Edisi Sabtu 6 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 6 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 73 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Ini Amunisi Melawan Covid-19 di NTB’’

(Suara NTB/nas)

PERDANA - Suasana salat Jumat perdana di masa pandemi Covid-19 di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Pelaksanaan salat Jumat mengikuti protokol kesehatan.

TGB Serukan Warga NTB Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

’’

Salah satu ibadah utama pada masa pandemi seperti ini adalah melaksanakan protokol kesehatan. Karena melaksanakan protokol kesehatan itu berarti melaksanakan kaidahkaidah inti agama

(Suara NTB/nas)

PROTEKSI diri dengan spirit disiplin yang tinggi, patuh pada protokol kesehatan, Kuatkan produktivitas dan bangga menggunakan produk-produk buatan IKM/ UKM kita. Inilah amunisi kita untuk bisa tetap survive dan produktif ditengah pandemi Covid 19. Tugas berat kita, tidak hanya mengutamakan faktor keselamatan warga dari aspek kesehatan saja. Memutus mata rantai penularannya agar tidak meluas. Melainkan pada saat yang sama juga menyelamatkan kebutuhan sosial ekonomi. Di balik pandemi ini, ternyata banyak hikmah kebaikan yang bisa kita petik sebagai pelajaran berharga.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Forkompinda mengajak seluruh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol pencegahan wabah Covid-19, sehingga segera bisa memasuki fase new normal.

Produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan mengedepankan protokol keselamatan. Intinya adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat, pakai masker, jaga jarak dan adab baik lainnya sebagai pola perilaku normal baru atau gaya hidup baru (new life style). ‘’Itulah new normal,’’ ujar Dr. Zul dalam pengarahannya saat roadshow mengunjungi Bupati/Walikota di Pulau Sumbawa, Kamis (4/6) sampai Jumat (5/6) untuk memompa semangat para kepala daerah dan seluruh jajarannya bersama masyarakat agar bersemangat dan tetap disiplin dalam berjuang menghadapi Covid-19 hingga tuntas.

Gubernur mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Kabupaten/Kota Bima juga Dompu yang telah menunjukkan progres yang baik dalam mengerem penularan virus Corona. Sehingga ke tiga daerah di ujung timur Pulau sumbawa itu, menjadi daerah terdepan untuk menyiapkan diri memasuki fase new normal.

Dijelaskan gubernur bahwa new normal sesungguhnya adalah penerapan protokol keselamatan dan kesehatan yang merupakan implementasi nilai-nilai kearifan budaya lokal di NTB. Misalnya kebiasaan mencuci tangan, jaga jarak dan bermasker serta etika dalam berinteraksi sosial. Menurut gubernur, protokol terseebut sejatinya merupakan bagian dari tradisi budaya baik masyarakat kita di NTB. Sehingga iapun optimis bahwa new normal yang dimaksud akan bisa dan sanggup diwujudkan dengan lebih cepat. ‘’Setiap waktu, mayoritas kita tidak pernah lepas dari wudhu. Kemudian ibu-ibunya memakai rimpu”, terang bang Zul dihadapan Forkompimda Bima dan Dompu.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

TGH.M.Zainul Majdi

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB periode 2008-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA menyerukan warga NTB agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengatakan, melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 merupakan ibadah yang utama. ‘’Salah satu ibadah utama pada masa pandemi seperti ini adalah melaksanakan protokol kesehatan. Karena melaksanakan protokol kesehatan itu berarti melaksanakan kaidah-kaidah inti agama,’’ ujar TGB dikonfirmasi usai pelaksanaan salat Jumat perdana di masa pandemi di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB, Jumat (5/6).

TGB mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengungkapkan agar jangan membawa mudharat bagi diri sendiri.

Dan jangan menjadi perantara kemudharatan yang bisa menimpa orang lain.

Ia menegaskan melaksanakan protokol kesehatan dengan niat melaksanakan tuntunan agama merupakan ibadah.

Hal ini yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat di NTB. ‘’Tidak hanya mendengar gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda. Boleh kita lakukan, boleh ndak. Tapi ini adalah perintah agama. Sehingga di dalam fatwa Al Azhar jelas disebutkan bahwa mengabaikan protokol kesehatan dengan sengaja itu maksiat,’’ tegas lulusan Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini.

Bersambung ke hal 11

Siapkan Akomodasi MotoGP 2021

Sempat Kontak Pasien Positif Covid-19

(Suara NTB/dok)

Siapkan Fase Menuju Bupati Dompu Langsung Jalani Rapid Test Pusat akan Bangun Plt Kepala Dinas Kesehatan (Suara NTB) merah putih yang digelar di Rusun dan Rusus ’’New Normal’’ Dompu Bupati Dompu, Drs H lapangan Kantor Bupati, Ju- Kabupaten Dompu, Maman,

NTB merupakan salah satu daerah yang masih masuk zona merah penyebaran kasus Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia.

Sehingga belum masuk daerah yang diizinkan menerapkan new normal atau kenormalan baru.

Namun, Pemprov NTB mulai menyiapkan fase-fase menuju new normal. Di mulai dengan membuka tempat ibadah seperti masjid untuk pelaksanaan salat berjemaah.

Bersambung ke hal 11 H. Lalu Gita Ariadi

Bambang M Yasin (HBY) dikabarkan sempat kontak dengan pasien positif Covid-19 baru dan melakukan foto bersama di pelataran Kantor Bupati, Jumat (5/6) kemarin. Riwayat kontak ini membuat HBY langsung menjalani rapid test bersama beberapa pejabat di lingkup Setda Dompu di Pendopo Bupati, Jumat sore.

Melalui pesan singkatnya kepada Suara NTB, Jumat (5/ 6) malam, HBY mengatakan, sempat kontak dengan pasien positif Covid-19 berinisial FS (37) di pelaratan Kantor Bupati Dompu saat menunggu mobil sebelum ke RS Pratama Manggelewa. Kontak itu terjadi setelah kegiatan senam

mat pagi. ‘’Saya ketemu FS pada saat menunggu mobil untuk pergi ke RS Pratama.

Jadi setelah acara senam selesai. Foto itu dibuat saat di pelataran kantor (Kantor Bupati),’’ kata HBY melalui pesan singkatnya.

Bupati mengakui, dirinya bersama dengan beberapa pejabat di lingkup Setda Dompu langsung melakukan rapid test di pendopo setelah mengetahui ada kasus positif Covid-19 baru di Dompu. Ia pun langsung mendorong jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu untuk melakukan rapid test terhadap keluarga dan pegawai yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif yang ada.

SKM, M.MKes yang dihubungi terpisah membenarnya rapid test sudah dilakukan terhadap Bupati Dompu bersama beberapa pejabat di lingkup Setda Dompu. ’’Iya, rapid test dilakukan oleh teman – teman RSUD Dompu,’’ katanya.

Maman mengaku, pihaknya akan segera melakukan swab terhadap keluarga serumah dengan pasien positif Covid-19 dan melakukan rapid test terhadap keluarga dan warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19. ‘’Besok pagi (hari ini), kita akan mulai lakukan rapid test di Puskesmas Dompu Kota dan Puskesmas Dompu Barat,’’ terangnya. (ula)

KO M E N TTAA R Permudah Izin Pengusaha Lokal AKTIVITAS produksi di NTB diharapkan dapat terus berjalan walaupun tengah berhadapan dengan pandemi virus Corona (Covid19). Diantaranya dengan mendorong UKM dan IKM yang ada untuk terlibat dalam program-program yang disiapkan pemerintah.

Kendati demikian kepemilikan usaha diakui masih menjadi alasan. Pasalnya, banyak UKM dan IKM yang melakukan produksi tanpa mengantogi izin.

H. Mohammad Rum Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ula)

RAPID TEST - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin melakukan rapid test bersama Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu, Syahudin Abi, Jumat (5/6).

di KEK Mandalika

Mataram (Suara NTB) Mengatasi kekurangan jumlah kamar hotel atau sarana akomodasi pada saat pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran dalam APBN 2020 sebesar Rp20 miliar. Namun, pembangunan rusun dan rusus tersebut masih terkendala kesiapan lahan.

Karena lahan yang akan digunakan milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) maka harus ada persetujuan dari Menteri BUMN. ‘’Kemarin sudah kita rapatkan. ITDC sanggup tapi prosedurnya harus melalui Menteri BUMN. Insya Allah nanti mungkin ada koordinasi khusus antara pak Gubernur dengan Menteri BUMN dan Menteri PUPR. Agar tanah ITDC, menurutnya tidak masalah tapi butuh izin dari Menteri BUMN,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/6) siang kemarin.

Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Rusun dan Rusus sekitar 3 hektare. Satu hektar untuk pembangunan Rusun dan 2 hektar untuk pembangunan Rusus. Rusun yang dibangun tersebut rencananya sebanyak 80 kamar. Sedangkan Rusus sebanyak 48 unit.

Rusun dan Rusus ini akan diperuntukkan bagi pekerja pariwisata yang berada di sekitar KEK Mandalika. Namun, kata Azhar, pada 2021 mendatang Rusun dan Rusus ini dapat digunakan sebagai akomodasi atau tempat menginap para pengunjung yang akan menyaksikan MotoGP Mandalika. ‘’Sebelum dipergunakan para pekerja pariwisata, kita gunakan untuk MotoGP,’’ katanya.

Ia menyebut anggaran sebesar Rp20 miliar sudah siap.

Tinggal menunggu kesiapan lahan untuk lokasi pembangunan. Diharapkan pada bulan Juni ini persoalan lahan sudah tuntas. Sehingga dapat segera dilakukan pembangunan.

Karena pembangunan rusun dan rusus ini ditargetkan tuntas pada 2020.

Bersambung ke hal 11

Gubernur dan Bupati Sumbawa Luncurkan Motor Listrik ”NgebUTS” Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, SIK, MH, Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH serta Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc, secara resmi meluncurkan motor listrik “NgebUTS” yang merupakan hasil karya Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Jumat (5/6), di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

“Ini sebenarnya pesannya sederhana, jangankan permen susu, jangankan jadi pekerja tambang, orang NTB bisa bikin motor listrik sekalipun yang sangat canggih. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, itu semangatnya sebenarnya,’’ tegas gubernur saat peluncuran perdana NgebUTS, seraya

memesan motor listrik produksi UTS ini sebanyak 20 unit. Pesanan itu merupakan bentuk apresiasinya terhadap motor listrik buatan asli anak NTB ini.

Motor listrik yang diberi nama ‘’NgebUTS’’ ini dapat bertahan sampai 30 Km tanpa mengayuh pedal dan 40-60 Km apabila pedalnya dikayuh.

Kecepatan dari sepeda motor ‘’NgebUTS’’ dapat dipengaruhi oleh berat beban pengendara.

Sepeda motor listrik ini selain menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energinya, juga menggunakan solar power sebagai tenaga pengganti listrik pada motor yang sudah terpasang instalasi solar power.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

MOTOR LISTRIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Forkopimda NTB dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat peluncuran motor listrik NgebUTS, di Kabupaten Sumbawa, Jumat (5/6).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

Halaman 2

Satu Masjid Jadi Percontohan PEMKOT Mataram mulai Jumat (5/6) memperbolehkan masjid dimanfaatkan sebagai tempat shalat Jumat.

Meskipun demikian, protokol kesehatan harus diperketat.

Satu masjid di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang menjadi percontohan pelaksanaan shalat Jumat. Kelurahan telah berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Puskesmas untuk melakukan percontohan untuk protokol Covid-19.

(Suara NTB/dok) Di antaranya adalah menMasrun gatur jarak shalat, semua jemaah dicek menggunakan alat pemindai suhu tubuh dan diwajibkan menggunakan masker. “Bagi jemaah yang tidak menggunakan masker, kita sudah siapkan masker,” kata Lurah Karang Baru, Masrun dikonfirmasi via ponselnya, Jumat (5/6).

Kelurahan telah meminta pengurus masjid mengumumkan kepada masyarakat dalam kondisi kurang sehat dan lainnya dipesan agar tidak naik ke masjid. Karena dikhawatirkan ada gejala – gejala mengarah ke Covid-19.

Langkah antisipasi lainnya adalah secara rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area publik, tempat ibadah dan lainnya. “Dengan alat yang kita miliki sudah kita semprot gang – gang itu,” tuturnya.

Masrun menyampaikan, di hari normal tujuh masjid dulunya aktif digunakan sebagai tempat shalat. Setelah ada wabah tersebut masyarakat memiliki kesadaran untuk membatasi kegiatan ibadah. Pasca dikeluarkannya kebijakan oleh Pemkot Mataram hanya satu masjid dijadikan percontohan.

“Alhamdulillah, kita memanggil kepala lingkungan dan tokoh agama seperti apa dan bagaimana. Dari hasil keputusan rapat, kami mengambil sampel di masjid Suradadi Barat,” sebutnya.

Sebagai percontohan ada konsekuensi menumpuknya jemaah.

Pihaknya telah mengatur dan memanfaatkan jalan sebagai tempat shalat jumat. Jemaah diharuskan membawa sajadah sendiri.

“Meskipun di satu masjid, protokol kesehatan kita perketat. Tim terpadu akan turun memantau,” demikian kata Masrun. (cem)

Kegiatan Berbasis Padat Karya SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., memberi kabar bahwa pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Bintaro, sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Kabar ini menyusul pertemuan dirinya dengan anggota DPR RI dari dapil NTB, Suryadi Jaya Purnama. ‘’Rusunawa Bintaro itu, bahasa beliau tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Karena dianggap bukan produk padat karya.

Bahkan sampai tahun 2021 belum bisa. Bisa jadi tahun (Suara NTB/dok) 2022,’’ terangnya dalam raIrawan Aprianto pat kerja Komisi III dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Mataram, Kamis (4/6).

Menurut Irawan yang bisa dieksekusi segera dengan program Pokir Dewan adalah kegiatan berbasis padat karya. Yakni, pembangunan rumah berbasis komunitas. Misalnya di Pondok Perasi, Ampenan, jelas berbasis nelayan. ‘’Karena tanahnya sudah ada. Insya Allah bisa segera dilakukan pembangunan,’’ ujarnya.

Kendati demikian, politisi PKS ini menyarankan Dinas Perkim Kota Mataram mempertanyakan hal ini kepada Kementerian terkait. Pada bagian lain Irawan mengajak rekanrekannya di DPRD bersama eksekutif untuk memanfaatkan kondisi yang ada. ‘’Jadi hal yang mungkin sering saya sampaikan di beberapa pertemuan terkait dengan masyarakat, yakni akses air bersih,’’ kata anggota dewan dari dapil Sandubaya ini. Masyarakat, lanjut dia, diminta untuk menjaga kebersihan agar sehat.

Namun di sisi lain akses air bersih tidak ada. Begitu Komisi III memanggil PDAM Giri Menang, mereka mengaku bahwa bola kebijakan untuk akses air bersih bukan pada mereka. ‘’Kami hanya bagian kecil dari pengadaan air bersih,’’ kata Irawan mengutip jawaban dari pihak PDAM Giri Menang beberapa waktu lalu. Pemerintah, sambung dia, mempunyai kewajiban dalam penyediaan air bersih bagi warga. ‘’Saya minta pencerahan bapak-bapak dari dinas, karena sampai sekarang belum ada solusinya untuk air bersih ini,’’ ungkapnya.

Irawan mencontohkan warga beberapa lingkungan di Babakan masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ketika PDAM akan melakukan perpipaan di sana, kata dia, justru mendapat kesulitan. Ketersediaan air bersih ini menjadi semakin penting terlebih di masa pandemi corona ini. ‘’bahkan saat corona seperti sekarang ini, masyarakat tidak tahu harus cuci tangan di mana,’’ sesalnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

KUNJUNGAN SATGAS - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menerima kunjungan Satgas Covid-19 PC NU Kota Mataram, Jumat (5/6). Masyarakat diminta tidak terlalu berlebihan menanggapi kasus Covid-19.

Jangan Terlalu Berlebihan Tanggapi Covid-19

Mataram (Suara NTB) Kasus Coronavirus Disease di Kota Mataram terus membeludak. Meski demikian, masyarakat jangan terlalu berlebihan menanggapi wabah tersebut, kecuali memperketat protokol pencegahan. Tenaga medis wajib melakukan langkah promotif dan preventif.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, meningkatnya kasus Covid-19 k a r e n a penyebaran virus tidak bisa dibendung oleh siapapun. Ma-

H. Lalu Herman Mahaputra

kanya pemerintah mewajibkan masyarakat tertib menggunakan masker, memperhatikan jaga jarak dan menghindari kerumunan serta menjaga pola hidup bersih dan sehat. “Kalau itu sudah dilaksanakan maka tidak ada yang tertular,” kata dr. Jack,

sapaan akrabnya dikonfirmasi, Jumat (5/6).

Di satu sisi, masyarakat tidak perlu terlalu berlebihan menanggapi Covid-19. Kalaupun kasusnya meningkat tidak bisa ditahan oleh manusia manapun. Saat ini, tidak perlu bicara pengobatan. Karena, virus tidak memiliki obat. Paling

”

Yang sakit memang mereka sakit.

Sakitnya di musim Covid.

Coba mana data orang yang meninggal karena Covid-19. Kan ndak ada

Sebagai penyelanggara pemilu, KPU kata Husni telah siap melaksanakan keputusan KPU RI. Tahapan yang dilaksanakan melanjutkan tahapan tertunda sebelumnya. Yakni, verifikasi faktual dan pelantikan anggota PPS dan sekaligus menyiapkan data pemilih.

Daftar pemilih tetap di Kota Mataram berjumlah 327.000 belum dicoklit atau masih DP4.

Data pemilih ini bisa bertambah dan berkurang. Karena, setelah diverifikasi ditemukan data yang sesuai (padan) atau tidak sesuai.

“DPT bisa bertambah dan berkurang. Walaupun ada pemilih pemula. Yang belum masuk ini pemilih pemula yang masuk usia 17 tahun pada tanggal 9 Desember,’’ tandasnya. Pelaksanaan Pilkada akan berbeda di situasi normal. Metode kampanye maupun sosialisasi lebih memperhatikan protokol Covid-19.

berdampak ke rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menyebutkan, tambahan 25 kasus Covid-19 sebagian besar adalah tenaga kesehatan (nakes).

Nakes tersebut telah diisolasi di rumah sakit darurat Asrama Haji NTB. Pencegahan penyebaran melalui tiga hal. Rajin menggunakan masker, social distancing dan physical distancing. “Tiga hal ini yang saya kira sangat penting,” tandasnya.

Ketua Satgas Covid-19 PC NU Kota Mataram, Sigap prihatin bahwa virus Corona banyak memapar anak – anak.

Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, agar terus bekerja keras menekan penularan. “Kami menyampaikan pesan dari Unicef. Di Mataram banyak anak yang terpapar Covid-19. Supaya ini menjadi perhatian serius,” tandasnya. (cem)

Pemkot Pertahankan Strategi PCBL Mataram (Suara NTB) Data kasus Covid-19 di Kota Mataram mencapai 272. Meski pasien positif terus bertambah, Pemkot Mataram tetap mempertahankan strategis melalui penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL).

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, peningkatan kasus Coronavirus Disease karena tim gugus tugas mengintensifkan tracking dan rapid test. Warga yang reaktif langsung diisolasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan metode uji usap atau swab.

“Ada yang satu dua penambahan ini bisa dikatakan liar. Artinya, kita belum tahu kontaknya dengan siapa. Karena yang bersangkutan tidak pernah ke daerah pandemi,” kata Walikota.

Penularan paling banyak adalah hasil tracking dan rapid yang telah teridentifikasi kontak eratnya. Pemkot Mataram tetap melaksanakan penanganan dan pencegahan sesuai arahan pemerintah pusat. Tim gugus tugas tidak pernah kendor untuk mensosialisasikan dan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan diri, mengatur jarak, menghindari kerumunan dan wajib menggunakan masker.

Walikota belum berpikir mencari strategi baru. Yang dioptimalkan adalah PCBL. Pola ini lebih awal dibandingkan daerah – daerah lain. “Daerah

(Suara NTB/cem)

KERUGIAN NEGARA - Bale Adat di kompleks RTH Pagutan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram masih bermasalah. Rekanan belum mengembalikan kerugian negara.

Tagih Kerugian Negara

Dua Rekanan Dispar Diduga Kabur infografis lain kan baru sekarang mener“Kalau ada warga yang apkan penanganan berbasis kurang sehat agar segera dusun, RT dan RW. Kita kan melakukan pemeriksaan diri. sudah mulai,” terangnya.

Saya berharap ini berjalan Fasilitas telah diberikan ke efektik,” tandasnya.

325 lingkungan di Kota MatSebagai gambaran bahwa aram. Seperti, thermoscan, pasien positif di Kota Mataram tempat cuci tangan, masker dan berjumlah 272 kasus. Dengan uang operasional untuk kepala rincian, 145 dalam pengawasan, lingkungan. Harapannya ad- 116 sembuh dan 11 orang menalah bagaimana lingkungan inggal. Pasien dalam pengabisa mengawasi lingkungan. wasan berjumlah 249, orang Terutama jangan sampai ada dalam pemantauan 49 dan orpihak luar yang masuk. ang tanpa gejala 23. (cem)

Persiapan Pilkada Kota Mataram Terus Berjalan Mataram (Suara NTB) Kendati muncul beragam tanggapan soal pilkada tahun 2020 ini, namun KPU memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram tetap akan digelar 9 Desember mendatang. Tahapan pilkada terus berjalan, sedangkan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin mengatakan, pertemuan berbasis elektronik secara langsung oleh Kemendagri, KPU dan Bawaslu serta kepala daerah yang melaksanakan Pilkada serentak untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan Pilkada ditetapkan 9 Desember mendatang.

