa program yang sudah berjalan. Di antaranya pengadaan masker, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program pendukung lainnya.

Informasi-informasi yang diperoleh dari pihak Kejari Loteng tersebut, penting sebagai bahan tambahan dari Pansus Covid-19 untuk bisa mengetahui secara terang soal penggelolaan dan penggunaan anggaran Covid-19 di Loteng.

“Tidak kalah penting soal pengelolaan anggaran Covid-19,

Tak Beri Jabatan MASA kepemimpinan, Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH baru dua tahun sejak menang di Pilkada tahun 2018 lalu. Hal itu menunjukkan pesta demokrasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih lama, yaitu tersisa tiga tahun.

Hanya saja, sangat disayangkan adanya oknum pejabat di Lotim mulai sibuk mempromosikan diri untuk maju di Pilkada 2024.

Adanya oknum pejabat seperti itu, Wakil Ketua DPRD Lotim H. Daeng Paelori men(Suara NTB/yon) yarankan supaya Bupati H. Daeng Paelori Lotim tidak memberikan jabatan atau dinonjobkan. Menurut Daeng Paelori, adanya oknum kepala dinas yang masih aktif, namun sibuk mensosialisasikan diri untuk menjadi bupati dan wakil bupati dinilainya langkah tersebut bagus dan tidak ada halangan. Hanya saja jabatannya selaku kepala OPD dan ASN dikhawatirkan dapat merugikan negara dan masyarakat.

Jika pejabat yang bersangkutan ingin berkonsentrasi mensosialisasikan diri, maka bupati harus memberikannya peluang. Caranya tidak memberikannya kursi jabatan. Langkah ini cukup bagus supaya pejabat tersebut lebih leluasa mensosialisasikan diri dan tidak menelantarkan pekerjaan namun menggunakan fasilitas negara.

“Bagus para ASN ingin untuk berkompetisi di Pilkada. Tapi tentu harus mengedepankan tugas-tugasnya. Ini perlu diberi kesempatan dengan membebastugaskan pejabat tersebut,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (3/7).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam uji kompetensi yang sedang berjalan inilah kesempatan bupati untuk melakukan penertiban dan penyesuaian penempatan jabatan sesuatu kompetensi dan bidangnya. Apalagi, kata Daeng Paelori, ia melihat masih banyak kepala OPD yang tidak memahami visimisi bupati dan wakil bupati yang dituangkan dalam RPJMD. “Inilah yang harus dilihat sehingga lahir kepala OPD yang berkualitas mengingat OPD merupakan manajer OPD itu sendiri. Sehingga penting bupati lebih selektif memilih pejabat sebagai pembantunya dalam bekerja,”sarannya. (yon)

kita sepaham bahwa pengelolaan anggaran penangan covid ini tidak kebal hukum. Ketika ditemukan alat bukti wajib akan diproses sesuai aturan hukum yang ada,” ujarnya.

Terpisah, Kajari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.M.M.H., menyambut positif langkah yang dilakukan Pansus Covid-19 tersebut. Artinya, ada keinginan dari Pansus untuk berkomunukasi dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaaan. Dalam mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran Covid-19. “Jadi kami dalam hal ini juga sangat terbantu. Kerja-kerja dalam mengawal dan mengawasi anggaran Covid tentunya akan jauh lebih mudah dengan dukungan Pansus Covid ini,” jelasnya.

Terkait hasil pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Covid-19 di Loteng, Ely mengaku sampai sejauh ini pihaknya be-

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

BERTEMU - Pansus Covid-19 Loteng bertemu dengan Kajari Loteng dan jajarannya terkait pengawalan dan pengawasan anggaran Covid-19 di. lum menemukan adanya per- Loteng tidak menerima. Kendati masalahan yang serius. Terma- Pemkab Loteng dengan Kejari suk dalam program pengadaan Loteng ada MoU untuk penmasker, penyaluran BLT atau gawalan dan pengawasan anggaJaring Pengaman Sosial (JPS) ran Covid-19, karena Kejari Loteng dalam hal ini bekerja sesuai maupun program lainnya.

Disinggung terkait soal dana tugas dan tanggungjawab.

Walaupun secara aturan, hibah Pemkab Loteng ke Kejari Loteng untuk penanganan Cov- sah-sah saja Kejari Loteng id-19, Ely menegaskan, Kejari memperoleh hibah anggaran

Pansus Covid-19 juga bertemu dengan Kapolres Loteng beserta jajarann untuk mendiskusikan soal pengawalan dan pengawasan anggaran Covid-19. seperti yang diterima Polres pannya jajaran untuk ikut menLoteng. “Kalau pun kita dapat gawal anggaran Covid-19. Dendana hibah dari Pemkab Loteng gan keterlibatan aparat kepoliterkait penanganan Covid-19 sian, diharapkan arah pengsecara aturan boleh. Tapi kami gunaan anggaran Covid-19 bisa tidak ada menerima hibah benar-benar terarah dan tepat dana Covid,” pungkasnya. sasaran. “Kita juga siap memSebelumnya, Kapolres Lo- bantu Pansus Covid-19 dalam teng, AKBP Esty Setyno Nugro- mengawal anggaran Covid-19 ho, SIK., menegaskan kesia- Loteng,” ujarnya. (kir/*)

Tahap III, Penerima JPS Lotim Membengkak Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan perbaikan dan validasi jumlah penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak virus Corona (Covid-19). Di mana untuk JPS Lotim saat ini masih dalam proses pendistribusian ke masyarakat.

“Untuk tahap III nanti, jumlah penerima membengkak menjadi 19.000 KK lebih dari perbaikan dan validasi data yang dilakukan,” terang Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., Kamis (2/7) lalu.

Kepada gubernur, bupati menegaskan pengadaan JPS Lotim tidak perlu dipertanyakan. Alasannya karena jumlahnya terus bertambah seiring perbaikan dan validasi

KK penerima manfaat yang dilakukan. Awalnya pada tahap I sebanyak 70.986 KK kemudian divalidasi menjadi 76.000 KK lebih penerima untuk tahap II yang di dalamnya terdiri dari beberapa item produk di antaranya, beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng dalam kemasan 1 liter, telur 15 butir, teri 1/4, garam beryodium, dan air mineral yang semuanya meru-

pakan produk lokal.

“Kita sempurnakan data untuk tahap III, sehingga membengkak datanya menjadi 95.527 KK penerima manfaat,” ungkap bupati.

Bertambahnya jumlah penerima dari setiap tahapan itu karena perbaikan data yang terus disempurnakan.

Misalnya ketika dalam tahapan sebelumnya ada masyarakat yang tidak men-

(Suara NTB/ist)

CARI - Tim SAR sedang melakukan pencarian terhadap pelajar SMA yang terhempas gelombang di Pantai Mekaki Sekotong.

Pelajar SMA di Sekotong Hilang di Pantai Mekaki Loteng Siapkan Dua Rumah

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT., menegaskan kebijakan new normal life atau kenormalan hidup yang baru mau tidak mau harus diterapkan. Jika tidak, kondisi daerah bakal terus-terusan terpuruk. Mengingat, pandemi Covid-19 masih belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Namun demikian, upaya dan langkah antisipasi tetap dilakukan. Dengan terus mensosialisasikan pola hidup baru sesuai dengan standar protokol pencegahan Covid-19 kepada masyarakat.

Dari sisi fasilitas penunjang, pemerintah daerah juga tetap melakukan langkah antisipasi. Misalnya, dengan menyiapkan lokasi untuk fasilitas rumah sakit khusus bagi pasien Covid-19.

Bahkan, Pemkab Loteng sendiri tidak hanya menyiapkan satu rumah sakit khusus saja. Tapi dua rumah sakit sekaligus. Masing-masing eks hotel Aerotel dan eks kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) yang juga eks RSUD Praya lama.

“Keberadaan fasilitas rumah sakit khusus tersebut penting sebagai langkah antisipasi kemungkinan terburuk yang muncul akibat penerapan kebijakan new normal life nantinya,” terang Suhaili, kepada wartawan usai olahraga pagi di kantor Bupati Loteng, Jumat (3/7) kemarin.

Bagi Loteng, jelasnya, penerapan kebijakan new normal life bisa menjadi ancaman tersendiri, karena ada potensi ancaman pandemi Covid-19 yang lebih besar. Mengingat, status Loteng sebagai salah satu pintu masuk ke NTB melalui jalur udara, sehingga butuh kesiapan fasilitas penunjang jika terjadi hal-hal yang buruk ketika kebijakan new normal life tersebut diberlakukan nantinya.

Pemkab Loteng dalam hal ini tentu tidak ingin hal terburuk terjadi akibat pandemi Covid-19. Tetapi kalaupun itu sampai terjadi, pemerintah daerah sudah melakukan langkah dan upaya antisipasi sejak dini. Di sinilah kemudian peran penting seluruh elemen masyarakat. Bagaiman bisa bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 di daerah ini dengan cara menerapkan pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19, yakni dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan diri, menggunakan masker serta menjaga jarak dan sebisa mungkin menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain. (kir)

(Suara NTB/kir)

TUTUP - Lokasi eks Aerotel sudah ditutup dengan seng, karena dipersiapkan sebagai lokasi karantina sekaligus Rumah Sakit Khusus Covid-19 untuk menghadapi penerapan new normal life di tengah pandemi Covid-19.

(Suara NTB/yon)

H. M. Sukiman Azmy Ketua Tim Pengadaan JPS Lotim. (yon)

Inspektorat Sikapi Proyek IGD, ICU dan OK RSUD

Hadapi Penerapan ’’New Normal’’

Sakit Khusus Covid

erima, maka langsung dimasukkan berdasarkan yang diusulkan melalui pemerintah desa. Termasuk terjadinya beberapa penolakan oleh pemerintah desa, sehingga dilakukan penyesuaian.

Adapun terkait kabar perubahan jenis bantuan untuk JPS Lotim di tahap III ini, dari sebelumnya masyarakat diberikan paket sembako akan disalurkan dalam bentuk uang. Pemda Lotim informasinya masih menyusun juknas juknis dan strategis penyalurannya. “Itu masih disusun.

Tunggu tanggal mainnya, ”terang Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP., yang juga

Giri Menang (Suara NTB) Ridwan Hafiz alias Batin (18 tahun) pelajar SMA asal Dusun Mendawe Selatan Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga hilang terseret ombak laut di Pantai Mekaki Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.

Kejadian tragis tersebut tepatnya terjadi di Tanjung Salat pada Rabu (1/7) lalu. Hingga Jumat (3/7) malam, korban tak kunjung ditemukan. Tim SAR dibantu aparat dan masyarakat tengah melakukan pencarian terhadap korban.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media, korban bersama Zaenudin, Suci dan Anti, berangkat dari rumah

sekitar pukul 10.00 Wita menuju ke tempat keluarga yang ada di Salat Mekaki untuk meminta buah kelapa. Korban disuruh oleh ibunya. Namun setelah sampai di sana, korban yang ingin menyaksikan keindahan Pantai Salat Mekaki hendak swa foto di bibir Pantai Mekaki. Di samping ombaknya yang besar Pantai Mekaki dikenal memiliki spot swa foto yang sangat Indah.

Akhirnya Ridwan yang mendengar cerita dari orang-orang tentang keindahan pantai ini langsung berangkat ke sana bersama teman-temannya.

Setibanya di mekaki, mereka langsung menuju sebuah tebing untuk berfoto. Saat ten-

gah asyik berfoto ria ,tiba-tiba dari belakang datang ombak besar menyambar serta menyeret Ridwan. Menurut keterangan temannya, korban sempat meminta tolong. Namun karena ombak yang terlampau besar, teman-teman korban tidak kuasa melakukan pertolongan.

Kepala Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH., S.IP., M.M, mengatakan pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap pelajar SMA yang terhempas ombak di Pantai Mekaki. “Belum Ditemukan, masih nihil.

Tadi siang memang tersiar kabar ditemukan, namun setelah dikroscek kembali ternyata berita hoaks,” terang dia. (her)

Klaim Pembayaran Covid-19

BPJS Kesehatan Selong Akui Belum Ada yang Diverifikasi Selong (Suara NTB) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong, Made Sukmayanti menjelaskan pihaknya belum memulai satupun kegiatan verifikasi atas klaim biaya perawatan pasien Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepada Suara NTB, Jumat (3/ 7), Made Sukmayanti menjelaskan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menugaskan khusus kepada BPJS Kesehatan mendapatkan tugas khusus untuk memverifikasi persyaratan klaim biaya perawatan pasien Covid-19.

Ditegaskan, pembayaran atas seluruh biaya perawatan di rumah sakit harus memenuhi syarat.

Jika tidak penuhi syarat, tidak akan dibayar.

Pembayaran menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Besaran biaya yang dibayar itu termaktub dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/295/ 2020 Tentang Klaim pergantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi ru-

mah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19. Termuat juga dengan jelas dalam Surat Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang juknis klaim.

Dalam SK Menkes, diterangkan biaya pemulasaran janazah pasien covid dengan biaya Rp 3.260.000. Untuk biaya pelayanan pasien per hari beda-beda. Hitungan biaya per hari di ICU dengan ventilator Rp 15 juta, ICU tanpa ventilator Rp 12 juta, untuk pasien ODP/PDP/Tanpa Komplikasi dengan penanganan isolasi tekanan negatif dengan ventilator Rp 10,5 juta, isolasi tekanan negatif tanpa ventilator Rp 7,5 juta.

Sedangkan Pasien ODP/PDP dengan komplikasi dibayar ICU Ventilator Rp 16,5 juta, tanpa ventilator Rp 12,5 juta. Tanpa non tekanan negatif dengan ventilator Rp 14,5 juta, isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator Rp 9,5 juta.

Sedangkan dalam Surat Edarannya Menkes menerangkan soal standar obat, yakni, standar obat Azitromisin tab sal selaput Rp 1.778 per tablet, azitromisin serbuk 500 mg Rp

110 ribu pervi Levofloksasin inf 5 mg/ml 19,206 per vial, Levofloksasin tab sal selaput 500 mg Rp 528/tablet, klorokuin Rpp 850/tablet, Oseltamivir 75 mg rp 10.010/kapsul. Sedangkan Alat Pelindung Diri (APD) dihitung Rp 400 ribu per satuan.

Keputusan Menkes itulah yang menjadi dasar BPJS sebagai verifikator dalam melakukan verifikasi layak atau tidaknya klaim yang diajukan tersebut.

Syarat kelengkapan pengajuan seperti apa sebenarnya sudah ada. Surat Edaran dan Keputusan Menkes itu pun sudah diterima oleh kepala daerah dan Direktur Rumah Sakit tempat pelayanan pasien Covid.

Diyakinkan, syarat klaim itu sebenarnya tidaklah ribet.

Dalam surat keputusan Menkes sudah dituangkan dengan jelas, sehingga dengan mudah bisa diverifikasi dan dibayarkan klaimnya jika sudah dinyatakan memenuhi syarat.

Pihak rumah sakit harus memastikan kelengkapan berkas yang disyaratkan sesuai Surat Keputusan Menkes. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2018 belum masuk dalam materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB tahun 2019 lalu. Sementara, dua proyek 2019 yakni ICU dan OK RSUD KLU akan melewati tahap sidang TPTGR Pemda KLU - pekan depan, guna menagih kerugian negara yang muncul pada pelaksanaan kegiatannya.

Hal itu dikatakan Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zulfadli, SE., Kamis (2/7). Menjawab pertanyaan terhadap tindak lanjut proyek IGD yang mangkrak dan bangunan (ICU/ OK) yang terancam mangkrak, Zulfadli tak menyangkal telah menerima surat dari suplayer barang dan Jasa ICU dan OK di mana terdapat polemik pembayaran antar pihak ketiga.

“Surat suplayer sudah masuk. Masih kita pelajari. Yang jelas, (ICU dan OK) kemarin masuk dalam LHP BPK, kecuali IGD,” ungkap Zulfadli.

Lantas bagaimana pengawalan Inspektorat agar IGD

tidak mangkrak? Menjawab itu, Zulfadli melanjutkan bahwa Inspektorat pernah melakukan Probity Audit. Hanya saja, pelaksana pekerjaan dinilai terlambat mengajukan probity.

“IGD sempat kita probity audit, cuma mereka minta probity setelah kegiatan berjalan.

Seharusnya Inspektorat dilibatkan sejak perencanaan. Kami rekomendasikan harus disetop pekerjaan (IGD),” imbuhnya.

Kendati demikian, kerugian negara akibat proyek IGD telah diselesaikan. Hanya saja, kelanjutan proyek IGD tersebut masih harus menunggu kebijakan Pemda.

Di sisi lain, proyek ICU dan OK tahun 2019 lalu diakui sudah masuk materi pemeriksaan. Temuan kerugian negara akan diproses pada sidang TPTGR selanjutnya.

