Edisi Selasa 7 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 7 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Manfaatkan Sampah Plastik

Nyayu Ernawati, S.Sos., Dorong Gerakkan CTPS di Semua Lini

’’

gerakkan CTPS Mataram (Cuci Tangan (Suara NTB) Pakai Sabun) di Anggota Intinya, kita sama-sama perangi virus semua lini dan DPRD Kota Macorona ini dengan cara melakukan pola gerakkan daur taram dari Daeulang sampah rah Pemilihan hidup bersih sehat. Salah satunya plastik. Nyayu Ampenan, dengan CTPS dan gerakan CTPS ini memberikan N y a y u bantuan tempat Ernawati, digerakkan oleh semua pihak cuci tangan, S.Sos., kembali sabun cuci tanmenunjukkan Nyayu Ernawati gan dan juga pengabdiannya masker gratis. kepada masyaNyayu memandang gerakan CTPS ini rakat. Selain terus melakukan penyemprotan disinfektan ke semua rumah ibadah yang ada di sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

Kecamatan Ampenan, Nyayu juga mendorong Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Nyayu Ernawati berpose bersama para pemuda di Sekretariat Gelisah, dengan latar belakang tempat cuci tangan hasil karya mereka, kemarin.

Warga mencuci tangan di tempat cuci tangan bantuan dari anggota DPRD Kota Mataram Dapil Ampenan, Nyayu Ernawati, S.Sos., dengan latarbelakang imbauan pencegahan virus corona.

Pemerintah Bahas BLT 3.000-an Pekerja Dirumahkan, Potensi PHK Semakin Besar

DD Wajib untuk Penanganan Corona dan Padat Karya Tunai

Mataram (Suara NTB) Jumlah karyawan yang dirumahkan selama masa penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) terus meluas. Tindakan tersebut merupakan dampak dari efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk tetap bertahan di tengah mewabahnya Covid-19 ini. ‘’Yang dirumahkan sementara ini angkanya sekitar tiga ribuan pekerja. Sementara laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di saya itu baru 11 orang,’’ sebut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini, Senin (6/4).

Diterangkan Wolini, angka pekerja yang dirumahkan kemungkinan akan terus bertambah. Mengingat penyebaran Covid-19 yang masih terus terjadi memaksa perusahaan-perusahaan tutup sementara.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengatakan, dana desa (DD) tahap I difokuskan dua hal. Pertama, untuk pencegahan dan penanganan virus Corona. Kedua, DD difokuskan untuk program padat karya tunai agar dalam kondisi pandemi Corona saat ini, perekonomian di desa tetap bergerak.

H. Ashari

‘’Pokoknya sekarang anggaran desa itu dua fokusnya. Pertama, program padat karya tunai desa. Kedua, untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dua ini fokusnya penggunaan dana desa sesuai surat edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020,’’ ujar Ashari dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/4) kemarin.

Diketahui, jumlah DD untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Dengan rincian Lombok Timur Rp316,38, Lombok Tengah Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara

Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Penyaluran DD tahun ini berbeda dari sebelumnya. Untuk tahap I disalurkan sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Pola penyalurannya juga langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Ashari mengatakan, untuk penyaluran DD tahap I di NTB sudah banyak desa yang mendapatkan pencairan. Namun, banyak juga yang sedang proses pengusulan penyaluran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sebelum diusulkan ke

KPPN, dilakukan evaluasi di tingkat kecamatan. Kemudian ada juga surat rekomendasi dari Pemda kabupaten. Untuk mempercepat penyaluran DD di NTB, Ashari mengatakan DPMPD Dukcapil NTB turun langsung ke kabupaten. ‘’Saya lagi di Lombok Utara mengecek di lapangan. Karena lewat WA (pesan whatsapp) nampaknya kurang. Kita langsung turun ke lapangan ke Lombok Utara. Setelah itu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Pulau Sumbawa,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini.

Bersambung ke hal 11

ASN dan Tamu Diperiksa Ketat

Gubernur Instruksikan ASN Wajib Pakai Masker

TO K O H Tarif Pajak Turun

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tamu yang berkunjung ke Kantor Gubernur wajib mema-

PEMERINTAH mengumumkan penurunan tarif pajak secara bertahap. Sesuai Perppu 1 Tahun 2020, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.

Sebelumnya, penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen.

Belis Siswanto Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

kai masker. Pemprov menempatkan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Satpol PP untuk memeriksa secara ketat ASN dan tamu yang berkunjung ke Kantor Gubernur.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Maksimalkan Stok Reagen PEMERIKSAAN spesimen pasien corona Virus (Covid19) di Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB yang dimulai Senin (6/4), diharapkan dapat berjalan maksimal. Khususnya untuk mengumpulkan data pasien terkonfirmasi positif dan negatif dengan lebih cepat, agar dapat dilakukan pemisahan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan dengan berjalannya pemeriksaan mandiri di NTB maka hasil uji laboratorium bisa didapatkan lebih cepat. ‘’Awalnya kita nunggu 56 hari, karena memang banyak. Sekarang 1 hari diperiksa, besok kita sudah bisa dapat hasil,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4) di Mataram.

Selain Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB, Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 11 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

PERIKSA - Petugas memeriksa ASN yang masuk ke kawasan Kantor Gubernuran. Selain memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk, petugas juga mengecek pemakaian masker. Apabila ASN dan tamu tak menggunakan masker, maka dilarang masuk ke Kantor Gubernur.

Gugus Tugas Covid -19 Terapkan Protokol Ketat Lacak TKI Ilegal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong protokol ketat pengawasan TKI Ilegal hingga ke setiap desa. Bagi masyarakat yang menemukan ada warga pulang kampung dan berstatus TKI, agar segera dilaporkan ke pemerintah desa karena statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani karantina 14 hari.

Merespons Liputan Khusus (Lipsus) Suara NTB edisi Sabtu (4/4) lalu, diakui Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, sistem pengawasan di tiap pintu masuk bandara dan pelabuhan khusus untuk kedatangan TKI legal. Sementara untuk TKI ilegal akan sulit terlacak karena tidak ada dokumen penanda. Sehingga sangat diharapkan peran gugus tugas di tingkat desa,

dusun bahkan lingkungan yang sudah didorong untuk dibentuk. ‘’Secara otomatis gugus tugas di tingkat desa inilah yang akan melacak keberadaan TKI ilegal. Satgas gugus tugas sampai tingkat desa ini sudah terbentuk. Sudah berjalan,’’ kata Ahsanul Khalik, Senin (6/4).

Didorong setiap desa untuk mengaktifkan relawan dan komunitas yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tingkat lingkungan. ‘’Kemudian buat sistem laporan cepat untuk TKI yang pulang kampung.

Termasuk tamu dan orang asing,’’ ujarnya.

Sesuai surat yang dikeluarkan Gubernur NTB Nomor 137/UM/ 2020, tertanggal 30

si Gubernur itu dituangkan pada poin keempat suratnya. ‘’Memberi label bagi rumah yang penghuninya terindikasi ODP dan sedang dalam karantina,’’ tulis gubernur dalam ODP dimaksud adalah mereka yang punya riwayat perjalanan ke daerah atau negara terjangkit wabah Covid – 19.

Tujuan gubernur mengeluarkan instruksi tersebut, agar bupati, walikota mendata secara detail pendaH. Ahsanul Khalik t a n g

Maret 2020, agar bupati dan walikota melacak rumah warga yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) harus diberi label.

Instruk-

(Suara NTB/dok)

atau warga yang baru pulang dari daerah atau negara terjangkit Corona. Masing-masing kepala daerah diminta untuk mengawal para ODP tersebut dan memberi jaminan agar dikarantina selama 14 hari.

Begitu pentingnya soal teknis karantina ini, gubernur bahkan meminta agar mereka yang dikarantina diumumkan di masjid hingga musala.

Dalam poin berbeda surat itu, gubernur minta bupati dan walikota agar membentuk gugus tugas Covid – 19 di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan, bahkan sampai ke tingkat dusun. Semua pihak agar dilibatkan, mulai dari lembaga, tokoh masyarakat, seperti penghulu desa, karang taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan, Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Halaman 2

Tak Boleh Ada PHK di Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah penyebaran Corona Virus Disease atau Covid -19. Merumahkan karyawan oleh perusahaan dinilai sebagai alternatif untuk mengurangi biaya operasional.

Pembangunan Fisik Tetap Berjalan KELURAHAN Monjok Timur tetap melanjutkan program pembangunan fisik di lingkungan. Baik pemasangan batu sikat, paving block dan rabat jalan di beberapa lokasi lingkungannya.

Lurah Monjok Timur, M. Nur mengatakan, pandemi Corona Virus Disease atau kerap disebut Covid-19 telah mewabah di Mataram. Namun, program kelurahan tidak boleh putus di tengah jalan. Terlebih lagi masalah pembangunan fisik.

“Tetap jalan sekalipun kita fokus di pencegahan Covid-19.

Kita sudah menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan physical distancing dan social distancing. Kita juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing lingkungan,” katanya,Senin (6/4).

Ada pun program pembangunan fisik yang tetap berjalan sebut Nur, seperti pemasangan batu sikat di lingkungan Monjok Baru Timur dan rabat jalan di lingkungan Karang Sibetan. Untuk program pemberdayaan masih ditunda. “Kita tunda dulu program-program yang bersifat pertemuan. Seperti bintek-bintek dan yang lainnya yang bersifat membuat massa kumpul,” terangnya.

Sembari menunda beberapa program pemberdayaan tegas Nur, pihaknya akan mengajak BKM (badan keswadayaan masyarakat) Mutiara di kelurahannya untuk ikut andil mensosialisasikan terkait bahaya Covid-19 di Mataram.

“Kita rangkul semua untuk lawan wabah Covid-19 ini,” tutupnya.

M. Nur (viq) (Suara NTB/ist)

Lakukan Penghematan Luar Biasa WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., tidak menyangkal, wabah virus corona membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai lini kehidupan. Salah satunya adalah pendapatan Kota Mataram terancam hilang. Dari sektor pajak saja, BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram memprediksi kehilangan pendapatan sekitar Rp160 miliar. Padahal Kota Mataram sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. ‘’Memang betul dampak dari penyebaran virus corona ini sangat luas, dan berbahaya bagi masyarakat, Pemerintah pusat maupun daerah seperti di Kota Mataram. Dan apa yang disampaikan oleh Kepala BKD itu bisa saja terjadi. Pendapatan turun drastis dan belanja harus dipangkas. Padahal sumber PAD Kota Mataram sangat tergantung pada pendapatan dari pajak dan retribusi,’’ terangnya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kalau dampak covid-19 ini tidak segera berakhir, tidak menutup kemungkinan banyak sumber-sumber PAD yang akan kosong. Seperti pajak hotel.

Tidak menutup kemungkinan, hotel-hotel akan memilih tutup akibat sepinya tamu. Demikian pula dengan pajak restoran. ‘’Bisa saja nanti Rp0 juga. Seperti retribusi pasar dan parkir karena orang tidak berani ke pasar dan tidak berani ke luar rumah,’’ ujarnya.

Melihat fenomena tersebut, Zaitun menyarankan kepada Pemkot Mataram, agar dalam mengatur pos belanja harus benar-benar selektif dan menggunakan skala prioritas. Anggota dewan dua periode ini menekankan agar Pemkot Mataram melakukan penghematan luar biasa. ‘’Yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Apalagi dana-dana pusat sudah dipotong dalam skala besar. Seperti DAK, DAU dan dari DBHCT,’’ tegasnya.

Sekarang, lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, Pemkot Mataramharus mencari solusi tepat bagaimana mengatasi anggaran tak terduga untuk mengatasi covid-19. ‘’Karena untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak bisa ditawar atau ditunda. Sebagai wakil rakyat, Zaitun sepakat dengan langkah-langkah yang ditempuh Pemkot Mataram. Seperti melakukan pemangkasan anggaran dalam mengatur pos belanja APBD 2020.

Karena tidak mungkin pemerintah memaksa wajib pajak untuk membayar kewajibannya, sementara usaha mereka tutup. Apalagi pemerintah pusat telah menerbitkan aturan-aturan tentang dispensasi kepada pengusaha dan masyarakat.

Hal ini otomatis akan berpengaruh kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Menurut Zaitun, kepala daerah harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Di sektor perpajakan Pemkot Mataram harus memberikan dispensasi penundaan pembayaran pajak kepada pengusaha. Efek gempa Lombok 2018 dan covid-19 sudah membuat pengusaha mati suri dan akan sulit bangkit kembali.

Pada bagian lain, Zaitun mengajak masyarakat Kota Mataram untuk mentaati aturan dan arahan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. ‘’Terutama mengurangi ke luar rumah dan menjaga kebersihan dan kesehatan kita masing. Karena corona ini adalah wabah atau virus yang tidak bisa kita lihat dan belum ditemukan vaksin untuk mengurangi penularannya,’’ tandasnya. (fit) Zaitun

“Jangan sekali-kali perusahaan mem-PHK karyawan di tengah virus Corona ini,” kata Walikota mengingatkan, Senin (6/4). Dia memahami bahwa dampak sosial ekonomi dari Covid – 19 dirasakan oleh pengusaha, terutama hotel dan restauran. Walikota sempat berkeliling dan menanyakan langsung ke karyawan hotel mengenai tingkat hunian.

Rata – rata yang terisi hanya 10 kamar. Menurunnya okupansi, manajemen hotel mengeluarkan kebijakan merumahkan sebagian karyawannya. Gaji diterima 50 persen.

Ahyar memaklumi kebijakan merumahkan karena kondisi saat ini tidak stabil dibandingkan sebelumnya.

Mataram sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan benar – benar merasakan dampaknya. Sejumlah sektor ini, tidak bergerak secara maksimal. Potensi pendapatan daerah pun akan berkurang.

“Persoalan merumahkan kita maklumi,” tandasnya.

Permasalahan lain diamati adalah perputaran ekonomi tidak stabil. Aliran uang yang diharapkan dari pemerintah pusat melalui

dana alokasi khusus (DAK) ditarik kembali. Sementara, pekerjaan proyek berimbas langsung ke masyarakat.

Misalnya, pendapatan pengusaha pasir, batu – bata serta bahan material lainnya menurun. Praktis pekerja proyek kehilangan pekerjaan.

“Banyak yang berpengaruh dari Corona ini,” katanya.

Di tengah situasi seperti ini, ia juga mengingatkan distributor maupun pedagang tidak mengambil kesempatan menimbun dan menaikkan harga.

