Edisi Selasa 5 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 5 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, Semi PSBB akan diterapkan di Kota Mataram, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Karena eskalasi kasus Covid19 dikhawatirkan akan naik

pada tiga daerah tersebut. ‘’Gugus Tugas Provinsi sudah berkoordinasi dan juga mengundang tiga daerah yang kita khawatirkan seperti Kota Mataram, Lombok Barat dan KLU. Berdasarkan pantauan dari tim, kita komunikasi tahap pertama dengan daerahdaerah itu,’’ kata Gita dikon-

firmasi di Kantor Gubernur, Senin (4/5) siang kemarin.

Gita mengatakan, Kota Mataram terus memenitor perkembangan dan mengantisipasi peningkatan eskalasi Covid-19. Kota Mataram mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 bukan dengan PSBB tetapi PSBL. Rencana-

nya, Kota Mataram akan melaunching penerapan PSBL pada 6 Mei 2020. ‘’Itu yang diantisipasi ketika eskalasinya semakin serius. Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, mencegah penularan. Pemkot Mataram menerapkan konsep PSBL,’’ terang Gita. Langkah yang sama juga akan diterapkan Lombok Barat dan KLU, yakni Pembatasan Sosial Berskala Dusun/Desa (PSBD).

Alasan memilih Semi PSBB ketimbang menerapkan PSBB? Sekda NTB ini menjelaskan, untuk penerapan

PSBB banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Terutama aspek sosial ekonomi termasuk sumber daya manusia dan anggaran. ‘’Jadi dengan pertimbangan itu, ketiga daerah menerapkan konsep sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masingmasing. Nah itulah Semi PSBB. Tetapi tetap kita mencermati perkembangan, semi PSBB ala kita,’’ ujarnya.

Nantinya Semi PSBB ini diharapkan dapat diterapkan juga oleh kabupaten/kota lainnya di NTB. Bersambung ke hal 11

Antisipasi Peningkatan Kasus dari Klaster Magetan Mataram (Suara NTB) – Munculnya beberapa klaster baru penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB menjadi atensi pemerintah. Terutama untuk melakukan pemetaan kontak erat pasien positif melalui tracing yang terus dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi menerangkan, saat ini salah satu klaster baru yang tengah menunjukkan peningkatan kasus adalah klaster Magetan. Klaster tersebut terbentuk setelah ditemukannya kasus positif yang dibawa oleh seorang santri dari pesantren salah satu Ponpes di Magetan, Jawa Timur. ‘’Klaster Magetan ini Nurhandini Eka Dewi sudah ada di Sumbawa, (Suara NTB/bay)

Praya, Lombok Utara, dan Mataram. Kemungkinan kabupaten/kota lain akan menyusul, karena mereka cukup banyak,’’ ujar Eka saat dikonfirmasi, Senin (4/5) di Mataram. Berdasarkan catatan Dikes NTB, jumlah santri dari Ponpes tersebut yang kembali pulang ke NTB sebanyak 200 orang.

Kendati demikian, jumlah tersebut diakuinya dapat bertambah. Mengingat laporan tes cepat Covid-19 yang telah dilakukan untuk tracing klaster tersebut saat ini melebihi jumlah santri yang tercatat. ‘’Kalau dilihat dari laporan rapid test kabupaten/ kota, mungkin lebih dari (200) itu,’’ ujar Eka.

Diterangkannya, saat ini jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang tercatat masuk dalam klaster Magetan tercatat sebanyak 41 orang di Lombok Tengah, 25 orang di Lombok Utara, 30 orang di Lombok Barat, dan 40 orang di Sumbawa. ‘’Rata-rata sudah dirapid test, reaktifnya lumayan ada 17 (orang) yang reaktif,’’ ujar Kadikes.

Dari 17 hasil reaktif tersebut, sampai saat ini Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di NTB mencatat ada 4 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) untuk kasus positif dari klaster Magetan. Seluruh PDP tersebut tengah menjalani karantina di ruang isolasi ru-

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kota Mataram, Lobar dan KLU akan Terapkan Semi PSBB Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah penularan Covid-19 dan mendisiplinkan masyarakat, tiga kabupaten/kota di Pulau Lombok akan menerapkan Semi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Semi PSBB yang akan diterapkan adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) dan Pembatasan Sosial Berskala Dusun/Desa (PSBD).

12 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 16

mah sakit rujukan yang ada.

Diterangkan Eka, pihaknya saat ini masih melakukan tracing untuk memetakan kalster tersebut. Salah satunya dengan menhubungi orang tua santri yang berasal dari Magetan satu per satu. ‘’Kita hubungi orang tua santri per kabupaten/kota. Kita minta mereka mengumpulkan santri yang ada, kemudian melakukan rapid test,’’ ujarnya.

Masuknya klaster Magetan ke NTB tersebut disebabkan oleh izin pulang yang diberikan bagi orang-orang dengan alamat sesuai domisili. Mengignat prosedur tersebut masih berlaku, Bersambung ke hal 11

Triwulan I 2020, Remitansi TKI Rp290 Miliar Masuk NTB Mataram (Suara NTB) Sepanjang triwulan I (Januari-Maret) 2020, kiriman uang dari buruh migran yang bekerja di sejumlah negara mencapai Rp290,22 miliar. Remitansi ini tercatat di Bank Indonesia dan PT. Pos Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, Senin (4/5) kemarin.

Kepala BPS merinci, total uang yang terkirim dari para pekerja migran NTB di berbagai negara tahun 2019 lalu sebesar Rp1,22 triliun. Sementara remitansi yang masuk ke NTB pada triwulan I 2020 ini, dari Bank Indonesia sebanyak Rp76,6 miliar lebih dan Rp213,5 miliar lebih dari PT.Pos. Kiriman melelui Bank Indonesia sebesar Rp76,6 miliar lebih ini, terbagi sebesar 55,71 persen di Kota Mataram, 28,38 persen dari Kabupaten Sumbawa, 11,90 persen di Kabupaten Bima dan 1,40 persen di Lombok Timur serta 2,34 persen di Lombok Tengah.

Sementara kiriman melalui Kantor Pos, sebarannya terbanyak Lombok Timur (24,12 persen), Lombok Tengah (23,59 persen).

Kabupaten Sumbawa (12,84 persen), Lombok Barat (10,77 persen), Sumbawa Barat (10,18 persen), Mataram (8,22 persen), Bersambung ke hal 11 Suntono (Suara NTB/dok)

LKKS NTB Salurkan Bantuan untuk Kaum Dhuafa dan Anak dari Penderita Covid-19

TO K O H Intinya Jangan Lengah KAPOLDA NTB, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Senin (4/5) kemarin, melakukan kunjungan singkat ke Polres Lombok Tengah (Loteng). Dalam kunjungan pertama sekaligus yang terakhir tersebut, Kapolda NTB meminta seluruh jajaran Polres Loteng tetap semangat serta senantiasa memberikan etos kerja terbaik bagi masyarakat.

Bersambung Tomsi Tohir Balaw ke hal 11 (Suara NTB/kir)

KO M E N TTAA R

Mutasi 14 Pejabat Eselon II, Gubernur Hadirkan Tim Corona

Akan Berutang ke Rekanan DAMPAK pandemi Covid-19, target realisasi pendapatan Pemprov NTB dalam APBD 2020 sebesar Rp412 miliar kemungkinan tidak akan tercapai. Akibatnya, belanja daerah juga dilakukan penyesuaian.

Dengan anggaran yang defisit, Pemprov NTB terancam berutang ke rekanan. ‘’Kita juga dalam merencanakan belanja untuk pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan JPS Gemilang harus menunjuk mitra yang punya kemampuan. Artinya, yang siap kira-kira dibayar bulan Desember.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali memutasi 105 pejabat struktural lingkup Pemprov NTB. Sebanyak 14 pejabat eselon II digeser, termasuk dua diantaranya pelantikan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Biro Kerjasama Setda

H. Lalu Syafi’i

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 05:01

12:16

15:36

NTB hasil seleksi terbuka yang dilakukan pekan lalu.

Mutasi pejabat eselon II ini, diharapkan dapat bergerak cepat mengatasi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mutasi kali ini diharapkan menghadirkan Tim Corona yang cepat bergerak.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan 105 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin (4/5) sore kemarin.

Pegiat Kopi Tertolong JPS Gemilang (Suara NTB/dok)

04:51

(Suara NTB/ist)

SEMBAKO - Ketua LKKS NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako untuk yatim piatu dan kaum dhufa se-NTB, Senin (4/5).

KETUA Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE,M.Sc mengatakan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun daerah. Yakni para yatim piatu, kaum dhuafa dan anak penderita Covid-19. ‘’Kami melihat mereka ini perlu mendapat perhatian di bulan Ramadhan. Lebih-lebih saat pandemi Covid-19 ini,’’ ujar Hj. Niken saat menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako untuk yatim piatu dan kaum dhufa seNTB, Senin (4/5). Penyerahan secara simbolis berlangsung di Gedung PKK NTB. Menurutnya, persoalan pandemi Covid-19 ini, menimbulkan berbagai permasalahan. Baik persoalan kesehatan, kebutuhan sosial maupun dampak ekonomi lainnya. Di antaranya kata Niken, untuk mencegah menularan lebih luas, maka masyarakat untuk sementara waktu, dibatasi beraktivitas di luar rumah.

Ketua Tim Penggerak PKK ini juga menyatakan rutin menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahun.

Bersambung ke hal 11

18:09

19:20

Pemerintah Hadir, Produsen Bergerak, Konsumen Terbantu PARA pegiat kopi menjadi bergairah, setelah Pemprov NTB memasukkan kopi dalam paket bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Penjualan kopi menjadi tertolong yang tadinya anjlok terpengaruh wabah virus Corona.

Ketua Asosiasi Kopi Provinsi NTB, Odi Adi Wibowo menyebutkan, ada 50-an pegiat kopi yang tergabung dalam asosiasi ini. Sebelumnya, mereka sangat terpukul akibat Covid-19. Adanya kebijakan Pemprov NTB yang menjadikan kopi sebagai salah satu item JPS Gemilang, membuat usaha mereka terselamatkan. Para pegiat kopi kini tengah beramai-ra-

mai berproduksi untuk memenuhi kebutuhan paket JPS Gemilang.

Diceritakan Odi, pada Januari, Februari 2020 ini, penjualan kopi sangat menggembirakan. Untuk hotel, restoran, toko oleh-oleh dan ritel.

Para pegiat kopi ramai-ramai berproduksi, memenuhi permintaan pasar.

Seketika pasar tersebut terganggu, setelah virus Corona terkonfirmasi menular di Indonesia. Odi mengatakan, kopi yang sudah diproduksi akhirnya tertahan. Banyak juga yang membatalkan produksi karena keadaan.

Sampai kemudian Pemprov NTB menawarkan kopi dalam paket bantuan semba-

ko JPS Gemilang. ‘’Tentu saja peluang ini menjadi kabar baik,’’ kata Odi. Produksi yang tadinya mandek akhirnya bisa dilanjutkan. Stok yang tadinya tertahan penjualannya, akhirnya terserap pasar. ‘’Sebagaimana rantai segitiga, ada pemerintah hadir, produsen bergerak, konsumen terbantu. Kira – kira begitu juga yang terjadi di tata niaga kopi.

Pengusaha bisa menyerap kopikopi petani kembali,’’ ujarnya.

Sebagaimana yang difasilitasi pemerintah, para pegiat kopi tengah giatnya berproduksi untuk memenuhi permintaan daerah. Kopi yang diminta sudah dalam bentuk kemasan, 100 gram.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

PAKET JPS - Ketua Asosiasi Kopi Provinsi NTB, Odi Adi Wibowo dan kopi produksinya yang masuk paket JPS Gemilang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

Halaman 2

Pantai Ampenan Ditutup KELURAHAN Ampenan Tengah bersama masyarakat memilih menutup destinasi wisata Pantai Ampenan. Langkah ini dinilai sebagai antisipasi penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19.

Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah menyampaikan, berbagai upaya dilakukan oleh kelurahan bekerjasama dengan kepala lingkungan, tokoh agama serta tokoh masyarakat memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Di antaranya, rutin penyemprotan cairan disinfektan dua kali seminggu di lingkungan, sosialisasi serta edukasi surat edaran Majelis Ulama Indonesia, maklumat Kapolri serta keputusan bersama forum komunikasi pimpinan daerah tentang meniadakan kegiatan shalat jumat dan tarawih di masjid dan mushala.

“Meskipun sudah kita sosialisasi masih saja warga melaksanakan kegiatan shalat terawih dan jumat di masjid,” kata Hasbullah dikonfirmasi, Senin (4/5).

Sosialisasi maupun edukasi tetap dilakukan dengan pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasbullah menyebutkan, dua warganya teridentifikasi terpapar virus Corona. Kedua pasien ini diketahui telah mengikuti kegiatan agama di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dan, sedang menjalani perawatan di rumah sakit dalam kondisi membaik.

“Dua orang warga kita yang positif. Yang bersangkutan pernah ke Gowa,” sebutnya.

Antisipasi penyebaran virus meluas sambungnya, pantai Ampenan ditutup dari segala aktivitas. Pasalnya, pengunjung yang berwisata ke eks Pelabuhan Ampenan, datang dari sana – sini. Pihaknya bersama pelaku wisata tidak ingin mengambil resiko. “Sejak bulan lalu kita tutup 24 jam,” tegasnya.

Pembatasan bagi warga luar daerah telah diterapkan.

Masing – masing lingkungan telah menutup diri atau lockdown.

Warga luar daerah dilarang bertamu sebelum menjalani pemeriksaan dari petugas kesehatan Puskesmas.

Langkah ini diambil guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Mataram.

Menurut Hasbullah, partisipasi masyarakat diperlukan menghentikan penularan. Pemerintah dinilai tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Dukungan dimulai dengan disiplin pada diri sendiri.

Misalnya, menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun serta melaksanakan imbauan dikeluarkan pemerintah.

Hasbullah (cem)

(Suara NTB/cem)

BAWANG MERAH - Buruh angkut di Pasar Mandalika baru-baru ini menurunkan bawang merah lokal yang baru datang dari Bima. Harga bawang merah fluktuatif pada bulan puasa Ramadhan saat ini. Kecenderungan harga kebutuhan pokok akan melonjak 15-20 persen saat Ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri.

Dua Kelompok Pemuda Terlibat Perang Petasan Mataram (Suara NTB) – Di tengah penyebaran pandemi Corona. Sejumlah pemuda di Kota Mataram masih saja berbuat onar. Mereka saling serang menggunakan petasan.

Perang petasan antara dua kelompok pemuda terjadi pada Minggu (3/5) di Jalan Udayana. Petugas sampai saat ini masih menyelidiki pemicu keributan tersebut.

Komandan Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menegaskan, aktivitas pemuda di bulan Ramadhan melakukan perang menggunakan petasan dinilai menciderai serta mengganggu ketertiban masyarakat. Apalagi pemerintah sedang berupaya mencegah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid19. “Ini sangat mengganggu,” kata Bayu dikonfirmasi via

(Suara NTB/dok)

I Gusti Nyoman Agung Sugantha

kepolisian bisa sampai dipidana,” terangnya.

Kondisi penanganan serta pencegahan virus Corona, Pol PP tidak bisa melakukan patroli seperti biasanya. Pihaknya terkendala personel dan armada. Saat ini, personel disiagakan di beberapa lokasi.

Seperti, Wisma Nusantara, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Pasar Panglima dan Pasar Kebon Roek.

Pengawasan terhadap lokasi karantina maupun pasar bersamaan dengan perang petasan tersebut. “Sisa tiga personel siaga untuk jaga,” sebutnya.

Terkait tindakan tegas

(Suara NTB/ist)

PERANG PETASAN - Sejumlah pemuda di Kota Mataram, Minggu (3/5) pagi di Jalan Udayana perang menggunakan petasan. terhadap aksi para pemuda tersebut, Bayu mengaku bukan menjadi ranah Pol PP.

Penindakan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. (cem)

Pengerjaan Proyek DAK Berlanjut SMP Siapkan Nilai Akhir Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melanjutkan proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Anggaran senilai Rp 37,1 miliar difokuskan untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Pelaksanaan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan pagu DAK diperoleh Kota Mataram tahun 2020 senilai Rp73,7 miliar. Anggaran direncanakan Rp71,9 miliar. Namun, surat edaran Menteri Keuangan Nomor S.247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret lalu, perihal penghentian proses pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus fisik. Pengadaan barang dan jasa sumber anggaran dari DAK fisik senilai Rp36,5 miliar dihentikan. Program berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan senilai Rp37,1 miliar dilanjutkan.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak memberikan gambaran detail terkait program apa yang saja dilanjutkan di tengah wabah Coronavirus Disease atau

Perlu Duduk Bersama

H. Mahmuddin Tura Covid-19 tersebut. Dia hanya memberikan gambaran umum bahwa proyek infrastruktur seperti jalan dan irigasi dihentikan. Kecuali, pengadaan barang dan jasa khusus bidang pendidikan dan kesehatan.

“Rinciannya tidak ada. Dokumennya ada di Badan Keuangan,” kata Mahmuddin.

Anggaran DAK dilanjutkan diprioritaskan untuk tiga OPD, yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah serta Dinas Pendidikan. Mahmuddin memberikan gambaran pekerjaan di RSUD seperti perluasan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan

dan lainnya. Sedangkan, pengadaan gedung olahraga di Dinas Pendidikan dihentikan.

Mekanisme pelaksanaan sambung Mahmuddin, belum dipastikan. Apakah mengacu pada pengadaan barang dan jasa pada situasi normal ataukah ada perlakukan khusus di tengah penyebaran virus Corona.

“Ini yang belum kita tahu apakah sistemnya seperti pola lama atau dikhususkan. Saya belum mendapatkan laporan,” jelasnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang fokus merealokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran tahap pertama telah ditemukan angka Rp35 miliar. Realokasi tahap kedua menyisir anggaran Rp100 miliar dari program OPD. Untuk pengadaan barang dan jasa bersumber dari DAK. Pemerintah pusat menargetkan akhir Juni pekerjaan harus dikontrak. Jika sebaliknya, anggaran akan ditarik kembali. Mahmuddin mengharapkan, ada kebijakan dari pemerintah pusat di tengah pencegahan serta penanganan wabah tersebut. (cem)

Pengadaan Barang dan Jasa Boleh Diutang

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., mengatakan, antara eksekutif dan legislatif perlu duduk bersama. Dewan menyadari covid-19 ini merupakan masalah yang besar. ‘’Untuk itu kita perlu duduk mencari cara terbaik dalam membuat kebijakan,’’ katanya kepada Suara NTB via percakapan WhatsApp, Senin (4/5) kemarin.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram berencana menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala lingkungan.

Sayangnya, kata Agung, sampai saat ini dewan belum mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah eksekutif dalam penanganan covid-19. Perppu nomor 1 tahun 2020, lanjut dia, memang memberikan otoritas kepad kepala daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran (APBD) untuk refocusing pada kegiatan dalam rangka pencegahan covid-19.

Lebih jauh politisi Partai Berkarya ini menjelaskan, bahwa dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan juga menjabarkan apa dan bagaimana teknis pengelolaan anggaran tersebut terkait covid-19. Disana juga disinggung peran DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap proses tersebut. ‘’Tapi hingga saat ini, kami belum paham apa maksud ataupun skema yang Pemkot siapkan. Eksekutif cuma sekali waktu itu rapat dengan Banggar (badan Anggaran). Permasalahan terkait JPS dan lain-lain itu di masyarakat kami tidak bisa jawab. Apalagi mau mencari solusi,’’ sesalnya.

Sebagai mitra kerja eksekutif, sudah sepatutnya Dewan juga mengetahui apa yang menjadi program eksekutif. ‘’Tahu dalam arti menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh undang-undang. Bagaimana mengawasi jika kita tidak tahu prosesnya dari awal,’’ terang anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini.

Minimnya pelibatan dewan dalam menyusun kebijakan, menurut Agung, justru akan menimbulkan ketidaksepahaman antara eksekutif dengan legislatif. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 seharusnya dapat memberikan hasil konkret. ‘’Intinya keseriusan kita sama dalam hal ini. Tapi hingga saat ini belum ada koordinasi yang jelas terkait tugas dan fungsi kita dalam menghadapi pandemi covid ini. Sedangkan legislatif juga adalah unsur penyelengara pemerintahan,’’ demikian Agung.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi III ini tidak menampik realita yang terjadi. Bahwa Dewan baru diajak duduk bersama ketika eksekutif akan menyisir anggaran. Tetapi Terkait program apa yang akan dibiayai dari anggaran itu, Dewan terkesan ditinggalkan. ‘’Padahal nanti kalau ada komplain dari masyarakat, pasti Dewan juga yang dicari,’’ pungkasnya. (fit)

ponselnya, Senin (4/5).

Saling serang dua kelompok pemuda menggunakan petasan juga pernah terjadi tahun 2019 . Satpol PP sebagai aparat penegak Perda kata Bayu, hanya bisa mengajak tookoh agama maupun tokoh masyarakat setempat serta para orangtua melarang anak – anak mereka keluar rumah untuk bermain petasan.

Apalagi sampai melakukan perang api yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Peristiwa sebagai pelanggaran yang memicu sanksi pidana bagi pelakunya. “Kalau sudah diambil tindakan oleh

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terus menyisir anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa diperbolehkan daerah berutang.

Demikian ditegaskan Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin,Senin (4/5). “Kita boleh pengadaan dulu. Kalau anggaran belum tersedia di DPA, boleh ngutang. Bayarnya tahun depan,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan kelonggaran bagi setiap kabupaten/kota dari sisi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 mengatur bahwa daerah boleh belanja barang dan jasa. Secara teknis aturan juga itu memperbolehkan bahwa pembayaran dapat di anggaran tahun berikutnya.

Dana siap pakai khusus

penanganan Covid-19 sekitar Rp135 miliar. Realokasi tahap pertama berhasil disisir Rp35 miliar. Dan, realokasi tahap kedua menyisir kembali anggaran Rp100 miliar. Anggaran yang harus direalokasi sekitar Rp350 miliar. Proyeksi ini berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah menurun Rp128 miliar dan dana transfer Rp122 miliar.

“Dana on call Rp35 miliar.

Dan, sisanya Rp100 miliar sedang dibahas,” jelasnya.

