Edisi Jumat 4 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 4 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 146 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seorang Peserta SKB CPNS Pemprov Gugur karena Terlambat Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019, Kamis (3/9) kemarin. Pada hari pertama pelaksanaan SKB CPNS 2019, satu orang pelamar reaktif Covid-19, namun dapat mengikuti SKB setelah mendapat rekomendasi dari petugas kesehatan.

Sementara, satu pelamar terpaksa harus gigit jari. Karena tak diperkenankan ikut SKB lantaran terlambat datang. Sehingga otomatis peserta SKB yang bersangkutan langsung gugur. ‘’Ada satu peserta tak hadir (ikut SKB). Karena dia terlambat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/9) siang kemarin.

Nasir menjelaskan, pelamar atau peserta SKB yang terlambat datang satu atau dua menit ke lokasi ujian maka otomatis tidak akan bisa ikut SKB. Karena sistem sudah ditutup di ruangan Computer Assisted Test (CAT). ‘’Makanya kita imbau peserta jangan lalai, terlambat datang. Walapun masih tinggal semenit, dua menit itu pasti di-close. Kita kasihan juga dia sudah datang. Tapi sistem sudah di-close,’’ jelas Nasir.

Dikatakan, sebelum peserta SKB memasuki ruangan CAT, mereka terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dari panitia. Untuk itu, seluruh peserta diimbau datang satu jam sebelum pelaksan-

iksaan suhu tubuh dia di bawah 37 derajat celcius. Sehingga direkomendasikan ikut SKB,’’ kata Nasir.

Berkaca dari pengalaman pada pelaksanaan SKB hari pertama. Nasir meminta seluruh peserta SKB pada sesi dan hari-hari berikutnya agar memperhatikan waktu. Jangan sampai datang terlambat.

Kemudian membawa kartu ujian, KTP, menggunakan masker, faceshield dan alat tulis serta surat keterangan hasil rapid test.

Pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB akan berlangsung sampai 9 September mendatang. Jumlah peserta yang ikut SKB sebanyak 942 orang. Dari jumlah ini, 818 orang ikut SKB di NTB dan 124 orang di luar NTB. (nas)

aan SKB. ‘’Begitu lock di ruang CAT, maka di pendaftaran, peserta sudah ndak bisa. Karena langsung terkoneksi ke Jakarta,’’ tambah Nasir.

Selain itu, ada satu peserta SKB yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test yang dibawa ke panitia. Dari hasil pengecekan suhu tubuh berada di bawah 37 derajat celcius. Terhadap peserta yang bersangkutan diperbolehkan ikut SKB setelah mendapatkan rekomendasi petugas kesehatan yang stand by di lokasi SKB. Peserta tersebut melaksanakan ujian di ruangan khusus yang telah disiapkan bagi yang reaktif Covid-19. ‘’Dia reaktif tapi direkomendasikan petugas kesehatan boleh ikut. Dari hasil rapid test, dia reaktif. Tapi pemer-

(Suara NTB/nas)

Wagub Pantau SKB CPNS Hari Pertama Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memantau langsung pelaksanaan Seleksi Kompe-

tensi Bidang (SKB) CPNS 2019 di Kantor BKD NTB, Kamis (3/9) siang kemarin.

Didampingi Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si, Wagub ingin memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan SKB CPNS 2019.

“Saya melihat persiapan tadi. Apa yang dilakukan BKD sudah sesuai dengan protokol Covid. Dijaga betul. Dari sisi masker, jaga jarak, tempat cuci tangan juga. Bahkan yang sudah rapid test, yang positif dikhususkan tempatnya,” kata Wagub dikonfirmasi usai melakukan pemantauan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga meminta kepada panitia. Meskipun peserta dinyatakan non reaktif, peng-

TO K O H Realisasi PEN Rp2,18 Triliun KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi atau penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTB mencapai Rp2,18 triliun hingga Agustus 2020 lalu.

Kemenkeu mendorong agar percepatan realisasi program PEN sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, S.E, M.M, Kamis (3/9) sore kemarin mengatakan, ada 10 jenis program PEN. Bersambung ke hal 11 Syarwan

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

PANTAU- Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah memantau pelaksanaan SKB CPNS 2019 di Kantor BKD NTB, Kamis (3/9) siang kemarin. Pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB berlangsung dari 3 - 9 September 2019. gunaan masker dan jaga jarak kita inginkan,” ujarnya.

Saat memberikan pengarahdi ruangan CAT tak boleh kendor. “Kita mau aman, tesnya an kepada peserta sebelum meberjalan dengan lancar dan masuki ruang CAT, Wagub metidak ada hal-hal yang tidak minta agar mereka memanfaat-

DIGUGAT - Aset Gedung Wanita milik Pemprov NTB yang digugat oleh warga.

banyak 45 peserta dengan mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan. Transparansi dilakukan dengan menampilkan live streaming skor SKB yang bisa dipantau oleh keluarga peserta dan publiklewat smartphone tanpa harus hadir di titik lokasi ujian menggunakan akses link youtube BKD Provinsi NTB. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. H Syamsul Bukhari, M. Kes., P.Si., menerangkan, perhitungan jumlah kursi tes SKB dikali tiga dari jumlah kuota yang tersedia pada satu formasi. Misalnya, formasi CPNS Perawat ada tiga formasi. Sedangkan pelamar yang mendaftar di formasi tersebut yang lolos passing grade 15 orang. “Maka akan diambil sembilan orang yang memiliki nilai terbaik dari 15 orang yang lolos passing grade,” jelasnya. (nas)

12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 juga untuk menanam kayu deMataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Pemerintah Pusat di bawah ngan mengatur jarak antar tan12345678901234567890123456789012123456 Kementerian Pertahanan akan aman kayu 5 meter sampai 6 12345678901234567890123456789012123456 mengembangkan program food meter. Di antara tanaman kayu 12345678901234567890123456789012123456 estate atau lumbung pangan na- tersebut, dapat ditanami tana12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 sional di NTB. Puluhan ribu man pangan seperti jagung, 12345678901234567890123456789012123456 hektare lahan tidur yang berada umbi-umbian, kacang-kacangan 12345678901234567890123456789012123456 di bawah pengelolaan PT. Usa- dan lainnya. ‘’Yang jelas haru 12345678901234567890123456789012123456 ha Tani Lestari (UTL) dan PT. ditanam ada kayunya,’’ ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Lewat program food estate ini, laKonesia di Bima akan menjadi 12345678901234567890123456789012123456 han yang selama ini tidak produktif lokasi program tersebut.

12345678901234567890123456789012123456 ‘’(Lokasi program food estate) alias tidur menjadi produktif. Ia 12345678901234567890123456789012123456 kita dorong di kawasan HTI (Hu- mengatakan, selama ini lahan 12345678901234567890123456789012123456 tan Tanaman Industri) yang konsesi milik PT. Konesia seluas 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 mangkrak, yang tak jalan untuk 42.000 hektare, memang belum ada 12345678901234567890123456789012123456 bekerjasama nanti dengan pe- aktivitas. Begitu juga PT. UTL yang 12345678901234567890123456789012123456 megang izin. Sehingga ada aktiv- memperoleh izin seluas 22.800 hek12345678901234567890123456789012123456 itas,’’ kata Kepala Dinas Lingku- tare, sebagian besar lahannya 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 ngan Hidup dan Kehutanan (LHK) masih belum dimanfaatkan.

12345678901234567890123456789012123456 ‘’Program food estate ini merupaNTB, Ir. Madani Mukarom, B. 12345678901234567890123456789012123456 Sc.F., M. Si., dikonfirmasi Suara kan program agar lahan biar tak 12345678901234567890123456789012123456 tidur. Biar lahan-lahan tidur, yang NTB, Kamis (3/9) kemarin.

12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Madani menyebutkan, luas punya izin bergerak,’’ tandasnya.

12345678901234567890123456789012123456 Program food estate adalah konkawasan HTI yang selama ini 12345678901234567890123456789012123456 menjadi lahan tidur di PT. UTL sep mewujudkan ketahanan pa12345678901234567890123456789012123456 22.800 hektare. Sedangkan PT. ngan melalui integrasi pertanian, 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Konesia seluas 42.000 hektare. perkebunan dan peternakan. Pro12345678901234567890123456789012123456 ‘’Di dua lokasi itu kita dorong gram tersebut menjadi salah satu 12345678901234567890123456789012123456 supaya bekerjasama dengan pe- program strategis nasional 202012345678901234567890123456789012123456 megang izin yang ada untuk pro- 2024. Presiden Jokowi menunjuk 12345678901234567890123456789012123456 Menteri Pertahanan Prabowo gram food estate,’’ kata Madani.

12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Karena lahan tersebut ka- Subianto untuk mengomandoi 12345678901234567890123456789012123456 wasan hutan, maka diwajibkan program tersebut. (nas) 12345678901234567890123456789012123456

Mataram (Suara NTB) Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, akhirnya Pemprov memenangkan gugatan yang dilayangkan warga atas kepemilikan aset Kantor Bawaslu NTB dan Gedung Wanita yang berada di Jalan Udayana Kota Mataram. Gugatan dilayangkan oleh seorang warga atas nama I Made Sunarsa. ‘’Perkara ini sudah diputus majelis hakim. Dalil-dalilnya bisa kita bantah. Sehingga dalam gugatan kemarin, semua materi pokoknya ditolak oleh majelis hakim,’’ ujar Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis

(3/9) siang kemarin.

Ruslan menjelaskan, objek gugatan adalah aset Pemprov di Kantor Bawaslu NTB seluas 2.000 meter persegi dan Gedung Wanita seluas 2.040 meter persegi.

Dalam proses beberapa kali persidangan, penggugat mendalilkan gugatannya bahwa aset tersebut dipinjam oleh Pemkab Lombok Barat. Bukti surat pinjam meminjam aset tersebut, kata Ruslan, tidak jelas. Kontribusi selama peminjaman juga tidak jelas. ‘’Sehingga memang tidak jelas sekali gugatan itu. Dan aset ini sudah tercatat di buku aset kita puluhan tahun,’’ ungkapnya.

Bersambung ke hal 11

Gebrak Masker PKK NTB Cegah Covid-19 KETUA TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E.M.Sc melanjutkan road show PKK dirangkaikan dengan kegiatan Gebrak Masker seIndonesia dengan menyambangi Kantor Camat Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (3/9).

Menggunakan masker sangat mampu mengurangi penularan Covid-19. Untuk itu gerakan PKK bersama beberapa unsur, juga melaksanakan Gebrak Masker dengan bantuan dari IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan) NTB maupun

IKAPTK Lombok Barat. ‘’Alhamdulillah sudah dibantu dari IKAPTK NTB maupun IKAPTK Lombok Barat. Biasanya kita setiap road show membawa sekitar 2.500 masker, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diteruskan lagi oleh Tim PKK yang lain,’’ harapnya.

Ketua TP PKK menekankan bahwa masker merupakan pencegah atau anti Covid-19 yang sangat mudah ditemui dan murah. ‘’Alhamdullilah, anti Covid-19 sudah ditemukan, yaitu masker. Jadi ternyata untuk mencegah penularan ini kita harus Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

(Suara NTB/bay)

Pemprov Menangkan Sengketa Aset Harus Tuntas September Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita PENYELESAIAN pembangunan rumah tahan gempa (RTG) untuk penanggulangan dampak bencana gempa 2018 di NTB ditargetkan selesai akhir tahun mendatang. Dengan tambahan pengajuan rumah korban untuk pengerjaan tahap dua, pembangunan RTG tahap satu diharapkan dapat segera rampung bulan ini.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1, menerangkan, untuk penyelesaian pembangunan RTG tahap satu pihaknya masih menunggu pencairan anggaran sejumlah Rp80 miliar lebih. Namun pencairan tersebut mengalami kendala akibat rendahnya progres penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari fasilitator dan kelompok H. Ahmadi masyarakat (Pokmas).

Bersambung ke hal 11

kan kesempatan dengan sebaikbaiknya. Karena kesempatan ini tidak didapat semua orang. Ia mengatakan, pemerintah berharap agar peserta SKB yang lulus memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan.

Selain mempersiapkan diri dengan baik, orang nomor dua di NTB ini mengingatkan protokol kesehatan saat pelaksanaan maupun di luar kegiatan mengikuti tes. Hal ini dimaksudkan agar sukses bagi peserta juga bagi penyelenggara. Selain penerapan protokol kesehatan saat registrasi dan pengecekan kesehatan, ruang tes bagi peserta yang reaktif Covid 19 terpisah dari peserta lain.

Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dalam arahannya mengharapkan semua peserta mematuhi aturan protokol kesehatan. Kamis (3/9) dilaksanakan tiga sesi tes yang masing-masing sesi se-

Lahan Tidur Jadi Lokasi Program Lumbung Pangan di NTB

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

BERKAS - Peserta SKB CPNS Pemprov NTB menunjukkan berkas-berkas persyaratan kepada panitia sebelum masuk ke ruangan CAT.

PASANGKAN MASKER - Ketua TP. PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah turun langsung ke masyarakat membagikan dan memasangkan masker pada warga yang tak mengenakan alat pelindung ini.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Harian Suara NTB Pandemi Covid-19

DPPKB Tetap Berikan Pelayanan KB ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Meski di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) secara konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kader pelayanan terpadu dibekali alat pelindung diri (APD). Protokol kesehatan menjadi prioritas untuk mencegah penularan.

Target pelayanan KB tahun ini mencapai 9.445 akseptor. Capaian pada 31 Juli lalu telah mencapai 50 persen atau sekitar 4 ribu lebih.

Capaian pelayanan KB baik itu pemasangan baru maupun ulangan tidak pernah tidak tercapai. Demikian pula, di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kader pelayanan terpadu tetap memberikan pelayanan ke masyarakat.

“Dari angka tahun 2019 tidak pernah tidak tercapai,” kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman.

Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menargetkan satu juta akseptor pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Ditambah, ulang tahun akseptor internasional. Dua peringatan itu memacu strategi para kader di lapangan untuk mencapai target tersebut.

“Kuota 9 ribu lebih itu terus kita penuhi,” ujarnya.

Meski di tengah pandemi Covid-19, kader tetap memaksimalkan pelayanan. Mereka (kader terpadu, red) menjadi ujung tombak. Agar pelayanan tetap berjalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dikes) serta stakeholder lainnya memberikan bantuan APD. Menurut Sudirman, kad-

er sebagai ujung tombak harus mendapatkan jaminan keselamatan. Kader pelayanan terpadu penyambung antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya. “Kita bekali dengan APD saat pelayanan,” tambahnya.

Proses pelayanan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Warga diwajibkan mengenakan masker, jaga jarak serta mencuci tangan. Hal ini mengantisipasi resiko terpapar virus Corona.

“Warga yang tidak pakai masker kita siapkan masker,” demikian terangnya. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/cem)

Sudirman

PELAYANAN GRATIS - Petugas KB mengenakan APD saat akan memberikan pelayanan KB gratis bagi warga di tengah pandemi Covid-19 belum lama ini. Protokol kesehatan menjadi prioritas menghindari penularan.

Tak Bawa Hasil ’’Rapid Test’’

JPS Sangat Bermanfaat

(Suara NTB/cem)

KEBIJAKAN Pemkot Mataram menambah pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) diapresiasi. Bantuan sembako itu dinilai bermanfaat untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Coronavirus Disease yang melanda dunia.

Lurah Monjok, Sunardi mengungkapkan, respon masyarakat dengan kebijakan pemerintah sangat baik. Di tengah situasi serba sulit akibat terdampak Covid-19, bantuan tersebut menjadi harapan masyarakat. Karena tidak saja sektor formal terkena imbas, sektor informal merasakan dampaknya.

“Respon masyarakat JPS ini bagus dan bermanfaat,”

Sunardi kata Sunardi.

Kuota JPS diterima 1.123 kepala keluarga (KK). Bantuan itu diluar dari penerima kartu penerima manfaatkan, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan (PKH) dan jaring pengaman sosial (JPS) gemilang. Sunardi menyebutkan, tingginya kuota diterima dikarenakan warga Monjok rata – rata berpenghasilan menengah ke bawah. “Alhamdulillah, masyarakat merasa terbantu,” ucapnya.

Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak saja berimbas ke kesehatan, melainkan psikologi dan sektor ekonomi masyarakat. Yang paling merasakan dampaknya adalah buruh bangunan, pelaku usaha kecil menengah. Di satu sisi, warganya yang bekerja sebagai karyawan hotel dan jasa perjalanan wisata dirumahkan. “Terutama tukang rumah ndak ada penghasilan sama sekali,” sebutnya.

Mantan Lurah Rembiga ini mengakui, wilayahnya masih zona orange penyebaran virus corona. Karena, satu warga masih menjalankan perawatan di rumah sakit. Dengan adanya deklarasi menuju zona hijau baik di tingkat kecamatan dan kota menjadi semangat untuk menggalakan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan dan Kampung Sehat. Program ini dinilai cukup efektif menekan kasus. Dan, tingkat kesembuhan terus meningkat.

Namun demikian, ia tetap mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seperti mengenakan masker, rajin cuci tangan serta menghindari kerumuman. “ Supaya Kota Mataram benar – benar hijau dari corona,” demikian kata dia. (cem)

ASN Mulai Terkotak-kotak SUDAH menjadi rahasia umum, pada setiap momen Pilkada, tidak sedikit ASN yang mulai terlibat politik praktis. ‘’ASN (Kota Mataram, red) ini sudah mulai terkotak-kotak,’’ ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini, dalam rapat gabungan komisi di DPRD Kota Mataram, Kamis (3/9) kemarin.

Oleh karena itu, dia berharap, dalam rapat komisi maupun rapat gabungan komisi, eksekutif agar menekankan kepada para ASN. Jangan sampai ASN mulai dari tingkat atas hingga di tingkat bawah, terlibat (Suara NTB/ist) politik praktis. ‘’Karena HM. Zaini seperti kita ketahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbatas jumlahnya. Jadi kita harapkan kepada eksekutif agar ini menjadi perhatian kita bersama,’’ demikian Zaini.

Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, tidak ingin, karena keterlibatan ASN dalam politik praktik akan berimbas pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. ‘’Dinas ini ke sini, OPD ini ke sana, OPD ini kemari,’’ cetusnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini bahkan mengendus praktik politik praktis ini sudah menjalar hingga ke tingkat lingkungan. ‘’Lingkungan juga sudah terkotak-kotak,’’ imbuhnya.

Zaini menyarankan kepada eksekutif agar mengumpulkan para ASN selanjutnya ditekankan netralitas ASN. Dia tidak ingin netralitas ASN ini hanya lisan belaka. ‘’Tapi praktik di lapangan, mulai dari dinas, badan, kantor sudah mulai terkotak-kotak,’’ katanya. Dia berharap ada upaya yang dilakukan oleh Pemkot Mataram untuk menjaga netralitas ASN. Sehingga kontestasi politik dapat berjalan dengan aman dan lancar. (fit)

Peserta Tetap Bisa Ikut SKB Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, tidak mempermasalahan peserta tidak membawa hasil uji cepat virus corona atau rapid test. Pelamar tetap diizinkan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, peserta SKB yang tidak membawa hasil rapid test tidak menjadi persoalan. Karena, hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Mataram, akan diserahkan untuk jadi pegangan. “Tidak masalah yang penting sudah terdaftar pernah rapid test,” kata Nelly ditemui Kamis (3/9).

Rapid test dilakukan secara serentak tanggal 14 September mendatang. Nelly menjelaskan, pemeriksaan kesehatan bagi peserta SKB menjadi persyaratan. Pun, ada peserta tidak memeriksakan kesehatan tidak akan digugurkan. Pihaknya akan melakukan pengecekan suhu tubuh pada saat pelaksanaan test. “Ndak boleh kita menggugurkan seseorang. Kalau memang nanti suhu tubuhnya

di atas 37,5 derajat akan ikut di ruang terpisah,” tegasnya.

Pihaknya akan mengupayakan seluruh peserta menjalani tes kesehatan. Caranya dengan menghubungi satu per satu. Jika cara itu tidak berhasil akan dicari ke alamat rumah. “Pokoknya kita cari sampai ketemu. Kasusnya sama dengan satu orang yang belum memilih tempat SKB. Itu kita cari dan akhirnya ketemu,” jelasnya.

Diketahui 619 peserta lulus SKB. Di antaranya, 20 mengikuti tes di Kantor BKN Perwakilan di beberapa daerah. Sedangkan, 599 orang di SMKN 3 Mataram. Di masa pandemi jumlah peserta dibatasi. Satu sesi sekitar 45 orang. Selain itu, lima komputer disiapkan bagi peserta dinyatakan reaktif.

Nelly akan mengkomunikasikan ke pihak sekolah untuk menambah fasilitas komputer, agar jumlah peserta di ruang isolasi menampung lebih banyak. “Komputer disediakan lima. Tapi nanti kita komunikasi dengan pihak sekolah untuk menambah,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati

Pemkot Tak Kembalikan Anggaran DAK Fisik

(Suara NTB/bay)

KAMPUNG SEHAT – Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) di Kota Mataram, diakui belakangan mulai kendor. Namun pentingnya pencegahan dengan berbagai ikhtiar, termasuk membiasakan diri dengan program kampung sehat, membuat tren perkembangan covid-19 tersebut menurun. Beberapa pemuda di salah satu pintu gerbang lingkungan di Ampenan memasang spanduk deklarasi wilayah kampung sehat, Kamis (3/9).

250 Lingkungan di Mataram Diajukan Dapat Internet Gratis Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencanangkan program pemasangan jaringan internet gratis dapat diprioritaskan bagi lingkungan dengan kategori padat, kumuh dan miskin. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran, sembari melihat sinergitas antara program yang diusung pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menerangkan dari 325 lingkungan yang ada di Kota Mataram, sekitar 250 di antaranya telah diajukan untuk menerima fasilitas internet gratis tersebut. “Usulan kita hanya 250 lingkungan yang kita intervensi jaringannya. Prioritas lingkungan padat, kumuh, dan miskin. Kalau yang di perumahan, mereka sudah mandiri dengan indihome dan lain-lain,” ujar Nyoman, Kamis (3/9).