Pada proses pengerjaannya, Zulfadli menerangkan pihaknya pernah dimintai rekomendasi untuk mem-blacklist PT. Apro Megatama asal Makassar.

“Syarat mutlak (blacklist) wajib ada persetujuan dari APIP. Sampai saat ini belum berani berikan blacklist, karena banyak hal kita temukan,” sebutnya.(ari)

Minim, Kesadaran Warga Terapkan Standar Covid-19 di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Hasil rapat evaluasi yang dilakukan Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dihadiri unsur Forkominda, Rabu (1/7) lalu, Lobar masih dinyatakan zona merah covid-19 bersama Kota Mataram. Hal ini disebabkan penularan masih covid-19 dan angka kematian Lobar di posisi kedua terbanyak di NTB. Akibat kondisi ini, menyebabkan Lobar berat menerapkan kenormalan baru atau new normal.

Kadis Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati mengatakan hasil rapat dengan Gubernur dan Wagub di provinsi insidence rate atau angka kejadian Covid-19 di Lobar mencapai 3,5, sehingga masih kuning. “Dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di NTB, Lobar berada pada posisi nomor dua terbanyak kasus Covid-19,” terangnya, Kamis (2/7).

Berdasarkan data perkembangan data Covid, kasus poisitif masih ada penambahan meskipun tidak banyak. Sampai saat ini, terdapat 281 pasien positif, jumlah pasien sembuh 163 dan yang masih positif sebanyak 97 orang, sedangkan yang men-

inggal 21 orang. ‘Tinggi yang meninggal, kita nomor dua di NTB,” jelas dia. Pasien yang meninggal ini tidak murni karena Covid-19, namun punya penyakit bawaan.

Menurutnya, kalau diturunkan lagi per desa ada enam lebih desa di Lobar yang merah kasus Covid-19. Untuk penanganan desa yang masih merah ini harus dikeroyok dengan tim gugus di kecamatan, sejauh ini tim kecamatan sudah bergerak.

Termasuk melalui lomba kampung sehat ini, lanjut dia, justru berdampak positif. Karena pemda sedikit ringan, kalau betul-betul desa-desa menerapkan tatanan baru atau transisi new normal. “Harus ikuti protokol kesehatan, dari sektor kesehatan ada 10 akan dinilai, kalau betul-betul ini diterapkan luar biasa,”ujar dia.

Dijelaskan, kasus covid -19 di Lobar masih terjadi karena terletak berbatasan langsung ibukota (Mataram red). Ada enam kecamatan di Lobar, terdiri dari Narmada, Lingsar, Gunungsari, Batulayar, Kediri dan Labuapi menjadi pintu masuk kota dan kabupaten. Orang Mataram kerja di Lobar, sebaliknya warga kota kerja di Lobar tinggal di Mataram. (her)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

Masyarakat Jangan Abaikan Protokol Kesehatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, mengapresiasi upaya Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Mengingat hingga saat ini progres penanganan semakin membaik. Diharapkan kondisi ini bisa dipertahankan dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Hal itu disampaikannya, setelah sebelumnya semua pasien pasien yang dirawat (Suara NTB/ist) di Sumbawa sempat dinyaAbdul Rafiq takan sembuh, meski kini muncul lagi satu kasus baru. Makanya, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat ada dalam berprilaku hidup sehat tetap dipertahankan. “Setelah banyak yang sembuh, kita jangan terlena dan mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Terkait kondisi penanganan covid-19 yang semakin membaik, pihaknya mengapresiasi tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa yang telah berupaya melakukan antisipasi. Hanya saja dengan kondisi yang ada, semua pihak harus tetap menerapkan protocol kesehatan covid-19. Sehingga diharapkan covid-19 tidak lagi terjadi di Sumbawa. “Kedisiplinan semua pihak dalam menerapkan protocol kesehatan sangat penting. Ini harus dijalankan dan terus kita pertahankan,”pungkasnya. (ind)

Jalani Tes Cepat, 22 Petugas Rusunawa Non Reaktif Taliwang (Suara NTB) 22 orang petugas kesehatan yang selama ini bertugas di lokasi karantina khusus pasien positif covid-19 (Rusunawa Balisung) menjalani tes cepat atau rapid test dengan hasil non reaktif. Hasil non reaktif ini tentu sangat disyukuri lantaran 22 orang petugas selalu bersama pasien yang terkonfirmasi positif selama proses penyembuhan dilakukan.

“Kami sangat bersyukur hasil rapid tes 22 pegawai di Rusunawa Non reaktif dan itu artinya tidak ada penambahan kasus baru lagi di KSB,” ungkap Direktur RSUD Asy Syifa Taliwang, dr. Carlof kepada Suara NTB, Jumat (3/7). Proses karantina yang ditetapkan selama ini juga akan terus dioptimalkan untuk menekan terjadinya penambahan kasus baru lagi.

Tidak adanya Nakes yang reaktif hasil tes cepat membuktikan bahwa petugas telah menjalankan SOP dan protokol kesehatan dalam penanganan virus tersebut. Selain itu, ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang maksimal juga menjadi alasan lain sehingga hasil tesnya tidak reaktif. (ils)

Dana Insentif Nakes di Dompu Tak Kunjung Cair Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu kembali masuki zona hijau dan zero (0) pasien positif Covid-19. At (52) pasien positif Covid-19 terakhir yang dirawat di Wisma Terpijar Dompu langsung dibawa pulang suaminya, Kamis (2/ 7) malam setelah hasil swab ke-6 yang keluar pada Kamis sore menyatakan negatif.

Kabupaten Dompu mencatatkan sebanyak 44 orang pasien positif Covid-19 yang dirawat dan 1 diantaranya meninggal dunia. Perawatan pasien covid-19 sejauh ini ditanggung pemerintah daerah (Pemda) Dompu melalui dana (Suara NTB/ula) Tanggap Darurat tahun 2020, Maman dan pemeriksaan laboratorium ditanggung pemerintah Provinsi NTB. “Kita hanya ajukan dana insentif untuk nakes (tenaga kesehatan) ke Kemenkes, karena sudah dijanjikan Presiden,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB. Maman mengaku, permohonan dana insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien Covid sudah diajukan ke Kemenkes. Tapi hingga saat ini belum juga direalisasikan.

Justru pihaknya diminta untuk melengkapi sejumlah administrasi setelah pihaknya mengirim permohonannya. “Kita sudah ajukan, tapi kita justru diminta melengkapi ini itu,” terangnya.

Untuk pasien positif Covid, Mamang mengatakan, hasil swab ke-6 terhadap At warga Kilo diterima pihaknya pada Kami (2/7) sore dan terkonfirmasi negatif. Hasil negatif ini menjadi negatif kedua berturut – turut terhadap AT. “Suaminya yang temani di wisma Terpijar langsung membawanya pulang tadi malam,” kata Maman, Jumat (3/7).

Maman pun berharap, tidak ada lagi kasus positif di Kabupaten Dompu pasca kepulanganan At. Ia pun berharap kepada semua pihak untuk disiplin dengan protocol Covid-19 dengan selalu memakai masker, selalu cuci tangan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak fisik.

Terhadap insentif bagi nakes dari pemerintah pusat juga diharapkan untuk segera dibayarkan seperti yang dijanjikan. Insentif itu tetap ditunggu kendati dari daerah juga sudah dibayarkan kepada para nakes yang menjadi garda terdepan penanganan Covid. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Sumbawa Kembali Rawat Satu Pasien Positif Corona Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya semua pasien yang dirawat di Sumbawa dinyatakan sembuh, Kabupaten Sumbawa kembali merawat satu pasien positif Covid-19.

Pasien dengan nomor 1270 tersebut berinisial Tn. M (49) laki-laki penduduk Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas.

Adanya tambahan pasien positif ini, berdasarkan rilis Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si pada Kamis (2/7) malam lalu.

Dalam rilis disampaikan pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS HL Manambai Abdulkadir

(RSMA) dengan kondisi baik.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, Jumat (3/7), membenarkan adanya satu tambahan pasien positif tersebut. Pasien dengan diagnosa pneumoni ini sebelumnya dirujuk dari RSUD Sumbawa ke RS HL Manambai Abdulkadir. Setelah dilakukan pemeriksaan swab, terkonfirmasi positif covid-19. “Dia dirujuk

dari RSUD ke RSMA tanggal 30 Juni. Diagnosa pneumoni.

Saat ini dilakukan prawatan di ruang isolasi RSMA,” ujarnya, Jumat (3/7) kemarin.

Saat ini, kata Didi, Dinas Kesehatan (Dikes) sedang melakukan penelusuran kontak. Termasuk menelusuri riwayat kontak sumber penularan. “Yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan yang mengarah kepada didapatnya covid. Kemungkinan

ada transmisi lokal. Masih ditelusuri dengan siapa kontak erat,” terangnya.

Dalam menyikapi new normal ini, lanjutnya, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protocol kesehatan covid. Dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkumpul dalam jumlah banyak dan lainnya.

“Memang kita kemarin fokus kepada klaster-klaster. Kalaster Gowa sudah selesai, Klaster Magetan sudah selesai. Tetapi kita juga tidak dapat menghindari transmisi lokal terjadi dari pelaku perjalanan. Makanya kita imbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

H. Didi Darsani

Pabrik Es Poto Tano Masuk Daftar Penghapusan Aset Daerah Taliwang (Suara NTB) Kondisi tak terurus pabrik es Poto Tano ternyata memang disengaja. Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di mana aset daerah itu berada menggakui, pabrik telah dimasukkan dalam daftar penghapusan aset daerah.

“Memang sudah tidak bisa kita apa-apakan. Kan sudah masuk daftar penghapusan aset (daerah),” ungkap kepala Dinas Perikanan KSB, H. Mansyur Sofyan kepada Suara NTB, Jum’at (7/3).

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan agar pabrik yang dibangun sekitar tahun 2008 tersebut dihapuskan sebagai aset daerah pada tahun 2019 lalu. Bahkan usulan itu telah mendapat persetujuan dari DPRD KSB khusnya Komisi II yang membidangi sektor perikanan. “Sudah kita usulkan dan kita sampaikan ke Komisi II dan disetujui,” sebutnya.

Adapun alasan pihaknya ‘mematikan’ salah satu aset sumber pendapatan asli daerah (PAD) itu, diutarakan H. Mansyur, sesuai hasil kajian.

Menurutnya, dalam kajian yang dilakukan Dinas Perikanan, pabrik es itu sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Biaya perbaikan baik gedung maupun peremajaan peralatan pabrik sampai dapat dioperasikan membutuhkan biaya

(Suara NTB/ist)

yang sangat besar. “Kita sudah hitung-hitung biaya perbaikannya berapa. Terus lihat berapa yang bisa dihasilkan kalau kemudian dioperasikan.

Tidak ketemu hitungan terbaiknya (menguntungkan),” ujarnya seraya menambahkan

Pabrik Es Poto Tano pabrik tersebut telah bebera- gung sekitar tahun 2008 lalu pa kali dibiayai. pabrik es Poto Tano tidak per“Kan sudah berapa kali kita nah benar-benar beroperasi. Beperbaiki gedungnya. Terus mesin- berapa kali mengalami perbaimesinnya juga (diperbaiki),” sam- kan, pabrik yang berada di sekibung mantan kepala Dinas Ket- tar kompleks Balai Latihan Kerahanan Pangan (DKP) KSB ini. ja (BLK) Poto Tano itu hanya berUntuk diketahui, sejak diban- produksi dalam masa uji coba.

BTNT Baru Berani Buka Wisata Oi Marai Dompu (Suara NTB) Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) masih belum berani membuka empat jalur resmi pendakian. Hal itu bukan karena persoalan kesiapan jalur, tetapi terbentur oleh edaran Dirjen KSDAE terkait batas waktu perjalanan kunjungan wisata yang diperbolehkan. Cukup memungkinkan saat ini hanya wisata Oi Marai di Desa Kawinda Toi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BTNT, Deny Rahadi, S. Hut., M. Si., kepada wartawan, Jumat (3/7) menjelaskan, dalam edaran penerapan protokol Covid-19 di objek wisata itu, perjalanan kunjungan hanya diperbolehkan sehari. Sementara di tambora, pengujung harus menghabiskan waktu minimal dua hari satu malam untuk bisa mencapai puncak atau kaldera raksasanya. “Jadi dari segi kriteria pencegahan Covid-19 sesuai SE Dirjen tersebut kita belum memungkinkan,” terangnya.

(Suara NTB/jun)

Deny Rahadi Pada beberapa jalur resmi seperti di Doroncanga dan Piong, pengunjung memang bisa lebih cepat mencapai puncak dengan memanfaatkan kendaraan. Namun karena biasanya mereka tetap ingin bermalam untuk bisa menikmati matahari pagi, sehingga rentan melanggar edaran Dirjen KSDAE.

Dari sekian objek wisata yang sudah dikembangkan, lanjut dia, cukup memungkinkan untuk dibuka saat ini hanya air terjun Oi Marai di Desa Kawinda Toi. Sebab pengunjung baik dari Dompu maupun Bima, cukup menempuh perjalanan beberapa jam saja. “Yang memungkinkan untuk tahap pertama ini baru objek wisata Oi Marai saja,” ujarnya.

Berlanjutnya penutupan objek wisata ditengah penerapan kenormalan baru, juga dialami taman nasional lain, seperti halnya Gunung Rinjani di Lombok. Dengan karakteristik jalur yang membutuhkan waktu perjalanan lebih dari sehari, dipastikan tidak akan dibuka sementara waktu untuk pendakian sampai kondisi daerah kembali normal dari Covid-19. “Yang buka paling Bromo karena ada truk lautan pasir yang memungkinkan beberapa jam sampai puncak.

Kalau tambora belum bisa,” pungkasnya. (jun)

Pemda KSB sendiri sejak awal berencana menyerahkan opersional pabrik ke pihak ketiga. Sayang, beberapa pihak yang sempat menyatakan keseriusannya mengelola pabrik es itu memilih mundur tanpa alasan yang jelas.(bug)

KSB Hapus 8.000 Data Penduduk Bermasalah Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat, berhasil menghapus sekitar 8.000 data penduduk yang terindikasi bermasalah. Proses tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penyalahgunaan data baik itu anomali (tidak diketahui) maupun data ganda.

Kepala Dinas Dukcapil, kepada Suara NTB melalui Kabid Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Piak) Abdul Muis S. Sos., M. Si Jumat (3/7) mengatakan, penghapusan data penduduk ini sifatnya sangat penting. Karena jika tidak dihapus, data-data ini bisa disalahgunakan, baik dalam proses Pilkada maupun dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Proses untuk menghapus data tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk bisa menyelesaikannya karena harus dilakukan pengecekan lapangan. Upaya itu dilakukan supaya tidak menimbulkan masalah pada saat data itu dihapus. “Kami sangat bersyukur akhirnya ribuan data

tersebut berhasil dihapus karena jika dibiarkan justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ungkapnya.

Dirincikannya, dari 8000 ada sekitar 3000 data yang bersifat anomali (tidak jelas) dan sisanya merupakan data ganda. Data ini dihapus, jika tidak segera penyimpangan data penduduk akan sangat berpotensi terjadi. Pihaknya juga akan terus melakukan pengecekan data yang dimiliki saat ini agar tidak menjadi masalah bisa langsung dihapus.

Terlebih lagi pada saat penyaluran bantuan dan Pilkada data yang bermasalah bisa menimbulkan polemik di masyarakat.

Karena jujur saja dari sejumlah program Bansos selama pandemi covid-19 banyak penerima yang mendapatkan dua jenis bantuan dan ada juga yang tidak mendapatkan program.

“Pola penyaluran bantuan saat ini tetap mengacu ke KTP, jika data bermasalah justru bisa menimbulkan masalah baru.

Sehingga data yang akan dihadirkan harus sesuai dengan fakta lapangan,” pungkasnya. (ils)

Pilkada Bima, Dinda-Dahlan Kantongi Rekomendasi PPP dan PBB RSUD Sumbawa Ajukan Klaim 37 Pasien Covid-19

Bima (Suara NTB) Bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima Pilkada tahun 2020, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengantongi rekomendasi dari PPP dan PBB. Rekomendasi PPP berdasarkan surat DPP nomor 2251/ REK/DPP/VI/2020. Sedangkan PBB berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP nomor:SK.PP/ 046/Pilkada/2020 tentang persetujuan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bima, Hj. Nurhayati SE membenarkan adanya surat rekomendasi dari DPP PPP tersebut. Kata dia, isinya berupa persetujuan pencalonan Indah Dhamayanti Putri sebagai Calon Bupati dan Drs. Dahlan sebagai calon Wakil Bupati.

“Dengan demikian, PPP resmi mengusung DindaDahlan dalam Pilkada 2020,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (3/7).

Selain berisi persetujuan pencalonan Dinda-Dahla lanjutnya, surat rekomendasi yang ditandantangi Ketua Umum

dan Sekjen DPP PPP itu juga berisi perintah kepada DPC PPP Kabupaten Bima untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan partai lain.