Lebih teknis dijelaskan Amir maksud pemerintah pusat memberikan peluang bagi daerah untuk berhutang atau mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa di tahun berikutnya. Apabila dari dana siap pakai telah dialokasikan ternyata masih belum mencukupi. Misalnya, perhitungan awal dibutuhkan 50 tandon air. Fakta di lapangan lebih dari perhitungan awal.

Sisanya bisa diadakan meskipun tidak tersedia ang-

H. Amiruddin garan di daftar penggunaan anggaran. Catatanya adalah, barang dibeli mendesak serta memiliki niat baik. “Ternyata kurang, maka bisa dibeli dengan tidak mesti menunggu anggaran dulu,” tambahnya.

Amir menambahkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 bahwa belanja modal serta pengadaan barang dan jasa minimal dikurangi 50 persen. Dari penyisiran tersebut tersisa Rp68 miliar dana alokasi umum. (cem)

untuk Siswa Kelas IX

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMP di Kota Mataram saat ini tengah menyiapkan nilai akhir untuk siswa kelas IX. Pihak sekolah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kelulusan siswa.

Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, mengatakan saat ini pihaknya fokus pada pengumpulan dan mengelola nilai siswa. “Rapat kelulusan nanti tanggal 5 Juni, pengumpulan nilai itu dilakukan supaya lengkap untuk jadi bahan rapat kami, kami fokus di situ dulu,” ujarnya.

Pihak sekolah mengupayakan kualitas pembelajaran dalam jaringan (daring) tetap terjaga. Membuat perencanaan, penilaian, dan pelaporan yang tepat diharapkan bisa menjaga kualitas itu.

Sekolah juga cari cara agar siswa yang tidak memiliki sarana bisa terbantu.

Ali mengatakan, pembelajaran daring tetap dipantaunya agar kualitas pembelajaran tetap dijaga walau dalam masa Covid-19. Langkah awal yang dilakukan pihaknya dengan membuat perencanaan yang bagus. “Membuat materi yang pas sesuai dengan jenjang kelas, seperti kelas VII berbeda dengan kelas VIII,” katanya.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji dihubungi pada Senin (4/5) menyampaikan, SMPN 16 Mataram tidak melaksanakan ujian sekolah.

Nilai akhir siswa kelas IX dihitung dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa sejak semester satu sampai dengan semester lima.

Suraji mengatakan, kegiatan siswa di sekolah selama bulan Ramadan ditiadakan, tetapi siswa tetap melaksanakan kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Bentuk kegiatan Ramadan siswa di rumah antara lain puasa wajib, salat tarawih, dan tadarusan. “Secara berkala siswa melaporkan kegiatannya secara daring kepada gurunya di

sekolah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, tidak ada tambahan aturan dari Disdik terkait syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Syarat tersebut mengacu kepada edaran Kemendikbud yang terakhir atau surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid19). “Karena Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) tidak ada maka NEM juga tidak ada, yang ada nilai rapor dan nilai ijazah,” katanya.

Berdasarkan surat edaran itu, Kemendikbud memberikan arahan Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Ujian Sekolah juga dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan kelulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat ditentukan berdasarkannilai lima semester terakhir (kelas IV, kelas V, dan kelas VI semester gasal).

Nilai semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan.

Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas IX dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

Halaman 3

Emas, Penyumbang Inflasi Terbesar Mataram (Suara NTB) Emas atau logam mulia, menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Bulan April 2020. Seperti disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, Senin (5/4) kemarin, sejak Covid-19 ini, harga emas sedang meningkat tajam. Hampir mencapai Rp1 juta/gram. “Dalam ketidakpastian ekonomi seperti sekarang ini, orang lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk emas.

Karenanya, harga emas jadi tinggi karena permintaan tinggi. Ini yang disebut dengan Safe Haven,” jelas Suntono kepada Suara NTB. Pada Bulan April 2020, deflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,28 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,45 pada bulan Maret 2020 menjadi 103,16 pada bulan April 2020. Angka deflasi

ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,08 persen. Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,33 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Deflasi Gabungan dua kota

Bulan April 2020 sebesar 0,28 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga sebesar 0,05 persen; dan kelompok transportasi sebesar 1,89 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,39 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,18 persen

dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,03 persen.

Laju inflasi gabungan dua kota tahun kalender April 2020 sebesar 0,00 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender April 2019 sebesar 0,36 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” April 2020 sebesar 1,12 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan April 2019 sebesar 2,48 persen. Andil komoditas penyumbang inflasi seperti dipaparkan, emas perhiasan sebesar 0,1279, tomat 0,0746, bawang merah 0,0313, daging sapi 0,0211, dan ikan

(Suara NTB/dok)

Toko emas yang berada di Kota Mataram teri 0,0188. Sedangkan yang mempengaruhi deflasi, angkutan udara -0,2172, beras -

0,0985, ikan bandeng 0,0972, daging ayam ras -0,0930 dan cabai merah 0,0889. (bul)

Rasionalisasi Tarif Penyeberangan Kapal Bantu Pengusaha Bertahan Mataram (Suara NTB) – Kenaikan tarif penyeberangan antar provinsi yang mulai berlaku sejak 1 Mei lalu disebut cukup membantu penyelenggara angkutan untuk bertahan. Terutama dalam menghadapi dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang tengah berlangsung.

Kenaikan tarif tersebut diberlakukan untuk 20 lintasan penyeberangan laut. Termasuk untuk pelabuhan Lembar – Padang Bai yang menjadi penghubung NTB dengan Bali, Lembar – Tanjung Perak yang menjadi penghubung NTB dengan Jawa Timur.

“Kenaikan tarif cukup membantu. Karena dari naiknya tarif maka dari produksi secara nominal ikut terkatrol,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Denny F Anggoro saat dikonfirmasi, Senin (4/5). Diterangkan Denny pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah untuk merealisasikan kenaikan tarif melalui Keputusan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2020. Pasalnya, rasionalisasi tarif telah dinanti-nanti pengusaha angkutan penyeberangan tersebut sejak tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan pihaknya, Denny menerangkan jumlah angkutan truk besar, sedang, dan tronton yang menyeberang per hari berkisar 189-200 unit. “Turunyanya lumayan. Jadi kalau dibilang sekarang kapasitasnya untuk sandaran kapalnya,” ujarnya. Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 dan KD. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD. 165/OP.404/ASDP-2020 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antara provinsi mengatur antara lain untuk penumpang kelas ekonomi tarif terpadu yang sebelumnya Rp46 ribu naik menjadi Rp57 ribu bagi dewasa, dan tarif anak-anak/ bayi yang sebelumnya 28.000 turun menjadi Rp5.800.

Kemudian untuk tarif kendaraan Golongan I dari Rp62 ribu naik menjadi Rp70 ribu, Golongan II dari Rp129 ribu naik menjadi Rp146 ribu, Golongan III dari Rp250 ribu naik menjadi Rp285 ribu, dan Golongan IV untuk kendaraan penumpang dari Rp. 917.000 naik menjadi Rp1.023.000, sedangkan kendaraan barang dari Rp827 ribu naik menjadi Rp962 ribu. Kendaraan Golongan V untuk penumpang dari Rp1.780.000 naik menjadi Rp1.949.000, sedangkan untuk barang dari Rp1.460.000 naik menjadi Rp1.628.000.

Kendaraan Golongan VI untuk penumpang dari Rp. 3.010.000 naik menjadi Rp3.185.000, dan untuk barang dari Rp2.398.000 naik menjadi Rp2.723.000. Untuk kendaraan Golongan VII dari Rp3.060.000 menjadi Rp3.501.000, dan Golongan VIII dari Rp4.538.000 menjadi Rp4.955.000. Sementara kendaraan Golongan IX dari Rp6.839.000 menjadi Rp7.246.000. (bay)

Dukung Penanganan Covid-19

Telkomsel Donasikan 1.800 APD ke-12 Rumah Sakit di Jawa Bali Nusra Mataram (Suara NTB) Telkomsel mendonasikan 1.800 Alat Pelindung Diri (APD) untuk lebih dari 12 Rumah Sakit yang ada di Area Jawa Bali Nusra untuk terus mendukung penanganan Covid-19. Penyerahan ADP dilakukan secara simbolis dilakukan oleh Executive Vice President East Area Sales, Adiwinahyu B Sigit dan diterima oleh Ketua IDI Jawa Timur dan perwakilan dokter dari 12 rumah sakit yang ada di wilayah Jatim, Jateng dan Bali Nusra melalui virtual conference, Senin (4/5).

Disaksikan oleh Vice President Network Operation and Quality Management Area Jawa Bali, Samuel Pasaribu dan Vice President Consumer Sales Area Jawa Bali, Filin Yulia. Executive Vice President East Area Sales, Adiwinahyu B Sigit mengatakan rumah sakit yang menerima donasi APD tersebut sebagian rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Jawa Timur yakni di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tulungagung dan Magetan. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Kota Semarang, RS Pelita Anugrah. Demak; Puskesmas Gedong Tengen, Yogyakarta; RSU Islam Harapan Anda, Tegal; Puskesmas Sangkrah, Surakarta; Puskesmas Sibela, Surakarta; RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo; RS Universitas Udayana, Bali; RSUP Sanglah, Bali; RSUD Wangaya, Bali; RSUD Provinsi NTB, Mataram.

“Untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ada 7 Rumah Sakit dan di Bali Nusra, totalnya 4 Rumah Sakit. APD yang kami donasikan juga sudah dikirim ke rumah sakit sejak kemarin,” tambahnya. Telkomsel menyadari pentingnya gotong royong dalam membantu penanganan Covid-19. Karena itu, sementara ini Telkomsel memperioritaskan bantuan bagi tenaga medi. Bentuan APD akan terus didistribusikan secara bertahap. Sebagai tambahan, Telkomsel juga akan mempertimbangkan memberikan bantuan secara proporsional kepada daerah-daerah yang mengalami peningkatan jumlah pendetita Covid – 19 tinggi. Salah satunya di NTB. Selain donasi 1.800 APD, Sigit juga menjelaskan, selama pandemi Covid-19, Telkomsel Area Jawa Bali Nusra juga memberikan fasilitas layanan CLoudX dan Ruang Guru untuk media pembelajaran ke sekolah-sekolah di Regional Bali Nusra. Total 15 sekolah diberikan free fasilitas layanan CloudX dan Ruang Guru. Sigit menambahkan menyambut Hari Ulang Tahun ke-25 yang diperingati setiap 26 Mei 2020, Telkomsel juga berbagi kebahagiaan dengan membagikan paket untuk 25 ribu anak yatim, 250 yayasan, 25 masjid agung, 53.500 APD dan 30GB gratis akses ke 137 kampus dan e-learning.

“Ulang Tahun ke-25 Telkomsel ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Jadi Telkomsel ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat mulai dari anak yatim, yayasan dan masjid agung. Mudah-mudahan dengan berbagi kebahagiaan ini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (bul)

(Suara NTB/ist)

APD - Penyerahan bantuan ADP dari Telkomsel melalui virtual conference, Senin (4/4).

(Suara NTB/ars)

LENGANG - Situasi lengang di Terminal Mandalika Mataram setelah ditutup beberapa waktu lalu untuk mencegah penyebaran Pandemi Covid – 19.

Diduga Marak Penjual Tiket Bayangan di Terminal Mataram (Suara NTB) Kesulitan hidup di masa pandemi membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk menghasilkan uang. Masyaraka yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas terminal Mandalika, terpaksa menjadi penjual tiket bayangan.

Aktivitas itu terpaksa dilakukan karena semua armada bus berhenti total setelah kebijakan Kementerian Perhubungan RI yang menutup terminal, pelabuhan dan bandara.

Salah satunya R. Ia mengaku menjadi penjual tiket bayangan dengan menawarkan kepada

warga yang ingin menyeberang ke Pulau Sumbawa.

“Saya jual tiket Rp250.000.

Itu harga kayak (Situasi) normal,” jawabnya kepada Suara NTB. Tiket itu dijual kepada siapa saja yang kebetulan datang ke terminal spekulasi untuk cari tumpangan. Aku R, ada saja mahasiswa asal Bima atau Sumbawa yang datang ke Terminal mencari tiket untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka beralasan terpaksa pulang karena orang tua sakit atau karena kepentingan lain.

Sementara dalam angkutan

yang ditawarkan dalam tiket, tercantum bus pariwisata. Dijual dengan harga bervariasi, bahkan bisa ditawar hingga Rp150.000. Ia menjamin bus masih bisa menyeberang ke Pulau Sumbawa. Pengakuan sama dari J, ia menawarkan jasa tiket untuk angkutan berbeda. Karena tidak ada armada bus, ia menawarkan truk dan fuso pengangkut barang yang akan menyeberang ke Pulau Sumbawa. “Setiap hari ada truk Barang di sini yang dari Surabaya atau dari Bali. Kita sisipkan di sana,” ujarnya. Tiket yang ditawarkan juga sama,

sekitar Rp 250.000.

Mahasiswa atau masyarakat yang tidak punya pilihan angkutan ketika ingin pulang, terpaksa menerima tawaran itu. “Maksimal dalam satu truk itu satu orang kita sisipkan. Kalau fuso bisa maksimal dua orang. Duduk di depan,” ujarnya. Keduanya terpaksa melakukan kegiatan itu karena kesulitan lapangan pekerjaan baru. Jualan tiket yang selama ini jadi harapan mereka sudah nihil karena tidak ada satu pun bus yang boleh beroperasi.

Kepala Terminal Mandalika, Erwin Rahadi yang dikon-

firmasi, dipastikan hingga kini tidak ada aktivitas di Terminal Mandalika sejak ditutup sesuai instruksi Menhub dan hingga kini tidak ada bus yang beroperasi saat masa pandemi. Ini mengacu pada Peraturan Menteri nomor 25 tahun 2020 tentang pembatasan moda transportasi dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19. Namun soal ada aktivitas lain, ia mengaku tidak tahu persis.

“Intinya pelabuhan ditutup untuk segala jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tegasnya. (ars)

Iuran Peserta BPJS Pastikan Dokumen Lengkap Kesehatan Batal Naik

Agar Klaim JHT Lancar

dan Siap Dihubungi

Mataram (Suara NTB) Pandemi virus corona (Covid-19) mengakibatkan aktivitas usaha di Indonesia terhenti. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan atau bahkan melakukan PHK kepada sebagian besar karyawannya. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada peningkatan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT), disebabkan banyak dari mereka yang membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, BPJAMSOSTEK berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta dengan menerapkan protokol Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik).

Protokol ini diinisiasi sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Selain itu BPJAMSOSTEK juga melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur agar protokol Lapak Asik dapat berjalan dengan optimal.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menegaskan bahwa dengan dijalankannya protokol tersebut, kantor cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia tetap beroperasi. “Aktivitas pelayanan kami tetap berjalan seperti biasa, bahkan kami menambah alternatif cara penyampaian dokumen yang dapat dilakukan melalui elektronik selain penyediaan dropbox yang tersedia di seluruh kantor cabang,” jelas Agus.

Peserta yang ingin mengajuan klaim JHT dipersyaratkan untuk melakukan regis-

(Suara NTB/dok)

Kantor PBJAMSOSTEK di Jalan Langko Mataram trasi terlebih dahulu melalui situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi BPJSTKU. Peserta dapat memilih tanggal dan waktu pengajuan, serta kantor cabang terdekat. Setelah mendapatkan nomor antrian, peserta dapat mendatangi kantor cabang pada waktu dan tanggal yang sudah dipilih untuk memasukkan seluruh dokumen persyaratan ke dalam dropbox. Namun jika peserta tidak memungkinkan untuk datang ke kantor cabang, dapat mengirim seluruh scan dokumen tersebut secara elektronik melalui alamat email yang telah ditentukan.

Sejak diperkenalkan pada akhir Maret lalu, telah tercatat 116.973 pengajuan klaim JHT yang dilakukan oleh peserta melalui Lapak Asik. “Saya mengimbau kepada para peserta untuk lebih teliti dalam mempersiapkan dokumen persyaratan, karena terdapat sekitar 29 persen klaim yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap di

antaranya Kartu Peserta, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kerja (verklaring), buku rekening yang aktif, foto diri terbaru, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangan, serta NPWP. Apabila dokumen tersebut tidak lengkap, kami tidak dapat memproses (klaim) lebih lanjut,” ungkap Agus.

Saat dimintai keterangan, Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Suhuwat mengatakan BPJAMSOSTEK NTB sudah memproses 1.718 klaim melalui sistem Lapak Asik sejak pertama kali diperkenalkan 23 Maret 2020 sampai 30 April 2020.

“Klaim tersebut terdiri dari 1.505 klaim JHT, 18 klaim JKM, 11 klaim JKK, dan 184 klaim JP,” ujarnya. BPJAMSOSTEK menyiapkan beragam kanal informasi yang dapat diakses antara lain Layanan Masyarakat 175, situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan twitter @bpjstkinfo atau Facebook BPJS Ketenagakerjaan. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) – Iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) untuk segemen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dipastikan batal naik. Pembatalan tersebut mulai diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Mei lalu.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan besaran iuran peserta saat ini kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 Tahun 2018. “Yaitu sebesar Rp80 ribu untuk kelas 1, Rp51 ribu untuk kelas 2, dan Rp. 25.500 untuk kelas 3,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (4/5) di Mataram. Menurut Sarman pembatalan kenaikan iuran tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. Antara lain mengatur pembatalan Pasal 34 pada Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Meskipun resmi berlaku sejak 1 Mei lalu, penghitungan pemberlakukan penyesuaian iuran tersebut dimulai per 1 April lalu. Sementara untuk besaran iuran Januari – Maret 2020 disebut Sarman tetap mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019, yaitu yaitu sebesar Rp160 ribu untuk kelas 1, Rp110 ribu untuk kelas 2, dan Rp42 ribu untuk kelas 3. “Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya,” ujar Sarman.

Kendati demikian, kelebihan iuran peserta JKN – KIS yang telah terbayar pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya.

Menurut Sarman, pihaknya telah melakukan penyesuaian sistem serta penghitungan

kelebihan iuran peserta tersebut. Sehingga peserta yang memiliki rekapan kelebihan iuran dapat segera mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.

“Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat.

Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19,” ujar Sarman. Dengan dikembalikannya nominal iuran pihaknya berharap beban masyarakat di bidang kesehatan dapat terbantu. Di sisi lain, pembayaran iuran peserta diharapkan dapat berlangsung rutin setelah pembatalan kenaikan. Diakuinya kebutuhan jaminan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 cukup meningkat, sehingga pembayaran iuran JKN – KIS dapat menjadi salah satu bentuk gotong royong untuk menghadapi pandemi tersebut.

Selain itu, penyesuaian iuran tersebut ditekankan hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. Lebih jauh, Sarman menyebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta.

Termasuk untuk menjamin kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, serta bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden,” pungkasnya. (bay)

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

Persempit Sasaran Penerima PEMBAGIAN bantuan beras bagi warga di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya tidak akan diterapkan di desa lain. Di Kecamatan Bayan dan Kayangan misalnya, Dinas Sosial PPPA KLU akan menerapkan pembatasan alokasi beras.

Beras bantuan tidak dibagikan kepada seluruh warga desa, melainkan dipersempit ke level dusun di mana pasien positif berasal.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, Faisol, kepada war(Suara NTB/ari) tawan Senin (4/5). Tidak Faisol dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan Satgas untuk menghentikan bantuan kepada warga yang di desanya positif Covid-19. Padahal di desa yang terdapat positif Covid-19 itu, tercatat sebagai zona merah.

Ia mencontohkan, Desa Malaka dan Desa Teniga ditetapkan sebagai zona merah covid-19. Oleh karena itu jatah beras dibagikan secara merata kepada warga di semua dusun. “Ke depannya akan diberikan beras ini kepada dusun yang positif saja seperti di dusun Embar-Embar Desa Akar-Akar Bayan,” katanya lagi.

Lebih lanjut, disebutkan Faisol, beras bantuan yang disalurkan Pemerintah KLU ke Desa Malaka dan Teniga merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). KLU memproleh alokasi 100 ton dari kementerian. Jumlah yang sama dengan yang diterima kabupaten lain. Saat ini, beras itu sudah terpakai 41 ton.

“Dari cadangan itu daerah baru mengajukan 45 ton ditahap pertama ini ke Bulog. Sedangkan yang sudah disalurkan 41 ton untuk dua desa dengan jumlah penerima sebanyak 4.100 KK,” sambungnya.

Ia tak menyangkal, terdapat pengembalian beras CBP oleh warga. Kendati demikian jumlahnya tidak signifikan dari volume tersalur.

Pembagian beras kepada warga, dilakukan setelah dikeluarkannya SK tanggap darurat dan SK Bupati ke Dinas Sosial PPPA. (ari)

Bupati Minta Penerima Bantuan Salah Sasaran Ditahan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menginstruksikan kepada Dinas Sosial (Disos) agar mencoret nama calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tak layak dan salah sasaran. Seperti di beberapa tempat terdapat ASN, pendamping PKH dan kepala dusun yang masuk daftar penerima bantuan.

“Baru saya tahu ada ASN yang masuk, kalau memang benar itu harus dicoret dan ditahan jangan dikasih,” tegasnya, Senin (4/5).

(Suara NTB/her) H. Fauzan Khalid Pihaknya meminta Dinas Sosial memastikan data ini, kalau memang benar adanya ia memerintahkan agar dicoret dari daftar penerima. Warga ini tidak boleh menerima bantuan. Ia tak ingin bantuan ini salah sasaran, karena itu ia menekankan warga yang perekonomian menengah ke atas tidak diberikan.

Asisten I Setda Lobar, Agus Gunawan mengatakan, mengacu pada surat KPK nomor 11 tahun 2020 yang diterima Pemda bahwa bantuan Covid-19 baik dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa diawasi oleh KPK. Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi KPK, yakni kalau ada warga sudah meninggal itu dievaluasi dan dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan Dinas Sosial. Termasuk warga belum terdata bantuan, perlu didata baru dan disampaikan ke pusat.

“Ada surat KPK terkait sumber data bantuan, KPK ikut awasi karena mungkin banyak aduan,” tegas dia. Dalam Surat KPK ini, warga yang tak masuk DTKS atau non DTKS seperti PKL, pedagang bisa diusulkan lagi.

Pihaknya sudah memanggil OPD terkait dan pada camat membahas terkait bantuan Corona termasuk JPS Mantap.