Untuk realisasi program tersebut pihaknya telah mengajukan penganggaran sebesar Rp400 juta melalui dua skema. Antara lain melalui APBD Perubahan dan Belanja Tidak Terduga (BTT). “Ini semua sudah berproses. Yang jelas kami sebagai dinas (pelaksana) teknis sudah mem-

(Suara NTB/dok)

I Nyoman Suwandiasa berikan usulan baik lewat APBD ataupun BTT,” jelas Nyoman. Dengan anggaran tersebut, pihaknya mencanangkan pemasangan wifi untuk akses internet gratis di setiap lingkungan selama empat bulan ke depan.

Diterangkan, pemasangan internet tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik yang saat ini sebagian besar dilakukan dengan metode dalam jaringan (daring). Mengingat pandemi virus corona (Covid-19) menyebabkan sekeolah menerapkan sistem belajar dari rumah (BDR).

Kendati demikian, rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk memberikan kuota gratis bagi peserta didik dan guru juga tengah dikoordinasikan pihaknya. Jika program pusat tersebut dapat terealisasi lebih cepat dibanding program dari pemerintah daerah, maka pihaknya siap melakukan penyesuaian kembali.

Sampai saat ini Kota Mataram memang menargetkan pembukaan kembali sekolah dapat dilakukan dalam satu bulan kedepan. Untuk itu, evaluasi masih terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.

“Ini menjadi bahan pertimbangan. Apalagi pusat sudah mengagendakan lewat Kementerian Pendidikan untuk memberikan kuota gratis untuk peserta didik dan guru. Tadinya kan dananya hanya lewat BOS saja, dan itu kecil nilainya (untuk pemenuhan akses internet guru),” jelas Nyoman.

Menurutnya, jika kegiatan belajar mengajar sudah bisa dilakukan dengan tatap muka, program ini akan tetap dijalankan. Mengingat fasilitas internet gratis tidak hanya disiapkan untuk lingkungan, melainkan sudah terealisasi di beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Mataram. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) telah terkontrak. Anggaran Rp18 miliar tidak ada yang dikembalikan. Rekanan pemenang tender diminta mempercepat pengerjaan di sisa waktu yang terbatas.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura bersyukur paket pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK sekitar Rp18 miliar telah selesai. Artinya, tidak ada satupun anggaran yang harus dikembalikan. Karena, pemerintah pusat menargetkan pekerjaan yang bersumber dari DAK ditargetkan terkontrak sampai 31 Agustus. “Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan,” kata Mahmuddin ditemui Kamis (3/9).

Di sisa waktu terbatas, ia menekankan ke rekanan pemenang lelang agar mempercepat pelaksanaan.

Salah satunya adalah menambah jam kerja, peralatan, tenaga dan lainnya.

“Yang perlu ditekankan adalah percepatan pengerjaan,” pungkasnya.

Mahmuddin menyampaikan, rekanan harus mengingat bahwa di bulan Desember terdapat cuti bersama. Oleh karena itu, pengajuan pencairan

anggaran maksimal 15 Desember. Proyek dikerjakan adalah pengadaan bangunan gedung pertokoan, koperasi/pasar milik Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM senilai Rp1,2 miliar. Pengadaan alat tes HRV senilai Rp390 juta. Pengadaan alat tangkap ikan Rp349 juta lebih. Pengadaan mobil ambulance Rp487,5 juta.

Pembangunan kios destinasi di Taman Hiburan Loang Baloq Rp2 miliar.

Pengadaan perahu sampan ukuran 3-4 GT senilai Rp1,3 miliar. “Nanti kita minta SPJ paling telat itu diserahkan minggu kedua bulan Desember,” harapnya.

Pemenang tender proyek DAK sebagian dari perusahaan luar daerah. Mahmuddin mengatakan, aturan ini dibenarkan sepanjang perusahaan memenuhi syarat dan sesuai kriteria. Pokja pengadaan barang dan jasa tidak bisa melarang perusahaan manapun mengikuti tender. Tetapi yang sering jadi kendala sambungnya, ketika ada pemeriksaan dari auditor. Rekanan harus siap datang ke Kota Mataram untuk mengklarifikasi. (cem)

H. Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gapasdap Minta Pemerintah Beri Jalan Tengah Kapal Penyeberangan Selat Lombok Mataram (Suara NTB) – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan win-win solution (jalan tengah) untuk eksistensi operasional kapal-kapal yang beroperasi di Selat Lombok, melayani penyeberangan Lembar-Padang Bai. Gapasdap mengharapkan agar tidak ada pihak yang diuntungkan dan dimatikan, setelah terbitnya izin pelayanan penyeberangan lintasan panjang, Lembar-Banyuwangi yang sebulan terakhir beroperasi. “Karena izin sudah diterbitkan pemerintah untuk melayani penyeberangan Lembar-Banyuwangi PP, pada prinsipnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami ber-

harap, pemerintah memberikan solusi terbaik. Agar kapalkapal yang beroperasi di Selat Lombok tidak mati,” kata Ketua Gapasdap Provinsi NTB, Listyono Dwitutuko.

Bukanperusahaan penyedia jasa penyeberangan di Selat Lombok saja yang protes.

Hal yang sama juga terjadi pada penyeberangan Gilimanuk-Ketapang. Karena sejak beroperasi kapal lintasan

Lembar-Banyuwangi, penumpangnya turun drastis. “Kenapa pemerintah tiba-tiba membuka lintasan yang berhimpitan dengan lintasan yang sudah lama ada. Karakteristik muatannya juga sama. Dampaknya sangat terasa sekali,” jelas General Manajer PT. Dharma Lautan Utama (DLU) ini kepada Suara NTB. Ada 39 kapal yang beroperasi di Selat Lombok, melay-

ani penumpang untuk lintasan Lembar-Padang Bai. Selain itu, ada sekitar 54 kapal yang melayani penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.

Nilai investasi kapal-kapal ini menurutnya tidaklah sedikit.

Jumlah aset tenaga kerjanya juga tidak kecil. Investasi dan aset itulah yang sekarang sangat terpengaruh setelah dibukanya lintasan LembarBanyuwangi.

“Kami sudah dihantam corona dan berusaha mempertahankan tenaga kerja dan operasional kapal. Lagi dihantam oleh lintasan baru yang dibuka pemerintah,” imbuhnya. Gapasdap adalah

ibarat anak pemerintah, Kementerian Perhubungan, atau Dinas Perhubungan yang ada di provinsi. Harapannya, pemerintah memberikan kebaikan yang sama bagi anakanaknya secara adil. Sejauh ini Gapasdap belum berkoordinasi langsung dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk menyampaikan persoalan yang dirasakan para penyedia jasa penyeberangan Selat Lombok. Listyono mengatakan ada rencana untuk menemui Kepala Dinasnya, L. Bayu Windya.

Win-win solution yang diharapkan adalah, agar diberikan keringanan biaya-

biaya terkait. Agar kapal-kapal di Selat Lombok dan GilimanukKetapang eksis beroperasi.

Mengingat, sejarah yang cukup panjang kapal-kapal di lintasan ini melayani dan mendukung percepatan pembangunan negeri. (bul) Listyono Dwitutuko

Ganti Dana Nasabah Korban Skimming KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan menegaskan dana nasabah yang menjadi korban kejahatan perbankan skimming wajib diganti oleh lembaga keuangannya.

Berapapun nilainya. Skimming dibenarkan terjadi. Korban skimming adalah nasabah bank-bank nasional pelat merah. Baru-baru ini beredar pemberitahuan secara berantai. Bank melakukan pemblokiran dan meminta secara berkala penggantian pin ATM nasabah agar lebih aman dan nyaman bertransaksi.

(Suara NTB/bul) Farid usai menyaksikan penFarid Faletehan gukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Timur, Kamis (3/9) kemarin di Lapangan Tugu Pahlawan Selong mengatakan, sudah berkoordinasi dengan bank-bank yang juga menjadi korban skimming.

Skimming terjadi tersebar di beberapa titik di Pulau Lombok.

Namun Farid belum mendapatkan data resmi jumlah nasabah yang terkena skimming. Ia mengatakan bahwa skimming mengakibatkan dua pihak sebagai korban. Bank dan nasabah. Namun yang paling dirugikan adalah perbankan. sementara nasabah hanya dibutuhkan proses untuk direcovery kembali dana-dananya yang hilang.

“Korban skimming biasanya kehilangan dana tiba-tiba di rekening. Tanpa pernah melakukan transaksi. Kalau tidak pernah memberikan pin ATM kepada pihak lain, atau tidak memperpinjamkan ATMnya kepada pihak lain, dan dananya tiba-tiba hilang di rekening, itu wajib diganti dananya oleh bank,” kata Farid. Nasabah dapat melakukan pengajuan recovery kembali dananya diperbankan. Tentu perbankan akan melakukan proses validasi kembali laporan nasabah. Apakah benar atau tidaknya menjadi korban skimming.

“Kalau benar korban skimming, dan nasabah tidak dikembalikan dananya oleh bank, laporkan ke OJK. Nanti kami bantu penyelesainnya,” jelas Farid. Skimming ATM adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (skimmer) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.

Modus kejahatan kelompok penguras uang nasabah ini adalah membeli ATM yang sudah digandakan atau di-skimming oleh kelompok hacker. Dengan kartu ATM palsu tersebut, pelaku pun leluasa menguras uang pemilik rekening melalui penarikan tunai, pembelian debet, dan penukaran valuta asing (Valas). Farid menjelaskan cara sederhana nasabah menghidari skimming adalah memastikan di mesin ATM tidak terpasang benda asing sebelum bertransaksi. “Saat memasukkan pin ATM di mesin, sebaiknya tutup jari dan papan nomor. Sehingga tidak terekam pinnya,” katanya. Terhadap adanya kasus skimming ini, OJK juga telah mengingatkan kembali agar perbankan memperkuat pengamanan mesin-mesin dan ITnya. (bul)

Pengukuhan TPKAD Kabupaten Lombok Timur

Lombok Timur Deklarasikan ”Perang” Melawan Rentenir Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara resmi mendeklarasikan berperang melawan praktik-praktik rentenir yang berpotensi menyengsarakan masyarakat. Deklarasi dilakukan dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Timur, Kamis (3/9) kemarin di Lapangan Tugu Pahlawan Selong.

Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi. Disaksikan seluruh stakeholder. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus sebagai lembaga pembina, turut menyaksikan bersama perwakilan dari Bank Indonesia. Sekretaris Daerah Lombok Timur, Anggota FORKOPIMDA Lombok Timur, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Pimpinan BRI, BNI, Asuransi Jasindo, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta

pimpinan organisasi perangkat daerah dan lembaga keuangan tergabung dalam TPAKD. TPKAD ini nantinya akan berperan sebagai fasilitator.

Mendekatkan masyarakat dengan lembaga-lemabaga keuangan dan kemudahan mendapatkan pendanaan. Sehingga tak terjebak dengan tawaran rentenir. “Bupati kita, kyai, Kapolres kita juga kyai.

Kita sama-sama memberantas rentenir,” kata Rumaksi.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan melihat komitmen yang tinggi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur membebaskan masyarakat dari rentenir.

Koordinasi pemerintah daerah dengan OJK selama ini cukup intens. Sehingga inisiasi pembentukan TPKAD tergolong cepat.

Kenapa harus dibentuk TPKAD? Farid mengatakan, masyarakat yang sejahtera um-

umnya terbentuk selaras dengan tingkat akses keuangan yang baik. Indeks literasi dan inklusi keuangan di NTB masih di bawah rata-rata nasional, hanya sebesar 34,65% dan 62,73% pada tahun 2019. Pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan masih rendah, demikian juga masyarakat yang mengakses keuangan pada lembaga keuangan yang resmi, bank, finance, PNM, asuransi masih rendah.

Akibatnya, pilihannya kepada penyedia dana yang praktis, namun merugikan (rentenir). Di waktu bersamaan, Pemkab Lotim juga memiliki terobosan yang diapresiasi. Menyediakan subsidi bunga pinjaman kepada masyakat yang mengakses kredit di perbankan. Nilai subsidi bunganya sebesar Rp5 miliar.

Melalui program tersebut, TPAKD menyasar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga 100% kepada 5.555 peternak kurang mampu

di wilayah Lombok Timur.

Setiap peserta program akan memperoleh modal usaha ternak sapi sebesar Rp15 juta yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun, tanpa dibebani bunga kredit.

Subsidi bunga menjadi beban APBD Pemerintah Daerah Lombok Timur sebesar Rp5 milyar, yang akan disalurkan pada tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah akan menanggung premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) peserta program, sehingga mengurangi risiko peternak jika sapi mati atau hilang.

Program ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu, khususnya peternak sapi, yang umumnya memelihara sapi milik orang lain karena keterbatasan modal.

Program ini juga mendukung sektor ekonomi unggulan NTB

khususnya Kabupaten Lombok Timur, yang dikenal dengan slogan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) dan Bumi Sejuta Sapi. Penandatanganan MOU antara Pemda dan lembaga keuangan pun dilaksanakan sebagai rangkaian acara pengukuhan TPAKD. Disamping itu, TPAKD Kabupaten Lombok Timur juga mendorong peningkatan akses keuangan bagi ASN di lingkungan Pemda melalui MOU antara Bank NTB Syariah dan KPRI Karya Dharma, yang mendukung pembiayaan koperasi pegawai negeri sebesar Rp2,5 miliar. Rangkaian MOU juga dilanjutkan antara Bank NTB Syariah dan Bappenda Lombok Timur, yang mengintegrasikan penerimaan pajak daerah dengan layanan perbankan. “Terobosan ini menjadi satu-satunya dilakukan oleh pemerintah daerah,” demikian Farid. (bul)

Hiswana Migas Minta Kuota Solar Subsidi Ditambah Mataram (Suara NTB) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas (Hiswana Migas) Provinsi NTB mengharapkan PT. Pertamina (Persero) menambah kuota Bahan

Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk menghindari kelangkaan. Seperti diketahui, BBM jenis solar mengalami kelangkaan dalam beberapa pekan terakhir ini di Pulau Lombok.

Konsumen kesulitan memperoleh BBM jenis itu, bahkan memicu terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Meskipun tersedia solar non subsidi, selisih harganya cukup tinggi.

“Ya solusinya kita minta tambahan kuota untuk solar, dan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di NTB untuk mengajukan kepada Kementerian terkait, saya rasa bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kelangkaan ke depan,” ungkap Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Komang Mahendra Gandi. Menu-

rutnya, Hiswana Migas hanya sebagai pelaksana atau penyalur dari kuota yang ditetapkan pemerintah melalui PT. Pertamina. Besaran kuota yang disiapkan sudah disalurkan oleh para pengusaha Migas di NTB, khususnya di wilayah Pulau Lombok.

Gandhi menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, kuota penyaluran BBM jenis solar di NTB mengalami penurunan pada tahun ini, dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan, terjadinya pengurangan kuota yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bahan bakar bersubsidi itu.

“Coba lihat data 2019, pada April Mei misalnya, itu penyaluran solar rata-rata 8 ribu kiloliter di Pulau Lombok, namun menurun drastis pada

bulan yang sama rata-rata sebanyak 6 ribu kiloliter tahun 2020, begitu juga bulan yang lain,” sebut Gandi.

Dia juga mengingatkan kepada Pemerintah kabupaten/ kota untuk lebih jeli dalam menentukan kuota yang dibutuhkan setiap tahunnya. Jangan sampai kuota yang diperoleh tahun ini selalu sama dengan tahun sebelumnya, padahal dari sisi kebutuhan berbeda. “Coba kita cek ada pembangunan atau proyek apa saat ini, jadi kabupaten/kota itu jangan copy paste aja datanya, harus lihat kondisi terkini.” tandasnya.

Menurut Mahendra, pihaknya juga terus intensif melakukan komunikasi dengan perwakilan PT Pertamina, untuk mencari solusi di balik kondisi saat ini. Ia berharap, kondisi

(Suara NTB/dok)

Komang Mahendra Gandhi yang sama tidak terjadi dalam beberapa bulan kedepan, seiring dengan diberlakukannya tatanan kehidupan baru di masa pandemi covid-19. (bul)

PLN akan Turunkan Tarif Listrik Sesuai Keputusan Menteri ESDM Mataram (Suara NTB) PLN mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penurunan tarif adjustment untuk pelanggan golongan rendah, seperti yang termuat dalam Surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan demikian, maka harga per/KWh untuk tarif golongan rendah yang sebelumnya 1.467/kWh turun menjadi 1.444,70/kWh atau turun 22,5/ kWh. Penetapan ini berlaku untuk Bulan Oktober sampai Desember 2020.

Keputusan ini diambil Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat akibat terdampat covid-19. Dan sebagai wujud negara hadir untuk mem-

berikan kemudahan dan solusi bagi para pelanggan listrik. Executive Vice President Communication and CSR PLN, Agung Murdifi dalam keterangan resminya kepada media ini mengungkapkan, dengan adanya penurunan ini, Pemerintah dan PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan golongan rendah agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya.

Penurunan tarif bagi golongan rendah ini tidak menyertakan syarat apapun. Pelanggan tinggal menikmatinya.

Pelanggan yang mendapatkan penurunan tarif listrik ini antara lain, R-1 TR 1300VA, R-1 TR 2200 VA , R-2 TR 3500 VA -5500 VA , R-3 TR 6600 VA, dan B-2 TR 6600 VA - 200 kVA. Sementara untuk pel-

(Suara NTB/ist)

Realisasi penyesuaian tarif listrik anggan Rumah Tangga daya 450 VA mendapatkan diskon 100% (digratiskan) dan pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi mendapatkan diskon 50% yang sudah

dimulai sejak April 2020. Selain itu, keringanan juga diberikan bagi pelanggan Bisnis kecil daya 450 VA dan Industri kecil daya 450 VA dengan diskon 100% . (bul)

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pengajuan Data Keluarga Miskin Molor Semua Dusun Terdampak Kekeringan HAMPIR semua dusun di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) mengalami kekeringan. Ribuan warga yang mendiami wilayah yang berbatasan dengan daerah Lombok Tengah (Loteng) ini pun terpaksa mengalami krisis air tiap tahun. Sejauh ini, upaya penanganan yang dilakukan melalui pamsimas dan pipanisasi belum bisa mengatasi persoalan kekeringan di desa ini.

Kepala Desa Kuripan (Suara NTB/her) Selatan Zulkarnain mengaZulkarnain takan saat ini hampir semua dusun di daerahnya dilanda kekeringan. “Jumlah jiwa yang terdampak perkiraan kita, kalau kepala keluarga (KK) 2.000 lebih atau sekitar 5.000 ribu jiwa,” jelasnya, Kamis (3/9).

Untuk penanganan kekeringan ini sudah ada beberapa fasilitas dibangun pemerintah, seperti pamsimas dan air bersih berupa pipanisasi. Namun fasilitas ini belum aktif, karena persoalan debet air rata-rata menurun drastis.

Sumber-sumber air di desanya mengalami penyusutan, sehingga warga kesulitan mendapatkan mendapatkan air. Untuk penanganannya selama ini masih sebatas konvensional, di mana pemda mengantarkan air. Pihak desa juga melakukan beberapa strategi dengan memanfaatkan sumur gali, di samping itu juga mata air pada titik terendah dimaksimalkan bisa disuplai ke daerah dataran tinggi. Di samping pihak desa berupaya mengedukasi masyarakat agar menghemat air selama kondisi kemarau ini.

Penanganan jangka panjang yang dibutuhkan desa untuk persoalan kekeringan ini, jelas dia, kalau rencana desa dipadukan dengan perencanaan pemda, pihaknya akan memaksimalkan PAM Desa. Sejauh ini dari PAM Desa, sedangkan dari Pamsimas bisa disuplai setengah dari penduduk di dusun setempat. Nantinya, PAM Desa ini juga menyuplai di Dusun Aik Jambe. Kemudian di Dusun Tunggu Lawang bisa tercakup oleh mata air dengan jangkauan 150-200 KK. “Berarti kita butuh support lagi, menambah jaringan dari pipa air bersih. Termasuk sumber air kita support dengan sumur bor,”ujar dia.

Desa juga butuh pembangunan sumur bor memanfaatkan potensi sumber mata air yang ada. Diakui ada sumur dibangun, namun tidak bisa lagi diharapkan akibat kondisi debet air menurun,.

“Karena itu perlu dilakukan pengeboran di daerah rendah,”jelas dia.

Pihaknya akan menyandingkan sumur bor ini dengan pamsimas dan sumur galian di masing-masing rumah warga.

Kasi Logistik pada BPBD Lobar,Tohri mengatakan terdapat penambahan permohonan air dari desa. Menyusul beberapa desa dilanda kekeringan, yakni Pelangan Sekotong, Batulayar Barat dan Batulayar induk serta daerah Sekotong Timur Kecamatan Lembar.

Informasi yang diterima ditambah lagi Kecamatan Kuripan. “Ada penambahan desa yang memohon bantuan air,” jelas dia. (her)

Meningkat, Kasus Perkawinan Usia Anak di Lotim Selong (Suara NTB) Kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi kondisi ini bukanlah penyebab utamanya melainkan multi faktor. Pasalnya selama tiga tahun terakhir ini, kasus perkawinan usia anak sudah mengalami peningkatan di Kabupaten Lotim.

“Selama pandemi Covid19. Peningkatan kasus dari 1 kasus menjadi 11 kasus. Tapi peningkatan ini terjadi sejak (Suara NTB/yon) tiga tahun terakhir,” terang Asrul Sani Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, drg. Asrul Sani, Kamis (3/9).

Disebutkannya pada tahun 2018, jumlah kasus perkawinan usia anak di Lotim tercatat sebanyak 11 kasus, tahun 2019 17 kasus dan tahun 2020 hingga bulan Juli terjadi sebanyak 15 kasus. “Relatif sudah meningkat tiga tahun terakhir,”tegasnya.

Ironisnya apabila berbicara rill di lapangan, jumlah kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lotim mencapai ratusan bahkan ribuan kasus. Hanya saja yang dilaporkan dan terdeteksi hanya belasan kasus yang dilakukan mediasi. “Kalau yang tidak dilaporkan itu cukup banyak,”ungkapnya.

