Edisi Selasa 4 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 4 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 122 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mulai Produksi Massal

Kemenkes Pesan 100 Ribu Alat ”Rapid Test” Buatan NTB Mataram (Suara NTB) Alat rapid test buatan NTB, RI-GHA sudah mulai diproduksi massal. Alat rapid test buatan Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram ini sudah dipesan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 100 ribu. Secara keseluruhan untuk bulan Agustus dan September, alat rapid test produk NTB ini sudah dipesan sebanyak 200 ribu.

(Suara NTB/humassetdantb)

TERIMA - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menerima Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mulyanto dan rombongan di ruang kerjanya, Senin (3/8).

‘’Sekarang sudah dimulai produksi massal. Dari Kementerian Kesehatan pesan 100 ribu. Dari yang lain-lain juga sekitar 100 ribuan yang masuk pesanan. Paling ndak sekitar 200 ribu (produksi) tahap pertama, Agustus - September,’’ ujar Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora Prof Dr. dr. Mulyanto dikonfirmasi usai bertemu Gubernur

NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di ruang kerjanya, Senin (3/8) siang kemarin.

Mulyanto menyebutkan, dalam satu bulan pihaknya mampu memproduksi 100 ribu alat rapid test. Dengan semakin lancarnya pengiriman bahan-bahan yang digunakan seperti reagen, produksi alat rapid test dengan harga murah tersebut juga semakin lancar.

Alat rapid test ini dijual seharga Rp75 ribu. Sedangkan alat rapid test buatan lainnya harganya mencapai ratusan ribu. Tingkat akurasi alat rapid test buatan NTB ini, kata Mulyanto mencapai 80 - 90 persen.

Ia mengatakan, Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram bukan hanya mampu memproduksi alat rapid test.

Tetapi,laboratorium yang

diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1987 ini juga sudah mampu memproduksi alat untuk mendeteksi penyakit malaria, alat tes HIV, hepatitis B dan C, alat tes kehamilan dan lainnya.

Penamaan rapid test RI- GHA ini, merupakan kepanjangan dari Republik Indonesia-Gadjah Mada, Hepatika Mataram-Airlangga. Pembuatan alat rapid test ini merupakan proyek nasional di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Pada proses pembuatannya, Hepatika mendapatkan dukungan penuh dari Fakultas Kedokteran Unram dan melibatkan banyak tim peneliti dari Unram. Selain itu, RS Unram menyediakan sampel pasien

postif Covid-19 untuk dites sehingga mempermudah pengujian alat RI-GHA Covid-19.

Khusus untuk produk RI-GHA ini sudah dilakukan uji validasi skala lab. Dengan hasil sensitivitas (akurasi untuk hasil reaktif) untuk IgM. 96,8 persen. Untuk IgG 74 persen. Melalui pengujian pada 40 serum pasien yang positif dari Balitbangkes.

Keseriusan Pemprov mengembangkan industrialisasi lokal tidak bisa diragukan lagi. Setelah memberdayakan motor listrik, sepeda listrik, dan berbagai produk UMKM lokal lainnya, kini industrialisasi NTB merambah ke bidang kesehatan.

Bersambung ke hal 11

Lombok Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020 SALAH satu website travel yang sangat populer di dunia tripadvisor.com dalam ulasannya terkait dengan destinasi terpopuler tahun 2020 di Asia memasukkan Pulau Lombok sebagai salah tujuan berwisata tervaforit para pelancong dunia. Terdapat 25 destinasi terpopuler di Asia yang dipilih oleh para traveler di tahun 2020 berdasarkan situs tersebut.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Harus Tracing Masif

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/diskominfotik)

Siapkan Anggaran Rp750 Miliar PEMPROV NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa segera diperbaiki. Ditargetkan, sebanyak 17 paket proyek percepatan jalan tahun jamak dengan alokasi anggaran Rp750 miliar akan dilakukan penandatanganan kontrak, Oktober mendatang.

H. Sahdan Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

PERJANJIAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyaksikan Sekda NTB, H.L.Gita Ariadi, menandatangani A3 atau kertas perjanjian kerja dengan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB di Halaman Kantor Gubernur, Senin (3/8).

Gubernur dan Kepala OPD Tandatangani A3

Alat Ukur Kinerja dan Penempatan Pejabat Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menandatangani kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. A3 menjadi nantinya alat ukur kinerja

dan penempatan pejabat Pemprov NTB, baik eselon II, III dan IV. ‘’Yang kita tandatangani ini adalah tool (alat). Supaya komunikasi, interaksi antara bawahan dan atasan ada alatnya. Jangan serta merta berkomunikasi tidak ada kesan kehangatan di sana dan terukur,’’ kata gubernur pada

saat penandatanganan A3 dengan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB di Halaman Kantor Gubernur, Senin (3/ 8) siang.

Penandatanganan A3 disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti

Kunjungan Wisatawan ke Tiga Gili Diproyeksi Meningkat Mataram (Suara NTB) Intensitas fast boat atau kapal cepat dari Bali menuju Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) mulai bertambah. Hal tersebut diproyeksikan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan menuju destinasi wisata andalan NTB tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya ada 3 – 4 jadwal kapal cepat rute Bali – Tiga Gili. ‘’Hari ini (kemarin) saya cek kembali, minggu ini ada 8 (jadwal) fast boat,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

(Suara NTB/dok)

H.L.Moh. Faozal

Diterangkan, bertambahnya jadwal keberangkatan kapal cepat tersebut pasti akan berdampak pada pariwisata Tiga Gili. Mengingat wisatawan yang ada di Bali memang sering memperpanjang waktu liburan dengan mengunjungi Tiga Gili. ‘’Pasti akan berdampak, karena paket eksten (perpanjangan liburan) itu Bali – Tiga Gili. Ini tamunya menginap, kemarin 4 fast boat itu menginap.’’ Kendati demikian, jumlahnya memang diakui belum dapat menyamai situasi normal sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Bersambung ke hal 11

Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Gubernur mengatakan, dengan adanya A3, akan menjadi feedback Biro Organisasi dan Sekda NTB untuk melakukan evaluasi penyederhanaan dan pengembangan perangkat organisasi perangkat daerah.

Bersambung ke hal 11

CPNS Peserta SKB Diminta Patuhi Aturan Isolasi Mandiri

Jadwal Kapal Cepat Bertambah

(Suara NTB/dok)

ANGKA pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB terus mengalami penambahan yang signifikan.

Bahkan jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 pun mengalami peningkatan setiap harinya.

Tentu hal ini membutuhkan keseriusan dari pemerintah provinsi bersama kabupaten /kota untuk melacak sumber penyebaran Covid-19 . Di sisi lain terus meningkatkan sosialisasi dan disiplin protokol kesehatan.

Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) – Peserta seleksi komptensi bidang (SKB) CPNS 2019 diharapkan mematuhi peraturan untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan tes. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Muhammad Nasir, menekankan hal tersebut dilakukan untuk menekan potensi penularan virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung. ‘’Karantina mandiri itu, intinya supaya mereka menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Supaya imunnya tidak turun,’’ jelas Nasir saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Diterangkan, dalam proses pelaksanaan SKB nanti pihaknya akan menyediakan tim kesehatan khusus untuk melakukan pengecekan.

Bersambung ke hal 11 Muhammad Nasir

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 2

Berstandar Internasional Deklarasi Zona Hijau KECAMATAN Selaparang, Senin (3/8) mendeklarasikan menuju zona hijau penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19.

Hal ini sebagai bentuk ikhtiar mencegah penularan virus di masyarakat.

Camat Selaparang, Lalu Muksan mengungkapkan, deklarasi bersama Kepolisian, TNI, kepala Puskesmas, kelurahan serta kepala lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Komitmen (Suara NTB/cem) ini dinilai sebagai ikhtiar peLalu Muksan merintah, aparat kepolisian serta masyarakat memerangi wabah tersebut. Meskipun diakui, Kecamatan Selaparang berada pada posisi ketiga tertinggi jumlah pasien positif di Kota Mataram.

“Walaupun kecamatan lain lebih dulu mendeklarasikan diri menuju zona hijau. Saya kira ini menjadi komitmen bersama,” kata Muksan ditemui, Senin (3/8).

Dia menyesalkan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kota Mataram, tidak memasukkan data warga dalam rilis sebagai pasien sembuh dari virus Corona. Seperti enam warga di Kelurahan Rembiga mengantongi surat keterangan sehat dari dokter dan diperbolehkan pulang.

Hal semacam ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak ada keraguan lagi. Bahwa, penyebaran virus Corona tidak lagi melalui klaster maupun lingkungan. Tren penularan pada tranmisi dari luar daerah. “Warga yang dari luar daerah yang berdomisili disinyalir membawa virus,” jelasnya.

Setelah deklarasi Selaparang menuju zona hijau akan diperkuat dengan mengoptimalkan program PCBL dan kampung sehat. Kepala lingkungan, kader serta masyarakat lainnya diminta mengambil peran.

Mantan Lurah Bertais ini menambahkan, pihaknya juga telah menjadwalkan turun bersama Kapolsek dan Danramil menertibkan warga yang tidak mengenakan masker di pasar. Rencana itu telah dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan. “Tinggal kita jadwalkan untuk turun ke pasar – pasar,” timpalnya.

Memutus mata rantai penyebaran virus diimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, aparatur pemerintah di lingkungan, kader, babinsa, bhabinkamtibmas serta warga memasifkan PCBL dan kampung sehat. Supaya Kecamatan Selaparang khususnya dan Kota Mataram umumnya menuju zona hijau. (cem)

Tergantung Pimpinan OPD

(Suara NTB/fit)

I Wayan Wardana

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., tidak menyangkal bahwa Pemkot Mataram memang kekurangan tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidik. ‘’Ya kalau kekurangan nakes dan tenaga pendidik, inikan sedang dalam proses.

Sudah masuk ke tahap dua.

Yang kemarin itu seleksi kompetensi dasar, sekarang seleksi kompetensi bidang.

Nah sekarang kita tunggu saja. Apakah sesuai yang dibutuhkan itu dengan yang dicari itu. Kita belum tahu,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mat-

aram, Senin (3/8) kemarin.

Tidak hanya tenaga kesehatan dan juga pendidik, kelurahan-kelurahan juga masih kekurangan tenaga ASN (Aparatur Sipil Negara). Seperti diketahui, Pemkot Mataram kekurangan sekitar 700 ASN guru kelas. Sementara, di kelurahan saat ini, paling banyak memiliki tiga ASN. Padahal, aturannya di satu kelurahan minimal memiliki delapan ASN. Dengan asumsi satu seksi satu orang staf.

Kondisi ini diperparah dengan kualitas SDM yang ditempatkan di kecamatan dan kelurahan. ‘’Waktu kita rapat-rapat dengan Camat dan kelurahan, kondisinya memang seperti itu. Ada yang sakit bertahun-tahun, tidak ada yang mengganti. Sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat,’’ ujar Wardana.

Namun demikian, pengisian ASN di kelurahan juga terkendala aturan. ‘’Kita kan tidak bisa berdasarkan kemauan kita saja. Kan itu ada aturan-aturan di atas yang harus kita pedomani,’’ kata politisi PDI Perjuangan ini. Minimnya jumlah ASN di kelurahan yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, kata dia, memang tidak ideal.

Kesan bahwa SDM yang ditempatkan di kelurahan adalah orang-orang buangan, menurut Wardana, itu hanya subjektif.

Kondisi ini, lanjut Wardana, tergantung kepemimpinan di OPD bersangkutan. Dia sepakat dengan pendapat BKPSDM yang mengatakan bahwa tugas pembinaan ASN ada di pimpinan OPD masing-masing. Seperti diketahui, camat/lurah kerap menyuarakan agar SDM yang ditempatkan di kecamatan maupun kelurahan, adalah SDM-SDM yang berkualitas. Camat/Lurah berharap adanya pembinaan dari BKPSDM sebelum menempatkan ASN di kecamatan maupun kelurahan. ‘’Ya betul juga sih. BKPSDM itu kan bukan lembaga Pembina,’’ cetusnya. Artinya, sambung anggota dewan dari Dapil Mataram ini, baik tidaknya kualitas SDM, salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan di OPD di mana dia ditempatkan. (fit)

RSUD Mataram Bangun Instalasi Pemulasaran Jenazah

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram membangun instalasi pemulasaran jenazah (IPJ) berstandar internasional. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia ditangani sesuai syariat Islam. Anggota keluarga diperbolehkan menyolatkan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan, IPJ

yang dibangun dengan standar internasional tersebut, baik fasilitas serta penanganan dilakukan sesuai standar. IPJ yang masih dalam proses pengerjaan diklaim satu dari dua fasilitas yang ada di Indonesia setelah rumah sakit Polri di Jakarta. “Meskipun belum jadi, di Indonesia baru ada dua. RSUD Kota Mataram dan Rumah Sakit Polri,” sebut Jack, sapaan akrabnya, dikonfirmasi, Senin (3/8).

”

H. Lalu Herman Mahaputra

Penyiapan fasilitas bertarap internasional untuk memberikan edukasi ke masyarakat, agar tidak terulang lagi kasus pengambilan jenazah pasien Covid-19 secara paksa. Fasilitas yang disiapkan sesuai syariat Islam, mulai dari proses pemandian, menyolatkan hingga proses pemakaman. Keluarga pasien terdiri dari 5 – 10 orang diperbolehkan menyolatkan, tetapi harus menggunakan alat pelin-

Keluarga pasien terdiri dari 5 – 10 orang diperbolehkan menyolatkan, tetapi harus menggunakan alat pelindung diri (APD) serta mengikuti protokol kesehatan Covid-19

dung diri (APD) serta mengikuti protokol kesehatan Covid-19. “Kita ambil win – win solution. Masyarakat memberi tanggungjawab ke rumah sakit supaya ada solusi dari sisi medis dan non medis,” terangnya.

Pihaknya kata Jack, siap membantu rumah sakit pemerintah serta rumah sakit swasta lainnya apabila terjadi pasien Covid-19 meninggal dunia saat perawatan. Supaya proses pemakaman berjalan lancar dan tidak ada proses pengambilan paksa jenazah.

“Alat kami sudah lengkap. Kita juga punya ahli forensik yang bertanggungjawab,” tandasnya.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda NTB, Kombes Pol Ekanawa Prasta menambahkan, Pamenwas Polda NTB memantau penanganan Covid-19 di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Pihaknya mengecek karena hari ini (kemarin, red) ada pasien positif Covid-19 meninggal di RSUP NTB dan salah salah satu rumah sakit swasta di Mataram. Dia mengharapkan, jenazah ditangani secara pro-

fesional menghindari pengambilan paksa oleh warga.

“Pak Kapolda meminta kami turun memantau. Pengawasan Covid-19 langsung oleh Panmenwas,” jelasnya. Ekanawa melihat, pelayanan di RSUD Kota Mataram mengedepankan pola modern.

Artinya, petugas mengarahkan setiap pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Dia mengapresiasi bahwa Kota Mataram memiliki IPJ berstandar internasional. “Kami bangga di NTB sudah ada rumah sakit menyiapkan instalasi pemulasaran jenazah standar internasional,” ucapnya.

Pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia ditekankan agar masyarakat jangan terbawa isu negatif. Dia menyarankan agar proses penanganan diserahkan ke rumah sakit. Polda NTB masih memberikan pembinaan kepada anggota keluarga yang mengambil paksa jenazah Covid19. “Keluarganya pasti memahami. Tapi kalau ada provokator pasti kita amankan,” demikian kata dia. (cem)

Serapan Anggaran Masih Belum Memuaskan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengevaluasi serapan fisik dan keuangan triwulan II masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram. Serapan anggaran tersebut dinilai tidak memuaskan.

Rapat evaluasi dan monitoring pada Senin (3/8) digelar tertutup di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dr. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten II, Ir. H. Mahmuddin Tura serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, Muzakir Wallad.

Mahmuddin dikonfirmasi usai rapat menjelaskan, hingga triwulan II anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram telah mengalami revisi sebanyak tiga kali. Postur APBD murni sejumlah Rp1.525. 018.922.

683 menjadi Rp1.291. 319.

201.083 pada revisi ketiga yang terbagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp721.581.121.087. Dan, belanja langsung Rp569. 738.

079.996. “Anggaran kita sudah tiga kali direvisi akibat Covid ini,” jelas Mahmuddin.

Target capaian fisik dan keuangan di triwulan II adalah 45 persen. Sementara, realisasi keuangan mencapai 38,29 persen dan realisasi fisik 40,22 persen. Disebutkan Mahmuddin, 18 OPD realisasi fisiknya di atas 45 persen. Sedangkan, 30 OPD realisasi 22,5 – 45 persen atau zona kuning.

Rendahnya serapan fisik maupun keuangan di OPD disebabkan adanya beberapa kali revisi menyebabk a n penye-

suaian kegiatan secara signifikan di semua SKPD. Hal ini dilakukan karena refocusing APBD untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, sehingga OPD harus melakukan perubahan atau penyesuaian.

Kedua, adanya penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI Nomor S-126/PK/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Realisasi fisik menurutnya, tidak memuaskan. Karena OPD hanya fokus mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji dan honor. Kondisi ini jauh berbeda dari capaian triwulan II tahun 2019 lalu.

“Perbandingan tahun lalu 47 persen target. Realisasi 40 persen. Tapi semuanya itu pekerjaan fisik. Kalau sekarang cuma bayar gaji dan honor saja,” sebutnya.

Penyebab lainnya adalah paket tender setelah revisi berjumlah 12 paket dengan total anggaran Rp18,9 miliar lebih. Dari paket tender tersebut menjadi 5 paket dalam proses tender dan satu paket sudah penetapan pemenang pada kondisi triwulan II. Mantan Kadis PUPR ini menambahkan, serapan fisik dan keuangan paling rendah ditemukan di Bagian Kesra dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Khusus di Bagian Kesra disebabkan tidak berlangsungnya pelaksanaan haji. Sedangkan, BKPSDM anggaran Rp9,2 miliar lebih untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanji kerja (P3K) tidak bisa direalisasikan dan dialihkan ke APBD perubahan. (cem)

H. Mahmuddin Tura

(Suara NTB/cem)

KOMITMEN - Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Selaparang membubuhkan tandatangan sebagai komitmen menuju zona hijau penyebaran Covid-19. Ikhtiar ini juga akan dilakukan oleh Pemkot Mataram dengan secara masif melakukan pencegahan.

Penyebaran Covid-19

Mataram Komitmen Menuju Zona Hijau Mataram (Suara NTB) Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 terus ditekan. Pencegahan dimulai dari tingkat lingkungan. Pelibatan masyarakat serta keterpaduan program dinilai efektif.

Pemkot Mataram memiliki komitmen menuju zona hijau.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, seluruh kecamatan telah mendeklarasikan diri menuju zona hijau penyebaran virus Corona. Hal ini menjadi komitmen serta upaya sungguh – sungguh antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri serta elemen masyarakat lainnya yang melakukan pencegahan secara masif. Deklarasi ini sebagai upaya melandaikan atau menurunkan kurva kasus Covid-19.

“Hampir semua kecamatan sudah melakukan itu (deklarasi, red),” kata Mahfuddin dikonfirmasi, Senin (3/8).

Deklarasi menuju zona hijau Covid-19 juga dilakukan di

tingkat Kota Mataram pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 27. Langkah konkret keluar dari zona merah adalah dengan memaksimalkan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) dengan komitmen kecamatan.

Sinergi dengan program kampung sehat dari Polda NTB. Mahfuddin mengklaim PCBL tidak kendor, melainkan berkaitan dengan keseimbangan dan ikhtiar penyebaran Covid-19. Di satu sisi, perekonomian masyarakat harus tetap berjalan. “Mungkin nampak kendor, tetapi sesungguhnya tidak,” kilahnya.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan terus memacu pencegahan serta penanganan, sehingga perekonomian di masyarakat tetap berlangsung dengan baik. Ini menjadi ikhtiar untuk pencegahan secara massif mulai tingkat bawah. Ditambahkan, awalnya tim gugus tugas fokus berupaya menekan penularan.

Konsep ini akan diubah den-

gan komitmen menurunkan penyebaran kasus agar Mataram menuju zona hijau.

Setelah deklarasi nantinya BPBD sesuai kapasitas secara kelembagaan akan melakukan pencegahan serta aspek penanganan. “Deklarasi ini bukan berarti kita sudah zona hijau. Karena masih ada tidak hijau di kelurahan,” ujarnya.

Sejauh ini, data perkembangan kasus Covid-19 per tanggal 3 Agustus pukul 12.00 Wita mencapai 893 orang. Dengan rincian 553 orang dinyatakan sembuh, 277 pasien dalam perawatan dan 63 orang meninggal dunia. Orang tanpa gejala 374, pasien dalam pengawasan 203 dan orang dalam pemantauan 17.

