Edisi Jumat 5 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 5 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 72 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tiga Daerah di Pulau Sumbawa Layak Terapkan ’’New Normal’’ di NTB ILIHAT dariprogres penanganan dan pengendalian kasus penularan wabah Covid 19, Kota Bima dinilai sebagai daerah pertama dan paling layak untuk menerapkan fase new normal di NTB. Selain jumlah kasus warganya yang positif Covid 19 paling kecil di NTB, juga pemerintah daerah melalui gugus tugas bersama TNI, Polri, tenaga kesehatan dan seluruh masyarakatnya telah bekerja sama sangat baik untuk melakukan pencegahan. Sehingga korban dapat diminimalkan dan penularannnya pun tidak meluas.

Daerah kedua adalah Kabupaten Bima dan disusul Kabupaten Dompu, yang juga telah menunjukkan progres yang baik dalam melakukan penanganan dan pencegahan Pandemi Covid 19. ‘’Sehingga ketiga daerah di ujung timur Provinsi NTB ini, sudah harus mempersiapkan diri memasuki new normal, dengan cara memenuhi seluruh kreteria new normal yang ditetapkan pemerintah,’’ ujar Gubernur NTB Dr. Zulkiefliemansyah, SE.M.Sc, ketika mengawali rangkaian kunjungannya di Pulau Sumbawa bersama Forkompinda NTB, Kamis (4/6).

Gubernur dalam kunjungan kerjanya didampingi Kapolda

NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, SIK., MH, Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH Dilihat dari kriteria dan persyaratan new normal yang ditentukan pemerintah, saat ini memang NTB belum ada daerah yg memenuhi kriteria. ‘’Tapi jika mampu memenuhinya, mungkin Kota Bima yang terdepan dan paling layak,’’ ujar gubernur.

Gubernur mengingatkan bahwa meski progres penanganan Covid sudah baik, namun ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah. ‘’Kita harus tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebab kalau lengah atau tidak disiplin, kata Dr. Zul virus ini memang bagi warga yang imunitas tubuhnya baik, sepertinya tidak menimbulkan masalah yang besar. ‘’Tubuhnya sehat tidak menunjukan gejala tapi membawa virus Corona,’’ katanya. Namun akan memberikan efek yang berat dan sangat berbahaya bagi masyarakat yang tergolong rentan, seperti para orang tua, para bayi dan balita serta warga yang memiliki penyakit bawaan lain.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB,H.Zulkieflimansyah didampingi Kapolda NTB, M.Iqbal, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, dalam kunjungannya di Pulau Sumbawa, Kamis (4/6).

NTB Rencanakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Gejala Ringan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengungkapkan penanganan Covid-19 masih dihadapkan dengan kedisiplinan dan stigma masyarakat yang mengucilkan pasien positif Corona. Kedisiplinan dan stigma masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di NTB dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19.

TO K O H Puji Kompaknya TNI-Polri GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc memuji kompaknya TNI-Polri di NTB. Kekompakan itu salah satunya pada kegiatan membantu pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19. ‘’Saya bangga atas kinerja jajaran TNI- Polri membantu pemerintah daerah manangani penyebaran Covid-19. Sehingga, dalam waktu tidak terlampau lama, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu diproyeksikan menjadi daerah yang akan menerapkan kenormalan baru atau new normal,’’ ujarnya, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Kamis (4/6).

Dalam kunjungannya itu, gubernur didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, SIK., MH, Danrem 162/WB, Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 11

Di sisi yang lain, Pemprov berencana akan menerapkan isolasi mandiri di rumah bagi pasien positif Covid-19 yang memiliki gejala ringan.

Sedangkan pasien positif dengan gejala berat dan sedang akan tetap dirawat di rumah sakit. ‘’Faktor utama di dalam penanganan Covidi19 adalah kedisiplinan masyarakat. Kedisiplinan adalah modal utama. Tanpa ini tak mungkin kita melakukan penanganan.

PR besar bukan saja NTB tapi juga Indonesia bahkan dunia,’’ kata Wagub di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Kamis (4/6) sore kemarin.

Wagub yang didampingi Sekda NTB, Drs.H.L.Gita Ari-

adi, M.Si dan Kadis Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, meminta agar masyarakat saling mengingatkan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya tidak tertular Covid-19.

Menurutnya, sedekah yang paling bermanfaat di masa pandemi Covid-19 ini adalah meningkatkan kedisiplinan.

Ia menekankan agar masyarakat paham masalah kedisiplinan ini. Dengan disiplin, maka dapat mencegah terjadinya penularan Covid19 ke orang lain.

Wagub mengatakan, penyebaran Covid-19 di NTB memang agak berbeda dengan kondisi awal mewabahnya virus Corona di NTB. Sekarang,

banyak tenaga kesehatan (nakes) dan anak-anak yang terpapar Covid-19.

Berdasarkan data Pemprov NTB hingga 30 Mei 2020, sebanyak 94 orang merupakan anak-anak. 94 anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, berasal dari 38 kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 43 kasus dari Orang Tanpa Gejala (OTG) dan 7 kasus dari Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Dari 94 anak yang terpapar Covid-19, sebanyak tiga orang meninggal akibat Covid-19.

Pasien yang meninggal usianya di bawah satu tahun. Selain itu, tercatat ada 363 anak yang berstatus PDP. Sebanyak 21 anak berstatus PDP meninggal dunia.

Bersambung ke hal 11

Kepala Daerah Harus Berani Tanggung Jawab Terapkan ’’New Normal’’

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Bentuk Satgas Covid Khusus Anak MENINGKATNYA kasus konfirmasi positif virus Corona (Covid-19) anak-anak di NTB menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan catatan Satgas Covid-19 NTB sampai dengan Rabu (3/6) ada 95 anak terpapar virus berbahaya tersebut. Sehingga menjadikan NTB salah satu provinsi dengan eskalasi kasus paling tinggi di Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menerangkan, Bersambung ke hal 11 Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

KETERANGAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi dan Kepala Dikes NTB, Nurhandini Eka Dewi saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di NTB di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Kamis (4/6) sore kemarin.

(Sumber : Dikes NTB)

Positive rate Covid-19 per kabupaten/kota di NTB.

Pembatasan Penerbangan Komersial Diperpanjang Praya (Suara NTB) Kebijakan pembatasan penerbangan komersial di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diperpanjang hingga tanggal 7 Juni mendatang. Itu artinya, penumpang pesawat yang terbang harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama persyaratan bebas dari Covid-19.

Demikian diungkapkan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura I LIA, Nugroho Jati, dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).

Hal itu, katanya, sesuai Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 perihal perpanjang masa berlaku PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah, dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 hingga 7 Juni 2020. ‘’Pembatasan penerbangan komersial masih diberlakukan di Bandara Lombok sampai 7 Juni 2020 mendatang. Dengan demikian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen untuk bisa terbang,’’ terangnya.

Selama masa pembatasan penerbangan seperti sekarang ini, setiap orang boleh melaku-

kan perjalanan dengan pesawat udara. Tetapi harus bisa memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya, orang yang melakukan perjalanan udara tersebut merupakan pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19. Pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Kemudian, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat serta orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke daerah asal dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. “Yang paling utama harus dinyatakan bebas dari Covid-19,” terangnya.

Surat bebas Covid-19 ditunjukkan dengan surat keterangan negatif uji tes Reverse Transcription - Polymese Chain Reaction (RT-PCR) yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid-test dengan hasil nonreaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Termasuk surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) dari dokter RS/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.

Bersambung ke hal 11

ASIL evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB bersama tim pakar, 10 kabupaten/kota di NTB masih belum memenuhi kriteria untuk menerapkan kenormalan baru (new normal). Dari lima kriteria epidemiologi, Pemda Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok belum memenuhi kriteria menerapkan kenormalan baru berdasarkan hasil evaluasi perkembangan data penanganan Covid-19 di NTB selama dua pekan terakhir.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan semua orang

sekarang menginginkan kenormalan baru. Namun, untuk menuju kenormalan baru harus dilakukan persiapan sesuai dengan apa yang direkomendasikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Pusat. ‘’Tidak mungkin dilakukan new normal begitu saja, maumau kita saja. Buka saja semua (toko), tidak mungkin. Kalau itu dilakukan maka akan berakibat sangat berbahaya,’’ kata Wagub saat memberikan keterangan pers di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Kamis (4/6) sore kemarin.

Bersambung ke hal 11

Lima Pasien Gangguan Jiwa di NTB Terpapar Covid-19 Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19). Kelimanya merupakan pasien baru Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram, setelah dilakukan tes swab, ternyata terpapar virus Corona. ‘’Lima orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) posituf Covid-19. Dua orang terinfeksi dari klaster Gowa. Berasal dari Lombok Barat dan KLU masingmasing satu orang. Yang tiga orang terinfeksi dari unidentified. Tak tahu siapa yang menularkan,’’ kata Kepala Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi usai memberi keterangan pers

di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, Kamis (4/ 6) sore kemarin.

Eka menjelaskan ke lima pasien terkonfirmasi positif Covid-19 itu masing-masing dari Lombok Barat satu orang, Lombok Utara 2 orang, dan Lombok Timur satu orang. Ia mengatakan ratusan warga yang pernah kontak erat dengan pasien dilakukan pelacakan. ‘’Kalau 100 (dilakukan pelacakan kontak), lebih lah. Satu orang saja seperti pasien yang berasal dari Lombok Tengah 30 orang (ang dilakukan pelacakan kontak),’’ sebutnya.

Eka menjelaskan, pasien gangguan jiwa yang positif Covid-19 tersebut.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

Halaman 2

Klarifikasi Temuan Kerugian Negara

Empat OPD Mangkir

Validasi Bersama Kaling BANTUAN jaring pengaman sosial (JPS) telah didistribusikan ke masyarakat. Pendataan maupun proses validasi melibatkan kepala lingkungan untuk menghindari penerima ganda.

Lurah Pagesangan Ida Bagus Made Ariawan menjelaskan, bantuan JPS berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Bantuan pusat berupa BST sebanyak 266 KK, BST tambahan 18 KK dan perluasan 75 KK. Sedangkan, JPS Gemilang dari Pemprov NTB sebanyak 99 KK. (Suara NTB/cem) Untuk JPS Kota MatIda Bagus Made Ariawan aram, pendistribusian tahap I sebanyak 85 KK, tahap II 0, tahap III 65 KK dan tahap IV 94 KK. “Kalau yang terakhir 94 paket,” sebutnya.

Pihaknya tidak memiliki kendala dari sisi pendataan.

Masyarakat terdampak Covid-19 tetap diusulkan, tetapi kewenangan menentukan sebagai penerima manfaat di Dinas Sosial.

Sementara, kelurahan hanya diberikan data yang ganda.

Verifikasi dan validasi langsung dilakukan bersama kepala lingkungan. “Misalnya, ada yang sudah masuk PKH. Kemudian lagi terima Rastra, tidak boleh,” jelasnya.

Disatu sisi, Pemkot Mataram memiliki kebijakan memberikan bantuan pasien dalam pengawasan dan positif Covid-19.

Sistemnya warga yang dievakuasi positif terpapar Covid-19 langsung diberikan bantuan. Selama 14 hari diisolasi praktis ekonomi mereka terganggu. “Cuma kami masih menunggu realisasinya,” ucapnya.

Menghindari kekeliruan maupun penerima ganda, kelurahan bersama kepala lingkungan dan kader mengecek dan menerima langsung masukan dari kader maupun kaling. Proses penggantian harus meminta persetujuan kaling. “Kalau misalkan ada yang diganti, kami meminta persetujuan kaling,” demikian kata dia. (cem)

Usulkan Rapat Banggar KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mendorong pimpinan-pimpinan fraksi yang duduk di Komisi III untuk menyuarakan rapat Banggar (Badan Anggaran). Rapat Banggar ini dipandang strategis untuk mencari benang merah alokasi anggaran di sejumlah OPD pada masa pandemi covid-19 ini. ‘’Disini ada tiga ketua fraksi, kita minta untuk mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menggelar rapat Banggar. Dan teman-teman yang bukan ketua fraksi agar mengusulkan kepada ketua fraksinya masing-masing,’’ pintanya saat rapat kerja dengan Dinas PUPR Kota Mataram dan Dinas Perkim Kota Mataram.

Rachman melihat ada ketidaksinkronan antara keterangan yang disampaikan oleh pimpinan OPD dalam hal ini Dinas PUPR dan Dinas Perkim dengan keterangan yang disampaikan Ketua TAPD Pemkot Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito terkait alokasi anggaran. Dimana saat pertemuan Banggar dengan TAPD beberapa waktu lalu, Sekda mengatakan, alokasi anggaran diserahkan ke OPD masing-masing.

Sementara jawaban berkebalikan disampaikan Dinas Perkim Kota Mataram yang justru masih menunggu persetujuan dari TAPD untuk pengalihan sejumlah pos anggaran. Karena seperti diketahui, Dinas Perkim mengusulkan pengalihan anggaran PJU sebesar Rp27 miliar untuk membayar pekerjaan pihak ketiga yang telah mencapai seratus persen.

Data dari Dinas Perkim Kota Mataram menyebutkan bahwa 70 paket pekerjaan yang bersumber dari pokir Dewan, sudah rampung seratus persen. Setidaknya pokir Dewan senilai Rp56 miliar ada di Dinas Perkim Kota Mataram. ‘’Oleh karena itu, kita penting mempertemukan OPD dengan TAPD, supaya tidak ada saling lempar seperti ini,’’ tandasnya.

Abd Rachman (fit) (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram, mangkir dari panggilan Inspektorat. Pemanggilan pimpinan OPD mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kerugian negara mencapai Rp493 juta lebih.

Hasil audit BPK ditemukan kerugian negara di 30 OPD. Dalam proses klarifikasi Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD dan Camat Mataram tak memenuhi panggilan auditor pengawas internal pemerintah (APIP). Sedangkan, OPD lainnya mengutus perwakilan.

“Sudah kita surati semua.

Cuma yang hadir langsung Pak Kemal,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/6).

Item kerugian negara berupa

kekurangan volume. Di antaranya, pengerjaan rumah jabatan Wakil Walikota senilai Rp4.821.000.

Sekretariat DPRD senilai Rp5.998.505 dengan pekerjaan pengadaan karpet ruang komisi.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ditemukan banyak kekurangan volume pada setiap proyek. Total kerugian negara mencapai Rp418.153.924.

Dengan rincian pekerjaan antara lain, peningkatan saluran irigasi Unus paket I senilai Rp3.850.717. Paket irigasi di Mataram paket I senilai

Rp1.314.289. Kekurangan volume peningkatan jalan hotmix paket I komplek BBI Sayang – sayang senilai Rp2.536.616.

Pekerjaan jalan hotmix paket IV di Jalan Prasarana II senilai Rp 2.978.854. Paket hotmix II di Jalan sebelah TK Internasional Karang Bata senilai Rp19.599.546. Pengerjaan jalan hotmix paket III senilai Rp19.078.193. Pekerjaan hotmix di Jalan TGH. Izzuddin Bokhari Rp11.513.345.

Selain itu, auditor negara juga menemukan kekurangan pada pengerjaan lanjutan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan

(Suara NTB/fit)

RAPAT KERJA - Kepala Dinas Perkim saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Mataram menjelaskan cekaknya anggaran di dinas yang dimpimpinnya. Anggaran yang ada diklaim hanya bisa membiayai dua item.

Nihil Anggaran, Petugas Lapangan Disperkim Berhenti Bekerja Mataram (Suara NTB) Pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 berdampak luas. Sejak Kamis (4/6) kemarin, petugas lapangan Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Mataram berhenti bekerja. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Mataram Kamis kemarin mengaku, pihaknya tak lagi punya anggaran untuk membiayai pembelian bahan bakar maupun suku cadang untuk operasional petugas lapangan yang semula dianggarkan sekitar Rp900 juta.

Petugas lapangan ini bertugas membersihkan taman, mengisi air di tandon-tandon pencuci tangan yang disediakan pemerintah, dan lain-lain. ‘’Apakah kita akan membiarkan rumput-rumput menjadi panjang, tidak usah mengisi air di tandon-tandon itu,’’ tanyanya.

Kemal menjelaskan, semula anggaran yang parkir di Dinas Perkim sekitar Rp66,309 miliar lebih. Setelah dilakukan refocusing anggaran, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataram hanya menyisakan sekitar Rp31,442 miliar. Anggaran tersebut, harus diatur mengacu pada petunjuk yang dikeluarkan. ‘’Kami jadi bingung mengatur yang Rp31 miliar ini,’’ akunya.

Pasalnya, Rp31,442 miliar tersebut, hanya mampu untuk membiayai dua item. Masingmasing membayar penerangan jalan umum sebesar Rp27 miliar.

Sisanya untuk membayar tenaga kontrak di Dinas Perkim Kota Mataram yang berjumlah 203 orang. Gaji tenaga kontrak tersebut menelan anggaran Rp3,4 miliar.

Selain itu, ada juga pokir dewan yang dititip di Dinas Perkim senilai Rp56 miliar. ‘’70 paket pekerjaan sudah selesai seratus persen,’’ sebutnya. Na-

mun demikian, pihak ketiga belum mendapat pembayaran karena nihilnya angagran. Oleh karena itu, lanjut Kemal, pihaknya mengusulkan supaya anggaran penerangan jalan umum ditunda sebagian. ‘’Ditunda dulu pembayarannya jadi Rp20 miliar. Nanti selebihnya untuk membayar kegiatan pokir Dewan yang sudah selesai,’’ terang Kemal. Sayangnya, usulan tersebut belum mendapatkan respons dari TAPD. ‘’Jadi uang sudah nol ini,’’ keluhnya.

Ketua Komisi III, Abd Rachman, SH., saat membuka rapat yang dihadiri seluruh anggota Komisi III menyampaikan, pihaknya banyak mendapat aduan dari pihak ketiga terkait hak mereka yang belum dibayarkan oleh dinas atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Politisi Gerindra ini meminta OPD mencari solusi agar apa yang menjadi hak pihak ketiga dapat dibayarkan. (fit)

Kenormalan Baru

melaksanakan pelayanan secara langsung karena keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur. Sedangkan, di instansi teknis difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Tahapan pelaksanaannya sama dengan sekarang dan berlaku nasional. Karena, daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur,” tandasnya. Penyesuaian jam kerja ASN pada kenormalan baru juga harus menunggu SK Walikota terhadap pemberlakuan tatanan normal baru di daerah. “Iya, kita masih menunggu SK dari Pak Wali,” tambahnya.

Namun untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi, per-

paving block pada Lingkungan Peresak Timur Rp4.790.370.

Alwan menegaskan, kesalahan administrasi baik itu perencanaan dan penganggaran jauh menurun dibandingkan pemeriksaan tahun sebelumnya.

Untuk kekurangan volume disinyalir kurangnya pengawasan dari OPD. Padahal, pihaknya sudah ada pendampingan dan pengawasan. “Kita intens berkomunikasi dengan Dinas PUPR. Tapi masih ada kelemahan dari sisi pengawasan,” tandasnya.

Pengembalian kerugian negara diberikan tenggat waktu bervariasi. Khusus di atas Rp20 juta diberikan waktu selama 60 hari. Sedangkan, nilainya mencapai Rp200 juta penyelesaian sampai bulan November. (cem)

Warga Mataram Boleh Salat Jumat di Masjid Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai Jumat (5/6) hari ini memperbolehkan masjid digunakan untuk salat Jumat.

Pengawasan tetap diperketat.

Petugas gabungan akan diturunkan memfasilitasi jemaah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, mulai besok (hari ini, red) masyarakat diperbolehkan memanfaatkan masjid untuk salat jumat. Kebijakan ini mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, protokol pencegahan Coronavirus Disease ata9 Covid19 diperketat.

“Setiap jemaah wajib menggunakan masker, cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh,” kata Walikota dikonfirmasi, Kamis (4/ 6). Masyarakat dipersilakan menyesuaikan kebijakan di masing – masing lingkungan. Pengawasan dengan menggunakan masker dan rajin cuci tangan sebagai salah satu cara mengedukasi masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah.

Ditegaskan Walikota, selama ini tidak ada larangan dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan ibadah salat Jumat di masjid. Edaran dikeluarkan sifatnya imbauan. Faktanya, 20 persen masjid di Kota Mataram tetap melaksanakan ibadah salat Jumat maupun Terawih pada bulan Ramadhan.

“Ini bukan masalah ada alasan boleh atau tidak. Tapi psikologi dan spiritual masyarakat untuk bersa-

ma melaksanakan salat Jumat.

Saya pribadi saja lain rasanya lama tidak jumatan,” ujarnya.

Petugas gabungan akan disiagakan di masjid – masjid membantu pengecekan suhu tubuh serta menyiapkan hand sanitizer. Disamping itu, tim gugus tugas harus tetap menjalankan dan mengefektifkan penanganan virus Corona.

Pengurus Remaja Masjid Syamsul Huda Kelurahan Babakan, Uca mendukung langkah pemerintah untuk mengefektifkan kembali pelaksanaan ibadah salat Jumat. Meskipun ditempatnya aktivitas ibadah tetap dilaksanakan dengan memperketat pengawasan. “Cuma satu kali saja kita ndak salat Jumat,” kata Uca. Masjid rutin disemprot menggunakan cairan disinfektan. Sementara, jemaah maupun kendaraan jemaah akan disemprot menggunakan air bercampur sabun antibakteri. “Makanya sebelum salat Jumat lantai disemprot dulu. Sabun dan tempat cuci tangan disiapkan,” ujarnya.

Diperbolehkannya masjid digunakan untuk salat Jumat disyukuri oleh Samne. Jemaah masjid Syamsul Huda merasa rindu melaksanakan salat berjemaah. “Alhamdulillah, senang sekali kalau ada aturan itu,” pungkasnya.

Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda apabila tidak melaksanakan ibadah tersebut. Dia mengharapkan aktivitas bisa normal dan masyarakat beribadah dengan tenang, nyaman dan aman. (cem)

(Suara NTB/cem)

Jam Kerja ASN akan Disesuaikan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan penyesuaian jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah dikeluarkannya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru. Kenormalan baru harus tetap mentaati protokol kesehatan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menyampaikan, jam kerja ASN di masa pandemi Covid-19 tetap berjalan efektif.

Hanya saja dilakukan penyesuaian terhadap pegawai yang bekerja di kantor.

Penerapan tatanan baru terhadap sistem kerja ASN, pihaknya masih menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang status kedaruratan Covid-19.

“Hasilnya nanti digunakan sebagai acuan bagi OPD dalam penyesuaian jam kerja,” jelasnya dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Surat edaran KemenpanRB belum diketahui detail apakah diberlakukan jam kerja normal seperti biasa atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Karena, ada pelayanan secara daring dan langsung.

Dicontohkan Yoyok, sapaan akrabnya, di kelurahan biasa

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp39.531.797.

Pengerjaan Kantor Camat Ampenan juga tak luput dari temuan kekurangan volume mencapai Rp25.662.288. Temuan paling besar pada pengerjaan Monumen Mataram Metro senilai Rp287.559.285.

Dinas Perhubungan juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan makar jalan serta perlengkapan jalan pendukungnya untuk ruang ganti khusus pejalan kaki dan jalur sepeda senilai Rp7.205.071.

Dinas Pariwisata pengerjaan lapak kuliner terdapat kerugian Rp50.363.478. Kecamatan Mataram terdapat kekurangan atas pengadaan pemasangan

lu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari – hari.

Terbitnya SE 58 Tahun 2020 memuat penyesuaian jam kerja bagi ASN untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyongsong tatanan normal baru yang produktif dana man dari Covid-19.

Yoyok mencontohkan, jam kerja di BKPSDM meski masa pandemi tetap berjalan efektif seperti biasa. Pegawai diberikan pilihan menyelesaikan pekerjaan di kantor atau work from home atau bekerja dari rumah. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DISESUAIKAN - Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKSPDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin tetap menggunakan masker saat bekerja, Kamis (4/6).

Jam kerja ASN akan disesuaikan pasca diterbitkan surat edaran MenpanRB 58 tahun 2020.

CUCI TANGAN - Pengurus Remaja Masjid Syamsul Huda Kelurahan Babakan, Uca menunjukkan tempat cuci tangan disediakan untuk jemaah yang hendak melaksanakan ibadah salat di masjid.

Hari ini (4/6), Pemkot Mataram memperbolehkan masjid digunakan untuk salat Jumat.

Aktivitas Ekonomi di Mataram Harus Bangkit Mataram (Suara NTB) Masyarakat harus bisa berdamai dengan Coronavirus Disease.

Bukan berarti tidak takut, tetapi tetap waspada. Protokol pencegahan harus ditaati. Dengan demikian aktivitas ekonomi di Mataram akan bangkit.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui di Pendopo Walikota, Kamis (4/6) mengatakan, pihaknta sedang menyiapkan skenario menuju kenormalan baru. Karena, pemerintah pusat telah memiliki rumusan untuk pelaksanaannya.

Konsep new normal atau kenormalan baru merupakan upaya pemerintah mengembalikan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Meskipun di satu sisi, dampak ekonomi sangat berpengaruh akibat penyebaran Covid-19. “Yang kita lihat suasana selama Covid19 begini, sehingga ini yang menjadi pikiran kita,” kata Walikota.

Pemerintah mengupayakan bagaimana mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pusat perbelanjaan dibuka secara bertahap. Kebijakan membuka pusat perbelanjaan bukan berarti bebas. Pengusaha harus memperketat protokol Covid-19. “Toko –toko silakan boleh buka. Tapi menerapkan protokol Covid-19 secara ketat,” ujarnya.

Seperti mengatur jumlah or-

ang masuk agar tidak terjadi penumpukan. Penumpukan massa rawan penularan. Pengunjung harus menghindari kontak fisik.

Selain itu, mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan serta mengecek suhu tubuh. “Kalau tidak pakai masker tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Evaluasi terhadap aktivitas ekonomi akan dilakukan secara berkala. Pusat perbelanjaan yang tidak mentaati protokol Covid-19 terpaksa akan ditutup. Seperti diketahui, penyebaran virus Corona tidak diketahui sampai kapan berakhir.

Kata Walikota, tim gugus tugas telah bekerja keras baik itu pencegahan maupun penanganan. Program dinilai efektif adalah penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Artinya, lingkungan benar – benar melaksanakan pencegahan.

“Jadilangsunglingkunganyangterlibat untuk pencegahan virus Corona ini,” tandasnya.

Diberikannya kelonggaran bagi pengusaha diharapkan ekonomi di Kota Mataram semakin menggeliat. Diketahui, masyarakat sudah merasa jenuh dikekang untuk berdiam diri di rumah. Hal ini dikhawatirkan menurunkan kekebalan tubuh.Masyarakatmengharapkan beraktivitas normal tetapi tetap mentaati protokol Covid-19. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

Halaman 3

Bulog NTB akan Kirim 5.000 Ton Beras ke NTT dan Bali

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional NTB mendapatkan penugasan dari Bulog pusat untuk mendukung cadangan pangan provinsi tetangga, Bali dan NTT. Untuk tahap pertama, sebanyak 5.000 ton akan dikirim. Hal ini disampaikan Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Yudi Prakarsa kepada Suara NTB, Kamis (4/6) kemarin.

(Suara NTB/ist)

TANAM MANGROVE - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi bersama jajaran dan stakeholdersnya melakukan penanaman mangrove di pantai Cemara, Lembar Kabupaten Lombok Barat

BKIPM Mataram Restorasi Pantai Cemara dengan Penanaman Mangrove Mataram (Suara NTB) – Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram Kementerian Kelautan Perikanan RI melaksanakan kegiatan peduli lingkungan merestorasi kawasan Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan penanaman bibit pohon mangrove.

Hutan mangrove memiliki berbagai macam peran dan manfaat, baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial maupun aspek ekonomi.

Besarnya peranan hutan mangrove bagi kehidupan biota laut tersebut, dapat diketahui dari banyaknya jenis ikan, udang, kepiting bahkan manusia sekalipun yang tinggal di sekitar hutan mangrove dan hidupnya bergantung dari keberadaannya.

BKIPM Mataram, menggandeng stakeholder dengan berkomitmen kuat mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kawasan pantai Cemara yang menjadi ikon pariwisata mangrove di Pulau Lombok. Kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan Kamis (4/6) kemarin ini, sekaligus menjadi rangakaian peringatan Bulan Mutu Karantina 2020.

Seluruh pegawai BKIPM Mataram ikut serta, dipimpin langsung oleh Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi. Kegiatan BKIPM Mataram ini didukung juga oleh instansi terkait dengan melibatkan personelnya, seperti Ditpolair Polda NTB, Balai Karantina Pertanian Mataram, Aparat pemerintah Desa setempat, karang taruna dan masyarakat sekitar.

Ditengah masa pandemi Covid-19, kegiatan restorasi Pantai Cemara ini dilakukan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, tetap menjaga jarak (sosial distancing), menggunakan sarung tangan, hand sanitizer dan masker. Seperti diketahui, BKIPM mencanangkan Bulan Mutu Karantina Tahun 2020 yang dilaksanakan selama sebulan penuh mulai dari Mei-Juni 2020 dengan berbagai macam kegiatan antara lain, BKIPM Peduli Sosial dalam bentuk bantuan ikan, BKIPM Peduli Pelayanan Publik, BKIPM Peduli IPTEK dan BKIPM Peduli lingkungan.

Kepala Balai KIPM Mataram Suprayogi mengatakan, dampak kerusakan lingkungan akibat kerusakan mangrove adalah abrasi pantai dan hilangnya keseimbangan ekosistim ikan dan laut. Mangrove merupakan awal dari rantai makanan di pesisir pantai. Suprayogi juga menyampaikan bahwa BKIPM Mataram melakukan Kegiatan penanaman mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan ini sengaja dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar dan tokoh pemuda sehingga dapat menanamkan pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan secara bersama-sama. “Jika masyarakat sekitar sudah peduli dengan lingkungan maka kegiatan restorasi seperti ini akan dapat hasil yang baik, bagaimanapun kegiatan restorasi dilakukan apabila masyarakatnya tidak ikut berpartisipasi maka kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal,” demikian pesan disampaikan Suprayogi. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

MULAI BUKA - Biro perjalanan haji dan umrah, Arofahmina di Pajang Mataram mulai dibuka.

Travel Umrah Mulai Berlakukan ”New Normal” Mataram (Suara NTB) – Meski pemerintah RI melalui Kementerian Agama telah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji 1441H/ 2020 ini, tidak lantas membuat para pengusaha travel umrah patah semangat. Beberapa perusahaan travel umrah dan haji plus telah siap-siap buka, mengikuti diberlakukannya kenormalan baru (new normal) oleh pemerintah.

Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB, Nanang Supriadi mengatakan, perusahaan travel umrah menyambut kebijakan pemerintah menormalkan kembali tatanan kehidupan di tengah Covid-19, tanpa menyepelekan standar kesehatan yang berlaku. Direktur Travel Umrah dan Haji Plus, Arofahmina Lombok ini mengatakan, optimisme akan dibukanya kembali Makkah, Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi didasari belum adanya keputusan resmi pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan penyelenggaraan haji tahun 2020 ini.

“Ibadah haji tahun 2020 tidak dilaksanakan, itu putusan pemerintah Indonesia. Bukan Arab Saudi. Karena memang persiapannya tidak mungkin cepat. Kami yakin, Makkah akan segera dibuka,” katanya. Kantor Arofahmina di Pajang Mataram sendiri sejak Rabu (3/6) kemarin mulai dibuka. Semua harus berdamai dengan corona.

Tidak kemudian berpangku tangan terus menunggu keadaan.

Apalagi dengan ditiadakannya haji Indonesia tahun ini, rasa kangen jemaah ke Baitullah diyakininya semakin kuat. Maka, solusi yang ditawarkannya dengan umrah. Keputusan membuka kembali layanan Arofahmina tidak saja persiapan khusus untuk penyelenggaraan umrah. Lebih dari itu, Arofahmina sendiri menyediakan berbagai jenis oleh-oleh, alat kesehatan, makanan halal yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan para jemaah.

“Kegiatan berniaga harus terus jalan. Walaupun sampai saat ini belum ada informasi ditemukannya virus. Tapi kita tidak bisa menunggu mati karena keadaan,” ujarnya. Dewan Penasihat PATUH NTB, H. Ahmad Muharis menyatakan hal yang sama. Owner Muhsinin Tour & Travel ini juga tengah mempersiapkan membuka kembali kantornya.

“Paling tidak, layanan informasi ke jemaah harus tetap jalan.

Sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi,” katanya. Meski umrah ditunda sampai saat ini karena corona, jemaah sangat memakluminya. Sampai sekarang, belum ada jemaah yang membatalkan niatnya ke baitullah dan menarik kembali dananya.

H. Haris mengatakan, jemaah juga memaklumi, dana-dana yang telah disetorkan telah dibelanjakan oleh perusahaan untuk kebutuhan jemaah. Pembelian tiket pesawat, booking hotel, dan kelengkapan lain para jemaah umrah. H. Haris menegaskan, pembatalan pelaksanaan haji tahun 2020 ini tidak kemudian tidak berpeluang dilaksanakannya umrah. Justru minat masyarakat untuk berumrah akan semakin tinggi. Setelah sekian lama, baitullah ditutup karena corona. (bul)

Untuk alokasi masing-masing provinsi, Bulog NTB masih menunggu perintah Bulog pusat. “Printloknya belum turun. Yang jelas sekitar 5.000 ton,” jelas Yudi. Pengiriman beras ke luar daerah ini, menurutnya tidak mengganggu stabilitas cadangan pangan NTB. Jumlah yang dikirim sebanyak 5.000 ton ini bahkan dianggap masih rendah dibanding jumlah ideal yang harus dikirim.

“Kita kalau mau ideal, seharusnya kirim 25.000 ton dalam setahun. Tapi bertahap. Kenapa dikeluarin, kita refreshing stok untuk menjaga stok beras di NTB tetap baru,” ujarnya. Tahun lalu, NTB hanya mengirim beras ke Provinsi NTT. Di masa pandemi Covid-19 ini, pengiriman dari pusat juga diminta ke Provinsi Bali. Saat ini cadangan stok di NTB mencapai 11

bulan ke depan. Cadangan stok ini dirasa masih tinggi. Sehingga harus dikelola dengan pengiriman stok ke daerahdaerah yang membutuhkan.

Jika dibiarkan menumpuk dalam waktu lama, stok yang ada ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan kualitas. Apalagi di NTB saat ini masih berlangsung panen. Stok yang sudah ada harus dikeluarkan dan diganti dengan stok baru. “Dan daerah lain butuh juga. Indonesia bukan NTB doing,” demikian Yudi Prakarsa. Saat musim corona seperti ini, pengadaan beras dan gabah oleh Bulog tak terganggu.

Sampai bulan Mei 2020, rata-rata pengadaan antara 500 ton sehari. Dipasok ke Bulog oleh mitra. Jumlah serapan beras ini menurutnya cukup bagus. Pandemi Covid-19 tak mempengaruhi aktivitas pertanian di

BERAS - Stok beras di gudang Bulog Bima

(Suara NTB/bul)

NTB. Tahun 2020, Bulog NTB mendapat perintah dari Bulog pusat untuk menyerap 70.000 ton setara beras.

Sampai bulan Mei, persentase target serapan sudah mencapai 45 persen.

Melihat target setahun ini, optimis 70.000 ton akan terserap.

Harga umum di lapangan, beras untuk PSO (Public Service Obligation)

Elpiji 3 Kg

Intervensi Harga

Pertamina Siap Gelar Operasi Pasar Elpiji di Dompu Mataram (Suara NTB) – PT. Pertamina (Persero) siap melakukan operasi pasar untuk mengintervensi harga elpiji sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti diketahui, Pemda Kabupaten Dompu merespon keluhan masyarakat atas tingginya harga tebus elpiji tabung 3 Kg (subsidi) yang dihargakan dua kali lipat, bahkan lebih oleh oknum-oknum tertentu. Harga elpiji disebut-sebut sampai di atas Rp30 ribu/tabung.

Sales Area Manager Retail Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Wilayah NTB, Mahfud Nadyo mengatakan, untuk pendistribusian ke wilayah Kabupaten Dompu pada dasarnya Pertamina tidak ada kendala, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemda setempat mengenai hal tersebut.

“Apabila dirasa ada harga yang tinggi, bisa dilaksanakan operasi pasar agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 Kg sesuai dengan harga yang telah ditentukan,” demikian Mahfud.

Sementara itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mendorong pemerintah daerah untuk mempertemukan seluruh stakeholder, mencarikan solusi tingginya harga jual elpiji isi ulang subsidi di wilayah Dompu. Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Komang Gandhi mengatakan, pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi dengan mempertimbangkan sesuai jarak pengantaran.

HET diklasifikasikan menjadi tiga. Jarak 0-60 Km HET 15.000/ tabung , 0-120 Km HET 15.750/ tabung, jarak 0-diatas 120 Km HET 16.500/tabung. Jika harga isi ulang tabung elpiji 3 Kg melambung sampai di atas 30.000/tabung di Kabupaten Dompu, Gandhi mengatakan perlu ditelusuri. Pengawasan dilakukan oleh Hiswana Migas sudah melekat.

Agen mempunyai kewajiban untuk mengawasi transaksi di pangkalan hingga ke konsumen (masyarakat) dengan acuan HET. “Manakala terjadi harga melambung, perlu duduk bersama. Diskusi menyamakan persepsi, di mana kira-kira sumber persoalannya kenapa bisa masyarakat membeli diatas HET,” ujarnya. Beberapa pemikiran yang muncul atas fakta lapangan di Kabupaten Dompu ini. Bisa saja menurutnya, karena konversi dari minyak tanah ke elpiji di Pulau Sumbawa masih tergolong baru, bisa saja akibat banyaknya pangkalan minyak tanah sebelum konversi.

Pangkalan minyak tanah ini secara otomatis menjadi pangkalan elpiji. “Analisa secara garis beras, mungkin saat menjadi pangkalan minyak tanah, tingkat keuntungan perhari sampai Rp150.000 misalnya, sekarang setelah elpji, diatur penjualannya sesuai HET, tidak lagi dapat Rp150.000 sehari. Mungkin pangkalannya ngotot ndak mau pendapatannya berkurang, disiasati dengan menjual diatas HET,” kata Gandhi.

Karena itu, diperlukan penga-

wasan yang lebih intens. Pengawasan dapat dilakukan bersama.

Terutama oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang mengeluarkan HET. Hiswana Migas, Pertamina menurut Gandhi siap untuk itu. Duduk bareng untuk mencarikan solusinya. Tingginya harga ini dibantahnya karena adanya kekurangan stok. Apalagi, Pertamina telah membangun infrastruktur pendukung suplai elpiji di Pulau Sumbawa. Di Bima

juga tersedia SPBE untuk menjaga stok elpiji tetap tersedia.

Harga di tingkat pangkalan tak bisa di utak-atik, penjualannya sesuai HET. Karena itu, harapannya Hiswana Migas, masyarakat atau konsumen membeli elpiji di pangkalan. Jumlah pangkalan juga takkurang.“Kalaubelidipangkalan dengan harga tinggi, laporkan saja.

Yangbelidenganhargatinggiinimungkin di pengecer, bukan di pangkalan,”demikianGandhi.(bul)

Bulog menyerapnya dengan harga Rp8.300/Kg. Untuk beras komersil, penjualan beras super mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 12.500/ Kg ke konsumen. Pembelian oleh Bulog tentunya di bawah HET tersebut.

“Pembelian beras premium kita masih di atas Rp10.000, dijual Rp12.500 sesuai HET,” demikian Yudi. (bul)

Dewan Pertanyakan Penghematan Anggaran Akibat Pemadaman PJU Mataram (Suara NTB) – Kebijakan Pemkot Mataram mematikan PJU (Penerangan Jalan Umum) saat pandemic covid-19, memunculkan keingintahuan dari berbagai kalangan terkait dampak penghematan anggaran pembayaran PJU tersebut. Dalam rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) Kota Mataram, Komisi III mempertanyakan hal itu.

Adalah Ahmad Azhari Gufron, S.Si., anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, mempertanyakan efisiensi anggaran yang timbul sebagai dampak dari kebijakan pemadaman PJU yang dilakukan Pemkot Mataram sejak Bulan Maret lalu. ‘’Berapa persentase penurunan pembayaran PJU,’’ tanyanya. Karena seperti diketahui, 60 persen PJU di Kota Mataram menggunakan meterisasi dan 40 persen menggunakan kontrak daya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam mengaku, pihaknya belum melakukan evaluasi. Pasalnya, PLN juga masih melakukan penagihan berdasarkan prediksi sebelumnya. ‘’Kalau ada kelebihan pembayaran, akan dikompensasi di bulan berikutnya.

Kemal menjelaskan, bahwa Pemkot Mataram PJU sekitar Rp1,9 miliar – Rp2,2 miliar per bulan. ‘’Pembayaran PJU Bulan Mei Rp2,2 miliar,’’ sebutnya. Sehingga, dalam satu tahun anggaran Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk membayar PJU. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan pihak PLN. Terkait PJU, Ketua Komisi III, Abd Rachman, SH., memberikan saran agar pembayaran PJU dianggarkan dua kali. ‘’Jadi sisanya anggarkan di perubahan,’’ pintanya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lobar Masih Transisi 2.700 RTG Belum Tertangani KEPALA Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar), H.L. Winengan menyebut sebanyak 2.700 unit rumah tahan gempa (RTG) belum tertangani di Lobar. 2.700 ini terdiri dari kategori rumah rusak ringan, sedang dan rusak berat.

Ribuan RTG ini masuk usulan terakhir yang belum dicairkan oleh pusat. Untuk mengawal pembangunan ribuan RTG ini, pihaknya tengah merekrut tenaga fasilitator sipil.

Pihaknya berwenang melaku(Suara NTB/her) kan rekrutmen RTG, karena Badan H. L. Winengan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat menyerahkan rekrutmen fasilitator sipil pendampingan perbaikan rumah akibat bencana gempa ke kabupaten kota masing-masing. Hal berdasarkan surat Kepala BNPB tertanggal 18 Mei 2020 dengan nomor B.361/BNPB/SU/PD.02.04/05/2020 tentang perpanjangan masa kontrak kerja fasilitator sipil Pendampingan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lobar.

Surat ini ditujukan ke bupati, selanjutnya bupati memerintahkan Disperkim untuk melakukan rekrutmen fasilitator sipil sesuai dengan disposisi tertanggal 22 Mei 2020. Menindaklanjuti itu, pihaknya akan membentuk tim yang diketuai oleh Disperkim. “Bagi adik-adik fasilitator yang sudah eks fasilitator dengan SK terakhir 25 Maret ataupun ada fasilitator yang mau masuk dalam tim fasilitator silakan melakukan komunikasi ke Disperkim Lobar melalui Kabid Perumahan,”imbuh dia.