Terjadinya kasus perkawinan usia anak ini disebabkan oleh multi faktor. Mulai dari suka sama suka, dibawa kabur, faktor ekonomi, pendidikan, pemahaman orang tua, hingga faktor lingkungan yang cukup mempengaruhi terjadi perkawinan usia anak. Artinya secara sederhana tidak dapat dipastikan bahwa penyumbang perkawinan usia anak karena pendemi Covid-19 dan libur sekolah. “Kalau secara umum bisa saja dengan asumsi-asumsi yang ada,”imbuhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, menyebutkan, kasus pernikahan usia anak yang masih terjadi menjadi salah satu penyebab masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim. Kondisi ini baik sebelum maupun ketika terjadinya Covid-19.

Sebelum terjadi Covid-19, kata Sekda, ini yang menyebabkan IPM Lotim masih rendah, karena terjadinya kematian ibu dan anak. Untuk kematian ibu dan anak inipun, faktor penyebabnya karena masih terjadinya perkawinan usia anak. “Jadi bukan karena faktor pandemi Covid-19 saja. Tapi memang sebelumnya Lotim masih dikenal itu (perkawinan usia anak, red).

Bahkan jadi isu nasional,” terang sekda.

Dalam menyikapi dibutuhkan kesadaran dan peran semua pihak. Terutama kepala keluarga dalam hal ini orang tua. Adapun menurut laporan yang masuk di UPTD PPA Lotim, Sekda menyebut selama pandemi Covid-19 terjadi penambahan delapan kasus perkawinan usia anak sejak bulan Maret hingga Juli 2020. Namun kondisi itu tidak terlalu signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19. (yon)

Bupati Lobar Pastikan Angka Kemiskinan Bertambah Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengajukan perpanjangan waktu pemutakhiran data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menyusul proses input data belum tuntas di tiga kecamatan.

Diperpanjangnya pemutakhiran DTKS ini menyebabkan penetapan DTKS melalui SK Bupati Lobar pun molor dari waktu yang ditetapkan tanggal 31 Agustus lalu. Otomatis, pengajuan data sekitar 92 ribu keluarga kategori miskin penerima bantuan ini juga molor.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi, Kamis (3/9) mengaku pemda mengajukan perpanjangan waktu sampai tanggal 7 September mendatang. Posisi perkembangan penyelesaian DTKS saat ini tinggal tiga kecamatan belum selesai, yakni Gerung, Batulayar dan Sekotong. Pihaknya optimis DTKS ini bisa rampung sebelum tanggal 7 September, bahkan Jumat ini diupayakan tuntas.

Dalam penanganan DTKS ini, jelasnya, butuh kerja lem-

bur, taktis dan memperbanyak orang. Dan data ini terkait keaktifan operator di tingkat desa.

Kendala yang dihadapi, jelas dia, di operator dan tidak ada Nomor Induk Kependudukan, sehingga perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari desa, camat, Dinas Sosial (Disos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Diakuinya, memberikan NIK baru ini tidak sederhana, sebab boleh jadi warga sudah ada NIK. “Ini yang membuat agak lama,” akunya.

Ia menyebut, DTKS di Lo-

bar mencapai 92 ribu secara keseluruhan. Melihat sisa tiga kecamatan yang belum tuntas, ia optimis bisa rampung, karena jumlahnya tidak sampai 10 ribu. “Saya yakin besok (hari ini, red) selesai,”tegas dia.

Ditanya kondisi kemiskinan di Lobar? Bupati memastikan bertambah. Menurut dia, tidak hanya di lobar melainkan se Indonesia. Karena dampak Corona, ekonomi macet, pemutusan hubungan kerja banyak sekali. Namun, pihaknya belum bisa memastikan penambahan

Wabup Sarifudin Belum Tentukan Arah Dukungan

(Suara NTB/kir)

CEK SUHU - Petugas kesehatan tengah mengecek suhu tubuh peserta SKB di SMKN 1 Praya Tengah, Kamis (3/9).

Dua Peserta SKB di Loteng Tidak Hadir Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di SMKN 1 Praya Tengah, Kamis (3/9) berjalan lancar. Namun dari total 270 orang peserta yang dijadwalkan mengikuti SKB pada hari pertama, dua peserta tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Sementara satu peserta sempat memutuskan mengundurkan diri, dengan alasan sakit.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.I.P., di sela-sela memantau pelaksanaan SKB, mengatakan kedua peserta yang tidak hadir tersebut otomatis dinyatakan gugur. Sedangkan satu peserta yang mengatakan

mengundurkan diri, masih ada peluang, karena sempat menyelesaikan semua soal pada pelaksanaan SKB. “Satu peserta diketahui sedang sakit. Namun setelah diperiksa oleh tim medis, dibolehkan ikut tes. Tapi saat mengerjakan soal SKB, peserta bersangkutan mengaku tidak kuat. Sehingga sempat minta untuk mundur,” jelasnya.

Akan tetapi oleh tim dari BKN, peserta bersangkutan tidak diperkenankan untuk keluar sebelum menyelesaikan seluruh soal SKB, karena akan berpengaruh pada sistem, sehingga peserta bersangkutan tetap diminta menyelesaikan soal SKB, meski mungkin asal menjawab soal saja. Namun secara peluang, masih ada. “Tapi

kalau yang tidak hadir, otomatis dia gugur,” tandas Nazili.

Ia menjelaskan, sesuai aturan yang ada pelaksaan SKB kali ini digelar sesuai protokol Covid-19. Di masing-masing ruangan diisi maksimal 30 orang dengan jumlah ruangan hanya tiga ruang saja ditambah satu ruangan khusus bagi peserta yang ada gejala Covid-19, maka untuk masing-masing sesi hanya diikuti oleh 90 perserta.

Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini, menambahkan SKB tahun ini diikuti sebanyak 1.145 perserta. Namun yang ikut SKB langsung sebanyak 1.095 orang peserta, karena ada 50 peserta luar Loteng yang memilih ikut SKB di daerahnya masing-masing. (kir)

Daya Beli Masyarakat Lotim Turun Selong (Suara NTB) Dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) makin luas, utamanya pada perekonomian. Lombok Timur (Lotim) mengalami deflasi hingga minus 4. Deflasi sebagai indikator makin merosotnya tingkat daya beli masyarakat.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, M. Sapoan kepada Suara NTB di Selong, Kamis (3/9), menyampaikan harapan agar masyarakat tidak makin terpuruk. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Lotim sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan langkah penyelamatan.

Khusus pada sektor ekonomi, fasilitasi masyarakat agar bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pihak perbankan sudah melakukan relaksasi kepada para debitur. Cukup dengan membayar pokok pinjaman saja atau membayar bunga saja sesuai kesepakatakan.

Berikutnya, diluncurkan Lotim

(Suara NTB/rus)

M. Sapoan berkembang. Lotim Berantas Rentenir dengan kredit tanpa bunga. ‘’Tahun 2020 dimulai dengan Rp 5 miliar untuk bantuan subsidi tanpa bunga,’’ ujarnya.

Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah ini diharapkan efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat. Meski di tengah

pandemi Covid-19, ujarnya, masyarakat Lotim diharapkan tetap bergairah menjalankan roda perekonomian dan tetap berusaha meningkatkan kesejahteraannya.

Upaya lain dilakukan adalah membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Antara lain melalui pemasaran daring.

Akibat Covid-19 ini masyarakat tidak berani datang belanja secara langsung. Melalui sistem jualan online ini diharapkan bisa efektif membantu pemasaran.

Untuk itu, pemerintah melatih pelaku usaha kecil ini memasarkan produknya lewat online.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat sejauh ini, ujarnya, dinilai masih bisa teratasi.

Ekonomi Lotim diyakini tidak sampai terjadi resesi. “Tidak sampai ke sana (resesi-red),” paparnya. Cara pemerintah memberikan bantuan uang tunai dirasa cukup mampu mencegah terjadinya ancaman resesi ekonomi. (rus)

Target PAD Diturunkan 50 Persen

Retribusi Pasar Kembali Ditarik

(Suara NTB/yon)

M. Azlan

Selong (Suara NTB) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diturunkan 50 persen. Penurunan target ini dikarenakan dampak Covid-19 dengan total semula Rp6 miliar, sehingga tersisa, Rp3 miliar. Untuk mencapai target ini, Pemda Lotim kembali melakukan penarikan retribusi pasar yang sebelumnya dibebaskan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daer-

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid warga miskin, karena belum dilakukan sensus penduduk.

Sementara itu, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi menegaskan, terkait DTKS yang sudah masuk Sistem Informasi Kesejahteraan

Next Generation (SIKNG) di Lobar sebanyak 417.413 jiwa. Yang menjadi persoalan, jelas dia, ada 92.215 PBI tahun 2021 ini tidak akan dibayarkan pusat.

Dari 92.215 PBI ini, jelas dia, 40 ribu PBI sudah masuk dalam DTKS. Artinya 40 ribu jiwa PBI ini masuk dalam 417.413 jiwa yang ada dalam SIKNG. “Artinya masih ada 52 ribu PBI non DTKS yang belum masuk DTKS SIKNG, inilah yang 52 ribu PBI ini sekarang tengah diinput,”tegas dia.

Untuk mempercepat pemutakhirannya, sesuai arahan tidak perlu melakukan verifikasi dan validasi, namun dimasukkan dulu data 52 ribu non DTKS tersebut supaya tahun depan tidak ada lagi PBI non DTKS. Namun semua masuk DTKS, sehingga mendapatkan jaminan APBN. “Tidak ada lagi yang dibiayai APBD,” tegas dia. (her)

ah (Bapenda) Lotim, M. Azlan, Kamis (3/9). Dalam relaksasi yang dilakukan sebelumnya, terutama pembebasan retribusi pasar. Secara otomatis target PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Besaran penurunan sekitar 50 persen, sehingga target saat ini sebesar Rp3 miliar.

Akan tetapi, kata Azlan, per tanggal 1 Agustus 2020 untuk penarikan retribusi pasar mulai diberlakukan normal. Bahkan sampai saat ini capaian PAD sekitar 61,5 persen setelah diturunkan. “Penarikan

sudah diberlakukan normal.

Insya Allah kita optimis capai target yang ditetapkan setelah diturunkan atau Rp3 miliar,” terangnya.

Hanya saja, lanjut dia, yang sulit dicapai seperti pajak MBLB. Kondisi ini dikarenakan dampak dari DAK sebagian besar kembalikan ke pusat yang secara otomatis mempengaruhi pembangunan fisik yang berkurang. “Inilah ayang akan segera kita lakukan penyesuaian,”ungkapnya.

Begitupun untuk memaksi-

malkan penarikan retribusi pengangkutan MBLB oleh dump truck. Pemda Lotim sudah menutup dua jalur di wilayah utara dan selatan yang terdapat di Dusun Pejaik Jerowaru di Dusun Peseng, Desa Jenggik Utara, sehingga potensi PAD stabil. Penutupan jalur ini dikarenakan kerap dijadikan jalur tikus oleh para sopir dump truck pengangkut MBLB ke luar Lotim untuk menghindari retribusi. “Kita mulai lakukan penutupan terhadap dua jalur ini per tanggal 1 September 2020,”pungkas Azlan. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Meski sebagai pengurus Gerindra, tidak serta merta Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (Wabup) KLU), Sarifudin, S.H., M.H., menyatakan arah dukungan pada Pilkada 2020 mendatang. Wabup, H. Sarifudin, diklaim akan menyatakan arah dukungan selepas pendaftaran bakal calon di KPU pada 4-6 September ini.

Juru Bicara H. Sarifudin, Abdullah, Kamis (3/9) mengungkapkan, wakil bupati dipastikan tidak akan ikut ambil bagian pada Pilkada 2020.

Sebaliknya, wabup akan memfokuskan waktunya untuk melaksanakan amanat rakyat sebagai Wakil Bupati, sekaligus Plt. Bupati KLU, semasa bupati mengajukan izin cuti.

“Beliau akan fokus selesaikan tugas yang telah diamanatkan masyarakat. Dan, terkait perhelatan demokrasi saat ini, beliau belum menentukan sikap untuk mendukung pasangan balon manapun,” ungkap Abdullah.

Dul - sapaan akrab Abdullah, mengatakan wabup masih akan menjabat pada pemerintahan periode 2016-2021 hingga 12 Februari 2021. Selama masa itu, tentunya roda pemerintahan di KLU tidak harus dijalankan secara normatif.

Melainkan tetap memberi in-

ovasi, percepatan dan nilai tambah sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

Wabup, kata dia, masih vakum berbicara politik pilkada 2020. Wabup diakuinya pula, belum memberi instruksi kepada loyalis dan simpatisannya yang ada di masyarakat bawah.

“Saya belum mendapat instruksi dari beliau. Tapi saatnya nanti, beliau pasti akan menyatakan sikap mendukung salah satu atau bahkan membebaskan pendukung memilih kedua bakal calon. Untuk saat ini, kita tidak tahu dukungan Pak Wabup akan mengarah kemana,” sambungnya.

Dul tak membantah, jika pada proses Pilkada 2020, komunikasi politik yang mengarah ke wabup sudah dilakukan. Ratarata tim sukses melakukan pendekatan. Namun sejauhmana kesimpulan dari komunikasi itu, hanya wabup yang tahu.

Dirinya selaku salah satu orang kepercayaan wabup, sebut Dul, belum mendapat arahan dari wabup. Kendati demikian, secara politik Wabup ia klaim masih memiliki basis massa, dan nilai tawar, serta pendukung fanatik. “Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Saat beliau menyatakan sikap, pasti beliau akan mengundang kawan-kawan media,” tandasnya. (ari)

Djekat Tak Bisa Cegah Kader ”Melawan Arus” Tanjung (Suara NTB) Pernyataan sikap lebih dari 40 orang kader Golkar yang menentang arus SK DPP, disikapi normatif oleh DPD II Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ketua DPD II Golkar KLU, H. Djekat, mengaku tak bisa mencegah, apalagi memberi sanksi, kader-kader Golkar yang mendukung pasangan bakal calon selain pasangan balon yang mendapat rekomendasi DPP. “Kader sekedar kader tidak bisa disanksi, tapi kalau struktural pengurus partai, pasti. Itu (membelot), tidak bisa kita cegah,” ujar Djekat, Kamis (3/9).

Djekat tidak mengetahui ada kader yang hadir pada pengukuhan Tim Pemenangan JODA AKBAR, sekaligus penyerahan SK DPP PDIP kepada Djohan Sjamsu, - Danny Karter FR. Namun dirinya mendengar informasi itu dari laporan yang berkembang di internal Golkar.

“Namanya kita tidak tahu.

Apakah itu kader, simpatisan karena dulu pilih Golkar. Bisa saja sekedar pakai baju Golkar, namanya orang punya kepentingan,” imbuhnya.

Djekat mengakui jika dirinya juga ditanya terkait keputihan dan final Golkar mengarahkan dukungan ke NADI (Najmul Akhyar - Suardi). Ia menjawab pertanyaan itu secara normatif, Golkar menjatuhkan dukungan melalui proses dan mekanisme, termasuk hasil survei. Memungkinkan bagi Djekat, hasil survei di internal DPP Golkar lebih menonjolkan petahana, sehingga dukungan mengarah kepada paket NADI. Sebagai parpol pengusung bakal calon, Djekat menginstruksikan kepada seluruh Fraksi Golkar di DPRD Golkar harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dianggap benar agar didukung, sebaliknya yang keliru dan merugikan masyarakat, harus dikritisi disertai gagasan solutif.

“Siapapun nanti Bupatinya, tetap Golkar wajib kritis. Tidak bagus kalau diam, apalagi yang

(Suara NTB/ari)

Djekat punya kebijakan misalnya dukungan Golkar. Kita samiq na wataq na saja dulu, secara kelembagaan, kemana perintah partai saya ikuti,” pungkasnya.

Terpisah, kader militan Partai Golkar, Citrawadi, membenarkan sekarang ini sudah semakin banyak kader yang menyatakan dukungan melawan arus SK DPP. Kader dari Bayan juga tidak sedikit, bahkan mereka sejak awal menginginkan agar DPD II dan DPD I, bersikap realistis dengan mengarahkan dukungan untuk JODA AKBAR. “Kami memohon maaf kepada Ketua DPD di KLU, Pak Suhaili (Ketua DPD I) dan juga DPP. Kami yakin perpolitikan tertinggi adalah hati nurani rakyat,” ungkapnya.

Citra menegaskan, sudah dua kali kader Golkar menyatakan sikap melawan arus. Bahkan ke depannya, akan ada lagi pernyataan sikap serupa di mana kader Golkar yang bersedia tampil akan lebih banyak. Sikap ini, kata dia, sebagai pembelajaran DPP seharusnya memperhatikan arus bawah dalam proses menentukan arah dukungan.

“Kami bukan kader Golkar abal-abal, kami militan di Golkar. Jadi kader baju kuning yang mendukung JODA, bukan kader yang sengaja didesain. Ini murni gerakan kader,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Bertambah, Warga Terdampak Kekeringan Tembus 38.893 Jiwa (SuaraNTB/ils)

PENYERAHAN TERSANGKA – Proses penyerahan tersangka kasus BPR ke Kejaksaan oleh Penyidik Polres termasuk temuan kerugian negara yang dikembalikan.

Empat Tersangka Kasus BPR Dilimpahkan Taliwang (Suara NTB) Polres Sumbawa Barat, menyerahkan empat tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bank BPR ke Kejaksaan setelah perbaikan berkas P21 dilakukan. Meski sudah dilakukan pengembalian Rp284 juta dari Rp466 juta kerugian negara, kasus tersebut berlanjut hingga persidangan.

“Memang dari empat tersangka hanya satu orang (IK) yang tidak bisa melakukan pengembalian karena hanya sebesar Rp20 dari jumlah yang harus ditanggung,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S.IK, Kamis (3/9). Keempat tersangka tersebut yakni SM yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, IK menjabat sebagai accounting, LS sebagai Kabag Umum dan HD staf perkreditan.

Tidak hanya penyerahan para tersangka kasus BPR, di momen tersebut penyidik juga langsung mengajukan tahap satu kasus pengadaan lampu penerangan pantai yang diduga fiktif. Dimana dalam kasus tersebut negara dirugikan hingga Rp153 juta dari jumlah pagu sebesar Rp193 juta.

Jika satu kasus ini berhasil diselesaikan di tahun ini maka tersisa tinggal dua kasus lagi yang akan menjadi atensi di berikutnya. Penanganan Kasus korupsi juga tetap akan menjadi atensi pihaknya karena kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut sangat tinggi.

“Kami tidak hanya menyerahkan keempat tersangka melainkan mengajukan tahap satu kasus Labuhan Lalar dan kami berharap dalam waktu dekat sudah ada petunjuk dari Kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kajari KSB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH membenarkan adanya penyerahan para tersangka kasus BPR dan dalam waktu dekat akan segera diajukan ke pengadilan. Keempat tersangka juga dipastikan tetap akan menjalani hukuman sesuai dengan aturan berlaku meskipun mereka sudah melakukan pengembalian terhadap kerugian negara yang timbul.

“Meski mereka mengembalikan proses hukum tetap berjalan tidak bisa dihentikan. Apalagi kasus ini juga sudah menjadi tunggakan sejak beberapa tahun yang lalu,” sebutnya. Tujuan dari pengembalian kerugian negara tersebut juga akan menjadi pertimbangan hakim apakah akan diberikan keringanan atau tidak. (ils)

Balita di Kempo Lahir dengan Dua Jenis Kelamin Dompu (Suara NTB) Seorang balita di Desa Kempo Kecamatan Kempo lahir dengan 2 jenis kelamin. Selama ini diketahui sebagai anak laki - laki dengan tanpak jenis kelaminnya. Tapi akhir - akhir ini baru diketahui ternyata, kelamin lakinya tidak berfungsi. Justru ada lubang diantara testis dan anusnya terdapat lubang yang berfungsi tempat keluarnya air kencing.

Hal itu diungkapkan Nur, tetangga dan keluarga Nurul Afani, ibu dari balita yang memiliki 2 jenis kelamin. Kepada Suara NTB, Kamis (3/9), Nur menceritakan awal mula terungkapnya anak Afani ini memiliki 2 jenis kelamin.

“Selama ini ndak lancar ketika kencing dan BAB (buang air besar). Tapi saat dipangku ketika hendak kencing, tapi tidak berfungsi kelamin laki - lakinya. Tapi air kencingnya justru keluar. Ketika diperiksa, baru ketahuan ada kelamin perempuannya yang menjadi tempat keluarnya air kencing,” tuturnya.

Ketika mengetahui memiliki jenis kelamin ganda, keluarga kemudian membawa balita ini ke Puskesmas Kempo. Oleh dokter Puskesmas meminta dirujuk ke RDUD Dompu untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. “Sudah dibawa ke Puskesmas, tapi dokter meminta diperiksa di RSUD,” katanya.

Melihat kondisi yang dialami balita ini, kata Nur, kemungkinan besar akan dirujuk hingga RS Sanglah Bali atau RS di Surabaya. Sementara kondisi ekonomi keluarga, tergolong tidak mampu. “Warga mulai urunan untuk bantuan. Rencananya mau dibawa ke RSUD Dompu Senin (7/9),” katanya. (ula)

(Suara NTB/Jun)

BOCOR – Petugas PDAM tengah memperbaiki instalasi perpipaan yang bocor di Dusun Selaparang Desa Matua, Kamis (3/9).

PDAM Terapkan Pelayanan Bergilir Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, mulai menerapkan pelayanan bergilir air bersih untuk ribuan pelanggan di dua kecamatan. Hal itu menyusul debit mata air pada Bendungan Kemudi dan Rora, terus menyusut akibat musim kemarau. Kondisi tersebut makin diperparah banyaknya jaringan instalasi perpipaan yang rusak termakan usia. Demikian ungkap Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/9).

Ia menjelaskan, pelayanan bergilir sebagaimana yang pernah diterapkan tahun-tahun sebelumnya, terpaksa dilakukan karena debit air pada bendungan sumber sudah tidak lagi memungkinkan. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani. “Debit air kita sudah sangat kurang, kemudian kemampuan pipa ini juga tidak lagi memadai karena pengguna terus bertambah,” ungkapnya.