Sebaran Covid-19 tertinggi di Kecamatan Ampenan dengan 207 kasus, Kecamatan Mataram 189 kasus. Kecamatan Selaparang 151 kasus. Kecamatan Cakranegara 132 kasus. Kecamatan Sekarbela 115 kasus. Terakhir, Kecamatan Sandubaya 99 kasus. (cem)

(Suara NTB/cem)

Panggilan Darurat 112 Belum Berjalan Maksimal Mataram (Suara NTB) Program panggilan darurat 112 di Kota Mataram belum dapat berjalan maksimal. Pasalnya, program yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram tersebut saat ini hanya dapat diakses oleh warga dengan nomor area Kota Mataram saja.

Kepala Diskominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa menerangkan, panggilan darurat tersebut

hingga saat ini memang masih tetap aktif. Namun kelemahan sistem ditemukan, terutama bagi warga kota yang ingin mengakses layanan tersebut dengan nomor lokal luar Kota Mataram.

“Memang ada kelemahan sistem yang harus kita akui, di mana layanan darurat ini hanya bisa diakses oleh nomor lokal Mataram. Kalau warga kita menggunakan nomor dari luar mataram, itu tidak bisa,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Diterangkan, layanan darurat tersebut banyak menampung laporan dan keluhan terkait kriminalitas yang terjadi di Kota Mataram. Kendati demikian, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut untuk mengecek nomor yang baru diaktifkan.

“Keluhan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terakait pelayanan publik.

Masalah pohon yang jatuh, kemudian kebersihan, anak jalanan, macam-macam,” ujar

Nyoman. Menurutnya, program yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu tersebut memang belum banyak digunakan oleh masyarakat. “Banyak yang prank call, artinya dia cuma iseng aja. Kadang untuk mengecek nomor baru,” sambungnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatikan dinilai tidak konsisten dalam membuat nomor panggilan darurat. Hal ini disebabkan karena panggilan darurat

juga dimiliki oleh instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan dengan nomor panggilan yaitu 119, Pemadam Kebakaran, dan Kepolisian juga memiliki nomor masing-masing.

Sehingga penggunaan nomor 112 yang ditangani oleh Diskominfo Kota Mataram tidak berjalan dengan maksimal. Padahal, tujuan dari panggilan darurat 112 ini untuk membantu menangani keluhan masyarakat baik masalah pelayanan publik atau yang lain. “Program ini

dihajatkan untuk nomor tunggal pelayanan darurat, tapi sampai sekarang dalam kondisi ada ketidakkonsistenan pemerintah juga, masih ada ego sektoral masing-masing sehingga ini belum bisa maksimal,” tandas N y o man. (bay)

I Nyoman Suwandiasa (Suara NTB/dok)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 3

BEBERAPA waktu terakhir market pasar modal menunjukkan tren optimis di tengah pandemi Covid-19. Pada penghujung semester I tahun 2020, transaksi para investor pasar modal NTB mendekati nilai setengah triliun. “Untuk di NTB, Bulan Juni 2020 ini mencapai transaksi tertinggi di banding bulan-bulan sebelumnya di tahun 2020. Seiring mulai menguatkanya kembali (rebound) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan),” kata Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram, Gusti Ngurah Sandiana.

Gusti Ngurah Sandiana Secara rinci, nilai transaksi investor NTB di Pasar Modal pada Bulan Juni 2020 Rp483.492.746.850. Nilai transaksi ini adalah aktivitas jual beli produk-produk yang ada di Pasar Modal. Diantaranya, saham, obligasi dan reksadana. Per Juni 2020, jumlah investor saham saja di NTB sebanyak 7.964 orang dan termasuk investor lainnya (saham, obligasi, reksadana dan lainnya) sebanyak 8.898 rekening. Peningkatan jumlah investor ini salah satunya selain optimisme pasar modal adalah tingginya aktivitas orang di dalam rumah. Yang berdampak pada peningkatan aktivitas berselancar melalui dunia maya (internet).

Jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan, juga didukung sosialisasi dan pelayanan bursa efek dan perusahaanperusahaan sekuritas yang serba daring sejak pandemi Covid19. Ngurah menambahkan, generasi-generasi yang melek dengan teknologi yang mulai terlihat penumbuhan ketertarikannya berinvestasi di pasar modal. IHSG terus menguat, per Senin (8/ 3) kemarin, IHSG ditutup Rp5.006. Pada Maret lalu, sejak corona mewabah di Indonesia, IHSH turun sampai Rp3.900.

Optimisme investor yang mulai masuk kembali melakukan transaksi di pasar modal, diantaranya ada kabar tentang ditemukannya vaksin corona di Indonesia. Selain itu, penyesuaian kembali suku bunga acuan (BI Rate). Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 15 Juli-16 Juli juga memutuskan menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%.

“Itu kabar-kabar yang positif direspon oleh investor,” ujarnya. Berinvestasi di pasar modal di era kebiasaan baru menjadi tantangan dan peluang bagi para pelaku pasar modal, khususnya investor. Karena saat ini harga-harga instrumen pasar modal sedang berada di posisi relatif rendah dibandingkan masa prapandemi. Investor memiliki potensial return jika membeli produk investasi ketika membeli pada harga murah (harganya turun dibanding sebelum pandemi). (bul)

(Suara NTB/bul)

PERLU DIBENAHI - KEK Mandalika sudah menjadi ikon pariwisata dunia. selain sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang. Namun masih banyak PR untuk dibenahi di Kawasan Mandalika ini. Salah satunya terkait ketertiban dan kenyamanan publik. Nampak anjing dan pedagang asongan berkeliaran di sekitar kawasan Kuta Mandalika.

Jarak Bima-Dompu Bisa Diefisiensi dengan Jembatan Lewamori Mataram (Suara NTB) Pengamat transportasi dari perspektif infrastruktur, Ir. H. Rudi Razak, CS mendorong pemerintah daerah utnuk mewujudkan efisiensi jarak di wilayah timur NTB, BimaDompu dengan jembatan Lewamori. Jembatan yang sejak dulunya dirancang untuk mendekatkan jarak dua kabupaten melalui teluk. Jembatan Lewamori bisa menghubungkan ruas jalan nasional Bima-Dompu dengan jarak tempuh yang pendek.

Menyusuri jalan penghubung Bima-Dompu sepanjang 66 Km, H. Rudi Razak menurut Dosen Luar Biasa Fakultas Teknis Universitas Muhammadiyah ini, dapat diperpendek menjadi 36 Km. Jembatan Lewamori dirancang sejak tahun 1974 lalu, semasih aktif di Dinas PU Provinsi NTB. Sekembalinya dari Prancis. Infrastruktur jalan di beberapa negara Eropa diamati tak mengenal sekat. Laut, maupun gunung.

Akses jalan-jalan dibuat dengan jembatan maupun trowongan.

“Cara negara – negara Eropa bisa diadopsi dan diterapkan di NTB untuk percepatan akses ekonomi dan pariwisata. salah satunya dengan jembatan Lewamori,” ujarnya. Jembatan ini dulu dirancang dengan panjang 355 meter. Oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, jembatan ini di redesain menjadi 600 meter. Seluruh syarat untuk pembangunan jembatan ini, kata Pembina Perkumpulan Profesi Tenaga Teknik Indonesia (Pertatindo) NTB ini sudah lengkap.

Dari pembebasan lahan, feasibility study (FS), dan Amdal.

“Sampai saat ini masih berproses. Pemerintah daerah sudah menyuarakannya ke pusat. Paling tidak, tahun 2021 sudah bisa dibangun. Uangnya menggunakan APBN di Kementerian PU, tidak menggunakan uang daerah. Pemerintah daerah hanya tinggal mengingatkan,” ujarnya. Efisiensi jarak Bima-Dompu dengan jembatan Lewamori ini menurutnya dapat menggeliatkan pembangunan di wilayah timur NTB. Apalagi untuk mendukung destinasi wisata kelas dunia.

Misalnya Pantai Lakey yang menjadi tempat berselancar kelas dunia kedua setelah Karibia. “Kita harapkan turisturis yang datang dari Labuan Bajo bisa menikmati Lakey, kemudian Pulau Ular Satonda, dan Gunung Tambora. Akses-akses destinasi wisata ini akan sangat singkat ditempuh jika Jembatan Lewamori ini dibangun,” ujarnya.

Melihat dampaknya yang cukup besar terhadap akses transportasi dan ekonomi di NTB, maka jembatan mutlak harus dibangun. Pemerintah daerah harus didorong lebih aktif membangun komunikasi dengan Kementerian PU PR agar jembatan ini bisa dibangun oleh Balai Jalan Nasional. (bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Transaksi Hampir Setengah Triliun

15 Perusahaan Kirim Benih Lobster Senilai Rp5,8 Miliar Mataram (Suara NTB) Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan dan lalu lintas benih lobster dari wilayah Indonesia, sudah 15 perusahaan tercatat di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram melalulintaskan benih lobster. Nilai benih yang dikirim ke luar daerah sudah mencapai Rp5,8 miliar lebih.

Data lalulintas domestik komoditi hidup benih lobster di BKIPM Mataram, sampai dengan 31 Juli 2020, 15 perusahaan masing-masing, BPBL Sekotong mengirim 2.000 ekor senilai Rp16 juta. CV. Setia Widara mengirim sebanyak 67.943 ekor senilai Rp834.420.000. CV. Sinar Lombok mengirim 34.473 ekor senilai Rp355.936.000. CV. Guntur Jaya Perkasa mengirim 8.228 ekor senilai Rp90.320.000. CV. Nusantara Berseri mengirim 8.398 ekor senilai Rp107.160.000. Drs. Bejo Slamet, M. Si mengirim 600 ekor senilai Rp7,8 juta.

PT. Alam Laut Agung mengirim 30.674 ekor senilai Rp376.227.000. PT. Royal Samudera Nusantara mengirim 25.000 ekor senilai Rp230.800.000. Sementara PT. Samudera Bahari Sukses mengirim 10.795 ekor senilai Rp122.250.000. Selanjutnya PT. Aquatic SSLautan Rejeki

mengirim 70.851 ekor senilai Rp1.035.201.000.

PT. Gerbang Lobster Nusantara mengirim 23.386 ekor senilai Rp244.552.000 ekor. PT. Grahafoods Indo Pasifik mengirim 20.661 ekor senilai Rp259.351.000.

PT. Indotama Putra Wahana mengirim 38.716 senilai Rp436.408.000. PT. Nusa Tenggara Budidaya sudah mengirim 100.269 ekor senilai Rp1.268.735.000 dan UD. Samudera Jaya mengirim 26.132 ekor senilai Rp358.462.000. Benih lobster yang dikirim adalah benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencabut moratorium pengelolaan benih lobster dan menerbitkan PermenKP No 12 tahun 2020 dan membolehkan penangkapan, budidaya dan ekspor benih lobster. Permen KP yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan

di Wilayah Indonesia diteken Menteri Edhy Prabowo.

Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi didampingi Kasi Tata Pelayanan, Ni Luh Angra Lasmika kepada Suara NTB, Senin (3/8) kemarin mengatakan, lebih dari 20 perusahaan telah diverifikasi. Baru 15 diantaranya yang sudah mengirim benih lobster ke luar daerah. “Karena sementara ini ekspor boleh dilakukan dari Bandara Cengkareng (Jakarta), sejauh yang kami report, pengiriman benih lobster dari NTB masih berskala antar daerah,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan yang akan mengirim keluar benih lobster, sesuai ketentuannya harus mengajukan permohonan pengiriman secara daring (online) ke BKIPM Mataram. Selanjutnya diverifikasi lapangan jumlah yang dimohonkan untuk dikirim. Serta dilakukan uji laboratorium untuk mendeteksi virus. Jika

Benih bening lobster (Suara NTB/ist)

seluruh syarat sudah terpenuhi, BKIPM menerbitkan sertifikat barang yang diperkuat oleh Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) diterbitkan oleh dinas terkait di kabupaten/kota asal benih lobster.

Juga diterbitkan billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Prosesnya cepat sampai turun sertifikat dan rekomendasi. Bisa sehari,” ujarnya.

Harga benih lobster ditentukan oleh perusahaan. Berdasarkan laporan perusahaan,

harga benih lobster jenis pasir antara Rp7.000/ekor – Rp14.000/ekor. Sementara benih lobster jenis mutiara, harganya antara Rp26.000/ ekor – Rp34.000/ekor. “Ratarata harganya Rp11.000 perekor untuk benih lobster jenis pasir dan Rp30.000 perekor untuk benih lobster jenis mutiara. Harga pembelian oleh perusahaan kepada nelayan.

Harga ini dicantumkan sendiri oleh perusahaan dalam laporannya kepada BKIPM Mataram,” ujarnya. (bul)

Pasca Terbentuk, Pertatindo NTB akan Siapkan SDM Unggul Sektor Konstruksi Mataram (Suara NTB) Badan Pimpinan Provinsi (BPP) Perkumpulan Profesi Tenaga Teknik Indonesia (Pertatindo) NTB terbentuk dan siap mencetak tenagatenaga teknis yang profesional dan unggul dalam mengakselerasikan pembangunan.

Terbentuknya asosiasi profesi tinggal menunggu pengakuan resmi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konatsukri (LPJK).

Pertatindo sudah terbentuk bersama dengan pembentukannya di sejumlah wilayah di Indonesia. BPP Pertatindo NTB diketuai oleh Lubis Suriantoro, SH, MM. Senin (3/8) kemarin, tim dari LPJK Provinsi NTB melakukan kunjungan dan verifikasi faktual dokumen dan syaratsyarat lain terbentuknya asosiasi ini di Provinsi NTB. Kunjungan dilakukan ke sekretariat BPP Pertatindo NTB di Karang Sukun Mataram. Tim disambut BPP Pertatindo NTB, Lubis Suriantoro dan pengurus lainnya.

Sejumlah dokumen dan syarat-syarat adminsitratif lainnya diperiksa secara detail. Syarat terbentuknya Pertatindo NTB telah ter-

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Pengurus BPP Pertatindo NTB dan tim dari LPJK Provinsi NTB foto bersama usai melakukan verifikasi di Sekretariat BPP Pertatindo NTB di Karang Sukun Mataram penuhi. Diantaranya, sekretariat, struktur pengurus, keanggotaan, AD/ART. Tinggal beberapa syarat lain yang harus dilengkapi sesuai rekomendasi tim dari LPJK NTB. “Kita beri kesempatan beberapa hari saja. Selanjutnya kita kirim semua dokumen ke LPJK pusat,” kata Ir. Surana, M. Sc mewakili tim LPJK NTB.

Struktur pengurus Pertatindo NTB bukan wajah-wajah baru. Pengurus inti didominasi oleh pengurus yang ada di LPJK NTB. Surana mengatakan, verifikasi di lapangan asosiasi baru ini pada prinsipnya tidak ada persoalan. Harapannya asosiasi ini berdiri sesuai yang diharapkan. “Harapannya dalam peluang ke depan beber-

apa asosiasi dikasi bersaing secara sehat untuk mengisi peluang kerja di bidang jasa konstruksi,” ujarnya.

Dewan Pembina BPP Pertatindo NTB, Ir. H. Rudi Razak, CS mengatakan, rekomendasi dari LPJK NTB akan disempurnakan dalam beberapa hari kedepan. Penerbitan keabsahan organisasi ini menu-

rutnya sangat penting apalagi Pertatindo adalah organisasi profesi yang baru. “Pembentukan Pertatindo ini di samping antisipasi dibubarkannya LPJK Provinsi pada akhir tahun ini,” kata Pembina USPU (Unit Seritifikasi Badan Usaha) di LPJK Provinsi NTB ini.

Jika LPJK benar bubar, seluruh asosiasi profesi harus siap bekerja dalam rangka mensertifikasi sendiri tenaga-tenaga ahli, guna mengantisipasi pembangunan. “Di NTB sendiri ada sejumlah proyek-proyek besar. KEK Mandalika, Samota, Global Hub dan rencana pembangunan pelabuhan transit internasional di Kilo,” ujarnya.

Pertatindo NTB bisa menyiapkan tenaga-tenaga ahli lokal untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya tanpa harus mengundang tenaga ahli dari luar. Dari perencana, pelaksana, maupun pengawas di sektor konstruksi.

“Kita bisa persiapkan tenaga teknis sipil. Bersama asosiasi lain, kita bisa siapkan tenaga ahli bersertifikasi, dari tenaga ahli gedung, jalan, pelabuhan,” demikian Rudi. (bul/*)

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Lobar Terbitkan Perbup Antisipasi Klaster Perkantoran SEKARANG ini penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dari klaster perkantoran harus diwaspadai. Apa yang sudah terjadi wilayah Indonesia bagian barat, diyakini akan bergeser ke tengah.

Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kabupaten Lotim diminta waspada dan mengantisipasi penularan Covid-19 dari mitra kerja yang ada di kantor.

Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid19 yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik di Selong, Senin (3/8).

Dalam mengantisipasi ini, (Suara NTB/rus) ujarnya, ada beberapa hal H. M. Juaini Taofik yang harus dilakukan. Pertama harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Di mana, seluruh tamu yang dilayani harus dipastikan sudah menggunakan masker. Selain itu, tersedia tempat cuci tangan. “Kita juga belajar dari kasus Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang baru saja dilantik lalu dinyatakan positif corona,” ucapnya.

Usai pelantikan dimungkinkan ada gawe adat Melayu yang tidak bisa menghindari bersalaman dan saling berangkulan dalam penyampaian ucapan selamat. “Adat Melayu itu kan ada guyub, ada cupika cupiki sedang senang-senangnya ternyata terkonfirmasi positif,” sebutnya.

Melihat fenomena tersebut, terjadi penularan dari klaster perkantoran ini yang menularkan Covid-19 kepada orang-orang dekat gubernur. “Sehingga kita harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi di daerah lain,” paparnya.

Sekda pun menekankan klaster perkantoran harus dijaga. Hal ini sebagai konsekuensi dari upaya memutus rantai Covid-19 dari klaster perkantoran ini pasti akan terjadi gangguan pelayanan perkantoran.

Menjawab persoalan tersebut, Juaini mengatakan masyarakat harus memaklumi. Situasi yang dihadapi saat ini masih dalam keadaan pandemi, sehingga semua harus menyesuaikan.

“Kita harus sadar sesadar-sadarnya kita ini masih pandemi,” terangnya. Data terkonfirmasi positif masih terus ada setiap hari.

Tercatat sudah 10 orang dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 di Lotim.

Konsep new normal, tegasnya bukan berarti semua bebas seperti situasi normal. Semua tetap bisa beraktivitas. Tetapi harus tetap mengedepankan prinsip keamanan dan jaga agar tidak terjadi penularan. Semua OPD sambutnya sudah disurati. Mulai hari Rabu (5/8) esok, sudah dibentuk tim penerapan standar pelaksanaan protokol kesehatan. (rus)

Pembangunan RTG Terhambat

Pemda Lobar Akui Ditinggal Oknum Aplikator Nakal Giri Menang (Suara NTB) 4.747 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) belum selesai dibangun. Di antara ribuan ikut RTG ini banyak di antaranya dalam proses pembangunan dan tidak sedikit yang mangkrak akibat ditinggal oknum aplikator nakal.

Beberapa RTG yang pengerjaannya mandek inipun sudah ditindaklanjuti oleh BPBD, sehingga aplikator melanjutkan pembangunannya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Lobar, Joko Marhaendriyanto menyebutkan total RTG yang sudah selesai pengerjaan 100 persen sebanyak 66.180 unit atau 91,90 persen. Terdiri dari rusak berat 10.868 unit, rusak sedang 11.889 unit, rusak ringan 42.950 unit dan bangun mandiri 473 unit.

Untuk rumah yang on progress, baik itu tengah pengerjaan dan mandek (mangkrak) akibat aplikator nakal. “Jumlah RTG yang on progres fisik rumah, masih pengerjaan, termasuk yang mandek akibat aplikator nakal mencapai 4.747 unit (6,59 persen),” jelasnya, Senin (3/8).

Pihaknya mendeteksi ada beberapa daerah yang pembangunan RTG mandek, seperti di Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Mekar Sari, ada 10 pokmas. Ditargetkan 2-3 hari bisa dituntaskan. Sedangkan untuk Guntur Macan dan Sigerongan Kecamatan Lingsar belum diatasi, karena kasus menjerat oknum pokmas. Termasuk pengerjaan RTG mandek di Taman Sari Gunungsari. RTG mandek ini masuk kriteria on progres, sehingga persoalannya akan diselesaikan satu per satu. “Kami sudah selesaikan masalah empat pokmas,” imbuh dia.