“Sudah final tanggal 9 Desember untuk Pilkada,” kata Husni ditemui disela-sela menghadiri teleconferensi di aula Pendopo Walikota, Jumat (5/6).

penting adalah imunitas harus kuat. Imunitas kuat akan mengalahkan virus tersebut.

“Yang sakit memang mereka sakit. Sakitnya di musim Covid. Coba mana data orang yang meninggal karena Covid19. Kan ndak ada,” jawabnya.

Selain menerapkan protokol Covid-19, tenaga kesehatan diminta untuk melaksanakan promotive dan preventif.

Jack menyebutkan, tambahan pasien positif Covid-19 didominasi tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan bekerja di RSUD NTB dan Rumah Sakit Harapan Keluarga. “Semuanya berdomisili di Mataram,” sebutnya.

Jack mengkritik penumpukan pasien di RSUD NTB karena alat PCR tidak jalan.

Rumah sakit tidak mungkin memasukkan pasien dalam pengawasan ke kamar non PDP, karena hasil swabnya belum keluar. Hal ini akan

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, agenda pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang sebelumnya diagendakan di bulan September diundur dan ditetapkan tanggal 9 Desember mendatang.

Kabupaten/kota yang melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, tidak ada tawar-menawar lagi. Oleh karena itu, ada konsekuensi harus ditetapkan menyesuaikan protokol Covid-19. “Artinya, sudah tidak ada lagi diskusi apapun,” tambah Walikota.

Empat hal perlu menjadi perhatian kata Walikota, pertama, masalah anggaran. Dengan kondisi saat ini, ada konsekuensi penambahan jumlah TPS. Hal ini berdampak terhadap penambahan anggaran.

Kedua, SDM di KPU dan Bawaslu. Ketiga, regulasi dari pemerintah pusat harus jelas. Artinya,

Mataram (Suara NTB) Inspektorat kesulitan menagih kerugian negara. Dua rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pariwisata Kota Mataram diduga kabur dan hingga kini keberadaan mereka tak terlacak.

Rekanan yang mengerjakan tembok pembatas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan tahun 2018 lalu senilai Rp1.380.000.000.

Sementara, kontraknya Rp1.112.

197.842,. Hasil audit BPK ditemukan kekurangan volume yang berpotensi merugikan kas daerah mencapai Rp105 juta. Rekanan telah membayar sebagian dan tersisa Rp65 juta.

Berikutnya rekanan yang membangun Bale Adat di kompleks RTH Pagutan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur.

Rekanan memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp1.074.

915.000 dari pagu anggaran Rp1.375.000.000., Dari hasil pemeriksaan ditemukan kerugian mencapai Rp90 juta.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, pihaknya sudah memanggil Kepala Dinas Pariwisata, H. Nizar Denny Cahyadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengklarifikasi tindaklanjut dari temuan kerugian negara

tersebut. Keterangan diterima bahwa Dispar telah mencari kedua rekanan tapi tidak ditemukan.

“Sudah dicari tapi tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5).

Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terus mencari keberadaan dua rekanan tersebut. Informasi diterima pemilik perusahaan berada di Kabupaten Lombok Utara. Setelah ditelusuri tidak berada ditempat.

Alwan menambahkan, proses penyelesaian kerugian negara akan diserahkan ke majelis tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. “Permintaan Pak Sekda dipanggil satu kali lagi,” ujarnya.

Tahun 2018 lalu, rekanan telah menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) untuk pengembalian kerugian daerah ke kas negara.

Rekanan kembali beralasan karena terkena dampak dari gempa bumi lalu.

Alwan menegaskan, sebagai auditor Inspektorat telah berupaya mencari dan menagih yang bersangkutan. Tetapi sampai saat ini, tidak diketahui keberadaan mereka. “Sudah tidak diketahui mereka tinggal dimana. Kita mau cari kemana juga susah,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

TELEKONFERENSI - Ketua KPU M. Husni Abidin, Ketua Bawaslu Hasan Basri, Sekretaris Daerah H. Effendi Eko Saswito dan Asisten I Lalu Martawang serta pimpinan OPD lainnya mengikuti telekonferensi dari KPU RI, Bawaslu RI dan Kemendagri. Pelaksanaan Pilkada Kota Mataram akan digelar 9 Desember mendatang. pelaksanaan Pilkada harus benar – benar menjamin protokol kesehatan. “Bisa saja nanti kita keluarkan Perwal untuk mendukung regulasi itu,” tandasnya.

Terakhir, mekanisme sosial-

isasi dari KPU dan Bawaslu.

Bawaslu diminta melakukan pengawasan. Jika ditemukan pertemuan yang tidak sesuai protokol kesehatan agar diambil tindakan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

Halaman 3

Cadangan Pangan Masyarakat Masih Aman Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si menganggap cadangan pangan masyarakat masih cukup aman. Terutama untuk kebutuhan pokok beras. Hal ini ditegaskan kepala dinas, setelah melakukan kunjungan lapangan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, sejak ia dilantik oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

Beberapa bulan setelah pandemi Covid-19, ia belum mendapatkan laporan adanya daerahdaerah yang rawan pangan.

Menurutnya, koordinasi dilakukan cukup intens dengan dinas yang membidangi ketahanan pangan di kabupaten/kota dan jaringan yang tersebar hingga ke desa-desa. “Belum ada kita

dapat laporan daerah yang rawan pangan. Dengan jaringan yang ada hingga ke tingkat desa, kita lakukan identifikasi adanya potensi stunting (kerdil),” katanya kepada Suara NTB, Jumat (5/6) kemarin.

Mantan Kabag Humas Setda NTB ini mengatakan stok pangan umumnya masih tercuk-

upi di masyarakat. Salah satu bukti melimpahnya stok adalah terjadinya penurunan harga komoditas hortikultura. Tomat, cabai. Demikian juga jagung.

Yang mengalami fluktuasi harga adalah gula dan saat ini masih ditangani oleh pemerintah daerah dan stakeholders.

Lumbung-lumbung pangan

masyarakat sebagian besar menurut kepala dinas masih terisi. Apalagi saat ini masih berlangsung musim panen padi. “Nah, yang kita ndak tau soal daya beli masyarakat yang tidak memiliki cadangan stok untuk membeli beras,” ujarnya. Karena itu, pemerintah Provinsi NTB telah mengambil inisiatif untuk menyalurkan paket sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Demikian juga kabupaten/ kota dan pemerintah pusat. Pemerintah desa juga melakukannya. Untuk itu, diharapkan pembagian paket bantuan sembako

ini terkoordinasi dengan baik.

Paket bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, agar tidak diberikan secara serempak.

Namun bertahap dengan waktu disesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau diberikan sekaligus, khawatirnya nanti bantuan justru dijual dan dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain-lain, yang tidak semestinya,” kata kepala dinas. Lumbung-lumbung pangan dan sumber-sumber pangan masyarakat, kata Fathul Gani diyakininya masih aman hingga beberapa waktu mendatang. (bul)

Produk Honda dipajang di showroom

Pasar Ternak Masbagik Belum Berani Buka

Astra Motor

Hadirkan Promo Hot Deals Spesial Juni Mataram (Suara NTB) – Astra Motor NTB setiap bulannya selalu memberikan penawaran paket promo yang sangat menarik khusus untuk konsumen setia Honda. Bulan Juni 2020 ini, Honda kembali mengeluarkan program sales spesial yang bertajuk “Hot Deals Special Juni”. Promo ini dapat dinikmati oleh seluruh konsumen Honda baik yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Saat ini konsumen semakin dimudahkan dengan cara transaksi pembelian secara online. Tidak perlu datang ke showroom atau Dealer Honda, cukup dengan menghubungi nomor hotline NTB di 081-917-90-8000 nantinya salesman Honda akan siap melayani kebutuhan yang diinginkan konsumen.

Konsumen Honda juga dapat mendownload aplikasi “MotorkuX”, karena pada aplikasi tersebut sudah tertera lengkap untuk spesifikasi segala jenis tipe sepeda motor Honda termasuk harga motor, warna, teknologi dan perhitungan kredit.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB mengatakan, promo “Hot Deals” ini memberikan pilihan bagi konsumen untuk menyesuaikan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing konsumen. “Promo Honda Vario 150 Hot Deals Special Juni cukup bayar Rp 3.5 juta konsumen sudah bisa bawa pulang motor impiannya. Atau Honda PCX150 cukup bayar Rp3,9 juta saja,” ungkap Kresna.

Promo Hot Deals spesial Juni 2020 ini berlaku untuk tipe sepeda motor matic seperti Honda BeAT, Genio, Scoopy, Vario 150 PCX150 dan Honda ADV150. Apabila konsumen ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat mengunjungi akun social media Honda NTB di @mayohondantb. Konsumen akan dipermudah dengan tabel ilustrasi promo Hot Deals seperti informasi DP ringan atau angsuran ringan. Promo ini berlaku selama periode 01 juni hingga 30 Juni 2020 di seluruh Dealer Honda wilayah NTB. “Kami berharap dengan adanya promo “Hot Deals Special Juni” ini dapat memudahkan konsumen dalam memiliki sepeda motor Honda impiannya sehingga tetap menjadikan sepeda motor Honda sebagai motor kebanggan nomor satu di Indonesia khususnya bagi masyarakat di NTB,” demikian Kresna. (bul)

NTB Ingin Ada PAD dari Tata Niaga Ekspor Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak ingin ekspor benih lobster hanya lewat begitu saja, setelah Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menetapkan kuota ekspor. NTB ini mendapatkan PAD dari aktivitas ini. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi kepada Suara NTB, Jumat (5/6) kemarin.

Yusron mengatakan akan melakukan koordinasi langsung dengan kabupaten/kota, terutama kabupaten yang menjadi sumber tangkapan benih lobster.

(Suara NTB/bul) “Kita berharap, daerah Yusron Hadi juga mendapat manfaat positif yang lebih besar dari kegiatan ekspor benih lobster ini,” katanya. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menetapkan kuota ekspor lobster. Izin kepada sejumlah perusahaan eksportir juga telah dikeluarkan.

Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhy Prabowo telah menandatangani kuota penangkapan benih lobster sebanyak 139.475.000 ekor setahun. Berdasarkan hasil kajian, di NTB potensi benih lobster yang boleh ditangkap sampai 21.000.000 ekor. KKP telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Dan mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 mulai berlaku sejak diundangkan. Menteri KKP Edhy Prabowo menandatangani aturan tersebut pada 4 Mei 2020. Dan diundangkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Mei 2020. Yusron mengatakan, sampai saat ini NTB juga belum mendapat turunan petunjuk teknis ekspor benih lobster yang telah ditetapkan kuoatanya.

Senin pekan depan, rencana duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk membahas seberapa pasti potensi penangkapan benih lobster dari NTB yang selama ini disebut jumlahnya 15 juta sampai 20 juta pertahun. Setelah dibukanya kembali keran ekspor benih lobster oleh KKP, Yusron mengatakan, seluruhnya menyambut gembira. Euforianya dari nelayan penangkap, hingga pembudidaya. Saat ini penangkap dan pembudidaya melakukan persiapan pelaksanaan ekspor benih lobster.

“Kita duduk bersama dengan daerah, bagaimana teknisnya daerah juga mendapatkan manfaatnya. Bagaimana mengenai nelayan penangkapnya, bagaimana membuat zonasinya, dan bagaimana kita mensosialisasikannya kepada masyarakat. itu yang kita sepakati dulu,” ujarnya. Pemprov NTB juga mendorong, sebagai daerah penghasil, harapannya ada pengusaha di NTB yang mendapatkan kuota ekspor.

Sampai saat ini, ada puluhan perusahaan di Indonesia yang mengajukan kuota ekspor benih lobster ke KKP. Ada belasan perusahaan yang telah diberikan kuota. Jumlah perusahaan yang akan mendapat kuota masih terus bergerak. (bul)

(Suara NTB/ist)

Penyambungan listrik PLN

PLN Keluarkan Skema Hindari Lonjakan Tagihan Listrik Pelanggan Mataram (Suara NTB) PLN merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan Rumah Tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni. Dengan skema tersebut, pelanggan yang mengalami tagihan pada bulan Juni melonjak lebih dari 20 persen daripada Bulan Mei akibat penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir, maka kenaikannya akan dibayar sebesar 40%, dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan ke depan.

Diharapkan, skema tersebut dapat mengurangi keterkejutan sebagian pelanggan yang tagihannya meningkat tajam. “Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan tersebut, PLN harus melakukan pemeriksaan data setiap pelanggan satu per satu, untuk memastikan supaya kebijakan tersebut tepat sasaran pada pelanggan yang mengalami lonjakan tidak normal.

Oleh karena itu, tagihan pelanggan yang biasanya sudah bisa dilihat pada tanggal 2 atau 3 pada tiap awal bulan, baru bisa diterbitkan dan bisa diakses pada tanggal 6 Juni,” papar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril melalui keterangan resmi yang disampaikan PLN NTB. Dalam bulan dua terakhir, sebagian pelanggan PLN yang jumlah totalnya sekitar 75 juta, rekening bulanannya dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir pemakaian, akibat pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada tagihan listrik bulan April dan Mei, sebagian pelanggan ditagih pembayarannya menggunakan rata-rata.

Ia menambahkan, PLN berusaha mencari jalan ke luar atas keluhan pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga berlipat-lipat sehingga membebani pelanggan akibat adanya pandemi Covid19. Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan tersebut, PLN mengatur kenaikan lonjakan tagihan pada Bulan Juni maksimum naiknya adalah 40% dari tagihan bulan sebelumnya supaya tidak memberatkan konsumen.

“Sisa tagihan yang belum terbayar di bulan Juni atau 60% dari lonjakan tagihan akan dibagi rata dalam 3 bulan ke depan,” ujarnya. Bob mengatakan PLN berupaya memberikan jalan ke luar terbaik bagi pelanggan yang tagihannya melonjak. Selain itu, PLN juga masih terus melakukan pengecekan ulang terhadap pelaksanaan pemberian subsidi pembebasan tagihan listrik untuk pelanggan golongan Rumah Tangga, Bisnis Kecil, dan Industri Kecil berdaya 450 VA dan diskon

50% bagi pelanggan Rumah Tangga 900VA Bersubsidi.

Pengecekan tersebut dilakukan dari bulan ke bulan, untuk memastikan bahwa stimulus kelistrikan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran. “PLN juga sudah menyiapkan posko pengaduan tambahan. Posko pengaduan

tersebut menambah kekuatan layanan pelanggan yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap pelanggan dapat dilayani dan dijelaskan dengan baik.

Ini adalah upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah situasi pandemi yang sulit seperti sekarang,” demikian Bob Saril. (bul)

Selong (Suara NTB) Pasar Ternak Masbagik sampai saat ini belum berani dibuka. Pasar ternak terbesar di NTB ini masih ditutup, karena melihat tren kasus positif di Lotim masih cukup tinggi. Sementara itu, para pengguna pasar ternak sudah lama meminta agar Pasar Ternak Masbagik ini dibuka.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lotim, drh. Suryatman Wahyudi kepada Suara NTB, Jumat (5/6), menegaskan, penutupan pasar ternak berdasarkan intruksi bupati. Untuk itu, yang berwenang membuka kembali pasar ternak, adalah bupati.

Sementara Disnakeswan Lotim selaku dinas teknis hanya mengajukan surat permohonan ke bupati berdasarkan desakan masyarakat tersebut.

Soal tren perkembangan kasus dan penanganan Covid19, ujarnya, menjadi kewenangan tim gugus tugas.

Prinsip nantinya ketika pasar dibuka, tetap juga harus memperhatikan protokol kesehatan. “Wacana pembukaan belum ada, kita harus buat telaah staf dulu ke Bupati,” urainya. Kasus positf yang terus meningkat diyakini akan

jadi pertimbangan. “Pastinya kalau nantinya dibuka, maka semua orang yang menjalankan aktivitas pasar ternak harus menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Dari sisi kesehatan hewannya, klaimnya sejauh ini tidaklah ada masalah. Cuma yang dipikirkan saat pembukaan pasar akivitas berkerumun jelas tidak bisa dihindari. Namanya masyarakat desa, banyak yang kurang memahami social distancing dan physical distancing. Menurut drh Yudi, para pedagang ternak dengan para pembeli ini cukup susah diatur.

Setiap hari pasaran harusnya semua menggunakan loslos pasar yang sudah disediakan. “Kalau peternak pembawa sapi dengan pembeli ini sebenarnya tidak ada kontak langsung, pemisahnya kan sapinya. cuma masyarakat kita tidak disiplin,” paparnya kembali. Beda dengan Bali, para penjual ternak dengan pembelinya cukup manut saat transaksi di pasar ternak.

Menggunakan fasilitas los yang sudah tersedia. Ke depan, jika pasar ternak ini dibuka, akan coba ditekankan agar seluruh pengguna pasar ini dapat menggunakan los yang tersedia ketika melakukan transaksi dengan para pembelinya. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penanganan Virus Corona di Lotim Difokuskan dari Hilir Selong (Suara NTB) Pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus digencarkan oleh pemerintah. Bahkan saat ini sudah ditandatangani Perbup Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD) oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM. Artinya penanganan virus Corona di Gumi Selaparang ini akan difokuskan mulai dari hilir.

Hadirnya Perbup PSBD ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkecil ruang gerak penyebaran Covid-19.

Hal tersebut menyusul telah terjadinya transmisi lokal penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Lotim. “Pak bupati sudah menandatanga-

ni Perbup PSBD. Sehingga pengawasan kita perketat dari desa, dari hilir,” terang Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Jumat (5/6).

Di samping itu, penerapan PSBD ini nantinya mendorong partispasi dan peran serta

masyarakat untuk perang melawan Covid-19. Pemerintah desa diharapkan bergerak aktif melakukan pengawasan dan pencegahan, tentunya dengan langkah-langkah antisipasi dari kepala desa secara humanis.

“Dengan memperketat pengawasan di desa. Semakin kecil

pembatasan, maka semakin bagus dan dapat dikontrol lebih maksimal,” terangnya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, melihat sejauh ini desa sudah melakukan pengawasan terhadap wilayahnya masing-masing secara mandiri sudah menerapkan hal tersebut. Itupun merupakan suatu langkah yang cukup baik dalam mempersempit penyebaran virus Corona dari hilir.

Paling tidak siapa saja yang masuk ke dusun tersebut

dipastikan memakai masker serta menyiapkan sarana cuci tangan di depan gang atau RTnya masing-masing, sehingga orang yang keluar masuk dari dusun tersebut dalam kondisi tangan bersih dan memakai masker. Penerapan inipun diyakini dapat mencegah terjadinya kriminalitas di tengah masyarakat dihadapkan pada Covid-19.

“Jadi kenapa dari tim kabupaten juga jarang turun.

Sekarang ini kita fokus penanganan dari hilir, pemerintah desa bersama jajarannya bergerak aktif,”terang Sekda. (yon)

(Suara NTB/yon)

JUMPA PERS -Tim GugusTugas Covid-19 Lotim menggelar jumpa pers terkait sudah ditandatanganinya Perbup PSBD, Jumat (5/6).

(Suara NTB/dok)

Cari Pengganti Pendamping Pathul PARTAI Gerindra Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan beberapa opsi terkait siapa yang akan menjadi pendamping Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, Desember mendatang. Calon pendamping sebelumnya, Ferdian Elmansyah, SP, dikabarkan mundur sebagai bakal calon wakil bupati lantaran tidak mendapat restu dari keluarga besar Yatofa Bodak.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPC Parta Gerindra Loteng, L. Ramdan, S.Ag., kepada Suara NTB, Jumat (5/6).

Beberapa nama memang sempat disebut-sebut akan berpasangan dengan H.L. Pathul Bahri, S.IP. Salah satunya mantan Kepala Desa Mertak Kecamatan Pujut, H. Bangun. Namun Ramdan, masih enggan mengiyakan kabar tersebut. “Yang jelas H.L. Pathul Bahri ini politisi senior.

Pasti sudah punya opsi-opsi lain soal calon pendamping.

Karena politik adalah pilihan,” terangnya.

Partai Gerindra sendiri, lanjut Ramdan, dalam waktu dekat akan segera bertemu membahas situasi dan perkembangan politik yang ada. Barulah kemudian mengambil sikap dan kebijakan. Apakah tetap akan memperjuangkan pasangan H.L. Pathul Bahri – Ferdian Elmansyah ataukah menggandeng calon yang lain.

Karena secara resmi pihaknya belum mendapat kepastian dari pihak Ferdi – sapaan akrab Ferdian Elmansyah maupun dari pihak keluarga Yatofa Bodak, soal restu tersebut. Baru informasi dari media saja. “Semua masih mungkin. Dan, itulah politik. Bisa jadi ini juga bagian dari sebuah intrik politik,” ujar anggota DPRD Loteng ini.

Tidak hanya di internal DPC Partai Gerindra Loteng saja, pimpinan nantinya juga akan melaporkan kondisi terakhir ke DPD Partai Gerindra NTB untuk memperoleh masukan terkait sikap dan kebijakan yang akan diambil nantinya. Supaya langkah yang diambil DPC dan DPD sama.

“Yang jelas Partai Gerindra sebagai pemenang Pemilu legislaif di Loteng, tetap akan maju dengan mengusung H.L. Pathul Bahri di Pilkada Loteng mendatang. Soal siapa pendampinganya nanti segera akan difinalkan.

Karena ini juga bagian dari strategis politik,” tandas Ramdan.

Ia pun memastikan, kalaupun terjadi perubahan komposisi pasangan nantinya, itu tidak akan mempengaruhi soliditas kader dan simpatisan Partai Gerindra.

Karena bagi kader dan simpatisan Partai Gerindra, dengan siapapun H.L. Pathul Bahri, berpasangan tetap akan didukung sebagai wujud komitmen untuk bisa mengantar kader terbaik partai memenangi Pilkada Loteng mendaL. Ramdan tang. (kir)

Usulan Pansus Anggaran Covid-19 Segera Diparipurnakan Praya (Suara NTB) Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPRD Loteng.