Bekurangnya debit air yang disertai penambahan jumlah pengguna, menurut dia, wajar membuat pelayanan harus dilakukan secara bergilir. Jika tidak, ia memastikan ribuan pelanggannya di Kecamatan Woja dan Dompu, tidak akan bisa maksimal menikmati air bersih.

Situasi ini makin diperparah bayaknya jaringan instalasi perpipaan yang bocor dan rusak termakan usia. “Inikan pipa lama yang ditanam, kerusakannya dimana-mana. Seperti di Bali I misalnya, itu sudah keropos semua. Belum lagi titik lain, ini sangat mempengaruhi pendistribusian air ke pelanggan,” jelasnya.

Atas kondisi yang dihadapi tersebut, PDAM sudah berupaya meminta bantuan peremajaan instalasi perpipaan. Namun mengingat wabah Covid-19, hanya sejumlah titik pada Bendungan Rora yang bisa diakomodir tahun ini.

Sementara disinggung pola pelayanan bergilir terhadap pelanggan di dua kecamatan, Agus Supandi mengatakan, untuk tiap wilayah berfariasi, seperti misalnya di Dorotangga, Saka dan sekitarnya di wilayah kota, pelanggan dilayani air bersih hanya satu kali dalam dua hari, bahkan ada yang sampai tiga hari. “Untuk di Woja juga ada, seperti di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, tetap kita gilir tiap hari mereka,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Warga di wilayah Kabupaten Bima yang terdampak bencana kekeringan terus bertambah.

Hingga kini jumlahnya mencapai 38.893 jiwa yang tersebar di 38 Desa dari 10 Kecamatan.

Jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, pada Bulan Agustus 2020.

Kepala BPBD Kabupaten Bima, Aris Munandar ST, mengatakan pada bulan Juli lalu, jumlah warga yang terdampak kekeringan tercatat sebanyak 27. 843 jiwa atau sebanyak 5.625 Kepala Keluarga (KK).

“Namun Bulan Agustus ini bertambah menjadi sebanyak 38.

893 jiwa atau 7.835 KK,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (3/9).

Ia mengaku sebaran wilayah yang terdampak kekerin-

gan berdasarkan pendataan pada Bulan Juli juga sebanyak 36 Desa dan tersebar pada 10 Kecamatan, namun kini bertambah menjadi 38 Desa.

“Bulan lalu ada 36 Desa tapi sekarang menjadi 38 Desa yang tersebar pada 10 Kecamatan,” katanya.

Aris menyebutkan Kecamatan di Kabupaten Bima yang sangat mengalami dampak kekeringan yakni Palibelo. Warga yang terdampak kekeringan di Kecamatan ini sebanyak 13.600 jiwa atau 2.720 KK. “12 Desa di Kecamatan Palibelo terkena dampak semua,” ujarnya.

(Suara NTB/Ist)

AIR BERSIH - Penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Bima kepada warga yang terdampak kekeringan belum lama ini.

Kemudian urutan kedua jiwa atau 1.425 KK yang pihaknya juga berkoordinasi lanjutnya, di Kecamatan tersebar pada 6 Desa. Serta dengan OPD lain untuk menanWoha dengan jumlah warga urutan ketiga di Kecamatan gani kekeringan jangka panjang.

“Distribusi air bersih seperyang terkena dampak 7.125 Donggo. “Di Kecamatan Donggo sendiri ada 6.000 ti di wilayah Kecamatan Dongjiwa atau 1.200 KK tersebar go, Bolo, Soromandi, Woha, 4 Desa yang terkena damp- Palibelo dan lainnya tetap dilakukan. Tapi kita juga berkak kekeringan,” katanya.

Aris menambahkan selain oordinasi dengan OPD lain unterus mendroping air bersih ke tuk membahas solusi penangawilayah yang terkena dampak nan kekeringan ini, seperti sebagai upaya jangka pendek, Perkim,” pungkasnya. (uki)

Polisi Ungkap Penyelundupan Ratusan Botol Miras

Dompu (Suara NTB) – Timsus Polsek Dompu, berhasil mengungkap penyeludupan ratusan botol Minuman Keras (Miras) di Simpang Tiga Karijawa, Kamis (3/9) Pukul 2.30 dini hari. Miras berbagai janis tersebut dimuat menggunakan truk Bernopol DR 8744 AC. Untuk mengelabui polisi, supir inisial Dd (42) menindihnya dengan sayur dan buah.

Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan menjelaskan, terungkapnya perbuatan melawan hukum tersebut buah informasi warga, terkait adanya truk yang dicurigai mengangkut minuman keras.

Atas laporan itu, Timsus Polsek Dompu dibawah pimpinan Kapolsek Ipda I Kadek Swadaya Atmaja, S. Sos., kemudian melakukan penyelidikan dengan menyebar anggota ke sejumlah titik yang akan dilalui. “Benar saja sekitar Pukul 2.30 truk ini melintas di simpang tiga Karijawa,” ungkapnya.

Mendapati truk dengan nopol dan ciri sesuai laporan warga

Pendaftaran Bapaslon Pilkada

KPU Batasi Peserta, Bawaslu KSB Perketat Pengawasan (Suara NTB/Jun)

GELEDAH TRUK – Timsus Polsek Dompu menggeledah truk bermuatan Miras, Kamis (3/9). itu, Timsus sigap mencegatnya. tol miras itu merupakan milik Terlebih melakukan pengecekan ILH, warga Desa Bolo Kecamatan terhadap barang bawaan hing- Madapangga Bima. Ini rencananga didapati tumpukan miras ya akan diedarkan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. yang tertutup sayur dan buah.

Di antara barang bukti, seTemuan ini, lanjut Hujaifah, langsung disikapi anggota dengan but dia, antara lain yakni 528 menggiring sang supir inisial Dd botol arak, 156 botol anggur berikut barang bukti ke Mapolsek merah, 24 botol bir dan 84 boDompu. “Setelah dipastikan ada tol anggur kolesom. “Selain tumpukan miras, tim membawa barang bukti dan pelaku, truk yang bersangkutan bersama beserta sayur bawaan yang barang bukti ke polsek untuk pros- dipakai mengelabui anggota ini sudah diamankan di es lebih lanjut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil introgasi Polsek untuk kepentingan peawal diketahui bahwa ratusan bo- nyidikan,” pungkasnya. (jun)

Dua Bapaslon Direncanakan Mendaftar di Hari Terakhir Bima (Suara NTB) – KPU Kabupaten Bima membuka pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 pada 4 hingga 6 September.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, rencananya pada hari pertama, yakni pada Jumat (4/9), Bakal Paslon, Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd (Dinda-Dahlan) akan mendaftar.

Kemudian pada hari terakhir, Minggu (6/9), ada dua bakal Paslon yang akan mendaftar sekaligus, yakni Drs. H. Syafruddin H. M. Noer M.Pd dan pasangannya, Ady Mahyudi (Syafaad) dan dr. Irfan dengan pasangannya H. Herman Alfa Edison (IMAN).

Komisioner KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd menjelaskan, pendaftaran bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pilkada Kabupaten Bima 2020 sudah diumumkan sejak 28 September 2020. “Pendaftaran

(Suara NTB/Uki)

SIMULASI – Suasana simulasi pendaftaran bakal paslon Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di kantor KPU Kabupaten Bima, Kamis (3/9). hanya dilayani selama tiga hari, yakni mulai tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (3/9).

Mengenai kepastian jam serta hari mendaftar, yang menentukan adalah bakal paslon, karena KPU sifatnya hanya menunggu konfirmasi dari LO atau penghubung bakal paslon.

“Kita hanya standby menerima selama 3 hari sesuai

tahapan,” katanya. Tidak hanya itu, lanjutnya berdasarkan ketentuan, proses pendaftaran bakal paslon akan dibatasi orang dalam ruangan. Karena pihaknya menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita tetap memperhatikan kapasitas ruangan sehingga jumlah orang dibatasi.

Tadi juga kita telah melakukan simulasi dan pembagian tugas,” pungkasnya. (uki).

Taliwang (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan telah menyampaikan memo internal ke seluruh elemen di bawahnya untuk memperketat pengawasan saat pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) ke KPU. Adapun isi memo tersebut menginstruksikan agar seluruh unsur pengawas memantau setiap keterlibatan elemen masyarakat yang dilarang terlibat dalam agenda politik tersebut.

“Memo internal kami itu mulai dari Panwascam sampai ke pengawas lapangan,” sebut ketua Bawaslu KSB, Karyadi kepada wartawan, Kamis (3/9).

Ia menjelaskan, saat pendaftaran akan sulit mendeteksi setiap orang yang datang mengantar Bapaslon. Karena itu pengawasan akan dilakukan di titik-titik kumpul yang ada di desa/kelurahan. “Kalau di situ kan bisa kita tahu, si A apartur desa, si B itu ASN. Nah mereka ini kan dilarang secara aturan,” timpalnya.

Selain melakukan pengawasan ketat di tiap tingkatan.

Ia menambahkan, khsusus terkait netralitas ASN pihaknya telah bersurat ke pemerintah dan menjalin kerja sama dengan inspektorat setempat.

Harapannya inspektorat selaku pengawas internal pemerintah bisa turut melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN agar tidak terlibat politik praktis selama perhelatan Pilkada nanti. “Kami juga minta orang inspektorat mengawasi saat pendaftaran Bapaslon.

Jangan sampai ada yang ikut turun,” tegasnya.

Pada bagian lain disinggung mengenai mobilisasi massa saat pendaftaran Bapaslon.

Karyadi mengaku, terjadi dilema karena di satu sisi pelaksanaan Pilkada saat ini ditengah pandemi Covid-19. Di mana setiap tahapan Pilkada selalu ditekankan agar mematuhi pro-

tokol pencegahannya. Tetapi di sisi lain, Pilkada sebagai ajang demokrasi masyarakat berhak turut berpartisipasi. “Nah katanya kan calon petahana (pasangan Firin - Fud) akan diantar sekitar 7 ribu pendukungnya. Ini tidak bisa kita larang.

Tapi kalau protokol Covid dengan sebanyak itu apa iya bisa menerapkan pembatasan fisik?,” urainya seraya menambahkan, tidak ada sanksi bagi peserta Pilkada yang abai terhadap penerapan protokol pencegahan Covid-19.

“Tidak ada sanksinya ya. Tapi kami sebagai penyelenggara selalu ditekankan oleh aturan agar setiap tahapan Pilkada semua mematuhi protokol pencegahan Covid. Itu saja,” imbuh Karyadi.

Batasi Jumlah Rombongan KPU KSB memberlakukan pembatasan jumlah rombongan bakal pasangan calon (Bapaslon) saat akan melakukan pendaftaran. Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, pembatasan jumlah rombongan Bapaslon saat mendaftar itu diambil pihaknya dalam rangka mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Jadi tidak bisa semua rombongan bisa masuk lokasi pendaftaran.

Karena tempatnya terbatas,” katanya, Kamis (3/9).

Untuk stan penerimaan pendaftaran, KPU KSB memanfaatkan halaman kantornya.

Menurut Denny, kapasitas arena pendaftaran tersebut hanya maksimal memuat sekitar seratus orang. Karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan tim pemenangan Bapaslon yang akan mendaftar untuk membatasi jumlah rombongannya masuk ke arena pendaftaran.

Sementara ini dari Bapaslon yang telah mengkonfirmasi mendaftar ke KPU KSB, ada pasangan HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud).

Pasangan petahana Pilkada KSB ini berencana mendaftar esok hari (hari ini). (bug)

Pilkada Dompu

Demokrat Usung SUKA, PKS Merapat ke Eri-HI Dompu (Suara NTB) Menjelang masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ke KPU pada 4 sampai 6 September, dipastikan hanya ada 3 pasangan calon di Pilkada Dompu. Kepastian ini setelah pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Veryani (SUKA) menerima langsung dukungan Partai Demokrat yang diserahkan oleh Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, MSC, MBA, MA di Jakarta, Rabu (2/9) malam.

Dukungan Partai Demokrat menjadikan pasangan SUKA didukung oleh 4 partai politik dengan keterwakilan 10 kursi. Yaitu Partai Golkar (3 kursi), PAN (1 kursi), PPP (3 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi). “Saya Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Dompu provinsi NTB periode 2020 – 2025 kepada bapak H Syaifurrahman Salmansebagai calon Bupati

dan ibu Ika Rizky Veryani sebagai calon wakil Bupati,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat seperti video yang beredar, Kamis (3/9) pagi.

Acara penyerahan itu sendiri dilakukan pada Rabu (2/9) malam di kantor DPP Partai Demokrat dan diterima langsung oleh Calon Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, SE, MSI dan didampingi oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I Selain Partai Demokrat, PKS yang memiliki 2 kursi Dewan juga menyerahkan SK DPP dari Ketua DPW PKS NTB, H Abdul Hadi, SE, MM kepada Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasaruddin, SH di kantor DPW PKS NTB Kota Mataram. SK model B.1-KWK Parpol ini berisi keputusan mengusung pasangan Hj Eri Ariyani H Bambang – H Ichtiar, SH di Pilkada Dompu tahun 2020.

Keputusan Partai Demokrat

dan PKS ini semakin menguatkan bahwa Pilkada Dompu tahun 2020 hanya akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Yaitu pasangan Hj Eri Ariyani – H Ichtiar, SH (Eri – HI) didukung PBB (2 kursi), PKB (4 kursi), PDIP (1 kursi), dan PKS (2 kursi). Pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Veryani (SUKA) didukung Partai Golkar (3 kursi), PAN (1 kursi), PPP (3 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi). Serta pasangan Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) didukung Partai Gerindra (4 kursi), dan Partai Nasdem (4 kursi).

Sementara pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH hanya didukung Partai Hanura (2 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi) sesuai SK model B.1-KWK Parpol yang didapat. Sehingga pasangan ini tidak bisa mendaftar karena tidak memenuhi minimal 6 kursi minimal syarat dukungan dari partai politik (Parpol).

Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasaruddin, SH yang dikonfirmasi terkait keputusan

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN SK - Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan SK B.1-KWK Parpol kepada H. Syaifurrahman Salman, SE, MSI sebagai calon Bupati Dompu di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (2/9) malam.

DPP PKS yang mengarahkan dukungan kepada pasangan Eri – HI mengaku sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi di politik. Sebagai kader dan pengurus PKS, dirinya siap mengamankan apapun keputusan DPP PKS termasuk untuk mengusung pasangan Eri – HI di Pilkada Dompu. “Kita laksanakan saja keputusan DPP. Saya

pastikan akan ikut mendaftarkan pasangan Eri – HI di KPU Dompu,” katanya.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I yang dihubungi melalui telponnya belum berhasil dihubungi. Pertanyaan lewat aplikasi WhatsApp juga belum dibalas. (ula)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Etika Publikasi Jurnal Ilmiah Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar Jurnal Ilmiah #5 pada Rabu (2/9) malam. Webinar jurnal ilmiah seri kelima ini mengusung tema Etika Publikasi, Isu dalam Publikasi Ilmiah atau Publications Ethics, Issues in Scientific Publication.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja dalam sambutannya mengatakan, tema yang dibawa dalam webinar kali sangat bagus terkait dengan etika.

Menurutnya, etika publikasi merupakan kerangka dasar yang memang wajib bagi pen-

gelola jurnal. “Ini penting sehingga pengelola jurnal memiliki pedoman, khususnya dalam etika jurnal,” katanya.

Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Ketua panitia webinar jurnal ilmiah seri kelima ini yaitu I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag., M.Ag. Webinar ini menghadirkan Narasumber, Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag,, M.Pd.H., yang merupakan dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Ketut Windhi Maretha, S.Ag.,M.Fil.H. I Ketut Sudarsana membawakan materi berjudul Etika Publikasi. Ia menjelaskan, dalam setiap praktik penyimpangnan yang terjadi dalam setiap publikasi akan mencederai ilmu pengetahuan dan kred-

Cuti Jadi Ketua PGRI PILKADA Lombok Tengah (Loteng) kian menarik dan banyak membuat kejutan. Detik-detik terakhir jelang pendaftaran bakal calon, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah H. Sumum, S.Pd., M.Pd., dikabarkan akan ikut bertarung.

Sumum yang juga Ketua PGRI Loteng itu akan menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Hj. Lale Prayatni. Ramai beredar surat B1 KWK dukungan dari PBB sejak 1 September lalu.

Menanggapi kemunculan nama Sumum sebagai bakal calon wakil bupati Loteng, Ketua PGRI NTB, Yusuf meminta pada H. Su(Suara NTB/dok) mum agar segera mengaYusuf jukan surat cuti sementara dari jabatan sebagai Ketua PGRI. Menurut Yusuf, pengajuan surat cuti sementara merupakan langkah terbaik bagi anggota PGRI yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik untuk menjaga netralitas anggota.

“Dalam konteks H. Sumum sebagai ketua seharusnya beliau jika nanti positif mencalonkan diri sebaiknya harus cuti sebagai Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah,” ujar Yusuf.

“Karena beliau bukan anggota partai politik dan tetapi apakah beliau dikatagorikan berafliasi dengan partai politik, menurut hemat saya selam beliau dicalonkan menjadi calon Wakil Bupati dan selama kampanye untuk menjaga independensi dan netralitas maka belaiu bisa mengajukan cuti sementara sebagai Ketua PGRI,” ungkap Yusuf.

Sementara kedudukannya sebagi Ketua PGRI Loteng bisa digantikan sementara oleh Wakil Ketua. Lebih jauh dikatakan Yusuf bahwa dalam menyikapi Pemilukada serentak di NTB, PGRI sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenagaan di dalam AD/ART PGRI hasil Kongres XXII tetap konsisten mengacu AD/ART pada bab IV tentang sifat dan semangat disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PGRI adalah organisasi yang bersifat unitaristik.

Hal itu berarti PGRI tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan,agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Selain itu, PGRI juga organisasi independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.

“Dan nonpartisan, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik apapun,” tegasnya.

Artinya anggota PGRI yang juga merupakan ASN aktif tetap harus berada dalam koridor perundang-undangan yang ada.

Semua anggota PGRI adalah ASN aktif, sehingga tidak dibenarkan sama sekali melakukan politik praktis. “Oleh karena itu kami menghimbau kepada anggota PGRI di seluruh NTB sebagai kaum terdidik jangan ikut menjadi tim sukses,” paparnya.

Dia pun mengingatkan agar jangan sampai karena persoalan dukung mendukung saat Pilkada, membuat guru anggota PGRI berurusan dengan persoalan hukum nantinya. “Jangan sampai di kemudian hari ada anggota yang kena delik hukum tentang netralitas ASN, guru akan menyalurkan hak suaranya sesuai hati nurani nya mana calon yang dapat mengayomi dan melindungi guru serta memperhatikan kesejahteraan guru,” terang Yusuf.

Lalu bagaimana sikap organisasi dalam konteks H. Sumum yang diprediksi maju dalam kancah politik praktis, Yusuf menegaskan dukungan bagi kader terbaik PGRI yang ingin berkompetisi.

“Jika ada kader yang baik dari PGRI tetap mendukung dalam sebagaimana saya utarakan di atas PGRI/ASN tetap menjaga netralitas nya jangan sampai ada anggota yang di bawa ke ranah politik praktis,” tambahnya. (dys)

ibilitas sebagai seorang peneliti dan sebagai seorang penulis. Juga akan mencederai kredibiltas penerbit, dalam hal ini jurnal itu sendiri.

“Maka penting sekali bagi kita memahami dulu apa itu etika publikasi, dan harapannya kemudian adalah kita bisa melaksanakanya atau paling tidak kita menghindari yang tidak patut untuk dilakukan dalam dunia publikasi,” katanya.

Ia membawakan materi webinar ini mengacu pada Commite on Publication Ethics (COPE). Ia juga menjelaskan prinsip dalam transparansi dan best practice dalam publikasi ilmiah. Disebutkan juga mengenai standar tampilan sebuah website jurnal ilmiah.

Menurutnya yang sangat menentukan adalah adanya publication ethics di tampilan sebuah website jurnal ilmiah.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Jurnal Ilmiah seri kelima STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Jurnal Ilmiah seri kelima STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

“Kalau bapak/ibu mengajukan akreditasi jurnal di Arjuna, kemudian di website tidak tercantum etika publikasi, maka pengajuannya bisa dibatalkan. Sangat signifikan pengaruhnya,” katanya.

Ia menjelaskan terkait

klausul etika publikasi menurut standar COPE yaitu indikasi pelanggaran (misconduct), kepenulisan dan kontribusinya, keluhan dan banding, konflik kepentingan, data dan reproduksibilitas, pengawasan etika, kekayaan intelektual,

manajemen jurnal, proses penelaahan sejawat, dan diskusi dan perbaikan pascapublikasi.

I Ketut Sudarsana juga menjelaskan bentuk pelanggaran etika yang umumnya ditemui, yaitu sengketa kepenulisan, plagiarisme, publikasi ganda,

pelanggaran oleh peninjau, ghosts and guest author, konflik kepentingan, data yang dibuatbuat atau dipalsukan, dan dugaan pelanggaran etika lainnya.

Seusai pemaparan materi, webinar dilanjutkan dengan diskusi. (ron/*)

Simkatmawa Unram Tempati Urutan 57 dari 2.327 PT Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan daftar Pemeringkatan Kemahasiswaan pada Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa) Perguruan Tinggi (PT), Senin (31/8) lalu.

Dari daftar tersebut, Universitas Mataram (Unram) berhasil menempati urutan ke-57 pada Simkatmawa tahun akademik 2019/2020 atau naik 59 persen dari tahun lalu. Sebelumnya Unram berada di posisi ke-103 dari total 2.327 PT yang ada di Indonesia. Hal ini disambut baik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Unram Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si. “Allhamdulillah naik 59 persen,” tutur Prof. Enny di Rektorat Unram, Rabu (2/9).

Prof. Enny menjelaskan kenaikan tersebut telah mengantarkan posisi Simkatmawa Unram ada di urutan ke-57 pada tahun akademik 2019/2020, dari total 2.327 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh

Indonesia . “Tahun akademik 2018/2019 sebelumnya Unram ada di Urutan ke-103,” jelasnya.