Selain itu ada 600 unit RTG belum sama sekali dibangun, padahal dananya sudah ada. Dana pembangunan RTG ini masih mengendap di bank. Penyebab kenapa 600 unit RTG ini belum dibangun, karena ada beberapa faktor. Beberapa di antaranya, ada keterlambatan pengambilan buku tabungan diakibatkan personal kurang mengertii dan masih di luar negeri. Ditanya berapa jumlah anggaran 600 unit RTG ini, pihaknya belum mendapatkan data rincian dari pihak bank.

Sampai kapan ditarget pengerjaan 600 unit RTG ini tuntas, hal ini tergantung dari warga kapan mengambil dana dan buku tabungan. Namun setiap hari ada saja warga yang mengambil, entah itu 2-3 orang. Sesuai target waktu rata-rata diselesaikan sesuai kontrak fasilitator, karena deadline penyelesaian RTG ini sendiri sudah lewat.

“Karena BNPB men-deadline waktu sampai tanggal 31 Juli lalu, tapi diperpanjang karena fasilitator bisa bekerja tanggal 7 Juli sesuai dengan SK Bupati. Penyelesaian RTG ini empat bulan setelah mulai fasilitator bekerja tanggal 7 Juli lalu, di luar yang diusulkan terakhir, karena itu belum ada dananya,” imJoko Marhaendriyanto buh dia. (her)

Denda Menanti Masyarakat Tak Patuhi Protokol Covid-19

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Salah satu yang diatur dalam perbup ini adalah menyangkut sanksi denda bagi pelanggar (tidak patuh) protokol Covid-19.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan pemda sudah melakukan rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Lobar. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati, Fauzan Khalid dihadiri semua OPD terkait dan se- Lobar. Rapat ini berkaitan dengan kebijakan tambahan dari bupati terkait strategi penanganan di tingkat teknis. Karena melihat tren dari penularan covid-19 di Lobar, kalau melihat

data semakin tinggi, terutama pasien meninggal meningkat.

Diakuinya, mengacu data tanggal 25 juli 2020, terdapat 29 orang meninggal. Yang komorbid (pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti gagal ginjal, darah tinggi dan diabetes jantung, asma dan TBC) sebanyak 24 orang. Selain itu, semua camat sudah dan sedang melakukan langkah koordinasi dengan semua desa dan kepala dusun

untuk penanganan pasien komorbid tersebut, sehingga di samping melaksanakan penegakan pelaksanaan protokol Covid-19 di tempat kerumunan massa, warga yang komorbid juga dilindungi supaya tidak banyak kontak dengan OTG maupun ODP, karena mereka rawan terpapar.

Tidak hanya itu, kebijakan bupati dari hasil rapat ini, tambahnya, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan daer-

Pasangan Amin-Farhan Gugat KPU Loteng

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik Raden Nurjati sebagai Plt Sekda KLU, Senin (3/8).

Raden Nurjati Dilantik sebagai Plt Sekda KLU Tanjung (Suara NTB) Drs. H. Raden Nurjati, dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk 3 bulan ke depan. Ia dilantik menyusul jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda sejak 21 Juli lalu aktif selama 1 pekan.

Pelantikan Plt. Sekda dilakukan di Aula Kantor Bupati, Senin (3/8). Acara ini juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir, mantan Sekda KLU, yang sudah pensiun per 1 Agustus 2020, Drs. H. Suardi, MH. Najmul berpesan, tugas sebagai sekda cukup berat. Oleh karenanya Plt Sekda diminta bekerja dengan baik, dan menjaga setiap amanah yang diberikan.

“Sekda merupakan jabatan strategis dan penting. Kondisi KLU saat ini masih pemulihan

pascagempa dan Covid-19, maka harapan saya, Plt Sekda nantinya bisa menjembatani kedua persoalan tersebut,” papar Najmul.

Bupati mengakui pilihan Penjabat Plt Sekda kepada Raden Nurjati telah melalui penilaian kinerja. Yang bersangkutan dianggap cocok dan mampu, karena dapat diterima baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Menjadi Plt Sekda, kata Najmul, bukan sekedar melihat pada kemampuan. Namun juga pada dedikasi terhadap amanah yang harus dijalankan.

“Saya yakin saudara (Nurjati) bisa membangun kebersamaan itu dengan semua OPD, maka amanah yang berat itu pasti akan terasa ringan,” imbuhnya.

Kesempatan yang sama, ia juga berterima kasih kepada H. Suardi, karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-

nya sebagai sekda dengan baik.

Di bawah Suardi, tata kelola ASN dijalankan dengan baik yang berimbas pada raihan WTP kelima kali berturut-turut.

Sementara, Plt Sekda KLU, Raden Nurjati usai pelantikan menyatakan akan membawa amanah yang diberikan dengan baik. Sekilas ia melihat jalannya birokrasi ASN cukup baik.

Ia hanya akan memperbaiki persoalan yang dianggap masih kurang. Penting pula baginya, memastikan bahwa kalangan ASN se-KLU bersikap netral pada politik pilkada mendatang.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan penyelenggara pemilihan.

“Kaitannya dengan pemilu tentu ini sudah ada jadwal sendiri di KPU dan Bawaslu, yang jelas koordinasi tetap kita akan lakukan,” ucap Nurjati yang juga Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KLU ini. (ari)

Praya (Suara NTB) Pasangan calon kepala daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) Ir. H.L. Moh. Amin – TGH. Farhan RM, Senin (3/8) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. Kedatangan pasangan dari jalur perseorangan ini, untuk melayangkan gugatan terhadap keputusan KPU Loteng yang menyatakan syarat dukungan perbaikan pasangan ini tidak memenuhi syarat.

“Hari ini (Senin kemarin, red) tim Desk Bawaslu Loteng telah menerima permohonan sengketa dari pasangan Ir.H.L.Moh. Amin – TGH Farhan,” aku Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, Senin (3/8).

Berkas permohonan yang diserahkan tersebut selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan syarat formil dan materilnya untuk dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap, maka sesuai peraturan yang ada pemohon diberikan waktu selama 3 hari sejak pemberitahuan kekurangan dokumen itu diterima, untuk melengkapi berkas yang belum lengkap tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan kelengkapan berkas, masih ditemukan kekurangan. Untuk itu, Bawaslu Loteng memberikan waktu selama tiga hari kerja untuk melengkapi berkas yang kurang tersebut,” tambah anggota Bawaslu Loteng, Baiq Husnawaty.

Sebelumnya, pada Selasa (28/7) lalu, KPU Loteng mengeluarkan keputusan syarat dukungan perbaikan yang diserahkan oleh pasangan AminFarhan, tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, KPU Loteng menyatakan pasangan

tersebut tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri di Pilkda Loteng mendatang.

Sementara dari pihak pasangan Amin-Farhan, mengatakan kalau syarat dukungan perbaikan yang diserahkan sudah mencukupi syarat minimal yang harus diserahkan. “Ini yang nanti akan cross check kembali,” tambahnya.

Terpisah, Kuasa Hukum pasangan Amin-Farhan, Dwi Sudarsono, mengatakan, pihaknya melayangkan permohonan sengketa, karena menilai keputusan KPU Loteng yang menyatakan syarat dukungan perbaikan yang diajukan pasangan Amin-Farhan tidak memenuhi syarat, keliru dan merugikan pasangan AminFarhan.

Kekeliruan dimaksud, pertama saat memeriksa jumlah syarat dukungan, KPU Loteng bukan melakukan pengecekan.

Melainkan langsung melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan yang diserahkan. Padahal sesuai tahapan, belum waktunya melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan. Karena masih tahap pengecekan jumlah dan sebaran dukungan saja.

“Jadwal tahap verifikasi administrasi baru jatuh mulai tanggal 27 Juli sampai 4 Agustus mendatang. Yang kemarin itu, baru tahap pengecekan jumlah syarat dukungan serta sebaran saja,” jelasnya.

Akibat dari keliruan tersebut, dari 114.039 syarat dukungan yang diserahkan oleh pasangan Amin-Farhan, hanya 50.393 dukungan yang dinyatakan sah oleh KPU Loteng, sehingga pasangan Amin-Farhan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan. (kir)

Mantan Sekda KLU Resmi Pensiun Tanjung (Suara NTB) mundurnya Suardi itu, maka yang bersangkuMantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu- tan “terbebas” dari polemik ASN terlibat polipaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suardi, tik praktis. Diakuinya pula, keluarnya surat MH., menutup karir sebagai Aparatur Sipil pensiun melegakannya dirinya untuk lebih leNegara (ASN) dengan manis. Pemerintah luasa bergerak menyambut Pilkada 2020 bupusat memberi apresiasi atas pengabdilan Desember mendatang. annya sebagai sekda satu dekade “(Pencalonan) Insya Allah sudah (2010-2020) dengan kenaikan clear. Alhamdulillah sudah mulai dari pangkat dan golongan. kemarin berpidato di depan khalayMelalui Surat Pertimbangan Tekak,” katanya tersenyum. nis (Pertek) BKN No. Lantas dengan kepastian penPH25208000082, tentang kenaikan siun, Paket NADI (Najmul - Suarpangkat sekaligus pensiun Suardi, di) dapat segera diumumkan ke tanggal 28 Juli 2020, BKN menyetupublik? Menjawab itu, Suardi jui pensiunnya mantan sekda pada menyebut agenda tersebut sudah jabatan staf biasa ASN KLU. tentunya telah disiapkan oleh Tim Bersamaan dengan itu, BKN melaSukses. Hanya saja, ia enggan lui Pertek-nya, memberi kenaikan membuka terlalu jauh terkait pangkat dari Pembina Utama strategi deklarasi maupun kapan Madya (IV d) menjadi Pemwaktunya. bina Utama (IV e).

“Deklarasi nanti kita dengar “Pertimbangan Teknis Pak Bupati. Insya Allah, (Pertek) BKN kenaikan mudah-mudahan bulan ini,” pangkat sekaligus pensiun imbuhnya menerka. “Kita terhitung 1 Juli 2020, dan tunggu aja dulu yah, karena pensiun 1 Agustus 2020,” ada hal-hal yang kita sinujar Suardi ditemui warkronkan semua supaya bertawan, Senin (3/8). jalan dengan baik,” tamDengan kepastian bahnya. (ari) H. Suardi (Suara NTB/dok)

Sepakat Koalisi

PKB-PKS Bentuk Tim Khusus Seleksi Bapaslon “(Bakal pasangan calon kepala daerah) Sedang dirumuskan bersama dengan koalisi,” ungkap Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani, kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Hasil survei terhadap bakal pasangan calon kepala daerah sudah dipegang. Tinggal kemudian tim merumuskan bakal pasangan calon kepala daerah mana yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang.

Karena tentu koalisi ini ingin memenangi Pilkada Loteng mendatang, sehingga calon yang diusung haruslah yang

kan pemprov NTB. Pengawasan pun akan terus diperketat oleh pemda dalam hal ini tim gugus kecamatan, bersama aparat baik TNI dan Polri.

Tim pemda akan mempercepat turun sosialisasi soal aturan perbup ini, “Pekan ini kami turun sosialisasi,” imb u h dia.

H. Baehaqi (her) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Praya (Suara NTB) Usai menyepakati dilakukan koalisi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung berkerja untuk merumuskan siap bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) 9 Desember mendatang. Tim khusus dari kedua partai politik pun dibentuk untuk mengkaji dan menganalisa bakal pasangan calon kepala daerah mana yang layak untuk diusung koalisi partai Islam tersebut.

ah dalam penanganan di tingkat teknis, maka bupati mengeluarkan perbup tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di masa pandemi Corona.

“Dalam penegakannnya diatur juga salah satunya sanksi denda bagi orang, institusi atau bagi tempat usaha (keramaian) yang tak patuh protokol covid-19 itu tertuang dalam perda Nomor 9 tahun 2016 pada pasal 4,” tegas dia.

Sanksinya bisa berupa uang, seperti yang diberlaku-

punya potensi dan peluang besar untuk memenangi Pilkada Loteng. Dalam hal ini, PKB maupun PKS tentunya tidak hanya ingin jadi penggembira, sehingga calon yang diusung haruslah yang punya peluang besar untuk menang. “Insya Allah semoga minggu depan sudah ada keputusan. Dan, nanti akan diumumkan langsung oleh koalisi,” tegasnya.

Siapa yang aja yang berpeluang? Hadrian, mengatakan tentu prioritas pada bakal pasangan calon kepala daerah yang sudah mendaftar di PKB maupun PKS. Walaupun tidak menu-

tup kemungkinan di luar itu.

Jika memang potensi dan peluang menangnya lebih besar dari bakal pasangan calon kepala daerah yang sudah mendaftar di PKB ataupun PKS. Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD PKS Loteng, Basnim, S.Pt. Dikatakannya kesepakatan antara dua partai politik ini baru sebatas kesepakatan koalisi dan belum sampai pada kesepakatan soal siapa bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng.

“Koalisi PKS-PKB sudah terbangun. Tapi belum sampai

pada kesepakatan soal paslon,” ujar Basnim.

Ketua DPC PKB Loteng, H.L.Pelita Putra, menambahkan, sudah ada tim yang akan bekerja melakukan pendalaman-pendalaman dari semua sisi terhadap bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di kedua partai ini. Di PKB sendiri ada 9 bakal calon yang mendaftar, baik itu sebagai calon bupati dan wakil bupati.

“Dari 9 orang tersebut nanti akan kita verifikasi mana-mana yang akan kita panggil kembali.

Demikian pula halnya di PKS,” tutup Pelita. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERIMA - Tim Desk Bawaslu Loteng menerima permohonan gugatan dari pasangan calon perseorangan H. L. Moh. Amin TGH Farhan, Senin (3/8).

25 Peserta SKB CPNS Lotim Pilih Tes di Tempat Lain Selong (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 sudah ada titik terang.

Jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB di Lotim sebanyak 1.193 orang. Dari jumlah ini, per tanggal 3 Agustus 2020 sebanyak 25 orang mengajukan diri untuk mengikuti tes di tempat lain, terutama peserta yang berdomisili di luar NTB. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Drs. Salmun Rahman, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Lalu Agus Satriawan, mengatakan, dari 1.192 peserta SKB ini, sampai dengan hari ketiga dibukanya registrasi ulang sejak tanggal 1 Agustus lalu.

Tercatat sebanyak 905 peserta yang sudah melakukan registrasi ulang. Proses registrasi ulang ini dilakukan secara online sebagaimana saat pendaftaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu.

“Untuk registrasi ini tidak pakai berkas. Tapi tinggal klik saja atau berbasis online. Dan sebanyak 25 orang dari yang sudah registrasi ulang itu memilih lokasi tes di tempat lain,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Untuk pendaftaran ulang SKB CPNS ini dilakukan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020 dengan diwajibkan memilih lokasi ujian yang disediakan oleh sistem. Peserta juga dapat mengubah pilihan lokasi ujian SKB mulai dari tanggal tersebut dan pencetakan kartu ujian dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus dengan estimasi pelaksanaan ujian dari bulan September hingga Oktober.

Dikatakannya, untuk pelaksanaan tes di tempat lain tersebut memang disarankan. Artinya lokasi tesnya berdasarkan domisilinya agar dapat mengurangi mobilitas massa.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/ SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan penerapan protokol kesehatan. (yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 5

Kerjasama DPMD Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Jadwal Penilaian Lomba Cipta Kampung Sehat Diperpanjang Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memiliki waktu lebih panjang dalam mempersiapkan diri mengikuti Lomba Cipta Kampung Sehat tingkat kabupaten. Pasalnya jadwal penilaian lomba yang digagas Polda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB itu diperpajang.

BERDASARKAN surat yang Polda NTB yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB. Masa sosialisasi dan penilaian Lomba Cipta Kampung itu telah dikoreksi dari sebelumnya untuk tingkat kecamatan mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2020, menjadi mulai 1 Agustus hingga 1 September 2020.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosbud dan Pemberdayaan Gotong Royong, DPMD KSB, Ahlul Af-

wan menjelaskan, perpanjangan jadwal sosialisasi penilaian lomba tingkat kecamatan itu secara otomatis memberi kesempatan lebih panjang bagi kecamatan di KSB menyiapkan diri menghadapi penilaian tingkat kabupaten.

Sebab untuk penilaian Cipta Kampung Sehat tingkat kecamatan. Sebelumnya 8 kecamatan di KSB telah melaksanakannya pada bulan Juli lalu.

Bahkan desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai pemenang

Sterilisasi Mandiri, PT STM Mulai Aktif 15 Agustus Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) telah melakukan sterilisasi basecamp tempat 8 karyawan yang dinyatakan positif Covid-19. Karyawan yang dinyatakan negatif Covid-19 pada swab pertama juga telah dilakukan pengambilan swab kedua untuk kembali memastikan bebas Covid. Berdasarkan keputusan Kementrian ESDM, PT STM akan kembali aktif dalam kegiatan eksplorasi mulai 15 Agustus setelah sebelumnya menerapkan perlambatan operasi.

“Tadi saya ikuti video conference dengan Kementerian ESDM. Jadi PT STM akan mulai beraktifitas kembali 15 Agustus ini,” kata Sekretaris Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSI yang juga kepala BPBD Dompu kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Selama pandemi Covid-19, lanjut Jufri, PT STM menerapkan kebijakan perlambatan operasi. Karyawanpun bekerja dari rumah, kecuali bagi mereka yang warga lokal yang menjaga dan merawat peralatan yang ada.

Menjelang beroperasi kembali, karyawan harus bebas Covid-19. Perusahaan kemudian melakukan uji swab mandiri bekerjasama dengan Laboratorium Genetik Sumbawa Teknopark dan ditemukan 8 orang positif Covid-19. “Karyawan yang sebelumnya negatif kembali menjalani swab kedua Minggu (2/8) oleh laboratorium genetik Sumbawa,” ungkapnya.

Terhadap 8 karyawan PT STM yang menjalani isolasi di Wisma Terpijar setelah dinyatakan positif Covid-19, Jufri mengatakan, kondisinya baik. Status ke-8 orang ini juga telah dikoordinasikan ke pihak laboratirium dan dibenarkan hasil swabnya positif. “Untuk swab berikutnya akan kita lakukan setelah menjalani pengobatan 4 – 5 hari di wisma Terpijar.

Nanti swabnya akan dianalisasi di RSUD Dompu,” katanya.

Ia pun meyakinkan, hasil swab yang dianalisa di RSUD Dompu dengan hasil swab yang dianalisa di Sumbawa akan akan berbeda. Karena laboratorium ini sudah melewati ujian dan telah direkomendasikan Kementrian Kesehatan. “Hasilnya tidak akan berbeda, karena lab kita ini juga telah dinyatakan lulus dan direkomendasikan Kementrian Kesehatan,” terangnya.

Untuk penelusuran kontak pasien positif, kata Jufri, hingga saat ini masih dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan.

Rencana swab terhadap keluarga juga menunggu hasil penelusuran kontak. “Penelusuran kontak pasien positif masih dilakukan oleh pihak Puskesmas,” ungkapnya. (ula)

DPRD Sumbawa Berharap Pembangunan di Pulau Sumbawa Lebih Proporsional Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa berharap kepada pemerintah provinsi NTB untuk lebih proporsional dalam pembagian aggarannya untuk Kabupaten/Kota. Terutama untuk Kabupaten Sumbawa yang memiliki wilayah paling luas di Pulau Sumbawa. Porsi anggaran yang lebih besar di Pulau Lombok, bisa menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan antar dua pulau, seperti yang terjadi sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah didampingi anggota DPRD lainnya, M. Tahir, kepada Suara NTB, Senin (3/8). Anggaran dari Pemprov sangat diperlukan dalam mendorong pneingkatan infrastruktur di Sumbawa. Terutama apa yang menjadi kewenangan Provinsi. Salah satunya perbaikan bendungan yang sudah mengalami sedimentasi dan kerusakan jaringan. “Itulah tujuan kami konsultasi dengan Kepala Bappeda NTB minggu lalu,”terang Hamzah.

Porsi anggaran yang dirasa timpang karena lebih besar di Pulau Lombok, lanjut Hamzah, mestinya menjadi bahan evaluasi pemprov. Pembangunan infrastruktur harus sudah mulai diarahkan ke Pulau Sumbawa. Terutama di Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayahnya yang terdiri dari 24 kecamatan. “Harapan kami, Pemprov lebih memperhatikan Pulau Sumbawa khususnya lagi Sumbawa. Dengan lebih memaksimalkan ketersediaan anggaran untuk Sumbawa. Agar infastruktr dasar ang dibutuhkan masyarakat dapat dimaksimalkan lagi,”tukas Hamzah.

Hamzah juga menyoroti sejumlah program provinsi di Sumbawa, selain infrastruktur. Salah satunya, pengadaan bantuan bibit gratis. Seharusnya, bantuan yang diberikan baik itu padi maupun jagung agar bibitnya lebih berkualitas. Kemudian IKM/UKM dapat dioptimalisasi keberadaannya dengan bantuan dari Pemprov.