Terbukti dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Loteng, tujuh di antaranya sepakat pansus dibentuk. Kendati sebelumnya, sempat mengundang pro kontra terkait pembentukan dari pembentukan pansus tersebut.

“Hanya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar yang tidak ikut menyetujui usulan pembentukan pansus.

Tapi secara umum para anggota kedua fraksi tersebut setuju pansus dibentuk,” ungkap anggota DPRD Loteng, Legewarman, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan, usulan pembentukan pansus tersebut sudah disampaikan ke pimpinan DPRD Loteng dan, sudah didisposisikan untuk ditindaklanjuti pembahasannya di rapat paripurna dan selanjutnya mendapat persetujuan.

“Usulan pembentukan pansus sudah masuk dan segera akan diparipurnakan. Untuk disetujui bersama,” tambahnya.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menegaskan, kalau pembentukan pansus tidak ada tendensi atau kepentingan apapun. Apalagi kepentingan politik. Tapi itu murni sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD Loteng kepada masyarakat, jika DPRD Loteng sudah menjalankan fungsi pengawasannya. Khususnya terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

Apalagi, banyak pertanyaan di tengah masyarakat soal kemana saja arah penggunaan anggaaran Covid-19 yang cukup besar mencapai hingga Rp 148 miliar tersebut, sehingga melalui pansus itulah nantinya, apa yang menjadi pertanyaan masyarakat bisa terjawab dengan jelas. Justru kalau pansus tidak dibentuk, maka pertanyaan masyarakat tidak akan bisa terjawab dengan baik dan justru menjadi fitnah bagi pemerintah daerah.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Gerindra, L. Ramdan, S.Ag., mengatakan tujuan pembentukan pansus sangat bagus dan baik bagi semua pihak, karena akan bisa mengakomodir semua kepentingan. Baik itu masyarakat maupun pemerintah. Melalui pansus itu nantinya, pemerintah daerah bisa membeberkan secara gamblang bagaimana pengelolaan anggaran Covid-19, sehingga pemerintah daerah tidak terus-terusan disudutkan, karena dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. (kir)

(Suara NTB/ist)

TRACING CONTACT - Staf medis Puskesmas Gangga melakukan tracing contact dan pemeriksaan gejala kepada warga yang tercatat sebagai pasien NNW.

Satu Petugas Medis Positif

Pelayanan Puskesmas Tanjung Diperketat Tanjung (Suara NTB) Salah satu staf medis Puskesmas Tanjung, inisial NNW, dipastikan positif Covid -19. Sebagai langkah antisipasi penyebaran di lingkup petugas medis, Satgas Covid Kabupaten Lombok Utara (KLU) pun memperketat standar pelayanan Puskesmas Tanjung. Demikian pula, kontak NNW dengan pasien di mana ia membuka praktik bidan di wilayah Desa Genggelang Kecamatan Gangga, dilakukan tracing.

Koordinator Kesehatan Covid -19, dr. H. Lalu Bahrudin, Jumat (5/6) mengakui stan-

dar pelayanan di Puskesmas Tanjung lebih diperketat pascakeluarnya hasil swab NNW. Pelayanan medis di Puskesmas Tanjung tempat NNW bekerja tetap dibuka dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

“Pelayanan masih bisa dilaksanakan untuk saat ini, sembil menunggu hasil evaluasi sampai 1 pekan ke depan. Jika terus bertambah (staf medis positif), maka kita akan ambil langkah yang lain,” ujar Bahrudin.

Dikatakan Bahrudin, berdasarkan tracing dan investigasi Tim Satgas Dikes, Dikes sudah mengambil langkah me-

mutus rantai penyebaran Covid dengan cara mengisolasi yang RDT reaktif dan swab positif. Semua tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung sudah dilakukan RDT. Staf dengan RDT non reaktif masih dijadwalkan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan standar protokoler lebih ketat.

Bahrudin menyebut, jika melihat rasio tenaga (non reaktif) yang ada dengan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan di masa pandemi ini, ia optimis masih bisa berjalan dengan baik. Apalagi di wilayah Kecamatan Tanjung, tidak ada puskesmas pen-

Kades di Kuripan Tak Berani Berkreasi

Giri Menang (Suara NTB) Tidak seperti beberapa desa lain yang berani membagi rata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), para kepala desa (kades) di wilayah Kuripan Lombok Barat (Lobar) tak berani berkreasi atau membuat semacam direksi dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Mereka taat dan patuh terhadap aturan, di mana alokasi BLT diberikan sesuai nominal Rp 600 ribu.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Jagaraga, Iskandar,S.Sos., pihaknya ‘’mengharamkan’’ pemotongan dan pembagian BLT DD secara merata. “Kami tidak berani berkreasi, diskresi dalam pemabagian BLT DD ini tidak boleh dipotong dan dibagi,” tegas Iskandar, Jumat (5/6).

Dijelaskan, kebijakan

dalam pembagian BLT DD ini tetap mengacu pada aturan.

Warga diberikan BLT Rp600 ribu, tidak boleh dibagi apalagi dipotong. Pihaknya tak ingin bermasalah hukum di kemudian hari akibat permasalahan BLT ini.

Karena itu pihaknya sudah menggariskan hingga kepala dusun agar jangan sampai membuat kebijakan dan kesepakatan terkait pembagian BLT yang bisa melanggar aturan. “Kadus yang berani membuat kebijakan melanggar instruksi kita, bisa diberhentikan karena kewenangan kades bisa memberhentikan kadus,” tegasnya.

Mengacu aturan, jelas dia, UU nomor 6 tahun 2014, Permendagri Nomor 67 tahun 2017, dan perbup nomor 9 tahun 2017 Kades bisa memberhentikan Kadus, melalui

proses tahapan surat peringatan 1,2 dan 3. Ia menambahkan BLT DD di desanya sebanyak 369 KK dengan anggaran Rp 221 juta lebih.

Kades Giri Sasak, Hamdani mengatakan warga yang mendapatkan BLT DD sebanyak 245 KK. Pihaknya menerapkan kebijakan tidak ada bagi rata BLT. Pihaknya tidak berani berkreasi, seperti kasus di beberapa tempat yang terjadi.

Pihaknya pun mengawali sampai ke tingkat kepala dusun agar jangan melakukan kesepakatan membagi rata BLT DD. Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Ilham mengatakan pihaknya sudah turun memantau pembagian BLT DD bersama aparat penegak hukum (APH). Bahkan semua unsur APH jelas dia turun melakukan pemantauan. (her)

Lotim Butuh Alat Swab Tes Sendiri Selong (Suara NTB) Tren perkembangan kasus positif virus Corona di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Data terakhir, dari 86 kasus terkonfirmasi positif jumlah yang masih harus dirawat 46 orang dan yang dinyatakan sembuh hanya 38 orang.

Melihat tren tersebut, Lotim memandang perlu memiliki alat swab tes sendiri.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H . Juaini Taofik di Selong, Jumat (5/6), Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy memiliki atensi serius agar RSUD Selong ini memiliki alat swab sendiri. Jika alat swab tes sudah ada, maka penanganan Covid di Lotim diyakini bisa lebih cepat. Perkembangan kasus positif diyakini tidak akan seperti saat ini. “Mungkin grafik tidak akan melonjak,” ucapnya.

Dikatakan Sekda, pembawa virus ini sedari awal sudah jelas, yakni dari orang yang datang dari luar Lotim. Saat ini perkembangan yang terjadi tidak ditampik melalui transmisi lokal. Jika dilihat dari data secara akumulatif kasus positif di Lotim masih di bawah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Mataram.

Sekda mengaku optimis dalam waktu dekat bisa menuntaskan semua kasus yang ada. Sejauh ini, dia klaim pola penanganan Covid-19 di Lotim sudah on the track.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas, Dr. Pathurrahman mengatakan , alat swab tes ini penting untuk segera diadakan di Lotim. Sejauh ini, Lotim menunggu lama hasil swab tes dari Pasien Dalam Pengawasan (PDP). ‘’Menung-

gu berpekan-pekan dulu lamanya baru boleh diizinkan pulang,’’ akunya.

Direktur Rumah Sakit Dr. R. Soedjono Selong, dr. Muhammad Tantowi Jauhari mengatakan, melihat tren transmisi lokal, harus diantisipasi agar penularan tidak meluas. Perlu melakukan tracing contact dan karantina, dan pengobatan bagi penderita yang terkonfirmasi positif. “Dengan kapasitas ruang isolasi yang terbatas, maka sirkulasi pasien harus baik,” ucapnya.

Dengan cepatnya proses swab ini, maka diharapkan length of stay pasien yang dirawat bisa lebih singkat.

Pasien yang sembuh segera pulang dan yang membutuhkan ruang perawatan dapat masuk, karena tempat tidur pasien tersedia. (rus)

yangga lain sebagai alternatif pelayanan. “Puskesmas Tanjung ini melayani 7 desa, kasihan warga tidak terlayani jika sampai ditutup,” sebutnya.

Kepala Dikes KLU ini melanjutkan, berdasarkan pemantauan pelayanan dari Bidang Pelayanan Kesehatan - Dikes KLU, diketahui terdapat 10 staf puskesmas yang diketahui reaktif dan 1 orang positif Covid. Kebijakan yang diambil selanjutnya adalah, pelayanan tetap dibuka dengan membatasi jumlah pasien di ruang tunggu. “Jumlah pasien di ruang tunggu dibatasi 14 orang, yang lain

menunggu di luar gedung,” sambungnya.

Pihaknya juga memperhatikan kenyamanan pengunjung, di mana areal parkir motor dan mobil dipindahkan pasien dari daerah zona merah diberikan pelayanan di luar gedung puskesmas, terpisah dengan pelayanan zona hijau kecamatan.

Sementara, tracing di warga yang sempat mendapat pelayanan di tempat praktik NNW telah dilakukan tracing. Dikes telah memerintahkan petugas Puskesmas Gangga untuk memeriksa gejala Covid pada warga - pasien NNW. (ari)

Benahi Spek Bantuan Covid-19, Pemda Tindaklanjuti Saran APH Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menindaklanjuti semua masukan dan saran dari para pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian dan kejaksaan serta lembaga pengawas, seperti BPKP terkait spek program bantuan Covid-19.

Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Ilham, menegaskan, dalam penyaluran bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya semua pihak terkait turun melakukan pengecekan dan monitoring di lapangan. Hal ini, untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran dan jumlah (spek). Pihak BPKP didampingi Inspektorat juga akan turun melakukan audit terhadap bantuan tersebut.

“Inspektorat, BPKP, Kejaksaan, dan kepolisian turun, semua kita turun monitoring.

Bahkan kami samaan turun,” terangnya, Jumat (5/6).

Berdasarkan penyaluran tahap I, ujarnya, pihak APH menemukan persoalan, baik itu menyangkut data penerima, masalah hualitas. Hal inipun menjadi masukan perbaikan

pada penyaluran JPS tahap II. Atas masukan itu, pihaknya sudah melakukan evaluasi pada penyaluran tahap I tersebut.

Pada pekan lalu, pihaknya sudah melakukan evaluasi bersama OPD terkait dihadiri oleh para APH. Persoalan yang menjadi temuan dan sorotan pun sudah dilakukan perbaikan pada tahap II nantinya. Termasuk soal data, Pihak OPD terkait terus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga diharapkan atas perbaikan ini bisa mengurangi persoalan yang terjadi seperti pada tahap I. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan kepada Dinas Sosial agar membenahi spek dan kualitas bantuan JPS. Seperti kualitas telur, beras dan masker. Sebab temuan di lapangan dan masukan dari kalangan aparat ada persoalan kualitas yang harus diperbaiki oleh Dinas Sosial. Pihaknya juga meminta agar desa-desa yang belum menyalurkan tahap I harus dipastikan disalurkan sekaligus dengan tahap II. Hal ini tetap diawasi oleh Dewan. (her)

(Suara NTB/dok)

Hj. Nurul Adha

(Suara NTB/her)

H. Ilham

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

Kasus Positif Baru Tidak Batalkan Kenormalan Baru di Dompu Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menerapkan kenormalan baru new normal Covid-19. Tiga syarat menuju TKB telah dipenuhi, diantaranya tidak adanya kasus kematian baru dalam 2 pekan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Di tengah penerapan TKB, 5 kasus positif Covid-19 baru hasil swab kembali muncul di Dompu.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada acara silaturahmi terkait Covid-19 di pandopo Bupati Dompu, Kamis (4/6) sore langsung mengiyakan permohonan Bupati Dompu untuk penerapan kenormalan baru di Dompu. Izin penerapan kenormalan baru bukan karena kehadiran pihaknya di Dompu dan diminta, tapi sudah diawali dengan evaluasi oleh tim Pemerintah Provinsi dan di NTB ada 3 daerah yang berstatus zona hijau Covid-19 dan bersiap new normal. Yaitu Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

“Mudah-mudahan keadaan bagus terus, bisa ditiru oleh Kabupaten/Kota lain, sehingga betul-betul new normal itu jadi keniscayaan kita di NTB,” katanya.

Dr. Zul pun mengungkapkan, alasan Kabupaten Dompu diizinkan menerapkan new normal karena Kabupaten Dompu memiliki fasilitas yang siap, dan tenaga kesehatan siap, sehingga ketika ada apa-apa bisa mengantisipasi. Karena bukan berarti setelah status zona hijau dan menerapkan new normal, wilayah tersebut bebas dari Covid selama-lamanya. “Kalau tidak hati-hati (tidak menerapkan protocol Covid-19), bisa kewalahan juga,” ingatnya.

Dengan status new normal menjadi pemicu untuk tetap pada protokol Covid yang ketat, menghindari kerumunan.

Bagi umat Islam tetap menjaga wudhu, atau tetap mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan berinteraksi dengan penuh kedamaian.

“Selamat kepada Dompu. Mudah-mudahan kita datang bulan depan, tidak ada kasus yang baru. Walaupun ada kasus yang baru, kita tidak perlu panik, karena sudah tersedia SDM kita, tersedia fasilitas untuk kemudian kita hidup berdamai dengan Covid, kita mampu menunjukan sebagaimana kebiasaan normal kita selama ini,” pesan Dr. Zul. Status zona hijau dan mengawali Kenormalan baru (TKB), Jumat (5/6) pagi jajaran Pemda Dompu menggelar senam merah putih di lapangan kantor Bupati Dompu. Senam pagi ini untuk menunjukan pada dunia bahwa Kabupaten Dompu zero Covid-19 dan mulai menerapkan new normal. Deklarasi ini ditandai dengan pelepasan balon gas merah putih ke udara oleh anggota muspida Dompu dan ibu-ibu.

Hasil swab terhadap 212 orang dari Kabupaten Dompu yang ditunggu-tunggu juga telah dikonfirmasi dan semuanya dinyatakan negatif. Ini menjadi swab kedua dengan hasil negatif, termasuk 9 orang pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan di RS Pratama Manggelewa.

Karena sudah 2 kali negatif sehingga dinyatakan sembuh dari Covid-19. Ke-9 orang ini langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Pemulangan 9 pasien sembuh dari Covid-19 ini dipimpin langsung oleh Bupati Dompu bersama anggota muspida Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya pada pemulangan 9 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh di RS Pratama Manggelewa, mengatakan rasa syukurnya bahwa Kabupaten Dompu telah zero Covid-19.

Kesyukurannya bukan karena sejak awal tidak ada kasus positif, tapi karena pernah menangani penyakitnya.

“Tapi karena kita menangani mengurus orang-orang secara medis dinyatakan positif dan kemudian kita bisa menyembuhkannya, itulah kesyukuran dan kebanggaan buat kita semua. Kita semua tentu berharap, tentu berdoa semoga hari ini adalah yang terakhir. Semoga corona yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia ini tidak ada lagi di Dompu, di NTB, di Indonesia dan seluruh dunia,” katanya.

Namun, kebahagiaan warga Dompu karena zero Covid19 kembali dikagetkan dengan munculnya hasil swab terhadap 55 orang yang sebelumnya dilakukan rapid test dan menunjukan reaktif. Dari 55 orang yang diuji di laboratorium Mataram, ada 5 orang positif Covid-19. Diantaranya Aj (23) perempuan, At (52) perempuan, FS (28) perempuan, FS (37) perempuan, dan Kr (9) perempuan. “Iya memang benar (ada 5 orang yang positif dari 55 orang yang diswab). Tapi kita belum bisa keluarkan secara resmi (nama-namanya), tunggu press release dari Provinsi dulu,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dihubungi, Jumat (5/6) sore.

Maman pun menegaskan, munculnya kasus positif baru tidak menghalangi penerapan kenormalan baru (TKB) yang sudah dimulai Pemda Dompu. Karena Pemda Dompu memiliki fasilitas kesehatan dan ruang perawatan atau isolasi, serta tenaga kesehatan yang memadai. Sehingga terhadap 5 orang pasien positif baru ini akan dilakukan penelusuran kontak dan langsung dilakukan swab terhadap keluarga serumahnya.

“Yang pasti, 5 pasien positif ini akan langsung kita karantina di RS Prama Manggelewa atau di Sanggilo. Keluarga serumahnya langsung kita swab, tidak perlu rapid test. Yang dirapid test hanya pada pemilik riwayat kontaknya,” ungkap Maman. (ula)

171 Koperasi Tidak Aktif di Dompu Dompu (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu, mencatat 314 koperasi di wilayah ini memiliki badan hukum atau dalam pembinaannya. Namun demikian, dari jumlah tersebut hanya 143 koperasi yang masih aktif beroperasi. Sementara 171 sisanya dinyatakan tidak aktif lantaran tak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut. Demikian disampaikan Kadiskop dan UKM Dompu, Drs. H. Rifaid, M. Pd., kepada wartawan di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan, sebuah koperasi dinyatakan aktif ketika dua tahun terakhir secara berturut-turut melakukan rapat anggota tahunan terkecuali di 2020 ini. Karena memang terkendala pandemi Covid-19. “Kalau yang punya badan hukum 314 koperasi, tapi yang aktif hanya 143. Kita katakan aktif kalau dua tahun terakhir mereka melakukan rapat anggota,” ungkapnya.

Sementara untuk 171 koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, lanjut dia, secara otomatis dinyatakan tidak aktif. Bahkan berdasarkan hasil pantauan satgas di lapangan, hampir 90 persen diantaranya kini hanya tinggal nama.

Kendati demikian, pekerjaan beratnya saat ini ialah menekan munculnya koperasi-koperasi liar yang belum terdaftar, termasuk rentenir yang mencekik nasabah dengan bunga tinggi. “Kalau teguran pertama tidak diindahkan, teguran kedua tidak diindahkan yang ketiga kita akan paksa untuk tidak beroperasi secara ilegal,” tegasnya. (jun) H. Rifaid (Suara NTB/jun)

Halaman 5

Maluk Jebol, Kasus Covid-19 PPTG dari Bangladesh

Taliwang (Suara NTB) Daftar pasien positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bertambah satu kasus. Kali ini berasal dari kecamatan Maluk dan tercatat sebagai pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG).

Berdasarkan rilis gugus tugas Covid-19 Pemprov NTB, Kamis malam, 4 Juni 2020.

Kasus nomor 13 KSB atau kasus 757 NTB itu, atas nama Tn. M (44) penduduk Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk. Bersangkutan disebutkan pernah melakukan perjalanan ke negara Bangladesh dan tidak pernah memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 sebelumnya.

Jubir gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh yang dikonfirmasi, membenarkan keberadaan tambahan kasus baru dari kecamatan Maluk itu. Ia menjelaskan, keberadaan Tn. M sudah terdeteksi sejak awal kepulangan-

nya dari Bangladesh pada tanggal 19 Mei lalu. Dan bersangkutan langsung diisolasi di fasilitas isolasi yang ditentukan oleh gugus tugas kecamatan Maluk.

“Jadi bersangkutan ketika sampai di KSB sudah langsung diisolasi,” katanya.

Sebenarnya, kata H. Tuwuh, sebelum tiba di KSB Tn. M yang melakukan perjalan dari luar negeri ketika tiba di Jakarta telah menjalani swab dengan hasil tes negatif. Berdasarkan hasil itu bersangkutan kemudian diizinkan untuk melanjutkan perjalan hingga tiba ke KSB. Meski demikian, sesampai di KSB tim gugus tugas kabupaten dan kecamatan tetap mengarahkan bersangkutan

untuk diisolasi. Selama menjalani isolasi, Tn. M sesuai prosedur penanganan dan pencegahan Covid-19 dilakukan rapid diagnostic tes (RDT) bersama sejumlah PPTG lainnya. Di mana kemudia hasilnya ia dinyatakan reaktif.

“Tanggal 29 Mei, Tn. M ini kita swab hingga hari ini hasilnya diterbitkan provinsi dinyatakan positif Covid-19,” paparnya seraya menambahkan, Tn. M pasca dinyatakan reaktif tes cepat sudah dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat kabupaten di Rusunawa Belisung.

“Jadi begitu tesnya (rapid test) reaktif. Kita sudah pindahkan bersangkutan ke Rusunawa Belisung. Sudah tidak lagi diisolasi di Maluk,”

sambung H. Tuwuh.

Meski demikan lanjut dia, tim gugua tugas juga telah melakukan contact tracing (penelusuran kontak) terhadap orang – orang yang pernah terlibat bertemu lamgsung dengan bersangkutan. Di mana dari proses itu, tim menemukan 5 orang kontak erat yang kesemuanya adalah sanak keluarga Tn. M. “Kami juga tetap menghimbau masyarakat yang merasa pernah terlibat kontak dengan yang bersangkutan untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke posko gugus tugas,” tukasnya.

