Edisi Kamis 6 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 6 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 124 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPRD Kota Mataram Khawatir ’’Perda Masker’’ Tak Efektif DIKETOKNYA Perda Penanggulangan Penyakit Menular oleh DPRD NTB, mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan.

Salah satu tanggapan datang dari Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Menurut dia, siapapun yang melakukan ikhtiar atau upaya-upaya untuk tujuan yang baik, harus didukung dan apresiasi. Terlebih untuk pencegahan covid-19 yang saat ini masih bersifat pandemi sebagai strategi m e n y e l a m a t k a n masyarakat sehingga tidak menjadi korban. ‘’Prasyaratnya, kerja-kerja

pemerintahan itu memang harus bersinergi dan kolaboratif,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (5/8) kemarin. Didi mengingatkan, ikhtiar dan strategi itu harus dilakukan secara cermat, matang dan tepat. Kalau yang terjadi sebaliknya, hal itu akan mubazir. Bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. ‘’Meski saya belum baca draftnya tapi informasi yang kita terima dari media itu masih gonjang ganjing atau pro kontra. Hal tersebut sebenarnya sudah kita prediksi.

Karena setahu saya, belum ada kegiatan-kegiatan seper-

ti bagaimana menghimpun masukan dan menyerap aspirasi masyarakat dari kabupaten/kota. Termasuk mensosialisasikan drafnya atau uji publik sebelum dilakukan pembahasan,’’ terangnya. Politisi Golkar ini justru khawatir Perda itu tidak bisa dijalankan secara efektif. Padahal niat dan tujuannya bagus. ‘’Tapi sepertinya caranya yang tidak tepat,’’ cetusnya.

Menurut Didi, sebelum berbicara soal sanksi atau denda yang berkaitan dengan ketidakdisiplinan memakai masker kalau tidak dibarengi dengan kejelasan atau kepastian instrumen dan daya duku-

ng yang memadai, tentu sulit untuk menegakkannya. Seperti bagaimana teknis dengan kabupaten/kota supaya seirama. ‘’Organ Pemprov kan terbatas, sehingga harus bersinergi dengan kabupaten/kota,’’ sarannya.

Dikatakan Didi, ketika pemerintah mewajibkan sesuatu, harus terlebih dahulu dipastikan bagaimana pihak pemerintah menjalankan kewajiban tersebut. ‘’Bagaimana kita paksakan orang pakai masker kalau barangnya langka, mahal dan sulit didapat.

Itu namanya represif karena bermaksud menegakkan/memaksakan hukum secara

adanya jaminan itu maka itu akan sia-sia saja,’’ imbuhnya.

Mengratiskan masker sangat mungkin dilakukan.

Apalagi kalau kebijakan itu menjadi satu paket dengan pemberdayaan UMKM lokal. Itu akan memberi dampak positif secara lebih luas. Tidak hanya bagi

tidak adil,’’ kritiknya.

Yang harus dilakukan sebelumnya adalah, memastikan atau menjamin masker tersedia memadai, harga mudah dan murah. Idealnya masker harus digratiskan. ‘’Tanpa

pergerakan sektor ekonomi rakyat, tetapi juga bagi peningkatan aktivitas ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan penekanan tingkat kemiskinan.

Kalau pemerintah mau bersungguh-sungguh, Didi memandang dua kepentingan tersebut harus dilakukan dengan memprioritaskan menggratiskan masker, baru dilakukan penegakkan sanksi atau hukumannya.

Bersambung ke hal 11

’’

Tanpa adanya jaminan, maka itu akan sia-sia saja H. Didi Sumardi, SH (Suara NTB/ist)

Sanksi Denda Tak Pakai Masker

Cara NTB Tekan Penambahan Kasus Positif Covid-19

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan, penerapan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak memakai masker merupakan cara untuk menekan penambahan kasus positif Covid-19. Dengan adanya pemberian sanksi denda sebesar Rp100 ribu bagi masyarakat umum dan Rp200 ribu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memakai masker, diharapkan dapat memberikan efek jera. ‘’Ada efek jera iya, tapi bukan berarti kita melarang orang keluar. Tapi karena kita cinta masyarakat (agar tak terpapar Covid-19). Kita tidak ingin masyarakat jadi pasien yang kita

H. Lalu Gita Ariadi

rilis berikutnya. Maka caranya seperti itu (penerapan sanksi denda),’’ tegas Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Ia mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang telah dibuat

Pemprov tersebut berlaku di seluruh NTB. Pascaditetapkan menjadi Perda, sekarang Pemprov sedang menyiapkan Rapergub yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sekda NTB ini berharap dalam waktu dekat, setelah Pergub keluar, maka Perda tersebut sudah mulai diberlakukan. ‘’Mudah-mudahan (minggu depan) kita lakukan,’’ katanya.

Sembari menunggu keluarnya Pergub, dilakukan sosialisasi secara simultan dan masif kepada masyarakat NTB. Ditanya mengenai adanya pro kontra di masyarakat

soal penerapan sanksi denda ini, Sekda mengatakan hal itu merupakan hal yang biasa.

Dalam kampanye penggunaan masker, Sekda meminta ASN di NTB menjadi garda terdepan. Sehingga dalam Rapergub yang sedang disusun, sanksi bagi ASN yang tidak memakai masker jauh lebih besar dibandingkan masyarakat umum. ‘’Pegawai lebih berat (sanksinya) karena dia sebagai contoh, panutan. Siapa lagi yang jadi garda terdepan jadi contoh kalau tidak ASN. Makanya kita arif bijaksana melihat itu,’’ terangnya.

Berdasarkan Rapergub yang disusun Pemprov NTB sebagai tindaklanjut dari Per-

da tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/ tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung

pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Bersambung ke hal 11

Tim Itwasum Mabes Polri Laksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan di Polda NTB Mataram (Suara NTB)Tim Wasrik dari Itwasum Mabes Polri melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

di Polda NTB, Rabu (5/8) kemarin. Tim Wasrik Irwil III Itwasum Polri dipimpin oleh Brigjen. Pol. Iriyanto, SIK dan

Ketua Kombes. Pol. Drs. Agung Setiatno.

Tim Wasrik kemarin tiba di kediaman Wakapolda NTB,

TO K O H Sanksi yang Mendidik BUPATI Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan, diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang ketenteraman dan ketertiban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 sebagai upaya mendidik semua kalangan. Baik itu masyarakat, pelaku usaha dan ASN agar tetap patuh terhadap protokol Covid-19.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ndi)

Polda NTB dan Satker jajaran yang akan di laksanakan selama 10 Hari ke depan.

Setelah melaksanakan coffe break di kediaman Wakapolda NTB, Kapolda NTB bersama Irwil III beserta tim menuju Lapangan Tenis Polda NTB untuk melaksanakan taklimat awal yang diikuti oleh PJU, para Kasatker di lingkungan Polda NTB. Bersambung ke hal 11

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Berkurang Rp448 Miliar

Yek Agil

Brigjen. Pol. Drs. Asby Mahyuza, pada pukul 07.45 Wita.

Tim Wasrik diterima langsung oleh Kapolda NTB, Irjen.

Pol. Mohammad Iqbal, SIK.MH, Wakapolda NTB, Irwasda Polda NTB beserta para PJU Polda NTB. Kedatangan Tim Wasrik Itwasum Polri dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan rutin Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di

PEMPROV NTB telah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan (APBDP) tahun 2020 ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Dalam draf KUA tersebut, pendapatan pada APBDP memperlihatkan mengalami pengurangan cukup signifikan dari APBD murni 2020.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bidhumaspoldantb)

TAKLIMAT AWAL - Kapolda NTB, Irjen.Pol.Mohammad Iqbal (tengah) diapit Irwil III Itwasum Polri, Brigjen. Pol Iriyanto S.I.K (kiri) dan Waka Polda NTB, Brigjen.

Pol. Drs. Asby Mahyuza (kanan), pada taklimat awal yang diikuti oleh PJU, (Suara NTB/bidhumaspoldantb) para Kasatker di lingkungan Polda NTB. Kapolres se-Pulau Lombok dan untuk PERIKSA - Sementara suasana pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kapolres se- Pulau Sumbawa mengikutinya melalui video conference.

Itwasum Polri.

DPKP NTB Serahkan Hadiah untuk Juara Perpustakaan Terbaik 2020

Perpustakaan Desa Embung Kandong dan SMAN 1 Praya Wakili NTB ke Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB menyerahkan hadiah kepada juara lomba perpustakaan terbaik tingkat provinsi NTB, Rabu (5/8) kemarin. Perpustakaan Desa Embung Kandong Lombok Timur dan Perpustakaan SMAN 1 Praya Lombok Tengah menjadi juara I tingkat Provinsi NTB. Selanjutnya, Perpustakaan Desa Embung Kandong dan Perpustakaan SMAN 1 Praya mewakili NTB di tingkat nasional.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

Kepala DPKP NTB, H.Manggaukang Raba menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada Kepala Desa Embung Kandong, yang meraih juara I Lomba Perpustakaan Umum terbaik desa/kelurahan se - NTB tahun 2020.

(Suara NTB/nas)

Kepala DPKP NTB, Manggaukang Raba foto bersama dengan kepala desa yang menjadi juara Lomba Perpustakaan Umum terbaik desa/kelurahan se - NTB tahun 2020.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Distan Temukan Cacing Hati pada 25 Hewan Kurban Antisipasi Penyebaran Lewat Udara PENULARAN Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak hanya melalui kontak fisik dengan manusia. Penelitian World Health Organization (WHO) bahwa penyebaran virus bisa melalui udara.

Hal ini perlu diantisipasi oleh masyarakat dengan disiplin menggunakan masker.

Lurah Turida, H. Mustaal, Rabu (5/8) menekankan, memutus mata rantai penyebaran virus Corona tidak bisa lepas dari keterlibatan aktif masyarakat. Karena tanggungjawab pencegahan maupun penanganan tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Di (Suara NTB/dok) era menuju kebiasaan H. Mustaal baru atau new normal justru harus disikapi dengan meningkatkan kewaspadaan.

“Justru kondisi saat ini kita semakin meningkatkan kedisiplinan, bukan berarti kita lalai,” paparnya.

Perlu dipahami bersama dari hasil penelitian organisasi kesehatan dunia (WHO) bahwa penularan virus Corona tidak hanya melalui kontak fisik dengan manusia. Tetapi penyebaran sudah mampu melalui udara. Kelurahan telah mensosialisasikan, mengedukasi serta memberi saran mulai dari anak – anak maupun dewasa untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Kondisi saat ini, tidak bisa diprediksi orang yang sudah terpapar. Orang tanpa gejala setelah diperiksa ternyata positif. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. “Mulai sekarang harus membiasakan PHBS,” terangnya.

Di kelurahan Turida sendiri tercatat 23 kasus positif Covid-19. Kasus penularan melandai bahkan trennya menurun.

Pasalnya, warga yang terpapar yang telah menjalani isolasi diperbolehkan pulang oleh petugas kesehatan. Secara perlahan pelandaian kasus ini, Turida bisa menuju zona hijau.

Menurut Mustaal, program terus dimaksimalkan memutus mata rantai penyebaran virus melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL). Program ini dipadukan dengan kampung sehat yang menjadi inisiatif Polda NTB. Dua program ini berjalan maksimal, karena ruhnya sama – sama mewujudkan PHBS serta mendorong pencegahan penularan virus di tingkat lingkungan.

“Penerapan PCBL kita minta tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat membantu mensosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya.

Di satu sisi, Mustaal mengakui penerapan program itu tidak selamanya berjalan dengan baik. Kendalanya, pemahaman masyarakat yang disebabkan minimnya pengetahuan. Tetapi secara perlahan tetap diberikan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (cem)

(Suara NTB/dok)

Beri Contoh Taat Pajak KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyayangkan masih ada randis (kendaraan dinas) milik Pemkot Mataram yang belum membayar pajak. ‘’Seharusnya Pemkot Mataram memberi contoh taat bayar pajak,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Rabu (5/8) kemarin.

Pasalnya, anggaran untuk membayar pajak randis sudah disiapkan setiap tahun di OPD masing-masing. Kalaupun misalnya alasan randis-randis milik Pemkot Mataram belum membayar pajak karena terkena refocusing, menurut Wiska alasan tersebut tidak bisa diterima. ‘’Seharusnya untuk bayar pajak kendaraan tidak kena refocusing,’’ katanya.

Karena bagaimanapun juga, pembayaran pajak randis merupakan belanja rutin yang tidak boleh dipangkas. Untuk mengindari randis nunggak pajak, Wiska menyarankan supaya anggaran untuk pembayaran pajak randis ini, parkir di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing. ‘’Kalau itu memungkinkan secara aturan dan agar lebih tertib, saya pikir sangat perlu dianggarkan di OPD masingmasing,’’ katanya.

Kalaupun Pemkot Mataram, seperti disampaikan Asisten III, sudah menganggarkan pembayaran pajak randis di OPD masing-masing, kemudia, masih ada yang belum dibayar hingga batas akhir pembayaran, hal ini menurut Wiska merupakan bentuk kelalaian dari OPD bersangkutan. Terkait randis, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoal surat randis yang diduga ada yang hilang. ‘’Kalau banyak hilang, perlu dipertanyakan kinerja Bagian Umum Pemkot Mataram,’’ ucapnya.

Wiska sepakat dengan wacana yang diungkapkan asisten III untuk melakukan apel randis. Dengan adanya apel tersebut, akan terungkap mana randis yang belum bayar pajak, bahkan randis yang surat-suratnya hilang.

Namun demikian, apel ini harus dilakukan secara rutin. ‘’Nah bila perlu diumumkan di koran yang nunggak-nunggak itu,’’ sarannya.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini menegaskan, seharusnya ada kesadaran dari pimpinan OPD untuk memberi contoh taat membayar pajak. ‘’Jangan masyarakat diimbau taat bayar pajak, eh malah Pemkot yang nunggak pajak,’’ pungkasnya. (fit) I Gede Wiska

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap penyembelihan hewan kurban di sejumlah lokasi di Kota Mataram pekan kemarin. Ditemukan cacing hati pada 25 ekor hewan kurban.

Petugas langsung mengambil daging untuk dimusnahkan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM. menyampaikan jumlah hewan kurban tahun ini relatif lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 lalu. Tahun lalu, jumlah ternak disembelih 3.206 ekor dengan 259 lokasi penyembelihan. Saat ini, hanya 2.349 ekor dengan lokasi pemotongan 216 titik.

Perbandingan jumlah hewan kurban di Kecamatan Mataram tahun 2019 sejumlah 774 ekor turun menjadi 513 ekor. Kecamatan Selaparang dari 720 ekor menjadi 605 ekor. Kecamatan Ampenan dari 686 ekor turun menjadi 601 ekor. Kecamatan Sekarbela dari 324 ekor turun menjadi 214 ekor. Kecamatan

Sandubaya dari 395 ekor turun menjadi 240 ekor. Dan, Kecamatan Cakranegara dari 307 ekor menjadi 176 ekor. “Tahun ini jumlah ternak baik itu sapi dan kambing yang dikurban menurun,” kata Mutawalli, Rabu (5/8).

Proses pemotongan ternak dilakukan pengawasan. Justru terjadi kenaikan temuan cacing hati dari 22 kasus di tahun 2019 menjadi 25 kasus tahun ini. Prosesnya oleh petugas daging terkontaminasi cacing hati langsung diambil untuk dimusnahkan. “Iya, langsung diambil dagingnya untuk dimusnahkan,” jawabnya.

Temuan cacing hati karena kebanyakan hewan ternak baik sapi maupun kambing didatangkan dari luar daerah. Ternak banyak makan rumput liar yang tidak terkontrol oleh pemiliknya. Meskipun demikian, pihaknya dibantu oleh mahasiswa kedokteran hewan tetap mengawasi proses pemotongan hewan kurban setiap tahunnya.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA DAGING - Petugas dari Dinas Pertanian mengecek daging hewan kurban yang telah dipotong di salah satu lokasi di Kota Mataram pekan kemarin.

POTONG HEWAN - Pengurus Masjid Nurul Anwar memotong hewan kurban yang akan dibagikan ke masyarakat usai lebaran Idul Adha pekan kemarin.

“Seperti kambing dan sapi banyak makan rumput liar tapi tidak diawasi,” ujarnya. Disampaikan Mutawalli, tidak se-

mua hewan kurban terdapat cacing hati. Tiga kecamatan yakni Mataram, Selaparang dan Sandubaya hewan ter-

naknya secara keseluruhan sehat. Jika dikalkulasi dari jumlah yang sembelih temuannya relatif kecil. (cem/*)

Randis Pemkot Diduga Banyak Belum Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kendaraan dinas di Lingkup Pemkot Mataram diduga banyak yang belum membayar pajak. Padahal alokasi anggaran telah tersedia di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia bahwa pembayaran pajak kendaraan dinas adalah kegiatan rutin. Anggaran telah disediakan di masing – masing OPD. Artinya, tidak ada alasan bagi OPD untuk lalai bahkan tidak membayar kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas.

“Mungkin perlu kita ingatkan kembali, terutama penekanan ke Kasubag Umum di OPD. Biaya operasional sudah tersedia,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/8). Evi mengklarifikasi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKPB) randis yang digunakan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura tidak hilang. Dokumen itu disimpan di Badan Keuangan Daerah (BKD).

Untuk memperbaharui surat kendaraan harus dipin-

jam. “BPKB nya ada. Siapa bilang hilang. Itu ada di BKD yang simpan,” jawabnya.

Randis dengan nomor polisi DR 12 AK diduga bulan Juni belum membayar pajak sekaligus memperbaharui surat kendaraan karena terkendala tidak ditemukan BPKB. Evi tak memungkiri bahwa surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan dinas banyak yang hilang, sehingga mempersulit proses penyelesaian pembayaran pajak. Dikatakan, perlu mengumpulkan kembali kendaraan dinas untuk didata. “Sekali – kali perlu diapelkan kendaraan dinas ini.

Supaya tahu mana yang hilang STNK atau BPKB,” ujarnya.

Kasubid Aset pada BKD Kota Mataram, Devi, mengaku kesulitan dialami sering kali terjadi perubahan plat kendaraan antara yang dikeluar-

(Suara NTB/cem)

KENDARAAN DINAS - Sejumlah kendaraan dinas pejabat di Pemkot Mataram diduga banyak belum membayar pajak. Padahal, anggaran telah disiapkan di masing – masing OPD. Tidak tertibnya penyimpanan dokumen serta perubahan nomor kendaraan yang menyesuaikan dengan eselon menjadi pemicu. kan dealer dengan kebijakan pembagian randis sesuai eselon pejabat. “Plat yang dikeluarkan dari dealer empat digit. Setelah dibagikan berubah platnya mengikuti aturan eselon,” jelasnya.

Hal ini menyebabkan bukti BPKB randis sulit ditemu-

kan karena perubahan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggosok nomor rangka. Metode ini dinilai efektif mengetahui dokumen kepemilikan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat maupun ASN lainnya. “Sudah beberapa kali pergantian. Nanti

dicek dulu nomor rangka kendaraannya,” ucapnya.

Perubahan nomor plat kendaraan bisa saja diubah menyesuaikan dengan eselon pejabat. Proses penggantian harus ada surat keputusan (SK) penggunaan dari pemerintah daerah. (cem)

Empat Parpol Belum Kampanye Terbuka Masih Cairkan Bantuan Dana Pilkada Mataram

Mungkin Dilaksanakan

Mataram (Suara NTB) – Penyelenggaraan rapat umum atau kampanye terbuka untuk Pilkada 2020 di Kota Mataram disebut masih mungkin dilakukan. Pasalnya, walaupun Mataram secara umum masih dalam zona merah pandemi virus corona (Covid-19), namun beberapa wilayah kelurahan tercatat sebagai zona hijau.

Ketua KPUD Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan untuk menggelar rapat umum masing-masing bakal calon diwajibkan mengikuti rekomendasi gugus tugas penanganan Covid-19.

“Kalau di Kota Mataram, itu per wilayah. Misalnya di lapangan Selagalas. Kalau keluarahannya zona merah maka adas dasar rekomendasi gugus tugas akan ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (5/8).

Untuk itu, pihaknya bersama Pemkot Mataram dalam waktu dekat akan memetakan area publik di masingmasing kelurahan zona hijau.

Khususnya yang boleh digunakan sebagai lokasi rapat umum Pilkada 2020.

“Berdasarkan rekom gugus kita akan tetapkan lapanganlapangan yang memungkinkan untuk dilaksanakan rapat umum. Kapasitasnya tetap 50 persen dari kapasitas yang ada,” ujarnya. Dicontohkan, jika lapangan yang dijadikan lokasi memiliki kapasitas 1.000 orang, maka peserta yang hadir dalam rapat umum dibatasi sebanyak 500 orang. “Melebihi itu nanti bisa ditindaklanjuti Bawaslu,” sambungnya.

Diterangkan, pengaturan tersebut telah disesuaikan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Di mana rapat umum

(Suara NTB/bay)

M. Husni Abidin mungkin dilaksanakan pada daerah yang bukan zona merah Covid-19 dan tidak terisolir. Sedangkan untuk daerahdaerah zona merah, sesuai Pasal 64 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020, disarankan melakukan rapat umum melalui media daring.

Jika pasangan calon melakukan rapat umum secara langsung, maka diharuskan memenuhi beberapa kriteria. Antara lain dilakukan di ruang terbuka, dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia, dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

Kemudian membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka dengan

memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antarpeserta rapat umum, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada wilayah setempat.

Jadwal kampanye rapat umum sendiri disusun oleh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan dengan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

Untuk menjamin penyelenggaran Pilkada 2020 tidak menimbulkan klaster baru, Husni menyebut pihaknya juga telah menyiapkan pola pemilihan sesuai protokol kesehatan. Pengaturan tersebut termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas TPS dan pemilih.

Dicontohkan seperti pengaturan tinta tanda pemilih yang kedepan akan menggunakan tinta tetes untuk menghindari potensi penularan. “KPU sudah menetapkan itu, tinggal tunggu surat resminya. Untuk paku (pencoblos) memungkinkan 1 paku, tapi disemprotkan (disinfektan) setiap kali pakai,” jelasnya.