Simkatmawa merupakan sebuah sistem pemeringkatan yang dijadikan acuan bagi kementerian dan Perguruan Tinggi (PT) dalam melaksanakan pelaporan kinerja atau prestasi dalam bidang kemahasiswaan yang dilaporkan secara online melalui laman Simkatmawa Kemendikbud oleh masing-masing PTN dan PTS. Pemeringkatan kemahasiswaan tersebut dilakukan guna mendorong PT untuk meningkatkan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan kreativi-

tas mahasiswa, olahraga, seni, minat khusus, bakat, kewirausahaan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional demi kemajuan Indonesia.

Prof. Enny mengatakan, melesatnya pencapaian tersebut adalah berkat kerja keras dari seluruh civitas akademika Unram untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas program-program di bidang kemahasiswaan.

“Beberapa program kemahasiswaan tersebut antara lain, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kegiatan non lomba/rekognisi seperti mahasiswa yang mendapatkan penghargaan karena pendaftaran hak paten atau memiliki hak cipta/paten, sebagai juri/tutor nasional maupun

internasional, pemakalah/speaker conference/seminar nasional/internasional, serta menjadi peserta dalam pameran internasional/nasional,”ungkapnya.

“Selain itu, ada juga mahasiswa yang berwirausaha, pertukaran mahasiswa nasional maupun internasional, pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, dan prestasi kokurikuler maupun ekstra kurikuler mandiri,” tambahnya.

Guru Besar dalam Ilmu Peternakan Unram itu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum., dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terbaik kepada bidang kemahasiswaan.

Melalui Simkatmawa, dia juga mengajak seluruh civitas akademika untuk melalukan evaluasi guna meningkatkan kegiatan-kegiatan di bidang kemahasiswaan, sehingga dapat meningkatkan prestasi maha-

(Suara NTB/dok)

Enny Yuliani siswa dalam bidang penalaran dan kreativitas mahasiswa, olahraga, seni, minat khusus, bakat, kewirausahaan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional demi kemajuan Universitas Mataram. (dys)

Jala Mangkara, Siswa MTsN 1 Loteng Raih Prestasi Membanggakan Praya (Suara NTB) Satu lagi torehan terbaik dari santri madrasah terukir di panggung olahraga tingkat internasional. Jala Mangkara adalah siswa MTs Negeri 1 Lombok Tengah (Loteng) pada Kejuaraan yang diberi label Open Online Competition Horsebow Ground Archery 2020, berhasil menyabet juara pertama. Santri kelas delapan ini menurut Kepala MTsN 1 Loteng H. Abdul Fatah, berhasil menjadi yang terbaik di kelasnya.

“Alhamdulillah Jala Mangkara berhasil mengungguli 1.298 peserta dari beberapa negara seperti Amerika, Malaysia, Brunei, dalam kejuaraan memanah tingkat Internasional,” ujar Abdul Fatah.

Jala Mangkara berhasil menyabet medali emas kategori U16

TUNJUKKAN - Jala Mangkara menunjukkan kemampuannya di olahraga memanah.

(Suara NTB/ist)

Putra. Even yang dilaksanakan secara virtual saat siswa –siswi melaksanakan kegiatan belajar dari rumah (BDR) ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi Jala Mangkara untuk terus berlatih dan selanjutnya mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan lainnya di tahun 2021 mendatang.

Terkait dengan pembimbingan, Abdul Fatah menyatakan, selama ini latihan yang dilaksanakan Jala Mangkara dibimbing oleh ayahnya sendiri yang merupakan atlet memanah dan juga ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) NTB. Selain itu beberapa kali Jala Mangkara sempat berlatih di halaman MTsN 1 Loteng.

Olahraga memanah adalah salah satu cabang yang selama ini memang kalah populer dibanding dengan cabang olahraga lainnya seperti karate, bulu tangkis atau sepak bola. Kejuaraan-kejuaraan memanah selama ini sering diadakan oleh Pordasi atau Persatuan Olahraga

Berkuda Seluruh Indonesia.

Termasuk even yang diikuti oleh Jala Mangkara ini diadakan oleh Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pusat kerjasama dengan Federasi Olahraga Memanah Amerika dan Malaysia.

Pembina olahraga MTsN 1 Loteng Muhammad Bahri mengkonfirmasi, kejuaraan memanah tingkat Internasional yang diikuti Jala Mangkara ini diadakan secara virtual.

“Open online competition Horsebow Ground Archery 2020 ini adalah kejuaraan Internasional yang diikuti oleh atletatlet memanah terbaik dari Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, Brunei,” ujar Bahri.

Kejuaraan ini berlangsung selama 18 hari yaitu tanggal 9-16 Agustus dan karena saat ini terkendala Covid 19. Mekanisme kejuaraan ini dilakukan virtual yaitu para atlet mendokumentasikan atau merekam kegiatan memanahnya, selanjutnya dikirim dan dinilai panitia pusat. (dys)

Laboratorium Siaran STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) Laboratorium Siaran Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Kamis (3/9). Webinar itu mengusung tema Pemanfaatan Laboratorium Siaran untuk Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi di Era Digital.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, webinar ini penting, karena laboratorium merupakan tempat untuk mendidikan atau melatih mahasiswa agar mampu mempraktikan pengetahuan yang didapatkan.

“Laboratorium ini akan dapat meningkatkan kualitas dari lulusan yang diharapkan nantinya di masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan teori yang didapatkan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi atas pelaksanaan webinar ini, terutama kepada panitia pelaksana, dan para narasumber

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Laboratorium Siaran STAHN Gde Pudja Mataram. untuk memberikan tips memanfaatkan laboratorium yang ada di kampus. “Supaya bermanfaat terhadap mahasiswa dan lingkungan, untuk nantinya kita dapat berperan memanfatkan lab tersebut,” katanya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram.

Ketua panitia webinar ini yaitu Ni Luh Aryani, S.Ag.,M.Ag., Webinar ini dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, I Wayan

Sutama, M.I.Kom. Webinar ini menghadirkan dua narasumber, narasumber pertama, Reza Safitri, S.Sos., M.Si., Ph.D., yang merupakan Kepala Laboratorium Broadcasting Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawiajaya Malang. Narasumber kedua, H. Agus Talino, S.I.Kom., yang merupakan Direktur Radio Global FM Lombok.

Narasumber pertama, Reza Safitri membawakan materi berjudul Peran Laboratoroium

Siaran untuk Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi di Era Digital. Menurutnya, laboratoriun memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Karena laboratorium secara aktif terlibat dalam penyusunan capaian pembelajaran suatu prodi, sekaligus juga sebagai unit kerja.

Ia menjelaskan, pembelajaran laboratorium dimaksudkan untuk mahasiswa dapat meningkatkan keterampilannya sesuai dengan subjek praktikum.

Juga untuk pemahamam prinsip ilmu pengetahuan dan tahap-tahap dalam penelitian ilmiah, dan mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah secara sistematik. “Juga membina pengembangan sikap atau perilaku profesional, praktis, dan komitmen,” jelasnya.

Narasumber kedua, H. Agus Talino membawakan materi berjudul Tata Kelola Media Penyiaran, Peluang dan Tantangan. Menurutnya, pandemi Covid-19 ini seakan membuat banyak teori pengelolaan lembaga penyiaran tidak relevan lagi. Dengan begitu, pihaknya perlu menemukan teori baru agar bisa bertahan dalam

(Suara NTB/ist)

Suasana webinar Laboratorium Siaran STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi Zoom. mengembangkan lembaga penyiaran.

“Kalau saya analogikan dengan situasi fisik, pandemi Covid-19 bagi lembaga penyiaran, yang kami rasakan seperti keterbatasan ruang ekspresi, ruang inovasi,” katanya.

Agus Talino menyampaikan, mengelola lembaga penyiaran bukan sebatas kerja idealisme. Namun juga kerja bisnis. Menurutnya, tidak mungkin lembaga penyiaran bisa melaksanakan tugas-tugas idealismenya kalau kekuatan finansialnya tidak cukup. Ke-

tika tidak terjadi pandemi Covid-19, ruang kreativitas dan ruang inovasi untuk memperkuat basis finansial itu masih longgar.

Apalagi, lanjutnya, sebelum pandemi ini lembaga penyiaran mengalami situasi goncangan atau disrupsi, karena masyarakat punya banyak pilihan. Saat ini, kompetitor lembaga penyiaran tidak lagi sesama platform atau jenisnya, masyarakat sudah banyak pilihannya. “Lembaga penyiaran berkompetisi dengan YouTube, dan dengan platform

yang lain,” sebutnya.

Namun demikian, Agus Talino menekankan, lembaga penyiaran tentu tidak boleh kehilangan harapan. Menurutnya, masih ada kesempatan untuk bertahan, bahkan untuk berkembang. Persoalannya memang ada pada kreativitas dan inovasi masing-masing lembaga penyiaran.

“Kami di Radio Global FM Lombok misalnya, hampir setiap saat berdiskusi, bahkan masing-masing kami itu berkontemplasi untuk menjawab tantangan yang sesungguhnya tidak kecil sekarang ini,” katanya.

Agus Talino juga menyampaikan, bisnis media, salah satunya, adalah bisnis trust atau kepercayaan. Pihaknya di Radio Global FM Lombok terus berjuang untuk menjaga dan merawat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan berita-berita yang dicari dengan praktik jurnalistik yang profesional. “Karena sekali saja kami mencederai kepercayaan masyarakat itu, maka sulit kita kembalikan kepercayaan masyarakat. Akibatnya pasti fatal bagi lembaga penyiaran,” pungkasnya. (ron/*)

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Gagal dengan PKB, PKS Lobi Petinggi PAN, Hanura dan Berkarya Mataram (Suara NTB) Bangunan koalisi PKS dengan PKB akhirnya berantakan di tengah jalan, sebelum sampai mendaftarkan pasangan calon ke KPU. Hal tersebut disebabkan lantaran kedua partai tidak bisa mencapai kesepakatan bakal pasangan calon yang akan mereka usung di Pilkada serentak Kabupaten Lombok Tengah 2020.

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

AMANKAN PILKADA - Kiri ke kanan- Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal bersalaman pencegahan Covid-19 dengan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, apel gelar pasukan virtual Operasi Mantap Praja Gatarin 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTB, Kamis (3/8).

TNI Siap Dukung Polri Jaga Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) – Korem 162/WB mengerahkan pasukannya untuk membantu pengamanan Pilkada Serentak 2020 tujuh kabupaten/kota di wilayah NTB. Tantangan pesta demokrasi tahun ini bertambah berkat pandemi Covid-19. Proses demokrasi diharapkan lancar dengan mencegah penularan Covid-19.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengikuti apel gelar pasukan virtual Operasi Mantap Praja Gatarin 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTB, Kamis (3/8).

Apel itu dipimpin Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. Rizal mengatakan, apel gelar pasukan ini merupakan simbol atau pesan dari kesiapan seluruh pemangku kepentingan atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan untuk menyukseskan kegiatan Pilkada serentak tahun 2020.

“Dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki prajurit TNI jajaran Korem 162/WB siap membantu Polri jajaran Polda NTB namun demikian dalam pelaksanaan tentunya kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan pengamanan,” terangnya.

Danrem menambahakan peran serta komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda juga sangat diharapkan untuk sama-sama mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di seluruh tahapan Pilkada. “Pilkada serentak merupakan sistem politik demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir serta cara bertindak yang profesional dan proporsional agar dapat berjalan efektif dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” urainya.

Proses demokrasi yang baik, sambung dia, diharapkan sejalan dengan lahirnya pemimpin yang adil serta mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Danrem pun menyatakan komitmen netralitas TNI-Polri. “Netralitas agar tetap dijaga, sehingga kita lebih konsen dalam melaksanakan pengaman seluruh tahapan Pilkada serta menjamin keamanan masyarakat agar dapat melaksanakan pesta demokrasi dan menyalurkan pilihannya dengan tertib, aman dan lancar,” sebutnya.

Dia juga mengingatkan perihal protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. ”Maka protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan tak terkecuali TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan, sehingga Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran,” tandas Rizal. (why/*)

Kasasi Kasus Perumahan Dompu

Audit Kerugian Negara BPKP Diabaikan Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB melayangkan kasasi perkara korupsi Rp6,3 miliar pemberian modal kerja dari Bank NTB Dompu kepada pengembang perumahan PT Pesona Dompu Mandiri.

Vonis bebas dua perkara itu tidak bisa diterima jaksa penuntut umum. Sebabnya, audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB tidak dianggap.

“Sudah ada pernyataan lembaga negara bahwa ada kerugian negara. Terus BPKP itu mau dijadiin apa kalau pernyataannya tidak dipakai,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Kamis (3/9) kemarin. Menurutnya, kasus itu diyakini indikasi korupsinya karena ada hasil audit yang menyatakan timbulnya kerugian negara. Sebagai akibat dari perbuatan korupsi tersebut. “BPKP ini lembaga negara, diabaikan. Apa alasannya kok tidak dipakai,” tegasnya lagi.

Dalam pertimbangan putusan pun disebutkan bahwa Bank NTB Cabang Dompu bukannya merugi. Melainkan malah untung Rp800 juta dari pemberian kredit untuk pembangunan rumah subsidi tersebut. “Untungnya kan setelah selesai. Perbuatannya kan dari awal. Prosesnya yang dilihat. Saya yakin kasus ini terbukti di kasasi,” kata Nanang.

Kajati menambahkan, jaksa penuntut umum tidak akan melimpahkan kasus ke pengadilan apabila sedari awal tidak meyakinkan pembuktiannya. “Kita tidak main-main ajukan perkara ke persidangan itu,” pungkasnya.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Direktur PT Pesona Dompu Mandiri (PDM) Surahman dan mantan Direktur PT Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan divonis bebas dari segala dakwaan korupsi Rp6,2 miliar kredit modal kerja. Majelis hakim Sri Sulastri bersama hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi menyatakan dua terdakwa itu tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan. Kemudian memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Dakwaan pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP gagal dibuktikan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa dengan pidana penjara lima tahun, dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas antara lain, proses pengajuan dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan ketentuan. Akta perjanjian kredit yang ditandatangani Ramdan dan Surahman pada tahun 2017 sah menurut hukum.

Pengajuan kredit untuk membangun 150 unit rumah subsidi Dorompana Permai di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu disetujui Rp10 miliar. Namun, pencairannya baru sampai Rp6,2 miliar selama lima bulan berjalan. Syarat pencairan kredit sudah terpenuhi berupa prestasi kemajuan pekerjaan fisik. Ditambah, adanya 426 calon pembeli dengan 117 diantaranya lolos BI Checking. 20 calon pembeli sudah menyetorkan uang muka.

Tetapi, pada 17 Mei 2019, saksi BPN menghentikan proses pengalihan hak tanggungan sertifikat atas permintaan jaksa. Padahal sudah diterbitkan cover note dalam rangka balik nama sertifikat. PT PDM hanya bisa menarik dana kredit sebesar Rp6,2 miliar. Ahli BPKP menyatakan kerugian negara Rp6,2 miliar. Namun, PT PDM melunasi kewajiban bunga dan pokok kredit sebesar Rp6,8 miliar sebelum jatuh tempo pada 6 November 2019. Kantor Pusat Bank NTB menyatakan keuntungan Rp800 juta. (why)

Dari masing-masing DPP kedua partai mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukung kepada calon yang berbeda.

Berdasarkan tangkapan layar SK DPP kedua partai yang beredar luas, DPP PKS memutuskan mendukung pasangan H. Masrun-Habib Ziadi. Sementara DPP PKB sendiri mengeluarkan nama Lale Prayatni-H. Sumum.

Setelah bubarnya koalisi PKB-PKS tersebut, kedua partai pun kini tengah samasama memburu partai yang akan menjadi koalisi mereka untuk mengusung pasangan calon ke KPU. Sementara sisa partai yang belum menentukan arah dukungannya di Pilkada Loteng, tidak memungkinkan kedua partai bisa lolos, salah satunya akan terpaksa tidak akan bisa men-

gusung pasangan calon.

Anggota Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB, Yek Agil yang di konfirmasi Suara NTB, Kamis (3/9) kemarin mengakui jika partainya sedang berusaha untuk mencari partai koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan di Pilkada Loteng. “Kami PKS tetap di pasangan MasrunHabib Ziadi, sesuai B1-KWK yang telah di keluarkan DPP PKS. Adapun mitra koaisi parpol masih berposes di Jakarta,” ucap Yek Agil.

Ditengah waktu yang mepet, karena Jumat hari ini sudah mulai memasuki masa pendaftaran calon ke KPU. PKS harus segera cepat menuntaskan koalisinya, jika tidak maka mereka berpeluang tidak bisa mengusung pasangan calon ke KPU.

Sementara itu, parpol yang diperebutkan dengan PKB untuk dijadikan koalisi sangat terbatas. Adapun partai yang akan diperebutkan menjadi mitra koalisi yakni PBB, Hanura, PAN dan Partai Berkarya.

Tapi berdasarkan SK yang sudah terbit dari PPB sendiri, dipastikan sudah berkolisi dengan PKB, karena kedua partai mengeluarkan nama pasangan calon yang sama, yakni Lale Prayatni-H. Sumum.

Melihat situasi dinamika politik tersebut, PKS pun langsung bergerak cepat. Ketua TPPW PKS NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang juga Gubernur NTB terpaksa turun langsung. Kamis (3/9) dia bertolak ke Jakarta, ke DPP PKS. Dari DPP pihaknya akan melobi sejumlah petinggi partai di Jakarta untuk bersedia men-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua TPPW PKS NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama Presiden PKS dan petinggi lainnya usai membahas Pilkada Lombok Tengah. jadi mitra koalisi PKS di Pilkada Lombok Tengah. Informasi yang diserap Suara NTB, Dr. Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu tengah berusaha langsung melobi para ketua partai, seperti Hanura, PAN, dan Berkarya.

Ditempat terpisah terkait hal tersebut, Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra mengaku belum menge-

tahui informasi tersebut.

Menurutnya mereka sudah berbeda haluan, karena kecewa oleh sikap PKS. “Belum tahu, yang jelas kami awalnya sudah tunjukkan SK, pas giliran kami minta tunjukkan SK, katanya aturan di PKS tidak boleh tunjukkan SK, kami jadi bingung, terpaksa mengulum senyum saja,” jawabnya. (ndi)

Pilkada KSB

Demokrat-PBB Masih Berjuang Usung Calon Penantang Petahana

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Lima tersangka pemilik, pengedar dan penyalahgunan narkoba 4,06 gram yang diamankan Polresta Mataram.

Residivis Ajak Istri Bisnis Sabu Mataram (Suara NTB) – Lima orang terciduk dalam penggerebekan pesta narkoba di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. Tiga pria dan dua wanita diamankan dengan barang bukti 4,06 gram sabu. Dua diantaranya pasangan suami istri. “Yang suami istri ini baru menikah,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, Kamis (3/ 9) kemarin.

Mereka yang diamankan itu antara lain, HS (30) bersama istrinya MA (42). Kemudian, seorang wanita berinisial RP (30) dan IS (28), dan tera-

khir pria berinisial AY (21).

Semuanya warga Karang Bagu. Penggerebekan bermula saat AY dan IS ketahuan memesan sabu kepada RPS. Selanjutnya, RPS membawakan sabu pesanan kepada IS yang hanya menunggu di kamar sebelah.

Sabu seberat 1,44 gram itu kemudian dipakai pesta.

Mereka mengonsumsi secara bersama-sama. Turut serta juga MA. Empat orang itu kemudian digerebek. “MA ini yang menyediakan tempat,” terang Ericson. Dari interogasi, akhirnya terungkap barang haram itu diperoleh dari HS,

suami MA. Pada saat digerebek HS tidak bisa mengelak.

Di kamarnya, ditemukan plastik klip isi sabu 0,94 gram, pipet kaca berisi sabu 1,34 gram, dan plastik klip berisi sabu 0,34 gram, serta uang tunai Rp500 ribu. “HS ini sebagai pemilik barang. Kemudian RPS ini kurirnya,” imbuhnya. Ericson mengatakan, tersangka HS bukan pemain baru. Sebelumnya HS pernah dipenjara empat tahun enam bulan pada September 2017 lalu. HS terbukti memiliki sabu. “HS ini residivis. Baru keluar penjara dua bulan lalu,” tutupnya. (why)

PDIP NTB Siap Menangkan Husni - Ihsan Mataram (Suara NTB) DPD PDIP Provinsi NTB tunduk dan patuh terhadap keputusan DPP PDIP yang telah memutuskan dan menetapkan mengusung Muhammad Husni DjibrilMuhammad Ihsan sebagai bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2020.

“Seluruh jajaran struktur partai mulai dari tingkat anak ranting partai di tingkat dusun sampai dengan jajaran partai di DPD Partai tingkat Provinsi berkewajiban untuk tunduk dan taat serta tegak lurus melaksanakan dan mengamankan keputusan DPP Partai Perjuangan,” ucap Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, Lalu Budi Suryata dalam keterangan persnya, Kamis (3/9) kemarin.

Ditegaskan Lalu Budi, jajaran PDIP di daerah tidak boleh berdebat lagi terkait keputusan DPP tersebut. Semua kader berkewajiban mengamankan dan memenangkan pasangan Husni DjibrilMuhamad Ihsan sebagai Bupati/Wakil Bupati Sumbawa.

“Perlu diketahui bahwa, PDI Perjuangan adalah partai Ideologis dan memiliki militansi yang tinggi, yang tunduk dan taat pada

keputusan partai. Dengan telah ditetapkannya pasangan calon tersebut, maka konsekuensinya adalah seluruh jajaran struktur partai, kader partai serta simpatisan partai hendaknya memenangkan dan mengamankan keputusan tersebut,” tegasnya.

“Sekali lagi kami sampaikan bahwa saat ini Surat Keputusan sudah ke luar, maka tidak boleh ada lagi perdebatan, perbedaan pandangan terkait dengan keputusan DPP Partai. Posisi kita saat ini adalah tegak lurus mengamankan dan menegakkan Keputusan DPP Partai untuk memenangkan pasangan Husni-Ihsan,” sambungnya.