“Konsolidasi dan komunikasi ini diharapkan bisa membentuk koalisi dalam mengusung dan memenangkan Dinda-Dahlan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini.

Sementara Ketua DPC PBB Kabupaten Bima, Ahmad MS, SH mengaku, DPP PBB resmi memberikan dukungan dan menyetujui Dinda-Dahlan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bima 2020. “SK DPP PBB sudah keluar. Dalam Pilkada 2020 PBB resmi mengusung Dinda-Dahlan,” katanya.

Ia menegaskan walaupun PBB masih dianggap partai yang tidak diperhitungkan, karena hanya memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Bima, namun soliditas kader dan simpatisan tidak lagi diragukan. “Dalam Pilkada nanti, PBB akan mengambil dan memaksimalkan peran untuk memenangkan calon yang diusung,” katanya.

Terpisah, bakal calon Bupati

Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menyampain terima kasih kepada PBB dan PPP yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Dahl-

an. “Terima kasih untuk PBB dan PPP. SK yang diberikan kepada kami berdua (Dinda-Dahlan) adalah amanah,” katanya.

Dinda mengajak seluruh pen-

gurus (kader, simpatisan) PBB dan PPP agar bersama-sama berjuang untuk membangun Kabupaten Bima kearah yang lebih baik lagi kedepannya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

(Suara NTB/Ist)

SK DPP PBB

Rekomendasi DPP PPP yang menyetujui pencalonan Indah Dhamayanti Putri sebagai Calon Bupati dan Dahlan sebagai Calon Wakil Bupati Bima Pilkada 2020.

Sumbawa Besar (Suara NTB)Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa telah mengajukan klaim atas biaya pelayanan dan perawatan pasien covid-19. Klaim tersebut untuk 37 pasien yang telah dilakukan perawatan.

Baik yang terkonfirmasi positif maupun berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Pasien 37 (diajukan klaim red). Terkait kriteria, kalau dia memang pasien covid positif kita klaim. PDP juga masuk.

Karena kita rawat,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, Jumat (3/7).

Disampaikannya, untuk klaim pasien covid, dari verifikasi sudah disampaikan ke BPJS. Mengenai jumlah yang di setujui masih menunggu proses lanjut. “Usulkan ke pusat memang.

Kan dari kita laporan ke BPJS. Semua pasien-pasien dengan diagnosanya, dengan hasil swab sampai hasil swab negatif, semua itu biaya perawatan semuanya ini dari verifikasi kita ke BPJS. Dari BPJS baru ada

(Suara NTB/ist)

Dede Hasan Basri umpan baliknya ke kita berapa yang di ACC-kan. Ini langsung ke Pusat,” terangnya.

Intinya, pihaknya sudah mengajukan klaim. Untuk pembayaran, diakuinya masih dalam proses. “Sudah kita ajukan pengklaiman. Jadi sudah sampai BPJS. Kan ini melalui BPJS verifikasi, baru ke pusat.

Belum dibayarkan. Dalam proses lah,” tukasnya. (ind)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

Halaman 6

Masih Pandemi Covid-19

Susun Teknis Masa Ta’aruf MEMASUKI tahun ajaran baru, sekolah kian sibuk mempersiapkan banyak hal. Mulai dari jadwal penerimaan peserta didik baru, hingga masa perkenalan siswa baru atau akrab disebut Ospek. Termasuk juga yang kini dilakukan MAN 2 Gerung, Lombok Barat.

Kepala MAN 2 Gerung, Lombok Barat, H. Nasri Anggara, Jumat (3/7) mengungkapkan pihaknya kini tengah fokus menyusun persiapan teknis pelaksanaan masa ta’aruf. Masa ta’aruf jelas Nasri Anggara, merupakan istilah yang digunakan madrasah.

(Suara NTB/dys) Masa ta’aruf sama denH. Nasri Anggara gan masa Ospek. Di mana siswa baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah baru.

Tujuannya ialah agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang serba baru.

Namun di masa normal baru tentu saja semua itu berubah.

Tidak seperti dulu, kini semua dilakukan serba online. Nasri Anggara menjelaskan, pelaksanaan secara masa ta’aruf di MAN 2 Gerung masih terus dipersiapkan secara matang.

Meski belum diputuskan dilaksanakan berapa hari, namun yang jelas masa ta’aruf akan dimulai pada 13 Juli mendatang.

Adapun mekanisme pelaksanan masa ta’aruf dilakukan secara daring. Pilihan secara daring mengingat Lobar saat ini masih bertengger sebagai daerah zona merah Covid-19.

“Kemudian kita rencana juga pada masa ta’aruf kita laksanakan pada 13 Juli dengan memperhatikan protokol kesehatan karena Lobar ini masih di zona merah,” ujarnya.

Adapun mekanisme yang tengah dirancang ialah masa ta’aruf berbasis pada pembagian waktu pada setiap harinya. “Strategi kita nanti per waktu misalnya ya sekian dari jam sekian terdiri dari beberapa orang setiap hari,” terangnya.

Ada banyak materi yang akan diberikan pada peserta ta’aruf. Mulai dari pengenalan kurikulum hingga sosialisasi model belajar di era normal baru.

“Materi terkait dengan pengenalan kurikulum di MAN 2 , simulasi pembelajaran di era new normal. Jadi mereka bisa kita layani lewat pembelajaran daring. Tatap muka juga ada tapi dengan protokol kesehatan. Kita akan bagi per hari per jam. Akan berlangsung beberapa hari, tergantung kita mengatur waktu. Ini karena belum normal tapi kalau sudah normal kita akan susun lagi,” terangnya.

Tahun ini terdapat 160 pendaftar siswa baru. Hanya saja yang sudah daftar ulang hingga kini sebanyak 120 orang.

Jumlah itu bisa terus meningkat seiring masih adanya waktu daftar ulang. “Paling minimal itu nanti bisa jadi lima rombel. Kalau memang nanti kalau perkembangannya lebih bagus bisa enam rombel. Penerimaan masih berjalan kita terima Alhamdulillah bisa kita,” urainya.(dys)

Sekolah Swasta Harapkan Tidak Ada Penambahan Rombel Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta mengharapkan tidak ada penambahan rombongan belajar (Rombel) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di SMA negeri yang mulai dilaksanakan pada Kamis (2/7). PPDB itu diharapkan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) PPDB. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Kamis (2/ 7) mengatakan terkait PPDB 2020 jalur zonasi, pihaknya dari sekolah swasta sudah melalukan koordinasi dengan seluruh kepala sekolah swasta dan Kantor Cabang Dinas Dikbud NTB (KCD) Lobar-Mataram.

“Kami forum sekolah swasta Mataram mengharapakan PPDB tahun ini bisa dilaksanakan sesuai aturan PPDB yang telah dibuat oleh Dikbud NTB,” katanya.

Ia juga meminta jangan ada tekanan dari pihak manapun untuk menambah rombel. Pihaknya berharap proses PPDB berjalan alami. “Artinya ketika rombel yang disediakan di PPDB daring sudah penuh maka jangan membuat opsi apapun untuk menampung siswa yangg belum tertampung, kecuali mengarahkan siswa untuk masuk sekolah swasta sesuai dengan zonasinya,” ujarnya.

Baidawi yang juga Kepala SMA Darul Falah mengatakan, sekolah swasta di Kota Mataram siap menyambut kedatangan siswa/siswi dengan pelayanan yang maksimal, serta berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk anak didik yang masuk di sekolah swasta.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan pihaknya memperhatikan sekolah swasta. Ia menegaskan tidak boleh ada penambahan rombel di sekolah negeri. Terkait dengan nantinya ada sekolah yang kuota siswanya belum terpenuhi, bisa menerima siswa lagi. Namun harus ada evaluasi dari Dinas Dikbud NTB, dan harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Dikbud NTB. “Tidak boleh membuka pendaftaran sendiri. Harus ada persetujuan Dinas Dikbud NTB,” tegasnya.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri jalur zonasi mulai dilaksanakan pada Kamis (2/7) sampai dengan Senin (6/7). Seleksi oleh sistem dilakukan pada Selasa (7/7). Pengumuman akan dilaksanakan pada Rabu (8/7). Pendaftaran ulang pada Kamis (9/7) sampai dengan Sabtu (11/7).

Aidy juga menjelaskan, zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil pemetaan zona melalui google maps. Titik ukur zonasi dari kantor desa/kelurahan setempat. Daftar Zona berdasarkan hasil Pemetaan Zona sekolah tercantum pada petunjuk teknis PPDB 2020/2021.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara daring. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19. (ron)

Baidawi (Suara NTB/dok)

Sekolah di Mataram Dilarang Jual Baju Seragam ”

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melarang sekolah di bawah naungan Disdik menjual baju seragam saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu dilakukan karena situasi saat ini masih pandemi Covid-19, kondisi perekonomian masyarakat dianggap belum membaik.

“Sekolah TK, SD, dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, saya haramkan untuk bicara tentang uang, atau apapun itu tidak boleh keluar dari dompet orang tua,” ujar Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd. Fatwir menjelaskan, beberapa waktu lalu ada SD dan SMP yang meminta orang tua siswa membeli seragam sekolah. Ia meminta mengembalikan uang itu ke orang tua siswa. Kebijakan itu diambil pihaknya karena situasi perekonomian masyarakat yang belum membaik saat pandemi Covid-19 ini.

“Ndak ada lagi orang bicara

tentang itu, orang lagi susah sekarang. Sudah susah mikir anak dapat sekolah di mana, lagi mikirin baju seragam, kalau tidak ada uang, apa anak ini tidak jadi sekolah,” tegas mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini.

Belum lagi jika ada siswa yang bisa membeli seragam, sedangkan ada yang tidak bisa membeli karena sedang kesulitan secara ekonomi. Hal itu, kata Fatwir, akan membuat kecemburuan dan bikin minder siswa.

Menurut Fatwir, waktu pasti terkait pembelian seragam baru akan diinfokan ketika sudah ada kejelasan kembalinya pembelajaran tatap muka di sekolah. Ketika Gugus Tugas

Penanganan Covid-19 memperbolehkan pembelajaran langsung di sekolah, maka beberapa waktu sebelum dilaksanakan pembelajaran di sekolah, barulah akan diinfokan mengenai pembelian seragam.

“Nanti tunggu instruksi, kalau misalnya gugus tugas bilang bulan Agustus bisa dibuka sekolah, barulah di bulan Juli kita infokan. Sebelum itu sekolah juga akan disiapkan dengan penekanan terkait protokol pencegahan Covid-19,” katanya.

Ia juga menekankan, kepastian pembelajaran tatap muka bergantung pada keputusan gugus tugas penanganan Covid-19.

Kalau Kota Mataram masih

Sekolah TK, SD, dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, saya haramkan untuk bicara tentang uang, atau apapun itu tidak boleh keluar dari dompet orang tua

berstatus zona merah, maka belajar dari rumah dengan sistem daring akan tetap dilaksanakan di tahun ajaran baru.

(Suara NTB/dok)

H. L. Fatwir Uzali “Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan. Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya. (ron)

BEM Minta Rektor Unram Perpanjang Waktu Pengajuan Ulang Berkas UKT

(Suara NTB/ron)

PANTOMIM - Salah satu siswa memainkan pantomim pada kegiatan Pojok Ekspresi SLBN 2 Mataram, Rabu (1/7) lalu.

Dikbud Dorong Daerah Laksanakan Pendidikan Inklusif Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mendorong Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk menerapkan pendidikan inklusif.

Hal itu penting agar para anak berkebutuhan khusus (ABK) bisa bersekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong pendidikan inklusif bisa diterapkan untuk jenjang SD dan SMP lewati penerapan sekolah inklusi. Pihaknya berharap, Dinas Pendidikan di daerah bisa menyuarakan pendidikan inklusi. “Besar harapan kami untuk perhatian dari Dinas Pendidikan di daerah terhadap pendidikan inklusif,” katanya beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, di daerah

Sekotong, Lombok Barat relatif banyak anak berkebutuhan khusus, tapi belum bisa terakomodasi untuk bersekolah. Masih banyak sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus.

“Anak berkebutuhan khusus punya cita-cita ynag tidak boleh disepelekan,” ujarnya.

Eva menekankan sekolah inklusi saat ini wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah reguler atau umum. “Baik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB atau pun di bawah pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi untuk membuka sekolah inklusi adalah kurangnya tenaga pendidikan di bidang PLB. Namun, dengan adanya lokakarya untuk pembekalan dengan narasumber yang dipercaya, diyakini akan mampu menambah ilmu bagi tenaga pengajar di sekolah inklusi.

Untuk diketahui, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Eva menjelaskan, sekolah inklusi wajib dilaksanakan oleh sekolah umum, karena sudah selayaknya setiap anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Menurutnya, baru ada dua sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Mataram yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu menerima anak berkebutuhan khusus berdampingan dengan siswa lainnya. (ron)

Tes UTBK Dimulai 5 Juli

Unram akan Terapkan Protokol Kesehatan Super Ketat Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Mataram (Unram) pada masa transisi menuju new normal life (tatanan hidup baru), harus tetap mengutamakan standar protokol kesehatan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 secara ketat. Unram akan memberlakukan cek kesehatan super ketat pada setiap peserta tes.

“Hal itu sebagaimana arahan dari LTMPT termasuk juga arahan dari Dirjen Dikti Kemdikbud dan Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi Covid-19. Artinya, kebijakan itu ditetapkan demi mengutamakan keselamatan peserta maupun penyelenggara UTBK,” demikian diungkapkan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Mataram Drs. Ruspan, M.Ak., Jumat (3/7).

Sebagai salah satu pusat penyelenggara UTBK yang akan digelar mulai 5 Juli mendatang, Unram akan memastikan peserta UTBK yang mengikuti tes dalam keadaan sehat. ‘’Setiap peserta akan dicek suhu tubuhnya dan harus selalu memakai masker, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada peserta saat menjalani tes UTBK. Karena itu, kami dari pihak penyelenggara saat ini dalam tahap finalisasi terkait petugas dan penyiapan masker cadangan,” tu-

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Unram Ruspan saat memantau pelaksanaan tes UTBK tahun lalu. jakan terbaru dari Lembaga tur Ruspan.

Selain itu, ia juga mengim- Tes Masuk Perguruan Tinggi bau kepada peserta UTBK (LTMPT), kaitannya dengan agar mencuci tangan pakai pelaksanaan tes UTBK yang sabun pada air yang menga- dilaksanakan dalam dua talir, sebelum memasuki dan hap, yakni tahap pertama setelah keluar ruang ujian ter- pada 5-14 Juli dan tahap kedmasuk menghindari menyen- ua pada 20-29 Juli 2020 dentuh bagian-bagian yang tidak gan menerapkan dua sesi. diperlukan atau tidak penting, Ruspan menjelaskan bahwa selama berada di lokasi ujian. dalam kedua tahap tes UTBK “Ingat, sesuai protokol kese- tersebut, Unram hanya akan hatan agar semua yang terlibat memakai satu sesi saja.

“Jadi mengingat tes UTBK dalam UTBK menjaga jarak.

Nah, kami tekankan di sini hal Universitas Mataram digelar itu harus diikuti khususnya ke- di dua wilayah yakni Pulau pada para peserta saat Lombok dan Pulau Sumbawa, menunggu giliran ujian. Pun, maka pada kedua tahap pelpeserta agar segera pulang be- aksanaan UTBK tersebut kami hanya menggelar satu gitu selesai ujian,” tandasnya.

Sedangkan mengenai kebi- sesi saja,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram), Irwan meminta agar Rektor Unram memperpanjang waktu pengajuan ulang berkas Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang mengajukan keringanan. Mereka beralasan, banyak mahasiswa saat mengurus berkas mengalami gangguan jaringan internet. Di samping itu BEM Unram juga mendesak Rektor Unram mengeluarkan peraturan Rektor untuk menindaklanjuti pasal 9 ayat 2 Kemendikbud No. 5 Tahun 2020.

“Mendesak Rektor Unram untuk menerima semua mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Meminta Rektor Unram untuk mengoptimalkan pendistribusian kuota,” ujar Irwan, dihubungi, Jumat (3/7).

Tiga tuntutan BEM pada pihak Rektorat jelasnya, sudah dipenuhi sebagian saja. Misalnya terkait dengan permintaan dikeluarkannya Peraturan Rektor, Rektorat rupanya sudah menyiapkan dan akan segera dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sementara itu Unram telah membagi model pengajuan bagi mahasiswa terdampak Covid19 menjadi empat kategori. Ada UKT yang dipotong, ada yang dibebaskan, dibayar secara berangsur dan dilakukan penundaan. Empat kategori itu, BEM mengklaim banyak mahasiswa mengajukan keringanan. Hanya saja berkas mereka tidak lengkap, gagal diunggah, lantaran persoalan jaringan.

