Edisi Rabu 5 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 5 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 123 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Percepat Penyusunan Pergub

Sanksi ASN Tak Pakai Masker Lebih Berat dari Masyarakat Umum

Mataram (Suara NTB) Setelah Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular ditetapkan menjadi Perda.

Pemprov langsung bergerak cepat dengan menyusun regulasi turunannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Covid-19.

IMBAUAN - Imbauan penggunaan masker di masa pandemi ini, sudah lama disosialisasikan. Namun kecenderungannya masyarakat mengabaikan imbauan yang tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat dari penularan Covid-19.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si mengatakan, pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol Covid-19 atau tidak menggunakan masker diatur dalam pasal 17. Dalam pasal tersebut disebutkan sanksi denda paling banyak Rp500 ribu.

Dalam Rapergub tersebut, sedang dibahas besaran pengenaan sanksi bagi masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat sebagai penyelenggara kegiatan yang mengundang keramaian. Jika tak memakai masyarakat atau pengunjung di lokasi kegiatan keramaian atau destinasi wisata tak memakai masker, maka pengelola atau penyelenggara juga akan kena sanksi denda. ‘’Ada beberapa usulan besaran pengenaan sanksi denda yang tidak memakai masker. Untuk masyarakat umum perorangan Rp100 ribu, ASN Rp200 ribu. Kemudian bagi penyelenggara kegiatan, (dendanya) ada yang mengusulkan Bersambung ke hal 11 Tri Budiprayitno

TO K O H Dukung Sanksi Denda

Giri Mennag (Suara NTB) - sangat kuat. Memanfaatkan harus dilakukan oleh pemerSekda NTB, Drs. H. Lalu momentum terlebih ada mo- intah dan masyarakat untuk Gita Ariadi melakukan kunjun- mentum yang sangat besar du- mempersiapkan NTB menjagan ke SMKN 1 Lingsar, Sela- nia yang akan kita laksanakan di tuan rumah MotoGP. Gita sa (4/8). Kunjungan tersebut di bidang otomatif dengan me- menyampaikan bahwa jangan untuk meninjau perkemban- madukan potensi alam, pariwi- sampai masyarakat NTB gan pembuatan sepeda listrik sata, Indonesia tuan rumah hanya menjadi penonton di dan mobil listrik tenaga surya. event MotoGP,’’ terangnya. daerah sendiri.

Gita mengatakan bahwa Banyak pekerjaan yang Bersambung ke hal 11 pemerintah provinsi sangat serius dalam mengembangkan industrialisasi.

Momentum perhelatan berskala internasional di NTB pada 2021 (MotoGP) harus dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. ‘’Komitmen pe- COBA - Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi mencoba mobil listrik tenaga surya merintah sudah buatan siswa SMKN 1 Lingsar, Selasa (4/8) kemarin.

TOKOH masyarakat NTB yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim mendukung penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker atau tidak menerapkan protokol kesehaH. Saiful Muslim tan Covid-19.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Lampaui Capaian 2019 PANDEMI Covid-19 yang melanda NTB tak berpengaruh terhadap capaian realisasi investasi di daerah ini. Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mencatat realisasi investasi pada semester I 2020 sebesar Rp4,8 triliun.

Menurut Kepala DPMPTSP NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT, realisasi investasi pada semester I 2020, melampaui Bersambung ke hal 11 H.Mohammad H.Mohammad Rum Rum

APH Usut Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

Harus Kompak Terapkan Sekda Tinjau Pembuatan Sepeda Listrik Protokol Kesehatan dan Mobil Listrik Tenaga Surya

Mataram (Suara NTB) Aparat Penegak Hukum (APH) sedang mengusut delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 di NTB. Meminimalisir terjadinya penyimpangan, Inspektorat NTB meminta Inspektorat Kabupaten/ Kota ikut memantau penggunaan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19. ‘’Iya, Inspektorat Kabupaten/Kota diminta memantau itu. Karena itu bagian dari pendampingan dan Instruksi Ibnu Salim Mendagri juga.

Pemprov melalui Inspektorat Provinsi nanti akan mensupervisi Inspektorat Kabupaten/ Kota,’’ ujar Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Selasa (4/8) siang kemarin.

Melihat banyaknya kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana dan penyaluran Bansos Covid-19, Inspektorat kabupaten/kota diharapkan melakukan pemantauan secara intens. Dengan cara melakukan pendampingan dan memberikan saran serta masukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Bersambung ke hal 11

LAHIRNYA Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular setelah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD NTB Senin (3/8), dan akan dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi suntikan semangat bagi semua pihak agar sama-sama bertanggung jawab melawan pandemi Covid-19. Perda ini menjadi landasan hukum atau menjadi salah satu instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/nas)

Najamuddin Amy

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Halaman 2

Rekanan Pemenang Tender Harus Sehat Finansial

Masyarakat Merasa Terbantu PENYALURAN bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram dirasakan manfaatnya. Masyarakat merasa terbantu untuk mengurangi beban di tengah pandemi Coronavirus Disease saat ini.

Lurah Bertais, H. M. Amanah menjelaskan, bantuan JPS telah selesai didistribusikan ke masyarakat. Prioritas penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak Covid-19.

Seperti karyawan yang dirumahkan, pelaku usaha kecil menengah serta warga miskin lainnya. “Alhamdulillah, masyarakat bersyukur dan berterima ke Pemkot Mataram dan Pak Gubernur,” kata Amanah.

Menurutnya, bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dinilai bermanfaat, terutama mengurangi beban perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran virus tidak saja berdampak dari sisi kesehatan, melainkan ekonomi serta sosial masyarakat.

Perusahaan banyak merumahkan karyawan. Pelaku UKM terganggu karena produksi mereka tidak berjalan lancar.

Mantan Lurah Ampenan Selatan ini menambahkan, pola pendistribusian paket sembako tidak dibagi per lingkungan.

Masyarakat diminta langsung datang mengambil ke kantor lurah untuk mengantisipasi kecemburuan sosial. “Kita libatkan kaling dan pendamping PKH di kelurahan,” tambahnya.

Warga yang mengambil JPS diwajibkan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Seperti mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun serta mengatur jarak. Kelurahan juga membatasi penerima hanya sekitar 10-20 orang dengan jarak 1,5 meter – 2 meter. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan virus Corona.

Amanah menekankan, kasus Covid-19 di Mataram terus bertambah. Masyarakat diimbau agar menerapkan protokol kesehatan serta memaksimalkan program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) serta kampung sehat. Keterlibatan serta partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran H. M. Amanah virus. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tiga proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai ditender. Tanda tangan kontrak ditargetkan tuntas 27 Agustus mendatang.

Rekanan pemenang tender harus sehat secara finansial.

Item pekerjaan adalah rehabilitasi jaringan irigasi dengan pagu anggaran Rp4,4 miliar, pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan Dakota, Kelurahan Rembiga senilai Rp2,3 miliar dan supervisi kegiatan rehabilitasi jaringan Rp154 juta. “Semuanya sedang berproses. Hari ini saya mau cek sejauh mana perkembangan tendernya di LPSE,” kata Ke-

pala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Pekerjaan tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) cadangan yang diterima dari pemerintah pusat sekitar Rp8 miliar. Satu item proyek fisik yakni sanitasi senilai Rp400 juta dikerjakan secara swakelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat. Miftah menarget-

kan seluruh pekerjaan yang bersumber dari DAK sudah terkontrak maksimal 27 Agustus mendatang. Pemerintah pusat menargetkan pekerjaan terkontrak sampai akhir Agustus.

“Kita sudah ekspose di Kejari dan Kejati. Maksimal 27 Agustus sudah terkontrak semua,” ujarnya.

Rekanan pemenang tender diharapkan harus sehat se-

cara finansial dan lengkap peralatan. Menurutnya, sisa waktu pengerjaan empat bulan perlu dimaksimalkan.

Kontraktor harus mengatur metodologi pekerjaan. Seperti mengatur alat dan sumberdaya manusia sesuai tuntutan waktu. “Kualifikasi kompetensi perlu diperhatikan karena waktu tidak bisa dihindari,” tegasnya.

Miftah berusaha meminta rekanan bekerja maksimal serta menyesuaikan waktu.

Terutama pengerjaan irigasi perlu diantisipasi kondisi cuaca. Hal ini akan menyebabkan

terganggunya pekerjaan fisik.

Pihaknya memahami kendala – kendala semacam itu pasti terjadi dalam setiap pekerjaan. Namun demikian, rekanan diminta mulai berhitung. Adapun terjadi keterlambatan telah diatur mekanisme penyelesaian maupun sanksi denda.

Untuk pengerjaan jalan yang menghubungkan jalan provinsi dengan jalan kota tidak terlalu dikhawatirkan.

Estimasi waktunya tidak membutuhkan waktu lama dibandingkan pengerjaan konstruksi bangunan. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

LOKASI SKB – Seorang pengendara melintas di ruas jalan depan SMKN 3 Mataram, Selasa (4/8). SMKN 3 telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan SKB penerimaan CPNS di Lingkup Pemkot Mataram. Dari 619 peserta, 14 di antaranya telah memilih lokasi tes di luar Kota Mataram.

Program Sia-sia

Seleksi CPNS

PROGRAM panggilan darurat 112 meski sudah dianggarkan cukup besar, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Hal ini diakui oleh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si. ‘’Memang panggilan darurat 112 ini hampir kita tidak pernah dengar, karena kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kominfo,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (4/8) kemarin.

Gufron menyayangkan tidak maksimalnya Dinas Kominfo mengelola layanan panggilan darurat tersebut. Pasalnya, Pemkot Mataram telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada dinas pimpinan I Nyoman Suwandiyasa ini untuk mengelola program panggilan darurat tersebut. Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sekira Rp500 juta untuk panggilan darurat 112 ini.

Namun demikian, hasilnya jauh panggang dari api. ‘’Hasil yang didapatkan tidak ada,’’ cetusnya. Gufron mempertanyakan, berapa aduan yang bisa diselesaikan oleh layanan ini dalam tahun 2020 ini. Karena, lanjut politisi PAN ini, jumlah aduan masyarakat yang menggunakan layanan ini, tidak lebih dari 50 aduan. ‘’Selebihnya hanya dilakukan tes nomer saja. Ini membuktikan program ini sia-sia,’’ sesalnya. Layanan yang diluncurkan sejak tahun 2017 ini sejatinya sangat membantu masyarakat, apabila dikelola dengan maksimal. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada perubahan. ‘’Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Program ada, dana ada tapi implementasinya tidak ada,’’ ungkapnya.

Ketua Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram ini berharap, dengan adanya program ini dapat mempercepat proses pelaporan. Namun hadirnya layanan ini justru kerap membuat masyarakat kecewa. Sebab, laporan masyarakat yang disampaikan melalui panggilan darurat 112 responnya tak sesuai harapan.

Namun ironisnya, di tengah keluhan masyarakat terkait panggilan darurat itu, Pemkot Mataram justru meluncurkan aplikasi serupa berbasis android. ‘’Kadang-kadang Pemkot ini merencanakan program yang tumpang tindih. Yang fungsinya sama namun dengan sebutan berbeda. Contoh aplikasi Mataramku Lapor,’’ terangnya.

Seharusnya, sambung anggota dewan dari Dapil Ampenan ini, tak perlu membuat banyak program. ‘’Yang ditingkatkan itu adalah kualitas pelayanannya. Bagaimana laporan dari masyarakat harus cepat direspon oleh pemerintah,’’ demikian Gufron. Dia memandang, perlu ada evaluasi terhadap semua program. ‘’Pelayanan harus ditingkatkan. Bukan memperbanyak program yang membuat orang menjadi bingung,’’ imbuhnya.

Evaluasi, menurut Gufron, sifatnya bisa menghapus program yang sudah tidak efektif lagi. Dia mendorong dilakukannya evaluasi perencanaan oleh Dinas Kominfo.

Yang perlu ditingkatkan saat ini, kata dia, adalah wifi di ruang-ruang publik yang menyentuh ke masyarakat.

Hal ini penting dalam menghadapi kurikuAhmad Azhari Gufron lum PJJ. (fit) (Suara NTB/ist)

14 Pelamar Ikuti SKB di Luar Mataram Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelamar mulai daftar ulang untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Empat belas di antaranya memilih tes di luar Kota Mataram. Pelaksanaan yang dijadwalkan September harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu-

sia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin mengungkapkan, lokasi pelaksanaan SKB telah ditetapkan di SMKN 3 Mataram di Jalan Pendidikan, Kelurahan Dasan Agung Baru. Dari 619 peserta lolos SKB terdapat 14 pelamar yang memilih ikut SKB di luar Kota Mataram.

Mereka berasal dari Aceh, Jakarta, Surabaya, Lampung, Jawa Timur, Bandung dan Semarang. “Jadi 14 orang ini akan ikut tes di Kanreg BKN terdekat,” kata Muja ditemui

Selasa (4/8).

Pelamar yang memilih tes di luar daerah pendaftaran akan dikonsolidasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Muja menambahkan, pihaknya sudah mulai menerima daftar ulang. Tercatat 303 pelamar telah registrasi ulang dan memilih lokasi tes. Dan, 303 pelamar belum memilih.

Pelaksanaan seleksi di tengah pandemi Covid-19 telah dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas

Pilkada Mataram

Dukungan Bapaslon Perseorangan Diverifikasi Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah menyelesaikan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dari 54.321 dukungan yang telah memenuhi syarat, 49 ribu lebih akan dilanjutkan ke verifikasi faktual.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menerangkan, verifikasi administrasi dukungan ditemukan 3.349 tidak memenuhi syarat dari total 54.321 diserahkan akhir Juli lalu. Tetapi data kependudukan kembali dilakukan sinkronisasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bahwa KTP tidak benar. Tetapi sebaliknya, jika elemen kependudukan sesuai maka dimasukkan dalam dukungan memenuhi syarat.

“Mana data kependudukan dinyatakan benar akan dikembalikan dan dinyatakan memenuhi syarat (MS),” jelas Husni Abidin ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bapaslon calon perseorangan sebelumnya, KPU menetapkan syarat dukungan dinyatakan memenuhi syarat 1.928 dari total yang harus dipenuhi 24.922. Terdapat kekurangan 22.994 syarat dukungan dari total seluruhnya. Bapaslon H. Dianul Hayezi dan H. Badrun

(Suara NTB/cem)

M. Husni Abidin Nadianto memiliki kewajiban mengganti dua kali lipat dari total kekurangan syarat dukungan tersebut, sehingga menjadi 45.988. Bapaslon DR (Dianul – Badrun) menyerahkan bukti dukungan sejumlah 54.321 ke KPU. Syarat dukungan sebelumnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) harus diyakini data penduduk seperti nomor induk kependudukan, nama, alamat dan lainnya benar. Pihaknya juga akan memastikan dukungan memenuhi syarat walaupun tidak terdaftar dalam pemilih tetap atau DP4 KPU. Meskipun demikian lanjut Husni, dari hasil verifikasi administrasi syarat dukungan

yang memenuhi syarat 49 ribu lebih. Pihaknya akan melanjutkan ke verifikasi faktual yang dimulai tanggal 8 – 14 Agustus. “Kalau dari sisi persyaratan sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke verfak,” terangnya.

Bapaslon atau penghubung memiliki kewajiban menghadirkan pendukung pada verifikasi faktual. KPU mengupayakan verfak dilakukan di kantor PPS. Kalaupun tim bapaslon menyediakan lokasi, petugas PPS akan menyesuaikan. KPU memiliki kewajiban melakukan verfak dukungan di 42 kelurahan. PPS akan mencocokkan dengan KTP atau Surat Keterangan (Suket) yang disesuaikan dengan B1.KWK. “Petugas PPS akan menanyakan benar atau tidak mereka mendukung. Kalau pendukung tidak hadir dalam selama verfak, dinyatakan tidak mendukung,” terangnya.

Pola verfak akan menyesuaiakan protokol kesehatan Covid-19. Artinya, petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) standar dan mengenakan masker. Verifikasi dilakukan bertahap untuk menghindari terjadi kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran virus. “Nanti kita akan bersurat ke Walikota untuk menyampaikan kegiatan verfak di kelurahan,” demikian kata Husni. (cem)

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, untuk persiapan tempat sesuai standar protokol kesehatan. “Kita sudah bersurat ke BPBD,” ucapnya.

Pencetakan kartu peserta SKB dimulai tanggal 8 Agustus. Belum berani dipastikan tanggal pelaksanaan seleksi.

Biasanya kata Muja, BKN akan mengirimkan jadwal setelah seluruh peserta telah mencetak kartu ujian. Sebagai antisipasi penyebaran virus Corona, pelamar diwajibkan

melampirkan surat keterangan sehat atau non reaktif dari fasilitas kesehatan setempat.

Khusus pelamar yang berasal dari Kota Mataram telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan rapid test gratis. Pelamar dinyatakan reaktif akan ditempatkan di lokasi khusus.

“Pokoknya pelamar wajib pakai masker. Sarung tangan.

Jarak diatur dan jumlah peserta sebelumnya 100 dikurangi jadi 50 atau 40 setiap sesi,” demikian kata dia. (cem)

Pemkot Evaluasi Penanganan Jenazah Covid-19 Mataram (Suara NTB) Kasus penjemputan paksa jenazah pasien positif virus corona (Covid-19) menjadi atensi pihak kepolisian. Terutama untuk mencari jalan tengah agar pemulasaran jenazah dan protokol kesehatan dapat sejalan dan disepakati oleh pihak rumah sakit maupun masyarakat.

Untuk itu, Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Guntur Herditrianto, S.I.K, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan rumah sakit (RS) se-Kota Mataram, Selasa (4/8) membahas khusus penanganan jenazah covid-19. Menurut Guntur, evaluasi dan analisis diperlukan untuk mencari solusi paling tepat terhadap isu-isu penjemputan paksa oleh keluarga pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Di mana hal tersebut telah beberapa kali terjadi, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

“Seperti yang diketahui, telah terjadi penjemputan paksa pasien Covid-19 pada minggu (21/ 6), Senin (6/7) di RSUD Kota Mataram. Dari kejadian satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan pihak rumah sakit mencari solusi terbaik untuk menengahi masalah tersebut,” ujarnya, Selasa (4/8).

Di sisi lain, seluruh RS di Kota Mataram diharapkan dapat menerapkan standar pemulasaraan jenazah yang sama.

Menurut Guntur hal tersebut dibutuhkan agar tidak muncul perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, yang menyampaikan beberapa solusi terkait kasus penjemputan paksa yang terjadi beberapa waktu belakangan. Di antaranya memfasilitasi keluarga pasien untuk memandikan, memasang kain kafan, serta menyolatkan jenazah dengan dilengkapi alat pelindung diri (APD).

“Semua dilakukan mengacu protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya, Selasa (4/8). Selain itu, perlu diberlakukan sistem piket oleh petugas jaga di setiap rumah sakit. Sehingga pelayanan pengurusan jenazah pasien Covid-19 dapat dilakukan 24 jam.

Dengan penerapan dua hal tesebut, aksi penjemputan paksa diproyeksikan dapat diredam. Sehingga dapat menjadi jalan tengah atas masalah yang kerap muncul karena perbedaan pendapat antara tim medis dan masyarakat sendiri. (bay)

(Suara NTB/ist)

EVALUASI - Rapat analisa dan evaluasi penanganan Covid19 di wilayah Polres Kota Mataram, Selasa (4/8).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Service Motor Via Online TanpaAntre dan Ribet, Menangkan Honda Genio Mataram (Suara NTB) Kemajuan zaman di era digital seperti saat ini tentunya sangat memudahkan kita untuk melakukan apapun dengan menggunakan gadget atau smartphone. Saat ingin belanja bulanan bisa via online, ingin pesan tiket liburan bisa online bahkan ingin service motor Honda juga bisa via online. sudah hadir layanan booking service tanpa antri lewat aplikasi Namanya “Motorku X”. Cukup download Motorku X di play store atau google store dan nikmati beragam manfaat lainnya.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra NTB mengatakan, dengan berkembangnya industri teknologi dan digitalisasi menuntut setiap perusahaan untuk melakukan inovasi agar semakin cepat dan tanggap dalam melakukan pelayanan, baik dalam pelayanan penjualan dan purna jual. “Kami mengajak konsumen Honda untuk memanfaatkan layanan booking service tanpa antri. Caranya sangat mudah, semua hanya dalam genggaman saja,” ucap Kresna.

Motorku X kini hadir dalam versi terbaru dengan fitur yang semakin lengkap dan beragam. Konsumen bisa melacak lokasi AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) terdekat apabila sedang mengalami kendala di perjalanan. Selain dapat menemukan lokasi AHASS terdekat konsumen juga dapat melihat-lihat katalog motor, apparel, aksesoris dan kebutuhan sparepart sepeda motor Honda.

Selain itu banyak promo menarik lainnya dari merchant yang telah bekerjasama dengan Motorku X. Dan, yang terpenting setiap melakukan transaksi dengan menggunakan Motorku X, konsumen akan mendapatkan point yang nantinya point tersebut dapat ditukarkan dengan voucher belanja di Indomaret. “Segera download dan lakukan booking service sekarang juga, dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian yaitu 1 unit Honda Genio dan puluhan hadiah hiburan menarik lainnya bagi konsumen yang beruntung. Informasi lebih lanjut cek instragram dan facebook @mayohondantb,” tutup Kresna.

Helmi Baskara, Supervisor Tecvhnical Service Astra Motor NTB menambahkan cara melakukan booking service melalui Motorku X. “Pertama pilih lokasi AHASS yang terdekat atau AHASS langgananmu. Kedua pilih jenis service (datang ke AHASS atau service kunjung).

Ketiga pilih jadwal (tanggal & waktu) sesuai jadwal perawatan berkala motor atau jadwal waktu luangmu untuk melakukan service. Keempat pilih tipe service (bila ada keluhan lainnya dapat dicantumkan pada kolom keluhan yang tersedia),” ujar Helmi.

Jangan lupa, lakukan booking service minimal H-1 sebelum jadwal yang diinginkan. Sembari menunggu motor di service konsumen dapat memanfaatkan daily challenge serta trivia quiz untuk mengumpulkan point sebanyakbanyaknya karena point yang terkumpul bisa ditukar reward. Aplikasi ini juga akan memudahkan konsumen untuk dapat melakukan perawatan service secara berkala karena Motorku X akan memberikan notifikasi sebelum waktu perawatan selanjutnya tiba. (bul)

(Suara NTB/ist)

Aplikasi booking service online Motorku X

Harga Anjlok, KTNA Dorong Pemda Beli Bawang Putih Petani Sembalun Mataram (Suara NTB) Harga bawang putih Sembalun, Kabupaten Lombok Timur disebut-sebut petani setempat anjlok. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pun mendorong, pemerintah daerah membelinya. Ketua KTNA Provinsi NTB, H. Haerul Warisin kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (4/8) kemarin mengatakan, harga bawang putih Sembalun bahkan turun sampai Rp400.000/kwintal. Padahal, sebelumnya harga bawang putih Sembalun bahkan menembus Rp3,5 juta perkwintal.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur ini mengatakan, terhadap kondisi yang dialami petani bawang putih Sembalun, di KTNA se Indonesia ia juga mempromosikan agar dibeli. Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah menggalakkan penanaman bawang putih di Sembalun.

Sentra pertanian di kaki Gunung Rinjani inipun ditetapkan sebagai sentra produksi bawang putih nasional.

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan, hasil produksi petani bawang putih Sembalun akan dibeli oleh daerah-daerah pertanian bawang putih di Indonesia.

“Saya sudah coba hubungi pusat, dan KTNA pusat tentang program penanaman bawang putih sebelumnya. Tetapi, anaggaran di Kementerian Pertanian dialihkan Rp7,1 triliun untuk penanganan Covid-19.

Sehingga kegiatan penanaman di daerah-daerah di luar NTB mengalami hal yang sama, tidak punya anggaran untuk

Mataram (Suara NTB) BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) diberi amanah untuk mengelola empat program dana Jaminan Sosial (DJS) yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sesuai amanah undang-undang, transaksi keuangan keempat program DJS tersebut dibukukan dalam laporan keuangan terpisah antar dana jaminan sosial maupun dengan laporan keuangan BPJAMSOSTEK. Laporan Keuangan DJS, Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian) untuk Laporan Keuangan JHT, JP, JKK JKM dan BPJAMSOSTEK, serta telah sesuai dengan kriteria penyajian (“comply with”) terhadap peraturan perundangan untuk Laporan Pengelolaan Program.

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Evi Afiatin, menyampaikan bahwa dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2019,

(Suara NTB/ist)

JARINGAN LISTRIK - Pemasangan jaringan listrik ke wilayah Orong Telu Provinsi NTB, M.Husni menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen PLN dalam melayani masyarakat, terlebih di tengah pandemi.

“Tentu saja bagi masyarakat Kecamatan Orong Telu hal ini akan dicatat sebagai sejarah baru dalam menikmati layanan listrik yang akan mengubah pola kehidupan sosial dan ekonomi secara bertahap,” tutur Husni. Dia berharap agar PLN terus berupaya memperluas dan meningkatkan layanan listrik bagi masyarakat NTB guna mewujudkan Nusa Terang Benderang menuju NTB Gemilang.

Sementara Irwanto Wahyu, Manager PLN UP3 Sumbawa menyampaikan bahwa pengoperasian listrik selama 24 jam untuk Kecamatan Orong Telu adalah salah satu wujud kerja nyata dan bentuk komitmen PLN untuk terus menerangi, hingga ke pelosok negeri. Selain itu, pengopersian Sub Sistem Kelawis 24 jam ini juga akan berdampak pada penurunan Biaya Pokok Produksi di PLN. “Untuk Orong Telu, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 11,45 kms. Pembangunan

pembelian bibit,” ujarnya.

Sehingga pasar yang paling diharapkan adalah penjualan bawang putih untuk kebutuhan konsumsi. Namun disayangkan, konsumsi bawang putih nasional dipengaruhi oleh bawang putih yang didatangkan dari luar negeri (import). “Import bawang putih begitu banyak masuk, sehingga terbentur bawang putih lokal kita. Rupanya pemerintah teledor, mengadakan bawang putih impor dalam jumlah cukup banyak. Sehingga harga bawang putih lokal menjadi tidak menentu,” imbuhnya.

Salah satu cara yang diusulkan KTNA adalah bagaimana pemerintah daerah, terutama Kabupaten Lombok Timur membuat kegiatan untuk penanaman bawang putih. Bisa saja temanya persiapan benih bawang putih untuk kebutuhan penanaman di Indonesia pada 2021 mendatang. Pemerintah daerah bisa membeli

bawang putih petani Sembalun dengan harga yang sesuai.

Selanjutnya diberikan bantuan kepada masyarakat petani lainnya untuk ditanam kembali di daerah-daerah yang menyesuaikan.

Diharapkan untuk dijadikan bahan olahan, Anggota DPRD NTB ini nampaknya tak cukup optimis produksi bawang putih yang ada di petani bisa terserap maksimal.

“Untuk bahan olahan saya pikir belum bisa, bisa untuk kosmetik, bisa juga untuk olahan-olahan lainnya. Tapi kan bukan di kita tempatnya.

Makanya tidak bisa menyerap maksimal,” demikian Haerul. (bul) BAWANG PUTIH SEMBALUN - Petani memasuki masa panen Bawang Putih Sembalun.

Namun harga Bawang Puti Sembalun ini anjlok. Salah satu penyebabnya karena covid-19.

(Suara NTB/ist)

BPJAMSOSTEK Raih Predikat WTM untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2019

Orong Telu Terang 24 Jam Mataram (Suara NTB) PLN kembali berhasil menyelesaikan tugasnya untuk melistriki negeri dengan pengoperasian 24 jam non stop tiga desa di Kabupaten Sumbawa, tepat satu hari sebelum lebaran Idul Adha (30/7). Tiga desa tersebut, yaitu Desa Senawang, Desa Sebeok danjuga Desa Kelawis, yang berada dalam wilayah Kecamatan Orong Telu, berhasil memperoleh listrik 24 jam melalui program Listrik Pedesaan, PLN Unit Induk Wilayah NTB. “Ini adalah impian masyarakat Kecamatan Orong Telu sejak lama. Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik, akhirnya listrik dapat dinikmati 24 jam di sini. Terima kasih PLN.”ujar Ardiansyah, Camat Orong Telu. Ardi juga meyakini dengan adanya listrik yang dapat dinikmati 24 jam penuh, hal tersebut pasti akan meningkatkan kualitas hidup warganya.

“Ekonomi akan meningkat, warga bisa berjualan pada saat siang hari. Bisa menikmati hiburan dan yang utamanya, anak sekolah bisa belajar di siang hari sekarang,” jelasnya.

Kecamatan Orong Telu terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Senawang, Desa Saebeng dan juga Desa Kelawis. Ketiga desa tersebut sebelumnya memperoleh listrik selama 12 jam, yaitu pukul 18.00 - 06.00 Wita dengan suplai awal dari PLTD Kelawis yang berkapasitas 210 KW sebelum beralih suplai dari sistem interkoneksi sumbawa. Kepala Dinas ESDM

Halaman 3

dimulai sejak bulan Maret 2020,” jelas Irwanto.

Setelah seluruh insfrastruktur kelistrikan selesai dibangun, pasokan listrik untuk 860 Kepala Keluarga di Kecamatan Orong Telu berhasil tersambung dengan sistem interkoneksi kelistrikan Sumbawa.

Medan yang dilalui selama proses pembangunan terbilang sangat menantang, terlebih saat memasuki musim hujan. Air meluap, membuat jalan yang berasal tanah liat berkubang lumpur, menjadi tantangan tersendiri pada saat proses pembangunan.

Tak hanya beroperasi 24 jam, Orong Telu juga menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa dengan pelanggan 1 phase 100% pra bayar. Selain itu, Orong Telu juga terpilih sebagai kecamatan tertib listrik.

“Harapan kami, semoga apa yang diikhtiarkan PLN untuk NTB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya. Terutama di masa pandemi ini,” demikian Irwanto. (bul)

tercatat 54,97 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 34,17 juta tenaga kerja peserta aktif dan 681,43 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2019 sebesar Rp73,43 triliun.

Dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi di atas rata-rata suku bunga deposito tersebut, sepanjang tahun 2019 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp29,72 triliun kepada 2,47 juta peserta. Sementara itu, tingkat kepuasan pelanggan BPJAMSOSTEK tahun 2019 juga mengalami peningkatan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak independen yaitu sebesar 95,5% atau meningkat 2,9% dari tahun 2018 sebesar 92,6%.

Menurut Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, Kondisi tahun 2019 memang cukup menantang, baik dari sisi kepesertaan, pelayanan maupun pengelolaan dana, manajemen berupaya maksimal agar tetap dapat menjalankan semua tugas yang diamanatkan.

Hasil yang didapatkan BPJAMSOSTEK ini merupakan buah kerja keras seluruh insan

(Suara NTB/bul)

Agus Susanto BPJAMSOSTEK yang didukung oleh semua pihak.

Agus berharap agar kinerja yang baik ini tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Agus menuturkan, hal-hal positif yang terjadi sepanjang tahun 2019 turut mengantar BPJAMSOSTEK mencapai kinerja di atas, seperti beragam raihan penghargaan dan apresiasi di antaranya selain meraih opini WTM, Laporan Tahunan BPJAMSOSTEK juga mendapatkan penghargaan Gold Rank dari National Center of Sustainability Reporting (NCSR) yang

disampaikan pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating tahun 2019.

Capaian lain yang dapat dicatat sepanjang tahun 2019 adalah hasil Survei Penilaian Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan capaian nilai sebesar 85,08 yang berada di atas indeks rata-rata Kementerian/ Lembaga dan Pemda. Selain itu, pada tahun 2019 ISSA (International Social Security Association) memberikan dua pengakuan (recognition) kepada BPJAMSOSTEK berupa Certificate of Ecxellence, untuk kategori penerapan ICT (Information and Communication Technology) dan implementasi program Return to Work and Reintegration karena dinilai telah sesuai dengan standar atau guidelines dari ISSA. Selanjutnya ASSA (Asian Social Security Association) juga memberikan apresiasi atas keberhasilan BPJAMSOSTEK membentuk PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) dengan tema “Reaching the Untouched Workers” sebagai bentuk inovasi BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan coverage khususnya pada sektor informal. Sementara itu, BPJAM-

SOSTEK dalam kurun kurang dari satu tahun telah mampu melindungi Pekerja Migran Indonesian (PMI) sebanyak 544,5 ribu pekerja yang telah ditempatkan di negara tujuan, maupun yang masih dalam masa pelatihan di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga program perlindungan yang kami selenggarakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia,” pungkas Agus. Sementara Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan ikut senang dan bangga terhadap predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) yang menunjukkan pengelolaan keuangan BPJAMSSOTEK telah dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

“Kami di daerah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta BPJAMSOSTEK, karena bagi kami kepuasan peserta adalah kunci dari keberhasilan dalam memperluas kepesertaan demi mencapai all coverage bagi seluruh lapisan pekerja di Indonesia,” tutup Adventus. (bul/*)

Hewan Kurban dari Telkomsel Sasar 43 Ribu Penerima Manfaat Jakarta (Suara NTB) Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020, Telkomsel memberikan bantuan 777 hewan kurban yang akan disalurkan kepada sekira 43.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan hewan kurban terdiri dari 101 ekor sapi dan 676 ekor domba/kambing.

Penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) Telkomsel yang pada tahun ini mengambil semangatSebarkan Kebahagiaan.Penyerahan hewan kurban tersebut dilakukan secara simbolis dari Telkomsel kepada perwakilan penerima manfaat bantuan yang ada di Jakarta, Medan, Surabaya dan Balikpapan yang mewakili 599 lokasi di seluruh Indonesia pada Kamis, 30 Juli 2020.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan,secara konsisten dari tahun ke tahun, Telkomsel berupaya memaknai Hari Raya Idul Adha dengan turut melakukan aktivitas berkurban dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, terlebih di tahun yang penuh tantangan saat ini. “Inisiatif ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kami atas pencapaian perusahaan dalam melayani Indonesia, serta apresiasi kepada seluruh masyarakat yang terus tumbuh bersama kami sepanjang lebih dari 25 tahun perjalanan Telkomsel hadir mendampingi perkembangan negeri. Momentum ini juga sebagai pengingat bagi kami agar senantiasa menyebarkan keba-

(Suara NTB/ist)

HEWAN KURBAN - Penyerahan hewan kurban dari Telkomsel hagiaan melalui kebaikankepada masyarakat, terutamadalam menghadapi masa sulit seperti pandemi COVID-19,” ungkap Setyanto.

Pengadaan hewan kurban Telkomsel tahun ini juga melibatkan ratusan UMKM peternak lokal yang diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih luas. Sejumlah bantuan hewan kurban yang disalurkan tahun ini juga berasal dari karyawan Telkomsel yang diinisasi oleh komunitas kerohanian Islam Majelis Telkomsel Taqwa (MTT).

Ada 599 lokasi yang menjadi fokus Telkomsel dalam mendistribusikan hewan kurban tersebut meliputi lingkungan masjid, asrama haji, pesantren, lembaga sosial, panti asuhan, Yayasan serta pemukiman masyarakat yang berada di sekitar wilayah kantor

dan infrastuktur operasional Telkomsel di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Telkomsel memastikan bantuan tersebut akan disalurkan secara terarah sehingga seluruh manfaat dapat tepat sasaran dan diterima oleh penerima manfaat yang membutuhkan.

Untuk itu, Telkomsel berkolaborasi dengan berbagai mitra antara lain Yayasan Dompet Dhuafa, KitaBisa, Majelis Telkomsel Taqwa dan Startup Digital Ternaknesiayang membantu proses penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh penerima manfaat yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk memperkuat upaya kolaboratif dalam menjalankan inisiatif corporate social responsibility (CSR), sehingga diharapkan dapat membantu dalam penanganan

masalah sosial ekonomi di tengah masa sulit yang sedang dialami masyarakat.

Di samping itu, pada program pengadaan bantuan hewan kurban tahun ini, Telkomsel melalui MTT berkolaborasi dengan pengelola platform aplikasiTernaknesia. Melalui Ternaknesia ini, karyawan Telkomsel juga berpartisipasi aktif untuk melakukan pengadaan hewan kurban melalui sistem pembayaran dengan memanfaatkan layanandigital payment LinkAja. Ternaknesia sendiri merupakan startuppeserta programThe NextDev Telkomsel di bidang peternakan yang menawarkan sistem bagi hasil antara peternak dengan investor. Sehingga, langkah kolaborasi bersama Telkomsel ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas di Indonesia, terutama untuk memajukan perekonomian dan digitalisasi layanan sektor peternakan lokal.

“Kami berharap, bantuan serta upaya kolaboratif bersama ini dapat membawa keberkahan serta manfaat bagi masyarakat yangmemaknai Hari Raya Idul Adha dengan rasa syukur, di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kami juga terus berkomitmen memperkuat upaya kolaboratif dengan para pemangku kepentingan untuk terus bergerak maju, menghadirkan semangat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, terutama sektor UMKM di bidang peternakan,” pungkas Setyanto. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Halaman 4

SKB CPNS

14 Hari Sebelum Tes, Peserta Dianjurkan Isolasi Mandiri Selong (Suara NTB) Prosedur pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 nampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya dalam SKB tahun ini, peserta yang dinyatakan lolos dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Langkah ini menyusul terjadinya pandemi virus Corona.

Menurut Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Agus Satriawan, Selasa (4/8), berdasarkan surat edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi metode CAT BKN. Tetap mengedepankan protokol kese-

hatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Untuk itu, berkaitan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait Covid-19. Perlu dilakukan penyesuaian prosedur penyelenggaraan seleksi metode CAT. “Setelah iso-

lasi mandiri selama 14 hari, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain lokasi tes,” terang Lalu Agus.

Begitupun selama pelaksanaan tes, peserta diwajibkan memakai masker dan sarung tangan dan dianjurkan memakai penutup wajah dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dan menyiapkan alat tulis

berupa pensil dari rumah.

Untuk pendaftaran ulang SKB CPNS ini dilakukan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020 dengan diwajibkan memilih lokasi ujian yang disediakan oleh sistem.

Peserta juga dapat mengubah pilihan lokasi ujian SKB mulai dari tanggal tersebut dan pencetakan kartu ujian dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus dengan estimasi pelaksanaan ujian dari bulan September hingga Oktober. Adapun jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB di Lotim sebanyak, 1.193 orang.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendid-

ikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng), H.M.Nazili, S.IP. Dijelaskannya, pada pelaksanaan SKB yang dilakukan pada suasana pandemi Covid-19, ada beberapa perubahan aturan yang harus dipenuhi para peserta SKB. “Salah satunya terkait persyaratan bagi peserta SKB yang khusus berasal dari luar Loteng, itu harus membawa surat keterangan rapid test yang menyatakan hasilnya non reaktif,” tegasnya, kepada wartawan, Selasa (4/8).

Dikatakannya, persyaratan tersebut sudah menjadi aturan di semua daerah, karena sudah diatur oleh panitia pusat, sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal itu un-

tuk memastikan peserta SKB nantinya benar-benar dalam kondisi sehat serta bebas dari paparan Covid-19.

Lalu bagaimana dengan peserta dari Loteng? Nazili mengatakan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan surat keterangan rapid test. Tapi sebelum mengikuti SKB, peserta bersangkutan harus melalui proses pemeriksaan kesehatan dan diwajibkan untuk mematuhi standar protokol Covid-19, terutama soal penggunaan masker, itu wajib bagi semua peserta SKB. Untuk itu, antara sesi satu dengan yang lain jarak waktunya bisa sampai satu setengah

jam, karena harus menunggu proses sterilisasi ruang ujian oleh petugas dari Satgas Covid-19. “Memang sedikit ribet SKB kali ini, tapi memang ini standar yang harus diterapkan.

Baru kita dibolehkan menggelar SKB,” ujar Nazili.

Terhadap peserta yang nantinya terindikasi terpapar Covid-19 pada saat pemeriksaan kesehatan, oleh panitia seleksi sudah disiapkan ruang khusus supaya potensi penyebaran Covid-19 bisa diminimalir. “Jadi semua dilaksanakan sesuai protokol Covid-19,” ujarnya, seraya menambahkan, SKB akan diikuti sebanyak 1.145 peserta. (yon/kir)

Sensus Penduduk Online BPS KLU Lampaui Target

Pimpinan DPRD Segera Panggil Bupati Loteng

Tanjung (Suara NTB) BPS Kabupaten Lombok Utara (KLU) meraih dukungan partisipasi masyarakat KLU pada Sensus Penduduk Online pada sensus 5 Februari - 30 Mei 2020 lalu. Total partisipasi masyarakat mencapai 106,43 persen dari target.

Kepala BPS KLU, H. Muhadi, SH., kepada wartawan Selasa (4/8) mengungkapkan, capaian partisipasi sensus penduduk online di KLU cukup tinggi. Di NTB, tidak semua sensus online BPS kabupaten/kota melebihi target.

“Di NTB ini tidak semua melebihi target. Hanya Sumbawa, Lotim, Loteng, Lobar, Sumbawa Barat dan KLU saja,” ujarnya.

Atas partisipasi itu, BPS RI memberi apresiasi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah setempat.

Pemda setempat diberikan piagam penghargaan atas kontribusi masyarakatnya.

Muhadi menyebut, warga yang ikut berpartisipasi sebanyak 13.954 KK, atau 46.643 jiwa. Target sensus online di KLU sendiri sejumlah 13.086 KK atau 43.742 jiwa.

Sementara, Bupati KLU H. Najmul Akhyar bersyukur KLU menjadi salah satu daerah yang melampaui target. Hal tersebut merupakan berkat kerjasama Pemda KLU dan BPS yang intens melakukan sosialisasi. Mulai dari imbauan rilis maupun audio visual. “Alhamdulillah berhasil. Kita tetap mengimbau warga tetap menerima baik kegiatan BPS,” ujar dia.

Kata dia, data BPS ini menjadi indikator atau referensi Pemda dalam mengambil kebijakan. Sebab jika tidak memiliki data yang valid dan bagus, maka kebijakan Pemda nantinya bisa keliru. ”Karena dengan data kita bisa tahu berapa warga miskin, warga difabel, tidak sekolah dan lainnya,” jelas Najmul. “Data inilah yang kita pakai untuk langkah awal RPJMD 2020, APBD dan lain sebagainya,” pungkas dia. (ari)

Praya (Suara NTB) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menerima laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya, pimpinan DPRD Loteng pun berencana segera melayangkan panggilan kepada Bupati Loteng sesuai permintaan dari Pansus Covid-19 yang tertera dalam laporannya.

“Laporan pansus sudah kita terima. Dan, segera akan kita kaji. Untuk selanjutnya menjadi dasar kita mengundang kepala daerah dalam hal ini Bupati Loteng,” aku Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, kepada Suara NTB, Selasa (4/8).

Dalam laporannya, Pansus Covid-19 mengatakan masih banyak hal yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi, terutama kaitannya dengan pengambil kebijakan penanganan Covid-19 di daerah ini, sehingga penting untuk menghadirkan Bupati Loteng selaku penanggung jawab penanganan Covid-19 di Loteng.

“Tahap awal kita undang dulu Bupati Loteng, untuk bisa hadir di pertemuan dengan Pansus Covid-19. Soal bagaim-

(Suara NTB/yon)

DITUTUP SEMENTARA - Inilah kawasan pendakian di Bukit Kondo Savana Propok. Pendakian ke objek wisata tersebut, saat ini ditutup sementara lantaran adanya aksi dugem yang dilakukan oleh pengunjung di lokasi perkemahan.

Video Wisatawan Dugem Beredar

Pendakian ke Savana Propok Ditutup Sementara Selong (Suara NTB) Jalur pendakian ke Bukit Kondo Savana Propok kembali ditutup sementara. Kebijakan tersebut menyusul dugaan adanya aksi dugem yang dilakukan oleh para wisatawan akhir pekan lalu yang terekam dalam sebuah video berdurasi sekitar satu menit. Penutupan dilakukan oleh pengelola dalam hal ini pokdarwis berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk dilakukan evaluasi.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim, Royal Sembahulun, menyambut baik kebijakan penutupan sementara pendakian ke Bukit Kondo Savana Propok tersebut. Penutupan sementara oleh pengelola yang mendapatkan izin dari TNGR selaku pemilik kawasan merupakan langkah yang cukup tepat. Sikap tegas dari pengelola justru sangat dibutuhkan ketika ada hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh para pengunjung yang dapat menunggu kenyamanan pengunjung lain.

“Penutupan tidak dilakukan secara permanen. Hanya sementara sembari melakukan evaluasi internal pengelola dan memutuskan langkah-langkah yang lebih baik dalam mengatur ketertiban pengunjung agar ke depan menjadi lebih baik dan profesional,” terangnya.

Penutupan ini juga menjawab tudingan netizen yang berkomentar miring menganggap pengelola hanya mementingkan uang. Kebijakan ini juga sebagai wujud nyata dan komitmen kelompok pemuda Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba yang tergabung dalam pokdarwis sebagai pioner pengembangan pariwisata di Desa Bebidas.

“Destinasi wisata yang menawarkan alam harus melakukan hal yang sama, yaitu mengedepankan kenyamanan para pengunjung yang lain,”terangnya.

Meskipun berjoget bukanlah hal terlarang, namun alangkah baiknya tidak dilakukan di atas gunung, karena dapat mengganggu orang lain dengan tujuan mencari ketenangan sambil menikmati keindahan alam yang ada. Selain itu, satwa yang ada di sekitar lokasi perkemahan juga tidak terganggu.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, S.Pd, M.Pd, sangat menyesalkan adanya video dugem wisatawan yang viral di media sosial di Savana Propok. Dispar berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi karena cukup mencoreng dunia pariwisata. Apalagi, Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lotim terutama Sembalun ditetapkan sebagai kawasan wisata halal atau wisata syariah. Untuk itu, antara Dispar, TNGR dan pihak terkait lainnya harus tetap berkoordinasi untuk melahirkan atraksi-atraksi pariwisata yang positif.

Adapun tingkat kunjungan wisatawan ke Bukit Kondo Savana Propok terus mengalami peningkatan. Terlebih pas kunjungan ataupun pendakian yang dilakukan oleh, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, beberapa waktu lalu. Pendakian yang dilakukan oleh bupati itu, menurut Kabid Pemasaran pada Dispar Lotim, Muhir, S.Pd, menjadi magnet bagi wisatawan dan memberikan dampak yang cukup positif bagi pengembangan pariwisata Lotim ke depan. (yon)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Masyarakat di Aik Prape Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel saat menerima pendistribusian air bersih dari tim BPDB Lotim, Selasa kemarin.

14 Kecamatan Kirim Data Potensi Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mengirim data potensi terjadinya krisis air bersih di wilayahnya masing-masing per tanggal 4 Agustus 2020.

Dari jumlah ini, beberapa di antaranya sudah didistribusikan air bersih dan dilakukan monitoring maupun evaluasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan, 14 kecamatan yang sudah mengirimkan data potensi kekeringan tersebut, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Aikmel, Lenek, Sambelia, Keruak, Suela, Sembalun, Sakra, Suralaga. Pihaknya melakukan pendistribusian air bersih berdasarkan permintaan serta dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejak Senin lalu.

“Yang sudah dilakukan monev dan pendistribusian air bersih ini, Kecamatan Suela, Aikmel dan Jerowaru 4 ar-

mada. Begitupun kecamatan lainnya dijadwalkan,” terang Lalu Rusnan,Selasa (4/8).

Dalam pendistribusian air bersih ini, masyarakat begitu antusias dengan menyiapkan tempat-tempat penampungan air berupa ember, jeriken dan sejenisnya. Dari 14 kecamatan yang potensi terjadi krisis air bersih itu disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari ketersediaan mata air yang mengering, pipanisasi yang terputus hingga kondisi hutan yang mulai memperihatinkan. Untuk itu, tim BPBD Lotim secara intens melakukan monitoring untuk melihat situasi di lapangan.

Sebelumnya, Pemda Lotim mengeluarkan SK penetapan status siaga darurat bencana kekeringan sesuai SK Nomor: 188.45/423/BPBD/2020 untuk menyiapkan langkahlangkah secara cepat dan tepat. Penetapan Lotim sebagai darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi risiko dampak bencana yang lebih luas, sehingga perlu dilakukan

upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terhadap bencana kekeringan.

Atas dasar itulah kemudian ditetapkan keputusan bupati tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Lotim.

Dalam keputusan bupati itu, status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Lotim terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Meskipun pada awal Juli bencana kekeringan belum mulai dirasakan masyarakat karena belum adanya permintaan dan laporan. Namun penetapan siaga darurat bencana kekeringan dilakukan dengan melihat kondisi cuaca tahun 2019 lalu. Di mana tercatat sebanyak 13 kecamatan di Lotim yang rawan kekeringan. Diantaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sembalun, Sambelia, Suela, Terara, Aikmel, Sikur, Montong Gading, Sakra, Lenek dan Selong dengan jumlah terdampak sebanyak 39.691 KK atau 127.155 jiwa. (yon)

9,5 Ton Produk Lokal Gula Semut Diserap untuk JPS Mantap Giri Menang (Suara NTB) – Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Lombok Barat (Lobar) bersyukur bisa diakomodir produk lokal gula semut untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mantap tahap III. Total gula semut yang diserap mencapai 9,5 ton dengan total 38 ribu packs yang akan dibagikan ke 10 kecamatan di Lobar. Diserapnya produk gula semut untuk JPS ini mampu menghidupkan lagi usaha mereka yang sebelumnya mati suri akibat dampak pandemi.

Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Desa Kekait Kecamatan Gunungsari H. Mustaan berterima kasih kepada Pemda Lobar yang telah mengakomodir pelaku usaha gula semut masuk item bantuan JPS Mantap.

“Kami sangat terbantu dalam hal ini, yang sebenarnya dampak pandemi ini kami mengalami keterpurukan, baik dari segi pemasaran dan permodalan. Dengan diakomodirnya produk gula semut tidak kurang dari 9,5 ton yang dibutuhkan dengan 38 ribu packs berisi 250 gram per packs,” jelas dia.

Jumlah IKM dan petani yang terlibat mencapai ratusan orang. Di Kekait saja ada 314 petani aren yang bisa diakomodir lebih dari 60 persennya atau sekitar 160 orang.

Ditambah lagi di kecamatan lain, seperti Lingsar, Batulayar dan Narmada bisa mengangkat. Dampak positifnya pemasaran gula aren ini bisa lebih lancar dibanding sebel-

(Suara NTB/her)

SIAPKAN - Pelaku IKM di Lobar H. Mustaan dan Abdul Hadi saat mempersiapkan gula semut untuk diserap bantuan JPS Mantap Tahap III. umnya awal pandemi Corona.

Harga jual gula aren ini dari pemerintah Rp 25 ribu dikalikan 38 ribu packs, maka totalnya mencapai Rp950 juta.

“Ini sangat membantu IKM dan petani aren,”ujar dia.

Pelaku IKM Abdul Hadi asal Langko Lingsar mengatakan total produk gula semut yang diserap untuk JPS mencapai 9,5 ton lebih dengan jumlah IKM dan petani aren dan lain-lain yang terlibat mencapai ratusan orang. Sejauh ini dampak Covid-19 pelaku IKM mati suri karena banyak produk gula aren ini tidak terbeli. “Bahkan terjadi penumpukan di setiap petani, karena tak bisa terjual (terkendala pasar). Sehingga kehadiran JPS mantap ini sangat berarti sekali,” jelas dia. Pihaknya pun sudah menyiapkan gula semut untuk JPS mantap, bahkan ia hanya bu-

tuh waktu 18 hari bisa memproduksi 9,5 ton.

Dalam sehari kata dia, para IKM yang terhimpun di LBS mampu memproduksi gula semuat 150 kilogram per hari.

Ditambah IKM binaan di wilayah sekitar, terdapat puluhan IKM yang memproduksi gula semut dalam bentuk yang sudah jadi mulai dari 10 kilogram hingga ratusan kilogram, sehingga pihaknya tidak kesulitan mendapatkan bahan baku gula semut, karena petani aren banyak menjadi binaan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial L Marta Jaya mengatakan pihak pemda berkomitmen memberdayakan IKM dan menyerap produk lokal dalam penyaluran JPS Mantap Tahap III ini.

“Kita akomodir gula semut, sudah ada kesepakatan antara BUMde dengan IKM,”jelas dia. (her)

ana teknis selanjutnya, nanti kita lihat,” terangnya.

Jika nantinya Bupati Loteng tidak bisa hadir, masih ada tahapan selanjutnya yang bisa ditempuh oleh DPRD Loteng sesuai dengan hak-haknya yang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi yang jelas, soal undangan ke Bupati Loteng tersebut bukan suatu yang aneh, karena pada prinsipnya, baik itu kepala daerah maupun DPRD itu adalah bagian dari unsur pemerintah daerah. Dengan fungsi serta tugas yang berbeda. Di mana kepala daerah berserta jajarannya selaku eksekutif, berfungsi menjalankan pemerintahan. Sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Covid-19, Legewarman S.IP., menegaskan kalau pihaknya sudah menyerahkan laporan hasil kerja pansus ke pimpinan DPRD Loteng secara resmi, sebagaimana permintaan pimpinan dewan sebelumnya. Kini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRD Loteng, soal tindaklanjutnya, khususnya soal pemintaan Pansus Covid-19 untuk menghadirkan Bupati Loteng. (kir)

Tak Ada Sarpras Pendukung

Dua UPTD Sentra Gula Aren di Lobar Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah bangunan proyek UPTD Sentra Gula Aren yang dibangun di Lombok Barat (Lobar) tahun 2018-2019 lalu sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya diduga diakibatkan tidak ada kesiapan SDM atau aparatur untuk mengoperasionalkan. Selain itu perangkat pendukung, seperti peralatan kantor dan sarana prasarana (sarpras) pendukung operasional tidak ada.

Seperti yang terjadi di bangunan proyek UPTD gula aren di Desa Langko dan Wadon Desa Kekait. Dua proyek yang menghabiskan dana masingmasing Rp780 juta untuk UPT di Desa Langko dan Wadon Kekait senilai Rp1,8 miliar ini dibangun tahun 2018 - 2019, namun belum bisa difungsikan, karena tidak ada SDM dan sarana prasarana pendukung. Dua UPT gula aren dibangun menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 dan 2019 dan bangunan ini belum diserahterimakan.

Kepala Bidang Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar Hj. Baiq Laksmi Dwiarti mengakui bangunan ini ditargetkan bisa beroperasi tahun depan, karena sudah dilakukan penyiapan SDM aparatur yang akan mengisi UPTD tersebut. “Sudah dilantik mutasi kemarin, mudahan bisa dioperasikan awal tahun depan,”

jelas dia.

Selain itu, pengadaan sarana prasarana produksi dilakukan tahun ini senilai Rp 900 juta lebih masing-masing Rp 500 juta dan Rp 400 juta lebih untuk dua UPTD tersebut. Pengumuman pengadaan sarana prasarana ini tengah berlangsung. Sebelumnya pengumuman pengadaan di LPSE sempat hilang akibat dampak pandemi, namun muncul kembali. Peralatan ini akan tiba awal bulan September, karena diperkirakan masa lelang sampai pengadaan butuh waktu tiga bulan.

Diakuinya belum beroperasinya UPT ini tidak terlalu mengganggu program, karena kegiatan UPT ini bersifat khusus diperuntukkan untuk gula aren di masing-masing desa, seperti UPT Langko mencakup Narmada – Lingsar, sedangkan di Kekait melingkupi Gunungsari dan Batulayar.

Sementara itu, Kepala Desa Langko Mawardi mengatakan terkait UPTD ini pihaknya belum tahu secara detail, seperti apa regulasi dan siapa yang akan menempati. Yang jelas UPTD ini adalah milik pemda dan belum diserahterimakan ke desa. “Belum ada diserahkan ke desa, sepertinya tidak diserahkan ke desa tapi pihak pemda yang mengoperasikannya, itu informasi yang kami dapatkan,” aku dia.

Kalaupun bangunan ini diserahkan pengelolaannya ke desa, maka pihaknya sangat siap. Bahkan pihaknya siap menganggarkan sarana prasarana yang belum ada.(her)

(Suara NTB/her)

BELUM DIFUNGSIKAN - UPTD Gula Aren Desa Langko Kecamatan Lingsar yang dibangun senilai ratusan juta belum difungsikan, karena terkendala sarana prasarana pendukung.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Halaman 5

HBY Akui Bangun Dinasti Kepemimpinan Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengakui dirinya sedang berusaha membangun dinasti kepemimpinan di daerah ini. Salah satunya dengan mengizinkan sang istri, Hj. Eri Aryani untuk ikut Pilkada 2020. Berpasangan dengan mantan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, SH, ia berkeyakinan keluarga besarnya mampu membangun daerah ini.

(Suara NTB/ist)

Sekretaris BKPP Kabupaten Sumbawa, Arief Hidayat didampingi Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan.

Menurut dia, apa yang tengah diperjuangkan saat ini tak ubahnya seperti yang diusahakan calon-calon lain, yakni mengembalikan dinasti kepemimpinan yang sudah diemban orang tua atau keluarganya. “Kalau anda bilang Bupati Dompu sedang membangun dinasti, ia. Calon yang lain-lain itu ada anak mantan Bupati, ada mantan Bupati. Saya membangun dinasti yang lain mengem-

balikan dinasti,” ungkapnya.

Alasan mendasar dirinya mendorong sang istri ikut dalam kontestasi ini, tidak lain untuk meneruskan keberhasilannya selama hampir 10 tahun memimpin bumi Nggahi Rawi Pahu. Angka kemiskinan misalnya, dari 20 persen di tahun 2010 kini turun signifikan sampai 12 persen, pun pendapatan perkapita masyarakat termasuk yang tertinggi di NTB. Nom-

inalnya Rp30 juta/orang pertahun dari Rp9 juta/orang pertahun di tahun 2010.

Capaian tersebut tak heran membuat banyak warung bermunculan di sepanjang jalan, bahkan tak sedikit rumah kini berubah bentuk menjadi ruko dan pegawai mulai terjun ke dunia usaha. “Kenapa? karena ada uang yang beredar di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dikatakan, program Terpijar

BSPS di Sumbawa Diperkirakan Tuntas Bulan Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres fisik pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR di Sumbawa untuk tahun ini diperkirakan tuntas pada Agustus bulan ini. Hingga 30 Juli 2020, capaian progres untuk 200 rumah tahap pertama sudah mencapai 84 persen.

Sebagaimana disampaikan Kasi Pembangunan Perumahan Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan PRKP Sumbawa, Alwan Patawari S.T, Kamis (14/5) kemarin. Kondisi (Suara NTB/ist) hingga saat ini, untuk taAlwan Patawari hap pertama sebanyak 200 unit rumah, sebanyak 168 unit progres fisiknya sudah mencapai 100 persen. Sisa 32 unit capaiannya berkisar 81-90 persen. “Tinggal finishing dibagian atap. Jadi, kita perkirakan tuntas 100 persen bulan ini,”terangnya.

Sedangkan untuk tahap kedua, periode 3 Agustus 2020, sudah mencapai 87,17 persen. Jadi capapainnya menunjukkkan progres yang positif.

Diketahui, dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini disesuaikan dengan standar covid. Sesuai protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Program BSPS untuk tahap pertama sebanyak 200 unit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada delapan desa di empat kecamatan. Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang, desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Kemudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge.

Sementara program BSPS Tahap II tahun 2020 sebanyak 150 unit rumah yang tersebar di enam desa pada tiga kecamatan. Tersebar di 6 desa dalam 3 kecamatan. Berlokasi di desa Muer dan desa Selante kcamatan Pelampang. Kemudian desa Luk Kecamatan Rhee. Desa Jorok, desa Labuan Bajo dan desa Stowe Brang kecamatan Utan.

Syarat penerima bantuan, diantaranya, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya rumah yang tidak layak huni. Belum pernah menerima bantuan sejenis dan bersedia berswadaya, membentuk kelompok dan tanggung renteng. Jenis kegiatan BSPS di Sumbawa tahun ini, berupa peningkatan kualitas rumah swadaya dengan besaran bantuan Rp. 15 Juta untuk bahan bangunan ditambah Rp. 2,5 Juta untuk upah pekerja sehingga totalnya Rp. 17,5 Juta. (arn/*)

(Suara NTB/jun)

H. Bambang M. Yasin kan waktu 10 tahun ada manfaatnya untuk masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Masyarakat Kiantar Keluhkan Sumur Bor Tidak Berfungsi

Aturan Penggajian P3K akan Terbit November Sumbawa Besar (Suara NTB) Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (P3K) di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum mendapatkan gaji.

Pemkab setempat masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur terkait gaji dan tunjangan yang diperkirakan terbit pada November mendatang.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Arief Hidayat, S.STP., M.Si menyebutkan, informasi terakhir dari BKN, proses pengangkatan P3K ini menunggu Perpres terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Sementara ini perkembangan yang diikuti, sudah selesai harmonisasi antar kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN dan Menpan RB. “Harmonisasi itu sudah selesai dan rancangan Perpres-nya informasinya sudah di Sekretariat Negara.

Mudah-mudahan Perpres ini terbit dalam waktu dekat,” ujarnya didampingi Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si. Dijelaskannya, berdasarkan PP 48 tahun 2018 terkait P3K, diaturan peralihannya amanatnya juklak juknis paling lambat dua tahun setelah terbitnya PP. Jika ditarik mundur, maka juklak juknis paling lambat sekitar 22 November 2020 mendatang. “Di PP P3K itu, di aturan peralihannya amanatnya dua tahun setelah terbitnya PP paling lambat juklak juknisnya. Berarti sekitar 22 November 2020 deadline waktu terakhirnya menurut PP,” terangnya.

Pihaknya berharap Perpres yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K terbit sebelum deadline waktu sesuai dengan PP. Bahkan diharapkan sebelum November mendatang. Karena dari yang dibaca di webside BKN, kemungkinan bisa bersamaan dengan proses pengangkatan CPNS jalur umum formasi 2019. Di mana jadwal dari BKN, proses usulan NIP CPNS sekitar bulan Oktober sampai Desember.

“Kalau informasi BKN itu mungkin prosesnya bisa saja bersamaan atau ada selisih sedikit dengan proses pengangkatan CPNS formasi 2019 yang sebentar lagi masuk pelaksanaan SKB-nya di awal November. Karena jadwal SKB seluruh Indonesia dari minggu pertama September sampai dengan 12 Oktober. Mudah-mudahan dalam rentang waktu itu sebelum 22 November itu sudah clear and clean terkait dengan regulasi gaji dan tunjangan P3K,” harapnya.

Karena dasar SK Bupati terkait P3K adalah pertimbangan teknis dari BKN. Jika pertimbangan teknis tersebut sudah ada, Pemda pun diakuinya sudah siap. Apalagi pemberkasan P3K saat ini sudah diselesaikan. Tinggal menginput di aplikasi. “Pemda sudah siap. Tinggal menunggu regulasi dari pusat dalam bentuk Perpres gaji dan tunjangan P3K,” tandasnya.

DPRD Sumbawa sebelumnya juga telah menggelar hearing terkait kejelasan nasib P3K ini. Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ismail Mustaram berharap bulan November 2020, nasib P3K menjadi jelas, terutama soal reegulasi tentang penggajian mereka. “Kami meminta Pemkab Sumbawa mengawal hal ini dengan baik. Secara pararel, kami dari DPRD juga akan ke Kementerian MenPANRB, untuk mengejar Kouta tenaga P3K tahun 2021,”pungkasnya. (ind/arn)

yang dicanangkan selama ini memiliki hubungan yang erat dengan dunia pendidikan. Karena buah dari program itulah pemandangan di sekolah berubah tiap tahunnya. Kemudian tidak terlihat lagi siswa yang datang sekolah menggunakan sandal jepit atau pakaian lusu karena keterbatasan ekonomi keluarga mereka.

Selain menjadi kebanggaan pribadinya selaku orang nomor satu di daerah, keberhasilan tersebut patut disyukuri semua pihak. “Lihat orang punya mobil meskipun pickup, warga bisa punya sepeda motor orang yang pertama kali bersyukur adalah saya.

Artinya apa, saya menghabis-

(Suara NTB/ist)

LENGANG – Suasana di lokasi posko pintu masuk KSB di Kecamatan Poto Tano.

Posko Pintu Masuk Dibubarkan, Pengawasan Fokus di Desa Taliwang (Suara NTB) Sepekan terakhir, masyarakat sudah bisa leluasa keluar masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari arah kecamatan Poto Tano. Pasalnya tidak ada lagi aktivitas pengecekan kesehatan karena posko pengawasan Coronavirus Disease (Covid-19) yang dibuat gugus tugas kabupaten telah dibubarkan.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh menjelaskan, pembubaran posko pintu masuk kabupaten di kecamatan Poto Tano itu bukan dikarenakan ada pelonggaran terkait upaya pencegacahan Covid-19 di daerah. Pembubaran dilakukan menyusul terjadinya perubahan pola pengawasan terhadap lalu lintas orang dari dan menuju KSB. Dari yang sebelumnya tim kabupat-

en sebagai garda terdepan di posko pintu masuk Poto Tano, kini tanggung jawabnya di alihkan ke desa dan kelurahan.

“Jadi pengawasan orang masuk itu sekarang langsung oleh desa atau kelurahan,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (4/8).

Menurutnya, desa dan kelurahan saat ini sudah siap meniadi garda terdepan dalam rangka pengawasan lalu lintas orang di tengah pandemi virus corona ini. Infrastruktur mereka telah lengkap yang sudah dibuktikan dengan kesiapan desa/ kelurahan mengikuti lomba cipta kampung sehat. “Dalam lomba itu elemen pengawasan orang masuk turut dinilai. Dan semua desa/kelurahan sudah punya. Nah sekarang tinggal dimaksimalkan fungsinya saja,” papar H. Tuwuh.

Prosedur kerja pengawasan orang masuk oleh tim gugus tugas desa/kelurahan, diuraikan H. Tuwuh hampir sama dengan kabupaten sebelumnya. Tim desa/kelurahan harus mendata setiap orang yang datang dari luar daerah. Mengecek kondisi kesehatannya dan berkoordinasi dengan tim medis jika menemukan gejala sakit terhadap orang yang baru datang tersebut.

“Didata, dicek kesehatannya. Setelah itu data disampaikan ke kecamatan untuk kemudian diteruskan ke gugus tugas kabupaten,” beber H. Tuwuh.

Ia menegaskan, pola pengawasan langsung oleh desa/kelurahan ini lebih efektif. Sebab setiap orang yang baru datang dari luar daerah bisa dipastikan langsung tujuannya masuk ke KSB.(bug)

Dana Covid-19 Kota Bima Diaudit BPK NTB Kota Bima (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, dikabarkan mengaudit khusus anggaran atau biaya penanganan Covid-19, yang bersumber pergeseran (refocusing) APBD Kota Bima Tahun 2020, belum lama ini.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Tim dari BPK Perwakilan NTB mulai melakukan pemeriksaan serta audit khusus dana Covid-19 Kota Bima selama 8 hari, yakni sejak 13 hingga 22 Juli lalu.

Tidak hanya itu pihak BPK perwakilan NTB juga melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Bima untuk meminta data dan dokumen realisasi penggunaan atau pertanggungjawaban dana Covid-19.

Adanya pemeriksaan serta permintaan data dan dokumen Covid-19 tersebut juga diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH dikonfirmasi, Selasa (4/ 8). Namun Ia membantah au-

(Suara NTB/Uki)

Mukhtar Landa dit khusus. “Ada memang pemeriksaan kemarin. Pemeriksaan seperti biasa, bukan audit khusus,” katanya.

Lebih lanjut Mukhtar mengaku saat turun pemeriksaan, pihaknya juga telah menyerahkan data dan dokumen sesuai permintaan dan yang dibutuhkan oleh pihak BPK.

“Semua dokumen sudah kita serahkan untuk diperiksa lebih lanjut,” katanya.

Tidak ingin terjadi misinformasi terkait penggunaan dana Covid-19, Sekda menegaskan pemeriksaan tersebut bukanlah audit khusus, karena tidak ada bunyi perihal surat perihal audit khusus.

“Kami tegaskan lagi bukan audit khusus. Hanya pemeriksaan biasa. Dan pemeriksaan ini tidak hanya di Kota Bima, tetapi berlakku secara nasional,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, pergeseran APBD Kota Bima tahun 2020 mencapai Rp28 miliar.

Selain biaya penanganan Covid-19 anggaran itu untuk biaya DBD, Rabies dan pembiayaan tidak terduga lainnya. “Berdasarkan nomenklatur anggaran ini disebut Biaya Tak Terduga (BTT). Penggunaannya tidak hanya untuk Covid-19 saja, tapi termasuk biaya lainnya,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Masyarakat desa Kiantar kecamatan Poto Tano, mengeluhkan tidak berfungsinya sumur bor di desa setempat. Air sumur tersebut terasa payau sehingga tak layak dikonsumsi di tengah krisis air bersih saat ini. Pemdes sudah melaporkan kondisi tersebut ke BPBD untuk segera disikapi.

“Kami sangat sayangkan proyek sumur bor yang dibangun tersebut tidak memberikan manfaat apapun padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bencana kekeringan juga menjadi masalah tahunan yang kami alami tetapi pola penanganannya cenderung hanya untuk jangka pendek saja,” keluh Kades Kiantar Hasbullah kepada Suara NTB, Selasa (4/8).

Karena kekeringan di desa Kiantar terjadi setiap tahun, penanganannya juga harus dilakukan untuk jangka panjang.

Kalaupun diberikan bantuan sumur bor, diharapkan bisa berfungsi optimal. Tidak seperti saat ini. Saat ini, masyarakat sangat bergantung bantuan air bersih dari Polres maupun dari BPBD. Parahnya lagi, khusus musim kemarau tahun ini, distribusi air belum pernah dilakukan. Padahal desa setempat sudah mulai kekeringan sejak akhir Mei lalu. “Kami tidak mau diberikan proyek yang tidak bermanfaat lagi karena sayang uangnya habis begitu saja. Kami juga meminta Pemerintah supaya masalah tahunan yang kami hadapi bisa segera disikapi,” sebutnya.

Disebutkannya 500 kepala keluarga terdampak kekeringan, dari Dusun Sagena. Kondisi ini sudah dilaporkan ke Pemerintah untuk segera disikapi supaya masyarakat terban-

tu. Sementara untuk jangka pendek, pihaknya berharap sumur bor di kantor Camat Poto Tano bisa dimanfaatkan sembari menunggu bantuan air bersih. Pihaknya juga tengah mencari mata air yang bisa dimanfaatkan. Bahkan di salah satu titik di atas bukit dianggap sangat bagus untuk dibangun sumur bor yang akan dialirkan ke seluruh dusun. “ Kami berharap untuk jangka pendek sumur bor di kantor camat Poto Tano bisa kami gunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kami juga akan tetap berupaya mencari sumber mata air untuk kita buatkan sumur bor dalam,” tukasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd mengatakan, memamg untuk sementara baru desa Kiantar saja yang sudah melapor mengalami kekeringan dan dilakukan pendistribusian air bersih sesegera mungkin. Sedangkan untuk daerah lainnya, saat ini kondisi di lapangan sudah masuk dalam kategori kuning dan beberapa sumur warga juga masih memiliki air meskipun mulai menyusut.

Sementara untuk sumur bor yang tidak bisa digunakan, pihaknya mengaku akan tetap mencari jalan keluar terbaik supaya tidak sia-sia apa yang sudah dibangun tersebut.

“Baru satu desa yang melapor mulai terdampak kekeringan bahkan pemantauan di wilayah lain juga akan terus dilakukan, sebagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan ketika meluas,” terangnya.(ils)

Pelayanan Cuci Darah RSMA Masih Terkendala Izin Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan cuci darah (Hemodialisa) di RS HL Manambai Abdul Kadir (RSMA) hingga kini belum dilakukan. Saat ini rumah sakit setempat sudah menyediakan gedung, peralatan serta Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi masih terkendala pada proses izin operasional.

“Kami masih ada kendala pelayanan HD. Itu Sebenarnya sudah siap dari sisi SDM dan alat. Yang jadi masalah adalah proses perizinan,” kata direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan.

Dijelaskannya, untuk mengantongi izin operasional, pihaknya menunggu tim Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) melakukan visitasi.

Hal ini juga terus dikawal. Bahkan pihaknya meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi agar izin operasional ini menjadi perhatian khusus.

Dengan beroperasinya pelayanan ini nantinya, maka pasien tidak lagi harus ke luar daerah untuk melakukan cuci darah. Begitu pula pasien cuci

(Suara NTB/ist)

Arindra Kurniawan darah dari daerah lain seperti Bima dan Dompu juga bisa ditangani di RSMA. “Sampai sekarang kita tetap berusaha supaya terus kita kawal Pernefri untuk melakukan visitasi.

Termasuk kami minta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi supaya menjadi perhatian khusus. Bahwa kita sangat membutuhkan pelayanan HD,” tandasnya. (ind)

Hindari Swab dari Sumbawa, Pasien Positif Covid-19 Meninggal di Dompu Dompu (Suara NTB) – Salah seorang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal di ruang isolasi RSUD Dompu, Selasa (4/8) dini hari. Ia Hr (60) warga Dusun Transat Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa.

Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, M Jufri kepada wartawan disela persiapan proses pemakaman jenazah menerangkan, Hr terindikasi terpapar Covid-19 sewaktu berada di sum-

bawa. Saat akan diambil sampel swab-nya untuk pengujian, ia justru melarikan diri ke kampung halamannya.

Mendapati hal itu pihak keluarga kemudian membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif.

“Dari Sumbawa itu sudah dalam keadaan sakit, masuk kesini juga melalui IGD,” ungkapnya.

Mencurigai pasien dengan gejala sesak napas itu terpapar Covid-19, tim medis rumah sakit lantas mengambil

sampel swab-nya untuk pengujian, sehingga diketahui Hr terkonfirmasi positif Covid19. Temuan tersebut langsung disikapi dengan mengisolasi yang bersangkutan.

Tak lama berada di ruang isolasi, lanjut M Jufri, pria renta beragama Katolik ini menghembuskan nafas terakhirnya. “Karena hasilnya positif dia ini akan dimakamkan sesuai standar Covid19,” ujarnya.

Dalam rencana awal, pemakaman Hr akan dilakukan

di pemakaman khusus yang berada di Kelurahan Dorotangga. Namun mengingat ada penolakan warga sekitar, jenazah tersebut akhirnya dikebumikan di kampung halamannya Desa Doromelo.

Prosesi ini, tegas dia, selain ditangani langsung tim gugus tugas Covid-19, juga melibatkan jajaran Polres Dompu untuk mengantisipasi munculnya reaksi tak diinginkan dari masyarakat.

Sementara itu, Humas RSUD Dompu, Ida Fitriani

membenarkan adanya pasien meninggal inisial Hr yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Ia ada pasien positif. Beliau kemarin masuk IGD, kemudian setelah dilakukan swab dia positif,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam masa tatanan kehidupan baru saat ini total warga Dompu yang sudah terpapar Covid-19 ada sembilan orang, 1 diantaranya meninggal dunia dan 8 orang lain masih menjalani perawatan intensif di Wisma Terpijar Desa Matua. (jun)

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Pro-Kontra BDR Kunci Keberhasilan BDR PEMBELAJARAN Jarak Jauh (PJJ) dengan model Belajar dari Rumah (BDR) secara daring memerlukan kesiapan infrastruktur yang merata. Selain itu, pendampingan dari keluarga menjadi kunci berhasilnya BDR. Namun, tidak semua keluarga memiliki kesempatan dan kemampuan melakukan pendampingan.

Sosiolog dari Universitas Mataram, Azhari Evendi, S.Sos., MA., ditemui pada Selasa (4/8) menjelaskan, peralihan pembelajaran konvensional ke daring harus memperhatikan infrastruktur. Tidak (Suara NTB/ron) semua daerah di IndoneAzhari Evendi sia memiliki infrastruktur yang sama. Di kota besar lebih efektif melaksanakan pembelajaran daring dibanding di desa, karena ketersediaan infrastruktur dan kecenderungan orang tua berpendidikan tinggi. Juga didukung dengan pola bekerja dari rumah yang memberi kesempatan orang tua mendampingi anaknya.

Di samping itu, pembelajaran daring membutuhkan pendamping. Pembelajaran secara tatap muka dibutuhkan, karena di situlah transfer emosi muncul, sehingga proses pendidikan bisa diterima oleh anak-anak.

“Kalau anak usia sekolah membutuhkan pendampingan, bayangkan saja kalau orang tuanya kurang paham dengan materi sekolah itu, ini akan jadi masalah,” ujar Azhari yang juga dosen Program Studi (Prodi) Sosiologi Unram ini.

Peran pendampingan menjadi sangat penting. Fungsi sosial keluarga harus memastikan juga fungsi pendidikan agar berjalan. Jika tidak berjalan dengan tepat, maka akan berdampak kurang baik untuk perkembangan emosi kecerdasan anak. “Artinya tidak ada masalah dengan pembelajaran daring, tapi dengan syarat tadi terpenuhi,” katanya.

Azhari menekankan, harus ada sistem keluarga yang bagus untuk mendukung belajar dari rumah itu. Kalau pun sistem keluarga belum bagus, maka harus dibenahi oleh pemerintah. “Kalau tidak, jangan berbicara daring, tapi perlu bagaimana memfungsikan keluarga untuk (bisa membimbing) pembelajaran daring itu. Tidak boleh disamakan dengan daerah perkotaan dengan infrastruktur bagus, dan SDM sudah berpendidikan,” urainya.

Terlebih lagi jika keluarga harus bekerja, atau misalnya orang tuanya menjadi petani dan satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan adalah keluar rumah untuk bertani. Maka kemungkinan besar orang tua akan mementingkan pekerjaannya. Dengan begitu tidak bisa mendampingi pendidikan anaknya yang belajar dari rumah. Ketidakmampuan orang tua siswa dalam menjelaskan mata pelajaran tertentu juga rentan menjadi masalah.

Di samping itu, usia anak-anak merupakan usia bermain. Dengan diberi kebebasan mengakses internet tanpa pendampingan, anak akan rentan menggunakannya untuk bermain. “Kalau tidak didampingi, teknologi hanya dianggap untuk bermain saja,” katanya. (ron)

Disdik Kota Mataram Terus Lakukan Evaluasi

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram terus mengevaluasi pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) di tengah pro dan kontra di masyarakat. Disdik berupaya menyiapkan strategi untuk mengatasi berbagai hambatan BDR. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/ 8) mengatakan, pro dan kontra di tengah masyarakat merupakan hal biasa. Namun, ia menegaskan, Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Disdik Kota Mataram memikirkan semua dampaknya dan terus mengevaluasi.

“Mau bilang apa, karena kondisi seperti ini, masa mau dihentikan sekolah. Artinya yang mampu bisa lewat daring, yang tidak mampu lewat luring, yang lebih tidak mampu, ada jalan lain yang disiapkan,” ujar Taufik.

Hanya saja, ia menyesalkan jika kebijakan itu baru dilaksanakan tapi sudah mengeluh. Karena, menurutnya, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan tidak bisa serta merta mengakomodasi keinginan banyak pihak.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., menjelaskan, pelaksanaan BDR dimulai Senin (27/7). Fatwir menegaskan, pada pelaksanaan BDR itu, siswa belum boleh masuk sekolah. “Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan.

Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak

yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya.

Ia mengatakan, guru-guru menyiapkan modul. Modul yang disiapkan itu untuk memudahkan pelaksanaan BDR. Bahan dari modul itu yang akan diberikan secara daring kepada siswa, bisa melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Meski demikian, modul itu juga akan digunakan untuk BDR secara luring bagi siswa yang tidak memiliki sarana memadai dalam mengakses pembelajaran daring. “Sekarang teman-teman guru sedang membahas pemberian modul itu untuk luring,” katanya.

Terkait pemberian modul untuk BDR secara luring, Fatwir

mengatakan sudah ada beberapa konsep yang bisa digunakan antara lain siswa bisa mengambil ke sekolah pada jam-jam tertentu sesuai jadwal yang diatur. Selain itu, orang tua siswa juga bisa mengambil modul dengan sistem layanan tanpa turun dari kendaraan atau drive thru. Atau guru mengantari ke rumah siswa yang dekat dengan sekolah. “Juga cara lainnya yang bisa digunakan untuk meminimalisasi kerumunan orang,” ujarnya. (ron)

M. Taufik

Ruang Kelas di SLB Harus Ditambah Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB memerlukan sejumlah perbaikan. Terutama dengan banyaknya anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan pendidikan. Penambahan ruang kelas baru dan sarana fisik lainnya akan dilakukan nantinya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., Selasa (4/8) mengatakan, diperlukan perbaikan dan penambahan sarana fisik pada SLB di NTB. Ada beberapa sarana yang menjadi prioritas antara lain penambahan ruangan kelas, ruang keterampilan, pagar, dan asrama. “Dianggarkan oleh Dinas Dikbud NTB melalui APBD,” ujar Eva. Eva melakukan kunjungan ke SLB di Pulau Lombok dan Sumbawa beberapa waktu lalu. Dari kunjungannya ke Pulau Sumbawa, diperlukan perbaikan yang difokuskan pada sarana fisik, terutama di SLBN 2 Sumbawa yang memerlukan tembok keliling dan sarana lainya. Juga pemanfaatan lahan kosong untuk apotik hidup, dan lain sebagainya.

Tingginya animo masyarakat menyekolahkan anaknya di SLB membuat pemerintah membuka beberapa sekolah baru. Ada dua Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di NTB sudah mendapatkan izin operasionalnya dari Gubernur NTB yaitu SLBN 3 Lombok Timur dan SLBN 4 Lombok Tengah. Pada tahun ajaran 2020/2021 SLB tersebut sudah bisa digunakan.

Saat ini jumlah SLB negeri dan swasta di NTB sebanyak 45 sekolah. Dengan adanya tiga tambahan SLB baru, maka jumlah SLB di NTB menjadi 48 sekolah.

Jika dilihat dari jumlah sekolah, diakui Eva memang masih sangat kurang dibandingkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada.

Selain itu, Dinas Dikbud NTB juga akan membuka SLBN 3 Mataram, yang ditargetkan akan dibuka pada tahun ajaran 2021/2022. Pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu administrasi pembangunan gedung SLBN 3 Mataram sesuai dengan prosedur. Direncanakan gedung itu akan dibangun di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

“Kami upayakan secepatnya karena memang SLB di Kota Mataram sangat terbatas dan siswa yang ABK pun sangat banyak, oleh karena itu perlu penambahan SLB lagi,” katanya. (ron)

Hj. Eva Sofia Sari

(Suara NTB/ist)

KONDISI - Kondisi pengawas ruang ujian online jalur UM-PTKIN berlangsung normal di era kenormalan baru.

3.912 Peserta Ikuti Seleksi Jalur UM-PTKIN Daring Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tengah melaksanakan seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Seleksi mulai dilaksanakan serentak secara nasional mulai, Senin (3/8).

Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. H. Masnun

Tahir, menyampaikan kegiatan akan diselenggarakan selama 4 hari hingga 6 Agustus, seluruhnya dilaksanakan secara online dengan tiga sesi per hari sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, seluruh peserta secara normal akan mengikuti ujian secara online.

Adapun tahapan proses ujian

online ini sesungguhnya sama seperti ujian offline yaitu para peserta diberikan jadwal, hari, tanggal, dan sesinya.

“Semuanya dikerjakan dari rumah masing-masing dengan persyaratan dan ketentuan panitia,” urainya.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur UM-PTKIN ini secara keseluruhan diikuti

oleh 3.912 peserta. Sebelumnya panitia telah melakukan simulasi ujian untuk memastikan kelancaran proses ujian yang digelar serentak, mulai dari kelengkapan perangkat, personalia sampai kelancaran jaringan internet.

Diakuinya, secara teknis menjelaskan, pelaksanaan UM-PTKIN secara online ini

dikarenakan saat ini masih dalam situasi pandemi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan secara offline.

Dia menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan panitia pusat untuk UM-PTKIN ini dilakukan secara online agar protokol kesehatan dapat lebih terjamin untuk menghindari penyebaran Covid-19. (dys)

Mahasiswa Baru Diingatkan Gugus IV Gelar Workshop Hak dan Kewajibannya Persiapan Pembelajaran Daring Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021 dan penguatan terhadap guru. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Selaparang Kota Mataram melaksanakan workshop, Selasa (4/8).

Pelaksanaan workshop diikuti oleh seluruh guru kelas dan guru mata pelajaran di lingkup Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gugus IV Selaparang Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SDN 33 Mataram. Kegiatan dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. L. Fatwir Uzali, MPd. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. L. Fatwir Uzali, menyampaikan pentingnya workshop ini dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh guru di satuan pendidikan sekolah dasar pada masing-masing gugus di Kota Mataram.

Pada kesempatan tersebut juga, dia menjelaskan guru harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pendidik dan kuat dalam menghadapi situasi apapun termasuk situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

Selain itu, dirinya mengingatkan pentingnya tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus melakukan berbagai in-

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kepala Disdik Kota Mataram H. L. Fatwir Uzali memberikan sambutan pada workshop persiapan pembelajaran daring di SDN 33 Mataram, Selasa (4/8). ovasi pembelajaran di tengah situasi serba sulit saat ini.

“Guru harus mampu berinovasi, berkreativitas mencari terobosan-terobosan baru bagaimana cara melaksanakan tugas sebagai guru yakni mengajar dan mendidik. Bukan hanya sekedar mengajar namun juga harus mendidik anak-anak sehingga menjadi anak yang berbudi luhur dan baik akhlaknya kepada guru maupun kepada orang tuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gugus IV Selaparang Kota Mataram Hj. Sahariawati menyampaikan dari hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Mataram ditemukan hingga saat ini masih banyak ditemukan guru-guru pada satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Mataram belum paham terkait pembelajaran daring.

“Sehingga workshop ini sangat penting diselenggarakan,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram tengah melaksanakan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2020/2021 untuk mahasiswa baru yang lulus seleksi jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) secara daring, 3-5 Agustus.

Salah satu pemateri pada kesempatan itu ialah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si. Prof.

Enny menyampaikan materi terkait hak dan kewajiban sebagai mahasiswa baru.

“Jadi jangan hanya hak saja yang diketahui tapi juga kewajiban sebagai mahasiswa,” ujarnya.

Dijelaskan Prof. Enny, banyak hak yang melekat pada diri setiap mahasiswa baru. Di antaranya ialah mengikuti proses belajar mengajar, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, menggunakan kebebasan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus yang tersedia.

Di samping memiliki hak, mahasiswa juga miliki kewajiban yang harus ditunaikan.

Kewajiban ini wajib hukumnya bagi dilaksanakan setiap mahasiswa baru.

“Misalnya hadir tepat waktu sebelum dosen memasuki ruangan, berpakaian yang

rapi bersih dan sopan, menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu dari proses perkuliahan,” urainya.

Semua hak dan kewajiban mahasiswa tersebut harus dilakukan secara bersamaan.

Jangan sampai mahasiswa menuntut segala haknya tapi melupakan segala Kewajibannya sebagai mahasiswa.

Sehingga demikian menjadi tidak seimbang.

Prof. Enny juga menyarankan agar mereka mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Menurut dia, aktif di organisasi kemahasiswaan sangat penting. Unram telah menyiapkan organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas dan universitas, baik di DPM, BEM, UKM. Dikatakan pula banyak manfaat organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa bisa belajar bekerjasama, belajar membuat event dengan baik, memperbanyak relasi karena dihadapkan pada banyak orang. Selain itu juga belajar leadership, juga akan diperoleh saat masuk di dalamnya.

“Belajar memecahkan masalah, mahasiswa yang punya minat menyalurkan hobi bisa belajar di luar kelas. Terus kewajibannya menjaga nama baik kampus, mematuhi semua peraturan yang berlaku, memelihara keamanan ketertiban, tidak ada kegiatan politik praktis,” sebutnya. (dys)

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Hasil Audit Belum Lengkap POLDA NTB melengkapi penyelidikan pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016.

Khususnya terkait indikasi unsur kerugian negara. Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB Kompol Haris Dinzah menjelaskan, tim penyidik sudah mempertajam koordinasi dengan Itjen Kemenkes. “Terkait hasil audit itu. Koordinasi kita intens,” ucapnya dikonfirmasi Selasa (4/8) kemarin.

Meski demikian, hasil audit tersebut belum selesai.

Setidaknya dari hasil koordinasi penyidik sewaktu bertolak ke Jakarta menemui ahli auditor tersebut pada Juli lalu. “Dalam waktu dekat ini akan dikirimkan hasilnya,” kata dia.

Pengadaan ABBM Poltekkes Mataram menggunakan anggaran dari APBN 2016. Awalnya dianggarkan sebesar Rp27 miliar. Namun, Kemenkes merasionalisasi anggaran sehingga anggarannya hanya Rp16 miliar.

Proyek itu berupa pengadaan belanja alat bantu belajar diantaranya mannequin bagi mahasiswa keperawatan. Alat bantu belajar itu diperuntukkan bagi kampus di Mataram dan kampus Bima. Proses pengadaannya menggunakan pola katalog elektronik. Perusahaan penyedia item alat sudah diklarifikasi. Berikut 11 perusahaan distributor. Kasus tersebut diselidiki awalnya ditengarai karena adanya dugaan item alat yang melebihi spesifikasi yang diminta. Akibatnya, alat tidak dapat maksimal digunakan. (why) Haris Dinzah

POLHUKAM

Halaman 7

Gerindra dan PKB Masih Tahan SK Dukungan Makmur-Ahda Mataram (Suara NTB) Dukungan Partai Gerindra dan PKB sampai saat ini masih menggantung di Pilkada Kota Mataram. Pasalnya kedua partai tak kunjung memberikan kepastian kapan Surat Keputusan (SK) dukungannya akan mereka serahkan kepada pasangan H.L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (Makmur-Ahda).

Ketua DPD partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, menolak partainya disebut sengaja menggantung dukungan Makmur-Ahda.

Dia menegaskan bahwa dukungan Gerindra sudah final kepada pasangan Makmur-Ahda.

“Tidak menggantung, Gerindra sudah final ke MakmurAhda, sudah tidak dapat diganggu gugat itu. Kan SK-nya sudah ke luar dari DPP,” ujar Ridwan saat ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD NTB, Selasa (4/8) kemarin.

Terkait serah terima SK dukungan yang belum dilakukan, Ridwan menjelaskan

bahwa pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk diserahkan. Pasalnya saat ini pihaknya masih disibukkan dengan persiapan kongres Partai Gerindra.

Dia menegaskan, dukungan Gerindra ke Makmur-Ahda sudah tidak dapat diragukan lagi. Sekalipun belum diserahkan, hal itu lantas tidak bisa diterjemahkan bahwa Gerindra menggantung MakmurAhda. “Jadi tidak menggantung ya,” tegasnya lagi.

Disampaikan Ridwan, Gerindra selaku parpol pengusung utama, juga memastikan bahwa pasangan Makmur-Ahda sudah lengkap dukungan par-

polnya, yakni koalisi Gerindra, PKB dan PKPI. Dukungan ketiga partai telah memenuhi syarat Makmur-Ahda untuk mendaftar ke KPU. “Tidak ada perubahan, saya sudah komunkasi dengan PKB, tetap bersama kita mengusung Makmur-Ahda,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian menegaskan dukungan partainya sudah final ke MakmurAhda. Sehingga SK dukungan PKB hanya menunggu waktu untuk diserahkan saja.

Sebelumnya, PKB sempat melempar wacana kocok ulang dukungannya di Pilkada Kota Mataram. Arah dukungan

(Suara NTB/ndi)

SALAM KOMANDO - Ketua DPD Gerindra, H. Ridwan Hidayat salam komando berasama Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani.

PKB akan disesuaikan dengan lagi isu-isu itu, karena sudah fibangunan koalisi di tingkat nal ke Makmur-Ahda. Kita sudah pleno, SK-nya tinggal diserahkan nasional, yakni ke PDIP. “Sekarang sudah tidak ada saja,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Jika Elektabilitas Tinggi, Lale Prayatni Berpeluang Didukung Koalisi PKB-PKS Mataram (Suara NTB) Koalisi yang dibangun PKB dan PKS di Pilkada serentak Kabupaten Lombok Tengah, langsung bergerak cepat untuk menemukan figur pasangan bakal calon yang akan mereka usung. Tim perumus yang dibentuk kedua partai diminta kerja maraton untuk segera menghasilkan usulan namanama calon.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi Selasa (4/8) kemarin. Dia menyampaikan, kedua partai menyerahkan sepenuhnya kepada tim perumus yang sudah dibentuk untuk melakukan seleksi kandidat bakal calon yang akan digodok lebih lanjut di tingkat koalisi.

“Koalisi PKS dan PKB itu sudah clear, mengenai siapa calon yang akan diusung itu nanti jadi ranah koalisi yang membicarakan. Soal siapa orangnya, itu sedang dinilai oleh tim perumus yang sudah dibentuk, tim ini bergerak maraton, mudah-mudahan minggu ini sudah ada hasilnya,” ungkap Hadrian.

Pada kesempatan itu, Hadrian menepis isu yang beredar bahwa koalisi kedua partai itu sudah memiliki bakal calon yang disiapkan untuk diusung bertarung di Pilkada Lombok Tengah. Menurutnya, pada saat menjalin kesepakatan koalisi, kedua partai belum sampai membicarakan figur calon.

“Kalau soal klaim-klaim itu kan sah-sah saja, yang jelas tim yang sedang dibentuk koalisi ini, sedang bekerja. Adapun calon yang akan diseleksi itu juga mereka yang sudah mendaftar di PKB dan juga yang mendaftar di PKS,” katanya.

Salah satu figur kandidat bakal calon yang disebut-sebut cukup kuat akan mengendarai mesin politik PKS dan PKB tersebut adalah Lale Prayatni. Pasalnya sebelum kedua partai sampai pada kesepakatan membangun koalisi, nama Lale Prayatni sudah lebih dulu mencuat dan menguat di kedua partai.

Dikonfirmasi terkait nama Lale Prayatni tersebut, Hadrian mengaku bahwa PKB tak menutup diri dengan lalu Prayatni sekalipun tidak pernah mengikuti proses seleksi di PKB. Hadrian mengatakan, koalisi PKS dan PKB tidak tertutup kemungkinan mengusung Lale Prayatni, jika dia dapat memenuhi persyaratan dari kedua partai.

“Buk Lale Prayatni tidak pernah mendaftar, tapi kalau dia punya hasil survei yang bagus dan punya kans untuk menang besar kenapa tidak, begitu juga dengan calon yang lain. Jadi itu semua nanti akan dipertimbangkan dengan koalisi,” jelasnya.

Dipastikan Hadrian bahwa koalisi kedua partai telah menyepakati akan mengusung figur kandidat yang memiliki hasil survei cukup tinggi dan bisa meyakinkan kedua partai untuk dapat meraih kemenangan. (ndi)

(Suara NTB/why)

SABU - Kepala BNN Provinsi NTB Sugianyar Dwi Putra menunjukkan barang bukti sabu di dalam permen cokelat dalam konferensi pers, Selasa (4/8) kemarin.

Bisnis Sabu Modus Permen Cokelat Mataram (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga asal Kotabaru, Dompu YM (48) menghuni ruang tahanan BNN Provinsi NTB. Ibu-ibu yang lama mukim di Batam, Kepulauan Riau ini diduga berbisnis sabu 494,64 gram. Modusnya, paket sabu disamarkan dalam bungkusan permen wafer cokelat. YM dibantu dua temannya yang ibu-ibu juga.

Antara lain BE (52) warga Pagesangan, Mataram, dan ER (47) warga Kekalik, Sekarbela, Mataram. Mereka satu jaringan dalam proses distribusi mulai dari Batam ke Mataram lalu ke Dompu.

“Paket sabu ini dikirim melalui jasa pengiriman. Di-

bungkus di dalam permen wafer cokelat yang di dalamnya terdapat sabu,” terang Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Selasa (4/8) kemarin. Sabu di dalam permen itu total beratnya 239,89 gram. Tersangka YM yang memasukkan sabu itu sendiri ke dalam 35 bungkus permen. Ditambah lagi dengan tiga bungkus besar sabu seberat 251,31 gram.

Seluruh sabu itu kemudian dipaketkan dalam satu dus sedang dari Batam menuju Mataram. Alamat tujuan pengirimannya menggunakan identitas rekannya, BE. Sementara YM berangkat terpisah menggunakan jalur udara. Paket

sabu itu tiba pada Senin (27/7) sore. BE mengambil paket di kantor agen jasa pengiriman di Karang Medain, Mataram. “BE ini diperintah tersangka YM untuk mengambil paket sabu tersebut,” terang Sugianyar.

Tersangka BE lalu membawa pulang paket sabu ke rumahnya di Jalan Merdeka, Pagesangan, Mataram. Sampai petang diintai, tersangka YM ternyata tidak juga muncul mengambil paket. Paket pun diantarkan. Tersangka YM ini ditelusuri keberadaannya berdasarkan riwayat percakapan ponsel dengan BE. YM lalu menerima pengantaran barang dari BE di salah satu hotel melati di Cilinaya,

Cakranegara, Mataram pada Selasa (28/7) pagi.

Tersangka YM sudah membagi peredaran sabu tersebut.

Sabu dalam permen disimpan untuk peredaran di Mataram.

Sementara tiga paket besar dikirim ke Dompu. YM menyuruh tersangka ER untuk mengirim paket seberat 251,31 gram itu menggunakan bus antarkota. “Sabu ini kita sita pada saat bus sampai di Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur),” sebut Sugianyar. Kabid Pemberantasan BNNP NTB AKBP Denny Priadi menambahkan, tersangka YM ini mulai merintis bisnis sabunya sepeninggal suaminya yang menghuni sel penjara. YM sehari-harinya di

Batam menjalankan bisnis salon. “Suaminya kena kasus sabu.

Vonis 10 tahun baru dijalani dua tahun,” ungkapnya.

Tersangka YM ini menggunakan jaringan bisnis haram suaminya. Mulai dari kenalan bandar tempat memesan sabu.

Bahkan, YM merancang sendiri modus pengirimannya. Kemudian mengirim sendiri paket sabu. Lalu bekerjasama dengan dua temannya di Mataram sebagai kurir. Sabu tersebut dijual seharga Rp1,8 juta pergramnya. Total harga sabu milik YM senilai Rp900 juta. Pengungkapan kasus ini mencegah penyalahgunaan narkoba sekurangnya 6.000 orang penyalahguna. (why)

Kematian Wanita Alumnus FH Unram

Korban Kecelakaan Meninggal Terbakar Belasan Saksi Diperiksa Lagi

Mataram (Suara NTB) Kecelakaan lalu lintas di Jalan Gora, Sindu, Cakranegara, Mataram merenggut satu nyawa pengendara.

Tabrakan dua kendaraan roda dua ini mengakibatkan kebocoran tangki dan memicu kebakaran kendaraan. Imbasnya, pengendara meninggal dunia di tempat kejadian.

Kasatlantas Polresta Mataram AKP Raditya Suharta menjelaskan, kecelakaan pada Senin (3/8) petang itu terjadi karena salah satu pengendara yang menyalip kendaraan lain. Kemudian tidak dapat mengendalikan kendaraannya. ”Saat menyalip korban tidak melihat ada motor dari arah berlawanan. Senggolan, korban tidak bisa mengimbangi sepeda motornya,” terangnya Selasa (4/8).

Kecelakaan itu melibatkan Yamaha N-Max DR 4792 RB yang dikendarai I Gusti Gede Kumbang (41) warga Tanjung, Lombok Utara. Sebelum terjatuh, Kumbang bersenggolan dengan Yamaha Mio DR 5240

(Suara NTB/Satlantas Polresta Mataram)

EVAKUASI - Petugas medis mengevakuasi jenazah korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Gora, Sindu, Cakranegara, Mataram yang meninggal dunia dalam kondisi terbakar, Senin (3/8) petang.

BF yang dikendarai I Gede Eka Pratama (29) warga Mataram Timur, Mataram. Kumbang terpelanting dan sempat menghantam pohon di tepi jalan.

Tangki motornya bocor. Percikan api menyulut bensin yang bocor. Kumbang meninggal dunia di tempat. Tubuhnya ikut terbakar bersama motornya.

Korban dilarikan ke RSUD Kota Mataram namun nyawan-

nya tidak tertolong. “Korban pengendara N-Max mengalami luka bakar dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Keluarga korban sudah menerima. Korban sudah dimakamkan,” ungkap Radit.

Sementara, Eka Pratama mengalami luka lecet dan mendapat perawatan di Puskesmas Karang Taliwang. Motornya mengalami kerusakan pada bagian kepala stang sebelah kiri ter-

gores dan spion kanan patah.

Kecelakaan terjadi pada pukul 22.30 Wita. Suasana jalanan sedang sepi dan gelap. Sementara kondisi jalan beraspal kering dengan kontur mendatar, lurus, dan merupakan jalan dua arah menuju simpang empat Sindu. Warga baru mengetahui setelah kecelakaan terjadi. (why)

Mataram (Suara NTB) Polresta Mataram melanjutkan penyelidikan penyebab meninggalnya, LNS (23) alumnus Fakultas Hukum Unram yang ditemukan tergantung di BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Hingga kini sudah belasan saksi diperiksa.

Kawan dan kekasih korban diperiksa lagi. “Pacarnya sama temannya yang menemukan itu yang diperiksa lagi. Dari tadi malam (Senin 3/8),” terang Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Selasa (4/8) kemarin.

Kadek Adi mengatakan, pemeriksaan itu terkait rangkaian barang bukti yang ditemukan penyidik. Baik dari hasil olah TKP maupun dari pengembangan penyelidikan.

Saksi Titi (22) diperiksa lagi untuk tambahan keterangan.

“Karena Titi ini kan yang paling dekat dengan korban,” ucapnya. Selanjutnya saksi penting lainnya yang diperiksa yakni RY (22) kekasih korban. Yang mana korban ditemukan meninggal tergantung di rumah yang ditinggal RY.

(Suara NTB/dok)

Kadek Adi Budi Astawa Selain itu, juga terkait pendalaman alibi RY dalam rentang waktu korban diperkirakan meninggal. “Kalau pacarnya hari Jumat-Sabtu (24/ 7-25/7) sudah di Bali. Jam 17.00 hari Jumat dia di Bali.

Penyidik sudah dapat boarding pass-nya,” beber Kadek Adi. Pemeriksaan saksi ini dilakukan secara maraton.

“Saksi sudah belasan yang diperiksa,” imbuhnya.

Tim penyidik juga masih menanti kesimpulan tim dokter forensik yang sudah mengautopsi jenazah korban LNS pada Senin lalu. “Hasil autopsi belum keluar. Nanti dokter yang menjelaskan itu,” tandas Kadek Adi. Korban LNS meninggal dunia dalam kondisi tergantung pada Sabtu (25/7) lalu. Korban meninggal di rumah kekasihnya di BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram.

Wanita anggota Wapala Fakultas Hukum Unram ini pada Rabu (22/7) baru berbahagia karena lulus seleksi studi pascasarjana di Fakultas Hukum Unram. Dari olah TKP, ditemukan tali warna oranye, minyak urut, kursi, bercak darah, dan sisa potongan tali.

Indikasi dugaan pencurian tidak ditemukan karena tidak ada barang yang hilang. Namun kepolisian juga belum dapat menyimpulkan ini sebagai kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan karena penyelidikan masih berjalan. (why)

SUARA NTB

Rabu, 5 Agustus 2020

Halaman 8

Pembangunan RTG di Taman Sari Mandek (Suara NTB/ist)

PELAYANAN - Pelayanan di kantor desa Sigerongan dibuka kembali, Selasa (4/8), setelah ditutup selama sepekan dampak covid-19.

Sempat Ditutup, Kantor Desa Sigerongan Kembali Dibuka Giri Menang (Suara NTB) Kantor Desa Sigerongan kecamatan Lingsar, Lombok Barat dibuka kembali untuk pelayanan publik setelah sebelumnya selama satu pekan ditutup akibat Kepala Desa dan beberapa warga setempat positif covid-19. Dari tiga warga dinyatakan positif covid-19, dua orang dinyatakan sudah sembuh sedangkan satu orang masih dirawat di RSUD Tripat Gerung.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sigerongan, Syahrul Azwar menyebutkan, pelayanan kantor desa sudah mulai dibuka normal kembali sejak dua minggu lalu. “Alhamdulillah pelayanan di Kantor desa sudah dibuka normal kembali kepada masyarakat sejak dua pekan lalu,” kata dia, Selasa (4/8). Saat ini kondisi di desa Sigerongan sudah kembali normal dan begitu juga dengan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan lancar. Karena dari tiga orang yang dinyatakan positif, dua di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan bebas covid-19.

Namun diakui, setelah beredarnya informasi mengenai adanya orang yang terkonfirmasi covid 19 dari Sigerongan, Syahrul mengungkapkan besarnya dampak yang dialami masyarakat. Karena mayoritas masyarakat yang ada di Desa Sigerongan ini berprofesi sebagai pedagang. “Masyarakat Sigerongan yang menjadi pedagang banyak diasingkan, mereka disuruh kembali karena ditakuti oleh masyarakat luar,” sambungnya. “Kami berharap kepada masyarakat, supaya masyarakat kami yang sebagai pedagang dapat diterima kembali oleh masyarakat luar,” tambahnya.

Sebelumnya pelayanan di kantor desa ditutup sepekan dan dialihkan ke rumah masing-masing staf desa. Dibukanya pelayanan ini pun masyarakat sangat antusias ke kantor desa mengurus berbagai keperluan yang perlu diurus di kantor desa. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Rumah Tahan Gempa (RTG) di Dusun Medas Pintu Air, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, mandek. Padahal dana bantuan untuk pembangunan RTG ini sudah dicairkan. Penyelesaian persoalan RTG ini pun sudah difasilitasi oleh pihak kecamatan dengan koramil setempat, namun belum ada tindakanjut.

Camat Gunungsari, M. Mudasir mengatakan, beberapa unit RTG yang mandek pembangunannya di Desa Taman Sari sudah difasilitasi dua minggu di Koramil Gunungsari. Bahkan saat itu, pihak desa bersama para pihak terkait sudah membuat surat pernyataan bersedia menyelesaikan RTG ini. “Tapi kondisi terakhir belum kami pantau.

Kalau dari pihak aplikator selesai, tapi di bawah yang tidak beres,” tegas dia.

Dijelaskan, dana sejumlah RTG ini masih ada sisanya Rp10 juta. Dana ini pun sudah cair (keluar), namun RTG belum diselesaikan pembangunannya sehingga pihak kecamatan memfasilitasi penyelesaian persoalannya di bawah. “Anggaran sudah cair tapi rumah belum selesai dikerjakan, tapi dari

pihak desa dan pihak terkait sanggup menyelesaikan terhitung sejak dua minggu mereka membuat surat pernyataan itu,” sebut dia.

Informasi warga Gunungsari, bahwa 3-4 unit unit RTG di daerah ini belum selesai dibangun. Padahal informasi yang diperoleh bahwa pokmas, aplikator dan desa sudah berjanji menyelesaikannya karena beberapa pekan lalu mereka sudah dikumpulkan di koramil.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD, Joko Marhaendriyanto mengatakan pihaknya akan turun mengecek pengerjaan RTG yang mandek di Taman Sari. “Kami segera turun cek,” jelas dia. Ia menyebut, ada 4.747 unit RTG di Lombok Barat yang belum selesai dibangun. Di antara ribuan ikut RTG ini banyak di

antaranya dalam proses pembangunan dan tidak sedikit yang mangkrak akibat ditinggal oknum aplikator nakal. Beberapa RTG yang pengerjaannya mandek inipun sudah ditindaklanjuti oleh BPBD sehingga aplikator melanjutkan pembangunannya.

Pihaknya mendeteksi ada beberapa daerah yang pembangunan RTG mandek. Seperti di Pokmas Desa Mekar Sari, ada 10 pokmas. Ditargetkan 2-3 hari bisa dituntaskan. Sedangkan untuk Guntur Macan dan Sigerongan Kecamatan Lingsar belum diatasi karena kasus menjerat oknum pokmas. Termasuk pengerjaan RTG mandek di Taman sari Gunungari. RTG mandek ini masuk kriteria on progres, “Kami akan diselesaikan persoalannya satu per satu,” imbuh dia. (her)

(Suara NTB/her)

MANDEK - Pembangunan RTG milik pasangan jompo, H Fathurahman dan Hj Aisyah di Dusun Medas Pintu Air desa Taman Sari, kecamatan Gunungsari, Lobar ini mandek karena adanya persoalan.

Nelayan Hilang Belum Ditemukan Tanjung (Suara NTB) Tim SAR Mataram masih melakukan pencarian Sirnadi (47) - nelayan asal Dusun Sri Menganti, Desa Anyar Kecamatan Bayan, yang perahunya tenggelam Minggu (2/8) malam. Hingga pencarian hari kedua, nelayan tersebut belum ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH, SIP. MM., dalam rilis yang diterima koran ini Selasa (4/8) mengakui, korban yang tenggelam di Pantai Jumbrik, dusun Barong Burak, Desa Sambik Elen itu belum ditemukan. Namun SAR tetap melakukan pencarian pada hari H+2 dengan mengerahkan Tim Gabungan.

“Koordinat pencarian pada 8°13’15.12"S - 116°25’21.60"E dengan jarak 50.4 KM,” ujar Nanang. Pada pencarian kemarin, Basarnas Mataram menurunkan tim penyelamat Pos Siaga Bangsal sejumlah 5 orang. SAR dibantu oleh TNI AL Pos Bangsal 1 orang, Ditpolair Polda NTB 2 orang, Polsek Bayan 1 orang, BPBD KLU 1 orang dan masyarakat setempat.

Tim gabungan menuju lokasi dengan menggunakan KMA Rescue Carrier membawa rubber boat dan peralatan SAR lengkap. Selain itu, diangkut pula peralatan pertolongan di air seperti alat evaluasi, alat selam, alat medis, alat komunikasi (Handy Talky dan Handphone). “Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian dengan melakukan penyelaman di titik lokasi kejadian,” tambahnya.

Pada pencarian kemarin, Tim menyisir luas areal 0,2 NM (Nautical Mile) persegi. Tim mengawali penyelaman pada titik koordinat 8°13’14.90"S 116°25’20.62"T dan keluar di titik koordinat 8°13’13.36"S 116°25’23.68"T. Pada radius itu, ada 4 titik koordinat di mana tim gabungan melakukan penyelaman. (ari)

(Suara NTB/her)

JEMUR GABAH - Petani di Lobar menjemur gabah yang baru dipanennya di ruas jalan. Hari tanpa hujan yang cukup panjang membuat petani tidak khawatir gabahnya akan diguyur hujan.

BMKG Keluarkan Peringatan Siaga Kekeringan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Pihak BMKG Lombok Barat (Lobar) mengeluarkan peringatan dini siaga kekeringan di beberapa kecamatan di Lobar, menyusul kondisi cuaca sudah masuk musim kemarau di beberapa daerah ini. Anas Baehaqi selaku Prakirawan BMKB mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan peringatan dini sejak bulan Juli untuk beberapa kecamatan yang terindikasi mengalami kekeringan ekstrem. Terutama di daer-

ah-daerah yang megalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari berturut-turut.

Pihaknya membagi peringatan dini kekeringan ini menjadi empat kategori. Pertama, tidak ada peringatan ditandai dengan warga hijau, waspada warna kuning, siaga warna orange dan awas warna merah.

Beberapa kecamatan di NTB pun sudah ada yang berstarus awas, antara lain kabupaten Dompu seperti kecamatan Kempo, Kilo dan Bajo.

Kemudian di kabupaten Bima ada di kecamatan Sape, Wawo. Kabupaten Sumbawa ada di kecamatan Batulanteh, Buer, Labuan Badas, Lape, Moyo Utara, Moyo Hilir dan Utan. Di Sumbawa Barat ada Brang Ene. Kondisi kecamatan ini awas sehingga harus diperhatikan dampak kekeringan.

“Sedangkan untuk di Lobar belum ada yang awas, masih kategori siaga ada di dua kecamatan yakni Gerung dan Lembar, yang dalam kategori

siaga,” jelas dia.

Sementara itu Kasi data dan Informasi BMKG, Luhur Tri Uji Prayitno mengatakan kondisi saat ini setelah melihat kondisi hari tanpa hujan ditambah peluang probabilitas curah hujan sampai dua minggu kedepan yang sangat kecil. Dia mengimbau kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah yang pertaniannya mengandalkan tadah hujan, tidak ada irigasi teknis harus benar-benar berhemat baik

air bersih maupun air untuk petani “Karena daerah-daerah yang tadinya belum menjadi level awas, mungkin level waspada dan siaga kemungkinan bisa menjad level awas. Jika melihat update 10 hari kedepan bertambah lagi hari tanpa hujannya sampai diatas 61,” jelas dia. Jika level hari tanpa hujan lebih dari 21 hari maka levelnya waspada, lebih dari 31 hari levelnya siaga dan lebih dari 61 hari masuk level awas. (her)

JPS Tahap III Kota Mataram Disalurkan Sebelum 17 Agustus Mataram (Suara NTB) Penyaluran paket jaring pengaman sosial (JPS) Kota

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6683 AB NOKA : MHIN FG00VVK522376/NOSIN : NFGE-1525877 AN.H.LALU KASMAWI,SH HLG SKTR JL.GUNUNG SARI MENUJU RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 HONDA DR.5816 EC NOKA/NOSIN : MH1JM1128KK077683/ JM11E-2059881 AN.SRI RAHAYU HLG D’SKTR JL.SELEPARANG CAKRA HLG STNK R2 HONDA DR.6309 HJ NOKA : MHIJF5131CK316096,NOSIN : JF51E-3303262 NO.BPKB 110362199 AN.RIDWAN HLG SKTR AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.5033 MQ NOKA : MH3SG3180KK086562,NOSIN : G3E4E1674769 NO.BPKB : P.06055328 AN.SAFEI HLG STNK R2 HONDA DR.2713 HA NOKA : MHIJF22159K244498, NOSIN : JF22E1245394 NO.BPKB : G2972985.0 AN.I KETUT ARANTIKA HLG SPTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6112 CV NOKA : MHIJFS117HK391518,NOSIN : J F S 1 E 1 3 8 4 3 3 5 AN.SUKARMIATI HLG SKTR PANJI TILAR AMPENAN

Mataram tahap III dijadwalkan terlaksana sebelum 17 Agustus mendatang. Hal tersebut mengikuti selesainya penyaluran JPS tahap II di Ibu Kota NTB tersebut.

Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, menerangkan dalam penyaluran JPS tahap III jumlah penerima di kota Mataram tetap 32.548 KK. Paket yang disalurkan juga masih berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan produk UKM lokal lainnya.

“Isinya sama, karena yang kemarin di tahap II sudah dikatakan semua pihak menyetujui. Kita evaluasi secara menyeluruh penyedianya bagaimana dan kualitas barangnya bagaimana. Memang sedikit ada masalah, tapi sudah selesai,” ujar Mahmuddin saat dikonfirmasi,

Selasa (4/8).

Diterangkan, dalam penyaluran tahap II ditemukan beberapa masalah seperti beras berkutu dan kurangnya berat timbangan untuk beras dan gula. “Tapi itu semua sudah diganti,” jelas Mahmuddin. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena minimnya waktu penyediaan yang diberikan.

Untuk menyediakan 32.548 paket JPS Kota Mataram menurutnya pihak penyedia hanya memiliki waktu 10 hari. Di mana 4 rekanan yang ditunjuk Pemkot Mataram diminta menyediakan masing-masing 8.000 paket lebih untuk disalurkan ke setiap kelurahan.

“Jadi waktu penyediaannya sekitar 5-7 hari, kemudian diperiksa tim asistensi dari kejaksaan, BPBD, Inspektorat

untuk melihat jenis bahan, estimasi kekurangan dan kelebihan dari timbangan itu sendiri,” ujar Mahmuddin.

Di sisi lain, 2-3 persen dari paket yang didrop diakuinya banyak dikembalikan masyarakat untuk ditukar dengan paket baru, terutama karena timbangan yang kurang. Namum kekurangan timbangan tersebut menurutnya masih dalam batas toleransi yang telah diatur di undang-undang.

“Estimasi kembang susutnya dari timbangan itu ½ persen dari maksimal. Diberikan toleransi dari Disdag berdasarkan undang-undang,” jelasnya. Untuk menghidari masalah yang sama dalam penyaluran tahap III pihaknya akan mematangkan SOP untuk pengecekan internal dari Dinas Sosial sebelum pengecekan oleh tim asistensi.

Terkait paket-paket yang dikembalikan oleh masyarakat disebutnya telah diselesaikan dengan baik. Terutama oleh masing-masing pendamping Dinas Sosial di setiap kelurahan. Pasalnya, jika masalah tersebut tidak diselesaikan makan penyedia paket terancam tidak menerima bayaran.

“Itu semua langsung diganti oleh penyedia (untuk beras dan gula). Kalau tidak, tidak dibayar. Kalau barang UKM alhamdulillah tidak ada (bermasalah), karena sedari awal kita sampaikan harus jelas labelnya dan kedaluwarsanya,” tandas Mahmuddin. (bay)

SUARA NTB

Rabu, 5 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Rabu, 5 Agustus 2020

Denda yang Mendisiplinkan PENERAPAN sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker atau tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemi ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai, sanksi memberatkan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat mendukungnya untuk mempercepat pemutusan penyebaran rantai Covid-19.

Tokoh masyarakat NTB yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim memandang sanksi yang disiapkan kepada pelanggar aturan protokol kesehatan Covid-19 sangat tepat. Ia menilai, penerapan sanksi denda dan sanksi sosial bagi pelanggar protokol Covid-19, tujuannya baik agar masyarakat terhindar dari virus mematikan tersebut ‘’Saya kira itu bagus sekali. Ini proses pembelajaran disiplin bagi masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini pembelajaran yang bagus, bukan memberatkan masyarakat,” kata Saiful Muslim dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/8) kemarin.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang disusun Pemprov NTB sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/ selokan/tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orangperorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu.

Menurut Saiful Muslim, penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker bukan berarti memberatkan masyarakat. Namun, tujuannya agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Saya kira sudah cukup luar biasa kita mengingatkan masyarakat dalam kesempatan apapun. Apalagi TNI/Polri, Satgas Covid-19, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah berbicara, mengingatkan masyarakat. Pemberian sanksi ini tujuannya agar kita terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Ini sudah mewabah, sehingga kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.’’

Dalam penerapan ketentuan sanksi, yang dikenakan tidak saja dalam bentuk sanksi denda. Tetapi juga ada sanksi sosial. Sanksi sosial ini diberikan kepada masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker, namun pada saat razia tidak punya uang untuk membayar denda tersebut. Sanksi sosial yang akan diberikan berupa aksi sosial kebersihan di fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Menurut Kepala Satpol PP NTB, Drs.Tribudi Prayitno, M.Si, sebenarnya Pemda cukup berat untuk menjatuhkan sanksi denda. Namun, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk mendisiplinkan masyarakat soal penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selama tiga bulan terakhir melakukan edukasi, sosialisasi dan pembagian masker ke masyarakat, namun masih ada yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Fakta yang terjadi, angka-angka paparan Covid-19 terus ada setiap hari, bahkan yang meninggal juga setiap hari ada. Denda bukan menjadi tujuan.

Tapi lebih kepada untuk mendisiplinkan masyarakat, memberikan efek jera.

Karena sekitar tiga bulan kita turun memberikan edukasi, membagikan masker, sosialisasi. Masih ada masyarakat yang abai. (*)

SUARA NTB

Halaman 10

Covid-19 dan Kedisiplinan Kita: Perspektif Institutional Economics ANDEMI Covid19 entah kapan usai.

Sembari menunggu hilangnya virus ini kita dihadapkan pada situasi “kontroversi” dalam lingkungan sekitar kita.

Berita broadcast whatsapp silih berganti hadir, statement “ahli” yang kontroversi di youtube-pun begitu. Ahli lain dengan cepat membatah. Masyarakat dibuat bingung mana yang sungguh ahli dan mana yang kw. Lalu siapa yang pantas dipercaya?

Realitas di masyarakat tak kalah pelik. Penjemputan paksa jenazah yang terindikasi Covid-19 heboh. Sementara itu, ada orang yang pakai masker, setengah pakai (karena dicantel didagu) dan ada yang tidak pakai sama sekali. Satu kepastian, masyarakat kita memiliki pemahaman yang tidak pasti, tidak utuh atau memiliki informasi yang tidak semetris yang akhirnya menentukan perilakunya.

Angka terpapar setiap hari tumbuh signifikan. Di group WA ada yang senantiasa gusar, merasa perlu awas diri dengan memposting angka terkini hasil release petugas.

Ada yang ha hi hi, seakan tidak ada beban tidak ada rasa takut. Covid19 bukan dianggap cara Allah menegur untuk introspeksi diri, sehingga kurang membekas. Bahkan, umumnya kelakuan macam ini bukan dominasi anak remaja bahkan telah berusia lanjut. Alih-alih menjaga diri dari terpapar, bahkan tidak sedikit orang berusia lanjut tidak pakai masker.

Noumena di Balik Perilaku Perilaku merupakan rangkaian keyakinan (belif) sistem yang membentuk gerak. Bagi pemikir neoklasik belif sistem ini adalah upaya mencapai kepuasan maksimal, manusia dianggap selalu mencari kepuasan itu dan menghindari kepayahan (avoid a pain) demikian filsuf positivistic Jeremy Bentham berucap. Bagi neo-klasik kalkulasi benefit-cost senantiasa menghiasi

Oleh : Dr. M. Firmansyah (Pengajar Institutional Economics di FEB UNRAM dan menulis Novel Sosial Ekonomi “Sang Walikota”) pikiran manusia sebelum bertindak.

Jika demikian, bukankah menjalankan protocol covid-19 hampir tidak ada cost di dalamnya? Paling beli masker, bahkan masker juga dibagi gratis oleh pemerintah (sebagian). Benefitnya, tentu menyelamatkan nyawa dan badan dari sakit bahkan merupakan ikhtiar terhindar dari kematian karena terpapar. Apakah orang tidak menganggap itu benefit? Mungkin ribet memakai masker, tidak tahan sosial distancing merupakan cost itu.

Sama halnya dengan merokok.

Kita yakin bahwa perokok tahu, merokok dapat merusak kesehatanya, bahkan diberi gambar yang menyeramkan di bungkus rokok.

Apakah sukses menekan perokok?

Sebagian besar kolega saya tetap merokok dengan tenang.

Dari sini pemikiran ekonomi neoklasik seakan buntu menemukan jalan. Pemikir ekonomi kelembagaan kemudian masuk berargumen dalam ruang dialektika ini.

Bahwa perilaku manusia ditentukan oleh “institusi” dimana ia dibesarkan dan beriteraksi.

Lembaga atau institusi adalah the rule of the game. Aturan main yang dapat berupa aturan formal (perundang-undangan) dan tidak formal yang terdiri dari budaya, kebiasaan, rutinitas, agama dan berbagai nilai-nilai di dalamnya. Sehingga kenapa di Jepang sedari anak-anak diajarkan nilai-nilai bersih, disiplin agar menjadi kebiasaan, menjadi rule of the game ketika dia dewasa sampai mati. Kenapa negara-negara maju ketat aturan, seperti tidak boleh rokok sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, lagi-lagi karena kelembagaan formal menjadi latar perilaku.

Dua kombinasi antara kelembagaan formal dan non formal yang

RADIO

terpelihara maka melahirkan kehidupan yang harmoni dan masyarakat yang patuh pada sistem sosial.

Sebagai peletak dasar ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics (NIE) yaitu Ronald Coase, Douglas North dan Oliver Williamson melihat latar pelaku sebagai kebiasaan, rutinatas dan juga informasi yang a simetris yang melahirkan yang namanya biaya transaksi, tata kelembagaan, kontrak dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, memelihara kelembagaan adalah jalan melahirkan harmoni serta kedisiplinan dalam masyarakat.

Kembali ke Covid-19 Alasan paling masuk akal semakin abainya masyarakat menerapkan protocol covid-19 sehingga penyebaran sulit terhenti adalah karena informasi yang terbatas, tidak utuh. Di tengah informasi terbatas, bumbu-bumbu hoax, kontroversi, konspirasi menghiasi.

Rasionalitas perilaku ditentukan oleh apa yang dirasa, apa yang dilihat dan didengar. Ketika pemangku kebijakan memperlihatkan perilaku kontra produktif dengan protocol covid-19 semakin memperlebar informasi yang a simetris. Sehingga, keteladanan pemimpin sangat dibutuhkan untuk itu. Tidak sekedar membagi bantuan berupa JPS atau BLT sehingga dianggap orang kemudian nyaman, apalagi disiplin.

Oleh karena itu, di masa-masa sulit ini pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi yang berbentuk “pemaksaan” atau penegakan aturan untuk menerapkan protocol covid-19. Kemudian sekuat tenaga merawat “the rule of the game” ini.

Penerapan aturan itu dimulai dari pemerintah dan jajarannya sendiri

dan disosialisasikan secara masif.

Di samping itu, pusat-pusat informasi perlu diperluas. Misal, setiap masjid mencetak bulletin jumatan untuk jamaahnya yang berisi ajakan keagamaan dan berita kesehatan, sosial dan ekonomi yang benar, setiap RT disiapkan papan informasi yang up date dan ditempel koran yang kredibel untuk masyarakat dan seterusnya.

Dengan demikian, institusi kelembagaan memberi dua jalan mengatasi Covid-19. Siapkan aturan formal dan pelihara aturan non formal bersama lembaga non formal (pesantren, tuan guru dan lain-lain) serta luruskan a simetri informasi.

Semoga Wabah ini segera diangkat Allah SWT. Aaminn.

POJOK Sanksi ASN tak pakai masker lebih berat dari masyarakat umum Sanksi yang mendisiplinkan

*** Harga anjlok, KTNA dorong Pemda beli bawang putih petani Sembalun Bulog harus bergerak cepat

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 5 Agustus 2020

Sanksi ASN Tak Pakai Masker Lebih Berat dari Masyarakat Umum Dari Hal. 1 Rp250 ribu sampai Rp400 ribu,’’ kata Tri dikonfirmasi usai rapat membahas Rapergub tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Covid-19 di Kantor Gubernur, Selasa (4/8) siang.

Jika ada penyelenggara kegiatan pernikahan, nyongkolan, atau pengelola destinasi wisata yang tidak menerapkan protokol Covid19, maka rencananya akan dikenakan sanksi denda Rp250 - 400 ribu. Selain itu, masyarakat atau pengunjung yang tak menggunakan masker juga akan kena sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Khusus untuk ASN, kata mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini, bagi yang tidak memakai masker, sanksi denda yang diberikan akan lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Jika masyarakat umum yang tidak memakai masker, dendanya sebesar Rp100 ribu.

Maka bagi ASN yang tidak memakai masker, dendanya dua kali lipat atau sebesar Rp200 ribu. Bahkan, akibat tak memakai masker, ASN bersangkutan juga akan dilaporkan ke Pimpinan OPD-nya. ‘’Misalnya ada ASN tak memakai masker, saya kejar betul itu. Karena semestinya ASN menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Atensi dari pimpinan daerah, ASN dikenakan denda lebih besar dari masyarakat umum,’’ kata Tri. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini menegaskan bahwa aturan pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak memakai masker berlaku di seluruh NTB. Artinya, pengenaan sanksi denda bukan saja bagi ASN Pemprov NTB, tetapi juga ASN Pemda kabupaten/kota dan instansi

vertikal yang ada di NTB. Selain pemberian sanksi denda kepada masyarakat, Tri mengatakan juga ada pemberian sanksi sosial.

Sanksi sosial ini diberikan kepada masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker, namun pada saat razia tidak punya uang untuk membayar denda tersebut. Sanksi sosial yang akan diberikan berupa aksi sosial kebersihan di fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Ia menjelaskan, sebenarnya Pemda cukup berat untuk menjatuhkan sanksi denda. Namun, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk mendisiplinkan masyarakat soal penerapan protokol kesehatan Covid19. Selama tiga bulan terakhir melakukan edukasi, sosialisasi dan pembagian masker ke masyarakat, namun masih ada yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Fakta yang terjadi, angka-angka paparan Covid-19 terus ada setiap hari, bahkan yang meninggal juga setiap hari ada. Denda bukan menjadi tujuan kita. Tapi lebih kepada untuk mendisiplinkan masyarakat, memberikan efek jera. Karena sekitar tiga bulan kita turun memberikan edukasi, membagikan masker, sosialisasi. Masih ada masyarakat yang abai,” ucapnya.

Mengenai penegakan Perda ini, Satpol PP NTB nantinya juga akan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Begitu juga penegakan di kabupaten/kota di seluruh NTB, Satpol PP kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan Satpol PP NTB bersama TNI/Polri dan UPT Bappenda yang ada di wilayah setempat. (nas)

Dukung Sanksi Denda Dari Hal. 1 Ia menilai, penerapan sanksi denda dan sanksi sosial bagi pelanggar protokol Covid-19, tujuannya baik agar masyarakat terhindar dari virus mematikan tersebut. ‘’Saya kira itu bagus sekali.

Ini proses pembelajaran disiplin bagi masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini pembelajaran yang bagus, bukan memberatkan masyarakat,” kata Saiful Muslim dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/8) kemarin.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang disusun Pemprov NTB sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/ tempat ibadah/tempat lain

yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu.

Menurut Saiful Muslim, penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker bukan berarti memberatkan masyarakat. Namun, tujuannya agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Saya kira sudah cukup luar biasa kita mengingatkan masyarakat dalam kesempatan apapun. Apalagi TNI/ Polri, Satgas Covid-19, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah berbicara, mengingatkan masyarakat. Pemberian sanksi ini tujuannya agar kita terhindar dari penyakit yang mematikan ini.

Ini sudah mewabah, sehingga kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19,’’ imbuhnya.

Menurutnya, pemberian sanksi ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak lainnya. Dengan patuh menetapkan protokol kesehatan atau tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah maka akan menjaga diri sendiri, keluarga dan orang lain dari paparan Covid-19.

Pasalnya, penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 ini sangat gampang menular. Untuk sama-sama menjaga satu dengan lainnya, maka harus tetap disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. ‘’Kita berharap kepada seluruh pimpinan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala keluarga untuk bersamasama menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat dikeluarga kita, kampung kita tinggal. Kalau bersamasama dengan niat menjaga kesehatan bersama maka insya Allah kita akan terlepas dari kekhawatiran. Mari apa yang menjadi keputusan pemerintah dan dewan, kita wajib sebagai rakyat melaksanakan,’’ tandasnya. (nas)

Lampaui Capaian 2019 Dari Hal. 1 capaian realisasi pada periode yang sama tahun 2019 lalu. Di mana, pada semester I 2019, realisasi investasi di NTB hanya mencapai Rp4,6 triliun. ‘’Jadi, capaian semester I tahun ini lebih bagus dibandingkan semester I tahun lalu. Ini menandakan, Covid-19 tak berpengaruh signifikan terhadap investasi di NTB,’’ kata Rum dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (4/8) kemarin.

Ia mengatakan, realisasi investasi sebesar Rp4,8 triliun tersebut sebagian besar di bidang pertambangan, pariwisata dan perhubungan. Ia merincikan, pada triwulan I 2020, realisasi investasi di NTB sebesar Rp2,1 triliun, sedang-

kan pada triwulan I 2019 sebesar Rp1,9 triliun.

Kemudian, pada triwulan II 2020, realisasi investasi di NTB sama dengan triwulan II 2019, yaitu sebesar Rp2,7 triliun.

Pada semester I 2020, capaian realisasi di NTB meningkat sebesar Rp200 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sampai akhir 2020, realisasi investasi di NTB ditargetkan sebesar Rp13,5 triliun. Rum mengaku optimis target ini dapat tercapai.

Dengan menggenjot realisasi investasi pembangunan smelter di Sumbawa Barat, KEK Mandalika, di Lombok Tengah dan kawasan Samota di Pulau Sumbawa. (nas)

Halaman 11

Kunjungan Kapal Pesiar Jadi Kunci Gaet Wisman Mataram (Suara NTB) – Kunjungan 5 kapal pesiar yang masih terjadwal bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, disebut dapat menjadi kunci peningkatan geliat pariwisata NTB pascapandemi virus corona (Covid-19).

Terlebih saat ini Lombok telah masuk dalam daftar 25 destinasi wisata terbaik Asia versi perusahaan penyedia informasi pariwisata asal Amerika Serikat, Tripadvisor.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan kunjungan 5 kapal pesiar yang akan dimulai pada Oktober mendatang tersebut akan menjadi kunjungan pertama wisatawan asing ke Lombok.

“Kalau kita sukses dengan kunjungan 5 kapal pesiar itu, ini otomatis akan memberi keyakinan pada (pasar wisatawan) yang lain juga, dan kemarin kita baru terima dari Tripadvisor

bahwa Bali nomor satu destinasi terbaik di Asia, dan lombok itu nomor 16. Jadi ini sesuatu yang sangat positif,” ujar Awan saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Menurutnya, satu-satunya hal yang perlu dilakukan saat ini adalah menjaga masingmasing destinasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan kapal pesiar agar benar-benar menerapkan cleanliness, health, safety, environment (CHSE) sebagai basis pariwisata pascapandemi.

Hal tersebut dinilai sudah dapat dilakukan. Mengingat seluruh pelaku pariwisata di NTB telah mempersiapkan kenormalan baru sejak beberapa waktu belakangan. Hal itu diperlukan untuk memasitikan tidak ada pembatalan kapal pesiar yang kembali terjadi.

“Memang harus tetap kita pastikan tidak ada terjadi pembatalan. Karena dalam hitungan jam dia bisa batal. Karena itu

sangat penting sekali kita sebagai destinasi harus meyakinkan orang-orang bahwa kita memang sudah menerapkan protokol CHSE itu,” jelasnya.

Dengan kesungguhan dalam penerapan CHSE, Lombok yang saat ini telah masuk dalam 25 destinasi terbaik Asia dinilai memiliki peluang yang cukup besar dibanding daerah lainnya. Hal tersebut didukung juga dengan kesiapan industri pariwisata.

Menurut Awan, isu utama yang menghalangi pariwisata NTB saat ini adalah masih adanya zona merah Covid-19.

Dengan eskalasi kasus yang terjadi saat ini, meyakinkan wisatawan kapal pesiar untuk tetap datang ke NTB disebutnya memang masih menjadi pekerjaan rumah.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Lalu Bayu Windya, menerangkan sampai saat ini ada 5 ka-

pal pesiar yang masih memiliki jadwal sandar di Pelabuhan Gili Mas. Masing-masing kapal pesiar disebut akan membawa ribuan wisatawan mancangegara (wisman).

“Ada 5 kapal yang datang di Oktober, November dan Desember, Kapalnya sendiri itu ada Viking Orion, Sea Princess, Star Breeze, Aida Vita, dan Silver Muse,” ujar Bayu.

Diterangkan, kapal pertama yang akan datang adalah Viking Orion pada 27 Oktober mendatang. “Mudah-mudahan kan ini Oktober datangnya, di Agustus, September sampai Oktober kalau keadaan membaik (untuk Covid-19) berarti dia akan on schedule juga datangnya,” jelasnya.

Menurut Bayu, kedatangan kapal pesiar tersebut telah memiliki izin internasional.

Sedangkan untuk proses turunnya wisatawan dari kapal pesiar akan dievaluasi dan dilaku-

kan dengan memberlakukan protokol Covid-19 secara ketat.

“Kita sudah rapatkan, SOP harus sesuai kesehatan. Seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan lainnya. Tentu juga ada pemerikasaan sebelum kapal bersandar, semua kapal diperiksa. Kalau sudah semua dinyatakan sehat baru boleh bersandar,” ujar Bayu.

Sementara itu, rute perjalan wisatawan kapal pesiar masih disebutnya masih bersifat one day trip. Di mana ada beberapa destinasi wisata yang dikunjungi seperti pusat oleh-oleh dan beberapa destinasi lainnya di Kota Mataram.

Kendati demikian, melihat zonasi Kota Mataram yang masih berawarna merah untuk penularan Covid, rute tersebut kemungkinan akan dialihkan. “Senggigi Lombok barat (Lobar) dan Lombok tengah rute mereka, tapi sebenarnya rutenya sudah ada masing-masing,” tandas Bayu. (bay)

PBB Buka Peluang Pengusaha Gili Siapkan Paket Murah Gabung Koalisi PKB-PKS

Pulihkan Pariwisata Tanjung (Suara NTB) Pemulihan pariwisata di NTB memerlukan kebersamaan antara stakeholder.

Tidak hanya pengusaha selaku pengelola langsung, tetapi juga pemerintah dari sisi kebijakan.

Hal itu dikatakan Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Selasa (4/8). Ia menyebut, dinamika kunjungan ke Gili masih relatif landai. Kendati terdapat kunjungan masuk, namun intensitas wisatawan yang keluar Gili lebih banyak.

“Dari manifest lebih banyak wisatawan yang pergi. Mereka yang pergi adalah wisatawan yang tinggal lama sebelum Covid. Ada juga wisatawan yang memang habis masa berlaku paspor imigrasi karena kebijakan free extension sudah berakhir bulan Juli,” ujar Kusnawan.

Pihak pengusaha khusus GHA sudah menyiapkan paket khusus untuk menarik wisatawan ke Gili. Misalnya, dengan menyiapkan paket khusus berupa tiket plus hotel.

Meski tidak disebutkan harganya, namun pola ini lebih hemat.

Di sisi lain, pelaku usaha fastboat anggota GHA juga menawarkan paket murah.

Untuk trip Bali - Lombok, pengunjung hanya dikenakan beban biaya satu trip. “(Fast Boat) Eka Jaya juga sudah menyiapkan tiket PP dengan beban hanya membayar tiket One Way. Tapi penumpang harus mengambil PP. GHA juga menawarkan package menarik juga dengan menggandengkan tiket fastboat plus hotel,” sambungnya.

Pengusaha di organisasi GHA berharap pemerintah ikut memikirkan opsi terbaik untuk meningkatkan kunjungan. Tidak hanya berorientasi pasar mancanegara, tetapi juga pasar domestik. Pasalnya, ceruk pasar wisatawan saat ini masih bergantung pada wisatawan length stay baik yang ada di Bali maupun daerah lain di Indonesia.

“Memang ini butuh peran

semua sektor untuk menajamkan tingkat kunjungan. GHA sudah koordinasi dengan fastboat selaku anggota GHA, seperti Eka Jaya dan Blue Water.

Blue Water sudah jalan dua pekan dengan trip dua kali seminggu, dan Eka Jaya sudah buka 31 Juli lalu dengan trip tiga kali seminggu,” paparnya.

Kusnawan menyebut, pengusaha saat ini memerlukan kebijakan provinsi sebagai penggerak kunjungan. Diharapkan, provinsi menggerakkan mobilitas wisatawan dengan pola cross selling. “Pemerintah jika mampu agar membuat harga khusus. Kerjasama dengan airline domestik. Tiket ke Lombok yang direct flight dari Surabaya atau Jakarta disubsidi.”

“Atau pemerintah bantu memfasilitasi dengan armada flight agar ada cross selling antardaerah. Daerah menjual Lombok, Lombok juga bisa menawarkan objek wisata luar daerah sebagai alternatif cross selling,” pungkasnya. (ari)

Program Magang ke Jepang Sepi Peminat Taliwang (Suara NTB) Minat masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti program magang kerja ke Jepang tahun ini terbilang minim. Sejak dibuka bulan lalu, hingga kini baru tercatat 2 orang pendaftar mengembalikan formulir.

“Untuk pendaftar magang ke Jepang sejauh ini baru dua orang mengembalikan formulir ke kami,” terang Kabid Lattas Penta, Disnakertrans KSB, Fitra Jaya kepada Suara NTB. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, diakui Fitra, tahun ini minat warga KSB

mengikuti program magang ke ‘negeri matahari terbit’ paling rendah. Bahkan warga yang mencari informasi program itu pun sangat minim. “Kalau tidak salah selama kami buka pendaftaran baru 7 orang yang datang mencari info. Itu pun baru 2 yang mengembalikan formulir,” ungkapnya.

Sebenarnya kata Fitra, pihaknya memahami sepinya minat warga itu. Ia memperkirakan, pandemi virus corona yang masih mewabah secara global menjadi faktor utama warga menahan diri. “Wajar ya kalau warga takut. Apalagi virus (co-

rona) ini kan masih ada tanpa dapat kita bisa pastikan kapan akan berakhir,” timpalnya Meski minin, Fitra selanjutnya berharap, program magang ke luar negeri ini ke depan bisa tetap berlanjut. Tidak saja ke negara Jepang tetapi jika ada program yang sama ke negara lainnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tetap memasukkan KSB sebagai salah satu daerah sasaran program. “Kegiatan magang ke luar negeri ini bisa jadi solusi bagi kita di daerah mengatasi jumlah pencari kerja,” pungkasnya. (bug)

Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Tengah (Loteng) Legewarman, S.IP., mengatakan pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan beberapa opsi terkait mitra koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Termasuk opsi bergabung dengan koalisi partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengingat, komunikasi dengan PKS sebelumnya sudah cukup intens. Bahkan, setelah PKS memutuskan berkoalisi dengan PKB. “Kalau memang bergabung dengan koalisi PKB-PKS jauh lebih baik, kenapa tidak,” ujar Legewarman, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/8).

Tapi jika memang sulit, PBB tentu akan mencari alternatifalternatif yang lain, karena pada prinsipnya, PBB sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik yang lain.

Dikatakannya, kepastian soal pasangan H.Habib Ziadi juga akan sangat menentukan arah koalisi PBB nantinya, karena PBB sudah memberikan surat tugas ke Habib Ziadi untuk mencari pasangan di Pilkada Loteng. Di mana Habib Ziadi sendiri oleh PBB direkomendasi sebagai bakal calon bupati.

Ia menjelaskan, Habib Ziadi saat ini masih mencari pasangan yang akan digandeng. Beberapa nama pun mencuat, salah satunya Lale Prayatni. Termasuk calon lainnya yang namanya masih dirahasiakan. “Prinsipnya kita tunggu hasil komunikasi dari Habib Ziadi. Itulah yang

Kompetisi Liga Tiga NTB Segera Digulirkan Mataram (Suara NTB) Kompetisi Liga Tiga sepak bola NTB akan digulirkan bulan Oktober tahun 2020. Turnamen ini akan melibatkan sedikitnya 15 tim sepak bola dari kabupaten/kota di NTB. Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (4/8) mengatakan kompetisi sepak bola liga NTB sudah dijadwalkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Pusat bulan Oktober tahun ini.

Event ini digelar serentak di

seluruh provinsi di Indonesia.

Di NTB bakal melibatkan sebanyak 15 tim liga tiga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Rencananya akan diambil satu tim terbaik yang akan mewakili NTB di tingkat nasional.

“Liga tiga NTB akan diikuti sebanyak lima belas tim dari sepuluh kabupaten/kota. Nanti diambil tim terbaik yang akan mewakili NTB di nasional,” ucapnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan liga tiga sepak bola NTB tahun 2020 dipastikan berbeda dengan kompetensi sepak bola yang sama tahun sebel-

umnya. Bila sebelumnya kompetisi sepak bola di gelar dengan disaksikan ribuan penonton. Namun di tahun ini tidak melibatkan penonton karena pertandingan harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

“Pada kompetisi sepak bola divisi tiga tahun menggunakan sistem home. Atau tidak melibatkan penonton, karena menggunakan protokol Covid-19,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui kompetisi sepak bola liga divisi tiga merupakan agenda tahunan PSSI Pusat dalam

Harus Kompak Terapkan Protokol Kesehatan Dari Hal. 1 agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. ‘’Perda ini bersifat mengikat dan harus dilakukan secara bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Karena bagaimapun juga tanpa kekompakan kita untuk menerapkan protokol kesehatan, sulit kita wujudkan kehidupan yang bebas dari ancaman wabah Covid-19,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Selasa (4/8).

Ia mengatakan, semua pihak memiliki peran yang sama-sama penting untuk memutus mata rantai Covid19 ini. Pemprov NTB terus mengajak masyarakat untuk bergotong royong di tengah

pandemi ini. Satu hal yang secara terus menerus disuarakan yaitu masyarakat diharapkan untuk tetap menggunakan masker saat di luar rumah, jaga jarak dan selalu mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer.

Sebelumnya Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam siaran pers Senin (3/8) malam mengatakan, masyarakat diimbau untuk mulai membudayakan pola hidup “Nurut Tatanan Baru”.

Yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam setiap aktivitas, agar tetap aman dan produktif ditengah pandemi Covid-19. ‘’Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Terlebih hingga saat ini vaksin dan obat untuk Covid-19 belum ditemukan

dan masih dalam proses uji coba.

Karena itu, mari kita disiplin menggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, rajin cuci tangan pakai sabun dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Protokol kesehatan ini merupakan langkah pencegahan yang paling efektif untuk menghindari risiko terpapar Covid19,” ajak Sekda.

Selanjutnya kepada seluruh petugas, baik dari jajaran Pemprov dan kabupaten/kota se-NTB juga kepada aparat TNI dan Polri serta seluruh petugas kesehatan dan aparat terkait lainnya, Gita meminta terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19. (r)

Sekda Tinjau Pembuatan Sepeda Listrik dan Mobil Listrik Tenaga Surya Dari Hal. 1 ‘’Bukan hanya sebagai penyelenggara dan hanya menikmati asap tapi ternyata kita juga familiar dengan halhal otomotif energi,’’ tuturnya.

Tugas SMK lanjutnya, untuk membekali siswa siswi kita akrab dengan potensi alam dan bisa memenuhi ke-

butuhan masa depan. Potensi ada angin, air, surya yang bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan yang ramah lingkungan. ‘’Ini perlunya jangan mengikuti era industrialisasi yang diterapkan oleh negara industri lainnya. Tetapi kita harus pandai berkreasi memanfaatkan sumber daya yang

ramah lingkungan kita berkompetisi manfaatkan green energy- green teknologi,’’ jelasnya.

Sekda berharap produkproduk otomotif yang dikeluarkan oleh SMK yang ada di NTB ini harus dijaga. ‘’Esok dengan adanya pangsa pasar yang bagus motor dan mobil listrik akan jadi primadona,’’ katanya. (r)

rangka pembinaan klub di tingkat regional hingga tingkat nasional. Dalam hal ini masingmasing provinsi dapat mengirim satu tim terbaik untuk tampil di liga divisi tiga nasional akhir Oktober 2020. (fan)

nantinya menjadi dasar bagi PBB dalam menentukan mitra koalisi di Pilkada Loteng mendatang,” tegasnya.

Habib masih diberikan waktu oleh DPP PBB sampai tanggal 20 Agustus mendatang untuk mencari pasangan serta calon mitra koalisi. Pihaknya optimis tidak sampai batas waktu tersebut, Habib sudah ada kejelasan soal pasangan dan partai politik mitra koalisi. “Target kita dalam 10 hari ke depan sudah ada kejelasan soal mitra koalisi PBB,” tambah anggota DPRD Loteng ini.

Tunda Deklarasi Sementara itu, juru bicara pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L.Normal Suzana, (Dwi – Normal) M. Samsul Qomar mengatakan, rencana deklarasi pasangan Dwi-Normal sementara ditunda dari semula akhir Juli menjadi setelah tanggal 17 Agustus mendatang. Alasannya, pihaknya masih menunggu kepastian koalisi gemuk.

“Kalau urusan partai pengusung Insya Allah sudah lebih dari cukup, jika hanya untuk maju di Pilkada Loteng.

Tinggal kita menunggu partaipartai lain untuk koalisi besar ini,” terangnya. Mengingat, sampai saat ini hanya beberapa partai politik yang sudah mengeluarkan surat keputusan dukungan pasangan calon kepala daerah. Sedangkan yang lain masih belum ada kepastian.

Rencana koalisi besar pengusung pasangan Dwi-Normal tersebut sekaligus menjawab keraguan pubklik terkait bisa tidaknya pasangan Dwi-Normal maju di Pilkada Loteng mendatang. “Rumor kalau pasangan Dwi-Normal tidak dapat partai adalah bentuk ketakutan lawan politik saja. Karena pada dasarnya para lawan politik ini sudah tahun kalau pasangan ini akan maju di Pilkada Loteng mendatang,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini. (kir)

APH Usut Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19 Dari Hal. 1 Terkait dengan penggunaan dana Covid-19, Inspektorat melakukan pendampingan. Termasuk dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), juga dikawal oleh inspektorat. Inspektorat juga melakukan post audit pelaksanaan JPS. Mengenai delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19, Ibnu mengatakan belum mengetahui kasus detilnya. Namun, ia mengatakan kebanyak terjadi di desa, kaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Beberapa waktu lalu mencuat dugaan pemotongan BLT DD di beberapa desa di NTB. Terkait dengan hal ini, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan kontrol yang intensif. ‘’Karena itu bagian dari pengendalian dari OPD terkait.

Bentuk pengendaliannya melakukan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan.

Ndak cukup, begitu droping, ada berita acara langsung selesai, tapi harus dicek lagi,’’ katanya.

Terkait dengan dugaan penyimpangan bantuan Covid-19, ia meminta masyarakat berani melapor. Namun harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Masyarakat harus berani melapor, jangan takut. Melapor itu tujuannya untuk meluruskan. Berdasarkan data, fakta yang ada. Bahwa betul kejadiannya seperti itu. Jangan justru menjadi fitnah,’’ katanya.

Bareskrim Polri telah merilis dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Mereka menerima laporan sebanyak 102 kasus di 20 Polda. Paling banyak adanya dugaan penyelewengan terjadi di Sumatera Utara, yaitu 38 kasus. Selanjutnya, di Jawa Barat sebanyak 18 kasus. Sedangkan, di NTB ada sebanyak delapan kasus. ‘’Ya, benar ada delapan kasus yang ditangani di Polda NTB dan polres jajaran,’’ kata Kasubdit III bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah.

Yang terbanyak di Polres Lombok Tengah (Loteng). Ada sebanyak empat kasus yang ditanganinya. “Itu mencakup penggunaan anggaran Covid19,” ujarnya.

Dia tidak bisa menerangkan lebih mendetail terkait empat kasus tersebut. Karena, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. “Semua masih lidik itu. Belum ada yang naik penyidikan. Progres penangannya pun saya tidak tahu. Tanya saja nanti langsung ke Polres,” jelasnya.

Satu kasus masing-masing ditangani di Polres Sumbawa, Polres Sumbawa Barat, dan Polres Lombok Timur (Lotim).

“Kalau di Polres Sumbawa dan Sumbawa Barat itu masih lidik. Begitu juga saya tidak bisa memberikan keterangan yang jelas,” ungkapnya.

Sementara satu kasus yang ditangani Polres Lotim sudah naik penyidikan. “Kalau tidak salah sudah penetapan tersangka juga. Saya tidak ingat,’’ katanya. (nas/why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 5 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ratusan Hektar Lahan Jagung di Desa Kokarlian Gagal Panen

Taliwang (Suara NTB) Sekitar 112 hektar lahan jagung yang berada di desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano dinyatakan gagal panen di musim tanam kedua. Tidak adanya sumber mata air akibat kemarau panjang yang sejak bulan April lalu menjadi faktor utama. Bahkan gagal panen yang terjadi merupakan kali kedua setelah di musim tanam pertama juga mengalami hal yang sama.

“112 hektar lahan tersebut sudah masuk dalam kategori gagal panen (Puso) karena tidak ada sumber mata air yang bisa kita manfaatkan.

Jumlah ini juga kita prediksi akan terus bertambah karena hujan yang tidak kunjung turun masih terjadi hingga saat

ini,” ungkap Kades Kokarlian Anasrullah kepada Suara NTB, Selasa (4/8).

Tidak adanya sumber mata air yang bisa digunakan oleh para petani untuk mengairi lahan mereka menjadi faktor utama. Sehingga lahan tersebut tidak bisa diselamatkan,

apalagi lahan di desa Kokarlian sifatnya tadah hujan. Kalaupun nanti dibantu mesin air, diyakini tidak akan memberikan dampak apapun karena sumber mata air yang tidak lagi tersedia. Akibatnya kini para petani jagung harus menanggung rugi hingga pulu-

han juta tergantung luas lahan yang dimiliki. “ Sejak tahun 2018 produksi jagung kami di desa Kokarlian terus turun dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih parahnya lagi tahun ini kami sudah dua kali mengalami gagal panen karena musim kemarau,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera bersurat secara resmi ke Pemerintah untuk memberikan solusi terbaik terhadap persoalan gagal panen ini. Karena jika dihitung-hitung kerugian aki-

bat bencana ini ditaksir mencapai angka puluhan hingga ratusan juta tergantung luas lahan yang dimiliki. Belum lagi untuk mengolah lahannya mereka harus meminjam uang ke perbankan terlebih dahulu dan baru akan dibayar setelah panen mendatang. Tetapi karena kemarau panjang yang terjadi saat ini, masyarakat berharap supaya Pemerintah bisa memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini supaya petani tidak terlalu merugi.

“Kami di Kokarlian tidak bisa

berbuat banyak ketika kemarau melanda, karena kami tidak memiliki sumber mata air baku yang bisa digunakan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, mengaku masih belum mendapatkan laporan secara resmi dari PPL terkait dampak bencana tersebut. Jika ada laporan pasti akan ditindak lanjuti sesuai dengan keinginan masyarakat.

Bantuan benih juga akan di-

siapkan bagi para petani yang mengalami gagal panen sehingga tidak terlalu merugi. Sementara terkait pembayaran pinjaman di Bank pihaknya tetap akan mencari jalan keluar terbaik agar tidak terlalu memberatkan petani salah satunya dengan asuransi. “Laporannya belum masuk, tetapi jika memang ada kejadian tersebut tetap akan kita tangani secara maksimal. Sehinggga para petani tidak terlalu merugi lantaran bencana gagal panen tersebut,” pungkasnya. (ils)

Pilkada Bima, Nasdem Resmi Usung Syafru-Ady

(Suara NTB/jun)

DITUTUP – Tampak ruang IGD RSUD Dompu ditutup pasca meninggalnya pasien positif Covid-19, Selasa (4/8).

Belasan Tenaga Medis RSUD Dompu Isolasi Mandiri Dompu (Suara NTB) Sebanyak 11 tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasalnya, mereka memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 yang meninggal pada Selasa (4/8) dini hari. Dari belasan orang tersebut, 3 diantaranya merupakan dokter dan 8 para medis.

Kasubag Humas RSUD Dompu, Ida Fitriani kepada wartawan di kantornya menjelaskan, isolasi mandiri sejumlah tenaga medis itu dilakukan untuk memperkecil potensi penularan, karena selaku tim penanganan awal ketika pasien baru dibawa kelu-

arga mereka sangat rentan terpapar. “Untuk tenaga medis yang di IGD sudah kita isolasi, totalnya 11 orang terdiri dari 3 dokter dan 8 para medis,” ungkapnya.

Selain menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, belasan tim medis tersebut akan diuji swab untuk memastikan mereka terpapar atau tidak. Jika positif maka penanganan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

Tak hanya tenaga kesehatan, lanjut dia, pihaknya kini telah menutup sementara ruang Inap Gawat Darurat (IGD) sebagai langkah antisipasi lendakan warga terpapar Covid-19. “Tetapi pelayanan tetap dibuka untuk

masyaramat, cuma digeser ke ruang transit pasien,” ujarnya.

Terpisah Sekertaris Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Dompu, M. Jufri mengatakan, selama penutupan IGD ini berlangsung dalam beberapa hari kedepan, pihaknya akan melakukan penyemprotan cairan UV untuk membunuh virus yang ada. Sehingga aktivitas rumah sakit bisa kembali normal seperti biasa.

Disamping itu, pihaknya akan melakukan kontak trancing terhadap semua keluarga pasien positif Covid-19 yang meninggal di Desa Doromelo. “Mulai hari ini tim langsung jalan untuk tracing semua keluarga pasien positif ini,” pungkasnya. (jun)

Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Sabhara Polres Sumbawa melakukan pengerebekan tempat judi sabung ayam, Selasa (4/8) sekitar pukul 12.00 wita. Penggerebekan tersebut di sebuah lahan kosong di Karang Padak, Desa Labuhan Sumbawa.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Sumardi S.Sos. membenarkan penggerebekan tersebut. Penggerebekan ini berdasarkan informasi masyarakat, karena lokasi setempat kerap dijadikan sebagai tempat judi sabung ayam dan meresahkan.

“Atas informasi masyarakat, kami mendatangani TKP untuk melakukan penggerebekan,” ujarnya.

Disampaikannya, setelah anggota datang, para pelaku judi

berhamburan meninggalkan barang bukti di TKP. Dari penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua ekor ayam, jam dinding, dua

lembar kain gelanggang, kurungan dan lima unit sepeda motor.

“Sementara barang bukti tersebut kami amankan di Mapolres Sumbawa,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

SABUNG AYAM - Polisi saat melakukan penggerebekan dan mengamankan barang bukti di tempat judi sabung ayam, Selasa (4/8).

Bima (Suara NTB) Partai NasDem akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan Drs. H. Syafruddin H. M. Noer M.Pd, sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Ady Mahyudi sebagai Bakal calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten 2020.

“Pilkada Kabupaten Bima, Nasdem resmi mengusung pasangan Syafru-Ady,” kata Ketua DPW Nasdem Provinsi NTB, H. M. Amin SH, dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (4/8).

Menurutnya keputusan berdasarkan usulan DPD NasDem Kabupaten Bima yang merekom dua nama yakni Ibu Dinda dan H. Syafru itu, sudah dinyatakan final kare-

na diproses sesuai dengan mekanisme, yakni diputuskan melalui rapat pleno yang digelar di kantor DPP NasDem, Senin (3/8).

“Diproses sesuai mekanisme. Hasilnya pleno jatuh ke H. Syafru. Nasdem akan berkoalisasi dengan PAN, mengingat Ady juga adalah kader PAN,” katanya.

Eks Wakil Gubernur NTB ini mengaku, pertimbangan partai Nasdem mengusung pasangan Syafru-Ady, lantaran H. Syafru merupakan kader senior internal partai Nasdem yang menjadi kontestan Pilkada di NTB. “DPP menginginkan supaya ada kaderisasi. Berdasarkan hasil survei di seluruh daerah di NTB yang melaksanakan Pilka-

da, hanya di Bima yang memiliki kader senior,” katanya.

Terlepas dari itu, Amin tidak memungkiri, Nasdem akan mengusung kontestan dalam Pilkada berdasarkan hasil survei. Hal itu tertuang dalam salahsatu Peraturan Organisasi (PO) partai NasDem nomor 6 tentang Pilkada.

“Disamping kader internal dan komitmen terhadap partai, Nasdem mengusung calon Pilkada salahsatunya berdasarkan hasil survei,” katanya.

Dan berdasarkan hasil survei lanjutnya, elekbtabiltas incumbent (Dinda.red) cukup unggul ketimbang H. Syafru.

Hanya saja, DPP semertamerta tidak melihat hasil survei tersebut untuk dijadikan dasar mengusung calon.

“Tidak bisa dipungkiri Incumbent lebih berpengalaman. Tapi disisi pengkaderan, DPP inginkan harus kader sendiri yang maju. Ini pertimbangannya,” katanya.

Berdasarkan analisasi hasil survei tambah Amin, DPP melihat persentasenya kompetitif. Namun masih punya peluang untuk menggalang dan mencari dukungan masyarakat dan masih memiliki peluang untuk berkompetisi.

“Hasil survei Ibu Dinda sangat bagus, tapi Masih ada waktu untuk mencari dukungan. Langkah selanjutnya NasDem melakukan konsolidasi internal agar bisa berkompetisi dengan baik,” pungkasnya. (uki)

Zohri dan Sapwa Resmi Dipanggil Pelatnas Mataram (Suara NTB) Impian dua atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri dan Sapwaturahman membela tim Indonesia di Olimpiade Tokyo tahun 2021 akan segera terwujud. Pasalnya kedua atlet kebanggaan NTB tersebut resmi dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (4/8) kemarin mengatakan Lalu Zohri dan Sapwaturahman telah resmi dipanggil oleh PB PASI untuk mengikuti Pelatnas persiapan Olimpiade Tokyo 2021 dan SEA Games Vietnam 2021.

“Lalu Zohri dan Sapwaturahman akan berangkat ke Jakarta mengikuti Pelatnas menuju Olimpiade Tokyo dan SEA Games di Vietnam 2021,” ucap Agus Sambil menunjukkan SK PB PASI pemanggilan atlet pelatnas.

Dalam SK PB PASI Nomor:251/PB PASI/VIII/2020 menjelaskan bahwa pemanggilan atlet pelatnas akan dilakukan dua gelombang. Untuk gelombang pertama terdapat 10 atlet dan 8 pelatih.

Sepuluh atlet atletik yang dipanggil terdapat dua atlet NTB yakni Lalu Zohri dan Sapwaturahman.

Selain dua atlet atletik juga terdapat satu pelatih asal NTB yang dipanggil mengikuti Pelatnas. Satu-satunya pelatih atletik asal NTB yang dipanggil mengikuti Pelatnas Atletik adalah Arya Yuniawan. Arya adalah pelatih asal Lombok Barat (Lobar) yang sukses mengantarkan

Sapwaturahman meraih medali emas di nomor lompat jauh dan medali perunggu di lompat jangkit SEA Games 2019.

Rencananya atlet dan pel-

atih akan mulai Pelatnas di Jakarta tanggal 10 Agustus 2020 dan menginap di Hotel Atlet Century Park Jakarta.

Namun sebelum bertandang

ke Jakarta para atlet harus melakukan pemeriksaan rapid test mandiri untuk memastikan atlet steril dari virus Corona (Covid-19). (fan)