Menindaklanjuti Keputusan DPP PDIP tersebut, dan mengingat jadwal pendaftaran pasangan calon ke KPU akan mulai berlangsung hari ini. Maka DPD PDIP Provinsi NTB memberi menginstruksikan kepada DPC PDIP Kabupaten Sumbawa untuk segera melakukan konsolidasi persiapan pendaftaran pasangan calon ke KPU. “Kami harapkan kepada DPC Partai untuk segera melengkapi pemberkasan calon serta melengkapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan syarat pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Sumbawa,” seru Budi.

Diketahui sebelumnya, DPD PDIP NTB memutuskan tidak mencalonkan Husni Djibril karena alasan kesehatan. DPD PDIP NTB kemudian mengusulkan mencalonkan pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany ke DPP PDI-P. Mengetahui dirinya tak dicalonkan, saat itu Husni melakukan perlawanan.

Dia tetap bersikeras untuk maju mencalonkan dengan langsung melakukan pendaftaran ke DPP PDIP. Akan tetapi dalam perjalanannya, dan tingginya tekanan politik terhadap dirinya, Husni sempat mengajukan pengunduran diri sebagai calon dari PDIP. “Semua telah melalui proses yang sangat panjang dan dengan pertimbangan yang sangat cermat DPP PDI Perjuangan mengeluarkan SK B1 KWK terkait persetujuan Husni-Ihsan sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Sumbawa,” jelas Budi.

“Oleh karena itu kami segera melakukan koordinasi dan konsolidasi struktur partai maupun sayapsayap partai demi menjaga soliditas partai untuk mengamankan secara tegak lurus Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Hingga memasuki jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada serentak 2020 ke KPU yang dibuka mulai Jumat tanggal 4 hari ini sampai dengan 6 September, Partai Demokrat dan PBB masih terus berjuang untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). ”Saya sampai hari ini masih di Jakarta, di sisa waktu yang ada ini kami masih terus berjuang untuk melengkapi partai koalisi supaya bisa mengusung pasangan calon, Insya Allah,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Fatawari kepada Suara NTB, Kamis (3/9) kemarin.

Ditegaskan Mustakim, pihaknya masih belum menyerah begitu saja untuk membiarkan Bapaslon petahana KSB yakni Musyafirin-Fud Saifuddin bertarung di Pilkada serentak 2020 tanpa lawan atau hanya akan melawan kotak kosong. ”Kalau kami biarkan petahana melawan kotak kosong, ini kemunduran bagi demokrasi kita. Maka dari itu kami akan terus berusaha sampai menit-menit terakhir bisa mengusung pasangan calon yang melawan petahana,” tegasnya.

Diketahui Partai Demokrat memiliki dua kursi di DPRD KSB, dan PBB juga dua kursi. Dengan demikian, kolisi kedua partai tersebut belum mencukupi syarat untuk bisa

mengusung pasangan calon ke KPU, karena syarat untuk mengusung pasangan calon minimal lima kursi.

Sementara itu semua partai politik di luar Demokrat dan PBB yang memiliki kursi di DPRD dan punya hak untuk mengusung pasangan calon sudah diborong habis oleh pasangan petahana Musyafirin-Fud ke dalam gerbong koalisi pengusungnya. Bahkan sebagian besarnya sudah menerbitkan SK model B1-KWK. Melihat kondisi tersebut, maka koalisi PBB dan Demokrat cukup berat untuk bisa lolos mengusung pasangan calon. Meski demikian, Mustakim menegaskan bahwa dalam politik, tidak ada yang mustahil, semua masih berpeluang bisa berubah. ”Inilah yang kami sedang usahakan sekarang ini. Ayo siapa yang menyangka PDIP akan mendukung Husni Djibril di Sumbawa, dan itu ke luar di waktu-waktu terakhir. Di KSB juga demikian, masih bisa berubah semua ini di last minute nanti,” ujar optimis.

Meskipun demikian, Mustakim tidak menyebutkan partai mana yang bisa dibelokan arah dukungannya pada menit-menit terakhir nantinya. Sehingga koalisi Demokrat-PBB bisa mengusung pasangan calon. Adapun bapaslon yang akan diusung oleh koalisi kedua partai itu adalah, pasangan Mustakim Fatawari-Syamsul Ismail. (ndi)

Jaringan Sabu Aceh-Lombok Dituntut Penjara Seumur Hidup Mataram (Suara NTB) – Terdakwa jaringan peredaran sabu Fery Firmansyah alias Firman dituntut penjara seumur hidup. Pria asal Alas, Sumbawa ini dituntut karena terbukti terlibat peredaran 1,977 kg sabu dari kurir, Ricco Setiawan.

Tapi, terdakwa ini berkilah dalam nota pembelaannya.

Jaksa penuntut umum Adi Helmi menyatakan, para terdakwa itu menurutnya terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI No35/2009 tentan narkotika, berdasarkan fakta persidangan. “Untuk kita ajukan tuntutan penjara seumur hidup,” ucapnya dikonfirmasi Kamis (3/9) kemarin. Pertimbangan lainnya adalah jumlah barang bukti sabu yang mencapai 1,977 kg.

Demikian juga terhadap terdakwa Ricco yang diajukan tuntutan yang sama. Ricco perannya membawa sabu dari Aceh melalui jalur udara. Terpisah, penasihat hukum terdakwa Fery, Dr Umaiyah men-

yatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. “Dia kan baru menerima. Belum mengedarkan, belum menjual,” ujarnya.

Hal itu dia sampaikan dalam pledoi yang dibacakan dalam sidang daring di Pengadilan Negeri Mataram Rabu lalu. “Kita fokus pada proses penangkapannya,” imbuhnya. Berdasarkan hal itu, Umaiyah meminta keringanan hukum kepada majelis hakim.

Fery didakwa ikut mengedarkan sabu seberat 1,977 kg. Sabu asal Malaysia itu dibawa Riko dari Aceh pada Sabtu 4 Januari lalu.

Riko tiba di Lombok melalui Lombok International Airport. Riko membawa koper warna hijau. Isinya enam bungkus sabu.

Riko pun terdeteksi BNN Provinsi NTB. Yang selanjutnya dibuntuti sampai ke Senggigi, Batulayar, Lombok Barat. Di tepi jalan raya, Riko menyerahkan koper yang dibawanya kepada Fery.

Fery saat masih berstatus napi narkoba bebas bersyarat. (why)

(Suara NTB/dok)

SABU - Satu plastik dari enam barang bukti sabu yang disita dari jaringan narkoba Aceh-Lombok diuji kandungannya saat disita BNNP NTB Februari lalu.

SUARA NTB

Jumat, 4 September 2020

Halaman 8

Aset Pemkab Lobar Diduga Banyak Dipermainkan Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan banyak oknum yang diduga bermain kasus aset dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

Oknum yang dilaporkan ini diduga terlibat dalam berbagai persoalan, seperti dugaan pemalsuan dokumen, menguasai dokumen aset dan meminjamkan dokumen aset daerah.

(Suara NTB/kir)

SIMULASI - KPU Loteng menggelar simulasi penerimaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Kamis (3/9).

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng sendiri akan mulai dibuka Jumat hari ini.

“Sudah banyak (oknum) dilaporkan, tapi kita terus lengkapi bukti pendukung,” tegas dia ditemui di Kuripan, Kamis (3/9). Oknum ini teridentifikasi orang yang sama dalam berbagai persoalan aset. Mereka ini diduga bermain dengan memalsukan pipil, ada yang jelas-jelas meminjamkan sertifikat aset daerah. Menurut dia, peminjaman sertifikat ini tidak masuk logika. Bahkan ada juga yang mambawa buku aset.

Dalam penanganan masalah aset ini, Fauzan menyoroti kinerja Bagian Hukum dalam pengawalan kasus aset daerah yang

bermasalah baik bersengketa di pengadilan maupun bergulir di ranah hukum. Fauzan pun memanggil pejabat terkait untuk meminta agar lebih taktis dan lebih galak.

“Saya sudah panggil Kabag Hukum. Saya minta lebih taktis, lebih galak lagi (dalam penanganan aset),” tegas dia. Langkah hukum yang dilakukan jelas dia, seperti halnya PK kasus sengketa aset SMP 2 Gunungsari juga belum dilakukan.

Lebih jauh dijelaskan sejauh ini pemda sudah mengamankan 90 hektar. Dari tahun 2016, pemda juga berhasil mensertifikatkan ribuan aset. Tahun ini

ditargetkan bisa 200 persil yang bisa disertifikatkan.

Kabag Hukum Setda Lobar, Ahmad Nuralam mengatakan pihaknya belum melakukan langkah hukum peninjauan kembali (PK) kasus sengketa SMP 2 Gunungsari. “Belum (dilakukan PK), masih kita menyusun, mencari kemungkinan-kemungkinan novum baru,” tegas dia. Terkait kapan dilakukan PK? Jelas dia diupayakan kalau posisinya sudah memungkinkan dilakukan upaya PK ini.

Pihaknya sendiri saat ini tengah dalam proses mencari kemungkinan novum yang bisa

(Suara NTB/yon)

PASAR PAOKMOTONG – Para pedagang di pasar Paokmotong, Lombok Timur, yang berharap agar dikembalikan ke pasar lama. Mereka merasa kehilangan pelanggan karena membuka lapak di pasar baru.

Relokasi Pedagang untuk Mengatasi Semerawut Pasar Paokmotong Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya membujuk para pedagang untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan. Pasalnya, relokasi ini penting dilakukan untuk mengatasi semerawut pasar yang saat ini tidak sesuai peruntukannya. Pedagang akan direlokasi ke bagian belakang dengan lokasi yang lebih luas.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, M. Azlan, mengatakan terdapat sekitar 184 pedagang yang akan direlokasi. Pedagangpedagang ini mendirikan lapak di depan pasar yang pada dasarnya bersifat sementara dikarenakan tempat parkir dan bongkar muat barang.

“Kita lakukan relokasi untuk mengembalikan fungsi lahan dari pasar itu sendiri. Ini agar lebih tertata dan tidak semerawut,” terangnya, Kamis (3/9).

Dijelaskannya, pemberian izin kepada para pedagang di

lokasi saat ini dikarenakan kekurangan lahan waktu relokasi dari pasar Paokmotong yang lama. Itupun sudah disosialisasikan kepada masyarakat bahwa izin itu bersifat sementara dan akan dipindah lagi kemudian hari setelah adanya tempat yang disediakan oleh pemerintah.

“Alhamdulillah tempat sudah ada dan lokasinya cukup strategis. Tapi para pedagang beranggapan jika di lokasi itu akan sepi pembeli sehingga terjadi penolakan,”tambahnya.

Bahkan ke depan, untuk perluasan Pasar Paokmotong akan memanfaatkan lahan dan gedung milik Pemprov NTB yang terdapat di samping pasar.

Dari hasil komunikasi yang dibangun antara Pemda Lotim dan Pemprov NTB, pemerintah provinsi nantinya akan memberikannya dalam bentuk hibah sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pemda Lotim.

Diberitakan sebelumnya, ratusan pedagang di Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik,

Kembangkan Literasi

SMAN 1 Mataran Garap Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) SMAN 1 Mataram terus menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah. Setelah membuka peluang untuk bekerjasama sebagai sekolah kembar (sister school) dengan SMAN 1 Selong beberapa waktu lalu, sekarang SMAN 1 Mataram menjalin kemitraan dalam bidang literasi dengan salah satu sekolah swasta di Lombok Utara, yaitu SMA Al-Ma’arif Darussalam, Rempek, Kecamatan Gangga.

Penandatanganan nota kerjasama dilakukan oleh Kun Andrasto, S.Pd. sebagai Kepala SMAN 1 Mataram dan Hanifah, S.Pdi., selaku Kepala SMA AlMa’arif Darussalam, Kamis (3/9) di SMA Al-Ma’arif Darussalam.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Rektor Unversitas Nahdlatul Ulama, Dr. Hj. Mulianah, M.Pd., Kadis Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah NTB, Dr. H. Manggaukang, Karo Humas Setda NTB, Najamuddin Amy, serta Kadis Dikbud NTB yang diwakili Kabid PSMA, Drs. Fauzan, dan KCD Dikbud KLU, Dr. Lalu Basuki Rahman, M.Pd. Penggagas kerjasama ini, Murni Kurnia, M.M. yang juga Kepala Perpustakaan SMAN 1 Mataram menjelaskan bahwa tujuan kerjasama ini adalah untuk mengembangkan budaya literasi di kedua sekolah yang bekerjasama, membangun sinergi antarlembaga pendidikan dalam pengembangan perpustakaan dan literasi, menjadikan sekolah sebagai wadah pembinaan dalam menggalakkan literasi, serta mendukung peningkatan budaya literasi (menulis dan membaca) di kedua sekolah.

Murni juga menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi

KERJASAMA - Kepsek dan bupati KLU usai menghadiri penandatanganan kerjasama Smansa Mataram di bidang pengembangan literasi, Kamis (3/9) kegiatan pemberian bantuan referensi, pembinaan, dan penyuluhan bidang perpustakaan dan literasi.

Sementara itu, Kepala SMA Al-Ma’arif Darussalam, Hanifah menjelaskan bahwa sekolahnya berterimakasih ditunjuk sebagai mitra SMAN 1 Mataram dan berharap bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut demi kemajuan siswa dan siswi di sekolahnya.

Dalam pengantarnya, Kepala SMAN 1 Mataram menjelaskan bahwa tema kegitan kali ini bersinergi membangun budaya literasi untuk menguatkan karakter generasi, merupakan wujud dari keinginan SMAN 1 Mataram untuk selalu membuka diri dalam bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencerdaskan anak bangsa, tanpa harus terkungkung oleh batasan-batasan wilayah atau ego-ego kelembagaan.

Tujuan umum gerakan literasi sekolah yaitu untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam

dijadikan bahan untuk PK. “Kalau sudah siap, kita akan lakukan (PK),” tegas dia.

Salah satu upaya mencari novum jelas dia, Bupati dan jajaran melakukan pemeriksaan arsip aset. Kemungkinan besar PK bisa dilakukan tahun ini. Sejauh ini, pihaknya baru melakukan PK sengketa aset SD di Desa Bengkel.

Pihaknya menunggu proses di

pengadilan.

Kenapa lamban proses PK? Menurut dia penanganan aset ini harus komprehensif.

Dalam hal pengamanan aset ini ada dua, yakni pengamanan administrasi dan fisik, “Salah satu yang dilakukan pak bupati, melihat dan mengecek data arsip itu adalah mengamankan administrasi,” jelas dia. (her)

Warga Lobar Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram

Hari Ini, Dua Paslon Siap Daftar di KPU Loteng Praya (Suara NTB) Jumat hari ini masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) resmi dibuka. Dua pasangan calon kepala daerah direncanankan akan mendaftar pada hari pertama.

Masing-masing pasangan Drs. H.L. Saswadi – H. Dahrun serta pasangan Ahmad Ziadi, S.IP., - Ir. L. Aswatara.

Guna menyambut para kontenstan Pilkada Loteng, KPU Loteng terus melakukan persiapan tempat pendaftaran. KPU pun sudah melakukan simulasi tahapan dan tata cara pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Untuk memastika semua tahapan berjalan sesuai protokol yang ada.

Adapun soal berapa pasangan yang akan mendafatar hari pertama, Darmawan mengaku pihaknya belum ada informasi resmi. Karena itu semua tergantung dari kesiapan masingmasing pasangan calon kepala daerah. “Tapi yang jelas, kita sudah siap menyambut para pasangan calon kepala daerah yang akan mendaftar,” ungkap Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Kamis (3/9) kemarin.

Sesuai petunjuk pusat, proses pendaftaran pasangan calon di Pilkada Loteng tahun ini dilakukan dengan memperhatikan protokol Covid-19. Sehingga tidak tidak semua bisa masuk ke lokasi pendaftaran. Hanya pasangan calon kepala daerah bersangkutan serta pengurus partai politik saja yang boleh masuk. Sementara tim sukses dan simpatisan, tetap harus menunggu diluar arena pendaftaran.

Itu pun untuk pengurus partai politik maksimal dua orang yang diperbolehkan masuk. Yakni ketua dan sekretaris saja. Karena merekalah yang nantinya akan menandatangani daftar hadir pendaftaran. Sebagai syarat pendaftaran.

Hal itu untuk memastikan protokol Covid-19 benar-benar dijalankan dengan maksimal.

Sebelumnya, calon Bupati Loteng, Ahmad Ziadi, mengatakan pihaknya memang akan mendaftar di hari pertama masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah, setelah shalat Jumat. Itu sudah diputuskan bersama dengan tim dan partai politik koalisi. “Kita daftar dihari pertama, hari Jumat setelah shalat Jumat,” jawabnya.

Hingga saat ini total baru tiga pasangan calon kepala daerah yang dipastikan bisa mendaftar di KPU Loteng. Satu pasangan calon perseorangan, yakni pasangan Drs. H.L. Saswadi – H. Dahrun. Ditambah dua pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik. Masingmasing pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara yang akan diusung Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem dan Partai Demokrat Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Berkarya. (kir)

(Suara NTB/her)

PERIKSA ASET - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Forkopimda saat turun melakukan pengecekan aset bermasalah di sejumlah titik di daerah Lingsar.

Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian terdapat keterkaitan erat antara gerakan literasi dengan upaya menumbuhkan budi pekerti dan karakter siswa.

SMAN 1 Mataram melaksanakan berbagai program dalam Gerakan Literasi Sekolah antara lain, menyiap-

kan 2 ruang perpusatakaan dengan 1 ruang khusus yang disebut ruang baca, menambah koleksi buku setiap tahun, melakukan lomba-lomba membaca dan menulis, mewajibkan siswa untuk membaca dan mengaplikasikan hasil bacaannya dalam bentuk buku.

Siswa menulis 1 buku dalam 1 tahun (Kompetensi Dasar dalam mapel Bahasa Indonesia), serta mengembangkan jeis literasi sesuai perkembangan kondisi (literasi sains, literasi media digital, literasi hukum, literasi kesehatan, literasi religi, dan sebagainya) dengan menghadirkan atau mengundang orang yang ahli dalam bidangnya.

Sementara itu, Kadis Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah NTB, Dr. H. Manggaukang memaparkan kondisi tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan. Ia menyebut hasil survai tingkat literasi 61 negara tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-60.(dys)

Lotim menolak untuk direlokasi kembali ke tempat yang baru lantaran di lokasi tersebut sepi dan membuatnya merugi. Para pedagang meminta supaya dikembalikan ke tempat semula saat pertama direlokasi dari Pasar Paokmotong yang lama.

Terkait persoalan ini, penyelesaiannya difasilitasi Bale Mediasi Lotim dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, Selasa (1/9) lalu. Dalam pertemuan tersebut, pedagang meminta kesejahteraan karena pedagang telah membayar pajak dan retribusi. Tuntutan dari pedagang agar jangan dipindah dari lokasi lapak awal sejak perpindahan Pasar Paokmotong. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kelangkaan elpiji e kg yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Limitnya stok elpiji di pangkalan dan pengecer mengakibatkan warga kesulitan. Untuk mendapatkan elpiji, warga rela membeli satu sampai dua tabung sebagai stok kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini pun tak ditampik oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar, H Sabidin. Ditemui Kamis (3/9), ia mengatakan, menyikapi masalah ini pihaknya sudah mengumpulkan pihak pertamina, agen dan pangkalan. “Persoalannya karena banyaknya masyarakat yang terjangkau (tidak mampu) untuk membeli elpiji 12 kilogram itu, sehingga rata-rata membeli yang 3 kilogram,” tegas dia.

Dijelaskan kemampuan daya beli masyarakat dampak covid-19 mempengaruhi, karena warga rata-rata yang tadinya membeli 12 kilogram beralih membeli 3 kilogram. Hal ini kata dia bagian dari dampak pandemi. Kalau dari sisi kuota elpiji ini jelas dia, stabil, karena elpiji yang beredar se-

suai dengan kuota yang ada.

“Kalau kuota stabil,” ujar dia. Menyiasati kondisi ini, pihaknya sudah meminta pangkalan melakukan distribusi secara merata. Artinya, dari pangkalan ada pengecer di semua wilayah supaya jumlah yang diberikan merata.

Lalu, pihaknya meminta agar pihak pangkalan meminta tambahan jatah seperti saat lebaran lalu. terdapat tambahan jatah. Kondisi kelangkaan elpiji ini dikeluhkan warga Gerung dan sekitarnya. Warga yang rata-rata memasak menggunakan elpiji hampir setiap pekan kesulitan mendapatkannya akibat stok dari agen dan pengecer begitu terbatas.

“Kami kesulitan membeli elpiji karena stok minim,” tutur seorang ibu rumah tangga di Gerung, kemarin.

Diakui, satu tabung dipakai selama beberapa hari karena ia harus memasak dan membuat jajanan. Ia pun terpaksa membeli lebih dari satu tabung. Bahkan kata dia, warga harus rebutan membeli elpiji karena memang kondisi limit di pasaran. “Kadang kami ndak dapat beli, karena semua warga butuh,” katanya. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2245 BY NOKA : MH1JF8116CK407736,NOSIN : JF81E-1404912 NO.BPKB : N-01451069 AN.DEWI MARLINA HLG SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R4 DATSUN DR.1420 GP NOKA : M H B J 2 C H 2 F G J 019753,NOSIN : HR12773054T NO.BPKB M11462098 AN.PELAPOR SUKMAWATI HLG SPTR JL.RAYA SENGGIGI HLG BPKB R4 TOYOTA DR.264 FZ NOKA : MHF53AEB207003416,NOSIN : 77A-H365005 AN. PUTRA RIZA A GINTING,SH HLG D’SKTR PERJALANAN DARI LOMBOK MENUJU SUMBAWA

(Suara NTB/her)

ELPIJI LANGKA – Elpiji yang dijual di wilayah Gerung, Lobar ini kondisinya langka, sehingga dikeluhkan warga.