“Dari proses itu mahasiswa mengajukan Keringanan, mahasiswa justru banyak mengalami kesulitan, kesulitan dalam upload, kesulitan dalam hal mengakses karena persoalan jaringan,” ujarnya.

Selain itu, jelas Irwan, alasan pihak rektorat juga ialah

(Suara NTB/dys)

Irwan ada mahasiswa yang tidak melengkapi berkas dan sebagainya. Selain itu banyak mahasiswa yang ditolak, padahal sebenarnya kalau mahasiswa sudah mengajukan keringanan, itu artinya terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan dari kampus. Tapi justru banyak dari mereka yang ditolak.

Di tempat terpisah, Wakil Rektor II Unram Prof. Dr. Kurniawan, mengaku jika proses pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan kata dia pihaknya telah memberikan penambahan waktu bagi mahasiswa untuk memperbaiki. Sehingga semua proses telah dilakukan Unram sesuai dengan mekanisme yang diatur. “Yaitu pada tanggal 22 Mei - 5 Juni ditambah waktu perbaikan berkas selama 5 hari 12- 16 Juni,” ujarnya.

Selain itu Prof. Kurniawan, mengaku mekanisme pengajuan keringanan UKT sudah diatur. Bahwa pembayaran UKT sampai 50 persen, diberikan bagi mahasiswa semester 9 untuk S1 dan semester 7 bagi mahasiswa D3 dengan ketentuan 30 persen 1-3 SKS dan 50 persen 4-6 SKS. (dys)

Banyak Dana ”Nongkrong” di Dikbud Lotim Selong (Suara NTB) Akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), sejumlah kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) belum bisa dieksekusi. Meski pandemi, anggaran untuk lingkup pendidikan di Lotim ini tidak turut terpangkas.

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Lotim, H M. Zainuddin beberapa waktu lalu menyebut, masih banyaknya dana ‘’nongkrong’’ tersebut, karena pihaknya tidak bisa melakukan nota kesepahaman untuk pelaksanaan kegiatan.

Disebut di antara dana yang menganggur tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan di Lotim kata Kadis cukup dipermudah oleh pemerintah pusat. “Kita dipermudah betul,” akunya.

DAK sempat dipotong Rp 2 miliar, tapi sudah dikembalikan setelah komunikasi.

“Kita (Lotim-red) benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

Terakumulasi DAK pendidikan ini sebanyak Rp 46 miliar dan diperuntukkan untuk kegiatan peningkatan kualitas mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Ada juga untuk kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehab sanitasi sekolah dan pembangunan rumah dinas guru. Perhatian serius pemerin-

(Suara NTB/rus)

H. M. Zainuddin tah pusat ini cukup beralasan juga karena Lotim memang membutuhkan perhatian. Selain dari DAK, ada juga dana afirmasi Rp 6 miliar dari anggota DPR RI asal NTB. Para siswa di Lotim juga ada tambahan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 1.031. Dari keseluruhan jumlah yang diajukan, hanya 138 siswa yang tidak dapat.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sebelumnya rencana pembangunannya di Sikur sudah dipindah di dekat SMKN 1 Selong. Sementara SKB yang ada di Sikur tak memenuhi syarat, sehingga kebijakan bupati, pembangunan SKB baru dengan anggaran Rp 1,3 miliar ditingkatkan menjadi Rp 1,7 miliar. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada KSB

Ditinggal PAN, PBB Tak akan Biarkan Petahana Melawan Kotak Kosong

Mataram (Suara NTB) – Dari sejak awal tiga partai politik yakni Partai Demokrat, PAN dan PBB berkomitmen kuat untuk berkoalisi di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya hanya tiga partai itu yang tidak ikut bergabung mendukung pasangan calon Petahana KSB, Musyafirin-Fud Syaifuddin.

Koalisi tiga partai itu diharapkan dapat mengusung satu pasangan calon, sehingga pasangan petahana memiliki lawan. Hal itu juga menjadi harapan dari MusyafirinFud, dengan tidak mengambil dukungan tiga partai itu, diharapkan petahana di KSB tidak melawan kotak kosong.

Namun demikian, komitmen koalisi yang dibangun tiga partai itu berantakan di tengah jalan, setelah PAN akhirnya memutuskan mendukung petahana. Kini hanya tinggal Demokrat dan PBB saja yang masih bertahan dan berusaha mengusung pasangan calon penantang bagi Pe-

tahana di KSB, tapi sayang kursi dua partai belum cukup untuk mengusung pasangan calon ke KPU. Ketua DPW PBB NTB, Junaidi Arif yang dikonfirmasi terkait konstelasi politik di KSB tersebut mengatakan meskipun ditinggalkan PAN. Pihaknya masih belum meny-

erah untuk bisa menyediakan lawan bagi calon petahana.

“Kita masih tetap intens berkomunikasi dengan Demokrat, meski PAN sudah ke sana (Petahana). Kita akan usahakan KSB tidak melawan kotak kosong,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (3/7).

Lantas dengan partai mana lagi PBB dan Demokrat akan berkoalisi untuk mencukupi syarat bisa mengusung pasangan calon di KSB. Sementara diketahui semua partai politik selain kedua partai telah

diborong oleh petahana.

Junaidi Arif mengaku bahwa partainya masih menaruh harapan kepada partai Nasdem. Sampai saat ini Nasdem di KSB belum memutuskan arah dukungannya. Dengan demikian PBB berharap Nasdem bisa ikut bergabung untuk menghindari Petahana di KSB melawan kotak kosong.

“Kan masih ada Nasdem, dan kita aktif komunikasi dengan mereka sampai saat ini, insyaallah lah, kita usahakan KSB tidak melawan

(Suara NTB/dok)

PBB Terbitkan SK Dukungan untuk Dompu dan Bima Mataram (Suara NTB) – DPP Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan untuk dua daerah dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB, yakni Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Ketua DPW PBB NTB, Junaidi Arif yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/7) kemarin membenarkan jika partainya telah menetapkan arah dukungannya di Bima dan Dompu, dan SK dukungan model B1-KWK juga sudah diterbitkan oleh DPP. “Ya untuk Bima sudah ke luar, resmi itu.

Ada dua daerah yang sudah ke luar SK-nya dari DPP, Bima dan Dompu,” ucap Junaidi Arif melalui sambungan telpon.

Adapun pasangan bakal calon yang didukung PBB untuk Pilkada Kabupaten Bima, diberikan kepada pasangan petahana, yakni Indah Damayanti Putri (IDP) dengan pasangan wakilnya H. Dahlan M Noer. Sementara untuk Kabupaten Dompu, dukungan PBB diberikan kepada pasangan Hj. Eri Ariyani - H. Ichtiar.

Diketahui SK dukungan DPP PBB untuk dua daerah itu terbit tanggal 30 Juni lalu. Namun baru sampai dan akan diserahkan kepada pasangan calon secara resmi oleh pengurus DPW NTB dan DPC PBB dua daerah tersebut, kata Junaidi Arif.

Diketahui dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, PBB hanya bisa mengusung pasangan calon di lima daerah saja, yakni KLU, Lombok Tengah, KSB, Bima dan Dompu. Sementara di Mataram dan Sumbawa, PBB tak bisa mengusung pasangan calon lantaran tak punya kursi di DPRD di dua daerah tersebut.

Lantas dengan telah keluarnya dukungan PBB di Dompu dan Bima itu, untuk tiga daerah lainnya, Arif menyampaikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama tiga daerah tersebut juga akan menyusul keluar.

“Nanti akan diputuskan oleh DPP, mungkin tidak akan lama lagi.

Karena nama-nama pasangan calon sudah kita usulkan. Kita serahkan ke DPP mana yang terbaik untuk diusung,” katanya.

Diungkapkan Junaidi Arif untuk Pilkada KLU, PBB mengusulkan ke DPP dua nama yakni pasangan Djohan Sjamsu dengan pasangannya dan Najmul Akhyar dengan pasangannya. Kemudian di Lombok Tengah juga sudah diusulkan beberapa nama pasangan calon diantaranya Lalu SuryadeZiadi, Dwi-Normal, Gede Sakti-Lalu Arif dan Masrun-Aksar.

Sementara untuk KSB sudah diusulkan pasangan Nuryasin-Samsul Junaidi Arif Ismail. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Kasus DD/ADD Sesait, Saksi BPD Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) – Dokumen anggaran DD/ADD Desa Sesait tahun 2019 membuka lebar jalan penyelidikan. Saksi terkait pembahasan anggaran mulai diminta memberi keterangan. Diantaranya unsur pimpinan dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sesait.

Sekurangnya empat saksi dari BPD Sesait dimintai keterangan Kejari Mataram sepanjang pekan ini. “Dari BPD, sudah (dimintai keterangan),” ucap Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan dikonfirmasi kemarin terkait penyelidikan kasus tersebut.

Saksi BPD itu antara lain Ketua BPD Sesait, Wakil Ketua BPD Sesait, dan dua anggota. Mereka yang menghadiri pembahasan perubahan APBDes Sesait tahun 2019. Pembahasannya pada November 2019.

LKPJ DD/ADD tahun 2019 tersebut tidak dilaporkan. Baik ke pihak Camat Kayangan maupun secara sistem melalui Siskeudes. Dampaknya, Desa Sesait tertahan dalam pencairan DD/ADD tahun 2020.

Rincian hasil evaluasi BPD Sesait tertanggal 29 November 2019 itu diantaranya, rehabilitasi kantor desa tidak selesai. Proyek yang dianggarkan senilai Rp185,08 juta hanya terealisasi tiang pilarnya saja.

Kemudian proyek jalan pemukiman senilai Rp18,28 juta tidak jelas laporannya. Begitu juga dengan proyek pengerasan jalan lingkungan sebesar Rp102,75 juta dan peningkatan jalan desa sebesar Rp297,13 juta.

Hal lain yang belum jelas pertanggungjawabannya yakni pada festival HUT desa Rp103,73 juta, rehabilitasi rumah adat Rp642,9 juta, pembinan lembaga adat Rp17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp339,3 juta, dan peningkatan produksi peternakan Rp37,96 juta.

Pada tahun 2019, Desa Sesait mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD sebesar Rp1,433 miliar, dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta. (why) I Wayan Suryawan

kotak kosong,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazim Akbar mengatakan bahwa DPP telah memutuskan untuk Pilkada KSB, dukungan PAN diberikan kepada petahana, Musyafirin-Fud. SK dukungan DPP juga dalam waktu dekat akan segera diserahkan.

Namun demikian Muazzim menolak dikatakan jika partainya menarik diri dari koalisi Biru yang dibangun bersama Demokrat dan Nasdem.

Menurutnya PAN tetap men-

jalin komitmen dengan koalisi biru, namun untuk dibeberapa daerah memang koalisi biru tak bisa dipaksakan.

“Kita tetap dengan koalisi biru, misalnya di Mataram, kan kita sama-sama mendukung pasangan BaihaqiDiyah Ganefi, bersama Demokrat,” tegas Muazzim.

Ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Fatawari sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait dengan arah Partai Demokrat pasca ditinggalkan PAN. (ndi)

KPU NTB Deklarasi Zona Integritas, Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

(Suara NTB/why)

BERI KETERANGAN - Inaq Kalsum, ibu yang sempat dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya ini memberi keterangan kepada penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB, Jumat (3/7).

Ibu vs Anak Kandung

Polda NTB Klarifikasi Kasus ITE Tuduhan Penggelapan Motor Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menindaklanjuti laporan Inaq Kalsum mengenai dugaan pelanggaran ITE terkait tuduhan penggelapan sepeda motor. Ibu yang dilaporkan anaknya ke polisi ini membeberkan kondisinya. Bahwa, tuduhan penggelapan yang ramai di media sosial membuatnya seolah sudah divonis sebagai pelaku kejahatan.

Kalsum didampingi penasihat hukumnya Lalu Anton Hariawan mendatangani Mapolda NTB, Jumat (3/7) kemarin. Dia kemudian menghadap penyidik Subdit I Siber Ditreskrimsus Polda NTB. Kalsum menjalani interogasi terkait laporan pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. “Hanya diminta menjelaskan sesuai dengan laporan yang

disampaikan. Beberapa berita hoaks tentang klien kami yang dibilang menggelapkan sepeda motor,” ucap Anton usai mendampingi Kalsum.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyerahkan bukti dokumen. Terkait Surat Perdamaian antara Kalsum dengan anak kandungnya, tertanggal 29 April 2020. Surat itu mengklaim Kalsum sudah berdamai dengan Mahsun mengenai kasus pemukulan.

“Surat perdamaiannya diduga dipalsukan. Tanda tangannya tidak sesuai. Benar ada dugaan penganiayaan tapi tidak pernah ada damai. Penganiayaan inilah yang membuat Ibu Kalsum terganggu pendengarannya,” sebut Anton.

Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB Ko-

mpol Yusuf Tauziri mengonfirmasi klarifikasi Inaq Kalsum kemarin. Penyidik baru sebatas mengklarifikasi Kalsum sebagai pelapor. “Hak hukumnya sudah kita tindaklanjuti,” jelasnya.

Namun, Yusuf menerangkan belum bisa beranjak ke prosedur penyelidikan selanjutnya. Sebab, bukti laporan pengaduan itu mencantumkan tautan berita media online. Yang mana terkait sengketa pemberitaan.

“Ini kan buktinya media online. Kami akan berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers.

Apakah ini produk jurnalistik atau bukan. Dari situ kita baru telusuri dengan mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi lain. Ini agar sesuai SOP,” tegas mantan Wakapolres Sumbawa ini. (why)

Pemilik 3,3 Kg Sabu akan Dimiskinkan Lewat Pasal Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) – Tersangka pemilik 3,3 kg sabu, SB (25) tidak hanya akan menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Pria ini juga terancam kehilangan harta kekayaannya. Khususnya yang diperoleh dari keuntungan bisnis narkoba.

“TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) langsung jalan. Makanya semua yang dia punya ini kita sita dulu,” ungkap Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, ditemui Jumat (3/7) kemarin.

Tersangka SB bukan pemain tunggal. Menjalankan bisnis narkoba dengan jumlah dagangan besar membutuhkan jaringan pasokan dan penjualan yang tidak sedikit. SB diduga hanya bagian kecil dari sindikat yang menguasai pasar narkoba di NTB. “Level yang di atasnya dia lagi sudah pasti ada. Sambil kita cari itu, kita telusuri hartanya dia. Kita ikuti ke mana dan dari mana aliran uangnya. Akan kita libatkan PPATK,” kata Helmi.

Titik tolak pengusutan pencucian uangnya diawali dari argumen skeptis. Seorang pria

berumur 25 tahun yang bekerja sebagai karyawan distro tetapi punya harta senilai ratusan juta. Dalam waktu singkat kemewahan mendatanginya.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson mengungkapkan, SB sedang merintis jalan untuk hidup berkeluarga. Akhir pekan, SB sebenarnya melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, SY yang juga turut diamankan sebagai saksi.

Sepanjang tahun 2020 ini, SB menggelontorkan uang untuk bersiap hidup mapan. Paling pertama, warga Punia, Mataram ini membeli sebuah rumah komersil di kawasan Bendega, Tanjung Karang, Ampenan, Mataram. “Rumahnya itu harganya Rp600 juta. Tapi karena dia cash keras dapatnya jadi Rp480 juta,” bebernya.

Ditambah lagi dengan yang dibeli baru-baru ini, seperti spring bed Rp18 juta, set sofa, televisi, set pengeras suara, alat musik, koleksi sneaker, dan empat sepeda motor.

Aset lainnya masih ditelusuri. “Kalau kekayaannya sudah bisa miliaran. Sedang kita tracing. Rekeningnya, atau orang lain yang ada keterkaitan

(Suara NTB/why)

KONFERENSI PERS - Tersangka SB pemilik sabu 3,3 kg dalam pengawalan Satresnarkoba Polresta Mataram saat dihadirkan dalam konferensi pers.

dengan dia,” sebutnya.

SB ditangkap pada Senin (29/ 6) lalu di Karang Sukun, Mataram Timur, Kota Mataram pada pukul 19.00 Wita seusai transaksi. SB sempat membuang barangnya ke gudang besi. Namun tetap kedapatan. Barang yang dilempar itu berisi tujuh bungkus yang digulung pakai lakban hitam. Isinya sabu seberat 3,3 kg. Kekasihnya, berinisial SY alias CC turut diamankan dari sebuah kamar guest house di Rembiga, Kota Mataram. (why)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB secara resmi mencanangkan diri sebagai zona Integritas setelah ditunjuk KPU RI sebagai Pilot Project dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Zona integritas itu adalah sebagai wujud komitmen KPU Provinsi NTB dalam upaya mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan pihaknya akan menerapkan Zona Integritas dengan sungguh-sungguh dan konkret dengan membangun sistem yang kuat untuk mewujudkan KPU NTB sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Pencanangan ini menjadi komitmen KPU Provinsi NTB bahwa Zona Integritas bukan hal administratif belaka. Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas harus dilaksanakan dalam tugas keseharian kita, sebagaimana citacita bangsa Indonesia untuk menjadikan negeri ini bersih secara personal dan kelembagaan dalam melakukan pelayanan publik” ucap Suhardi.