Yang menjadi sorotannya terkait singkronisasi data base di OPD. Inti dari ini kata dia, ia menekankan kepada jajaran bagaimana keterbukaan dan transparansi data serta sosialisasi sampai ke bawah. Sebab bantuan ini rawan terjadi masalah di lapangan. Pihaknya pun mendorong agar desa menempel secara terbuka data penerima bantuan Corona, seperti dari pusat, JPS provinsi, JPS Mantap dan BLT DD. “Harus dilakukan desa,” ujar dia.

Konteks bantuan ini, jelas dia, mencakup tiga aspek, yakni penanganan kesehatan, bantuan JPS dan stimulasi IKM. “JPS Covid-19 Lobar ini di luar bantuan lainnya,” jelas dia.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya menegaskan penerima yang salah sasaran, seperti ASN dan pendamping PKH susah ditahan kartunya. Menurutnya, data yang bermasalah ini disebabkan kerja cepat dan hasil verifikasi dan validasi data banyak belum diserahkan oleh desa. “Sehingga ada yang keliru,” tegas dia.

Ia menegaskan PKH yang masuk penerima bantuan tidak diberikan dan dicoret. Ia mengakui kalau keteledoran aparaturnya, sehingga datanya bisa lolos. Ia memastikan warga yang tak layak mendapatkan bantuan tidak diberikan. Sebab kalau diberikan maka Pemda pasti salah. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Anggaran Lotim Kembali Dipangkas Rp115 Miliar Selong (Suara NTB) Setelah sebagian besar belanja fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diambil pusat, kini kembali giliran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) turut dipangkas. Jumlahnya mencapai Rp115 miliar.

(Suara NTB/yon)

H. M. Juaini Taofik

Terdapat tambahan empat kasus pada Minggu (3/5) kemarin. Dengan jumlah kasus ini, Lobar pun menjadi salah satu daerah dengan kasus positif terbanyak di NTB. Menurutnya tak sesederhana itu menerapkan PSBB, di mana begitu ditawari langsung dilakukan oleh Pemda.

Dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya tindakan pembatasan sosial sudah dilakukan Pemda. Pembatasan dilakukan hingga sampai desa dan dusun, di mana warga memasang portal. PSBB kata dia hanya masalah istilah saja.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati mengatakan total kasus positif Covid-19 menjadi 39 orang. Menyusul tambahan empat kasus pada hari minggu kemarin. “Jumlah kasus posi-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik kepada wartawan di Selong, Senin (4/5) mengakui, pemangkasan anggaran ini akibat dampak Corona Virus Disease (Covid) 19. Di mana, negara mengalami penurunan pendapatan, sehingga seluruh daerah turut terkena pemangkasan. “Syukurnya item gaji belum terpotong, gaji masih dibayar normal,” ungkap Sekda.

Menurutnya, total DAU Lotim sebesar Rp1,2 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1 triliun diperuntukkan

untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari dana ini, terpangkas Rp115 miliar, sehingga tersisa Rp85 miliar yang masih bisa digunakan untuk pembayaran operasional di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim.

Dana ini, tambahnya, hanya untuk gaji sementara sisanya yang mencapai Rp 85 miliar untuk operasional. Meski demikian, dana Rp 115 miliar ini merupakan anggaran yang besar, sehingga memaksa

Pemkab Lotim mengurangi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk seluruh ASN. Pemangkasan TKD ini kemungkinan besar sampai 50 persen dan berlaku untuk semua aparatur dan operasional lainnya. Bahkan, seluruh perjalanan dinas sudah ditiadakan dan anggaran makan minum pun sudah dikurangi.

Melihat realitas saat ini, Sekda mengatakan akibat virus Corona ini seperti mengalami sebuah krisis. Seluruh aparatur diharapkan memaklumi kemungkinan pe-

mangkasan seluruh TKD. Tambahan penghasilan pegawai tersebut menurutnya tidaklah terlalu berat jika hilang. “Terpenting gaji dibayar tetap,” imbuhnya.

Saat ini, katanya pemerintah masih fokus penanganan Covid-19. Skenario pemerintah, penanganan sampai bulan Juni mendatang. Mulai dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan peket bantuan juga sampai bulan Juni. Pertengahan tahun 2020 ini harapannya sudah kembali normal. Kalaupun masih tetap berlanjut, maka semua akan berkonsekuensi. “Menurut saya, kita harus kencangkan ikat pinggang,” ungkap Sekda menganalogikan. (rus)

Satu Warganya Positif Corona

Pasar Mingguan Barabali Tetap Buka Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) belum mengambil keputusan terkait kebijakan membuka kembali Pasar Mingguan Barabali Kecamatan Batukliang, pascasatu warga di desa tersebut dinyatakan positif terpapar virus Corona (Covid-19). Artinya, Pemkab Loteng masih pada keputusan awal untuk tetap membuka lima pasar mingguan di daerah ini. Termasuk salah satunya Pasar Barabali.

“Belum ada rencana peninjauan kembali. Pemkab Loteng masih pada kebijakan awal yakni pasar Barabali menjadi salah satu dari lima pasar mingguan yang dibuka oleh pemerintah daerah,” terang Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (4/5).

Namun dengan adanya warga yang dinyatakan positif Corona, tentunya standar protokol pengamanan dan pengawasan jauh lebih ketat.

(Suara NTB/kir)

PASAR - Suasana Pasar Mingguan Barabali yang tetap buka, meski ada warga dekat pasar yang positif Corona.

Petugas tentunya akan lebih ketat mengawasi guna meminimalisir potensi penyebaran

virus Corona di area pasar Barabali, termasuk pasarpasar mingguan lainnya.

Meski demikian, Herdan mengaku tidak menutup kemungkinan juga Pemkab Loteng

akan mengambil langkah tegas dengan menutup aktivitas di Pasar Barabali, jika kondisi penyebaran virus Corona benar-benar mengkhawatirkan.

“Masih kita menunggu perkembangan. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan, pasar Barabali bisa ditutup,” tegasnya.

Data terbaru menyebutkan, jumlah warga positif corona di Loteng bertambah dua orang, sehingga total menjadi 19 orang dengan seorang dinyatakan sudah dinyatakan sembuh. Dua tambahan baru tersebut yakni IH (54) asal Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara dan saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD Praya. Ditambah AA (16) asal Desa Barebali. Berbeda dari pasien positif Corona lainnya, AA sebelumnya pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur (Jatim) dan saat ini menjalani karantina terpusat. Tim Satgas Covid-19 Loteng pun saat ini tengah melakukan tracing kontak dengan pasien bersangkutan. (kir)

Minimalisir Satgas akan Siapkan Tim Psikiater Covid-19, Lotim Tawarkan PSBD

Dampingi Pasien Covid-19

Tanjung (Suara NTB) Untuk menjaga psikologi pasien Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) agar tidak semakin tertekan, Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid 19 KLU akan menyiapkan tim psikiater dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma mendampingi pasien.

Adanya tim psikiater ini menurut Koordinator Pencegahan dan Penanganan Covid 19 KLU dr. H. Lalu Bahrudin mampu memberikan ketenangan pada pasien selama menjalani pengobatan. Kebijakan menyiapkan tim psikiater ini dilakukan Pemda KLU setelah ada salah satu pasien posi-

tif Covid-19 yang mencoba bunuh diri menggunakan cairan pembunuh serangga, Minggu (3/5) malam.

Menurutnya, pasien yang mencoba bunuh diri itu, mengaku jenuh berada di ruang karantina. Namun usai diberikan edukasi, yang bersangkutan bersedia mengikuti arahan pemerintah. Namun lokasi isolasi tidak berada di gedung induk RSUD, melainkan masih satu lokasi di eks RSUD sementara.

“Pasien mau loncat pagar.

Karena kejenuhan, ada faktor ekonomi. Ada juga faktor perlakuan warga pada keluarganya, ada image tertentu, sehingga psikologis pasien tergang-

gu,” papar Bahrudin.

Bahrudin menegaskan, Satgas sudah memberikan pelayanan yang baik dalam masa karantina. Pemerintah juga tidak memiliki niat buruk untuk mengkarantina atau mengisolasi warga. “Ini demi keselamatan pribadi dan warga disekitarnya,” imbuhnya.

Kepada setiap pasien positif ataupun PDP, Satgas menegaskan ancaman penyebaran Covid-19 jika tida dikarantina. Misalnya setiap 1 orang positif bisa menyebarkan bahaya virus kepada 30 orang. “Di sana (lokasi karantina) ada 65 orang, bisa dibayangkan berapa orang yang akan positif,” imbuhnya lagi. (ari)

Penyaluran JPS di Loteng Dipercepat Praya (Suara NTB) Rencana penyaluran bantuan sosial dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu tengah dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Harapannya, dalam waktu tidak lama lagi program tersebut diharapkan sudah bisa disalurkan.

Selain mencocokkan data penerima dengan program serupa yang disalurkan oleh pemerin-

Bupati Usulkan PSBB Se-Pulau Lombok Giri Menang (Suara NTB) Adanya tawaran dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc., ke Lombok Barat (Lobar) agar melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ditanggapi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Bupati Lobar tidak menolak PSBB, namun ia mengusulkan agar pemberlakuan PSBB se Pulau Lombok bukan parsial di beberapa daerah saja. Sementara di satu sisi Pemda Lobar sudah melakukan Pembatasan Sosial Berskala lingkungan, desa hingga dusun.

Pembatasan sosial ini menjadi langkah pencegahan yang paling penting, sebab sejauh ini angka kasus positif Covid-19 di Lobar naik menjadi 39 kasus.

Halaman 4

tif kita termasuk tertinggi di NTB. Kejar-kejaran dengan Dompu,” jelas Ambar.

Kasus positif ini, jelas dia, akan terus bertambah menyusul hasil pelacakan kontak dan rapid test terus dilakukan oleh Dikes. Menurutnya, bertambahnya kasus ini juga keberhasilan dinas melakukan pelacakan kontak terhadap warga.

Camat Kediri Hermansyah mengatakan jauh sebelumnya pihak kecamatan sudah menerapkan pembatasan sosial dengan melakukan pemberlakuan malam. Di mana masingmasing desa hingga dusun melakukan isolasi mandiri.

Bahkan pada malam hari, sudah portal untuk membatasi warga yang keluar masuk wilayah setempat. (her)

tah pusat dan provinsi, Pemkab Loteng saat ini juga mencocokkan data penerima yang diusulkan oleh pemerintah desa.

Pasalnya, pemerintah desa juga sudah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD). “Hari ini (Senin kemarin, red) hari terakhir kita minta pemerintah desa menyerahkan data usulan penerima program BLT ke kabupaten,” sebut Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L.Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (4/5).

Pemkab Loteng sangat berharap bisa segera menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak penyebaran virus Corona. Meski demikian Herdan mengaku, persoalan data yang jadi kendala. Di mana banyaknya program bantuan sosial yang diturunkan, membuat pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan penerima program. Jangan sampai ada warga yang menerima dua bantuan serupa.

Ia menjelaskan, untuk data penerima program dari pemerintah pusat dan provinsi, bisa dikatakan sudah hampir tuntas. Tinggal kini menyelesaikan data penerima program dari kabupaten dan desa. Karena rencananya, untuk program BLT dari desa itu akan diarahkan bagi warga atau pekerja informal yang

terkena dampak penyebaan virus Corona, seperti karyawan yang dirumahkan atau diPHK oleh perusahaan.

Diakuinya, masih ditemukan warga kurang mampu dan layak mendapat bantuan sosial, tetapi tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Sementara aturan dari pemerintah pusat, sudah jelas penerima bantuan sosial harus bersumber dari BDT, karena dari BDT sudah tertangani semua, sehingga yang di luar itu akan dibantu dari BLT desa.

“Jadi penting untuk menyesuaikan dan mencocokkan data yang ada antara kabupaten dengan desa,” ujarnya.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, total kepala keluarga yang masuk data BDT di Loteng sebanyak 183.327 kepala keluarga. Dengan rincian untuk penerima BPNT sembako Kemensos sebanyak 96.437 kepala keluarga. Penerima BPNT perluasan dalam rangka penanganan Covid-19 Kemennsos sebanyak 19.145 kepala keluarga.

Ditambah penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos sebanyak 38.438 kepala keluarga. Kemudian untuk penerima JPS Gemilang NTB, sebanyak 11.780 kepala keluarga. Sisanya 10.525 kepala keluarga akan arahkan untuk JPS Bersatu dan 7.002 kepala keluarga akan ditangani oleh BLT Dana Desa (DD). (kir)

Selong (Suara NTB) Penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semakin meluas. Hal tersebut terbukti dari jumlah kasus pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Lotim terjadi di 20 kecamatan dari 21 kecamatan di Lotim dengan jumlah 29 kasus positif. Menyikapi hal ini, Kabupaten Lotim menawarkan untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Dusun (PSBD).

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Senin (4/5). Dikatakannya, terdapat enam poin yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Lotim melalui gugus tugas dalam penanganan Covid-19, sehingga sudah semestinya penerapan PSBD tersebut di Kabupaten Lotim.

Sekretaris Gugus Tugas Pennaganan Covid-19 Lotim ini mengungkapkan, terdapat beberapa desa yang sudah secara mandiri sudah menerapkan hal tersebut. Itupun dapat menjadi contoh yang cukup baik untuk diikuti. Paling tidak siapa saja yang masuk ke dusun tersebut dipastikan memakai masker serta menyiapkan sarana cuci tangan di depan gang atau RTnya mas-

ing-masing, sehingga orang yang keluar masuk dari dusun tersebut dalam kondisi tangan bersih dan memakai masker.

Apalagi kalau bisa ada satu pintu masuk atau keluar dari dusun tersebut. Penerapan inipun diyakini dapat mencegah terjadinya kriminalitas.

Terpisah, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM., mengungkapkan penerapan PSBD sudah diberlakukan, seperti di Kota Selong dilakukan pembatasan interaksi sosial masyarakat dengan melakukan penutupan akses jalan dari simpang 4 PTC Pancor.

Artinya jalur utama yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa paling tidak dapat dihindari terutama di pusat-pusat perbelanjaan.

Disinggung terkait meruginya sejumlah pengusaha di lokasi tersebut, bupati mengaku sangat menyayangkan keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha tersebut. Sementara, kata dia, keuntungan atau laba sudah didapatkan begitu besar selama 11 bulan dalam satu tahun. Sedangkan pemerintah hanya melakukan pembatasan hanya 14 hari. Untuk itu, ia berharap adanya kerjasama dari para pengusaha untuk keselamatan bersama dengan terhindar dari wabah Corona. (yon)

(Suara NTB/yon)

PSBD- Penerapan PSBD secara mandiri di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik.

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

(Suara NTB/ula)

Rp14 Miliar DAU Dompu Ditunda Pencairannya Dompu (Suara NTB) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dompu bulan Mei 2020 sebesar Rp14 M lebih ditunda pencairannya akibat terlambat melaporkan pemfokusan kembali dan realokasi APBD 2020. Penundaan transfer DAU ini tidak terkait gaji ASN, tapi untuk belanja lain.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB, Senin (4/5) kemarin mengakui termasuk Kabupaten Dompu yang terkena penundaan transfer DAU bulan Mei 2020 karena terlambat melaporkan hasil pemfokusan kembali dan realokasi APBD 2020. “Kita baru selesai imput dari Dinas tanggal 28 April, sementara deadline-nya tanggal 23 April,” kata Muhammad.

Penundaan ini, kata Muhammad, tidak hanya pada Kabupaten Dompu. Tapi se Indonesia ada 380an daerah yang ditunda dan di NTB ada 6 daerah dari 10 Kabupaten/Kota dan Provinsi. “Jadi bukan hanya Dompu yang ditunda,” katanya.

Total DAU yang ditunda transfer sebanyak Rp14 M lebih. Tapi ini tidak termasuk untuk belanja gaji ASN, tapi diperuntukan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal. “Kalau belanja gaji, sudah ditransfer lebih dulu,” terangnya.

Kendati transfer DAU ini akan dibayarkan pada Mei ini, dikatakan Muhammad, hingga saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi kapan pemerintah pusat mentransfernya. Tapi DAU tersebut akan ditransfer Mei bila daerah sudah menyelesaikan laporan hasil pemfokusan kembali dan realokasi APBD tahun 2020 sesuai yang disyaratkan.

“Belum ada kabar kapan akan ditransfer,” ungkapnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Masih Misterius, Rantai Penyebaran Pasien Positif 01 KSB Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat (KSB), mengaku belum menemukan mata rantai penyebaran Covid-19 terhadap pasien positif 01 KSB yang meninggal dunia 19 April lalu. Meski sebelumnya sempat dikaitkan dengan salah seorang pelaku perjalanan ke Gowa, tetapi hasil swab yang bersangkutan negatif. Hasil yang sama juga didapatkan dari orang terdekat pasien meski sempat melakukan perjalanan ke daerah terjangkit (Mataram).

“Sampai saat ini kami belum menemukan rantai penyebaran Covid-19 terhadap pasien 01 yang terkonfirmasi positif atas nama Tn SY (64) tersebut. Kami juga sudah melakukan pelacakan terhadap beberapa orang-orang yang sempat berhubun-

gan dengan pasien tetapi hasilnya tidak ada yang reaktif,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM di posko utama, Minggu malam, 3 Mei 2020.

Meski belum ditemukan, Pemkab mengaku sudah menyiapkan strategi khusus un-

tuk menekan penyebaran Covid-19 di KSB. Salah satunya dengan mengintensifkan penggunaan masker dan prilaku cuci tangan pakai sabun di tengah-tengah masyarakat. Hal itu perlu dilakukan karena saat ini sudah teridentifikasi ada dua klaster yang patut

Taliwang (Suara NTB) Direktur RSUD Asy Syifa Taliwang, dr. Carlof mengonfirmasi adanya tiga tenaga kesehatan (Nakes) yang reaktif hasil tes cepat corona virus disease (covid-19). Ketiganya sudah diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Pengambilan swab mereka juga sudah dilakukan bersama delapan orang kontak erat pasien positif di KSB. “Kami sudah non aktifkan ketiga orang Nakes untuk sementara waktu sampai dengan hasil swab ketiga keluar. Kami juga masih terus melakukan pelacakan kontak dari tiga orang Nakes itu untuk menekan penyebarannya virus tersebut,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (4/5).

Dikatakannya, saat ini tercatat sekitar 23 Nakes yang terkonfirmasi melakukan kontak dengan ketiganya. Mereka juga sudah diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama masa inkubasi virus tersebut (14 hari). Sehingga total Nakes yang di karantina untuk sementara ini mencapai 26 orang. Pihaknya juga memastikan akan memberikan sanksi tegas

Sikapi Kondisi Rentan Pangan, KSB Siapkan Rp5,2 Miliar

(Suara NTB/jun)

Bahkan saat ini tercatat sudah ada sekitar sembilan orang yang sempat kontak dengan pasien tersebut. Sembilan orang ini juga sudah mulai menjalani karantina terpusat di Rusunawa Balisung selama 14 hari kedepan.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 sehingga tidak ada penambahan kasus baru. “ Kami masih terus melakukan pelacakan kontak terhadap tambahan pasien positif covid19 supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

jika hasil pantauan di lapangan mereka masih tetap melakukan aktifitas normal selama 14 hari kedepan. “ Kami sudah meminta mereka untuk melakukan karantina mandiri, jika kita temukan yang tidak patuh maka sanksi tegas tetap akan kita berikan,” sebutnya.

Dengan dinonaktifkan 26 orang pegawai tersebut, maka beberapa ruangan perawatan terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan karena keterbatasan tenaga kesehatan yang dimiliki RSUD. Khusus untuk ruang rawat VIP saat ini sudah tidak lagi dibuka karena tenaganya diperbantukan ke IGD. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan tambahan dokter, perawat dan Bidan dari Puskesmas untuk menutupi kekosongan 26 orang Nakes yang di karantina mandiri. “Karena kita kekurangan tenaga akibat 26 orang dilakukan karantina terpaksa pelayanan ruang VIP ditutup untuk sementara waktu. Itu kita lakukan untuk menutupi kebutuhan Nakes di ruang IGD,” tukasnya.

Meski demikian, dirinya memastikan tidak akan ada gangguan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (ils)

Dompu Kembali Kirim 29 Sampel Swab (Suara NTB/jun)

DITAHAN – Mobil bak terbuka yang memuat ternak ditahan Satuan Pol PP karena tidak memiliki surat rekomendasi pengiriman keluar daerah, Senin (4/5).

Dompu Belum Terima Satpol PP Dompu Gagalkan Data Peserta Lulus Pengiriman Ternak ke Bima Seleksi Kartu Prakerja Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) belum menerima data secara resmi terkait perserta seleksi kartu prakerja yang telah dinyatakan lulus. Beberapa tahapan penting setelah pendafataran manual dilakukan, pun tak diketahui. Sekarang justru muncul kabar baru akan dibukanya pendaftaran gelombang kedua secara daring.

“Sampai hari ini belum ada kabar. Seharusnya adalah pemberitahuan yang terkafer berapa,” terang Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/5).

Mengingat pendaftaran peserta seleksi kartu prakerja ini dikirim manual secara kelembagaan, semestinya penyelenggara menginformasikan secara resmi realisasinya. Sehingga tidak muncul persoalan baru ditengah pandemi Covid-19, apalagi itu akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengucurkan bantuan penanggulangan Covid-19 bagi yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, lanjut dia, pun tengah didesak Kabupaten/Kota untuk menginformasikan rincian peserta seleksi yang dinyatakan lulus. Namun rupanya mereka juga tidak mengetahuinya. “Makanya kita kebingungan juga,” ujarnya.

Untuk peserta seleksi kartu prakerja, sebut M. Nursalam, Dompu hanya mengirim 2000 orang. Meliputi pencaker termasuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang batal berangkat dan PMI yang dideportasi dari luar negeri akibat Covid-19. Jumlah tersebut diluar pendaftaran via daring yang dilakukan secara mandiri oleh angkatan kerja.

Sementara untuk gelombang kedua yang kabarnya mulai dibuka hari ini (kemarin), Disnakertrans memilih mengarahkan langsung pencari kerja untuk mendaftakan diri via daring. Alasannya, data-data manual yang dikirim sebelumnya seja belum ada kejelasan apakah diterima dan sebagainya. “Apalagi mau membuka tahap kedua yang manual kemarin saja belum ada kejelasan, jadi kalau ada yang datang kita arahkan mendaftar mandiri via daring,” pungkasnya. (jun) M. Nursalam

diwaspadai yakni klaster Gowa dan Magetan.