Selain itu, pemilih juga diwajibkan menggunakan sarung tangan yang akan disediakan di masing-masing TPS saat melakuan pencoblosan serta wajib menggunakan masker. “Khusus masker kita siapkan cadangan, tapi kita imbau agar pemilih memakai masker dari rumah. Bagi yang memang tidak punya sama sekali masker, kita siapkan di TPS,” tandas Husni. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram meminta empat partai politik (parpol) segera mengurus pencarian bantuan dana parpol yang dianggarkan dalam APBD murni Kota Mataram 2020. Partai tersebut masing-masing Gerindra, NasDem, PKPI, dan PPP. “Empat yang belum ini ternyata adalah permasalahan di internal mereka. Kalau anggaran sudah tersedia, tapi permasalah di kepengurusan,” ujar Kepala Bakespoldagri Kota Mataram, Rudi Suryawan, Rabu (5/8).

Diterangkan, sampai saat ini baru tujuh parpol di Kota Mataram yang telah menyelesaikan pencairan dana bantuan tersebut, masing-masing Partai Berkarya, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PDIP, PKB, dan Hanura. “Kemarin Hanura terakhir, sekarang sudah masuk ke keuangan (laporannya),” ujar Rudi.

Untuk memaksimalkan penggunaan dana bantuan yang disediakan Pemkot Mataram tersebut, pihaknya telah menyurati kembali 4 Parpol yang belum menyelesaikan pencarian. Hal tersebut menurutnya menjadi atensi, mengingat hanya Kota Mataram yang saat ini belum menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana parpol tersebut.

“Mungkin karena sibuk mempersiapkan Pilkada juga. Kemarin hasil koordinasi dengan Parpol, mereka masih menunggu keputusan partai,” jelas Rudi.

Dari segi anggaran yang disiapkan, menurutnya sampai saat ini tidak mengalami perubahan.

Pencarian sendiri disebutnya harus dilakukan tahun ini.

Jika tidak, dana bantuan parpol yang disiapkan akan hangus. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat pemerintah telah melonggarkan penggunaan dana bantuan tersebut.

Dicontohkan berdasarkan aturan sebelumnya dana ban-

(Suara NTB/bay)

Rudi Suryawan tuan tersebut dialokasikan untuk mendukung pendidikan politik dan aktivitas kepartaian. Tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas atau pengadaan barang di masing-masing Parpol.

“Sekarang untuk sewa kantor pun dibolehkan, karena diubah aturan dari pusat. Untuk menggaji tenaga sekretariat boleh juga. Karena itu saya lihat, banyak yang dipakai untuk sewa kantor,” jelasnya.

Masing-masing Parpol menerima jumlah bantuan dana yang berbeda. Disesuaikan dengan jumlah raihan suara pada Pemilu Legislatif 2019 lalu dengan nilai per satu suara sebesar Rp4.540.

Dengan demikian besaran bantuan dana Parpol yang diperoleh masing-masing Parpol antara lain Golkar sebesar Rp165.260.450, Gerindra Rp147. 186.800, PDIP sebesar Rp107.706.109, dan PKS sebesar Rp103.430.800.

Kemudian Demokrat sebesar Rp85.730.105, PPP Rp75.736.100, PAN Rp73.745.000, PKB Rp72.898.000, NasDem Rp58.479.000, Partai Berkarya Rp51.206.00, PKPI Rp33.936.000, dan Partai Hanura sebesar Rp31.713.000. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Masyarakat Mulai Kesulitan Dapatkan Elpiji Subsidi

Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat (konsumen) mengaku kesulitan mendapatkan isi ulang elpiji subsidi (3 Kg). Beberapa pengecer juga mengaku sulit mendapatkan pasokan dari pangkalan sebulanan terakhir. Siang kemarin, SPBU Karang Jangkong diserbu. Masyarakat datang dari berbagai arah membawa tabung elpiji 3 Kg kosong untuk ditukar dengan tabung yang sudah berisi. penyebab limitnya. Sebab sampai saat ini, belum ada momen besar yang mengakibatkan tinngginya permintaan masyarakat. sebelum lebaran Idul Adha 1441 H/2020, Pertamina bahkan menyiapkan tambahan sebanyak 52.000 tabung.

Dalam sehari rata-rata penyaluran elpiji subsidi di NTB sebesar 335 Mton sampai 350 Mton. Tidak terjadi lonjakan permintaan. Meskipun diakuinya, pengurangan konsumsi elpiji tabung 50 Kg mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Stok elpiji saat ini mencapai 964 Mton. Cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tiga hari. Kendati demikian, suplai stok tak pernah berhenti tanpa menunggu cadangan stok menipis.

Dalam waktu dekat, Pertamina bahkan akan melakukan penambahan sebanyak 48.000 tabung pada pekan ini untuk memenuhi kemungkinan lonjakan permintaan. “Sebebarnya tidak ada masalah dalam stok dan distribusi.

Mungkin yang perlu kita ingatkan adalah bagi masyarakat

Minim, Perusahaan Lokal Jadi Eksportir Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Seharusnya perusahaan lokal menjadi tuan di rumahnya sendiri. Mengelola potensi Benih Bening Lobster (BBL) di perairan selatan NTB yang kini diburu, setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 12 Tahun 2020 tentang tata kelola lobster, kepiting dan rajungan. Ada puluhan perusahaan yang telah mengajukan diverifikasi oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram agar mendapat izin dari Kementerian Kelautan Perikanan RI menjadi perusahaan pembudidaya dan pengekspor BBL. Sebanyak 30 perusahaan ingin mengambil BBL dari NTB. Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi di ruang kerjanya, Rabu (5/8) kemarin, mengaku jumlah perusahaan yang mengajukan izin menjadi eksportir terus bertambah. Sekitar 20-an perusahaan sudah diverifikasi. Per 31 Juli 2020, ada 15 perusahaan yang telah melalulintaskan BBL ke luar NTB. Nilainya mencapai Rp5,8 miliar dari total sebanyak 468.126 ekor BBL yang dikeluarkan setelah terbitnya Permen KP yang melonggarkan budidaya hingga ekspor benih lobster.

Suprayogi menyebut, dari 15 yang sudah mengirim keluar daerah, hanya ada tiga perusahaan yang diketahuinya perusahaan lokal. CV. Sinar Lombok, PT. Nusa Tenggara Budidaya, PT. Gerbang Lobster Nusantara. “Sisanya dari perusahaan luar semua. Tapi orang lokal bermitra dengan perusahaan-perusahaan luar ini,” ujarnya. Minimnya perusahaan lokal ambil bagian, diperkirakan karena kurangnya jaringan luar negeri. Terutama jaringan ke Vietnam yang menjadi pasar utama ekspor lobster. Sehingga sumber daya alam lobster yang cukup besar di NTB, sebagian besarnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan dari luar NTB. “Bukan berarti rugi sama sekali. Tidak. Karena orang-orang lokal ini banyak bermitranya dengan perusahaan-perusahaan luar yang mengekspor,” imbuhnya. Harga pembelian benih lobster di tingkat nelayan rata-rata Rp11.000/ekor untuk benih lobster jenis pasir, dari Rp30.000/ekor untuk benih lobster jenis mutiara. informasi yang diterima Suprayogi, di Vietnam harga jualnya mencapai Rp200.000/ekor.

Pemerintah telah menetapkan enam bandara untuk melalulintaskan langsung benih lobster keluar negeri. Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Bandar Udara Internasional Kualanamu, dan Bandar Udara Internasional Lombok.

“Untuk sementara ini, ekspor langsung benih lobster dilakukan dari bandara di Jakarta. Lima bandara lainnya belum boleh sementara sampai keluarnya tarif terbaru PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ekspor dari bandara internasional di Jakarta dilakukan oleh perusahaan dengan menempatkan jaminan senilai tertentu di bank yang ditunjuk pemerintah.

“Kalau sudah tarif PNBP ditetapkan Sri Mulyani (Menteri Keuangan), ekspor benih lobster bisa dilakukan langsung dari Bandara Lombok,” Suprayogi ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

ELPIJI - Masyarakat berebut mendapatkan elpiji subsidi isi ulang di SPBU Karang Jangkong. Diduga karena beberapa waktu terakhir masyarakat kesulitan mendapatkan isi ulang di pengecer. yang kategori mampu, kiranya menggunakan elpiji non subsidi,” demikian Mahfud.

Sementara Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana

Migas) Provinsi NTB, I Komang Gandhi mengatakan, jika di suatu wilayah terjadi kelangkaan, diharapkan bersurat kepada pemerintah atau Hiswana Migas untuk

diproses dan diajukan penambahan distribusi pasokan ke wilayah tersebut. “Kalau mau dibilang permintaan tinggi, apa kira-kira momen yang harus membuat permintaan

Triwulan II

Ekonomi NTB Tumbuh Jauh Lebih Baik dari Perkiraan Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2020 ini tumbuh 0,52 persen dengan memasukkan kategori tambang. Pertumbuhan ini disebut-sebut jauh lebih baik dari yang diperkirakan.

Berdasarkan hasil olahan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, secara nasional pada triwulan II tahun 2020 ini ekonomi nasional tumbuh -4,19%. Sementara pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memasukkan kategori tambang tumbuh menjadi 0,51 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara year on year (yoy) dibanding triwulan II tahun 2019 lalu, ekonomi NTB tumbuh -1,41% dan tumbuh -7,97% tanpa tambang. Sementara pertumbuhan nasional pada periode yang sama tumbuh -5,32%.

Perekonomian Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 32,79 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,07 triliun.

Struktur PDRB NTB dari sisi produksi didukung oleh Pertanian: 27,53%, Pertambangan: 16,90%, Perdagangan : 14,48%, Konstruksi: 7,95%, Administrasi Pemerintahan: 6,53%. Terhadap pertumbuhan ekonomi, pada triwulan II tahun 2020 ini, lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi (yoy) Pertambangan : 47,78%, Informasi dan Komunikasi : 17,81%, Jasa Keuangan dan Asuransi : 10,83%, Listrik dan Gas: 9,03%, Pengadaan Air: 4,96%.

Sementara struktur PDRB NTB dari sisi pengeluaran paling besar pengeluaran konsumsi rumah tangga : 62,24%, PMTB : 35,18%, Pengeluaran konsumsi pemerintah : 15,53%, Ekspor luar negeri : 5,26%, Impor luar negeri : 2,92%. Dan Kelompok dengan Pertumbuhan Tertinggi-Kontraksi Terendah (yoy), ekspor luar negeri : 19,81%, Impor luar negeri : 8,73%, Pengeluaran konsumsi pemerintah : -2,63%, Pengeluaran konsumsi rumah tangga : 2,95% dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT : -4,68%.

(Suara NTB/bul)

AKTIVITAS EKONOMI - Salah satu aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19, di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram Sarwoto, Deputy Bidang Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB mengatakan, pertumbuhan tambang pada triwulan II’2020 tumbuh sangat signifikan, didorong peningkatan produksi pada triwulan II’2020 serta efek dari LU pertambangan dan penggalian yang terkontraksi -10,76% di triwulan II’2019. “Historisnya triwulan II turun. Tapi Alhamdulillah bisa lebih baik. Tambang tumbuhnya lebih tinggi dari proyeksi kita. qtq proyeksi kita ekonomi

tumbuh -7,” ujarnya.

Agar pertumbuhan ekonomi NTB lebih baik ke depan, menurutnya yang perlu didorong antara lain pengeluaran pemerintah yang secara yoy masih turun -2,62%. Konsumsi rumah tangga juga dapat ditingkatkan lewat bantuan-bantuan sosial.

Salah satunya seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. “Bantuan pemerintah juga berpengaruh signifikan untuk menaikkan konsunsi dan pengeluaran pemerintah,” demikian Sarwoto. (bul)

tinggi. Lebaran juga sudah lewat. Kemungkinan menurut hemat saya, masyarakat panic buying. Khawatir terjadi kelangkaan, akhirnya berebut nyari,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan stakeholders lainnya bergerak bersama-sama untuk mencari akar persoalannya. Jika terindikasi ada spekulan yang bermain, harusnya ditindak. (bul)

Kekeringan Tak Pengaruhi Target Produksi Komoditas Pangan Mataram (Suara NTB) Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di NTB sejauh ini belum berpengaruh terhadap sektor pertanian.

Target produksi komoditas pangan juga masih sesuai yang direncanakan. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si kepada Suara NTB, Selasa (4/8) kemarin.

Data komulatif luas tambah kekeringan pada tanaman pangan (padi dan jagung) musim tanam 2019/ 2020 dan MK. 2020 keadaan sampai tangggal 15 Juni 2020 yaitu, luas tanam 276,664.30 hektar.

Luas terkena dampak 33,199.04 hektar. Luas yang mengalami puso 423.00 hektar, dan luas yang dipulihkan 31,249.20 hektar. Sementara laporan terbaru kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim pada tanaman pangan per 1- 15 Juli 2020 adalah 12 hektar. Yang sudah tertangani 9 hektar. Yang terdampak adalah Praya Lombok Tengah bagian barat dan daya.

Sementara di Lombok Utara adalah Bayan. Di Lombok Timur adalah wilayah selatan di Selong Belanak. Dari luas tanam 480 hektar tahun ini, rasio yang terkena dampak sangat kecil. Jauh di bawah batas maksimal 7 persen.

Tahun ini target produksi padi sebesar 2,6 juta ton. Demikian juga target produksi jagung 2,6 juta ton. Pencapaian produksi padi sudah sebesar 1,8 juta ton dan jagung 1,6 juta ton. “Kekeringan tidak mempengaruhi target produksi kita. karena rasionya sangat kecil,” jelas Husnul Fauzi.

Pada bagian lain, pendapatan petani masih cukup mem-

bahagiakan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Pada bulan Juli 2020 ini, NTP total sebesar 106,50 atau naik 0,76 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.

Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) meningkat sebesar 0,90 persen, lebih besar dari peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) sebesar 0,13 persen. Atau dengan kata lain, NTB di atas 100 adalah pendapatan yang diterima petani lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan petani.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan Juli 2020 sebesar 106,51 atau naik 0,76 persen dibandingkan dengan bulan Juni 2020 sebesar 105,71. Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang hanya sebesar 96,23 NTUP sub sektor lainnya masingmasing sebagai berikut : Tanaman Pangan 107,22; Tanaman Hortikultura 104,67 ;Peternakan 108,84; dan Perikanan 106,86. (bul)

H. Husnul Fauzi

1.100 Petani Lombok Dibiayai dengan Skema Sinergi KUR Tani Korporasi Mataram (Suara NTB) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mataram telah membiayai 1.100 petani melalui skema Sinergi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Korporasi.

Sasarannya adalah petani tembakau, bawang putih, padi dan jagung. Didukung Kementerian Pertanian RI, sejumlah perusahaan terlibat mendukung petani di Lombok

dengan skema korporasi ini.

Diantaranya adalah Pupuk Kaltim dan Petrokimian sebagai penyedia pupuk dan pendampingan kepada petani.

BNI sebagai banyak yang menyediakan pembiayaan terhadap kebutuhan petani dari pengolahan hingga penjualan hasil produksi. Sementara Jasindo sebagai perusahaan penjamin kredit petani

jika gagal panen. Kementerian Pertanian telah menunjuk dua offtaker yang akan membeli hasil produksi petani.

Yaitu M-Tani dan DNA. Offtaker ini adalah perusahaan-perusahaan besar nasional.

“Tujuan kerjasama dengan korporasi ini agar hasil produksi petani bisa terdongkrak dua kali lipat dari

biasanya. Demikian juga hasil penjualannya,” kata Pemimpin BNI Mataram, Amiruddin di ruang kerjanya, Rabu (5/8) kemarin. BNI sendiri telah membiayai 1.100 petani dengan KUR. Nilai pembiayaannya mencapai Rp26 miliar. Kredit ini dibayar oleh petani secara musiman. Hasil produksinya yang diserap oleh M-Tani dan

Amiruddin (Suara NTB/bul)

DNA akan dibayar kepada BNI. Kelebihan keuntungannya akan dikembalikan kepada petani.

Amir mengatakan, untuk program ini, terdapat sebanyak 25.000 Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) di Pulau Lombok. Hasil verifikasinya, baru 8.600 petani yang akan siap dibiayai. Untuk petani jagung dan padi, dalam satu

hektar akan mendapat pembiayaan Rp15 juta. Sementara petani tembakau dibiayai oleh BNI sebesar 30 juta perhektar. Dan petani bawang putih diberikan sampai Rp50 juta perhektar. “Tanpa jaminan. Melalui program ini, Lombok menjadi pilot project nasional pendampingan kepada petani dengan pola keroyokan ini,” demikian Amir. (bul)

(Suara NTB/dok)

Beberapa diantara orang yang berebut ini mengaku untuk kebutuhan dan usaha kecil-kecilannya. Ada yang datang membawa dua tabung, empat tabung, bahkan lebih.

Banyak yang menggunakan kendaraan roda tiga. Petugas SPBU yang melayani nampaknya kewalahan. Salah satu pengecer kepada Suara NTB mengaku sudah sebulan ini kesulitan mendapatkan suplai dari pangkalan.

“Karena musim tembakau,” katanya memastikan. Padahal, musim tembakau belum juga massif dimulai. Pengecer ini mengaku menjual dengan harga Rp20.000/tabung isi ulang. Sales Area Manager Retail NTB, Mahfud Nadyo Hantoro dikonfirmasi mengatakan sampai saat ini tidak ada kendala dalam penyaluran. Hanya saja mungkin keterlambatan dalam proses distribusi hingga ke tingkat pangkalan.

“Karena ada proses. Tidak bisa langsung-langsung didistribusikan,” ujarnya. Jika dikatakan stok limit, Mahfud justru mempertanyakan faktor

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Bisa Cetak Akte dan KK Sendiri DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) bulan Agustus ini mulai menerapkan kebijakan baru terkait pembuatan akte kelahiran serta kartu keluarga (KK). Di mana masyarakat sekarang bisa mencetak sendiri akte serta KK-nya tanpa harus menunggu pencetakan oleh Disdukcapil setempat.

Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, kepada wartawan, Rabu (5/ 8), menjelaskan, pihaknya sudah tidak lagi mencetak akte serta KK menggunakan security print atau (Suara NTB/kir) blangko khusus. Tetapi Baiq Anita Nindiana hanya menggunakan kertas HVS 80 gram. “Ini sesuai dengan regulasi terbaru, soal pencetakan akte serta KK. Di mana bisa menggunakan kertas HVS dengan berat 80 gram saja,” terangnya.

Adanya kebijakan tersebut, masyarakat sekarang lebih mudah dalam memperoleh akte maupun KK, khususnya lagi masyarakat yang akte maupun KK-nya hilang, karena tidak perlu menunggu ada blanko khusus baru bisa mencetak kembali akte maupun KK. “Jadi masyarakat ketika mengurus akte maupun KK, baik itu baru maupun pengganti, kalau sudah selesai diurus tinggal meminta file pdf di petugas Disdukcapil Loteng. Setelah itu bisa mencetak sendiiri menggunakan kertas. Sehingga jauh lebih cepat,” tegasnya.

Masyarakat dalam hal ini pun tidak perlu khawatir terkait orisinalitas akte maupun KK yang dicetak secara mandiri tersebut.

Walaupun hanya menggunakan kerta HVS biasa saja. Jika itu file yang dikeluarkan dari Disdukcapil Loteng, bisa dipastikan dokumen tersebut resmi dan berlaku secara nasional. Disinggung potensi terjadinya manipulasi data akte maupun KK itu nantinya, Anita mengaku kecil kemungkinannya. Karena file yang dikirim sudah dalam bentuk pdf yang sulit diubah. Jika pun bisa diubah, maka ketika dilakukan pengecekan, dengan sendiri akan diketahui. Mengingat, sumber datanya hanya satu.

Ia pun menegaskan, kebijakan tersebut diterapkan semata-mata untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat pun tidak perlu harus menunggu sampai berhari-hari untuk memperoleh dokumen kependudukan. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada, semua bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan sekarang tidak hanya di kantor Disdukcapil Loteng saja. Tapi sudah bisa dilakukan di masing-masing desa dan kecamatan. “Yang mau mengurus dokumen kependudukan tidak harus di kantor Disdukcapil. Sudah bisa langsung di desa ataupun di kecamatan,” pungkas Anita. (kir)

Capaian Pendapatan Penuhi Target Giri Menang (Suara NTB) Total pencapaian pendapatan Perusahaan Daerah PT. Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Perseroda mampu mencapai target 100 pada semester I ini (Januari-Juni).

Meski di tengah pandemi, pendapatan perusda ini mencapai Rp72 miliar lebih atau 98 persen. Sedangkan 2 persen lebih pendapatan yang tidak tercapai itupun akibat dipakai untuk subsidi tarif (diskon) sebesar 50 persen selama tiga bulan setara dengan nilai 2 persen lebih atau sekitar Rp 2 miliar.

Direktur Utama PT. AMG(Suara NTB/her) M Perseroda H. L. Ahmad Zaini H. L. Ahmad Zaini mengatakan, berdasarkan kalkulasi capaian pendapatan pada semester pertama mencapai 98 persen dari total target pendapatan PT AMGM mencapai Rp 74,4 miliar lebih. Pihaknya mampu merealisasi pendapatan Rp72,8 miliar lebih, selisih yang tidak tercapai dan dipakai untuk menutupi subsidi Rp1,7 miliar lebih. Sementara nilai subsidi diskon tarif mencapai Rp 2 miliar selama tiga bulan. “Jadi utuh pendapatan kami 100 persen tercapai, karena dipakai untuk subsidi (diskon) itu,” jelasnya.

Diakuinya, pendapatan ini bisa dicapai dengan memaksimalkan efisiensi. Pihaknya mampu menekan biaya operasional sebesar 82 persen. Seharusnya biaya 100 persen, namun mampu dihemat sebesar 10 persen lebih. Sementara dari sisi nilai keuntungan pun mampu dinaikkan hingga 30 persen, karena realisasi mencapai 130 persen selama pandemi ini dari target yang dibebankan.