Selain itu, Suhardi juga menekankan pentingnya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

Saat ini, penyelenggaraan Pilkada 2020, tampil dalam melaksanakan tahapan Pemilihan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Butuh komitmen, tidak hanya

dari aspek administarif, tapi juga dari aspek moral untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Integritas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan.

Dengan deklarasi komitmen ini dilakukan agar publik mengetahui bahwa di KPU Provinsi NTB telah diterapkan Zona Integritas. Dengan ini publik juga mengetahui bahwa stigma buruk tentang birokrasi yang selama ini berkembang di Indonesia bisa dihilangkan,” tutup Suhardi.

Pencanangan KPU NTB sebagai Zona Integritas ditandai juga dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan bebas benturan kepentingan oleh seluruh pejabat Struktural serta pernyataan sikap komisioner dan sekretariat KPU NTB siap mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menambahkan bahwa KPU Provinsi NTB telah beberapa kali meraih penghargaan terbaik dalam Pelayanan Informasi pubilk dari Komisi Informasi. Kemudian penghargaan Transparansi informasi dari KPU RI, serta penghargaan dalam pelaporan keuangan.

“Tentu dengan prestasi yang sudah diraih ini bisa menjadi modal kuat bagi jajaran KPU NTB dalam mewujudkan pelayanan birokrasi yang makin berkualitas, cepat, bersih dan akuntabel,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan anggota serta jajaran komisariat KPU saat deklarasi zona integritas.

SUARA NTB

Sabtu, 4 Juli 2020

Dukcapil Loteng Fokus Tuntaskan Perekaman KTP Elektonik Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah (Loteng) mencatat masih ada sekitar 35 ribu wajib KTP di daerah ini yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat jumlah wajib KTP di Loteng dari waktu ke waktu terus bertambah.

“Kalau secara prosentase jumlah wajib KTP di Loteng yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tinggal 4,9 persen. Tapi kalau hitung-hitungan riil cukup besar, mencapai sekitar 35 ribu orang,” jelas Kepala Disdukcapil Loteng, Bq. Anita Nindiana, Jumat (3/7). Dia menegaskan, kalau sisa wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tersebut yang akan menjadi fokus perhatian untuk diselesaikan. Terlebih tahun ini Loteng akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sehingga penting untk bisa menuntaskan perekaman bagi para wajib KTP tersebut.

“Kalau belum melakukan perekaman KTP elektronik dan namanya tidak masuk dalam daftar pemilih, maka penduduk tersebut terancam tidak akan bisa menggunakan hak pilihanya di Pilkada Loteng mendatang. Walaupun dari sisi usia, sudah berhak menggunakan hak pilih,” terangnya.

Untuk menuntaskan sisa wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tersebut, pihaknya akan menggiatkan kembali program perekaman KTP elektronik keliling. Dengan langsung turun ke desa-desa. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan cepat memperoleh pelayanan perekaman KTP elektronik.

Selain itu, perekaman KTP elektronik di masing-masing kecamatan juga sudah mulai dibuka kembali. Dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan Covid-19 dalam proses pelayanannya. “Jadi selain dengan program perekaman KTP elektronik keliling, perekaman KTP elektronik di kecamatan yang sebelumnya sempat dihentikan imbas pandemi Covid-19, sekarang sudah dibuka kembali,” ujarnya.

Disinggung proses pencetakan KTP elektronik, Anita mengaku saat ini masih ada sisa tunggakan sekitar 3 ribu KTP elektronik yang harus dicetak. Proses pencetakan KTP elektronik sendiri sedikit terganggu karena blangko KTP di Dukcapil Loteng sedang kosong, karena proses pengiriman blangko KTP yang terlambat sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Kalau sebelum pandemi Covid-19, begitu blangko KTP mau habis kita langsung ke Jakarta untuk mengambil blangko KTP elektronik. Jadi tidak terjadi kekosongan.

Tapi sekarang, kita hanya menunggu kiriman. Karena kita tidak ada anggaran untuk ke Jakarta. Sementara proses pengirimankan butuh waktu,” imbuhnya.

Pihaknya meyakinkan kalau persoalan pencetak KTP elektronik tidak ada masalah. Hanya sedikit terganggu karena proses pengiriman blangko KTP dari Jakarta yang sedikit terlambat. Nanti kalau blangko KTP sudah datang, sisa tunggakan akan langsung dicetak untuk kemudian dibagikan melalui petugas registrasi desa yang ada di semua desa. (kir) Bq. Anita Nindiana (Suara NTB/dok)

Halaman 8

Rekanan Proyek di Loteng Wajib Bayar Zakat

Praya (Suara NTB) Mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewajibkan semua rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah untuk membayar zakat. Dengan besaran 2,5 persen dari total asumsi keuntungan rekanan sebesar 7 persen dari nilai proyek. Hasil pengumpulan zakat tersebut selanjutnya akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Loteng.

Kepada wartawan, Jumat (3/7), Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., mengatakan kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh Pemprov NTB. Untuk itu, mulai tahun ini Pemkab Loteng akan coba menerapkan kebijakan tersebut. “Mungkin tidak langsung sekarang. Kita sosialisasikan dulu, baru setelah itu diterapkan,” tegasnya.

Dikatakannya, potensi zakat dari kegiatan pembangunan di daerah ini cukup besar. Mengingat, banyak kegiatan pembangunan berskala besar yang dilaksanakan di daerah ini. Dan, jelas itu bisa menjadi sumber-sumber

zakat untuk dikelola oleh Baznas Loteng. “Dasar regulasinya sudah ada, sesuai program Baznas pusat. Tinggal kita sosialisasikan dan dilaksanakan,” jelas Suhaili.

Selama ini, sumber dana yang dikelola oleh Baznas Loteng lebih banyak bersumber dari zakat yang dipungut dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng. Ditambah beberapa sumber zakat lainnya.

Sehingga kalau potensi zakat dari proyek tersebut bisa dimaksimalkan, maka dana umat yang dikelola oleh Baznas Loteng akan semakin besar.

Dengan begitu, Baznas Lo-

teng akan memiliki anggaran lebih besar untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatAN serta membantu mewujdukan tujuan pembangunan di daerah ini. “Karena ini zakat, maka dana yang terkumpul sepenuhnya akan diserahkan pengelolaannya ke Baznas Loteng. Pemerintah daerah dalam hal ini sifatnya hanya memfasilitasi saja.

Bagaimana supaya kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan maksimal,” tambahnya.

Polanya nanti, sebelum kontrak proyek ditandatangani antara rekanan dengan pemerintah daerah akan dibuatkan

klausul soal kesiapan rekanan untuk membayar zakat. Bisa diawal pelaksaan proyek atau di akhir kegiatan. Jika rekanan belum membayar zakat, maka Pemkab Loteng tidak akan membayar sisa pembayaran proyek kepada pihak rekanan.

“Nilai zakatnya kecil, hanya 2,5 persen dari asumsi keuntungan rekanan. Jadi kami yakin rekanan tidak akan keberatan,” jelasnya. Ia mencontohkan, jika seorang rekanan memperoleh proyek senilai Rp100 juta, maka asumsi keuntunganya sebesar 7 persen atau sekitar Rp7 juta. Dari keutungan itulah baru kemudian dihitung 2,5 persennya atau sekitar Rp175 ribu. Itulah yang nantinya harus dibayarakan oleh pihak rekanan H.M. Suhaili FT sebagai zakat. (kir) (Suara NTB/dok)

Tenaga Kontrak di Lobar Dapat Bantuan JPS

(Suara NTB/ist)

PENGEDAR NARKOBA – Satres Narkoba Polres Loteng saat menggeledah berugak tempat transaksi narkoba di kawasan wisata Kuta, Kamis (2/7) malam.

Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Kawasan Kuta Praya (Suara NTB) Seorang pengedar narkoba yang selama ini kerap memasok narkoba di kawasan wisata Kuta Kecamatan Pujut, dibekuk aparat Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng). Belasan paket narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan dalam operasi yang digelar jelang tengah malam tersebut. Dengan berat total mencapai 6,61 gram.

“Pelaku AM (35) warga Desa Rembitan ini merupakan pengedar narkoba yang kerap menjalankan aksinya di kawasan wisata Kuta,” aku Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, Jumat (3/7).

Pelaku ditangkap sekitar pukul 23.30 wita, di kawasan pasar seni Desa Kuta. Di kawasan tersebut memang ke-

rap dijadikan lokasi jual beli narkoba. Awalnya, polisi mendapat informasi dari warga kalau ada ada transaksi narkoba di wilayah tersebut.

Sehingga polisi kemudian melakukan penyelidikan, untuk memastikan kebenaran informasi yang ada.

Setelah memastikan informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Loteng menyiapkan personelnya di sekitar lokasi transaksi. Benar saja, sesuai informasi yang diperoleh pelaku AM kemudian datang.

Tanpa pikir panjang, aparat langsung menangkap pelaku.

Karena tidak menyangka akan ada polisi, pelaku tidak bisa berkutik. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan belasan paket narkoba jenis sabu-sabu siap

jual yang disembunyikan oleh pelaku. “Ada tiga paket narkoba yang ditemukan. Dengan jumlah paket berbeda-beda,” jelasnya.

Ada yang berisi 5 paket, 4 serta 7 paket. Dengan berat perpaketnya antara 0,35 gram sampai 0,65 gram. Sehingga kalau ditotal, berat paket narkoba tersebut sekitar 6,61 gram. Bersama itu, polisi juga mengamakan sejumlah barang bukti lainnya dari yang pelaku.

“Malam itu juga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” terangnya seraya menambahkan polisi sendiri saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut. Untuk mengetahui sumber narkoba yang hendak diedarkan oleh pelaku. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Ribuan tenaga kontrak yang ada di Lombok Barat (Lobar) diberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) covid-19 Mantap. Pembagian kartu penerima JPS itu sudah mulai disalurkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dibagikan kepada tenaga kontrak masing-masing.

“Mungkin paling lambat pekan depan disalurkan,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, Lalu Martajaya yang dikonfirmasi Jumat (3/7).

Diakuinya, tenaga kontrak yang menerima JPS itu sekitar 1.446 orang. Tersebar di Lingkup Pemkab Lobar, kecamatan hingga Puskesmas di Lobar. Pihaknya akan segera melapor kepada Sekretaris Daerah (Sekda) terkait penyaluran JPS bagi tenaga kontrak. “Ini khusus tenaga kontrak di Pemkab Lobar, yang ada di dinas-dinas,” jelasnya.

Sedangkan untuk para guru honor sudah diberikan bantuan inklud pada saat penyaluran JPS kepada masyarakat.

Menurutnya pembangian JPS bagi tenaga kontrak itu sama dengan JPS masyarakat. Baik untuk sembako dan sebagainya. Hanya saja untuk pengadaannya dan penyalurannya melalui Koperasi. “Sesuai yang disampaikan pak bupati, melalui e-warung, koperasi dan Bumdes,” ucapnya.

Selain itu pembagian JPS akan diberikan hanya untuk tiga bulan. Sebab sejauh ini pihaknya diberikan tugas untuk tiga bulan pembagian JPS itu.

“Nanti kita lapor lagi,” pungkasnya. Dikatakan, jumlah masyarakat Lobar yang sudah

(Suara NTB/her)

Lalu Martajaya mendapat bantuan tahap pertama 21 Ribu KK, sedangkan yang tahap kedua sekitar 15 ribu KK. Selain itu, ada tambahan berupa tenaga kontrak dan tuna netra berjumlah 1.400 orang. Sehingga total penerima JPS Covid -19 yaitu 38.904 KK. “Kendala kami pada saat tahap pertama terkait masalah data. Data yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu bulan meliputi ada data yang dobel dan yang sudah meninggal dan lain-lain ini diganti dengan membuat berita acara oleh pemerintah desa setempat,” ujarnya.Di tahap kedua ini, lanjutnya, Dinsos Lombok Barat dan pihak-pihak terkait atau pendamping akan lebih ketat dalam penyaluran JPS Covid-19. Sebelum menyalurkan bantuan ini terlebih dahulu dicek lima item yang harus diberikan yaitu beras 15 kg, gula pasir 1 kg, minyak kemasan 1 liter, telur 1 trai, dan masker 2 buah. (her)

Polda NTB Diapresiasi Tempatkan Putra Daerah KLU di Polres Lotara Tanjung (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB mendapat apresiasi atas

kebijakannya menempatkan putra daerah asal Lombok Utara di Polres Lotara. Mendukung peran strategis kepolisian, keberadaannya harus didukung oleh daerah.

Hal itu disampaikan Bupati pertama Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., Jumat (3/7).

Djohan mengakui, serangkaian HUT Bhayangkara ke-74, Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah, melakukan silaturahmi keliling ke tokoh-tokoh masyarakat Lombok Utara. “Saya ucapkan terimkasih kepada Kepolisian Daerah NTB, karena putra daerah dikembalikan untuk membangun daerahnya di bidang keamanan,” ujar Djohan.

Menurutdia,putradaerahyang berprofesi sebagai anggota kepolisian berperan penting dalam menjaga keamanan di daerahnya.

Sebab, kepolisian yang bertugas di daerahnya mengenal emosional

dan psikologis warga. Sehingga pada beberapa kejadian, pendekatan kepolisian sangat mendukung terbentuknya Kamtibmas.

Sebagai mantan Bupati, Djohan mengaku masih memiliki utang kepada Polda NTB. Di mana ia belum memenuhi luasan areal kebutuhan lahan Polres sejumlah 4 - 4,5 hektar. Dizamannya memerintah, ia memberikan sekitar 2,5 hektar.

“Kaintan dengan lahan yang dijanjikan Pemda, itu harus segera diatasi oleh kepala daerah.

Karena memang dijanjikan penambahan,” katanya.

“Memang dulu akan diberikan 4,5 hektar, sekarang sudah diberikan sekitat 3 hektar, jadi tinggal 1,5 hektar lagi,” sambungnya. Ia juga menyarankan areal lokasi Mako Brimob Polda NTB di KLU direlokasi ke wilayah paling barat di Kecamatan Kayangan. Pasalnya, lokasi

saat ini di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, berada di areal proyek strategis nasional Global Hub Kayangan.

“Saya lihat peran kepolisian di sini sangat bagus. Jadi sekarang cukup aman sistem yang dilakukan Polres ini dengan menempatkan Babinkamtibmas di desa-desa,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Lombok Utara yang ikut menjaga Kamtibmas. Polres bisa mencapai situasi itu berkat sinergi dengan para pemangku kepentingan, seperti TNI, Pemkab, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder lain.

“Ke depan kita berharap hal yang sudah baik, bisa lebih baik lagi. Kebetulan kita juga galakkan kegiatan Kampung Sehat untuk mendorong masyarakat menciptakan situasi yang mendukung aspek ekonomi dan kesehatan,” ujarnya.

Kapolres berpesan agar aktivitas di masa Covid ini tetap terkendali sesuai protokol Covid. Bagaimanapun menurut dia, KEHILANGAN SERTIPIKAT HILANG SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2901/LINGSAR AN.I GD SUBERATA ALAMAT TANAH LINGSAR HLG SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2895/LINGSAR ATAS NAMA I GD SUBERATA ALAMAT LINGSAR

(Suara NTB/ari)

APRESIASI - Tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang juga Bupati pertama KLU, H. Djohan Sjamsu memberikan bunga tanda apresiasi terhadap AKBP Feri Jaya Satriansyah (kiri) sebagai Kapolres Lotara yang merupakan putra daerah, Jumat (3/7).

aktivitas masyarakat harus berjalan, masyarakat harus produktif sesuai dengan protokol Covid. (ari)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2513 DV NOKA/NOSIN : MHIJF12179K751042/ J F 1 2 E - 1 7 5 3 7 5 9 AN.SALMIATI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R4 MITSUBISHI/COLT L300 DR.8340CZ N O K A / N O S I N :MHML30PGR-346492/ AD56C-886251 NO.BPKB J0 2 3 2 2 9 2 2 . 0 AN.ARDIANSYAH HLG SKTR JL.PANJI TILAR KOTA MATARAM HLG BPKB R4 DAIHATSU DR.1340 AP NOKA/NOSIN : MHKV3BA3JBKO12389/ DH1182 NO.BPKB 1.02210629.0 AN.ASIANTY,ST HLG JL.JENDRAL SUDIRMAN KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR.5121 MW NOKA/NOSIN : MHIJFU113GK398461/ J F U 1 E - 1 3 9 4 7 8 9 NO.BPKB.072789871 AN.NI LUH SERIMAWATI HLG SKTR JL.PEJANGGIK

SUARA NTB

Sabtu, 4 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI,

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi :

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PER-

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR

TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SE-

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 4 Juli 2020

Gerakan ’’Rampok’’ Kresek

Pemprov akan Buat Kebijakan Batasi Penggunaan Kantong Plastik Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempertimbangkan akan membuat kebijakan untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, sudah mulai dilakukan gerakan “rampok” kresek di beberapa pasar di Kota Mataram.

“Karena sampah kantong kresek sekali pakai itu agak sulit ditangani. Kalau sampah plastik seperti botol plastik orang berebut karena laku,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/7) kemarin.

Penanganan sampah kantong plastik atau kresek satu kali pakai memang agak sulit dibandingkan sampah plastik lainnya. Meskipun sampah jenis kresek ini laku dijual, namun untuk mendapatkan satu kilogram kantong kresek cukup lama.

Ia mengatakan untuk mengurangi sampah kantong plastik, Pemprov akan mencoba membuat kebijakan seperti DKI Jakarta. Dimana, pedagang di pasar tradisional dan pasar modern akan dilarang menggunakan kantong plastik.

Namun, ia akan mendiskusikan hal ini dengan pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kita bicarakan dengan pimpinan. Kalau DKI Jakarta sekarang sudah membatasi penggunaan kantong kresek,” kata Madani.

Bahkan, kata Madani jika ingin lebih masif lagi mengurangi sampah plastik di NTB, ia mendorong agar bayar SPP di sekolah maupun perguruan tinggi menggunakan sampah plastik. Kebijakan ini bisa dilakukan secara bertahap, misalnya tahun pertama saat siswa atau mahasiswa membayar SPP harus menggunakan sampah sebesar 10 persen.

“Semua sekolah mewajikan tahun ini misalnya 10-15 persen bayar SPP pakai sampah. Saya yakin akan keliling semua cari sampah. Suatu saat pembayaran SPP seratus persen gunakan sampah,” katanya.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, proyeksi timbulan sampah di NTB sebanyak 2.567,74 ton per hari. Dari jumlah itu, sampah plastik menyumbang terbesar kedua yakni sebanyak 385,16 ton. Sampah yang paling banyak berasal dari sisa makanan sebanyak 1.129,81 ton per hari. Kemudian kayu/ranting/daun 333,18 ton, kertas 282,45 ton, lainnya 205,42 ton. Kemudian kain/tekstil 77,03 ton, logam 51,35 ton, karet/kulit 51,35 ton, kaca 51,35 ton.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Nol Sampah NTB, Hermawan Some mengatakan pembatasan penggunaan kantong plastik perlu diatur lewat regulasi baik Pergub, Perbup dan Perwal. Ia mengatakan NTB sebagai daerah tujuan wisata dunia perlu mengatur tentang pembatasan penggunaan kantong plastik atau kresek. Kresek sebagaimana plastik lainnya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup. Jutaan biota mati karena terjerat atau menelan sampah plastik termasuk tas kresek.

Untuk bisa terurai secara alami kresek butuh waktu ratusan tahun. Di alam tas kresek yang hancur akan menjadi mikroplastik. Beberapa penelitian membuktikan ikan atau satwa di sungai dan laut “makan” plastik. Ikan yang makan mikroplastik terbukti mengalami gangguan system hormonal.

Salah satunya,berdasarkan kajian LSM Ecoton ikan di sungai Brantas Jawa Timur 25 persen “bencong”. Diduga salah satu penyebabya karena sampah plastik. Garam dari laut pun terbukti mengandung mikro plastic. Mikroplastik ini jika tertelan manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan system hormonal, diantaranya menyebabkan kanker dan impotensi pada pria.

Hermawan mengatakan beberapa negara di dunia sudah melarang atau membatasi pemakaian tas kresek. Bentukanya ada yang berbayar atau dikenakan pajak. Ada juga yang memberi hadiah atau diskon jika tidak memakaian tas kresek. Ada juga yang menerapkan aturan tegas berupa sanksi denda atau hukuman penjara. Di Indonesia beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek. Setidaknya ada 45 Kota Kabupaten yang sudah memiliki Perbup atau Perwal.

Dan sudah ada dua propinsi yang mengeluarkan Pergub terkait pembatasan pemakaian tas kresek dan plastik sekali pakai.

Yaitu, DKI Jakarta mulai 1 Juli 2020 menerapkan aturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek. Toko yang menyediakan tas kresek akan terkena sanksi uang paksa Rp 5 juta dan jika masih melanggar akan terkena uang paksa sampai Rp25 juta hingga izin kegiatan dibekukan.

Ia mengatakan, penerapan aturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek terbukti memberi dampak positif. Di Inggris misalnya, setelah diterapkan aturan pembatasan tas kresek, pantainya jauh lebih bersih. Di Kota Banjarmasin setelah setahun menerapkan kebijakan toko modern tidak boleh menyediakan tas kresek berhasil mengurangi pemakaian tas kresek 52 juta lembar. Di Kota Bogor, penerapan kebijakan pembatasan tas kresek mampu mengurangi sampah plastic sampah 41 ton per hari. Di Bali penerapan kebijakan pembatasan tas kresek mampu mengurangi sampah plastik 30 persen.

Lombok sebagai pulau yang mengandalkan pariwisata alam terutama laut bisa terancam dampak sampah plastik atau tas kresek. Sampah plastik terbukti mengotori 33 perairan pantai di Bali. Dan ini berdampak pada pariwisata. Sehingga secara tegas mengeluarkan kebijakan larangan atau pembatasan pemakaian plastik sekali pakai termasuk tas kresek.

Untuk itu, kata Hermawan, NTB harus segera mengantisipasi hal ini. Terbukti dari beberapa kegiatan clean up di pantai atau perairan di Pulau Lombok dan Sumbawa atau pulau-pulau kecil di NTB, sampah plastik merupakan sampah yang mendominasi.

“Untuk itu perlu ada kebijakan larangan atau pembatasan baik di Kabupaten kota maupun provinsi,” sarannya.

Ia mengatakan Komunitas Nol Sampah bersama Dinas LHK dan Satgas Zero Waste melakukan gerakan rampok tas kresek di beberapa pasar di Kota Mataram. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu cara edukasi kepada masyarakat akan pentingnya diet tas kresek.

“Peran masyarakat sangat penting dalam upaya mengatasi masalah sampah plastic. Rampok Tas Kresek adalah kampanye mengajak warga Kota Mataram untuk mengurangi pemakaian tas kresek. Setiap pengunjung pasar yang memakai tas kresek akan didekati oleh relawan, kemudian tas kreseknya diganti dengan tas kain yang bisa dipakai berulangkali,” jelas Hermawan.

Selama proses penukaran tas, relawan melakukan eduksi mengapa kita harus diet tas kresek. Relawan akan menjelaskan dampak buruk penggunaan tas kresek yang berisi tentang dampak tas kresek terhadap lingkungan hidup, seperti butuh ratusan tahun untuk bisa terurai di alam, dan jutaan biota mati karena terlilit atau menelan tas kresek.

Selain itu juga dijelaskan tentang bahaya tas kresek bagi kesehatan manusia, karena jika dibakar akan menghasilkan gas dioksin yang dapat menyebabkan kanker. Dan ada peringatan dari Badan POM, 14 Juli 2009 agar hati-hati menggunakan tas kresek berwarna hitam sebagai kemasan makanan/ minuman langsung. Karena jenis plastik dan pewarna tekstil yang digunakan dapat menyebabkan kanker dan impotensi. (nas)

(Suara NTB/ist)

NOL SAMPAH- Gerakan rampok kresek yang dilakukan Komunitas Nol Sampah di beberapa pasar tradisional di Kota Mataram.

Halaman 10

Penerbangan Kuala Lumpur – Lombok Dibuka

Pengiriman PMI Masih Dilarang Mataram (Suara NTB) Dibukanya kembali penerbangan langsung Kuala Lumpur – Lombok, memberi kesempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia untuk kembali ke NTB. Kendati demikian, untuk pengiriman PMI sampai saat ini masih belum bisa dilakukan.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Abdul Hadi, menerangkan sampai saat ini pengiriman PMI memang harus dihentikan. Merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Walaupun penerbangannya dibuka, kita tetap mengacu protokol kesehatan. Jadi Kementerian Tenaga Kerja RI sudah mengeluarkan surat itu (Permenaker 151 2020) untuk

penghentian sementara. Kalau sudah dicabut itu, barus sudah (bisa dilakukan pengiriman PMI),” jelas Hadi kepada Suara NTB, Jumat (3/7).

Terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, menerangkan dibukanya kembali penerbangan internasional Kuala Lumpur – Lombok perlu menjadi atensi bersama. Terutama untuk menghindari keberangkatan non-prosedural PMI NTB. Diterangkan, sampai saat ini 6.456 PMI yang telah siap berangkat namun terhalang

pandemi virus Corona (Covid19). ‘’Ini yang menjadi perhatian kita bukan yang kembali saja.

Dengan pembukaan penerbangan langsung ke Malaysia, kita juga melakukan koordinasi keberangkatan,’’ ujar Abri kepada Suara NTB, Jumat (3/7).

Untuk mengantisipasi PMI yang berusaha pergi ke negara penempatan tanpa mengikuti prosedur pihaknya telah berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di masing-masing pintu masuk, termasuk bandara. Khususnya untuk melakukan pengecekan bagi warga NTB yang me-

miliki rencana ke luar daerah atau ke luar negeri.

“Kami sudah sampaikan Peraturan Menteri Nomor 151 itu masih berlaku. Jadi kita pasti akan cek (masyarakat yang akan ke luar ngeri). Kemarin (dengan penerbangan langsung) Cuma ada 2 penumpang yang berangkat, dan itu bukan PMI,” jelasnya.

Di sisi lain, persentase kepulangan PMI dengan dibukanya penerbangan langsung Kuala Lumpur – Lombok mengalami peningkatan drastis. Dari penerbangan perdana Kamis (2/7) lalu, tercatat 112 penumpang yang mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

“Jadi penerbangan dari Malaysia menuju Lombok itu dibuka Kamis kemarin. Dari sekitar 112 penumpang, 109-nya itu

PMI. Jadi bisa dibilang hampir 100 persen,” jelas Abri. Diterangkan, PMI tersebut sebagian besar berasal dari Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa.

“Penerbangan ini selama Juli ada 3 kali per minggu.

Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Kami sudah menyiapkan petugas untuk membantu proses pendataan di sana. Karena bisa dipastikan sebagian besar pasti PMI,” ujar Abri.

Hal tersebut diperlukan, mengingat setiap harinya kepulangan PMI terus terjadi di tengah pandemi Covid-19. “Kemarin tanggal 1 Juli ada 10 orang yang pulang dengan penerbangan domestik, transit dari Jakarta. Tanggal 2 ada 17 orang dengan penerbangan domestik, plus 109 orang dengan penerbangan langsung itu,’’ pungkasnya. (bay)

Perladangan Liar Marak, NTB Siaga Kebakaran Hutan Mataram (Suara NTB) Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di NTB cukup tinggi. Memasuki puncak musim kemarau, NTB berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Kebakaran hutan dan lahan juga rawan terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Taman Nasional Tambora (TNT). ‘’Cukup tinggi potensi terjadinya kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan. Semua provinsi diminta siaga mengantisipasi tejadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena ini sudah memasuki bulan Juli (musim kemarau),’’ kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/7) kemarin.

Ia mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di NTB hampir berulang setiap tahun. Karena kawasan hutan dirambah oleh masyarakat untuk persiapan menanam jagung. Ia menyebut hampir 99 persen kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di NTB akibat ulah manusia. ‘’99 persen kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar oleh masyarakat. Dalam rangka persiapan penanaman jagung,’’ ucapnya.

Ia menyebut daerah yang

paling rawan terjadi kebakaran hutan di NTB berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora Dompu. ‘’Kita siaga sampai bulan November.

Kalau belum turun hujan kita tetap siaga,’’ tambahnya.

Mursal mengatakan, pemerintah telah membentuk Satgas Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di NTB. Komandonya berada di Polda NTB dan Polres kabupaten/kota.

Khusus diinternal Dinas LHK, juga dibentuk Brigade Karhutla. Sekitar 290 petugas Polhut dan Pamhut disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan di kawasan hutan yang berada di bawah KPH di seluruh NTB. Terdiri dari 130 Polhut dan 160 Pamhut.

“Belum lagi dari unsur TNI dan Polri, BTNGR, BTNT dan masyarakat, guide, porter dan warga sekitar hutan juga dilibatkan dalam mengatasi kebakaran,” terangnya.

Sementara itu, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) telah mengambil langkahlangkah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kepala BTNGR, Dedi Asriady telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan ditunjuknya petugas yang bertanggung jawab pada bidang tugas masing-masing.

(Sumber : Dinas LHK)

PETA - Peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Daerah berwarna hitam merupakan daerah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kesiapan dalam mengantisipasi dan pengendalian karhutla di kawasan TNGR. Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pencegahan karhutla.

“Kegiatan ini pelaksanaannya diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi karhutla dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk meminimalisir terjadinya karhutla oleh faktor manusia,” kata Dedi.

Selain itu, pihaknya juga

RADIO

melakukan monitoring titik panas. BTNGR telah menugaskan petugas untuk selalu memantau titik panas melalui satelit pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui sebaran titik panas pada skala provinsi dan nasional.

Selanjutnya, kerja sama dengan TNI/ Polri. Untuk mempermudah proses penanganan karhutla di lapangan, BTNGR melakukan koordinasi dan penjagaan terpadu pada titik-titik yang rawan terjadi karhutla dan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan kampanye dan

sosialisasi tentang karhutla guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla.

BTNGR juga akan melakukan penjagaan sampai akhir tahun 2020. Dalam rapat pembahasan mengenai penjagaan di jalur pendakian dan non pendakian baik di pintu masuk resmi maupun tidak resmi, ia telah memerintahkan agar dilakukan penjagaan sampai bulan Desember 2020. Untuk memonitor keluar masuknya para pendaki dan mencegah para pemburu liar memasuki kawasan hutan TNGR. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 4 Juli 2020

Penghijauan Mangrove

Cegah Abrasi dan Kembalikan Habitat Hewan Pesisir Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH dan PKP) kembali menanam mangrove, Jumat (3/7).

Sebanyak 300 bibit ditanam di areal Pantai Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan.

Sekretaris Daerah Lombok Utara, H. Suardi, MH., di selasela penanaman menyampaikan rehabilitasi lingkungan seharusnya menjadi kesadaran semua pihak. Menjaga lingkungan tidak cukup oleh pemerintah saja, melainkan peran serta pengusaha dan masyarakat.

“Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga kelestarian alam. Jika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita,” pesannya.

Suardi mengatakan, melalui Dinas LH dan PKP, Pemda mempercayakan rehabilitasi dapat berhasil. Penanaman mangrove tidak hanya seremonial, melainkan dijaga hingga mangrove tumbuh dan menghijaukan lingkungan.

Ia meyakini, mangrove tidak hanya berfungsi mereduksi bahaya abrasi akibat pemanasan global. Tetapi secara ekonomi, mangrove mengembalikan habitat hewan laut.

“Mangrove juga bisa bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.

Artinya, dengan semakin banyak habitat baru yang muncul seperti kepiting, masyarakat bisa berkembang secara ekonomi,” Sementara, Kepala DLHPKP, H. M. Zaldy Rahardian, ST., menjelaskan, penanaman kemarin merupakan yang kedua setelah Jumat pekan lalu, yakni sejumlah 300 bibit, menambah jumlah bibit sebelumnya sebanyak 1.000 pohon.

“Selanjutnya kita akan tanam 700 pohon di pantai Tampes Kayangan,” sebutnya. (ari)

Korsel Pesan 100 Ton Kopi NTB Dari Hal. 1 Hanya saja kendala utama yang dihadapinya saat ini terkait modal untuk pembelian di petani. Dengan permintaan 100 ton, nilainya di kisaran Rp3,5 miliar. Thoriq mengatakan, kewalahan memenuhi modal. Sebelumnya, salah satu bank BUMN bersedia memberikan modal kepada para eksportir.

Namun tak bisa dipenuhi karena catatan perbankan.

Ia berharap kepada Bank NTB Syariah dapat memenuhi kebutuhan modal ini. menurutnya, proses pengajuan tengah dilakukan di BPD NTB ini. Harapannya, jika masih memungkinkan, Bank NTB Syariah bisa memenuhinya untuk mengisi peluang pasar ini. ‘’Karena ini tidak berbicara satu orang. Tapi untuk kepentingan seluruh petani penyedia kopi,’’ ujarnya.

Petani kopi saat ini boleh bergembira. Corona tak mempengaruhi pasar. Apalagi para petani kopi memiliki peluang pasar yang cukup terbuka di pasar lokal. Kebijakan Pemprov NTB dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk membantu masyarakat yang terdampak Corona, kopi diantaranya dimasukkan dalam paket bantuan pemerintah.

Thoriq mengatakan, para petani dan pegiat kopi sangat terbantu. Satu pemesan bisa mencapai ribuan bungkus dalam sekali paket. Sementara program bantuan paket JPS Gemilang dilaksanakan tiga kali oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pasar kopi lokal juga terbuka di ritel-ritel modern. Ia sendiri saat ini sedang bekerjasama dengan salah satu ritel modern berjaring nasional. (bul)

Butuh Pendampingan Penuh Dari Hal. 1 Untuk melakukan pendampingan penuh tersebut, Wagub juga meminta agar koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dengan baik.

Untuk mewujudkan revitalisasi Posyandu tersebut, ia mengatakan bahwa perlu adanya kompetisi antar-Posyandu agar dapat memotivasi satu sama lain. ‘’Mendorong kompetisi diantara mereka secara positif, supaya semuanya semangat,’’ katanya.

Ia mencontohkan salah satu kabupaten yang berhasil menciptakan 108 Posyandu Keluarga dengan cepat yaitu Kabupaten Lombok Barat hanya dengan jangka waktu dua bulan. ‘’Yang dibutuhkan adalah kemauan, arahan, petunjuk, suport. Revitalisasi Posyandu ini kan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, yang dibutuhkan adalah dedikasi dan semangat,’’ jelasnya.

Ia berharap Dinas Kesehatan terus meningkatkan semangatnya untuk menyelesaikan program revitalisasi Posyandu agar tingkat kesehatan masyarakat di NTB ini dapat menjadi lebih baik.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyampaikan bahwa jumlah Posyandu Keluarga pada tahun ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yakni dari 1.050 pada tahun 2019 menjadi 1.514 di tahun 2020 ini.

Untuk memaksimalkan Posyandu Keluarga, para kader

Posyandu diberikan bekal yang mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas sebagai kader Posyandu. Selain itu, kader Posyandu juga diberikan honor minimal Rp150 ribu per bulan dan diberikan sertifikasi agar tidak diganti sembarangan.

Koordinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan kabupaten/kota menghasilkan beberapa masukan untuk memaksimalkan kegiatan Posyandu keluarga ini. ‘’Saran dari kabupaten/kota yakni adanya SE Gubernur tentang pelaksanaan Posyandu di masa pandemic. Adanya sanksi bagi kades yang mengganti kader terlatih tanpa alasan yang jelas,’’ terangnya.

Revitalisasi Posyandu adalah satu ikhtiar untuk meningkatkan strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga.

Sehingga Posyandu bisa melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu Kesehatan Ibu dan anak (KIA), Posyandu Remaja, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Lansia.

Selain itu, revitalisasi Posyandu ditujukan untuk menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun. Seperti pendewasaan usia perkawinan, stunting, bahaya narkoba, pendidikan tanggap bencana dan masalah kesehatan dan sosial lainnya (r)

Terapkan Tanda Tangan Elektronik Dari Hal. 1 Salah satunya penerapan TTE yang akan digunakan pada dokumen-dokumen lingkup Pemda NTB. ‘’Banyak manfaat dalam penggunaan TTE ini. Contohnya saja dalam penyelenggaraan pemerintah ini dapat mempermudah administrasi perkantoran, menghemat ruang penyimpanan dan anggaran/biaya untuk ATK hingga jasa pengiriman dokumen tersebut,’’ jelasnya.

Gede berharap, TTE bisa segera dikenaldandigunakanolehseluruh SKPD Provinsi NTB. Tentu mesti diberikan pelatihan-pelatihan agar terbiasa dengan sistem yang baru.

Sebab, jika masih mengandalkan cara konvensial pada saat ini termasuk tanda tangan manual, akan membutuhkan waktu.

Diskominfotik mewakili Pemda NTB telah menguji coba kegiatan TTE ini ke 5 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada pada ruang lingkup Pemda NTB itu sendiri yaitu Sekretarat Daerah, Bappenda,

Biro Hukum, Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan guna menerapkan TTE. Kadis Dishub NTB Drs. Lalu Bayu Windya M.Si menambahkan, TTE adalah sebuah solusi bagi para pimpinan SKPD untuk mempercepat proses birokrasi. ‘’Ini adalah sebuah terobosan. Jangan sampai nanti, seumpama pimpinan berada di luar kota, berkas yang berada di kantor tidak bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan karena kondisi jarak. TTE inilah yang akan mempercepat kerja birokrasi pimpinan seandainya pimpinan SKPD berada di luar kota,’’ jelasnya.

Dalam penerapan TTE ini, Diskominfotik Provinsi NTB menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) untuk menjaga keamanan dan kekuatan hukum seperti halnya dengan tanda tangan basah. (r)

Halaman 11

Lelang DAK Fisik, Pusat Berikan Perpanjangan Batas Waktu hingga 21 Agustus Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memberikan perpanjangan waktu bagi Pemda untuk menyelesaikan lelang atau penandatanganan kontrak proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 21 Agustus mendatang. Semula, Pemda ditenggat sampai 21 Juli untuk menuntaskan lelang proyek DAK Fisik. Jika lewat dari tenggat tersebut DAK Fisik terancam hangus.

“Nanti batas lelangnya 21 Agustus yang baru masuk 29 Juni kemarin,” kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi

Suara NTB, Jumat (3/7) kemarin.

Sadimin mengungkapkan di luar DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan, ada masuk pengajuan lelang sebanyak 19 paket pada 28 Juni lalu.

Sedangkan untuk paket proyek DAK Fisik bidang kesehatan

dan pendidikan, kata Sadimin, ada yang sedang lelang dan selesai lelang.

Untuk paket proyek yang sudah selesai lelang sebanyak 29 paket senilai Rp83,627 miliar. Tersebar di sejumlah OPD, seperti Biro Kesra satu paket

senilai Rp500 juta, Dinas Pertanian dan Perkebunan satu paket senilai Rp1,963 miliar, Dinas Perdagangan satu paket senilai Rp353 juta, Dinas PUPR 14 paket senilai Rp63,879 miliar, Dinas Perkim satu paket senilai Rp450 juta.

Kemudian Dinas LHK satu paket senilai Rp3,54 miliar, Dinas ESDM 4 paket senilai Rp3,521 miliar, Dispora satu paket senilai Rp480 juta, Dinas Kesehatan 2 paket senilai Rp1,61 miliar, Dinas Sosial satu

paket senilai Rp480 juta, RSUD NTB satu paket senilai Rp1,5 miliar dan BPBD NTB satu paket senilai Rp5,350 miliar.

Untuk proyek yang sedang lelang, kata Sadimin sebanyak 14 paket senilai Rp77,2 miliar.

Proyek ini tersebar di sejumlah OPD seperti Dinas Dikbud satu paket senilai Rp3,5 miliar, Dinas Kesehatan 9 paket senilai Rp72,85 miliar, Bapenda satu paket senilai Rp850 miliar, dan RSJ Mutiara Sukma sebanyak tiga paket. (nas)

Pemda Segera Pelayanan di Puskesmas Masbagik Baru Berhentikan Sementara Ditutup Sementara Kades Bukit Tinggi Satu Nakes Terpapar Covid-19

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui gugus tugas penanganan Covid-19 bersama Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan penutupan sementara pelayanan di Puskesmas Masbagik Baru yang terletak di belakang Pasar Ternak Masbagik. Kebijakan ini buntut dari salah seorang tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas yang baru berdiri ini terpapar Covid-19. ‘’Atas penutupan tersebut, sementara Pemda Lotim melakukan pemindahan pelayananan ke sejumlah puskesmas terdekat, seperti Puskesmas Masbagik, Puskesmas Lendang Nangka dan Puskesmas Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia,’’ ujar Kepala Puskesmas Masbagik Baru, Siti Fitroh,ST melalui via ponselnya, Jumat (3/7).

Penutupan pelayanan kesehatan mulai diberlakukan sejak tanggal 3 hingga tanggal 16 Juli 2020. Kebijakan ini sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan serta menghindari terjadinya penyebaran Covid-19 semakin meluas. Serta pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 dapat tertangani dnegan baik dan cepat khususnya

di lingkungan kerja Puskesmas Masbagik.

Adapun dari grafik data perkembangan kasus Covid-19 Lotim per tanggal 3 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Lotim sebanyak 125 kasus, 99 di antaranya sembuh, 25 masih positif dan 2 orang meninggal dunia. Kasus positif ini

tersebar di 10 kecamatan yang dinyatakan zona merah, di antaranya Kecamatan Aikmel 2 orang, Pringgasela 1 orang, Masbagik 1 orang, Terara Sakra Barat 1 orang, Pringgabaya 6 orang.

Empat kecamatan lainnya, yaitu Wanasaba 4 orang, Suralaga 1 orang, Labuhan Haji 3 orang dan Kecamatan Selong 4 orang. (yon)

(Suara NTB/yon)

PAPAN INFORMASI - Papan informasi terkait penutupan sementara Puskesmas Masbagik Baru menyusul adanya salah satu tenaga kesehatannya terkonfirmasi terpapar Covid-19, Jumat (3/7).

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) segera memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari AM yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda NTB terkait dugaan kasus dugaan pungli bantuan BLT DD. “Kades Bukit Tinggi sudah ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dan bersangkutan sudah ditahan tanggal 1 Juli.

Atas dasat itu kita melakukan upaya hukum administratif, memberhentikan bersangkutan secara sementara dari jabatan kades,” tegas Sekretaris Dinas PMD Lobar Hery Ramadhan, Jumat (3/7).

Pihaknya tengah memproses pemberhentian sementara tersebut dan secepatnya akan keluar. Kemudian jabatan kades itu akan diisi oleh pejabat sementara (Pjs) dari kecamatan supaya roda pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan.

Sebab banyak sekali program-program di desa yang harus dilaksanakan, seperti bantuan BLT DD belum selesai,

BST, bantuan JPS Covid-19 dan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19. Sejauh ini, pihaknya sudah diberi tahu secara lisan terkait status tersangka oknum kades tersebut.Apakah perlu menunggu surat pemberitahuan dari polda untuk memproses pemberhentian sementara oknum kades? Menurutnya tidak perlu menunggu, karena sudah jelas pemberitahuan dari Polda tersebut. “Kalau sudah polda walaupun lisan kan sudah cukup bisa dipercaya dan kuat,”tukasnya.

Kemungkinan kata dia, surat keputusan pemberhentian sementara bersangkutan bisa keluar hari Senin pekan depan. Selain itu, Pemda akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi jabatan kades. Apakah pemda bisa memberikan bantuan hukum kepada bersangkutan? Ia menegaskan, pemda tidak bisa memberikan bantan hukum, karena dugaan yang dilakukan oknum ini terkait tindak pidana korupsi, termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kemungkinan kata dia bantuan hukum dari asosiasi kades. (her)

Dekranasda NTB Serahkan Bantuan untuk Perajin di Kota Mataram Dari Hal. 1 ‘’Alhamdulillah, kita selalu diajarkan untuk bersikap optimis. Bersikap positif, karena di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan,’’ ujarnya memberi semangat.

Niken memuji para perajin yang telah memberikan kontribusinya dalam melestarikan

hasil kerajinan lokal. Karena baginya, hasil kerajinan bukan hanya bernilai materi saja. ‘’Menurut saya, semua yang kita lakukan semata-mata bukan hanya untuk bisnis. Namun kita juga melestarikan warisan nilai budaya dari nenek moyang kita bahwa NTB memiliki kesenian kebudayaan yang luar biasa yang tercermin dalam ker-

ajinan-kerajinannya,’’ katanya.

Lebih lanjut, Niken yang juga merupakan Ketua TP PKK Provinsi NTB tersebut mengajak para perajin untuk ikut berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal. ‘’Bapak ibu nantinya menyampaikan kembali kepada

masyarakat di sekitar kita, bahwa dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, itu adalah cara kita agar badai ini cepat berlalu,’’ pesannya.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh menyambut baik kepedulian dan perhatian Dekranasda Provin-

si NTB kepada UKM/IKM binaan Kota Mataram. ‘’Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu semua yang akan menerima bantuan nanti dan saya berharap kepada UKM/IKM agar ini dapat menjadi penyemangat, motivasi dan spirit untuk bapak ibu tetap bertahan dan bersemangat dalam melawan Covid-19,’’ ujarnya. (r)

Gubernur Minta Bupati/Walikota Perbaiki Data Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Keuntungannya, data tersebut akan dipakai oleh semua kementerian dan lembaga pada tingkat pusat, dan tentunya juga kita daerah untuk pelaksanaan berbagai program,’’ terangnya.

Sebagaimana diketahui, data penerima sasaran program bantuan sosial untuk masyarakat miskin masih ada yang tidak tepat sasaran. Bahkan, data BPS, sekitar 15 persen masyarakat kaya atau

kelompok masyarakat yang berada di desil 10 menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rumah tangga kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di NTB sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih. Sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih tersebut masuk di desil I, desil 2, desil 3 dan desil 4.

Masyarakat NTB yang ma-

suk desil I atau kategori sangat miskin sebanyak 272.281 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 36.165 KK, Lombok Tengah 70.495 KK, Lombok Timur 83.784 KK, Sumbawa 7.713 KK, Dompu 5.516 KK, Bima 17.483 KK, Sumbawa Barat 6.201 KK, Lombok Utara 22.652 KK, Kota Mataram 17.686 KK dan Kota Bima 4.586 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 2 atau kategori miskin sebanyak 171.069 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 25.177 KK, Lombok Tengah

43.049 KK, Lombok Timur 45.065 KK, Sumbawa 10.008 KK, Dompu 9.603 KK, Bima 17.750 KK, Sumbawa Barat 2.559 KK, Lombok Utara 8.124 KK, Kota Mataram 6.835 KK dan Kota Bima 2.899 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 3 atau kategori hampir miskin sebanyak 139.009 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 18.428 KK, Lombok Tengah 27.033 KK, Lombok Timur 34.496 KK, Sumbawa 14.033 KK, Dompu 10.103 KK, Bima 17.624 KK,

Sumbawa Barat 2.888 KK, Lombok Utara 3.938 KK, Kota Mataram 5.972 KK dan Kota Bima 4.494 KK. Kemudian masyarakat NTB yang masuk desil 4 atau kategori rentan miskin sebanyak 103.313 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 16.235 KK, Lombok Tengah 22.878 KK, Lombok Timur 25.295 KK, Sumbawa 10.675 KK, Dompu 5.522 KK, Bima 9.052 KK, Sumbawa Barat 2.953 KK, Lombok Utara 1.813 KK, Kota Mataram 5.244 KK dan Kota Bima 3.646 KK. (nas)

Tiga Daerah Ajukan Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Diterangkan, untuk kabupaten/kota yang mengajukan permohonan rekomendasi kenormalan baru akan melewati beberapa pendampingan.

Terutama utuk melihat pemenuhan 15 indikator dalam tiga kelompok penilaian, yaitu epidemiologi, surveillance, dan kesehatan masyarakat. ‘’Terakhir mungkin Kota Bima yang sudah mengajukan, dan itu masih minta supervisi atau pendampingan kita juga,’’ ujar Sekda NTB tersebut. Menurutnya, Kota Bima menjadi satu-satunya daerah dengan zona hijau virus Corona (Covid19) di NTB, dengan catatan sampai dengan 2 Juli hanya terdapat 1 kasus positif.

Diterangkan, masing-masing daerah yang mengajukan permohonan rekomendasi

kenormalan baru masih harus dievaluasi selama dua minggu untuk melihat pemenuhan 15 indikator kesehatan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah eskalasi kasus harian di masing-masing kabupaten/ kota tersebut. ‘’Kita minta (daerah) silakan menghitung skor positif rate, itu sudah ada perhitungannya. Mataram masih 10, Lombok Barat masih 13. Kalau dia di bawah 5 riwayat kasusnya, itu baru bisa (diberikan rekomendasi). Kalau masih angkanya naik setiap hari belum bisa,’’ jelas Sekda.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Penanganan Covid19 NTB, sampai dengan 2 Juli Mataram dengan jumlah 189 kasus positif dan Lombok Barat dengan 93 kasus positif ditetapkan sebagai zona merah atau jumlah kasus risiko

tinggi. Sedangkan Lombok Timur dengan jumlah kasus 24 dan Lombok Tengah dengan jumlah kasus 18 dinyatakan sebagai zona oranye atau kasus risiko sedang.