Bahkan, untuk klaster Magetan satu orang dari 10 orang terkonfirmasi positif Covid-19 atas nama Tn. AF (21) warga Kecamatan Poto Tano. “Kami tetap akan mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan masker oleh masyarakat agar menekan penyebaran virus tersebut,” ungkapnya.

Khusus untuk seorang klaster Magetan yang terkonfirmasi positif covid-19 saat ini Pemerintah masih melakukan pelacakan kontak.

Tiga Nakes RSUD Asy-Syifa Reaktif

Muhammad

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 18.494 kepala keluarga masuk dalam kategori rentan pangan akibat pendemi Covid-19. Menyikapi hal itu, DKP mengaku sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar untuk disetujui dan dilaksanakan.

“Anggaran untuk penanganan terhadap ribuan keluarga tersebut sudah kita usulkan ke Pemerintah dengan harapan bisa disetujui. Karena jika sampai telat, kami khawatir masalah yang baru akan muncul di tengah pendemi covid-19 terlebih lagi mereka ini adalah masyarakat miskin,” ungkap Kepala DKP Ir. H. Alimin M.Si kepada Suara NTB. Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat cenderung menurun dibandingkan kondisi sebelum wabah covid-19. Terutama bagi masyatakat dengan kategori rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Merekalah yang masuk dalam kategori rentan pangan sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah khusus.

Salah satunya, penerima program penanganan kemiskinan di daerah besaran biaya bantuan akan dinaikan.

Seperti masyarakat miskin dengan kategori lansia dari biasanya mendapat bantuan Rp250 ribu akan dinaikan menjadi Rp400-500 ribu per bulan. Ini dilakukan dengan harapan bisa membantu meringankan beban mereka. Selain itu, sembako murah juga akan disiapkan untuk membantu mereka.

“Mereka kita bantu supaya bebannya terasa ringan terlebih lagi bagi masyarakat dengan kategori miskin. Bahkan untuk subsidi pangan juga akan kita siapkan supaya mereka mampu bertahan di tengah pendemi covid-19,” tukasnya. (ils)

Halaman 5

Dompu (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dompu, berhasil menggagalkan pengiriman tiga ekor ternak ke wilayah Bima di Pos Perbatasan Karaku, Senin (4/ 5) Pukul 9.30 Wita. Ternakternak tersebut diduga tidak mengantongi rekomendasi pengangkutan dari Disnakeswan, terlebih dua diantaranya termasuk sapi betina produktif yang notabene mendapat pelarangan keras.

Pemilik ternak, Joni Alamsyah kepada Suara NTB menerangkan, sebelum akhirnya ditahan ia sempat bertemu dengan anggota pos pengawasan lalu lintas ternak disekitar cabang tiga Makodim 1614/Dompu.

Saat itu ia dimintai uang Rp100 ribu untuk penerbitan rekomendasi pengangkutan tiga ekor ternaknya. “Tadi hanya dimintai uang saja, tapi tidak diberikan surat rekomendasi,” terangnya.

Meski tak mendapat rekomendasi, atas dasar izin petugas yang sudah dikenali wajahnya itu, ia akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke wilayah Bima. Namun ditengah jalan, tepatnya pos perbatasan Karaku ia dicegat dan dimintai do-

kumen pengangkutan oleh Satuan Pol PP. “Karena ndak ada rekomendasi sekarang ditahan, kalau surat-surat sapi lengkap semua,” ujarnya.

Kasat Pol PP Dompu, Moh Syaiun, SH., MH., melalui jajarannya di perbatasan, Yoni ketika dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, penahanan mobil bak terbuka Bernopol DR 8441 CZ yang memuat dua ekor sapi betina produktif dan satu pejantan tersebut kerena pemiliknya tidak mampu menunjukan surat rekomendasi atau izin keluar daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu.

Untuk itu, sampai izin diterbitkan pihaknya selaku pengaman peraturan daerah akan menahan barang bukti ini untuk sementara waktu.

“Karena identitas sapi ini jelas, kebijakan kami mereka harus kembali membuat izin dulu baru bisa melanjutkan perjalanan,” jelasnya.

Rekomendasi ini penting sebagai dasar pihaknya memastikan ternak-ternak tersebut layak atau dikeluarkan untuk dipotong dan sebagainya.

Sementara itu, Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin dihubungi Suara NTB

menjelaskan, aktifitas pengiriman ternak keluar daerah baik antar pulau maupun kabupaten masih berlangsung seperti biasa ditengah pandemi Covid-19 ini. Hanya saja, masalahnya kerap kali pengusaha tidak mau mengurus surat rekomendasi. Terutama pengangkut sapi jantan untuk pemotongan. Sedangkan sapi betina produktif sama sekali tidak diperkenankan untuk mengangkutnya keluar daerah, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menyangkut penahanan yang dilakukan Satuan Pol PP pagi ini, sebagaimana hasil koordinasinya dengan jajaran bahwa tidak ada petugas yang diterjunkan pada pos pengawasan lalu lintas ternak disekitar cabang tiga Makodim.

Karenanya, penarikan sejumlah uang seperti pengakuan pengusaha tidak bisa dibenarkan. “Tidak ada yang jaga dan mungkin juga alasan dari pengusaha. Kalau tidak ada surat jalan dari dinas ternak itu tidak bisa keluar. Makanya Pol PP harus mengharahkan mereka untuk mengurusnya, karena biaya penerbitan rekomendasi ini juga menjadi sumber PAD,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Tim Covid-19 Kabupaten Dompu kembali mengirim swab terhadap 29 orang anggota klaster Gowa dan keluarga klaster Gowa yang positif dari Kecamatan Pekat. Pengambilan swab ini untuk memastikan PDP klaster Gowa dan keluarganya dari paparan virus Corona (Covid-19).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Senin (4/ 5) mengatakan, terhadap 13 orang anggota klaster Gowa yang diisolasi di gedung baru Puskesmas Calabai Desa Nangakara Pekat sudah diambil swab tahap keduanya pada Sabtu (2/5) lalu dan langsung dikirim ke Sumbawa untuk test PCR (Polymerate Chain Reaction) untuk memastikan ada infeksi Covid-19 atau tidak.

Selain anggota klaster Gowa, swab juga diambil untuk keluarga dekat dari 6 orang anggota klaster Gowa yang dinyatakan positif hasil swab. “Ada 29 swab yang kita ambil dan sudah dikirim ke Sumbawa pada Sabtu (2/5) malam,” katanya.

Maman juga mengaku, pada Selasa (5/5) ini pihaknya akan kembali mengambil swab terhadap 31 orang yang dinyatakan positif untuk swab kedua.

Mereka ini dirawat di RS Pratama, termasuk 2 orang yang selama ini dirawat di RSUD Dompu. “Mereka ini

(Suara NTB/ula)

Maman sekarang sudah dirawat di RS pratama semua. Besok kita akan ambil swabnya,” jelasnya.

Sementara secara klinis, kondisi kesehatan ke31 orang positif Covid ini dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan laboratorium dan rontgen di RSUD Dompu pada Sabtu (2/5) lalu juga menunjukan hasil yang baik.

Ketika hasil swab tahap kedua dinyatakan negatif, mereka ini diharuskan menunggu hasil swab berikutnya. Bila 2 kali swab terbaru dinyatakan negatif, baru dinyatakan sembuh dan dipulangkan. Tapi saat di rumah diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. (ula)

Sembuh, Lima Warga Kabupaten Bima Dipulangkan Bima (Suara NTB) Sebanyak lima warga Kabupaten Bima yang terpapar corona kini dipulangkan ke rumahnya masing-masing, Rabu (4/5) pagi. Mereka dinyatakan sembuh usai dirawat di ruang isolasi RSUD Bima selama belasan hari.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP. Kata

dia, kepulangan lima pasien covid-19 yang sembuh itu disambut langsung oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. “Tadi pagi keluar dari RSUD Bima dijemput oleh Bupati,” katanya.

Lebih lanjut Chandra mengatakan, lima warga itu dipulangkan kembali ke rumahnya setelah menjalani perawatan medis sesuai protap penanganan covid-19 selama belasan

hari di RSUD Bima. “Sesuai hasil swabnya juga, lima warga ini dinyatakan negatif corona,” katanya.

Menurutnya, sejak dinyatakan positif dan di bawa ke ruang isolasi RSUD Bima, pada tanggal 20 April 2020 kemarin, kondisi kelimanya hingga kini dalam keadaan sehat dan tanpa ada gejala apapun. “Selain hasil swab negatif covid19, kondisi kelimanya sehat,

tanpa ada gejala makanya kita kembalikan ke rumahnya masing-masing,” katanya.

Walau demikian lanjut Chandara, pihaknya telah meminta dan mengarahkan lima warga tersebut agar tetap melaksanakan isolasi atau karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari kedepan. “Kita harapkan juga warga sekitar agar tetap memberikan semangat, dukungan dan suport,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan sembuhnya lima pasien itu, jumlah warga Kabupaten Bima yang masih di isolasi di RSUD Bima dengan kriteria positif covid-19 menjadi 12 orang. Pasalnya Minggu (3/5) ada penambahan dua orang.

“Totalnya ada 17 orang. Namun yang sembuh ada lima sehingga tersisa 12 pasien. Sementara OPD ada 57 orang dan PDP dua orang,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Belajar di Rumah Pertimbangkan Aturan Teknis DEWAN Pendidikan Provinsi NTB meminta agar aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK negeri harus dipertimbangkan dengan tepat. Terutama dalam masa pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) saat ini.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah menyampaikan, berbagai hal teknis harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTB saat menyusun petunjuk teknis (Juknis) PPDB tahun ajaran 2020/2021. Seperti (Suara NTB/dok) saat pra pendaftaran SMK di H. Rumindah mana ada pemeriksaan kesehatan bagi calon pendaftar. “Itulah harus diatur, tempat harus banyak, dibagi pendaftarnya, atau jarak antrian berjauhan, sehingga tidak perlu menumpuk dan berkerumun,” katanya.

Selain itu, terkait dengan pendaftaran PPDB yang direncanakan secara dalam jaringan (daring), Rumindah mengatakan perlu diperhatikan kondisi siswa di daerah yang sulit mengakses internet. Juga memikirkan siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk mengakses internet.

“Harus dipikirkan orang yang tidak paham teknologi informasi, jangan-jangan karena tidak paham malah mereka tidak mendaftar. Semua berhak mendapatkan pendidikan bermutu, semua orang harus dipikirkan, terutama yang tidak bisa mengakses internet,” sarannya.

Ia juga menyarankan agar sosialisasi Juknis PPDB harus dipercepat. Sosialisasi secara masif sebaiknya dilaksanakan sebelum Juknis itu ditetapkan. “Kalau bisa disosialisasikan lebih awal, siapa tahu ada kritik yang membangun, bisa menyempurnakan Juknis,” sarannya.

Menurutnya, lebih banyak manfaat yang diperoleh jika Juknis PPDB disosialisikan ke masyarakat sebelum Juknis ditetapkan.

Kalau kritik sebelum ditetapkan, ada kesempatan bagi Dinas Dikbud untuk memperbaiki. Namun ketika kritik terhadap Juknis PPDB dilakukan setelah ditetapkan, maka akan sulit untuk memperbaikinya. “Tapi kalau sekarang disosialisasikan ada masukan, memperkecil kemungkinan terjadi penyimpangan dari juknis,” ujarnya.

Dinas Dikbud NTB sedang menyempurnakan Juknis PPDB. Kepala Disdikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan PPDB nanti tetap menggunakan batas kuota sesuai daya tampung. Saat ini satu rombel diisi maksimal 36 siswa. Pihaknya juga mengupayakan tidak ada pembukaan pendaftaran lagi di luar jadwal yang sudah ditentukan. “Kemendikbud sebut begitu 36 satu rombel, tanpa boleh membuka kelas baru lagi,” ujarnya. (ron)

Penarikan BPP oleh Sekolah Belum Ada Larangan

Selong (Suara NTB) Meski pembelajaran dari rumah tengah diterapkan. Penarikan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di setiap sekolah sampai saat ini tetap berjalan. Artinya, belum ada aturan yang melarang untuk tidak dilakukan pungutan baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI maupun daerah dalam menghadapi virus Corona (Covid-19).

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB di Lombok Timur (Lotim), Lalu Muhammad Khidir, masih ada sekolah yang memungut BPP ke wali siswa, meski penerapan belajar dari rumah sedang berjalan. Akan tetapi, sebagian besar sekolah tidak memungut dengan mempertimbang situasi yang tengah dilanda Wabah Covid-19. “Belum ada aturan larangan untuk memungut BPP. Tapi tergantung kebijakan sekolah,” terangnya

saat ditemui, Senin (4/5).

Kebijakan tersebut saat ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah supaya mengatur diri dengan catatan jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Terutama ketika wali murid belum punya uang untuk membayar jangan dipaksa, meski belum ada aturan untuk tidak menari biaya BPP tersebut.

Diakuinya, di Kabupaten Lotim baru SMAN 1 Selong yang bersurat ke orang tua siswa untuk meminta pembayaran BPP.

Sementara untuk SMA dan SMK yang untuk sementara ini melakukan peniadaan.

Alasan pihak SMAN 1 Selong meminta pembayaran BPP seiring dengan penerapan sistem pembelajaran berbasis online (daring). Pasalnya, pihak sekolah harus membutuhkan biaya cukup besar karena harus membeli kouta, voucher untuk guru dan siswa. Termasuk pembayaran honor guru yang diangkat oleh pihak sekolah. Sementara guru honor yang menggunakan SK gubernur dari

Mataram (Suara NTB) Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah merebak belakangan ini, memunculkan dampak yang luar biasa tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia internasional.

Kegiatan perekonomian menjadi terganggu bahkan sekolah dan universitas juga diarahkan untuk belajar dari rumah sejak bulan Maret lalu.

Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Lalu Husni memberikan tanggapan terkait (Suara NTB/dok) dengan kondisi Unram di tenH. Lalu Husni gah pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 merupakan musibah nasional bahkan internasional, yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi orang tua mahasiswa/wali tetapi juga berdampak pada semua elemen masyarakat termasuk dosen dan tenaga kependidikan Unram,” terang Prof. Husni akhir pekan kemarin.

Selain itu, adanya pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang mahasiswa baru yang orang tuanya mengalami kendala ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa mengajukan penundaan ataupun penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) membuat Rektor Unram langsung memberikan respons.

“Selaku rektor, Kami memahami keadaan ekonomi orang tua/wali mahasiswa, untuk itu, terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kami akan berpedoman pada peraturan yang ada, yakni Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,” jelasnya.(dys)

untuk sekolah swasta untuk, SMA 46 sekolah, SMK 84 sekolah dan SLB 4 sekolah. (yon)

Sekolah Swasta Siasati Pendaftaran PPDB Lewat Daring

Komunitas Mahasiswa Gelar Diskusi Daring

Penurunan Grade UKT Mahasiswa Dilakukan Sesuai Prosedur

(Suara NTB/yon)

Lalu Muhammad Khidir

Cegah Covid-19

Tetap Kritis di Masa Pandemi

Mataram (Suara NTB) Masa pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan bagi sekelompok mahasiswa untuk tidak beraktivitas. Buktinya, di masa pandemi ini, ramai digelar diskusi berbasis jaringan oleh berbagai komunitas mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram salah satu komunitas yang menggelar aksi diskusi online rutin di masa pandemi. Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, komunitas ini juga menggelar diskusi online melalui WhatsApp. Pantauan Suara NTB, sama seperti diskusi pada umumnya. Diskusi ini menghadirkan dua orang narasumber. Setiap narasumber mempresentasikan makalahnya melalui power point. Selanjutnya peserta memberikan respons dan dijawab oleh pemateri.

“Diskusi model ini sesuatu yang baru akibat Corona. Banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah wabah ini sesuai dengan tema Hardiknas 2020 Belajar dari Covid-19,” kata Murni Kurnia, S.Pd.,MM., salah satu narasumber pada kegiatan itu.

Mendapatkan tema tentang peran perempuan sebagai pendidik generasi bangsa, Murni Kurnia banyak menjelaskan pendidikan menjadi sarana yang paling tepat untuk membina dan mendidik manusia, sehingga bisa memiliki kepribadian yang baik. “Pendidikan berperan penting dalam pembentukan kepribadian yang mulia,” ujarnya.

Dikatakan Murni Kurnia, terdapat banyak sekali nilai nilai pendidikan karakter yang harus diperjuangkan. Misalnya nilai religius, toleransi, kreatif mandiri, mempunyai semangat kebangsaan cinta tanah air, komunikatif, peduli sosial, tanggung jawab.

“Bangsa maju jika pemuda bisa memiliki karakter nasionalisme untuk mencintai bangsa. Guru banyak dari perempuan bisa mendidik anaknya di rumah dan sekolah,” jelas Murni Kurnia.

Ditambahkan bahwa pendidikan yang tinggi berkorelasi positif terhadap kemajuan bangsa. Dengan kata lain, seseorang yang punya pendidikan tinggi akan mampu memberi dampak terhadap proses kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, menuntut ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sesuatu yang harus dicita-citakan generasi muda milenial. “Sebagai guru pendidikan karakter yang dibutuhkan menghadapi generasi milenial. Generasi muda yang tidak saja cerdas secara intelektual tapi juga cerdas emosional,” ujarnya. (dys)

APBD tingkat I dengan melihat jumlah jam mengajar dengan besaran 40 ribu per jam.

“Sejauh ini belum ada penolakan dari wali siswa. Tapi apabila semua sekolah nagih pembayaran BPP ini, mungkin banyak penolakan,”ungkapnya.

Sementara untuk BPP siswa secara keseluruhan berdasarkan kesepakatan pihak sekolah dengan wali siswa.

Untuk penarikan BPP ini maksimal SMA Rp150 ribu dan SMK Rp200 ribu. Pihak sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut melebihi itu.

Namun di bawah itu atau menggratiskan sangat diperbolehkan. Sementara jumlah sekolah negeri di Kabupaten Lotim, untuk SMA sebanyak 23 sekolah, SMK 10 sekolah dan SLB 3 sekolah. Sedangkan

(Suara NTB/ist)

SIAP - Seorang guru SMKN 5 Mataram saat mengumumkan kelulusan siswa kelas XII, pada Sabtu (2/5) lalu.

Terkendala Akses Internet

Tidak Semua Sekolah Umumkan Kelulusan Lewat Daring Mataram (Suara NTB) Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMA, SMA Luar Biasa (SMALB), dan SMK telah dilaksanakan pada Sabtu (2/5) lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTB meminta sekolah membuat pengumuman kelulusan secara dalam jaringan (daring). Namun, sekolah yang letak geografisnya tidak tersentuh internet, melaksanakan pengumuman secara luar jaringan (luring).

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., dihubungi Minggu (3/5) menyampaikan hampir tidak ada kendala saat pengumuman kelulusan siswa kelas XII. “Semua lancar baik sekolah yang mengumumkan secara daring atau luring,” katanya.

Ia mengatakan, sekolah yang mengumumkan secara daring berada di daerah yang tidak tersentuh internet seperti SMA Labuhan Badas Sumbawa, dan SMA Ropang Sumba-

wa. Bagi sekolah yang mengumumkan secara luring, pihak sekolah langsung mengantarkan surat ke rumah siswa.

“Sekolah yang mengumumkan secara daring menggunakan web sekolah. Yang semi daring menggunakan atau mengirim pengumuman lewat WhatsApp orang tua siswa. Sedangkan untuk tingkat kelulusan belum ada, karena kami belum terima datanya dari sekolah,” ujar Purni.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Disikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, pengumuman kelulusan berjalan lancar dan aman.

Sekolah mengumumkan melalui laman web sekolahnya masing-masing. Siswa mengunduh surat keterangan kelulusannya.

“Sampai saat ini (kemarin) masih tetap aman dan lancar.

Belum ada laporan dari sekolah baik kendala maupun hal-hal lainnya. Untuk tingkat kelulusan, sedang kami masukkan (input) laporan dari masing2-

masing sekolah,” ujar mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini.

Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., pada Sabtu (2/5) menyampaikan pihaknya mengumumkan kelulusan di hari Sabtu lalu pada pukul 17.00 Wita melalui media daring. Pada tahun ini sebanyak 226 siswa kelas XII di SMKN 5 Mataram.

Pihaknya juga sudah mengarahkan siswa agar tidak merayakan kelulusan secara berlebihan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., sudah mengeluarkan surat terkait arahan pengumuman kelulusan siswa. Aidy menyampaikan, pengumuman kelulusan ditetapkan tanggal 2 Mei 2020 paling cepat pukul 16.00 Wita dan paling lambat pukul 22.00 Wita. “Pengumuman kelulusan wajib menggunakan media daring atau web online di website sekolah atau platform lain. Website harus terintegrasi dengan fasilitas link menu untuk print out surat kelulusan siswa secara mandiri,” katanya. (ron)

Murid SDN 42 Mataram Belajar Secara Daring Mataram (Suara NTB) Para murid SDN 42 Mataram melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) melalui layanan aplikasi Zoom. Pembelajaran model daring ini dipandu langsung oleh guru sekolah setempat.

Kepala SDN 42 Mataram Johani SPd., menyebutkan pembelajaran tatap muka libur demi mencegah penularan Corona, sehingga pembelajaran dilakukan lewat online untuk sementara waktu.

Dikatakannya pembelajaran daring melalui aplikasi yang kini marak digunakan semua kalangan yakni Zoom merupakan alternatif yang harus dipilih saat dalam situasi sekarang. Karena hanya melalui pembelajaran daring seperti inilah kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana walau tidak seefektif belajar tatap muka. “Alhamdulillah murid bisa belajar daring,” ujar Johani, Senin (4/5).

Selain untuk kegiatan belajar mengajar, penggunaan aplikasi Zoom di sekolah itu juga digunakan sebagai media silaturahmi melepas kangen antara guru dan murid.

Selama hampir dua bulan belajar di rumah tentu saja ada rasa kangen yang terpendam antara para murid dan juga guru. Tentu ya dengan media aplikasi Zoom ini diharapkan mampu menjalin silaturahmi dan dapat mengontrol para murid saat di rumah.