Pada bagian lain, H. Tuwuh menyatakan, dari rilis yang disampaikan provinsi ada angin segar yang diperoleh gugus tugas Covid-19. Sebab dinyatakan 1 orang swab ulangan dinyatakan negatif. Yakni Tn. S pasien 06 KSB. “Sesuai prosedur memang masih per-

(Suara NTB/ist)

H. Tuwuh lu swab ulangan kedua sebelum memastikan Tn. S benarbenar sembuh. Tapi setidaknya ini menjadi penyemangat kita di tim gugus tugas dan pemerintah KSB umumnya,” imbuhnya. (bug)

Sedikit Lagi, Sumbawa Terapkan Kenormalan Baru

(Suara NTB/uki)

TERGENANG – Pedagang tengah menjajakan barang dagangannya saat banjir rob menggenangi sisi selatan pasar Amahami Kota Bima, Jumat (5/6).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, SIK., MH, Kejati NTB, Nanang Sigit Yulianto, S.H., MH dan sejumlah Pimpinan OPD tingkat Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja terkait evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Sumbawa salah satunya di Kabupaten Sumbawa. Yang diterima Bupati Sumbawa H.M Husni Djibril, B.Sc, Jumat (5/6).

Dalam tatap muka bersama Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumbawa, Gubernur menyampaikan, beberapa daerah di NTB yang sudah siap melaksanankan New Normal diantaranya Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

“Kabupaten Sumbawa sedikit lagi, tetapi belum berani kita gencarkan, karena memang luas daerahnya besar dan penduduknya cukup banyak. Karena New Normal itu bukan berarti tidak ada yang positif tetapi dengan New Normal ini kalau ada masalah dengan Covid-19 kita tidak perlu panik. Karena fasilitas sudah memadai dan tenaga kesehatan juga sudah siap. Sehingga ini perlu menjadi catatan. Karena sekarang yang terkena positif Cov-

id-19 di NTB semakin banyak dan disisi yang lain tenaga kesehatan kita mulai tumbang,” ujarnya.

Terkait dengan banyaknya kasus positif yang terjadi di Provinsi NTB, Dr. Zul mengatakan, NTB termasuk Provinsi yang pemeriksaan swabnya paling besar dan paling cepat. “Kalau Provinsi yang lainnya itu kadangkadang pemeriksaannya harus dikirim dulu ke Jakarta dan Surabaya, sehingga 2 sampai 3 minggu baru diketahui hasilnya. Jadi memang lama penambahannya,” sebutnya.

Pemprov NTB juga mencoba mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari Covid-19 ini. Jangan sampai orang serius menangani Covid, tetapi abai terhadap persoalan dampak ekonominya.

“Jadi impact sosial ekonominya berat, menjadi keluarga yang teridentifikasi positif Corona itu seperti akhir dunia. Masyarakat mengucilkan, treatment itu secara sosial ternyata berat. Oleh karena itu, teman-teman Kabupaten/Kota serta MUI harus mendatangi keluarga ini dan mengutakan bahwa ini bukan aib, bukan penyakit berbahaya, tetapi ini berbahaya kalau memang kita mempunyai riwayat penyakit yang lain dan tidak lantas dikucilkan,” kata Dr. Zul. (arn/ind)

Baru Ditata, Pasar Amahami Digenangi Rob Kota Bima (Suara NTB) Belum lama ditata untuk menyongsong dan dipersiapkan penerapan tatanan kehidupan baru di Kota Bima, kini pasar Amahami digenangi Rob, yakni banjir air laut pasang, Jumat (5/6).

Air laut meluap hingga ke area selatan pasar Amahami.

Bahkan tidak sedikit pedagang yang baru saja dipindahkan, mengeluhkan penataan yang dilakukan Pemerintah yang tidak melihat kondisi pasar yang sebenarnya.

Seorang pedagang di Pasar Amahami, Anita kepada Suara NTB, mengaku awalnya berjualan di bagian depan pasar. Namun baru kemarin dipindah ke bagian belakang selatan pasar.

“Kalau begini, saya tidak mau dipindah. Saya akan kembali di depan pasar. Kalau terus dipaksa, bisa rusak semua dagangan saya,” katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang sayur mayur, Nurmah. Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah

bertanya terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar Amahami kepada pedagang.

“Banjir Rob menjadi langganan di bagian selatan pasar karena letaknya yang renda.

Harusnya tanya dulu ata mencari tahu kondisi pasar, baru mau diapakan. Kalau begini, rugi pedagang,” ujarnya.

Seperti diketahui Pemkot Bima melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 akan mengeluarkan kebijakan dan aturan baru dalam menghadapi dan menyongsong era tatanan kehidupan baru.

Kebijakan baru dengan mengedepankan kearifan lokal tersebut salahsatunya, para pedagang dan pembeli di pasar raya Amahami wajib menggunakan rimbu mbojo (perempuan) dan masker bagi laki-laki.

Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengaku pihaknya menginginkan agar pasar dan pertokoan di Kota Bima bisa ditata serta dikelola dengan

menerapkan pola social distancing (jaga jarak).

“Penataan dan pengelolaan pasar intinya agar bagaimana masyarakat bisa mengerti dalam menyongsong tatanan kehidupan baru,” katanya belum lama ini.

Menurutnya, masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar akan ditertibkan dalam perilaku dan interaksi antara pedagang dan pembeli. Hal itu akan menjadi piloct project dan salahsatu inovasi Pemkot Bima untuk membentuk perilaku pelaku pasar.

“Di Kota Bima ditata terlebih dahulu di pasar Amahami agar tidak kumuh, kemudian setelah itu bergeser ke pasar lain,” katanya.

Di pasar Amahami lanjutnya juga akan ditunjang fasilitas seperti tenda dan payung yang bisa mencukupi sekitar 400 pedagang. Selain itu, kata dia, akses keluar masuk pasar diperketat. “Jadi akses keluar masuk pasar hanya dibuka dua pintu supaya tidak ada interaksi yang padat,” katanya. (uki)

Tidak Ada Ruang Bagi Perorangan Duduki Area Pelepasan Ternak Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, menanggapi serius dugaan pembuatan sertifikat pribadi atas area pelepasan ternak di Doroncanga Kecamatan Pekat.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 38/Disnak/ 2014.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Doroncanga sebagai padang pengembalaan ternak dan pengembangan pakan rakyat dengan luas 1.966 Ha. Untuk batas timur tepat di jembatan besar PT. Ati dan Hodo, bagian utara jalan raya Pekat, selatan yakni sepanjang pesisir pantai dan ujung barat berada di jembatan

Doro Mboha. “Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk memiliki secara legal maupun ilegal,” tegas Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin ketika dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Jumat (5/6).

Kalaupun akhirnya harus dimiliki perseorangan minimal sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya, Bagian Hukum atau Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin. Karena kemungkinan hamparan padang savana seperti ini satu-satunya di NTB bahkan Indonesia. Sehingga tidak mudah untuk dimiliki secara pribadi.

Selama menjabat, lanjut Zainal Arifin, pihaknya belum pernah mendapat pemberitahuan dari pihak manapun,

terutama BPN selaku lembaga yang berwenang menerbitkan sertikat tanah. Bahkan setelah mendengar desas desus rencana penguasaan area itu oleh oknum tertentu beberapa tahun terakhir, Disnakeswan langsung mengingatkan BPN dengan mengirim SK yang diterbitkan Bupati.

“Dulu sudah kita surati pertanahan, kita ingatkan bahwa ini lokasi penggembalaan ternak,” ujarnya.

Atas munculnya keluhan kelompok tani ternak terkait pembuatan sertifikat pribadi pada area pelepasan ternak itu, ia berencana menindaklanjutinya dengan mengusulkan SK Bupati tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga memiliki kekuatan hukum. (jun)

(Suara NTB/ist)

TATAP MUKA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, Kapolda NTB dan Kajati NTB saat bertatap muka dengan tokoh masyarakat Sumbawa.

Inspektorat Mulai Riksus Kasus APD Rusak Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat, mulai melakukan pemeriksaan khusus terkait merebaknya kasus Alat Pelindung Diri (APD) yang rusak dan sempat viral di jejaring sosial . Bahkan surat pemanggilan terjadwal terhadap pelaku yang terlibat dalam proyek pengadaan barang itu sudah di siapkan untuk ditindaklanjuti.

Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, Jumat (5/6), instruksi bupati untuk melakukan Riksus atas kasus tersebut sudah diterima sejak tanggal 2 Juni dan saat ini masih didalami terlebih dahulu. Pihaknya juga sudah membuat jadwal untuk permintaan klarifikasi atas masalah

tersebut. Mulai dari pejabat pengadaan barangnya, pengecekan pada saat barangnya datang sampai dengan administrasi lainnya. Riksus itu dilakukan supaya masalah ini bisa jelas tanpa ada yang merasa dirugikan.

“Memang untuk sementara ini kami masih mendalami terlebih dahulu atas instruksi Riksus tersebut dengan memanggil orang yang terlibat dalam pengadaan barang ini,” sebutnya.

Karena instruksi ini bersifat langsung dari pimpinan daerah maka pihaknya akan berupaya untuk menuntaskan masalah ini secara cepat. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengedepankan upaya pembinaan terlebih dahulu dengan melakukan klarifikasi. (ils)

Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Bisa Ajukan Rapid/PCR Test Gratis Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelajar/santri dan mahasiswa dari Sumbawa digratiskan untuk mengikuti rapid test/ PCR (swab) test. Biaya test sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab Sumbawa.

Demikian isi surat Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, kepada para camat seKabupaten Sumbawa, Jumat, 5 Juni 2020. Untuk diberitahukan kepada santri pelajar dan mahasiswa Sumbawa yang sedang menuntut ilmu di luar wilayah Kabupaten Sumbawa. Dengan ketentuan, untuk perjalanan dalam wilayah NTB dilakukan

rapid test RSUD Sumbawa. Sedangkan untuk perjalanan ke luar wilayah NTB dilakukan swab test di Sumbawa Tecno Park.

Pelajar dan mahasiswa dapat mengajukan permohonan test kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Sosial. Dengan melampirkan fotokopi KTP/Kartu Mahasiswa atau Kartu Pelajar atau tanda pengenal lain disertai surat pernyataan. Informasi jadwal pelaksanaan test disampaikan kepada pemohon oleh Dinas Sosial setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial setelah brkoordinasi dengan Direktur RSUD dan Direktur STP. (arn)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

Tak Ada Lagi Kuliah Daring SETELAH berbulan-bulan kampus Universitas 45 Mataram menetapkan kuliah secara daring, kini kampus ini memutuskan melanjutkan perkuliahan tatap muka. Hal demikian berarti kuliah daring resmi dihentikan.

“Saya dan para wakil rektor baru saja selesai rapat menyikapi new era,” ujar Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial, Jumat (5/6).

Hasil rapat, kata dia, memutuskan agar melanjutkan proses perkuliahan tatap muka secara normal seperti biasanya.

“Kami sedang siapkan protap perkuliahan, dan sepakat tidak ada lagi kuliah daring. Itu dimulai bersamaan dengan ditetapkannya regulasi pemerintah tentang new era nanti,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Rektor 45 Mataram bahwa prosedur tetap (protap) yang tengah disusun merujuk kepada kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ditambah juga kebijakan Gubernur NTB dan Walikota Mataram. “Sehingga protap yang kami susun sudah selaras dengan seluruh regulasi,” ujar Evron.

Di samping itu Rektor Universitas 45 Mataram mengatakan guna mendukung langkah ini pihak kampus akan menyediakan fasilitas masker, hand sanitizer, dan air bersih di area kampus. Termasuk juga akan dilakukan pengaturan tempat dan jarak duduk saat berlangsungnya perkuliahan.

“Kami juga akan atur ruang perkuliahan agar mengikuti social distancing dan physical distancing. Insya Allah, Sabtu akan saya buat surat edarannya karena penerapan setelah surat edaran diterbitkan,” katanya. (dys) Evron Asrial

Halaman 6

Kekurangan Guru Produktif SMK Disiasati dengan Pola Magang Mataram (Suara NTB) Kekurangan guru produktif di NTB cukup mengkhawatirkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyiasatinya dengan pola magang, atau memberikan pelatihan kepada guru normatif dan adaptif untuk menjadi instruktur yang mengajar mata pelajaran kejuruan di SMK. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd. M.Pd., pada Jumat (5/6). Menurutnya, pasca-tahun ajaran baru nanti, pihaknya akan menggunakan pola magang untuk menyiasati kekurangan guru produktif. Nantinya guru produktif yang sudah ada saat ini diminta menjadi instruktur bagi guru lainnya. “Mungkin sekitar tiga atau empat bulan magangnya, dengan pola in-on,” ujarnya.

Guru produktif H. Aidy Furqan merupakan guru yang mengajar mata pela-

BKN dengan mekanisme pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya butuh waktu lama dan jumlahnya relatif sedikit. “Maka kami siapkan instruktur itu,” jelasnya.

Provinsi NTB masih kekurangan guru produktif SMK lebih dari 1.500 orang.

Seleksi CPNS yang lalu maupun Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS belum mencukupi kebutuhan guru produktif SMK. “Kita membutuhkan lebih dari 1.500 orang guru produktif. Guru produktif yang masih sangat dibutuhkan di NTB, pengangkatan CPNS kemarin sangat sedikit guru produktif,” kata Aidy sebelumnya.

Sebanyak 300 orang yang lulus dari seleksi CPNS, kurang dari 100 orang merupakan guru produktif. Sementara itu saat UKG Non PNS,

jaran kejuruan di SMK. Sedangkan guru normatif dan adaptif merupakan guru yang mengajar mata pelajaran umum. Ia menjelaskan, pada pola in, guru normatif dan adaptif mendapatkan ilmu di sekolah tempat praktik guru produktif yang menjadi instruktur mereka.

Lalu pada pola on, guru normatif dan adaptif itu mengamalkannya di tempat mengajar.

Aidy menjelaskan, pihaknya mengambil langkah ini karena ternyata di SMK bisa diajarkan oleh selain guru, yang disebut instruktur. Terlebih lagi jika menunggu pengiriman guru dari

dari sekitar 1.100 guru produktif yang mengikuti UKG, hanya 550 guru produktif yang memenuhi syarat. Hasil UKG pun belum bisa diberikan SK untuk mulai mengajar.

Aidy mengatakan, mencari guru produktif di NTB masih sulit. Salah satu yang mempengaruhinya karena tidak ada perguruan tinggi yang membuka jurusan pendidikan bagi guru produktif.

Sementara di jurusan vokasi, masih terbatas pada diploma, padahal dibutuhkan setidaknya sarjana agar bisa menjadi guru.

“Saya sudah koordinasi dengan rektor langsung ke Universitas Mataram (Unram), syarat jadi guru minimal S1, syarat akademik dan persyaratan lain belum terpenuhi. FKIP untuk guru produktif juga belum ada, adanya di diploma, tapi syarat minimal S1,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Sejumlah Sekolah akan Fasilitasi Pendaftaran PPDB (Suara NTB/dys)

TES UTBK - Suasana pelaksanaan tes UTBK tahun lalu. Namun tahun ini tes masuk PTN ini akan mengikuti pedoman protokol kesehatan.

Unram Jadi Pusat UTBK di NTB Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sekaligus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah dibuka sejak tanggal 2 Juni 2020 dan berakhir pada 20 Juni 2020 mendatang.

Terdapat 74 Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk sebagai Pusat UTBK oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), salah satunya adalah Universitas Mataram (Unram).

Sebagai salah satu pusat UTBK, Unram telah menyediakan lokasi tes di Lombok dan Sumbawa. Dengan demikian, calon peserta UTBK perlu jeli dalam menentukan lokasi tes.

Humas Unram Khairul Umam, menyebut bagi calon peserta yang ingin melaksanakan tes di Mataram harus memilih pusat UTBK Universitas Mataram, sedangkan untuk peserta yang ingin tes di Sumbawa memilih pusat UTBK Universitas Mataram Bima Sumbawa.

gram Unram @officialunram, calon peserta juga dapan mengakses laman LTMPT untuk mengetahui informasi lebih lengkap bahkan tersedia video tutorial pendaftaran UTBK, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pendaftaran,” pesannya.

Sementara itu untuk lokasi tes UTBK di Lombok nantinya akan dipusatkan di Universitas Mataram, adapun lokasi tes di Sumbawa akan digelar di 4 sekolah, yaitu SMKN 1 Sumbawa,

Diakuinya, dalam dua hari ini banyak calon peserta yang bertanya terkait dengan lokasi tes tersebut, ada peserta yang berdomisili di Lombok memilih lokasi tes di Sumbawa, sementara calon peserta yang berdomisili di Sumbawa memilih lokasi tes di Lombok.

“Calon peserta UTBK perlu jeli dalam melakukan pendaftaran, sebaiknya mempelajari dulu pedoman pendaftaran UTBK yang telah tersedia di laman unram.ac.id atau di Insta-

MA Muallimin NW Pancor Lakukan PAT Mode Daring Selong (Suara NTB) Terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tak terkecuali di dunia pendidikan.

Kendati demikian, kondisi ini tidak menyurutkan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) yang saat ini dilakukan di rumah melalui sistem daring (online). Seperti di MA Muallimin NW Pancor, Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilakukan menggunakan mode online (daring).

Kepada Suara NTB, Jumat (5/6), Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, mengatakan, aplikasi ini dikembalikan oleh Mamin CBT Team yang dibentuk oleh pihak madrasah terdiri dari

panitia dan Tim IT. Aplikasi ini dikembangkan dalam waktu yang relatif singkat, namun cukup memuaskan.

Tahapan penggunaan aplikasi ini adalah pertama dilakukan uji coba oleh tim, setelah uji coba selesai dilakukan sosialisasi ke semua wali kelas untuk kemudian disampaikan ke masing-masing siswa binaan secara online, dalam hal ini menggunakan WhatsApp, panitia PAT dan Tim IT. Selanjutnya dilakukan penginputan soal semua mata pelajaran beserta kunci jawabannya yang sudah dibuat oleh masing- masing guru mata pelajaran agar aplikasi dapat secara otomatis mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Sistem kerja aplikasi ini hanpir sama dengan aplikasi lain. Di mana

(Suara NTB/ist)

INPUT DATA - Mamin CBT Team yang dibentuk oleh pihak MA Muallimin NW Pancor terdiri dari panitia dan Tim IT sedang mengawasi dan menginput data dan jawaban santri peserta PAT, Jumat (5/6).

setelah siswa selesai menjawab, skor/nilai yang diperoleh peserta ujian akan langsung dapat diketahui.

Menurutnya, pelaksanaan PAT online ini mendapatkan respons yang cukup bagus baik dari guru maupun siswa selaku peserta ujian, mereka mengaku sangat relaks dan menyenangkan, karena mendapat pengalaman baru dalam hal ujian semester, mengingat semester kali ini mereka lakukan dari rumah dan bisa dikerjakan menggunakan HP, PC ataupun laptop.

Pelaksanaan PAT sampai hari kedua berjalan lancar. PAT ini berlangsung dari tanggal 3 sampai 13 juni 2020 yang dilaksanakan setiap hari, peserta ujian akan menjawab dua sampai tiga soal setiap harinya sesuai jadwal bersama yang dikeluarkan oleh Kemenag Lotim. “PAT online/daring ini dapat diakses melalui alamat maminexame.com dan tentu baru dapat diakses dengan menggunakan user dan password di mana setiap siswa memiliki user dan password yang berbeda,” terang Munawar.

Panitia juga menyediakan helpdesk center sebagai tempat aduan jika peserta ujian mengalami trouble/error saat ujian. Di samping itu, para wali kelas dan panitia dapat mengontrol dengan mudah siapa yang terkendala selama proses ujian dan dapat ditangani dengan cepat. Helpdesk center ini cukup efektif dan sangat membantu peserta ujian dan panitia dalam mengontrol proses ujian. (yon)

SMKN 2 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, dan SMAN 1 Sumbawa.

UTBK 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 5 - 12 Juli 2020, di mana setiap harinya akan diadakan 4 sesi tes, kecuali pada hari Jumat hanya akan diadakan 2 sesi tes, sehingga total terdapat 30 sesi tes. Pelaksanaan UTBK 2020 akan menerapkan Protokol Covid-19, seperti jarak antar peserta UTBK minimal 1,5 meter dan diwajibkan menggunakan masker. (dys)

Kampus Berlakukan Normal Baru, Dosen UIN Mulai Masuk

Di tengah Pandemi Corona

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof.

Dr. H. Mutawali memastikan mulai Jumat (5/6) UIN secara resmi siap memasuki era new normal (kenormalan baru) dalam tatanan sistem kerja ASN di lingkungan kerja UIN Mataram. Hal ini didasari dikeluarkan Surat Edaran Rektor Nomor: 845/Un.12/ HM.01/05/2020 tentang tindak lanjut antisipasi dan pencegahan penyebaran virus Corona.

Rektor menegaskan setelah beberapa pekan menerapkan sistem kerja online atau yang lebih dikenal dengan istilah work from home (WFH), mulai Jumat, kenormalan baru menekankan pada perubahan sistem kerja dari rumah menjadi kerja di kantor sebagaimana biasanya.

Untuk itu, ujarnya, seluruh ASN UIN M a t a r a m a g a r m e matuhi stand a r d protokol kese-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun ajaran 2020/2021 menggunakan sistem daring. Namun sekolah juga dipersilakan memfasilitasi pendaftar yang kesulitan saat mendaftar secara daring. Sejumlah sekolah akan memfasilitasi pendaftar di sekolah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kepala SMAN 2 Labuapi, H. Abdul Khalik, S.Pd., pada Jumat (5/6) mengatakan, selain menggunakan sistem daring, pihaknya di SMAN 2 Labuapi juga akan memfasilitasi pendaftaran di sekolah. Namun dengan catatan mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mengatur jarak, menyediakan fasilitas cuci tangan atau menyediakan cairan pembersih tangan, dan pengukuran suhu badan. “Jumlah rombongan belajar yang akan kami terima adalah enam rombongan belajar atau 192 siswa,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMKN 1 Sekotong, Sulman Haris, S.Ag. M.Ag. Menurutnya pihaknya menyesuaikan dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Jika ada satu-dua yang kesulitan, maka kami terima dengan tetap protokol kesehatan manual diarahkan panitia daring,” katanya.