Kebutuhan bahan pokok harus dipastikan ketersedi-

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Sekretaris Daerah, H. Effendi Eko Saswito dan Asisten I Lalu Martawang, Senin (6/4) saat memberikan keterangan pers. Pengusaha diingatkan untuk tidak memPHK karyawan di tengah wabah Covid-19. aannya. Jika terjadi lonjakan harus segera diambil sikap secara koordinatif. Peman-

tauan serta pengawasan ke pengusaha harus segera dilakukan. (cem)

Pasar Burung di Cakranegara Ditutup Mataram (Suara NTB) Aparat kepolisian menghentikan paksa aktivitas pedagang di pasar burung Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara. Tindakan tegas ini karena pedagang membandel. Penutupan tersebut mengantisipasi penularan virus Corona.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan menyampaikan, hasil rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam Covid -19, semua pasar hewan dan pasar burung di Kota Mataram ditutup selama dua pekan. Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19.

“Kalau kita hanya melaksanakan saja di lapangan,” kata Erwan, Senin (6/4). Sejauh ini, belum ada perubahan kebijakan dikeluarkan oleh Pemkot Mataram. Meskipun di satu sisi, pedagang memprotes dengan dalih pemenuhan ekonomi.

Kecamatan menunggu kebijakan dari pimpinan jika memang ada instruksi membuka kembali pasar Panglima.

Erwan mengatakan, penutupan selama 14 hari ini didasari bahwa puncak penyebaran Covid-19 saat ini. Sikap

(Suara NTB/cem)

TUTUP PASAR - Darmawan merapikan barang dagangannya, Senin (6/4) setelah aparat kepolisian meminta menghentikan aktivitas pedagang di Pasar Burung, Cakranegara. tegas dari aparat kepolisian menghentikan aktivitas pedagang karena tidak ada perubahan perintah dari pimpinan.

“Artinya, belum pencabutan.

Minggu depan baru ada evaluasi,” ujarnya.

Lapak pedagang di pinggir jalan tidak akan diperbolehkan. Kecamatan akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membongkar lapak tersebut. Pembongkaran itu tidak ada kaitannya dengan virus

Pengunjung RSUD Harus Pakai Masker Mataram (Suara NTB)Semua pengunjung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram diwajibkan menggunakan masker.

Kebijakan itu diambil untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid19) di lingkungan RSUD. Kabid Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr Emiral Isfihan, menyebutkan kebijakan itu sengaja diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, terlebih RSUD Kota sebagai rujukan pasien Covid-19, bukan tidak mungkin pasien yang tadinya menderita penyakit lain bisa tertular Covid-19.

“Jadi semua pengunjung kita berlakukan sama. Harus gunakan masker. Kalau tidak pakai masker bisa kacau nanti. Ini untuk kebaikan kita bersama,” kata Emiral, Senin (6/ 4). Bagi pengunjung juga tegas Emiral, pihaknya sudah menyiapakan tempat mencuci tangan sebelum memasuki RSUD. “Kita tidak ingin menambah beban di rumah sakit. Makanya kita minta semua memakai

masker,” tambahnya.

Kebijakan RSUD Kota Mataram tersebut diapresiasi warga.

Salah satu warga asal Ampenan menjelaskan, penggunaan masker saat berada di RSUD sangat positif. Ia menyebut, berada di lingkungan rumah sakit sangat risakan terpapar Covid-19.

“Karena petugas medis kita gak tahu berkontak dengan

siapa. Apalagi Graha Mentaram sebagai lokasi ruang isolasi ini tak begitu jauh dengan lokasi pintu masuk ke semua poli. Jadi takutlah, makanya pakai masker,” ungkapnya. Ia pun sepakat, jika ada kebijakan mewajibkan seluruh pengunjung RSUD Kota Mataram menggunakan masker selama pandemi Covid-19 ini. (viq)

(Suara NTB/ist)

GUNAKAN MASKER - Petugas medis dan pasien di RSUD Kota Mataram menggunakan masker di depan pintu masuk RSUD Kota Mataram, Senin (6/4). Kebijakan untuk menggunakan masker di RSUD untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Stok Beras Aman Sampai Enam Bulan Mataram (Suara NTB) Masyarakat di Kota Mataram tidak perlu khawatir.

Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan stok beras masih aman untuk enam bulan kedepan. Transaksi dilakukan dengan system dalam jaringan (daring).

Kepala Bidang Komersial Bulog wilayah NTB, Eri Nurul Hilal menyampaikan, ketersediaan stok beras di gudang mencapai 37 ribu ton. Khusus di gudang wilayah Mataram tersedia 22 ribu ton. Stok beras ini diproyeksikan sampai enam bulan kedepan dengan asumsi pendistribusian enam ribu ton per bulan.

“Stok beras masih aman sampai enam bulan,” kata Eri saat rapat koordinasi di Pendopo Walikota Mataram, Senin (6/4). Stok beras diprediksi akan bertambah. Sebagian petani sudah mulai panen.

Bulog tetap akan melakukan

penyerapan hasil panen atau gabah, sehingga stok akan semakin bertambah.

Eri menyebutkan, pembelian gabah panen Rp4.200/kg, gabah kering Rp4.300/kg dan dalam bentuk beras Rp8.300/kg. Untuk pendistribusian melalui operasi pasar (OP) dilakukan pembatasan untuk menghindari penyebaran virus Corona. Bulog hanya melayani transaksi melalui daring dan membuka stand di depan kantornya.

“Kita pakai jasa ojek online. Jadi, masyarakat memesan secara online dan akan diantarkan ke alamat pemesan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menambahkan, stok beras tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Bulog telah menjamin stok aman sampai enam bulan ke depan. Di satu sisi, petani sudah masuk musim

panen dan diprediksi stok akan bertambah. Khusus di Kota Mataram, produksi padi 6,5 – 7 ton per hektar. “Kadang di tempat tertentu ada yang 8 ton per hektar,” sebutnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, pihaknya tidak merasa khawatir jika stok beras masih aman. Bulog telah menjamin stok beras tersedia hingga enam bulan ke depan.

Stok di gudang area Mataram saja 22 ribu dan siap didistribusikan. “Yang penting beras aman. Urusan apa lauknya nanti saja dulu,” kelakarnya.

Kebutuhan lainnya harus dipastikan di tingkat distributor tersedia. Distributor maupun pedagang diingatkan tidak memainkan harga dan menimbun barang. Kenaikan harga dipicu oleh penimbunan akan diambil sikap tegas oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum. (cem)

Corona. Lapak dibangun pedagang menyalahi aturan.

Darmawan, seorang pedagang burung mengakui, sejak pekan kemarin sudah ada sosialisasi dari pemerintah untuk menutup aktivitas di pasar.

Penutupan selama 14 hari berpotensi hilangnya pendapatan.

Di satu sisi, ia harus membiayai kebutuhan sehari – hari di rumahnya. “Kalau ditutup apa yang mau di makan di rumah,” tandasnya.

Semestinya, kebijakan pemerintah dibarengi dengan pemberian kompensasi ke pedagang. Resiko penutupan berdampak secara ekonomi.

Dia bersama pedagang lainnya mau tidak mau menganggur. Sementara, tidak ada pendapatan lain yang diharapkan dari berjualan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menambahkan, pihaknya sejak pekan kemarin sudah meminta menutup aktivitas di pasar burung sampai dua pekan kedepan. Rupanya, oknum pedagang dari Lombok Tengah nekad berjualan, sehingga diamankan oleh aparat kepolisian. “Sudah ditutup. Tapi ada pedagang dari Lombok Tengah yang datang berjualan,” tambahnya.

Dia mengapresiasi sikap tegas dari aparat kepolisian.

Instruksi menghentikan aktivitas tidak diikuti oleh pedagang. Pasar burung maupun pasar ternak akan dibuka kembali setelah situasi dan kondisi aman. (cem)

Penyebaran Virus Corona

Pemkot Siapkan Tempat Istirahat Khusus untuk Petugas Medis Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menjadikan kantor Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat wilayah NTB (BP PAUD dan Dikmas) sebagai lokasi istirahat petugas medis. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi paradigma buruk masyarakat ke petugas medis yang menangani pasien dalam pengawasan (PDP) Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram.

Aisten II Setda kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, selain menyiapkan anggaran dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19, Pemkot juga akan menyediakan ruang khusus petugas medis. Terletak jauh dari pemukiman warga, kantor BP PAUD dan Dikmas NTB sangat pas untuk lokasi istirahat semua petugas medis.

“Selain kita siapkan lokasi istirahat petugas, semua tenaga medis juga kita siapkan kendaraan khusus untuk menjemput selama menangani Covid-19 ini,” katanya Senin (6/4). Dari informasi yang diterima tim gugus tugas percepatan penanganan Covid19, sekitar 100 orang petugas medis yang akan ditampung di BP PAUD tersebut. “Tapi ini

khusus yang di RSUD kota Mataram. Lebih 100 petugas kita tampung di sana. Kita siapkan satu unit mobil untuk antar jemput mereka,” tambahnya.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr H. Lalu Herman Mahaputra menyebutkan, kantor BP PAUD dan Dikmas NTB ini sebagai lokasi singgah semua petugas medis khusus Covid-19. “Jadi, status kami bukan ODP atau PDP. Ada masyarakat yang paham dan yang tidak. Tenaga medis ini butuh beristirahat. Mereka kan bergantian juga,” kata Jack, sapaannya.

Petugas medis khusus Covid-19, bukan tidak mungkin mendapat larangan masuk ke lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk mengantisipasi penolakan dari masyarakat tersebut, pihaknya juga akan mensuplay semua kebutuhan petugas selama berada di Kantor BP PAUD dan Dikmas NTB. “Tempat tidur di sana sudah ada. Jumlahnya hingga 75 kamar. Kalau kita lihat dari data IGD ada sekitar 100 tenaga medis kita. Itu termasuk perawat dan dokter. Tapi kan, tidak semua petugas medis akan istirahat di Kantor BP PAUD juga,” demikian Jack. (viq)

(Suara NTB/viq)

TEMPAT ISTIRAHAT - Kantor BP Paud dan Dikmas wilayah NTB. Kantor ini akan dijadikan lokasi beristirahat semua petugas medis yang menangani Covid-19 di Mataram.

(Suara NTB/fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Halaman 3

Pengusaha Pesimis Gili akan Pulih dalam Enam Bulan Tanjung (Suara NTB) Dampak pandemi covid -19 diakui lebih dahsyat dari dampak gempa, 2018 silam. Saat gempa 7.0 Magnitudo kala itu, Gili masih dihuni oleh ratusan wisatawan asing. Namun kini, di tengah wabah corona, seluruh Gili sepi.

Kondisi itu diyakini akan lebih berat mengembalikan Gili seperti semula.

Pengusaha pesimis, arus kunjungan ke tiga Gili akan pulih dalam waktu 6 bulan setelah tanggal darurat berakhir.

(Suara NTB/ari)

LENGANG - Kondisi di gili yang lengang

“Jelas dampaknya lebih berat dari gempa. Sekarang di tengah wajah virus covid, belum tentu dalam 6 bulan Gili bisa pulih seperti sebelumnya,” ujar Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Senin (6/4). Kus mencatat jumlah seluruh hotel yang beroperasi di tiga Gili lebih dari

900 hotel dan restoran. Properti paling besar diukur dari jumlah karyawan adalah Ombak Sunset. Perhotelan milik Ombak Group ini menampung 300-an tenaga kerja. Sedangkan miliknya, Hotel Wilson Retreat, menampung 30 tenaga kerja.

Menurut dia, saat ini Gili di

huni oleh penduduk desa setempat. Ditambah oleh karyawan rolling yang bekerja paruh waktu. Karyawan ini dipekerjakan untuk menjaga sekaligus mengamankan wilayah Gili agar tetap safety. “Staf-staf kami, kami pekerjakan untuk membantu menjaga keamanan. Ini untuk men-

dukung Kepolisian Sub Sektor Pemenang yang sumber datanya terbatas untuk menjaga seluruh Gili,” sambungnya.

Ia menjelaskan, situasi Gili saat ini sepi. Okupansi hotel nol persen. Namun sebagian perusahaan memberlakukan rolling karyawan tiap 15 hari. Para pekerja yang masih berkunjung ke Gili ini harus terpantau kondisi kesehatannya dari ancaman Covid. “Jangan sampai Gili ini ditutup sendiri oleh masyarakat karena adanya kekhawatiran akibat penjagaan yang tidak ketat,” imbuhnya.

Pada situasi ini, pengusaha

dihadapkan pada persoalan kompleks. Tidak saja menyangkut ancaman Covid dan dampak ekonominya, tetapi aspek keamanan property perhotelan. Semua pihak termasuk pengusaha sebut dia, ikut bertanggung jawab menjaga keamanan Gili meski di tengah situasi yang sedang sepi. Oleh karena itulah, pengusaha memberlakukan rolling karyawan.

“Tidak ada yang menjamin barang-barang hotel akan aman.

Jadi karyawan yang masih keluar masuk itu kami siapkan untuk menjaga keamanan pulau,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/bul)

LENGANG - SPBU Pagesangan Mataram terlihat agak lengang pembeli pada siang kemarin.

Penjualan BBM Turun Signifikan

Pengusaha SPBU akan Sesuaikan Waktu Penjualan Mataram (Suara NTB) Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penurunan signifikan. Karena itu, pengusaha SPBU berencana akan menyesuaikan layanan penjualan. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Komang Gandhi menyebut penu-

runan penjualan BBM cukup signifikan, sampai 40 persen.

“Tiga hari yang lalu kita tanya teman-teman turun 3040 persen. Nampaknya turun lagi ini, sampai 50 persen penjualan harian. All produk,” kata Gandhi dihubungi Suara NTB, Senin (6/4) kemarin.

Penurunan penjualan ini juga

Kadin Minta Proyek Rp1 Miliar Kebawah Tetap Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) – Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) Provinsi NTB meminta meminta kepada pemerintah daerah agar proyek-proyek dengan nilai Rp1 miliar ke bawah, agar tetap dilaksanakan untuk mengurangi dampak corona. Hal ini disampaikan Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA, menanggapi potensi gelombang PHK. Permintaan yang sama juga disampaikan Kadin Indonesia kepada pemerintah pusat. proyek dibawah Rp10 miliar untuk tetap berjalan. Agar ekonomi tak mati suri.

“Tidak bisa dibayangkan kalau pengadaan dan pengerjaan proyek-proyek ditunda.

Proyek Rp1 miliar ke bawah sebaiknya jangan sampai tertunda. Karena pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan kearifan lokal. Kalau proyek-proyek mercusuar, ndak masalah ditunda. Misalnya bangun tugu, bangun kantor, rehab kantor,” katanya.