Lima kabupaten dinyatakan sebagai zona kuning atau risiko rendah antara lain Lombok Utara yang sudah bebas dari kasus positif namun masih harus menunggu evaluasi dua minggu. Sumbawa Barat dengan 2 kasus positif, Sumbawa 4 kasus positif, Dompu 1 kasus positif, dan Bima 1 kasus positif. Kota Bima menjadi satusatunya daerah zona hijau atau tanpa risiko di NTB. ‘’Kita harus mengawal terus, dari zona merah supaya beralih menjadi oranye kemudian kuning. Ada langkahlangkah yang kita lakukan hingga dia bisa jadi hijau,’’ ujar Sekda. Di sisi lain, pembu-

kaan destinasi wisata disebut menjadi salah satu atensi untuk penerapan kenormalan baru di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Dicontohkan Sekda seperti pembukaan pendakian Gunung Rinjani. Rekomendasi dengan merujuk data saat ini hanya akan diberikan untuk jalur pendakian Senaru. Mengingat untuk pintu masuk lainnya berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur yang masih masuk zona oranye. ‘’Karena sekarang Lombok Utara posisinya agak menguning, kita akan buka dari situ.

Kalau Sembalun dan lainnya kan masih oranye. Semua ini memang tidak bisa langsung semua. Step by step sesuai perkembangan,’’ ujarnya.

Dengan memberikan rekomendasi kenormalan baru sesuai penetapan zona tersebut,

Pemprov NTB berharap protokol penanganan Covid-19 tetap dijalankan. Termasuk untuk pembukaan masingmasing destinasi wisata yang ada di NTB. Diterangkan, untuk pembukaan destinasi wisata hanya diperbolehkan di daerah dengan zona kuning. Dengan penetapan zona yang sudah dilakukan, masing-masing pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan mempersiapan diri untuk menyambut kenormalan baru.

“Kita sekarang harus belajar mempersiapan diri. Data kita dari pemerintah, pelaku usaha, dan lain-lain, penentuan status itu juga dibaca dan menjadi salah satu refrensi wisatawan mulai berkunjung.

Kita siapkan destinasi kita untuk saatnya dibuka,’’ pungkas Sekda. (bay)

Jadi Stimulan Pariwisata NTB Dari Hal. 1 ‘’Kalau dari jumlah penerbangan dari dan ke Lombok ada beberapa penambahan.

Pastinya akan berpengaruh pada jumlah penumpang,’’ ujar Arif. Dicontohkan, pada Juni lalu jumlah penerbangan di BIZAM berkisar antara 6-8 per hari, sedangkan sejak awal Juli jumlah penerbangan mencapai 19-22 per hari.

Sampai dengan 2 Juli, PT. Angkasa Pura I LIA mencatat jumlah penumpang dari pintu kedatangan mencapai 744 orang, sedangkan dari pintu keberangkatan mencapai 573 orang. Jumlah tersebut dida-

pat dari tujuh penerbangan keberangkatan dan tujuh penerbangan kedatangan. ‘’Untuk Kuala Lumpur – Lombok ada 112 penumpang, dan Lombok-Kuala Lumpur ada 2 penumpang,” sebut Arif.

Diterangkan, seluruh penerbangan tersebut sampai saat ini masih mewajibkan pemenuhan beberapa syarat.

Terutama untuk memenuhi protokol pencegahan Covid-19 yang terjadi.

Menurut Arif, sampai saat ini dalam pelayanan penerbangan pihaknya masih mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat

Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Nasional pada 26 Juni lalu. ‘’Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dengan pesawat udara di dalam negeri (rute domestik) harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan tes PCR negatif atau hasil uji rapid test non reaktif yang berlaku 14 hari sejak surat keterangan tersebut diterbitkan,’’ ujarnya.

Dengan demikian, persyaratan yang harus dilengkapi bagi penumpang penerbangan domestik dan internasional yang akan masuk NTB ant-

ara lain menunjukan identitas diri yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau hasil uji rapid test dengan hasil non-reaktif, surat keterangan bebas gejala seperti influenza dari dokter, mengunduh aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler, dan mengisi kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card/ HAC) atau mengunduh aplikasi eHAC. Khusus untuk penumpang internasional, penerbangan hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan uji tes PCR. Serta diwajibkan menjalani karantina di tempat akomo-

dasi karantina khusus yang disediakan pemerintah atau di hotel yang memenuhi standar bagi yang menunggu hasil tes tersebut. ‘’Nantinya di bandara, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang serta melakukan validasi surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau rapid test milik penumpang. Petugas juga akan memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun nonelektronik telah diisi oleh penumpang,’’ ujar Arif. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 4 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Mutakhirkan Data Pemilih, KPU Sumbawa Bentuk PPDP Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu tahapan penting PIlkada 2020, yakni tahapan pemutakhiran data pemilih.

Untuk itulah, KPU Sumbawa kini tengah membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sebelum itu, KPU akan terlebih dahulu melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK dan PPS. Untuk kemudian mereka dapat melaksanakan Bimtek secara estafet kepada PPDP. “Saat ini KPU Kabupaten sumbawa sedang merampungkan proses pembentukan PPDP dan persiapan Bimtek yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pencocokan dan penilitian (coklit) dimulai,” terang Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E,

Jumat (3/7).

Pihaknya menyadari kualitas daftar pemilih tetap sangat ditentukan oleh kegiatan coklit yang akan dilaksanakan dari 15 Juli - 13 Agustus 2020.

Sehingga penting bagi PPDP untuk memahami tugas serta tata cara dari pelaksanaan coklit itu sendiri. Makanya, pelaksanaan Bimtek menjadi penting untuk dijadikan ajang oleh PPDP lebih memahami tugas tugas yang akan dilaksanakan. Selain juga kualitas data pemilih ditentukan oleh pemetaan TPS. Saat ini, KPU Sumbawa sedang menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS yang bersumber dari DP4 yang telah disingronkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

Pemetaan TPS yang baik akan melahirkan proses Coklit yang baik pula. “Pemetaan TPS merupakan hulu dari kegiatan pemutakhiran data pemilih.

Sehingga pada muaranya nanti akan lahir sebuah DPT yang berkualitas,” kata Lahmuddin.

Pihaknya pun berharap masyarakat pemilih seluruh wilayah Sumbawa mendukung kegiatan coklit ini. Serta dapat menerima kehadiran PPDP dengan tangan terbuka serta memberikan data yang akurat dan tepat. “Jangan khawatir, PPDP akan dibekali dengan APD dan SOP sesuai protokol Covid-19 agar teman pemilih merasa nyaman serta tetap aman saat berinteraksi dengan petugas kami,”tukas Lahmuddin. (arn)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Serapan Anggaran Sumbawa Masih Rendah Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi anggaran di Kabupaten Sumbawa masih rendah. Hingga akhir triwulan II 2020, yang sudah terealisasi baru 33,87 persen. Jumlah ini masih terdapat deviasi lebih kurang 16 persen dari target yang direncanakan.

“Sampai semester pertama akhir Juni baru mencapai 33,87 persen. Masih renda (serapan red). Kalau sudah terakhir triwulan II itu paling sedikit 50 persen. Deviasinya sekitar 16 persen lebih,” kata Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf, Jumat (3/7).

Rendahnya realisasi anggaran, jelasnya, salah satunya karena sebelumnya dilakukan refocusing anggaran. Rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan dan ada semacam stagnasi pelaksanaan anggaran selama kurang lebih 3 atau 4 bulan ini. “Jadi realisasi paling besar itu hanya di komponen belanja tidak langsung, seperti gaji, tunjangan pegawai negeri

yang rutin. Tapi kalau kegiatan dalam bentuk fisik, belanja operasional kantor, yang terealisasi di triwulan satu saja kayaknya yang maksimal. Kalau triwulan II hampir dipastikan tidak ada yang terealisasi. Kalaupun ada hanya sedikit,” ungkapnya.

Dalam mengejar target serapan, saat ini sudah mulai ada aktivitas-aktivitas terkait proses penujukan pelaksana pengadaan barang dan jasa. Baik untuk proyek fisik maupun barang dan jasa lainnya. Selain itu juga sudah menandatangani beberapa ringkasan kontrak yang menjadi rujukan untuk diadakan pencairan terhadap kegiatan.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D). “Insya Allah bisa signifikan. Cuma karena memang ini masih kondisinya seperti ini, anggaran revisi juga masih terus berjalan mencari bentuknya. Seperti apa idealnya kita masih berjalan,” terangnya.

Terkait target sampai akhir tahun, nantinya akan dilihat dari anggaran yang sebelumnya difokuskan dan dialokasikan untuk penanganan covid secara keseluruhan. Baik untuk alat-alat kesehatan, tenaga medis, jaring pengaman sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat. “Kalau itu bisa terealisasikan, saya rasa juga sama saja anggaran terealisasi juga. Cuma kemarin salah satunya anggaran yang banyak sekitar Rp 32 miliar atau Rp 35

(Suara NTB/dok)

Usman Yusuf miliar dialokasikan ke BTT. Sampai saat ini memang belum semuanya terealisasi. Bisa jadi masih banyak pergeseran nanti,” tukasnya. (ind)

Resmi, PPP Dukung Pasangan Firin - Fud di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Finalisasi dukungan partai terhadap bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) terus bertambah. Kali ini pengesahan dukungan kepada pasangan berjuluk F3 itu datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penerimaan SK dukungan partai berlambang ka’bah ini sendiri berlangsung, Jumat, 3 Juli 2020, di Jakarta. Bertempat di kantor DPP PPP, calon wakil bupati pasangan Firin Fud, Fud Syaifuddin menerima langsung SK tersebut dari tangan H. Suharso Monoarfa selaku Plt. Ketua Umum DPP PPP. Dukungan PPP terhadap pasangan Firin - Fud ini sebenarnya memang sudah sejak awal dipastikan. Fud Syaifuddin selaku kader partai sejak jauh hari oleh DPC PPP KSB telah difinalkan sebagai calon tunggal untuk didukung. Bah-

(Suara NTB/ist)

MENERIMA - Calon Wakil Bupati, Fud Syaifuddin didampingi Ketua DPC PPP KSB Amiruddin menerima SK yang diserahkan langsung oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP, H. Suharso Monoarfa. kan DPC PPP KSB tidak membuka proses penjaringan

sebagaimana yang umumnya dilakukan partai lain untuk

menetapkan figur calon didukungnya. (bug)

Operasional Dishub Jadi Temuan, Rp500 Juta Harus Disetor ke Kas Daerah Dompu (Suara NTB) Belanja operasional pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu tahun 2019 menjadi temuan BPK RI. Lebih dari Rp.500 juta anggaran tersebut diduga dimanipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggarannya sehingga diminta untuk disetor kembali ke kas daerah. Tidak hanya temuan itu, belanjanya sebesar Rp.170an jutapadatahunanggaranyangsamajuga harus ditelusuri kembali.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (28/6) lalu membenarkan soal temuan tersebut. Pihaknya pun sudah diinformasikan, tapi masih menunggu lampirannya. “Sudah (ada pemberitahuan), cuman lampirannya yang belum kita terima,” jelasnya.

Diakui Syarif, temuan ini terkait beberapa pos belanja. Diantaranya belanja makan minum, pemeliharaan kantor, kendaraan hingga pemeliharaan pelabuhan, belanja BBM, belanja ATK dan belanja lainnya. “Sekitar (belanja) itu. Maklum kesalahan fatal bendahara. Sudah ada kesanggupan dari bendahara (untuk mengganti). Tinggal dibayar,” ungkapnya.

Terkait beberapa belanja yang ditelusuri kembali oleh Inspektorat karena masih diragukan SPJ-nya pada anggaran tahun 2019, Syarif mengaku, saat ini pihak Inspektorat sedang menelusurinya. Proses penelusuran ini hampir final, karena hanya terkait dengan

pelengkapan pembuktian SPJ. Diantaranya soal kesalahan input seperti pembayaran honor nama tertentu yang berulang dan sampai 13 bulan setahun.

“Sudah ditelusuri Inspektorat, mungkin mau selesai,” jelasnya.

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Mus Muliadin yang dihubungi di kediamannya mengakui, temuan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan sebagai kelalaian dirinya. Dirinya pun siap mengembalikan sejumlah temuan tersebut. Karena jumlahnya yang besar, ia pun meminta waktu pengembalian. “Mohon dikasi kerengganganwaktuyanglama(untukpengembalian). Ini murni kekeliruan saya atas pertanggungjawaban,” kata Mus. SPJ yang tidak diakui dan diminta untuk disetor kembali ke kas negara uangnya, dikatakan Mus, merupakan belanja habis pakai. Karena di kantornya, ada banyak kegiatan yang mendadak dan tidak disiapkan dalam pos belanja, tapi harus dibiayai. Sehingga digunakanlah belanja habis pakai untuk membiayainya.

Pertanggungjawabannya tetap sesuai RKA, tapi SPJ-nya tidak sesuai dengan tempat belanja awal. “Salahnya saya, saya tidak koordinasi dulu dengan tempat yang saya jadikan SPJ. Sehingga saat diklarifikasi BPK, mereka tidak mengakui,” aku Mus. Apa yang dilakukan, kata Mus, sudah sepengetahuan pimpinan. Bahkan BPK langsung melakukan klarifikasi ke pimp-

(Suara NTB/ula)

Syarifuddin inan dan diakui. Tapi LHP-nya justru menjadi tanggungjawab penuh bendahara untuk mengembalikannya. “Bukan berdasarkan keinginan untuk kepentingan pribadi,” kata Mus. Tapi anggaran tersebut untuk kepentingan dinas dan sudah disetujui pimpinan.

Tapi diakui Mus, belanja tersebut tidak dirincikan dalam catatan kecil untuk catatan kendali dirinya. Catatan kendali ini juga sempat ditanya oleh pemeriksa, tapi tidak bisa dibuktikannya. “Karena tidak ada catatan itu mungkin BPK tidak percaya. Saya menganggap, cukup dengan dokumen SPJ itu saja,” terangnya. (ula)

Lolos Empat, Ridwan Hanya Ikut Tiga Nomor Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Ridwan berhasil lolos limit waktu di empat nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021. Empat nomor tersebut adalah estafet 4x400 Meter, 1500 M, 5000 M dan 10000 M. Meski lolos di empat nomor, namun atlet peraih medali emas di nomor 1.500 meter pada PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini akan turun di tiga nomor pada PON Papua

tahun 2021. Tidak disebutkan tiga nomor yang yang akan diikuti atlet asal Sumbawa itu di multi event nasional, pasalnya bagian dari strategi.

“Saya tidak bisa sebutkan tiga nomor yang akan saya ikut di PON, karena ini bagian dari strategi agar lawan tidak tau nomor yang mana saya ikut”ucap Ridwan dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (3/7).

Namun demikian kata Ridwan tiga nomor yang akan diikuti di PON masih dalam proses latihan. Dari empat no-

mor itu, ia akan memilih tiga nomor terbaik menurut dirinya. “Nomor yang saya ikuti di PON dan masi dalam proses latihan, mana yang lebih berpeluang medali dari beberapa nomor yang saya lolos itu yang saya ikut”jelasnya.

Ditanya soal target, Ridwan masih ingin mempertahankan medali emas yang sudah diraih di PON XIX di Jabar 2016. Sebagaimana diketahui Ridwan merah dua emas di nomor 1.500 M dan estafet 4x400 meter dan satu medali perak di nomor 800 meter putra. (fan)

Cabor Renang Hentikan Semua Kompetisi di 2020 Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) NTB menghentikan semua kompetisi selama tahun 2020. Mereka tidak akan mengikuti kompetisi dan tidak akan menggelar kompetisi di tahun ini. “Untuk tahun 2020 tidak ada kompetisi. Semua kompetisi tahun ini dihentikan sementara,” ucap Dewan Penasehat Pengprov PRSI NTB, Ahmad Musyaffa kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (3/7).

Ahmad Musyaffa yang merupakan mantan Ketua Bidang Pembinaan

Prestasi (Binpres) PRSI NTB ini menjelaskan semua kompetisi renang baik di level nasional dan regional dihentikan sementara selama tahun 2020.

Lanjutnya, alasan pemberhentian kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi olahraga renang karena wabah Covid-19 yang masih terjadi di seluruh dunia tahun 2020. “Meskipun kompetisi di gelar secara virtual atau sering tidak akan di gelar”jelas Musyaffa yang juga masuk dalam jajaran Pengurus Besar (PB) PRSI. Lanjutnya, terkait beberapa cabang olahraga yang menggelar ko-

mpetisi secara virtual atau daring menurutnya tidak mungkin dilakukan oleh cabor renang. Pasalnya kompetisi yang digelar secara daring tidak dapat mendapatkan hasil yang sesuai standar event kejurnas.

Terkait dengan kompetensi olahraga di tahun 2020, Musyaffa mengatakan akan dihentikan sementara hingga pelandemi Covid-19 berkahir. Sebagaimana diketahui sebelumnya NTB meloloskan satu mengikuti PON tahun 2021. Satu-satunya perang NTB yang akan tampil di multi event nasional di Papua adalah Ricky Alexander. (fan)