“Untuk melepas kangen dan bisa berinteraksi dengan muridnya. SDN 42 Mataram melaksanakan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom,” jelasnya.

Saat belajar para murid sangat semangat.

Mereka bisa kembali bertukar cerita masa belajar di rumah dengan sesama temannya dan juga guru. Harapannya tentu saja wabah ini segera berlalu, sehingga bisa memulai pembelajaran dengan normal kembali. “Semangat Corona pasti berlalu kita bisa berkumpul belajar lagi di sekolah tercinta kita,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Suasana belajar daring murid SDN 42 Mataram lewat aplikasi Zoom.

Mataram (Suara NTB) Anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial dan pembatasan jarak fisik membuat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sulit dilakukan secara langsung.

Sejumlah sekolah swasta menyiasatinya dengan membuat PPDB daring untuk memudahkan masyarakat mendaftar, tanpa harus datang secara langsung ke sekolah.

Salah satu sekolah yang membuka PPDB tahun ajaran 2020/2021 secara daring yaitu SMAK Kristen Tunas Daud Mataram. Kepala SMA Tunas Daud Mataram, Fransisco Thathit Sudarsono, S.Psi., pada pekan kemarin mengatakan, pihaknya sudah membuka PPDB secara daring. Di tahun sebelumnya SMA Tunas Daud juga sudah membuka PPDB daring, tapi di tahun ini dibuat lebih mudah.

“Dari dulu kami sudah daring, tapi pakai web. Web berat, sulit akses pakai HP. Sekarang kami permudah pakai Google Form,” katanya.

Fransisco menyampaikan, SMA Tunas Daud merupakan SMA Kristen pertama dan satu-satunya di Mataram, membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020/2021.

Dengan tetap mengikuti anjuran

pemerintah. SMA Tunas Daud ditunjang dengan berbagai fasilitas dan program unggulan. Tentunya mengutamakan 4K: Karakter, Kreativitas, Kecerdasan dan Kewirausahaan.

PPDB secara daring juga dilakukan TK Yarsi Mataram.

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., menyampaikan pihaknya sudah membuka pendaftaran secara daring sejak beberapa waktu lalu.

Tautan formulir pendaftaran daring sudah disebar dan saat ini tengah diselesaikan desain brosur PPDB daring.

TK Yarsi Mataram meraih akreditasi A pada penilaian akreditasi tahun 2019. Akreditasi sendiri menilai delapan standar pendidikan yang dilaksanakan oleh TK Yarsi. Dengan keberhasilan itu, TK Yarsi dinilai telah menjalankan pendidikan dengan baik. Rosdiana mengatakan, dalam proses penilaian akreditasi dilakukan penilaian terhadap delapan standar pendidikan di TK Yarsi Mataram. Keberhasilan ini diartikan bahwa pelaksanaan pendidikan di TK Yarsi dinilai bagus. Terlebih lagi TK Yarsi baru dibuka pada tahun 2017, dan memasuki tahun ketiga sudah diakreditasi dan meraih hasil akreditasi A. (ron)

LPMP NTB Semarakkan Hardiknas Lewat Peningkatan Layanan Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari pendidikan nasional tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan kegiatan alternatif peningkatan layanan untuk mendorong pelibatan dan partisipasi publik. Termasuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid -19.

Terkait hal ini, Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., menegaskan pihaknya melakukan berbagai ragam kegiatan atau aktivitas peningkatan layanan. Bentuk peningkatan layanan yang diberikan antara lain layanan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pembelajaran pada masa belajar dari rumah, layanan bimbingan teknis Google Clasroom, layanan bincang pendidikan, layanan seminar pendidikan, layanan fasilitas sarana dan prasarana, dan kegiatan sosial.

Ragam kegiatan atau aktiitas peningkatan layanan itu di antaranya dilaksanakan dalam jaringan daring dengan cara virtual melalui berbagai aplikasi.

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengelola pembelajaran daring serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan Bincang Pendidikan dilakukan di samping dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga untuk mendapatkan masukan, saran, dan solusi terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada di daerah.

LPMP NTB juga memberikan layanan fasilitas sarana dan prasarana penginapan untuk isolasi pasien Covid-19.

Pada tanggal 15 April 2020 telah menyelenggarakan Kegia-

tan Sosial atau Gerakan LPMP NTB peduli #lawan Covid-19.

Kegiatan sosial atau gerakan ini dilakukan dengan membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap atau buruh harian, yang terdampak bencana Nonalam Covid-19.

Kepala Sub Bagian Umum LPMP NTB, Dra. H. Sri Sukriyani, menyampaikan LPMP NTB mulai Senin (27/ 4) ikut berperan serta dan berkontribusi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan cara memberikan fasilitas penginapan untuk Isolasi Pasien Covid-19. Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti imbauan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana terutama asrama/penginapan LPMP dan P4TK untuk ruang isolasi pasien Covid-19.

Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., salah satu ragam aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP NTB adalah bimtek bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bimtek pengelolaan pembelajaran pada masa belajar dari rumah angkatan pertama dilaksanakan mulai tanggal Senin (27/4) sampai dengan Rabu (6/5) dengan jumlah peserta 120 orang yang dibagi dalam dua kelas.

Bimtek pengelolaan pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan secara virtual. Bimtek ini diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari pengawas, kepala sekolah, dan guru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. “Pendaftaran Calon Peserta Bimtek dilakukan melalui Website LPMP NTB, ini merupakan salah satu kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga,” pungkas Made.(ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

Pilkada Sumbawa

PKS Pastikan Parpol Koalisi Pengusung Paket Mo-Novi Sudah ’’Clear’’ Mataram (Suara NTB) – PKS memastikan pihaknya telah menjalin komitmen koalisi dengan tiga partai politik untuk mengusung H. Mohammad Abdullah-Dewi Noviani (Mo-Novi) sebagai kandidat pasangan bakal Calon Bupati/Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 mendatang.

Tiga partai politik teman koalisi PKS tersebut adalah PKB, kemudian Hanura dan Nasdem. Dengan koalisi empat partai itu sudah mencukupi syarat untuk mengusung saat paket pasangan calon. “Insya Allah, seperti yang berkembang, komunikasi dan komitmen terus terbangun bersama PKB, Nasdem dan Hanura. Artinya di Sumbawa sudah clear bentuk koalisi untuk pasangan Mo-Novi. Dengan empat partai ini sudah lebih dari cukup,” ungkap politisi PKS, Sembirang Ahmadi, Senin (4/5) kemarin.

Dimana sampai saat ini empat parpol tersebut terus terjalin komunikasi politik yang sangat baik dan tetap intens berkomunikasi sehingga keempat partai tersebut diyakini dan dipastikan tidak akan berubah jadi partai pengusung untuk pasangan Mo-Novi.

Disatu sisi, PKS juta memberikan keleluasaan kepada pasangan calon untuk membangun komunikasi politik dengan parpol lainnya dalam rangka memperkuat dukungan. Begitupun PKS juga mempersilahkan pasangan tersebut untuk terus bergerak dalam meningkatkan dukungan.

“Intinya kita serahkan kepada bacalon, silahkan terus bergerak dengan legitimasi SK PKS untuk menambah dukungan publik dan parpol lainnya,” serunya. Diketahui DPP PKS sudah mengeluarkan SK rekomendasi dukungan untuk pasangan Mo-Novi. Hanya saja, SK tersebut harus diam di DPW PKS NTB, lantaran tidak memungkinkannya situasi dan kondisi yang disedang menghadapi wabah Covid-19, sehingga SK tersebut belum bisa diberikan kepada Mo-Novi.

“Intinya SK nya sudah ada, dan prinsipnya mereka sudah tahu bahwa SK DPP sudah ada. Tidak ada yang berubah. Jadi mereka sudah legitimate sebagai Bacalon PKS. Kemarin (SK) kita pending dulu penyerahannya karena situasi tidak memungkinkan. Karena rencananya kemarin SK akan diserahkan dalam forum konsolidasi kader dan struktur partai. Dengan situasi seperti ini, iya kita pikirkan ulang modelnya. Mungkin akan kita serahkan secara simbolik tanpa ada pertemuan banyak orang,” jelasnya.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB itu, bahwa penyerahan SK masih menunggu momen yang tepat. “Kita fokus dulu ke pencegahan Covid-19. Jadi intinya begini, penyerahan SK tetap akan dilakukan sambil menunggu momen yang tepat dan melihat perkembangan situasi dan kondisi nanti (akibat corona),” katanya. (ndi)

Satgas Lawan Covid-19 DPRD NTB Salurkan Bantuan APD Kepada Tenaga Medis Mataram (Suara NTB) – Mendukung penanganan Covid-19, tim Satuan Tugas (Satgas) lawan Covid-19 DPRD NTB menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis yang bekerja di garda paling depan dalam melawan wabah tersebut, pada Senin (4/5). Bantuan APD tersebut berupa baju 50 pcs, kacamata google 20 pcs, masker medis 1.000 pcs, alat rapid test 25 pcs. Bantuan APD tersebut diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Bidang Pengawas Internal Satgas Lawan Covid-19 DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri menegaskan, tim ini dibagi berdasarkan jumlah daerah penyebaran Covid-19 dengan kasus tinggi. Langkah ini sebagai bentuk aksi nyata DPRD NTB ikut membantu dalam pencegahan penyebaran virus.

“Kita berharap dengan kerja kolektif semua wabah virus corona ini segera selesai,” ungkapnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pulau Lombok merupakan episentrum penyebaran tertinggi dibanding Pulau Sumbawa. Sehingga, Satgas lebih memperioritaskan distribusi APD dan obat-obatan di Pulau Lombok dulu. “Sekitar 80 persen kasusnya ada di Lombok,” kata dia.

Mahalli mengaku, langkah ini wujud peduli wakil rakyat terhadap kondisi pandemi Covid-19, sehingga dirinya juga meneruskan amanah Satgas Lawan Covid-19 DPR RI. “Manfaatkanlah APD dengan sebaiknya, kami yakin sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ketua Komisi V, didampingi wakil koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPRD NTB L. Budi Suryata dan TGH. Patompo Adnan, menjelaskan, penyaluran APD ini berdasarkan hasil kunjungan beberapa waktu lalu ke Rumah Sakit, sekalian investigasi sejauhmana kesiapan pihak Rumah Sakit menangani pasien Covid-19, dari pantauan dinilai cukup siap kalaupun belum pada puncak, namun harus punya sarana yang memadai.

“Kalau dilihat dari kondisi kesiapan, sangat mencukupi, namun perlu antisipasi jika terjadi lonjakan maka mereka membutuhkan APD. Tidak elok RS yang kita banggakan jika sarana tidak siap,” cetusnya. Yang jelas lanjut Mahalli semua RS rujukan Covid-19 di NTB diberikan bantuan APD tersebut, termasuk Rumah Sakit Secondline.

Terkait hal itu, Wakil Direktur Bidang Pelayanan, RSUD Provinsi NTB, dr. H Agus Rusdhy Hariawan mengucapkan terima kasih dan apresiasi langkah Anggota DPRD NTB yang peduli terhadap tenaga medis dengan memberikan bantuan APD. “Adanya bantuan APD dari para donatur sangat membantu karena saat ini yang paling dibutuhkan adalah APD,” terangnya.

Dia mengimbau kepada para donatur yang ingin memberikan bantuan agar terlebih dahulu menghubungi posko Covid-19 RSUD Provinsi NTB untuk bisa dijelaskan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga medis. “Saat ini kita sangat butuhkan APD karena NTB zona merah, sehingga penanganan terhadap pasien sesuai dengan level dan tetap menggunakan APD,” ujarnya.

Rusdhy menambahkan, jika ada kelebihan sumbangan yang diberikan oleh para donatur, pihaknya akan didistribusikan ke Rumah Sakit lainnya yang membutuhkan. (ndi)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN APD - Satgas lawan Covid-19 DPRD NTB menyerahkan bantuan APD untuk tenaga medis kepada pihak RSUP NTB.

Halaman 7

Pilkada Diwacanakan Ditunda Tahun Depan Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 belum mereda, membuat sejumlah pihak terus mendorong agar kesepakatan Pilkada digelar 9 Desember 2020 diundur sampai 2021.

Dengan asumsi 2020 pandemi Covid-19 dipastikan sudah tuntas serta kondisi ekonomi masyarakat dipastikan betul-betul sudah pulih.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi menjelaskan jika pun Pilkada urung digelar 9 Desember 2020, dan maka akan dipilih skenario penundaan enam bulan dan satu tahun yakni Pilkada digelar Maret atau September 2021.

Akan tetapi ditekankan Suhardi, Pilkada ditunda satu tahun pun, dipastikan pihaknya tetap akan mulai melakukan persiapan tahapan Pilkada sejak 2020. “Jika Pilkada digelar 2021, tetapi rangkaian tahapan Pilkada tetap harus kita mulai tahun 2020,” katanya.

Lantaran, KPU harus tetap mempersiapkan penyusunan regulasi, Rekrutmen petugas penelitian dan pencocokan dan perhitungan anggaran diperlukan. Termasuk juga mengaktifkan lembaga adhoc yakni PPK dan PPS. Misalnya, Pilkada digelar Maret 2021, maka petugas lembaga adhoc harus diaktifkan November 2020. “Tetap rangkaian tahapan dimulai 2020,” papar mantan ketua KPU kabupaten Sumbawa tersebut.

Lebih lanjut, dalam rapat virtual KPU RI dan jajaran KPU

provinsi seluruh Indonesia, Kamis (30/4). KPU RI menekankan kepada seluruh jajaran KPU provinsi di seluruh Indonesia agar memastikan pemutakhiran data berkelanjutan tetap dilalukan oleh KPU kabupaten kota. Kendatipun ada penundaan Pilkada. Karena pemutakhiran data berkelanjutan menjadi agenda rutin dari KPU kabupaten kota. Baik ada atau tidak Pemilu atau Pilkada.

Ada tiga KPU kabupaten tetap harus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tiga kabupaten itu tidak

menggelar Pilkada. Yakni, Lombok Barat, Lombok Timur dan kota Bima. “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tetap dilakukan metode WFH,” jelasnya.

Menurutnya, KPU kabupaten perlu terus melakukan koordinasi dengan instansi, serta yang mempunyai otoritas terkait dengan data pemilih. Oleh karena itu, dirinya terus memonitor setiap perkembangan pemutakhiran data pemilih yang dijalankan di KPU kabupaten.

Selain itu, Pihaknya terus mengingatkan kepada KPU kabupaten kota dan jajarannnya agar tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19. Pencegahan melalui menjaga kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang prioritas di tengah pandemi Covid-19 terus kian

(Suara NTB/dok)

Suhardi Soud meluas penyebarannya. “Protokol pencegahan Covid-19 harus tetap diperhatikan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

SIDANG - Dua terdakwa perkara korupsi proyek gedung balai nikah dan manasik haji KUA Labangka, Sumbawa mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (4/5) kemarin.

Diduga Ada Makelar Proyek di Gedung KUA Labangka Mataram (Suara NTB) Perkara korupsi proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Labangka, Sumbawa tahun 2018 dilanjutkan sidangnya, Senin (4/5) kemarin. Terungkap bahwa ada praktik makelar proyek.

Keluarga mantan Kepala Kemenag Sumbawa ikut cawecawe. Jaksa penuntut umum Reza Safetsila Yusa menghadirkan saksi Yaski Pranata, penyedia material pada proyek senilai Rp1,39 miliar ini.

Sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram ini dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri. Yaski memang tidak punya hubungan kerabat dengan para terdakwa.

Baik itu PPK proyek M Firdaus.

Ataupun dengan terdakwa Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resources, Johan Sa-

trio. Namun, Yaski ini merupakan keponakan dari H. Sukri, Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa kala itu. Sukri kini sudah pensiun. Yaska memiliki akses ke proyek-proyek di lingkup Kemenag Sumbawa.

“Pak Sukri itu paman saya,” ucap Yaski. Akses itu juga yang membuat Yaski bisa mendapat dokumen kontrak pemenang tender ke PPK. Sebelumnya, Yaski ikut lelang. Tapi kalah. Yaski dan rekanan lain, Heri Satriawan tetap tidak mau menyerah. Mereka berdua berebut untuk bisa mendapat kuasa dari Johan sebagai kontraktor pelaksana.

Yaski mau lelah mengurus tanda tangan kontrak serta administrasi proyek yang dimenangi CV Samawa Talindo Resources. Harapannya dapat imbal balik. “Mau pinjam bendera. Saya dijanjikan dapat

pinjam bendera. Selain itu tidak ada dapat apa-apa,” ucap Yaski. Tetapi, ketika kontrak sudah dapat. Terdakwa Johan ingin mengerjakannya sendiri.

Alasannya karena memang perusahannya yang memenangkan tender. Yaski tak habis akal. Dia menghubungi kawannya, Wawan yang punya toko bangunan. “Untuk yang Labangka ini jadinya hanya bantu sediakan material. Hanya bantu teman,” sebut Yaski.

Mutu Beton Melenceng dari Rencana Ahli kontruksi Memet Laksana Wijaya dihadirkan juga sebagai saksi. Ahli pada UPT Pengujian Konstruksi Dinas PU Sumbawa ini menjelaskan mutu beton gedung balai nikah KUA Labangka. “Dalam perencanaannya, mutu beton K225. Tapi setelah dicek kami

temukan mutu beton hanya K125,” ucapnya. Pengujiannya menggunakan metode hammer test pada 12 kolom dan 1 balok bangunan.

Standar deviasi mutu beton, imbuh dia, sedianya tidak lebih dari 5 persen. Sementara pada proyek KUA Labangka ini, penyimpangannya mencapai 18,8 persen. “Bukan hanya beresiko. Tapi mutu betonnya sudah tidak sesuai dengan perencanaan yang K-225 itu,” jelasnya. Bangunan gedung setelah proyek selesai sempat ditempati selama dua bulan. bahkan tetap tegak meskipun terdampak gempa bumi Agustus 2018 lalu. “Itu tetap bisa dipakai tapi tambah struktur dan tambah kolom,” kata Memet.

Rekanan, kata dia, memang pernah mengajukan uji beton pada saat proyek itu sedang dikerjakan. Itu pun hanya le-

wat lisan. “Pernah dia bawa.

Kita uji tidak memenuhi syarat material. Saya minta diganti materialnya,” sebut Memet.

Johan tidak pernah kembali lagi. Sampai kemudian malahan jaksa yang mendatangi Memet. Kaitannya dengan permintaan uji mutu beton sebagai bahan penyidikan. proyek Balai Nikah Kecamatan Labangka dibiayai Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada tahun anggaran 2018. Terdakwa Firdaus selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek menyusun harga perkiraan sendiri Rp1,391 miliar. Tender proyek diikuti 52 peserta. CV Samawa Talindo Resources milik Johan memenangi tender.

Proyek tidak selesai dikerjakan.

Pekerjaan hanya sampai 41 persen. Terdakwa Firdaus tetap ngotot menyelesaikan menggunakan rekanan lain. (why)

Kasus Asrama Haji

Jaksa Penyidik Tambah Barang Bukti

(Suara NTB/ist_Satresnarkoba Polresta Mataram)

PENGGEREBEKAN - Penggerebekan rumah di Perumahan Graha Permata Kota, Selagalas, Mataram yang dipakai pesta sabu pada Minggu (4/5) petang lalu.

Pesta Sabu Dibubarkan Polisi Mataram (Suara NTB) – Pesta sabu di perumahan Graha Permata Kota Selagalas, Mataram langsung bubar pada Minggu (3/5) petang lalu. Wanita pekerja hiburan berinisial Ds diangkut. Tiga teman prianya, masing-masing, M, C, dan H diduga membawakan sabu untuk dipakai pesta di malam bulan puasa. Pelaku Ds sempat mengelak saat digerebek.

Alasannya, dia sedang berada di kamar mandi ketika polisi datang. Barang bukti berada di dekat tiga teman

prianya. Ds pun mengaku sudah mau tidur. “Rumah itu yang disewa dia (Ds). Tiga temannya laki-laki ada di sana.

Ada BB (barang bukti) juga,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, Senin (4/5) kemarin.

Rumah tersebut disewa Ds yang bekerja di tempat hiburan. Ds mengakui tiga pria yang datang memang tamunya. Ds menyebutnya teman.

Di dalam rumah sudah ada dua plastik klip dan dua pipa kaca. Masing-masing berisi

sabu. Totalnya, 2,42 gram.

“Dugaan sementara mereka ini hanya pemakai,” ucap Ericson. Rupanya, empat orang ini sedang bersiap-siap menyambung pesta sabu.

Satu pipa kaca sudah habis setengah. Tapi pesta itu usai lebih cepat karena ketahuan polisi. Ds masih berkeras tidak ikut pesta. “Pengakuannya begitu. Tapi dia terakhir menggunakan sabu dua minggu yang lalu. Kita masih dalami dari mana mereka ini mendapatkan sabu,” tutup Ericson. (why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik mendalami modus korupsi pada proyek pengelolaan dan pemeliharaan Asrama Haji NTB tahun 2017.

Pendalaman modus dan motif ini ini krusial untuk menjadi bekal jaksa menetapkan tersangka. Begitu juga pemeriksaan tambahan saksi-saksi.

“Dokumen masih didalami.

Ada saksi yang harus diperiksa lagi,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dihubungi Senin (4/5) kemarin.

Kasustersebutpenanganannya sudah naik ke tahap penyidikan.

Dokumen dan data-data itu sudah disita dan masih proses dipelajari.

Langkah itu untuk menindaklanjuti temuan indikasi kerugian negaranya. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Namun pemeriksan terhadap saksi tambahan tertunda. Lantaran, pandemi Covid-19. “Tahu kan sekarang lagi Covid-19. Pemeriksaan (saksi) ditunda dulu,” kilah Dedi.

Ekspose penetapan tersangka pun molor dari jadwal penyidikan. ”Kalau penetapan tersangka harus kan harus digelar dulu berdasarkan hasil penyidikan tersangka,” sebut dia. kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp1,2 miliar berdasarkan temuan BPK RI. temuan itu

(Suara NTB/why)

Dedi Irawan tidak ditindaklanjuti sehingga dilanjutkan dengan penyelidikan kasus. “Untuk audit hitung kerugian negara nanti juga sama BPK,” terang Dedi.