HILANG HLG STNK R4 DATSUN DR.1508 AV NOKA : MHBJ1CH2FEJ004745,NOSIN :HB127056421 NO.BPKB : L.06833761 AN. NILAL FAUZA HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3858 CP NOKA : MHIJFV110GK29,NOSIN : JFV1E-1293074 NO.BPKB M.07271283 AN.BAMBANG HARI KUUMO,PH.D HLG SKTR JL.PENDIDIKAN KOTA MATARAM

SUARA NTB

Jumat, 4 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

Antisipasi Munculnya Kecemburuan di Masyarakat UNTUK membantu masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pemerintah mengucurkan banyak bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial yang dikucurkan ini sumbernya tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa. Misalnya di tingkat Pemprov NTB mengucurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan pemerintah kabupaten/kota dengan JPS-nya masing-masing.

Belakangan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membantu para pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan nilai nominal Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan. Namun pekerja yang menerima bantuan ini adalah yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Itu artinya, pekerja yang tidak memiliki anggota kepesertaan di BPJAMSOSTEK tidak bisa mendapatkan bantuan ini, meski di satu sisi mereka sangat membutuhkan bantuan, karena terdampak Covid-19.

Tidak hanya itu, belum ada kepastian belajar tatap muka di sekolah membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga memberikan bantuan kuota bersubsidi yang langsung ditransfer ke nomor telepon siswa. Kuota bersubsidi ini ditujukan pada siswa agar bisa lancar Belajar dari Rumah (BDR) tanpa terkendala jaringan komunikasi.

Rabu (2/9) kemarin, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyalurkan bansos beras di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Di NTB, jumlah yang menerima bantuan sebanyak 339.588 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Itu artinya, KPM yang menerima bantuan ini di luar warga yang terdata menerima bantuan serupa, seperti JPS dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Melihat adanya bansos beras bagi KPM ini kita harapkan tidak membuat masyarakat yang belum menerima bantuan atau belum terdata diabaikan atau menimbulkan kecemburuan.

Kalau kita lihat dampak yang ditimbulkan Covid-19 bagi masyarakat ini sangatlah besar. Bagaimana tidak, masyarakat yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap dan besar tiba-tiba tidak memiliki pekerjaan. Mereka mau tidak mau harus menjadi bagian dari pihak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Kalau pun mereka tidak di-PHK, mereka harus dirumahkan sambil menunggu pemanggilan kembali oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu yang belum pasti.

Sebagai contoh, pekerja di bidang pariwisata sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. Banyak hotel, restoran, rumah makan, perjalanan wisata yang harus tiarap, karena mereka tidak mampu beroperasi akibat tidak ada tamu yang datang. Toh, kalau sekarang ini ada tamu yang menginap atau makan di tempat mereka hanya baru sebatas tamu lokal yang jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Pada mereka yang betul-betul terdampak ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, terutama kementerian yang menaunginya, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Begitu juga pekerja di sektor lainnya. Mereka jangan diabaikan, tapi harus diperhatikan.

Untuk itu, seperti diharapkan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah, agar penyaluran bansos beras ke masyarakat ini harus tepat sasaran dan tidak sampai disalahgunakan. Jangan sampai penyaluran beras dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di NTB. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah pemerintah juga harus mengucurkan bansos yang lain, terutama masyarakat yang tidak masuk dalam KPM Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Jangan sampai dengan pemberian bansos ini menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat, sehingga berdampak pada kondusivitas. Untuk itu, pemerintah harus segera mengucurkan bantuan serupa di tengah masyarakat. Misalnya, penyaluran JPS di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus disegerakan, sehingga masyarakat yang juga terdampak Covid-19 dan belum mendapat bantuan tidak melakukan tindakan yang mengganggu kondusivitas di tengah masyarakat. (*)

OPINI

Halaman 10

Mengamputasi Penyakit Birokrasi dan Korupsi di NTB EGER terjadi beberapa waktu lalu. Djoko Tjandra tertangkap di Malaysia pada Kamis (30/7).

Buronan kasus korupsi Bank Bali selama bertahun-tahun tersebut awalnya mengegerkan publik. Djoko dengan cepat dan mulus bisa membuat E-KTP, paspor, surat perjalanan, dan mengajukan PK sendiri. Sejumlah instansi yang oknumnya diduga terlibat antara lain Pemprov DKI Jakarta, Ditjen Imigrasi, Ditjen Dukcapil, PN Jaksel, dan Kepolisian.

Wajah birokrasi dan aparat penegak hukum tertampar atas ulah Djoko. Kasus tersebut sangat memalukan dan sulit dicerna oleh nalar kewarasan.

Bagaimana tidak, seorang buron korupsi kelas kakap justru mendapatkan fasilitas legal justru oleh aparat yang mestinya sebagai sang pemburu.Pangkal masalah adalah rendahnya integritas aparat birokrasi. Penyakit birokrasi yang sudah kronis ini membutuhkan akselerasi reformasi. Upaya ini juga menjadi jalan bagi pemutusan lingkaran setan tindak korupsi, termasuk di NTB. Diagnosis Penyakit Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui peraturan perundangan.

Reformasi birokrasi terjadi perubahan paradigma dari UU Nomor 5 tahun 1974 yang menggunakan the structural efficensy model menuju UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang menggunakan the local democracy model (Tim Fisipol Unwar, 2006). Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Reformasi birokrasi selama ini tidaklah berjalan mulus sebagaimana dibayangkan. Laporan Hasil penelitian PSKK UGM di 3 provinsi juga menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan publik masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto, 2003). Kajian Political And Economic Risk Consultancy (2001) di 14 negara juga menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2019 sebesar 40 (TI, 2020).

Indonesia menempati urutan 85 dari

Oleh : RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

�

Kapitalisme kroni hadir dari dua sisi sekaligus. Satu didorong aktifnya dari pangusaha, sisi lain didesak melalui agresifnya oknum aparat negara. Peluang terbukanya pintu dari kedua sisi ini mesti ditutup celahnya sesempit mungkin.

180 negara yang diukur. Sedangkan ICW (2020) memeringkatkan 10 lembaga yang paling banyak memiliki kasus korupsi. Antara lain pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota, kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, badan/lembaga negara, DPRD, BUMD dan penegak hukum.

Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Layanan birokrasi masih ternodai karena praktek pungutan liar (pungli). GCB (2013) menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan.

Indonesia juga menempati urutan ketujuh dalam indeks Kapitalisme Kroni 2016 versi The Economist.

Indonesia telah mengalami pengalaman pahit terkait kapitalisme kroni selama 32 tahun saat Orde Baru. Kapitalisme kroni menjadi bagian tidak terpisahkan dari sengkarut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alhasil ekonomi ambruk dan politik memanas hingga menumbangkan rezim raksasa Orba.

Akselerasi Pengobatan Penyakit kronis birokrasi dan korupsi telah membentuk lingkaran setan yang sulit dicari hulu hilirnya. Satusatunya cara pengobatan hanya dengan pemutusan lingkaran dari manapun sisinya.

Presiden Jokowi diharapkan tidak main-main terkait kinerja birokrasi.

Kekuatan pemerintah salah satunya tergantung pada kualitas birokrasi.

Konsekuensi logisnya mesti melakukan

RADIO

optimalisasi reformasi birokrasi, yaitu melanjutkan yang berjalan baik dan membuat program reformasi baru.

Jokowi penting mengevaluasi dan menyempurnakan peta jalan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mesti memenuhi beberapa asas.

Asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran, negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Reformasi birokrasi penting menjauhkan diri dari kepentingan politik dan semata demi perbaikan kinerja demi pelayanan terhadap rakyat.

Pemberantasan korupsi memiliki sistematika rencana strategis dan panduan peta jalan. Proporisonalitas antara pencegahan dan penindakan diperlukan. Asas keadilan dan transparansi penting dibuktikan. Kredibilitas dan integritas jajaran tim mesti menjadi jaminan. Alih-alih memberantas, jangan sampai justru membuka celah baru hadirnya pungli tambahan potensi korupsi yang lebih besar.

Skala prioritas penting dipilih mengingat keterbatasan sumberdaya.

Kasus kecil tetap diperhatikan, namun kasus besar mesti harus diutamakan.

Kroni-kroni kelas kakap mestinya lebih disasar dari pada kelas teri yang sebagian besar melibatkan kalangan bawah dan kurang didasari pengetahuan regulasi yang memadai.

Kapitalisme kroni hadir dari dua sisi sekaligus. Satu didorong aktifnya dari pangusaha, sisi lain didesak melalui agresifnya oknum aparat negara.

Peluang terbukanya pintu dari kedua

sisi ini mesti ditutup celahnya sesempit mungkin.

Pengurangan kapitalisme kroni akan membesar potensi penambahan sektor pajak. Implikasi positifnya negara akan lebih leluasa memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan. Selain itu keberlanjutan pembangunan melalui kelestarian lingkungan akan lebih terjamin.

Upaya penindakan mesti terus dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Upaya lain adalah peningkatan sinergisitas antar instansi dalam sistem pencegahan korupsi.

Sinergi juga dijalankan dengan penegak hukum yang sudah mapan, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Fokus pemberantasan korupsi mesti lebih mengarah ke hal subtansial dan akar permasalahan. Prinsip dan peta jalan dapat mengikuti gerak pemberantasan korupsi.

POJOK Pilkada, ASN mulai terkotak-kotak Jangan sampai mengganggu pelayanan pada masyarakat

*** Lombok Timur deklarasikan “perang� melawan rentenir Semoga tak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 4 September 2020

Mataram (Suara NTB) Pemberian kuota internet gratis bagi guru disambut baik oleh banyak pihak, termasuk dari organisasi profesi guru. Namun, guru yang berada di daerah blank spot atau tidak terjangkau layanan seluler akan kesulitan memanfaatkan fasilitas itu.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti pada Kamis (3/9) menyampaikan, terkait rencana pemerintah memberikan kuota internet gratis kepada guru di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai sebagai langkah positif.

Namun, pemerintah harus melaksanakan pemetaan terkait daerah yang tidak terjangkau akses internet. “Percuma dianggarkan, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Artinya guru tidak bisa menggunakan karena faktor geografis,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah terpencil dan terluar, jangan hanya memperhatikan daerah tertentu saja. Menurutnya, Kemendikbud memiliki data daerah yang bisa mengakses internet.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Mansur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram mengatakan, masalah kuota internet sebenarnya hanya sebuah titik dalam lingkaran permasalahan PJJ. Masalah utamanya adalah bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan sampai pada siswa.

“Khususnya masalah kuota internet, sebelumnya sudah dialokasikan melalui dana BOS, walaupun kenyataannnya tidak semua sekolah memberikannya tiap bulan,” katanya.

Terkait akan diberikannya kuota internet untuk guru, menurut Mansur, tentu sedikit membantu guru yang sekolahnya berada di perkotaan. Sebaliknya, bagi guru yang sekolahnya berada di wilayah blank spot, justru akan merasa rugi karena tidak bisa menikmati kuota internet ini. juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara guru.

“Jadi menurut kami lebih baik diberikan dalam bentuk uang pulsa, sehingga guru dapat memilih untuk membeli pulsa dan/atau menggunakannya untuk cara lain. Misalnya penggandaan bahan ajar untuk siswa yang tidak bisa daring,” ujar Mansur yang juga Litbang Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi kuota internet kepada siswa hingga dosen selama empat bulan. Siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. (ron)

Pemprov Menangkan Sengketa Aset Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita Dari Hal. 1 Ruslan menjelaskan, aset Kantor Bawaslu diperoleh Pemprov NTB dari PTP XII Surabaya lewat ganti rugi.

Begitu juga aset Gedung Wanita, diperoleh lewat membeli.

Dalam persidangan, lanjut Ruslan, Pemprov menghadirkan saksi fakta dari PTP XII dan mantan Sekda NTB, Drs. H. Abdul Malik, MM. Sementara, pihak penggugat menghadirkan saksi mantan pegawai Pemprov NTB, yaitu Drs. Mustajib dan Hamdani.

Pascaputusan yang memenangkan Pemprov atas kepemilikan dua aset tersebut, sesuai aturan penggugat diberikan kesempatan untuk banding. Ruslan mengatakan Pemprov siap menghadapi

apabila penggugat melakukan langkah hukum selanjutnya. Karena bukti kepemilikan aset Pemprov tersebut sangat kuat.

Selain gugatan terhadap dua aset tersebut, Pemprov juga digugat atas kepemilikan lahan di Dusun Gerupuk Lombok Tengah. Perkara ini masih sedang berjalan.

Ruslan mengatakan aset yang terbengkalai dan tak dimanfaatkan memang rentan diklaim oleh warga. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh OPD agar menyimpan secara rapi dokumen-dokumen kepemilikan aset.

“Harus ada tempat khusus tempat menyimpan sertifikat. Karena kita tidak tahu sekian tahun yang akan datang,” katanya. (nas)

Realisasi PEN Rp2,18 Triliun Dari Hal. 1 Yaitu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, kartu prakerja, insentif tenaga kesehatan (nakes), BLT Dana Desa, subsidi tambahan bunga, insentif pajak, Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, dan klaim biaya perawatan pasien Covid-19.

Syarwan menyebutkan, untuk PKH sudah disalurkan sebesar Rp900,64 miliar kepada 349.963 keluarga penerima manfaat. Kemudian program kartu sembako sudah disalurkan sebesar Rp785,20 miliar kepada 563.600 keluarga penerima manfaat.

Untuk program kartu prakerja sudah disalurkan sebesar

Rp85,89 miliar kepada 8.444 orang. Sementara, insentif nakes baru disalurkan sebesar Rp2,59 miliar kepada 536 orang. Sedangkan untuk BLT Dana Desa, sudah disalurkan sebesar Rp368,99 miliar kepada 206.267 keluarga penerima manfaat.

Selain itu, kata Syarwan, untuk program subsidi tambahan bunga sudah tersalurkan sebesar Rp23,08 miliar kepada 77.536 nasabah. Untuk program bantuan bagi pelaku usaha mikro sudah diberikan kepada 5.722 orang dan klaim biaya perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp21,7 miliar. Sementara, program bansos tunai dan insentif pajak masih nol. (nas)

Harus Tuntas September Dari Hal. 1 ‘’Di tahap satu ada sekitar 10.000 (unit rumah) yang sedang dalam proses pengerjaan rusak ringan. Hanya saja masih kurang anggaran sekitar Rp80 miliar. Itu yang saat ini istilahnya kita menunggu dari BNPB. Itu yang kita bicarakan supaya segera juga (dicairkan). Cuma persoalannya karena progres LPJ kita sangat rendah di tahap satu itu,’’ ujar Ahmadi, Kamis (3/9).

Diterangkan, pihaknya saat ini telah membuat Pakta Integritas dengan masingmasing pemerintah kabupaten/kota agar segera menyerahkan LPJ pembangunan RTG tahap satu. Pihaknya menargetkan laporan tersebut dapat dikumpulkan sebelum akhir September mendatang. ‘’Fasilitator sudah mulai kerja sejak Juni. Sehingga proses pencairan jalan terus, termasuk untuk LPJ. LPJ ini sebenarnya hutang fasilitator dan Pokmas, karena di 2019 itu sampai awal 2020 sangat rendah sekali progresnya,’’ ujar Ahmadi.

Menurutnya, Kementerian Keuangan membutuhkan LPJ tersebut paling tidak sebagai rujukan untuk melihat perkembangan pengerjaan RTG di NTB. Untuk mencairkan sisa anggaran yang dibutuhkan, laporan yang diberikan paling tidak dapat menunjukkan progres hingga 60 persen.

Jumlah laporan yang masih

harus diserahkan sendiri diproyeksikan sebanyak 158.000 LPJ yang tersebar di masing-masing kabuapten/kota. ‘’Kita punya target ini semua harus selesai di September ini supaya tidak menganggu yang tahap dua,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, BNPB telah menggelontorkan dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB sebesar Rp5,7 triliun lebih.

Sesuai data BNPB, ada 226.204 unit rumah korban gempa bumi di NTB. Sampai dengan 1 September 2020, BPBD NTB mencatat total rumah yang sudah selesai dikerjakan pada tahap satu sebanyak 203.551 unit. Sedangkan rumah dalam pengerjaan sebanyak 10.189 unit.

Sementara itu, untuk tahap dua telah diajukan 17.500 rumah korban gempa dengan kategori rusak ringan. Di mana pemda kabupaten/kota telah menyerahkan data yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan peninjauan langsung ke lapangan.

“17.931 (unit rumah) usulan kita, tapi setelah divalidasi oleh BPNP itu menjadi 17.500. Kalau tahap dua ini data pun sudah disampaikan BPBD Kabuapaten/ kota ke pusat, karena itu angkanya sudah ketahuan,” tandas Ahmadi. (bay)

Program Unggulan Pemprov NTB Terus Berjalan di Masa Pandemi Mataram (Suara NTB) – Sejumlah program unggulan Pemprov NTB terus berjalan dengan baik di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Masyarakat pun memberikan apresiasi dan merespon positif sejumlah program unggulan tersebut. Hal itu tercermin dari Laporan Engagement Misi dan Program Unggulan Pemrov NTB di Media Online dan Media Sosial yang disusun oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB. Engagement atau komunikasi interaksional di dalam media sosial dan media online terhadap enam misi NTB Gemilang sepanjang pengamatan dari tanggal 15 – 21 Agustus dan 22 – 28 Agustus terus berlangsung. Bahkan kecenderungannya terus mengalami kenaikan interaksi para netizen terhadap konten yang disajikan terkait dengan program unggulan Pemprov NTB. Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mencontohkan, di media sosial facebook, engagement terhadap enam misi NTB Gemilang meningkat pada periode 22 – 28 Agustus dibandingkan dengan pekan sebelumnya di tanggal 15 – 21 Agustus.

“Misalnya misi NTB Sejahtera dan Mandiri memiliki engagement sebesar 1.818 di periode 15 – 21 Agustus, naik menjadi 3.543 engagement.

Begitu juga di misi NTB Asri dan Lestari memiliki engage-

Pilkada Loteng

ment sebesar 403 di periode 15 – 21 Agustus menjadi 6.578 di periode 22 – 28 Agustus. Artinya respon masyarakat terhadap program unggulan Pemprov sangat bagus,” terang Karo Humas , Kamis (3/9).

Begitu juga dengan sejumlah program unggulan Pemprov NTB yang menjadi bagian dalam misi NTB Sehat dan Cerdas, NTB Bersih dan Melayani, NTB Tangguh dan Mantap serta NTB Aman dan Berkah tetap mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan jumlah engagement yang bervariasi.

Dalam laporan tim PRCC kata Najam, program unggulan dan strategis mana saja yang paling mendapatkan perhatian dari netizen baik like, share, maupun comment juga terpotret dengan baik. Beberapa program yang menyita perhatian publik yaitu program industrialisasi dengan hastag #IndustrialisasiNTB dan #ScienceTechnologyIndustrialPark

memiliki komunikasi interaksional mencapai 15.060 selama tanggal 22 – 28 Agustus.

Selain itu, program Desa Wisata dengan hastag #99DesaWisata memiliki engagement sebanyak 10.169. Begitu juga program Revitalisasi Posyandu memiliki jumlah engagement sebanyak 2.846. Sedangkan program unggulan seperti JPS Gemilang, Zero Waste dan NTB Hijau, program NTB Tangguh Bencana, I-Shop NTB dan program beasiswa tetap memantik interaksi sosial dengan jumlah yang bervariasi. ‘’Sebanyak 6 dari 8 program unggulan yang dianalisis oleh PRCC mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Contohnya adalah Industrialisasi pada periode 22 – 28 Agustus 2020 mendapatkan engagement sebanyak 15.060 dan merupakan yang tertinggi dibanding program unggulan lainnya,’’ ujarnya.

Karo Humas menegaskan, secara masif informasi pro-

berita kedatangan Menteri gram unggulan telah dipubPertanian RI, Direktur Jenlikasi sejak program ini dideral Peternakan dan Kesejalankan melalui media online hatan Hewan beserta jadan media sosial seperti Facejarannya didampingi oleh book, Instagram, dan Twitter.

Gubernur NTB dan Bupati Pada pekan kemarin reaksi Lombok Tengah dalam acara masyarakat terhadap program Panen Pedet 2020 yang diseunggulan tertinggi pada platlenggarakan di pasar ternak form sosial media Instagram Desa Barabali Kabupaten dengan jumlah total 26. 431 Lombok Tengah NTB, Sabtu engagement, Facebook; 5.699, 22 Agustus 2020 lalu telah media online sebanyak 5.690 memantik keingintahuan maserta twitter sebanyak 57 ensyarakat terhadap program gagement.

Kampung Unggas Berita apa saja yang menyyang dilaksanita perhatian publik di media akan sosial dan media online? Kata Pemprov Karo Humas, berita yang NTB banyak mengundang komunisaat ini,” kasi interaksional selama 22 tutup– 28 Agustus 2020 memang nya. (r) bervariasi. Misalnya pada program Desa Wisata, konten yang memicu komunikasi masyarakat yaitu berita tentang Rinjani Begawe yaitu berupa launching pendakian Gunung Rinjani.

“SeNajamuddin Amy lain itu

(Suara NTB/dok)

Pemberian Kuota Internet akan Sulit Dimanfaatkan Guru di Daerah ”Blank Spot”

Halaman 11

Lale-Sumum di Atas Angin, Masrun-Habib di Ujung Tanduk

Praya (Suara NTB) Konstalasi politik jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), kini terpolarisasi pada dua pasangan calon kepala daerah. Pasangan Lale Prayatni – H. Sumum, S.H., M.Pd., dan pasangan H. Masrun, S.H., – H. Habib Ziadi Thahir.

Dua pasangan calon inilah yang dinilai berpeluang mengamankan sisa tiket pencalonan di Pilkada Loteng mendatang dengan lima partai politik tersisa.

Kelima partai politik tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Hanura dengan sisa kursi yang tersedia sebanyak 19 kursi. “Sebenarnya masih ada Partai Berkarya. Tapi jika melihat kondisi internal partai yang tengah dihadapkan pada persoalan dualisme

kepengurusan, sulit untuk berharap banyak pada Partai Berkarya,” ungkap Pengamat Politik NTB, Agus, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (3/9).

Padahal, kalau kepengurusan Partai Berkarya tidak dirundung persoalan, maka Partai Berkarya bisa jadi penentu, karena dengan satu kursi di DPRD Loteng, Partai Berkarya bisa melengkapi 19 kursi yang masih tersisa menjadi 20 kursi, sehingga secara matematis bisa meloloskan dua pasangan calon kepala daerah.