Di samping itu, terkait pelaksanaan tes fisik pendaftaran di SMK, Sulman Haris mengatakan akan mengacu pada petunjuk teknis PPDB. Ada empat kompetensi keahlian di SMKN 1 Sekotong, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan.

Rangkaian PPDB SMA akan dimulai Senin (8/6) pekan depan. Sementara pelaksanaan PPDB untuk SMK dimulai Senin (15/6). Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK sepenuhnya secara daring. Sekolah juga diminta tidak menambah kuota siswa saat PPDB. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring, kecuali SLB. Menurutnya, untuk jenjang SMA dan SMK, tidak ada hambatan dalam melaksanakan PPDB daring. Calon siswa harus mendaftar dari rumah. Namun, sekolah juga boleh memfasilitasi pendaftaran daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah juga diingatkan tidak boleh menambah kuota melebihi kuota yang telah ditetapkan di petunjuk teknis (juknis) PPDB. Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui laman https:// ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Sementara untuk PPDB SMK pendaftaran dibuka pada 15 sampai dengan 19 Juni. Tes fisik dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 20 sampai dengan 26 Juni. Seleksi oleh sistem pada 27 sampai 28 Juni dan pengumuman pada 29 Juni. PPDB SMK tidak melaksanakan jalur zonasi.

Terkait dengan tes fisik, Aidy mengatakan boleh dilaksanakan langsung di sekolah untuk jurusan tertentu, seperti tes mata atau renang bagi SMK Kemaritiman. “Karena tidak bisa lewat daring atau kirim gambar,” katanya. (ron)

H. Mutawali

hatan yang telah ditetapkan, yaitu tidak berkerumun atau berkumpul melebihi standard ketentuan. Selain itu, selalu menggunakan masker sejak dari rumah dan selama berada di lingkungan kerja, rajin mencuci tangan dan tetap menjaga jarak komunikasi dan interaksi yang aman.

Wakil Rektor II Bidang Ketenagaan UIN Mataram Dr. Faizah secara teknis menambahkan, pemberlakukan new normal menekankan kehadiran bekerja di kantor. Namun, untuk sementara tidak diperkenankan menggunakan absen sidik jari dengan alasan kesehatan, selanjutnya seluruh ASN masih dapat menggunakan absen manual yang disiapkan bagian kepegawaian.

Kepala Biro Umum Dr. H. Badrun juga memastikan hingga saat ini seluruh ASN UIN Mataram dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada yang terpapar virus Corona, namun sebagai tindakan pencegahan, semua hendaknya tetap waspada dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah.

Sementara Drs. H. Subuhi, Kepala Biro Kemahasiswaan mengharapkan agar seluruh mahasiswa S1 hingga S3 agar tetap mengikuti proses pembelajaran daring/online sampai ahir semester genap ini, Beliau berharap agar seluruh civitas akademika UIN Mataram untuk selalu berdoa dan berikhtiar untuk keselamatan bersama terhindar dari Corona. (dys)

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

KPU Kurangi Jumlah Pemilih di TPS Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – KPU memutuskan untuk mengurangi jumlah maksimal pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pilkada serentak 2020. Awalnya maksimal jumlah pemilih di tiap TPS sebanyak 800 orang, dikurangi menjadi maksimal 500 orang pemilih tiap TPS. Kebijakan itu diambil KPU untuk mengurangi besarnya kerumunan orang dalam TPS pada hari H pemungutan suara 9 Desember mendatang. Hal itu dilakukan lantaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 diwajibkan menggunakan protokol kesehatan Covid-19, sehingga potensi terjadinya penularan Covid-19 di keramaian bisa diminimalisir.

“Ya, yang tadinya menurut UU nomor 8 tahun 2015 pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa jumlah pemilih per TPS paling banyak adalah 800 orang. Sekarang di Pilkada 2020 ini dikurangi maksimal 500 orang pemilih,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin kepada Suara NTB, Jumat (5/6).

Disampaikan Husni, di Kota Mataram sudah melakukan pengurangan jumlah pemilih di tiap TPS dari maksimal 800 orang pemilih menjadi maksimal 500 orang pemilih. Namun demikian dari hasil pengurangan yang dilakukan itu, rata-rata jumlah pemilih tiap TPS di Kota Mataram dibawah 500 orang.

“Kalau di Mataram ada memang beberapa TPS yang kami kurangi, setelah kami kurang, itupun semua TPS itu tidak ada yang sampai 500 pemilihnya. Jumlah pemilih di semua TPS Kota Mataram berkisar antara 300-350 orang pemilih,” ungkapnya.

Akibat pengurangan jumlah maksimal pemilih di TPS itu, dari 800 orang menjadi 500 orang, membuat jumlah TPS harus bertambah. Secara nasional di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, awalnya dengan maksimal pemilih 800 orang itu jumlah TPS sebanyak 253.929. Kemudian setelah jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS, jumlah TPS bertambah menjadi 311.978.

“Hari ini kita sudah tetapkan jumlah TPS di Kota Mataram sebanyak 725 TPS dengan ketentuan jumlah maksimal pemilih 500 orang per TPS. Jadi hanya bertambah 25 TPS kalau di Mataram, karena memang tidak banyak TPS yang di atas 500 Pemilihnya,” jelas Husni.

Dengan bertambahnya jumlah TPS itu, KPU Kota Mataram pun memastikan akan kembali menambah merekrut kebutuhan petugas TPS untuk ditugaskan di 25 TPS tambahan tersebut. “Tapi jumlah TPS tersebut masih bersifat sementara dan akan finalkan setelah penetapan DPT nanti,” katanya.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menyebutkan bahwa dengan adanya penambahan TPS tersebut di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Maka otomatis Bawaslu juga akan ikut menambah tenaga pengawas TPS. Diketahui untuk kebutuhan pengawasan, Bawaslu menepatkan satu orang pengawas tiap satu TPS. Sehingga Bawaslu akan kembali menambah kuota tenaga pengawas TPS sebanyak TPS tambahan untuk tujuh daerah di NTB itu. “Dengan penerapan social distancing dan physicaldistancing di pilkada dengan ketat.

Maka otomatis TPS pasti bertambah. Dalam Undang-undang, dalam satu TPS paling bahyak 800 pemilih, kalau bagi dua saja, maka bertambah juga petugas adhoc-nya, dan Bawaslu pasti juga akan menambah pengawas TPS,” katanya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Makmur - Ahda Ubah Strategi Pemenangan Pilkada Mataram (Suara NTB) – Keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Membuat banyak partai politik dan kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ikut merubah strategi pemenangannya.

H. Lalu Makmur Said, balon Walikota Mataram melakukan perubahan strategi pemenangan yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19. “Ketika Covid-19 membatasi ruang gerak kita, maka kita harus mengadu ide dan gagasan di Pilkada ini,” ujarnya Jumat (5/6) kepada Suara NTB saat ditemui di Makmur center.

Makmur menyadari di tengah Pandemi Covid-19 ini, dia tentu tidak bisa lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dengan mengumpulkan banyak massa. Maka dalam kegiatan sosialisasi dia akan lebih banyak menggunakan media

sosial dan media massa.

“Paling utama sekarang ini adalah dengan mengahdirkan konten menarik di media sosial dan media massa kepada masyarakat, dalam rangka sosialisasi, ini harus dimasifkan,” katanya. Lebih lanjut disampaikan Makmur, bahwa pihaknya sudah memetakan segmen pemilih yang akan disasar lewat sosial di media massa dan media sosial itu.

Sehingga konten yang akan disampaikan juga tentu disesuaikan dengan segmen pemilih tersebut. “Kita akan masuk di semua lini medsos, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Masing-masing inikan punya segemen yang berbeda, sehing-

ga perlu disapa dengan konten yang berbeda, sehingga bisa efektif dan efesien,” ujarnya.

Untuk mengefektifkan kampanye di media sosial itu, Makmur yang berpasangan dengan Badruttamam Ahda (MakmurAhda) itu telah mulai merekrut relawan milenial, yang nantinya akan mengisi kegiatan sosialisasi di media sosial itu.

“Sehingga kita sangat penting membutuhkan anak muda milenial yang kreatif. Karena Pilkada kali ini adalah bagaimana adu ide dan gagasan. Dari sekarang kita mulai merekrut tim milenial ini dan mereka akan jadi ujung tombak,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihak fokus

(Suara NTB/ndi)

PENGARAHAN - H. Lalu Makmur Said tengah memberikan pengarahan pada tim milenial yang sudah direkrut di Makmur Center. untuk merekrut tim milenial kreatif itu. Sementara untuk tim pemenangan resmi, baru akan dibentuk setelah melakukan deklarasi. Karena untuk tim pemenangan unsur pendukung parpol juga akan masuk di sana. Dikatakan Mak-

mur sampai saat ini sudah ada empat parpol koalisi yang akan mengusung pasangan Makmur-Ahda yakni Gerindra, PKB, Hanura dan PKPI. ‘’Tinggal jemput SK DPP saja, Insya Allah Agustus kita Dekalarasi,” pungkasnya. (ndi)

Pembuat Surat Bebas Covid-19 Bodong akan Dituntut Maksimal Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Agung RI memberi atensi khusus terhadap tindak pidana di masa pandemi Covid-19. Tidak terkecuali tindak pidana umum yang salah satunya pemalsuan surat.

Yang paling rawan diantaranya pemalsuan surat bebas Covid-19 yang menjadi syarat melakukan perjalanan keluar masuk antarwilayah di Indonesia.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menegaskan kasus pemalsuan surat bebas Covid-19 masuk dalam kriteria perkara penting. “Untuk menimbulkan efek jera, sedapat mungkin pelaku dituntut pidana maksimal,” ucapnya, Jumat (5/6) kemarin. Arahan itu, sambung dia, terbit langsung dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) kepada Kepala Kejati dan Kepala Kejari. Ihwalnya, disinyalir ada pihak yang mengambil keuntungan dari pembatasan sosial sebagai bagian dari penanganan Covid-19 ini.

Daerah yang menerapkan pembatasan tersebut mencantumkan syarat administrasi perjalanan orang yang keluar masuk batas wilayah di seluruh Indonesia. Merujuk pada Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No4/2020. “Yang kita atensi perkara pemalsuan surat khususnya surat hasil pemeriksaan Covid-19 dan surat keterangan sehat dari instansi berwenang pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 ini,” kata Dedi.

Sejauh ini, imbuhnya, memang belum ada laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan terkait pemalsuan tersebut.

Namun, pihaknya berdasarkan arahan Jampidum tersebut sudah mempersiapkan langkah sesuai kewenangan kejaksaan.

“Tentunya apabila nanti ada ditemukan kasus di wilayah NTB, pedoman dari Jampidum ini kita akan gunakan dalam memproses hukum di tingkat penuntutan,” pungkas Dedi. (why)

Jelang Muswil, Muzihir Siap Maju Jadi Calon Ketua DPW PPP NTB Mataram (Suara NTB) – DPP PPP dalam waktu dekat bakal menggelar Muktamar untuk memilih kepengurusan baru. Dalam minggu ini DPP PPP menjadwalkan akan melakukan musyawarah kerja nasional (Mukernas) untuk menentukan waktu dan tempat melaksanakan Muktamar. “Rencananya Muktamar mau dipercepat, DPP sudah dalam minggu-minggu ini akan akan melaksanakan Mukernas untuk menentukan tanggal dan tempat pelaksanaanya serta bagaimana teknisnya, mengingat ini masa Pandemi Covid-19,” ujar Wakil Ketua I DPW PPP NTB, H. Muzihir.

Poin yang ingin disampaikan Muzihir terkait agenda Muktamar itu adalah tidak saja soal bakal terjadinya perubahan kepengurusan di tingkat pusat. Akan tetapi muktamar itu juga akan mempengaruhi peta konstelasi politik di daerah.

“Ya karena setelah Muktamar selesai akan langsung dilanjutkan dengan Muswil (Musyawarah Wilayah) untuk pergantian kepengurusan di DPW PPP NTB,” katanya.

Muzihir pun dalam kesempatan itu mengaku jika dirinya siap mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PPP NTB dalam Muswil ke depan. Ada beberapa alasan yang membuat dirinya merasa percaya diri dan terdorong untuk tampil maju jadi ketua partai Ka’bah di NTB itu.

“Ya saya siap maju, diantara kader PPP NTB saya sekarang adalah Pimpinan DPRD Provinsi NTB,” katanya.

Dia merasa menjadi kader paling senior di PPP NTB dengan jabatan publik yang paling tinggi. “Sebab kalau ibu Hj Wartiah sudah tidak bisa lagi karena sudah dua periode jadi ketua DPW PPP NTB, dan beliau sudah pasti akan ke DPP karena sekarang dia di DPR RI,” jelasnya.

Kemungkinan Muswil itu akan dilakukan sebelum Pilkada.

Sehingga dinamika politik pada Muswil itu akan ikut mempengaruhi dinamika penentuan arah dukungan PPP di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Itu pasti, kalau berubah pimpinan bisa berubah arah dukungannya, karena tentu masing-masing punya pandangan dan kepentingan politik yang berbeda. Misalnya cara saya dengan ibu Hj Wartiah tentu berbeda dalam memimpin,” katanya.

Diketahui, suara yang akan di perebutkan dalam Muswil PPP NTB cukup banyak, karena penentuan pemilik suara bukan berdasarkan masing-masing DPC satu suara. Akan tetapi tiap DPC memiliki suara yang berbeda, tergantung dari jumlah kursi DPRD di masing-masing kabupaten/kota itu. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Komplotan pembobol brankas digiring ke ruang tahanan.

Bobol Brankas, Residivis Curanmor Ditangkap Mataram (Suara NTB) Mantan napi pencurian beraksi lagi. Residivis kasus curanmor Lalu Wira Purnadi alias Ceking (25) masuk penjara untuk kelima kalinya. Kali ini karena dugaan pembobolan brankas kantor Rp90 juta.

Wira tidak beraksi sendiri.

Pria yang sudah empat kali dibina lewat sel penjara ini mengajak anak buah. Yakni seorang remaja SO (17).

“Mereka ini memang mencari modal untuk membeli narkobs,” kata Wakapolresta Mataram AKBP Erwin Suwondo, Jumat (5/6). Para pelaku ini ditangkap di rumahnya di Lendang Lekong, Turida, Sandubaya, Mataram.

Wira mengakui sebagai otak pembobolan brankas di salah satu kantor di Jalan Brawijaya, Cakranegara, Mataram.

Modusnya Wira meng-

gotong linggis dari rumah. SO yang baru beranjak dewasa diajak untuk dijadikan sebagai mata-mata. Mengawasi sekitar saat Wira sedang menjebol brankas di dalam kantor. Wira akhirnya bisa membongkar brankas. Uang tunai Rp90 juta dibawa pulang. “Uangnya sudah habis dipakai untuk main judi online dan pesta narkoba. Uang banyak dipakai membeli sabu,” jelas Erwin.

Konsolidasi DPP Partai Demokrat Bahas Kesiapan NTB Hadapi Pilkada Mataram (Suara NTB) – DPP Partai Demokrat mengadakan rapat virtual bersama dengan para Ketua DPD Partai Demokrat wilayah Bali-Nusra, Maluku dan Papua Jumat (5/6). Rapat virtual itu dilakukan dalam rangka memperkuat konsolidasi partai jelang menghadapi Pilkada serentak 2020.

Rapat virtual yang dipandu oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang, membahas tiga agenda penting dalam proses memperkuat pondasi perjuangan Partai Demokrat, diantaranya terkait kondisi kepengurusan, kesiapan pilkada serta langkah strategi dalam melanjutkan penanganan Covid-19.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menuturkan, pertama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memberikan apresiasi kepada pengurus Demokrat NTB serta pengurus daerah lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan instruksi ketum terkait penanggulangan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, ditengah kerja keras Demokrat membantu masyarakat dalam melawan Covid-19, AHY menampilkan slide terkait potret popularitas kesukaan publik terhadap partai poli-

(Suara NTB//ist) (Suara NTB/ist)

RAPAT VIRTUAL - Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri didampingi Sekretaris, Zainul Aidi saat mengikuti rapat virtual dengan DPP Demokrat terkait dengan persiapan Pilkada. tik termasuk Partai Demokrat.

“Dalam slide yang ditampilkan, menunjukkan kesukaan publik terhadap Partai Demokrat terus meningkat secara signifikan. Terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Partai Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Mahalli.

Dirinya selaku ketua DPD diminta oleh AHY supaya terus menjaga respons positif masyarakat kepada Partai Demokrat itu. Sehingga hal itu bisa jadi momentum bagi Demokrat untuk membuat langkah perjuangan Partai

lebih mudah dalam menyongsong kerja-kerja politik dan tantangan ke depan, terutama terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada 2020.

Mahalli dalam rapat virtual itu melaporkan terkait dengan hal-hal yang terkait kondisi kepengurusan baik di tingkat DPD dan DPC, yang cukup solid, terutama dalam penanganan Covid-19. “Kita juga melaporkan kesiapan menghadapi pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB,” pungkasnya. (ndi)

Penangkapan Wira dan SO juga membuka keterkaitan dengan kasus pembobolan mesin ATM di wilayah Kota Mataram sepanjang April-Mei lalu.

“Linggis yang dipakai untuk bobol brankas ini juga dipakai untuk merusak ATM. Pelakunya dua orang sudah kita tangkap lebih dulu,” imbuhnya.

Wira bukan pemain baru.

Wira belum lama keluar dari penjara. Tahun 2019 lalu, Wira

ini dihukum penjara selama dua tahun karena terbukti mencuri Kawasaki KLX di Rembiga, Selaparang, Mataram. Tahun 2017 dihukum satu tahun enam bulan penjara karena terbukti membobol konter ponsel di Karang Baru, Selaparang, Mataram. tahun 2015, Wira dihukum penjara satu tahun tiga bulan karena mencuri samurai dan perhiasan, dan tahun 2014 dipenjara 10 bulan. (why)

Cukong Jadi Tersangka Pembalakan Hutan Tambora Mataram (Suara NTB) – Pemilik UD CB, AR ditetapkan sebagai tersangka pengangkut ilegal kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan RTK.53 Gunung Tambora, Dompu. Tersangka AR diduga membuat nota angkutan bodong atas 99,57 kubik kayu hutan.

“Surat angkutan seolah-olah kayu berasal dari kebun. Padahal dari kawasan hutan Tambora,” ungkap Kasi Gakkum Dinas LHK Provinsi NTB Astan Wirya dikonfirmasi Jumat (5/6) kemarin. Dia menambahkan, tim penyidik PNS sedang mengembangkan kasus tersebut terhadap indikasi keterlibatan orang lain yang membantu tersangka AR. “Tentu nanti akan ada pengembangan, apakah ada tersangka lainnya,” imbuh dia.

Penyidikan yang membuat AR jadi tersangka berawal dari pengamanan enam truk yang mengangkut 928 batang kayu di Jalan Labuhan Kayangan, Pringgabaya, Lombok Timur pada Jumat (13/3). Enam truk dihentikan karena mengangkut kayu tanpa

dokumen yang sah. Enam truk itu dikemudikan masing-masing oleh AL, RS, DK, SL, SK, dan YK membawa kayu Rajumas dengan nota angkutan lanjutan UD Drm. Total kayu yang diangkut sejumlah 928 batang dengan volume 99,57 kubik. Asal-usul kayu ditelusuri. Badan usaha pribadi diduga membeli kayu dari penebang-penebang liar. Hasil lacak balak menguatkan dugaan kayu tersebut dari kawasan hutan. Tidak terdapat kesesuaian fisik dan volume antara kayu yang diangkut dengan tonggaknya.

Kayu diduga diambil dari kawasan hutan secara tidak sah.

Kayu jenis Kelanggo atau Rajumas di kebun-kebun masyarakat atau lahan kepemilikan di wilayah Kecamatan Pekat sudah sangat sedikit dan berdiameter kecil. Tersangka AR dijerat dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat 1 huruf a juncto pasal 16 UU RI No18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)

(Suara NTB/ist)

PEMERIKSAAN - AR (kedua kanan) didampingi penasihat hukumnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengangkutan kayu hasil pembalakan liar di kawasan Hutan Tambora.

SUARA NTB

Sabtu, 6 Juni 2020

Halaman 8

Solidaritas Masyarakat Bajur di Tengah Pandemi (2-habis)

Jangan Kucilkan Pasien Corona Sebagian masyarakat di Lombok Barat (Lobar) masih menstigmatisasi pasien positif dan keluarganya sebagai penular virus covid-19, sehingga mereka harus dijauhi dan dikucilkan, masyarakat Desa Bajur kecamatan Labuapi malah merangkul mereka.

Stigma negatif terhadap mereka tidak boleh dilakukan terhadap pasien covid-19. Justru sebaliknya mereka harus dirangkul dan didukung dalam menghadapi bencana tersebut.

IBU Erna, tetangga keluarga pasien positif di perumahan Lingkar Asri, dusun Bajur Induk, Desa Bajur, menuturkan ia bersama warga lain di lingkungan itu tidak merasa takut atau mencekam seperti di luar yang menganggap bahwa kasus positif Corona menakutkan. Interaksi seperti biasa dilakukan warga sekitar, tanpa ada batasan apalagi sampai mengucilkan keluarga pasien. Namun warga tetap melakukan standar kesehatan, yakni menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan di masing-masing rumah.

“Anggapan dan stigma soal pasien positif covid-19 dijauhi, dikucilkan ini sangat salah dan ndak boleh dilakukan. Malah kami di sini merangkul mereka, memberikan dukungan dan mendoakan agar cepat sembuh,” tutur ibu rumah tangga itu. Begitu ada warga di lingkungan itu positif, warga pun menginformasikan di grup WhatsApp lingkungan setempat bagaimana langkah yang diambil. Begitu diusulkan bahwa keluarga pasien perlu didukung dan

dibantu, warga di grup medsos lingkungan itupun kompak sepakat memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Dengan hati nurani, warga di lingkungan itu pun memberikan dukungan penuh kepada keluarga pasien agar mereka merasa bersemangat dan tidak sendiri dalam menghadapi musibah. Karena bagi dia dan warga lain, ketika ia berada pada posisi keluarga pasien tentunya pasti tidak mau dikucilkan. Atas kesadaran dan keikhlasan ia dan para ibu rumah tangga di lingkungan itu memasakkan makanan untuk kebutuhan makan keluarga pasien setiap harinya. “Kami siapkan kebutuhannya dan memasakkan untuk makan sehari-hari,” ujar dia. Bersama dengan warga lain, ia memasak makanan untuk kebutuhan makan tiga kali sehari, pagi, siang dan sore. Hal ini dilakukan agar keluarga yang diisolasi tidak keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya.

Anggota DPRD Lobar, H. Sardian menegaskan keluarga pasien positif Corona membu-

Polisi Gerebek Rumah Terduga Pengedar Narkoba Praya (Suara NTB) Sebuah rumah yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba didusun Batulajang Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat digrebek aparat Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (4/6) malam. Tiga terduga pengedar diamankan dalm operasi tersebut, masing-masing SA (33) dan MU (21) warga desa setempat. Termasuk S (34) sang pemilik rumah.

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, STK ,SIK., Jumat (5/6) mengungkapkan, dalam penggerebekan tersebut pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti. Termasuk narkoba jenis sabu-sabu yang diduga sisa penjualan sebesar 1,5 gram. Tidak hanya itu, ada juga uang tunai yang diperkirakan hasil penjualan narkoba serta beberapa barang elektronik milik para pelaku.

“Pelaku dan semua barang bukti yang kita temukan dilokasi kejadian sekarang sudah kita amankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Penggerebekan sendiri berawal dari keresahan masyarakat setempat yang mengeluh soal maraknya peredaran narkoba di desa setempat. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan, guna memastikan informasi yang masuk. Begitu memastikan informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres Loteng kemudian bergerak pada Kamis malam.

Pada saat penggerebekan ketiga terduga pelaku sedang berada di dalam rumah tersebut. Kedatangan aparat kepolisian secara tibatiba membuat para terduga pelaku tidak bisa berbuat apa-apa.

Sempat mengelak sebagai pengedar narkoba, namun para terduga pelaku tidak bisa berkutik begitu polisi melakukan penggeledahan.

Baik di dalam rumah mau badan para terduga pelaku.

“Dari hasil penggeledahan yang kita lakukan, ditemukan uang tunai serta narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Dengan berat total 1,5 gram,” jelas Hizkian. Dan, malam itu juga para terduga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk penyelidikan lebih lanjut.

Polisi pun lanjut Hizkian, sampai saat ini terus mengembangkan kasus tersebut. Guna melacak sumber narkoba yang diedarkan oleh para terduga pelaku. “Kita masih terus HILANG kembangkan kasusnya. Untuk mencari sumber dan HLG STNK R2 HONDA DR. asal narkoba yang diduga 5452 CM NOKA/NOSIN : diedarkan oleh para terduga M H I F S 1 1 6 F K 1 4 1 9 9 2 / pelaku,” pungkasnya, seJ F S 1 E - 1 1 4 0 0 6 7 raya menambahkan para AN.YULIATI HLG D’SKTR terduga pelaku juga sudah KOTA MATARAM menjalani tes urine. (kir)

tuhkan support dan dukungan baik berupa materi maupun non materi dari masyarakat sekitar. Masyakarat harus menerima mereka seperti warga lainnya, tanpa membedakan.

Apalagi mengucilkan mereka.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh warga Labuapi memiliki bentuk pesan moral yang sangat luar biasa bagi masyarakat agar jangan khawatir berlebihan terhadap keluarga pasien Corona. “Mereka tidak boleh dijauhi, dikucilkan apalagi didiskriminasi.

Dan tentu kami ingin mengajak kepada kita semua untuk memgayomi dan memberi suport moral kepada saudara kita yang terindikasi terjangkit covid-19,” kata H. Sardian.

Ia mengajak masyarakat jangan sampai takut berkelebihan terhadap keluarga pasien positif, ODP maupun PDD. Masyarakat jangan menjauhi keluarga pasien Corona.

Justru sebaliknya harus diberikan dukungan kepada mereka.

Sebab mereka ini rata-rata dari kalangan kurang mampu.

“Di tengah kondisi mereka

(Suara NTB/her)

KUMPULKAN BANTUAN - Warga Bajur mengumpulkan bantuan untuk keluarga pasien Corona di masa menjalani isolasi mandiri di rumah. menjalani isolasi mandiri di tolak pulang oleh warga. Ini san- bantu menyampaikan ke war- menghargai nakes yang sudah rumah, sehingga mereka tidak gat disayangkan. Seharusnya ga. Kalaupun warga butuh su- berjuang menangani covid-19. bisa beraktivitas mencari naf- tidak begitu masyakarat,” tegas rat keterangan negatif maka Pihaknya juga memperketat dia. Sebab bagaimanapun mere- pihaknya akan memberikan dan sedikit keras kepada petukah sehari-hari,” ujar dia.

Keluarga mereka perlu dis- ka sebelumnya dikarantina surat tersebut agar nakes di- gas medis yang bekerja di ruentuh bantuan baik oleh masya- dan swab negatif. mah sakit dan Puskesmas agar terima oleh tetangga.

Karena itu untuk mengatarakat maupun Pemda. Kepala Pihaknya tengah mendata menggunakan APD sesuai keDikes Lobar, Hj Made Am- si masalah ini, Dandim, Kapol- nama-nama nakes agar bisa tentuan, melepas APD pun sebaryati menyayangkan adanya res siap turun tangan. Nantin- dikoordinasikan dengan aparat suai produser. “Sebab mereka pasien baik warga maupun Na- ya nakes yang ditolak akan TNI dan polri. Seharusnya tidak memakai APD sesuai kekes yang masih ditolak warga. dikomunikasikan ke aparat, masyarakat tidak perlu seper- tentuan itu kemungkinan besar “Ada beberapa tempat nakes di- kemudian aparat turun mem- ti ini, karena mereka harus bisa tertular,’’ tegas dia. (her)

Lobar Belum Cabut Penundaan Salat Jumat di Masjid Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum memenuhi Indikator Menuju Kenormalan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari tiga indikator menuju new normal, satu indikator belum dipenuhi yakni kondisi epidemiologi masih zona kuning. Sedangkan dua indikator sudah terpenuhi antara lain kemampuan daerah dalam covid-19 dan Indikator upaya Pemda melakukan trakcing kontak. Atas dasar inilah, Pemda saat ini pada masa transisi menuju new normal. Sehingga Pemda dan MUI belum mencabut penundaan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah di masjid.

Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Covid-19 Lobaqr, Dr. H. Baehaqi mengatakan indikator yang belum dipenuhi adalah kondisi epidemiologi masih kuning. Seharusnya standar Kemendagri zona hijau. Sedangkan dua indikator Pemda dalam menangani Covid-19 sudah terpenuhi. Di mana indikator Kemendagri sedang, dan Lobar sudah mencapai tinggi. Artinya kata dia melalui target yang dipersyaratkan Kemendagri.

Hal ini menunjukkan bahwa semua komponen yang tergabung dalam satgas covid-19 Lobar telah bekerja keras sehingga capaian tinggi. Terma-

suk Toga, Toma dan semua tim yang terbagi dalam tim TRC dan Pencegahan. Indikator lain yang tercapai, dari segi upaya Pemda dalam mengusahakan trakcing kontak. Sesuai persyaratan Kemendagri sedang, pemda sendiri telah mencapai sedang. “Artinya sudah terpenuhi, tinggal zona (epidemiologi),” jelas dia.

Untuk menentukan zona, merah, kuning dan hijau itu ada indikatornya. Ada empat indicator, dari empat indikator tersebut akumulasi nilai yang diperoleh Lobar 85 poin.

Nilai 80-90 masuk zona kuning. Sedangkan di atas itu hi-

jau dan di bawah 80 merah.

Kenapa Lobar masih kuning, karena dari empat Indikator kasus jumlah penderita positif setidaknya selama 14 hari dalam kondisi mendatar. Sehingga skor berdasarkan penilaian itu 20 poin. Kalau kasusnya menurun maka skornya di atas itu.

Angka kasus positif fluktuatif, kadang naik, kadang turun.

Bahkan tidak ada. Kemudian Indikator lainnya, jumlah OPD dan PDP selama setidaknya 14 hari juga masih datar. Di mana grafik dari OPD dan PDP naik, lalu turun drastis. Kemudian jumlah kematian dengan Protokol Covid-19 turun sehingga

Takaran Paket Sembako Lansia Diduga Kurang Tanjung (Suara NTB) Jatah bantuan sosial paket Sembako untuk warga

(Suara NTB/ari)

BELUM DISALURKAN - Paket sembako JPS di KLU yang belum disalurkan karena takaran yang kurang.

Lansia dan difabel di KLU diduga berkurang. Kondisi takaran kurang ini ditemukan DPRD di Desa Gondang, Kecamatan Gangga.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, Jumat (5/6) mengungkapkan pihaknya sudah turun mengecek kualitas dan kuantitas paket sembako yang diadakan dari bansos APBD KLU. Ia sudah turun di beberapa desa, termasuk di desanya - Genggelang.

Hakamah mengatakan, di beberapa desa sebagian besar kuota paket bantuan sudah cukup. Namun di Desa Gondang, ia mendapati bantuan masih tersimpan di gudang milik desa dan belum rersalur. ”Temuan kami, paket sembako untuk lansia di desa Gondang kurang. Akibatnya, Pak Kades Gondang tidak berani bagikan ke warganya,” ujar Hakamah.

Saat turun lapangan, politisi Gerindra ini mengecek item bantuan. Terdiri dari beras, minyak goreng, dan kain lontar. Tanpa sungkan, Hakamah bahkan membawa timbangan duduk saat turun mengecek beras di desa Genggelang.

Dari data yang dimilikinya, khusus Desa Gondang terdapat kekurangan. Meliputi, 18 sak beras, 16 liter minyak

goreng dan kain lontar 8 biji.

Dalam kebijakannya, Pemda KLU mengalokasikan bantuan selama 6 bulan. Setiap bulannya warga lansia menerima 5 kilo beras, 1 liter minyak goreng dan 1 kain lontar. Pembagian saat ini diketahui untuk jatah 2 bulan.

Khusus kecamatan Gangga, jumlah warga lansia penerima sebanyak 478 orang. Meliputi, Desa Genggelang 195 orang, Desa Bentek, 56 orang, Desa Rempek 103 orang, dan Sambik Bangkol 46 orang. “Kami juga mengecek kondisi penyaluran di kecamatan Bayan dan kecamatan lainnya. Untuk kekurangannya, kita minta Pemda supaya segera mencukupi supaya tidak menjadi temuan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa Gondang, Supriadi, S.Sos., yang dikonfirmasi membenarkan adanya kekurangan itu.

Hanya saja, ia tidak mau berdebat terkait kekurangan kuota bansos. Persoalan kekurangan itu sudah ia sampaikan ke dinas dengan harapan dapat dicukupi dalam dua hari ke depan. “Saya tidak mau komentar dulu agar tidak menjadi polemik. Tapi harapan saya, kekurangannya dicukupi,” katanya. (ari)

skornya 25. Lalu Indikator penularan langsung Covid-19 pada tenaga kesehatan mendatar sehingga nilainya 25.

Dikatakan, pemda membagi blue print menghadapai covid-19 menjadi dua, yakni ada tim TRC dan pencegahan. Dari dua tim ini, Pemda terus mempertajam pencegahan agar kasus jumlah penderita positif bisa ditekan menurun. Sebab kalau sub Indikator ini bisa ditekan maka tiga sub Indikator bisa ditekan atau berkurang. “Karena otomatis orang mati berkurang, orang terjangkit juga berkurang dan penularan kurang,” imbuh dia.

Karena itu pada masa transisi menuju new normal akan dipertajam dengan mencegah menangani titik hulu. Dimana mengedepankan sosialisasi, PHBS dan protokol covid-19.

Kaitan dengan itu juga, sarana prasarana kesehatan juga diperhatikan sehingga disiapkan semua pada masa transisi ini. Ia menambahkan, karena Lobar masih pada transisi menuju new normal maka Pem-

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi da pun belum mencabut terkait batas jam di tempat umum, dan WFH. Kalau sudah menuju new normal barulah semua pembatasan ini bisa dicabut.

Hal ini kata dia akan dicabut ketika susah memenuhi semua Indikator Menuju Kenormalan baru. “Kami perlu laporkan juga ke pak gubernur cpaian Indikator ini,” imbuh dia. (her)

Tambahan Anggaran Pilkada Loteng Sulit Dipenuhi Praya (Suara NTB) Sekda Lombok Tengah (Loteng) Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengakui agak sulit untuk memenuhi permintaan tambahan anggaran Pilkada Loteng, jika tambahan anggaran pilkada tersebut dibebankan ke pemerintah daerah. Menyusul rencana penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memenuhi standar protokol kesehatan pada gelaran Pilkada Loteng ditengah pandemi Covid-19 mendatang.

Kepada Suara NTB, Kamis (4/6), Nursiah mengaku sejauh ini pemda belum ada komunikasi dengan KPU Loteng, soal rencana penambahan anggaran gelaran Pilkada Loteng tersebut. “Tapi kalau memang ada penambahan anggaran agak sulit bagi kita untuk bisa memenuhinya. Terlebih dengan kondisi yang sekarang ini,” jelasnya.

Tapi yang jelas, Pemkab Loteng masih akan menunggu perkembangan yang ada. Termasuk komunikasi dengan pihak KPU Loteng nantinya, soal potensi penambahan anggaran gelaran Pilkada Loteng tersebut. Jika memang harus pemerintah daerah yang menyiapkan tambahan alokasi anggaran, nanti tentu akan ada pembahasan lebih lanjut.

Sumber-sumber anggaran mana saja yang bisa disiasati untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran pelaksaan Pilkada

Loteng tersebut. “Kita tunggu perkembangan dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Termasuk dengan KPU Loteng soal tambahan anggaran ini. Tapi sekali lagi, jika bicara kondisi dan kemampuan anggaran, agak berat bagi Loteng,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan mengatakan, jumlah TPS untuk gelaran Pilkada Loteng yang direncanakan digelar pada Desember mendatang, kemungkinan bertambah. Guna memenuhi protokol kesehatan penyelenggaaran pilkada di tengah pandemi Covid-19. Konsekuensinya, anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng juga bakalan membengkak.

Di mana semula KPU Loteng telah merancang jumlah TPS pada gelaran Pilkada Loteng sebanyak 1.500 TPS. Dengan asumsi, jumlah pemilih di masing-masing TPS maksimal 800 orang. Tapi dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, jumlah pemilih di masingmasing TPS direncanakan maksimal hanya 500 orang.

Penambahan jumlah TPS tersebut tentunya berdampak pula pada kebutuhan anggaran pilkada yang diperkirakan membengkak antara Rp4 sampai Rp5 miliar. Karena setiap ada penambahan jumlah TPS, ada 12 jenis pembiayaan yang ikut bertambah. Mulai dari tambahan biaya logistik, honorarium KPPS serta kegiatan lainnya. (kir)

SUARA NTB

Sabtu, 6 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 6 Juni 2020

Halaman 10

Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk masyarakat korban gempa di NTB sampai saat ini belum dapat dilanjutkan. Pasalnya, Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur perpanjangan waktu rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) belum dikeluarkan.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, menerangkan, sampai saat ini setidaknya ada 12.500 unit RTG yang belum memulai proses pengerjaan.

Selain itu, 19.409 unit RTG lainnya masih dalam proses

pengerjaan yang terhenti karena belum adanya dasar hukum perpanjangan Rehab-Rekon. ‘’Memang ada diperpanjang yang ketiga itu Maret sampai Juli, empat bulan lah. Tapi dalam pelaksanaannya ini belum bisa kita lakukan perpanjangan itu,’’ ujar Ahmadi

saat dikonfirmasi, Jumat (5/ 6). Tanpa Inpres, perpanjangan SK Fasilitator yang mendampingi pengerjaan RTG juga belum bisa diperpanjang. ‘’Pengerjaan 19.000 lebih rumah (dalam pengerjaan) itu belum bisa kita laksanakan, karena belum ada pendamping-

nya. Inpres perpanjangan waktu belum turun, artinya payung hukumnya tidak ada,’’ jelasnya.

Diterangkan Ahmadi, pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemantauan juga terus dilakukan melalui Babinkamtibas dan Babinsa di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Instruksi Gubernur NTB untuk menyelesaikan pengerjaan RTG dalam waktu tiga bulan diakuinya belum dapat terealisasi. Pasalnya, mempertimbangkan jumlah

Rinjani Masih Ditutup, Pendaki Diminta Bersabar Mataram (Suara NTB) – Penutupan aktivitas pendakian Gunung Rinjani merupakan salah satu cara pemerintah menekan potensi penyebaran virus Corona (Covid-19). Kendati demikian, beberapa pendaki didapati masih melakukan pendakian secara ilegal sampai saat ini.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Dedy Asriady, menerangkan pengecekan secara rutin dilakukan pihaknya di dalam kawasan TNGR. ‘’Itu rutin. Kita tetap jaga, (pendakian) tetap ditutup, kita patroli. Kalau ada yang ditemukan saat patroli tetap kita suruh turun,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (5/6).

Menurut Dedy, dalam situasi saat ini memang perlu adanya saling pengertian.

Mengingat penutupan yang dilakukan merupakan upaya mencegah penyebar-luasan Covid-19, termasuk dari aktivitas pendakian yang seringkali menarik minat banyak orang. ‘’Di pintu-pintu pendakian, di media sosial semua kami sudah jelaskan ini ditutup karean Covid. Kalau didapat (ada pendaki ilegal), kita juga jelaskan mereka itu disuruh turun karena Covid,’’ ujarnya. Di sisi lain, sampai saat ini seluruh pendaki ilegal yang tertangkap saat patroli disebutnya bersikap cukup kooperatif. ‘’Yang belum mendaki di pintu-pintu masuk bersedia kita minta kembali. Ada yang lolos-lolos, didapat lagi di atas atau di danau (saat patrol) juga kita suruh kembali,’’ jelas Dedy.

Dalam menghadapi situasi ini, ia berharap masyarakat dapat bersabar. ‘’Semua tempat

(Suara NTB/dok)

PENDAKI - Aktivitas pendakian ke Gunung Rinjani sebelum pandemi Covid-19. Saat ini aktivitas pendakian masih ditutup untuk mencegah penyerabaran virus Corona. wisata di seluruh Indonesia masih ditutup. Tolong bersabar,’’ sambungnya.

Untuk memastikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam kawasan berjalan dengan baik, BTNGR telah melakukan koordinasi stakeholder terkait. Diantaranya Satgas Covid-19 NTB, Kepala Desa, Kelompok Pecinta Alam Lombok Timur, Koramil, Polsek, Polres, Brimob dan Polda NTB untuk mencegah para pengunjung yang berniat melakukan pendakian.

Hasil koordinasi ini diwujudkan melalui penjagaan terpadu di setiap jalur pendakian resmi ataupun tidak resmi.

Selain itu, pengawasan aktivitas pendakian ilegal juga dilakukan melalui Patrol Virtual RMS (Remote Monitoring System) dengan cara memantau beberapa sudut kawasan melalui CCTV yang terpasang di beberapa titik kawasan. ‘’Bagi pendaki yang terjaring dalam operasi pendaki ilegal, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan sanksi yang berat adalah ancaman blacklist atau dilarang melakukan pendakian,’’ ujar Dedy.

Sampai dengan Kamis (4/ 6) pihaknya menerima laporan adanya 7 orang pendaki ilegal menjalani pemeriksaan

di Kantor BTNG. Selain itu, para pendaki tersebut diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Selain itu para pendaki juga diberi pembinaan bersama oleh Direktorat Binmas Polda NTB dan Satgas Polhut TNGR agar para pendaki yang terbilang masih muda ke depan menjadi pendaki yang bertanggung jawab. ‘’Apabila mengulangi perbuatannya, maka akan menerima tindakan yang lebih berat sesuai SOP. Yaitu pelarangan memasuki kawasan konservasi tidak hanya di TNGR, namun seluruh kawasan Konservasi di Indonesia,’’ pungkasnya. (bay)

RADIO

rumah yang masih membutuhkan penanganan dan kendala yang dihadapi di lapangan, proses pengerjaan diprediksi akan memakan waktu lebih lama.

Untuk memastikan pengerjaan RTG dapat dilanjutnya, BPBD NTB disebutnya telah meminta penyesuaikan jangka waktu Rehab-Rekon terhitung sejak Inpres dikeluarkan nanti. Sehingga masa RehabRekon bisa diperpanjang hingga September mendatang.

Untuk alokasi anggaran pengerjaan RTG disebut

Ahmadi sudah tersedia. Di mana dana bantuan tersebut saat ini masih mengendap di rekenin masing-masin Pokmas atau di bank penyalur.

Menurut Ahmadi, pencairan dana memang tersendat karena belum adanya fasilitator yang tersedia. ‘’Fasilitator belum bisa mendampingi masyarakat.

Jadi masyarakat tidak bisa mencairkan itu, karena dia (fasilitator, Red) harus teken (tandatangan) di dokumen itu,’’ pungkasnya. (bay)

H. Ahmadi

Asosiasai IUMKM NTB Terbentuk Mataram (Suara NTB) – Asosiasi pelaku Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM) Provinsi NTB telah terbentuk dan dikukuhkan. Tinggal deklarasi. Kehadiran asosiasi ini diharapkan menjadi angin segar terbangunnya kemitraan yang baik antara pemerintah dengan para pelaku IUMKM. Ketua Asosiasi IUMKM ini ditunjuk Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra.

Selanjutnya akan dibentuk pengurusan di kabupaten/ kota. Yance dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (5/6) kemarin mengatakan, diperkirakan sekitar 200 ribuan pelaku IUMKM. Kebaradaan asosiasi ini menjadi jembatan antara pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dengan para pelaku IUMKM. Apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh IUMKM agar kiranya matching dengan program bantuan pemerintah. “Selama ini sepertinya yang dibutuhkan IUMKM itu A, tapi yang diberikan B. hal itu yang perlu ditingkatkan.

Jangan sampai pemerintah jalan sendiri, IUMKM jalan sendiri juga,” katanya. Kondisi IUMKM NTB saat ini dianggap masih jauh dari harapan.

Salah satu contoh, tanyakan kepada pemerintah daerah jumlah pasti IUMKM di masing-masing daerah. Yance mengatakan, daerah tidak bisa menjawab

dengan pasti angkanya. Apalagi kemudian meminta data rinci IUMKM masing-masing bidang. “Manakala angka yang dimiliki pemerintah tidak pas, maka pemerintah membuat program juga tidak berdasarkan data. Membuat program itu saya perhatikan masih berdasarkan kegiatan tahun kemarin, diulang lagi, diulang lagi.

Begitu seterusnya. Sehingga golnya ndak jelas, mau ke mana IUMKM kita,” ujarnya.

Yance menambahkan, kebanyakan IUMKM di NTB saat ini, bergerak sendiri-sendiri.

Pembinaan dari pemerintah daerah juga dianggap masih kurang. sehingga IUMKM mencari sendiri, mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu,

dengan tidak akuratnya data jumlah IUMKM, pemerintah dalam memberikan bantuan terindikasi hanya kepada IUMKM tertentu saja.

Harapannya, dengan hadirnya asosiasi IUMKM NTB ini, pemerintah daerah bisa terbuka, dijadikan asosiasi ini sebagai mitra. Asosiasi ini ingin membangun sinergi yang baik dengan pemerintah. dari daerah hingga pemerintah pusat. Termasuk lembaga dan instansi, serta swasta lainnya. Masing-masing tidak bergerak sendiri-sendiri.

“Harapan kita, dengan sinergi, akan ada dampak yang bisa terlihat. Target kita IUMKM akan terus naik kelas. Dan intervensi pemerintah lebih merata kepada seluruh IUMKM,” demikian Yance. (bul)

(Suara NTB/bul)

DAFTAR KE NOTARIS -Yance Hendra Dirra dengan pengurus asosiasi IUMKM lainnya saat mendaftarkan badan hukum ke notaris.

(Suara NTB/dok)

Inpres Belum Keluar, Ribuan RTG Berhenti Dikerjakan

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 6 Juni 2020

Tempat Ibadah Dibuka Lagi

Protokol Covid-19 Tanggung Jawab Pengurus Masjid Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi membuka kembali tempat ibadah untuk beribadah masyarakat. Hanya saja, pelaksanaan ibadah di masjid, pura, wihara dan lainnya, tetap diarahkan sesuai dengan standar protokol Covid-19.

Dalam Surat Edaran bernomor:188.64/230/BUP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di rumah ibadah di Tengah Pandemi Covid-19, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, mengatakan pembukaan kembali tempat ibadah didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertama Surat Edaran Menteri Agama, SE No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah. Selanjutnya Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-1188/ DP-MUI/V/2020 tentang Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (New Normal Life) di tengah Pandemi ÑOVID19 serta Surat Pimpinan Dewan Masjid Indonesia tentang Edaran ke-III Masjid dan Jama’ah dalam The New Normal.

Selain itu, bupati juga mempertimbangkan hasil rapat Forkopimda bersama MUI KLU. Maka dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi Covid-19, tempat ibadah dibuka kembali dengan disertai pengaturan kegiatan di rumah ibadah melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman Covid.

“Pemda Kabupaten Lombok Utara membuka masjid untuk jamaah baik sholat wajib lima waktu maupun Jumatan dengan tetap mengikuti perkembangan informasi penularan COVID-19 di wilayah setempat,” ujarnya.

Dikatakannya, kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, didasarkan pada situasi riil terhadap pandemi ÑOVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Oleh karena itu, Pemda juga mempertegas bahwa untuk menjaga keselamatan jamaa’ah, pengurus masjid harus memberlakukan protokol cegah tangkal Covid-19. Di antaranya menjaga jarak minimal 1 meter antarjemaah, mengenakan masker dari rumah, membawa sajadah atau sapu tangan sendiri atau kelengkapan lain yang diperlukan.

Pengurus atau penanggungiawab rumah ibadah berkewajiban, antara lain, menyiapkan petugas dan melakukan pembersihan dengan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah, membatasi jumlah pintu/jalur keluar dan masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Pengurus masjid juga harus menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.

Selanjutnya menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.

“Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah dengan ketentuan jaga jarak minimal 1 meter l, maka daya tampung rumah ibadah hanya tinggal 40 persen dari kapasitas normal sebelumnya,” pungkas Bupati.

Terpisah, Asisten I Setda Lombok Utara, Kawit Sasmita, SH., saat dikonfirmasi perihal kewajiban penyediaan prasarana perlengkapan Covid-19 menegaskan menjadi tanggung jawab pengurus rumah ibadah atau takmir masjid setempat. Baik disinfektan, thermo gun diadakan sendiri oleh pengurus tempat ibadah.

“Di apotek di Mataram ada yang jual, kalau masalah harga infonya sekitar Rp 1,5 sampai Rp 2 jutaan, tergantung merek pabrikannya,” kata Kawit. (ari)

Pusat akan Bangun Rusun dan Rusus di KEK Mandalika Dari Hal. 1 Dan pada 2021 sudah dapat dipergunakan. “Bulan ini kita tunggu (masalah lahan) dari ITDC,” tandas mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Sebagaimana diketahui, ketersediaan akomodasi atau kamar hotel menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan jelang MotoGP 2021. Pasalnya, jumlah kamar hotel di NTB jauh dari kebutuhan. Dari 150.000 orang yang diperkirakan hadir menyaksikan MotoGP Mandalika 2021, jumlah hotel bintang sebanyak 88 hotel dengan jumlah 7.675 kamar dan hotel non bintang 1.244 hotel dengan jumlah 11.678 kamar.

Sebanyak 88 hotel bintang

di NTB tersebar di Kota Mataram 28 hotel, Lombok Barat 37 hotel, Lombok Tengah 4 hotel, Lombok Timur 2 hotel, Lombok Utara 9 hotel, Sumbawa Barat 1 hotel dan Sumbawa 7 hotel.

Sedangkan 1.244 hotel non bintang yang ada di NTB tersebar di Kota Mataram 122 hotel, Lombok Barat 149 hotel, Lombok Utara 566 hotel, Lombok Tengah 105 hotel. Selanjutnya Lombok Timur 143 hotel, Sumbawa Barat 39 hotel, Sumbawa 53 hotel, Dompu 35 hotel, Bima 14 hotel dan Kota Bima 18 hotel non bintang. Hotel non bintang ini berupa hotel melati dan pondok wisata. (nas)

Permudah Izin Pengusaha Lokal Dari Hal. 1 Sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat masuk dalam program-program tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT menerangkan, dalam situasi pandemi saat ini pihaknya sangat mengharapkan UKM dan IKM segera mengajukan izin usaha. Khususnya untuk mempermudah pemasaran dan memperluas pasar.

Diterangkan Rum, pihaknya siap memfasilitasi pengurusan izin tersebut dengan berbagai kemudahan. ‘’Dalam kondisi seperti ini IKM dan UKM yang memang ekonomi lemah ini kita fasilitasi izinnya. Kita bantu,’’ ujarnya.

Selain memberikan kemudahan secara administratif, Rum menerangkan pihaknya juga tengah mengupayakan adanya intervensi biaya pengurusan dari Pemprov NTB sendiri. Dengan begitu geliat produksi dari pengusaha lokal diharapkan mengalami peningkatan.

Salah satu target yang diharapkan dicontohkan Rum seperti pelibatan UKM dan IKM dalam program JPS Gemilang. Di mana program tersebut menyerap ribuan hasil produksi lokal NTB. ‘’Contoh pembuatan masker, penyedia sembako (JPS). Selama ini banyak yang tidak memiliki izin. Tidak ada izin itu karena tidak tahu atau kendalanya di biaya,’’ jelasnya.

Jika intervensi biaya telah

disetujui, Rum menegaskan bahwa seluruh pengurusan izin akan digratiskan. ‘’Kalau dia (UKM dan IKM) ekonomi lemah ya kita gratiskan, tapi kita akan pilih.

Tidak semua kita gratiskan,’’ ujarnya.

Pada tahap pertama, DPMPTSP disebutnya akan memilih 30 pelaku usaha yang dianggap benar-benar membutuhkan intervensi untuk pengurusan izin tersebut. Fasilitas tersebut ditujukan untuk menjamin legalitas usaha mereka.

Di sisi lain, pengurusan izin usaha menurutnya sangat penting dilakukan. Terutama menyambut penerapan kenormalan baru. ‘’Dalam kondisi normal nanti tentunya mereka akan tetap berusaha. Sekarang kita bantu supaya usaha mereka tetap jalan juga di masa sekarang,’’ jelasnya.

Selain untuk penerbitan izin usaha, kemudahan juga akan diberikan untuk perpanjangan izin. Diterangkan Rum, pihaknya juga tengah mendata beberapa UKM dan IKM yang terlibat dalam programprogram pemerintah seperti JPS Gemilang. ‘’Kira-kira mana yang belum berizin dan kenapa dia belum berizin, apakah faktor tidak mampu atau karena lain hal? Kalau perpanjangan tidak ada masalah.

Tinggal (kita minta) ajukan saja, tidak ada masalah,’’ pungkasnya. (bay)

Halaman 11

Pemprov Bangun Gedung Covid-19 di RSUD NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menghabiskan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan Covid-19 tahap I. Anggaran tersebut salah satunya digunakan utuk menalangi pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di RSUD NTB dan RS H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa sebesar Rp2,8 miliar.

Untuk tahap II, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk pembangunan Gedung Covid19 di RSUD NTB. Sekarang pembangunan gedung tersebut sedang berjalan. ‘’Kalau anggaran yang Rp25 miliar sudah selesai dipakai

untuk tahap I itu sampai pertengahan April sudah habis,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Eka menjelaskan anggaran penanganan Covid-19 tahap I sebesar Rp25 miliar untuk Dikes NTB sebesar Rp3,1 miliar. Dari anggaran sebesar itu terpakai sebesar Rp2,8 miliar.

Sedangkan untuk RSUD NTB sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan ruang isolasi.

Dari 8 ruang isolasi di RSUD NTB, sekarang sudah menjadi 50 ruang isolasi.

“RS Manambai baru mulai tahap II ini dia pakai. RSJ juga baru pakai di tahap II

karena baru punya pasien.

Tahap II, kalau Dikes kita baru pakai untuk RS Darurat Asrama Haji sekitar Rp1 miliar. Untuk RSUD NTB bangun Gedung Covid sekitar Rp36 miliar,” sebutnya.

Eka menjelaskan pada bulan Juni, Dikes membutuhkan banyak anggaran untuk menggaji perawat baru yang bertugas di RS Darurat Asrama Haji.

Dikes merekrut 25 perawat untuk penanganan pasien Covid19 di RS Darurat Asrama Haji.

Untuk tenaga perawat yang sebelumnya dari RSUD NTB, sekarang sudah kembali bertugas ke tempat semula.

Ia menambahkan untuk pembayaran insentif nakes

sampai bulan Mei sudah ditalangi Pemprov NTB. Karena dana dari pusat belum keluar.

“Insentif sudah kita talangi. Kalau pusat belum keluar uangnya. Tapi kita talangi untuk dua rumah sakit itu Rp2,8 miliar, RSUD NTB dan RS Manambai,” sebutnya.

Eka mengatakan pembayaran insentif nakes yang menangani pasien Covid-19 sudah dibayarkan oleh Pemprov sebelum lebaran. Dikatakan, Pemerintah Pusat akan memberikan insentif sampai bulan Mei. Sehingga untuk insentif bulan Juni dan seterusnya akan menjadi tanggungan Pemda.

Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif

adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di 7 Fasyankes tersebut. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara lain Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp5 juta. (nas)

STP Mataram Tingkatkan Pilkada 9 Desember, Kreativitas Mahasiswa KPUD KLU Lanjutkan Tahapan Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), bersiap melanjutkan tahapan awal menyongsong Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020 mendatang. Agenda terdekat adalah mengaktifkan kembali masa kerja PPK dan melantik PPS. Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH., Kamis (4/6) mengungkapkan, masa kerja PPK yang sempat dinonaktifkan bulan April lalu akan diaktifkan kembali pada Juni ini. Hal ini seiring adanya kejelasan proses Pilkada yang diundur pelaksanaannya dari September ke bulan Desember.

“Desember diputuskan tentunya Juni sudah harus mulai tahapannya. Pastinya

tahapan-tahapan yang tertunda akan dilanjutkan seperti mengaktifkan kembali PPK, pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih, rekrutmen PPDP dan coklit,” ujar Juraidin.

Usai mengaktifkan masa kerja PPK, maka KPU selanjutnya akan melantik PPS. Agenda ini akan dilaksanakan pada 15 Juni mendatang.

Menurutnya, dengan telah keluarnya Perppu, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten hanya akan menunggu juklak dan juknis pelaksanaan pilkada yang diatur KPU RI melalui Peraturan KPU terbaru.

PKPU tersebut menjadi acuan kerja dalam menyusun tahapan Pilkada di daerah.

“Tentunya Perppu akan diikuti oleh PKPU sebagi aturan teknis, ini yang sedang kami tunggu di daerah. Mengenai ketentuan mundur bagi petah-

ana dan bagi PNS yang akan mencalonkan diri pastinya akan diatur di PKPU yang terbaru,” sebutnya.

Sementara dari segi anggaran, KPU Lombok Utara masih dibekali sisa dari alokasi Rp 16 miliar pada APBD murni 2020. Adapun penggunaan anggaran KPU sampai edaran cut off akhir April lalu sebesar Rp1,4 miliar.

Pihaknya belum dapat memastikan apakah biaya Pilkada di masa pandemi Covid akan bertambah ataukah tetap. Pasalnya, masih belum diketahui apakah PKPU akan mengatur KPU Kabupaten/Kota untuk menyiapkan perangkat SOP Covid baik di TPS. Atau sebaliknya, penyiapan perangkat standar Covid itu akan dibebankan kepada Satgas Covid di daerah. (ari)

’’Ini Amunisi Melawan Covid 19 di NTB’’ Dari Hal. 1 Covid-19 ini tanpa disadari, mengajarkan kita menghidupkan kembali satu kearifan baru yang setitik demi sedikit kita lupakan. ‘’Ini penting supaya kenormalan baru nantinya, betulbetul bisa diwujudkan dan dilanjutkan. Mudah-mudahan dengan cara hidup sehat dan sesuai dengan protokol kesehatan, kita mampu menghadapi wabah ini dengan baik,’’ harapnya.

Gubernur juga mengingatkan, jangan sampai euforia karena ‘’normal baru’’ kemudian Kabupaten/Kota Bima dan Dompu muncul positif terbaru, muncul klaster baru, sehingga kita berjuang dari awal lagi. ‘’Paling penting selama kenormalan baru, tetap menerapkan protokol Covid- 19.

Disiplin tetap dijaga, menggunakan masker bukan saja orang tua tetapi juga anakanak, tegasnya.

Hal senada disampaikan gubernur di Kabupaten Sumbawa dan KSB. Hanya saja beda dengan Bima dan Dompu. Gubernur mengajak Pemda Sumbawa dan KSB terus saling menyemangati mengatasi pandemi ini, sehingga segera bisa memasuki fase normal baru.

Selain menangani kesehatan, Dr. Zul menegaskan pentingnya meningkatkan produktivitas, memperkuat program-program industrialisasi

dan memproteksi IKM/UKM agar bisa bangkit, bertumbuh dan berkembang untuk menghadirkan kesejahteraan.

Di balik pandemi Covid-19, sesungguhnya ada berkah dan hikmah tersembunyi. Kita bisa belajar banyak hal. Bukan hanya tentang bertahan di masa pandemi, tapi keberanian untuk memulai, belajar dan mengambil risiko. Kita belajar menjadi masyarakat yang produktif. Kita dipaksa untuk membuat APD sendiri.

Masker, pelindung wajah, penutup kepala, sarung tangan, gaun medis dll, sampai rapid test dan motor listrik. Ternyata bila diberi kesempatan dan diberdayakan, anak-anak muda NTB hebat-hebat. Mereka bisa produksi sendiri berbagai kebutuhan kita, yang hasilnya tidak kalah dengan produksi luar.

Provinsi NTB menjadi provinsi pertama yang mengambil langkah berani dan jalan terjal dengan memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang yang 100 % isinya adalah menyerap dan memanfaatkan produk lokal IKM setempat. ‘’Kita termasuk daerah yang paling cepat mengantisipasi, dengan memanfaatkan UKM dan memberikan barang yang dibutuhkan masyarakat,’’ katanya.

Program JPS Gemilang ini, rohnya untuk memberdayakan UKM dan IKM lokal kita.

Sehingga dapat menumbuhkan roda ekonomi masyarakat

setempat. Sekaligus memberikan ruang kepada kita di daerah agar terus belajar dan memetakan permasalah di daerah.

Dengan tumbuh kembangnya usaha masyarakat baik UKM atau IKM maka dengan sendirinya akan lahir metode baru untuk mempermudah UKM atau IKM menghasilkan produk. Seperti mesin pemecah kelapa yang menghasilkan minyak goreng dan lainnya. ‘’Inilah kebangkitan industrialisasi. Tidak perlu mesin yang canggih, tetapi dengan mesin sederhana akan mempermudah pekerjaan dan meningkatkan nilai produksi,’’ ungkapnya.

Gubernur juga menginstruksikan Kepala OPD terkait di NTB agar berkoordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota dalam mengidentifikasi masyarakat yang memiliki usaha atau UKM untuk dilibatkan dan diberdayakan dalam pengadaan produk-produk JPS Gemilang tahap II dan seterusnya. Hingga produkproduk IKM NTB memiliki kualitas dan daya saing pasar nasional bahkan dunia.

Dengan demikian, pemberdayaan IKM dan UKM lokal di NTB, tidak hanya sebagai solusi sesaat di tengah pandemi Covid-19. Namun menjadi momentum dan akan terus berlanjut dalam merajut kepingankepingan langkah industrialisasi NTB di masa yang akan datang. (Gde Aryadi)

TGB Serukan Warga NTB Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19 Dari Hal. 1 Adanya orang yang mengatakan bahwa hidup dan mati di tangan Allah SWT merupakan bentuk kesengajaan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Padahal melaksanakan protokol kesehatan merupakan perintah agama.

Mantan Gubernur NTB dua periode ini mengajak semua masyarakat bahwa pangkal dari keberhasilan sebuah perjuangan adalah kolektivitas atau kebersamaan.

Jika ada kekurangan, ada orang lain yang menutupi kekurangan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Namun dengan adanya kesadaran masyarakat yang kuat, maka ia yakin pandemi Covid-19 akan dapat dilewati.

‘’Tapi berapapun banyaknya anggaran daerah, bagaimanapun hebat programnya. Tapi kalau tak ada kesadaran dari kita, nggak bisa. Karena itu mari sama-sama. Supaya daerah kita normal kembali, bergantung dari kita semua,’’ ujarnya.

Pada pelaksanaan ibadah salat Jumat perdana di Masjid Hubbul Wathan IC di masa pandemi, TGB bertindak sebagai khatib. Ia mengajak kepada seluruh jemaah yang hadir agar memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Ia juga mengajak agar terus mengokohkan optimisme di dalam diri. Semuanya dengan optimisme yang penuh. Karena salah satu sifat dari orang beriman adalah mereka selalu punya harapan. ‘’Kalaupun sekarang ada pandemi, kita yakin ada

akhirnya. Orang yang akan sampai pada akhir dalam keadaan sehat walafiat adalah orang yang mampu menjaga optimisme dalam dirinya.

Allah sampaikan akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan,’’ katanya.

Pada saat musibah, seorang mukmin hendaknya mendahulukan pengharapan.

Sebaliknya ketika mendapatkan nikmat, maka dahulukan kewaspadaan. Pada saat ada musibah penuh harap dan optimisme. ‘’Terakhir, dalam keadaan seperti ini kita amalkan aturan yang kita sepakati. Ada panduan pemerintah, wajib kita laksanakan. Selama panduan pemerintah ditujukan untuk keselamatan, menjaga ketertiban sosial, wajib kita taati,’’ katanya mengingatkan. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan perkuliahan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram dilaksanakan secara jarak jauh. Meski demikian, STP Mataram tetap berupaya meningkatkan kreativitas mahasiswa dengan pemberian tugas praktis.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., pada Jumat (5/6) mengatakan, ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh STP Mataram, yang justru membuat mahasiswa semakin kreatif di rumah.

“Walau mahasiswa di rumah, dia didorong untuk kreatif, pada dasarnya, intrakurikuluer dan ekstrakurikuler berjalan berimbang,” katanya.

Di samping itu, STP Mataram akan melaksanakan praktikum mulai Sabtu (6/6).

Pada praktikum itu, STP akan ketat dalam menerapkan pembatasan jarak fisik dan protokol kesehatan lainnya. “Yang boleh masuk hanya 15 orang secara bertahap, mahasiswa diberikan jadwal, dan harus datang di jadwal yang ditentukan saja. Itu sudah dibuatkan standarnya,” katanya.

STP Mataram juga memberikan tugas praktis ke mahasiswa dengan pemberian nilai ekuivalen dengan mata kuliah.

Halus mencontohkan, untuk mata kuliah produk, mahasiswa masak atau membuat minuman, atau jajanan di rumah. Ke-

mudian produk itu dijual secara daring. “Yang melaporkan itu diekuivalenkan dengan mata kuliah, mereka dapat nilai tambah.

Mereka tidak diam saja di rumah,” ujarnya.

Halus juga mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa memasarkan atau menjual produk yang ada di kampus, seperti menjual kamar hotel atau paket acara di Hotel Lombok Vaganza milik STP Mataram. “Bagi mereka yang bisa menjual produk, di-ekuivalenkan dengan nilai mata kuliah marketing,” katanya.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan mengikuti seri webinar terutama berkaitan dengan bisnis. Bagi mahasiswa yang mengikutinya, nilainya diekuivalenkan dengan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP).

Begitu juga bagi mahasiswa yang mengikuti lomba dan dapat juara bisa mendapatkan nilai.

“Di STP Maaram menerapkan dua kredit, Sistem Kredit Semester (SKS) dan SKP. Mahasiswa boleh tamat kalau sudah mencapai 100 SKP bagi S1, dan 75 SKP untuk DIII,” katanya.

Halus juga mengatakan, kegiatan perkuliahan dengan sistem daring tetap dilanujutkan hingga pengumuman berikutnya.

STP Mataram memberikan kuota internet dalam bentuk pemotongan SPP mahasiswa di semester genap ini. (ron)

Siapkan Fase Menuju ’’New Normal’’ Dari Hal. 1 ‘’Secara bertahap kita akan terus melakukan evaluasi menuju new normal. Diharapkan memang tak harus serta merta (dibuka),’’ kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Jumat (5/6).

Ia mengatakan, tidak serta merta semua kemudian dibuka. Yang menjadi prioritas adalah tempat ibadah kemudian pusat-pusat ekonomi vital dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sambil terus melakukan evaluasi terhadap hal-hal lainnya. ‘’Kembali produktif dengan tetap tegakkan protokol Covid19. Karena kasus masih ada makanya kita lebih disiplin, lebih tegakkan lagi protokol Covid-19,’’ kata Sekda NTB ini.

Ia menekankan, resep paling ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Ketika ditanya apakah dengan membuka tempat ibadah, artinya NTB sudah memasuki new normal? Sementara kasus baru Covid-19 di NTB semakin bertambah.

Gita mengatakan, Pemda terus melakukan evaluasi secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, tagline awal pemerintah yang menyatakan perang melawan Covid-19, sekarang tidak lagi demikian. ‘’Tapi berdamai dengan Covid19. Nasional, dunia menyebutkan new norm, kehidupan dengan norma-norma baru,’’ katanya.

Dengan kondisi penyebaran Covid-19 di NTB yang masih merah membara, Gita menekankan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan harus diperketat. ‘’Kita mulai belajar bertahan, dan evaluasi terus menerus menuju new normal,’’ tandasnya.

Dinas Kesehatan mencatat angka positive rate yang men-

jadi salah satu kriteria penerapan new normal masih sangat tinggi. Daerah yang dapat menerapkan new normal apabila positive rate-nya di bawah 5 persen. Sementara NTB, angka positive rate-nya saat ini sebesar 13 persen.

Dengan rincian, Kota Mataram 12 persen, Lombok Barat 22 persen, Lombok Tengah 10 persen, Lombok Timur 11 persen, Lombok Utara 20 persen, Sumbawa 11 persen, Sumbawa Barat 27 persen, Dompu 10 persen, Bima 10 persen,dan Kota Bima 27 persen.

Berdasarkan data Pemprov NTB, Kamis (4/6), kasus baru positif Covid-19 terus bertambah. Bahkan melonjak sebanyak 52 kasus baru. Dengan tambahan pasien sembuh 24 orang dan meninggal tiga orang. Sehingga jumlah kasus positif Covid-19 di NTB menjadi 757 orang. Dengan rincian 323 orang sudah sembuh, 21 meninggal dunia, serta 413 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 1.349 orang dengan perincian 593 PDP masih dalam pengawasan dan 756 PDP selesai pengawasan/sembuh. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.885 orang, terdiri dari 427 orang masih dalam pemantauan dan 5.458 orang selesai pemantauan.

Sementara jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala tercatat sebanyak 7.186 orang, terdiri dari 2.156 orang masih dalam pemantauan dan 5.030 orang selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 61.521 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 2.268 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 59.253 orang. (nas)

Gubernur dan Bupati Sumbawa Luncurkan Motor Listrik ”NgebUTS” Dari Hal. 1 Kendaraan ini didayai dengan biaya yang rendah yaitu jika dirupiahkan hanya menghabiskan Rp1.500 dalam sekali pengisian.

Ke depannya sepeda motor listrik ‘’NgebUTS’’ akan diproduksi lebih banyak lagi oleh Tim NgebUTS. Motor Listrik juga akan terus diproduk-

si sebagai bentuk dukungan Universitas Teknologi Sumbawa terhadap event MotoGP Mandalika.

Rektor UTS, Dr. Chairul Hudaya, mengungkapkan motor listrik ini adalah buah dari tantangan Gubernur NTB untuk UTS beberapa waktu yang lalu. Sekaligus membuktikan anak-anak NTB dapat bersaing dengan daerah lain di

bidang engineering. UTS betul-betul ingin menciptakan dunia industri di NTB yang mengedepankan kreativitas IKM/UMKM sesuai dengan visi gubernur. ‘’Motor listrik ini adalah hasil dari civitas akademika berkolaborasi dengan UMKM lokal. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak putra putri terbaik di Sumbawa ini bisa berkarya,’’ tegasnya.

Ke depannya, lanjut Chairul, pihaknya akan berkolaborasi dengan China, khusus terkait manufaktur. Sebab untuk membuat suatu pabrik itu butuh investasi besar. ‘’Jadi kita berkolaborasi dengan China yang sudah biasa membuat motor listrik,’’terangnya.

Lalu kapan produksi masal?

Saat ini ada sekitar 30 unit pesanan yang segera dikerja-

kan. Ditargetkan pengerjaannya bisa rampung hingga akhir bulan Juli. ‘’Alhamdulillah keberpihakan dari pemerintah daerah dan Pemprov. Apalagi baru saja ada Peraturan Gubernur tentang sepeda motor listrik. Jadi beliau sangat konsen dengan produk lokal, industrialisasi itu dalam meningkatkan nilai tambah. Itu luar biasa,” jelasnya. (arn/ind)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 6 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anggaran Minim, Pimpinan Cabor Angkat Bicara Mataram (Suara NTB) Setelah pelatih melakukan protes soal honor yang minim, kini giliran pimpinan pengurus cabang olahraga angkat bicara. Sejumlah pimpinan cabang olah raga yang lolos PON mengatakan akan melakukan audiensi dengan anggota Komisi V (lima) DPRD NTB terkait kebijakan penganggaran olahraga yang dinilai tidak lagi berpihak pada program pembinaan olahraga prestasi.

Informasi yang diterima Suara NTB di lapangan, Jumat (5/6) bahwa terdapat 14 pimpinan cabang olahraga yang mengatakan siap beraudiensi dengan Komisi V DPRD

NTB. Mereka terdiri dari cabang olahraga kempo, muay thai, atletik, karate, menembak, biliar, bola voli, tinju dan beberapa cabor yang belum bisa disebutkan satu persatu.

“Yang pasti dari 17 cabor yang lolos PON, sudah terdapat empat belas pimpinan cabor yang sudah tandatangan, dan mengatakan siap melakukan audiensi dengan

anggota dewan,” ucap Ketua Harian Pengprov Perkemi NTB, Agus Suharyan kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (5/6).

Dikatakan Agus, dirinya sebagai koordinator pelatih sudah berkoordinasi dengan sedikitnya 14 pimpinan cabor terkait rencana pertemuan dengan anggota komisi V DPRD NTB. Sementara sisa tiga cabor lainnya masih sedang dimintai tandatangan.

Menurut Agus, rencana Audiensi dengan dewan yang dijadwal, Senin (8/6) adalah menyampaikan beberapa hal kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB dan KONI NTB terkait kebijakan anggaran olahraga yang dinilai tidak lagi berpihak pad pembinaan olahraga.

Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada pembinaan olahraga adalah tidak adanya dukungan ang-

garan untuk biaya pembelian peralatan latihan atlet selama dua tahun belakangan ini.

Selain itu anggaran untuk honor pelatih dikurangi sepihak tanpa tolak ukur yang jelas. Honor pelatih yang sebelumnya diterima Rp5 juta perbulan kini berkurang menjadi Rp1,7 juta.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni yang dikonfirmasi via ponselnya membe-

narkan bila dirinya akan melakukan audiensi dengan anggota komisi V DPRD NTB. Pihaknya sepak untuk mengadukan soal persoalan yang terjadi selama ini, terutana soal penganggaran olahraga prestasi yang mulai dikurangi.

“Kita semua tahu bahwa prestasi olahraga di NTB saat ini sudah banyak peningkatan, jangan sampai pembinaan olahraga tidak diperhatikan,” ucapnya. (fan)

Bupati KSB Minta Laporkan Warga Belum Tersentuh Bansos Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin, MM meminta kepada semua kepala desa agar melaporkan jika menemukan ada warganya yang belum tersentuh bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

“Ini instruksi kami kepada seluruh kepala desa maupun lurah. Kalau ada warga yang belum dapat bantuan (bansos covid) segera laporkan ke pemerintah daerah,” cetus bupati.

Menurut bupati, setiap laporan nantinya alam diverifikasi sesuai ketentuan. Selanjutnya (Suara NTB/ist) data-data tersebut akan dimaH. W. Musyafirin sukkan dalam data base penerima bantuan yang sudah disiapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Laporkan secara resmi,” timpalnya.Ia menjelaskan, untuk memastikan masyarakat yang terdampak pandemi Covid19 menerima bantuan. Pemerintah desa maupun kelurahan yang memiliki peran. Sebagai jaring penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah, desa/kelurahan yang bisa secara cepat dan akurat mengetahui masyarakat berhak mendapat bantuan, namun belum tersentuh hingga saat ini.

“Sampai dengan kemarin basis datanya ada di desa. Dan kepala desa bersama perangkatnya yang mengetahui persoalan terima dan tidaknya masyarakat Bansos covid tersebut,” bebernya.

Lebih jauh bupati menyampaikan, dampak pandemi virus corona saat ini sudah terasa di seluruh lini dan sektor kehidupan masyarakat.

Tak terkecuali kemudian pada sisi ekonomi. Karena itu memastikan seluruh masyarakat yang terkena dampak tersentuh bantuan pemerintah harus benar-benar diperhatikan secara seksama.

“Jangan sampai ada masyarakat kita yang teriak tidak tersentuh bantuan padahal mereka berhak,” tegas orang nomor satu di KSB ini. (bug)

(Suara NTB/dok)

Aturan Baru PSBK di Kota Bima, Akad Nikah Maksimal Dihadiri 50 Orang Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE merubah Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK), salahsatunya memperbolehkan akad nikah yang maksimal dihadiri 50 orang.

Lutfi mengatakan perubahan Perwali tersebut dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi yang ada sekarang terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bima.

“Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PSBK didapatkan penyebaran corona di Kota Bima saat ini cenderung terkendali,” katanya, Jumat (5/6).

Menurutnya penyesuaian Perwali PSBK bertujuan memberikan relaksasi keberfungsian sosial tertentu, secara bertahap dan untuk memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

“Penyesuaian ini tertuang dalam Perwali Nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima,” katanya.

Diakuinya, untuk optimalisasi pencegahan dan penanganan penyebarluasan Covid-19 di Kota Bima, Pemkot Bima melakukan langkah PSBK dalam Perwali nomor 24 Tahun 2020.

“Telah dilakukan perubahan pertama pada Perwali nomor 28 Tahun 2020, sebelum Lebaran kemarin,” katanya.

Diakuinya dalam Perwali perubahan kedua nomor 31 Tahun 2020 tertuang beberapa penyesuaian, diantaranya akad nikah kini diperbolehkan dilakukan di KUA atau kantor Catatan Sipil.

Kata dia, proses akad nikah juga dapat dilakukan di tempat lain.

Hanya saja harus berdasarkan persetujuan atau izin tertulis dari pihak KUA atau Dinas Pencatatan Sipil setempat.

“Yang menghadiri akad nikah juga harus kalangan terbatas, yakni keluarga inti dan undangan lain secara kumulatif paling banyak 50 orang,” katanya.

Selain itu dalam Perwali perubahan kedua itu juga tertuang, pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber dan operasional PSBK dilakukan oleh gugus tugas kelurahan melalui model kelurahan mandiri.

Kemudian tambahnya penghentian kegiatan warga di tempat atau fasilitas umum, dikecualikan untuk kegiatan wisata tertentu yaitu kegiatan wisata yang di fokuskan pada kunjungan atau perhelatan kegiatan pemerintah daerah ke objek wisata alam.

“Serta yang terakhir yakni pendanaan pelaksanaan PSBK yang bersumber dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat di tiadakan,” Muhammad Lutfi pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Bupati KSB HW. Musyafirin (tengah) diapit Kapolda dan Kajati NTB dalam kunjungannya ke KSB, Jumat (5/6).

Kebijakan Tak Linier, Bupati KSB Minta Maaf ke Gubernur Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin secara khusus menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah terkait adanya kebijakan daerah dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 yang tidak linier dengan provinsi selama ini.

Bupati saat menerima kunjungan gubernur dan jajaran Forkopimda NTB ke KSB, Jumat (5/6), membuka sambutannya dengan permohonan maaf tersebut. “Mohon maaf

pak gubernur kalau ada beberapa kebijakan kami yang terkesan membangkang dengan arahan provinsi selama ini dalam upaya kita bersama menangani Covid-19,” kata bupati membuka sambutannya.

Salah satu kebijalan kabupaten yang dianggap bupati tidak linier dengan provinsi selama ini. Adalah menghentikan sementara waktu kegiatan ibadah berjemaah masyarakat di masjid. Atas arahan itu, kata bupati, pemerintah KSB selama ini tidak mengindahkannya. Namun demikian keputu-

san itu diambil bukan tanpa mempertimbangkan dan mengkaji banyak hal terutama upaya pencegahan penyebaran infeksi virus corona yang hingga sekarang ini masih terus terjadi.

“Kenapa kami tetap mengizinkan ibadah shalat Jumat di masjid dan tarawih selama ramadan bahkan shalat idul fitri kita laksanakan. Pertimbangan kami pertama KSB adalah daerah kantong dan bukan perlintasan sehingga yang shalat di masjid cenderung adalah masyarakat setempat. pencega-

Ribuan Hektar Belum Ditanami di MT Kedua Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 1.948 hektar lahan pertanian masih belum tanam di Musim Tanam (MT) kedua. Minimnya curah hujan yang terjadi di wilayah setempat menjadi faktor utama sehingga banyak petani enggan melakukan penanaman. Ribuan hektar lahan ini tersebar di Empat kecamatan Taliwang, Jereweh, Seteluk, dan Sekongkang.

“Masuknya musim kemarau menjadi faktor utama sehingga target tanam untuk bulan April-September (Asep) belum bisa terealisasi maksimal. Bahkan ada sekirar 1.948 hektar yang saat ini masih belum tanam karena pasokan air yang terbatas,” ungkap Kadistan KSB, kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Jumat (5/6).

Target tanam KSB di MT Kedua tahun 2020 mencapai mencapai 6.083 hektar sesuai dengan kouta yang ditetapkan. Sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru 4.135 hektar. Adapun daerah yang masih mengalami gagal tanam yakni Kecamatan Taliwang, sebesar 20 persen dari target hektar 1.700 hektar, di Kecamatan Jereweh masih belum tanam sebesar 70 per-

sen, Kecamatan Seteluk 50 persen dan Sekongkang sebesar 70 persen. Banyaknya lahan yang belum tanam karena hujan yang turun belum optimal sehingga debit air masih belum mampu mengcover luas lahan. “Memang faktor alam menjadi faktor utama sehingga target tanam kita masih belum tercapai karena hujan yang belum normal,” sebutnya.

Molornya musim hujan juga berpengaruh terhadap pola tanam yang semestinya tuntas bulan Mei sesuai dengan jadwal terpaksa mundur. Sebab sebelumnya disepakati awal musim tanam kedua di bulan April tetapi karena hujannya mundur maka tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun masih ada warga masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap saja melakukan penanaman dengan hujan tidak kunjung turun dikhawatirkan benih yang di semai tidak tumbuh dan terancam rusak. “Memang untuk 1.948 hektar lahan yang masih belum tanam karena hujan mulai belum turun secara normal.

Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena faktor cuacanya seperti ini, sehingga kami berharap agar petani tetap bersabar,” pungkasnya. (ils)

han. Kedua mata rantai Covid kita baru satu (klaster Magetan) dan itu sudah bisa kita kendalikan. Dan terakhir kami tetap mengupayakan masyarkarat tetap mematuhi protokol pencegahan,” urai bupati.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengatakan, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil provinsi di tengah pandemi virus corona saat ini adalah mengikuti arahan pemerintah pusat dan bersifat umum. Namun begitu gubernur menya-

dari, daerah kabupaten/kota tentu memiliki pandangan tersendiri dengan melihat kondisi obyektif di daerahnya masing-masing sebelum membuat kebijakan yang berbeda.

“Kami imbauannya umum.

Kami juga mengerti. Tapi kita di provinsi tetap harus buat kebijakan seperti pusat. Karena kalau beda, misalnya ikut seperti yang dilakukan KSB. Kan nanti daerahlainyang(kasus)coronanyatinggi seperti Mataram, kan bisa memperparah upaya penanganan Covid kita,” kata gubernur. (bug)

Sejumlah Kejurda Atletik di NTB Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB mengatakan sejumlah event olahraga atletik di tahun 2020 akan dibatalkan. Hal ini dikarenakan pendemi virus Corona (Covid-19) yang belum berakhir.

“Kita lihat perkembangan situasi pandemi Covid-19 nanti. Semoga segera selesai,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (5/6).

Dikatakan Agus, di tahun 2020 pihaknya sudah menyiapkan sejumlah agenda event regional NTB. Salah satunya kejuaraan daerah (Kejurda) atletik remaja yang sudah pernah di gelar oleh PASI NTB bekerja sama dengan Dispora NTB tahun 2019.

Namun demikian melihat kondisi Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang belum berakhir, Agus pesimis pihaknya bisa menggelar sejumlah event atletik di tahun ini.

Apalagi ada himbauan serta larangan dari pemerintah terkait pengumpulan massa.

“Kalau Pemerintah membolehkan, Insha Allah pasti kita gelar”ungkapnya.

Sementara itu ditempat Anggota Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PASI NTB, Ridwan mengatakan sejauh ini belum ada informasi terkait penyelenggaraan event di NTB. Baik itu event nasional maupun regional NTB. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19.

“Sampai saat belum ada informasi terkait kejuaraan, baik event lokal maupun nasional karena dampak covid19”ujarnya.

Menurut Ridwan, sejumlah kalender event atletik di tahun 2020 dipastikan batal di gelar pasalnya sejumlah anggaran untuk penyelenggaraan event di NTB telah dihapus oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Termasuk anggara ke beberapa cabor untuk kejurda dari Dispora NTB di hapus untuk dana covid-19. (fan)

Tahapan Pilkada Kabupaten Bima Dilanjutkan Pertengahan Juni Bima (Suara NTB) Tahapan Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 yang sempat tertunda beberapa waktu lalu, akibat pandemi Covid-19 direncanakan akan dilanjutkan pada pertengahan bulan Juni mendatang.

Pasalnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Penyelenggara

DPR dan Pemerintah, pelaksanaan Pilkada telah disepakati akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Imran S.Pd.I SH, kepada Suara NTB, Jumat (5/6).

Imran mengaku prinsipnya KPU tingkat Kabupaten/Kota

hanya sebagai pelaksana regulasi.

“Terkait Pilkada 2020, sampai saat ini kami masih menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh regulatornya KPU RI,” katanya.

Jika regulasinya sudah keluar, lanjut dia, tahapan Pilkada tahun 2020 akan dilanjutkan pertengahan pada Juni

mendatang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Kalau sudah ada regulasi Pilkada digelar 9 Desember, pertengahan Bulan Juni kita akan memulai tahapan-tahapan yang sempat tertunda,” katanya.

Dia menjelaskan, tahapan Pilkada Kabupaten yang tertunda akibat pandemi Covid-

19, antara lain Pelantikan PPS, Verifikasi faktual calon perseorangan hingga pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Maka dari itu kita tunggu PKPU tentang tahapan program dan jadwal sebagai payung hukumnya,” katanya.

Diakuinya PKPU Pilkada yang digelar Bulan Desember

harus ada perubahan. Pasalnya PKPU Pilkada Bulan Sepetember cukup berbeda, ditengah kondisi pandemi Covid-19. “Misalnya ada APD dan kebutuhan rapat daring yang perlu diakomodir. Saat ini kita sedang menyusunnya,” katanya.

Selain itu tambah Imran, anggaran Pilkada sebesar

Rp24 miliar masih belum cukup. Mengingat Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 bakal ada kebutuhan APD yang banyak dan penambahan TPS. “Sebelumnya satu TPS maksimal 800 pemilih. Namun sekarang maksimal 500 pemilih. Jadi harus ada TPS tambahan dan dibutuhkan anggaran,” pungkasnya. (uki)