Anggota DPRD Sumbawa lainnya, M. Tahir, juga menambahkan soal status jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk lebih diperhatikan. Bahkan bisa saja meningkatkan status jalan yang ada. Termasuk kawasan laut dan wisata bahari seperti Pulau Bungin juga mendapatkan perhatian dari Pemprov. Mengingat banyaknya potensi dan kekayaan sumber daya laut yang ada di Pulau Bungin.

Artinya, harapan kedua politisi Gerindra ini, anggaran provinsi lebih mneyentuh kepada peningkatan infrastruktur di daerah ini. Termasuk didalamnya untuk membuka akses baru ke kawasan pariwisata. Sebagai penunjang kemajuan sektor pariwisata di Sumbawa. Manakala Sumbawa maju, sektor pariwisata penunjang utamanya kan jalan. Itu saja. Makanya penting porsi anggaran yang proporsional dalam mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa.”pungkas Tahir. (arn)

(Suara NTB/ist)

Hamzah dan M. Tahir

telah ditetap oleh dewan juri masing-masing kecamatan dan siap diserahkan ke tim penilai lomba kabupaten.

“Sesuai jadwal awal, insyaallah besok (Selasa) tim penilai 8 kecamatan menyerahkan hasil penilaian mereka ke tim kabupaten,” terang Afwan kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Ia mengatakan, pengunduran jadwal sosialisasi dan penilaian Lomba Cipta Kampung Sehat tingkat kecamatan itu memberikan waktu luang bagi kecamatan untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian tingkat kabupaten nantinya.

Sebab hasil penilaian yang sudah rampung berdasarkan jadwal semula (1 Juli - 1 Agustus) tetap akan digunakan sebagai acuan bahan penilaian awal Lomba Cipta Kampung

(Suara NTB/ist)

Sehat tingkat kabupaten. “Kita tetap lanjut ya. Jadi hasil yang kemarin di kecamatan tidak dibatalkan,” cetusnya.

Meski kecamatan memiliki waktu luang mempersiapkan diri, Afwan mengaku, pihaknya sementara ini belum bisa mem-

berikan gambaran mengenai detail penilaian di tingkat kabupaten nantinya. Menurutnya, bisa jadi perubahan jadwal yang ditetapkan Polda NTB turut disertai dengan perubahan Juknis (petunjuk teknis) penilaian. “Ini yang kami masih telaah surat Polda NTB itu.

Nanti kalau ada perubahan sampai ke teknis penilaian kami akan segera sosialisasi lagi ke kecamatan,” timpalnya.

Sementara itu dari hasil evaluasi pelaksanaan Lomba Cipta Kampung Sehat tingkat kecamatan. Afwan mengaku, tingkat partisipasi desa/kelurahan dan warga sangat baik.

Desa/kelurahan secara matang telah dapat menangkap pesan-pesan dari tujuan yang ingin dicapai dalam lomba tersebut. “Memang masih ada

kekurangan. Tapi semua yang dinyatakan pemenang lomba oleh tim penilai kecamatan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan,” paparnya.

Lebih jauh ia menuturkan, ada nilai tambah pada penilaian Lomba Cipta Kampung Sehat di KSB. Dalam rangka partisipasi masyarakat, penilaian juga difokuskan pada keberadaan agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Agen yang selama ini digunakan pemerintah KSB menggerakkan program-program pemerintah di masyarakat itu dinilai tingkat partisipasinya dalam bersinergi dengan desa/kelurahannya masing-masing. “Andil agen PDPGR turut dinilai,” pungkas Afwan. (bug/*)

(Suara NTB/ist)

Ahlul Afwan

Empat dari Lima Kecamatan di Kota Bima Berstatus Zona Merah Kota Bima (Suara NTB) Empat dari Lima Kecamatan yang berada di Kota Bima kini berstatus zona merah Covid-19, menyusul adanya warga pada empat Kecamatan setempat terkonfirmasi terpapar Corona belum lama ini.

H. Abdul Malik

Demikian disampaikan Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM, Senin (3/8).

Kata dia, empat Kecamatan berstatus zona merah itu u yakni Asakota, Rasanae B a r a t ,

Mpunda dan Raba. “Hanya Rasanae Timur berstatus zona hijau karena kasusnya nihil,” katanya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kota Bima jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kecamatan Asakota ada 5 orang, Mpunda 11 orang, Raba 13 orang dan Rasanae Barat 8 orang, sehingga total keselu-

ruhan ada sebanyak 37 orang.

“Sejak adanya kasus Covid-19 di Kota Bima ada 49 warga yang terkonfirmasi Covid-19, yang dinyatakan sembuh 12 orang dan yang masih dirawat 37 orang,” katanya.

Malik menegaskan dengan bertambahnya dan meningkatnya kasus terkonformasi Covid-19, penularannya masih terus terjadi. Artinya

kata dia, wabah Covid-19 menunjukkan belum bisa dikendalikan sampai saat ini.

Untuk itu, Ia berharap kepada warga Kota Bima untuk menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan Covaid19 secara ketat yakni dengan menggunalan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan.

“Kami juga meminta warga yang pernah melakukan perjalanan luar daerah untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan isolasi mandiri secara ketat selama 14 hari,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

Tagih Kerugian Negara, Pemkab Pertimbangkan Saran Jaksa Taliwang (Suara NTB)Pemkab Sumbawa Barat, mengaku masih mempertimbangkan saran dari tim Kejaksaan dalam penyelesaian temuan kerugian negara melalui proses litigasi (penyelesaian di pengadilan). Bahkan sampai saat ini pemerintah juga masih menunggu adanya i’tikad baik dari para penunggak untuk melakukan pelunasan sebelum masalah ini diproses lebih lanjut.

“Kami akan memanggil Inspektorat untuk membahas masalah ini terlebih dahulu sebelum kita tempuh saran dari Kejaksaan. Sampai saat kami masih tetap berbaik sangka dan berharap agar mereka segera melunasi piutangnya terutama mantan anggota DPRD karena kerugiannya yang tidak terlalu banyak,” ungkap Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Diakuinya memang cara litigasi dianggap sangat jitu, dibandingkan dengan hanya memanggil dan menghimbau mereka supaya segera menyelesaikan temuan tersebut.

Hanya saja masalah ini perlu dibahas di internal Pemerintah apakah akan diikuti saran itu atau tidak. Apalagi pihak kejaksaan juga mengaku kesulitan untuk menagih mereka (penunggak) sehingga up-

aya tegas harus tetap dilakukan. Jika tidak dikhawatirkan masalah ini akan terus berlarut tanpa ada penyelesaian.

Bahkan total pengembalian sampai saat ini baru mencapai Rp30 Juta dari total tagihan yang mencapai Rp900 juta. “Memang upaya tegas harus kita tempuh karena masalah ini sudah berlarut, tetapi kami tetap berharap kesadaran mereka untuk segera membayar piutang tersebut,” timpalnya.

Dengan skema litigasi nantinya, tidak ada lagi alasan mereka tidak membayar karena tidak memiliki uang.

Melainkan pengembalian temuan harus tetap dilakukan karena masalah ini sudah terjadi sejak lama. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Untuk itu, dalam waktu dekat rapat internal akan segera dilakukan untuk membahas hal ini supaya ada titik terang atas masalah tersebut.

Apalagi Jaksa juga sudah siap untuk menggugat mereka (para penunggak) temuan untuk diselesaikan dan memberikan efek jerah. “Jaksa sudah memberikan saran dan tentu mereka sudah sangat siap, tetapi masalah ini perlu kita bahas dulu sebelum kita ambil tindakan lebih lanjut,” pungkasnya. (ils)

Kasus Meningkat, Masyarakat Jangan Abai Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin kembali mengingatkan masyarakat agar patuh dalam melaksanakan protokol pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) dalam kesehariannya.

Imbauan Wabup ini kembali dipertegas, mengingat dalam 2 minggu terakhir kondisi jumlah kasus virus corona di KSB kembali menunjukkan peningkatan. “Sebenarnya tak hentinya kita sampaikan.

Tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang mulai abai, jadi kita pertegas lagi,” tegas Wabup, Senin (3/8).

Ia mengaku, penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di KSB belakangan ini masih tetap terkendali. Tetapi di beberapa kasus, ada yang belum teridentifikasi sumber awal infeksinya. Tanda-tanda ini bisa menjadi gejala awal bahwa virus itu sudah bertransmisi dalam skup lokal. Sehingga antisipasi paling efektif untuk

(Suara NTB/jun)

TERIMA SK – Plt. Kadispora Dompu, M. Amin, saat menerima SK pengangkatannya dari mantan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, Senin (3/8).

Plt. Kadispora Ancam Sanksi Tegas Guru PNS Terlibat Politik Praktis Dompu (Suara NTB) Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, M. Amin, S. Sos., mengingatkan jajaran satuan pendidikan untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pasalnya, sanksi tegas menanti siapa saja yang terbukti bermain, baik itu guru PNS maupun Kepala Sekolah (Kepsek). “Kalau dia bermain politik praktis ya kita ambil sikap dalam jabatannya selaku kepala sekolah. Guru juga sama, bisa berupa penundaan kenaikan pangkat,” tegasnya kepada wartawan usai menerima SK pengangkatan sebagai Plt. Kadispora di Gedung Samakai, Senin (3/8).

Ancaman sanksi bagi jajaran satuan pendidikan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan

ketentuan peraturan yang mewajibkan setiap ASN untuk bersikap netral. Pun ini berlaku bagi dirinya selaku pejabat pengganti.

Prinsipnya, pada tahun politik ini ASN khusunya guru dan kepala sekolah harus lebih berhati-hati dalam bertindak, sebab sanksi yang akan diberikan melekat pada jabatan yang diemban. “Akan ada hukum sebab akibat sesuai dengan perbuatannya, ada hukuman berat maupun ringan,” ujarnya.

Dunia pendidikan memiliki tujuan, salah satunya yakni menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi.

Hanya memang, itu semua sulit dicapai ketika tak ada kesadaran mandiri dari guru untuk memahami tugas pokok

dan fungsi masing-masing, apalagi sibuk mengkampayekan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di tahun politik ini.

Sebagai orang baru disektor pendidikan, ungkap M. Amin, pihaknya tak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dan dukungan para pihak, terutama jajaran satuan pendidikan SD/SMP sederajat yang menjadi tanggungjawabnya kedepan. Intinya semua pihak harus proaktif meningkatkan mutu pendidikan agar alumni yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di NTB. “Tugas guru ini sangat mulia, karena berkualitas tidaknya anak didik tergantung mereka, untuk itu kemampuannya harus terus ditingkatkan agar kualitas dan mutu pendidikan lebih baik,” pungkasnya. (jun)

Pemkab Sumbawa Siap Bayar Gaji Ke-13

(Suara NTB/ist)

Fud Syaifuddin mengatasinya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kami minta usaha PHBS (pola hidup bersih dan sehat) diterapkan. Selalu memakai APD (alat pelindung diri) ketika keluar rumah,” papar Wabup. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 29 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini pemkab setempat masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembayaran.

“Anggarannya sudah siap.

Intinya kita tunggu PP. Begitu PP-nya keluar pada saat itu kita proses,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si, M.T, Senin (3/8).

Menurutnya, Pemkab Sumbawa sudah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji 13 sekitar Rp 29 miliar. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 13. “Bahkan

(Suara NTB/ist)

H. Wirawan Ahmad seandainya di dalam PP yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk pembayaran gaji 13 diwa-

jibkan atau dibolehkan untuk membayarkan TPP 13, kita juga sudah menyiapkan anggaran,” terangnya.

Dijelaskannya, kebijakan pembayaran gaji 13 dan TPP 13 ini sepenuhnya adalah kebijakan pusat. Karenanya, pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah yang informasinya terbit pada Agustus mendatang. “Kalau menurut janji pemerintah pusat dalam bulan Agustus. Artinya begitu pusat siap, maka pada detik itu juga akan proses. Tergantung kecepatan dari bendahara OPD terkait. Semakin cepat diajukan ke BPKAD, semakin cepat cairnya. Artinya siap lah itu. Bukan sesuatu yang akan membuat kas kita menjadi bermasalah, karena anggaran sudah disiapkan,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Atasi RLS yang Masih Rendah

Sekolah Didekatkan dan Biaya Harus Ditekan Mataram (Suara NTB) – Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di NTB hanya 7,27 tahun atau 7 tahun 2 bulan dan setara dengan kelas VII SMP. Hal itu perlu menjadi perhatian semua pihak.

Upaya seperti mendekatkan sekolah ke siswa dan menekan biaya sekolah perlu dilakukan pemerintah.

Ketua Dewan PendidikanProvinsi NTB, H. Rumindah pada Senin (3/8)mengatakan, RLS yang relatif rendah bisa disebabkan banyak anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Anak yang tidak sekolah bisa disebabkan faktor ekonomi, tempat sekolah jauh, tidak adanya biaya sekolah, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah.

“Bagaimana supaya anak bisa bersekolah, itulah yang perlu diatasi,” ujar Rumindah.

Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain mendekatkan sekolah dengan sumber murid.

Dahulu dibuka SD Inpres untuk menarik anak bersekolah.

Rumindah mengatakan, jika pemerintah tidak mampu

mendirikan banyak sekolah untuk menjangkau siswa, bisa menyiasatinya dengan membuka sekolah kecil.

Diperlukan regulasi dan peraturan dari pemerintah untuk membuka sekolah kecil itu. Sekolah kecil tidak memerlukan banyak ruang kelas dan guru. Cukup menggunakan satu orang pegawai, dan guru yang jumlahnya terbatas.

Jika sekolah sudah dekat dengan rumah siswa, maka bisa menekan biaya sekolah seperti siswa tidak memerlukan mengeluarkan uang transportasi menuju sekolah.

Sekolah juga diharapkan tidak membuat aturan yang memberatkan. Seperti tidak usah mengharuskan siswa membeli seragam. Rumindah

menekankan, sekolah bisa memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa, sehingga mereka tidak perlu membeli seragam dan buku. “Jangan juga memaksa siswa membeli laptop atau ponsel,” katanya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang belum sadar pentingnya bersekolah, harus dilakukan sosialisasi terpadu. Sosialisasi itu melibatkan semua unsur, seperti kepala dusun, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, aparat keamanan, dan semua pihak.

“Diajak ramai-ramai berikan penyuluhan. Tidak perlu di semua tempat, khusus di tempat yang sedikit masyarakat-

nya bersekolah,” katanya.

Pemerintah juga perlu mencari data lokasi wilayah yang masyarakatnya sedikit bersekolah. Kemudian lakukan pengawasan di daerah tersebut sehingga masyarakatnya benar-benar bersekolah.

“Monitor semua yang tidak bersekolah,” saran Rumindah.

Di samping itu, Rumindah menyarankan perlu menghidupkan kembali SMP Terbuka untuk menampung siswa agar bersekolah. Pemerintah juga didorong mengaktifkan kembali Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk masyarakat menempuh Ujian Kejar Paket C. Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf dihubungi Senin (3/ 8) mengatakan, RLS di NTB dapat dipengaruhi oleh angka kemiskinan. Menurutnya,semakin sedikit masyarakat miskin di NTB maka angka RLS akan semakin meningkat.

Yusuf menyampaikan, diper-

lukannya dukungan sarana dan upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah. “Dengan menggerakkan atau melibatkan semua pihak terkait dan pemerintah menggerakkan semua OPD, khususnya sektor pendidikan,” sarannya.

Ia menjelaskan, peningkatan lama sekolah, angka harapan hidup, dan jumlah fasilitas kesehatan akan meningkatkan juga kualitas manusianya. Sedangkan dengan semakin banyaknya penduduk miskin akan menurunkan kualitas manusianya.

“Daerah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang tinggi dibanding daerah kabupaten karena didukung oleh banyaknya SDM di daerah tersebut. Contoh Kota Mataram IPM dan RLS meningkat karena didukung oleh banyak sarana dan prasarana pendidikan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui

pekan kemarin mengatakan pihaknya sedang berupaya mengangkat angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) di NTB. Ia mengajak masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Kami terus memotivasi dan memberikan ruang gerak dan membantu putra-putri NTB mengenyam pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.

Di samping mendorong masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, seperti melanjutkan kuliah, pihaknya juga mengupayakan membuka SMA Terbuka. Dikbud NTB akan membuka dua SMA Terbuka untuk melengkapi SMA Terbuka yang sudah dikelola di SMAN 1 Narmada sebelumnya. SMA Terbuka bisa digunakan oleh seseorang berusia di atas 21 tahun yang ingin bersekolah.

Berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun

2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018 bahwa angka APM jenjang SMA sebesar 70,5 persen, artinya 70,5 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Sementara untuk angka putus sekolah, sebanyak 4.823 siswa di NTB putus sekolah pada tahun 2018.

Data itu tercatat di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2018. Dengan rincian, sebanyak 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK. Aidy menambahkan, upaya untuk memperluas SMA Terbuka juga untuk mengantisipasi tidak banyaknya orang yang mengakses layanan Kejar paket C. “Saya memulai memperluas SMA terbuka. Layanan paket itu untuk alternatif, kenyataan tidak banyak yang mengakses ke sana,” pungkasnya. (ron)

988 Mahasiswa Baru Unram Ikuti PKKMB Daring

(Suara NTB/ist)

Juara Lomba Fotografi SALAH satu murid SDN 19 Cakranegara, Ni Made Ambar Maduri Putri, berhasil menjadi juara I dalam Lomba Karya Kreatif Tingkat SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Ambar – sapaan akrabnya menjadi juara pertama dalam kategori lomba foto.

“Senang bisa jadi juara,” akunya pada Suara NTB, Senin (3/8).

Pada ajang tersebut terdapat lima jenis lomba yang diselenggarakan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Di antaranya ialah lomba video, lomba foto, pembuatan jingle, tulisan, dan lomba poster.

Murid yang kini duduk di bangku kelas 4 itu menuturkan prestasi yang diraih di luar dugaan. Mengingat dia tidak pernah mengikuti lomba sebelumnya. Praktis ini jadi lomba yang pertama diikutinya. “Tumben ikut lomba langsung juara,” tuturnya bangga.

Murid kelahiran Mataram tanggal 25 April 2011 yang punya hobi naik sepeda ini mengaku suka pada dunia fotografi berkat jasa kakaknya. Kakaknya yang melatihnya pertama kali. “Suka fotografi yang ngajarin kakak,” cetusnya.

Diakui latihan fotografi dilakukan sebisanya. Pada saat mempunyai waktu luang, dirinya baru bisa berlatih. Tidak ada waktu khusus dalam berlatih. Hanya ketika ada waktu luang saja. “Kalau ada waktunya saja baru belajar,” ujarnya.

Objek yang paling senang dipotret, tambahnya, ialah pohon dan segala objek foto yang bernuansa hijau-hijau seperti gunung.

Meski memiliki bakat dalam bidang fotografi, Ambar punya citacita berbeda. Dia ingin menjadi guru. Dia berharap kelak bisa membagi ilmu pengetahuan pada generasi lain dengan menjadi seorang guru.

“Tumben ikut lomba juara satu,” tutur putri pasangan Ni Made Lina Suryani dan Dwi Suta Negara ini. (dys) Ni Made Ambar Maduri Putri

Meski di Luar Jam Belajar, Sekolah Tetap Layani Siswa Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) dipenuhi berbagai tantangan. Salah satunya siswa yang baru aktif BDR daring pada malam hari. Pihak sekolah tetap melayani siswa.

Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana pada Senin (3/ 8) mengatakan, sejauh ini BDR bisa berjalan lancar. Meskipun siswa baru aktif pada malam hari. Namun tetap dilayani oleh para guru. Woody mengatakan, kemungkinan siswa baru aktif secara daring pada malam hari karena terkendala jaringan kalau pagi hari. “Sehingga mereka kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Makanya aktif malamnya,” jelasnya.

Pihaknya menggunakan aplikasi google classroom atau zoom meeting untuk pelaksanaan BDR daring. Sementara itu, bagi siswa yang tidak terjangkau dengan layanan daring akan dilayani dengan luring.

“Untuk yang tidak terjangkau dengan layanan daring akan dilayani dengan kunjungan oleh bapak/ibu guru,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, BDR daring di SMPN 3 Mataram dirancang dengan media yang menarik untuk membuat siswa tertarik belajar kelas maya. Pihaknya menggunakan google classroom, WhatsApp, dan lainnya. Selain daring, kegiatan BDR secara luring juga disiapkan, melalui kunjungan wali kelas dan guru mata pelajaran kepada siswa yang tidak memiliki alat penunjang untuk BDR daring.