Kerugian negara muncul dari kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp1,17 miliar, rehabilitasi gedung untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp235,95 juta, rehabilitasi Gedung Sofwa Rp242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp290,6 juta, dan rehabilitasi gedung PIH sebesar Rp28,6 juta. (why)

SUARA NTB

Selasa, 5 Mei 2020

Halaman 8

Usulan Penerima JPS Sembako Lotim Membeludak

”

H. Ahmat

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Ahmat. Ditemui, Senin (4/5), Kadisos Lotim ini mengatakan dari semua sumber bantuan sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat Lotim sebenarnya sudah melampaui. Akan tetapi, Disos mengaku tidak mau ber-

masalah dengan desa sehingga semua usulan dari desa diakomodir.

Sesuai komitmen Bupati, semua KK di Lotim akan dapat bantuan.

Bantuan diberikan tidak bicara soal kaya atau miskin. Bantuan dari pemerintah ini untuk semua warga.

Hanya sumbernya berbeda-beda dan data yang dibuat dari desa dipasti-

kan semuanya terakomodir. Terpenting data tersebut tidak dobel.

“Lagi-lagi banyak protes kita soal data, sebenarnya kita tidak mau lama begejuh soal data karena masyarakat sudah menunggu,” ungkap H. Ahmat. Disos siap menerima data sebanyak-banyakya. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim tidak ingin ada warga yang tidak dapat bantuan. Jika diakumulasi dengan data awal, maka jumlah JPS yang ditanggung Kabupaten Lotim ini bisa tembus 90 ribu KK lebih.

Disebabkan pengadaannya tidak serentak, maka diharapkan semua warga bersabar. Semua warga dipastikana kan mendapatkan bantuan sesuai data yang masuk. “Bantuan yang turun lagi kan

sekarang sudah ada paket Ramadhan juga, bagi yang belum bersabar dulu,” sarannya.

Berdasarkan data awal hasil verifikasi, diakui ada sejumlah desa yang tidak masuk dalam daftar akan menerima bantuan dari JPS sembako kabupaten. Hal ini dikarenakan semua data yang masuk tahap awal tersebut sudah terakomodir semua dari semua item bantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari desa. Terhadap desa yang masih mengajukan datadata baru untuk penerima JPS Kabupaten tetap diakomodir dan dipastikan akan segera dapat pada pengadaan tahap selanjutnya. (rus) (Suara NTB/yon)

Oknum Pendamping PKH Diduga Terdaftar sebagai Penerima JPS Giri Menang (Suara NTB) Permasalahan data penerima jaring pengaman sosial (JPS) kembali terkuak. Tidak saja warga berstatus ASN, Kadus, hingga Pendamping PKH yang masuk namanya sebagai penerima bantuan ini. Keluarga oknum DPRD juga diduga masuk data penerima. Ironisnya lagi keluarga oknum DPRD yang berasal dari wilayah Sekotong ini berstatus sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi di atas menuai pertanyaan warga lantaran ada warga yang jauh lebih miskin justru belum pasti dapat bantuan. Dikonfirmasi terkait temuan warga ini, camat Sekotong, Lalu Pardita Utama menegaskan pihaknya akan menelusurinya. Pihaknya sudah komunikasi dengan desa terkait di mana penerima bantuan yang terindikasi bermasalah tersebut.

Yang jelas tegas dia, pendamping PKH tidak boleh menerima bantuan. Sehingga pihaknya pasti mencoretnya.

Apalagi yang dobel. Pihaknya akan turun melakukan verifikasi data ke desa untuk memastikan data tersebut. Pihaknya belum memastikan data itu berasal dari mana. Yang jelas data ini dari Dinsos, diserahkan ke desa untuk diverifikasi. Lalu hasil sinkronisasi diserahkan lagi ke Dinsos.

Sebenarnya kata dia untuk verifikasi ini musyawarah dusun dan desa dulu baru disetujui oleh kecamatan dan diserahkan ke Dinsos. “Tapi belum dilakukan Musdus,” tegas dia.

Camat Kediri, Hermansyah mengaku belum tahu terkait adanya beberapa ASN yang masuk namanya sebagai penerima bantuan di Jagaraga Indah. Pihaknya akan melakukan pelacakan terhadap informasi ini. “Belum ada laporan masuk ke kami,” tegas dia. Yang jelas kata dia, penerima bantuan yang tak berhak pasti dicoret. “Kita pasti coret,” tegas dia.

Sementara itu, kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Marta Jaya menegaskan pihaknya sudah menahan kartu dan mencoret penerima bantuan yang tak berhak seperti pendamping PKH, ASN. “Termasuk PKH yang masuk penerima, kartunya kita tidak cetak,” tegas dia. Kenapa bisa masuk namanya sebagai penerima? Menurutnya Karena keteledoran. Terkait keluarga oknum Dewan sebagai pendamping PKH yang masuk penerima, pihaknya memastikan tidak memberikan bantuan.

Ia menambahkan, data penerima ini adalah usulan dari semua OPD. Termasuk Dikbud mengusulkan guru bantu, sehingga dalam SK daftar penerima bantuan banyak yang bergelar sarjana pendidikan. Terkait persoalan data yang bermasalah ini menjadi bahan evaluasi pihaknya kedepannya. Pada penyaluran tahap II, persoalan ini diupayakan bisa diminimalisir dan dicegah. (her)

Hermansyah

Kuliah Daring Jumlah Nakes Reaktif Covid-19 Tak Bisa Maksimal di Lotim Terus Bertambah

(Suara NTB/her)

Lalu Pardita Utama

PENGALIHAN ARUS - Penutupan akses jalan di simpang empat PTC menuju Pancor dan Selong yang menjadi pusat keramaian. Rekayasa lalulintas atau pengalihan arus di Kota Selong dan Pancor dilakukan untuk menekan persebaran Covid-19.

Selong (Suara NTB) Aktivitas perkuliahan secara daring diakui tidak bisa maksimal. Dibandingkan dengan tatap muka, kuliah secara online ini tidak bisa disamakan dengan pertemuan mahasiswa dengan dosen. Hal ini dialami Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Muhammadiyah Selong.

Ketua STIA Muhammadiyah Selong, Moh Juhad kepada Suara NTB mengatakan, sejauh ini 600 mahasiswanya bisa menjalankan kuliah secara daring. Rata-rata meng-

gunakan aplikasi WhatsApp. Kuliah daring mulai dilakukan sejak awal semester genap berlangsung.

“Memang belum tentu bisa maksimal,” akuinya. Kuliah daring sejak awal April 2020 lalu katanya banyak kekurangannya. Sehingga apa yang disampaikan saat kuliah daring perlu dilengkapi lagi pada saat kuliah normal secara tatap muka kembali digelar.

Hanya saja, belum adanya batas waktu akan berakhirnya wabah Corona Virus Disease (Covid) 2019 ini membuat pihak kampus masih tetap melaksanakan sistem daring. Sebanyak 425 mahasiswa STIA Muhammadiyah Selong yang sedang mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) pun terpaksa dilakukan secara online.

Diakui pula, dosen yang memberikan pelajaran tidak bisa maksimal melalui Whatsapp.

Materi yang diberikan tidak bisa selengkap kuliah tatap muka.

“Interaksai seperti mahasiswa tatap muka ini kan bisa lebih banyak luang waktu bertanya kepada dosen,” imbuhnya.

Interaksi mahasiswa lewat daring sangat terbatas. Harapannya, bulan Juni 2020 ini situasi sudah bisa normal.

Para mahasiswa semester 2 sampai semester 12 ini bisa menjalankan aktivitas perkuliahan dengan baik. (rus)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5781 CY NOKA/NOSIN : JFZ210JK294741/ JFZ2E1294732 NO.BPKB AN.SYAHCHRUL M.ALI, SH HLG SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN KOTA MATARAM HLG BPKB R4 ISUZU NKR71EZ NOPOL DR.8713 AB NOKA/NOSIN : MHCNK71LYBJOO9305/ BOO9305 NO.BPKB F.9257833.0 AN.WILLY WIJAYA HLG SKTR PINDAH RUMAH LEMBAR KE KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDADR.4809 CH NOKA/NOSIN : MHIJFJII5EKO17575/JEJIE1018054 NO.BKB L.02753419 AN.MARLIN HLG SKTR SMPN 15 MATARAM

Selong (Suara NTB) Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang dinyatakan reaktif Covid-19 terus bertambah. Kasusnya kini menjadi 17 orang. Saat ini semuanya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dilakukan isolasi dengan penanganan tim medis.

“Untuk Nakes sampai saat ini jumlahnya 17 orang, 8 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Sebanyak 16 orang diisolasi di RSUD Labuhan Haji dan 1 orang Nakes perempuan di RSUD R. Soedjono Selong,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. H. Hasbi Santosa, M.Kes, Senin (4/5).

Puskesmas Kotaraja sendiri sudah dilakukan sterilisasi berupa penghentian pelayanan selama 14 hari serta dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas. Untuk saat ini, pelayanan dan pasien di Puskesmas Kotaraja dialihkan ke Puskesmas Montong Betok Kecamatan Montong

Gading, Puskesmas Sikur dan Puskesmas Lendang Nangka Kecamatan Masbagik.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, MKes, menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lotim bertambah menjadi 30 orang, tambahan tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Terara. Sehingga total yang masih dirawat saat ini 19 orang dan sembuh 11 orang.

Sedangkan untuk PDP 157 orang, untuk dirawat di RSUD Labuhan Haji, RSUD Selong dan RSUP NTB, 104 orang, 46 orang selesai dalam pengawasan dan 58 orang masih dalam pengawasan. Sedangkan isolasi di Rusunawa dan di Ponpes 53 orang dan semuanya masih H. Hasbi Santosa dalam pengawasan. (yon)

Penyelidikan Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Kades Berlanjut Praya (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan oleh oknum kepala desa (Kades) di Lombok Tengah (Loteng) terus diintensifkan aparat kepolisian. Senin (4/5), penyidik Satreskrim Polres Loteng memanggil Az, oknum kades bersangkutan, untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

“Hari ini (terduga pelaku) kita panggil untuk dimintai keterangan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., saat dihubungi Suara NTB, Senin. Kepada penyidik, oknum Kades tersebut mengaku sudah ada perdamaian dengan pihak korban. Namun demikian, tegas Priyo kesepakatan damai tersebut bukan menjadi urusan pihaknya.

Dengan kata lain, kesepakatan damai tersebut tidak akan menghentikan proses penyelidikan.

Pihak kepolisian masih akan terus melakukan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan penganiayaan tersebut. Pasalnya, sampai sejauh ini pihak korban sendiri belum mencabut laporannya. Sehingga menjadi tugas aparat kepolisian untuk terus memproses laporan yang ada selama belum dicabut. “(Lanjut tidaknya penyelidikan) tergantung korban. Belum ada pernyataan pencabutan laporan dari korban,” tegasnya. Sementara ini, penyidik mencerat terduga pelaku dengan pasal 351 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal kurungan selama dua tahun delapan bulan.

Sebelumnya, pada Jumat (1/5), Az dilaporkan oleh Sakban, warga asal Desa Mekar-

sari Kecamatan Praya Barat. Atas dugaan penganiayaan, berlangsung sekitar pukul 17.50 wita. Bermula saat korban hendak keluar rumah untuk jalanjalan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Namun belum jauh pergi, korban yang kala ini menggunakan sepeda motor tibatiba korban dihentikan oleh terduga pelaku.

Saat itu, terduga pelaku menanyakan prihal postingan sebuah mobil di akun media sosial milik korban.

Namun korban mengelak dan mengaku tidak pernah memposting apa yang ditanyakan oleh terduga pelaku. Karena kesal atas jawaban dan permintaan korban, terduga pelaku lantas memukuli korban hingga beberapa bagian wajah korban mengalami luka lebam. (kir)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

Tidak bicara soal kaya atau miskin.

Pemerintah daerah Lotim tidak ingin ada warga yang tidak dapat bantuan.

Selong (Suara NTB) Usulan Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membeludak. Sebelumnya berdasarkan data awal, jumlah warga Lotim yang akan diberikan JPS Sembako yang diadakan dari APBD Kabupaten Lotim sebanyak 70.987 KK. Terbaru muncul usulan baru sebagai tambahan 21 ribu KK.

SUARA NTB

Selasa, 5 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

Terhalang Covid-19

Dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam shalat di masjid, lalu umatnya mengikutinya, keesokannya shalat lagi dan semakin banyak yang mengikutinya. Lalu pada malam ketiga atau ke empat mereka berkumpul, namun Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak keluar bersama mereka, ketika pagi hari beliau bersabda: “Aku melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku keluar menuju kalian melainkan aku khawatir hal itu kalian anggap kewajiban.” Itu terjadi pada bulan Ramadhan.

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ayo Semangat Belajar Tajwid

Perpustakaan Tiadakan Kegiatan Selama Bulan Ramadhan

Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meniadakan seluruh kegiatan yang biasa dilakukan selama bulan Ramadhan.

Kondisi ini menyusul terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19) yang melarang adanya kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah cukup besar.

Selain itu, anggaran yang biasa digunakan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan tersebut, berupa pembinaan, penelurusan, kegiatan bergembira, FGD, perpustakaan keliling dan kegiatan Perpustakaan Safari Ramadhan dialihkan untuk penanganan virus Corona. “Untuk Ramadhan

tahun ini, kegiatan sama sekali ditiadakan,” terang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, H. Marwan, S.Sos, Senin (4/5).

Termasuk penerimaan kunjungan pengunjung dan peminjaman buku di kantor Perpustakaan Daerah juga ditiadakan. Begitupun di per-

pustakaan desa 254 desa dan kelurahan tidak diberikan izin untuk menerima kunjungan atau pelayanan yang berkaitan dengan Perpustakaan.

“Semua kita setop. Terutama yang berpotensi mengumpulkan masyarakat. Ini kita lakukan untuk mendukung pemerintah memutus rantai penye-

baran Covid-19,” jelasnya.

Kendati demikian, terangnya, bukan berarti pelayan perpustakaan ke masyarakat terhenti total. Pasalnya, untuk peminjaman buku saat ini sudah dapat dilakukan melalui iLotim. Program iLotim ini merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan Perpustakaan Lotim dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Aplikasi iLotim di dalamnya terjadi semua jenis buku bacaan dan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

H. Marwan

Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PARA shaimun yang berbahagia, membaca Al-Qur’an laksana pintu gerbang untuk menjelajahi kedalaman lautan ilmu agama dan rahasia ilahi yang termaktub di dalam Al-Qur’an.

Bagaimana mungkin kita paham jika pintu gerbangnya saja kita belum mampu melewatinya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin wajib rasanya bagi setiap kita untuk membetulkan bacaan Al-Qur’an kita sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Al-Qur’an yang sudah paten yang kita kenal dengan ilmu Tajwid sebagai langkah awal memahami hakikat agama ini.

Pembelajaran tata cara baca dan hukum bacaan ini, memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Butuh waktu panjang dan konsisten dalam mempelajarinya. Setelah itu pun, tidak selesai sampai kata tamat, dibutuhkan kesadaran untuk mengamalkan dan mengajarkannnya kepada sanak keluarga dan masyarakat agar syiar Islam selalu subur di muka bumi ini. Berat memang, terkadang karena kesibukan dan rutinitas sesesorang,kerap menjadi penghalang untuk mau belajar ilmu fasihah ini. Tak jarang kita saksikan, orang dengan titel tinggi sekalipun seolah berhenti mau belajar ilmu tajwid. Padahal, saat-saat jama’ah mengandalkannya menjadi imam shalat, bacaan-bacaannya “telegot” bak anak PAUD baru belajar ngaji. Terlihat sudah kuantitas bacaan Al-Qur’an dibandingkan bacaan korannya.

Walaupun mempelajarinya fardu kifayah, bagi umat Muslim membaca Al-Qur’an dengan benar hukumnya tetaplah wajib ‘ain (setiap individu). Karena bacaan Al-Qur’an (al fatihah) merupakan rangkaian wajib (rukun) dalam ibadah shalat lima waktu yang hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Untuk itulah, Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, “Orang-orang yang Kami datangkan al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan haqqatilawatih (sebenar-benar bacaan), merekalah yang beriman kepadanya dan barang siapa mengingkarinya maka mereka termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al Baqarah ayat 121).

Pembaca yang budiman, sebagai bingkai pengetahuan, ilmu tajwid itu begitu bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat-sifat huruf, mad (tinggi pendek), dan sebagainya, misalnya Tarqiq tafhim (tipis tebal) dan jenis-jenis hurufnya. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah di atas, urgensi membaca Al-Qur’an dengan tajwid paling tidak mengarah pada kata haqqatilawatih, yakni dengan bacaan yang benarbenar bacaan sebagaimana mestinya meskipun kita bukan bangsa Arab. Apakah kita akan mengatakan karena Al-Qur’an bahasanya orang Arab, sehingga tidak perlu orang Indonesia mendalami bacaan Al-Qur’an? Tentu pertanyaan serupa sulit untuk dijawab. Apakah jika Al-Qur’an berbahasa Indonesia, apa kita mau belajar kaidah bahasa Indonesia? Kenyataannya orang Indonesia sendiri masih banyak yang enggan belajar dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Allah SWT menggunakan penekanan haqqa memberikan isyarat agar membaca Al-Qur’an harus memiliki tingkatan keseriusan yang tinggi dan harus semakin sungguh-sungguh. Tentu ini sangat wajar dalam belajar teks kitab suci ini. Kita saja dapat membayangkan betapa kata-kata penekanan yang sering kita jumpai dalam surat-surat yang amat serius atau resmi dari suatu instansi. Kita bisa pahami Al-Quran pun demikian, dengan haqqa seharusnya kita memaknai membaca Al-Quran itu harus serius, tidak sederhana, tidak biasa biasa saja asal baca, akan tetapi dengan ilmu tajwid.

Dengan nada perintah, dalam ayat lain Firman Allah SWT menyebutkan, warattilil qur’ana tartila (dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan) (QS. Al-Muzammil ayat 4). Warattil di sini adalah kata kerja perintah. Betul, perintah untuk membaca Al-Qur’an. Dengan kata lain, Allah SWT menginginkan hamba-Nya membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar atau secara perlahan penuh hayatan. Sehingga perintah yang hukumnya wajib apabila dilaksanakan, pelakunya pasti mendapat pahala dan yang meninggalkan mendapat dosa.

Sebagai penutup, tartil sebagaimana lafal Al-Qur’an itu adalah membaca berdasarkan kaidah-kaidah ilmu membaca Al-Qur’an yaitu tajwid, makhraj, sifat dan qira’ah. Dan ini wajib dipelajari oleh setiap Muslim dalam kondisi apa pun. Apalagi saat ini dengan alat-alat teknologi, sudah sangat bisa memfasilitasi umat Islam. Sehingga wahai saudara-saudara, jangan pernah merasa puas membaca Al-Qur’an tapi tidak dengan tartil. Satu sisi okelah Anda sudah menggugurkan kewajiban membaca Al-Qur’an, namun masih kurang sampurna karena tidak dengan tajwidnya.Jadi, ayo semangat belajar tajwid. Wallahu’alm.

Semoga bermanfaat.

Berpuasa bagi Ibu Hamil Muda

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - Pecinta trail di Lobar mengisi waktu berbuka dengan memberi sedekah pada orang tua dan anak-anak di jalur yang dilalui di kawasan terisolir di Bun Beleng Sekotong Timur.

Ngabuburit Ala Pecinta Trail

Berbagi Sedekah kepada Warga Terisolir Giri Menang (Suara NTB) Ngabuburit atau menunggu waktu berbuka di bulan puasa, menjadi sebuah kebiasaan warga menjelang berbuka. Beragam cara ngabuburit yang dilakukan warga. Seperti pecinta trail Dasan Geres Gerung Lombok Barat (Lobar).

Pecinta motor trail beranggotakan belasan orang ini mengisi ngabuburit dengan menelusuri jalur menantang.

Meski menelusuri jalur sepi, pecinta trail ini tetap mengedepankan standar Covid-19. Mereka menggunakan masker dan sarung tangan serta alat keamanan. Di sela-sela perjalanan mereka berbagi sedekah kepada warga yang dijumpai sepanjang jalur di daerah terisolir.

Seperti Minggu (3/5) sore lalu. Beberapa orang pecinta trail menjajal jalur menantang Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur. Dusun ini sendiri merupakan salah satu daerah terisolir, karena letaknya di atas perbukitan dengan kondisi akses jalan yang rusak dan berbatu. Dusun ini dihuni sekitar 500 KK lebih. Jalur ini

menjadi salah satu favorit bagi pecinta trail, karena jalurnya cukup terjal, berbatu dan memiliki pemandangan yang indah di puncak. Panjang jalur yang dilalui sekitar 7 kilometer, kalau naik melalui jalan penghubung utama Gerepek. Bagi pecinta trail, bisa menempuh beberapa jalur yang juga cukup menantang.

Mahfud, salah seorang pecinta motor Trail mengatakan ia bersama rekan-rekannya mengisi waktunya ngabuburit dengan trabas, karena sebelumnya hampir satu bulan lebih absen. Berangkat dan finish di Havara Perinting Decal Zone (tempat membuat decal/ stiker buat motor trail/motor cross), timnya yang berangkat sebanyak 10 orang. Beberapa orang di antaranya dari Mataram. “Hampir dua bulan kita tidak trabas, kita kangen sama trabas, makanya di bulan puasa ini kita trabas sekalian bagi-bagi sedikit rezeki untuk warga yang ada di atas pegunungan atau tengah hutan,” jelas dia.

Bagi penghobi motor trail,

baginya jalur trabas tersebut tidak asing. Karena beberapa kali pernah menjajal jalur itu.

Biasanya ia mengambik rute memutar, masuk jalur dari Gerepek dan keluar di bukit batu hidung Gumese Jembatan Kembar. Perjalanan sore, kata dia, sangat mendukung dengan cuaca yang begitu cerah, jalurnya tentu tanah bebatuan semua. Di sepanjang jalur ia dan rekanrekannya mendapat sensasi, sejuk, indah dan jauh dari kebisingan kota. Kata dia, keindahan view alam di kawasan ini sangat cocok dijadikan kawasan wisata.