Target yang dibebankan Rp 14 miliar, namun mampu dicapai Rp 19 miliar. Meski demikian, pihaknya meningkatkan biaya pengamanan diri, seperti Alat Pengaman Diri (APD), vitamin untuk daya tubuh dan gizi bagi kepada petugas lapangan. (her)

Koordinasi Lemah

KPM Graduasi Masih Terima Bantuan Selong (Suara NTB) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terkesan tumpang tindih. Pasalnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya telah digraduasi sampai saat ini masih menerima bantuan. Kondisi ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Ahmat., SKM, MM, menjelaskan, terjadinya KPM graduasi yang menerima (Suara NTB/yon) bantuan dikarenakan datanya H. Ahmat tidak terhapus di dua sistem, yakni PKH dan TKSK yang menangani BPNT. Data tersebut hanya dihapus di PKH, namun tidak dihapus pada sistem penerima di BPNT yang tidak terlepas dari masih lemahnya koordinasi.

“Akibat koordinasi yang lemah itulah sehingga KPM masih menerima bantuan meskipun sudah dilakukan graduasi. Koordinasi antara PKH dan BPNT ini yang tidak terlaksana,” jelasnya.

Adapun jumlah KPM yang digraduasi hampir 2000 KK dengan BPNT yang masih menerima dan PKH sudah tidak lagi.

Kondisi inipun cukup merugikan. Untuk itu, Dinsos Lotim sudah memanggil Koordinator Kabupaten PKH dan TKSK, sehingga diharapkan koordinasi ke depan dapat lebih kuat. Sementara untuk jumlah PKH dan BPNT sebanyak 159.000 KK dengan terjadi pengurangan, sehingga saat ini tercatat 134.000 KK. Menurut H. Ahmat, program penyaluran BPNT dan PKH merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, karena bantuan diberikan secara berkesinambungan. Terutama ketika disertai dengan penyajian data yang sesuai fakta di lapangan, sehingga operator desa dapat melakukan perubahan data. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Loteng Dukung Penerapan Denda bagi Pelanggar Protokol Covid-19 Praya (Suara NTB) Kebijakan penerapan denda hingga Rp 500 ribu bagi pelanggar protokol Covid-19, khususnya yang tidak menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah oleh Pemerintah Provinsi NTB, mendapat dukungan positif Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Menurut Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, penerapan sanksi denda tersebut bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Tetapi demi kepentingan masyarakat secara luas. “Jadi jangan lihat besaran dendanya. Tapi mari lihat tujuan sanksi tersebut diterapkan. Itu semua demi kepentingan masyarakat umum,” ujarnya di hadapan warga Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut saat Touring Forkompinda Loteng

dalam rangka Sosialisasi Protokol Covid-19, Rabu (5/8).

Penerapan denda, ujarnya, sebagai salah satu cara mendisiplinkan masyarakat. Supaya lebih patuh dalam menjalankan protokol Covid-19 di kehidupan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini dan bukan bertujuan untuk memberatkan masyarakat.

Artinya, jika masyarakat tidak mau diberatkan dengan adanya denda tersebut caranya harus disiplin menjalankan protokol Covid-19. Minimal dengan menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. “Kalau masyarakat disiplin menjalankan protokol Covid-19, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi.

Tapi karena masyarakat cenderung abai dengan protokol Covid-19, maka kebijakan ini diterapkan,” ujarnya.

Suhaili mengungkapkan, saat ini penyebaran Covid-19 masih terus berlangsung. Bahkan ada indikasi semakin ganas dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Hampir di semua kabupaten/kota di NTB

(Suara NTB/kir)

SAMBUTAN - Bupati Loteng H.M.Suhaili FT memberikan sambutan di hadapan warga Desa Tanak Awu saat sosialisasi protokol Covid-19. tidak ada yang bebas dari Covid-19 tertinggi di NTB denpenyebaran Covid-19. Loteng i gan jumlah kasus Covid-19 saat ini menempati urutan ke yang masih terkonfirmasi seenam daerah dengan kasus banyak 33 kasus. (kir)

Wisatawan Optimis, 99 Persen Reservasi Tak Dicabut

(Suara NTB/her)

DIPERBAIKI - Akses jalan rusak di Desa Batu Putih Sekotong akan segera diperbaiki pada tahun ini.

Akses Jalan 9,3 Kilometer Dibangun Tahun Ini Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan sepanjang 9.3 kilometer di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) akan dibangun tahun ini. Akss jalan yang telah lama dikeluhkan ini tengah dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sebagai penunjang destinasi wisata di daerah ini, Pemdes setempat berencana membangun monumen nol kilometer.

Kepala Desa Batu Putih, Fajrin Nur mengatakan terkait rencana pembangunan akses jalan sepanjang 9,3 kilometer ke daerah itu sudah masuk lelang.

“Informasi nya sudah masuk lelang, mudahan segera direalisasikan pembangunannya,” jelasnya, Rabu (5/8).

Pembangunan akses jalan ini dimulai dari Simpang Tiga Desa Pelanggan hingga pintu gerbang

Taman Wisata Alam (TWA) di Dusun Labuan Poh. Rencananya, jalan ini tidak diperlebar hanya tambahannya rabat satu meter di sisi kiri dan kanan, sehingga lebarnya mencapai 5 meter.

Awalnya lelang proyek ditunda, pada bulan April lalu karena kebijakan refocusing. Namun kembali masuk pada awal Juli lalu dari pihak Bappeda dan awal bulan Agustus dari Dinas PUPR. Rencananya pengerjaan jalan memakan waktu tiga bulan, hingga bulan Desember. Pihak desa dan masyarakat sangat bersyukur dengan rencana pembangunan jalan ini. Karena telah lama dikeluhkan warga, akibat kondisi jalan sempit. Ketika hujan kondisi jalan becek karena berlubang-lubang di mana-mana. Dibangun akses jalan ini pun dinilai akan mampu menunjang pariwisata di

daerah setempat.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, Pihak desa sendiri berencana membangun monumen nol kilometer di daerah perbatasan ujung barat pulau Lombok tersebut.

“Kami akan bangun monumen nol kilometer untuk menunjang pariwisata, kami sudah bersurat ke Pemda dan Pemprov untuk minta izin,” jelas dia.

Rencananya monumen ini akan dibangun di kawasan konservasi sumber daya alam, sehingga perlu izin ke Pemprov.

Kenapa dibangun monumen nol kilometer? Karena kata dia, posisi daerah ini berbatasan dengan perairan Australia, sehingga perlu ada di daerah ini. Di samping banyak dikunjungi oleh pengunjung, karena di lokasi ini juga ada tower dengan ketinggian sekitar 160 meter. (her)

Malas Kerja, Sanksi Tegas Menanti Para ASN di Lotim Selong (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) jadi atensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Terutama terkait tingkat kedisiplinan dan kepatuhan ASN dalam menjalankan kewajibannya. Bagi ASN yang malas bekerja, pemberian sanksi menanti.

Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, kepada Suara NTB, Rabu (5/8), menegaskan, pemberian sanksi dikarenakan tidak menaati aturan, melanggar dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku ASN. Untuk itu, mereka dikatagorikan masuk dalam melanggar disiplin dan sudah ada sanksi disiplin yang harus diberikan. ‘’Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS,’’ tegasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan saat ini berupa ASN malas bekerja dengan memanfaatkan tenaga honorer di setiap OPD. Kondisi ini tidak semestinya terjadi karena selaku ASN memiliki tupoksi yang melekat selaku abdi negara.

Dalam hal ini, Salmun Rahman

meminta kepada atasan atau kepala OPD selaku pejabat yang memiliki pengawasan melekat secara intens memantau hingga memberikan teguran dan sanksi terhadap bawahannya.

Dari BKPSDM juga dapat melakukan tindakan apabila ada laporan. Namun terlebih dahulu diminta kepada atasannya, karena apabila tidak mengontrol bawahannya, maka kepala OPD tersebut yang dapat dikenakan sanksi disiplin. Pihaknya juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah OPD. Langkah ini akan dilakukan karena untuk kalangan pejabat banyak yang tidak memahami dirinya selaku ASN, apalagi bawahannya. Sementara dalam menjaga harkat dan martabat ASN sangatlah luas. “Inilah yang terus disosialisasikan ke masing-masing OPD supaya masing-masing pimpinan OPD turut mengawasi disiplin ASN,”jelas mantan Kepala Bakesbangpoldagri Lotim ini.

Di samping itu, nantinya sosialisasi secara intens akan dilakukan melalui Diklat dan Prajabatan. Ini penting dilakukan karena ASN merupakan jabatan profesi yang melayani

masyarakat dan bersifat terikat serta bukan jabatan politik.

Bagi ASN yang tidak disiplin, bisa saja dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah, undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta kode etik ASN yang menjadi pedoman yang menuntut tanggung jawab suatu profesi sebagaimana PP Nomor 42 tahun 2002.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan seharihari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Agenda kunjungan wisatawan ke tiga Gili disikapi optimis oleh wisatawan mancanegara. Terbukti, meski situasi pandemi Covid19 belum mereda, para tamu yang melakukan reservasi booking secara online tidak membatalkan agenda kunjungannya.

“Banyak tamu yang jadwal kunjungannya bulan September ada yang optimis, mereka tidak mencabut reservasi yang dilakukan sebelum covid. Kalaupun tidak berkunjung sekarang, bisa tahun depan,” ungkap Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan, sebagian besar tamu tidak mencabut atau bahkan mengalihkan reservasinya ke negara lain.

Mereka tetap memilih tiga Gili sebagai destinasi wisata untuk berlibur musim panas.

“Mungkin hanya 1 persen wisatawan reservasi yang minta refund (pengembalian dana).

Bagi mereka, kalaupun tidak bisa tahun ini, bisa berlibur tahun depan. Bahkan dua tahun lagi juga ada,” sambungnya.

Animo itu menurut Kusnawan, menggambarkan tingkat kepercayaan wisatawan terhadap situasi dan kondisi Gili masih terjaga. Terlebih lagi, pada tahun 2021 mendatang terdapat penyelenggaraan MotoGP di Lombok. Agenda olahraga internasional ini dipercaya akan menjadi magnet ketertarikan wisatawan untuk memilih pulau

terpencil sebagai lokasi liburan.

Kusnawan tak menampik, pada situasi jangka pendek menghadapi Covid-19 banyak properti yang merumahkan karyawan.

Sebagian besar pelaku perhotelan berpikir ulang membuka usaha, mengingat beban operasional yang begitu tinggi.

“Properti besar masih berpikir untuk buka, karena market lebih kecil dibandingkan omset yang masuk untuk menutup biaya operasional. Memang insentif pajak masih berlaku, tetapi apa yang mau dibayar, pasar tidak ada,” paparnya.

Terhadap situasi lalu lintas wisatawan dalam sebulan terakhir, Kusnawan menyebut jumlah pengunjung Gili masih lebih banyak yang keluar dibanding yang masuk. Ia mencontohkan pada satu armada fastboat Blue Water - anggota GHA, jumlah tamu dari Bali ke Gili sebanyak 205 orang. Sedangkan wisatawan keluar (meninggalkan) Gili ke Bali sebanyak 254 orang.

Blue Water sudah tiga pekan mengangkut penumpang wisatawan dari Bali ke Lombok (Gili). Dalam sepekan mereka mengangkut penumpang sebanyak dua kali. “Mereka yang masuk ini rata-rata wisatawan yang length of stay-nya di Bali, ada juga ekspatriat sekaligus owner hotel.

Dan yang keluar ini, kebanyakan yang wisatawan length of stay di Gili dan pemegang paspor yang ekstensi imigrasinya sudah habis,” pungkasnya. (ari)

Berat, Penanganan Sampah di KLU Tanjung (Suara NTB) Tugas pengendalian dan penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih cukup berat.

Pasalnya, sepanjang tahun 2019 LH hanya mampu mengangkut volume sampah setara 50 persen produksi sampah wilayah perkotaan.

Kepala Dinas LH PKP KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Rabu (5/8) mengutarakan, volume sampah di wilayah KLU cukup tinggi. Untuk wilayah perkotaan saja (Pemenang dan Tanjung) jumlah produksi sampah mencapai 18.629.308 kg atau 18.529 ton per tahun. Sedangkan minimnya anggaran di Dinas LH PKP membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini belum maksimal mengangkut sampah.

“Volume sampah yang ditangani tahun 2019 sebesar 9.337 ton (setara 50 persen sampah kota). Itu pun dengan asumsi angkutan 26.677 meter kubik kali 0,35 kg,” ujarnya.

Sepanjang 2019, penanganan sampah se-KLU sebanyak 26.667 meter kubik. Di mana Dinas LH PKP melakukan pengangkutan sampah tiga Gili dan wilayah daratan. Dari angkutan bulanan, volume angkut terbanyak di bulan Oktober dan Desember sejum-

lah 2.485 meter kubik dan 2.479 meter kubik. Bulan lainnya berada di bawah angka tersebut.

Dinas LH mengangkut sampah menggunakan 3 jenis armada, yakni dump truck, Amrol dan roda tiga. Pada tahun 2019 lalu, angkutan dump truck tercatat 14.096 unit, 7,589 Amrol dan 4.492 roda tiga. “Optimalisasi angkutan sampah sangat berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya. Selain upaya Dinas LH PKP, masyarakat dan pelaku usaha juga memulai mengendalikan sampah. Salah satunya dengan memilah sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah plastik.

Sepanjang pantauan dinas, di lingkup usaha perhotelan baru terlapor tiga usaha hotel yang memilki sistem pengendalian sampah, yakni Hotel Seri Resort Gili Meno, Mina Hotel Tanjung dan Hotel Oberoi.

Dinas LH PKP juga berharap adanya dukungan anggaran untuk beberapa program kegiatan yang bisa mengendalikan sampah. Seperti menyediakan sarana dan prasarana berupa bak sampah pilah, gerobak sampah dorong, kantong plastik sampah, keranjang sampah ramah lingkungan, peralatan kebersihan, Amrol sebanyak 2 unit, motor roda tiga dan kontainer sampah. (ari)

Kalau Tidak Penuhi Syarat

Tidak Memaksakan Diri Maju di Bursa Ketua DPD I Golkar H. Fauzan Khalid yang saat ini menduduki jabatan Bupati Lombok Barat (Lobar) menanggapi isu yang menyebut dirinya maju di perebutan kursi nomor satu di Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB. H. Fauzan Khalid tak ingin dianggap memperuncing persaingan perebutan posisi Ketua DPD I Golkar tersebut, karena ia tak akan memaksakan diri maju, kalau tidak memenuhi syarat.

MESKI ramai diisukan maju pencalonan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, dirinya tetap mengacu apakah dirinya memenuhi syarat sebagai calon ataukah tidak? Kalau tidak memenuhi syarat tentunya ia tidak bisa maju. Meskipun

demikian sangat manusiawi, dirinya memiliki keinginan untuk maju mencalonkan diri.

“Keinginan itu (maju pencalonan) ada,” akunya, Rabu (5/8).

Dikatakan, orang meributkan dirinya ke Jakarta, karena dinilai melakukan lobi. Akan tetapi per-

soalannya, apakah dirinya bisa memenuhi syarat maju atau tidak? Kalau bisa memenuhi syarat, maka ada kemungkinan dirinya maju. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat, ia tak akan memaksakan diri.

Terkait kemungkinan celah mendapatkan diskresi dari ketua umum DPP Golkar supaya dirinya bisa maju, menurut dia kalau ada diskresi itu tentu kemungkinan ia bisa memenuhi syarat untuk maju.

“Artinya kan bisa memenuhi syarat,”tegas dia.

Terkait tudingan dirinya dianggap memperuncing suasana

perebutan posisi Ketua DPD I Partai Golkar NTB, mantan Ketua KPU NTB ini menjawab santai. Bupati dua periode ini meminta agar menanyakan ke pihak yang menuduh begitu.

Soal permintaan dari pihak pengurus partai yang memintanya tidak usah mencalonkan diri, cukup kader Golkar ingin maju? Fauzan Khalid pun lagilagi menjawab santai. Dirinya balik melemparkan pernyataan, kalau banyak kader Golkar kenapa mesti khawatir dengan kemunculan dirinya pada suksesi Ketua DPD partai berlambang beringin ini. (her)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sejumlah Lembaga Belum Serahkan SPJ BOP PAUD Tahap I

(Suara NTB/ist)

Sulaiman

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga awal Agustus, masih ada sekitar 10 persen lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 Tahap I, yang belum menyerahkan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa.

Artinya, sebut Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, melalui Kasi Kelembagaan, Sarana dan Prasana PAUD/PNF, Sulaiman, SPd, sudah 90 persen lembaga yang sudah

Sumbawa Dapat Insentif Rp14 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) belasan miliar dari pemerintah pusat. Insentif ini sebagai apresiasi pusat karena Sumbawa dinilai sebagai daerah yang memiliki kinerja baik dalam penanganan covid-19.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T membenarkan hal tersebut. Insentif yang diterima hampir mencapai Rp14 miliar. Dana tersebut akan diperuntukkan terhadap kegiatan pemulihan ekonomi.

“Kita mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan, sebagai daerah yang memiliki kinerja baik dalam penanganan covid, termasuk dalam hal penganggaran. Sudah masuk ke kas daerah. Nanti pokoknya untuk kegiatan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain insentif, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di masa covid-19. Apresiasi dimaksud yakni tidak adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Bahkan yang terbaru juga mendapatkan hadiah dari pusat berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Mengingat Sumbawa sudah menuntaskan kewajiban berupa hibah kepada institusi penyelenggara Pilkada. “Jadi anggaran untuk KPU sudah kita berikan sebagian. Kemudian anggaran untuk Bawaslu sudah dan untuk keamanan. Itu merupakan langkah-langkah yang diapresiasi dari pusat,” bebernya.

Menurutnya, disamping fokus dalam hal penanganan covid, Pemkab Sumbawa juga tetap mengalokasikan anggaran untuk halhal yang bersifat priotitas. Baik itu yang merupakan kebutuhan daerah maupun instruksi dari pemerintah pusat. Kemudian beberapa belanja aparatur juga sudah dikembalikan. Misalnya untuk operasional listrik, telepon dan honor tenaga kontrak. “Jadi tetap berproses penyesuaian anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ada longgar, maka segera didistribusikan kepada OPD agar mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” tandasnya. (ind) H. Wirawan Ahmad

menyerahkan SPJ. Meski seharusnya pelaporan SPJ ini harus tuntas bulan Juni lalu.

Tetapi mengingat pencairan dana Tahap I sedikit telat, bahkan ada yang dicairkan bulan Juni, Dinas Dikbud sebagai tim verifikator SPJ BOP PUAD, akhirnya mengambil kebijakan. Dengan memberikan batas terakhir penyerahan pertanggungjabawan diperpanjang hingga 15 Juli lalu.

Kenyataannya, hingga 3 Agustus, masih ada pula lembaga PAUD yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. Mayoritas lemba-

ga ini berada di wilayah kecamatan. Sehingga Dinas Dikbud Sumbawa bakal menjatuhkan sanksi. Tetapi sebelum sanksi itu diberikan, akan dilihat terlebih dahulu latar belakang apa penyebab keterlambatan penyerahan SPJ ini.

“Apakah karena memang lembaganya yang lalai, atau karena pengiriman barang oleh perusahaan terjadi keterlambatan akibat pandemi Covid-19. Ini yang masih kita telusuri. Kalau memang lembaganya yang lalai, tentu ada sanksi. Bentuk sanksinya nanti kita koordinasikan dengan

Kabid dan Kadis Dikbud. Tapi kalau keterlambatan ini akibat dari pengiriman barang dari pihak perusahaan, masih kita tolelir,”ujar Sulaiman.

Sulaiman berharap penyerahan SPJ tahap pertama rampung di bulan ini. Sebab awal September rencananya dilakukan penyaluran dana BOP PAUD untuk tahap kedua. Dari hasil monitoring dana BOP PAUD tahap pertama, sudah digunakan lembaga penerima sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKAS. Sebagian dananya juga sudah diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Dompu (Suara NTB) Rm (3) penderita luka bakar karena terjatuh di wajan berisi minyak goreng panas sebulan lalu kondisinya memprihatinkan. Ketidakmampuan orang tuanya membuat Rm hanya diobati secara tradisional. Kondisi Rm sempat viral di media sosial dan sempat ada aksi penggalangan dana untuk pengobatannya.

Kepala Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Abdul Azis, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (5/8) kemarin membenarkan ada warganya yang menderita luka bakar karena kecemplung dalam wajan berisi minyak goreng panas saat bermain di rumahnya. Namun kasus ini sempat ditutup – tutupi oleh pihak keluarga, sehingga pihaknya tidak mengetahui kejadiannya.

“Kakek korban ini staf saya di Desa. Saya marahi semua staf saya karena tidak menginformasikan kejadian ini, malah ditutuptutupi. Saya justru baru tahu setelah viral di media sosial,” kata

Abdul Azis.

Dikatakan Azis, Rm sempat dirawat di RS Pratama selama 5 hari. Karena tidak ada perubahan, pihak keluarga membawanya pulang dan diobati secara tradisional. Selama dirawat di RS Pratama, ia dilayani sebagai pasien umum karena tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Pihak Desa, kata Azis tidak bisa banyak membantu. Selain karena tidak dilaporkan, orang tua Rm menikah tidak tercatat sehingga keduanya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan masih dengan alamat saat bujang. Ibu dari Rm merupakan warga Dor-

omelo dan ayahnya berinisial Bhr warga Lara Desa Nangatumpu.

“Kalau secara kemanusiaan kita bantu. Tapi kalau secara pemerintahan, nanti kita bisa disalahkan karena dia ini belum memiliki identitas yang jelas,” jelasnya.

Namun Azis mengaku, telah menugaskan perawat di Desa untuk tetap memperhatikannya dan kondisinya terus membaik. “Tapi terakhir, mantri (perawat Polindes) yang saya utus belum memberi kabar kondisi terakhirnya,” katanya.

Kepala Dinas Pemperbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dom-

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ist)

LUKA BAKAR - Kondisi Rm warga Dusun Lara Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa yang terkena luka bakar akibat terjatuh di wajan berisi minyak goreng panas. pu, Hj Daryati, SE, MSI yang dihubungi terpisah mengaku, akan segera mengunjungi Rm di Dusun Lara Desa Nangatumpu dan akan diupayakan BPJS Kesehatan. Sehingga Rm bisa ditangani secara medis secara gratis.

“Besok rencananya kita akan berkunjung ke rumah korban, tapi sebelum turun kita akan konsultasi dulu dengan BPJS agar bisa dibuatkan BPJSnya.

Supaya dia bisa diobati secara gratis,” katanya. (ula)

KSB Siap Laksanakan SKB Sesuai Protokol Pencegahan Covid-19

Inspektorat Klarifikasi Perubahan Kerugian Negara Kasus Rababaka

KLARIFIKASI – Irban II Inspektorat Kabupaten Dompu, Suprapto bersama Ketua Tim Auditor Sukarno, saat klarifikasi perubahan kerugian negara kasus korupsi DD/ ADD Desa Rababaka di kantornya, Rabu (5/8).

semprot disenfektan), masih ada lembaga yang belum sediakan. Nanti, saat pencairan tahap kedua, harus disediakan,” pesannya.

Diketahui, terdapat 554 lembaga PAUD yang ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD tahun 2020 di Sumbawa. Dari jumlah tersebut 7 diantaranya berstatus negeri, termasuk di dalamnya 1 SKB. Sementara lembaga swasta sebanyak 547.

Total dana BOP PAUD tahun ini sebesar Rp. 14,7 Miliar. Untuk tahap pertama dana yang disalurkan sebesar Rp. 7,2 Miliar lebih. (arn/*)

Diduga Tidak Mampu, Balita Korban Kebakaran Dirawat Seadanya

(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H Muhibuddin, M. Si. melalui Ketua Tim Auditor Soni Sukarno, ST, mengklarifikasi terkait adanya perubahan kerugian negara dalam kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Jika ditahap penyelidikan nominalnya Rp400 juta, saat penetapan tersangka turun menjadi Rp222 juta. Itu merupakan angka final setelah dikorelasikannya antara temuan penyidik kejaksaan dengan tim auditor Inspektorat sewaktu gelar perkara hasil penyidikan.

Didampingi Irban II Inspektorat, Ir. Suprapto di kantornya pada Rabu (5/8) kemarin, Soni Sukarno menjelaskan, kerugian negara Rp400 juta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) awal baru merupakan angka indikasi. Temuan itu kemudian diekspos dan menjadi dasar kejaksaan untuk meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan.

Dalam perjalanan penyidikan, penyidik justru menemukan angka kerugian yang berbeda setelah memeriksa sejumlah saksi, yakni Rp247 juta. “Ternyata dari angka Rp400 juta itu kejaksaan menemukan angka pasti Rp247 juta,” ungkapnya.

Atas hasil penyidikan itu kejaksaan melakukan gelar perkara bersama tim auditor. Meski sempat bertahan pada angka kerugian Rp400 juta, namun setelah dilakukan penghitungan ulang serta penyesuaian dengan data kejaksaan muncul angka kerugian sebesar Rp222 juta. Hasil tersebut kemudian disepakati sebagai total kerugian negara dalam kasus korupsi DD/ ADD Rababaka tahun 2018. “Finalnya angka kerugian baru jaksa berani mengambil sikap menetapkan status tersangka pada yang bersangkutan (Kepala Desa Rababaka),” jelasnya.

Nominal angka kerugian terakhir Rp222 juta berdasarkan hasil ekpos bersama dengan penyidik kejaksaan itu, lanjut Soni Sukarno, muncul dari 16 item sumber penyimpangan. Seperti misalnya gaji staf pada Bulan Juni yang tidak dibayar pemerintah desa, pembelanjaan pada badan usaha dagang kanza, pembelian baju dinas, perawatan motor dinas, honor guru mengaji, bantuan granit untuk Masjid Al Kiblatain, perlengkapan TPQ, pembelanjaan Al-quran dan bebagai item lain yang sebagian besarnya dibuatkan LPJ fiktif.

“Itu 16 poin dari 52 poin yang kami lakukan klarifikasi awal. Yang lain tidak terbukti, contohnya pengadaan sapi,” pungkasnya. (jun)

Untuk pencairan tahap kedua nanti, pihaknya berpesan kepada lembaga penerima agar dapat menyediakan sarana pendukung untuk penerapan protokol kesehatan. Seperti alat pengukur suhu tubuh, alat penyemprotan disinfektan hingga handzanitiser. Untuk mencegahan dalam memutus mata rantai Covid-19. Sebab masih ditemukan adanya lembaga PAUD yang belum menyiapkan sarana dimaksud. “Kalau wadah cuci tangan, masker serta hand sanitizer semua lembaga sudah siap. Cuman itu tadi (alat pengukur suhu tubuh dan

(Suara NTB/uki)

JUMPA PERS - Kapolres Bima, Haryo Tejo Wicaksono memberikan keterangan pers terkait penikaman seorang gadis hingga tewas oleh oknum dosen, di Mapolres setempat, Rabu (5/8).

Lamaran Ditolak, Gadis Cantik Ditikam Oknum Dosen Kota Bima (Suara NTB) – Gadis cantik Intan Mulyatin (25 Tahun) warga Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur yang tewas usai ditikam oknum Dosen inisial As (31 Tahun), ternyata dilatarbelakangi persoalan asmara.

Pelaku yang merupakan warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ini nekat menikam korban hingga meninggal dunia hanya karena sakit hati lantaran lamarannya ditolak oleh orang tua korban.

“Motifnya karena sakit hati karena lamaran ditolak oleh orangtua korban,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S,IK dalam jumpa pers di Mapolresta setempat, Rabu (5/8).

Berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan, lanjut Kapolres antara pelaku dan korban

merupakan pasangan kekasih.

Merasa waktunya untuk menikah, pelaku melamar korban.

“Tetapi orang tua korban menolaknya. Penolakan inilah membuat pelaku sakit hati,” katanya.

Lebih lanjut Haryo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan juga, dari awal pelaku sudah membawa senjata tajam (sajam) dengan tujuan menakut-nakuti korban. “Dari awal sudah direncanakan. Keduanya juga masih memiliki hubungan keluarga, yakni masih sepupuan,” katanya.

Atas perbuatannya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang tersebut, As tambah Kapolres, akan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kita sangkakan pasal 338 KUHP, ancaman hukuman 15 tahun penjara,” katanya.

Peristiwa penikaman tersebut, terjadi di jalan Dana Traha Gunung Raja Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Rabu (5/8) pagi sekira pukul 08.30 Wita. Korban saat itu sedang melintas di TKP, usai mengantar ibunya yang berjualan di pasar Amahami. Tiba-tiba pelaku mencegatnya setelah membuntuti dari arah belakang.

Sebelum ditikam, pelaku dan korban sempat adu mulut, hingga pelaku mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tasnya dan langsung menikam korban dengan babi buta.

Akibat penikaman itu, korban mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Saat akan dibawa ke RSUD Bima, korban menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan pelaku melarikan diri dan menyerahkan diri ke Polres Bima Kota. (uki)

Samsul Huda Nikmati Tugas Selama di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dandim 1607 Sumbawa, Letkol. Inf. Samsul Huda S.E, M.Sc, menikmati tugasnya selama 2 tahun lebih mengabdi di Sumbawa. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan media dan masyarakat Sumbawa.

Hal itu dikatakannya saat bersilaturahmi dengan awak media, Rabu (5/8). Ikhtiar menjaga bumi Samawa Sabalong Samalewa diniatkan sebagai ibadah. Untuk kemudian berkarir di tempat yang baru nantinya.

Sebagai Kepala Staf Brigade 21/ Komodo di Kupang NTT. “Dengan kerendahan hati, saya atas nama pribadi dan kesatuan mohon maaf apabila ada salah selama berada disini,” katanya.

Samsul Huda pun menyam-

(Suara NTB/ist)

Samsul Huda paikan ucapan terima kasih kepada rekan media atas kerjasa-

manya selama ini. Diharapkan tali silaturahmi yang terjalin selama ini dapat terus terjaga. “Alangkah bodohnya, kalau tidak mau mengenal media. Saya bersahabat dengan teman teman media, untuk selalu berfikir bebas.

Berkolaborasi dengan masyarakat. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga,”katanya.

Diiringi doa dan harapan semoga dirinya diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Semoga tetap amanah dalam menjalankan tugas ke depannya. PWI dan Perwakilan media yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan kesan positif terhadap sosok Syamsul Huda yang terbuka terhadap media. Serta aktif turun ke masyarakat. (arn/ind)

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan kesiapannya melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan CPNS Formasi 2019 dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

“Kami sudah siap 100 persen untuk melaksanakan SKB pada bulan September mendatang,” terang Kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin kepada Suara NTB, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan, seluruh elemen kelengkapan penerapan protokol pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan SKB nantinya saat ini telah dipersiapkan. Termasuk berkoodinasi dengan tim kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Selain itu BKPSDM juga menyiapkan skenario serta simulasi peserta selama menjalankan tes di dalam ruangan gedung CAT (computer assisted test). “Kita sudah punya sket skenario lapangannya. Tinggal nanti kita perlu mensimulasikan sebelum tes SKB sebenarnya dilaksanakan,” tuturnya.

Untuk memastikan protokol pencegahan Covid-19 maksimal diterapkan. BKPSDM KSB tidak akan memaksimalkan penggunaan kapasitas ruang CAT-nya.

Menurut H. Malik, setiap sesi tes

pihaknya hanya akan menggunakan 50 persen kapasitas gedung CAT. “Ada 100 unit komputer yang ada di gedung CAT kami.

Nantinya tiap sesi tes hanya diisi oleh 50 peserta saja,” timpalnya seraya menambahkan, pihaknya juga menyediakan ruangan khusus bagi peserta yang terdeteksi memiliki suhu tubuh tinggi.

“Sebelum masuk ruangan nanti kondisi kesehatan peserta di tes. Misalnya ada yang suhu tubuhnya tinggi kitaa ada siapkan ruangan isolasi,” sambung mantan asisten III Setda KSB ini.

Sementara itu ditanya mengenai jadwal pasti kegiatan SKB di KSB. H. Malik mengaku, sementara ini pihaknya belum menetapkan. Hanya saja Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan jadwal tentatif terhitung tanggal 1 September hinggga 12 Oktober 2020. “Nanti kami akan umumkan jadwal pastinya yang jelas tidak keluar dari jadwal tentatif yang sudah dibuat BKN itu. Dan harapan kami kepada seluruh peserta sejak sekarang menjaga kesehatannya karena Panselnas menetapkan yang positif Covid-19 dilarang ikut SKB,” bebernya.

Untuk diketahui jumlah peserta yang akan mengikuti tes SKB pada seleksi CPNS Formasi 2019 di KSB sebanyak 249 orang. (bug)

Pengadaan APD Jadi Atensi Kepolisian Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, tengah memberikan atensi khusus terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (Covid19). Itu dilakukan karena sempat beredar di media sosial (Medsos) terkait dugaan adanya APD bekas yang disuarakan salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas Rusunawa Balisung (lokasi karantina pasien positif covid-19).

“Memang saat ini kami masih mendalami terlebih dahulu terkait kasus dugaan APD bekas yang sempat viral di Medsos. Beberapa orang juga sudah kita mintai keterangan terkait kasus tersebut salah satunya tenaga kesehatan yang sempat membuka masalah ini,” ujar Wakapolres Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB, Rabu (5/8).

Dirinya yang juga selaku Kasatgas kepatuhan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19 mengaku akan menindak lanjuti masalah ini sampai tuntas. Karena pada prinsipnya anggaran sebesar Rp43 miliar yang disediakan oleh Pemkab untuk Covid-19 tidak boleh ada yang menyimpang dan bermasalah. Makanya isu APD bekas yang saat ini masih didalami menjadi prioritas utama untuk dis-

elesaikan. Hanya saja untuk sementara ini dirinya belum membuka lebih jauh terkait penanganan terhadap kasus tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan. “Kasusnya masih kami dalami dulu dan belum bisa kita berikan informasi lebih lanjut karena kami khawatir kasus ini akan membias,” sebutnya.

Karena status kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan lanjutnya, maka dalam waktu dekat pihaknya berencana untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus ini terlebih dahulu.

Proses ini dilakukan untuk memutuskan layak atau tidaknya kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak dengan melihat keterangan dari para saksi. Jika hasil gelar perkara mengarah ke tindak pidana, maka pihaknya tetap akan menempuh jalur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi masalah pengadaan barang untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 menjadi atensi khusus karena anggaran yang dikucurkan sangat banyak. “Kami perlu gelar perkara lebih dulu atas kasus ini sebelum kami tingkatkan status ke penyidikan dan penetapan tersangka. Jika kita temukan bukti yang mengarah ke tindak pidana tetap akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ils)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 6

Kasus Covid-19 di Lotim Meningkat Lebih Inovatif dalam Mengajar DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada tenaga pendidikan untuk tetap semangat dalam mengajar meskipun tengah dilanda pandemi virus Corona (Covid-19). Terutama lebih efektif dan inovatif dalam menyajikan materi pembelaran.

Kadis Dikbud Lotim, Ahmad Dewanto Hadi, menjelaskan, terdapat hikmah atas terjadinya pandemi virus Corona. Salah satunya berupa dituntutnya para guru untuk lebih kreatif dan berinovatif dalam mengajar. Apalagi kegiatan pembelajaran saat ini dilakukan secara online maupun belajar dari rumah (BDR). “KBM yang jalan dengan sistem daring dan BDR,” jelasnya, Rabu (5/8).

(Suara NTB/yon) Ahmad Dewanto Hadi Tenaga pendidikan diminta untuk membuat laporan pelaksanaan KBM, sehingga dapat diketahui jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran sistem daring dan BDR dengan jumlah siswa lima orang yang lingkungan rumahnya berdekatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran inipun tidak ada unsur paksaan, namun diharapkan tetap berjalan meskipun tidak maksimal.

Namun para guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang efektif dengan berbagai inovasi yang dilakukan.

Misalnya melakukan kunjungan disertai adanya partisipasi masyarakat yang menyediakan ruang dan tempat pembelajaran.

Disinggung terkait adanya tambahan insentif tenaga pendidik yang melakukan kunjungan ke rumah siswa. Diakui Dewanto Hadi, jika pembahasannya belum mengarah pada titik tersebut. Kendati demikian diharapkan guru dapat sukarela dan tulus dalam menyampaikan bahan ajar ke siswa di tengah pandemi Covid-19. (yon)

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Ditunda Dua Pekan Selong (Suara NTB) Rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah yang rencana dibuka Pemkab Lombok Timur (Lotim) tanggal 8 Agustus mendatang ditunda selama dua pekan ke depan. Kondisi ini dikarenakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di daerah ini terus mengalami peningkatan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (5/8), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi, mengaku jika dirinya sudah menghadap ke bupati terkait jadwal masuk sekolah di Lotim. Disepakati untuk dilakukan perpanjangan hingga dua pekan ke depan dengan mengacu pada SE ment-

eri, gubernur dan jumlah kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan.

Surat edaran untuk penundaan selama dua pekan KBM tatap muka di sekolah, kata mantan Kepala Bappeda Lotim ini direncanakan diedarkan, Kamis hari ini. Untuk itu, kepada pihak sekolah diminta untuk memahaminya

serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan penundaan inipun belum dapat dipastikan menyusul jumlah kasus Covid-19 khususnya di Lotim masih terjadi, bahkan meningkat. Menurut

(Suara NTB/ist)

RAKORDA - Suasana rakorda pertama BAN S/M Provinsi NTB yang dilaksanakan secara daring, pada Rabu (5/8).

SMKN 1 Kuripan Tatar Kesiapan Guru

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Kunjungan dari SMAN 1 Labuhan Haji ke SMAN 5 Mataram untuk studi tiru implementasi SKS, pada Rabu (5/8).

SMAN 5 Mataram Jadi Tempat Belajar Penerapan SKS Mataram (Suara NTB) SMAN 5 Mataram banyak dikunjungi sejumlah sekolah yang ingin belajar penerapan Sistem Kredit Semester (SKS).

Hal itu dikarenakan SMAN 5 Mataram sebagai sekolah yang relatif cukup lama menjadi penyelenggara SKS di NTB. Kepala SMAN 5 Mataram, Drs. H. Arofiq, M.M., SMAN 5 Mataram menerima banyak tamu dan undangan dari SMA di NTB. Ada yang langsung datang ke SMAN 5 Mataram dari Pulau Sumbawa. Ada juga yang mengundang SMAN 5 Mataram sebagai narasumber di kegiatan seminar atau workshop di sekolah masing-masing. “Banyaknya tamu dan undangan menjadi berkah tersendiri bagi SMAN 5 Mataram,” ujarnya.

Menurutnya, kembali digalakkannya penerapan SKS pada satuan pendidikan SMA di wilayah NTB tidak terlepas dari arahan Kepala Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd., ketika mulai menjabat. Selain itu, NTB adalah pelopor penyelenggaraan SKS sejak tahun 2005.

Kemudian penyelenggaraan SKS di NTB diadopsi oleh beberapa SMA di luar NTB. Ia mengatakan, ada 14 sekolah di NTB yang sejatinya sebagai penyelenggara SKS sesuai SK Kepala Dikpora

Tahun 2005. Namun, SMAN 5 Mataram yang berhasil dan secara berkelanjutan tetap sebagai penyelenggara SKS. SMAN 5 Mataram satu diantara 600 SMA se-Indonesia penyelenggara SKS saat ini.

“Setiap tahun seluruh SMA penyelenggara SKS berkumpul secara nasional yang diwadahi Kemendikbud RI karena penyelenggaraan SKS adalah program strategis nasional dalam peningkatan mutu pendidikan nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kemendikbud RI telah menetapkan beberapa regulasi sebagai untuk mengawal implementasi penyelenggaraan SKS di SMA. Di antaranya UU Nomor 20/2003 Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) b, PP No 19/2005, 32/2013 SNP Pasal 11 (PP 19/2005) dan PP 32/2013, Pasal 11 s.d 18 dihapus. Bahkan dalam Permendikbud No 158/2014 sangat gamblang menyatakan tentang penyelenggaraan SKS yaitu Pasal Pasal 1 ayat (2) Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

Menurut Arofiq, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan sejak mulai menjabat selalu menegaskan tentang praktik baik dan mendorong SMA se-NTB sebagai penyelenggara SKS. Sampai Senin (3/8), sudah ada empat SMA yang datang langsung dan menandatangani kontrak kerja sama Sister School di SMAN 5 Mataram. Di antaranya, SMAN 1 Palibelo Kabupaten Bima, SMAN 1 Gerung, SMAN 1 Kota Bima, dan SMAN 1 Dompu. Ada beberapa sekolah yang sudah meminta jadwal kunjungan ke SMAN 5 Mataram. Namun, untuk SMA di Kota Mataram banyak yang mengundang langsung ke sekolah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto pihaknya mendorong penerapan SKS di SMA. SKS bukan seperti sistem akselerasi, sistem ini ditutup, karena hanya mengakomodasi anak-anak cerdas, siswa biasa saja diabaikan sehingga menimbulkan jarak. Sedangkan sistem SKS mengakomodasi semua siswa, “Kalau SKS melayani dengan kebutuhan masing-masing, berkeadilan, tidak diskriminasi, yang cerdas dilayani, menengah dilayani, dan yang bawah dilayani,” katanya. (ron)

ini akibat pandemi,” ujar Humas MTSN 2 Loteng, H. Najamuddin pada Suara NTB, Rabu (5/8).

Dikatakan bahwa di madrasah ini, ada sebagian siswa yang tidak memiliki HP Android yang menjadi alat pembelajaran daring. Di samping itu ada pula yang terhambat karena jaringan di rumah asal siswa yang tersendat.

“Kemudian tentu kalau bicara daring kita bicara ekonomi dan lain

Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan efektivitas Belajar Dari Rumah (BDR) fase kedua menuju kebiasaan baru (new normal), SMKN 1 Kuripan menggelar workshop, Rabu (5/8). Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi guru dalam menjalankan proses belajar BDR atau sistem daring.

“Sehingga seluruh kendala siswa dan guru yang tidak familiar dengan Daring bisa memahami total,” kata Kepala SMKN 1 Kuripan, H. Khaerul Ahmad, ditemui di sela-sela workshop.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan BDR fase pertama lalu, capaian pembelajaran tidak sampai 100 persen diakibatkan banyak faktor. Mulai dari kelemahan pada guru dan siswa.

“Sehingga kita lakukan penguatan agar pelaksanaan BDR tahap kedua dikuatkan secara teknis misalnya menyajikan materi lewat Google Classroom.

Kita akan evaluasi seluruh guru materi apa saja yang telah di upload. Sehingga workshop ini dikuatkan. Selain itu juga sharing penguatan IT pada para guru,” papar Khaerul.

Kegiatan yang diikuti para guru, TU, pengurus Komite, dan pengawas, bertujuan juga untuk mencari solusi yang terbaik agar BDR fase kedua berjalan efektif, sehingga capaian pembelajaran bisa mencapai 100 persen.

“Dampak yang kami rasakan

dari proses pembelajaran tidak seperti biasanya berdampak tataran teknis di lapangan. Kami sudah laksanakan sesuai instruksi dinas. Hasil evaluasi kami sudah lakukan BDR tahap pertama capaian 85 persen,” sebutnya.

Kendalanya karena faktor siswa. Terdapat beberapa siswa yang belum mempunyai HP Android. Kemudian guru tidak memahami pembelajaran daring ini, sehingga tahun ajaran baru ini pihaknya merencanakan tingkatkan efektivitas pembelajaran daring pada fase kedua ini.

“Sosialisasi ke siswa masyarakat sudah dilakukan jadi siswa dulu kalau memang tidak punya HP Android silakan secara bertahap datang ke sekolah. Memang ada beberapa orang yang tidak punya tapi ini jadi masalah bagi kami. Untuk itu kami lakukan home visit. Di sana kita titipkan sistem modul dari guru,” tambahnya.

Bagi siswa yang memiliki keterbatasan kuota, pihaknya telah memberikan bantuan kuota. Sementara kuota untuk guru, pihak sekolah memberikan bantuan setiap bulannya. “Bantuan kuota sudah tapi belum semua.

Siswa yang terkendala saja yang 15 persen tidak tercapai BDR itu pada siswa dan guru. Kalau guru setiap bulan kita support,” tukasnya seraya berharap agar semua pihak bersama-sama menjaga protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu. (dys)

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Suasana workshop yang digelar SMKN 1 Kuripan untuk meningkatkan efektivitas BDR fase II menuju kenormalan baru, Rabu (5/8).

Adanya Keterbatasan, BDR Layanan Pendidikan Wajib Terpenuhi di KLU Didominasi Luring

Jadi Hak Dasar Anak Mataram (Suara NTB) Mendapatkan akses layanan pendidikan wajib diperoleh peserta didik. Hal demikian merupakan hak dasar bagi anak yang wajib terpenuhi dalam keadaan dan situasi apapun.

Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud KLU, Dr. Lalu Basuki Rahman, M.Pd., menyambut kritikan banyak orang tua terkait dengan pembelajaran Daring. Menurutnya bahwa saat ini di tengah situasi pandemi atau bencana alam dan non alam apapun, layanan pendidikan sebagai hak dasar anak-anak haruslah terpenuhi.

Meski demikian kata Basuki, layanan pendidikan di masa pandemi ini, pihaknya tidak ingin juga anak-anak atau pendidik terpapar dengan Covid-19.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain saat ini selain mengikuti model pembelajaran ini. “Oleh karena itu pilihan kita ialah meniadakan pembelajaran tatap muka,” sebutnya, Rabu (5/8).

Dijelaskannya, pembelajaran di masa ini bisa dinilai dengan dua model yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Penerapan dua model pembelajaran tersebut dikarenakan di NTB sendiri, masih banyak titiktitik blank spot alias tidak ada sinyal internet.

“Oleh karena itu harus blanded. Dicampur model pembelajarannya,” terangnya.

Pola pembelajaran campuran antara daring dan luring mengharuskan guru memperbanyak pembuatan video pembelajaran. Video itulah yang nantinya

akan diakses para siswa. “Misalnya memperbanyak video pembelajaran itu ke murid lewat HP atau anak-anak datang ke sekolah untuk mengambil video di sekolah bisa lewat flashdisk,” tambahnya.

Khusus di KLU, dijelaskan Basuki bahwa kendala utama ialah keterbatasan sarana dan prasarana, daerah-daerah kita yang tidak ada sinyal internet dan tidak ada HP Android.

Menyikapi hal demikian, salah satu yang dilakukan ialah dengan membagikan buku-buku perpustakaan pada semua siswa untuk dibawa belajar di rumah. “Kalau kami meminta semua kepala sekolah kosongkan perpus, semua siswa diberikan buku satu-satu,” tuturnya. (dys)

Madrasah di Pedesaan Masih Terkendala Sarpras Praya (Suara NTB) Bagi madrasah-madrasah yang berada di pelosok pedesaan, kendala utama penerapan pembelajaran dalam jaringan (daring), yakni sarana dan prasarana (sarpras) yang tidak memadai.

“Kalau kita bicara daring, istilah yang kini populer di masyarakat. Kami di madrasah harus dipaksa dalam tanda petik untuk menerapkan pembelajaran

belajar mengajar (KBM) di sekolah per tanggal 8 Agustus mendatang. Meskipun masih berisiko terjadinya penyebaran Covid-19. Namun kebijakan yang diambil ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengenyam dunia pendidikan.

Berdasarkan grafik perkembangan penyebaran kasus Covid-19 di Lotim, jumlah terkonfirmasi positif pertanggal 5 Agustus 2020 sebanyak 199 orang, sembuh 136 orang, masih positif 52 orang dan meninggal dunia bertambah menjadi 11 orang. (yon)

Masuki BDR Fase Kedua

Tahun Ini, Transisi Penggunaan Instrumen Baru Akreditasi Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/ M) NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pertama tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, pada Rabu (5/8) dan kamis (6/8). Di kesempatan itu disampaikan bahwa di tahun 2020 ini menjadi tahun transisi penggunaan instrumen baru akreditasi.

Ketua BAN-S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., menjelaskan, terjadinya Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan, sehingga memerlukan revisi anggaran. Termasuk kegiatan-kegiatan tatap-muka harus dilakukan melalui daring, seperti rakorda ini. Kebijakan BAN-S/M mulai tahun 2020, penilaian akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. “Untuk tahun ini, 2020 adalah tahun transisi dengan menggunakan instrumen baru IASP 2020,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini masih dalam tahap uji coba dan di tahun ini pula akan dilakukan piloting atau pelaksanaan tahap awal yang masih terbatas jumlah sekolah/ madrasah sasarannya. Sekolah/madrasah yang menjadi sasaran penilaian akreditasi hanya berjumlah 5000 untuk seluruh Indonesia, dan NTB mendapatkan kuota sebanyak 130 sekolah/madrasah. Sebelumnya instrumen baru akan diujicobakan, untuk NTB ada 16 sekolah/madrasah. “Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik,” harapnya.

Rakorda itu diikuti pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Kanwil Kemenag NTB, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekretaris beserta anggota BAN S/ M Provinsi NTB, Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) kabupaten/kota se-NTB, dan sejumlah undangan lainnya.

Kegiatan itu menggunakan aplikasi zoom meeting.

Suyanto menjelaskan, rakorda ini merupakan agenda yang cukup strategis bagi BAN-S/M. Terutama dalam menyamakan persepsi, pemahaman, dan langkah terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab BAN-S/M, BAN-S/M Provinsi, dan UPA/KPA-S/M yang melaksanakan program kerja tahun 2020.

“Melalui rakorda ini, diharapkan dapat terbangun komunikasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara BAN-S/M dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag sehingga upaya penjaminan mutu pendidikan khususnya di Provinsi NTB dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan transparan,” harapnya.

Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada semua pihak berkat kerja sama yang baik tahun lalu, sehingga capaian BAN-S/M NTB adalah 110,2 persen. Dari kuota 1650 sekolah yang diakreditasi, bisa diselesaikan sebanyak 1818 sekolah/madrasah.

Suyanto juga berharap, kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama menginstruksikan kepada semua sekolah/madrasah dan mewajibkan untuk selalu memutakhirkan data sekolah/madrasah setiap tahun. “Berdasarkan temuan kami, terdapat sejumlah sekolah/madrasah yang tidak memutakhirkan data melalui Dapodik/ Emis bahkan sejak tahun 2013,” ujarnya.

Pada kesempatan itu disampaikan juga materi oleh Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., dengan topik Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) melalui Sekolah Binaan.

Sementara Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan Arah Pendidikan di NTB. Sementara, Ketua BAN-S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., menyampaikan materi terkait sistem akreditasi baru. (ron)

Sekda, alasan bupati menyampaikan untuk membuka KBM tatap muka per tanggal 8 Agustus pekan depan tersebut untuk dengan maksud memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya dunia pendidikan.

Artinya, virus Corona dapat dilawan dan dikalahkan ketika masyarakat sadar dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga penanganan kasus dapat lebih cepat.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy.,MM menegaskan akan membuka kembali kegiatan

sebagainya kaitannya erat dengan teknologi, maka mohon maaf madrasah kami di desa basisnya di desa-desa bahwa mereka tidak semuanya punya HP dan melek teknologi,” terang pendidik yang juga praktisi siaran radio ini.

Akibatnya, di madrasah tempatnya mengajar agak terkendala melaksanakan daring secara maksimal. Hal ini sebagai dampak tidak lengkapnya sarana prasarana

pendukung pembelajaran, sehingga menyebabkan seluruhnya jadi tidak maksimal.

“Kendala lapangan bahwa khusus di madrasah saya ini karena di pedesaan peserta didik kami dari pelosok, sehingga untuk daring ini memang telah dilakukan tapi tidak maksimal karena terkendala banyak hal,” paparnya.

Situasi yang belum menentu mengakibatkan terpaksa

harus mengambil pilihan ini karena tidak boleh anak-anak masuk bertatap muka, maka pilihan yang disuguhkan pemerintah ini dengan pola daring yang memanfaatkan teknologi harus dilaksanakan.

“Sementara kondisi peserta didik kami tidak sepenuhnya punya HP misalnya. Okelah mereka punya HP tapi tidak Android, atau HP Android tapi tidak ada kuota jaringan,” sebutnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Belajar dari Rumah (BDR) fase kedua di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Namun, karena ada berbagai keterbatasan, membuat BDR di KLU didominasi secara luring.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga KLU, Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi Rabu (5/8). Ia menyampaikan, pembelajaran dari rumah di KLU dilaksnaakan secara daring dan luring. Diakuinya, BDR di KLU didominasi secara luring. BDR secara luring disebabkan berbagai keterbatasan, baik faktor pendukung seperti internet atau kemampuan orang tua siswa mendukung adanya sarana pembelajaran daring.

Menurut Fauzan, banyak tempat di KLU tidak ada sinyal internet, sehingga menyulitkan pelaksanaan BDR secara daring.

Di samping itu, kemampuan ekonomi orang tua juga menjadi hambatan. “Selain itu banyak orang tua siswa tidak punya ponsel berbasis Android,” ujarnya.

Untuk metode luring, pemberian tugas menggunakan WhatsApp, SMS, kontak langsung, dan kunjungan rumah.

Media terbanyak luring adalah menggunakan buku paket.

Sementara itu untuk pem-

belajaran di PAUD, Fauzan mengatakan pihaknya melakukan pemetaan guru dan jumlah anak murid. Kemudian menyesuaikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan saat ini. Guru-guru mulai membagi tugas untuk melakukan pembelajaran dengan anak secara jarak jauh.

Gerakan untuk pembelajaran melalui pemutaran pembelajaran melalui radio. Guru juga melakukan kunjungan ke rumah anak untuk memantau keadaan anak, dan pembelajaran dengan anak tanpa jaringan. “Mengajak 2 sampai 3 anak untuk belajar bersama di berugak. Dan mengirimkan lembar kerja ke rumah anak dan akan diambil lagi beberapa waktu,” jelas Fauzan.

Di samping itu, pihaknya bersama gugus tugas PAUD HI begerak terus untuk membagikan hygiene kits untuk keluarga dan anak. Juga membagikan masker untuk orang dewasa dan anak bersama bunda PAUD, Dinas Sosial P3A, dan Dinas Kesehatan.

“Bersama gugus tugas PAUD HI yang sudah tergabung dalam satgas covid selama bulan AprilJuli 2020 menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui talkshow radio yang dilakukan berkala setiap hari Selasa dalam setiap minggu,” jelas Fauzan. (ron)

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Pilkada Loteng

Koalisi PKB - PKS Hindari Ancaman Gagal Usung Calon Mataram (Suara NTB) – Koalisi yang dibangun PKS dan PKB di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah baru-baru cukup mengejutkan karana memberikan pengaruh besar terhadap perubahan konstelasi politik. Lantas muncul pertanyaan besar, ke mana arah dukungan koalisi kedua partai tersebut, yang hingga kini masih misterius.

Akan tetapi, belakangan ini terungkap alasan di balik terbangunnya koalisi kedua partai tersebut disebabkan kedua partai terancam tak dapat mengajukan pasangan calon ke KPU. Sebab sampai mendekati pendaftaran calon ke KPU, kedua partai dengan masing-masing calon yang diajukan, belum juga bisa menemukan mitra koalisi.

Karena itu, untuk menyelamatkan partai bisa mengusung calon, maka kedua partai bersepakat untuk membangun koalisi terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu mereka akan membicarakan kandidat bakal calon yang akan mereka usung.

“Situasinya, kalau kami terus sibuk dengan calon sendiri, ada kemungkinan sampai menjelang akhir masa pendaftaran kami tidak bisa menemukan koalisi dan tak dapat mengajukan calon, karena partai lain belum tentu menerima calon kita juga. Sehingga kita balik, koalisinya dulu kita clear kan, baru cari calonnya, kalau sebelumnya kan calon dulu baru koalisinya,” ungkap politisi PKS, Yel Agil, Rabu (5/8) kemarin.

Disebutkan Yel Agil, hanya tersisa tiga partai yang memiliki lebih dari empat kursi yang belum jelas arah koalisinya yakni PKB, PKS dan PBB. Sementara ketiga partai ini memungkinkan membuat koalisi baru. Jika dari tiga partai ini terus sibuk dengan calonnya masingmasing, maka mereka berpotensi tak mendapat teman koalisi sampai akhir masa pendaftaran calon. “Nah itulah yang kita ubah dengan PKB, kita sepakat tidak bawa calon, tapi kita sepakat dulu koalisi, setelah sepakat koalisi, baru kita cari calonnya. Kalau tidak begitu, maka kita terancam tak bisa mengusung calon,” kata anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Tengah Utara ini.

Setelah terjalin kesepakatan koalisi, kedua partai pun kemudian bersama-sama merumuskan kandidat pasangan bakal calon yang akan mereka usung. Disebutkan Yel Agil, koalisi kedua partai telah menyiapkan tiga skenario di dalam menemukan figur pasangan calon yang pas untuk mereka usung. “Kesepakatan opsi pertama kita proses calon yang sudah mendaftar di PKB dan di PKS. Nah ini kita diskusikan bersama mana kira-kira diantara calon yang sudah mendaftar ini kita bisa mencapai titik temu.

Kalau opsi pertama ini ketemu, maka clear urusannya, tinggal kita bawa dia daftar di KPU,” katanya.

Kemudian opsi kedua, jika opsi pertama tidak bisa tercapai, disepakati kedua partai yakni PKB bawa calonnya, apakah sebagai calon Bupati atau Wakil, dan PKS bawa calonnya juga apakah sebagai bupati atau wakil bupati.

Kemudian calon dari kedua partai ini akan dikawinkan.

“Kalau ternyata juga opsi kedua ini buntu, maka kita ke opsi ketiga yakni kita bersama-sama membuka pendaftaran ulang, pendaftaran baru, tapi dilakukan bersama-sama, tidak lagi sendiri oleh PKB dan PKS, pendaftaran dilakukan di koalisi,” jelasnya. “Nah calon yang sudah mendaftar di PKB dan PKS sebelumnya bisa ikut lagi, dan juga yang belum pernah mendaftar di kedua partai sebelumnya juga bisa ikut.

Kemudian kita bahas bersama,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Relokasi Lahan Banjir Kota Bima

Diperiksa, Tersangka Tidak Ditahan Mataram (Suara NTB) – Dua tersangka kasus korupsi pembebasan lahan relokasi korban banjir Kota Bima menjalani pemeriksaan. Peran para tersangka didalami lagi menurut kewenangannya. Dugaan korupsi itu mengakibatkan kerugian negara Rp1,7 miliar. “Dua-duanya sudah diperiksa sebagai tersangka.

Kita panggil, mereka datang kok ke sini (Mataram) dari Bima,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Rabu (5/8) kemarin. Pemeriksaannya melengkapi pe(Suara NTB/why) meriksaan sebelumnya.

Dedi Irawan Tersangka itu antara lain mantan Kadis Perkim Kota Bima HD selaku ketua panitia pengadaan lahan, dan pihak swasta broker lahan berinisial US. Dari catatan tim penyidik Pidsus, para tersangka baru diperiksa satu kali. “Nanti kalau ada yang kurang mereka akan dipanggil lagi. Untuk sementara sudah cukup dulu pemeriksaannya,” imbuhnya. Meski demikian para tersangka ini tidak ditahan. Alasan subjektif penyidik diantaranya berkenaan dengan penanganan penyebaran virus Covid-19. Pandemi ini mensyaratkan setiap tahanan titipan untuk menjalani serangkaian tes Covid-19 sebelum dibolehkan menghuni sel.

“Selain itu juga mereka kooperatif. Ketika dipanggil mereka datang,” ucap Dedi. Tersangka HD dan US diduga bersama-sama korupsi sehingga merugikan negara sebesar Rp1,7 miliar. Hal itu timbul dari kelebihan pembayaran pembebasan lahan di Sambinae, Kota Bima yang dianggarkan Rp4,9 miliar. Pembebasan lahan itu untuk keperluan pembangunan rumah korban banjir Bima tahun 2016. Pembebasan lahannya seluas 7 hektare di area dengan kontur miring. Dalam proses pembebasannya pada November 2017, pemilik lahan diwakili tersangka US walaupun tanpa surat kuasa.

Tersangka US bernegosiasi dengan tersangka HD dengan harga lahan Rp11,5 juta per-are. Padahal warga pemilik lahan sudah sepakat di harga Rp6 juta sampai Rp9 juta perare. Selisih kelebihan pembayaran dari Pemkota Bima tersebut dinikmati tersangka US. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Dua Bapaslon Perseorangan Lolos Verifikasi Administrasi Dukungan Mataram (Suara NTB) – Dalam tahap perbaikan dukungan bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah/wakil kepala daerah yang maju dari jalu perseorangan pada Pilkada serentak 2020 ini, tersisa dua Bapaslon yang masih bertahan. Keduanya telah dinyatakan oleh KPU Memenuhi Syarat (MS) dukungan dalam proses verifikasi administrasi.

“Ya dua bakal pasangan calon perseorangan masih bertahan sampai saat ini, karena mereka dinyatakan memenuhi syarat dukungan. Sehingga akan dilanjutkan ke verifikasi faktual,” ungkap Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, yang dikonfirmasi Rabu (5/8) kemarin.

Dua bapaslon perseorangan tersebut adalah pasangan Dianul Hayezi dan H. Badrun Nadianto yang maju di Pilkada Kota

Mataram, serta pasangan H.L. Saswadi dan H. Dahrun yang maju di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Kini keduanya tinggal melewati satu tahapan lagi yakni verifikasi faktual, jika lolos maka mereka bisa mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU bersama pasangan calon dari jalur parpol.

Diketahui, pada penyerahan dukungan tahap pertama lalu, pasangan Dianul Hayezi dan H. Badrun Nadianto mengalami

kekurangan dukungan sebanyak 22.994. Sehingga pasangan ini harus menyetorkan dukungan perbaikan minimal dua kali lipat, atau minimal 45.988 dukungan dalam masa perbaikan.

“Pada masa perbaikan, pasangan ini menyerahkan dukungan sebanyak 53.956. setelah dilakukan verifikasi administrasi dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 53.049 dan sebanyak 907 dukungan Tidak Memenuhi Syarat

(Suara NTB/ist)

Ibu-ibu Pedagang Kelontong Diduga Suplai Tramadol Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menggerebek lima orang yang bertransaksi obat keras daftar G di Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram Rabu (5/8) sore kemarin. Penggerebekan itu terkait transaksi pil Tramadol dan Trihexyphendyl. Tiga penjual dan dua pembeli diamankan.

“Barang bukti yang kita aman-

kan ada pil Tramadol sebanyak 29 butir. Dan Trihex 16 kapsul,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan. Selain itu disita juga uang tunai Rp325 ribu yang diduga merupakan hasil transaksi.

Mereka yang diamankan itu antara lain AR (60) selaku penyuplai serta dua orang pengec-

er, TR dan DR. Para pelaku ini berjualan di gang-gang sempit.

Tramadol dijual per dua butir.

Satu butirnya dihargai Rp5 ribu.

Begitu ditangkap, TR dan DR yang mencoba kabur ini akhirnya buka suara. Mereka mengambil obat keras yang penjualannya terbatas itu dari sebuah warung. Dari keterangan itu, ibu-ibu berinisial AR menyusul ditangkap. “Ibu ini

berjualan toko kelontong. Tapi dia juga menyediakan Tramadol,” terang Ericson.

Para pengecer ini membeli Tramadol dari AR dengan harga Rp3 ribu per-butir. Dari setiap butirnya, TR dan DR mengambil keuntungan Rp2 ribu. Sementara AR membeli dalam jumlah besar dengan harga per-butir Rp1.500.

“Ini kita masih selidiki siapa ban-

darnya,” terangnya. Para pengecer ini sudah menjual Tramadol diam-diam selama tiga bulan belakangan. TR yang merupakan residivis kasus pencurian bisa menjual obat keras itu antara 30 sampai 40 butir setiap harinya.

“Pelanggannya yang datang membeli ke mereka. Dua pembeli ini masih sebagai saksi,” tandas Ericson. (why)

Selly-Manan Optimalkan Pengembangan Pusat Kuliner Ikan di Kawasan Pantai Mataram

(Suara NTB/ist)

Selly-Manan Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram nyaris tak punya ikon pariwisata alam yang wow, seperti di kabupaten/kota lainnya di NTB. Kawasan pantai di sekitar Loang Baloq hingga Pantai Gading, Kecamatan Sekarbela, pun menjadi satusatunya tumpuan pariwisata pantai di ibukota NTB ini, belum dikelola dengan optimal.

Meski sudah mulai berkembang sebagai pusat kuliner ikan bakar dan seafood, namun penataan ruang, kebersihan, dan kelengkapan sarana penunjang di kawasan pantai ini masih sangat kurang. Salah satunya adalah sulitnya menemukan fasilitas toilet umum di pantai dan juga ruas jalan di mana banyak

kedai kuliner berjejer.

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SellyManan) berencana menggagas pengembangan wisata pantai yang bersih dan nyaman di Kota Mataram. Karena itu, pasangan yang diusung koalisi PDIP dan PKS ini akan memulainya dengan melengkapi sarana toilet portable di kawasan pantai tersebut.

“Kami turun ke lapangan, melihat bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak dengan potensi kuliner ikannya di pantai ini. Tapi ada keterbatasan toilet yang seringkali menjadi keluhan pengunjung. Nah, kami

Selly-Manan akan berbuat dengan melengkapi sarana toilet portable, secara bertahap,” kata Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, Rabu (5/8).

Menurutnya, unit toilet portable akan disalurkan ke kelompok nelayan atau kelompok usaha masyarakat di kawasan pantai dan juga ruas jalan sepanjang Loang Balog hingga Pantai Gading. Unit toilet portable itu nantinya kemudian akan dikelola oleh kelompok masyarakat sebagai toilet umum bagi pengunjung atau wisatawan yang datang.

Pengunjung bisa dikenai biaya Rp2000 untuk mengunakan toilet, uang yang terkumpul bisa digunakan kelompok pengelola untuk pemeliharaan. Selly mengatakan, hal ini dilakukan bukan sekadar untuk menyediakan fasilitas kebersihan untuk wisatawan, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesadaran pola hidup bersih di tengah masyarakat pesisir. “Sehingga pengunjung dan wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner ikan, juga bisa nyaman.

Sebab kadang kala tidak enak juga saat ingin ke toilet, tapi fasilitasnya tidak tersedia, ini bisa mengurangi kesan,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini mengatakan, potensi wisata di Kota Mataram memang hanya bisa dikembang-

Tersangka Mantan Kades Belum Diperiksa masi Rabu (5/8) kemarin. Pemeriksaan maraton ini untuk melengkapi berkas di tahap penyidikan. Yusuf menambahkan, tim penyidik Pidsus masih merunut kesaksian dari sejumlah pihak yang mengetahui proses sewa lahan tersebut. Sampai pada keputusan penentuan nilai sewa.”Dari bawah dulu. Tersangka belum diperiksa,” ucapnya.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Desa Sesela Asm ditetapkan sebagai tersangka korupsi sewa lahan menara telekomunikasi. Asm yang

pasangan H.L. Saswadi dan H. Dahrun menyerahkan dukungan 47.770. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dukungan yang dinyatakan MS sebanyak 42.685 dan sebanyak 5.085 dukungan TMS,” katanya.

Dari total dukungan MS tersebut, dijumpai sebanyak 41.919 yang terdaftar dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, sisanya sebanyak 766 tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4. Khusus dukungan yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 Pemilihan. Selanjutnya akan dikoordinasikan oleh KPU Kota Mataram dan KPU Lombok Tengah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat. (ndi)

TRAMADOL - Suasana penggerebekan pengedar Tramadol di Gomong, Selaparang, Mataram Rabu (5/8) kemarin.

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela

Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram memeriksa saksi kasus dugaan korupsi sewa lahan Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat untuk menara telekomunikasi tahun 2018. Pemeriksaan ini terkait aliran uang sewa yang tidak masuk pengelolaan APBDes. Uang sebesar Rp350 juta diduga dipergunakan untuk keperluan pribadi.

“Yang diperiksa Ketua RT, dan ada juga dari BPD,” sebut Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfir-

(TMS). Jadi sudah melebihi dari 45.988,” sebut Ansori.

Dari total dukungan MS tersebut, dijumpai 49.700 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, sisanya sebanyak 3.349 tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4. Demikian juga halnya dengan pasangan H.L. Saswadi dan H. Dahrun yang mengalami kekurangan dukungan sebanyak 21.947 pada penyerahan dukungan tahap pertama.

Sehingga dalam tahap perbaikan dukungan itu, pasangan ini harus menyetorkan dukungan perbaikan sebanyak dua kali lipat, atau minimal 43.894 “Pada masa perbaikan,

purna tugas pada 2018 ini disangka menyelewengkan uang sewa Rp353 juta. Tersangka Asm diduga tidak mengelola uang sewa lahan untuk kepentingan desa. Uang sewa lahan menara tidak dimasukkan ke kas desa, tidak dibahas dengan BPD, dan tidak tercantum dalam APBDes sebagai pendapatan desa.

Tersangka Asm disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Asm sebelumnya sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan. Namun masih sebatas sebagai saksi.

Sementara pihak swasta yang menyewa lahan desa dianggap klir karena tidak terlibat. Dalam kasus itu, pihak desa dinyatakan rugi total. Nilai kerugiannya mencapai Rp353,88 juta dari nilai sewa dan pajak. Lahan aset Desa Sesela yang disewakan yakni seluas 8x8 meter disewa untuk pendirian tower telekomunikasi pada tahun 2018. Dalam perjanjiannya, lahan disewa selama 10 tahun. (why)

Yusuf

kan dengan konsep pariwisata buatan, atau pariwisata alam yang benar-benar digenjot kelengkapannya. Jika tidak, tentu

kota ini akan terus kalah bersaing dalam menarik minat wisatawan dengan kabupaten/ kota lainnya di NTB. (ndi/*)

SUARA NTB

Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 8

Tak Terapkan Protokol Covid-19

Perusahaan akan Dikenakan Denda Rp50 Juta Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah menyusun draf peraturan daerah (Perda) terhadap pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Regulasi itu berupa sanksi baik sifatnya individu, kelompok maupun lembaga. Perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan dikenakan denda maksimal Rp50 juta.

Sanksi administrasi bagi perusahaan diatur pada Bab VII bagian ketiga pasal 27 angka 1 huruf a dan b. Tidak saja berupa denda administrasi, perusahaan yang tidak melaksanakan pembatasan aktivitas bekerja juga akan disegel.

Sanksi akan diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dan dapat didampingi oleh TNI dan Polri sebagai bagian dari tim gugus tugas Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa membenarkan bahwa Pemkot Mataram sudah menyepakati membentuk regulasi berupa Perda bagi perorangan,

lembaga maupun perusahaan.

Produk hukum ini masih menunggu regulasi dari Pemprov NTB, apakah akan meminta kabupaten/kota membuat turunan dari aturan yang telah dibentuk. “Kita sudah siapkan Raperdanya. Nanti kita akan bahas secara teknis,” terang Nyoman dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Draf rancangan perda tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan Corona Virus Disease atau Covid-19 tidak dijelaskan detail oleh Nyoman. Namun, poin – poin berupa kewajiban dan sanksi telah diatur. Khusus bagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi denda maksimal Rp50 juta. Berbeda dengan orang yang tidak mengenakan masker didenda maksimal Rp500 ribu.

Dijelaskan Nyoman, penerapan sanksi memiliki parameter. Tim gugus tugas juga akan

melihat situasi dan kondisi serta kapasitas orang yang melanggar. Jika pelanggaran itu oleh ASN maka sanksi lebih berat. Pasalnya, ASN dinilai mampu dan memiliki pemahaman cukup. Hal ini yang menjadi pemberat. Berbeda dengan masyarakat awam. Sanksi dijatuhkan dengan denda minimal. “Regulasi ini secepatnya diterapkan,” tegasnya.

Ditekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu terhadap uang yang denda tersebut. Proses pelanggaran melalui mekanisme peradilan.

Artinya, si pelanggar akan

mengikuti sidang di pengadilan. Denda yang disetor langsung masuk ke kas negara. “Ini sama dengan sanksi tilang. Jadi bukan pemda sebagai lembaga yudikatifnya,” jelasnya.

Relevansi dari penerapan denda merupakan konsekuensi dari penegakan hukum. Kaitanya dengan penegakan dilihat dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Untuk menghadapi persoalan mendasar sangat sulit karena tidak adanya sanksi. “Sekarang negara hadir dalam penegakan hukum memberi efek lebih tegas,” demikian kata Nyoman. (cem)

(Suara NTB/dok)

I Nyoman Suwandiasa

Pelayanan PDAM Giri Menang Dipertanyakan

(Suara NTB/kir)

BAKAL CALON WABUP - Ketua Harian DPD I Partai Golkar H. Misbach Mulyadi berbicara dengan di Sekda Loteng Dr. H. M. Nursiah yang juga bakal calon wakil Bupati Loteng berpasangan dengan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng H. L. Pathul Bahri, usai menghadiri pelantikan pengurus ormas Bapera Loteng, Rabu (5/8).

Pilkada Loteng

Golkar Tunggu SK Dukungan untuk Pathul-Nursiah Praya (Suara NTB) Pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menjadi bakal pasangan calon kepala daerah terdepan yang bakal memperoleh dukungan dari Partai Golkar pada Pilkada Lombok Tengah (Loteng), 9 Desember mendatang. Bahkan, DPP Partai Golkar diyakini kini tinggal mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengusungan pasangan Pathul-Nursiah di Pilkada Loteng mendatang.

Sinyalemen tersebut diungkapkan Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulayadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai menghadiri pelantikan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) di D’max Hotel Praya, Rabu (5/8). “Aroma dukungan Partai Golkar ke pasangan Pathul-Nursiah sudah ada. Tinggal resminya belum,” ujar Misbach.

Namun pihaknya menaruh keyakinan kalau arah dukungan Partai Golkar tidak akan jauh dari pasangan PathulNursiah. Terlepas apapun dari hasil Musda Partai Golkar NTB nantinya. Karena hasil Musda tidak akan sampai mengubah arah dukungan Partai Golkar, termasuk dukungan di Pilkada Loteng mendatang.

Disinggung partai politik mitra koalisi Partai Golkar nantinya, Misbach menegaskan semua diserahkan ke pasangan Pathul-Nursiah. Karena Partai Golkar hanya mengusung, soal partai politik mana yang akan menjadi mitra koalisi tergantung pasangan calon bersangkutan. Asalkan syarat dukungan bisa terpenuhi. “Soal partai politik mitra koalisi, silakan bisa tanya langsung ke pasangan calon bersangkutan,” imbuhnya.

Terkait jadwal pelaksanaan Musda Partai Golkar NTB, anggota DPRD NTB ini menegaskan masih menunggu jadwal dari DPP. Karena sekarang ini, semua tergantung kesiapan DPP. Kalau persiapan di daerah sudah tidak ada persoalan.

Jika memang DPP sudah siap, kapanpun musda bisa digelar.

Dikatakanya, koordinasi dengan DPP perihal jadwal pelaksaan Musda Partai Golkar NTB secara intens terus dilakukan.

Hanya saja, DPP meminta DPD I untuk sabar dan menunggu penjadwalan. “Setiap saat kita selalu tanyakan soal jadwal pelaksaan musda ke DPP. Dan, sampai sejauh ini jawabanya selalu sama, kita diminta sabar menunggu,” imbuhnya.

Tapi yang jelas, Musda Partai Golkar NTB pasti dilaksanakan. Karena memang itu sudah menjadi amanah Munas Partai Golkar awal tahun kemarin. Bahkan jika merujuk hasil munas, harusnya musda digelar paling lambat tiga bulan setelah munas digelar. Jadi tidak ada alasan musda tidak digelar. Tinggal soal waktu saja belum ada yang pas menurut DPP Partai Golkar. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (Ampes) Lombok Barat (Lobar) melakukan aksi demo di kantor PDAM Giri menang Cabang Gerung dan kantor Bupati, Rabu (5/8). Mereka mengkritisi sejumlah hal, seperti pelayanan PDAM dan anggaran retribusi jasa lingkungan yang dipungut perusda tersebut dari pelanggan.

Mereka datang dengan membawa spanduk warna putih bertuliskan “Copot Dirut PDAM Giri Menang “. Para aktivis berorasi di kantor cabang PDAM di Gerung dengan penjagaan dari Pol PP dan dari pihak Kepolisian Polres Lobart. Koordinator Lapangan Aks,i Daud Gerung menyatakan, sebagai putra daerah Lobar, berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang terjadi di PDAM Giri Menang dan Pemerintah Lobar. Salah satunya adalah Dugaan Penyelewengan Dana Jasa Lingkungan dan Retribusi Kebersihan yang dilakukan oleh oknumoknum Pejabat PDAM pada tahun 2010-2015 yang diduga merugikan Daerah. Kasus ini bukan hanya di Lobar, melainkan juga terjadi di Kota Mataram.

Selain itu pihak PDAM yang katanya akan memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan terdampak Covid-19 juga nyatanya tidak pernah terealisasikan.

“Malah pembayaran semakin membengkak, air selalu macet,” ungkapnya. Maka pertanyaanya kemana saja anggaran tersebut dipergunakan oleh PDAM Giri Menang?. Anggaran ini dipergunakan untuk apa? dan bagimana sistem pengelolaannya?

Selain itu Ampes juga mempertanyakan pergantian kilometer air selama 5 tahun sekali, itu tidak pernah dilakukan oleh pihak PDAM selama ini. Daud menambahkan, berdasarkan

hasil advokasi di Lobar dan Kota Mataram yang memakai air PAM banyak yang mengeluhkan pelayanan PDAM Giri Menang karena air yang sering macet dan kotor. Oleh karena itu pihaknya meminta aparat penegak hukum Kejati NTB agar segera mengusut tuntas dugaan kasus penyelewengan dana Jasa Lingkungan dan retribusi Kebersihan, termasuk Retribusi Pergantian kilometer air.

“Aksi kami tidak akan sampai di sini. Kami akan terus aksi sampai Dirut PDAM dicopot. Bupati jangan takut hanya gara-gara kepentingan sesaat,” tegasnya. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa berjanji akan kembali lagi, dan akan melengkapi berkas dokumen yang mereka miliki untuk di serahkan ke Kejaksaan Agung dan ke KPK. Menanggapi tuntutan massa, Direktur PT Air Minum Giri Menang, H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, terkait Jasa Lingkungan, pembayarannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan diterapkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 karena Perda yang menjadi dasar penerapan pembayaran jasa lingkungan dicabut pada tahun 2017 dengan Perda Kabupaten Lobar Nomor 8 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat. “ Hasil penerimaan pembayaran jasa lingkungan seluruhnya merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah serta telah tercatat di neraca keuangan daerah. Hal tersebut dapat diklarifikasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya. Soal retribusi kebersihan merupakan pungutan pemerintah daerah Kabupaten

(Suara NTB/her)

PERTANYAKAN PDAM - Para aktivis Ampes melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati Lobar, Rabu (5/8), mempertanyakan pelayanan PDAM Giri Menang.

Lobar dan Kota Mataram yang dititipkan ke PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Umum dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lobar.

Adapun pembayaran retribusi kebersihan yang diterima oleh PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) setiap akhir bulan berjalan langsung disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lobar dan Kota Mataram dan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lobar dan Kota Mataram. ‘’Perihal retribusi kebersihan tersebut sudah pernah diperiksa oleh Polres Mataram, Polres Lombok Barat dan Kejaksaan Tinggi NTB, namun tidak ditemukan adanya penyimpangan,” tegasnya Terkait tudingan dari pendemo, diskon 50 persen kepada pelanggan, semua tidak benar adanya. Kata dia, sesuai kebijakan yang diambil PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)

atas dampak sosial dari penyebaran Covid -19 dilaksanakan sesuai Keputusan Direksi Nomor 500.030/DIR/AMGM/2020 adalah pembebasan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan kelompok I Sosial B (fasilitas publik berupa masjid, Pura, Gereja dan Vihara) sebanyak 727 pelanggan di Lobar dan Kota Mataram. “Pemberian keringanan atas pembayaran tagihan air minum sebesar 50 persen bagi pelanggan kelompok I E Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) A dan kelompok I F Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) B sebanyak 25.053 pelanggan di Lombok Barat dan Kota Mataram,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Sedangkan adanya tuduhan pergantian kilometer air tidak pernah dilakukan oleh pihak PDAM selama ini. Zaini menjawab, pergantian meter air dan pemeriksaan akurasi meter air pelanggan dilaku-

kan secara berkala oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) dan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) tidak memungut biaya untuk melakukan penggantian meter air dari pelanggan.

Soal air PDAM selalu macet dan kotor, temuan ini seharusnya dijelaskan secara tegas lokasi desa, lingkungan, dan persil pelanggan yang dimaksud. Pelanggan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) adalah sebanyak 141.191 Sambungan Rumah, kekeruhan air atau aliran air terhambat mungkin saja terjadi pada beberapa lokasi pelanggan karena pasca perbaikan pipa, faktor alam karena hujan di hulu atau akibat sistem gravitasi.

Namun hal ini tidak terjadi terus menerus, sehingga sangat tidak tepat jika digeneralisir seolah-olah terjadi setiap waktu dan di semua tempat. Namun demikian, PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) terus mengupayakan perbaikan pelayanan dan penambahan debit air dari waktu ke waktu. (her)

Guru dan Sarana Jadi Masalah Krusial Pengiriman Kembali PMI Pendidikan di NTB NTB Butuh Penyesuaian Mataram (Suara NTB) – Dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dua standar pendidikan yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana yang menjadi masalah krusial dan perlu dibenahi pada pendidikan di

NTB. Hal itu berdasarkan peta mutu pendidikan NTB, di mana nilai untuk kedua standar tersebut relatif rendah.

Demikian diungkapkan Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., pada Rabu (5/8). Ia mengatakan, dari hasil analisis pihaknya, yang paling krusial dan bermasalah ada pada standar tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Menurutnya dari peta mutu, dari kedua standar itu banyak yang rendah nilainya sehingga perlu ditingkatkan.

Pihaknya mengajak Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk bersama-sama meningkatkan kerja sama dan kolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di NTB. “Kami akan lebih fokus pada standar pendidikan, standar mana yang perlu ditingkakan. Kolaborasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, berdasarkan standar tadi, sehingga kita fokus dan menjadi rata kualitasnya,” ujar Mustari.

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5066 NOKA :MH1HABA15JK004120, NOSIN : HABAE-1004092 NO.BPKB : A6169131 AN.KANWIL DEP.SOSIAL PROP.NTB HLG SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.6359 BM NOKA : MH314D0039K499309,NOSIN : 14D-499183 NO.BPKB N.09540295 AN.L.SATRIA WIRA SAHRONI HLG SKTR SANDUBAYA MANDALIKA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.2619 CY NOKA : MH3SG3180JK010597,NOSIN : G3E4E-0752221 NO.BPKB N.09540295 AN.WAYAN LINA PUSPITA SARI HLG SPTR SANDUBAYA MANDALIKA KOTA MATARAM

Mustari juga menyampaikan, pihaknya sudah menyusun peta mutu pendidikan NTB di tahun 2020. Pada peta mutu itu menghasilkan beberapa rekomendasi ke pihak terkait di kabupaten/ kota. Di tahun 2020 ini, LPMP NTB juga melakukan beberapa kegiatan terkait penjaminan mutu pendidikan. Di antaranya pembinaan terhadap sekolah model sebanyak 200 sekolah dengan diberikan bantuan. Namun, karena pandemi Covid-19, bantuan itu ditiadakan untuk menangani dampak pandemi.

“Akan tetap kami tetap memberikan model pembelajaran jarak jaruh melalui daring, sudah dilakukan di beberapa tahap, dan di semua jenjang pendidikan yang ada di kabupaten/ kota atau provinsi,” jelasnya.

Terkait pembinaan guru, Mustari menjelaskan, pihaknya melakukan pembinaan secara daring untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan selama pandemi Covid19 ini. “LPMP sudah melaksanakan penjaminan mutu secara daring dengan bimbingan teknis kepada guru di semua jenjang pendidikan. Dengan keterbatasan belum bisa menyentuh ke semua guru di NTB. Paling tidak sudah membuat sosialisasi pembelajaran jarak jauh,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020. Kendati demikian, penerapannya di NTB disebut masih membutuhkan beberapa penyesuaian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain tempat pelayanan bagi PMI. Termasuk penyesuaian protokol yang harus dipenuhi setelah diterbitkannya keputusan menteri terkait Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

“Jadi sebelum dibuka kembali penempatan PMI ke luar negeri, kita mempersiapkan tempatnya seperti LTSA. Baik yang ada di kabupaten maupun provinsi. Untuk mempersiapkan agar P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan caloncalon PMI ini bisa berangkat, terutama dengan prosedural,” ujar Wismaningsih saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Menurutnya, pembukaan pengiriman PMI paling lambat

dimulai 17 Agustus mendatang.

Hal tersebut dilakukan dengan menarik aturan yang disesuaikan dengan Permenaker No. 151 tahun 2020 dan mensosialisasikan pembukaan kembali pengiriman PMI kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), PT. Bursa Usaha Migran Indonesia (Bumi), dan perwakilan P3MI yang ada di NTB. Disnakertrans NTB saat ini disebutnya tengah berkoordinasi dengan gugus tugas agar seluruh pengiriman PMI dilakukan sesuai prosedur. Terutama untuk memenuhi protokol kesehatan selama pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Hal tersebut diperlukan, mengingat 14 negara penempatan yang menerima pengiriman PMI juga menyaratkan pengiriman sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. “Nanti di LTSA-nya dibuatkan prosedur, disesuaikan dengan protokol covid dan itu tergantung dari negara-negara tujuan. Nanti membuka dia dengan persyaratan apa, kita belum tahu,” jelas Wismaningsih.

Setelah dibuka kembali secara resmi, pihaknya memprediksi jumlah PMI yang akan berangkat akan lebih banyak dari biasanya. Mengingat selama pandemi Covid-19 sebanyak 1.876 PMI tercatat pulang, dan 6.456 calon PMI tertunda keberangkatannya. (bay)

SUARA NTB

Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 6 Agustus 2020

Halaman 10

Kuartal Kedua Pandemi Covid-19

Usaha Pariwisata Bertahan dengan Pasar Lokal

Mataram (Suara NTB) Berlangsungnya pandemi virus Corona (Covid-19) di NTB saat ini telah memasuki kuartal kedua. Dampak ekonomi dirasakan oleh berbagai sektor usaha, terutama sektor pariwisata yang berusaha bertahan dengan keterbatasan akes dan ruang gerak yang ada.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) NTB, Awanadhi Aswinabawa menerangkan, dalam kuartal kedua pandemi Covid-19 saat ini pelaku usaha pariwisata telah melakukan berbagai penyesuaian. Selain itu, pergeseran-pergeseran tren wisatawan juga terus dielaborasi untuk menemukan pasar yang paling tepat. ‘’Sudah ada sedikit titik-titik terang buat kita di kuartal kedua ini, ada yang menjadi harapan bagi kita, apa yang

kita sebut staycation itu.

Menggalakkan pariwisata turis lokal, ini sangat penting,’’ ujar Awan saat dikonfirmasi, Rabu (5/8) di Mataram.

Menurutnya, ada dua hal yang masih perlu terus dimatangkan untuk menyambut pariwisata pascapandemi.

Pertama, pemanasan bagi komunitas dan industri pariwisata untuk memaksimalkan protokol kesehatan, dan kedua mengelola wisatawan dalam daerah untuk memberi keyakinan pada wisatawan

domestik dan wisatawan mancanegara (Wisman). ‘’Sekarang kalau kita lihat untuk week end di daerah Trawangan, Senggigi, Sekotong, Mandalika, dan lain sebagainya sudah mulai orangorang tinggal di sana. Ini paling tidak memberi harapan dan semangat untuk temanteman di hotel maupun di perusahaan transport,’’ jelasnya.

Diterangkan, setelah dilonggarkannya beberapa pembatasan yang sempat diberlakukan saat ini usaha-

Dispora NTB Tunda Popda Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 mengakibatkan agenda penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB ditunda. Popda yang semula akan digelar tahun 2020 resmi ditunda hingga tahun 2021.

Penundaan Popda NTB tahun 2020 sudah disampaikan Kadispora NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, kepada Suara NTB belum lama ini. ‘’Popda NTB diundur sampai tahun 2021,’’ ucapnya.

Penundaan pelaksanaan pesta puncak olahraga tingkat pelajar NTB itu dikarenakan keterbatasan anggaran. Pasalnya setelah terjadi Pandemi Covid-19 mengakibatkan sejumlah anggota di SKPD NTB dipangkas untuk penanganan Covid-19. Begitu juga anggaran di Dispora NTB dipangkas untuk penanganan Covid-19.

Terkait minimnya anggaran SKPD di tahun 2020 juga berdampak pada pelaksanaan Pekan Olahraga antar-Wilayah (Popwil) tahun 2020.

Sehingga semua provinsi di Indonesia juga menunda pelaksanaan Popda.

Terkait penundaan Popda NTB tahun 2020 juga telah disampaikan secara resmi oleh Kadispora NTB melalu surat nomor :426/401/Dispora/ OR/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020. Dalam surat tersebut Dispora NTB menyampaikan penundaan Popda NTB kepada seluruh Dinas Pemuda dan Orang yang ada di 10 kabupaten/ kota di NTB. (fan)

(Suara NTB/dok)

Hj. Husnanidiaty Nurdin

usaha pariwisata memang mulai berjalan. Diantaranya hotel-hotel yang mulai memfasilitasi kegiatan MICE, restoran yang mulai membuka kembali usaha, serta agen perjalanan yang mulai menerima orderan kembali. ‘’Kadang-kadang ada yang menyewa walaupun jumlahnya masih sedikit (untuk agen perjalanan). Kalau untuk hotel dan restoran sekarang sudah mulai ada lebih hidup,’’ ujar Awan.

Menurutnya, kemampuan pelaku industri pariwisata untuk bertahan saat ini tidak lepas dari dukungan stimulus yang diberikan pemerintah.

Dicontohkan Awan seperti stimulus berupa keringanan pajak dan pengurangan beban biaya untuk listrik, air, dan

lain-lain. Termasuk untuk restrukturisasi kredit di masing-masing pihak perbankan.

Kendati demikian, stimulus tersebut menurutnya sampai saat ini belum dapat diakses secara menyeluruh. Di sisi lain, stimulus yang telah diberikan bersifat hanya untuk membantu mengurangi biaya operasional selama pandemi. ‘’Sebagian memang sudah ada (stimulus), tapi itu hanya untuk mengurangi cost-cost (biaya operasional) kita. Saat harus mulai bekerja lagi, kita membutuhkan modal untuk membantu menjalankan roda usaha lagi. Itu yang sedang kita tunggu, mudahan bisa terealisasi,’’ ujar Awan.

Terpisah, Ketua Association of The Indonesian Tours

and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan, dalam kuartal kedua pandemi Covid-19 pelaku industri parwisata di NTB telah menyusun ulang paket wisata yang akan ditawarkan.

Khususnya dengan memasukkan aspek-aspek protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. ‘’Kita harus biasakan bahwa pandemi ini sudah bagian dari hidup kita, sehingga sekarang ini suka tidak suka kita disesuaikan dengan situasi sekarang, kita tetap berusaha menjual paket wisata. Sehingga di kuartal kedua ini kita berusaha tetap menjual paket dengan protokol kesehatan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Menurutnya, dari segi peny-

usunan paket pelaku industri pariwisata NTB telah siap mengakomodir kebutuhan tamu. Khususnya dengan diterbitkannya SOP kenormalan baru pariwisata beberapa waktu lalu. Namun kendala utama saat ini adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan sendiri.

Untuk menyiasati hal tersebut, pengelolaan wisatawan dalam daerah diharapkan bisa menjadi solusi. Terutama untuk menarik minat pasar wisatawan yang lebih luas. ‘’Sementara ini kategorinya sangat terbatas, baru 1-2 saja (wisatawan dari luar NTB).

Karena belum ada yang bisa menjawab tentang vaksin (Covid-19) kapan ditemukan,’’ jelasnya. (bay)

Proyek Kereta Gantung Rinjani

TKPRD Belum Keluarkan Rekomendasi Kesesuaian Ruang Mataram (Suara NTB) Investor yang berencana membangun kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani masih menunggu rekomendasi kesesuaian ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) NTB. Hingga saat ini, investor belum memperoleh rekomendasi kesesuain ruang. ‘’Memang yang saat ini belum ada rekomendasi kesesuaian ruang dari PUPR. Prinsipnya mereka (investor) ingin rekom itu keluar,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Jika investor sudah mengantongi rekomendasi kesesuaian ruang. Begitu tim teknis mereka dari China datang ke Indonesia, maka bisa langsung menyusun Feasibility Study (FS), Detailed Engineering Design (DED) dan Analisis Men-

RADIO

genai Dampak Lingkungan (Amdal).

Perkembangan rencana pembangunan kereta gantung sepanjang 10 Km tersebut saat ini masih stagnan akibat pandemi Covid-19. Namun, kata Rum, setelah rekomendasi kesesuaian ruang keluar, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyusunan FS, DED dan Amdal. ‘’Jadi masih lama, apalagi dengan kondisi Covid-19,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR NTB, Yuli Suryani mengatakan masalah rekomendasi kesesuaian ruang rencana pembangunan kereta gantung Rinjani bolanya ada di investor. Ia mengatakan, investor memang sudah mengajukan permohonan rekomendasi lesesuaian ruang ke Pemprov NTB. Namun, permohonan tersebut masih tidak ada data pendukungnya. Karena pandemi Covid-19, investor masih be-

lum bisa datang dari China.

Dalam permohonan yang diajukan, data masih belum lengkap. Misalnya, apa yang akan dibangun investor, dimana lokasinya, apa bangunannya dan berapa panjang yang akan dibangun masih belum ada data yang disampaikan.

“Karena yang akan dibahas, kita masih belum tahu.

Hanya surat permohonan dan hanya tiga titik saja. Investor harus bisa memberikan gambaran apa yang akan dibangun. Paling tidak pra FS-nya. Dia harus memberikan informasi data-data teknis pendukung yang akan dibangun,” katanya.

Setelah data-data teknis pendukung lengkap maka akan dibahas oleh TKPRD yang beranggotakan OPD terkait. Rekomendasi TKPRD juga bersifat kolektif kolegial.

“Paling tidak, apa fasilitas yang dibangun, dimana ruang yang akan digunakan, koordinatnya berapa, harus jelas.

Karena dia ini izin membangun, bukan untuk studi atau eksplorasi seperti pertambangan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, investor akan membangun kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani yang berlokasi di Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Rencana pembangunan kereta gantung di sekitar kawasan Gunung Rinjani ini diklaim merupakan terpanjang di dunia.

Pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pembangunan kereta gantung dimulai dari Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Loteng menuju kawasan hutan lindung di bagian atasnya. Kereta gantung yang dibangun sepanjang kurang lebih 10 km, dan diklaim menjadi kereta gantung terpanjang di dunia. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 6 Agustus 2020

Distan Lotim Ingatkan Ancaman Kekeringan Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim) mengingatkan petani tidak berspekulasi untuk memulai musim tanam. Saat ini masih terjadi ancaman kekeringan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Lotim, H. Moh Abadi. Ditemui di Selong, Rabu (5/8), H. Moh. Abadi mengakui, saat hujan mengguyur awal Juni lalu, sejumlah petani ada yang coba-coba.

Spekulasi petani ini berujung terjadi kegagalan panen.

“Terlapor ada 100 hektare lahan kekeringan,” ungkapnya.

Intensitas hujan pada tahun 2020 ini sebenarnya masih rendah. Bahkan di wilayah selatan hujan kurang.

Hujan yang mengguyur pada bulan Juni lalu dinilai semacam hujan bayangan saja.

Para petani sudah diimbau lewat para pekasih untuk tidak menanam. Akan tetapi hasrat petani ingin tetap menanam dengan harapan masih ada ketersediaan air. Wilayah Lotim bagian selatan, sambungnya memang menjadi daerah yang paling sering terkena musibah gagal tanam. Namun ada juga di wilayah Suela, sekitar 10 hektare turut mengalami gagal panen.

Untuk wilayah selatan sebenarnya saat ini musimnya tembakau. Ada juga tanaman palawija yang lain.

Tanaman yang banyak membutuhkan air seperti padi disarankan tidak ditanam dulu sampai intensitas hujan tinggi, sehingga kebutuhan air dapat tercukupi.

Bagi tanaman tembakau atau palawija diyakinkan masih bisa terpenuhi dari stok sisa air embung yang ada. “Kan pakai cor saja kalau tembakau,” terangnya.

Persoalan kekeringan dan ancaman gagal panen ini menjadi atensi Pemerintah Lotim. H Abadi menyebut, pihaknya sudah membuat proposal ke pusat untuk membuat pompa air dalam di wilayah-wilayah yang ada sumber air dalamnya. Proposal sudah dikirim ke Kementerian Pertanian di Jakarta.

Ditambahkan, 100 hektare yang mengalami gagal panen tersebut adalah peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Semua sudah mengajukan klaim. Masing-masing akan dapat Rp 6 juta biaya pergantian dari PT Jasindo. (rus)

Ketua DPRD Kota Mataram Khawatir ’’Perda Masker’’ Tak Efektif Dari Hal. 1 ‘’Walaupun, apakah kalau masker digratiskan akan tercipta kedisiplinan masyarakat akan menggunakannya, belum tentu juga. Kalau strategi penegakannya tidak tepat, juga akan sulit diwujudkan,’’ ungkapnya.

Untuk dapat mencapai progres mendisiplinkan masya-

rakat menggunakan masker, setelah maskernya digratiskan secara bertahap, menurut Didi, perlu menentukan zona atau klaster yang prioritas terlebih dulu. ‘’Kuncinya, selain sistemnya harus terbangun bagus, juga harus mendapat dukungan dari masyarakat,’’ pungkasnya. (fit/*)

Tim Itwasum Mabes Polri Laksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan di Polda NTB Dari Hal. 1 Kemudian Kapolres se-Pulau Lombok dan untuk Kapolres se- Pulau Sumbawa mengikutinya melalui video conference.

Kapolda NTB dalam sambutannya mengatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan adalah hal yang harus dilakukan di setiap organisasi sekecil apapun. Prinsip well organize dalam penyelesaian pekerjaan sebanyak 50 persen dipengaruhi oleh perencanaan yang terbaik. Oleh karena itu katanya, Itwasum Polri harus melakukan pengawasan dan pengendalian.

Langkah yang dilakukan ini, untuk meyakinkan bahwa semua organisasi di bawah Mabes Polri bisa melakukan hal yang baik. Sehingga tujuan yang diharapkan, bisa tercapai dan berdaya guna serta efektif dan efisien. Dengan demikian Harkamtibmas bisa betul-betul terjaga di setiap organisasi.

Prinsip Itwasum ialah semangat konsultasi dan meyakinkan semua organisasi melakukan perbaikan dari segala aspek. ‘’Kami siap menerima dan memperbaiki kesalahan yang tanpa kami sadari kami telah dilakukan di dalam pelaksanaan tugas.’’

Dalam arahannya Irwil III Itwasum Polri, Brigjen. Pol Iriyanto S.I.K, mengatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan rutin yang dilakukan, merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang di lakukan secara independen dan objektif serta professional. Berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban Kasatker/ Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Terhadap pelaksaan Program Polri dan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (Clean Goverment).

Sasaran kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Itwsum Polri Tahun 2020 tahap II pada aspek Pelaksaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program kegiatan yang dicapai dan realisasi penggunaan anggaran satuan kerja T.A. 2020 serta pertanggungjawaban keuangan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum di Wasrik Tahun 2019.

2. Pemeliharaan kemampuan (Harpuan) penggunaan kekuatan (Gunkuat) Satuan kerja.

3. Pelaksanaan tugas pokok fungsi (Tupoksi) satuan kerja 4. Evaluasi tindak lanjut hasil Wasrik rutin tahap I T.A. 2020 yang dilaksanakan oleh Itwasda.

5. Pelaksanaan Perwabkeu dalam pengadaan Barang/Jasa dan PNBP tahun 2020 6. Temuan berulang dari hasil Wasrik Internal Itwasum Polri dan Eksternal BPK-RI 7. Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari DIPA dan Non DIPA. Setelah taklimat awal dilanjutkan dengan pendalaman terhadap Satker dalam lingkungan Polda NTB yang bertempat di Gedung Sasana Dharma. (*)

Halaman 11

Dampak Kekeringan, Debit Air Bendungan di NTB Menyusut 30 Persen Mataram (Suara NTB) Kekeringan yang melanda NTB membuat debit air bendungan besar dan embungembung menyusut sekitar 30 persen. Para petani diharapkan tak melanggar pola tanam, agar tak terjadi gagal panen atau puso.

“Saat ini mungkin sekitar 30 persen debit air bendungan turun. Semua hampir di seluruh bendungan di NTB,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi di Mataram, Rabu (5/8) kemarin.

Sahdan menyebutkan ada belasan bendungan besar di NTB. Seperti Bendungan Pandanduri, Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Pela Parado, Bendungan Batubulan dan lainnya. Selain itu, ada sekitar 150

embung dengan tampungan skala medium di NTB. Menurut Sahdan, debit air bandungan dan embung yang ada mengalami penyusutan pada musim kemarau ini. Di samping mengalami penyusutan debit air, banyak juga embung yang mengalami sedimentasi akibat rusaknya daerah hulu yang seharusnya menjadi green belt atau sabuk hijau.

“Sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan, daerah hulu diganggu masyarakat.

Seperti Rababaka dan Pela Parado, daerah hulunya sudah rusak,” katanya.

Menyusutnya debit air bendungan dan embung berpotensi menyebabkan konflik perebutan air di petani. Untuk itu, kata Sahdan, perlunya pengaturan pola tanam. “Persediaan air kita sudah berkurang pada musim tanam II ini. Ka-

lau semua pihak menaati pola tanam, maka konflik perebutan air tak akan terjadi,” tandasnya.

Berdasarkan data BPBD BPBD NTB hingga akhir Juli lalu, tercatat 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

ASN Harus Jadi Teladan Selong (Suara NTB) Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan.

Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa jadi teladan bagi masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H M. Juaini Taofik di Selong, Rabu (5/8).

Dikatakan, ASN adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sesuai ketentuan perundang-undangan tentang ASN, maka di tengah-tengah masyarakat ASN harus bisa memberikan contoh-contoh baik. Termasuk menaati protokol

kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Pihaknya menyambut baik Perda yang disambung dengan Peraturan Gubernur terkait akan adanya sanksi bagi yang tidak menggunakan masker.

Sanksi terberat bagi ASN menunggu.

Perda yang dibuat pemerintah Provinsi NTB berlaku se NTB. Bupati Lotim sudah meneruskan pesan WhatsApp berisi sanksi bagi ASN dan masyarakat yang tidak gunakan masker. Menurut Juaini, regulasi yang dibuat Pemerintah provinsi ini akan lebih kuat dan berlaku di seluruh kabupaten/kota se NTB. Apa yang dilakukan pemerintah provinsi dianggap sangat bagus. Gubernur sangat cepat mengambil keputusan.

Sekda Lotim ini menuturkan, pihaknya menyurati semua pimpinan OPD untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Lotim juga akan membuat tim penegak disiplin yang mengecek bagaimana pelaksanaan protokol Covid tersebut di tingkat perkantoran.

Lotim pun menunggu peraturan gubernur tersebut untuk bisa diterapkan juga di tingkat Kabupaten Lotim.

Penerapannya ke depan dimungkinkan ada kegiatan operasi. Dimungkinkan akan ada pemberian masker kembali jika saat operasi ditemukan ada yang belum memakai.

“Kita mungkin butuh cadangan lagi untuk masker, kemarin satu juta mungkin hanya disimpan di rumahnya,” demikian paparnya. (rus)

Cara NTB Tekan Penambahan Kasus Positif Covid-19 Dari Hal. 1 Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu.

Sebagaimana diketahui, kasus Covid-19 di NTB terus meningkat. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Cov-

id-19 Provinsi NTB, Selasa (4/ 8), jumlah kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 2.196 orang. Dengan perincian 1.365 orang sudah sembuh, 124 meninggal dunia, serta 707 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Sedangkan jumlah Kasus Suspek sebanyak 9.965 orang dengan perincian 302 orang masih dalam isolasi, 461 orang masih berstatus probable, 9.202 orang sudah discarded. Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat

dengan pasien positif Covid19 namun tanpa gejala sebanyak 16.909 orang, terdiri dari 2.055 orang masih dalam pemantauan dan 14.854 orang selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19 sebanyak 70.587 orang.

Yang masih menjalani karantina sebanyak 1.110 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 69.477 orang. (nas)

Berkurang Rp448 Miliar Dari Hal. 1 Di dalam APBDP ini, total ansumsi pendapatan sebesar Rp5,22 triliun lebih, mengalami penurunan dari ansumsi pendapat APBD murni 2020 yang sebesar Rp 5,671 triliun lebih.

“Dari draft KUA yang diserahkan kemarin kepada kami, dari target pendapatan kita sebelumnya pada APBD Murni kemudian di perubahan ini ada pengurangan sebesar Rp448 miliar atau 7,91 persen,’’ sebut anggota Banggar DPRD NTB, Yel Agil saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (5/8) kemarin.

Penurunan ansumsi pendapatan dalam APBDP tersebut terjadi karena dua hal utama.

Yakni pertama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kedua pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Dana perimbangan kita dari angka awal sebesar Rp3,7 triliun pada APBD Murni berubah menjadi Rp3,3 triliun dalam perubahan. Artinya ada pengurangan sebanyak 11 persen. Kemudian dari PAD

mengalami pengurangan sebanyak Rp19 miliar atau hanya 1,06 persen,’’ sebut politisi PKS itu.

Dikatakan Yek Agil, pengurangan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini. Namun demikian, jika dilihat dari besaran penurunan PAD itu, Yek Agil menyebutkan bahwa meski ada penurunan namun tidak terlalu drastis. “Karena itu penurunan ini kita anggap koreksi optimis terhadap PAD,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Yek Agil, karena pendapatan mengalami penurunan maka hal tersebut berkonsekuensi terhadap rencana belanja.

Melihat dari besarnya penurunan pendapatan itu, maka akan banyak program yang tidak bisa dibiayai.

“Karena ada target-target pendapatan yang tidak terealisasi. Tentu karena pendapatan koreksi, maka mau tidak mau belanja harus kita kurangi juga. Nah inilah yang akan akan kami bahas bersama eksekutif terkait program

mana saja yang akan kita kurangi,’’ katanya.

Salah satu program yang akan terganggu akibat penurunan pendapatan tersebut adalah program unggulan Gubernur NTB. Yek Agil mengakui bahwa beberapa program unggulan dipastikan akan mengalami koreksi. ‘’Program unggulan tetap berjalan, tetapi juga beberapa mengalami koreksi. Karena situasi yang kita hadapi.

Nah inilah yang sedang kita bedah sekarang ditingkat SKPD. Mana yang diteruskan dan mana yang di pending.

Belanja rutin juga yang banyak dikoreksi, dan termasuk program yang tidak berkaitan langsung dengan program unggulan itu yang juga banyak di koreksi,’’ katanya.

Terakhir disampaikan wakil rakyat dari dapil Lombok Tengah II Utara itu, bahwa belanja dalam APBDP ini, akan difokuskan pada tiga hal yakni pertama penanganan kesehatan masyarakat. Kedua recovery masyarakat, ketiga JPS untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (ndi)

Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.

Sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/ BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian Keputusan Bu-

pati Lombok Timur No.188.45/ 423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/ 435/06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima. (nas)

’’Bike Park’’ Internasional Dibangun di Meninting BIKE Park bertaraf internasional tengah dibangun di kawasan Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Proyek senilai Rp 17miliar ini dibangun terintergrasi dengan penataan kawasan Senggigi yang akan dilakukan Pemda tahun ini.

Untuk menunjang akses menuju bike park ini, Pemda Lobar akan membebaskan lahan di sekitar sepadan pantai tersebut dengan lebar 6-8 meter.

Sedangkan untuk pembangunan fisik talud sempadan pantai dilakukan oleh BWS. Bupati bersama OPD dan jajaran terkait telah membahas hal ini Rabu (5/8) kemarin di Kantor Dinas PUPR. Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana mengatakan sesuai arahan bupati pembangunan bike park supaya mengarah padan pengembangan kawasan Meninting. Setelah terkoordinasi dengan provinsi, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan BWS ternyata masing-masing punya perencanaan. Termasuk Pemda Lobar. Hal inilah kata dia yang dibahas untuk sinkronisasi.

Areal bike park inipun milik provinsi seluas 2,7 hektar sudah memilki desain. Tahun lalu provinsi mulai membangun kawasan itu dengan nilai Rp 1,6 miliar. Tahun 2020 ini masuk dana APBN Rp 17 miliar melalui BPPW untuk pembangunan melanjutkan provinsi. ‘’Pak Bupati mengarahkan perencanaan pengembangan harus terintegrasi dengan kawasan Meninting,’’ jelasnya. Untuk Pemkab Lobar, diharapkan

untuk membebaskan lahan agar bagian bike park langsung pemandangan pantai.

Untuk integrasi perencanaan, pihak Pemda juga memilki desain perencanaan gerbang kawasan Senggigi dan open stage yang tahun ini tertunda pembangunannya akibat rasionalisasia anggaran. Selain itu Pemda diminta melakukan penataan sempadan pantai menuju ke muara. ‘’Ini juga dibahas. Provinsi berharap ada dukungan Pemda untuk melakukan penataan sempadan pantai,’’ ujarnya. Di sempadan ini pun Pemda memiliki desian yang dibuat dua tahun Lalu. Untuk penataan ini dibutuhkan lahan sehingga warga yang disekitar lokasi itu perlu direlokasi. Pemda kata dia akan mengupayakan pembebasan lahan dan penataan sepedan bisa tahun 2021 Dalam pembangunan sempadan inipun BWS akan membantu penadanaan. ‘’Tapi kita diminta membebaskan lahan,’’ katanya. Karenanya lebar sempadan pantai ini diupayakan 68 meter hingga ke muara dan terkoneksi dengan bike park.

Bahkan kata dia penataan akses sempadan pantai ini akan dibangun sampai kawasan wisata Tanjung Bias dan Hotel Jayakarta. Karena itulah lanjut dia, dibagi tugas bagiamana mengintegrasikan perencanaan ini. Sehingga bupati memerintahkan dibentuk tim teknis lintas dengan provinsi, BWS dan pihak terkait. Di tempat ini nanti tidak saja untuk sepeda, juga triathlon, voli pantai dan lainnya. (her)

Sanksi yang Mendidik Dari Hal. 1 Salah satunya dengan memberlakukan sanksi denda bagi semua pihak yang melanggar protokol Covid-19.

Demikian disampaikan Bupati, Rabu (5/8). Ia mengatakan bahwa pihaknya membuat Perbup di mana dalam Perbup itu diatur sanksi lebih ringan dibandingkan provinsi.

Kabupaten Lobar menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp50 ribu. ‘’Ini tujuannya untuk mendidik dan mendisplinkan semuanya agar tetap patuh terhadap protokol Covid-19. Kalau takut disanksi, maka ya harus patuh (standar Covid-19),’’ tegas bupati.

Kalau Pemda diprotes garagara aturan sanksi ini? Menurut bupati, pihak Pemda sudah lelah turun membagikan masker. Termasuk terhadap masyakarat yang tidak disiplin dibagikan masker. Menurut

bupati, semua upaya yang dilakukan Pemda baik melalui penerapan aturan ini sematamata untuk masyarakat, bukan untuk Pemda. ‘’Jadi pakai masker itu bukan untuk saya, bukan untuk Pak Asisten. Tapi untuk masyarakat,’’ tegasnya.

Terkait pemberlakuan aturan ini, jangan dianggap begitu keluar Perbup atau Perda, langsung diterapkan. Namun sebelum diberlakukan aturan ini perlu proses. Seperti dilakukan sosialisasi, dan evaluasi. Bayangkan masyarakat, begitu keluar Perda lalu ada warga tak menggunakan masker didenda. ‘’Tidak demikian. Karena Pemda akan melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Ada sosialisasi dan evaluasi,’’ katanya.

Dalam penerapan aturan ini ia menginstruksikan ASN berada di garda terdepan sebagai contoh dan masyarakat. Kalau mereka melanggar tentu akan diberikan sanksi berat. (her)

Perpustakaan Desa Embung Kandong dan SMAN 1 Praya Wakili NTB ke Tingkat Nasional Dari Hal. 1 Bahkan, dalam penilaian tahap pertama, Perpustakaan Desa Embung Kandong dan Perpustakaan SMAN 1 Praya sudah masuk 15 besar nasional.

Kepala DPKP NTB, Dr. Ir. H.Manggaukang Raba, MM mengatakan, tim juri lomba perpustakaan terbaik tingkat nasional nantinya akan melakukan visitasi ke NTB. ‘’Begitu tahap pertama masuk 15 besar, nanti ada visitasi ke lapangan. Pengalaman kita, penilaian berikutnya kita masuk 5 besar. Tahun lalu Perpustakaan Desa Rempung juara satu tingkat nasional,’’ kata Manggaukang dikonfirmasi usai penyerahan hadiah kepada juara lomba perpustakaan terbaik tingkat Provinsi NTB di Aula DPKP NTB, Rabu (5/8) kemarin.

Dalam lomba perpustakaan umum terbaik desa/kelurahan se - NTB tahun 2020, Perpustakaan Desa Embung Kandong Lombok Timur meraih juara I. Perpustakaan

Desa Kadindi Kabupaten Dompu meraih juara II, dan juara III adalah Perpustakaan Desa Kukin Kabupaten Sumbawa. Sedangkan juara harapan I, II dan II masing-masing Perpustakaan Desa Semparu Lombok Tengah, Perpustakaan Desa Tanjung Lombok Utara dan Perpustakaan Desa Sandik Lombok Barat.

Sedangkan kategori lomba perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) tingkat Provinsi NTB tahun 2020, juara I diraih SMAN 1 Praya, juara II SMKN 2 Sumbawa Besar dan juara III SMAN 4 Kota Bima. Sementara, juara harapan I, II dan III masing-masing, Perpustakaan SMAN 1 Taliwang, SMAN 1 Terara dan SMAN 7 Mataram.

Kemudian lomba minat baca bercerita bagi siswa/siswi SM/MI tingkat Provinsi NTB, juara I Zahra Salsabila Aira Purnomo dari SD IT Anak Sholeh Mataram, juara II Tiara Feby Cahyani dari SDN 3 Praya, juara III Nindi Rilya

Gadiza dari SDN 2 Sumbawa.

Kemudian juara IV Raisya Murfiqah dari SDN 5 Taliwang, juara V Aprilia Karla dari SDN 55 Dara Kota Bima dan juara VI Siti Safira Salsabila dari SDN 3 Selong.

Sedangkan kategori pustakwan berpretasi terbaik tingkat Provinsi NTB. Juara I Wiwik Kurniati dari Perpustakaan MTsN 1 Mataram, juara II Kurniati dari UPT Perpustakaan Unram, juara III Muh. Muaidi dari Perpustakaan IPDN Kampus NTB. Selanjutnya, juara harapan I Syafrudin dari UPT. Perpustakaan Unram, juara harapan II Suaeb dari UPT Perpustakaan UIN Mataram dan juara harapan III Muhammad Irawan dari DPKP Lombok Timur.

Manggaukang menjelaskan, dua wakil NTB sudah menembus 15 besar tingkat nasional. Yaitu, Perpustakaan Desa Embung Kandong dan Perpustakaan SMAN 1 Praya. ‘’Tinggal lomba pustakawan dan lomba bercerita,’’ katanya.

Manggaukang menjelaskan, poin penting yang menjadi penilaian dalam lomba perpustakaan umum desa/kelurahan bukan semata-mata kegiatan membaca dan pinjam buku. Tetapi, ada kegiatan lainnya yang jadi penilaian. ‘’Ada diskusi, pertemuan, pelatihan kerajinan, menari. Ada kegiatan inklusi sosial di perpustakaan desa itu,’’ terangnya.

Ia mengatakan, rata-rata perpustakaan desa di NTB sudah diberikan bantuan buku sebanyak 1.000 eksemplar dan dua rak buku. Dengan jumlah 500 judul buku.

Dalam penilaian lomba perpustakaan ini, juga dinilai desa yang mengalokasikan anggaran dana desa untuk pengembangan perpustakaan di desa setempat. ‘’Kalau perpustakaan sekolah, keragaman buku menjadi poin pertama. Di perpustakaan sekolah jangan hanya buku pelajaran. Bukunya harus beragam, ada novel, karya fiksi, buku sastra,’’ terangnya.

Manggaukang mengucapkan selamat kepada para juara loma perpustakaan, lomba bercerita dan lomba pustakawan tingkat Provinsi NTB tahun 2020. Lomba ini bukan sekadar untuk meraih juara.

Tetapi harus dapat terus meningkatkan minat baca dan literasi di NTB. Sehingga tingkat kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Ia meminta DPKP kabupaten/kota agar rajin turun ke perpustakaan desa di wilayahnya. Manggaukang menyebutkan, dari 191 desa di Kabupaten Bima, dia sudah turun ke 87 desa. Ia meminta agar bantuan buku dan rak ke perpustakaan desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong minat baca dan literasi di masing-masing desa. ‘’Sekarang menjadi perhatian kita Lombok Tengah dan Sumbawa. Tolong dipersiapkan betul dan dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial,’’ pungkasnya. (nas/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 6 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Warga Batu Hijau akan Dicoklit Secara Virtual Taliwang (Suara NTB) Warga yang bermukim di area town site - perumahan karyawan di proyek tambang Batu Hijau akan dicoklit (pencocokan dan penelitian) secara virtual.

Keputusan penggunaan metode daring dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkada serentak itu menjadi kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selaku perusahaan operator proyek tambang Batu Hijau.

(Suara NTB/ist) “Kemarin kita sudah rapatRahmat Riadi kan. Dan kami setujui proses pencoklitan pemilih di town site dilakukan secara virtual,” kata ketua bidang program perencanaan dan data KPU KSB, Rahmat Riadi kepada Suara NTB, Rabu (5/8).

Dalam proses pencoklitan secara virtual itu, dijelaskan Rahmat, PTAMNT akan menyiapkan fasilitas bagi warga town site untuk memastikan dirinya masuk dalam data pemilih. Caranya perangkat virtual yang disediakan perusahaan akan dikoneksikan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) warga bersangkutan terdata.

Untuk teknis pencoklitannya sendiri, nantinya setiap warga yang namanya tertera dalam data pemilih diharuskan berhadapan langsung dengan PPDP melalui aplikasi virtual. Tidak saja itu, warga juga diharuskan menunjukkan kartu keluarga (KK) berikut KTP sebagai syaratnya. “Jadi prosedurnya tetap sama seperti Coklit manual. Petugas (PPDP) kami harus memastikan orangnya benar ada dan syarat administrasinya terpenuhi. Hanya saja kan secara fisik tidak berhadapan langsung,” urainya.

Kegiatan pencoklitan warga tambang penghasil tembaga dan emas itu sediri baru akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Agustus mendatang. Rahmat menuturkan, berdasarkan data pemilih yang ada terdapat 23 warga di pemukiman town site yang memiliki hak pilih. Namun demikian ia nenyebutkan, jumlahnya kemungkinan dapat berubah. “Ya bisa jadi yang ada di data kita ini sudah ada yang pindah. Atau mungkin ada pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun pada 9 Desember yang belum masuk dalam data sekarang,” urainya.

Sementara itu ditanya mengenai progres pencoklitan data pemilih secara umum, Rahmat mengaku, sejauh ini berjalan lancar.

Memasuki pekan ketiga, beberapa kecamatan sudah hampir rampung. “Teman-teman setiap pekan tetap turun melakukan evaluasi dan pendampingan. Jadi kami yakin sebelum tanggal 13 Agustus tahap pencoklitan ini clear,” pungkasnya. (bug)

Pembentukan BNNK Terkendala Anggaran Dompu (Suara NTB) Perubahan status Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menjadi BNNK di Dompu, masih belum terealisasi. Hal itu menyusul anggaran program dan operasionalnya dipangkas untuk penanggulangan dampak Covid-19.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH., selaku Ketua BNK dikonfirmasi wartawan Rabu (5/8) menjelaskan, upaya mempercepat perubahan status lembaga tersebut sudah cukup intens dilakukan, bahkan sampai beberapa kali mendatangi BNN agar bisa segera diwujudkan.

“Cuman kan anggaran kita ter(Suara NTB/jun) batas, apalagi dengan terjadinArifuddin ya Covid-19 ini,” terangnya.

Menurut dia, BNN cukup serius merespon usulannya terkait perubahan status BNK menjadi BNNK. Bahkan untuk pembangunan kantornya masuk skala prioritas mereka di tahun 2020 ini, tetapi karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19, rencana itu terpaksa ditunda sementara waktu.

Kepastiannya kini tergantung pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebab sumber anggaran pembangunan serta operasional ditanggung sepenuhnya pemerintah pusat. Sementara daerah sudah melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan seperti pembebasan lahan serta data-data kasus dan sebagainya yang diperlukan. “Dompu ini sudah masuk prioritas, cuma kembali lagi masalah dana. Prinsipnya mereka siap membantu, tetapi terbentur dengan corona ya ndak bisa jalan, mudahmudahan 2021 Bupati baru BNNK-nya akan ada,” harapnya.

Ditegaskan Arifuddin, keberadaan BNNK menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, karena daerah ini dalam kondisi darurat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Buktinya, tidak saja kalangan tua yang sudah mengkonsumsi tetapi pelajar mulai tingkat SMP/SMA pun sudah dicekoki barang haram tersebut.

Untuk itu, BNNK dengan struktur kepengurusan dan anggaran operasional sendiri penting dihadirkan agar upaya pembarantasan maksimal dilakukan. “BNNK sangat mendesak ini karena teman-teman ketahui sendiri bagaimana keadaannya sekarang, kita dalam kondisi darurat narkoba, bahkan anak SMP saja sudah mengkonsumsi barang ini,” pungkasnya. (jun)

KSB Klaim Stok Pangan Masih Aman Taliwang (Suara NTB)Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim ketersediaan pangan khususnya beras masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2020. Bahkan cadangan beras di gudang saat ini mencapai angka 24 ton dan siap disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (5/8) mengatakan, khusus untuk kebutuhan beras sampai dengan saat ini belum ada keluhan. Hal tersebut terjadi, karena masyarakat sudah memiliki cadangan pangan sendiri.

Bahkan cadangan beras yang sudah disiapkan oleh Pemerintah juga siap dikeluarkan jika kondisinya dinyatakan darurat. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran saat ini yakni ketersediaan kebutuhan jenis holtikultura dan telur. “Kalau untuk beras masih sangat aman karena rata-rata petani kita selalu menyisipkan beras tidak semua dijual pas musim panen,” sebutnya.

Khusus untuk holtikurtura dan bahan pangan lainnya, memang dikhawatirkan akan menjadi masalah lantaran KSB masih sangat bergantung dengan daerah lainnya terutama dari pulau Lombok. Meski demikian pihak terkait mengaku sudah menurunkan tim untuk memantau kondisi ketersediaan pangan yang ada di masyarakat.Hasil pemantauan ini nantinya Pemkab bisa menyikapi kemungkinan yang akan terjadi terutama dampak dari wabah covid-19. Sehingga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu kerawanan pangan maupun hal lain bisa disiapkan. “Kondisi ketersediaan pangan kita masih aman sampai akhir tahun mendatang. Apalagi stok pangan di gudang cadangan pangan daerah juga sangat maksimal sehingga menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Belasan Atlet PPLP NTB Didegradasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 11 atlet pelajar didegradasi (dipulangkan) dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB tahun ini. Belasan atlet yang didegradasi tersebut merupakan atlet yang prestasinya menurun, tamat sekolah dan mengundurkan diri.

Data yang diterima Suara NTB, Rabu (5/8) menjelaskan bahwa sebanyak 11 atlet yang didegradasi dari PPLP tahun ini terdiri dari enam atlet cabor atletik, empat atlet pencak silat dan satu atlet taekwondo.

Sebanyak enam atlet atletik yang didegradasi tahun ini adalah Jumratun, I Gede Khataman Arya, Tatia Dwi Rizky, Yogi Febriansyah, Dhino Anggara Putra dan Wulandari. Selanjutnya empat atlet pencak silat

Ladeva Pramono, Afrizal, Putri Deviantari dan M. Chaerul Sofyan. Sedangkan dari cabang olahraga taekwondo adalah Engelina Noer Soraya.

“Atlet yang didegradasi tahun ini dikarenakan tamat sekolah

dan prestasi menurun,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty melalui Kabid Keolahragaan, Anang Zulkarnain, Rabu (5/8).

Dalam Surat Keputusan (SK) Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin bahwa sebanyak sebelas atlet yang didegradasi tersebut telah digantikan dengan belasan atlet pendatang baru yang diseleksi langsung oleh tim pemantauan bakat PPLP NTB. Tim pemantauan bakal melibatkan

pelatih PPLP NTB dan pelatih cabor binaan PPLP NTB. Sebagai diketahui bahwa PPLP NTB membina sebanyak 52 atlet yang terdiri dari atlet atletik, pencak silat, voli pasir dan taekwondo. Sementara program promosi dan degradasi merupakan program tahunan PPLP NTB dalam rangka pembinaan atlet pelajar yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) dan Popnas tahun 2021. (fan)

Pilkada Bima, Syafru-Ady Kunci 10 Kursi Hasil Koalisi Nasdem-PAN

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Kepala BPS Kabupaten Sumbawa mewakili Kepala BPS RI, menyerahkan penghargaan kepada Bupati Sumbawa, Rabu (8/5).

Bupati Sumbawa Terima Penghargaan dari BPS RI Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menerima penghargaan atas peran aktifnya dalam menyukseskan Sensus Penduduk Online 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Penghargaan ini disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Sumbawa mewakili Kepala BPS RI, Rabu (8/5) kemarin, di kantor Bupati Sumbawa. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Sekda Sumbawa, Kadis Kominfotik Sumbawa dan jajaran BPS Kabupaten Sumbawa.

“Terima kasih atas dukungan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Penghargaan ini adalah wujud partisisipasi masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam menyukseskan Sensus Penduduk Online 2020 yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu,”kata H. Husni usai menerima penghargaan dimaksud.

Selanjutnya Bupati juga

kembali mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menyukseskan Sensus Penduduk Wawancara yang akan dilaksanakan mulai 1 September 2020, yang akan mendata penduduk yang belum berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online. “Jangan lupa juga, agar masyarakat yang tidak terdata secara online akan tetap didata mulai 1 September 2020 mendatang. Mari kita juga sukseskan bersama,”ajaknya.

Sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Ir. Agus Alwi melaporkan kepada Bupati Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan program Sensus Penduduk Online 2020 berhasil meraih respon rate yang melebihi target dengan capaian tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa mencatatkan capaian tertinggi di antara Kabupaten/Kota se NTB, yaitu 138,80 % untuk Persentase Keluarga Respon ter-

Hanya 311 KPM Penuhi Syarat Penerima PKH di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, memastikan hanya ada 311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 dari kuota sebanyak 588 KPM. Berkurangnya jumlah calon peserta KPM tersebut terjadi lantaran dianggap sudah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Memang hanya 311 KPM yang memenuhi syarat dari kuota yang diberikan Kemensos sebanyak 588 KPM di tahun 2020. Jumlah ini merupakan hasil verifikasi dan validasi di tingkat lapangan dengan melibatkan tim yang ada di desa,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Rabu (5/8).

Tidak lolosnya 277 KPM sebagai penerima program terjadi karena komponen yang dipersyaratkan dalam kriteria penerima PKH tidak dimiliki. Seperti sudah tidak berada di tempat atau pindah tempat tinggal, tidak bersedia untuk menerima program PKH lagi karena kondisi ekonominya sudah sejahtera serta data yang ganda. Data ini juga sudah dilaporkan ke Kemensos untuk disetujui sehingga bantuan PKH bisa segera diterima. Pihaknya juga menjamin dalam proses verifikasi dan validasi di tingkat lapangan tidak ada yang dimanipulasi karena melibatkan para perangkat desa. “Tidak ada data yang kita manipulasi karena Disos hanya memverifikasi data yang diberikan Kemensos untuk diusulkan sebagai KPM PKH,” sebutnya.

Penambahan kuota 311 KPM di tahun 2020 menjadikan angka penerima Program tersebut juga meningkat. Jumlah penerima yang terdata saat ini mencapai 6.382 KPM hasil laporan per bulan Mei lalu. Jika 311 tersebut disetu-

jui semua maka jumlah KPM PKH di KSB bisa mencapai 6.683 KPM. Sementara yang perlu diingat bertambahnya jumlah KPM PKH bukan karena angka kemiskinan meningkat melainkan kebijakan Pemerintah. Apalagi petunjuk dari Kemensos menyebutkan bahwa, penerima yang berhak mendapatkan bantuan harus memiliki kriteria 40 persen kesejahteraan terendah. “Peningkatan jumlah penerima PKH bukan karena angka kemiskinan meningkat, tetapi terdapat klausul khusus supaya 40 persen masyarakat kesejahteraan terendah mendapatkan bantuan sosial,” pungkasnya. Sehingga masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin merasa terbantu. (ils)

hadap Target dan 130,96% untuk Persentase Keluarga Clean terhadap Target.

Kepada Bupati, Kepala BPS Sumbawa kembali menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungannya pada Sensus Penduduk Online dan sekaligus mohon dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan Sensus Penduduk Wawancara 1 September 2020 mendatang. (arn)

Bima (Suara NTB) Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bima, Drs. H. Syafruddin H. M. Noer, M.Pd semakin optimis akan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020, usai mendapat rekomendasi dari DPP Partai NasDem belum lama ini.

Cabup yang akrab disapa Aji Syafru ini mengaku, dengan bertambahnya dukungan dari NasDem itu, Ia dan bakal calon pasangannya, Ady Mahyudi sudah bisa mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilkada.

“Kita sudah memenuhi 20 persen kursi di DPRD, syarat untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada tahun 2020,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (5/8).

Sebelum mendapatkan rekomendasi NasDem yang memiliki 4 kursi DPRD lanjutnya, Ia dan Ady Mahyudi juga mendapatkan SK dari PAN yang memiliki 6 kursi DPRD. Dengan dengan demikian total yang memberikan dukungan ada 10 kursi.

“Pilkada Kabupaten Bima 2020, dipastikan NasDem dan PAN akan berkoalisi yakni mengusung Syafa’ad (SyafruAdy.red),” katanya. Mantan Bupati Bima ini menegaskan, jika tidak ada hambatan ataupun halangan, bakal calon pasangan Bupati dan Wakil

(Suara NTB/Dok)

H. Syafruddin H. M. Noer Bupati, Syafa’ad akan deklarasi saat penyerahan SK NasDem dalam waktu dekat ini.

“Kita akan segera deklarasi dalam waktu dekat ini. Kemungkinan saat serahterima SK dari DPP NasDem yang diwakili DPW NasDem,” katanya.

Disamping NasDem dan PAN, tambah dia, tidak menutup kemungkinan sejumlah Parpol lain seperti Demokrat, HANURA dan PDI Perjuangan yang juga menyusul untuk memberikan dukungan kepada Syafa’ad. “Kita harapkan juga tiga Parpol lainnya seperti PDI,HANURAdanDemokratikut berkoalisi dengan NasDem dan PAN,” pungkasnya. (uki)