Karena saat ini lanjut dia, yang namanya koordinator wilayah (Korwil) dan koordinator kecamatan (Korcam) sudah tidak ada lagi setelah SK tanggal 25 Maret 2020. Mereka tidak berhak lagi melakukan rekrutmen fasilitator. Dalam rekrutmen ini pihaknya pun akan koordinasi dengan Kepala BPBD. Hal ini juga jelas dia hasil rapat yang dipimpin oleh Asisten III Setda Lobar, Rabu (3/6) di kantor Pemda. Ia menambahkan, rekrutmen langsung dimulai Jumat (5/6) di kantor Disperkim hingga Senin. (her)

Layanan Poliklinik Peserta BPJS di RSUD Praya Dihentikan Praya (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya memutuskan untuk menutup empat pelayanan poliklinik bagi klaim layanan kepesertaan BPJS Kesehatan, terhitung mulai Kamis (4/6). Masing-masing Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Anak, Penyakit Syaraf serta Penyakit Kulit dan Kelamin. Pasalnya, dokter spesialis yang menangani empat jenis penyakit tersebut saat ini tengah menjalani proses isolasi, lantaran terpapar Covid-19.

Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada wartawan, Kamis siang membenarkan kebijakan penutupan layanan empat poliklinik tersebut. Tapi itu hanya berlaku bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. Kalau bagi pasien umum tetap akan dilayani. Hanya memang yang melayani bukan dokter spesialis, tetapi sementara dokter umum dengan berkonsultasi dengan dokter spesialisnya.

Lebih lanjut, Langkir menjelaskan, penutupan layanan empat poliklinik bagi klaim BPJS kesehatan atas saran dari pihak BPJS, karena sesuai kontrak yang sudah disepakati antara pihak BPJS dengan RSUD Praya, layanan untuk poliklinik tersebut harus langsung oleh dokter spesilias. Jika tidak maka pihak BPJS tidak akan membayar klaim pelayanan oleh pihak RSUD Praya.

Pihak RSUD Praya sudah menawarkan pelayanan oleh dokter umum, dengan tetap berkonsultasi dengan dokter spesialis yang menangani layanan poliklinik tersebut. Tetapi pihak BPJS menolak dengan alasan hanya mau dilayani oleh dokter spesialisnya langsung. Sehingga mau tidak mau, RSUD Praya terpaksa menghentikan pelayanan untuk empat poliklinik tersebut, khusus bagi kepesertaan BPJS. Sampai kapan penghentian layanan empat poliklinik tersebut berlangsung? Langkir mengaku belum bisa dipastikan, karena sangat tergantung dari proses karantina dokter spesialisnya. Kalau dokter spesialisnya sudah selesai menjalani karantina dan dinyatakan bebas Covid-19, maka layanan empat poliklinik tersebut akan dibuka kembali.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Made Sukmayanti dalam keterangan persnya membenarkan kalau pihaknya yang menyarankan penghentian sementara layanan terhadap empat poliklinik di RSUD Praya tersebut. Karena saat ini dokter spesialis di poliklinik tersebut belum tersedia.

“Penghentian ini sejalan dengan regulasi yang tertuang pada lampiran PMK No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Bab IV huruf C tentang Manfaat Jaminan Kesehatan. Bahwa pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis,” terangnya.

Pun demikian, penghentian sementara pada empat poliklinik di RSUD Praya tidak menghambat Peserta JKNKIS jika membutuhkan pengobatan. “Pada prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Peserta JKN-KIS. Bagi Peserta JKN-KIS yang berada di Loteng dan membutuhkan pengobatan kepada empat dokter spesialis tersebut tidak usah khawatir. Karena Peserta JKN-KIS dapat berobat ke rumah sakit lain,” jelasnya.

Di mana di Loteng ada dua rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan lainya, yakni Rumah Sakit Cahaya Medika untuk poli dalam, poli anak, dan poli syaraf dan RSI Yatofa yang membutuhkan pengobatan di Poliklinik Anak. Khusus untuk yang membutuhkan poli kulit sementara dari FKTP akan merujuk ke Mataram. (kir)

Lotim Siap Menuju Kenormalan Baru Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) saat ini tengah berupaya pada transisi untuk menuju new normal atau kenormalan baru. Meski menuju tahap kenormalan baru terasa berat, mengingat sebagian masyarakat masih bandel, tak menaati imbauan dan protokol Covid-19. Ditambah lagi masih banyak pasien positif Covid-19.

“Kita kan pada transisi kenormalan baru, agak berat memang menuju itu kalau masyarakat masih pengkung (bandel),” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (4/6).

Di masa transisi kenormalan baru ini, pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembiasaan masyarakat terhadap standar kesehatan. Sambil pihaknya bersabar menggencarkan upaya sosialisasi. Kata dia, menuju kenormalan baru ini bagaimana masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Menurutnya, kalau protokol kesehatan dijalankan, semua tempat baik itu masjid, tempat wisata dan lain-lain bisa dibuka. Hanya saja, masalahnya tidak bisa dijamin masyarakat menaati standar Covid-19. “Problem kita kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan,”jelas dia.

Ia mencontohkan Korea Selatan, tidak ada yang dilarang, namun warganya taat dan disiplin dalam melaksanakan protokol Covid-19. “Tapi masyarakat kita kan ndak bisa begitu, bahkan ada yang nantang kan, nantang penya-

kit. Penyakit kan Tuhan, artinya kan nantang Tuhan juga jadinya,”ujarnya.

Meski di tengah kondisi masyarakat yang belum semua sadar akan standar Covid-19, pihaknya tetap bersabar menyadarkan mereka dengan gencar melakukan sosialisasi melibatkan semua unsur. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan Covid-19. Barulah setelah itu bergerak lagi turun melakukan sosialisasi. Strategi yang dilakukan pihaknya memperkuat pencegahan dengan turun sosialisasi secara masif.

Arahnya sosialisasi lebih banyak pada protokol kesehatan.

Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati menegaskan, sejauh ini pasien positif di Lobar bertambah menjadi 139 orang, namun pasien sembuh juga bertambah 55 orang. “Pasien sembuh bertambah 55 orang,” ujarnya. Untuk penanganan pasien sendiri maksimal dilakukan oleh rumah sakit.

Mereka diberikan obat dan vitamin, makanan serta olahraga. Setelah swab negatif barulah dipulangkan. Pasien positif

ini, jelas dia, terdapat tenaga kesehatan Lobar yang bertambah menjadi 21 orang. Terdiri dari 9 orang dirawat di Rumah Sakit Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda Narmada 7 orang serta sisanya dirawat di provinsi. Selain itu ada 14 orang yang dikarantina di Aruna Hotel.

Pada bagian lain, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menegaskan, Lotim sudah mulai memasuki fase new normal atau kenormalan baru. Meski terbilang, Lotim belum masuk kategori daerah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kenormalan baru.

Kepada wartawan, Kamis (4/6), bupati menegaskan, kenormalan baru bagi masyarakat Lotim bukanlah satu hal yang asing. Disampaikan, sudah mulai disosialisasikan agar masyarakat bisa kembali menggunakan masjid. “Itu arahnya kan new normal itu,” terangnya.

Dalam waktu dekat, katanya sekolah pun juga akan dibuka. Dengan demikian, new normal bagi masyarakat Lotim sudah biasa dilakukan.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/rus)

H. Fauzan Khalid Soal syarat agar suatu daerah bisa melaksanakan new normal bupati mengatakan akan mencoba menyesuaikan dengan syarat tersebut. “Intinya, masyarakat sudah mulai terbiasa,” ucapnya.

Jika mengacu pada persyaratan, minimal satu daerah harus memiliki rata-rata kasus positif Covid atau positive rate yang masih tersisa hanya 5 persen. Sementara, seiring dengan penambahan kasus positif setiap harinya, angka positive rate Lotim masih tinggi sehingga belum bisa melaksanakan new normal.

Terpisah, Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan

H. M. Sukiman Azmy mengacu pada target yang ditetapkan pemerintah dalam satu bulan ini harus sudah bisa mengatasi Corona. Diminta tim gugus tugas ini fokus menyelesaikan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif. “Tentu akhir bulan Juni atau awal Juli Lombok Timur diharapkan masuk new normal,” ucapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini meminta, guna mempercepat kenormalan baru itu diharapkan dapat dilakukan rapid test setiap dusun atau lingkungan. Hal ini katanya dilakukan guna mencegah transmisi lokal yang tidak terkendali. (her/rus)

Ekonomi Belum Jalan

Pengusaha Gili Keluhkan Biaya ”Rapid Test” Karyawan

(Suara NTB/dok)

JALAN - Pembangunan infrastruktur pada tahun ini banyak dibatalkan, termasuk di Lotim.

Sebagian besar dana dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tampak salah satu jalan di bagian selatan yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2019 lalu.

Akibat Covid-19

Sebagian Besar Proyek di Lotim Batal Selong (Suara NTB) Akibat Corona Virus Disease (Covid-19), tahun 2020 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa membatalkan pembangunan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Dari proyek yang dibatalkan ini, sebanyak Rp64 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 9,5 miliar.

Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi menjawab Suara NTB, Kamis (4/6) menjelaskan, dari sumber DAK untuk proyek pengaspalan jalan di Bidang Bina Marga yang batal senilai Rp 26 miliar, rehab irigasi di Bidang Pengairan batal senilai Rp 8,6 miliar. Lainnya yang juga terpaksa dibatalkan tahun anggaran 2020 adalah pembangunan sarana dan prasarana air minum senilai Rp 29 miliar. “Sesuai instruksi pemerintah pusat, 100 persen pekerjaan dari DAK ini kita

tunda,” terangnya.

Selain itu, ujarnya, dana pendamping DAK senilai Rp 704 juta ditarik pusat, sehingga daerah pun menarik anggaran pendampingan di APBD. Sementara itu dari sumber DAU antara lain pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati senilai Rp 4,7 miliar. Pendopo dua ini terpaksa turut tertunda, karena terpangkas untuk penanganan Covid-19 oleh pusat. Lainnya yang turut batal dari sumber DAU adalah pengaspalan jalan menuju Makam TGH Sibawaih di Jerowaru senilai Rp 1,2 miliar Proyek penataan jalan lapangan Porda Rp 785 juta, pengadaan alat berat (stoom) Rp780 juta sebanyak satu unit. ‘’Terhitung pada Bidang Bina Marga saja dari sumber DAU ini Rp 2,8 miliar yang terpaksa batal,’’ ujarnya.

Pada Bidang Cipta Karya terpaksa batal proyek senilai Rp2 miliar. Antara lain terdiri dari pembangunan Kantor Koramil Sakra Timur, Wanasaba dan Jerowaru senilai

Rp1,5 miliar. Pembangunan Provost Tahanan Polres Lotim senilai 500 juta.

Saat ini yang bisa dilaksanakan proyek pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR Lotim adalah proyek multiyears.

Proyek pembangunan jalan sepanjang 136 km jalan hotmik itu dikerjakan selama dua tahun, yakni 2019-2020. Kontrak proyek percepatan ini berakhir pada tanggal 18 Juli 2020 mendatang. Di mana, progres fisik pembangunan rata-rata 91 persen. “Alhamdulillah, mau rampung semua proyek percepatan jalan hotmic,” urainya. Sementara itu, untuk percepatan proyek pengairan berupa pembangunan bendung rata-rata 15-20 persen.

Untuk proyek dari pokok pikiran (pokir) dari para wakil rakyat Lotim belum tecatat dalam daftar yang batal. Apakah nanti akan ditarik atau tetap tergantung kesepakatan dengan wakil rakyat. “Kalau dari dana pokir ini kan harus ada kesepakatan dulu dengan para wakil rakyat,” terangnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Pengusaha perhotelan di tiga Gili dihadapkan pada situasi dilematis untuk menyongsong Kenormalan Baru. Pasalnya, di tengah ekonomi yang belum pulih mereka harus menanggung biaya rapid test karyawannya untuk bisa masuk ke wilayah tiga Gili.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Kamis (4/6) mengakui masih belum paham dengan protokoler Covid-19 untuk menyambut kenormalan baru di pintu masuk tiga Gili. Pasalnya, beberapa keluhan anggota GHA yang diterimanya, ratarata mempersoalkan pengenaan biaya rapid test pada karyawan yang akan dipekerjakan kembali.

Padahal, menurut dia, menjadi kesepakatan tahap awal new normal Gili adalah dengan memasukkan karyawan untuk membenahi properti (hotel, restoran, bar). Faktanya, tidak semua pengusaha memiliki saving untuk membiayai rapid test yang cukup besar (sampai Rp 400 ribu per orang).

“Menjadi problem sekarang ini, di satu sisi tidak sinkron, kita mau melakukan percepatan pemilihan untuk pariwisata, tentunya akses untuk karyawan itu dikasih masuk dong, biar jelas,” cetusnya.

Ia menegaskan, pada rapat tanggal 27 April yang diikuti, muncul arahan agar karyawan dapat ditarik kembali ke Gili sesegera mungkin. Syahbandar bahkan siap menyediakan tempat untuk dibangunnya Posko Covid-19.

Hanya saja, sampai awal Juni ia melihat posko itu tidak tersedia. Pengusaha lantas kesulitan memasukkan kembali karyawannya, karena adanya syarat hasil rapid test non reaktif untuk dibole-

hkan menyeberang ke pulau.

“Sekarang ini terjadi miskomunikasi yang banyak sekali. Kita sudah mengikuti prosedur, misalnya harus ada surat keterangan dari desa yang mengatakan kampung di mana karyawan bekerja tidak ada terjangkit Covid-19.” “Ketika kita cari surat keterangan sehat di Puskesmas Pemenang tidak dilayani, di suruh ke Rumah Sakit Tanjung.

Terus di RSUD Tanjung kena biaya ratusan ribu untuk diambil tes darah,” tambahnya.

Menyikapi keterbatasan keuangan perusahaan, Kusnawan berharap agar Satgas Covid Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat duduk bersama menyiasati persoalan ini.

Mengingat pekerja asal Gili tidak berasal dari KLU saja, tetapi ada juga dari kabupaten lain di Pulau Lombok.

“Kalau ada 10 orang yang masuk Gili ‘kan lumayan biayanya. Oke-lah kalau sekali, tetapi ini ‘kan (1 orang) harus dua minggu sekali (karena rolling),” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahrudin, kepada wartawan mengaku belum dapat menyanggupi usul pengusaha untuk membiayai karyawan masing-masing hotel. Bahrudin berpendapat, biaya rapid test karyawan menjadi beban pemilik hotel. “Ini ‘kan untuk kepentingan mereka. Maka kita berharap pemeriksaan itu yang membiayainya harus dari pihak hotel,” sebutnya.

Berbeda dengan warga yang bermukim di Gili, menurut Bahrudin, akan dipikirkan oleh Satgas. Itu pun masih harus menunggu kebijakan bupati apakah akan digratiskan atau tidak, mengingat tergantung dari kesiapan anggaran dari pemda. (ari)

Rp148 Miliar Anggaran Penanganan Bupati Sesalkan Masyarakat Tak Taati Covid-19 di Loteng Dikes Bakal ’’Rapid Test’’ Massal

Pemakaman Sesuai Protokol Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyesalkan masyarakat masih bandel alias pagah, tak menaati protokol Covid-19 dalam proses pemakaman warga di Kediri. Pasalnya, akibat hal ini, menambahkan beban para tenaga kesehatan yang saat ini banyak terpapar positif Covid-19. Para tenaga kesehatan harus melakukan tracing contact kepada semua masyarakat yang hadir pada saat pemakaman warga tersebut.

Ditambah lagi Dinas Kesehatan (Dikes) juga harus melakukan rapid test massal terhadap warga. Bupati berharap agar masyarakat mematuhi semua imbauan dan protokol pemerintah dalam penanganan Covid19. Pasalnya saat ini jumlah pasien positif di Lobar terus bertambah.

Bupati mengatakan tim gugus sudah berupaya memberikan pemahaman kepada warga sejak di rumah sakit. Akan tetapi warga tak mendengar imbauan tersebut. Sebaliknya warga merusak kaca rumah

sakit. Tidak hanya itu bahkan petugas kesehatan dipukuli saat berupaya melakukan pemulasaran jenazah sesuai standar Covid-19.

Untungnya, kata dia, para tenaga kesehatan ini bekerja sabar.

Yang paling parahnya lagi. Hingga proses pemakaman pun Tim Gugus berupaya melakukan pendekatan ke warga, namun warga tidak mau menghiraukan imbauan tim gugus tugas untuk memakamkan warga secara protokol Covid-19, padahal Dandim dan Kapolres turun langsung mengajak masyarakat. Bahkan sejumlah tuan guru ikut turun memberikan pemahaman ke warga, namun mereka tetap ngotot memakamkan tanpa prosedur Covid-19. Ujung-ujungnya warga meminta agar dilakukan rapid test. “Kami minta untuk karantina mandiri dulu di rumah dulu selama 10 hari, kita lihat komitmen mereka dulu baru,” tegas dia.

Di sini kata bupati bukan bicara kepentingan pemda, namun masyarakat luas. Dengan sikap masyarakat seperti ini tentunya

menyulitkan pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan Covid19. Langkah selanjutnya, pemda akan melakukan karantina sesuai protap selama 10 hari ke depannya sebelum melakukan langkah. Pihaknya tentu akan melakukan tracing dan rapid test massal. Namun maksimal rapid test yang bisa dilakukan terhadap 50 orang, seperti yang dilakukan di Desa Giri Tembesi.

Sementara Kepala Dikes Lobar, Hj. Made Ambaryati mengatakan, sampai dengan saat ini pihak warga masih menolak tim tenaga kesehatan masuk. Namun Dikes sudah menyiapkan langkah rapid test massal, terbatas untuk 50 orang. “Kalau mau lebih silakan ke rumah sakit swasta,” tegas dia.

Pihaknya melakukan rapid test setelah 10 hari sesuai protokol kesehatan. Pihaknya sangat menyesalkan warga yang melakukan pemukulan terhadap petugas kesehatan, pihaknya pun berharap agar aparat menindak tegas oknum yang melakukan pemukulan dan perusakan. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 148 miliar untuk penanganan Covid-19 di daerah ini.

Alokasi anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 dengan tiga sasaran utama yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi serta dampak sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Kamis (4/6). Penanganan kesehatan mendapat porsi anggaran yang paling besar. Kemudian untuk dampak sosial serta terakhir dampak ekonomi.

“Pembagian alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini sudah melalui kajian dan disesuaikan dengan asumsi kebutuhan anggaran yang ada,” jelasnya. Dalam hal ini, tidak semua Organisasi Per-

angkat Daerah (OPD) yang terlibat.

Hanya OPD terkait saja yang mendapat alokasi anggaran. Misalnya, untuk penanganan kesehatan, Dinas Kesehatan dan RSUD Praya. Selanjutnya untuk penanganan dampak sosial ada Dinas Sosial (Disos). Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi ada Dinas Koperasi dan UKM dan OPD penunjang terkait lainnya.

Meski demikian tegasnya, bukan berarti anggaran penanganan Covid-19 tersebut ada di masing-masing OPD. Karena sifat anggaran penanganan Covid-19 ini masuk pada pos BTT, maka penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan anggaran dari OPD terkait. “Anggaran penanganan Covid-19 ini merupakan anggaran yang disiapkan untuk menunjang program dari OPD terkait penanganan Covid-19.

Jadi tidak masuk ke pagu anggaran OPD langsung,” terangnya.

Sehingga kalau penanganan Covid-19 sudah selesai, jika ada anggaran yang tersisa itu bisa dikembalikan lagi untuk belanja program. Jadi tidak mesti semua anggaran harus dihabiskan seluruhnya. Tergantung

kondisi, kalau memang penanganan Covid-19 sudah selesai, maka anggaran bisa dikembalikan untuk belanja program kalau jika memang masih ada yang tersisa.

Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan tersebut, Nursiah menjelaskan, yang sudah terpakai sampai sejauh ini sekitar Rp 36 miliar. Di antaranya untuk pengadaan dua juta masker, JPS Bersatu tahap pertama serta penanganan pasien positif Covid-19 di Loteng.

“Dan, hari ini (Kamis kemarin,red) kita bertemu dengan Banggar DPRD Loteng terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Loteng M. Tauhid, S.IP., mengaku pihaknya sengaja memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui secara detail alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari hasil refocusing dan realokasi APBD Loteng 2020. “Kita ingin tahu anggaran Covid-19 bersumber dari mana saja.

Program apa saja yang anggarannya dipangkas untuk penanan Covid-19. Serta yang tidak kalah penting, kemana saja arah penggunaan anggaran Covid19 tersebut,” terangnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

Kota Bima Perpanjang Masa Belajar dari Rumah Hingga 13 Juni Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali memperpanjang masa Kegiatan Belajar dari Rumah (BDR) yang diterapkan selama pandemi Covid-19, dari tanggal 2 sampai dengan 13 Juni 2020 mendatang.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP MM, mengatakan kebijakan memperpanjang BDR itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dengan nomor : 007/199/VI/2020.

Kata dia, SE Walikota itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darueat penyebaran Covid-19, edaran Mendikbud Nomor 15 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19.

“Serta Maklumat Kapolri nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona,” katanya, Kamis (4/6). (uki)

Belasan Desa di Sumbawa Belum Salurkan BLT DD Sumbawa Besar (Suara NTB) Memasuki bulan Juni 2020, belum semua desa di Kabupaten Sumbawa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Dari 157 desa yang ada, tersisa 15 desa yang belum menyalurkan.

Desa tersebut tersebar di 5 kecamatan. Seperti di Kecamatan Ropang terdiri atas Desa Lebin, Labangkar, Ropang, Lawin dan Ranan. Kecamatan Labuhan Badas, Desa Sebotok dan Bajo Medang. Kecamatan Unter Iwes, Desa Kerekeh, Boak, Jorok, Pungka, dan (Suara NTB/ind) Uma Beringin. Kecamatan Varian Bintoro Lopok yakni Desa Lopok, serta Kecamatan Orong Telu yakni Desa Mungkin dan Sebeok.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S. Sos., M. Si membenarkan adanya 15 desa yang belum menyakurkan BLT DD. Kendalanya karena belum melakukan pencairan dana desa tahap II sebagaimana desa-desa yang lain. Kemudian belum menetapkan APBDes Perubahan sebagai dasar pelaksanaan belanja tak terduga BLT DD. “Ada 15 desa yang belum menyalurkan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/6).

Dijelaskannya, anggaran BLT DD untuk 157 desa di Sumbawa senilai Rp 34. 137.000.000. Anggaran ini diperuntukkan bagi 18.965 KK penerima manfaat. Saat ini yang sudah terealisasi Rp 15.998.400.000. Penyaluran BLT DD ini untuk tiga bulan yakni April, Mei dan Juni. Terhadap desa yang belum diharapkan bisa menyalurkan dalam bulan Juni ini. “Bulan ini semuanya harus sudah menyalurkan. Jadi yang belum akan menyalurkan dua atau dua kali sekaligus,” terangnya.

Terkait pertanggung jawaban, berdasarkan data penyaluran dan secara otomatis sudah memiliki bukti. Hal ini sudah dibuat langsung oleh kades. “Sebelum pencairan anggaran itu sudah dilampirkan dengan Perkades sama daftar nama. Setelah itu bisa dicairkan. Hal itu sudah di desa masing-masing, tidak perlu disampaikan kepada kami,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA Suara Dinas Sosial Sumbawa

Program KAT di Baturotok Tunjukkan Kemajuan Positif Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa Baturotok kecamatan Batulante sejauh ini berjalan baik.

Progresnya menunjukan positif yang sejuah ini telah mencapai 20 persen.

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Untuk KAT Kabupaten Sumbawa realisasinya sudah mencapai 20 persen dari total anggaran KAT tahun ini, Rp. 1,71 miliar.

Diposisi Juni, sudah terealisasi sekitar Rp. 395 Juta,”sebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Cendra Hastuty Nur, S.Sos, MA, Kamis (4/6).

Pada Tahun 2020 ini Program KAT tetap dilaksanakan di dua dusun wilayah desa Baturotok, Kecamatan Batu Lanteh.

Yakni, Dusun Fajar Bakti dan Dusun Ladan. Bentuk program di dua dusun itu adalah pemberian jatah hidup (Jadup).

Untuk Dusun Fajar Bakti disalurkan kepada 24 kepala keluarga (KK) dengan

anggaran Rp. 72 juta. Penyaluran ini sudah dituntaskan sebelum Lebaran Idul Fitri 1441 H, tepatnya Bulan Maret 2020. Sedangkan untuk Dusun Ladan dengan jumlah penerima 29 KK sebesar Rp. 85 juta akan disalurkan dalam minggu ini. “Untuk Ladan sedang diproses pencaiarannya,”katanya singkat.

Khusus Dusun Ladan, selain jadup, pada tahun ini juga akan mendapat bantuan bahan rumah (BBR) melalui program yang sama. Tender proyek senilai Rp. 435 juta telah dilakukan dan telah ditetapkan pemenangnya. Akhir Mei 2020 kemarin, sudah ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara di Fajar Bakti ada tambahan pembangunan sarana lingkungan yang juga mulai dikerjakan. “Kendala kita di Sumbawa, kalau turun hujan, agak susah naik ke atas (wilayah Baturotok). Tetapi progres kita lumayan, bila dibandingkan dengan progres KAT di Kabupaten lainnya di Indonesia yang mendapat

program serupa. Bahkan ada Kabupaten yang masih nol persen realisasinya.

Target Sumbawa, sebelum November, program KAT sudah tuntas 100 persen. Mudah mudahan bisa terkejar,” sebut Tuti, panggilan akrabnya.

Di bagian lain, Tuti juga telah mengusulkan tiga dusun di Desa Batu Rotok dan Desa Bao Desa untuk mendapatkan Program KAT 2021.

Tiga dusun ini adalah Dusun Bukit Tinggi, Dusun Batu Bara dan Dusun Bao Brang. Pemetaan sosialnya sudah dilakukan di tiga dusun ini pada 2019 lalu, karena sebenarnya sudah diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2020. Namun karena keterbatasan anggaran akhirnya ditangguhkan dan diupayakan untuk dilaksanakan Tahun 2021 Cendra Hastuty Nur mendatang. (arn/*) (Suara NTB/ist)

Kabupaten Bima Darurat Anjing Gila, Sehari Delapan Warga Jadi Korban Bima (Suara NTB) – Kasus gigitan anjing kembali muncul di wilayah Kabupaten Bima. Tercatat delapan kasus warga di Kecamatan Wera yang menjadi korban gigitan rabies itu dalam sehari.

Hal itu juga diakui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bima, Rifai S.Sos M.AP, Kamis (4/6). Ia membenarkan kembali munculnya kasus gigitan anjing di Kabupaten Bima. “Iya benar, ada delapan orang warga Kecamatan Wera yang digigit, Rabu, (3/6) kemarin,” katanya.

Rifai mengaku delapan orang yang menjadi korban gigitan anjing tersebut berasal dari dua desa yang berbeda di Kecamatan Wera. Tujuh warga Desa Bala dan satu orang warga Desa

Tawali. “Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 18.10 wita, yang awalnya di Desa Bala Kecamatan Wera,” katanya.

Bagaimana kondisi delapan korban ? Ia mengaku, hingga kini mereka sudah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wera sesuai dengan SOP penanganan pasien suspect rabies.

Diakuinya standar penanganan medis korban yang digigit anjing gila, yakni luka gigitan akan dicuci menggunakan air mengalir selama 15 menit.

Kemudian setelah itu akan disuntik dengan Vaksin Anti Rabies (VAR). “Sudah diberikan tindakan medis dan diberikan VAR,” katanya.

Rifai mengaku hingga kini pihaknya belum bisa memastikan apakah anjing yang menggigit delapan warga tersebut, menderita rabies atau tidak, karena hingga saat ini anjing tersebut belum berhasil ditemukan.

“Informasi yang kami peroleh dari Dinas Peternakan, sampai sekarang anjingnya masih dicari

(Suara NTB/ist)

Rifai bersama warga,” akunya.

Ia tidak ingin berspekulasi jauh mengenai asal usul anjing yang mengigit warga tersebut, apakah anjing liar atau

anjing milik peladang yang dilepas setelah musim tanam selesai. “Kita baru bisa pastikan, setelah anjing itu tertangkap. Kita bisa mengambil sampel otaknya untuk dicek, apakah menderita rabies atau tidak,” jelasnya.

Rifai menambahkan sampai saat ini, jumlah kasus gigitan anjing di Kecamatan Wera mencapai 13 kasus dan belum ada satu pun warga yang digigit dinyatakan positif rabies.

“Sedangkan jumlah kasus gigitan secara keseluruhan di Kabupaten Bima tidak saya ingat. Tapi yang jelas sudah mencapai ratusan kasus dari Januari sampai dengan Juni 2020 ini,” pungkasnya. (uki)

Pencairan Tahap Pertama BSPS 2020, Fisik Langsung Dikerjakan

Bupati KSB Perintahkan Riksus Isu APD Bekas Taliwang (Suara NTB) Isu penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bekas oleh petugas medis Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam menangani pasien Covid-19 akhirnya ditanggapi Bupati KSB, H. W. Musyafirin.

Orang nomor satu di KSB ini menyatakan, pihaknya sejak awal terus mengikuti perkembangan isu tersebut sejak diviralkan oleh salah seorang oknum petugas kesehatan di media sosial. Bahkan terhadap isu yang terus mengulas itu, dirinya telah memerintahkan inspektorat H. W. Musyafirin melakukan pemerikasaan khusus (riksus).

“Soal isu itu sudah saya minta inspektorat meriksus. Pada akhirnya siapa pun yang terlibat akan kita tindak tegas,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (4/6).

Terhadap oknum petugas medis yang pertama kali mengembuskan isu tersebut melalui media sosial, diakui bupati, pemerintah telah mengambil tindakan berupa mutasi. Langkah itu menurutnya, sebagai sesuatu yang normal. Mengingat akibat perbuatan bersangkutan, telah membuat kegaduhan di tengah upaya pemerintah melakukan penanganan Covid-19.

“Itu membuat gaduh suasana penanganan. Teman-temannya (tenaga medis) dibuat gaduh begitu juga masyarakat.

Padahal kan kita sedang menangani isu sensitif (Covid-19).

Jadi memperbantukan dia (mutasi) ke (Puskesmas) Sekongkang itu untuk mengisolasi supaya tidak terus mengganggu.

Tapi pasti ya isu itu akan kita usut tuntas,” janjinya.

Lebih jauh bupati menyampaikan, sejak isu itu mencuat dirinya sudah mengklarifikasi berbagai pihak. Tim gugus tugas kabupaten termasuk pihak RSUD Asy-Syifa. Di mana informasi yang diperolehnya sejauh ini menyebutkan, bahwa isu tersebut tidak benar. “Tidak ada dana untuk pembelian APD bekas itu. Penggunaan APD habis dicuci iya, tapi itu sesuai prosedur,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak RSUD Asy-Syifa yang sempat dikonfirmasi Suara NTB juga membantah isu penggunaan APD bekas oleh petugas medis di pusat karantina penanganan pencegahan Covid-19 Rusunawa Belisung itu. Direktur RSUD Asy-Syifa KSB, dr. Carloff Sitompul menyatakan, pihaknya tidak pernah mengadakan APD bekas. “Poin pertama saya nyatakan, kita tidak pernah membeli APD bekas. Dan pengadaan APD itu tidak saja lewat pengadaan, tapi juga ada bantuan dan sumbangan pihak ketiga,” tegasnya.

Terkait isu berkembang yang diembuskan awal oleh salah seorang oknum tenaga medis itu. Dijelaskan Carloff, penggunaan APD yang diterapkannya selalu mengikuti prosedur dalam hal ini Juknis penggunaan APD Kemenkes. “Kejadian mula mencuatnya isu itu kan tanggal 4 Mei. Bersangkutan memposting adanya APD rusak yang dikirim ke Rusunawa. Tapi itu tidak sempat digunakan, kami ganti karena kita juga dapat protes di hari itu langsung dari Pak Wabup setelah viral di medsos,” sebutnya.

Ia kembali menjelaskan, prosedur penggunaan APD bagi tenaga medis dalam penanganan Covid-19 selalu diterapkan ketat pihaknya. “Kalau yang kita tangani pasien positif petugas tetap pakai APD level 3 single use (sekali pakai).

Dan kalau yang levelnya masih hijau atau kuning tentu kita menyesuaikan. Dan prosedur itu sejak awal penanganan Covid-19 kita terapkan,” pungkasnya. (bug)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

PERSIAPAN - Sekban Bappeda KSB, Mars Anugerahinsyah bersama Dandim, Kapolres dan Kajari KSB meninjau pasar Tanah Mira Taliwang, Kamis kemarin, untuk persiapan penerapan kenormalan baru.

KSB Siapkan Kenormalan Baru di Pasar Tanah Mira Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menggelar persiapan penerapan kenormalan baru sebelum memasuki tahapan sesungguhnya pola hidup baru dalam upaya pencegahan virus Covid-19 tersebut.

Sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah menjelaskan, pada dasarnya KSB tidak menjadi salah satu daerah yang mendapat rekomendasi untuk memulai prosedur kenormalan baru. Namun demikian, pada akhirnya seluruh daerah di Indonesia, termasuk KSB tetap akan memulai fase tersebut. “Kita tidak masuk dalam 102 daerah yang direkomendasi BNPB memulai kenormalan baru itu. Tapi kan tidak ada salahnya kita mulai sekarang karena toh kita akan sampai juga ke fase itu,” terangnya kepada wartawan, Kamis (4/6).

Untuk melaksanakan penerapan kenormalan baru itu, Pemda KSB telah menetapkan segmen aktivitas masyarakat dan lokasinya. Di mana kegiatan jual beli masyarakat menjadi sasarannya dan pasar induk Tanah Mira, Taliwang sebagai lokasinya.

Menurut Mars, pemerintah sengaja memilih aktivitas pasar dalam menjalankan per-

siapan kenormalan baru itu.

Sebab pasar sebagai pusat aktivitas utama perekonomian masyarakat terkena imbas paling besar munculnya pandemi Covid-19 selama ini.

“Kenapa pilih pasar juga, karena selama ini pasar tetap buka dan tidak mungkin kita tutup selama pandemi,” timpalnya.

Dalam pelaksanaan persiapan kenormalan baru di pasar Tanah Mira, akan diterapkan seluruh prosedur dan protokol pencegahan Covid-19. Dalam SOP-nya, dan pedagang maupun masyarakat selaku pembeli harus mentaatinya.

Dijelaskan Mars, untuk mendukung pelaksaan tersebut, Pemda KSB melalui otoritas pasar Tanah Mira, dibantu aparat TNI dan kepolisian telah menyusun tata cara transaksi masyarakat selama berada di dalam pasar.

Di contohkannya, pintu keluar masuk pasar hanya dibuat dua dan disiapkan pengecekan kesehatan bagi pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu jalur perjalanan pembeli selama dalam pasar dibuat one way (satu jalur) searah jarum jam. Berikutnya jarak para pedagang diatur sehingga memuhi batas aman jarak infeksi virus corona. “Sebelum masuk pasar warga juga diwaji-

kan menggunakan alat pelindung diri (masker). Dan untuk mengurai kerumunan pembeli petugas pasar akan berpatroli,” urainya seraya menambahkan, persiapan kenormalan baru di pasar Tanah Mira akan dimulai esok hari (hari ini).

“Tadi kita sudah turun mengecek persiapannya bersama pak dandim dan kapolres serta Kejari. Nah besok itu startnya pukul 04.30 wita karena saat itu mulai masuk para pedagang ke dalam pasar,” sambung mantan Kabid Ekonomi Bappeda Litbang ini.

Terakhir Mars mengaku, sebenarnya ada acuan lain diadakannya persiapan kenormalan baru itu, yakni surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinisi dan kabupaten/kota tersebut, Kemendagri mendorong seluruh daerah melakukan inovasi dan kreatifitas Pemda menghadapi tahapan kenormalan baru life (hidup dalam kenormalan baru) pada situasi pandemi Covid-19. “Surat Kemendagri itu juga menyebutkan akan dilombakan kegiatan ini (pelaksanaan kenormalan baru).

Jadi sekalian lah kita mulai sekarang,” tukasnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penandatanganan buku rekening sekaligus pencairan tahap pertama bantuan program BSPS di Sumbawa dilakukan Kamis (4/6), di desa Lamenta dan desa Jotang Beru kecamatan Empang. Sehingga fisik pengerjaan rumah tidak layak huni ini langsung dapat dikerjakan.

Bantuan BSPS ini dicairkan melalui Bank Mandiri. Petugas Bank didamping tim teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, langsung ke lokasi menemui masyarakat penerima bantuan. Pencaiaran tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan sisanya tahap ketiga 20 persen.

Dengan total nilai bantuan Rp17.5 Juta. Terdiri dari Rp15 Juta untuk material bangunan dan Rp2,5 Juta untuk ongkos tukang.

“Tahap pertama yang dicairkan sebesar Rp7,5 Juta.

Pencairan tahap kedua nantinya bisa dilakukan apabila progres fisik sudah mencapai 30 persen,”sebut Kasi Pembangunan Perumahan Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan PRKP Sumbawa, Alwan Patawari S.T. Penandatanganan buku rekening ini dilakukan dari Kamis kemarin untuk desa Lamenta 20 orang Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) dan desa Jotang Beru 30 orang (Kecamatan Empang). Dilanjutkan Jumat di desa Marga untuk 30 orang penerima bantuan dan desa Mokong 30 orang (kecamatan Moyo Hulu). Senin mendatang beralih ke kecamatan Maronge di desa Labuan Sangur 20 orang dan desa Maronge 20 orang. Berkahir Selasa di kecamatan Moyo Hulu di desa Langam30 orang dan desa Brora 20 orang. Sehingga terdapat total 200 orang penerima manfaat bantuan BSPS tahap pertama di Sumbawa.

“Dengan pencairan tahap pertama ini, pekerjaan fisik bisa langsung dilakukan. Bahkan desa seperti Lamenta telah memulainya,” jelas Alwan.

Dalam proses pencaiaran bantuan ini, tetap menerapkan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. Tetap memakai masker, mengatur jarak dan mencuci tangan.

Untuk program BSPS tahap kedua rencananya sebanyak 150 unit rumah. Jumat (hari ini), sambung Alwan, akan dilakukan meeting confrence dengan PPK Wilayah III Kementrian PUPR. Sebab berbeda dengan tahap pertama BSPS dipegang oleh SNVT Prumahan PUPR Provinsi NTB, tahap kedua PPK langsung dari Rumah Swadaya Wilayah III Kementrian PUPR. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

PENCAIRAN - Proses penandatanganan buku rekening sekaligus pencairan tahap pertama bantuan BSPS di desa Lamenta yang tetap menerapkan standar protokol Covid.

DBD di KSB Tercatat 86 Kasus Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat, mencatat jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditemukan sampai dengan saat ini mencapai 86 kasus. Jumlah inipun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019

lalu yang hanya 31 kasus saja.

Jumlah kasus ini meningkat lantaran cuaca yang tidak menentu di tiga bulan pertama tahun 2020.

“Memang trend kasus DBD cenderung meningkat dibandingkan tahun 2019 di bulan yang sama . Meski kasusnya meningkat, kami belum me-

masukkan dalam kondisi luar biasa (KLB) karena tidak menimbulkan korban jiwa,” ungkap Kepala Dikes melalui Kabid Pencegahan penyakit tidak menular (P2M) H. Yusfi Khalid, SKM kepada Suara NTB, Kamis (4/6).

Faktor lingkungan yang kotor disamping cuaca yang tidak

menentu menjadi faktor utama kasus ini meningkat. Bahkan hasil pantauan di lapangan, masyarakat lebih mementingkan menggunakan masker untuk menangkal covid-19 dibandingkan dengan DBD. Buktinya lingkungan rumah tetap dibiarkan kotor dan tidak ada pengurasan bak

kamar mandi secara rutin yang menjadi tempat perkembang biakan nyamuk tersebut. “Sebenarnya dua penyakit ini samasama menular, tetapi DBD seolah-olah kita tinggalkan padahal dampaknya juga bisa menyebabkan kematian,” sebutnya. (ils)

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

PPDB SMA Pekan Depan

KEMENTERIAN Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah meluncurkan hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi.

Sebanyak 47 perguruan tinggi masuk ke klaster mandiri, namun masih ada 1.305 perguruan tinggi yang masuk ke dalam klaster binaan.

Di dalam penilaian ini, terdapat empat klaster. Diurutkan dari klaster terbaik adalah, mandiri, utama, madya dan binaan. Pada periode 2016-2018 ini, sebanyak 1.977 perguruan tinggi menjadi kon(Suara NTB/dys) tributor dan dinilai Ahmad Sukri penelitiannya.

“Undikma (Universitas Pendidikan Mandalika) masuk klaster dari binaan ke klaster utama,” kata Ketua LPPM Undikma Dr. Ahmad Sukri, saat memberikan pengantar dalam webinar yang digelar Undikma, Rabu (3/6) sore.

Webinar yang digelar tersebut bertujuan memberikan semangat bagi para civitas akademika kampus untuk terus melakukan penelitian. Apalagi seiring dengan kenaikan hasil penilaian kinerja penelitian.

Sementara dari empat klaster itu, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia masih masuk ke dalam kategori binaan untuk penelitiannya. Artinya, kegiatan penelitian belum baik belum normal.

Meski demikian jumlah perguruan tinggi yang masuk ke klaster mandiri juga meningkat dari periode tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang menjadi komponen penilaian dibagi menjadi empat indikator. Komponen pertama adalah sumber daya penelitian yang penilaiannya sebanyak 30 persen. Selanjutnya adalah managemen penelitian.

Komponen ini masuk ke dalam penilaian sebanyak 15 persen. Selanjutnya adalah keluaran penelitian. Komponen ini berpengaruh cukup besar yakni penilaiannya 50 persen.

Komponen terakhir adalah revenue generating atau apakah penelitian menghasilkan pendapatan atau tidak. Komponen ini hanya masuk ke dalam penilaian sebanyak 5 persen.

Adapun kenaikan hasil penilaian kinerja penelitian terhadap Undikma kata Sukri, diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bagi para mahasiswa dan dosen.

“Awalnya webinar ini dikhususkan bagi dosen di Undikma untuk mendorong agar terus lakukan publikasi pada jurnal bereputasi internasional. Namun respons pendaftaran luar biasa 2.450 pendaftar. Namun hanya bisa menampung 500 peserta. Namun tidak semua bisa ikut zoom meeting,’’ ujarnya.

Kenaikan hasil penilaian kinerja penelitian tidak saja memberikan rasa bangga bagi kampus. Lebih dari itu, kenaikan klaster ini haruslah diikuti pula kualitas dan kuantitas penelitian para dosen di masa mendatang. “Untuk itu penting diikuti juga oleh kualitas dan kuantitas publikasi terutama oleh dosen-dosen pada jurnal bereputasi. Webinar ini kita bisa berbagi ilmu pengetahuan ilmu pengalaman berbagi trik pada kita semua,” ujarnya.

Sementara itu dikutip dari laman Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Indonesia ada sekitar 4000-an perguruan tinggi. Namun, sebanyak 1.977 yang masuk ke dalam klasterisasi adalah perguruan tinggi yang sudah menyatakan minatnya untuk meningkatkan penelitian.

Sebelumnya, pada periode tahun 2013-2015, jumlah perguruan tinggi yang masuk menjadi kontributor hanya mencapai 1.447 perguruan tinggi. Peningkatan jumlah ini, artinya banyak perguruan tinggi yang baru bergabung sebagai kontributor. Oleh sebab itu, sebagian besar dari mereka masuk ke dalam klaster binaan. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi ini adalah pertanda yang baik untuk masa depan penelitian di Indonesia. (dys)

Lima SMA Berubah Jadi SMK di Tahun Ajaran Baru Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan lima SMA negeri beralih fungsi menjadi SMK negeri. Lima SMK baru itu akan langsung menerima siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd. M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6) mengatakan, alih fungsi SMA menjadi SMK tetap berjalan, dan dipastikan sebanyak lima SMA negeri berubah menjadi SMK negeri di tahun ajaran baru nanti.

Ia menyebutkan, SMAN 2 Lembar berubah menjadi SMKN 2 Lembar, SMAN 1 Jerowaru menjadi SMKN 1 Jerowaru, SMAN 2 Masbagik menjadi SMKN 1 Masbagik, SMAN 1 Labangka menjadi SMKN 1 Labangka, dan SMAN 1 Tambora menjadi SMKN 1 Tambora.

“Perubahan ini untuk mendukung program industrialisasi dari Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.

Di samping itu, alih fungsi SMA menjadi SMK juga sebagai bagian dari re-engineering dan revitalisasi SMK. Aidy juga mengatakan, Gubernur NTB berharap jumlah SMK bisa lebih banyak dari SMA. Namun diakuinya hal itu tidak mudah dilakukan, karena harus melihat dari sisi ketersediaan guru dan fasilitas pendukung lainnya. “Walaupun itu kita bisa lakukan bertahap dalam satu-dua tahun ke depan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., sebelumnya sudah menyampaikan pihaknya telah menyosialisasikan ke masyarakat sekitar sekolah yang akan dialihfungsikan. Di samping itu, penyerapan lulusan SMK ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah dan SMK. Salah satu cara yang bisa dilakuakan yang menyelaraskan kurikulum SMK dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sementara, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan menjelaskan, alih fungsi SMA menjadi SMK melihat potensi daerah.

Menurutnya ada juga SMK yang berubah menjadi SMA seperti di Kota Mataram, di mana SMKN 8 Mataram berubah menjadi SMAN 9 Mataram, dan SMKN 9 Mataram berubah menjadi SMAN 10 Mataram.

“Alih fungsi ini untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terkait industrialisasi. Karena SMK berperan untuk mendukung program itu, di mana tamatan nanti dengan kompetensi bisa bekerja,” kata Fauzan. (ron) Tabel Perubahan SMA ke SMK SMAN 2 Lembar SMAN 1 Jerowaru SMAN 2 Masbagik SMAN 1 Labangka SMAN 1 Tambora Sumber : Dinas Dikbud NTB

SMKN 2 Lembar SMKN 1 Jerowaru SMKN 1 Masbagik SMKN 1 Labangka SMKN 1 Tambora

Sekolah Tidak Boleh Tambah Kuota

Mataram (Suara NTB) – Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA akan dimulai Senin (8/6) pekan depan. Sementara pelaksanaan PPDB untuk SMK dimulai Senin (15/6). Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK sepenuhnya secara daring. Sekolah juga diminta tidak menambah kuota siswa saat PPDB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring, kecuali SLB. Menurutnya, untuk jenjang SMA dan SMK, tidak ada hambatan dalam melaksanakan PPDB daring.

Calon siswa harus mendaftar dari rumah. Namun, sekolah juga boleh memfasilitasi pendaftaran daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah juga diingatkan tidak boleh menambah kuota melebihi kuota yang telah ditetapkan di petunjuk teknis (Juknis) PPDB. “Antisipasi kita jangan sampai ada penambahan kuota dari sekolah. Tidak boleh ada permintaan ruang kelas baru di tahun ajaran baru dengan alasan itu,” tegasnya, Kamis (4/6).

Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali pal-

ing banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/ wali dalam bentuk inventarisasi, verifikasi berkas oleh panitia di tingkat Cabang Dinas dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke pani-

tia tingkat provinsi Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui laman https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Tidak ada bedanya untuk jaringan internet, bedanya ada daerah yang lancar dan tidak lancar. Bagi yang ternyata pada prosesnya, ada yang loading lambat, sekolah harus laporkan, agar kami memyediakan layanan akses yang tidak menghambat mereka untuk melaksanakan proses PPDB. Sekolah juga bisa melayani untuk akses pendaftar,” katanya.

Zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil pemetaan zona melalui google maps. Titik ukur zonasi dari kantor desa/kelura-

han setempat. Daftar zona berdasarkan hasil pemetaan zona sekolah tercantum pada lam-

”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Antisipasi kita jangan sampai ada penambahan kuota dari sekolah. Tidak boleh ada permintaan ruang kelas baru di tahun ajaran baru dengan alasan itu

H. Aidy Furqan

piran petunjuk teknis.

Sementara untuk PPDB SMK pendaftaran dibuka pada 15 sampai dengan 19 Juni. Tes fisik dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 20 sampai dengan 26 Juni. Seleksi oleh sistem pada 27 sampai 28 Juni dan pengumuman pada 29 Juni. PPDB SMK tidak melaksanakan jalur zonasi.

Terkait dengan tes fisik, Aidy mengatakan boleh dilaksanakan langsung di sekolah untuk jurusan tertentu, seperti tes mata atau renang bagi SMK kemaritiman.

“Karena tidak bisa lewat daring atau kirim gambar,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

Naik ke Klaster Utama

Unram Buka Poliklinik Covid-19, Masyarakat Bisa Swab Mandiri

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin saat memimpin rapat terkait kelulusan siswa kelas IX. Rapat itu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Pengambilan SKL SMP Dilakukan Bertahap Mataram (Suara NTB) – Pengumuman kelulusan siswa kelas IX SMP dilaksanakan Jumat (5/6). Pihak sekolah melaksanakan pengumuman kelulusan secara daring. Pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL) dilakukan bertahap dengan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin dihubungi pada Kamis (4/6) mengatakan, pihaknya melaksanakan pengumuman secara daring. Pengambilan surat keterangan lulus dilaksanakan pada hari Jumat (5/ 6) dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pengambilan SKL juga dilakukan bertahap untuk masing-masing kelas IX. SMPN 6 Mataram membagi lima kelas mengambil pada hari Jumat dan enam kelas mengambil pada Sabtu (7/6).

“Pengambilan bertahap SKL, orang tua atau wali siswa harus hadir tepat waktu dan tidak berwakil dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ujar H. Azizudin.

Orang tua siswa harus mematuhi penggunaan masker, menjaga jarak atau mengatur

jarak fisik, mencuci tangan, dan menyiapkan cairan pembersih tangan. Azizudin juga mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat terkait kelulusan, penilaian akhir semester dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Kamis (4/6) dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait penentuan nilai kelulusan, pihaknya mengacu pada surat edaran Kemendikbud dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Terpisah, Kepala SMPN 1 Mataram, Saptadi Akbar mengatakan nilai kelulusan siswa diambil dari nilai semester 5 dan 6 dengan kriteria yang sudah dibuat tentang syarat kelulusan. Penentuan kelulusan diputuskan oleh rapat dewan guru dan akan diumumkan pada Jumat (5/6) secara daring.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.M., ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan dua sistem pengumuman kelulusan. Ada sekolah yang melaksanakan pengumuman secara daring dan ada sekolah yang mengu-

mumkan secara luring.

“Sekolah yang mampu mengumumkan secara daring, silakan pakai daring. Sekolah yang tidak mampu pakai daring, silakan mengumumkan secara luring,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan ujian sekolah secara tertulis dibatalkan karena pandemi Covid-19, sehingga nilai ujian sekolah diperoleh dari rata-rata nilai lima semester terakhir.

“Untuk SD dari nilai lima semester terakhir kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal.

Untuk SMP dari rata-rata nilai lima semester terakhir kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester gasal,” jelas Fatwir.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menambahkan, untuk SMP, sebagai tambahan nilai kelulusan, dapat ditambahkan nilai semester genap kelas IX dan hasil ujian sekolah yang dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor serta prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mulai Kamis (4/6) resmi meluncurkan poliklinik Covid19. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan swab mandiri, Unram membanderol dengan biaya Rp1 juta lebih.

Wakil Direktur Pelayanan RS Unram, dr. Adnanto Wiweko usai launching menyebut pihaknya kini mulai menerima swab secara mandiri. Masyarakat dan perusahaan yang ingin melakukan swab dengan biaya terjangkau.

“Kalau biaya rapid Rp400 ribu, PCR Rp1.250.000,” paparnya,” terangnya, Kamis pagi.

Dikatakan dr. Adnanto, ada empat rumah sakit di NTB yang membuka pelayanan swab, yakni Rumah Sakit Unram, RSUD Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB, dan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Sumbawa.

“Kami menginisiasi melakukan pelayanan swab mandiri. Kalau mandiri kami beli bahan sendiri memang ada biaya yang dicaskan. Beda den-

gan pelayanan pasien yang gratis karena biayanya dari pemerintah,” ujarnya.

Dikatakan bahwa pihaknya telah mulai menerima banyak permintaan untuk melakukan swab dan PCR untuk pegawai dan instansi, sehingga layanan sudah dimulai sejak tanggal 1 Juni, namun launching Kamis kemarin. “Sudah ada 100 sampai 120 yang telah dilayani,” sebut Adnanto.

Dituturkan banyaknya permintaan pelayanan swab datang dari berbagai instansi, seperti ada perusahaan kapal pesiar pada saat pergantian pegawai.

“Yang turun harus dipastikan dalam kondisi baik, yang naik pun harus dipastikan dalam kondisi baik,” tambahnya.

Sedangkan instansi yang mengajukan terutama dari perusahaan kontraktor yang ada di Mandalika. Sementara perusahaan kredit masih menjajaki untuk diperiksa. “Jadi hari ini periksa, Sabtu siang sudah bisa diambil,” katanya menjelaskan. (dys)

(Suara NTB/ist)

AMBIL SAMPEL - Suasana pengambilan sampel untuk melakukan tes swab secara mandiri di Rumah Sakit Unram, Kamis (4/6).

Agar Masuk ’’Jurnal Scopus’’

Dosen Harus Pahami Ekosistem Penelitian Mataram (Suara NTB) Sudah jadi harapan seluruh dosen di semua perguruan tinggi agar artikel hasil penelitian mereka bisa masuk ke dalam jurnal yang terindeks scopus. Namun bukan hal gampang, memasukkan artikel ke jurnal terindeksasi scopus butuh ketelitian, kesabaran dan ketelatenan.

Dr. Muhammad Roil Bilad, Dosen Prodi Kimia Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) yang kini tercatat mempunyai 100 artikel yang berhasil dipublikasi pada jurnal terindeks scopus berbagi trik pada seluruh dosen dan mahasiswa.

Dalam webinar bertajuk “trik jitu publikasi ke jurnal terindeks scopus” yang digelar Undikma

pada Rabu (3/6) sore, doktor lulusan Teknologi Biosains Lueven University Belgia, ini memberikan sejumlah resep bagi para dosen dan mahasiswa untuk mudah tembus jurnal scopus.

Menurut pria yang juga dosen pada Teknologi University Malaysia ini, resep sederhana yang harus dilakukan setiap peneliti ialah mereka harus mampu menemukan dan menggali ilmu baru. Setiap saat kata dia, selalu saja terdapat kebaruan pada setiap ilmu yang diciptakan Tuhan.

“Nggak ada trik rahasia, yang ada itu adalah best practice untuk menjadi peneliti. Sebagai peneliti kita harus temukan ilmu baru berusaha menggali

lautan ilmu Allah,” jelasnya.

Selain itu yang juga harus dipahami seorang peneliti ialah terkait dengan ekosistem penelitian. Menurutnya, scopus sebagai lembaga yang membuat data base abstrak penelitian, saat ini dijadikan rujukan seluruh dunia. Meski di luar itu terdapat banyak lembaga lainnya.

Scopus, ujarnya telah merekam hampir 69 juta data penelitian ilmiah. Karena sistem data base-nya bagus, maka banyak digunakan negara dunia untuk dijadikan sebagai standar akreditasi. Hal demikian lantaran proses verifikasinya sangat baik dan dikerjakan oleh manusia. Hal demikian berbe-

da dengan lembaga lain yang menggunakan mesin.

“Scopus sebagai lembaga pengindeks yang handal dibanding Goggle Scholars.

Ada per review tidak abalabal, dia profesional dan objektif, relevan dan terakses internasional, referensi jelas, abstrak bahasa Inggris,” kata dosen asal Lombok Tengah ini.

Dengan memahami ekosistem penelitian tersebut, paling tidak peneliti mampu menyiapkan diri dengan baik memenuhi standar yang ditetapkan scopus.

Sementara itu saran bagi perguruan tinggi, Roil Bilad memberikan trik lain. Trik yang diberikan ialah agar perguruan

tinggi itu membuat jurnal sendiri dengan SDM yang berkualitas dan strategi tepat. Dia yakin dalam jangka waktu dua tahun sudah bisa terindeks scopus.

Selain itu kampus juga bisa melibatkan penulis bereputasi. Karena pelibatan penulis bereputasi dan terkenal memungkinkan banyak orang akan membaca dan mengakses jurnal tersebut, sehingga akan cepat terindeks scopus.

“Bagaimana jurnal bisa bereputasi tergantung institusi yang menerbitkan, pengelolaan manajemen yang baik, jumlah pembaca akses online. Strategi jurnal menaikkan reputasi, ialah penyaringan ketat kualitas naskah,” kata Roil Bilad. (dys)

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

Pendaftaran Paslon ke KPU Dibuka Pertengahan September Mataram (Suara NTB) – KPU NTB menyebutkan jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah baik jalur partai politik dan jalur independen di Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB akan dilakukan pada Bulan September.

Dia menyebutkan dalam draf perubahan PKPU sesuai amanat Perrpu nomor 2 tahun 2020, bahwa pengaktifkan kembali PPK dan PPS tanggal 15 Juni. “Pendaftaran paslon di KPU dibuka september,” kata ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, (Suara NTB/dok) kamis (4/6) kemarin.

Suhardi Soud Sementara itu, proses tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan balon kepala daerah jalur independen dilakukan dari tanggal 18 Juni - 6 Juli. Pembentukan dan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih tanggal 24 Juni - 14 Juli.

Pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dilakukan 15 Juli - 14 Agustus. Kemudian, Pengumuman, Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan pasangan calon (Paslon) Pilkada dilakukan 1 - 23 September. “Sehingga pada pertengahan september pendaftaran pasangan calon dilakukan ke KPU,” jelasnya.

Masa kampanye akan digelar selama 71 hari yakni dari 26 September hingga 5 Desember. Meski ada perubahan PKPU terkait jadwal tahapan Pilkada, tetapi dipastikan masa kampanye tetap digelar selama 71 hari. Sehingga tidak ada perubahan lama masa kampanye tersebut.

Pengadaan logistik untuk kebutuhan Pilkada dilakukan 7 Agustus - 20 November. Produksi dan distribusi logistik dilakukan 24 September - 8 Desember. Pembentukan KPPS 1 oktober hingga 23 November. Masa kerja KPPS 24 November - 23 Desember.

Pemungutan suara dilakukan 9 September. Penghitungan dan rekapitulasi raihan suara di Pilkada 9 - 26 Desember. “Penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih 28 Desember,” imbuhnya.

Sedangkan terkait alur dan syarat pendaftaran pasangan calon kada dipastikan tidak ada perubahan. Pasalnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Pilkada, sementara Undang-undang itu tidak ada perubahan mengatur terkait hal tersebut. “Alur dan syarat pendaftaran tetap sama,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Mohan dan Makmur Bersaing Ketat Rebut Dukungan PPP Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan PPP di Pilkada Kota Mataram masih mengambang. Meski sudah menuntaskan proses penjaringan bakal calon, tetapi sampai saat ini, partai berlambang Ka’bah itu belum bisa memutuskan kepada siapa akan menjatuhkan dukungan.

Tetapi, berdasarkan informasi yang diserap ada dua kandidat bakal calon Walikota Mataram yang memang tengah bersaing ketat memperebutkan dukungan partai berlambang Ka’bah itu. Kedua figur itu adalah H. Mohan Roliskana dan H. L. Makmur Said.

Mereka diketahui sejak awal sama-sama intens melakukan pendekatan ke PPP. Ketua Desk Pilkada DPW PPP NTB, H. Muzihir yang dikonfirmasi terkait konstelasi politik di Pilkada Kota Mataram itu tak menampik jika PPP tengah dihadapkan pada dua pilihan yang cukup berat.

Apakah akan mendukung Mohan atau Makmur. “Untuk

Kota Mataram masih antara Mohan atau Makmur-Ahda, yang dua ini saja sudah yang paling kuat bersaing, mereka ini yang saling rebut yang dua ini,” ungkap Muzihir.

Diketahui kedua figur itu sudah memiliki dukungan awal partai politik yakni Mohan dengan Golkar-nya dan Makmur dengan Gerindra.

Awalnya Muzihir sendiri mengakui bahwa PPP lebih condong kepada Makmur, karena dengan pertimbangan dia bukan kader partai politik lain.

Harapannya Makmur bisa masuk PPP jika dia memenangkan Pilkada.

Akan tetapi, semua itu mengalami perubahan sete-

lah pandemi Covid-19, yang tidak hanya mempengaruhi tahapan Pilkada, tetapi juga ikut mempengaruhi tingkat elektabilitas para figur bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu.

Situasi itu kemudian mendorong partai politik melakukan evaluasi kembali terhadap proses pencalonan yang sudah berjalan. PPP merupakan salah satu yang mewacanakan akan melakukan evaluasi terhadap proses pencalonan yang sudah dilakukan.

Muzihir menyebutkan bahwa partainya tak bisa menggunakan hasil penjaringan yang sudah dilakukan sebelumnya, dikarenakan terjadi perubahan

politik di masa Pandemi Covid-19 ini Karena itu kemungkinan kocok ulang arah dukungan parpol bisa terjadi. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa figur yang akan didukung punya kans besar untuk memenangkan Pilkada.

“Justru itu pasti terjadi perubahan elektabilitas karena Covid-19 ini. Makanya kita harus lihat perkembangannya selama ini, apakah mengalami perubahan atau tidak, karena dalam politik itu semua itu bisa terjadi, yang kemarin sudah nomor satu bisa turun jadi nomor dua, nah inikan perlu ditinjau kembali,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari DPP supaya usulan calon dirapikan kembali sebelum dikirim ke DPP. Diketahui proses penjaringan kandidat bakal calon yang akan diusung PPP di tujuh Daerah Kabupaten/ Kota di NTB yang akan melak-

(Suara NTB/dok)

H. Muzihir sanakan pilkada serentak 2020 sudah tuntas sampai tingkat DPW, hanya tinggal dikirim ke DPP saja. Tapi karena kendala Covid-19 dan pilkada juga diundur. (ndi)

Kasasi, Sahyan Minta Bebas Murni Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan menyerahkan memori kasasinya. Kades Lingsar nonaktif ini meyakini dirinya tidak bersalah dalam penggunaan dana CSR sebesar Rp186 juta. meskipun di tingkat banding Sahyan dihukum lebih berat. “Di kasasi kita tetap minta bebas murni,” ucap penasihat hukum Sahyan, Byon Hidayat ditemui Kamis (4/6) kemarin. “Kita yakin tidak ada unsur korupsi yang dilakukan,” imbuh dia.

Argumennya itu mengacu pada pada fakta persidangan yang ditafsirkannya bahwa penggunaan dana CSR sudah sesuai. Peruntukannya pun bukan pada hal lain yang di luar kesepakatan. Kesepakatan itu mengatur alokasi dana diperuntukkan 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati.

“Kita mengacunya pada nota kesepakatan antara Pemdes Lingsar dengan PDAM itu saja. Selama kesepakatan itu tidak ada dilanggar, tidak ada masalah,” terang Byon. Pengadilan Tinggi NTB sebelumnya menghukum Sahyan dengan vonis penjara satu tahun enam bulan. Hakim banding juga membebani Sahyan untuk membayar pengganti kerugian negara Rp159,25 juta.

Vonis itu tertuang dalam putusan banding No 4/PID.TPK/ 2020/PT MTR tertanggal 28 April 2020. Majelis hakim yang diketuai I Gusti Lanang Dauh menerima permintaan banding jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Vonis juga meliputi pidana denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Sahyan diberi tambahan hukuman membayar pengganti sebesar Rp159,25 juta, apabila uang pengganti tidak dibayar maka Sahyan harus menggantinya dengan tiga buluan kurungan. Majelis hakim banding memutuskan barang bukti uang tunai Rp5,75 juta dikembalikan ke kas daerah Pemda Lombok Barat. kemudian, memerintahkan jaksa untuk segera memasukkan Sahyan ke dalam Lapas.

Di pengadilan tingkat pertama, Sahyan dihukum dengan pidana penjara enam bulan 22 hari. Masa pidana itu sudah selesai dijalani Sahyan. Hakim menghitung kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta sebagai kelebihan honor yang diterimanya sebagai Kades yang diambil dari dana CSR. (why)

Mami PS Senggigi Praperadilan Polres Lombok Barat

Mataram (Suara NTB) – Mami partner song kafe di kawasan Senggigi, Puji Rahayu serta pasangan suami istri Aulia Nur Alif dan Ferry Ferdiansyah mengajukan praperadilan melawan Polres Lombok Barat. Mereka menggugat sah tidaknya mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak.

Mereka didampingi tim kuasa hukum yang beranggotakan Ida Bagus Wiratama, Yuda Aditia Ma’atfa, dan Lalu Rangga Satria Wijaya. Yuda menyebut, penetapan tersangka tiga kliennya itu menurutnya tidak sah. “Lembaga praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,” ujar Yuda.

Mami PS dan perekrutnya itu dijerat dengan pasal Pasal 2 dan Pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 juncto Pasal 76i UU RI No 35/2014 tentang perubahan atas UU RI No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Praperadilan diajukan, sambung dia, terkait penetapan ketiganya sebagai tersangka. Tiga orang tersebut, Aulia, Ferry, dan Puji diamankan Polres Lombok Barat 15 Februari lalu di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

Mereka bertiga disangka mempekerjakan dua anak di bawah umur dari Cianjur, Jawa Barat menjadi pemandu lagu di sebuah kafe di Sengigi. Korban ini dibujuk untuk bekerja di Lombok sebagai pekerja rumah makan. Namun, belakangan malah menjadi pemandu lagu. Kasus itu terungkap setelah dua korban berhasil kabur dari mess penampungan.

Petugas keamanan turut membantu korban melapor ke polisi. Dari laporan itu akhirnya tiga tersangka diamankan.

Para pelaku ini memalsukan dokumen kependudukan korban yang di dalam data menjadi berumur 19 tahun. Padahal aslinya berumur 16 tahun. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo menerangkan, penyidikan kasusnya masih berjalan. Bahkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke pengadilan. “Silakan saja (praperadilan),” ujarnya.

Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian menjelaskan pihaknya sudah membentuk tim untuk menghadapi praperadilan tersebut. “Kita hadapi di persidangan,” ucapnya. (why)

(Suara NTB/why)

TIM PUMA - Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto memimpin patroli perdana Tim Puma Polresta Mataram, Kamis (4/6) kemarin.

Tim Puma Polresta Mataram Mulai Beraksi

Mataram (Suara NTB) Peningkatan kerawanan kriminalitas membuat Polresta Mataram harus membuat tim khusus. Tim ini dinamai Puma. Tim Puma ini dipersenjatai senapan laras panjang dan pendek. Tugasnya mencegah dan menindak pelaku kriminal. “Ini sebagai tim pencegahan dan pen-

indakan. Tugasnya meminimalisir kejahatan,” ungkap Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto Kamis (4/6) usai upacara peluncuran Tim Puma.

Pembentukan itu juga menindaklanjuti perintah Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal yang sudah membentuk Tim Puma di

tingkat Polda NTB. Analisanya sama. Kriminalitas tetap harus diberantas dengan cara yang keras. “Sekarang kita sedang dalam masa pandemi Covid-19. Ada pemberlakukan jam malam. Waktu-waktu tersebut kita antisipasi, kita tekan angka kasus kejahatannya,” terangnya.

Meski dibekali dengan sen-

jata lengkap dan kendaraan khusus, Tim Puma juga bisa lembut. Tim ini akan menyembunyikan taringnya ketika hanya menemukan pelanggaran. Bukan tindak pidana. Kita akan coba tekankan kegiatan pencegahan. Mari kita samasama jaga wilayah Kota Mataram agar bisa semakin kondusif,” ucapnya.

Guntur juga meminta masukan dari masyarakat agar penegakan hukum dapat lebih baik lagi. Tim Puma ini dipimpin Kasatreskrim AKP Kadek Adi Budi Astawa. Adi mengatakan, tim ini beranggotakan 21 orang yang dibagi dalam tiga regu. “Semuanya kita lengkapi dengan senjata tajam,” ucapnya. (why)

KPU akan Fasilitasi Penyaluran Hak Pilih Pasien Positif Covid-19

(Suara NTB/ist)

RAPAT EVALUASI - Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto memimpin rapat evaluasi capaian area perubahan zona integritas di Kantor Kejati NTB Rabu (3/6) petang.

Kejati NTB Evaluasi Capaian Area Perubahan Zona Integritas Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mengevaluasi pencapaian area perubahan zona integritas untuk menuju WBK/WBBM. Perubahan paling mencolok yakni terbentuknya 154 SOP pelayanan, perubahan budaya kerja, penegakan disiplin, dan sistem pengendalian internal.

Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menjelaskan perubahan itu tujuannya agar predikat WBK/WBBM dapat diraih sebagai target yang harus dicapai tahun ini. “Capaiannya diukur dari enam area perubahan,” sebutnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6). Evaluasi area perubahan itu digelar juga terhadap Kejaksaan Negeri di bawah yurisdiksi Kejati NTB. Perubahan yang dievaluasi mencakup penguatan tata laksana, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nanang

merinci, penguatan tata laksana terdiri dari indikator tercapainya penetapan 154 SOP, pelaksanaan e-office, dan case management system (CMS).

“Manajemen perubahannya dengan target meningkatnya komitmen dalam membangun zona integritas,” ucapnya.

Wujudnya, sambung dia, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja sehingga risiko kegagalan akibat timbulnya resistensi perubahan dapat menurun. Hal itu dikuatkan dengan penataan sistem manajemen SDM. Indikator capaiannya yakni perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal yang bebas korupsi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik, dan penguatan sistem informasi kepegawaian.

Perubahan itu juga tidak lepas dari upaya pengawasan internal dengan pengendalian

gratifikasi sebagai motor penggeraknya. Sistemnya dibangun dengan publikasi antikorupsi, sistem pengendalian internal, peningkatan tim saber pungli, tindak lanjut temuan BPK, dan pelayanan pengaduan masyarakat yang mumpuni. “Kita sudah punya whistle-blowing system,” imbuh Nanang.

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Kejati NTB menetapkan standar pelayanan dan budaya pelayanan. Didukung adanya ruang pelayanan hukum, toilet disabilitas, ruang pemeriksaan, ruang laktasi, ruang koordinasi dengan penyidik, poliklinik, sarana ibadah, jalur evakuasi, parkir disabilitas, parkir wanita, dan parkir khusus.

Inovasi pelayanannya berupa kunjungan elektronik, laporan pengaduan elektronik, pelayanan hukum elektronik, dan penilaian kepuasan publik. “Kita berharap WBK/ WBBM ini dapat segera kita raih,” tutup Nanang. (why)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB memastikan pihaknya tetap akan memfasilitasi penyaluran hak suara bagi pasien positif terjangkit Covid-19 pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Bagaimanapun pasien positif Covid-19 juga memiliki hak suara yang harus diakomodir oleh KPU, tentu dengan protokol kesehatan Covid-19 supaya aman dari penularan.

Demikian ditegaskan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/6) kemarin.

“Kita sedang upayakan dan merancang bagaimana teknisnya oleh KPU pusat supaya para pasien positif Covid-19 ini juga bisa menyalurkan hak pilihnya,” kata Suhardi.

Menurut Suhardi, pada Pilkada serentak sudah tidak dikenal lagi istilah TPS khusus, sehingga dipastikan tidak ada TPS khusus untuk pasien positif Covid-19. Namun yang akan dilakukan KPU adalah dengan menyediakan bilik suara khusus pasien Covid-19 yang terpisah dari pemilih yang sehat.

“Tidak ada TPS khusus, mungkin bilik suara khusus.

Nanti kita akan petakan TPS terdekat dengan Rumah Sakit tempat perawatan pasien positif Covid-19. Teknisnya akan diatur, bisa bilik suaranya yang dibawa ke tempa perawatan.

Tapi itu lebih jelasnya nanti akan diatur,” terangnya.

Tapi yang pasti kata Suhardi, apapun caranya , KPU tetapkan akan mengupayakan para pasien positif Covid-19 bisa menyalurkan hak suaranya. Bagaimanapun mereka punya hak suara yang harus difasilitasi.

Tidak hanya bagi pasien

positif Covid-19, atau yang berstatus ODP dan PDP. Namun bagi masyarakat yang hasil pengukuran suhu tubuhnya saat memasuki TPS juga akan diarahkan ke bilik suara khusus, supaya tidak tercampur dengan pemilih yang sehat.

“Bahkan teknis kita yang suhu tubuhnya di atas 38, kita akan pisahkan nanti,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan bahwa terkait dengan fasilitasi penyaluran hak pilih bagi pasien positif Covid-19. KPU akan berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19.

“Tetap akan difasilitasi, tapi bagaimana teknisnya nanti kita akan koordinasi dengan gugus tugas. Dan juga kan pemilihannya Desember ini, mudahan saja pada waktu Pandemi Covid-19 ini sudah tuntas,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTB divisi pengawasan dan penindakan, Umar Ahmad Seth mengatakan bahwa KPU wajib memfasilitasi pasien positif Covid-19 menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Sebab mereka secara aturan punya hak suara yang wajib disalurkan. Harus tetap dilayani.

Nah bagaimana tekhnisnya itu KPU yang akan atur, dimana tempatnya dan bagaimana caranya. Karena orang sakit yang dikecualikan itu adalah orang yang sakit jiwa,” tegasnya.

Terakhir Umar menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terkait dengan penyaluran hak pilih bagi pasien yang positif terjangkit Covid-19. “Bawaslu memastikan akan mengawasi itu,” tegasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 5 Juni 2020

Halaman 8

Solidaritas Masyarakat Bajur di Tengah Pandemi (1)

Warga Urunan Bantu Logistik Keluarga Pasien Covid-19 Masyarakat perumahan Lingkar Asri, dusun Bajur Induk, Desa Bajur, kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) patut menjadi contoh bagi warga lain di NTB umumnya.

Di tengah sebagian masyarakat memberikan perlakuan kurang pantas, mengucilkan bahkan menolak pasien tenaga kesehatan (Nakes) positif dan keluarganya, justru masyarakat Bajur memberikan semangat bagi keluarga pasien positif. Mereka urunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasien sehari-hari.

SAAT wartawan turun ke lingkungan RT 7 Komplek Perumahan Lingkar Asri, suasana nampak normal seperti kehidupan warga masyarakat biasanya. Meskipun di komplek ini ada

warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun pihak lingkungan setempat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan penjagaan di pintu masuk dan menyiapkan tempat

Insentif Nakes Belum Cair karena Aturan Berubah-ubah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) tengah mengusulkan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19. Insentif Nakes ini lamban direalisasikan, lantaran pengusulan pencairannya terkendala aturan yang berubah-ubah dari pemerintrah pusat. Belum lagi dalam aturan itu, proses pencairan dinilai cukup ruet.

Sebelumnya diatur satu orang Nakes dan dokter akan menerima insentif dengan kisaran Rp 5-15 juta, namun aturan terbaru insentif dibagi berdasarkan jumlah ka(Suara NTB/her) sus Covid-19 yang ditangaHj Made Ambaryati ni. Kepala Dikes Lobar, Hj Made Ambaryati mengatakan, akibat aturan dari pusat yang berubah-ubah menyebabkan Puskesmas kebingungan untuk melengkapi kelengkapan usulan ke Pemda. Sehingga ada puskesmas yang sudah mengusulkan dan ada yang belum.

Dari 20 Puskesmas di Lobar, ada 8 Puskesmas yang belum mengusulkan ke dinas. Sebenarnya semua sudah mengusulkan, namun karena perubahan aturan mereka perlu mengusulkan lagi. “Sebenarnya puskesmas sudah siap, cuma aturan dari pusat ini yang berubah-ubah, dari aturan Kemenkeu awal April tapi aturan Kemenkes keluar tanggal 27 April,” tegas dia.

Usulan dari delapan puskesmas ini kata dia belum sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Pihak Puskesmas masih menghitung dan mengkaji nakes yang bisa diusulkan. Usulan ini harus masuk hari ini (kemarin, red). Nantinya ada pihak inspektorat yang ke rumah sakit juga untuk membantu mengecek sebelum dicairkan.

Dikatakan, aturan Permenkeu, bahwa seolah semua nakes memperoleh insentif. Namun begitu aturan Kemenkes turun, tidak semua nakes diberikan insentif. Mengacu aturan terbaru, insentif per bulan berbeda-beda. Seperti bulan Maret, kasus Covid-19 belum ada yang positif. “Kemarin saya lihat hitungan insentifnya kecil, ada yang sebulan cuma Rp3 juta, ada yang Rp5 juta untuk dibagi dengan semua.

Karena disesuaikan dengan jumlah kasus,” jelas dia. (her)

Jumlah Anak Positif Corona di Lotim Terus Bertambah Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah setiap harinya. Tercatat jumlah kasus Covid-19 di Lotim sebanyak 85 orang. Dari jumlah ini, 10 di antaranya usia katagori anak-anak. “Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 untuk usia anak sebanyak 19 orang,” terang Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. Tantowi Jauhari, Kamis (4/6).

Dari 19 anak yang terkonfirmasi positif Covid-19 ini, sebanyak 10 orang masih menjalani perawatan medis di RSUD dr. R. Soejdono Selong, 2 orang meninggal dunia dan sisanya terus mengalami perkembangan terutama adanya pasien anak yang sembuh berkaitan dengan batasan usia. “Data terus berkembang terkait adanya pasien yang sembuh dan pulang,” terangnya.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman,M.Kes, sebelumnya mengatakan pasien yang berusia 0-1 tahun sebanyak 3 orang, termasuk 2 orang yang sudah meninggal dunia. Sementara satu orang sedang dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Sedangkan pasien anak lainnya yang berusia 1-5 tahun sebanyak 7 orang.

Disampaikan Pathurrahman, usia anak memang sangat rentan terkena suatu penyakit atau virus. Maka tak heran ketika jumlah kasus positif Corona pada usia anak-anak di NTB dan di Lotim pada khususnya cukup banyak. Namun dari pasien anak yang dinyatakan positif ini, beberapa di antaranya mengalami peneumonia berat. (yon)

cuci tangan. Warga yang masuk ke lingkungan itu juga diharuskan menggunakan masker.

Ditemui di rumahnya, Kamis (4/6) Ketua RT 7 Perumahan Lingkar Asri, Hendra Bastono menuturkan bahwa kondisi di lingkungan tidak seperti dibayangkan sepi karena ada pasien positif. Bahkan ia sendiri yang rumahnya berjarak satu rumah dengan pasien positif tak membuatnya takut. Apalagi sampai tega mengucilkan warganya. Justru dengan kondisi tersebut, kesadaran dan rasa empati serta solidaritas timbul dari masyarakat setempat.

“Kamibersamaparatokohyang ada di komplek perumahan memberikan penjelasan kepada warga masyarakat, bahwa penyakit yang menimpa keluarga tersebut adalah musibah, bukan aib, sehingga anggota keluarganya mereka yang ada di rumah harus diberikan semangat, harus diberikan support, dan harus dibantu agar mereka bisa cepat sembuh.Kita samasama tidak menginginkan penyakit ini, jadi anggota keluarga mereka harus kita bantu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, dua keluarga (sebanyak 6 orang) di lingkungan setempat sedang menjalani Isolasi mandiri ini setelah salah satu anggota keluarganya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan (nakes) terkonfir-

masi positif Covid-19 pada Jumat (1/6) lalu. Pasien tersebut inisial RS nomor 625, sejak malam penjemputan anggota keluarga yang positif tersebut, warga yang ada di komplek perumahan kemudian melakukan musyawarah untuk melakukan tindakan atas adanya warga mereka yang positif. “Awalnya pasti kita kaget, tapi tidak sampai membuat kami masyarakat takut,” ujarnya.

Selama keluarga pasien menjalani isolasi mandiri di rumah, warga pun kompak untuk memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tidak hanya kebutuhan makanan, namun kebutuhan anak-anak mereka juga diberikan, berupa snack dan makanan ringan. Bahkan ada salah satu anggota keluarga masih balita, kebutuhan susunya juga dipenuhi oleh masyarakat.

“Dengan kesadaran penuh dari masyarakat, mereka membantu secara sukarela kepada tetangga mereka,” ujarnya. Tidak hanya itu, bahkan agar tetangga mereka cepat sembuh dan tetap merasa nyaman, warga masyarakat langsung memaksakan makanan untuk keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi keluarga ini tinggal menikmati makanan yang sudah dimasak oleh

(Suara NTB/her)

BANTUAN LOGISTIK – Solidaritas warga yang ada di RT 7 Perumahan Lingkar Asri Desa Bajur, Kamis (4/6) memberikan bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari kepada keluarga pasien covid-19 yang sedang isolasi mandiri di rumahnya. warga masyarakat. “Makanan yang diberikan sudah siap saji, makanan kita masak di salah satu rumah warga,” jelasnya.

Selain memberikan bantuan berupa barang, warga juga memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, yang jumlah saat ini sudah mencapai Rp2 juta lebih.

Untuk sementara waktu karena stok sembako di rumah ketua RT masih banyak tersedia, untuk sementara RT menyetop dulu pengumpulan bantuan untuk tetangga. Bantuan yang masih tersedia akandihabiskandulu,rencanabantuan ini akan diberikan sampai keluarnyahasilswabenamoranganggota keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. “Kita tunggu

hasil swabnya keluar, kalau hasilnya negatif, maka mereka sudah bebas,” tegasnya. Jika misalnya nanti bantuanyangterkumpulmasihada, maka akan disalurkan juga ke warga lainnya yang ada di RT sebelah.

Karena di RT sebelah juga sudah ada yang terkonfirmasi positif.

Kepala Desa Bajur, Ahmad Husni mengaku sangat terharu dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di RT 7 ini. Karena disaat orang lain takut dan mengucilkan tentangga mereka ketika ada yang terkonfirmasi positif. Malah warga di sini memberikan support, dan siap memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang melakukan isolasi. “Apa yang dilakukan war-

ga kami, sangat kami apresiasi dan mudahan bisa diikuti oleh masyarakat lainnya,” harapnya.

Karena penyakit Covid-19 ini bukan aib yang harus ditakuti, melainkan musibah, sesuai dengan ajaran agama, ketika ada warga yang tertimpa musibah, maka tentangga harus membantu agar bisa meringankan musibah. Jangan malah mengucilkan apalagi memberikan stigma negatif, bahkan menjauhi tetangga ini tentu tidak bijak sekali. Pihaknya sendiri membantu warga setempat dengan menyiapkan alat penyemprot disinfektan. Pihak Desa bersama warga pun sudah melakukan penyemprotandirumahpasiendan lingkungan sekitar. (her)

Pasien Baru Covid-19 di Lotim Meningkat Drastis Selong (Suara NTB) Jumlah pasien terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami peningkatan cukup drastis. Per tanggal 3 Juni 2020, jumlah penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 16 kasus, 1 orang dirawat di Mataram dan 15 orang berada di Lotim. Menyikapi tambahan ini, tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lotim perketat penelusuran kontak pasien.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Kamis (4/6), menyebutkan bahwa 15 pasien dari 16 orang itu rata-rata menjalani perawatan di RS Lotim yang hasil swabnya dikirimkan ke Provinsi NTB sekitar dua hari yang lalu. Namun dengan dinyatakan positif Covid19, belasan pasien ini kemudian dipindahkan ke RSUD dr. R. Soedjono Selong untuk mendapat perawatan yang lebih intensif.

Dari 16 orang yang terkonfirmasi positif ini, sebagian besar rata-rata kontak erat kasus positif dan sebelumnya hasil

penelurusan kontak tim dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim.

Salah satu tes cepat berbasis masjid yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Setelah pasien kita pindahkan dari RS Lotim ke RS dr. Soedjono Selong. Nanti tim dari kesehatan akan melakukan penelurusan kontak lebih ketat lagi,” ujarnya.

Pathurrahman yang juga Kabag Kesra Setda Lotim ini menambahkan, tambahan positif ini semuanya berstatus KTP Lotim.

Sehingga angka kasus positif virus Corona di Lotim menjadi 85 orang dengan rincian 38 sembuh,

45 orang masih positif dan 2 orang meninggal dunia. Sementara untuk pasien anak bertambah 5 orang dengan usia dibawah 14 tahun dengan total anak yang terkonfirmasi positif virus Corona sebanyak 19 orang. Sebagian besar tidak memiliki perjalanan ke luar daerah ataupun daerah terjangkit. Namun kontak dengan pasien positif sebelumnya atau terjadi transmisi lokal.

“Kasus positif ini penjaringan saat rapid test di masjid. Pasien reaktif, kemudian diswab dan hasilnya positif sebanyak 1 orang di wilaya Labuhan Lombok, Pringgabaya. Sementara rapid test di pasar dan kalangan ASN tidak ada dari ribuan yang dilakukan screening,” jelasnya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, mengakui jika tambahan positif untuk Lotim sebanyak 16 orang ini merupakan puncak dari hari-hari sebelumnya. Ia berharap

Pilkada Loteng

Humaidi dan Ferdi Tak Masuk Rekom Partai Golkar Praya (Suara NTB) Dua kader Partai Golkar yang bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), yakni H. Humaidi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Loteng serta putra Bupati Loteng, Ferdian Elmansyah, disebut-sebut tidak masuk dalam rekomendasi Partai Golkar. Menyusul kabar kalau keduanya urung maju

di Pilkada Loteng mendatang lantaran tidak mendapat izin dari keluarga besar Yatofa Bodak.

Kepada Suara NTB, Kamis (4/ 6), Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H. Lalu Kelan, S.Pd., mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa baik H. Humaidi maupun Ferdi – sapaan akrab Ferdian Elmansyah, tidak mendapat restu untuk maju di Pilkada Loteng mendatang. Sehingga kemungkinan besar urung ikut dalam kontenstasi politik di Loteng.

Atas dasar pertimbangan itulah, Partai Golkar tidak memasukkan kedua nama kadernya dalam daftar rekomendasi calon kepala daerah yang akan disampaikan ke DPP Partai Golkar mendatang.

“Tidak ada nama H. Humaidi maupun Ferdi dalam rekomendasi Partai Golkar.

Karena kedunya tidak jadi maju di Pilkada Loteng mendatang,” kata Kelan.

P u n demikian bukan berarti Partai Golkar tidak akan mengusung pasangan calon kepala daerah. Partai Golkar masih punya kader lainya yang bisa diusung di Pilkada Lo-

teng mendatang. Tapi itu juga tergantung rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Artinya, ada peluang bagi Partai Golkar untuk mengusung kader luar.

Karena DPP Partai Golkar pastinya akan mengusung pasangan calon kepala daerah yang punya potensi dan peluang besar untuk memenangi Pilkada Loteng. Karena Partai Golkar mau menang di Pilkada Loteng mendatang. “DPP nanti akan melakukan survey untuk menentukan siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng. Kalau dari hasil survey itu ternyata kader luar Partai Golkar yang punya peluang menang lebih besar, bisa jadi itu yang kita usung,” terangnya.

Ketua Komisi II DPRD Loteng ini mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pasangan calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Golkar. Di antaranya, pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP – Ferdian Elmansyah, pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H. Lalu Normal Suzana, pasangan Ahmad Ziadi – Ir. Lalu Aswatara serta H. Masrun – H. Lalu Aksar Anshori. Di luar ada juga nama H. Lalu Putria dan beberapa nama lainnya.

Tapi sesuai petunjuk DPP Partai Golkar yang direkomendasikan hanya bagi pasangan yang sudah memiliki pasangan. Lebih diutamakan lagi yang sudah punya rekomendasi dari partai politik lainnya. “Nama-nama pasangan calon kepala daerah ini rencanakan akan kita sampaikan pada saat Rakornis via telekonfrensi Sabtu mendatang,” jelasnya.

Khusus bagi H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., yang sudah mengajukan nama Ferdian Elmansyah sebagai pendamping, disarankan untuk mencari pendamping yang lain jika ingin tetap masuk daftar rekomendasi dari Partai Golkar. Mengingat, Ferdi kemungkinan besar urung maju di Pilkada Loteng. “Intinya yang kita rekomendasikan harus yang sudah punya pasangan. Kalau belum, tidak akan masuk rekomendasi,” tandas Kelan. (kir)

tambahan ini menunjukkan jika kasus untuk Lotim ke depannya akan melandai. Sebagaimana permintaan bupati ke gubernur beber-

apa waktu lalu untuk mempercepat dikeluarkannya hasil swab sehingga penelusuran kontak dapat dilakukan lebih cepat lagi. (yon)

Pandemi Covid-19

PTS Mulai Kesulitan Keuangan Mataram (Suara NTB) – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mulai kesulitan dalam keuangan akibat dampak pandemi Covid-19. Pasalnya, secara umum hanya 30 sampai 40 persen mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah. Kondisi itu tidak hanya terjadi di NTB tapi merata secara nasional. Pemerintah diminta juga memberikan perhatian ke sektor pendidikan.

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6) mengungkapkan, pada umumnya PTS mulai bermasalah soal keuangan. Pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa hanya 30 sampai 40 persen dari total jumlah mahasiswa. “Bahkan ini juga terjadi di nasional untuk swasta, betapa banyak uang tidak masuk untuk operasional,” sebutnya.

Ia meminta pemerintah juga perlu memperhatikan sektor pendidikan. Setidaknya, kata Halus, pemerintah bisa membantu pemberian kuota bagi mahasiswa.

“Harusnya pendidikan jangan diabaikan, perhatian pada kesehatan dan ekonomi boleh saja, tapi pendidikan ini berkaitan dengan kualitas SDM di masa depan,” kata Halus yang juga Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram.

Dampak dari minimnya pemasukan di PTS adalah keharusan untuk efisiensi.

Bisa saja dampaknysa sampai pemotongan gaji dosen.

Itulah yang jadi kekhawatirannya. Meski diakuinya untuk di STP Mataram tidak ada pemotongan gaji dosen sampai saat ini. Dan ia berharap hal itu tidak terjadi.

“Masalahnya, bagaimana

kita bisa mengelola uang kuliah yang hanya 30 sampai maksimal 40 persen dari total mahasiswa itu? Akhirnya efisiensi, kami (STP Mataram) ada seminar ke Malaysia, diganti jadi webinar, itu untuk efisiensi. Dana penelitian juga, tidak boleh ke lapangan dialihkan secara daring, untuk efisiensi,” katanya.

Menurutnya, biaya untuk tagihan internet dirasa cukup tinggi. Karena banyaknya webinar dan perkuliahan dialihkan secara daring. Kondisi itu diakui cukup menyulitkan mahasiswa.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya juga memperhatikan kondisi mahasiswa, atau setidaknya memberikan bantuan membeli kuota internet untuk mahasiswa.

Terancam Minim Mahasiswa Selain itu, dengan dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, dikhwatirkan berdampak pada menurunnya penerimaan mahasiswa baru di PTS. Menurut Halus, jika di tahun ini PTS mengalami penurunan mahasiswa baru, maka selama empat tahun ke depan PTS akan terdampak.

“Penerimaan mahasiswa baru juga akan bermasalah, kalau tahun ini berkurang penerimaan mahasiswa maka selama empat tahun mereka (PTS) akan menderita karena berkurang mahasiswa, dampaknya luar biasa sesungguhnya,” ujar Halus. (ron)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6174 CF NPKA/NOSIN : MHIJFF115DK2098287/ JFF1E-1213332 AN.HUSIN HLG SPTR AMPENAN

SUARA NTB

Jumat, 5 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Jumat, 5 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Dinas Perkim NTB di Tengah Pandemi Covid-19

Menata Lingkungan, Membuka Lapangan Kerja

DINAS Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, dalam fungsinya menangani perumahan dan permukiman, sekaligus juga berperan dalam penataan lingkungan.

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini, seluruh fungsi Dinas Perkim bergerak. Bersamaan dengan kegiatan membangun (merenovasi) rumah-rumah warga tak layak huni menjadi Rumah Layak Huni (RLH), penataan lingkungan juga dilakukan. ‘’Dalam fungsinya melakukan penataan kawasan kumuh.

Tidak saja lingkungan ditata menjadi kawasan yang bersih dan sehat. Melalui program penataan kawasan (lingkungan) ini, kita juga membuka lapangan kerja bagi warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Programnya kita gunakan padat karya,’’ ujar Kepala Dinas Perkim NTB, Ir.H.Azhar,MM kepada Suara NTB, Kamis (4/6).

Penataan kawasan kumuh di NTB dilakukan secara bertahap. Tahun ini (2020) programnya adalah menata kawasan kumuh sebanyak 678 lingkungan yang tersebar di seluruh NTB. Sesuai instruksi Gubernur NTB, di tengah pandemi ini agar masyarakat setempat dapat berpartisipasi atau dilibatkan dalam penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim NTB. ‘’Sehingga terwujud sumbersumber ekonomi baru pada masa pandemi ini,’’ ujar Azhar.

Disebutkan Kadis Perkim, masing-masing lingkungan mendapatkan peningkatan kualitas jalan lingkungan kurang lebih 300 meter. Sehingga Dinas Perkim pada tahun ini, membangun jalan lingkungan kurang lebih sepanjang 203,7 Km. ‘’Jumlah tenaga kerja yang terserap juga cukup banyak.

Untuk peningkatan kualitas jalan di masing-masing lingkungan, minimal melibatkan 10 orang tenaga kerja. Kemudian jumlah kawasan yang kita tata sebanyak 678 lingkun-

RADIO

gan se-NTB. Jadi setidaknya 6.000-7.000 tenaga kerja yang terserap. Dalam program ini kita juga berdayakan kontraktor-kontraktor kecil ,’’ sebutnya.

Kendati anggaran terbatas, kualitas penataan kawasan tetap menjadi prioritas. Kontrak bahan konstruksi yang dipergunakan untuk perkerasan jalan lingkungan adalah beton rabat, paving block dan aspal lapen. Sementara untuk jalan dengan lebar di atas 3 meter dipergunakan konstruksi perkerasan aspal lapen. Sedangkan untuk jalan lingkungan yang lebarnya di bawah 3 meter dipergunakan beton rabat atau paving block.

Program penataan lingkungan, disambut gembira oleh warga. Seperti disampaikan Tantowi, warga Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Tantowi menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bahwa jalan lingkungannya yang dulu terisolasi.

Sekarang berkat perhatian Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur melalui Dinas Perkim, warga tidak terisolir lagi.

Ucapan yang sama disampaikan Habiburrahman, Kepala Desa (Kades) Suntalangu, Kecamatan Suela, Lotim.

Habiburrahman mengucap syukur kepada Allah SWT dan terimakasih pada Pemprov NTB dengan adanya program penataan lingkungan ini. ‘’Kami tidak menyangka bahwa sebelumnya jalan lingkungan kami jalan tanah berlubang dan kalau musim hujan becek berlumpur.

Setelah bertahun-tahun kami dambakan, alhamdulillah tahun 2020 ini dapat terwujud (diperbaiki). Terimakasih Pemprov NTB. Terimakasih Dr.Zul dan Umi Rohmi,’’ katanya mengucap syukur.

Ucapan syukur juga disampaikan Warga Dusun Pagutan, Batukliang, Lombok Tengah.

Mereka sangat bahagia karena jalan lingkungannya sekarang dibangun beton ra-

bat. ‘’Sekarang kami menikmati jalan lingkungan dengan nyaman dan bahkan kami langsung terlibat dalam pengerjaannya sehingga kualitas jalan tentu kami kerjakan dengan baik,’’ kata seorang warga.

Sementara tokoh warga Turida, Kota Mataram, Sakarudin ST, juga menyampaikan apresiasinya dengan program ini. ‘’Kami sangat kagum dengan sistem pelaksanaan jalan lingkungan ini. Dengan padat karya tunai, di mana warga di sekitar mendapatkan pekerjaan di masa pandemi Covid 19 ini. Sehingga warga di sini selain menikmati upah buruh juga menikmati jalan lingkungan yang representatif. Terimakasih Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kadis Perkim NTB menambahkan bahwa ada kendala yang dih a da pi t a h u n 2020. Bahwa anggaran

Dinas Perkim 70% dilakukan refocusing untuk menangani pandemi covid 19. Sementara seluruh paket kegiatan sudah dikontrak. Nilai kontraknya rata-rata di bawah Rp200 juta sebanyak 678 paket.

Tahun 2020 akan dibayarkan sebesar 30%, sedangkan sisanya 70% oleh TAPD akan dibayarkan tahun 2021. ‘’Tentu kami akan melakukan addendum kontrak. Kami berharap agar perbankan di NTB khususnya Bank NTB Syariah mau memberi kredit kepada rekanan kecil yang melaksanakan kegiatan di Dinas Perkim sebesar 70% yang belum dapat terbayarkan tahun 2020 ini.

Sehingga rekanan-rekanan tersebut dapat membayar buruh yang mengerjakan kegiatan di lapangan dan tidak diutang oleh kontraktor yang bekerja di Perkim,’’ harap Azhar. (*)

H. Azhar Kepala Dinas Perkim NTB

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 5 Juni 2020

Kepala Daerah Harus Berani Tanggung Jawab Terapkan ’’New Normal’’ Dari Hal. 1 Wagub mengatakan, kenormalan baru bisa diterapkan dengan persiapan yang cukup.

Artinya, persyaratan-persyaratan yang direkomendasikan IDI dan WHO harus terpenuhi. Seperti kurva kasus baru yang melandai, rasio penyebaran di bawah satu, positive rate di bawah 5 persen dan fasilitas atau sarana prasarana kesehatan harus memadai.

Jangan sampai ada Pemda yang memberlakukan kenormalan baru, kondisi tenaga dan fasilitas kesehatan sangat minim. Baik itu ruang isolasi, ruang karantina, tenaga kesehatan, APD, obat, reagen untuk tes PCR. ‘’Karena begitu kita menerapkan new normal, kalau terjadi gelombang yang lebih besar harus tanggung jawab. Kalau tidak, bagaimana. Siapa yang akan menanganai pasien yang lebih besar, lebih berbahaya lagi,’’ katanya.

Wagub mengatakan, sebelum Pemda menerapkan kenormalan baru. Standard Operating Procedure (SOP) setiap kegiatan masyarakat harus disiapkan dan disosialisasikan. Kampanye harus dimulai dari sekarang. ‘’Tapi bukan berarti NTB ini new normal. Kalau menyiapkan SOP, sosialisasi, terus menggencarkan masyarakat disiplin memang harus kita lakukan sekarang dan seterusnya,’’ kata Wagub.

Rohmi mengatakan, kondisi setiap kabupaten/kota di NTB tidak sama, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Menurutnya, yang paling cocok menentukan apakah akan menerapkan kenormalan baru atau tidak adalah bupati/walikota. ‘’Karena dia yang mengetahui kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Dengan kearifan lokal, kedisiplinan masyarakat.

Yang penting acuannya sesuai kriteria tadi,’’ ucapnya.

Mengenai ada kabupaten/ kota yang sudah mulai membuka pusat perbelanjaan atau pertokoan, Wagub mengatakan keputusan yang diambil bupati/walikota harus betulbetul melalui kajian yang komprehensif. Sehingga, jika itu diputuskan benar-benar harus dipertanggungjawabkan dari segala sisi. ‘’Itu yang selalu kita sampaikan kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Gubernur sudah mengeluarkan instruksi sebelumnya bahwa toko ditutup sementara, kemudian masyarakat diminta menghindari kerumunan dan keramaian.

Jadi kalau kita membuat keputusan harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Sehingga efeknya bisa ditangani dengan baik,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, memang banyak kriteria yang harus dipenuhi suatu daerah sebelum menerapkan kenormalan baru. Di antaranya kriteria epidemiologi, pelacakan kontak, pemeriksaan dan penanganan kasus serta prilaku masyarakat. ‘’Kita hanya memberikan masukan kepada pimpinan daerah, melakukan evaluasi keadaan masing-masing kabupaten/kota. Supaya orang tahu apa kriterianya,’’ katanya.

Hasil evaluasi yang dilaku-

kan, ada beberapa kabupaten/kota yang memenuhi kriteria poin satu tetapi poin yang lain lemah. Rata-rata, kata Eka, positive rate semua kabupaten/kota masih tinggi. Angka positive rate di NTB saat ini sebesar 13 persen.

Dengan rincian, Kota Mataram 12 persen, Lombok Barat 22 persen, Lombok Tengah 10 persen, Lombok Timur 11 persen, Lombok Utara 20 persen, Sumbawa 11 persen, Sumbawa Barat 27 persen, Dompu 10 persen, Bima 10 persen,dan Kota Bima 27 persen.

Eka menjelaskan, ada lima kriteria epidemiologi kenormalan baru. Hasil evaluasi yang dilakukan untuk kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Bahwa memang kabupaten/kota di sana secara umum masih belum memenuhi lima kriteria epidemiologi untuk menerapkan kenormalan baru.

Untuk kriteria pertama, ada penurunan minimal 50 persen selama 3 minggu sejak puncak terakhir dan penurunan berkelanjutan insidensi kasus konfirmasi dan kemungkinan yang teramati baru Dompu dan Kota Bima yang memenuhi. Sedangkan Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu belum memenuhi kriteria.

Kriteria kedua, jumlah sampel positif Covid-19 kurang dari 5 persen minimal selama 2 pekan terakhir dengan asumsi bahwa surveilans kasus suspek sudah komprehensif. Semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa belum memenuhi kriteria ini.

Kriteria ketiga, minimal 80 persen kasus berasal dari daftar kontak dan dapat dikaitkan dengan klaster yang diketahui. Semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa memenuhi. Kriteria keempat, ada penurunan jumlah kematian pada kasus konfirmasi dan suspect selama 3 pekan terakhir, semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa angka kematiannya nol.

Kriteria terakhir, adanya penurunan berkelanjutan jumlah perawatan di rumah sakit dan IGD pada kasus konfirmasi dan kasus suspek selama 2 pekan terakhir.

Hanya Dompu dan Kota Bima yang memenuhi kriteria, sedangkan Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima belum memenuhi kriteria tersebut. ‘’Hasil evaluasi itu kita berikan. Ada beberapa daerah yang sudah memenuhi kriteria poin satu, iya. Tapi poin positive rate rata-rata lemah.

Karena rata-rata tracing contactnya tak seaktif yang di Lombok. Cuma Dompu yang agak baik. Karena tracing contactnya aktif,’’ jelas Eka. Hasil evaluasi yang dilakukan, kata Eka sampai Kamis (4/6). Pihaknya akan melihat perkembangan selama dua minggu ke depan. ‘’Penilaian itu tak bisa sesaat, tapi dia akan berkembang.

Data bergerak sekarang ini.

Kalau NTB secara keseluruhan positive rate saja masih tinggi. New normal ditentukan kabupaten/kota dengan melihat kriteria tadi. Kita bantu mereka menghitungnya,’’ kata Eka. (nas)

Bentuk Satgas Covid Khusus Anak Dari Hal. 1 upaya-upaya khusus memang diperlukan untuk menekan peningkatan kasus tersebut. Diantaranya dengan membentuk satgas penanganan Covid-19 khusus anak. ‘’Ada data terbaru bahwa NTB ini untuk (kasus) anak-anak tertinggi se-Indonesia. Kami dari dinas ingin membuat Satgas Covid (untuk menekan itu),’’ ujar Selly saat dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Pembentukan satgas tersebut akan diajukan ke Gubernur NTB untuk mendapat Surat Keputusan (SK).

Menurutnya, peningkatan kasus positif Covid-19 pada anak-anak di NTB terjadi antara lain karena pemakaian masker yang belum maksimal pada anak-anak. Selain itu, pencegahan penularan juga dinilai terlalu fokus pada orang dewasa. Padahal anak-anak justru menjadi kelompok rentan terjangkit virus tersebut. “Selama ini yang banyak diperhatikan orang dewasa. Kurang memperhatikan anak-anak, dan (sekarang) banyak yang terpapar,” ujar Selly.

Setelah mendapatkan persetujuan gubernur, pihaknya berharap satgas yang dibentuk dapat memaksimalkan dan fokus menekan potensi penularan pada anak-anak di NTB. Tugas Satgas Covid-19 khusus anak tersebut diterangkan Selly meliputi edukasi kepada masyarakat terutama tentang pentingnya menggunakan masker bagi anak. Khususnya

bagi orang tua yang masih suka membawa anak-anak mereka ke tempat keramaian. ‘’Satgas ini khusus menangani anak-anak.

Mengedukasi misalnya di pasar, atau tempat lain yang banyak anak-anak (dibawa oleh orang tua),’’ ujarnya.

Pasalnya, sampai saat ini kesadaran orang tua untuk memakaikan masker pada anak disebutnya masih terbilang minim. “Orang tuanya pakai masker, tapi anaknya tidak. Padahal kekebalan imun yang dimiliki anak-anak masih belum cukup tinggi (masih lemah, Red),” sambungnya.

Selain itu, keberadaan Satgas Covid-19 khusus anak tersebut diharapkan dapat dibentuk juga di tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, Selly berharap peran aktif yang dilakukan pemerintah daerah dapat membuahkan hasil dan menekan jumlah penularan Covid19 yang masih terjadi sampai saat ini.

Sebagai informasi, sampai dengan Rabu (3/6) Satgas Covid-19 NTB mencatat total 95 anak di NTB terpapar Covid-19. Diantara total kasus tersebut 3 orang anak dilaporkan meninggal dunia. Sementara untuk kasus sembuh baru hanya tercatat 2 kasus sedangkan kematian baru tercatat 4 kasus. (bay)

Halaman 11

Peduli Covid-19

”Kopi YA Susu” Bagikan Wastafel Portable dan 1.175 Paket Sembako Mataram (Suara NTB) Ditengah pandemi Covid-19, “Kopi YA Susu” ikut berbagi kepedulian kepada masyarakat yang terdampak secara sosialekonomi di pulau Lombok. Melalui program CSR, Kopi YA Susu membagikan berbagai jenis bantuan paket sembako kepada masyarakat.

Melalui program CSR di masa pandemi Covid-19 ini, Kopi YA Susu sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada masyakatat Lombok membagikan wastafel portable ke beberapa toko.

Dengan pembagian wastafel portable ini, Kopi YA Susu mengajak masyakarat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan

sabun dan air mangalir.

“Harapannya Kopi YA Susu bisa ikut menekan penyabaran virus covid 19 dengan mengajak masyarakat disiplin menjaga pola hidup sehat dan bersih,” terang Indra Oktava selaku Area Promotion Supervisor Kopi YA Susu.

Selain membagikan wastafel portable kepada sejumlah toko di Lombok. Kopi YA Susu juga membagian 1.175 paket sembako kepada masyarakat.

Pembagian paket sembako itu dilakukan ditiga daerah yakni Lombok Tengah, Lombok Timur dan Mataram, yang tersebar di 20 Desa/Kelurahan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk terima kasih kepada masyarakat Lombok yang selama ini telah setia mengkonsumsi Kopi Ya Susu,” jelasnya.

Dengan pembagian paket sembako ke 1.175 KK diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengingat sejak darurat Pandemi Covid-19 ini, daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Sementara itu, Camat Masbagik, Lombok Timur, H. Wiryawan menyampaikan terimakasih atas kepedulian Kopi Ya Susu ditengah pandemi Covid-19 ini ikut membantu meringankan beban masyarakat dengan berbagi paket sembako.

“Terimakasih pada Kopi Ya Susu, semoga tambah jaya dan sukses, semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Kopi Ya seruput nendang,” katanya. (ndi/*)

Perluas ’’Screening’’ dengan Alat Rapid Produksi Lokal Mataram (Suara NTB) Pengembangan alat rapid test Covid-19 asli Indonesia yang diproduksi salah satunya di Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mataram, menjadi harapan Pemprov NTB. Khususnya untuk memfasilitasi pengujian cepat yang lebih luas untuk menanggulangi pandemi yang berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan kebutuhan alat rapid test untuk screening kasus Covid-19 di NTB masih cukup besar. Kendati demikian, penyediaannya harus disesuaikan dengan anggaran dengan jumlah yang terbatas.

Untuk itu, sampai saat ini rapid test hanya dilakukan untuk mentracing orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan pasien positif dan tenaga kesehatan. Sementara untuk kebutuhan lainnya diminta untuk melakkuan secara mandiri, yang mana membutuhkan biaya yang cukup mahal.

“Harga (alat) rapid test itu Rp240-250 ribu termasuk pajak. Kita belum tahun nanti harga yang di Hepatika berapa. Paling tidak, kalau bisa setengah harga, sudah lumayan membantu kita,” ujar Eka saat dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Diterangkan Eka dalam

penanganan Covid-19 saat ini pihaknya masih memakai alat rapid test produksi China dengan merk dagang Wandfo dan VivaDiag. Mengingat Laboratorium Hepatika Bumi Gora telah memulai produksi dan dalam tahap uji validasi, pihaknya membatasi pemesanan alat rapid test dari produksi luar negeri tersebut.

“Kita sudah bicarakan dengan Prof Mul (Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora).

Yang jelas, kita beli (alat) rapid test sekarang tidak langsung banyak, tapi bertahap.

Karena kita nunggu produk hepatika jadi,” ujar Eka. Jumlah pembelian alat rapid test tersebut menurutnya akan menyesuaikan dengan besaran anggaran yang ada nantinya. “Semakin murah harganya, semakin banyak kita beli,” sambungnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperkenalkan alat rapid test buatan Indonesia dengan nama RI-GHA Covid19, 20 Mei lalu. Pengembangan alat tersebut melibatkan peneliti dari Unviersitas Gadjah Mada, Laboratorium Hepatika Mataram, dan Universitas Airlangga.

Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mataram Prof. dr. Mulyanto, menerangkan produksi alat

rapid test yang dilakukan pihaknya telah mendapat izin edar. Namun penjualan besarbesaran baru akan dilakukan setelah alat tersebut melewati uji validasi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga. ‘’Hepatika (Mataram) mendapat tugas dari Kementerian Riset Teknologi untuk membuat formulanya, sekarang diproduksi 10.000, tapi masih tahap uji validasi,” ujar Mulyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6). Menurutnya, proses tersebut paling cepat selesai pada Juli mendatang. “Setelah itu baru kita produksi masal untuk dijual,” sambungnya.

Diterangkan Mulyanto, 10.000 alat rapid test yang diproduksi pada tahap awal ini ditujukan untuk kepentingan uji coba. Sehingga penggunaannya juga terbatas untuk uji validasi. Kedepan, target produksi untuk 1-3 bulan disebutnya dapat mencapai 100.000 alat rapid test.

Terkait harga disebutnya baru dapat ditentukan setelah uji validasi selesai. “Sekarang yang 10.000 itu masih dipakai untuk kepentingan sendiri, untuk uji coba, tapi yang mungkin bisa saya pastikan (harganya) akan lebih murah dari produk impor,” pungkasnya. (bay)

Pembatasan Penerbangan Komersial Diperpanjang Dari Hal. 1 Guna memastikan keabsahan dokumen pendukung tersebut, pihaknya sudah me-

nyiapkan petugas khusus. “Selama pelayanan di area bandara, tetap menjaga physical distancing. Para calon penumpang diharuskan tiba di ban-

dara dua jam sebelum jadwal keberangkatan. Untuk keperluan pemeriksan syarat dan dokumen pendukung,” pungkasnya. (kir)

Lima Pasien Gangguan Jiwa di NTB Terpapar Covid-19 Dari Hal. 1 Awalnya mereka mengamuk di tempat tinggalnya. Kemudian dibawa ke RSJ Mutiara Sukma Mataram.

Kemudian petugas rumah sakit melakukan analisis bahwa setiap pasien yang baru masuk ke RSJ, apabila ada

gejala Covid-19 maka langsung dilakukan swab. Ia menyebutkan sebanyak 8 pasien RSJ yang dilakukan swab, dan hanya lima orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari lima pasien gangguan jiwa yang terpapar Covid-19, kata Eka, satu orang sudah sem-

buh. Sehingga, tinggal empat orang yang masih dilakukan isolasi di RSJ Mutiara Sukma. ‘’Dari lima orang, hasil tracingnya di Lombok Tengah dilaporkan 30 orang. Itu yang ketahuan. Makanya kita minta masyarakat melapor bagi yang pernah ketemu (kontak erat),’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

PIC Ya Susu, Indra Oktava selaku Area Promotion Supervisor menyerahkan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Belanja Dana Covid-19

Mudah Keluar, Susah Pertanggungjawaban Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diketahui mengalokasikan anggaran Covid-19 paling besar di antara 10 kabupaten/kota. Nilai yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp 65 miliar.

Angka itu lebih tinggi Rp 5 miliar jika dibandingkan dengan Pemda Lombok Timur yang mengalokasikan Rp 60 miliar dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dan jumlah terpapar Covid-19 juga lebih banyak.

Namun angka fantastis BTT bukanlah menjadi kebanggaan, melainkan Satgas Covid juga harus mempertanggungjawabkan anggaran tersebut sesuai ketentuan penggunaannya.

“Pemanfaatan dana BTT mudah dikeluarkan, namun susah dipertanggung jawaban. Ini menjadi persoalan kita,” ungkap Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., saat memimpin rapat TAPD dalam rangka persiapan penyusunan APBD-P 2020, Kamis (4/6).

Pada rapat itu, diketahui bahwa dari Rp 65 miliar dana BTT (termasuk Rp 20 miliar yang direfocusing, red), terbelanjakan sekitar 32 persen.

Persentase itu pun diambil dari total Rp 44 miliar lebih setelah dialihkan (dipinjam) untuk menggenapi 35 persen penyesuaian APBD untuk mengatasi dampak Covid-19.

Menurut dia, penggunaan

BTT untuk penanganan Covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan tiap OPD pelaksana, baik Dikes, RSUD dan OPD lainnya.

Artinya, sambungnya, ada tahapan-tahapan dalam setiap kegiatan yang harus dipenuhi sebelum anggaran dicairkan. Pola ini dilakukan untuk membantu tim gugus tugas dalam penanganan pandemik, sehingga bisa menghindari adanya bencana (kesalahan administrasi) selain Covid-19 itu sendiri.

Di depan seluruh tim anggaran Pemda, Suardi juga menekankan pentingnya efisiensinya. Situasi saat ini tidak mendukung bagi perjalanan dinas pejabat, sehingga ia meminta OPD untuk menunda perjalanan dan mengalihkan anggarannya untuk Covid.

“Kita juga mendapatkan informasi kaitannya kebutuhan yang memang terus menjadi prioritas. Kita masih membutuhkan analisis masing masing OPD untuk dibahas bersama,” katanya.

Kepala Bappeda sekaligus Wakil Ketua TAPD, Heryanto, SP., tak menyangkal perlunya optimalisasi penyerapan dana BTT hingga saat ini, realisasi BTT di kisaran Rp 4,5 miliar. “Jika kasus positif turun, ini menjadi efisiensi.

Maka kita bisa gelar pembahasan APBD Perubahan dan mengembalikan anggaran prioritas yang ditunda,” sebutnya. (ari)

Puji Kompaknya TNI-Polri Dari Hal. 1 Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Dalam kunjungannya di Kota dan kabupaten Bima, gubernur dan rombongan disambut Walikota Bima, H. M. Lutfi, Wakil Bupati Bima, M. Dahlan

dan sejumlah pejabat lingkup Kabupaten dan Kota Bima.

Gubernur dan rombongan juga berkesempatan bersilaturrahim dan memberikan semangat anggota Polri yang membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.

Terutama yang berkaitan dengan penanganan penyebaran Covid-19. (r)

NTB Rencanakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dari Hal. 1 Sedangkan nakes yang terpapar Covid-19 di NTB hingga saat ini sudah mencapai 170 orang. Dikatakan, nakes banyak yang terpapar secara tidak sengaja dari Orang Tanpa Gejala (OTG) ‘’Ini jadi warning di NTB bahwa pasien Covid banyak kondisinya sehat-sehat saja.

Bagaimana agar masyarakat paham. Walaupun OTG, nyatanya dia pasien Covid,’’ ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, Wagub menekankan masalah kedisiplinan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk digarisbawahi di NTB. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat ini, kata Rohmi memang tidak gampang. Butuh tahapan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat NTB. Sebelumnya NTB sangat

optimis Covid-19 di NTB mereda. Sebelum tanggal 21 Mei 2020, tingkat kematian pasien sangat kecil, pasien sembuh terus meningkat dan melandainya kasus baru.

Namun setelah tanggal 21 Mei hingga saat ini terjadi lonjakan kasus yang membuat Pemda terkejut. Dimana angka kematian semakin meningkat, sekarang sudah tercatat 18 pasien Covid-19 meninggal dunia di NTB. Ia menghitung, dari tanggal 21 Mei sampai 3 Mei, angka kematian bertambah sebanyak 11 orang. Sebelumnya angka kematian stagnan di angka 7 orang.’’Totalnya 18 orang sekarang yang meninggal. Sebagian besar penyakit komorbid,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, akan dilakukan peruba-

han strategi dalam penanganan Covid-19 apabila dilihat kondisi masyarakat sudah siap. Perubahan strategi itu adalah dengan melakukan isolasi mandiri bagi pasien positif Covid-19 dengan gejala ringan.

Penerapan isolasi mandiri pasien positif gejala ringan ini akan dilakukan dengan melihat kesiapan masyarakat. Hal pertama yang akan dilihat adalah rumah pasien harus memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Jika rumah pasien tak memenuhi syarat, maka Dikes tak akan berani memberikan isolasi mandiri kepada pasien positif yang bergejala ringan. ‘’Jadi, orang yang tinggal di kawasan sempit tak akan boleh isolasi mandiri. Karena ndak mungkin dilakukan isolasi mandiri. Tapi kalau dia punya rumah yang besar, ada kamar sendiri, yang memini-

malkan dia kontak dengan yang lain, itu bisa isolasi mandiri,’’ ujarnya.

Syarat kedua, kata Eka, adanya dukungan dari masyarakat sekitar tempat tinggal pasien. Sekarang, kata Eka, masih ada stigma dari masyarakat yang mengucilkan pasien positif Covid-19. Sehingga isolasi mandiri belum bisa diterapkan. Untuk saat ini pasien positif masih dikarantina di rumah sakit darurat. ‘’Kita rencana dengan teman-teman di IDI, kita mau cari satu tempat yang mau kita jadikan model.

Masyarakat welcome, orangnya bisa isolasi mandiri, masyarakat juga support. Kalau bisa jalan, maka yang lain bisa mencontoh nanti yang sudah bisa jalan,’’ kata Eka. Ia menjelaskan Pemprov bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mencari lokasi percontohan penerapan iso-

lasi mandiri pasien positif Covid-19 di suatu desa/kelurahan di NTB. Sehingga daerah inilah yang nantinya akan menjadi contoh bagi desa/kelurahan lainnya.

Eka menjelaskan, dalam penanganan Covid-19 revisi keempat bahwa memang menganjurkan pasien positif dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah, tidak lagi dirawat di rumah sakit. NTB belum menerapkan ini karena kondisi sosial masyarakat yang mengucilkan pasien Covid-19. ‘’Kita lakukan bertahap.

Kita belum berani melaksanakan karena faktor sosial.

Makanya walaupun nakes, sebenarnya bisa isolasi mandiri. Tapi kita masukkan rumah sakit darurat khusus yang gejala ringan. Kalau gejala sedang harus di rumah sakit dilakukan perawatan,’’ tandasnya. (nas)

Tiga Daerah di Pulau Sumbawa Layak Terapkan ’’New Normal’’ di NTB Dari Hal. 1 ‘’Disiplin dengan menerapkan protokol pencegahan dan memutus mata rantai Covid19, kunci menuju the new normal,’’ pesannya.

New Normal tersebut pada dasarnya khasanah adab dan budaya lokal masyarakat kita. Mengembalikan budaya hidup bersih. Seperti cuci tangan, adab bersin dan lainnya. ‘’Kita akan kembali ke situ,’’ ujarnya.

Gubernur Zul juga berpesan agar sinergi dan kebersamaan yang ditunjukan oleh Forkompinda NTB dalam

membangun NTB ke depan terus dipupuk juga di kabupaten/kota se-NTB. Kapolda NTB Irjen.Pol.Drs. Muhammad Iqbal meminta dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat untuk saling menguatkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban masing-masing.

Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri RI ini juga berpesan kepada TNI/Polri agar mengutamakan penyelesaian masalah dengan pendekatan persuasif. ‘’Yang paling mulia adalah menjalin silaturahmi dan sentuh hati masyarakat,’’ pesan Kapolda.

Sehingga kunci untuk menyelesaian dan menekan Covid19 kebersamaan dan kepedulian TNI/Polri dan masyarakat.

Sementara Danrem 162/ WB Kol. CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH, mendukung penuh langkah Pemrov NTB untuk menerapkan new normal di Kota Bima dan Kabupaten Bima menghadapi wabah Covid.

Kepada segenap jajaran TNI, Polri dan seluruh stakeholder di Kabupaten/Kota Bima dan Dompu, Danrem mengapresiasi atas kebersamaan menjaga wilayahnya dari penyebarluasan

wabah Covid-19. Apalagi, saat ini Kota Bima menjadi prioritas untuk penerapan new normal. ‘’Maka tugas bersama kita adalah mewujudkan hal tersebut,’’ tegasnya. Tentu dengan tetap mengikuti imbauan pemerintah dalam menghentikan laju persebaran virus Corona ini.

Danrem juga mengingatkan, keberadaan TNI- Polri, di tengah masyarakat adalah sebagai saudara kandung, karena ibu kandung adalah rakyat. ‘’Kalian saudara kandung, maka jangan sekali-kali menyakiti dan menakut-nakuti rakyat. Berikan segenap kemampuan terbaik kita untuk

rakyat,’’ tutupnya.

Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, mendukung sepenuhnya langkah-langkah ditempuh Pemda, Polda dan TNI dalam menangani pandemi Covid ini. ‘’Pokoknya Kejaksaan ada di belakang untuk mendukung sepenuhnya,’’ tegas Kejati.

Kegiatan silaturrahim Gubernur NTB, Kapolda, Danrem dan Kejati NTB diakhiri dengan pemberian bantuan sembako kepada anggota TNI-Polri, Pol PP, dan tali asih kepada warakawuri dan Linmas serta Panti Asuhan Yatim Piatu Manggi Maci Bima. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 5 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Honor Minim, Pelatih akan Audiensi dengan Dewan Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelatih program latihan mandiri atlet PON NTB akan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) NTB, Senin (8/6) mendatang. Audiensi nantinya akan membahas terkait honor pelatih PON NTB yang dinilai kurang oleh para pelatih.

“Hari Senin besok kita akan melakukan audiensi dengan Dewan terkait honor pelatih. Kami ingin melaporkan terkait honor kami yang diberikan pemerintah sangat minim”ucap Koordinator Forum Komunikasi Pelatih PON NTB, Agus Suharyan kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (4/6).

Dikatakan Agus, sejumlah pel-

atih sudah sepakat akan melakukan audiensi dengan dewan Senin (8/6) mendatang guna mengadukan masalah honor pelatih yang dinilai minim. Hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat pelatih PON di Mataram kemarin.

“Honor pelatih sebesar Rp1,750 ribu. Masa honor kami lebih besar dari penghasilan tukang parkir,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Menurut Agus, honor pelatih sebesar Rp1.750.000 tidak layak diterima pelatih. Sebeb mereka bekerja seharian untuk menyiapkan program latihan dan melatih atlet. Selain itu pelatih PON NTB memiliki lisensi kepelatihan nasional yang didapatkan berdasar-

kan ujian yang sangat ketat dan butuh waktu lama.

Terkait dengan honor pelatih yang dinilai minim, sejumlah pelatih pun melakukan protes terhadap Dispora NTB dan KONI NTB yang telah menetapkan nominal honor yang dinilai minim. Dalam hal ini mereka meminta honor pelatih disesuaikan dengan standar upah pelatih nasional sesuai lisensi pelatih yang mereka kantongi.

“Honor pelatih PON itu minimal Rp 4 juta. Tapi yang kami hanya terima hanya satu juta tujuh ratus ribu. Kami tidak terima, lebih baik kami mundur,”tegas Agus yang mewakili rekan sesama pelatih PON. (fan)

Penerima Bantuan Hampir Samai Jumlah KK di Dompu

(Suara NTB/ula)

Tajuddin HIR Dompu (Suara NTB) Jumlah warga miskin dan rentan miskin yang tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) di Kabupaten Dompu sebanyak 36.790 kepala keluarga (KK).

Namun data penerima bantuan yang disalurkan pemerintah pusat hingga pemerintah Desa (Pemdes) di Dompu telah mencapai 54.461 rumah tangga dari 61.228 rumah tangga atau berdasarkan data BPS tahun 2018.

Hanya sekitar 6.767 rumah tangga di Kabupaten Dompu yang tidak menerima bantuan apapun saat pandemi Covid-19. 54.461 rumah tangga penerima bantuan ini terdiri dari 31.551 rumah tangga yang menerima bantuan pemerintah pusat. Bantuan

pemerintah pusat ini terdiri dari 16.032 rumah tangga penerima PKH, 22.225 rumah tangga penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), dan 10.731 rumah tangga penerima bantuan sosial tunai (BST).

Penerima program BPNT juga menjadi penerima program PKH sebanyak 15.212 RTS. Sementara program BST tidak bisa terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT. Sehingga dari kuota 11.721 rumah tangga calon penerima BST setelah dilakukan verifali di tingkat Desa/Kelurahan dan diajukan kembali ke Kementrian Sosial, muncul nama penerima program BST dengan nomor rekeningnya sebanyak 10.731 rumah tangga. Terdiri dari 9.496 melalui PT Pos Indonesia, 701 melalui PT Bank BNI, dan 534 melalui PT Bank BRI. “Sudah dilakukan verifali, masih ada yang double yaitu 2.225 (RTS). Ini (double) mungkin errornya kita di (Kabupaten Dompu) sini atau errornya data yang ada itu. Kami sudah lakukan verifikasi, tapi masih saja ada double. Memang double-double ini kita ketahui saat distribusi bantuan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR, SH kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (4/6).

Untuk penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang di Kabupaten Dompu, lanjut Tanjuddin sebanyak 7.840 RTS. Sebanyak 5.434 RTS dari keluarga miskin yang terdata di BDT dan 2.406 RTS diantaranya merupakan pekerja informal yang terkena dampak Covid-19. Sementara JPS Dompu Terpijar yang juga mengambil data di BDT sebanyak 3.030 RTS.

Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH yang dihubungi terpisah di kantornya mengatakan, munculnya perubahan PMK yang mengatur soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa membuat sejumlah Desa di Dompu melakukan penambahan jumlah penerima BLT DD. Data terakhir untuk jumlah BLT DD se Kabupaten Dompu sebanyak 12.040 rumah tangga. “Sekarang penerima BLT DD itu sudah sampai 12.040 KK,” kata Hairuddin di ruang kerjanya, Selasa (2/6) lalu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Tajuddin mengakui, data masih menjadi masalah. Apalagi Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi rujukan merupakan data tahun 2015 dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembaharuan. Kementrian Sosial (Kemensos) memberi ruang perubahan data ini hingga 3 kali setahun, tapi SDM dan anggaran masih menjadi kendala utama. Karena untuk perubahan data itu harus melalui musyawarah di Desa. Hasil musyawarah itu kemudian diinput oleh operator di Desa/Kelurahan. “Sampai saat ini masih banyak Desa yang belum memiliki operator,” katanya.

Tajuddin pun berjanji, akan memprioritaskan pembaharuan data ini di tahun anggaran 2021 mendatang. Pembaharuan data menjadi keharusan, karena permintaan data untuk berbagai program di Kementerian tidak pernah diberi waktu yang panjang. “Ketika ada program, kita (Kabupaten) diminta kirim data, tapi waktu yang diberikan paling 3 hari. Sementara SDM kita terbatas,” ungkap Tajuddin. (ula)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

27 Kasus Kebakaran Terjadi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejak Januari hingga Mei 2020, Dinas Pemadam Kabakaran (Damkar) Kabupaten Sumbawa menangani 27 kasus kebakaran.

Kejadian kebakaran ini meliputi rumah, rumah dinas, gudang, ruko, kios, lahan dan kendaraan.

Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara membenarkan hal tersebut. Kebakaran terjadi di Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, Lopok, Empang, Lenangguar, Lunyuk, Rhee, Utan, Alas Barat, Unter Iwis, dan Labuhan Badas. Selain penanganan kebakaran, pihaknya juga melakukan tindakan penyelematan seperti evakuasi banjir. “Total 27 kali kejadian kebakaran.

Kalau evakuasi saat banjir seba-

nyak 3 kali,” ujarnya.

Dalam penanganan, pihaknya masih terkendala jarak tempuh dan medan menuju sejumlah lokasi. Diantaranya di Kecamatan Lunyuk yang membutuhkan waktu satu setengah jam menuju lokasi dari pos selatan yang ada di Lenangguar. Kemudian Kecamatan Alas Barat 45 menit dari pos yang ada di Utan. Begitupula menuju Kecamatan Empang juga membutuhkan waktu di atas waktu respon time dari pos timur yang ada di Plampang. “Kendalanya kesulitan jarak dan medan. Selain itu, setelah api besar baru diinfokan. Sesuai SPM, respon time kami 15 menit dengan radius 7,5 kilometer. Diuar radius itu, respon time tidak bisa terpenuhi,” terangnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

Tata Kostara