Selain dapat sensasi, yang paling utama di bulan Ramadhan ia dan rekan-rekannya dapat berbagi. Di setiap gubuk yang dijumpai sepanjang jalan, tim turun memberikan sedekah berupa uang kepada anak-anak dan warga jompo yang ditemui. “Alhamdulilah di setiap gubuk yang kita temui di atas pegunungan kita berikan mereka sedikit rizki, terutama anak-anak dan yang tua-tua,”jelas dia. (her)

MENJALANI puasa atau tidak merupakan suatu pilihan bagi ibu hamil. Kemampuan setiap ibu hamil dalam menjalankan ibadah puasa bisa berbeda-beda. Ini tergantung dari kondisi kesehatan secara keseluruhan, tahap kehamilan Anda, dan bagaimana perkembangan kehamilan Anda.

Dikutip dari Hellosehat.com, puasa saat hamil muda mungkin bisa sedikit berisiko bagi Anda. Saat hamil muda, tubuh Anda membutuhkan banyak nutrisi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan bayi Anda dalam kandungan. Hamil muda merupakan tahap di mana kehamilan Anda sedang membutuhkan banyak sekali nutrisi penting. Sehingga, menjalankan puasa pada saat ini mungkin dapat meningkatkan risiko Anda memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Selain itu, dehidrasi karena puasa juga dapat menurunkan fungsi ginjal dan jumlah cairan yang mengelilingi bayi Anda.

Namun, tak sedikit juga penelitian yang melaporkan bahwa puasa saat hamil tidak memengaruhi kesehatan kehamilan dan bayi Anda. Seperti pada penelitian yang diterbitkan oleh Iranian Journal of Pediatrics tahun 2010 yang menyatakan bahwa wanita hamil yang berpuasa dengan asupan gizi yang tepat tidak memberikan dampak pada pertumbuhan bayinya dan waktu kelahiran bayi.

Jadi, puasa saat hamil muda atau tidak itu semua kembali lagi kepada Anda. Jika Anda merasa sehat dan kuat, Anda bisa berpuasa dengan catatan kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh Anda dan bayi Anda bisa Anda penuhi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan bayi Anda lahir dengan BBLR, prematur, dan kemungkinan buruk lainnya.

Berikut ini merupakan tips agar Anda tetap memenuhi kebutuhan nutrisi Anda saat puasa.

1. Minum banyak air Saat hamil muda dan hendak menjalankan ibadah puasa, pastikan Anda minum banyak air saat berbuka puasa dan sahur. Anda perlu minum air setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari. Ini penting agar Anda terhindar dari dehidrasi saat puasa. Jika Anda merasa sangat haus, lemas, pusing, dan ingin pingsan di tengah-tengah puasa Anda, sebaiknya batalkan puasa Anda untuk mencegah kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi. Hindari minum minuman berkafein, seperti teh, kopi, dan minuman bersoda karena minuman ini mendorong lebih banyak cairan hilang dari tubuh Anda.

2. Makan makanan yang bergizi Saat hamil muda dan menjalankan puasa, konsumsilah berbagai macam jenis makanan, sehingga kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral terpenuhi dengan baik. Anda disarankan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 5 porsi per hari untuk bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral Anda. Pastikan juga Anda mengonsumsi makanan sumber folat, zat besi, vitamin A, dan kalsium, yang bisa diperoleh dari sayuran hijau, daging, dan susu. Zat-zat gizi tersebut penting Anda penuhi di masa-masa awal kehamilan Anda.

Hindari konsumsi makanan dengan kadar gula tinggi tapi nol zat gizi. Makanan ini hanya akan membuat Anda kenyang tapi tidak menyumbang banyak gizi untuk Anda. Setidaknya Anda perlu makan sebanyak 4-5 kali di saat waktu buka sampai sahur agar kebutuhan nutrisi Anda terpenuhi.

3. Cukup istirahat Agar tidak kelelahan saat puasa ketika hamil muda perbanyaklah istirahat. Hal ini juga akan menghemat energi yang Anda gunakan. Anda perlu untuk tidur siang beberapa jam agar Anda tidak merasa lemas saat puasa. Selain itu, kurangi melakukan aktivitas berat dan olahraga selama puasa. Jika memungkinkan, kurangi kegiatan di luar ruangan jika cuaca sedang panas agar Anda lebih kuat dalam menjalankan puasa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 - Air 600 mili liter TIDAK terasa, kita berpuasa sudah memasuki 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 - Es batu secukupnya hari ke dua belas. Berbagai menu berbuka sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Anda coba. Tentunya, Anda ingin mencari sesuatu Cara mengolah Es Kacang Merah : 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 yang beda untuk berbuka, khususnya minuman 1 Langkah awal, rendam kacang merah sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 mengembang, cuci bersih, tiriskan. yang menyegarkan. Na, jika Anda ingin mencoba 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 menu yang baru, berikut ini kami sajikan cara 2. Setelah itu rebus kacang merah dengan kayu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 manis sampai lunak, angkat, sisihkan. membuat es Kacang Merah seperti dikutip dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 3. Saus Gula : Rebus air bersama sisiran gula merresephariini.com.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ah tadi, aduk rata sampai mendidih dan gula be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 nar-benar larut. Masukkan kacang merah samBahan-bahan yang Harus Disiapkan : 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pai benar-benar empuk dan air menyusut. Angkat.

- Kacang merah 250 merah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 4.

Pasta kacang merah siap disajikan bersama Gula merah 250 gram (disisir) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 es batu atau serut lengkap dengan susu ken- Kayu manis 5cm 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tal manis cokelatnya.

- Susu kental manis cokelat 10 sendok makan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Es Kacang Merah

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 Mei 2020

PT NTB Siap Berpartisipasi Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nyoman Gede Wirya, SH, MH di Pendopo Gubernur,Senin (4/5). Ketua Pengadilan mengatakan, kunjungannya dalam rangka silaturahmi untuk memperkuat hubungan dan koordinasi antarlembaga.

Nyoman Gede Wirya merupakan Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang baru saja dilantik pada tanggal 22 April lalu. Setelah sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua PT NTB. Wirya dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi NTB. Gubernur menyambut baik kunjungan tersebut dalam rangka melanjutkan kerjasama yang telah terjalin bagus.

Penanganan pandemi Covid-19 juga dibahas dalam kesempatan tersebut dengan tujuan setiap pihak berperan dalam memutus mata rantai Covid-19 ini. ‘’Kita tidak tahu kapan Covid-19 selesai. Jika ini agak panjang kita perlu antisipasi bersama. Cluster Bogor sudah selesai kita identifikasi, tinggal cluster yang lain.

Yang jadi masalah secara klinis, mereka yang terinfeksi Covid-19 sangat sehat.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nyoman Gede Wirya mengatakan, pihaknya turut berpartisipasi dalam mencegah penularan virus ini. ‘’Kami juga tetap gunakan telekonferensi dalam penanganan kasus - kasus. Saat ini, kasus narkoba sedang banyak, kami siap berkoordinasi untuk menyelesaikan kasus - kasus di NTB,’’ demikian Nyoman. (r)

Halaman 11

Ditunda, Rp10 Miliar Penyaluran DAU KLU Tanjung (Suara NTB) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tertunda pengalokasiannya. Hal ini sebagai konsekuensi atas keterlambatan pelaporan penyesuaian (refocusing) anggaran APBD untuk penanggulangan dampak Covid-19. ‘’Benar, memang sudah ada penundaan 35 persen. Setara

Rp10 miliar,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., Senin (4/5).

Ia menyebut, penyesuaian APBD sudah dilakukan sesuai arahan Kementerian Keuangan. Hanya saja, penundaan tidak bisa dihindari karena item penyesuaiannya mengalami perubahan di tengah jalan.

“Kalau penyesuaian sudah

dilaporkan, tidak ada lagi penundaan dan DAU yang ditunda tersebut akan disalurkan ke rekening kas daerah pada tahap berikutnya,” ujar Sahabudin.

Sementara Kepala Bappeda, Heryanto, SP., mengamini TAPD Pemda bekerja keras melakukan penyesuaian. Meski demikian, sanksi tak dapat dihindari. Sanksi itu pun bukan karena kekeliruan TAPD, me-

Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Air Minum Giri Menang memberikan bantuan berupa ratusan Alat Pelindung Diri (APD) ke Pemkab Lombok Barat (Lobar). Pemberian bantuan APD ini sebagai bentuk kontribusi terhadap penanganan penyebaran pendemi virus Corona atau Covid-19 di Lobar. Bantuan APD diserahkan Direktur Utama PT. Air Minum Giri Menang H. Lalu Ahmad Zaini pada Bupati Lobar H.Fauzan Khalid di Posko Gugus Tugas Covid-19 di Bencingah Agung, Senin, (4/5).

“Bantuan tersebut kita berikan berjumlah 335 paket APD untuk Rumah Sakit Tripat sebanyak 100 paket, Rumah Sakit Awet Muda sebanyak 75 paket dan masing-masing puskesmas sebanyak 8 paket. Dengan

rincian APD, Sarung Tangan, Masker, Shoes Cover, Helmet plus Visor dan Sepatu boot,” kata H. Lalu Ahmad Zaini.

Dia menuturkan, bantuan ini sebagai bentuk komitmen untuk membantu para tenaga medis yang berada di garis depan melawan pandemi virus Corona atau Covid-19 di Lombok Barat. “Bantuan APD ini juga nantinya kita berikan untuk Kota Mataram, selain Kabupaten Lombok Barat,” akunya.

Dia berharap, dengan bantuan APD ini para tenaga medis maupun tim pendukung yang berjuang menangani pasien Corona bisa terlindungi.

Hal senada Bupati Lobar H.Fauzan Khalid mengatakan untuk APD di Lobar sudah sangat cukup, kalaupun misalnya untuk tiga minggu ke depan dika-

takan kurang tapi sudah dipesankan.”Untuk APD kita untuk masing-masing rumah sakit dan puskesmas tidak ada masalah, dan sangat cukup,” katanya.

Bupati menyebut, bantuan APD yang diberikan sangat bermanfaat untuk tenaga medis untuk penanganan pasien Covid-19.

Sementara itu Direktur Rumah Sakit Tripat drg. Arbain Ishak menuturkan, untuk penanganan covid-19 ini Rumah Sakit Tripat membutuhan APD setiap harinya hampir 60 APD. “Dengan bantuan ini, saya berterima kasih kepada PT. Air Minum Giri Menang yang telah membantu kami berupa APD. Dan kepedulian ini dalam upaya bersama untuk penanganan kasus Covid-19 di Lombok Barat,” terangnya. (her)

(Suara NTB/ist)

Kota Mataram, Lobar dan KLU akan Terapkan Semi PSBB Soal alasan tiga daerah tersebut menerapkan Semi PSBB? Gita menjelaskan bahwa gejala transmisi lokal Covid-19 sudah berkembang. Meskipun transmisi lokal sudah ada di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Untuk Lombok Timur, Sekda mengatakan Pemda setempat sudah cukup progresif dalam upaya pencegahan penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Seperti melakukan pembatasan akses ke Kota Selong dan beberapa kecamatan. ‘’Untuk PSBL di Kota Mataram akan launching tanggal 6 Mei. Nanti kita lihat bagaimana implementasinya.

Diharapkan di daerah lain juga melakukan hal yang sama,’’ harapnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Minggu (3/5), Kota Mataram merupakan daerah terbanyak kasus Covid-19.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Mataram sebanyak 68 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 149 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 118 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 16 orang.

Kemudian Lombok Barat tercatat 32 kasus positif Covid-19. Jumlah PDP sebanyak 52 orang, ODP 40 orang dan pasien sembuh 7 orang.

Sementara di Lombok Utara, jumlah kasus Covid-19 sebanyak 15 orang. Jumlah PDP sebanyak 8 orang, ODP 207 orang dan pasien sembuh satu orang. (nas)

Antisipasi Peningkatan Kasus dari Klaster Magetan Dari Hal. 1 Dikes NTB mengantisipasi meningkatnya jumlah kasus dari beberapa klaster yang ada.

Akses transportasi yang masih terbuka bagi penduduk yang ingin kembali sesuai alamat domisili mungkin saja meningkatkan eskalasi kasus Covid-19 positif di NTB. Dicontohkannya seperti klaster Jakarta yang dikhawatirkan akan banyak masuk ke NTB pada masa mudik ini. ‘’Ini penerbangan juga mau dibuka. Kita minta SOP-nya orang yang masuk ke NTB harus ada lampiran surat keterangan laboratorium. Apakah hasil swab, atau rapid tes 2 kali,’’ tegas Eka. Dalam hal ini Dikes NTB akan menyurati penyedia layanan transportasi untuk sama-sama menerapkan prosedur tersebut.

Sebagai informasi, Satgas Penanganan Covid-19 di NTB sebelumnya telah memetakan 10 klaster. Diantaranya klaster Jakarta yang berhasil diidentifikasi sampai pasien 25, penularan dari pasien 01.

Kedua, klaster Gowa yang paling banyak jaring penularan dari pasien 03, dengan rekor terbanyak penularan hingga pasien 180. Bahkan penyebaran mereka ke pasien baru

yang bukan kelompok yang ikut kegiatan forum ulama di Sulawesi Selatan. Seperti pasien 39 sampai 168, pasien 65 yang sudah meninggal hingga pasien 169 yang ditularkan dari Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), hingga penularan ke pasien 22 dan 44.

Ketiga, klaster Bogor, ditularkan dari pasien 04, menular ke pasien 28 hingga pasien 113. Keempat, klaster Jakarta seperti pasien 05 yang berprofesi sebagai guide menular ke pasien 21 hingga 33.

Kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan adalah klaster baru. Yakni Magetan, klaster luar negeri, klaster Madura, dan klaster Jakarta 3. Masing- masing teridentifikasi satu orang pasien positif Covid – 19 dan belum ditemukan arah penularannya.

Klaster kesembilan adalah Sukabumi, penularan dari kegiatan perwira polisi, diidentifikasi lima penularan ke pasien 35 sampai 50. Klaster ke-10 adalah transmisi lokal. Meski agak sulit diidentifikasi namun tercatat, yang terjangkit pada pasien 27, 99, 109 dan terbaru 170. (bay)

Triwulan I 2020, Remitansi TKI Rp290 Miliar Masuk NTB Dari Hal. 1 Kabupaten Bima (3,55 persen), Dompu (3,09 persen) dan Lombok Utara (2,47 persen) serta Kota Bima 1,17 persen).

Negara tempat buruh migran yang mengirim remitansi, terbesar dari Saudi Arabia (48,39 persen), Uni Emirat Arab (11,10 persen), Jepang (3,27 persen), Malaysia (1,44 persen), Singapura (0,73 persen) dan Qatar (0,39 persen). Sisanya dari negara-negara lainnya sebe-

sar 34,68 persen.

Remitansi merupakan pengiriman atau transfer dana dari pengirim yang biasanya berada di luar negeri. Biasanya, dana ini dikirimkan oleh pekerja yang bekerja di luar negeri untuk keluarga yang tinggal di negara asalnya. Pengiriman remitansi bisa dilakukan menggunakan transfer antar rekening, wesel, atau cek. (bul)

Disebutkan, di awal penyesuaian pihaknya melaporkan Rp 65 miliar. Setelah itu, muncul lagi PMK 35 dan SK. Dua menteri mengarahkan penyesuaian lagi dengan ketentuan pemotongan 10 persen DAU dan DAK setara 67 miliar. “Itu makanya sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia telat melaporkan,” tandasnya. (ari)

Perusda Sumbang Ratusan Warga Rusia Akhirnya APD untuk Tangani Covid-19 Dideportasi Imigrasi

SILATURAHMI - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nyoman Gede Wirya, di Pendopo Gubernur,Senin (4/5).

Dari Hal. 1

lainkan pengulangan perubahan regulasi saat pembahasan di daerah berlangsung.

“Regulasi untuk covid itu selang sehari keluar. Belum selesai PMK 35, ada lagi PMK 19, setelahnya muncul lagi PMK 36. Belum selesai baca aturan, sudah keluar lagi perintah penyesuaian, bagaimana tidak membingungkan,” ujar Heryanto.

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menerima sumbangan ratusan APD dari Perusda PT Air Minum Giri Menang, Senin (4/5).

LKKS NTB Salurkan Bantuan untuk Kaum Dhuafa dan Anak dari Penderita Covid-19 Dari Hal. 1 Pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada seluruh anak yatim piatu, lansia dan anak yang ditinggal orang tuanya dikarantina. Panti jompo, tuna netra di seluruh panti atau LKS se- NTB. Dalam mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, menurut Niken, LKS se NTB telah memberikan edukasi kepada warga panti jompo maupun tuna netra di bawah LKS tentang tatacara protokol mencegah menyebaran pandemi Covid19. Bahkan LKS telah meliburkan sebagian warganya untuk kembali ke keluarga. ‘’Ini kepedulian kami, memutus mata rantai Covid-19.

Upaya lain juga dalam paket sembako terdapat masker ce-

gah penuluran Covid-19,’’ ujar istri Gubernur NTB yang dianugerahi penghargaan sebagai salah satu Wanita Inspiratif Indonesia ini.

Niken juga mengajak pengurus LKKS untuk bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, ikut menyukseskan program bantuan sosial pemerintah dalam meringankan beban ekonomi dan sosial. Meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk memutus mata rantai Covid-19.

Ketua Dekranasda NTB ini didampingi Ketua Baznas NTB, Kadis Sosial Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada 5 orang dari perwakilan LKS Kota

Mataram dan 5 orang dari pengurus LKS Lobar. ‘’Untuk menghindari keramian, sesuai anjuran pemerintah, maka paket sembako ini wakilkan oleh LKS,’’ ujar Bunda Paud NTB. Sekretaris LKKS NTB H. Sahan, SH menjelaskan bahwa hingga tanggal 30 April 2020 sudah terkumpul sebanyak Rp172 juta dari berbagai donatur untuk program Bulan Peduli Sosial Ramadhan.

Pemberian bantuan sembako tahap awal di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, targetnya sekitar 1.150 orang.

Paket ini berisi masker, beras 5 kg, gula pasir 1 kg, mi instan, minyak goreng 1 liter, susu, biskuit dan uang Rp 25.000. ‘’Jadi total paketnya seharga Rp150.000,’’ sebut H. Sahan. (r)

Pemerintah Hadir, Produsen Bergerak, Konsumen Terbantu Dari Hal. 1 Kesiapan pasok, disesuaikan dengan kemampuan masingmasing. ‘’Bahkan boleh memasukkan hanya 100 bungkus. Kita menyambut baik program pemerintah ini. Cukup menolong

saat ini,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov NTB memberikan bantuan paket sembako JPS Gemilang untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Pemprov NTB telah menyiapkan program JPS Gemilang dengan jumlah sasaran 105.000 KK warga

miskin dan pekerja informal yang terkena dampak.

Pemberian paket sembako kepada 105.000 KK warga miskin dan pekerja informal terdampak di NTB. JPS Gemilang memaksimalkan produk-produk lokal dalam paket JPS Gemilang. Salah satunya termasuk kopi. (bul)

Mataram

Mataram (Suara NTB) Kedapatan ngamen di Pasar Kebon Roek, Ampenan, pasangan wisatawan asal Rusia diamankan petugas Imigrasi Mataram, Sabtu (2/5).

Sempat diamankan dan dimintai keterangan, pasangan warga Rusia bernama Mikhail (29) dan istrinya Ekatherina (28) ini akhirnya dideportasi Minggu (3/5) malam.

Mikhail diketahui beberapa hari terlunta lunta di Lombok karena kehabisan uang.

Alih alih ingin pulang, bagi mereka dalam situasi pandemi Covid – 19 saat ini sulit untuk keluar dan masuk ke negaranya.

Paling jadi masalah biaya pulang. Mereka terpaksa ngamen di Pasar Kebon Roek Ampenan. Setelah viral di media sosial, petugas Imigrasi langsung mengamankan mereka Sabtu lalu.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Syahrifullah, setelah diamankan dari Pasar Kebon Roek, mereka diperiksa di ruang detensi Sabtu lalu. Namun ditemukan tidak ada masalah pelanggaran keimigrasian. Mereka hanya habis masa izin tinggal per 30 April 2020. Namun karena tidak punya uang, tertahan di Lombok.

Disebut Syahrifullah, dua wisatawan ini dideportasi melalui Kedutaan Besar Rusia di Bali. “Mereka sudah kami kirim ke Bali. Mereka

akan dideportasi melalui Kedutaan Rusia di Bali,” kata Syahrifullah Senin (4/5). Saat ngamen, keduanya membawa serta bayinya yang baru berusia dua tahun. ‘’Setelah melalui pemeriksaan, pasangan bule ini sudah habis masa tinggalnya di Lombok. Karena itu sesuai aturan keimigrasian, karena tidak diperpanjang, maka harus dikembalikan ke negaranya,’’ ujarnya.

Menurut Kakanim, proses deportasi akan berlangsung nanti malam sekitar pukul 21.00 Wita. Selain habis masa tinggal, Mikhail ngamen pada situasi pandemi sehingga keberadaannya dianggap mengkhawatirkan bagi masyarakat sekitar. Sebelum dikirim ke Bali, mereka sudah melalui rapid test dan hasilnya non reaktif.

Pasangan warga Rusia yang viral karena ngamen di Lombok. Dalam video yang beredar, bule itu ngamen di Pasar Kebon Roek, Ampenan, akhirnya diamankan Imigrasi Mataram, Jumat (1/5) kemarin. Dalam video yang beredar di media sosial, Mikhail ngamen menggunakan alat musik akordion, berusaha menarik simpati para pengunjung dan pedagang pasar. Sesekali ada warga yang menyodorkan uang. Sementara Ekatherina berdiri pada jarak sekitar dua meter sambil menggendong bayinya. (ars)

Akan Berutang ke Rekanan Dari Hal. 1 Kalau bulan Desember kita tak punya uang, dia harus mau dibayar tahun depan,’’ kata Asisten III Setda NTB yang juga anggota TAPD Pemprov NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/5) kemarin.

Ia memberikan contoh, misalnya Dinas Ketahanan Pangan membeli beras untuk JPS senilai Rp15 miliar. Karena uang belum ada, maka dibayar belakangan. ‘’Makanya di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri), kita disuruh mencari mitra yang punya pengalaman, kemampuan, modal besar,’’ tambah Syafi’i.

Dalam kondisi tanggap darurat Covid-19, masyarakat membutuhkan pangan yang segera. Sehingga pengadaan pangan juga harus disegerakan. ‘’Sementara uang kita masih berproses,’’ terangnya.

Dengan potensi pendapatan yang tak tercapai sebesar Rp412 miliar, kata Syafii maka otomatis akan berimplikasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan OPD. Artinya, ada program yang ditunda dilaksanakan tahun ini

karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19. ‘’Program yang tertunda bisa lebih dari Rp412 miliar.

Karena bisa juga dari dana transfer berkurang lagi. Kalau Covid-19 ini terus begini, semua macet di mana-mana, tak ada transaksi, maka berdampak terhadap pendapatan daerah,’’ tandasnya.

Berdasarkan hasil rekap sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk target PAD menurun menjadi Rp1,67 triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp1,84 triliun atau berkurang sebesar 8,99 persen. Selanjutnya, Dana Perimbangan menurun menjadi Rp3,32 triliun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3,55 triliun atau berkurang sebesar 6,37 persen.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga ikut menurun menjadi Rp43,3 miliar dari sebelumnya ditargetkan Rp63,5 miliar atau berkurang sebesar 31,77 persen. Sehingga APBD NTB 2020 mengalami defisit pendapatan daerah sekitar Rp412 miliar dari sebelumnya Rp5,46 triliun menjadi Rp5,04 triliun atau defisit 7,55 persen. (nas)

Mutasi 14 Pejabat Eselon II, Gubernur Hadirkan Tim Corona Dari Hal. 1 ‘’Jadi betul-betul tim yang kita hadirkan ini, tim Corona.

Sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran tim yang baru ini, betul-betul bergerak semua. Sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan tanpa harus luka yang begitu dalam dari ekonomi kita.

Mudah-mudahan dengan hadirnya tim yang baru ini kita bisa leluasa bergerak,’’ kata gubernur saat melantik seratusan pejabat struktural eselon II, III dan IV di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (4/5) sore kemarin.

Adapun 14 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, yaitu Kepala Dinas PUPR NTB dijabat H. Sahdan, ST, MT dan Kepala Biro Kerjasama dijabat Ir. H. Zainal Abidin, M. Si. Keduanya merupakan pejabat eselon II yang dilantik hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel JPTP Pemprov NTB, pekan lalu.

Selain itu, gubernur juga menggeser 11 pejabat eselon II . Mereka adalah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik.

Kepala Disnakertrans NTB sekarang dijabat Dra. T. Wis-

maningsih Dradjadiah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial NTB. Kepala Dinas Sosial NTB sekarang dijabat H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH. Khalik sebelumnya merupakan Kepala Pelaksana BPBD NTB. Untuk jabatan Kepala Pelaksana BPBD NTB dibiarkan lowong dan akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik yang sebelumnya dijabat, Ir. IGB. Sugihartha, MT dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Sedangkan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat Dra, Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Ia menggantikan posisi Ir. Andi Pramaria yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan.

Kemudian Kepala DPMPTSP NTB, Dr. H. Amri Rakhman, M. Si dimutasi menjadi Kepala Bappeda NTB. Ia menggantikan posisi Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP

yang dimutasi menjadi Kepala BPSDM NTB. Sementara Kepala BPSDM NTB sebelumnya, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dimutasi menjadi Kepala Satpol PP NTB. Tri menggantikan posisi Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si yang dimutasi menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Kepala Bakesbangpoldagri NTB sebelumnya, Ir. Muhammad Rum, MT menempati posisi baru sebagai Kepala DPMPTSP NTB. Sedangkan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Drs. H. Muh. Suruji dimutasi menjadi Staf Khusus Gubernur atau jabatan non struktural. Dalam mutasi kali ini, sebanyak 105 pejabat yang mengalami pergeseran. Terdiri dari eselon II sebanyak 14 orang, eselon III sebanyak 44 orang dan eselon IV sebanyak 47 orang.

Gubernur menjelaskan pelantikan pejabat struktural tersebut memang sangat mendesak karena memang suasana yang tidak biasa yakni dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, bencana non alam Covid-19 ini tidak sesederhana yang dibayangkan semula. Apabila pandemi ini diperlakukan seperti sekarang, gubernur khawatir jumlahnya justru semakin di luar yang diperkirakan.

‘’Oleh karena itu ada wajahwajah lama yang tadinya ingin beristirahat. Kami minta kembali lagi untuk berjibaku dengan persoalan pandemi ini.

Misalnya, Ibu Selly, yang sudah siap menjadi Calon Walikota. Kita minta untuk kembali lagi menjadi Kadis,’’ kata gubernur.

Gubernur menjelaskan alasan memutasi Selly menjadi Kepala DP3AP2KB. Karena banyak ibu dan anak-anak yang menjadi korban Covid19. Bahkan, gubernur mengatakan dirinya mendapatkan laporan bahwa ada anak berusia satu tahun yang terpaksa harus ditemani oleh relawan.

Karena orang tua dan saudara-saudaranya terpapar virus Corona. ‘’Saya kira dinas kita harus betul-betul proaktif. Karena akan lebih banyak lagi yang seperti ini,’’ ucapnya.

Begitu juga kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, H. Ahsanul Khalik. Meskipun tak lagi menjabat Kepala Pelaksana BPBD NTB, gubernur meminta Khalik tetap berkonsentrasi membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diharapkan dapat tuntas tiga bulan ke depan.

Sebagai Kepala Dinas Sosial, gubernur secara khusus meminta Khalik memberikan atensi terhadap data penerima JPS Gemilang. Dimana,

NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain bahwa bantuan paket JPS Gemilang menggunakan produk-produk lokal. ‘’Tentu ada hiruk pikuk kalau datanya tidak valid. Kami minta Dinas Sosial betul-betul punya data yang valid. Sehingga betul-betul yang berhak menerimanya juga membantu mengatasi dampak ekonomi dan sosial Corona ini. Jadi Dinas Sosial akan bekerja sangat keras,’’ katanya mengingatkan.

Gubernur juga mengharapkan, tiga staf ahli yang ada sekarang aktif memberikan masukan-masukan meskipun tidak diminta. Sedangkan untuk Dinas PUPR, gubernur meminta agar pelaksanaan proyek disegerakan untuk mengakselerasi geliat ekonomi di daerah.

Kepada Kepala Bappeda yang baru, orang nomor satu di NTB ini meminta agar terus mengawal pembangunan smelter. Gubernur tak ingin ada alasan karena Corona kemudian pembangunan smelter ditunda. ‘’Bikin sebuah perencanaan yang terukur. Sehingga kita bisa membantu maksimal.

Sehingga smelter itu bisa juga digesa. Jangan sampai nggak jadi, nggak jadi, akhirnya nggak jadi beneran,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 5 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Jamin Mutu Pangan, Dinas Pangan Tetap Lakukan Pengawasan dan Penyuluhan

Tinggal 15 Sampel Klaster Magetan Tunggu Hasil Swab Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 60 warga Sumbawa dari Klaster Magetan telah diperiksa dan hasilnya 19 santri dinyataan reaktif Covid-19. Swab telah diambil, dan dari 4 sampel swab yang sudah diperiksa, terdapat 1 sampel yang positif Covid-19. Sementara sisanya 15 sampel swab saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di laboratorium Sumbawa Technopark (STP).

Demikian disampaikan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kabupaten Sumbawa, (Suara NTB/ist) Drs. H. Hasan Basri, dalam H. Hasan Basri rilisnya, Senin (4/5).

Hingga saat ini Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan rapid tes terhadap Klaster gowa sebanyak 40 orang.

Dengan hasil 15 orang reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dengan hasil 8 orang positif Covid19. Selanjutnya terhadap kontak erat telah semuanya dilakukan rapid tes maupun swab.

Dengan tambahan sementara 4 orang positif Covid-19 yang dirilis 2 mei 2020 dan tambahan 2 kasus tanggal mei 2020.

“Sedangkan hasil swab yang lainnya sedang dalam proses pemeriksaan dan kita tunggu hasilnya,” terang Sekda.

Secara umum, sampai saat ini, terdata 8.283 orang Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) datang dari berbagai wilayah maupun luar negeri. Semuanya diwajibkan untuk karantina mandiri. Dan yang telah selesai menjalani karantina sebanyak 7.370 orang serta masih menjalani karantina mandiri sebanyak 913 orang. Sebanyak 365 orang yang masuk dalam kategaori Orang Tanpa Gejala (OTG). Tetapi memiliki kontak erat terkonfirmasi positif Covid-19, yang sudah menjalani karantina mandiri sebanyak 308 orang.

Jumlah kumulatif orang ODP sebanyak 437 orang. Selesai dilakukan pemantauan sebanyak 417 orang, dan terdapat 20 orang masih dalam pemantauan dan menjalani karantina mandiri. Tanggal 3 mei 2020 telah dirilis 4 orang PDP yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga total PDP yang terkonfirmasi positif bertambah menjadi 18 orang.

Terhadap kasus-kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dinas kesehatan akan segera mendata sekaligus pemeriksaan terhadap kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Untuk itu, diperlukan dukungan dan kerja sama semua pihak untuk memberikan informasi secara benar agar perluasan kasus dapat dikendalikan. (arn)

kewenangan masing-masing.

Kita di sini hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan.

Selebihnya di provinsi. Kita ambil sampelnya (pangan), kita kirim ke provinsi. Dan di sana ada labnya, ada UPTnya. Jadi mereka yang punya kewenangan,” tukasnya.

Selan itu, Dinas Pangan juga mendorong seluruh desa untuk berinovasi mengembangkan pangan lokal yang dimiliki. Diharapkan pangan yang ada bisa dikembangkan menjadi produk menarik untuk

meningkatkan nilai tambah.

Sehingga pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian masyarakat di desa.

Produk olahan lokal ini tergantung dari potensi wilayah desa masing-masing. Seperti Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka yang menjadi salah satu desa binaan melalui program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Desa setempat potensi jagung cukup melimpah, sehingga membuat produk olahan Emping Jagung.

Desa lainnya, seperti Desa

Banda, Kecamatan Tarano dengan pangan lokal Gadung, membuat olahan Gadung Kering, Tepung Gadung dan Stik Gadung. Beberapa desa lainnya juga terus dibina untuk mengembangkan produk olahan pangan lokal. “Ada sekitar sepuluh kelompok binaan kita dengan masing-masing produk unggulan olahan pangan lokal. Termasuk produk olahan gadung dan jagung itu juga binaan kita. Tergantung dari potensi wilayah desa tersebut. Contoh sekarang lagi

(Suara NTB/jun)

INTEROGASI – Fh (32) terduga pemasok sabu saat diinterogasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Senin (4/5).

Syafruddin Nur

Surati Kemensos, Pemkab Bima Minta Pencairan BST Ditunda

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dikabarkan mengusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menunda proses pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) agar bantuan yang disalurkan nantinya sesuai manfaat.

Usulan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Bima bernomor 465/103/06.3/ 2020 perihal usulan penundaan pencairan BST kepada Kemensos cq Dirjen. Penanganan Fakir Miskin.

Hal tersebut juga diakui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/5). Kata dia, Bupati bersurat kepada Kemensos meminta agar pencairan BST ditunda. “Bupati meminta agar dipending

sampai data betul-betul valid dan tidak yang terima dobel,” katanya.

Menurutnya data By Name

By Adress (BNBA) yang dikirim oleh Kemensos masih terdapat data ganda KPM yang menerima PKH dan BNPT. Bahkan ada warga yang meninggal dunai masih terakomodir. “Bupati harapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan karena kesalahan data,” ujarnya.

Sirajuddin menegaskan proses penyaluran BST di-

harapkan sampai selesai verifikasi dan validasi (verval) data final dan mengikat. Hinggga saat ini pihaknya terus melakukan Verval nama-nama yang berhak mendapatkan BST. “Walaupun surat usulan ini belum ada jawaban dari Kemensos, tapi kami tetap lakukan verval,” katanya.

Ia menambahkan berdasarkan data yang dikirim Kemensos tercatat ada sebanyak 24.331 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bima yang tercover mendapatkan BST

sebanyak Rp600 ribu selama tiga bulan kedepan.

“Bantuan yang disalurkan ini bagi warga yang terdampak covid-19. Yang mendapatkan JPS dan BLTD juga tidak berhak menerima BST ini,” pungkasnya. (uki)

Sirajuddin

Musorprov KONI NTB Bakal Dipercepat

(Suara NTB/ist)

BAGIKAN MASKER - Ketua IARMI, Sahabuddin saat membagikan masker di Simpang Bingung, Kabupaten Sumbawa.

6,85 Gram Sabu IARMI Sumbawa Bagi Nasi Kotak Disita Polisi kepada Warga Terdampak Covid

Dompu (Suara NTB) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, kembali mengungkap jaringan pemasok narkotika jenis sabu. Ia Fh (32) musisi asal Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru. Dari tangannya disita tiga klip besar berisi sabu seberat 6,85 gram.

Kasat Narkorba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S.Sos., melalui Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan menyampaikan, terungkapnya keberadaan pemasok sabu pada Senin (4/5) Pukul 10.40 Wita ini buah pengembangan informasi yang disampaikan masyarakat.

Di mana kontrakan Fh, tepatnya di Lingkungan IV Monta Baru kerap dijadikan pusat transaksi dan penyalahgunaan sabu-sabu. “Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat bersama anggota langsung melakukan pengintaian aktifitas terduga di sekitar rumah kontrakannya,” terang dia.

Tak butuh waktu lama, musisi yang memang sudah masuk dalam target operasi polisi tersebut mulai menunjukan gerak gerik yang mencurigakan. Oleh tim kemudian diputuskan untuk membekuknya.

Dalam upaya tersebut, lanjut Hujaifah, Fh sempat berusaha kabur menuju WC kontrakan untuk membuang barang bukti sabu. Namun beruntung sigap diringkus anggota hingga didapati tiga gulu klip transparan berisi sabu. “Didapati 3 klip transparan yang salah satunya sudah berserakan dalam WC rumah kontrakan,” jelasnya.

Tak hanya sabu seberat 6,85 gram berhasil disita polisi.

Barang bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa musisi ini merupakan pemasok sekaligus penyalahguna sabu juga ditemukan, seperti 1 buah HP, 1 bundel plastik klip ukuran sedang, 3 buah korek api yang dimodifikasi, 2 buah sedotan dan satu kotak rokok beserta lakban hitam.

Berbekal temuan itu Fh langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. “Atas kejadian tersebut terduga beserta barang bukti dibawa menuju Polres Dompu guna proses hukum.

Untuk diketahui Fh sudah lama jadi target karena menjadi pemasok sabu di Kelurahan Monta Baru,” pungkasnya. (jun)

di Pulau Bungin karena di sana Tripang, sekarang kita garap seperti itu,” terangnya. (arn/ind/*)

(Suara NTB/ist)

gan kewenangan dari Dinas Pangan Kabupaten. “Jadi kewenangan kabupaten terkait dengan keamanan pangan adalah sebatas pengawasan dan memberikan binaan dan penyuluhan dengan pangan yang aman. Ini tetap dilakukan,” ujarnya.

Pihaknya juga melakukan pengambilan sampel pangan.

Nantinya sampel tersebut akan dikirim ke provinsi untuk dilakukan pengujian. Karena di provinsi terdapat lab untuk pengujian. “Jadi ada

(Suara NTB/Dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa juga memiliki peran dalam menjamin mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat. Sesuai dengan kewenangan, Dinas setempat tetap melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan serta penyuluhan.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ini tetap dilakukan. Sesuai den-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), IKA Seroja, dan Menwa Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan nasi kotak kepada masyarakat yang terdampak Covid19. Untuk membantu beban warga yang terdampak pandemi virus berbahaya ini.

Seperti disampaikan Ketua

DPK IARMI Sumbawa, yang juga Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si, pembagian nasi kotak dilakukan di Kampung Rinjani, dusun Olat Rarang desa Labuhan Sumbawa Labuhan Badas, untuk 31 orang. Kemudian di Panti Asuhan Muhammadiyah sebanyak 30 orang.

Sekaligus membagikan masker di Simpang Bingung.

Bantuan ini, lanjut H. Sahabuddin sbagai bentuk kepedulian ditengah wabah korona. Sekaligus diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka di era covid 19 ini.

Kemudian pemberian masker juga penting mengingat masih banyak masyarakat umum di jalan yang belum menggunakan masker. (arn)

5 Mei, Desa Ditarget Serahkan Data Penerima BLT DD Taliwang (Suara NTB) Pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini masih berjibaku mendata warganya untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Data tersebut perlu segera dituntaskan, mengingat desa ditarget pada 5 Mei mendatang sudah harus menyerahkannya ke kabupaten untuk divalidasi sebelum ditetapkan oleh bupati.

“Kami sudah surati semua desa, bahwa 5 Mei itu mereka sudah serahkan data penerima BLT DD-nya ke kami untuk divalidasi,” kata kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Mulyadi kepada wartawan, Senin (4/5).

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, Mulyadi mengaku, rata-rata desa sementara ini sebenarnya telah selesai mendata. Hanya saja data tersebut perlu dievaluasi melalui musyawarah khusus desa (muskusdes) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Sudah banyak desa yang Muskusdes. Jadi kami optimis tangal 5 (Mei) nanti mereka semua selesai

(Suara NTB/ist)

Mulyadi datanya,” klaimnya.

Penyaluran BLT DD oleh desa ini dapat segera dilaksanakan jika data calon penerima dan anggaraannya telah siap. Bahkan bagi desa yang masih memiliki anggaran DD sisa pencairan tahap pertama.

Ditegaskan Mulyadi, desa bersangkutan dapat langsung mencairkan penyaluran BLT tersebut untuk tahap pertama atau pencairan bulan April.

Namun bagi desa yang DD tahap pertamanya telah habis. DPMD KSB sendiri telah bersurat kepada desa un-

tuk segera melengkapi syarat administrasi pencairan DD tahap keduanya. “Ini kan sudah masuk Mei. Jadi pencairan (DD) tahap duanya sudah bisa. Tapi tetap syaratnya harus dilengkapi dulu rerutama laporan realisasi program fisik desa 2019 yang prioritas melalui DD. “Desa mendapat prioriyas untuk mencairkan. Tapi tentu syarat dan ketentuannya berlaku,” tegas Mulyadi.

Selanjutnya mantan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini menambahkan, penyaluran BLT DD nantinya menjadi tanggung jawab penuh pemeringah desa masing-masing. Karena itu dirinya meminta seluruh kepala desa memastikan bantuan tersebut diterima oleh benarbenar masyarakat yang membutuhkan uluran tangan di tengan pandemi corona sekarang ini. “Kita memang masih dengar adanya isu-isu di publik bahwa bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Tapi yang bantuan BLT ini harus sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(bug)

Mataram (Suara NTB) Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengagendakan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) KONI NTB digelar tahun 2021. Agenda Musprov KONI NTB adalah pemilihan ketua KONI NTB baru mengantikan ketua lama, H. Andy Hadianto.

Informasinya jabatan pimpinan pengurus KONI NTB akan berakhir bulan Agustus tahun 2021. Namun demikian Musorprov KONI NTB bakal dipercepat tujuh bulan dari waktu berakhirnya periodesasi kepengurusan yang dipimpin Andy.

Wakil Ketua KONI NTB, Baiq Elok Megawati yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (4/5) kemarin membenarkan bila agenda Musorprov KONI NTB akan digelar tahun 2021. Agenda tersebut disesuaikan dengan Mada berakhirnya kepengurusan KONI N tahun 2020.

“Rencananya Musorprov KONI NTB akan digelar tahun depan atau akhir tahun ini.

Lihat perkembangan virus Co-

rona, kalau kondis membaik bisa awal tahun,” ucapnya.

Lanjutnya, terkait keinginan pimpinan KONI NTB yang ingin Musorprov KONI NTB dipercepat menjadi awal tahun 2020, Elok mengaku sangat setuju, pasalnya dengan digelarnya Musprov awal tahun maka pimpinan KONI NTB yang terpilih dapat mempersiapkan atlet lebih panjang.

“Musprov bisa digelar awal tahun, mengingat pengurus baru punya tanggung jawab terhadap prestasi PON. Jadi harus menyiapkan atlet lebih awal,” ucapnya.

Sementara itu, di bagian lain Elok juga menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan Andy di KONI NTB. Menurutnya, sejauh ini pihaknya yang membidangi bidang organisasi KONI NTB belum memikirkan perpanjangan masa jabatan ketua KONI NTB. Namun bila hal itu diinginkan oleh anggota KONI NTB pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada peserta Musprov KONI NTB tahun 2021. (fan)

Kota Bima Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima semakin meningkatkan status kewaspadaan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Bahkan dalam beberapa hari kedepan akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK).

Demikian disampaikan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM, Senin (4/5).

Kata dia pemberlakuan PSBK diterapkan mulai tanggal 7 Mei 2020 mendatang.

“PSBK akan diterapkan di seluruh Kelurahan di Kota Bima.

Pemberlakuan PSBK ini berdasarkan hasil rapat bersama FKPD Kota Bima,” katanya.

Dari hasil rapat itu, lanjutnya penerapan PSBK sebagai langkah cepat dan tegas Pemkot Bima dalam menyikapi semakin banyaknya kasus positif covid-19 di NTB. Selain itu, penerapan PSBK untuk menghambat penyebaran covid-19 di Kota Bima.

“Penetapan PSBK ini akan dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) seluruh jajaran pimpinan,” ujarnya.

Selama PSBK diterapkan, lanjutnya pintu keluar dan masuk masing-masing Kelurahan hanya diperbolehkan dibuka maksimal dua. Hal itu kata dia, untuk memperketat dan mengawasi arus mobilisasi warga.

“Begitupun pengontrolan

(Suara NTB/Dok)

Abdul Malik jumlah PPTG dan OTG. Proses pendataannya berbasis di Kelurahan,” ujarnya.

Selain itu di Kota Bima, kata Malik juga akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL). Yakni lingkungan yang berjauhan dengan pusat Kelurahan. Masyarakat akan membuat portal pintu keluar dan masuk lingkungan dengan protap covid-19.

“Langkah-langkah ini sebagai bentuk sikap tegas Pemkot untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan pengawasan di pintu masuk wilayah Kota Bima akan semakin diperketat. Pemeriksaan orang yang baru masuk di wilayah Kota Bima berbasis menggunakan KTP. “Jadi siapapun yang masul di wilayah Kota Bima akan diperiksa indetitas diri berdasarkan KTP,” pungkasnya. (uki)