Di satu sisi, kepengurusan lama Partai Berkarya sudah menyatakan dukungan kepada pasangan H.L. Pathul Bahri, S.I.P, – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Dibuktikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) B1-KWK DPP Partai Berkarya dengan Ketua Umum Tommy Soeharto.

Dan, itu bisa menjadi persoalan tersendiri jika kemudi-

an pengurus Partai Berkarya yang baru memutuskan mengusung pasangan calon kepala daerah yang lain di Pilkada Loteng.

“Dengan polemik yang terjadi di tubuh Partai Berkarya, praktis tinggal satu tiket yang tersedia di Pilkada Loteng mendatang,” jelasnya.

Dari kedua pasangan calon kepala daerah tersebut, pasangan Lale - Sumum bisa dikatakan di atas angin, karena disebut sudah punya modal dukungan dari PBB dan PKB dengan total dukungan 10 kursi. Masing-masing 6 kursi dari PKB dan 4 kursi dari PBB. Dan, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa maju di Pilkada Loteng mendatang.

Sementara pasangan Masrun-Habib, harus siap-siap kecewa, karena posisinya tengah di ujung tanduk. Meski bisa mengamankan dukungan dari PKS, Partai Hanura serta PAN sekalipun, namun to-

tal dukungan dari tiga partai politik tersebut masih kurang.

Karena hanya tersisa 9 kursi saja. “Dalam situasi sekarang ini, satu kursi sangat menentukan,” tandas dosen UIN Mataram ini.

Pun demikian, Agus meyakini dinamika politik Pilkada Loteng masih sangat dinamis.

Dengan sisa waktu yang tersedia sebelum masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah ditutup hari Minggu (6/ 9) mendatang, semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Apakah itu bongkar pasang koalisi partai politik. Sampai bongkar pasangan calon kepala daerah. “Dari sekian daerah yang menggelar pilkada serentak di NTB, Pilkada Loteng yang paling dinamis dan sulit ditebak,” ujar mantan Komisioner KPU NTB ini.

Sementara itu, Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani, menegaskan, sampai saat ini PKB belum memutuskan sia-

pa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, kendati tidak menutup peluang PKB mengusung pasangan LaleSumum. “Kita tunggu saja,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Ketua DPC PBB Loteng Legewarman, S.IP., mengaku kalau PBB sudah mengambil keputusan untuk mengusung pasangan Lale-Sumum. Adapun Partai Hanura, sesuai pengakuan Ketua DPC Partai Hanura Loteng, L. Firmansyah, memutuskan untuk mendukung pasangan Masrun-Habib.

Terakhir PAN juga memutuskan untuk mendukung pasangan Masrun-Habib di Pilkada Loteng mendatang.

Hal ini bisa dilihat dengan diserahkannya SK B1-KWK DPP PAN kepada pasangan Masrun-Habid. “Sudah diserahkan,” ujar Ketua DPC PAN Loteng, Marsekan Fatawi, Kamis sore. (kir)

Belum Satu pun Desa Salurkan BLT di Masa Perpanjangan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mengaku sampai saat ini belum satupun desa yang mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa setelah diperpanjang selama tiga bulan.

Belum adanya anggaran menjadi alasan utama desa-desa tersebut belum melakukan sehingga harus menunggu penetapan APBDes-Perubahan yang saat ini masih dibahas.

“Memang setelah BLT

DD diperpanjang belum ada satupun desa yang sudah menyalurkan bantuan senilai Rp300 ribu tersebut, karena persoalan anggaran,” ungkap Kepala Dinas PMD, kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes Rizki Syaputra S. IP belum lama ini. Dirinya juga akan tetap mengupayakan supaya proses eveluasi penetapan APBDes perubahan bisa dipercepat karena saat ini baru beberapa desa saja yang sudah masuk tahap evaluasi APBDes Perubahan.

Selain anggaran yang belum tersedia, jumlah desa yang

akan menangguhkan penyaluran bantuan tersebut juga bertambah menjadi tiga desa.

Alasan mereka melakukan penangguhan setelah menghitung ketersediaan anggaran di APBDes perubahan sudah tidak mencukupi untuk membiayainya. Ketiga desa tersebut yakni Desa Kokarlian, Seteluk Tengah, dan Batu Putih.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya ketiga desa ini bisa mendapatkan anggaran tambahan, apalagi saat ini masih dalam tahap evaluasi. “ Desa yang melakukan penangguhan

terus bertambah dan kami akan tetap mencari jalan keluar terbaik supaya desa ini tetap bisa menyalurkan bantuan tersebut,” sebutnya.

Jika tidak ada anggaran maka pihaknya juga tidak akan memaksa. Apalagi dalam aturan penyaluran BLT DD, bagi desa yang tidak memiliki anggaran dibolehkan untuk tidak menyalurkan.

Tetapi bagi desa yang masih memiliki anggaran wajib untuk menyalurkan bantuan dengan besaran Rp300 ribu selama tiga bulan. Meskipun usulan penangguhan tersebut

belum disetujui lantaran masih menunggu APBDes Perubahan pihaknya berharap kepada desa tersebut tidak membuat masyarakat resah. Karena yang dikhawatirkan bisa mengganggu kondusifitas wilayah dengan penangguhan penyaluran BLT DD itu. “Usulannya belum kami setujui karena masih menunggu APBDes Perubahan. Jika anggarannya ada maka tidak ada lagi alasan mereka tidak menyalurkan karena sifatnya wajib,” pungkasnya. (ils)

Gebrak Masker PKK NTB Cegah Covid-19 Dari Hal. 1 menggunakan penangkal tersebut dengan tepat.

Masker ibarat obat. Agar manjur harus digunakan dengan dosis dan cara pemakaian yang baik,’’ pesannya.

Dalam arahannya,Niken menjabarkan kegiatan-kegiatan PKK, antara lain, Pokja Satu adalah bagaimana kegiatan pola asuh anak dan remaja bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Efek dari pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan atau sisi ekonomi saja, tapi juga pada sisi sosial.

Para anak saat ini terpaksa harus belajar dari rumah, berada di rumah selama 24 jam dan belajar menggunakan handphone. Hal ini tentunya sangat memerlukan pengawasan orang tua, guna menghindari dampak negatif penggunaan telepon genggam sehingga dapat diminimalisir.

Niken juga sangat menekankan bahwa tidak boleh terjadi peningkatan pernikahan anak dan kekerasan pada anak. Oleh karenanya pola asuh anak dan remaja diharapkan dapat disampaikan kepada semua ibu-ibu di NTB. Sementara itu, Pokja Dua akan melakukan sosialisasi

mengenai pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). ‘’Kita harapkan UP2K yang dilakukan oleh ibuibu dapat berkembang, bisa menjadi alternatif dan itu semua bisa berjalan bila kita sendiri melakukan bela dan beli produk lokal UKM,’’ tambahnya.

Selanjutnya, Pokja Tiga, membahas dan memberikan pembinaan terkait biopori di rumah-rumah. Hal ini merupakan tindak lanjut Visi NTB ‘Asri dan Lestari’ dengan program Zero Waste untuk melakukan pengolahan lebih lanjut dari sampah rumah tangga dengan pembuatan biopori di rumah masing-masing. Dengan adanya biopori ini mampu mencegah terjadinya banjir, membuat tanah lebih gembur dan subur ditanami.

Kemudian, pada Pokja Empat, PKK melakukan sosialisasi pengelolaan Posyandu di masa pandemi Covid-19. ‘’Kita harapkan Posyandu-posyandu tetap bisa berjalan dengan lancar, tentu saja dengan protokol Covid-19,’’ ujarnya.

Niken juga mengapresiasi inovasi Kabupaten Lombok Barat, yakni sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga. ‘’Kami sangat menyambut baik inovasi yang dilakukan Lombok Barat. Den-

gan adanya pemantauan kesehatan bayi baru lahir, mudahmudahan bisa dicontoh oleh daerah yang lain,’’ harapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa segala aktivitas diperbolehkan, akan tetapi harus dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Covid-19 ini harus menjadi perhatian kita semua. Efek ekonomi dan sosialnya sudah mulai kita rasakan, bahkan pertumbuhan ekonomi kita hingga minus,’’ ujar bupati.

Lebih jauh, Fauzan mengajak seluruh peserta yang hadir dan masyarakat untuk bersama-sama konsen untuk mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 ini. ‘’Bila bersama-sama kita melawan, akan mudah melewati ini semua,’’ ujarnya optimis.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP. PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun Fauzan Khalid, S.HI juga menyampaikan bahwa road show HKG PKK ini merupakan kali pertama dalam masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19. Tujuannya, untuk mengetahui dan menyatukan pemahaman tentang peranan sektor/lembaga terkait dalam

pengelolaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK dan upaya meningkatkan peran serta pemerintah dan swasta tentang penerapan fungsi keluarga.

Untuk mencapai kesejahteraan keluarga, maka hal yang diperlukan adalah bagaimana menggerakkan segenap potensi, yaitu menggerakkan kelompok-kelompok PKK serta keluarga. Oleh karena itu, melalui PKK bersamasama meningkatkan SDM keluarga terutama para ibu.

Pada hari yang sama juga berlangsung peluncuran pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga di Kabupaten Lombok Barat. Sistem ini merupakan sistem yang memberdayakan para ibu secara mandiri agar mampu memantau dan mendeteksi kondisi bayi baru lahir. Sehingga mampu secara dini menemukan tanda bahaya untuk dilakukan tindakan pengobatan yang diperlukan.

Hj. Khaeratun juga menjelaskan, pelaksanaan sistem ini sangat cocok di era pandemi Covid-19 ini. Karena bayi baru lahir dapat tetap terpantau kesehatannya tanpa perlu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai informasi, Dinas

Kesehatan beserta jajarannya memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk terus menurunkan angka kematian bayi khususnya bayi baru lahir yang merupakan masa yang paling kritis.

Upaya ini dilakukan sejak hulu sampai hilir. Dari aspek hilir, diupayakan peningkatan akses maupun kualitas pelayanan baik tingkat dasar maupun rujukan (rumah sakit).

Bahkan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat, tujuan rujukan tidak hanya rumah sakit milik pemerintah saja, namun rumah sakit swasta melalui MoU dengan Dinas Kesehatan.

Inovasi ini terlahir atas dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Unicef, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Pengda NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Ikatan Dokter Anak (IDAI) NTB maupun PKK Kabupaten Lombok Barat.

Ketua TP. PKK NTB, Ketua TP. PKK Lobar, Kepala BKKBN NTB, Ketua IKAPTK NTB, Camat Kuripan beserta seluruh jajarannya usai acara, kemudian turun langsung ke masyarakat dengan samasama berjalan keliling kampung untuk membagikan masker pada masyarakat. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 4 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPW PAN NTB Tegaskan PAN Final untuk Jarot-Mokhlis

(Suara NTB/ist)

Muazzim Akbar

(Suara NTB/ist)

SK Dukungan DPP PAN untuk Jarot-Mokhlis di Pilkada Sumbawa 2020.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPW PAN Provinsi NTB, H. M. Muazzim Akbar, menegaskan dukungan PAN untuk pasangan Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Ir. Mokhlis (Jarot-Mokhlis) pada Pilkada Sumbawa 2020 sudah final. Hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya SK berbentuk B.1-KWK dan B.2-

KWK. SK ini pun terbit pada tanggal 24 Juni 2020 lalu.

Hal ini, menurut Muazzim sekaligus membantah spekulasi PDIP akan berkoalisi dengan PAN untuk mengusung pasangan Husni-Ikhsan pada Pilkada Sumbawa. PAN sudah mengusung Jarot-Mokhlis sejak awal berkoalisi dengan Partai Gerindra. Bahkan justru ada tambahan partai-partai lain seperti Hanura, PKPI dan Berkarya (kepengurusan baru).

“Kita sudah sejak awal putuskan mulai dari tingkat kabupaten melalui penjaringan lalu ke DPW melalui mekanisme yang cukup panjang hingga ke tingkat DPP,” sebutnya.

Bahkan, tambah Muazzim, Jarot Mukhlis dari awal sudah diminta memasang logo PAN di Baliho mereka, membangun koalisi bersama Gerindra. Di dalam SK DPP PAN, ada tembusan kepada DPW dan DPD untuk brkoordinasi dan bertanggung jawab memenangkan paket yang diusung. “Alhamdulllah SK pasangan calon Jarot Mokhlis diterbitkan Juni lalu. Sudah sekitar empat bu-

Pertama di NTB

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama ketua TP PKK Lobar, Ketua TP PKK Provinsi, Kadis Kesehatan NTB, dan Kadis Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati bersama pihak Unicef saat peluncuran sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga pada kegiatan HKG di kantor camat Kuripan, Kamis, 3 September 2020.

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menghadiri acara Roadshow Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di halaman Kantor Camat Kuripan, Kamis (3/9).

Bupati Fauzan dalam kesempatan ini juga meluncurkan sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga yang merupakan salah satu inovasi Dinas Kesehatan Lobar bekerjasama dengan PKK Lobar didukung oleh UNICEF, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) NTB serta Dikes Provinsi NTB. Acara tersebut dihadiri Ketua PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah beserta jajaran, Kepala Dikes Prov. NTB, Perwakilan Unicef NTB, Ketua IAKMI NTB, Ketua PKK Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Kepala Dikes Lobar, Hj. Made Ambaryati, Kepala OPD terkait di Lingkup Pemkab Lombok Barat, dan para camat.

Bupati Fauzan dalam sambutannya mengatakan Hari Kesatuan Gerak PKK mengambil tema terkait dengan Covid-19 yang menurutnya sangat tepat sekali. Terkait peluncuran sistem pemantauan kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga, Bupati berharap agar bisa diwujudkan dalam bentuk aplikasi juga. “Saya berharap mudah-mudahan ini juga bisa dibuat dalam bentuk aplikasi artinya kita bisa saling kontrol.

Kalau hanya dalam bentuk form itu yang tahu hanya ibu-bapaknya saja dan kader Posyandu,”

persyaratan pasangan calon untuk mendaftar ke KPU. “SK sudah kita berikan sebelumnya ke pasangan Jarot Mokhlis. Cuma tidak ada acara seremonialnya. Kita rencanakan, deklarasi bersama dengan parpol koalisi lainnya,”ujarnya.

Muazzim mengakui ada keinginan dari PDIP untuk mem-

bangun koalisi dengan PAN. Tapi upaya PDIP ini dinilainya sudah sangat terlambat. “Nah sekarang PDIP mau berkoalisi dengan siapa? Dia (PDIP) mencoba rayu-rayu PAN, tapi PAN sudah final untuk Jarot-Mokhlis. PAN sudah menutup peluang bagi calon manapun, karena Jarot-Mokhlis sudah final,” pungkasnya. (arn/r/*)

Lotim ”Berkembang”

Bupati Lobar Luncurkan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid

lan yang lalu. Makanya saya heran, kalau ada spekulasi berkembang PAN berkoalisi dengan PDI P,” tandasnya.

Jika memang sudah lama SK itu terbit untuk Jarot-Mokhlis, mengapa tidak diumumkan ke publik? Muazzim mengaku tidak perlu karena itu hanya acara seremonial. Yang terpenting SK itu menjadi salah satu

harap bupati.

Bupati mengapresiasi peluncuran sistem Pemantauan Kesehatan Bayi yang menjadi salah satu inovasi dinas kesehatan Lobar. “Ini pertama di NTB, ini hasil kreasi Dikes dibantu Unicef,” jelas dia.

Bahkan, kata dia, inovasi ini menjadi yang pertama di NTB dan Ketua PKK Provinsi NTB akan menjadikan contoh di kabupaten/kota lain di NTB. Ketua PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyampaikan terkait peluncuran sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga sudah lama diagendakan, namun karena kendala Covid-19 sehingga baru bisa dilaksanakan hari ini. “Ini bertepatan degan Hari Kesatuan Gerak PKK, sangat baik sekali ketika dalam kondisi kita saat ini yang paling utama adalah kesehatan keluaraga,” ujar Khaeratun.

Dikatakan Khaeratun, dalam sistem Pemantaun Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga yang sangat berperan adalah orangtua anak untuk mengetahui bagaimana kondisi bayi dan masa perkembangannya. Ia menambahkan, dalam penanganan Covid-19 selain terjun ke masyarakat untuk pembagian masker, PKK juga turun ke masyarakat melalui kegiatan Posyandu serta memberikan bantuan seperti alat-alat PHBS. Ketua Tim Pengerak-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah mengatakan Lombok Barat yang terdepan terkait penanganan atau pencegahan Covid-19. Termasuk launching sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir.

“Kegiatan kita hari ini untuk menyampaikan gerakan PKK terkait Covid-19 ini artinya program-program PKK sekarang diarahkan untuk melawan Covid-19 mulai dari efek sosial kesehatan misalnya ada pola asuh anak dan remaja supaya

bagaimana orangtua bisa mengawasi anak-anaknya dengan baik selama Covid-19 ini,” kata Hj Niken.

Kadis Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati mengatakan sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir ini merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Lobar dengan PKK Lobar didukung oleh Unicef, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Daerah NTB dan Dikes provinsi NTB serta telah direview oleh dokter spesialis anak dari IDAI. Sistem pemantauan ini jelas dia untuk menekan terjadinya kasus kematian bayi karena dipantau sejak lahir sampai umur 30 hari. “Ini bagus karena ditangani dari hulunya untuk memantau kesehatan bayi,” jelas dia. Dalam sistem ini, para ibu diajari utk memantau bayinya dari hari pertama sampai ke 30 pasca kelahiran dengan form sederhana yang menggambarkan kondisi keseluruhan kesehatan bayinya. Mulai dari keadaan kulitnya, matanya, tangisnya, minum ASI-nya, kencingnya, sampai buang air besarnya. Terdapat 14 indikator, kalau kondisinya hijau berarti aman, tapi kalau ada satu saja yang merah harus segera dibawa ke sarana kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut dan diobati. Bahkan dirujuk.

System pemantuan ini kata dia sangat relevan di-era pandemi, dimana bayi tidak perlu dibawa ke Sarana kesehatan bila tidak emergency untuk mencegah transmisi covid-19, “Sehingga ibunya bisa mandiri mendeteksi bahaya pada bayinya,” ujar dia. Semua bayi baru lahir di Lobar kata dia akan masuk sistem pemantauan ini.

Tiap tahun jumlah bayi yang lahir mencapai 15 ribuan. (her/*)

Cara Lotim Entaskan Kemiskinan

WAKIL Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan meluncurkan satu program terobosan akseleratif mengentaskan kemiskinan, Kamis (3/9). Terobosan tersebut dinamakan, Lombok Timur Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga). Program ini menjadi cara memperbaiki perekonomian masyarakat. Salah satu program unggulan Lotim ini menjadi upaya nyata di bawah kepemimpinan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi.

H. Rumaksi menyampaikan, telah disediakan Rp5 miliar untuk Lotim Berkembang. Dana digunakan untuk subsidi bunga bank pada program KUR sebesar Rp 900 ribu dan premi Asuransi Usata Ternak Ternak Sapi (AUTS) Rp 300 ribu. “Jadi masing-masing peternak dapat subsidi Rp 1,2 juta,” terang Rumaksi.

Jika dibagikan langsung kepada masyarakat, dana Rp5 miliar itu hanya bisa untuk 335 orang saja. Lewat kerjasama dengan perbankan, BNI dan BRI, maka bisa menyentuh 5.555 peternak.

Program ini, kata Wabup, untuk mengubah perilaku dan membangun tanggung jawab masyarakat.

Sejauh ini, banyak bantuan pemerintah yang disalahgunakan. “Bantuan diberikan kalau digunakan untuk membeli HP, maka akan dilaporkan ke polisi,” terangnya. Kepada peternak, Wabup berpesan agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, “Tanamkan kerja keras dan kedisiplinan dalam membayar angsuran. Bukan untuk Pemerintah, ini akan menjadi catatan pihak Bank untuk anda,” ungkapnya.

Peternak memegang peran penting dalam program Lotim Berkembang ini. Dengan suksesnya program tersebut, Wabup menyebut pemerintah dapat memperluas sasaran program dengan melibatkan petani dan sektor lainnya. Jika dipersiapkan Rp 1 miliar, maka akan banyak warga yang bisa tersentuh bantuan pemerintah.

Wabup berpesan, TPAKD harus aktif. TPAKD diminta terus berinovasi, guna membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. Termasuk, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan melalui produk dan layanan jasa keuangan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada

Pemda Lotim. Pihaknya mendukung dan berjanji memfasilitasi program pemerintah melalui TPAKD guna mempermudah pemberian pinjaman modal kepada masyarakat.

Disadari, di NTB, baru 34 persen masyarakat memahami lembaga keuangan. Karenanya, program ini diharapkan mempermudah dan meringankan masyarakat. Khususnya peternak dalam pembiayaan atau modal usaha ternak.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang sekaligus Koordinator TPAKD, H. M. Juaini Taofik memaparkan saat peluncuran, dilakukan penandatanganan kerjasama. Yakni kerjasama Pemkab Lotim dengan BNI dan BRI sebagai penyalur KUR. Kerjasama Pemda Lombok Timur dengan PT. Jasindo (Jasa Asuransi Indonesia), Bank NTB Syariah Cabang PTC Pancor dengan KPN Karya Dharma Selong, Bapenda dengan BPD Syariah Pancor, serta antara Kepolisian dan Kodim dengan BRI, BNI dan Jasindo.

Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio memaparkan hasil temuan-

H. Rumaksi Sjamsuddin nya di Lotim, masih banyak praktik rentenir. “Saat kami kunjungan program kampung sehat, banyak peternak hanya jadi pesuruh,” tuturnya. Pada pelaksanaan program Lotim Berkembang, aparat kepolisian bertindak langsung melakukan pengawasan. (rus/*)

Penandatanganan nota kesepahaman antara pemkab Lotim dengan pihak perbankan sebagai mitra penyalur KUR prorgam Lotim Berkembang.

Penyerahan secara simbolis pinjaman KUR tanpa bunga kepada perwakilan peternak.

Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diketuai H. M. Juaini Taofik yang juga Sekda Lotim oleh Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin.