Edisi Senin 5 Oktober 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 5 OKTOBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembayaran Lahan Enklave KEK Mandalika

ITDC Setor Rp16,9 Miliar ke PN Praya Praya (Suara NTB) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyetorkan anggaran sebesar Rp16,9 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. Anggaran tersebut untuk pembayaran lahan enklave yang berada di kawasan The Mandalika yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Demikian diungkapkan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan, Sabtu (3/10).

Dikatakannya, pihak ITDC akhirnya memutuskan untuk menempuh upaya hukum berupa konsiyansi dalam usaha penyelesaian pembebasan lahan di kawasan The Mandalika. Dimana uang ganti untung lahan milik warga dititipkan pembayarannya melalui pengadilan dalam hal ini PN Praya. Setelah upaya negosiasi harga lahan menemui

jalan buntu.

Uang tersebut pun sudah disetorkan ke PN Praya pada 11 September lalu. Dengan begitu,bagi pemilik lahan kini sudah bisa mengambil uang pembebasan lahannya ke PN Praya. “Proses konsinyasi ini telah sesuai dengan UU. Nomor 2 Tahun 2012, tentang pembebasan lahan untuk kepetingan umum,” terangnya.

Uang sebesar Rp 16,9 miliar tersebut untuk pembayaran lahan enklave tahap pertama. Kepada 9 orang pemilik lahan enklave dengan total

luas lahan 16,992 meter persegi. Dari total lahan enklave seluas sekitar 9,51 hektar atau sebanyak 31 bidang.

Selain dengan skema pembayaran langsung, ITDC juga telah menawarkan beberapa skema pembebasan lahan lain kepada pemilik lahan enklave.

Di antaranya, tukar guling maupun kombinasi ganti untung dan tukar guling. Dimana untuk nilai ganti untung maupun tukar guling sesuai hasil appraisal yang telah ditentukan oleh penilai independen.

Bersambung ke hal 7

Sejumlah petugas sedang mengerjakan pembangunan tunnel atau terowongan Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika) di KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Waspadai Potensi Ancaman Bencana Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB diminta waspada terhadap sejumlah bencana yang berpotensi terjadi pada bulan Oktober dan November. Karena, pada bulan Oktober dan November, NTB memasuki

musim pancaroba, yaitu peralihan musim kemarau ke musim penghujan. ‘’Dalam masa peralihan musim atau pancaroba. Kebetulan musim pancaroba di NTB berada di bulan Oktober, Bersambung ke hal 7

TO K O H INTERNATIONAL Council for Small Business (ICSB) NTB menggelar kegiatan Galang UKM dan Lomba Wirausaha, Sabtu (3/10).

Upaya tersebut guna menggairahkan kembali UKM di seluruh NTB pada era pandemi.

Galang UKM 2020 ini merupakan program ICSB dan kali ini merupakan yang perdana dilakulan di NTB. ‘’Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia, terutama NTB,’’ Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/bpbdntb)

UMKM dan Era Digital

KUNJUNGI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah meninjau rumah warga yang kebakaran di Dasan Lekong, Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (4/10) kemarin.

Terbakar, 30 Rumah dan Satu Masjid di KLU Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 30 unit rumah dan 1 masjid warga Dusun Dasan Lekong, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terbakar Sabtu (3/10) malam. Dari 20 unit itu, 4 di antaranya adalah Rumah Tahan Gempa (RTG) bantuan Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta selebihnya, adalah rumah sementara bantuan Darul Qur’an Ustadz Yusuf Mansyur.

Informasi yang dihimpun koran ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 20.45 Wita. Api diduga berasal dari arus pendek listrik pada rumah warga atas nama Sumayadi. Api dengan cepat membesar dan melalap rumah Sumayadi. Apalagi di rumah itu, terdapat bengkel kecil yang melayani las.

Bersambung ke hal 7

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Akan Diperbaiki Pemerintah

Program 1.000 Anak NTB Pastikan Pasien Terkonfirmasi NTB Kuliah ke Luar Positif dari Hasil Laboratorium Negeri Paling Cepat Tercapai 2022 Asumsi Pasien ’’Dicovidkan’’

Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB memastikan semua pasien yang terkonfirmasi positif merupakan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Sehingga, jika ada pasien yang meninggal, dipastikan statusnya positif atau negatif Covid-19, setelah keluar hasil pemeriksaan

sampel di labotarorium. ‘’Hasil pemeriksaan medis yang menemukan positif Covid atau tidak. Ndak ada kepentingan kita ‘’mengcovidkan’’. Malah kita menghindari,’’ kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/10) kemarin.

Aryadi mengatakan, petugas kesehatan bekerja maksimal di lapangan untuk penanganan pasien Covid-19. Petugas kesehatan tak kenal lelah, rela meninggalkan keluarga untuk menangani pasien Covid-19. Bahkan, banyak di antara tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, juga terpapar virus tersebut.

Bersambung ke hal 7

IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., didampingi Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. IGB. Sugihartha, M.T., dan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, M.H., meninjau ratusan warga korban kebakaran di Dasan Lekong, Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (4/10) kemarin.

Gubernur memerintahkan BPBD dan Disos NTB untuk memastikan kebutuhan darurat para korban kebakaran terpenuhi. Selain itu, perbaikan rumah warga juga menjadi atensi pemerintah.

Bersambung ke hal 7

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Program unggulan 1.000 cendekia NTB Gemilang di123456789012345678901234567890121 targetkan tercapai tahun keempat kepemimpinan Guber123456789012345678901234567890121 nur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 S.E., M. Sc., - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., (Zul 123456789012345678901234567890121 Rohmi). Pengiriman 1.000 anak muda NTB kuliah ke luar 123456789012345678901234567890121 negeri ini ditargetkan dapat tercapai 2022 mendatang.

123456789012345678901234567890121 Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) 123456789012345678901234567890121 NTB, Irwan Rahadi menyebutkan hingga saat ini sebany123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ak 551 anak muda NTB yang telah memperoleh beasiswa 123456789012345678901234567890121 luar negeri. Atau capaiannya sudah lebih dari 50 persen 123456789012345678901234567890121 dari target sebanyak 1.000 orang.

123456789012345678901234567890121 “Kalau semua jenis beasiswa yang kita tawarkan bisa 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 berjalan, sebenarnya ditargetkan 3 - 3,5 tahun itu sudah 123456789012345678901234567890121 tercapai atau sampai tahun keempat sudah tercapai tar123456789012345678901234567890121 get 1.000 cendekia,” kata Irwan dikonfirmasi Suara NTB, 123456789012345678901234567890121 Minggu (4/10) siang kemarin.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Namun, akibat pandemi Covid-19, jenis program bea123456789012345678901234567890121 siswa NTB seperti short course atau kuliah singkat be123456789012345678901234567890121 lum bisa dieksekusi. Karena kebijakan negara tujuan 123456789012345678901234567890121 kuliah anak-anak NTB di luar negeri soal lockdown.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Soal angka ketercapaian kami terus ikhtiar. Supaya 123456789012345678901234567890121 bisa mencapai target 1.000 orang,” katanya.

123456789012345678901234567890121 Namun, kata Irwan, jika digabung antara program bea123456789012345678901234567890121 siswa luar negeri dan dalam negeri dan program rumah 123456789012345678901234567890121 bahasa, angkanya sudah lebih dari 1.000 orang.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Kalau bicara NTB Cendikia, kalau angka kuantitatif 123456789012345678901234567890121 1.000 orang, entah beasiswa dalam dan luar negeri, mu123456789012345678901234567890121 ngkin sudah tercapai.

123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 7

TES - Petugas kesehatan melakukan pelayanan rapid test atau tes cepat kepada masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

Halaman 2

Proyek Fisik DAK Harus Dipercepat Tak Sekadar Lomba LOMBA Kampung Sehat tingkat Kota Mataram telah memasuki tahap penilaian. Tim juri terdiri dari Kepolisian, TNI dan Pemkot Mataram mengecek empat indikator penilaian.

Hasilnya akan dirumuskan untuk menentukan pemenang.

Menurut Camat Selaparang, Lalu Mukhsan, Minggu (4/10), tidak banyak yang dievaluasi dari indikator penilaian.

Seperti kelembagaan, sosial – ekonomi, kesehatan dan keamanan serta ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lokasi bercocok tanam sayur dan buah – buahan perlu ditingkatkan. Hal ini (Suara NTB/dok) menyangkut efektifitas serta meLalu Mukhsan nekan pengeluaran bagi warga.

“Evaluasi sih tidak ada. Cuma tanaman hidrophonik ini perlu ditingkatkan,” kata Mukhsan.

Monjok Barat mewakili kecamatan untuk penilaian tingkat kota. Perubahan banyak terlihat dari aspek partisipasi masyarakat. Program Kampung Sehat dan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan menjadi bagian yang terintegrasi dalam menenkan penularan virus corona. Masyarakat merasakan manfaat karena tingkat penularan dapat ditekan. “Tokoh agama dan remaja saling asih dan asuh setelah adanya PCBL dan kampung sehat,” terangnya.

Untuk aspek kelembagaan kelurahan kata Mukhsan, perlu menertibkan surat keputusan (SK) dan membuat awik- awik di lingkungan. Awik – awik ini memperhatikan kearifan local. Sehingga persoalan di lingkungan dapat diselesaikan. “Kalau yang lain tidak ada masalah sih,” ujarnya. Mantan Lurah Bertais ini menekankan, lomba kampung sehat tidak sekedar dinilai sebagai lomba. Melainkan masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa kesehatan lingkungan menjadi tanggungjawab bersama.

Terutama kaitannya dengan pencegahan penularan virus corona di lingkungan. Menurutnya, masyarakat sebisa mungkin menekan penularan. Salah satu caranya adalah, mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dengan menggunakan masker, cuci tangan serta jaga jarak. Untuk mensukseskan program tersebut, kelurahan harus mengoptimalkan peran kader posyandu dan kader PKK guna mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. “Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan,” demikian Mukhsan. (cem)

Sesuaikan Pokir dengan SIPD ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB hari Sudana Putra, SE., menilai, SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) merupakan suatu keniscayaan untuk mempermudah kegiatan pemerintah. Artinya, teknologi menjadi suatu kepraktisan di setiap tindakan. ‘’Jadi dengan satu gadget kita bisa mengendalikan dunia,’’ selorohnya dalam sosialisasi SIPD di DPRD Kota Mataram pekan kemarin.

Di era 4.0, teknologi mutlak diperlukan. Namun demikian, lanjut Gus Arik, sa(Suara NTB/dok) paan akrabnya, yang masih IGB Hari Sudana Putra menjadi ganjalan di kalangan dewan adalah rencana pokir (pokok pikiran) Dewan tahun 2021 sudah masuk di catatan masing-masing dewan. ‘’Yang kita janjikan kepada masyarakat berupa program, berupa hibah dan lain sebagainya,’’ katanya.

Oleh karena itu, dewan harus menyesuaikan dengan SIPD. Berikut menyampaikan kepada masyarakat termasuk mensosialisasikan hal ini, agar tidak menjadi boomerang di kalangan dewan. ‘’Di masyarakat kita sudah menjadikan mereka berdasarkan hasil reses terdahulu nanti di tahun 2021 kami anggota dewan akan memberikan ini, ini dan seterusnya,’’ ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Namun di sisi lain, hadirnya SIPD ini mau tidak mau memaksa dewan di seluruh Indonesia untuk taat pada aturan tersebut. ‘’Kiat kita berbicara kepada masyarakat nanti seperti apa,’’ cetusnya. Gus Arik mempertanyakan di mana ruang bagi anggota dewan untuk memberikan hibab berupa bansos maupun pekerjaan atau kegiatan kepada masyarakat.

Dia mencontohkan perbaikan tempat ibadah yang tidak terakumulasi pada satu daerah, namun pekerjaan berupa item-item.

Namun dalam Permendagri 70/2020 tidak disampaikan secara rinci bahwa nilai pekerjaan tertentu. Kendala lain yang disampaikan anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini adalah tidak ada standarisasi untuk pekerjaan fisik di tempat ibadah. ‘’Bagaimana membuat kubah masjid misalnya. Itu standarisasinya berbeda. Bagaimana membuat ukiran di pura dan lain sebagainya,’’ terangnya. Pada kesempatan itu, anggota dewan dua periode ini juga mempertanyakan kriteria penerima hibah dan bansos. (fit)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengaku, belum menerima laporan terkait progres pekerjaan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus.

Proyek tersebut harus dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan. “Sampai sekarang saya belum menerima laporan,” kata Walikota akhir pekan kemarin.

Pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK antara lain, pembangunan kios kuliner di destinasi Taman Hiburan Loang Baloq senilai Rp2 miliar. Tender dimenangkan oleh CV. Filar Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.663.762.953,.

Pemeliharaan jalan hotmix senilai Rp2,3 miliar. Proyek jalan ini dimenangkan oleh Niat Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar lebih. Rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp4,4 miliar yang dimenangkan oleh PT. Kuala Deli Kastuba dengan nilai penawaran Rp3,8 miliar lebih.

Pengadaan gedung bangunan gedung pertokoan Mataram Craft Center di Pagesangan dengan nilai pagu Rp2,4 miliar. Sementara, harga perkiraan sendiri Rp1,2 miliar

lebih. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Cemerlang Membangun dengan nilai kontrak Rp 1,05 miliar lebih. Pekerjaan fisik lainnya yang pembiayaannya dari pemerintah pusat yakni pembangunan fisik Pasar ACC Ampenan. Pekerjaan ini dimenangkan oleh CV.Aneka Cipta dengan nilai penawaran Rp1,08 miliar lebih dari pagu anggaran Rp1,33 miliar lebih.

Menurutnya, banyak hal yang fokus harus diselesaikan.

Pertama adalah mengawal hasil evaluasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2020. Hasil dari provinsi dikawal untuk memastikan perencanaan alokasi anggaran untuk program prioritas. Dua hal menurutnya, tetap menjadi prioritas adalah penangan-

(Suara NTB/cem)

LAPAK KULINER - Sejumlah pekerja hingga sore kemarin masih bekerja mempercepat penyelesaian kios lapak kuliner di destinasi Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang. Proyek fisik yang bersumber dari DAK harus tuntas tepat waktu agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. an dan pencegahan Covid-19.

Khusus stimulus ekonomi yakni jaring pengaman sosial akan berlanjut sembari melihat kesiapan anggaran. “JPS ini saya mau lihat dulu, karena anggaran semakin limit,” ucapnya.

Kedua, pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember men-

Desember ini jangan dulu di otak-atik teman-teman pengusaha ini. Kasihlah dia bernafas sedikit. Jangan dihantam, dihajar lagi (dengan pajak).

Ini bisa mati nanti usahanya,” ujar Lanang, Minggu (4/10).

Diterangkan, mesikpun Pemkot Mataram telah menyurati pelaku usaha untuk membayar pajak periode September.

Namun sampai saat ini belum banyak pelaku usaha yang melakukan realisasi pembayaran pajak. Hal tersebut menurutnya bukan karena pelaku usaha tidak ingin membayar. Melainkan karena kemampuan untuk membayar pajak tersebut masih minim. Terlebih dengan kondisi tamu hotel dan restoran yang belum sebanding dengan pembayaran upah pekerja.

“Biar bagaimana ditagih, uang pakai bayar itu yang tidak

ta memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terlepas dari itu, Walikota dua periode ini tetap meminta OPD teknis mengawal pekerjaan fisik jangan sampai terlambat serta memperhatikan kualitas pekerjaan.

“Nantilah saya evaluasi,” demikian Walikota. (cem)

Pelabelan Rumah Waspadai Penyandang Dana Pilkada Masyarakat Miskin Tunggu Anggaran Mataram (Suara NTB) Rencana pemberian label di rumah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Mataram terus dimatangkan. Dengan pemberian label tersebut pemerintah daerah mengharapkan penyaluran bantuan dapat lebih terarah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, menerangkan total anggaran yang dibutuhkan penyaluran PKH tersebut mencapai Rp180 juta.

“Itu untuk seluruh kegiatan dari persiapan, pengadaan, operasional dan pelabelan itu juga.

Itu kan per satu Kepala Keluarga (KK) satu rumah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (4/10).

Realisasi anggaran yang dibutuhkan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk APBD Perubahan Kota Mataram. Jika anggaran tersebut telah disetujui, pihaknya akan mulai memproses penyalurah PKH bagi masyarakat, sekaligus menyiapkan pelabelan rumah penerima manfaat.

“APBD-nya juga belum diketok. Insya Allah kami siap melaksanakannya, karena (pelabelan) yang ini juga itu penerima PKH saja dulu,” jelasnya. Kendati demikian, terkait bentuk dan tulisan dari label yang akan digunakan disebutnya masih dalam tahap pembahasan. “Belum kita sepakati tulisannya apa, tapi kita akan bawa ke tim nanti. Jadi bukan hanya Disos yang memutuskan. Nanti akan dipilok begitu antara lain, tim yang sepakati,” ujar Asna.

Di sisi lain, sasaran penerima dana bantuan PKH di Mataram mengalami peningkatan hingga 3.000 orang lebih. “Jumlah PKH kita ada penambahan 3.000-an orang dari pusat. Itu yang sekarang perlu kita verifikasi dan validasi,” jelasnya. Pada penganggaran sebelumnya, jumlah penerima PKH di Kota Mataram mencapai 17.443 orang. Dengan demikian, total sasaran penerima PKH saat ini mencapai 20.000 orang lebih. Pelabelan sendiri akan disesuaikan dengan jumlah penerima PKH yang berhasil diverifikasi dan validasi.

Selain itu, dalam penyaluran

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Asnayati kali ini pihaknya memperkirakan akan banyak yang keluar dari daftar calon penerima. Mengingat adanya calon penerima yang mengalami peningkatan taraf hidup, sehingga saat dilakukan pelabelan diharapkan mengundurkan diri. Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, menerangkan pelabelan rumah masyarakat penerima bantuan adalah strategi efektif. Terutama untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Kita sudah meminta juga semua kabupaten/kota segera melakukan itu, karena ternyata pengaruhnya cukup besar. Di Lombok Timur saja hampir 700 keluarga penerima manfaat mengundurkan diri (setelah diberi label). Sekarang Kota Mataram juga mau melakukan pemasangan label itu,” ujarnya.

Terkait adanya protes yang dilayangkan dari beberapa pihak, disebut Khalik tidak akan mencegah pemerintah daerah melakukan pelabelan tersebut.

Pasalnya, perbaikan data masyarakat miskin menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sehingga pelabelan tersebut menjadi salah satu metode yang dipakai untuk memperbaiki data masyarakat miskin yang ada. “Mau ada protes atau tidak ada protes kita tetap jalan, untuk kebaikan masyarakat kita.

Dampak pemasangan lebel ini cukup signifikan terhadap perbaikan data kemiskinan kita,” tandas Khalik. (bay)

Mataram (Suara NTB) Biaya politik yang mahal di setiap Pemilu menjadi beban bagi para kandidat. Sikap praktis masyarakat mendorong terjadinya politik uang.

Dalam situasi ini, penyandang dana atau cukong akan mengambil peran pada Pilkada.

Hal ini perlu diwaspadai karena akan mengganggu iklim politik. Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri tak membantah adanya penyandang dana atau disebut bohir pada setiap pemilu.

Saat ini sedang disusun kajian akademis terkait indeks kerawaan dalam perspektif money politic atau politik uang yang disediakan oleh para cukong. Dari segi aturan penyandang dana kampanye pasangan calon kepala daerah dibatasi.

Apabila sumbangan berasal dari perusahaan milik pemerintah dibatasi maksimal Rp75 juta. Sedangkan, perusahaan swasta dibatasi Rp750 juta.

“Nominalnya tidak boleh lebih dari itu,” kata Hasan ditemui pekan kemarin.

Batas maksimal sumbangan kampanye ini menjadi alat

ada. Mau maintenance hotel, belum ini biaya-biaya lainnya.

Walaupun tidak beroperasi itu dia kan harus di rawat hotel itu,” jelas Lanang. Menurutnya, secara umum hotel-hotel yang ada saat ini tengah menata kembali usahanya. Mengingat pada periode awal pandemi virus corona (Covid-19) masuk ke NTB, banyak hotel dan restoran yang ditutup sementara.

“Sedikit teman teman mulai menata hotelnya, memperbaiki apa yang rusak, berikan karyawan sedikit upah. Nah ini pemerintah harus paham kondisi yang begini, jangan langsung menekan,” ujar General Manager (GM) Hotel Lombok Raya tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, tingkat hunian hotel di Mataram saat ini memang belum merata.

Namun di beberapa hotel

yang beroperasi tingkat hunian diakui dapat mencapai 40 persen. Dengan peningkatan tersebut, pelaku usaha berharap dapat menutupi kekurangan dari segi keuangan yang diakibatkan pandemi beberapa belun terakhir. “Mereka kan masih nombok atau mungkin pinjam di bank sebagai tambahan modal. Artinya di pilah-pilah gitu, ini mereka hanya sekedar bisa hidup,” jelasnya.

Berbeda dengan itu, General Manager (GM) Hotel Santika Mataram, Baharudin Adam, menerangkan keringanan pajak yang diberikan Pemkot Mataram telah cukup membantu pelaku usaha.

Dengan penarikan kembali pajak pada periode September, menurutnya dapat disesuaikan dengan pendapatan masing-masing unit usaha.

(Suara NTB/cem)

Hasan Basri kerja pengawasan. Meskipun diakui Hasan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Mengidentifikasi turut andilnya cukong dalam membiayai kampanye paslon dinilai cukup mudah.

Misalnya, paslon membagi – bagikan sembako, membagikan uang serta memfasilitasi pemasangan baliho.

Disatu sisi, Bawaslu sulit mendeteksi modus para cukong

dalam menjalan praktiknya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat,karena berbahaya bagi iklim demokrasi. “Kalau itu ditemukan terjadi pelanggaran (politik uang, red) paslon bisa dibatalkan,” jelasnya. Ditambahkan Hasan, politik uang akan menyangkut harga diri rakyat.

Wajar kemudian calon yang terpilih tidak akan datang lagi menemui konstituennya, karena mereka telah bayar mahal.

Dampak lain politik uang adalah melahirkan pemimpin yang korupsi. Pemimpin pasti akan memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan modal mereka. “Maka yang terjadi akan lahir pemimpin korup,” tegasnya. Hasan meminta peran aktif masyarakat melaporkan bilamana ditemukan pemodal pada Pilkada Kota Mataram. Sehingga bisa ditindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran. Disatu sisi kata Hasan, politik sara juga harus dihindari oleh paslon.

Hak setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi.

Artinya, tidak perlu membedakan suku, ras atau golongan dalam berpolitik. (cem)

ASN Tak Netral Hanya Cari Keberuntungan Mataram (Suara NTB) Netralitas aparatur sipil negara menjadi pertaruhan pada pemilihan kepala daerah secara serentak 9 Desember mendatang.

Berbagai modus dilakukan para pejabat demi memuluskan pasangan calon sebagai pemenang pemilu. Sikap terang – terangan mendukung paslon dinilai hanya mencari keberuntungan dan masa depan.

Netralitas ASN menjadi salah satu indeks kerawanan yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu. Selain politik uang, politik sara dan ketaatan paslon mengikuti protokol kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, sikap tak netral pejabat atau pegawai negeri sipil pada Pilkada menjadi hal biasa.

ASN baik secara terang – terangan maupun sembunyi mendukung salah satu paslon demi mencari keberuntungan dan masa depan mereka.

Padahal, aturan mengenai netralitas pegawai telah dike-

Pajak Usaha Kembali Ditarik, Hotel dan Restoran Belum Sanggup Bayar Mataram (Suara NTB) Pelaku usaha hotel dan restoran meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dapat mempertimbangkan perpanjangan keringanan pajak hingga Desember mendatang. Ketua Kehormatan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan hal tersebut diperlukan mengingat kondisi usaha yang belum stabil hingga saat ini.

Diterangkan lanang, Pemkot Mataram sebelumnya memberi keringanan pajak bagi hotel, restoran dan parkir hingga Agustus lalu.

Sehingga pajak usaha kembali ditarik terhitung sejak September yang harus dibayarkan pada Oktober.

“Harapan kita sampai

datang. Euforia pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram di tengah pandemi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Pemkot Mataram mendukung sepenuhnya tahapan Pilkada, tetapi syarat utamanya adalah paslon harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19 ser-

“Kalau hotel dan resto sepi, berarti pajaknya juga sedikit. Hotel tutup berarti tidak ada pajak yang dipungut,” ujar Baharudin. Menurutnya, pada periode Juni – September masih banyak usaha hotel dan restoran di Mataram yang beroperasi dengan tetap memasukkan besaran pajak ke dalam komponen harga. “Banyak yang tetap buka dan dia pungut pajak. Pajak itu tidak distor ke Pemda. Itulah bentuk subsidi yang diberikan Pemda pada pengusaha,” jelasnya. Menurut Baharudin, dengan penarikan kembali pajak oleh Pemkot Mataram seharusnya tidak menjadi masalah. “Kasihan juga Pemda tidak ada PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tandasnya. (bay)

(Suara NTB/cem)

IKRAR NETRALITAS - Sejumlah aparatur sipil negara di Lingkup Pemkot Mataram mengikuti pembacaan ikrar netralitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu pekan kemarin. Netralitas ASN menjadi pertaruhan pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. tahui, meskipun penyelenggara pemilu tidak mensosialisasikan. “Iya, namanya orang mau cari keberuntungan,” kata Walikota ditemui akhir pekan kemarin. ASN yang melanggar selama masa kampanye akan menerima konsekuensi atau sanksi berupa administrasi dan pidana pemilu. Sanksi administrasi sebut Walikota, bisa berupa teguran lisan, tulisan maupun penurunan pangkat.

Sedangkan pelanggaran kampanye berpotensi ke sanksi pidana menjadi ranah aparat penegak hukum. Walikota menegaskan, sebagai pejabat pembina kepegawaian akan tegak lurus menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Rekomendasi KASN berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Bawaslu terhadap temuan pelanggaran. “Kalau itu berkaitan dengan temuan akan saya proses dan tindaklanjuti.

Pokoknya saya ini akan tegak lurus,” tegasnya.

Dia meminta mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah serta seluruh jajaran ASN di Lingkup Pemkot Mataram, agar fokus bekerja menyelesaikan program. Supaya tidak terjadi friksi – friksi atau konflik di internal pemerintah. “Semua bekerja saja dengan baik,” pintanya.

Ketua Bawaslu Kota Mat-

aram, Hasan Basri menjelaskan, tindakan pelanggaran ASN ada dua macam. Pertama, berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan ke Bawaslu.

Kedua, temuan langsung oleh pengawas berdasarkan hasil pengawas di lapangan. Pemantauan tidak saja saat pelaksanaan kampanye, tetapi juga di media sosial. “Kita punya tim yang memantau media sosial ASN,” kata Hasan.

Salah satu temuan di medsos adalah salah seorang ASN Dinas Pendidikan memposting foto baliho paslon dan menjelaskan dukungannya. Temuan ini ditindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Hasan menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengidentifikasi semua pendukung apakah ASN atau tidak. Oleh karena itu, diminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran. “Selama ini kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” sebutnya.

Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran. Bisa saja berupa teguran administrasi berupa rekomendasi ke kepala daerah untuk dikenakan sanksi ringan, sedang maupun berat. Sedangkan, sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran pemilu menjadi ranah sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

POLHUKAM

Halaman 3

DKPP Prediksi Politik Uang akan Masif Terjadi di Pilkada 2020 (Suara NTB/Penrem 162/WB)

LEPAS TUKIK - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (ketiga dari kiri) melepas tukik bersama Forkopimda NTB dan Forkopimda Lombok Barat dalam kegiatan menyambut HUT ke-75 TNI di Pantai Senggigi, Batulayar, Lombok Barat, Sabtu (4/10).

HUT Ke-75 TNI Tahun 2020

Sinergi Korem 162/WB Lepas Tukik dan Tanam Terumbu Karang di Pantai Senggigi Giri Menang (Suara NTB) – Korem 162/WB menanam 750 terumbu karang dan melepas 200 ekor anak penyu di Pantai Senggigi, Batulayar, Lombok Barat, Sabtu (3/10). Kegiatan tersebut untuk memeringati HUT ke-75 TNI tahun 2020. Konservasi sumber daya alam hayati itu diharapkan akan meningkatkan daya tarik pariwisata.

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menyampaikan, terumbu karang memiliki peran yang begitu besar dalam ekosistem laut. Penanaman terumbu karang dapat digelar masif. “Menanam terumbu karang bukan hal yang sulit, sangat mudah dilakukan, mudah-mudahan ini bukan yang pertama di pantai Senggigi,” ujarnya.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengatakan, penanaman terumbu karang di Pantai Senggigi akan menjadi pemantik aksi konservasi di destinasi wisata lain. Tujuannya menggairahkan lagi pariwisata. “Untuk mengajak orang kembali ke Senggigi,” ucapnya. Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani kegiatan konservasi itu bertujuan mengembalikan ekosistem laut. “Senggigi luar biasa, maka untuk itu kita kembalikan dengan mengembalikan ekosistem di bawah air,” pungkasnya.

Alumni Akmil 1993 ini menambahkan, kegiatan itu sebagai wujud sinergi Korem 162/WB dengan setiap elemen pemangku kebijakan. Sesuai dengan tema HUT ke-75 TNI, Bersinergi untuk Negeri. Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun menegaskan, salah satu kekayaan alam nusantara berada di laut. Sumberdaya terumbu karang perlu dilestarikan. “Melalui kegiatan ini ke depan diharapkan para wisatawan maupun masyarakat sekitar agar lebih peduli dan tertarik lagi untuk mengamankan sekaligus menyelamatkan kawasan laut khususnya kawasan bawah laut,” paparnya.

Danlanud Zainuddin Abdul Majid Kolonel (Pnb) Andri Gandhy menyatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut. Yang pada ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami TNI berasal dari rakyat dan kami tentunya juga mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di lombok tentunya,” tandasnya.

Ikut serta menanam terumbu karang secara simbolis, yakni unsur Forkopimda, penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan Diver Community, Pokdarwis Desa Senggigi, dan BUMN. Kemudian penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Lombok Barat kepada Danrem 162/WB dan Dandim 1606/Lombok Barat.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Kajari Mataram Yusuf, Wakil bupati Lobar Hj Sumiatun, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah, Kasrem 162/WB Kolonel Arm I Made Karyawan, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, Kasiintel Kasrem 162/WB Kolonel Inf Setiya Asmara, dan Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo. (why/*)

Polda NTB Tangkap IRT Diduga Edarkan Sabu Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyisir Kabupaten Sumbawa terkait peredaran narkoba. Hasilnya, ditemukan seorang ibu rumah tangga Tiara (40) yang diduga menjadi kaki tangan bandar untuk mengedarkan sabu. Selain narkoba, barang bukti lain yang disita antara lain perhiasan dan emas batang. “Diduga (dibeli) dari hasil jualan narkoba,” beber Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Minggu (4/10) kemarin.

Tiara digerebek Sabtu (3/10) petang di rumahnya di Samapuin, Sumbawa Besar, Sumbawa. Tiara tidak banyak mengelak sebab barang bukti langsung dapat ditemukan.

Helmi menyebutkan, Tiara menyembunyikan narkoba di dalam dompet emas yang dilakban hitam. “Di dalamnya ada sabu 55 gram. Ini mengindikasikan kalau dia ini bagian dari pengedar narkoba,” ungkapnya.

Selain itu ada delapan plastik klip transparan. Plastik ini diduga akan diisi sabu dalam pecahan kecil untuk diedarkan. Disita juga uang tunai Rp13,8 juta; 13 cincin emas, tiga liontin emas, lima gelang emas, dan 10 gram emas batangan. Helmi mengatakan, pihaknya akan mengembangkan kasus ini ke tindak pidana pencucian uang. Semua harta yang dimiliki Tiara disita sebagai barang buktinya.

Termasuk diantaranya, mobil Honda CRV, motor Honda PCX, motor Yamaha WR, sertifikat rumah, dan BPKB. “Kalau dia cuma diam di rumah lalu bisa punya harta ini, darimana kalau bukan dari narkoba,” terangnya. Dia menambahkan, pelaku ini sudah lama menjadi buruan polisi. Masih akan dikembangkan lagi terkait jaringannya. Khususnya asal suplai sabu dan wilayah peredarannya.

“Kita berusaha kembangkan dari mana asal barang tersebut.

Mudahan dalam waktu dekat kita bisa amankan juga bos besarnya. Kita belum bisa informasikan siapa bos besarnya ini,” kata Helmi. Tiara disangkakan Pasal 112 ayat 2 dan atau Pasal 114 ayat (2) UU RI No35/2009 tentang Narkotika. Tiara diduga memiliki dan menjual sabu di atas 5 gram. Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun dan minimal empat tahun. (why)

(Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

GELEDAH - Suasana penggeledahan rumah IRT diduga pengedar sabu di Samapuin, Sumbawa Besar, Sumbawa, Sabtu (3/10) lalu.

Mataram (Suara NTB) Politik uang di Pilkada serentak tahun 2020 diprediksi akan cukup masif terjadi sebagai media para kandidat pasangan calon untuk meraih dukungan masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Alfitra Salamm, di Mataram, Sabtu (3/10).

“Dalam situasi pilkada dimasa Pandemi Covid-19 ini, saya kahwatir uang akan jadi media paling efektif meraih dukungan.

Jadi besok itu tidak saja hanya serangan fajar, tapi serangan Magrib, Isya, semua serangan akan terjadi,” ungkap Alfitra.

Ada beberapa alasan diutarakan Alfitra terkait dengan pernyataannya tersebut. Pertama bahwa para kandidat saat ini belum cukup siap menghadapi Pilkada dengan protokol kesehatan Covid19. Dimana kultur demokrasi masih dominan kumpul-kumpul, pertemuan tatap muka. Sementara disatu sisi Covid-19 ini membatasi pola seperti itu.

“Saya melihat kandidat calon ini belum terbiasa kampanye daring, maka media

paling efektif untuk kampanye itu adalah uang. Saya khawatirkan itu. Jangan sampai Pilkada ini hanya jadi stempel bagi calon, mereka terpilih terus dilantik,” katanya.

Alasan berikutnya adalah Pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini, para kandidat banyak mengirit biaya kampanye. Pasalnya tidak ada kampanye akbar yang akan menelan biaya besar, untuk kebutuhan mobilisasi massa, dan membuat kegiatankegiatan yang mengumpulkan banyak orang. “Karena ngirit, ya uangnya akan dibagi-bagi langsung ke masyarakat,” cetusnya.

“Dan kenapa pemilih itu nantinya secara permisif akan menerima uang, mereka bilang rezeki tidak bisa ditolak, peng-

ganti transportasi, pengganti uang harian, dan masyarakat memang lagi butuh uang dalam situasi ekonomi sekarang ini agak sulit,” sambungnya.

Selain itu, mengapa praktik politik uang akan terus terjadi, karena memang di satu sisi regulasi terkait dengan pencegahan dan penindakan politik uang di Pilkada itu sangat lemah.

Regulasi yang ada tidak berdaya untuk menekan terjadinya praktik politik uang di Pilkada.

“Regulasi pengawasan tidak dapat mencegah money politics, regulasinya sangat lemah. Proses penanganannya harus ada yang melaporkan, harus ada klarifikasi, waktunya tiga hari, kalau pelapor hilang dalam tiga hari, ya selesai kasusnya dan

harus ada bukti uang itu harus dari Paslon, kan susah itu. Makanya perkiraan saya politik uang bakal besar terjadi di Pilkada 2020 ini,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, mengatakan pihaknya sudah mengindentifikasi beberapa modus yang berpeluang akan digunakan dalam praktik politik uang pada Pilkada serentak 2020 ini. Salah satunya yakni dilakukan dengan modus pembagian masker di TPS kepada pemilih oleh tim sukses pasangan calon.

“Ini jenis pelanggaran baru yang sangat berpotensi terjadi di Pilkada 9 Desember,” kata Umar. Sebab itu, jajaran petugas pengawas di TPS perlu jeli dan cermat. Dengan alasan membantu masyarakat pemilih untuk mencegah terjadi penularan Covid-19 di TPS. Para tim sukses calon kada berpeluang memanfaatkan celah itu untuk membagikan

(Suara NTB/ndi)

Alfitra Salamm uang yang diselubungkan dengan pembagian alat pelindung diri (APD) ke masyarakat pemilih.

Seperti misalnya, Masker, Hand Sanitier, Sarung tangan dan lainnya. Dengan kemungkinan berlogo atau gambar paket paslon tersebut. (ndi)

Sikap Abai Penyelenggara Pemilu di NTB Rentan Memicu Pelanggaran Etik Mataram (Suara NTB) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Sabtu (3/10) di Mataram telah menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumbawa pada proses Pilkada serentak tahun 2020. Dugaan pelanggaran etik tersebut dilaporkan oleh Bawaslu.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh anggota DKPP RI, Dr. Alfitra Salamm. Dia mengungkapkan bahwa pokok perkara yang diadukan tersebut ternyata terkait dengan perbedaan penafsiran antara KPU dengan Bawaslu terkait norma regulasi didalam pencalonan Pilkada Sumbawa.

“Pokok perkaranya adalah masih ada perbedaan penafsiran regulasi antara KPU dengan Bawaslu yang berkaitan dengan istilah hukum.

Tadi saya memimpin sidang, mendengarkan laporannya bahwa terkait dengan digagalkannya salah seorang calon perseorangan di Sumbawa,” ujar Alfitra.

Lebih jauh disampaikan Alfitra bahwa salah satu tujuan dari sidang DKPP tersebut yakni dalam rangka menjaga kehormatan penyelenggara pemilu atas tuduhan atau dugaan pelanggaran etik.

Sebab penyelenggara pemilu rentan diseret ke pelanggaran etik. Jika terbukti, maka

DKPP akan memberikan sanksi, jika tidak terbukti, DKPP akan merehabilitasi nama baik pihak terlapor.

“DKPP menjaga kehormatan, membuktikan fitnah dan laporan itu benar atau tidak.

Dari semua laporan yang masuk ke DKPP kami punya data ternyata 52 persen laporan itu tidak terbukti. Maka penyelenggara akan direhab. Nah kalau ndak ada DKPP, muncul fitnah kepada penyelenggara, siapa yang akan mengembalikan nama baik penyelenggara,” katanya.

Ketika ditanya terkait dengan Keputusan DKPP sendiri terhadap kasus tersebut. Alfitra mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkapkan ke publik. “Belum, nanti kami akan kaji lebih lanjut atas fakta-fakta persidangan tadi, untuk kami rumuskan putusannya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, pengamat politik dari UIN Mataram, Agus, M. Si menyampaikan bahwa tindakan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu di Provinsi NTB terbilang cukup rendah terjadi. Hal itu bisa dilihat dari data pengaduan atau penyidangan DKPP terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu di NTB selama ini.

“Sejak pemilu langsung tahun 2004, tidak ada komisioner KPU yang diberhentikan

(Suara NTB/ndi)

DISKUSI - DKPP RI saat berdiskusi dengan awak media di Mataram terkait pengawasan etik penyelenggara pemilu di Mataram, Sabtu (3/10). oleh DKPP. Dan selama ini baru ada empat kali DKPP melakukan sidang di NTB. Pertama KPU Provinsi, KPU Lombok Timur, KPU Lombok Tengah, dan terakhir KPU Kabupaten Sumbawa,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan mantan anggota KPU Provinsi NTB itu, dari empat kasus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang pernah terjadi di NTB tersebut. Ia mengindentifikasi beberapa persoalannya. Perta-

ma terkait dengan SDM pemilu dalam menerjemahkan elektoral government. “Ini belum terimplementasi dengan baik di NTB,” katanya.

Selanjutnya sikap kerja penyelenggara pemilu yang kerap mengabaikan permintaan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di KLU Lombok Timur yang terkait dengan permintaan informasi publik, tapi tidak direspon dengan baik oleh KPU, yang kemudian berujung menjadi laporan etik.

“Terjadi penyelahgunaan kewenangan, seperti merubah suara dan sebagainya. Tapi itu banyak terjadi di tataran penyelenggara adhoc, yang kemudian ujungnya jadi korban adalah komisioner. Kemudian belum berjalannya struktur organisasi yang bersifat hirarki, monitor tidak berjalan, dan sinergi internal belum berjalan dengan baik, antara Bawaslu dan KPU, masih kuat ego kedua lembaga tersebut,” pungkasnya. (ndi)

PAS Terus Bergerak, Galang Dukungan Ulama dan Toma PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 1, Ir.Hj.Lale Prayatni - H.Sumum, S.Pd.S.H,M.Pd (PAS) terus bergerak mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat Lombok Tengah. Mengawali kegiatannya pada Sabtu (3/10) lalu, pasangan PAS berkesempatan menerima kunjungan relawan dari seluruh (12) kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan ini menyampaikan kesiapannya untuk mendukung dan berikhtiar memenangkan pasangan PAS di Pilkada Loteng pada 9 Desember 2020 mendatang.

Setelah menerima relawan, PAS bergerak menggalang dukungan dari para ulama dan tokoh masyarakat (Toma) Lombok Tengah. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Jontlak, Praya Tengah, Sabtu (3/10), pasangan Lale-Sumum mendapat dukungan dari TGH. Fahrurrozi. Ulama kharismatik ini siap berikhtiar bersama memenangkan pasangan PAS di Pilkada Loteng. ‘’Karena menurut saya, pasangan ini sangat ideal,’’ ujar TGH. Fahrurrozi.

(Suara NTB/ist)

RELAWAN - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 1, Ir.Hj.Lale Prayatni-H.Sumum, S.Pd.S.H,M.Pd (PAS), saat menerima relawan dari 12 kecamatan di Lombok Tengah.

Sebagai mantan birokrat yang kenyang pengalaman di pemerintahan, pasangan LaleSumum diyakini akan mampu menjalankan pemerintahan serta pembangunan di daerah ini ke arah yang lebih baik. ‘’Kita yakini pasangan ini dipercaya sangat paham kondisi dan mampu menjembatani kepentingan masyarakat,’’ tambahnya.

Setelah bersilaturahmi ke

para ulama dan Toma, pasangan PAS terus bergerak ke Desa Selebung, Peresak dan beberapa desa lainnya. Beragam aspirasi muncul dari setiap desa yang dikunjungi. Mulai dari persoalan ekonomi, lapangan kerja dan sebagainya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lale Prayatni mengatakan, dalam upaya meningkatkan perekonomian

Kasus RTG Sigerongan Tersendat di Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat masih tersendat.

Penghitungan kerugian negara belum selesai. Kasus yang menjerat Bendahara Pokmas Repoq Jati Kuning ini molor. “Menunggu hitung kerugian negara. Kalau pemeriksaan saksi sudah semua, sudah lengkap,” ucap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, dokumen yang diperlukan auditor pada BPKP sudah diserahkan. Namun, untuk laporan pertanggungjawa-

bannya sedang dikerjakan sebab belum selesai. Tersangka Indrianto awalnya dijerat dengan pasal 8 UU Tipikor tentang penggelapan uang negara. Namun, unsurnya belakangan direvisi jaksa menjadi pembuktian pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor.

“Sebelumnya kan ada perbedaan pandangan. Bahwa ini harus jelas kerugian negara. Karena bantuan RTG ini kan bantuan dari pemerintah,” ucapnya. Kadek Adi menambahkan, audit kerugian negara itu nantinya juga menjadi bekal dalam hal penerapan unsur korupsinya. “Cara tersangka menguntungkan diri sendiri,” tandasnya. Tersangka

Anto diduga menggunakan dana RTG sebesar Rp410 juta untuk kepentingan pribadi.

Dana yang dipakai Anto merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah rusak untuk 70 KK. (why)

(Suara NTB/ist)

ULAMA - Pasangan Lale-Sumum mendapat dukungan dari TGH. Fahrurrozi dalam kunjungannya ke Kelurahan Jontlak, Praya Tengah, Sabtu (3/10). masyarakat potensi setiap aranya ada tembakau dan hadesa akan dikembangkan se- sil pertanian lainnya. Lombok cara optimal. ‘’ Misalnya men- Tengah juga memiliki kamingkatkan perekonomian pung unggas. Potensi ini bisa masyarakat melalui ekonomi dikembangkan. Seperti kamberbasis kampung atau pung unggas misalnya. ‘’Pengolahan hasil dari kampung ungdusun,’’ ujarnya.

Potensi hasil pertanian gas juga harus disiapkan. Seh(dalam arti luas) di Lombok ingga memiliki nilai tambah Tengah sangat besar. Diant- bagi masyarakat,’’ ujarnya. (r)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

Halaman 4

Target Selesai Juni 2021

(Suara NTB/yon)

Lotim Butuh 1.200 Dokter DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di sektor kesehatan. Hanya saja, saat ini daerah yang terletak di timur Pulau Lombok ini masih dihadapkan pada kekurangan dokter umum. Pasalnya, untuk memberikan pelayanan kepada, 1,2 juta jiwa penduduk dibutuhkan 1.200 dokter.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. M. Hasbi Santoso.,M.Kes, akhir pekan lalu. Menurutnya, semua puskesmas sekarang ini memiliki dokter. Jumlahnya bervariasi antara 2 dokter, 3 dokter dan 5 dokter untuk Puskesmas Keruak dan Puskesmas Aikmel.

Namun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyarankan supaya satu dokter melayani 5-10 ribu pasien.

Sementara apabila itu diterapkan, maka di Kabupaten Lotim harus ada, 1.200 dokter dengan 1,2 juta jiwa. “Namun ini dalam jangka panjang untuk kita capai,”terangnya.

Di sisi lain sesuai standar satu desa 1 dokter. Kalau untuk jumlah Kabupaten Lotim bisa saja memenuhi 254 desa/kelurahan dengan satu dokter. Akan tetapi, dokter tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya fasilitas pendukung dalam hal ini sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi, saat ini Kabupaten Lotim melalui Dinas Kesehatan lebih memakai di setiap puskesmas satu dokter umum, satu dokter gigi sebagaimana yang dipersyaratkan BPJS. Saat ini keberadaan dokter gigi sebanyak 16 dokter gigi dari 35 Puskesmas di Kabupaten Lotim. “Keberadaan dokter gigi SDM cukup kurang dibandingkan dokter umum,”pungkasnya. (yon) M. Hasbi Santoso

Ubi Bakar Sokan Jenggik

Pasar Potensial Tingkatkan Perekonomian Masyarakat KEBERADAAN pedagang ubi di Desa Jenggik, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) setiap hari mewarnai pemandangan pengendara yang melintas dari Mataram-Lombok Timur maupun sebaliknya. Ubi yang dijajakan ini sudah berpuluh-puluh tahun bahkan dari sisi pedagang turun temurun. Hanya saja, penjualan ubi di Desa Jenggik masih terkesan monoton, sehingga membutuhkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Ubi di Desa Jenggik ini cukup terkenal karena rasanya yang legit dan manis. Identitas inilah yang membuat ubi di Desa Jenggik begitu diminati oleh konsumen. Terutama yang berasal dari Kota Mataram saat berkunjung ke Lotim. Seperti halnya pecinta ubi asal Kota Mataram, Ajeng Roslinda. Saat berkunjung ke Lotim, ia selaku menyempatkan diri untuk mampir di lapak pedagang ubi di Desa Jenggik untuk dinikmati bersama keluarganya.

Bahkan atas dasar kecintaannya kepada makanan rakyat ini, Ajeng Roslinda mempelopori untuk mengemas ubi Jenggik dengan cara dibakar agar dapat langsung dinikmati. Sementara selama ini, ia melihat ubi dari luar peminatnya cukup bagus di NTB yaitu ubi Cilembu dari Jawa Barat dan secara pribadi tidak terlalu menyukai ubi Cilembu, karena teksturnya yang terlalu basah.

Atas dasar ini kemudian, dalam bayangannya bahwa ubi bakar pasti kering. Dari beberapa kali datang ke Lotim, ia terinspirasi untuk mengembangkan ubi Jenggik atau ubi Sokan. Hanya saja ubi Sokan ini hanya ada pada bulan Agustus, September, Oktober. Kendati demikian untuk pengembangan budidaya dipastikan akan ada di setiap waktu dan dapat tumbuh di dekat pantai dengan tanah kering.

Dari sanalah mencoba ia melakukan oven dan menghasilkan bakaran yang baik serta mendapat tanggapan cukup bagus dari rekan-rekannya.

Untuk meningkatkan kualitasnya, Sekretaris Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPMI) ini kemudian membuat terobosan dengan mengemasnya dengan besek yang diambil dari para perajin di Desa Kesik. Di dalamnya disertakan daun pisang kering, sehingga kondisi ubi bakar tidak lembap dan tahan lama. Bahkan ketika dibuka saat hendak dimakan, aroma bakar ubi semakin harum dan menggugah selera.

“Bahkan saat ini sudah menjadi paket rapat kegiatan di kantor gubernur maupun di swasta. Bedanya dengan ubi Cilembu. Ubi Sokan Jenggik memiliki warna yang kuning, kering dan manis,”ujarnya.

Untuk kemasan pun ada dua, pertama untuk paket keluarga dalam satu besek berjumlah satu kilogram ubi bakar dengan harga Rp30 ribu. Kedua paket snack dengan fisik ubi lebih kecil-kecil dalam satu besek sebanyak seperempat dengan harga Rp15 ribu. Penggunaan besek ini pun, kata dia untuk memperdayakan produk lokal dan setelahnya dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang oleh konsumen sebagai tempat menaruh bumbu dapur dan lainnya.

Dalam uji coba di tempat terbuka, ubi bakar Jenggik mampu bertahan lebih dari satu pekan. Justru rasa dari ubi sokan ini semakin enak karena kadar air dalam ubi yang diambil sudah kering.

Untuk proses pengovenan, maksimal 30 menit sudah matang untuk ubi berukuran besar dengan kapasitas 2-3 kilogram tergantung ukuran oven menggunakan kompor. “Ini baru satu bulan berjalan. Tapi pesanan sudah mencapai 200 lebih. Artinya pasarnya cukup potensial,”ungkapnya pada Suara NTB, akhir pekan lalu.

Iapun berniat untuk mengajarkan kepada pedagang di Desa Jenggik untuk meningkatkan produknya dengan melakukan pengemasan. Dari keluarga Pengusaha Muslimah per tanggal 1 Oktober 2020 sudah mulai mengerjakan grand desain untuk lapak ubi yang menggambarkan rumah tradisional atau berugak di Desa Jenggik. Program ini bekerjasama dengan Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk menata lapak ubi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, apabila pemberdayaan petani dan pedagang ubi di Desa Jenggik dapat berjalan. Ia berharap petani nantinya dapat memanfaatkan oven-oven tembakau sebagai tempat pengovenan ketika tidak sedang musim tembakau.

Barulah nantinya dibawa ke lapak-lapak di pinggir jalan, sehingga dapat dikonsumsi oleh pembeli. Efek dominonya antara petani menanam ubi, petani membakar ubi dan petani menjual ubi yang efek ekonominya akan banyak sekali. (yon)

(Suara NTB/ist)

UBI BAKAR - Inilah ubi bakar di Desa Jenggik Kecamatan Terara, Kabupaten Lotim yang sudah dikemas dengan menggunakan besek.

Dua BUMN Kerjakan JKK Mandalika Praya (Suara NTB) Proses pembangunan Jalan Khusus Kawasan (JKK) Mandalika yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi gelaran balap MotoGP bulan Oktober tahun 2021 mendatang, terus dikebut. Proyek ini dikerjakan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus.

Harapannya proyek tersebut bisa tuntas tepat waktu sesuai target pada bulan Juni tahun 2021.

Direktur Konstruksi dan Operasi PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, dalam keterangannya, Sabtu (3/ 10), menegaskan, sampai saat ini pembangunan JKK Mandalika tetap berjalan sesuai rencana dengan fokus pembangunan di lahan yang sudah dinyatakan clean and clear.

Wirawan pun memastikan soal adanya persoalan lahan tidak akan sampai mengganggu proses pembangunan jalan untuk sirkuit MotoGP Mandalika tersebut. “Penyelesaian

pembahasan lahan tetap jalan.

Begitu pula untuk pembangunan JKK Mandalika, juga tetap sesuai rencana,” ujarnya.

Pembangunan jalan untuk sirkuit MotoGP tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan utama. Mulai dari pekerjaan ground work atau galian, timbunan dan pemadatan tanah serta pekerjaan lapisan akhir atau pengaspalan. Ditambah pembangunan pekerjaan tunnel atau kanal dengan melibatkan dua BUMN terkemuka.

Untuk pekerjaan ground work, timbunan dan pemadatan tanah itu oleh kontraktor

(Suara NTB/kir)

PROYEK JALAN - Aktivitas pengerjaan JKK Mandalika untuk dengan target tuntas bulan Juni 2021.

WIKA-BRL. Dan, tanggal 28 baku atau material, alat dan peSeptember 2020 lalu pro- kerja masih dapat terpenuhi gresnya sudah mencapai seki- sampai saat ini. Tinggal dukuntar 76 persen. Sementara pe- gan semua pihak agar Proyek kerjaan lapisan akhir atau Strategis Nasional (PSN) ini dapengaspalan serta pekerjaan pat berjalan dengan lancar yang tunnel melibatkan PT. PP juga sangat diharapkan,” terangnya.

Lebih lanjut Wirawan mesudah mulai dikerjakan dengan target selesai pada bulan nambahkan, proyek jalan yang sedang dikerjakanya tersebut Juni 2021 mendatang.

“Untuk kebutuhan bahan statusnya jalan kawasan. Sama

sirkuit MotoGP terus dikebut dengan jalan-jalan lainnya di dalam kawasan The Mandalika. Bukan dalam artian sirkuit sesungguhnya, karena masyarakat nantinya tetap bisa melalui jalur tersebut. Hanya saja, karena akan digunakan sebagai lokasi balap MotoGP, maka kualitas pengerjaannya disetarakan dengan jalan untuk event balap MotoGP. (kir)

Wabup Sorot Melonjaknya Kasus Lima Desa di Lobar Masih Zona Merah HIV/AIDS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj Sumiatun menyoroti tingginya kasus HIV/AIDS di daerah itu. Lonjakan kasus ini begitu mengkhawatirkan di beberapa kecamatan, lantaran kasusnya terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan beberapa warga terjangkit meninggal dunia.

“Tinggi kasus HIV/AIDS di Lobar ini, terutama beberapa kecamatan. Saya sudah panggil Kepala Dikes, Direktur Rumah Sakit Tripat Gerung, dan Rumah Sakit Narmada.

Setelah dilakukan pembahasan, ternyata ada beberapa yang kurang dalam hal penanganan,” terang wabup yang juga Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar Hj. Sumiatun akhir pekan kemarin.

Ia melihat dari sisi jumlah kasus HIV/AIDS, beberapa kecamatan yang lumayan tinggi di antaranya Batulayar dan

(Suara NTB/her)

BAHAS - Wabup Lobar Hj. Sumiatun bersama Sekretaris KPA Lobar dan jajaran saat membahas penanganan HIV/ AIDS akhir pekan kemarin.

Gerung dan Sekotong. Untuk itu AIDS, sehingga mereka pun ia pun menekankan perlu pen- masih gabung dengan pasien anganan ke depan lebih inten- umum lainnya. Kondisi ini rawsif oleh OPD terkait. “Kendala an terjadi penularan. Dalam hal kita juga tenaga kurang, harus penanganan pasien positif HIV/ kita koordinasikan dengan ru- AIDS khususnya yang melahirmah sakit, siapa yang akan kan belum bisa ditangani di menjadi petugas. Dalam pelay- rumah sakit di Lobar. Namun anan harus pakai APD mence- mereka harus dibawa ke Rumah Sakit Provinsi. “Ke depan gah penularan,” jelasnya.

Menurutnya, jangan sampai mereka akan ditangani di sini. ada diskriminasi soal penanga- Obatnya juga harus diupayakan nan pasien HIV/AIDS, karena di puskesmas, Jangan hanya di sejauh ini belum ada ruang satu tempat (Rumah Sakit Trikhusus untuk pasien HIV/ pat, red),” terang dia. (her)

Loteng Masih Siaga Darurat Kekeringan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) masih menetapkan siaga kekeringan. Belum ada peningkatan status ke darurat kekeringan hingga pertengahan musim kemarau saat ini.

Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., kepada Suara NTB, Sabtu (3/10).

“Status kita masih siaga darurat (kekeringan),” ujar Murdi. Hal itu dikarenakan kondisi kekeringan belum begitu mengkhawatirkan. Dalam artimasyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan mengandalkan sumber-sumber air bersih yang ada, meski di beberapa daerah sudah mulai kesulitan memperoleh air bersih.

Dari hasil pemetaan daerah terdampak kekeringan di Loteng, dari 12 kecamatan ada 9 kecamatan di antaranya yang berpotensi mengalami kekeringan dan tersebar di 81 desa. Dalam hal ini, hanya Kecamatan Batukliang,

(Suara NTB/kir)

AMBIL AIR - Warga Desa Rembitan mengambil air bagi hewan ternaknya di salah satu sumur yang ada di desa setempat. Di musim kemarau sekarang ini, keberadaan sumur sangat penting arti bagi warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Batukliang Utara serta Kecama- parah terdampak kekeringan. tan Pringgarata bisa dikatakan Untuk itu, masyarakat terutacukup aman dari ancaman ma masyarakat yang berada di daerah yang mengalami kekerdampak kekeringan.

Sedangkan tiga kecamatan ingan agar lebih hemat serta lainnya yakni Kecamatan Pu- efektif menggunakan air berjut, Praya Barat dan Praya sih. Supaya potensi membuBarat Daya menjadi daerah ruknya kondisi kekeringan bisa wilayah yang berpotensi paling ditekan.(kir)

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah kecamatan di Lombok Barat (Lobar) tercatat nol penemuan kasus Covid-19 baru. Bahkan Kecamatan Kuripan tidak ada kasus positif Covid-19, karena semua pasein dinyatakan sembuh. Di tingkat desa, terdapat lima desa masih tersisa zona merah Covid-19.

Penurunan tren kasus Covid-19 ini pun membuat pemda optimis bisa naik dari status zona oranye ke zona kuning.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi dikonfirmasi, Sabtu (3/10) mengatakan pihaknya mengkaji 14 indikator yang menentukan daerah itu zona merah, oranye, kuning dan hijau. 14 Indikator ini yang dielaborasi, sehingga apa yang harus didorong kemana arahnya. Karena untuk menentukan zona merah kuning dam hijau itu tidak hanya terkait dengan kematian dampak pandemi, namun terkait juga dengan fasilitas di rumah sakit, adminstrasi, angka kesem-

buhan dan penularan.

Dari 14 Indikator ini ada beberapa harus terus didorong supaya segera masuk zona kuning.

“Termasuk Administrasinya, pelaporan harus dipercepat, jumlah orang yang sembuh, orang terkonfirmasi positif itu kan harus segera pelaporannya,”jelas Sekretaris Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Dari sisi persebaran kasus virus Corona sendiri berhasil ditekan. Dari 119 desa di Lobar, terdapat lima desa masih merah, yakni Desa Terong Tawah, Karang Bongkot, Kekeri, Sandik dan Gerung. Sedangkan yang sudah zona hijau di antaranya Gelangsar, Pusuk Lestari, Saribaye, Buwun Sejati, Pakuan, Sembung, Gelogor, Kuranji, Kuripan Selatan, Labuan Tereng, Sekotong Timur, Mareje, Mareje Timur, dan Pelangan. ‘’Sedangkan sisanya ada yang zona kuning dan oranye. Melihat persebaran ini Kami optimis segera ke zona kuning,” ujarnya optimis. (her)

Guru Honorer Butuh Sentuhan

Selong (Suara NTB) Guru-guru honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup besar. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lotim mencatat jumlahnya saat ini mencapai 8 ribu orang dengan gaji rata-rata per bulan Rp 300 ribu. Melihat fakta itu, guru honorer ini masih membutuhkan sentuhan.

Demikian diterangkan Sekretaris PGRI Lotim, Yunus saat bertemu dengan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Lotim, Ismail Akbar beberapa waktu lalu.

Sekretaris PGRI Lotim itu mengakui pemerintah ada program subsidi upah bagi pegawai formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Syaratnya adalah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Diakui Yunus, semua guru honorer di Lotim ini belum masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Tahap pertama, ia menga-

jukan sekitar 150 guru hunorer menjadi peserta asuransi ketenagakerjaan itu dengan harapan ke depan bisa mendapatkan atensi meningkat kesejahteraannya. “Kita berharap guru honorer ini ada perbaikan penghasilannya,” ungkap Yunus. Melihat besaran premi bulanan Rp 12 ribu saja diyakni semua guru honorer bisa membayarnya.

Kepala Kantor Cabang Pratama BPJS Ketenagakerjaan Lotim, Akbar Ismail menyarankan untuk para guru mendaftarkan secara mandiri kepesertaan. Dijelaskan, menjadi peserta saat ini berpotensi dapat subsidi upah Rp 600 ribu per bulan jika nantinya benar-benar terjadi perpanjangan waktu sampai kwartal pertama oleh pemerintah.

Diterangkan, subsidi upah yang diberikan saat ini diberikan kepada peserta aktif yang bayar iuran sampai Juni 2020 lalu. “Ada rencana akan diperpanjang sampai April 2021,” paparnya. (rus)

Pemda Buka Dapur Umum

Anak-anak Korban Kebakaran Butuh ’’Trauma Healing’’ Warga korban kebakaran RT 2 Dusun Dasan Lekong, Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali harus menempati tempat pengungsian di eks pengungsian gempa 2018 lalu. Hal ini lantaran 101 KK (setara 270 jiwa) terdampak kebakaran yang menghanguskan 30 unit rumah dan 1 masjid dusun.

KEPALA Dusun Dasan Lekong, Suparlan, Minggu (4/10) mengatakan, warganya mulai menginap di posko pengungsian pada Sabtu malam setelah kejadian. Warga yang tidak memiliki rumah, menginap di tenda yang didirikan oleh Dinas Sosial dan BPBD KLU. “Malam setelah kebakaran, warga langsung membersihkan posko. Apa-apa yang bisa dipergunakan diamankan,” kata Suparlan.

Saat peristiwa berlangsung, warga berhamburan keluar rumah. Warga yang rumahnya berada di dekat titik api, memilih menjauh. Warga tak bisa berbuat banyak memadamkan api, karena korbannya tidak bisa ditangani secara konvensional. Dalam keadaan itu, warga saling menyemangati dengan mengajak satu sama lain untuk bermukim di posko yang sedang disiapkan.

“Alhamdulillah makanan cukup, pakaian ada. Dari tadi malam sampai hari ini warga dari dusun tetangga juga datang membantu mengirim makanan, selimut ataupun tikar.

Cuma warga khususnya anakanak keliatan trauma. Ini juga kita minta bantuan untuk trauma healing,” sambungnya.

Warga dan pemerintah, ujarnya, sudah cukup belajar dari situasi pengungsian saat gempa 2018, sehingga di posko pengungsian saat ini, sudah dipersiapkan secara matang.

Di posko tidak hanya menyediakan tempat tidur, tetapi juga MCK. Rumah-rumah warga yang masih utuh juga ditumpangi untuk MCK oleh warga.

Kabid Darlog BPBD KLU, Pasek Suparta, mengakui Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD sudah diturunkan pada Sabtu malam saat kejadian berlangsung. TRC membantu menyiapkan posko yang layak bagi warga.

“Malamnya kami langsung serahkan masing-masing 30 unit terpal, hambal, dan selimut. Kami juga pasangkan lampu tower light,” ujarnya.

Dilanjutkan pada Minggu pagi, TRC kembali diturunkan.

Tim membantu menambah posko pengungsian, membuat dapur umum dan melengkapi kekurangan yang dibutuhkan

warga. Di saat bersamaan Dinas Sosial PPPA KLU, juga menurunkan bantuan. Minggu pagi, Dinsos membantu 18 KK yang rumahnya ludes terbakar dengan paket sembako. Warga juga diberikan selimut, matras, perlengkapan keluarga yang mendukung, tenda serta aneka makanan seperti biskuit, dan air bersih.

“Persediaan insya Allah aman, selain cadangan KLU bantuan juga dikirim oleh Pemprov NTB,” ujar Kadis Sosial KLU, Faisol.

Sementara Dinas Kesehatan (Dikes) KLU membuka layanan kesehatan kepada warga Dusun Dasan Lekong korban kebakaran. Dikes memberi pelayanan dengan membangun posko kesehatan di depan masjid setempat.

Kepala Dikes KLU, dr. H. L. Bahrudin, Minggu (4/10) mengatakan, sehari setelah kejadian Dikes telah menurunkan tim surveilans ke Dusun Dasan Lekong. Informasi sementara yang diperoleh Dikes, diketahui bahwa 101 KK dengan 270 jiwa terdampak kebakaran. Di antara warga itu, 15 orang warga lanjut usia,45 orang bayi dan 35 orang adalah anak-anak.

“Kita akan lengkapi dengan data ibu hamil untuk ditangani.

Sementara ini, setiap keluhan kesehatan sudah bisa dilayani di Posko Kesehatan yang sudah kita siapkan,” ungkap Bahrudin.

(Suara NTB/ari)

BANTUAN - Warga korban kebakaran mendapat bantuan dari warga, donatur dan pemerintah Kabupaten dan provinsi.

Dikes telah menyiapkan menggunakan masker. Selama tenaga dokter umum, bidan di Posko tetap menggunakan dan perawat untuk siaga standar Covid. Memang banyak memberi pelayanan. Dalam kita jumpai warga tidak mengsatu dua hari ini, tenaga dok- gunakan masker, jadi masker ter akan berjaga di lokasi. yang kita bawa kita bagikan langSebagaimana warga tinggal sung,” sambungnya. di posko pengungsian, Dikes Dikes juga mendata warga mengimbau aparat desa, dengan menjemput bola. Tim dusun, warga hingga petugas surveilans yang dikerahkan dapur umum untuk mewasp- mendatangi warga dari rumah adai makanan dan minuman ke rumah. Warga diukur tensinkedaluwarsa. Berkaca dari ya, diberikan obat sesuai kelukondisi pengungsian saat gem- han, serta mendapat asupan supa tahun 2018 silam, warga plemen penambah tenaga. yang mengungsi rentan diare.

“Ke depan seminggu sekali Kondisi wilayah setempat akan kita turunkan dari yang sedang mengalami kema- puskesmas terdekat. Yang rau juga menjadi atensi. Di mana jelas, pelayanan kesehatan potensi penyakit yang rentan tetap kita berikan sampai rumuncul berupa gatal-gatal. “Kita mah warga terbangun kembajuga mengimbau warga tetap li,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Bagian Protokol dan Kopim Setda KSB dengan Harian Suara NTB

PJS Bupati KSB Intens Koordinasi Terkait Pilkada dan Pastikan Program Daerah Berjalan Genap sepekan Dr. Muhammad Agus Patria, SH., MH menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Sementara (PJS) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selama itu, sejumlah agenda kerja telah dilaksanakan untuk memastikan roda pemerintahan daerah dengan motto Pariri Lema Bariri ini tetap berjalan lancar.

SEJAK aktif masuk kantor pada, 29 September lalu, Agus Patria langsung tancap gas melaksanakan tugasnya. Agenda pertama yang dilakuannya adalah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda, penyelenggara Pilkada KSB yakni lembaga KPU dan Bawaslu. Termasuk bersilaturahmi dengan sejumlah stakeholder masyarakat bahkan tak lupa juga dengan para awak media.

Menurut Agus Patria, dalam amanat wakil gubernur NTB saat melantik dirinya sebagai PJS Bupati KSB. Terdapat 3 catatan tugas yang harus di-

jalankannya selama mengisi kekosongan pimpinan KSB sekitar 2 bulan lebih ke depan. Diantaranya mengawal pengendalian Covid-19, memastikan pelaksanaan Pilkada KSB berjalan aman dan kodusif. Dan terakhir melanjutkan ikhtiar program daerah dalam menurunkan kemiskinan dan persoalan lain yang menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah masyarakat. “Tentu banyak lagi tugas dan kewenangan saya untuk dijalankan secara formil dalam jabatan ini,” katanya saat acara silaturahmi dengan awak media, Sabtu (3/10).

Terkait mengawal Pilkada, disebutkan Agus Patria, dirinya telah dua kali menggelar pertemuan dengan KPU KSB. Pertemuan pertama saat berkunjung langsung bersama Forkopimda ke kantor KPU KSB dan kedua menggelar rapat membahas strategi KPU mengakomodir hak pilih warga KSB yang bekerja di tambang Batu Hijau saat hari pencoblosan, 9 Desember mendatang. “Kalau tidak salah hari kamis kita ketemu kedua kalinya dengan KPU dan Bawaslu,” sebutnya.

Masih soal mengawal Pilkada, pihaknya juga se-

cara intens berkoordinasi dengan Forkopimda. Menurut dia, memastikan agenda demokrasi 5 tahunan daerah itu berjalan lancar perlu sinergitas seluruh pihak termasuk masyarakat. Sebab pemicu persoalan yang bisa terjadi selama Pilkada sangat kompleks dan dapat muncul dari mana saja. “Makanya saya intens koordinasi dengan TNI dan Kepolisian juga KPU Dan Bawaslu. Ini sebagai cara agar cepat mendeteksi hambatan-hambatan Pilkada di lapangan,” urainya seraya menambahkan, mengawal netralitas ASN KSB selama Pilkada juga menjadi tugas lain yang tidak boleh diabaikannya.

“Sebagai penjabat (PJS) tugas saya juga menjaga ne-

Tiga Dokter dan Empat Perawat RSUD Bima Positif Covid-19

Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak tujuh tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Bima diketahui terkonfirmasi atau positif Covid-19. Mereka yang terdiri tiga dokter dan empat perawat itu sedang menjalani karantina atau isolasi di ruangan khusus RSUD setempat.

Kabar tujuh orang Nakes positif Covid-19 tersebut juga diakui oleh Direktur RSUD Bima melalui Kabid Pelayanan dan Humas dr. Adi Winarko saat dikonfirmasi pada Minggu (4/10). “Iya benar,” ucapnya menjawab Suara NTB,” katanya.

Menurut dia, 3 dokter dan 4 orang perawat tersebut merupakan dokter dan perawat di ruangan ICU RSUD Bima.

Meminimalisir penularan dan

penyebaran, untuk sementara waktu pelayanan ICU untuk ditutup. “Dokter dan perawat ICU. Mulai hari ini juga pelayanan ruangan ICU kita tutup sementara, mengantisipasi penularan,” katanya.

Adi Winarko mengaku, tujuh orang Nakes yang positif Covid-19 belum diketahui awal mula penularannya, karena masih diidentivikasi.

Sementara saat ini mereka

masih menjalani isolasi dan karantina khusus. “Hingga sekarang masih diisolasi. Untuk penularannya masih kita identivikasi. Kita belum tahu apakah tertular di RSUD atau ditempat lain,” katanya.

Terlepas dari itu, dengan bertambahnya jumlah kasus baru membuat RSUD Bima kewalahan. Selain berkurangnya tenaga medis, ruang khusus untuk karantina pasien positif Covid-

19 di RSUD setempat sudah melebihi (over) kapasitas.

“18 ruangan untuk menangani Covid-19 saat sudah kelebihan kapasitas. Itupun hanya 15 ruangan yang maksimal difungsikan. Sisanya 3 ruangan perlu perbaikan,” katanya.

Untuk mengantispasi lonjakan atau membludaknya pasien Covid-19, Ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bima mendorong RSUD Sondosia agar mengaktifkan ruang isolasinya sama seperti yang dilakukan RSUD Kota Bima. “Harapan kita ruang isolasi di RSUD diaktifkan,” harapnya. (uki)

35.649 KPM Kabupaten Bima Terima Beras Bansos Kemensos Bima (Suara NTB) Sebanyak 35.649 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Bima menerima beras Bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos).

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM saat launching pendistribusian beras Bansos bagi KPM PKH di gudang Bulog yang berlokasi di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga pada Sabtu, (3/10).

Ia mengaku rencananya beras bansos akan disalurkan selama tiga tahap. Awalnya kata dia sedianya disalurkan hanya dua tahap. Hanya saja keadaan geografis Kabupaten Bima yang jauh sehingga pelaksanaan menjadi menjadi tiga tahap.

“Ada beberapa wilayah atau Desa yang memang harus melewati laut, makanya penyaluran akan dilakukan tiga tahap,” ujarnya.

Sirajuddin mengaku, beras Bansos yang dikucurkan Kemensos itu sangat membantu

(Suara NTB/Ist)

BERI KETERANGAN - Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Sirajuddin memberikan keterangan jumlah KPM PKH yang mendapatkan beras bansos Kemensos serta menegaskan bansos tidak ada kaitannya dengan politik Pilkada, Sabtu (3/10). masyarakat terutama KPM PKH. Pasalnya saat ini Kabupaten Bima sedang menghadapi musim kemarau, sehingga banyak yang kesulitan mencari kebutuhan hidup.

“Kita harapkan bantuan ini

bisa dimanfaatkan dengan baik KPM PKH dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Selain itu, Ia juga menegaskan program beras bansos tersebut murni dari Kemensos untuk masyarakat. Karena

tidak hanya disalurkan bagi masyarakat di Kabupaten Bima, namun semua daerah secara nasional mendapatkan bantuan yang serupa. “Bansos ini tidak ada kaitannya dengan politik pilkada Kabupaten Bima tahun 2020,” tegasnya.

Sementara Pjs. Bupati Bima, Ir. Muh. Husni M.Si berharap masyarakat bisa memanfaatkan Bansos sebaik-baiknya. Ia juga meminta pihak Bulog agar bisa mengecek kondisi beras Bansos sebelum disalurkan, jangan sampai diprotes masyarakat. “Kita harapkan beras bansos ini bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Husni juga meminta agar pembagian beras bansos tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tambah dia, bahwa beras Bansos yang disalurkan, diisukan berasal dari Paslon tertentu. “Jangan sampai isu seperti ini ada yang disebarkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Bantuan ini murni dari pemerintah untuk masyarakat,” katanya. (uki/*)

Mulai Kampanye, Firin - Fud ”Gempur” KSB dari Kedua Sisi Hampir sepekan pasangan HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) menggelar kampanye. Dibatasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19, pasangan tunggal Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini punya trik tersendiri melancarkan aksinya guna menggaet hati rakyat untuk memilihnya pada, 9 Desember mendatang.

STRATEGI kampanye yang dilakukan pasangan petahana ini cukup unik. Tidak turun bersamasama. Mereka justru berpisah dan membagi wilayah berkegiatan masing-masing. Membuka kampanyenya, calon bupati HW. Musyafirin menelusuri kecamatan Poto Tano sementara sang calon wakilnya, Fud Syaifuddin, mengawali turun lapangannya di kecamatan Sekongkang.

Dua kecamatan ini merupakan bagian pinggiran KSB. Poto Tano di wilayah timur sementara Sekongkang berada di wilayah selatan KSB. Konsep kampanye menggempur KSB ini, menurut Fud Syaifuddin sebagai stategi agar kegiatan sosialisasinya selama masa kampanye bisa efektif. Demikian juga pilihan berjalan masing-masing antara dirinya dan calon bupati. Hal ini bertujuan agar jatah kampanye yang diberikan KPU benar-benar bisa dimanfaatkan untuk ber-

temu pemilih. “Kami (calon) bersama tim pemenangan sudah menyusun strategi ini dengan baik,” katanya.

Cara kampanye pasangan berjuluk F-Three (F3) ini memang cukup jitu. Pasalnya, pilihan bentuk kampanye yang disediakan oleh KPU di tengah pandemi Covid-19 sangat terbatas. Paslon hanya dapat berkampanye dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Itu pun jumlah pesertanya dibatasi maksimal hanya 50 orang, plus penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Sedangkan kampanye umum yang selama ini bisa dijadikan ajang unjuk dukungan paslon sepenuhnya ditiadakan.

Dikatakan Fud, meski pilihan bentuk kampanyenya dibatasi.

Namun dirinya sangat menikmati proses kampanye kali ini.

Baginya, banyaknya kesempatan tatap muka langsung denga pe-

(Suara NTB/ist)

DIBONCENG - Cabup Fud Syaifuddin dibonceng sepeda motor untuk mempercepat mobilisaisnya berpindah ke titik-titik lokasi kampanye, saat berkampanye di desaTebo, kecamatan PotoTano. milih justru pihaknya bisa mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyempurnakan program kerja diperiode keduanya memimpin KSB kelak bersama HW. Musyafirin. “Kami bisa membangun hubungan emosional lebih erat lagi dengan masyarakat dengan cara kampanye seperti ini,” akunya.

Menikmati proses kampanye saat ini, tentu tak hanya strategi yanh disiapkan pasangan kolaborasi birokrasi - politisi ini. Hal lainnya adalah stamina. Bayangkan saja. Sejak memulai kam-

panyenya pada 30 September lalu, terhitung puluhan kali Firin - Fud sudah mengadakan kampanye di dua kecamatan. Bahkan pasangan ini membuat target belasan titik lokasi di datangi setiap hari dalam berkampanye.

Dan menurut model kampanye yang telah disusun tim pemenangannya. Dengan tetap mematuhi prokes pencegahan Covid-19, titik-titik kampanye dibuat berdasarkan basis tempat pemungutan suara di setiap desa. “Jadi dalam satu desa tiga sampai lima titik kami berkampanye,” pungkas Fud.(bug)

tralitas ASN selama Pilkada,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus Patria tak lupa mengimbau dan mengajak masyarakat KSB menyukseskan Pilkada kali ini.

Menurut dia, sinergitas pemerintah mengawal perhelatan memilih pemimpin daerah itu tidak akan cukup tanpa adanya daya dukung masyarakat secara luas.

“Daya dukung masyarakat tidak dalam keikutsertaannya saja, tapi juga bagaimana masyarakat membantu pemerintah menciptakan kondisi aman dan tentram selama tahapan Pilkada berlangsung,” pungkasnya.

Selanjutnya mengenai jalannya pelayanan pemerintah program daerah, mantan kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) NTB ini menyebutkan, secara harafiah pihaknya memiliki kewajiban mutlak mengawalnya. Agenda penting yang jadi prioritasnya saat ini adalah melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pjs Bupati KSB H. Muhammad Agus Patria disampingi, Sekda Abdul Azis dan Kabag Protokol Kopim Abdul Muis foto bersama awak media usai menggelar silaturrahmi dan konfrensi pers, Sabtu lalu. pandemi Covid-19. Sebab sebagaimana diketahui, virus penyakit yang melanda Indonesia sejak Maret lalu itu hingga kini masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. “Kalau program pemerintah dan pelayanan di masyarakat tinggal dikawal saja supaya jalan-

nya lancar,” timpalnya.

Dalam acara silaturrahmi dan konfrensi pers bersama awak media itu, PJS Bupati KSB Agus Patria, turut didampingi Sekda KSB H. Abdul Azis dan Kabag Protokol Kopim Setda KSB, Abdul Muis. Sekda KSB.(bug/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

Halaman 6

Semakin Maju, Universitas Mataram Gelar Dies Natalis Ke-58 Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) tahun 2020 genap berusia 58 Tahun. Unram didiri-

kan pada tanggal 3 November 1962 di Kota Mataram Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No 139/62.

(Suara NTB/ist)

Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan virtual pada acara Dies Natalis Unram ke 58.

(Suara NTB/ist)

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah memberi sambutan secara virtual.

Dalam acara Sidang Senat Terbuka Dies Natalis Unram ke 58, Jumat (2/10), Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., menjelaskan dalam perjalanannya, Unram menorehkan beragam sumbangsih dan inovasi pada NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan serta pengabdian masyarakat.

Dalam proses meraih visi dan misi, ujarnya, Unram selalu beradaptasi, sehingga dapat terus berkarya secara efektif dan mendukung Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Sementara berdasarkan kebutuhan akan perubahan Unram menuju Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, maka pada Dies Natalis Unram ke-58 ini diusung tema yaitu “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Dalam rangka Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi”.

Pada Peringatan Dies Natalis Unram ke – 58 ini diadakan berbagai rangkaian kegiatan dimulai sejak bulan September sampai dengan Oktober. Acara puncak Dies Natalis Unram ke58 diadakan pada tanggal 2 Oktober 2020 berupa Sidang Senat Terbuka yang dilakukan secara offline oleh sebagian civitas aka-

demika Universitas Mataram dan tamu undangan, serta sebagian besar lainnya secara online.

Sidang senat terbuka yang dihadiri secara offline dilakukan sesuai standart protocol Covid-19 dan telah dikoordinasikan dengan Satgas Covid Unram. Dalam Sidang senat terbuka, pembukaan dilakukan oleh Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D, dan sambutan dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. , dan Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum. Bagian acara utama berupa orasi ilmiah disampaikan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng dengan tema “Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka”.

Wapres RI KH. Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan secara virtual mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah diraih Unram di usianya yang kini menginjak 58 tahun.

Untuk mengembangkan SDM, KH Ma’ruf Amin berharap perguruan tinggi termasuk Unram dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, guna mewujudkan Indonesia yang semakin maju.

Di akhir sambutannya, KH Ma’ruf Amin, meminta agar Unram terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Tentu saja hal itu sangat dibutuhkan di tengah berlangsungnya perubahan saat ini.

Sementara itu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyebut kehadiran Unram sebagai perguruan tinggi sangat signifikan dalam membangun sumber daya manusia suatu daerah.

Dia berharap agar Unram mampu melahirkan para pemuda yang akan mengisi pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengucapkan selamat kepada Unram yang saat ini menyambut hari lahir yang ke-58. Unram disebutnya telah melahirkan banyak putraputri yang telah berkontribusi dalam pembangunan di NTB. “Alhamdulillah kita di NTB ini dengan kehadiran Universitas Mataram betul-betul membantu meng-upgrade kapasitas kapabilitas dari SDM yang ada di Provinsi kita ini,” ucapnya.

Gubernur juga berharap di usia ke-58 tahun, Unram dapat terus aktif bersinergi meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat di NTB. Ia yakin dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan kampus, ke depannya akan lebih banyak lagi hal positif yang dapat dihasilkan.

Ia pun optimis program Merdeka Belajar yang merupakan inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dapat segera diwujudkan di NTB. “Mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat yang ada di NTB,” tambahnya.

NTB Gemilang. Ia berharap Unram menjadi universitas kelas satu dan kelas atas di Indonesia. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat memberikan kuliah umum.

(Suara NTB/ist)

Rektor Unram H. Lalu Husni memberikan sambutan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Rektor Unram H. Lalu Husni memberikan penghargaan pada dosen berprestasi.

Terakhir, gubernur mengajak seluruh jajaran Unram serta mahasiswa terus membangun kekompakan dalam mewujudkan

(Suara NTB/ist)

Rektor dan anggota senat Unram ikuti sidang terbuka dalam rangka Dies Natalis Unram ke 58.

Rektor dan anggota senat Unram ikuti sidang terbuka dalam rangka Dies Natalis Unram ke 58.

Gandeng Kantor Bahasa

SMAN 1 Mataram Kembangkan Klinik Literasi Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara SMAN 1 Mataram dengan Kantor Bahasa NTB, Sabtu (3/10). Kerjasama dengan tema klinik literasi dan pengembangan kompetensi menulis ini diharapkan mampu merangsang tumbuhnya gairah literasi bagi keluarga besar SMAN 1 Mataram.

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, menyebut kerjasama bidang literasi ini merupakan keinginan keluarga besar sekolah yang ingin memiliki kompetensi keahlian di bidang literasi. Terutama sekali dalam bidang menulis karya tulis ilmiah.

Diakuinya, menulis tidak gampang. Butuh keahlian khusus. Banyak yang bisa berbicara, namun tidak bisa menulis.

Apalagi bagi para pemula, tentu miliki berbagai kesulitan. “Tentu menulis ini kan tidak mudah apalagi pada penulis pemula termasuk anak-anak,” ujarnya.

Untuk itu, ujarnya, karena sulit maka guru dan siswa membutuhkan pembinaan. Pembinaan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Oleh sebabnya, adanya klinik literasi di SMAN 1 Mataram merupakan satu upaya menumbuhkan semangat tadi.

“Karena menulis sangat penting sehingga perlu adanya klinik literasi karena menulis pada dasarnya yang jadi masalah itu kapan kita mulai dan dari mana kita mulai walaupun kita punya gagasan pintar bicara belum tentu bisa menulis,” paparnya.

Kepala Kantor Bahasa NTB, Umi Kulsum, mengungkapkan jika pengembangan literasi ini merupakan tanggung jawab Kantor Bahasa, sehingga adanya kerjasama pengembangan literasi ini sudah sangat tepat.

Dikatakannya, sejak tahun 2019 Kantor Bahasa sudah memiliki banyak kegiatan terkait pengembangan literasi.

Kerjasama dengan berbagai sekolah dan instansi juga terus dilakukan. “Kerjasama kegiatan dengan SMAN 1 Selong adakan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah,” jelasnya.

Selain kerjasama bidang pengembangan literasi, Umi Kulsum juga menjelaskan jika Kantor Bahasa NTB kini tengah mengembangkan tes Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI).

Dia berharap penggunaan bahasa Indonesia semakin populer terutama di lembaga pendidikan.

Kepala Perpustakaan SMAN 1 Mataram, Murni Kurnia, menyebut klinik literasi ini merupakan upaya lanjutan bagi sekolah yang sebelumnya telah memulai mengembangkan literasi dengan menggandeng sejumlah sekolah.

Dengan adanya klinik literasi pihaknya berharap ada dampak nyata terhadap kemampuan menulis para guru dan siswa di SMAN 1 Mataram, yang nantinya juga akan memiliki imbas bagi sekolah-sekolah binaan SMAN 1 Mataram. (dys)

BEM Universitas Hamzanwadi Bentuk Satgas Covid-19 Selong (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hamzanwadi membentuk dan meresmikan pengurus Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan virus Corona (Covid-19) di lingkungan Universitas Hamzanwadi, Sabtu (3/9).

Pengurus terdiri dari 22 orang dan perwakilan dari berbagai fakultas untuk dapat menertibkan segala aktivitas mahasiswa. Acara tersebut hanya dihadiri oleh jajaran Kabinet Gotong Royong BEM Universitas Hamzanwadi dan Pengurus Satgas Covid-19 yang dilantik.

Presiden Mahasiswa, Mohammad Zainul Hasan M, melantik secara resmi pengurus satuan tugas (Satgas) Covid-19 yang digelar di Aula Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi tersebut menggunakan stan-

dar protokol kesehatan.

Hasan menjelaskan latar belakang pembentukan Satgas Covid-19 Universitas Hamzanwadi, karena semakin banyaknya masyarakat yang terkena positif Corona dan juga banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang perlu ditertibkan.

“Kita pastikan bahwa walaupun ada kegiatan di Universitas Hamzanwadi berharap tetap nol untuk yang positif Corona. Dengan dibentuknya Satgas Covid19 di lingkungan kampus ini bisa menjadi bagian ikhtiar kita untuk membantu pemerintah melawan corona ini,”terangnya.

Di samping itu, Wakil Presiden Mahasiswa Ishak Baedhowi dalam sambutannya menyampaikan inisiatif BEM Universitas Hamzanwadi bentuk Satgas Covid-19 di lingkungan kampus bisa dikatakan ini adalah yang pertama di NTB.

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - BEM Universitas Hamzanwadi meresmikan pengurus Satgas untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan virus Corona (Covid-19) di lingkungan Universitas Hamzanwadi, Sabtu (3/9).

Ia melihat di kampus-kampus lain ada Satgas Covid-19 nya, oleh karena itu kami berharap pengurus yang dilantik harus gencar mensosialisasikan dan menertibkan protokol kesehatan di lingkungan kampus, sehingga apa yang dilakukan ini bisa menjadi kontribu-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4469 CL NOKA/NOSIN :MHIJFS213FK021632/ JFS2E-102149 NO.BPKB L-10739566 AN.TAUFIKU RRAHMAN HLG DSKTR AMPENAN

si yang bermanfaat dan menjadi contoh bagi kampus-kampus yang lain. (yon)

(Suara NTB/dys)

TANDATANGANI - SMAN 1 Mataram menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Bahasa NTB, Sabtu (3/10).

RAGAM

SUARA NTB Senin, 5 Oktober 2020

Kawal Proyek Fisik, Sumbawa Lakukan Monev Secara Ketat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa sangat mengatensi pembangunan proyek fisik menjelang akhir tahun ini. Monitoring dan evaluasi (monev) akan dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi adanya proyek yang terlambat dan tidak dituntaskan.

“Menjelang akhir-akhir tahun ini saya diperintahkan khusus oleh Pak Sekda, Asisten II, Asisten III untuk melakukan monitoring evaluasi secara ketat. Baik kunjungan lapangan, maupun melalui rapat-rapat koordinasi,” tegas Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf.

Diakuinya, saat ini pihaknya sedang memetakan proyekproyek yang ada. Baik proyek yang kemungkinan berpotensi terlambat, terdapat permasalahan dan progresnya cukup baik.

Karena dari progres yang ada juga akan mempengaruhi langkah yang akan diambil. “Salah satu yang kita lakukan dari kemarin dan seterusnya sampai selesainya tahun anggaran ini, kita akan banyak berkunjung ke lapangan melihat semua proyek tersebut. Karena dari beberapa data, informasi dan juga laporan dari dinas masih ada proyek-proyek yang agak terseok-seok dalam mngejar progresnya. Ada proyek yang progresnya tidak menggembirakan, namun dia berjalan tapi agak lambat. Ada juga proyek-proyek yang melampaui ekspektasi progresnya di atas. Jadi hal-hal ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.

Sejumlah proyek yang menjadi atensi, jelas Usman, diantaranya pembangunan SDN Lempeh, Puskesmas Buer dan Moyo Hilir, Pembangunan Jembatan Tampoak Renok, proyek jalan, beberapa proyek irigasi dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti proyek air bersih, sumur bor, rehab SD serta SMP dan lainnya. Setelah mengetahui progres yang ada, pihaknya pun mendorong melalui kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut tentunya menyarankan kepada kontraktor untuk melakukan percepatan. (ind)

UMKM dan Era Digital Dari Hal. 1 ujar Ketua ICSB Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E.M.Sc. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak UKM dalam berwirausaha yang mengakibatkan perekonomian masyarakat semakin menurun. Kendati demikian, UKM mampu bertahan dan memiliki nilai besar dalam pandemi Covid-19. ‘’UMKM tidak hanya harus bangkit tetapi harus bisa masuk ke era digital dan salah satu kunci kesuksesan adalah kemampuan UMKM dalam berinovasi dan mengikuti tantangan di zamannya,’’ ujarnya.

Ketua ICSB NTB ini berpesan bahwa UKM harus mampu melihat peluang dalam berbagai kondisi, terlebih dalam kondisi pandemi yang meng-

haruskan masyarakat harus bekerja dari rumah.

“Pemerintah sangat mendukung UMKM dalam menjalankan usahanya yang ingin maju ke depan dan terus memperbaiki kekurangan untuk menjadi sukses,’’ ujarnya.

Sementara, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Agusdin, SE, MBA, DBA menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung UMKM di NTB melalui berbagai program. Oleh karenya, melalui kesempatan tersebut Ia berharap ICSB menjadi mitra Unram dalam bersinergi menumbuhkan UMKM. ‘’Saya berharap ICSB bergandengan tangan dalam menumbukan dan memajukan UMKM di NTB,’’ harapnya. (r)

Akan Diperbaiki Pemerintah Dari Hal. 1 ‘’Tadi pagi (kemarin), Pak Gubernur berkesempatan meninjau lokasi. Apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat saat ini, itu segera kita penuhi. Dan tentunya, nanti pemerintah juga akan memperhatikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan berikutnya,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. IGB. Sugihartha, M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/10) siang kemarin.

Sugihartha mengatakan rumah warga yang hangus terbakar menjadi atensi pemerintah untuk diperbaiki setelah penanganan darurat dilakukan. Ia mengungkapkan, dari puluhan rumah yang terbakar, ada beberapa rumah yang merupakan bantuan rumah tahan gempa (RTG). ‘’Persoalan rumah yang terbakar, ini juga nanti menjadi perhatian. Dan rumah masyarakat yang terbakar ini, ada beberapa yang dapat bantuan RTG kemarin. Jadi kasihan masyarakat kita, dua kali kena dampak,’’ ucapnya.

Sugihartha menjelaskan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 Wita. Salah seorang warga melihat api berasal dari salah satu rumah warga yang diperkirakan berasal dari dapur yang bersebelahan dengan masjid.

Dikarenakan angin pada saat itu dalam kondisi kencang mengakibatkan api merambat dengan cepat membakar rumah sekitar pemukiman.

Dampak dari kebakaran tersebut mengakibatkan 30 unit rumah dan satu masjid ludes terbakar.

Jumlah keluarga berdampak 101 KK atau lebih dari 200 jiwa. Terdapat 45 bayi dan lansia 15 orang. Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB ini mengatakan, bantuan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemprov NTB dan Pemda KLU melalui BPBD dan Disos.

Jenis-jenis bantuan sementara yang diberikan berupa tenda, terpal, alat-alat kebersihan, family kit, beberapa paket bayi, mie instan, selimut, paket sandang, beras.

Saat ini, kata Sugihartha, tim dari BPBD NTB sudah berada di lokasi mendampingi masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

Ditambahkan, untuk tempat tinggal sementara korban kebakaran, BPBD NTB telah mengirim 50 tenda dan satu buah tenda besar dari Disos NTB. Untuk mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau ini, Sugihartha meminta masyarakat waspada.

“Potensi kebakaran ini, antara lain bagaimana menggunakan api dalam kegiatan seharian. Demikian juga listrik. Ini dua hal yang harus kita antisipasi.

Jangan sampai terjadi itu bisa memicu terjadinya kebakaran,” tandasnya. (nas)

NTB Pastikan Pasien Terkonfirmasi Positif dari Hasil Laboratorium Dari Hal. 1 ‘’Pemeriksaan, tracing dan sebagainya dilakukan petugas kesehatan di lapangan untuk memastikan seseorang positif Covid-19 atau tidak. Banyak petugas kesehatan kita yang kena Covid-19,’’ katanya.

Sehingga, kata Aryadi, tidak mungkin orang yang tidak terpapar Covid-19 disebut kena virus tersebut. Jika hasil pemeriksaan lewat laboratorium menyatakan positif Covid-19, maka pasien dinyatakan terkonfirmasi positif.

Begitu juga sebaliknya. ‘’Ndak mungkin orang yang ndak Covid, kita bilang Covid. Kita saja takut. Ada laboratorium disiapkan untuk memastikan Covid-19 atau tidak,’’ katanya.

Berdasarkan data Gugus Tugas NTB, ada tujuh laboratorium PCR dan delapan laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk memeriksa sampel virus Corona di NTB. Tujuh laboratorium PCR tersebut, yaitu RSUD NTB, RS Unram, STP Sumbawa, Litbangkes, RSUD Kota Mataram, RSUD Selong dan Laboratorium Prodia.

Sedangkan delapan laboratorium TCM untuk memeriksa sampel virus Corona di NTB adalah RSUD NTB, RSUD Kota Mataram, RSUD Manambai, RSUD Selong, RSUD Dompu, RSUD Praya, RSUD Gerung dan RSUD Bima. ‘’Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan harus dihargai. Kalau ndak percaya pada petugas kesehatan repot kita ini. Kalau merasa tidak Covid, terus meninggal. Siapa yang menangani,’’ tandasnya.

Sementara itu, Gugus Tugas telah mencatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB hingga Sabtu (3/10) sebanyak 3.416 orang. Dengan rincian, masih isolasi atau dalam perawatan sebanyak 525 orang, sembuh 2.688 orang dan meninggal 203 orang.

Selain itu, Gugus Tugas juga mencatat jumlah total kasus suspek Covid-19 sebanyak 11.728 orang.

Dengan rincian, masih isolasi sebanyak 276 orang, probable 70 orang dan discarded 11.382 orang. (nas)

Halaman 7

Lantik Pengurus Baru, Pemuda Muhammadiyah Mataram Dukung Pengembangan UMKM Mataram (Suara NTB) – Peran kepemudaan dalam pembangunan dinilai menjadi salah satu aspek penting untuk mencapai visi-misi Kota Mataram. Salah satunya ditunjukkan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah (PM) Kota Mataram dengan melantik pimpinan daerah periode 20182002, Sabtu (3/10) di Mataram.

Pimpinan Daerah PM Kota Mataram 2018-2022, Iskandar, dalam kepengurusan kali ini PM berusaha merangkul elemen pemuda yang lebih luas. Mulai dari aktivis, praktisi dan akademisi.

Dengan komponen tersebut, PM Kota Mataram akan memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelaborasi dan mencari solusi dari masalah-masalah di Kota Mataram. “Kami berikhtiar berbicara tentang perekonomian. Berdsarakan riset yang kami lakukan, masalah mendasar di Kota Mataram akarnya adalah kemiskinan. Ini soal

kesejahteranan. Kalau kita tidak masuk ke ranah ekonomi, kita tidak bisa meperbaiki ini” ujar Iskandar.

Untuk itu, tema Meneguhkan Semangat Kepemudaan untuk Kota Mataram Maju dan Religius dirasa tepat untuk mengikat semangat kepengurusan PM periode 2018-2022. “Posisi saat ini, kita tahu momentumnya politik dan (pandemi) Covid-19. Kalau kita tidak berkumpul menegaskan satu semangat yang sama, maka masalah yang kita hadapi saat ini sudah diselesaikan,” jelasnya.

Kedepan, pihaknya akan mengarahkan fokus utama gerakan kepemudaan Muhammadiyah kepada perbaikan UMKM di Kota Mataram. “Kita siap terlibat langsung pada pembangunan kota,” ujar Iskandar. Untuk itu, pihaknya juga mengelaborasi gagasan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam kegiatan Baitul Arqam yang digelar.

Ketua Pimpinan Daerah PM

Kota Mataram 2014-2018, Chandra, menerangkan pelantikan kepengurusan baru didasari pada Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB Nomor 1.5/25/1442 Hijriah tentang Penetapan Personalian Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022.

Menurutnya, semangat untuk terus menyampaikan dakwah dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalahmasalah kemasyarakatan adalah inti dari gerakan PM di Kota Mataram. Untuk itu, kaderisasi yang kuat diharapkan terbentuk dalam pengurusan yang baru.

“Banyak hal yang belum sempat kami selesaikan dan bahkan tidak memiliki waktu yang banyak untuk kami lakukan, baik di Pemuda Muhammadiyah maupun Kota Mataram pada umumnya. Tapi semangat jihad fisabilillah supaya Pemuda Muhammadiyah bisa dikenal orang

(Suara NTB/bay)

LANTIK - Suasana pelantikan dan pembukaan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah (PM) Kota Mataram, Sabtu (3/10). banyak dan dakwah bisa tesampaikan di kalangan masyarakat,” ujar Chandra.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menerangkan PM Kota Mataram sebagai organisasi otonom di bawah binaan Muhammadiyah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mencapai visi misi Maju, Religius dan Berbudaya. Terutama melalui pro-

gram-program yang disiapkan untuk mengakomodir semangat generasi muda.

“Besar harapan kami melalui Pemuda Muhammadiyah bisa mewujudkan kader-kader yang memiliki pemahaman ilmu makrifat dan amal ilmiah.

Sehingga mampu diciptakan gagasan-gagasan besar, khususnya di Kota Mataram,” ujarnya. (bay)

Sekolah Tunggu Petunjuk Pemerintah Terkait Mekanisme Pembelajaran Mataram (Suara NTB) Kota Mataram sudah memasuki zona kuning penyebaran Covid-19. Sejumlah sekolah menunggu keputusan pemerintah daerah untuk penerapan pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

Jika mengacu pada perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait daerah yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka daerah dengan zona hijau dan kuning penyebaran Covid19 diperbolehkan menggelar pembelajaran secara tatap muka. Namun dengan tetap menjalankan berbagai syarat dengan ketat. Pemerintah Kota

Mataram sendiri belum memutuskan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, pada Sabtu (3/10) mengatakan, pihaknya dalam posisi menunggu pemerintah daerah terkait keputusan boleh atau tidaknya melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. “Kalau ada instruksi, kami siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Kalau tidak ada, ya kami menunggu, tidak berani memutuskan sendiri,” katanya.

Azizudin yang juga sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram menyampaikan, mas-

ing-masing sekolah juga sudah menyiapkan berbagai hal terkait protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 di sekolah. Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan DPRD dan Pemerintah Kota Mataram.

Ia mengakui, ada kerinduan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Orang tua siswa juga mengingkan hal itu. Jika mengacu pada hal itu, dan kondisi pembelajaran dengan sistem Belajar dari Rumah (BDR) yang tidak bisa maksimal, pihaknya tentu mengharapkan pembelajaran secara tatap muka bisa segera dilaksanakan. Namun, jika mengacu dari sisi keseha-

Waspadai Potensi Ancaman Bencana Dari Hal. 1 perlu diwaspadai munculnya hujan secara tiba-tiba, sangat sporadis, kencang dan durasi yang pendek tetapi lebat,’’ kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Satisun Klimatologi Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, S.P., M. Ling., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/10) siang kemarin.

Selain hujan lebat disertai angin kencang, pada musim pancaroba juga berpotensi angin puting beliung. Kemudian, angin kencang dengan ratarata kecepatan 40 knot. ‘’Harus kita waspadai di bulan Oktober ini. Masyarakat harus mewaspasai genangan, banjir, pohon tumbang dan tanah longsor,’’ tambahnya.

Menurut Luhur, sejumlah potensi bencana di musim pancaroba sering terjadi setiap tahun. Untuk itu, untuk mencegah dampak yang ditimbul-

kan, maka pohon-pohon yang lebat harus dipangkas. Begitu juga selokan atau saluran drainase harus dibersihkan. ‘’Karena masa pancaroba kita waspadai hujan lebat, angin kencang dan puting beliung,’’ ujarnya.

Luhur mengatakan, NTB belum memasuki musim hujan, meskipun ada beberapa kali turun hujan. NTB akan memasuki musim hujan pada dasarian pertama atau 10 hari pertama bulan November sampai dasarian kedua Desember 2020.

Awal musim hujan di setiap daerah di NTB berbeda-beda.

Karena di NTB, kata Luhur, ada 21 zona musim atau ZOM. Sehingga dalam satu kabupaten, ada yang awal musimnya berbeda. Walaupun berbeda awal musimnya, namun jaraknya tidak terlalu jauh, ada yang 10 hari atau 20 hari. ‘’Jadi, awal musim hujan kita (NTB) antara awal

November sampai Desember dasarian kedua. Puncak musim hujan di Januari sampai Februari 2021,’’ tuturnya.

Luhur menjelaskan, puncak musim kemarau di NTB sudah dilalui pada Agustus lalu.

Sekarang, merupakan akhir dari musim kemarau yang disebut musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan.

Meskipun di NTB sudah mulai turun hujan, khususnya di Pulau Lombok. Luhur mengatakan masih ada sejumlah daerah di Pulau Sumbawa yang belum turun hujan di atas 60 hari, seperti Dompu dan Bima. ‘’Kalau Pulau Lombok, sudah mulai ada hujan. Bukan berarti kalau musim kemarau tak ada hujan sama sekali, ada hujan tapi sangat rendah.

Apalagi Oktober ini musim pancaroba, ada sekali-kali turun hujan,’’ jelasnya. (nas)

Terbakar, 30 Rumah dan Satu Masjid di KLU Dari Hal. 1 ‘’Api muncul pertama dari kediaman Sumayadi. Pada saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat,’’ ujar Eza, warga Dasan Lekong, Minggu (4/10).

Eza menceritakan, api dengan cepat menjalar dan menghanguskan rumah warga khususnya RT 02. Sebab saat kejadian, angin berhembus cukup kencang. Dari rumah Sumayadi, api merembet ke kediaman Mahsun, Imran, kemudian rumah Tohri hingga merembet ke masjid, serta rumah-rumah lain.

Selain angin, konstruksi rumah warga yang dominan menggunakan kayu, dinding bambu, menyebabkan api tak bisa dikendalikan oleh warga.

Warga kemudian mengontak Satpol PP dan Damkar KLU untuk memadamkan api. Namun informasi yang beredar, Damkar KLU baru tiba setelah 30 menit kejadian, dan api sudah melumat 5 rumah warga.

Kepala Satpol PP dan Damkar KLU, Wartawan, S.Sos., mengaku menerima laporan warga setelah kebakaran berlangsung setengah jam. Ia pun langsung memerintahkan Pos Damkar Pemenang, Pos Tanjung, Pos Kayangan dan Pos Bayan untuk terjun ke lokasi kejadian.

Rumah warga dengan cepat dilalap api karena berbahan material kayu dan bambu. Kejadian kali ini merupakan kasus kebakaran yang ke 78 dari seluruh peristiwa di KLU. Dari pendataan yang dilakukan anggotanya, Wartawan memastikan 30 unit rumah dan 1 masjid terbakar.

Adapun jumlah jiwa terdampak sebanyak 101 KK, dengan 270 jiwa. Di antara warga itu, 45 orang adalah bayi dan balita, 15 orang lansia. ‘’Untuk korban jiwa nihil. Terkait total kerugian belum kita hitung,’’ tambahnya.

Dari penanganan yang dilakukan Pol PP dan Damkar, terhitung jumlah tangki air yang digunakan sejumlah 15 tangki. Selain armada Damkar, armada pendukung lain berasal dari PMI, BPBD, dan Polres KLU. Gubernur Tinjau Lokasi Sementara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah turun melihat kondisi kebakaran langsung, Minggu (4/10). Gubernur juga memberikan bantuan berupa 80 paket sembako, 4 paket peralatan dapur keluarga, 18 paket kebutuhan lansia dan 8 paket kebutuhan anak serta akan melakukan perbaikan pada rumah yang terdampak. “Untuk bantuan sudah dimuat, sejauh ini masih terta-

ngani dengan baik,” ujarnya.

Ia berpesan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati di musim kemarau ini, karena musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran. “Pak Kades tolong diimbau masyarakat untuk berhati-hati di musim kemarau ini, gampang sekali terjadi bencana di musim ini,” pesannya.

Untuk warga yang kehilangan rumah kata Dr.Zul, Pemprov NTB akan terus melakukan koordinasi dengan Pemda KLU melalui Dinas Sosial dan BPBD agar segera dilakukan perbaikan. ‘’Untuk rumah, kita koordinasikan, karena kayu mudah terbakar jadi alternatifnya adalah seperti rumah tahan gempa itu,’’ terangnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.M.H yang mendampingi gubernur mengatakan, untuk tahap awal, Pemprov menyalurkan bantuan yang bersifat darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Kalak BPBD Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugiharta menyampaikan bahwa BPBD akan menyesuaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang menjadi korban bencana kebakaran ini untuk kemudian disalurkan bantuan-bantuan selanjutnya. (ari)

tan, dan masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pihakya harus bersabar.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji.

Menurutnya pihaknya menunggu perintah dari Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. “SMPN 16 Mataram mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan

dan menyiapkan pembelajaran sesuai SOP Covid-19,” katanya dihubungi Minggu, (4/10).

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, mengatakan, pihaknya masih menunggu pelonggaran menuju Mataram zona hijau. Ia berharap tim Satgas Covid-19 Mataram melalui Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Mataram membuka pembelajaran secara tatap muka di sekolah secara bertahap dan teratur. (ron)

ITDC Setor Rp16,9 Miliar ke PN Praya Dari Hal. 1 Masih menurut Wirawan, langkah konsiyasi diambil oleh pihak ITDC untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan enklave didalam kawasan The Mandalika. Utamanya lahan-lahan yang terkena pembangunan Jalan Khusus Kawasan (JKK) The Mandalika. Yang mulai tahun 2021 mendatang akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaran balap MotoGP. Selain untuk akses masuk kawasan.

Ia menjelaskan, ada dua tipe persoalan lahan di dalam kawasan The Mandalika. Pertama lahan enklave yang saat ini tengah dalam proses pembayaran. Lahan ini terletak di dalam deliniasi The Mandalika, namun belum pernah dibebaskan oleh ITDC atau LTDC sebelumnya serta tidak tumpang tindih dengan HPL milik ITDC. Kedua lahan klaim, merupakan lahan diklaim kepemilikannya atau dikuasai oleh masyarakat. Namun lahan tersebut berada di dalam HPL ITDC alias tumpang tindih.

Dalam hal ini warga tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan UU Pokok Agraria.

Penyelesaian lahan klaim ini hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu warga yang mengklaim menggugat ke pengadilan. Kenapa harus warga, karena yang punya alas hak sah terhadap lahan tersebut pihak ITDC. “Proses pembebasan lahan enclave terus kami upayakan di tengah situasi pandemi ini dan kami optimis melalui konsinyasi ini proses akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkas Wirawan.

Mengenai proyek JKK, ITDC menegaskan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan target. Saat ini pembangunan dibagi dalam dua kegiatan utama, yaitu pekerjaan ground work/galian, timbunan dan pemadatan tanah, dan pekerjaan lapisan akhir (pengaspalan) dan pekerjaan tunnel. Pekerjaan galian, timbunan dan pemadatan tanah oleh kontraktor WIKA-BRL per tanggal 28 September 2020 dengan progres sudah mencapai ± 76%.

Sementara pekerjaan lapisan akhir (pengaspalan) dan pekerjaan tunnel oleh kontraktor PT PP (Persero) sudah mulai dikerjakan dan direncanakan akan selesai pada bulan Juni 2021.

“Pembangunan JKK kami targetkan akan selesai pada bulan Juni 2021. Kami opti-

mis JKK akan rampung sesuai dengan target karena pekerjaan konstruksi tetap kami laksanakan dengan baik, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk para pekerja kontraktor, serta kebutuhan bahan baku/material, alat dan pekerja masih dapat terpenuhi sampai saat ini.

Kami berharap dukungan semua pihak agar Proyek Strategis Nasional ini dapat berjalan dengan lancar,” terang Ngurah Wirawan.

Di luar itu, saat ini ITDC bekerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah menyiapkan hunian relokasi sementara seluas lebih kurang 2,5 hektar (ha) yang berada di HPL 94 milik ITDC di Desa Mertak, Lombok Tengah bagi warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di The Mandalika sesuai hasil verifikasi Tim Tanah Forkopimda yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur NTB. Di lokasi hunian sementara tersebut, masing-masing KK akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 m2 untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya. Penggunaan lahan milik ITDC ini bersifat pinjam pakai atas dasar surat dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC untuk peminjaman lahan tersebut. Selain meminjamkan lahan, ITDC juga menyiapkan infrastruktur dasar relokasi sementara, dimana progres penyiapan infrastruktur dasar ini telah mencapai 90 persen.

Ke depan, seluruh warga yang direlokasi akan ditempatkan di relokasi permanen/ hunian tetap seluas 2 ha di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Lombok Tengah, setelah lokasi tersebut siap. Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Tengah bersama dan dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata permanen.

“Relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika khususnya penyelesaian permasalahan lahan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan relokasi ini dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara ini hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni,” demikian Ngurah Wirawan. (r/bul/*)

Program 1.000 Anak NTB Kuliah ke Luar Negeri Paling Cepat Tercapai 2022 Dari Hal. 1 Cuma kalau mau fokus ke pengiriman ke luar negeri, angkanya sudah 551 orang,” katanya.

Untuk mengejar target pengiriman 1.000 anak muda NTB kuliah ke luar negeri, Irwan mengatakan LPP NTB terus membuka kerja sama dengan kampus-kampus lainnya. Kemungkinan ada juga dari pihak ketiga yang akan memberikan program beasiswa NTB. Seperti program beasiswa NTB tujuan Rusia, merupakan kerja sama

dengan pihak ketiga.

Irwan menyebutkan dari 551 anak NTB yang sudah mendapatkan beasiswa luar negeri. Sebanyak 242 orang sudah berada di luar negeri.

Kemudian 175 orang dalam proses pemberangkatan ke Eropa dan 134 orang merupakan program beasiswa NTB kategori C atau short course.

Dikatakan, pada bulan Oktober ini, sebanyak 39 anak muda NTB akan diberangkatkan kuliah dengan tujuan negara-negara Eropa dan Rusia.

Sebanyak 39 anak muda NTB

diberikan motivasi dan pembekalan sebelum akan berangkat menimba ilmu ke Rusia, Ceko, dan Polandia oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Sabtu (3/10).

“Kemudian untuk tujuan Malaysia, kita masih terus koordinasi dengan kampus tujuan. Tetap mereka masih melakukan pendaftaran.

Cuma nanti kita masih menunggu kebijakan kampusnya,” terang Irwan.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., saat pembekalan 39 anak

muda NTB yang akan menimba ilmu ke Eropa mengatakan bahwa negara-negara tujuan beasiswa di Benua Biru adalah pintu masuk untuk terus bermimpi dan berkarya lebih besar dan bermanfaat.

“Jadi sebenarnya mimpi kita besar, keluar negeri itu untuk membuka jaringan.

Eropa dalam jangkauan kita, sehingga setiap langkah kaki pemuda NTB terdengar di seluruh dunia” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan alasan Pemprov NTB terus berikhtiar mengirim pemuda

NTB ke luar negeri. Menurutnya, dengan beasiswa ke luar negeri, akan muncul dalam dada para mahasiswa adalah semangat merah putih yang terus bergelora.

“Anda dikirim keluar negeri supaya anda sadar, anda adalah elang yang bisa menjadi tokoh dunia dan anda bisa bekerja di World Bank, New York, atau di mana saja di seluruh dunia. Tentunya yang menghadirkan banyak kebaikan dan inspirasi bagi anakanak NTB,” kata orang nomor satu di NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 5 Oktober 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerja Sama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dispussip Sumbawa Kejar Predikat Memuaskan Pengelolaan Kearsipan

(Suara NTB/ist)

Irin Wahyu Indarni

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa terus mengoptimalkan pengawasan kearsipan di tahun 2020 ini.

Upaya ini untuk mengejar predikat memuaskan untuk pengelolaan kearsipan kabupaten.

“Untuk bisa memenuhi kriteria pengawasan kearsipan tahun kemarin kita mendapat nilai 70 lebih, dengan predikat sangat baik. Harapan kami bisa dapat predikat memuaskan untuk pengelolaan kearsipan kabupaten,”

kata Kepala Dinas Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni didampingi Arsiparis Ahli Pertama Dispussip, Siti Afdilah.

Kearsipan kabupaten ini, mencakup arsip yang ada di Dispussip maupun di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten. Sehingga sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Dispussip terus mengotimalkan pengawasan kearsipan. “Jadi kita mulai tahun ini akan mengadakan pengawasan internal kearsipan untuk mengejar target itu, tingkat nasional. Yang

Pecatur Putri NTB Tinggalkan Kuliah Demi Pelatda PON Mataram (Suara NTB) Semangat pecatur putri NTB, Yeyen Rara Bafah untuk meningkatkan prestasi di PON XX di Papua patut diapresiasi. Pecatur andalan NTB ini rela meninggalkan kuliah guna mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB. Yeyen Rara Bafah yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (4/10) kemarin mengatakan dirinya baru tiba di Mataram kemarin. Ia termasuk salah satu atlet yang terlambat bergabung latihan di Mataram yang sudah di Mulai 1 Oktober lalu. Itu artinya Yeyen tertinggal tiga hari dari rekan-rekan atlet PON lainnya.

Keterlambatan Yeyen masuk Pelatda PON cukup beralasan.

Pasalnya mahasiswi semester enamSekolahTinggiIlmuEkonomi STIE Kota Bima ini sedang mengikuti Kuliah Kerja Nyata

(KKN) di Desa Kendo, Kabupaten Bima. Yeyen mengaku tak dapat masuk Pelatda PON tepat waktu karena masih mengikuti KKN. “Saya telat masuk Pelatda PON karena masih mengikuti KKN di Bima. Dan saya sekarang tinggalkan KKN karena harus mengikuti Pelatda PON,” ucapnya.

Kegiatan KKN di Bima untuk sementara ia tinggalkan, namun dia berharap keikutsertaan dirinya mengikuti Pelatda PON tidak menghalangi dirinya menyelesaikan KKN. Dalam hal ini Yeyen berharap pihak

Kampus dapat memberikan dispensasi atas dirinya yang berhalangan ikut KKN karena harus mengikuti Pelatda PON. Sementara itu pihak KONI NTB selaku pihak pelaksana Pelatda PON NTB mengaku sudah menguruskan surat dispensasi bagi atlet yang berstatus pelajar, mahasiswa atau pun yang sudah bekerja. “Untuk atlet yang bekerja dan berstatus pelajar sudah kita uruskan surat dispensasi dan telah ditandatangani oleh pak Sekda,” tegas Ketua Umun KONI NTB, H. Andy Hadianto di tempat terpisah. (fan)

nilai itu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),” terangnya.

Diungkapkannya, setiap tahunnya ANRI mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan. Pengawasan ini untuk melihat bagaimana kinerja di Dispussip termasuk OPD. Dalam hal ini, sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Dispussip bertugas membina OPD dalam pengelolaan arsip kabupaten. “Kami tahun 2019 juara 1 LKD terbaik wilayah 1 untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” bebernya.

Adapun terhadap pengawasan kearsipan, diakuinya terdapat beberapa tingkatan predikat. Dimulai dari buruk, kurang, baik, sangat baik, dan memuaskan. Sejauh ini Dispussip meendapatkan predikat sangat baik. Diharapkan ke depannya, untuk pengawasan mendapatkan predikat memuaskan.

“Predikat sangat baik untuk tahun 2019 yang diumumkan tahun 2020. Untuk penilaian tahun ini, karena covid-19 kemungkinan tidak ada. Mungkin tahun 2021. Jadi pengawasan kearsipan diharapkan

predikat memuaskan,” tukasnya.

Dalam memenuhi predikat tersebut, tentunya harus terpenuhi sumber daya kearsipan. Baik dari segi Sumbr Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, maupun lembaga yang ada. “Itu harus bagus semuanya. SDM-nya terpenuhi, sarana prasarana pengelolaannya ada, kemudian lembaganya juga punya apresiasi untuk pengolah arsip. Jika semua sumber daya terpenuhi Insya Allah arsip Sumbawa akan baik dan tertib,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

Siti Afdilah

Viral, Polwan Pangku Balitanya Saat Jaga Sidang Ajudikasi Dompu (Suara NTB) Seorang polisi wanita (Polwan) di Mapolres Dompu ramai diperbincangkan di media sosial setelah dirinya mengunggah foto dirinya di akun facebook, Ismi N’dre yang sedang bertugas jaga sidang gugatan sengketa Pilkada bersama anak balitanya yang tertidur di pangkuannya.

Dalam unggahan foto itu, Aipda Ismi Andri Nurwati yang menjabat Kanit Bintibmas Polres Dompu ini terlihat sedang duduk bersila di depan mobil water canon sambil memangku anaknya yang sedang tidur. Bersama foto itu, Ismi juga memposting tulisan yang menggambarkan kondisinya yang tidak boleh meninggalkan tugas negara sekaligus harus menjaga keluarga.

Postingan ini awalnya diunggah oleh akun instagram @ndrewahyudi yang juga suaminya pada Sabtu (3/10) sore dan ditangkap layar oleh akun FB, Ismi N’dre. Pada akun FB hingga Minggu siang kemarin,

postingan ini disukai oleh 517 akun dengan 69 komentar, dan 32 kali dibagikan. Bahkan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah ikut memberikan perhatian dengan membagikan postingan tersebut.

Pada kolom komentar, beberapa akun FB memberikan suport kepada Ismi, karena tugas dan tanggungjawab yang dijalani. Seberat apapun pekerjaan itu bila dikerjakan dengan hati yang ihlas pasti akan ringan. “Tetap semangat, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan di dunia dan akhirat, Aamiin,” tulis Arif AK dalam kolom komentar yang diketahui akun milik Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin.

Kepada Suara NTB, Aipda Ismi mengaku, foto tersebut diambil oleh suaminya dan diunggah di media sosialnya.

Kemudian ia tangkap layar dan diunggah kembali di media sosial FB miliknya. Pada foto tersebut terlihat dirinya sedang memangku anaknya yang baru berusia 2,5 tahun bernama Almashyra Khaliqa Dzahin atau biasa disapa Sisi.

Ia mengaku, kesibukannya melakukan pengamanan pada sidang sengketa Pilkada di Bawaslu Kabupaten Dompu membuat dirinya jarang pulang ke rumah. Tapi untuk menjaga anaknya, ia titipkan pada pengasuh anak dan dijaga neneknya. Tapi pada Sabtu (3/10) kemarin, anaknya menangis dan merindukan dirinya karena seharian tidak pulang. “Kebetulan kemarin sore dia nangis – nangis di rrumah mau ketemu saya. akhirnya dibawa sama pengasuhnya ke tempat pam (pengamanan) Bawaslu, dan pas saya pangku tiba – tiba dia tidur,” katanya.

Tidak hanya postingan saat memangku anaknya yang tertidur dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada, sebelumnya Polwan kelahiran Dompu, 23 Mei 1982 ini juga sempat ramai karena terlihat tertidur di atas aspal tanpa alas samping mobil patroli yustisi Covid-19 milik Polres Dompu.

Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, SH SIK mela-

(Suara NTB/Humas Polres Dompu)

PANGKU ANAK - Aipda Ismi Andri Nurwati yang sedang duduk bersila sambil memangku anaknya yang tertidur di tengah menjaga sidang gugatan sengketa Pilkada di Bawaslu, Sabtu (3/10) sore. lui Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh personelnya yang memberikan dedikasi dan loyalitas pada tugas dan tanggungjawab yang diemban selaku personil Polri dan tetap

menunjukkan komitmen kuat dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada. “Apa yang tertuang dalam cerita Aipda Ismi cukup mewakili tentang komitmen kuat yang diemban oleh seluruh anggota Polres Dompu,” katanya. (ula)

Pelanggar Protokol Covid-19 Masih Tinggi Sumbawa Besar (Suara NTB)Aparat gabungan gencar melakukan patroli yustisi terhadap penerapan disiplin dan penegak hukum protokol covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

Dari patroli ini, diketahui masih banyak pelanggar protokol covid yang terjaring.

Seperti halnya patroli gabungan yang dilakukan Satpol PP Kabuaten Sumbawa bersama Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2020 pukul 21.00 Wita. menyasar dua zona. Dari dua lokasi zona yang disasar, terdapat sebanyak 87 pelanggar terjaring.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si kepada wartawan membenarkan hal tersebut.

Patroli yustisi yang dilaksanakan dalam rangka penegakan Perbup No. 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol covid 19. Dilakukan di dua zona, yakni zona timur

(wilayah dalam kota) depan Kantor Bupati, Kecamatan Sumbawa, dan zona barat (wilayah cafe-cafe dan Pantai Jempol) Kecamatan Labuhan Badas. “Total pelanggar sebanyak 87 orang. Rinciannya 13 pelanggar di zona barat dan 74 di zona timur,” ujarnya.

Terhadap pelanggar, untuk zona barat, diberikan denda administrasi 1 orang Rp 150 ribu dan sanksi sosial 12 orang. Sedangkan zona kota diberikan denda administrasi 1 orang Rp 150 ribu, sanksi sosial 65 orang, dan teguran lisan (SP.1) 8 orang. “Patroli berjalan aman, tertib dan lancar,” jelasnya.

Patroli yustisi ini, lanjutnya, akan terus digencarkan ke depannya.

Harapannya masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa. (arn/ind)

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Kegiatan patroli yustisia yang dilakukan untuk memperkuat penerapan disiplin dan penegakan protokol Covid-19 di Sumbawa.