“Tutorial BDR secara daring sudah disampaikan saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) lalu. Kami rancang BDR dengan menggunakan media yang menarik,” kata Suherman.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan BDR yang dimulai Senin (27/7) lalu. Fatwir menegaskan, pada tanggal itu siswa belum boleh masuk sekolah. Guru telah menyiapkan modul pembelajaran BDR untuk SD dan SMP, sementara untuk TK juga sudah disiapkan. Untuk BDR juga ada dua cara secara daring dan luring.

Terkait kepastian pembelajaran langsung, Fatwir menegaskan, keputusan itu akan diambil ketika Provinsi NTB atau Kota Mataram sudah masuk zona hijau Covid-19. Juga dengan pertimbangan pihak terkait yang berwenang. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 988 mahasiswa baru Universitas Mataram (Unram) yang lulus pada jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) daring, Senin (3/8) pagi.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., resmi membuka kegiatan PKKMB Unram jalur SNMPTN secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting.

PKKMB Unram tahun akademik 2020/2021 ini mengusung tema Melalui PKKMB Masa Covid-19 Kita Wujudkan Program Merdeka Belajar dan Gerakan Revolusi Mental Menuju Tercapainya Pendidikan yang Berkualitas.

“Saudara-saudara patut bersyukur karena telah diterima menjadi keluarga besar Universitas Mataram melalui jalur SNMPTN,” tutur Prof. Husni.

Dijelaskannya, jalur SNMPTN merupakan salah satu dari tiga jalur penerimaan mahasiswa baru yang cukup prestisius, karena didasarkan pada penelusuran prestasi akademik dan atau portofolio calon mahasiswa.

Dia mengingatkan para mahasiswa baru agar menyalurkan rasa syukur mereka dengan banyak belajar, banyak membaca, mengingat saat ini bahan bacaan sangat mudah didapatkan, bahkan bisa diakses melalui smartphone seperti e-book, e-journal, hasil-hasil penelitian, video pembelajaran, dan lain sebagainya.

“Lebih-lebih pandemi Covid19 saat ini tidak memungkin-

kan kita bertatap muka sacara langsung, karena itu pembelajaran jarak jauh atau daring menjadi alternatif, termasuk PKKMB ini,” terangnya.

Rektor Unram ke-9 itu juga menekankan agar mahasiswa baru tidak hanya mengukur keberhasilan mereka dengan peraihan IPK tinggi semata, namun juga harus dibarengi dengan pelatihan soft skill atau kecakapan seperti mampu bersikap jujur, disiplin, bekerja keras, luwes dalam bergaul, memiliki jiwa kepemimpinan dan hidup teratur. Karena itu, terlibat dalam organisasi kemahasiswaan di Unram bisa menjadi jalan bagi para mahasiswa baru untuk mengasah softskill tersebut, ujarnya.

“Untuk hadapi tantangan kedepan, kita harus bekerja keras dan tekad belajar sungguh-sungguh harus ada dalam diri kita agar tidak tertinggal bangsa lain,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Unram Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M. Si., melaporkan jumlah peserta PKKMB jalur SNMPTN tahun ini adalah 983 orang dan tercatat 925 orang menghadiri PKKMB daring itu.

Prof. Enny menjelaskan PKKMB merupakan kegiatan pengenalan yang terprogram, disusun dalam rangka menyiapkan karakter mahasiswa baru dalam melewati proses transisi untuk menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri.

“Pelaksanaan PKKMB tahun ini diharapkan bisa menjadi wahana sosialisasi kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, dan menanamkan lima program gerakan nasion-

(Suara NTB/dys)

BUKA PKKMB - Rektor Unram H. Lalu Husni didampingi wakil rektor membuka PKKMB jalur SNMPTN secara daring, Senin (3/8). al revolusi mental,” jelasnya.

Lima Gerakan nasional revolusi mental itu antara lain Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu.

Dengan demikian materimateri yang disajikan dalam PKKMB ditujukan dalam rangka pembinaan idealisme, penanaman wawasan kebangsaan, penguatan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan.

“PKKMB dilaksanakan secara singkat, padat dan informatif selama tiga hari, dimulai pukul 7.30 hingga maksimal pukul 12.30 secara daring,” sebutnya.

Guru Besar Fakultas Peter-

Semangat Idul Adha

Rektor Unram Dorong Dosen Berikan yang Terbaik untuk Lembaga Mataram (Suara NTB) Keluarga Besar Universitas Mataram (Unram) mengikuti pelaksanaan Salat Idul Adha 1441 H/2020 M di lapangan Rektorat Unram, Jumat (31/7) lalu. Panitia Pelaksana Salat Idul Adha Unram menggelar kegiatan Salat Idul Adha sesuai dengan protokol kesehatan, mengingat pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Panitia membuat jarak 1 meter antar jamaah, mewajibkan jamaah memakai masker, dan menyediakan tempat untuk mencuci tangan.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengingatkan jamaah Hari Raya Idul Adha tidak dapat dilepaskan dari kisah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim AS yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. “Tentu kita masih ingat bagaimana kisah saat Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail AS yang masih bayi dan ibunya Siti Hajar di gurun pasir yang tidak berpenghuni,” tutur Prof. Husni.

Demikian pula kisah mashur kesabaran Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah untuk disembelih melalui tangan Nabi Ibrahim AS ayahnya sendiri, yang akhirnya menginspirasi dan melahirkan syariat penyembelihan hewan kurban bagi umat Islam.

“Nilai kurban dalam kehidupan kita tentu saja tidak hanya dengan menyembelih hewan kurban, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan harta, tenaga dan pikiran kita,” paparnya.

Prof. Husni mengajak kelu-

(Suara NTB/ist)

HADIR - Rektor Unram H. Lalu Husni saat menghadiri Salat Idul Adha di Lapangan Rektorat Unram, Jumat (31/7) lalu. arga besar Unram untuk terus sia yang bertakwa. “Agar kita berkorban dengan memberikan menjadi manusia yang muttaharta, tenaga, dan pikiran ter- qin dan adil menurut Allah baik untuk kemajuan lembaga. Ta’ala,” tegasnya.

Menurutnya, Idul Adha Bertindak selaku imam sekaligus khatib, TGH. Muam- juga menjadi waktu yang sanmar Nasrullah, M.Ag. Dalam gat tepat bagi umat Islam unkhutbahnya TGH. Muammar tuk memperbanyak istigfar, Nasrullah menyampaikan memohon ampun kepada Aldalam sebuah hadits Qudsi Al- lah atas dosa-dosa mereka lah SWT berfirman bahwa Dia yang telah lalu karena pintutelah mengharamkan kezali- pintu langit terbuka lebar unman atas diri-Nya, maka tuk mengabulkan do’a.

“Maka beristigfarlah agar demikian pula Dia haramkan kezaliman atas hamba-ham- Allah berkenan membersihba-Nya. Kezaliman adalah me- kan seluruh sendi kehidupan letakkan sesuatu bukan pada kita agar lebih baik ke depantempatnya dan lawan dari nya,” pungkasnya.

Setelah pelaksanaan Salat sikap zalim adalah adil.

“Allah Ta’ala memberikan Idul Adha, Unram juga melakkita rasa bahagia untuk ber- sanakan kegiatan pemotongan syukur bertakbir kepada-Nya hewan kurban di Masjid Baabtanpa tercampur dengan kezali- ul Hikmah Unram dan Fakulman, tanpa tercampur dengan tas Kedokteran. Ada 31 hewan ulah keburukan kita,” terangnya. kurban yang disembelih, terdiTGH. Muammar menutur- ri dari 14 ekor sapi dan 17 ekor kan Hari Raya yang dikenal kambing. Daging hewan kurban dengan Idul Kurban ini men- tersebut selanjutnya dibagikan jadi momentum agar manusia kepada warga masyarakat di meninggalkan sikap aniaya/ sekitar Unram, tenaga honorer kezaliman mereka, sehingga Unram serta mahasiswa Unke depan bisa menjadi manu- ram yang tidak mampu. (dys)

nakan Unram itu juga mengharapkan agar PKKMB bisa menjadi media penyadaran mengenai hal-hal yang dapat menjadi penghambat studi mahasiswa baru, termasuk juga

menghambat tujuan pendidikan nasional. “Termasuk di dalamnya adalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme dan korupsi,” tutupnya. (dys)

Selain BDR Daring, Sekolah Layani Pembelajaran Luring Mataram (Suara NTB) – SMPN 6 Mataram melaksanakan Belajar dari Rumah (BDR) secara daring. Namun bagi siswa yang tidak memiliki sarana, disiapkan juga pembelajaran untuk BDR secara luring.

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin pada akhir pekan kemarin mengatakan, kegiatan belajar mengajar secara BDR dimulai sejak Senin (27/7) lalu. Untuk peserta didik baru kelas VII, VIII, dan IX sudah disosialisasikan tentang penggunaan aplikasi Google Classroom untuk BDR. Pihak sekolah juga mendata siswa yang tidak memiliki ponsel pintar. Mereka belajar mandiri melalui buku paket yang diberikan gratis dan modul yang dibuat guru mata pelajaran. “Sekolah tetap menyiapkan modul luring sebagai antisipasi siswa yang membutuhkan,” ujar Azizudin.

Ia menjelaskan, satu minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, masingmasing guru sudah mengirim kode kelas kepada peserta didik. Selanjutnya guru memantau kesiapan peserta didik.

“Meskipun sebagian besar peserta didik menyatakan kesanggupan menggunakan aplikasi Google Classroom, tapi tetap didampingi optimalisasi penggunaan grup WhatsApp,” ujarnya.

Kegiatan belajar mengajar sejak Senin (27/7) sampai dengan Jumat (29/7) diakuinya

berlangsung lancar. Karena guru melaksanakan pembelajaran daring dari sekolah dengan pemantauan kepala sekolah.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menjelaskan, pihaknya memberikan penjelasan agar sekolah memberikan materi esensi atau materi pokok sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukan memberika materi pengembangan.

“Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tidak harus menuntaskan kurikulum, tapi kalau bisa menuntaskan kurikulum malah bagus,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., mengatakan, pelaksanaan BDR dimulai 27 Juli 2020 lalu. Fatwir menegaskan, siswa belum boleh masuk sekolah. Guru telah menyiapkan modul pembelajaran BDR untuk SD dan SMP, sementara untuk TK juga sudah disiapkan. Untuk BDR juga ada dua cara secara daring dan luring.

Terkait kepastian pembelajaran langsung, Fatwir menegaskan, keputusan itu akan diambil ketika Provinsi NTB atau Kota Mataram sudah masuk zona hijau Covid-19. Juga dengan pertimbangan pihak terkait yang berwenang. (ron)

(Suara NTB/ist)

POSKO - Suasana Posko Sekretariat Pembelajaran Daring di SMPN 6 Mataram.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 7

Pilkada Loteng

(Suara NTB/ist)

PANGGUNG PERESEAN - Panggung Peresean Sesait yang dibangun menggunakan dana desa sebesar Rp640 juta

Kasus DD/ADD Sesait 2019

Jaksa Temukan Unsur Pidana Korupsi Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penyimpangan DD/ADD Sesait, Kayangan, Lombok Utara tahun 2019 menunjukkan kemajuan signifikan. Indikasi korupsi sudah ditemukan. Namun itu belum cukup. Unsur kerugian negaranya masih menanti hasil audit. “Iya unsur perbuatan melawan hukumnya sudah ada, itu menurut kami,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf menjawab konfirmasi pada Senin (3/8) kemarin.

Indikasi itu mengemuka dari klarifikasi saksi dan pemeriksaan dokumen. Lebih khususnya dalam proyek fisik pembangunan panggung peresean senilai Rp640 juta. Proyek tersebut pun masih nihil dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti pendukung pengelolaan anggaran. Imbasnya, belum dapat dianggarkan untuk proyek perbaikannya.

Panggung peresean itu dibangun di atas sungai mati yang struktur tanahnya labil. Sampai saat ini tidak dapat difungsikan karena sejumlah bagian rusak dan pondasinya ambruk. Meskipun sudah beberapa kali diperbaiki.

“Sekarang tinggal hasil auditnya. Apakah ada indikasi kerugian negaranya. Nanti auditnya bisa berdasarkan temuan Inspektorat atau audit ke BPKP,” terangnya Yusuf.

Yusuf menegaskan kasus tersebut masih di tahap penyelidikan. Tim jaksa Pidsus belum menggelar ekspose terkait peningkatan status penanganan. “Kami masih fokus klarifikasi,” tandasnya. Pada tahun 2019 tersebut Desa Sesait mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD sebesar Rp1,433 miliar, dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta.

Dalam penyampaian LKPJ tahun 2019, BPD Sesait mempertanyakan proyek fisik desa yang diduga bermasalah. Antara lain rehabilitasi kantor desa senilai Rp185,08 juta yang hanya terealisasi tiang pilarnya. Kemudian proyek fisik lain yang tidak jelas laporannya antara lain proyek jalan pemukiman senilai Rp18,28 juta, proyek pengerasan jalan lingkungan sebesar Rp102,75 juta dan peningkatan jalan desa sebesar Rp297,13 juta.

Begitu pun pada program Festival HUT desa Rp103,73 juta, rehabilitasi rumah adat Rp642,9 juta, pembinan lembaga adat Rp17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp339,3 juta, dan peningkatan produksi peternakan Rp37,96 juta. (why)

Koalisi PKS-PKB Berpeluang Tampilkan Paslon Baru

Mataram (Suara NTB) – PKS dan PKB resmi menjalin koalisi di Pilkada serentak Kabupaten Lombok Tengah. Koalisi kedua partai itu dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Terbangunnya koalisi PKB dan PKS ini merupakan bagian dari tingginya dinamika politik di Lombok Tengah.

Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan jika pihaknya sudah menandatangani naskah kesepakatan koalisi, pada Sabtu pekan lalu bersama PKS. “Berangkat dari kesadaran bersama, bahwa antara PKB dan PKS tidak bisa mengusung calon sendiri. Kemudian juga kami memiliki kesamaan platform bagaimana memberikan yang terbaik untuk Lombok Tengah, sehingga kami bersepakat untuk berkoalisi,” ujarnya Senin (3/8) kemarin.

Kemudian ke mana arah dukungan kolisi kedua partai tersebut. Pasalnya sebelum kedua partai sepakat menjalin koalisi, masing-masing memiliki pasangan calon yang akan mereka usung, yakni PKS

dengan pasangan SuryadeHabib, dan PKB dengan pasangan Masrun-Aksar.

Terkait hal tersebut, Pelita mengatakan bahwa koalisi kedua partai belum sampai pada pembicaraan figur yang akan akan mereka usung sebagai pada calon. Untuk pasangan calon yang akan mereka usung, akan dibahas di kemudian hari.

“Terkait dengan calon, kami belum bicara sampai ke arah sana. Tapi kami bersepakat membentuk tim perumus yang akan mencari figur yang akan kami usung. Tim ini akan bekerja dalam tiga hari ke depan, kalau sudah ada hasilnya, maka baru kita bahas bersama,” jelasnya.

Namun demikian, Pelita memastikan bahwa kedua partai akan menggodok figur calon

yang akan mereka usung tidak di luar nama-nama yang sudah ikut berproses mendaftar di kedua partai.

“Kami hanya akan memproses figur calon yang sudah mendaftar di kedua partai ini.

Nah itulah tugas tim perumus ini untuk mencari titik temu figur yang akan kita jadikan pasangan calon untuk kita usung bersama,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait munculnya koalisi PKS dan PKB tersebut tidak lepas dari menguatnya nama Lale Prayatni sebagai kandidat bakal calon yang berpotensi tinggi untuk mengendarai kendaraan politik kedua partai.

“Politik itu kan dinamis.

Nah inilah yang coba kita cari titik temunya. Kami tidak mau berandai-andai, kami

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/why)

DIBONGKAR - Makam LNS dibongkar pada Senin (3/8) sebelum proses autopsi oleh tim dokter Unram dan Biddokkes Polda NTB.

Dalami Indikasi Kehamilan

Uterus Korban Diambil Tim Dokter Forensik Mataram (Suara NTB) – Makam wanita alumni FH Unram LNS (23) dibongkar, Senin (3/8). Tim dokter Unram bersama Biddokkes Polda NTB mengautopsi jenazah yang ditemukan meninggal tergantung itu. Organ reproduksi korban diambil untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Autopsi dilakukan langsung di samping makam LNS di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Medain, Mataram. Dokter forensik Fakultas Kedokteran Unram dr Irwanto memimpin autopsi yang dimulai pukul 09.30 Wita tersebut. Autopsi dilakukan tertutup. Dibatasi garis polisi dengan radius lebih dari lima meter. Autopsi berlangsung singkat selesai sekira pukul 11.30 Wita. Jenazah korban dikuburkan lagi. Sementara tim dokter membawa satu kotak khusus. “Oh itu uterus (rahim). Diambil karena ada dugaan hamil itu,” terang Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, dikonfirmasi usai autopsi.

Kondisi jenazah membuat tim dokter memerlukan waktu dan peralatan khusus sehingga organ reproduksi korban dibawa. Rahim korban diperiksa lagi untuk menguak apakah benar berisi janin.

Atau tanda-tanda adanya upaya menggugurkan janin.

“Tim dokter tidak bisa menyimpulkan langsung dari tempat autopsi makanya dibawa,” jelasnya.

Penelusuran mengenai dugaan hamilnya korban berangkat dari pemeriksaan sak-

si. “Keterangannya Rio (kekasih korban) itu,” ucapnya.

Tim penyidik tidak menemukan barang bukti alat uji kehamilan. Kecuali bekas bercak darah di lantai. “Barang bukti test pack tidak ada. Kalau USG ada. Itu yang tahun 2019,” imbuhnya. Tim penyidik belum menemukan informasi signifikan dari hasil rekaman CCTV di beberapa titik yang berada dekat dengan TKP. Rekaman itu menerangkan adanya aktivitas orang lain selain korban pada Jumat (24/ 7) pagi sekitar pukul 11.00 Wita. Sehari sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

“Kita sudah mendengar informasi seperti itu. Yang CCTV masih diteliti,” tandas Kadek Adi. Terpisah, tim kuasa hukum Montani Para Liberi Abdul Hadi Mukhlis menyambut baik proses autopsi korban LNS. Dia berharap penyidik kepolisian bisa memaksimalkan hasil autopsi tersebut nantinya. Sebab pihaknya masih meyakini LNS bukan meninggal karena bunuh diri.

“Menurut kami ada peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ada rentetan peristiwa. Entah kecelakaan, kebablasan, sehingga korban meninggal. Untuk menghilangkan jejak, korban kemudian digantung,” bebernya. Hadi mengungkap analisanya berdasarkan hasil olah TKP yang sampai dua kali dilakukan. Dalam hal ditemukannya bercak darah, minyak urut, sampai sisa potongan tali yang disembunyikan di bawah kasur. “Orang yang mau bunuh

diri buat apa potong-potong tali. Disembunyikan lagi. Logikanya kan tidak masuk,” terangnya.

Tim kuasa hukum ini pun menemui beberapa teman korban. Diantaranya perihal korban yang sampai dua kali membeli test pack atau alat uji kehamilan untuk memastikan kondisi kehamilan. Hasilnya, dua-duanya positif. “Hasilnya positif hamil. Cerita dari temannya itu, korban tidak mau menggugurkan kandungan itu,” ungkap Hadi.

Anggota lain tim kuasa hukum Fauzi Yoyok menyebutkan respons kepolisian dalam menanggapi permohonan otopsi diapresiasinya.

“Penyebab kematian korban terungkap. Juga untuk mencari perbuatan pidana. Kalau memang benar ada pidana, berarti ada pelakunya,” kata Yoyok.

Dia menambahkan rangkaian kejanggalan kematian LNS yang pada Rabu (22/7) sedang bahagia-bahagianya karena diumumkan lulus untuk menempuh program pascasarjana Fakultas Hukum Unram.

Yoyok mengambil contoh soal kondisi korban saat ditemukan. “Tempat korban tergantung dengan tinggi lubang angin sangat timpang jaraknya,” jelasnya. Korban LNS yang merupakan anggota organisasi pencinta alam Wapala FH Unram ini ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung pada Sabtu (25/7) lalu. korban meninggal di rumah kekasihnya di BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. (why)

Karya Bakti Kodim 1606/Lobar

Capaian Normalisasi Sungai Lampaui Target Mataram (Suara NTB) Karya Bhakti Kodim 1606/Lombok Barat menyasar revitalisasi sungai di Sekotong, Lombok Barat. Capaiannya, tahapan pembenahan daerah aliran sungai untuk mencegah banjir itu sudah lebih dari setengah pekerjaan selesai.

Proyek ini ditarget selesai pertengangan September mendatang.

Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan Senin (3/8) mengatakan, rangkaian kegiatan Karya Bhakti ini berjalan lancar sejak mulai dibuka 17 Juli lalu. “Tidak ada hambatan,” terangnya. Gunawan merinci, capaian fisik pada sasaran Sungai Jelateng di Desa Sekotong Timur antara lain normalisasi sedimen sepanjang 220 meter dengan Lebar 16 meter dan tinggi 4

akan coba jalankan apa yang telah jadi kesepakatan koalisi kami,” tegasnya.

Disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB itu bahwa koalisi kedua partai itu terjalin di tingkat kabupaten/ kota. Namun kesepakatan ko-

alisi itu juga sudah disampaikan ke tingkat Provinsi dan juga DPP. “Tapi yang jelas koalisi ini akan menghadirkan calon pemimpin yang punya komitmen tinggi untuk memajukan Lombok Tengah,” pungkasnya. (ndi)

Meningkat, Penyelundupan Sabu Lewat Bandara

Syafru - Ady Optimis Dapatkan Dukungan Nasdem Mataram (Suara NTB) – Dukungan Partai Nasdem di Pilkada Kabupaten Bima tengah jadi perebutan sengit antara pasangan bakal calon Syafru-Ady dengan IDP-Dahlan. Kedua pasangan tersebut kini sedang menanti ke mana keputuskan DPP Nasdem akan menjatuhkan dukungannya setelah melakukan survei ulang baru-baru ini.

Kandidat bakal calon Wakil Bupati Bima, Ady Mahyudi yang dikonfirmasi Senin (3/8) kemarin mengatakan, pihaknya sangat optimis jika dukungan Partai Nasdem akan jatuh ke pasangan Syafru-Ady. “Ya kita tetap optimis lah, Nasdem akan ke kita,” ujarnya saat di temui di DPRD NTB. Ada beberapa alasan politik yang membuat Ady sangat meyakini dukungan Nasdem bakal jatuh ke mereka. Pertama karena H. Syfaru merupakan kader Nasdem. Kemudian, hasil survei ulang kemarin, dia mengaku unggul dengan IDP-Dahlan.

“Survei kita unggul, tapi berapa angkanya rahasialah.

Sudah kita terima hasil surveinya, tapi sekarang sudah ada di DPP Nasdem,” katanya tanpa bersedia menyebutkan berapa besar angka survei elektabilitasnya.

Sampai saat ini, pasangan Syafru-Ady hanya baru mendapatkan dukungan dari satu partai yakni PAN saja. Namun demikian dukungan dari PAN saja belum cukup mengantarkan pasangan ini untuk bisa didaftarkan sebagai pasangan calon ke KPU. Karena PAN hanya punya enam kursi di DPRD. Sementara syarat untuk bisa mendaftar ke KPU, harus diusung oleh gabungan partai politik dengan jumlah minimal sembilan kursi.

“Baru dukungan dari PAN saja, enam kursi, masih kurang, karena itu kita sama Nasdem cukup untuk mengusung, lebih malah karena Nasdem kursinya empat,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait dengan bangunan koalisi pengusung pasangan Syafru-Ady. Ady menyampaikan, sampai sejauh ini yang sedang digodok adalah koalisi PAN dengan Nasdem. Namun demikian ia tidak menutup kemungkinan juga akan bergabung sejumlah partai lain, sebab beberapa parpol masih belum menentukan arah dukungannya sampai sekarang.

“Itu saja yang dua partai ini, ada juga Demokrat, tapi kita tunggu dulu.

Kemudian PDIP dan PKS, tetapi itu nantilah kita tunggu perkembangan,” Ady Mahyudi katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

KOALISI - PKS dan PKB meneken kesepakatan koalisi di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah.

meter mencapai 50 persen. Perkuatan tanggul sungai sepanjang 220 meter mencapai 50 persen, dan pemasangan bronjong sepanjang 77 meter mencapai 55 persen.

Untuk sasaran II yakni Sungai Telaga Lebur di Desa Sekotong Tengah, normalisasi galian sedimen sepanjang 1.279 meter dengan Lebar 15 meter dan tinggi 3 meter mencapai 42 persen, pembuatan talud, dan pemasangan bronjong sepanjang 44 meter mencapai 60 persen. Dandim berharap, semangat gotong royong yang terjalin antara TNI, Pemda dan masyarakat dalam kegiatan karya bakti tersebut terus terpelihara dan dipertahankan, sehingga semua sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Alat berat mengangkat sedimen tanah sungai Jelateng di Desa Sekotong Timur, Sekotong, Lombok Barat, Senin (3/8) kemarin. Revitalisasi sungai ini merupakan kegiatan Karya Bhakti Kodim 1606/Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) Dibukanya lagi jalur penerbangan di tengah pandemi Covid-19 di satu sisi dimanfaatkan jaringan narkoba. Sehari berselang sejak jaringan penyelundup sabu dalam bedak kecantikan diungkap, penyelundup sabu dalam dubur ditangkap. Pelaku ini mencoba memasukkan sabu dari Batam, Kepulauan Riau ke Mataram.

Pria yang ditangkap yakni berinisial AK (47) yang baru tiba di Bandara ZAM, Praya, Lombok Tengah Minggu (2/8).

Pria ini menggunakan popok untuk menutupi modusnya.

Alasannya sakit ambeien.

“Padahal dia memasukkan sabu ini di dalam duburnya.

Modusnya dia aja itu,” sebut Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, Senin (3/8) kemarin.

Tim keamanan bandara menggiring AK ke kamar mandi. Polda NTB sebenarnya sudah menerima informasi mengenai adanya pengiriman sabu dari Batam pada hari itu. kecurigaan terhadap AK yang bekerja sebagai Satpam ini semakin menguat. “Ada empat bungkus yang dimasukkan.

Satu bungkus 50 gram. Jadinya semuanya 200 gram. Setelah dikeluarkan, kita rontgen lagi dia. Hanya empat itu saja,” imbuh Helmi. Meski sudah ditangkap, AK tidak mau mengakui perihal kepada siapa barang itu akan diantarkan.

Namun, rekaman percakapan dan jejak komunikasi terus didalami. Demikian juga dengan pemetaan jaringan menggunakan hasil transaksi rekening. “Untuk siapa pemesannya ini masih kita kembangkan,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

DITANGKAP - Pelaku penyelundup narkoba di dalam dubur AK (dua dari kiri) dalam pengawalan usai ditangkap di terminal kedatangan Bandara ZAM, Praya, Lombok Tengah.

Musda Gagal Digelar, DPD Golkar NTB Surati DPP Minta Kepastian Mataram (Suara NTB) DPP Partai Golkar dalam surat nomor SI-2/Golkar/VII/ 2020 memberikan instruksi kepada DPD I Partai Golkar NTB untuk melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) paling lambat sampai tanggal 31Juli. Namun demikian, sampai tanggal 4 Agustus, pelaksanaan Musda Golkar NTB itu belum ada kejelasan.

Dengan demikian Musda Golkar NTB telah tercatat mengalami penundaan selama empat kali berturut-turut. Dari empat kali telah dijadwalkan, Musda selalu gagal digelar.

Penundaan tersebut terjadi disebut-sebut lantaran tingginya dinamika persaingan dalam perebutan calon ketua DPD I yang akan diangkat melalui forum Musda tersebut.

Ketua Panitia pelaksanaan Musda DPD I Golkar NTB, H. Puaddi yang dikonfirmasi Senin (3/8) kemarin mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan di balik penundaan Musda tersebut. Pasalnya itu menjadi ranah kewenangan DPP untuk menyetujui atau tidak waktu pelaksanaan Musda.

“Sesuai dengan instruksi DPP untuk melakukan persiapan Musda sampai tanggal 31 Juli. Kami lantas sudah lakukan persiapan itu dan kami usulkan tanggal 22 Juli. Soal dia lewat tanggal sampai tanggal 31, saya tidak mau beropini dalam hal ini, karena itu menjadi kewenangan DPP,” ucap Puaddi.

Dikatakan Puaddi, pihaknya di daerah khususnya di kepanitiaan Musda, hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh DPP. Soal keputusan apakah Musda akan dimundurkan atau di-

percepat, menjadi ranah DPP. “Yang jelas kami sudah melakukan perintah DPP untuk melakukan persiapan, panitia sudah dibentuk dan kami juga sudah usulkan waktu pelaksanaannya tanggal 22 kemarin.

Akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari DPP, ya kami manut saya, karena soal waktu itu jadi ranah ketua DPD dengan DPP,” ungkapnya.

Ditegaskan Puaddi, pihaknya di kepanitiaan, hanya bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Musda supaya berjalan lancar. Tidak masuk dalam ranah kebijakan penentuan waktu pelaksanaan. “Kami bukan seperti EO, kami apapun perintah partai kami harus laksanakan, maju dan mundurnya jadwal itu kami tunduk pada perintah partai,” ujarnya.

Adapun konsekuensi dari empat kali penundaan Musda tersebut tersebut yakni pengeluaran anggaran partai yang hangus. Seperti untuk pembayaran uang muka Hotel yang akan dijadikan tempat pelaksanaan Musda, serta pengeluaran biayabiaya persiapan lainnya.

“Ya itu jadi konsekwensi, anggaran sudah ke luar, misalnya untuk DP hotel, dan catering, tapi itu batal dan jadi hangus. Tapi sekali lagi kita tetap manut sama DPP sebagai kader apapun perintahnya, mau maju dan mundur Musdanya, kami siap laksanakan,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD NTB itu mengungkapkan, dari hasil komunikasi pihak panitia, pengurus DPD I Golkar NTB sudah mengirim surat ke DPP, untuk menanyakan kepastian jadwal pelaksanaan Musda. “Sudah, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, kita tunggu saja,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 8

Kasus Meninggal Positif Covid-19 di Lotim Terus Bertambah Selong (Suara NTB) Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengalami peningkatan. Tak terkecuali jumlah masyarakat meninggal dunia akibat terserang virus Corona. Terjadinya peningkatan kasus ini, diklaim karena terjadinya penyebaran berupa transmisi lokal.

Perahu Terbalik, Nelayan Asal Bayan Dilaporkan Hilang

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Senin (3/8) menyebutkan, jumlah terkonfirmasi Covid-19 hingga kemarin sebanyak 194 orang, sembuh 126 orang, masih positif 58 orang, dan kasus meninggal dunia sebanyak 10 orang. Terjadinya peningkatan kasus ini, hampir merata terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Aikmel 1 orang, Masbagik, 7 orang, Sikur 1 orang, Terara 1 orang, Sukamulia 3 orang, Sakra 3 orang, Sakra Barat 1 orang, Sambelia 7 orang.

Selanjutnya Kecamatan Pringgabaya 8 orang, Wanasaba 8 orang, Lenek 2 orang, Suralaga 2 orang, Labuhan Haji 1 orang, Selong 9 orang, dan Kecamatan Keruak 1 orang. “Peningkatan kasus ini terjadi lebih kepada transmisi lokal yang penularannya terjadi di Lotim,” terangnya.

Untuk kasus meninggal, disebabkan oleh berbagai faktor terutama pasien yang memiliki penyakit penyerta karena kasus Covid-19 terdapat dua kata kunci berupa lemahnya imunitas dan besaran paparan sehingga membuat virus semakin ganas. Oleh karena itu, diimbau kepada masyarakat di seluruh wilayah baik berstatus zona merah, kuning, dan hijau untuk tetap waspada dan patuh kepada protokol kesehatan. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sirnadi (47), nelayan asal Dusun Sri Menganti, Desa Anyar, kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilaporkan tenggelam dan hilang. Peristiwa naas itu terjadi Minggu (2/8) malam saat korban bersama rekannya Ritanom, pergi melaut pukul 20.00 Wita.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH., S.IP., MM., dalam rilisnya menyebut Sirnadi dan Ritanom pergi melaut pada Minggu malam. Mereka menggunakan perahu mesin berbahan fiber sepanjang kurang lebih 5 meter.

Keduanya berangkat dari

seputaran pantai Labuhan Carik, Bayan. Mereka menuju arah barat dan tiba di seputaran pantai di mana terdapat Ponpes Nurul Bayan, Desa Sukadana.

Dari sana mereka kemudian berbalik ke arah Timur dan tiba di pantai Jumbrik, dusun Barong Borak, Desa Sambik Elen.

“Kami mendapat informasi dari Kasat Pol Air, Lombok Utara, Bapak Made Susila, tadi (Senin) pagi bahwa kemarin (Minggu) malam ada seorang warga desa Anyar yang tenggelam di pantai Jumbrik. Korban atas nama Sirnadi (47), tenggelam akibat perahu yang digunakannya terbalik,” ungkap Nanang Sigit, Senin (3/8).

Berdasarkan laporan dari Kasat Pol Air Kabupaten Lombok

Utara, paparnya, korban bersama temannya pergi memancing. Dari Pelabuhan Carik, kedua nelayan berangkat pukul 20.00 Wita dan sekitar pukul 23.30 Wita, perahu yang ditumpangi keduanya tibatiba disapu ombak dan terbalik.

Keduanya berusaha menyelamatkan diri menuju pantai dengan cara berenang. Ritanom korban selamat, tiba lebih dulu di daratan usai berjuang sekuat tenaga. Ia kemudian menunggu rekannya. Namun sampai 15 menit ditunggu, korban belum juga sampai tepi. “Ritanom mulai merasa cemas karena korban tidak kunjung tiba dan ia melakukan pencarian dari pesisir pantai Jumbrik hingga Labuhan Carik, namun tidak membuahkan hasil,” ucapnya.

Korban selamat akhirnya memutuskan memberitahukan kejadian itu kepada anggota keluarganya untuk selanjutnya diteruskan ke pihak terkait untuk dimintai bantuan. Menindak lanjuti laporan yang diterima, Basarnas Mataram mengerahkan tim rescue Pos Siaga SAR bangsal untuk melakukan pencarian.

Sampai dengan berita ini diturunkan, tim SAR gabungan dari Pos Siaga SAR Bangsal, Pos TNI AL Gili Matra Bangsal, Babinsa Koramil Bayan, Babinkamtibmas Polsek Bayan, Perhubungan KLU, Tagana, Masyarakat/nelayan setempat dan unsur terkait lainnya masih melakukan pencarian. Korban Sirnadi, belum ditemukan. (ari)

Percepat Penanganan Covid-19

Nakes di Lotim akan Dikumpulkan

Pemda Lobar Yakin Mampu Cicil Utang Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) yakin mampu mencicil pinjaman daerah yang sudah disetujui tahun oleh Bank NTB Syariah senilai Rp115 miliar.

Di tengah kondisi pendapatan daerah dampak pandemi Covid-19, Pemda telah menghitung secara cermat kemampuan membayar pinjaman selama empat tahun ke depan.

Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin mengatakan terkait rencana pinjaman susah

(Suara NTB/ist)

BELUM DITEMUKAN – Tim SAR tengah melakukan penyisiran di laut dan pantai tempat hilangnya nelayan asal Bayan, KLU. Hingga saat ini nelayan dimaksud belum ditemukan.

ada kepastian dan persetujuan dari Bank NTB Syariah.

“Sudah ada kepastian, persetujuan dari Bank NTB Syariah soal pinjaman itu. Pemda diberikan pinjaman Rp 150 miliar,” sebut mantan Kepala BPKAD ini, Senin (3/8).

Dijelaskan, pada prinsipnya Bank NTB Syariah sudah memberikan pernyataan kesediaan untuk memberikan pembiayaan (pinjaman). Sesuai dengan persetujuan awal jumlahnya sekitar Rp115 miliar.

Pinjaman itu akan direalisasikan tahun ini untuk pembiayaan program pembangunan. Terkait klausul perjanjian segera dilakukan setelah kajian hukum selesai, terma-

suk soal besaran pengembalian. “Pengembaliannya akan diformulasi, kalau waktu lama pinjaman empat tahun,” ujarnya.

Terkait kemampuan mengembalikan pinjaman tiap tahun. Menurutnya sudah ada perhitungan terkait kemampuan mengembalikan, termasuk memperhitungkan dan mempertimbangkan segala aspek terkait pengembalian bayar. “Insya Allah mampu, kami sudah menghitung kemampuan keuangan kita, termasuk kami sudah pertimbangkan dan memperhitungkan dampak pandemi,” jelas dia.

Tidak saja pemda yang mempertimbangkan, namun pihak perbankan. Di samping itu, Pemda sudah mendapatkan pertujuan dari DPRD, rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Pembayaran piutang ini tidak akan mengganggu pembiayaan program, karena sudah ada perhitungan yang matang dilakukan pemda. (her)

Selong (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 di daerah ini.

Apalagi saat ini jumlah kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Karenanya gugus tugas dalam waktu dekat akan mengumpulkan tenaga kesehatan (nakes) atau tim medis dari berbagai rumah sakit di Lotim untuk membahas Corona.

Dalam pertemuan itu, nantinya akan dibahas beberapa poin penting dalam penanganan Covid-19. Termasuk terkait pengumpulan dan validasi data kasus atau pasien yang dirawat di

setiap rumah sakit. Baik pasien sembuh, masih sakit maupun yang meninggal dunia. Pendataan ini penting menyusul Kabupaten Lotim sudah memiliki PC art atau pelaksanaan swab mandiri. “Sehingga persoalan data lebih kuat dan valid kita sajikan dari gugus tugas dari antar rumah sakit,” terang Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Senin (3/8).

Dalam pertemuan bersama nakes itu, nantinya berasal dari RSUD dr. R. Soedjono Selong, RSUD Lotim, Dinas Kesehatan dan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim. Sementara untuk rumah sakit swasta kemungkinan akan diundang

Selong (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim) mencoba melakukan langkahlangkah penyelamatan mengembalikan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pandemi Covid-19 diakui telah membuat terjadi gangguan ekonomi hingga berujung penurunan PAD. Realisasi PAD semestinya sudah lebih dari 50 persen. Namun, akibat Covid, baru bisa tercapai keseluruhan 40 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lotim, Muhammad Azlan di Selong, Senin (3/8) menyebutkan, kasus covid-19 telah banyak mempengaruhi sumber-sumber PAD. “Kalau menggunakan rata-rata seharusnya sudah 50 persen, tapi kan

karena kendala Covid, sehingga tidak bisa sesuai target,’’ sebutnya.

Memasuki era new normal, Lotim pun mencoba mengembalikan sumber-sumber pendapatan kembali normal.

Seperti retribusi pedagang tradisional. Awal kemunculan Covid diketahui keluar kebijakan Bupati yang menggratiskan seluruh pedagang.

Menyusul kemudian pedagang dipersilakan membayar separuh saja yang berlaku sampai 31 Juli 2020 lalu.

Mulai Agustus, besaran retribusi pedagang di pasarpasar tradisional se Lotim ini

H. Pathurrahman karena memiliki peran penting dalam penanganan Covid19 yang harus dimaksimalkan. Termasuk organisasi-or-

ganisasi tenaga kesehatan.

“Penanganan saat ini sudah bagus. Namun jangan sampai lengah dan perlu dilakukan penyegaran penanganan Covid19 di era new normal. Salah satu dengan gerakan bersama dari tim medis,” ungkapnya.

Di samping itu, kecepatan data dan validasinya menjadi faktor terpenting yang harus dipenuhi ke depan. Jangan sampai masyarakat resah, apalagi sampai tidak percaya pada virus Corona dari data yang disajikan rancu. Sementara warga Lotim yang terjangkit virus Corona terus bertambah. Untuk itu, peran maksimal tenaga profesi kesehatan dalam membantu Pemkab Lotim dalam penanganan Covid-19 sangat diharapkan. (yon)

kembali normal. Kembali membayar retribusi Rp1.000 per meter per hari . “Sebelumnya cukup membayar Rp500, sekarang harus kembali membayar 100 persen,” sebutnya. Begitupun untuk retribusi atas sewa lahan pasar Rp15 ribu per metar per tahun juga kembali normal.

Dituturkan, Bapenda Lotim sudah berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi NTB terkait bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dinilai satu-satunya yang terbilang tidak terdampak Covid.

Pelaksanaan penarikan pajak kendaraan bermotor ini tetap berjalan dengan baik. Harapannya, terjadi peningkatan jumlah bagi hasil pemerintah provinsi NTB dengan Lotim.

Data alokasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada triwu-

lan ke II tahun 2020 ini Lotim memiliki potensi sebesar 16,10 persen. Atau Rp2,42 miliar lebih. Pemerataan rata-rata Rp510 juta dan kontribusi Rp445 juta, sehingga total dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk Lotim tembus Rp4,3 miliar.

Pengurangan PAD Lotim selama pandemi membuat Lotim mencoba menemukan cara untuk mencari sumbersumber baru. “Kita lakukan ekstensifikasi sumber penerimaan,” ungkapnya. Karena menjelang hidup new normal, Lotim mencoba menerapkan kembali penarikan-penarikan sumber PAD secara normal.

Dari sisi realisasi pajak sampai akhir Juli lalu, terealisai pajak daerah sebesar 32,9 persen. Termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). (rus)

(Suara NTB/yon)

Lotim Berupaya Selamatkan Sumber PAD

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3539 CK NOKA : MHIJBP119EK127981,NOSIN : JBP1E1127574 AN.SRIBUDANI IKA WAHYUNI HLG SKTR PANTAI MENTIGI DS.MENTIGI DS.MELAKA PEMENANG

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6481 CM NOKA : MHIJFH116FK491920,NOSIN : JFH1E-1490399 NO.BPKB L.10759626 AN. DEWI NURUL LAELY HLG SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5607 CT NOKA : MHIJM3110HK016114,NOSIN : JM31E-101-3650 NO.BPKB N.09596701 AN.YUZAN SATRIAWAN HLG SKTR JL.EJANGGIK KOTA MATARAM

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1521 BJ NOKA : MHKA6GJ6JJJ101608,NOSIN : 3NR-H344423 AN.NANANG ABD LATIF HLG DSKTR MENTIGI DSN.MELAKA PEMENANG

HLG STNK R2 HONDA DR.4229 TK NOKA : MHIJFH11XEK040343, NOSIN : JFH1E1040292 NO.BPKB : L.04263937.0 ATAS NAMA PELAPOR EVA SEPTIANI HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

HLG STNK R2 DR.4590 BR HONDA NOKA : MHIJF1311AK388624,NOSIN : JF13E-0380614 AN. LUKMAN HAKIM,SH HLG SPTR AMPENAN

HLG STNK R2 HONDA DR.5702 CW NOKA : MHIJM311X1K556091, NOSIN : JM31E-1560086 AN. MADE ROI PURNAMA HLG SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

SUARA NTB

Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 4 Agustus 2020

Halaman 10

Data Penerima Kartu Pra Kerja di KSB Nihil

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku, hingga kini belum menerima terkait jumlah masyarakat yang diakomodir dalam program Kartu Pra Kerja.

“Kami tidak punya datanya sama sekali. Berapa yang kemudian sudah mendaftar dan berapa akhirnya yang memenuhi syarat sebagai penerima program itu (Kartu Pra Kerja),” se-

but Kabid Lattas Penta Disnakertrans KSB, Fitra Jaya kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Ia menjelaskan, pada awal pembukaan pendaftaran pihaknya sempat menerima

1071 berkas permohonan secara luring (offline). Berkas itu selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI melalui Disnaker Provinsi NTB. Sayang, meski

telah terpaut beberapa bulan sejak berkas itu ditindaklanjuti, hingga kini belum ada kepastian dari pusat berapa sebenarnya pendaftar memenuhi syarat asal KSB dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima program tersebut.

“Pendaftar bisa lebih banyak ya, karena ada juga daftar online (daring). Dan kami punya grup WA bidang Lattas Penta

dan hampir setiap saat menanyakan ke provinsi bagaimana perkembangan program Kartu Pra Kerja itu. Tapi jawaban provinsi selalu bilang masih diproses,” ungkap Fitra kecewa.

Belum adanya informasi pasti yang diterima dari pusat mengenai data penerima Kartu Pra Kerja usulan tahap pertama itu.

Diakui Fitra pihaknya kebingungan menghadapi para

Balap Motor Janjikan Medali di PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga balap motor akan menurunkan tiga wakil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021. Ketiga atlet tersebut terdiri dari Aldiaz Aqsal Ismaya, Nyoman Rajendra dan Ketut Madiasta.

Dengan diperkuat tiga atlet tersebut, pengurus cabang olahraga bermotor NTB menjanjikan medali untuk NTB di PON XX/2021. Mereka yakin atlet balap motor dapat mempersembahkan minimal medali perunggu.

“Atlet balap motor berpeluang meraih medali di PON 2021. Kami yakin balap motor dapat menyumbang minimal medali perunggu,” ucap Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo mengatakan bahwa peluang atlet bermotor meraih medali di PON cukup terbuka. Pasalnya atlet NTB sukses menyabet tiket PON XX Papua 2021 di Pra-PON 2019. Selain itu pembalap atas nama Aldiaz yang baru berusia 17 tahun juga berhasil meraih medali perak di nomor perorangan pada Pra-PON yang berlangsung di Sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat 2019.

Selain menorehkan prestasi di Pra- PON, Aldiaz bersama dua atlet PON NTB lainnya juga gigih mempersiapkan diri menghadapi PON di Papua 2021. Sebab di tengah situasi Pandemi Covid-19 ketiga atlet NTB itu tetap menjalani latihan mandiri di Sirkuit Selagalas Mataram.

“Di tengah situasi Covid-19 sekarang ini, ketiga atlet balap motor NTB tetap fokus latihan. Saat ini mereka tetap latihan di Sirkuit Selagalas Mataram. Ini sebagai bukti keseriusan atlet balap motor dalam mengejar medali di PON Papua 2021. (fan)

pendaftar yang terus mepertanyakanmya. Menurutnya, pihaknya akhirnya hanya bisa mengarahkan para pendaftar luring untuk kembali mendaftar lewat daring agar bisa mengetahui perkembangan program tersebut. “Yang daftar manual kami minta daftar online lagi.

Siapa tahu bisa punya langsung akses informasi atau minimal bisa mempertegas mereka

sudah terdaftar,” bebernya seraya menambahkan, Disnakertrans KSB hingga saat ini belum melakukan pembukaan pendaftaran tahap II secara manual.

“Untuk sementara kami tidak akan buka pendaftaran manual sampai ada kejelasan nasib 1071 pendaftar tahap pertama yang kami kirim lebih dulu,” tegas Fitra. (bug)

Nasdem akan Dukung AKJ Syah, Pengurus Menunggu SK DPP

(Suara NTB/jun)

ARAHAN – Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberi arahan pada acara perpisahan mantan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, Senin (3/8).

Bupati Apresiasi Keberanian HI Pensiun Dini Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengapresiasi keberanian H. Ichtiar, SH, untuk pensiun dini sebagai ASN, sekaligus melepas jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Keberanian mengambil resiko demi mendampingi Hj. Eri Aryani dalam kontestasi Pilkada 2020 itu, bahkan dihargai khusus dengan membuat acara perpisahan.

“Kenapa H. Ichtiar pensiun kok diacarakan, jawabannya singkat saja. Karena hanya H. Ichtiar yang bersedia menerima resiko,” ungkapnya sewaktu berkesempatan memberi arahan di gedung Samakai, Senin (3/8).

Pada lingkup pemerintah daerah, lanjut Bupati, ada banyak ASN yang pensiun namun tak pernah dibuatkan acara khusus,

bahkan diantara mereka menderita sakit berkepanjangan tetapi enggan untuk melepas statusnya.

Sementara H. Ichtiar, meski perjalanan karirnya masih cukup panjang ia justru berani mengambil keputusan untuk pensiun dini dengan berbagai resiko yang akan dihadapi, mulai dari penghapusa gaji, tunjangan, pengalihan mobil dinas dan berbagai sarana prasarana penunjang lain selaku pejabat di daerah.

Pilihan tersebut memang sulit tetapi demi impian seseorang untuk memperbaiki kondisi daerah dengan cara ikut mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, apapun sangat mungkin dikorbankan.

“Sekarang H. Ichtiar sedang berikhtiar untuk menjadi Wakil Bupati, saya taruh Dae Obe (mengantikan) namanya M Amin untuk mengaminkan ichtiarnya H.

RADIO

Ichtiar,” jelasnya.

Sementara H. Ichtiar dalam penyampaian kata perpisahannya di hadapan KUPTD Dikpora, kepala sekolah dan jajaran satuan pendidikan mengungkapkan, idealnya ia akan pensiun tujuh tahun lagi, tetapi mengingat dirinya maju dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang bersama Hj. Eri Aryani, maka mengudurkan diri sebagai ASN harus diambil, sebab itu menjadi salah satu syarat pencalonan.

Pilihan tersebut diambil tidak lain hanya untuk memperluas pengabdian kepada masyarakat, baik disektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan berbagai potensi lainnya. “Saya sudah mengabdi di berbagai dinas instansi, tapi kalau saya menjadi Wakil Bupati saya akan mengabdi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Dompu,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) DPP Partai Nasdem dikabarkan telah melakukan pleno penetapan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Dompu. Pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani - H Syahrul Parsan, ST, MT yang dikabarkan akan diusung Partai Nasdem di Pilkada Dompu.

Pertimbangan Kader Jaelani yang telah menjadi kader disebut menjadi salah satu alasan Partai Nasdem mengusung pasangan ini.

Dukungan Partai Nasdem untuk pasangan ini secara tersirat disampaikan Sekretaris DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan melalui akun media sosialnya @Dae Leo Legara, Minggu (2/8) kemarin. Dalam status media sosialnya, Sahlan menuliskan. “Alhamdulillah Pak Sekjend DPP. Terima kasih atas kepercayaannya menjadi “KADER” Nasdem. #Plenoselesai #TungguSK #lobinggakmempan,”.

Ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait arah dukungan Partai Nasdem, Sahlan enggan memberikan keterangan. Namun di-

akuinya, pleno penetapan bakal pasangan calon yang akan diusung Partai Nasdem sudah diplenokan DPP Partai Nasdem. “Tunggu saja. Kalau sudah ada SK DPP, nanti saya kabari,” kata Sahlan kemarin.

Ada 3 bakal calon Bupati yang direkomendasikan DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu ke DPW Partai Nasdem NTB dan dilanjutkan ke DPP Partai Nasdem. Yaitu Kader Jaelani, H. Mulyadin, SH, MH., dan Hj. Eri Ariyani. Kader Jaelani disebut-sebut telah menjadi kader partai Nasdem kabupaten Dompu dan disebut-sebut masuk dalam struktur partai Nasdem.

Begitu juga dengan H. Mulyadin, SH, MH yang menjadi kader Nasdem dan berada di jajaran pengurus DPW Partai Nasdem NTB. Hanya saja, H. Mulyadin mundur dari calon Bupati dan memilih menjadi calon wakil Bupati berpasangan dengan Arifuddin, SH. Posisi Kader Jaelani yang menjadi calon Bupati membuat Partai Nasdem lebih memilihnya ketimbang H. Mulyadin, SH, MH. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2020

JPS Kota Bima Baru Terealisasi Rp4,2 Miliar Kota Bima (Suara NTB) Realisasi penggunaan anggaran untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) SETARA yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) hingga kini baru terealisasi atau terserap sepertiga dari anggaran yang diusulkan.

“Kota Bima siapkan anggaran Rp6,4 miliar untuk rogram JPS Setara dan baru terealisasi Rp4,2 miliar,” kata Kepala Dinsos Kota Bima, Drs. H. Muhidin MM, Senin (3/8).

Kemudian Muhidin merincikan anggaran yang terealisasi itu, yakni realisasi tahap sebesar Rp 2.028.852.000. Kemudian Tahap II mencapai Rp 2.032.944.440, serta ditambah biaya operasional sebesar Rp150 juta.

“Yang tersisa masih ada Rp 2.193.563.560 dan rencananya realisasi tahap III akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” katanya.

Ia mengaku jumlah paket bantuan JPS Setara mencapai sebesar Rp220 ribu perKK. Sedangkan penerima manfaatnya dengan menyasar 9.296 KK yang tersebar pada 41 Kelurahan. “Bantuan ini disalurkan selama tiga Bulan atau tiga tahap,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat yang ingin mempertanyakan realisasi anggaran program JPS Setara agar dapat berkoordinasi dengan Dinsos setempat supaya tidak salah persepsi dan salah informasi yang berujung menyesatkan. “Supaya tidak salah data baiknya koordinasi dan tanyakan langsung ke kami,” katanya.

Muhidin menambahkan JPS Setara merupakan program Pemkot Bima untuk membantu warga kurang mampu yang terdampak di Kota Bima. Program itu ditetapkan dalam Surat K3putusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 456/460/VI/2020.

“Penyaluran JPS Setara ini dilaksanakan Dinsos,” pungkasnya. (uki) Muhidin (Suara NTB/uki)

Kemenkes Pesan 100 Ribu Alat ”Rapid Test” Buatan NTB Dari Hal. 1 Pada 17 Agustus mendatang, NTB akan me-launching produk rapid test buatan lokal yang siap diproduksi secara massal. Sebanyak 200 ribu alat rapid test siap diluncurkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerima kunjungan Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora Prof Dr. Mulyanto terkait pengenalan Rapid Test RI-GHA yang diproduksi laboratorium tersebut di Ruang Kerja Gubernur, Senin (3/8). Laboratorium Hepatika Bumi Gora yang telah berdiri sejak 1984 yang lalu inilah yang telah menciptakan dan memproduksi alat rapid test tersebut.

Sebelumnya, alat rapid test buatan NTB ini telah diluncurkan secara nasional oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Kamis (9/7) lalu.

Gubernur mendukung penuh dan merasa bangga dengan inovasi yang dikembangkan oleh Laboratorium Hepatika Bumi Gora ini.

Ia mengatakan, saatnya NTB untuk mengembangkan industrialisasi di bidang kesehatan.

Namun, hal ini bukan sekadar

aji mumpung karena program unggulan industrialisasi Pemprov NTB saja.

Melainkan karena memang NTB telah lama menyimpan potensi ini. ‘’Kita akan kembangkan industrialisasi di bidang kesehatan. Ini bukan bukan produk abal-abal, tapi karena sejarah pengembangannya sudah dari dulu. Tinggal gaungnya saja dikencangkan,’’ kata gubernur.

Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mataram sendiri telah berdiri sejak tahun 1984 yang lalu. Dengan pengalaman selama 36 tahun dan memiliki Profesor ternama salah satunya Prof Dr. Dpdr.Mulyanto, laboratorium ini telah mengeluarkan berbagai inovasi yang terkenal secara nasional. Seperti penemu pendeteksi murah hepatitis, tes malaria, tes flu burung, tes virus kanker tenggorokan, hingga tes kehamilan. ‘’Walaupun tempat kita terpencil tapi kita memiliki banyak potensi. Ini harus kita dukung penuh,’’ ujar Dr. Zul. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan NTB, Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. (nas)

Disnakertrans Minta Perusahaan Bentuk Tim Penanganan Covid-19 Dompu (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, meminta setiap perusahaan besar untuk membentuk tim khusus penanganan Covid-19. Hal itu menyusul ditemukannya klaster baru penularan virus berbahaya tersebut, seperti delapan orang karyawan PT. STM di Kecamatan Huu.

(Suara NTB/Jun)

Abdul Syahid

Dari Hal. 1 Jangan-jangan, kata gubernur, setelah ada A3, ada kepala seksi (Kasi) di suatu OPD yang justru tak punya pekerjaan. Atau ada jabatan eselon III yang ditambah di suatu OPD, setelah dilihat A3-nya, kerjanya cuma satu sepanjang tahun. Sehingga, dari sisi pemberian insentif, jelas tidak fair karena kerjanya sedikit apalagi tidak ada kerjaannya.

Kemudian, bagi eselon III dan IV yang kerjanya banyak, maka insentif yang didapatkan juga akan mengikuti.

Melalui penandatanganan kertas A3 ini, kata Dr. Zul, pimpinan dapat mengambil keputusan soal mutasi atau penempatan pejabat. Karena ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pejabat. ‘’Kalau ada dokumen yang sudah kita tandatangani. Kita bisa ngomong ke eselon IV, kalau dari segi A3, tidak sanggup melaksanakan komitmen yang sudah kita sepakati.

Mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Ada alasan kita untuk memindahkan atau mengganti dengan orang yang punya komitmen yang sama.

Begitu juga dengan eselon III dan II,’’ terang Dr. Zul. Bagi pejabat yang tidak mencapai kinerja, bukan berarti tidak mampu. Mungkin dia tidak cocok untuk duduk di jabatan tersebut dan di jabatan lain akan sesuai dengan

Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH., kepada Suara NTB, Senin (3/8) menyampaikan, sebagai tindak lanjut atas ditemukannya delapan orang karyawan PT. STM yang terpapar Covid-19, pihaknya sudah menyurati semua perusahaan untuk segera membentuk tim penanganan Covid-19 secara mandiri. “Klaster sekarang ini kan di perusahaan bahkan perkantoran, untuk itu

kami menyurati semua perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan agar segera membentuk tim penanganan Covid19,” terangnya.

Pembentukan tim khusus penanganan Covid-19 pada wilayah kerja perusahaan, menurut dia, penting dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan, baik dengan penggunaan masker, jaga jarak maupun pengecekan suhu badan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan yakni pengujian sampel darah dan serum untuk mengetahui kondisi kesehatan karyawan yang dipekerjakan.

“Terpenting cara penanganannya itu tetap mengikuti tim Covid-19 nasional, terutama yang ada di daerah,” ujarnya.

Jika delapan karyawan PT. STM ditemukan positif buah dari pengujian sampel secara mandiri, alangkah baiknya pe-

rusahaan lain yang telah disurati tetap berkoordinasi dengan tim percepatan penanganan Covid-19 tingkat kabupaten.

Sehingga langkah penanganan terhadap pasien serta proses penelusuran kontak bisa dengan cepat dilakukan.

Selain PT. STM, tambah Abdul Syahid, perusahaan besar seperti PT. SMS sudah disurati, termasuk gudang sembako yang mempekerjakan banyak karyawan di wilayah ini. “Baru beberapa perusahaan itu yang sudah kami surati, nanti yang lain menyusul. Intinya semua perusahaan harus membentuk tim agar Covid-19 ini maksimal kita atasi bersama,” pungkasnya. (jun)

Deputi Menpan RB Apresiasi Langkah Pemprov NTB DEPUTI Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA., menyampaikan apresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemprovi NTB. ‘’Saya mengapresiasi yang begitu tinggi. Saya sangat terkesan atas dua hal. Pertama substansi kegiatan ini dan kedua lokasi dari kegiatan kita,’’ ujarnya saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian A3 yang

berkaitan dengan Komitmen Kerja Program Strategis Daerah dan Program Unggulan antara Kepala Daerah dengan Perangkat Daerah di Halaman Kantor Gubernur, Senin (3/8).

Menurutnya, substansi dari kegiatan ini adalah hal yang positif. Ini merupakan suatu langkah yang inovatif, bagaimana aparat pemerintahan tetap melaksanakan tugas dan tetap produktif

dengan melaksanakan protokol kesehatan agar aman Covid-19.

Diah mengatakan bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) masih merupakan komitmen yang ingin diwujudkan bersama. Good governance perlu dilihat dengan perspektif yang luas dan dipahami secara komprehensif sehingga

dapat menerjemahkan prinsipprinsipnya ke dalam praktik kerja penyelenggaraan negara sebagai upaya dalam menghadirkan pelayanan publik prima.

Tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan Good Governance dan Clean Government serta pemerintahan yang terbuka dan transparan tidak dapat dibebankan hanya pada sebagian instansi

pemerintah saja. Melainkan menjadi tugas dari kita semua sebagai penyelenggara negara.

Dalam kesempatan tersebut juga, Diah mengajak untuk memaknai momen ini sebagai Blessing in Disguise. ‘’Momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk membangun budaya yang inovatif, adaptif, dan dinamis terhadap berbagai perubahan yang terjadi,’’ ujarnya. (r)

Lombok Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020 Dari Hal. 1 Dari 25 destinasi pilihan para traveler tahun ini, ada dua destinasi di Indonesia yang masuk yaitu Bali dan Lombok. Bali berada di urutan pertama ulasan para traveler, sementara Pulau Lombok berada di urutan ke 16. Di sana juga termuat ragam informasi terkait dengan ribuan kegiatan yang bisa dilakukan di Lombok.

Adapun 25 destinasi terpopuler versi Traveler’s Choice 2020 dari Advisor yaitu Bali (Indonesia) Phuket (Thailand), Goa (India), Bangkok (Thailand), Hanoi (Vietnam), Hoi An (Vietnam), Siem Reap ( Kamboja), Tokyo ( Jepang), Kyoto (Jepang), Chiang

Mai (Thailand), Da Nang (Vietnam), Beijing (China), Kathmandu (Nepal), Jaipur (India), New Delhi (India), Lombok, NTB (Indonesia), Ho Chi Minh City (Vietnam), Hongkong (China), Krabi Town (Thailand), Panay Island (Visayas), Bophut (Thailand), Shanghai (China), Singapura, Seoul (Korea Selatan) dan Taipei (Taiwan).

Dalam ulasan singkatnya, Lombok digambarkan sebagai surga dari bentangan pantai yang masih asli, air terjun yang memukau dan gunung berapi yang menjulang tinggi. Pantai Kuta, Lombok dengan pasir merica dan laut biru yang dipenuhi dengan ombak menjadi impian para peselancar dunia.

Selain Kuta, ada juga Sekotong dengan terumbu karang yang lunak maupun keras dengan topografi landai menjadi lingkungan yang ideal untuk menyelam dan snorkling. Sementara di sebelah utara pulau, terdapat tiga buah pulau cantik (Gili Trawangan, Air dan Meno) yang dapat diakses dengan boat atau perahu. Di sana, wisatawan akan mendapatkan pengalaman olahraga air yang terbaik seperti menyelam, bermain kayak atau memancing.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.Lalu Moh Faozal, M.Si mengatakan, Pemprov NTB tentu bergembira dengan munculnya Lombok dalam ulasan di situs

Siapkan Anggaran Rp750 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Di Pulau Sumbawa, paket percepatan ini ada 8 atau 9 paket. Sisanya ada di Pulau Lombok. Totalnya ada 17 paket, tahun ini bulan Oktober teken kontrak. Itu paket perbaikan jalan dan jembatan.

Pembagian paketnya berdasarkan zona pembagiannya.

Anggarannya Rp750 miliar,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB usai penandatangan perjanjian kerja dengan Gubernur di Halaman Kantor Gubernur, Senin (3/8) siang kemarin.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Artinya, masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang

Alat Ukur Kinerja dan Penempatan Pejabat Pemprov NTB fesyennya. Dashboard capaian kinerja ini akan dipasang di ruang kerja gubernur, wakil gubernur dan Sekda. ‘’Ini kelihatan sederhana.

Tapi ini milestone yang sangat penting buat birokrasi kita. Oleh karena itu, Pak Sekda, ini jangan hanya menjadi dokumen setelah ditandatangani. Dan Pak Sekda yang mengevaluasi sebagai panglima tertinggi birokrasi,’’ pesan Dr. Zul. Sekda diminta melakukan evaluasi setiap minggu atas capaian kinerja masing-masing OPD. Kemudian dilaporkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui A3 ini, seluruh OPD diharapkan punya gairah dan arah yang jelas untuk mewujudkan program strategis dan program unggulan NTB Gemilang.

Penandatangan perjanjian kerja ini, kata gubernur, menjelang dua tahun kepemimpinan Zul - Rohmi.

Penandatangan perjanjian kerja ini bukan saja untuk eselon II, tetapi juga eselon III dan IV. Tujuannya, menjadikan birokrasi di NTB menjadi learning organization. Learning organization mensyaratkan personal master. Dan personal master harus punya kerendahan hati dan kesediaan untuk terus menerus belajar. (nas)

Halaman 11

berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sahdan menjelaskan, dengan anggaran sebesar Rp750 miliar, sebanyak 17 paket proyek percepatan jalan tahun jamak yang akan ditangani hingga 2022 mendatang. Sebagian besar di Pulau Sumbawa dan ada beberapa paket di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa ada beberapa jembatan putus yang akan diperbaiki, termasuk perbaikan jalannya menjadi satu paket.

Sedangkan di Pulau Lombok, ada tiga jembatan yang akan diperbaiki. Yaitu, jembatan Karang Sukun dekat Rumah Sakit Islam Siti Hajar

Mataram, Jembatan Songak dan Jembatan Korleko Lombok Timur. Tiga paket jembatan yang ditangani di Pulau Lombok ini akan dilakukan pelebaran. Seperti jembatan yang berada di Korleko, posisinya terlalu rendah. Sehingga akan dibangun lebih tinggi, supaya orang aman melewati jembatan provinsi tersebut.’’Sekitar Oktober paling lama teken kontrak,’’ katanya.

Sahdan mengatakan, anggaran proyek percepatan jalan tahun jamak ini tetap Rp750 miliar. Sesuai perencanaan yang dilakukan, tahun 2020, progresnya sudah 33,3 persen, 2021 sebesar 33,3 persen dan tahun 2022 sebesar 33,3 persen. ‘’Tapi kalau kita lihat persediaan dananya memang sangat kecil di awal ini. Apalagi ada Covid-19. Tapi penyedia tak melihat dari uang yang disediakan. Tanggung jawab dia menyelesaikan sesuai dengan masa kontrak. Mereka yang menalangi dulu,’’ katanya. (nas)

yang selama ini menjadi salah satu rujukan para pelancong dunia.

Setelah Lombok mendapat pengakuan dari para traveler dunia, maka kini menjadi tugas bersama untuk menjaga kepercayaan warga dunia tersebut. ‘’Tugas berat kita menjaga trust destinasi ini. Butuh kesadaran kolektif dan kebersamaan dalam tanggung jawab menjaga dan memelihara destinasi di daerah kita. Semua unsur mesti dengan semangat yang sama, masyarakat, pelaku pariwisata, pemerintah dan

media,’’ujar Faozal, Senin (3/8).

Menurutnya, ulasan semacam ini kedepan akan memberikan dampak yang positif bagi pariwisata Lombok dan NTB pada umumnya.

Karena biasanya wisatawan mancanegara akan mencari ulasan estinasi yang mereka akan tuju melalui situs yang bisa dipercaya. ‘’Pasti ada dampak untuk angka kunjungan wisatawan ke depan. Namun untuk sekarang kita tidak bisa berharap banyak karena kondisi pandemi Covid-19 secara global,’’ tutupnya. (r)

Harus Tracing Masif Dari Hal. 1 ‘’Kita harus tegas menangani penyebaran Covid-19. Semua kabupaten/kota harus kita tracing secara masif,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapat penanganan Covid-19 , Senin (3/8).

Didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, Wagub menyebutkan tracing masif wajib ditingkatkan agar penanganan covid-19 lebih tepat dan terukur. Pemerintah tidak boleh lengah, kebijakan harus ditegakkan untuk meminimalisir penyebaran Covid19 di seluruh NTB. ‘’Ini masalah kesehatan dan nyawa orang. Jadi seluruh pedoman kesehatan Covid-19 harus dijalankan sebaik mungkin,’’ tegasnya. Karena itu, lanjut Rohmi, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota harus seirama dalam menangani penyebaran Covid19. Sehingga tidak terbuang percuma energi dan anggaran yang telah dikucurkan selama ini. ‘’Saat ini kita sedang perjuangkan nasib dan nyawa masyarakat,’’ ujarnya lagi.

Rohmi juga mengingatkan

agar para kepala daerah tetap fokus dan tidak acuh dalam menangani Covid-19. Menurutnya, jika ini dibiarkan akan menjadi bom waktu yang tak terhindarkan. Sehingga orang tua, anak-anak yang rentan terhadap Covid-19 akan tertular.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyebutkan, hingga data Minggu (2/8), angka pasien positif tertinggi ada di Kota Mataram dengan jumlah 289 orang. Disusul Kabupaten Lombok Barat dengan angka pasien positif 185 orang. ‘’Melihat kasus yang bertambah, Dinas Kesehatan NTB dan kabupaten/kota terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan tracing terutama di lingkungan pasar yang ada di Kota Mataram,’’ jelasnya.

Ia mengatakan bahwa semua kabupaten kota di NTB masuk dalam kategori risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Karena itu, meski di masa kelonggaran yang terjadi di manamana pemerintah terus berikhtiar untuk mencegah penyebarannya. Dengan mengedepankan kegiatan tracing harus dimasifkan lagi. (r)

Kunjungan Wisatawan ke Tiga Gili Diproyeksi Meningkat Dari Hal. 1 Menurutnya, rute kapal cepat tersebut saat ini dilayani oleh Eka Jaya dan Blue Water Express.

Namun, Eka Jaya memberlakukan aturan untuk memberikan penyeberangan gratis bagi pemegang kartu izin tinggal terbatas (Kitas) untuk wilayah Tiga Gili. ‘’Jadi yang baliknya (ke Bali) baru dia bayar, sedangkan untuk yang KTP Gili dia free (gratis) untuk yang Eka Jaya,’’ jelas Faozal.

Menurutnya, jumlah penumpang masuk ke kawasan Tiga Gili dari Bali saat ini lebih besar dibanding jumlah penumpang keluar.

Di sisi lain, peningkatan signifikan diharapkan terjadi sete-

lah Bali membuka kembali penerbangan internasional. Namun hal tersebut saat ini menemukan kendala dengan aturan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembatasan izin tinggal warga negara asing (WNA) Diterangkan, pada peraturan tersebut diatur agar WNA dengan status bebas visa harus keluar wilayah Indonesia paling lambat hingga 13 Agustus mendatang. ‘’Peraturan Imigrasi ini semua berdampak dan mereka memang punya standar sendiri. Ini bukan level kita, kita tidak bisa intervensi karena itu kebija-

kan negara untuk pembatasan orang asing,’’ jelasnya.

Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA) menerangkan rute kapal cepat yang bertambah saat ini belum dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan.

Pasalnya, perusahaan penyedia kapal cepat juga membatasi jumlah penumpang sebagai bagian dari protokol Covid-19. ‘’Kalau di fast boat Eka Jaya berukuran besar itu bisa sampai 200 orang penumpang. Cuma sekarang kapasitasnya dikurangi hanya 87 orang. Bahkan yang Blue Water Express juga turun jumlahnya dari yang kemarin,’’ ujar Kusnawan dikonfirmasi, Se-

nin (3/8).

Diterangkan, jumlah fast boat yang bertambah tidak akan berarti banyak jika penerbangan internasional di Bali masih ditutup. Pasalnya, jumlah wistawan mancanegara (wisman) yang tersisa di Bali juga sangat terbatas jumlahnya. ‘’Kita tidak tahu (akan terus meningkat atau tidak), karena penerbangan internasional belum dibuka. Kita tetap optimis, kalau bisa dengan (wisatawan) domestik dengan kondisi yang sekarang,’’ jelasnya. Menurutnya, meski memasuki musim libur panjang untuk wisatawan Eropa saat ini jumlah kunjungan belum mengalami pen-

ingkatan yang berarti. ‘’Belum sampai 10 persen (sejak Tiga Gili kembali dibuka).

Kalau rata-rata kita harus sampai 3 – 4 ribu tamu, apalagi ini high season. Sekarang paling 100 – 200 orang,’’ ujar Kusnawan. Hal tersebut diakui menjadi salah satu kendala bangkitnya geliat pariwisata di kawasan tersebut, mengingat Tiga Gili masih bergantung pada kunjungan wisman. ‘’Kita tidak bisa mengkhayal karena tamu yang ada di Bali tidak banyak yang masih tertinggal. Belum ada harapan, kecuali internasional flight dibuka, kita bisa optimis bahwa (tingkat kunjungan) itu akan naik,” tandas Kusnawan. (bay)

CPNS Peserta SKB Diminta Patuhi Aturan Isolasi Mandiri Dari Hal. 1 Jika peserta SKB menunjukkan gejala seperti peningkatan suhu tubuh, pihaknya akan memisahkan peserta tersebut peserta lainnya. Di mana peserta tersebut akan diminta menjalani SKB di ruang ujian khusus yang disediakan. ‘’Kalau suhunya tinggi di atas 37 derajat celcius, kita istirahatkan di ruangan mandiri. Setelah 5 menit dites lagi, kalau ternyata belum turun peserta akan mengikuti ujian di ruangan khusus. Itu sudah disiapkan di semua tempat tes,’’ jelas Nasir.

Menurutnya, peraturan isolasi mandiri tersebut merupakan arahan langsung dari

Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kendati demikian, peserta ditekankan masih boleh melakukan aktivitas seperti biasa dengan catatan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang direkomendasikan. ‘’Mereka masih boleh beraktivitas, tapi jaga diri. Semuanya pasti dapat tes, kecuali yang positif dengan sangat terpaksa (tidak diizinkan mengikuti tes). Karena itu kita mengimbau 14 hari sebelumnya, lakukan isolasi mandiri.

Kita harapkan saat hari pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,’’ ujar Nasir.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta para peserta untuk

melakukan rapid test sebelum mengikuti SKB. Hal tersebut terutama diberlakukan bagi peserta dari luar pulau dan luar provinsi. ‘’Kalau antar kabupaten/kota (dalam satu pulau) cukup pakai keterangan sehat saja,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, BKN telah menetapkan pelaksanaan SKB mulai digelar 1 September – 12 Oktober mendatang.

Hal tersebut diatur dalam surat Kepala BKN No. K 26-30/V 116-4/99, yang mengatur tahapan pelaksanaan seleksi di masing-masing provinsi.

Berdasarkan catatan BKD NTB, jumlah peserta SKB CPNS 2019 sebanyak 6.765 orang. Rinciannya, untuk peserta dari Lombok Tengah se-

banyak 1.145 orang, Lombok Timur 1.192 orang, tingkat provinsi 942 orang, Kota Mataram 619 orang, Sumbawa 613 orang. Selanjutnya, Dompu 498 orang, Lombok Utara 479 orang, Bima 438 orang, Lombok Barat 407 orang dan Kota Bima 183 orang.

Diterangkan, jumlah pelamar yang ikut seleksi kompetensi dasar (SKD) se-NTB sebanyak 73.067 orang. Namun peserta yang tidak hadir sebanyak 4.535 orang, dan sebanyak 24.165 orang yang memenuhi passing grade. Sedangkan 48.880 orang lainnya tidak memenuhi passing grade.

Meskipun ada 24.165 pelamar yang memenuhi passing grade. Namun tidak semuan-

ya bisa ikut SKB. Karena setiap formasi hanya diambil tiga besar. Sehingga peserta atau pelamar CPNS 2019 di NTB yang akan ikut SKB, September – Oktober mendatang sebanyak 6.765 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemda di NTB mendapatkan 3.204 formasi dari Kemen PANRB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Loteng 479 formasi, Lotim 482 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Kabupaten Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 4 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Proses Riksus Tiga Desa di KSB Terkendala Taliwang (Suara NTB) Inspektorat mengaku masih memiliki kendala menyelesaikan Pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap tiga desa di wilayah setempat. Belum rampungnya proses pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas PUPRPP menjadi masalah saat ini sehingga Inspektorat masih belum menghitung jumlah kerugian negara yang timbul dari kasus dimaksud.

“Memang kami masih memiliki kendala dalam merampungkan proses Riksus ketiga desa dimaksud salah satunya di pemeriksaan fisik sehingga kami sulit menghitung kerugiannya,” ujar Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, Senin (3/8) kemarin. Kendati demikian, proses Riksus tersebut harus tuntas akhir tahun 2020 sesuai dengan permintaan penyidik Polres.

Ketiga desa ini bermasalah karena dalam permintaan audit dari Penyidik Polres ada indikasi dugaan mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada. Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Informasi dari masyarakat yang diterima Kepolisian tersebut tetap melibatkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pekerjaan dimaksud. Audit ini juga merupakan salah satu bentuk kordinasi dan pelaksanaan MoU yang disepakati antara Inspektorat (APIP) dan Kepolisian. Tetapi karena masih terkendala pihaknya belum bisa menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan paling lambat akhir tahun 2020 sudah harus tuntas dan akan langsung dilimpahkan ke Polres. “Kami belum bisa simpulkan berapa kerugian dari ketiga desa tersebut, karena kami belum mendapatkan hasil pemeriksaan fisik dari Dinas PUPRPP. Meski demikian, kami tetap menargetkan Riksus ketiga desa ini bisa tuntas sebelum akhir tahun 2020,” pungkasnya. (ils)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penempatan PMI Dibuka, KSB Khawatirkan Kasus TPPO Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, akan memberikan atensi khusus pasca kembali dibukannya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebab di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini serta daya beli masyarakat rendah, dikhawatirkan akan muncul kasus Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Memang keran untuk penempatan PMI ke 14 Negara tujuan sudah mulai dibuka berdasarkan surat Keputusan Menteri nomor 294 tahun 2020.

Sehingga perlu kita lakukan pengawasan secara intensif karena sangat rawan terjadinya TPPO di penempatan itu,” ungkap Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB mela-

lui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya S.St, Senin (3/8).

Meskipun untuk sementara ini masih belum ada penempatan PMI karena Kepmen tersebut baru saja terbit, tetapi para PJTKI sudah mulai merespon hal tersebut. Karena pada prinsipnya selama tidak ada penempatan PJTKI selama beberapa bulan terakhir mereka

mengaku menelan kerugian yang tidak sedikit.

Sehingga pembukaan penempatan PMI sangat ditunggutunggu untuk bisa terealisasi.

Tentu mereka juga akan tetap diawasi secara ketat mulai jumlah PMI yang akan direkrut sampai dengan penempatan nantinya. Sehingga kasus yang kiranya akan muncul bisa ditekan.

“Pola pengawasannya akan lebih kita tingkatkan, karena kami prediksi animo masyarakat untuk menjadi PMI sangat tinggi di tengah pendemi covid-19 seperti saat ini,” sebutnya.

Selain pola demikian, pihaknya juga akan mengikat para PJTKI dengan kesepakatan tertulis yakni tidak boleh mengalihkan para PMI yang direkrut ke PT yang lain. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena salah satu kasus yang ditangani saat ini yakni PMI yang dialihkan ke perusahaan lain sehingga keberangkatan mereka menjadi ilegal.

PMI yang diberangkatkan

secara ilegal tersebut saat ini bermasalah di negara tujuan dan meminta kepada Pemerintah untuk dipulangkan dan saat ini masih berproses. Pihaknya juga akan memberlakukan seleksi ketat kepada para TKI sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi masalah.

“Untuk penempatan PMI tahun ini sengaja kami perketat karena kami anggap rawan terjadi masalah. Kami juga berharap kepada PJTKI untuk bisa bekerja sama dengan baik guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Ditargetkan Emas, Ridwan Tak Ingin Sesumbar

(Suara NTB/ist)

NR-BJS mengapit mantan Bupati KSB, KH. Zulkifli Muhadli.

NR-BJS Finalkan SK Parpol Pengusung di Jakarta Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah menyatakan kesiapan deklarasi, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Nurdin Ranggabarani S.H, M.H dan Burhanuddin Jafar Salam S.H (NR-BJS) tengah berada di Jakarta. Pasangan muda yang muncul menggebrak di tengah keraguan publik Sumbawa, melakukan finalisasi SK di DPP dua parpol pengusung, DPP PPP dan DPP Partai Demokrat.

“Iya, saya sekarang di Jakarta, ketemu dengan DPP Partai Demokrat dan Pak NR yang ke DPP PPP. Pokoknya paling telat dalam minggu ini, sudah ada keputusan final soal SK ini. Doakan saja semoga lancar. Kalau SK sudah clear, pertengahan Agustus kita langsung deklarasi,”tukas BJS, kepada Suara NTB, via seluler, Senin (3/8).

Kalau NR-BJS sudah mengantongi SK kedua parpol tersebut, maka berarti memenuhi syarat minimal 9 kursi (PPP 4 kursi dan Demkrat 5 kursi) sebagai tiket mendaftar ke KPU Sumbawa. Pasangan ini akan memberikan warna baru dalam pertarungan Pilkada ini. Apalagi semangat dari pasangan NR-BJS kalau disingkat cukup menarik. Kalau dielaborasi dengan bahasa Sumbawa. NR (Na’ Ragu), BJS (Balong Jatu’ Samawa).

“Itulah tagline sementara kami,” kata BJS. Setelah deklarasi nantinya, baru akan menyusun tim yang akan menggodok program apa yang menjadi tawaran pasangan ini untuk Sumbawa kedepan. Dengan kenyakinan dan optimisme, NR-BJS

siap berkontestasi di Pilkada Desember 2020. (arn)

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Ridwan ditargetkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020.

Namun demikian Ridwan tak ingin sesumbar mengikuti ajang multi event nasional mendatang, alasannya persaingan cukup ketat karena banyak atlet pendatang baru yang berprestasi nasional.

“Saya belum mau berbicara target, takutnya nanti bisa dibaca lawan. Yang pasti saya akan berusaha tampil maksimal.

Mudah-mudahan bisa meraih emas”ucapnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (3/8).

Ridwan yang merupakan atlet peraih medali emas di nomor 1.500 meter dan medali perak di nomor 800 meter pada PON/2016 sudah mengantongi empat tiket untuk tampil di PON 2021. Empat nomor tersebut. Adalah nomor 1. 500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter dan estafet 4x400 meter.

Namun dari empat nomor tersebut, Ridwan tidak bisa tampil di empat nomor tersebut pasalnya setiap atlet tidak boleh ikut lebih dari tiga nomor. Dalam hal ini atlet asal Sumbawa ini hanya dapat tampil di tiga nomor saja pada PON /2021. Itu artinya ada satu nomor yang harus dilepas oleh Ridwan.

Ditanya soal tiga nomor atletik yang akan diikuti di PON XX di Papua 2021, Ridwan belum ingin membeberkan. Pasalnya ia masih mencari limit terbaik dari empat nomor tersebut. “Saat ini saya masih fokus latihan di empat nomor, mana yang berpeluang dapat medali itulah yang saya ikut di PON,” jelasnya.

Lanjutnya, meski belum dapat membeberkan nomornomor yang akan diikuti di PON. Namun Ridwan berharap dapat mempertahankan medali emas yang diraihnya di nomor 1.500 meter pada PON di Riau 2016. (fan)