Selain itu, Kadin NTB mengharapkan Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah turun tangan, membantu pengusaha ditengahi dengan perbankan. Meski Kadin juga sangat memaklumi, saat ini pemerintah daerah dan jajaran sangat fokus menangani penularan virus corona. “Pak Gubernur memang harus turun tangan. Bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Bagaimana menangani temanteman pengusaha yang seluruhnya bersentuhan dengan perbankan,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA. Mengapa Kadin sangat fokus soal perbankan ini? Menurut mantan Ketua Kontraktor NTB dua periode ini, tidak dinampikkannya dampak wabah corona ini terhadap perekonomian global, nasional, tanpa terkecuali di Provinsi NTB. Tidak dipungkirinya potensi gelombang PHK di provinsi ini, untuk seluruh jenis usaha. Dampak paling ringan adalah perumahan karyawan. Dampak ini dapat diminilasir, salah satunya dengan meringankan pengusaha dari beban kewajiban kreditnya di perbankan.

“99 persen pengusaha ini tidak lepas dari bank. Dari pencatatan saya, semua pengusaha terdampak. Tidak ada pengecualian. Sangat berat sementara ini melaksanakan kewajibannya di perbankan,” ujarnya. Mengapa harus gubernur turun tangan? Menurutnya, kepala daerah dapat melakukan komunikasi dengan OJK dan dengan perbankan. Agar kewajibankewajiban nasabah/pengusaha, dapat diringankan agar PHK tidak dilakukan massal.

H. Faurani menyebut, meski presiden, bahkan OJK telah mengeluarkan edaran agar masyarakat diberikan keringanan.

Perbankan dianggap belum serius melaksanakan amanat tersebut. Masih setengah hati, katanya. Kadin NTB bahkah telah bersurat kepada gubernur NTB, tembusan Kadin pusat, Kepala OJK NTB, Kepala BI NTB, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB. Beberapa butir permintaan Kadin NTB diantaranya, meminta dukungan perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk memberikan relaksasi dan restrukturisasi kredit pembiayaan kepada UMKM di semua sektor usaha. Bisa dalam bentuk penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit dalam jangka waktu dua tahun. Untuk mengurangi potensi gelombah PHK ini, Kadin NTB juga mendorong peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membantu mencarikan jalan keluar perusahaan agar sebisa mungkin tak melakukan PHK. (bul)

terjadi secara nasional. Berdasarkan hasil video conference dengan para pengusaha di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Ceritanya sama.

Akibat pengurangan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Cadangan stok berlimpah pada situasi saat ini. Penyiapan di SPBU cukup aman. Kendati terjadi penurunan angka penjualan, Gandhi mengaskan, sejauh ini belum ada kebijakan untuk melakukan PHK, atau merumahkan karyawan. “Belum ada inisiatif ke sana. Merumahkan karyawan,” jelas Gandhi. Kemungkinan kebijakan yang diambil adalah penutupan jadwal pe-

layanan lebih awal. Mengingat, pemerintah daerah juga memberlakukan jam malam. Biasanya, SPBU melayani hingga pukul 24.00 WITA. Dalam waktu dekat, kata Gandhi akan disesuaikan kembali. Misalnya, pelayanan penjualan dilakukan hingga pupuk 21.00 WITA - pukul 22.00 WITA. “Kita lihat situasi dan kondisi saja. kalau memang jalanjalan sudah sepi lebih awal.

Bisa kita tutup lebih awal.

Belum ada imbauan langsung kepada teman-teman pengusaha, tergantung situasinya,” kata owner SPBU Pagesangan, Mataram ini. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Kunci Pendaftaran Nikah KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI mengunci pelayanan akad nikah bagi calon pengantin. Kebijakan penguncian acara yang cukup sakral ini dilakukan untuk mencegah penyebaran meluasnya virus Corona (Covid-19). Demikian disampaikan Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/4).

Diakuinya kebijakan penyetopan dan penguncian sementara pendaftaran menikah ini serentak diterapkan di seluruh Kantor Urusan Aga(Suara NTB/yon) ma (KUA) se-Indonesia per H. Azharuddin tanggal 1 April 2020 lalu hingga 21 April mendatang. Untuk itu, Azharuddin berharap masyarakat dapat memaklumi ini dalam upaya meluasnya penyebaran Covid-19 kepada masyarakat. “Kebijakan ini hanya bersifat sementara hingga tanggal 21 April,”terangnya.

Kendati demikian, untuk proses pendaftaran menikah tetap dilakukan pelayanan di KUA masing-masing kecamatan. Hanya saja untuk pelaksanaan akadnya harus dilakukan setelah virus Corona berlalu. Untuk calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020, Azharuddin mengaku pelayanan tetap dilakukan sebagai mestinya, hanya saja waktu akadnya harus dihadiri maksimal oleh 10 orang. Untuk mempelai laki-laki dan wali nikah, serta petugas harus menggunakan standar pencegahan penulara wabah Corona, minimal berupa masker dan sarung tangan.

“Sebelumnya kita sudah terapkan supaya akad maksimal dihadiri 10 orang. Tapi sekarang kita kunci pendaftaran untuk sementara,”bebernya.

Kebijakan penguncian sementara pendaftaran menikah ini langsung sinkron dengan pelayanan di pemerintah pusat, sehingga untuk pengurusan persyaratan menikah di daerah tidak akan diproses oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (yon)

APBD Loteng Terancam Defisit Praya (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 kini tengah dalam tekanan. Menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas seluruh anggaran perimbangan pusat hingga 10 persen.

Mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga dana bagi hasil pajak. Akibatnya, APBD Loteng terancam mengalami defisit hingga ratusan miliar.

“Untuk DAU saja, ada pemangkasan sekitar Rp 100 miliar lebih oleh pemerintah pusat.

Padahal itu sudah teralokasikan di APBD Loteng tahun 2020 ini. Belum yang dari dana bagi hasil pajak serta dana perimbangan pusat lainnya,” aku Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara

NTB, Senin (6/4) kemarin.

Konsekuensi dari pemangkasan tersebut jelas akan banyak program pembangunan yang akan dipangkas, bahkan ditunda pelaksanaannya guna menutupi potensi defisit anggaran yang terjadi dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat tersebut.

Di satu sisi, pemerintah pusat menginstruksikan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang tersisa untuk membiayai penanganan penyebaran virus Corona. Hal itu berdampak pula pada anggaran pelaksanaan programprogram pembangunan yang sudah direncanakan.

“Jadi tidak hanya harus

Selong (Suara NTB) Menyikapi pro kontra terjadinya kerumunan warga saat kepulangan Eva Yolanda LIDA 2020. Pihak keluarga dan relawan melakukan klarifikasi bertempat di Pendopo Bupati Lotim, Senin (6/4). Hadir pada kesempatan tersebut Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim.

Badrun, orang tua dari Eva Yolanda menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kerumunan masyarakat saat kepulangan buah hatinya itu di tengah komitmen pemerintah melawan penyebaran Covid-19. Ia tidak memungkiri saat kepulangan anaknya itu banyak sekali pandangan-pandangan masyarakat di tengah menghadapi Covid-19.

Sementara dalam menghadapi Covid-19, katanya, sudah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan terutama tidak melakukan pengumpulan massa. Terjadi kerumunan massa itu terjadi secara spontan dikarenakan masyarakat terpancing atas dasar rasa kasih sayang atau rasa cinta terhadap Eva Yolanda asal Desa Lando Kecamatan Terara, yang merupakan perwakilan NTB, khususnya Lotim untuk mengangkat daerah di kancah nasional, “Kami dari pihak keluarga meminta maaf setinggi-tingginya. Kerumunan warga terjadi tidak terencana,”jelasnya.

Sementara, Saparudin selaku relawan, Eva Yolanda menjelaskan jika kepulangan Eva Yolanda sudah sesuai prosedur mulai dari pemeriksaan di Bandara Zainuddin Abdul Madjid hingga ke posko utama di Pendopo Bupati Lotim. Pihaknya sebelumnya sudah meminta untuk tidak terjadi kerumunan warga yang disampaikan ke Polsek Terara.

Hanya saja, kerumunan terjadi ketika Eva Yolanda turun dari mobil dan berjalan kaki sekitar 200 meter ke rumahnya dari jalan raya. Saparudin mengaku berterima kasih kepada pihak kepolisian atas upaya yang dilakukan, apabila pengawalan dan pengaman tidak dilakukan dipastikannya kerumunan warga jauh lebih besar terjadi. “Untuk penyampaian dari Eva Yolanda pun atas permintaan dari masyarakat dan cukup singkat,”terangnya.

Kades Lando, Zainal Hamdi, mengaku sudah mewanti-wanti kepulangan, Eva Yolanda dengan terkait Covid-19. Namun masyarakat sangat rindu dan antusias menyaksikan kedatangan, Eva Yolanda sehingga ribuan masyarakat tidak bisa terbendung. Atas situasi itu, masyarakat dan Pemdes Lando meminta maaf sebesar-besarnya apabila menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan merugikan sejumlah pihak.

Sementara Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, meminta supaya, Eva Yolanda melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Di samping memastikan agar tidak menerima job atau undangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Langkah ini untuk menekan terjadinya penyebaran Covid-19, karena kehadiran Eva Yolanda dipastikannya akan menimbulkan kerumunan massa.

“Statusnya memang OTG. Namun kita minta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan tidak boleh menerima tamu atau undangan,”harapnya.

Dengan isolasi mandiri yang dilakukan oleh Eva Yolanda, diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya hingga tanggal 19 April 2020. “Walapun sudah melakukan isolasi mandiri, untuk undangan dari pihak manapun supaya tidak untuk dilayani,”tegasnya lagi.

Wakil Ketua I Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, berkomitmen ke depan melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan pemerintah.

Pengawasan akan tetap dilakukan terutama selama, Eva Yolanda berada di rumah dan tidak beraktivitas di luar yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan massa. (yon)

(Suara NTB/yon)

KLARIFIKASI - Proses klarifikasi pihak keluarga dan relawan, Eva Yolanda di Pendopo Bupati, Senin (6/4) terkait terjadinya kerumunan massa di Desa Lando.

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyampaikan pemaparan LKPJ sambil berjemur di halaman kantor DPRD Lotim, Senin (6/4).

Sidang LKPJ Sambil Berjemur

Bupati Sampaikan Capaian Pembangunan Selong (Suara NTB)DPRD Lombok Timur (Lotim), Senin (6/4) menggelar sidang mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (PKPJ) Bupati tahun anggaran 2019. Sidang digelar sambil berjemur di halaman kantor DPRD Lotim. Pada kesempatan tersebut, Bupati H. M. Sukiman Azmy memaparkan perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan tahun 2019.

Menurutnya, pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)nya, telah berhasil menorehkan beberapa pencapaian positif.

Dikatakan, hal tersebut tergambar dari beberapa indikator tahun 2019 terhadap beberapa prioritas pembangunan.

Di antaranya, angka ratarata lama sekolah berhasil ditingkatkan menjadi 6,69 tahun.

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan ini dinilai meningkat 0,24 tahun dari tahun 2018 yaitu 6,45 tahun.

Indikator ini dimaknai, penduduk kabupaten Lotim usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal atarata setara kelas satu SMP. Indikator lainnya, angka harapan lama sekolah di Lotim sebesar 13,51 tahun mengalami peningkatan 0,01 tahun dari kondisi 2018. Penduduk usia tujuh tahun di kabupaten Lotim memiliki harapan untuk menempuh pendidikan formal setara dengan kuliah sampai semester tiga.

Pada bidang kesehatan, ujarnya, menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini tergambar dari upaya pemenuhan beberapa sarana dan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 65,33 meningkat menjadi 65,74 pada tahun 2019.

Namun, yang menjadi pekerjaan berat, akunya, adalah di bidang infrastruktur daerah. Diakui sampai dengan tahun 2019 pemerintah belum mampu sepenuhnya menangani seluruh

infrastruktur. Penilaianya, kondisi terjadi disebabkan jumlah dan jenis yang harus ditangani cukup besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia. “Kita akan tetap berusaha meningkatkan kemampuan daya dukung anggaran ini melalui berbagai cara, antara lain mencari sumber-sumber pendanaan penanganan infrastruktur dari pemerintah pusat dan provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, terkait upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diupayakan agar tidak mengganggu substansi dari nilai pelayanan dasar kepada masyarakat. Diharapkan juga tetap memperhatikan aspek pelayanan, dan penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan kepentingan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2019 sampai dengan perubahannya pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,757 triliun, tapi yang terealisasi sebesar Rp2.697 triliun. Atau sebesar 97,83 persen. (rus)

Hasil Tes Belasan Petugas Medis Negatif Giri Menang (Suara NTB) Belasan tenaga medis di Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) dan salah satu klinik di Narmada yang kontak dengan pasien positif Corona dari Lombok Tengah (Loteng) tidak diisolasi atau dikarantina. Pasalnya hasil rapid test, belasan tenaga medis itu dinyatakan negatif Covid-19. Namun demikian, Dinas Kesehatan (Dikes) telah mengimbau kepada pihak klinik agar sementara waktu untuk tidak beroperasi, pasalnya setelah adanya pasien positif yang berobat tanpa diketahui riwayat perjalanannya.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan tenaga medis yang kontak dengan pasien positif Corona tidak dikarantina. “Mereka tidak dikarantina, karena mereka pakai APD saat penanganan,” jelasnya, Senin (6/4).

Pertimbangan tidak dikarantina karena kondisi pasien negatif mengacu hasil rapid test. Selain itu saat penanganan pasien petugas medis menggunakan alat pelindung diri (APD). Kalau semua diisolasi maka tidak ada

(Suara NTB/her)

RAPID TEST - Petugas medis test akhir pekan lalu. tenaga medis yang akan bertugas di RSAM. Begitu pula petugas medis di salah satu klinik juga tidak dikarantina. Namun pihaknya sudah meminta klinik untuk tutup sementara waktu.

Pihaknya berharap agar pihak klinik mengikuti imbauan dari dinas. Pihaknya memastikan kondisi tenaga medis aman, karena saat penangan-

di Lobar yang menjalani rapid an mereka memakai APD. Sementara itu, Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menyatakan terkait hasil rapid test petugas medis di Narmada sejauh ini sudah keluar hasilnya dan hasilnya negatif.

“Itu akan dilaporkan ke provinsi. Nanti provinsi yang umumkan juga,”ujar Sekda. (her)

Pintu Masuk Wilayah Sembalun Dijaga Ketat Selong (Suara NTB) Dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Dua pintu masuk ke wilayah Kecamatan Sembalun dilakukan penjagaan ketat, yakni di Pusuk Sembaluk dan di Kokok Putek perbatasan antara Sembalun, Sambelia dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di samping itu, seluruh hotel dan penginapan di Sambalun diminta untuk menutup sementara usahanya.

Tindakan tegas yang dilakukan tim gugus tugas pencegahan Covid-18 Kecamatan Sembalun bersama BKD Kecamatan Sembalun, mengingat wilayah Sembalun merupakan

daerah wisata yang ramai akan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Penjagaan ketat di dua pintu masuk ini sudah berlangsung 11 hari.

“Potensi besar akan masuknya turis-turis asing dari berbagai negara maupun wisatawan lokal dapat dilakukan pencegahan,” terang Kapolsek Sembalun, Iptu.

Panca Warsa, SH, kepada Suara NTB, Senin (6/4).

Dalam penjagaan yang dilakukan ini, lanjut mantan Kasat Lantas Polres Lobar ini, disertai juga dengan penyemprotan disinfektan. Bagi turis asing dan domestik diarahkan oleh petugas untuk kembali dikarenakan objek wisata serta hotel dan pengi-

melakukan penyesuaian anggaran akibat pemotongan dana pusat, tapi juga harus melakukan penyesuaian karena kebijakan penanganan virus Corona,” tandasnya, seraya menambahkan, dampak Corona sangat berdampak ada jalannya proses pembangunan di daerah ini.

Sementara untuk saat ini seluruh kegiatan pembangunan terutama program fisik dihentikan sementara persiapannya. Kalau kemudian sudah ada proyek yang mulai proses tender, maka proses tendernya ditunda. Bahkan jika anggaran program tersebut terpaksa harus ditarik,

maka proses tendernya bisa saja dibatalkan.

Disinggung besaran kebutuhan anggaran penanganan virus corona, Nursiah mengaku masih dikaji, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan rencana program penanganan virus Corona yang akan dilaksanakan. “Asumsi awal kita puluhan miliar anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan virus Corona,” ujarnya.

Namun, tambahnya, jumlah tersebut bisa bertambah, sesuai kondisi nantinya. Karena pemerintah belum tahu, sampai kapan kondisi penyebaran virus Corona ini akan berlangsung. (kir)

Sementara, Jumlah Tenaga Kerja Dirumahkan 2.184 Orang

Klarifikasi Kerumunan Massa

Keluarga Eva Yolanda Sampaikan Permohonan Maaf

Halaman 4

napan di wilayah Kecamatan Sembalun ditutup sementara.

“Kita juga melakukan pendataan terhadap warga Sembalun yang baru pulang dari luar daerah dan luar negeri,” jelasnya.

Hal senada disampaikan, Camat Sembalun, M. Zaidar Rohman, jika penjagaan ketat di dua pintu masuk itu untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Termasuk ditutupnya sementara hotel dan penginapan. Dikatakannya, wilayah Sembalun yang merupakan daerah wisata di Indonesia bahkan dunia tidak ingin tercoreng akibat penyebaran wabah tersebut, apalagi adanya masyarakat setempat yang menjadi korban. (yon)

(Suara NTB/ist)

PENJAGAAN - Tim gugus tugas Kecamatan Sembalun melakukan penjagaan di pintu masuk wilayah Kecamatan Sembalun.

Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini masih menginventaris jumlah karyawan yang dirumahkan. Data sementara yang terinput sebanyak 2.184 orang dari sekitar 607 perusahaan yang terdaftar.

Kepala Dinas Naker PM PTSP KLU, Agus Tino, S. Sos., melalui Kabid Hubungan Industrial, Adenan, M. Pd., Senin (6/4) mengakui data sementara yang berhasil diinput per tanggal 3 April lalu. Data itu sudah dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti dalam program pusat.

“Data yang kita kirim ke pusat sebanyak 2184 orang.

Sampai saat ini masih pendataan dengan cara jemput bola,” ujar Adenan.

Ia menjelaskan, jumlah karyawan yang dirumahkan itu seluruhnya berasal dari Lombok Utara. Di Gili, terdapat pula tenaga lokal yang berasal dari luar KLU, seperti Lombok Tengah, Lombok Timur maupun Lombok Barat.

Adenan menyampaikan, tenaga kerja yang dirumahkan itu berasal dari perusahaan besar,

menengah dan UMKM. Dilihat dari jumlahnya, hanya 91 perusahaan non UMKM yang melaporkan jumlah karyawannya kepada pemerintah. Jumlah ini sangat minim dilihat dari 900an usaha perhotelan yang ada di tiga Gili dan Malaka. “Khusus untuk Senaru kita sendiri yang turun ke sana jemput bola. Sampai porter dan guide juga kita input,” imbuhnya.

Terpisah, owner Pondok Senaru, Denda Pratiwi Wulandari mengakui kondisi sepinya aktvitas usaha wisata tidak hanya terjadi di Gili. Di Senaru pun demikian. Sejak 3 pekan terakhir, okupansi penginapan di Pondok Senaru, ia tutup.

“Sudah 3 minggu ini saya udah kurangi pegawai Mas, yang masih kerja 2 orang, yang dirumahkan 14 orang,” ujarnya.

Denda Pratiwi menyebut, di Pondok Senaru saja terdapat 8 kamar yang ditutup.

Dari 14 orang yang bekerja, 10 di rumahkan. Sedangkan di Waroeng Senaru, dari 6 orang yang bekerja, dirumahkan 4 orang. Ia mengambil kebijakan merumahkan karyawan pada seluruh divisi pelayanan.

Alasannya perusahaan tidak memiliki omzet untuk membayar para karyawan. (ari)

DD Belum Cair

Banyak Desa di Lobar Terhambat Tangani Corona Giri Menang (Suara NTB) Banyak desa di Lombok Barat (Lobar) yang belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) lantaran belum memenuhi persyaratan. Sampai saat ini, jumlah desa yang baru tersalurkan DD 72 desa, sedangkan sisanya 47 desa dalam proses. Sedangkan untuk ADD, dari 98 desa yang mengajukan baru tersalur 68 desa dan sisanya 51 desa belum. ‘’Banyaknya desa belum mencairkan DD dan ADD ini mengakibatkan desa’ terkendala menangani wabah Covid19. Mereka tidak bisa berbuat banyak untuk penanganan Corona karena belum ada anggaran. Karena itu, pihak pemerintah pusat mengeluarkan aturan mempercepat pencairan DD,’’ tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) Lobar L. Edy Sadikin, Senin (6/4).

Dalam upaya mempercepat pencarian DD, pihaknya sudah menggelar rapat dengan BPKAD, KPKNL, Bank NTB dan Inspektorat. Hasil rapat ini, bahwa pencairan DD dipercepat proses di KPPN.

Hal ini lanjut dia, sebagai bentuk langkah antisipasi penanganan Corona. “Karena kami menangkap temuan desa, bahwa akibat DD belum cair desa terkendala Penanganan Corona,”jelas dia.

Dijelaskan, proses pengajuan pencairan DD berkas persyaratan masuk ke Dinas PMD. Selanjutnya dibawa surat pengantar ke BPKAD untuk selanjutnya diajukan ke KPKNL. Dikonfirmasi terpisah Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan mengatakan sejauh ini, ada 98 desa yang diajukan. Dari 98 ini, ada delapan desa belum dicairkan.

Sedangkan masih ada 21 desa dari 119 desa yang belum mengajukan persyaratan ke Pemda. “90 Desa sudah dicairkan, delapan desa belum dicairkan dan 21 desa belum mengajukan persyaratan,”jelas dia.

Ia menambahkan, sudah ada percepatan pencairan DD sesuai arahan pusat. Pencairan bisa dilakukan pencairan sehari, ketika pengajuan masuk di bawah pukul 08.00, maka sore bisa dicairkan. Kalau masuk di atas jam 08.00, maka dihari berikutnya. (her)

KNPI Lobar Bagikan Masker pada Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Merebaknya virus Corona menjadi perhatian serius semua pihak. Termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat (Lobar) turun membantu pemerintah melakukan pencegahan penyebaran virus ini dengan membagikan 1.000 masker kepada masyarakat di wilayah Lobar. 1.000 masker yang dipesan pada penjahit lokal ini dibeli dari uang pribadi hasil urunan anggota KNPI. ‘’Rencananya, KNPI akan melanjutkan aksi untuk membantu penanganan wabah Corona ini dengan membagi hand sanitizer dan sabun cuci tangan,’’ ujar Ketua KNPI Lobar H. Ari Suhaimi di selasela membagikan masker bagi pengunjung di RSUD Tripat, Minggu (5/4).

Pembagian 1.000 masker ini dilakukan kepada

masyarakat di beberapa wilayah wilayah Lobar. Sasaran pembagian pertama, yakni warga yang ada di Pelabuhan Lembar. Diketahui wilayah ini dilalui oleh warga luar daerah sehingga perlu diberikan masker sebagai pengamanan. Selanjutnya dibagikan kepada pengunjung dan penunggu pasien di RSUD Tripat. Wilayah lain yang disasar adalah kecamatan Narmada dan Lingsar. Hal ini dilakukan kata Ari, sematamata untuk bisa sedikit membantu pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dengan cara menjaga keamanan menggunakan masker. Apalagi saat ini kondisi masker masih susah didapat karena limit di pasaran.

Pengunjung RSUD Tripat Sukini asal Kuripan mengaku terbantu dengan masker tersebut. Sebab saat ini masker sulit diperoleh di Lobar. (her)

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Desa Diminta Siapkan Minimal Rp10 Juta untuk Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, menginstruksikan kepada masing-masing desa untuk bisa menyiapkan anggaran dari Biaya Tidak Langsung (BTT) minimal Rp10 juta untuk pencegahan covid-19. Instruksi sesuai dengan surat edaran Bupati Sumbawa Barat nomor 360/26/III/2020 jelas disampaikan bahwa penyiapan anggaran tersebut harus segera dilaksanakan.

Pihaknya juga akan segera memanggil kepala desa untuk segera menyiapkan anggaran tersebut demi percepatan.

“Surat edarannya sudah mulai kita sebar luaskan ke desa masing- masing per tanggal 31 Maret lalu. Tetapi faktanya masih ada juga beberapa desa yang belum melaksanakan instruksi itu. Makanya kami akan kembali mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar bisa segera demi mempercepat pencegahan penyebaran Covid-19 di KSB. Termasuk juga dengan membentuk relawan covid-19 sesuai dengan surat edaran Kemendes PDT,” ungkap Kepalas Dinas PMD, Drs. Mulyadi M.Si kepada Suara NTB, Senin (6/4).

Dikatakannya, tentu dengan anggaran Rp10 juta tersebut masih dianggap sangat minim, karena masih ada beberapa sarana yang harus dilengkapi. Selain sarana, masyarakat yang baru pulang ke desa asalnya juga harus menjadi tanggung jawab Pemdes untuk memberikan makanan dan minuman selama melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari.

Untuk itu, pihaknya akan kembali memanggil kepala desa untuk membahas persoalan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pencegahan di lapangan nanti bisa semakin maksimal salah satunya dengan melakukan realokasi anggaran APBDes untuk penanganan covid-19 di masing-masing desa.

Hanya saja yang masih menjadi masalah saat ini sehingga refocusing anggaran APBDes belum dilaksanakan lantaran masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan APBDes nya. Apalagi sampai dengan saat ini masih ada tiga desa yang belum sama sekali datang untuk melakukan kordinasi dalam menyelesaikan APBDes nya.

Hal ini sangat disayangkan karena bisa mengganggu upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di masing-masing desa. Untuk itu, pihaknya berharap supaya ketiga desa ini bisa segera menyelesaikan APBDes nya, sehingga besaran anggaran untuk penanganan covid-19 bisa ditingkatkan dengan melakukan pengalokasian ulang anggaran APBDes. “Memang angka Rp10 juta masih sangat minim karena hanya dari BTT saja sehingga upaya pencegahan virus corona belum maksimal. Makanya kami perlu melakukan refocusing anggaran melalui APBDes dan saat ini belum bisa kita laksanakan karena ada tiga desa yang masih belum merampungkan APBDes,” pungkasnya. (ils)

Dana Kelurahan 2020 di Kota Bima Dialihkan Kota Bima (Suara NTB) – Bappeda dan Litbang Kota Bima mengumpulkan sebanyak 41 Lurah se Kota setempat, untuk membahas langkah strategis upaya mencegah, mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran wabah corona, Senin (6/4).

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji ME, mengaku pihaknya mengumpulkan semua Lurah untuk membahas beberapa item masalah yang terjadi dan dihadaH. Fakhrunraji pi saat ini, yakni penyebaran dan dampak wabah virus corona.

Menurutnya selain membahas persiapan dan langkahlangkah dalam upaya pencegahan covid-19, salahsatu item yang dibahas bersama 41 Lurah itu, terkait adanya rencana pengalihan sebagian anggaran Kelurahan Rp1 miliar tahun 2020 ini untuk tangani corona.

“Kita berencana merasionalisasikan dana Kelurahan yang dianggarkan Rp1 miliar per Kelurahan untuk dialihkan sebagiannya dalam menangani dan pencegahan penyebaran covid-19,” katanya.

Fakhrunraji mengaku pihaknya telah mengusulkan ke semua Lurah agar item pembangunan fisik yang menggunakan dana Kelurahan tahun 2020, ditiadakan sementara dan anggarannya dialihkan untuk menangani serta mengantisipasi penyebaran covid-19.

“Kita ingin dana Kelurahan difokuskan dulu untuk pemberdayaan dan menangani covid-19. Item pembangunan ditiadakan dan dialihkan dananya untuk kemanusiaan,” katanya Menurutnya, di tengah pandemi corona ini, suka atau tidak suka Lurah harus menyetujui keinginan adanya rencana pengalihan sebagian dana Kelurahan untuk tangani dan mencegah penyebaran covid-19. Sebab langkah pencegahan itu penting bagi kesehatan manusia.

“Lagipula pemanfaatan anggaran saat ini rata-rata dialihkan untuk penanganan covid-19, sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Kita harapkan juga demikian di Kota Bima,” katanya.

Selain itu, Fakhrunraji menambahkan berdasarkan pembahasan rapat, Semua Lurah juga mengaku telah membentuk tim Gugus Tugas di Kelurahannya masing-masing. Kedepan tugasnya akan lebih dioptimalkan lagi dalam mencegah penyebaran corona di Kota Bima.

“Dalam mencegah dan antisipasi corona ini, kita semua harus saling bekerjasama dan saling suport berdasarkan tupoksi masing-masing,” pungkasnya. (uki)

Kawasan BTNT Diduga Diserobot Warga

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Revisi RKAS, Dana BOS Boleh Dipakai untuk Cegah Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar sekolah SD dan SMP di Sumbawa telah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama tahun 2020. Namun sekolah diminta melakukan revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Dengan adanya Surat Edaran (SE) Mendikbud RI No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19. Artinya penggunaan BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah termasuk dalam pembiayaan pencegahan Covid-19 oleh sekolah.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Dikbud Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, Senin (6/4). Dalam SE Mendikbud secara rinci juga mengatur soal peniadaan ujian nasional di masa daru-

rat covid ini. Kemudian proses bulan ini revisi sudah tuntas daring. “Sekolah jangan ragu belajar dari rumah melalui pada semua sekolah. Sekolah revisi RKAS, agar dana BOS pembelajaran jarak jauh atau juga diharapkan tidak ragu bisa dipakai untuk Covid-19,” daring. Hal hal inilah yang menggunakan dana BOS un- sebut Darmasya.

Dinas Dikbud pun akan memesti disesuaikan kembali tuk pencegahan Covid-19.

Misalnya untuk pembe- monitor pelaksanaan SE oleh pihak sekolah. Melalui lian masker dan Mendikbud dimaksud. Hal ini revisi RKAS mereka. tempat cuci penting agar warga sekolah ter“Kegiatan seperti UN tangan bagi hindar dari paparan virus ini. yang mestinya dibiayai warga Dengan tetap menjaga kebersidari dana BOS ditiadasekolah. Bisa han sekolah. Kemudian pembikan. Makanya RKAS pula di- ayaan pembelajaran daring bisa mesti direvisi. Disesuaigunakan untuk memaksimalkan website kan kembali dengan untuk sekolah yang selama ini kurang kebutuhan di masa pembiayaan difungsikan. Intinya disesuaikan darurat covid sesuai pembela- dengan kebutuhan sekolah di edaran Mendikbud,” jaran masa darurat Covid-19 ini. terang Sekdis.

Diketahui tahun ini ada tiga Sejauh ini sudah tahap pencairan dana BOS. cukup banyak Tahap pertama sebesar 30 persekolah yang sen dan sudah dicairkan. Untuk telah masukpencairan dana BOS tahap kedkan revisi ua sebesar 40 persen yang renRKAS. cananya dicairkan antara buDitargetlan Mei-Juni. Dan sisanya kan 30 persen akan dicairkan dalam (Suara NTB/ist) Surya Darmasya

pada tahap ketiga.

Selain itu, Dinas Dikbud juga akan berkoordinasi dengan Satuan Pol PP Sumbawa dalam menertibkan siswa yang masih berkeliaran dan berkerumun di pinggir jalan dan tempat permainan PlayStation (PS).

Masa belajar siswa di rumah kemungkinan juga akan diperpanjang. Bila melihat kalender pendidikan dalam rentang waktu beberapa hari kedepan juga tidak efektif. Sebab ada jadwal ujian nasional dan ujian sekolah yang sudah ditiadakan. Menurut kalender kedepan juga ada penerimaan siswa baru yang tidak akan efektif untuk belajar di sekolah. Jadi kemungkinan sekkolah diliburkan hingga akhir bulan ini. “Untuk hal ini akan dirapatkan kemudian dan nanti keputusannya melalui Surat Edaran Kepala Dinas Dikbud Sumbawa,” tukasnya. (arn/*)

Karantina di Rusunawa Belisung Sempat Diprotes Warga Taliwang (Suara NTB) Keberadaan delapan orang yang dikarantina di Rusunawa Belisung, Taliwang, KSB, Senin (6/4), sempat diprotes warga di sekitarnya.

Warga menganggap, keberadaan anggota keluarga Pasien Dalam Pemantauan (PDP) asal Taliwang yang meninggal pada hari Ahad lalu, di Rusunawa tersebut dikhawatirkan akan menjadi sumber penularan virus corona. “Khawatirnya kami seperti itu (tertular), karena lokasi Rusunawa dekat sekali dengan rumah kami,” cetus Saparuddin, perwakilan warga, di hadapan tim gugus tugas penanganan Covid KSB. Menurut Saparuddin, untuk menghilangkan kekhawatirannya dan warga lainnya.

Satu-satunya pilihan Pemda KSB adalah memindahkan warga yang sedang dikarantina di Rusunawa tersebut.

“Kami benar-benar takut.

Dan kalau bernar yang dibawa ke sini itu sedang sakit siapa yang tanggung jawab kalau kami terjangkit juga akhirnya,” tandasnya.

Mendengar kecemasan warga itu, juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh yang turut hadir memberikan pengertian. Ia menjelaskan, keberadaan delapan orang yang sedang dikaranti-

na di Rusunawa Belisung statusnya tidak dalam kondisi terjangkit virus corona.

Langkah karantina diambil Pemda KSB sebagai upaya kewaspadaan mengingat mereka sebelumnya telah melakukan kontak erat dengan kasus PDP yang meninggal.

“Jadi mohon pengertiannya.

Saudara kita yang sedang menjalani karantina itu tidak sakit. Kita antisipasi saja karena mereka sebelumnya ada kontak langsung dengan PDP. Dan itu pun kepastannya belum bisa kita tetapkan apakah positif terjangki atau tidak karena masih menunggu hasil lab-nya,” urai H. Tuwuh.

Dalam kesempatan itu, H. Tuwuh tak lupa menjelaskan mengenai proses penyebaran virus corona kepada warga.

Mereka akhirnya pun paham dan berharap selama kegiatan karantina, lokasi Rusunawa diterapkan penjagaan ketat.

“Maklum kami selama ini tidak pernah diinformasikan sebelumnya soal Rusunawa mau dipakai tempat karantina. Dan alhamdulillah kami juga sudah dapat pencerahan soal seperti virus itu menular

(Suara NTB/ist)

PROTES - Sejumlah warga yang memprotes penggunaan Rusunawa Belisung sebagai lokasi karantina penanganan Covid-19 diberi penjelasan oleh tim gugus tugas. sehingga kami tidak khawatir lagi,” kata warga.

Usai bertemu warga, H. Tuwuh kepada wartawan menjelaskan, kegiatan karantina warga di Rusunawa mendapatkan pengamanan ketat. Tim gugus tugas menempatkan personel TNI/Polri

untuk memastikan tidak ada warga yang keluar masuk ke bangunan Rusunawa.

“Kecuali petugas kesehatan, kami pastikan tidak ada yang keluar masuk dari fasilitas karantina kita itu,” tandasnya seraya menambahkan, jika delapan warga yang mulai

dikarantina sejak hari Ahad itu dalam kondisi stabil.

“Kondisi kesehatannya prima semua. Tidak ada sedikit pun gejala yang ditunjukkan dan mereka beraktivitas seperti biasa kok di dalam sana,” klaim kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini. (bug)

Dislutkan Sumbawa Tuntaskan Pendataan Petambak Budidaya Wilayah Barat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa telah memulai identifikasi atau pendataan ulang petambak budidaya. Identifikasi ini guna memperbarui data sekaligus menghitung nilai investasi, sehingga diperoleh sebuah informasi lengkap sebagai daya tarik bagi investor untuk berinvestasi.

Sementara ini, Dislutkan setempat baru menyelesaikan pendataan di wilayah Barat.

Sedangkan wilayah lainnya tertunda lantaran kondisi bencana covid-19 yang terjadi saat ini.

Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, Zulkifli, S.Pi., M.Si membenarkan hal tersebut.

Identifikasi petambak budidaya ini sudah dalam tahapan. Bahkan pihaknya ingin segera menuntaskan pendataan. Namun karena situasi covid-19, tim menunda kegiatan turun lapangan.

“Dari hasil identifikasi sementara ini, kita kemarin Bagian Barat sudah kita turun dan tuntas. Namun belum tuntas sampai ke Bagian Tengah. Kemarin pun kita ingin cepat tuntaskan. Tetapi karena corona melanda, teman-teman untuk turun ke lapangan menahan diri,” ujarnya.

Meskipun demikian, pi-

haknya akan berupaya menyelesaikan identifikasi ulang para petambak budidaya ini.

Guna mendata jumlah investasi, sehingga adanya data rill. Dengan adanya data rill ini, maka data inilah yang dibutuhkan oleh para investor nantinya. “Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya wabah ini cepat berlalu.

Supaya kegiatan ini segera dituntaskan,” terangnya.

Kegiatan identifikasi ulang ini, kata Zulkifli, sekaligus untuk memberikan pembinaan kepada petambak budidaya.

Artinya tidak hanya mendata nilai investasi, tetapi juga termasuk membina dari segi sistem yang dijalankan. Dalam hal ini kegiatan budidayanya dilengkapi dengan sistem pengelolaan pembudidaya yang baik. Seperti menggunakan tandon buang untuk mengolah

limbah, supaya lingkungan sekitar tidak tercemar.

“Kita sarankan dan anjurkan menggunakan sistem budidaya yang baik. Gunakan tandon buang supaya lingkungan sekitar tidak tercemar,” jelasnya.

Diakuinya, masih ada tambak-tambak intensif yang belum menggunakan tandon buang tersebut. Kalaupun ada, ukurannya tidak besar dan tidak sesuai dengan luas areal yang dimanfaatkan. Kemudian tidak membuat treatmen atau membuang lumpur.

“Kita tegur itu semua supaya dijalankan. Kita juga berikan saran mereka supaya tandon buang itu dibuatkan filter hidup. Misalnya contoh disitu ditempatkan misalnya ikan-ikan disitu, ataupun tanaman bakau yang bisa ditanam di situ. Kita sebagai dinas teknis tidak henti-hentinya mengingatkan,” tandasnya. (ind/arn/*)

k/) B/do ra NT (Sua

Dompu (Suara NTB) – Kawasan konservasi Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) di Dusun Karya Sari Desa Doroperti Kecamatan Pekat, diduga diserobot oknum warga. Hal itu diketahui saat operasi gabungan TNI-Polri dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Minggu (5/4). Belum bisa dipastikan berapa luas area yang telah dirusak dan dipagari tersebut.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional Tambora BTNT, Deny Rahadi, S.Hut, M.Si kepada Suara NTB, Senin (6/4) menyampaikan, patroli rutin dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah rawan perambahan dan penebangan liar ini, dimulai dengan menyisir kawasan yang berbatasan langsung dengan area pengelolaan PT. UTL. Alhasil, didapati bekas penyerobotan yang dilakukan sekelompok warga. “Itu awalnya di area UTL, tapi masuk ke kawasan kita. Orangnya sudah bersedia keluar, mereka awam kantanya ndak tahu batas taman nasional,” ungkapnya.

Belum bisa dipastikan berapa luas area taman nasional yang telah dirusak. Saat ini tim masih melakukan penjagaan ketat disekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perluasan.

Area konservasi taman nasional, tegas Deny Rahadi, tidak diperkenankan untuk perambahan atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat merusak ekosistim asli tambora. “Kawasan hutan konservasi tidak boleh ada istilah perambahan, karena itu bertentangan dengan Undang-undang,” jelasnya.

Taman nasional dengan luas 71.000 hektare lebih di wilayah Dompu dan Bima, tambah dia, memang masih terancam aktifitas perusakan ekosistim. Baik berupa perambahan untuk penanaman jagung, penebangan maupun perburuan liar. Kondisi ini dipengaruhi fungsi-fungsi lain yang berada disekitarnya telah diduduki warga, sehingga potensial merembet ke wilayah pengelolaannya.

Atas berbagai ancaman tersebut, mau tidak mau pihaknya harus intens patroli gabungan. Termasuk menjaga ketat pintu masuk kawasan untuk menutup ruang gerak pelaku penebangan liar. “Ancaman ia, karena wilayah sekitarnya kan sudah dirambah. Masyarakat nyerempet- nyerempet dikira tidak diperhatikan, ya coba-coba. Kawasan lain silahkan, kalau dengan taman nasional jangan coba-coba,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Zulkifli

Gula Pasir Kosong, Bulog Sumbawa Tunggu Pasokan Sumbawa Besar (Suara NTB) Stok gula pasir di Bulog Sumbawa sudah kosong. Saat ini bulog setempat masih menunggu pengiriman dari pemerintah pusat puluhan ton.

“Gula saat ini posisi stok kosong. Kami masih menunggu pasokan gula dari pusat,” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP, Senin (6/4).

Rencananya, kata Nia, Sumbawa mendapatkan pasokan gula sebanyak 25 ton.

Sekarang masih dalam proses pengangkutan dari Surabaya ke Lombok. Diharapkan gula

tersebut tiba pekan depan dan selanjutnya dikirim ke Sumbawa. “Mudah-mudahan pengiriman tidak terkendala akibat covid-19, sehingga prosesnya berjalan lancar. Mudahmudahan bisa datang ke Sumbawa ini sebelum puasa,” harapnya.

Setelah gula tersebut diterima, lanjutnya, akan dilakukan penjualan sistem paketan. Di mana gula akan dijadikan satu paket dengan beras dan minyak goreng. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga ketersediaan gula hingga menjelang lebaran mendatang. (ind)

(Suara NTB/ist)

CEK SAPI - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat mengecek belasan ternak sapi yang hendak dikirim ke Pulau Lombok.

Pengiriman Belasan Ternak ke Lombok Digagalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 15 ekor ternak sapi yang hendak dikirimkan ke Pulau Lombok berhasil digagalkan. Ternak yang dimuat menggunakan truk tersebut dicegat di Pelabuhan Poto Tano, Sabtu (4/4) dinihari. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinsnakeswan) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt yang dikonfirmasi, Senin (6/4) membenarkan hal tersebut.

Awalnya pihaknya mendapatkan informasi adanya salah satu perusahaan yang hendak menyeberangkan ternak ke Pulau Lombok. Namun tidak melapor di pos pemeriksaan hewan keluar daerah di Simpang Poto Tano. Setelah ditelusuri, pihaknya diinformasikan oleh petugas Dinas Peternakan KSB, adanya truk pengangkut yang memuat ternak di Kecamatan Taliwang. Truk itu membawa 15 ekor sapi jantan yang masih kecil. Izinnya diketahui dari Kabupaten Sumbawa.

Saat masuk Pelabuhan Poto Tano, dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh kepolisian KP3 Poto Tano. Karena diduga melanggar SOP pengeluaran ternak, truk beserta ternak dilakukan penahanan sementara untuk pemeriksaan

lebih lanjut.

“Setelah disetop di pelabuhan, diinformasikan ke saya.

Setelah ke TKP dan mengecek, ternyata ternak itu menggunakan izin Sumbawa dan ternaknya berasal dari KSB. Ternyata ternak yang telah dilakukan pemeriksaan, diganti dengan ternak lain yang masih kecil. Truk juga sudah diganti.

Itu melanggar SOP pengeluaran ternak,” terangnya.

Petugas Karantina Badas juga sudah mendatangi lokasi. Sehingga saat ternaknya dititip sementara di Karantina. Sedangkan truk diamankan di Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Pihaknya berharap kepada ketua dan seluruh anggota Pepehani Kabupaten Sumbawa untuk tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat khususnya petani peternak.

“Kepada perusahaan tersebut kami akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dan kepada Kepala Disnakwan Provinsi NTB untuk segera membuat tim pemeriksaan ternak terpadu di wilayah poto tano untuk mengurangi praktek oknum-oknum yang nakal,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Kembangkan Perangkat Pembelajaran PROGRAM Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan tahapan penting bagi calon guru yang saat ini masih berstatus mahasiswa. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk mengenal dunia keguruan secara nyata sebelum mereka benarbenar terjun di dalamnya.

Melalui PPL, ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (FKIP Unram) Prof. Wahab Jufri, mahasiswa calon guru dibekali mulai dari bagaimana menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan(Suara NTB/ist) nya, sehingga siswa Wahab Jufri mendapatkan kesempatan yang maksimal untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan yang positif. Tak hanya itu, mahasiswa juga belajar bagaimana mengobservasi pembelajaran dan melakukan refleksi serta menyusun laporannya.

Namun sejak wabah Corona merebak, praktis aktivitas seperti belajar mengajar di kelas, kuliah, hingga pelaksanaan PPL dihentikan sementara waktu. Berbeda dengan mahasiswa peserta PPL di FKIP Unram, sebelum wabah Corona merebak, mahasiswa peserta PPL sudah menuntaskan observasi ke sekolah tujuan.

Menurutnya, mahasiswa FKIP peserta PPL di berbagai sekolah telah melaksanakan observasi ke sekolah-sekolah tujuan PPL jauh sebelum wabah Covid-19 muncul. “Mahasiswa yang sedang PLP sudah berada di sekolah sebelum kondisi darurat Covid-19 untuk melaksanakan observasi,” ujarnya.

Meski telah menyelesaikan masa observasi di sekolah, namun pelaksanaan PPL belum tuntas. Untuk itu, Prof. Wahab Jufri meminta agar mahasiswa peserta PPL tetap dapat mengembangkan perangkat pembelajaran di rumah. “Sekarang tinggal melanjutkan pengembangan perangkat pembelajaran bekerja belajar di rumah dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong melalui pola daring juga,” jelasnya.

Selama program PPL berlangsung, mahasiswa calon guru dituntut menguasai empat kompetensi utama sebagai seorang guru yang profesional. Di antaranya ialah kompetensi pedagogik yakni kemampuan guru untuk mengombinasikan prinsip ilmu mengajar dengan kemampuan dan latar belakang yang dimiliki siswanya.

Selain itu kompetensi kepribadian yakni kemampuan guru untuk menjadi teladan bagi siswanya. Di samping itu ialah kompetensi profesional yaitu kemampuan guru untuk menggunakan teknik yang paling efektif untuk melibatkan siswa di dalam maupun luar kelas, dan kompetensi sosial yakni kemampuan guru untuk mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. “Mari kita sama-sama berdoa dan berikhtiar semoga penularan dan penyebaran Covid-19 ini segera berlalu dan aktivitas kemanusiaan kita kembali normal,” ujarnya. (dys)

Sekolah Pinggiran Sulit Terapkan Pembelajaran Daring Seutuhnya Mataram (Suara NTB) – Pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau online tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh semua sekolah. Sekolah yang berada di pinggira Kota Mataram lebih banyak memberikan tugas di buku Lembar Kerja Siswa (LKS) siswa daripada memberikan tugas daring.

Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin pada pekan lalu mengatakan kegiatan belajar mengajar secara daring diusahakan berjalan maksimal oleh pihaknya selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Namun karena sekolah yang dipimpinnya berada di pinggiran kota, dengan akses terbatas, maka lebih banyak guru memberika tugas melalui LKS. “Kami yang di pinggiran lebih banyak guru yang memberi tugas buku LKS siswa.Walaupun ada beberapa yang memberi tugas melalui sms dan lainnya,” kata Nasruddin.

Di samping itu, ia juga sangat setuju dengan rencana sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. Pihaknya berharap sekolah pinggiran seperti SMPN 22 Mataram menerima siswa dari SD terdekat, tanpa siswa SD tersebut memilih sekolah lain.

Ia juga mengharapkan sekolah konsisten pada aturan PPDB zonasi, karena menurutnya selama ini masih ada sekolah yang tidak konsisten dengan zona dengan menerima siswa dari luar zona.

“Mudah-mudahan dengan begini kami dapat siswa sesuai daya tampung yang kami usulkan, karena tidak lagi sekolah mengambil zona sekolah yang lain. Saya berharap begitu,” harap Nasruddin.

Dihubungi terpisah sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, antara pemberian materi dan tugas harus seimbang.

“Kedua-duanya, tetap pada porsi tidak membebankan siswa, tetapi siswa juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan beberapa tugas dari gurunya,” katanya.

Disdik Kota Mataram memperpanjang libur belajar di sekolah dan mengganti dengan pembelajaran jarak jauh sampai dengan 11 April 2020. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Kepala sekolah juga diharapkan bisa menyesuaikan situasi saat ini sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah. “Kepala sekolah yang paham dengan kondisi sekolah masing-masing,” katanya. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Libur Sekolah di Mataram Kemungkinan Diperpanjang Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram membeberkan kemungkinan memperpanjang libur sekolah. Hal itu akan dilakukan karena meningkatnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan pasien positif virus Corona (Covid-19) di Kota Mataram. Meski demikian, Disdik tetap menunggu instruksi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kota Mataram.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dihubungi Senin (6/4) mengatakan, libur siswa sampai dengan 11 April kemungkinan akan diperpanjang lagi. Karena wabah virus Corona masih belum tuntas, dan siswa juga ada yang datang dari keluarga ODP. “Kita tidak ingin anak-anak menjadi ketakutan masuk sekolah. Kami masih menunggu instruksi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kota Mataram seperti apa ke depannya masalah wabah tersebut,” ujar Fatwir.

Sebelumnya, Disdik Kota Mataram memperpanjang libur belajar di sekolah dan mengganti dengan pembelajaran jarak jauh sampai dengan 11 April 2020. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona. Kepala sekolah juga diharapkan bisa menyesuaikan situasi saat ini sesuai dengan

kondisi masing-masing di sekolah. “Kepala sekolah yang paham dengan kondisi sekolah masing-masing,” kata Fatwir.

Pihaknya juga sedang menyusun draf untuk ketentuan teknis kenaikan kelas bagi siswa. “Kami akan susun sesuai peraturan menteri pendidikan yang ada,” katanya.

Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid- 19, Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran.

Di samping itu, Fatwir juga meminta guru memberikan porsi seimbang antara pemberian materi dan tugas bagi siswa selama masa pembela-

jaran mandiri di rumah. Siswa juga diharapkan meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dari guru. “Kedua duanya, tetap pada porsi tidak membebankan siswa, tetapi siswa juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan beberapa tugas dari gurunya,” katanya.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum memutuskan akan memperpanjang libur sekolah untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam hal ini Dinas Dikbud NTB akan mengevaluasi terlebih dahulu libur kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka yang sudah dilakukan selama ini.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi libur pembelajaran di sekolah. Seperti diketahui Dikbud NTB memperpanjang layanan kegiatan belajar mandiri

tan itu diserahkan langsung Ketua program studi Profesi Ners STIKES Mataram, Robiatul Adawiyah, S. Kep., Ners.

“Jadi yang diberikan ke masyarakat Aikmel melalui PKM Aikmel itu, masker kain, sabun, pasta gigi. Dan untuk di PKM ada handsoap sama cairan disinfektan lantai,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihak kampus. Hal itu mengingat masyarakat Lotim khususnya di Kecamatan Aikmel menjadi zona merah penyebaran Covid-19.

“Karena wilayah Lotim waktu itu zona merah dan sebagian

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi SMK. Sementara untuk ujian sekolah tidak dilakukan secara tatap muka.

Aidy mengatakan, bagi siswa yang belum mengikuti ujian sekolah dapat diganti dengan assesmen dalam bentuk penugasan pemecahan masalah, penugasan proyek, penugasan produk atau bentuk lainnya.

Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (dalam jaringan) dan/atau asesmen jarak jauh lainnya. (ron)

ULT LPMP Diganti Lewat ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami peningkatan khususnya bidang pendidikan, sehingga akses informasi bagi daerah terluar menjadi sebuah solusi. Untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB mencoba membuat terobosan baru dengan mendekatkan diri kepada stakeholder pendidikan melalui program Unit Layanan Terpadu (ULT).

Namun di masa sekarang ini, di tengah wabah Corona ULT LPMP memutuskan menutup pelayanan tatap muka. Pelayanan ULT LPMP diganti menjadi pelayanan online. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 lebih meluas lagi.

“Penyesuaian layanan ULT LPMP NTB selama masa social distancing. Pelayanan informasi secara langsung tatap muka sementara ditutup. Pelayanan informasi secara daring WA, FB, Instagram tetap dilakukan,” ungkap Kepala LPMP Dr. Moh. Mustari, Senin (6/4).

Keberadaan ULT sebagai salah satu unit layanan di

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN DIALIHKAN - Pelayanan ULT LPMP sebelum wabah Corona. Kini pelayanan tatap muka dialihkan ke online.

LPMP NTB bertujuan men- tenaga pendidik dan tenaga Dari jumlah itu, 519 aduan ter- inta untuk dapat mengakses sosialisasikan program lay- kependidikan merasakan layani secara langsung di ULT aduan layanan secara online.

“Kami harap dapat mengakanan dan memberikan lay- manfaat kehadiran ULT LPMP NTB. Sementara sisananan langsung pada stake- LPMP. Bahkan pada tahun ya sebanyak 984 terlayani se- ses layanan ULT melalui kanal holder (pendidik dan tenaga 2019 lalu terdapat 1.503 per- cara tidak langsung melalui pengaduan lain seperti website, mintaan informasi dan pen- WhatsApp. Kini di masa surat elektronik, facebook, dan kependidikan).

Banyak masyarakat atau gaduan terkait pendidikan. sekarang ini, masyarakat dim- instagram,” ujarnya. (dys)

Pembelajaran Abad 21

Orang Tua Jangan Salahkan Guru Terus Mataram (Suara NTB) Pembelajaran mandiri merupakan model pembelajaran abad 21 yang dibutuhkan dalam rangka penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia.

Pembelajaran mandiri mengharuskan peserta didik secara mandiri bisa belajar tidak saja di sekolah namun juga di luar sekolah.

Sebagaimana halnya kini saat menghadapi wabah Corona, tentu saja semangat belajar mandiri dibutuhkan para peserta didik. ‘’Adapun adanya keluhan lantaran guru banyak memberikan tugas mandiri pada peserta didik, orang tua tidak boleh menyalahkan guru terus-menerus,’’ ujar Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf belum lama ini saat menanggapi adanya keluhan orang tua murid yang memprotes guru lantaran

banyak memberikan tugas mandiri di rumah selama karantina virus Corona ini.

Pihaknya pun meminta agar orang tua murid tidak menyalahkan guru dengan adanya tugas mandiri yang dianggap membuat anak didik jadi stress. Mengingat apa yang dilakukan guru ialah untuk menjalankan semangat pembelajaran abad 21 dengan tujuan agar murid bisa lebih mandiri. “Jangan juga guru lagi yang disalahkan hanya bikin stress anak dan orang tua,” ujarnya.

Dikatakan bahwasanya kondisi dunia pendidikan selama ini ialah hanya berorientasi pada konten hafalan yang hanya ada di buku. Akibatnya peserta didik tidak menemukan hidup secara mandiri berbasiskan pengalamannya.

“Pelatihan selama ini content oriented. Padahal pem-

belajaran abad ke-21 adalah pembelajaran mandiri, menemukan pengetahuan bukan diberikan pengetahuan oleh guru. Selama ini standar isi, evaluasi dan standar lulusan semuanya berbasis konten,” tambahnya.

Kini kata Yusuf, di tengah Pandemi Corona Virus (COVID-19), guru juga manusia biasa, punya anak. Selain itu guru di samping melakukan pembelajaran daring, guru juga memberikan bimbingan kepada anaknya sendiri, guru memberikan tugas kepada siswa. Namun demikian, jangan diartikan membebani siswa, tapi harus disikapi dengan baik.

“Karena pandemi ini bersifat mendadak, ya pembelajarannya pun bersifat dadakan, jangan berpikir target kurikulum tetapi bagaimana proses pembelajaran secara online,” ungkapnya. (dys)

Prodi Profesi Ners STIKES Mataram Bagikan Masker ke Masyarakat Aikmel Mataram (Suara NTB) Lombok Timur menjadi salah satu daerah zona merah penyebaran Covid -19. Pasien positif Corona pertama di NTB itu berasal dari Kecamatan Aikmel. Untuk itu, masyarakat bahu membahu membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan masker, disinfektan, sabun cuci tangan dan lainnya.

Sebagaimana dilakukan Program Studi Profesi Ners STIKES Mataram, Sabtu (4/4) lalu. Prodi ini membagikan masker, disinfektan, sabun cuci tangan, pasta gigi, kepada masyarakat Aikmel. Penyerahan seluruh bantuan keseha-

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali di rumah sampai dengan 13 April 2020. “Dievaluasi dulu (perpanjangan libur itu),” ujarnya.

Aidy mengatakan, selama libur sekolah, kepala sekolah diminta agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu tersebut.

“Sekolah juga diminta tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa atau siswi keluar rumah,” kata Aidy.

Sementara itu berbagai agenda pendidikan juga sudah dibatalkan, seperti ujian nasional

besar penduduknya belum terupdate informasi kesehatan pencegahan Covid 19,” jelasnya.

Selain itu Endy Bebasary dosen kampus setempat juga menambahkan, bantuan bagi masyarakat tidak saja berupa masker kain, sabun cuci dan disinfektan, namun juga berupa APD. “Bersama bantuan APD, kita juga sebar leaflet untuk membantu PKM mempromosikan kesehatan pencegahan Covid 19,” tambahnya.

Tidak saja menyasar masyarakat yang ada di Lotim, pihaknya juga memberikan bantuan bagi masyarakat Kota Mataram.

“Bersamaan dengan ke-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - STIKES Mataram memberikan bantuan masker, disinfektan lantai pada Puskesmas Aikmel akhir pekan kemarin. berangkatan teman kita ke Mataram, seperti pemotong Lotim kemarin, kita juga se- rumput, tukang sapu jalan, bar masker ke petugas peker- pemulung, tukang parkir,” ja yang ada di jalanan Kota ujarnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat Tim BPU Unram dengan pihak bank untuk mendirikan digital lounge di Unram.

Dibantu Dunia Perbankan

Unram Segera Miliki Digital Lounge Mataram (Suara NTB) PT Bank CIMB Niaga Tbk akan menghadirkan Digital Lounge di lingkungan kampus Universitas Mataram (Unram). Digital Lounge merupakan wajah baru dalam layanan perbankan lounge yang dibangun di dalam kampus ini nantinya akan menyajikan teknologi serba canggih untuk keperluan berbagai transaksi perbankan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa.

Direktur Layanan Jasa Pendidikan BPU Unram Dr. Asrin, menjelaskan nantinya keberadaan Digital Lounge ini akan sangat bermanfaat bagi kampus. Terutama bagi mahasiswa. Digital Lounge juga melayani informasi produk, CIMB Clicks koneksi internet untuk melakukan transfer ke luar negeri hingga pembukaan rekening baru dan aplikasi kartu kredit. Semua proses dilakukan secara digital, tanpa menggunakan kertas.

Selain itu nantinya juga akan disediakan mesin ATM model terbaru yang memungkinkan nasabah melakukan tarik tunai, setoran tunai, video banking dengan la-

yar sentuh untuk bertransaksi dan layar besar yang menampilkan video banking agent/petugas bank secara live yang siap membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankannya.

Melalui gerai elektronik ini, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening melalui tablet, pengisian aplikasi kartu kredit, dan memperoleh informasi produk. Digital Lounge juga melayani tarik dan setor tunai, transfer dana, pembelian dana, pembelian pulsa, serta pembayaran tagihan lainnya.

Dalam gerai elektronik ini, nasabah nantinya akan dibantu digital banking manager dan video banking officer dalam melakukan transaksi perbankan. Semua proses disederhanakan secara digital, seperti informasi produk hingga formulir pembukaan rekening melalui tablet dan konfirmasi akan dikirimkan langsung ke e-mail nasabah.

Selain dilengkapi dengan peralatan yang serba canggih, Digital Lounge juga menyajikan video musin dan lagu-lagu yang sedang tren. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

KI NTB Nilai Manajemen Informasi Covid-19 Perlu Diperbaiki Mataram (Suara NTB) – Kesimpangsiuran informasi terkait penyebaran wabah Covid-19 ini, khususnya di daerah Provinsi NTB cukup tinggi. Hal itu dipertegas dengan terus bertambahnya penyebaran berita bohong atau hoaks yang ditangani oleh aparat kepolisian. Baru-baru ini kembali beredar informasi liar yang menyebutkan data-data pribadi sejumlah warga terkait covid-19.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/4) menyampaikan supaya masyarakat memercayai satu sumber informasi yang menyangkut (Suara NTB/dok) dengan penanganan covidHendriadi 19, yakni satgas Covid-19 itu sendiri. “Harus diselesaikan dengan segera mungkin, kami tetap berkoordinasi dengan Kominfo informasi yang beredar ini segera diklarifikasi. Itu saja kuncinya bahwa yang beredar ini tidak dapat diakui kebenarannya. Saran kami kalau informasi belum terkonfirmasi, atau belum diijinkan untuk diumumkan maka ditunda dulu,” kata Hendriadi.

Hendriadi menekankan bahwa dalam pengelolaan informasi dalam masa wabah covid-19 ini, butuh koordinasi yang kuat antar OPD terkait. Seperti Dikes, rumah sakit dan Satgas covid-19. Meski ditegaskan kalau ada informasi yang beredar supaya tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, supaya disampaikan melalui satu pintu.

“Saya rasa manajemen informasi ini harus disampaikan juga ke internal, seperti petugas pelayanan kesehatan. Berkali-kali sampaikan detail lengkap pasien ini tidak boleh dibuka, tapi di internal ada saja yang membocorkan, ini yang harus diingatkan, kalau dilakukan jelas tindak pidananya,” tegasnya.

Dijelaskan Hendriadi, bahwa membuka data pasien itu ada batasan-batasannya. Disebutkannya, menyangkut nama, alamat dan kondisi kesehatannya merupakan domain kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Akan tetapi mengenai wilayah yang terpapar, riwayat perjalanan dan kontak dengan pihak lain, menurutnya masih dimungkinkan dibuka, namun jangan sampai semua informasi detail identitas pasien ini dibuka.

“Memang harapannya dengan dibukanya informasi pasien ini bisa meminimalisir pesebaran, supaya orang menjaga jarak. Tetapi disisi lain UU tidak memperkenankan itu, UU kesehatan no 36 tahun 2009 itu jelas setiap berharak atas rahasia kesehatan pribadinya. Dia boleh dipublikasikan, tetapi untuk kepentingan apa, dan atas persetujuan yang bersangkutan, atau ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar, tetapi itupun disampaikan oleh Gubernur atau Presiden,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., meminta masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu dan informasi yang sumber datanya tidak jelas. Terlebih informasi liar yang banyak beredar di media sosial, yang menyebut data-data pribadi sejumlah warga terkait dengan covid-19. Menurutnya hal itu merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Mari kita waspada dan bijak menerima informasi. Hindari hoaks dan disinformasi lainnya,” katanya. Sekda selaku Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB juga menegaskan bahwa data-data yang beredar liar itu bukan data resmi yang bersumber dari pemerintah daerah atau gugus tugas covid-19. Tetapi disebarkan oleh pihakpihak yang kurang bertanggungjawab.

“Ini menimbulkan keresahan dan rasa saling curiga di masyarakat. Dalam hal ini pemerintahlah yang berhak mengumumkan dan mengeluarkan data resmi terkait perkembangan kasus covid-19,” tegasnya. (ndi)

Operasi Pekat 2020

Prostitusi Ditertibkan Jelang Ramadhan Mataram (Suara NTB) Operasi Pekat Gatarin 2020 mengungkap 227 kasus penyakit masyarakat. Judi, peredaran miras, dan prostitusi masih marak. Buktinya, sebanyak 335 tersangka ditangkap. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa operasi yang digelar selama dua minggu lalu itu sebagai bagian dari cipta kondisi jelang bulan Ramadhan.

“Peningkatan kasusnya tidak signifikan dibandingkan tahun lalu. Tapi tetap saja beberapa kasus ini meresahkan masyarakat,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4) kemarin. Dia menyatakan, sebanyak 227 kasus diungkap selama operasi terpusat pada 20 Maret sampai 3 April 2020 lalu. Yang terbanyak peredaran miras dengan 164 kasus, judi 50 kasus, dan prostitusi 13 kasus.

Beberapa diantaranya memang menjadi buruan sebelum operasi berlangsung. “Semua target operasi bisa kita ungkap. Masing-masing sesuai target baik itu Polda NTB maupun Polres jajaran,” jelasnya. Barang bukti yang disita antara lain minuman keras tradisional tuak dan brem, dan bir. Dari kasus judi diantaranya qiu-qiu, kartu domino, dan kartu remi. Para pelaku judi dikenai pasal 303 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 10 tahun.

Dari kasus prostitusi, Artanto, mengatakan modusnya mulai beragam. Mulai dari yang konvensional dengan berjualan lewat sambungan telepon, sampai yang melalui online lewat aplikasi MiChat. “Ini mucikari sama pelaku wanitanya,” kata dia. Para pelaku prostitusi diancam dengan pasal 296 dan atau 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mengatur ancaman penjara maksimal satu tahun empat bulan bagi yang menyediakan jasa pelacuran.

Sementara mucikari yang mendapat keuntungan dari pelacuran dikenai pasal 506 KUHP. Ancaman pidananya penjara paling lama satu tahun.

“Kami berharap dengan ditindaknya kasus-kasus ini, umat muslim di bulan suci Ramadhan nanti bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” tandas Artanto. (why)

Artanto

Halaman 7

Bersaing dengan Ziadi, Dwi - Normal Optimis Raih Dukungan Demokrat Mataram (Suara NTB) – Meskipun Partai Demokrat NTB sudah memberikan SK tugas kepada kader internal yakni ketua DPC Demokrat Lombok Tengah, Ahmad Ziadi sebagai kandidat balon Bupati. Namun hal itu tak menyurutkan tekad paket Dwi Sugianto-Normal Suzana (Dwi-Normal) mengincar dukungan parpol berlambang mercy itu di Pilkada Loteng.

Paket Dwi-Normal dipastikan sudah mendaftarkan diri sebagai balon bupati dan balon wakil bupati di Partai Demokrat. Pendaftaran langsung dilakukan di desk Pilkada DPD Partai Demokrat NTB baru-baru ini.

Dwi Sugiyanto yang dikonfirmasi, Senin (6/4) membenarkan bahwa paket pasangan Dwi – Normal sudah mendaftar di penjaringan DPD Partai Demokrat NTB. Dengan telah terdaftar di penjaringan Partai Demokrat, se-

bagai bentuk komitmen dan keseriusan meraih tiket dukungan parpol berlambang mercy tersebut. “Tentu harapan kami Demokrat bisa bergabung dalam parpol koalisi pengusung paket Dwi – Normal,” ucap mantan kepala dinas PU Pemprov NTB itu.

Disampaikan Dwi, ada empat parpol yang sudah ada kesepakatan dan komitmen bersama mendukung paket pasangan Dwi – Normal di Pilkada Loteng. Yakni, Hanura, PAN, PDIP dan Partai Nas-

Dem. Total raihan kursi empat parpol tersebut yakni tujuh kursi. Meski masih kurang tiga kursi dari persyaratan 10 kursi. Akan tetapi, tentu koalisi empat parpol yang sudah ada itu akan jadi modal awal bagi paket Dwi – Normal, untuk meraih dukungan parpol lain dalam mencukupi persyaratan ambang batas dukungan.

Dikonfirmasi terkait dengan adanya penundaan Pilkada sebagai imbas dari pandemik Covid-19. Dwi mengaku tak terlalu khawatir arah dukungan

empat parpol itu akan berubah.

Dirinya tetap optimis dan yakin koalisi empat parpol ini akan tetap solid mendukung dan mengusung paket Dwi – Normal sampai Pilkada digelar.

“Kita tetap optimis koalisi empat parpol ini tetap solid, bahkan dukungan parpol lain akan bertambah,” katanya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Syamsul Qomar, membenarkan bahwa Paket Dwi – Normal sudah daftar di desk Pilkada Demokrat NTB, belum lama ini. Baginya, DPD Demokrat Loteng tidak mengindahkan Peraturan Organisasi (PO) dengan tidak membuka bursa penjaringan di Pilkada Loteng.

Karena itu, Penjaringan balon kada di Pilkada Loteng

diambil alih oleh desk Pilkada DPD Demokrat NTB. Sehingga paket Dwi – Normal memutuskan daftar di penjaringan desk Pilkada DPD Demokrat NTB. “Paket Dwi – Normal siap meraih dukungan Demokrat,” tambahnya.

Menurutnya, Ahmad Ziadi yang juga ketua DPC Demokrat Loteng tidak bisa klaim arah dukungan Partai Demokrat kepada dirinya. Dia mencontohkan, bagaimana Ziadi mengklaim berpasangan Lalu Normal. Namun kenyataan, Lalu Normal memilih berpasangan Dwi Suginyato. Sehingga dirinya berkeyakinan arah dukungan Partai Demokrat masih dinamis di Pilkada Loteng.

“Dukungan Demokrat masih dinamis,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist_Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB)

DIGIRING - Tersangka HR digiring penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB. Tersangka HR diduga merekrut PMI ilegal untuk diberangkatkan ke Timur Tengah.

TPPO Turki

Tersangka Penampung Masih Diburu Mataram (Suara NTB) Dua tekong perekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, HR dan JL asal Lombok Barat ditangkap. Mereka bekerja sama mengirim warga Lombok Utara, berinisial N ke Turki sebagai PMI ilegal. Jaringan penampung di Jakarta sedang diburu.

“Dua pelaku ini kan perekrutnya,” kata Kasubdit IV Remaja Anak Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati ditemui Senin (6/4) kemarin. Perekrut ini

diduga diberi modal untuk merekrut PMI ilegal.

Tersangka HR berperan merekrut. Tersangka JL berperan sebagai penghubung ke penampung yang di Jakarta. Belakangan diketahui penampung itu berinisial S. S inilah yang memiliki jaringan dengan agen di Timur Tengah. Tersangka HR awalnya mendapat pesanan dari tersangka JL. Tersangka JL mendapat mandat dari S untuk mencari tenaga kerja asal Lombok yang mau

dikirim ke Timur Tengah. “Peran S ini masih kita dalami.

Kita masih fokus pada dua tersangka ini dulu,” ujar Pujewati.

Tersangka JL memberi janji upah besar kepada HR apabila sukses mendapat target. HR kemudian merekrut korban berinisial N pada kurun waktu Mei 2018. HR menghubungi N melalui pesan instan Facebook Messenger. Korban ditawari bekerja di Arab Saudi. Tersangka HR mengimingi korban dengan janji gaji tinggi, bonus ibadah haji,

sampai membiayai korban. Awalnya, HR menjanjikan korban dengan uang fit Rp7 juta. Yang diserahkan ternyata hanya Rp5 juta.

HR kemudian berkoordinasi dengan JL. Mereka lalu membawa N untuk cek kesehatan di Cakranegara, Mataram. korban akhirnya diberangkatkan pada April 2018 dengan modal paspor yang sudah dimiliki. N sebelumnya pada tahun 2015 memang pernah bekerja di Arab Saudi. Korban N selama di Jakarta ditampung S.

Tidak seperti tawaran awal, korban malah dikirim ke Qatar.

Tujuh bulan bekerja, agen mengoper N ke Turki. N sempat bekerja selama sembilan bulan tapi tidak betah. N mendapat siksaan dan gajinya tidak pernah dibayar. Korban N akhirnya pulang ke Indonesia pada November 2019, setelah berhasil kabur dari rumah majikan dan berlindung kepada KBRI di Ankara, Turki. Tersangka HR dan JL ditangkap pertengahan Maret lalu. (why)

Dewan Minta Program JPS Gemilang Tak Tumpang Tindih dengan Kabupaten/Kota

(Suara NTB/dok)

Mori Hanafi Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang untuk menekan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemprov menyiapkan bantuan sembako kepada 105.000 KK masyarakat NTB yang miskin dan hampir miskin, namun tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan bantuan sembako.

Terkait program JPS Gemilang itu, kalangan wakil rakyat di DPRD NTB menekankan kepada Pemprov NTB supaya dalam eksekusi program tersebut terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota di NTB. Harapannya supaya program tersebut lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Harus dipastikan JPS ini tidak tumpang tindih dengan yang diatur pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota. Contoh kabupaten yang juga sudah siapkan jaring pengaman sosial adalah Lombok Timur,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Senin (6/4).

Pada kesempatan itu, Mori juga menegaskan bahwa pihaknya siap ikut mendukung langkah pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19 ini. Termasuk program JPS tersebut. Dewan bersedia mengalihkan anggarannya senilai Rp3 miliar untuk mendukung program JPS tersebut.

“Intinya kami sudah komitmen mau ikut berpartisipasi dalan anggaran penanganan covid 19 ini. Tentunya sumbernya dari mana, itu adalah hal teknis yang nantinya akan diatur oleh pak sekwan,” ujarnya. Akan tetapi sebelumnya, pihaknya terus melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan kebijakan realokasi anggaran sejumlah program untuk dialihkan ke program penanggulangan Covid-19, baik menyangkut penanganan aspek kesehatannya maupun dampak sosial ekonominya.

“Rencana rapat dengan teman-teman TAPD diagendakan hari ini. Tapi masih kami rumuskan cara terbaik dan aman dalam rapat bersama TAPD ini.

Mengingat penyebaran Covid19 di Kota Mataram sudah mengkhawatirkan,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Pemerintah Provinsi NTB menga-

lokasikan total anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp80 miliar untuk penanganan dalam jangka waktu 3 bulan. Mulai dari Bulan April, Mei dan Juni. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menjelaskan anggaran Rp80 miliar untuk jaring pengaman sosial tersebut di luar belanja tak terduga (BTT) untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Ridwan menjelaskan JPS Gemilang terbagi menjadi dua.

Yakni bantuan paket sembako dan bantuan paket obatobatan dan APD. Bantuan paket sembako diberikan kepada 105.000 KK, terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sembako dari Pemerintah Pusat. Kemudian 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha terdampak Covid-19.

“Bantuan akan diberikan setiap tanggal 15 selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni 2020 secara bertahap dan didistribusikan berbasis desa,” jelas Ridwan. Bantuan JPS Gemilang berupa sembako berisi 10 kg beras, minyak goreng 1 liter dan telur 20 butir.

Data 73.000 KK masyarakat penerima bantuan paket sembako JPS Gemilang ini berasal dari basis data terpadu Dinas Sosial NTB yang sudah dilengkapi by name by address dan divalidasi oleh desa dan dusun. Mantan Kepala Bappeda NTB ini menyebutkan total penerima JPS baik yang beras-

al dari Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB sebanyak

975.246 KK dan 868.637 pelanggan PLN. (ndi)

Jenazah TKI Meninggal di Malaysia Tiba di NTB Dompu (Suara NTB) – Muhidin, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu yang meninggal di Malaysia, tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Senin (6/4) Pukul 14.05 Wita.

Selanjutnya akan dibawa menuju rumah duka, tepatnya di Dusun Sori Kelate Desa Calabai untuk dimakamkan dengan protap seperti pemakaman pada umumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH, dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi terakhirnya bersama BP3TKI Mataram terkait pemulangan TKI tersebut, dipastikan jenazah almarhum tiba pada Senin (6/4).

Ia kemudian dijemput oleh istrinya dan BP3TKI di bandara untuk pemakaman di kampung halamannya.

“Untuk pemulangan ke Dompu sudah beres, ditanggung BP3TKI menggunakan ambulansnya,” terang dia.

Penjemputan serta pemakaman jenazah TKI non prosedural atau ilegal ini, lanjut dia, memang awalnya direncanakan memakai protap penanganan orang dengan Covid-19. Namun

demikian, setelah dilakukan pengecekan hasil rekam medik rumah sakit di Malaysia, ia dinyatakan meninggal akibat penyakit stroke yang diderita.

Untuk itu, sesuai kesepakatan bersama dengan pemerintah kecamatan, desa dan Puskesmas Calabai. Jenazah almarhum akan dimakamkan secara biasa tanpa alat pengaman dan sebagainya. “Mengingat almarhum wafat bukan karena Covid melainkan stroke, pemakaman dilakukan seperti biasa,” ujarnya.

Kabar meninggalnya Muhidin, sebagaimana informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya diterima Disnakertrans beberapa hari lalu. Karenanya, upaya pemulangan jenazah langsung dikoordinasikan dengan pihak keluarga dan BP3TKI Mataram.

Dalam proses pemulangan mereka sempat kesulitan melacak identitasnya. Karena setelah berangkat prosedural dan pulang akibat kontrak kerja berakhir, ia kembali berkerja ke Malaysia tanpa melengkapi dokumen ketenagakerjaan. Sehingga tidak tercatat dalam sistim atau ilegal.

Setelah ditelusuri lebih jauh, termasuk lewat PJTKI yang pernah memberangkatkannya di Lombok, baru diketahui yang bersangkutan memang warga asli Dompu. (jun)

SUARA NTB

Selasa, 7 April 2020

Stok Pangan Lotim Masih Cukup Selong (Suara NTB) Stok pangan, khususnya gabah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. “Stok pangan kita ada 65 ribu ton,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lotim, H. Masyhur kepada Suara NTB, Senin (6/4). Stok yang tersedia saat ini pun belum masuk yang akan dipanen pada April, Mei, Juni sampai Agustus mendatang. kita tidak bisa gelar saat ini,” paparnya. Ketersediaan pangan yang ada di Lotim ini dipastikan bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.

Akan tetapi, pangan yang tersedia di Lotim ini tidak menutup kemungkinan dibawa oleh para pengusaha ke luar Lotim.

Situasi musibah virus corona saat ini sebenarnya sangat diharapkan apa yang tersedia di Lotim ini tidak sampai dibawa ke luar. Pastikan

dulu kebutuhan masyarakat Lotim benar-benar aman. Hanya saja, apa yang dimiliki warga Lotim ini tidak bisa dilarang juga dibawa ke Luar Lotim. “Banyak pengusaha yang membawa ke Lombok Barat, Lombok Tengah, Mataram dan lainnya.

Ini tidak bisa kita hindari karena begitu juga sebaliknya yang dilakukan para pengusaha kita,” terangnya.

Ditambahkan, yang mengalami kenaikan cukup drastis saat ini adalah gula dan telur. Gula pasir diketahui sudah tembus Rp17 ribu/ kg. Sedangkan telur Rp45 ribu/terai. Kenaikan harga gula ini sulit terpantau karena tidak ada distributor besar di Lotim. Para pengepul di Lotim diharapkan tidak melakukan penimbunan agar gula ini bisa kembali normal. (rus)

DKP menyebut terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) guna memastikan ketersediaan pangan di tengah masyarakat. Harga beras di pasar mengalami penurunan. Saat ini harga Rp9.500/kg dari sebelumnya Rp10-11 ribu. Sedangkan yang super sebelumnya Rp14 ribu sekarang menjadi Rp11 ribu/kg.

“Kita kan ada kerjasama dengan seluruh kepala pasar. Setiap hari ada informasi mengenai har-

ga pangan,” ungkap H. Masyhur.

Pemantauan terhadap harga beras di pasar sejauh ini masih bisa terkontrol. Di tengah situasi mewabahnya virus korona saat ini, pemerintah mencoba berhati-hati dalam melakukan pemantauan dan berharap tidak terjadi lonjakan harga pangan yang bisa menimbulkan kekhawatiran warga.

“Kalau beras mahal, kita harus gelar oeperasi pasar (OP).

Namun kegiatan OP ini sendiri

Selong (Suara NTB) Kepolisian Resort Lombok Timur (Lotim) kembali melakukan serah terima jabatan (sertijab) dua perwiranya yakni Kapolsek Pringgabaya dan Kapolsek Terara, Senin (6/4).

Namun ada yang berbeda dalam mutasi kali ini. Di mana proses mutasi dilakukan di tengah menghadapi wabah virus Corona (Covid-19).

Bertempat di Gedung Dharma Bhayangkara Polres Lotim, kegiatan sertijab dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Polres Lotim dipimpin oleh Kapolres Lombok Timur AKBP Tunggul Sinatrio, S.I.K,M.H. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Sumda Polres Lotim Kompol Cecep Mulyadi, S.H, para Kasat Polres Lotim, perwakilan Kapolsek jajaran dan perwira Polres Lotim.

Adapun jabatan yang diserah terimakan di Polres Lotim, di antaranya Kapolsek Pringgabaya dari AKP. Amar Ma’ruf, S.I.K kepada AKP. Totok Suharyanto, S.H, dan Kapolsek Terara dari AKP. Tauhid kepada

PELANTIKAN – Pelantikan pejabat Kapolsek Pringgabaya dan Kapolsek Terara di Gedung Dharma Bhayangkara Polres Lotim, Senin (6/4). terima dan menitipkan salam lebih saat ini unsur kepolisian Iptu I Made Ngurah Wirawan.

Dalam amanatnya, Kapolres kepada keluarga. Ia berharap masuk dalam gugus tugas penLotim mengucapkan selamat atas agar jabatan yang diamanahkan anggulangan Covid-19 dan berjabatan yang baru kepada selu- dapat dilaksanakan dengan baik harap agar dapat kita laksanaruh yang melaksanakan serah sehingga menjadi berkah. Ter- kan dengan baik. (yon)

Kapolsek Pringgabaya dan Terara Diganti

(Suara NTB/yon)

Wabah Virus Corona

Pilkades di Lobar Terancam Ditunda

(Suara NTB/her)

M. Zaini

(Suara NTB/her)

Lalu Edy Sadikin

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 24 Desa di Lombok Barat (Lobar) terancam ditunda, menyusul kekhawatiran mewabahnya virus Corona. Meski terancam dibatalkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tetap menyiapkan regulasi yang diperlukan seperti Perbup pelaksanaan Pilkades serentak.

“Pelaksanaan Pilkades serentak masih belum jelas, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemda dan pusat,” terang Kepala Dinas PMD Lobar, Lalu Edy Sadikin, Senin (6/ 4). Sedianya pelaksanaan Pilkades diadakan bulan Oktober atau Desember mendatang. Namun seperti halnya Pilkada yang dipastikan ditunda tahun ini, pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat. Seperti apa petunjuk pusat akan diikuti.

Ada dua opsi pelaksanaan Pilkades, yakni kalau misalnya dilaksanakan bulan Oktober maka pelantikan bisa dilakukan akhir tahun ini. Tetapi kalau dilaksanakan bulan Desember maka pelantikan dilakukan Januari 2021 mendatang. Sejauh ini banyak desa dijabat pelaksana tugas karena masa jabatan habis.

Kalau pelaksanaan

Pilkades ditunda maka akan makin banyak desa dijabat pelaksana tugas (Plt). Rata-rata masa jabatan kepala desa banyak berakhir Februari 2021. “Kalau pelaksanaan Pilkades ditunda, kemungkinan paling bagi pelaksanaan di awal tahun depan (2021 red),” terang Edy. Sementara itu anggota komisi I DPRD Lobar, H. Sardian mengatakan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak rencananya dialokasikan pada APBD perubahan 2020. Namun akibat kondisi ini kemungkinan tidak bisa dialokasikan karena kondisi keuangan daerah. “ Itu kondisi normal, kalau kondisi berlanjut sampai akhir tahun maka tidak bisa dianggarkan, apalagi ada realokasi anggaran, tentu kecil kemungkinan Pilkades dilaksanakan,” jelas politisi PDIP ini.

Menanggapi hal ini, ketua asosiasi kepala desa (Akad) Lobar, M. Zaini mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan penundaan kalau alasannya jelas dan tidak masuk akal. Kalau Pilkades justru menambah parah musibah maka tidak perlu dilaksanakan Pilkades. “Tapi jangan sampai penundaan itu dengan alasan tak mendasar, kalau Pilkades ditunda gara-gara daerah ndak punya uang. Itu artinya daerah miskin. Itu realistis alasannya, dan wajar ditunda,” jelas dia. Namun alasan ditunda karena Corona ini tentu perlu dilihat lagi, sejauh mana pengaruhnya. Karena belum ada kajian terkait sampai kapan dampak Corona ini. (her)

Pasar Gondang Ditutup Tanjung (Suara NTB) Zona merah covid-19 di beberapa daerah di pulau Lombok, disikapi cepat oleh Pemdes Gondang. Melalui musyawarah bersama perangkat dan tokoh masyarakat desa, Pemdes mengeluarkan kebijakan menutup akses Pasar mingguan di desa itu.

Untuk dimaklumi, Pasar Gondang ramai dikunjungi oleh pedagang dari luar KLU pada hari Jumat. Hari itu adalah hari di mana kegiatan pasar di tempat lain diliburkan. Alih-alih rehat dari aktivitas niaga, pasar Gondang disasar oleh para pedagang untuk membuka lapak. Akibatnya setiap hari Jumat, jalan Nasional di depan pasar macet karena lalu lalang masyarakat.

Menyadari potensi kerumunan warga dan pedagang, Kades Gondang, Supriadi, S. Sos., mengakui mengambil inisiatif lebih dulu terkait keramaian pada hari Jumat mendatang. Berdasarkan hasil musyawarah warga dan perangkat desa, Pasar Mingguan setiap Jumat ditiadakan mulai Jumat (3/4) pekan lalu.

“Benar, hanya pasar Jumat saja. Kalau aktivitas selain hari itu tetap buka namun khusus untuk pedagang KLU,” ujarnya. Edi sapaan akrab Supriadi, menyebut jika pada Pasar Mingguan pedagang luar daerah banyak yang berdatangan. Pedagang dari semua kabupaten/kota di pulau Lombok meramaikan suasana Pasar.

Kerumunan itu secara otomatis memberi peluang kontak fisik antara warga KLU dengan pedagang luar daerah. Untuk mendukung pemerintah dengan menerapkan isolasi mandiri, maka ia mengarahkan agar pedagang luar daerah tidak masuk ke KLU untuk sementara waktu. “Untuk memutus mata rantai penyebaran Virus oleh warga luar, akhirnya kita ambil kebijakan menutup sementara pasar jumatnya sehingga tidak ada aktivitas di pasar tersebut,” imbuhnya.

Edi beranggapan, langkahnya itu tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten yang berwenang menutup dan membuka pasar. Sebab status pasar mingguan pada hari Jumat muncul dari inisiatif pedagang, tidak ditetapkan melalui kebijakan daerah.

Namun demikian ia memastikan Pemdes Gondang akan ikut mengawasi jalannya pasar harian di pasar tersebut. Sebab logistik masyarakat harus dipastikan tidak mengalami kelangkaan.

“Kami tidk bisa menunggu Pemda, taruhannya warga desa Gondang jika kami terlambat mengambil kebijakan,” tambahnya.

Selain menyangkut pasar mingguan, musyawarah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Gondang juga mengatur pembatasan kegiatan sosial. Setiap kegiatan yang memicu keramaian seperti acara adat, nyongkolan dan lainnya, dicegah untuk menghindari penyebaran virus di masyarakat. (ari)

Halaman 8

SUARA NTB

Selasa, 7 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

Putus Rantai Corona Perlu Kejujuran BERTAMBAHNYA kasus konfirmasi positif virus Corona (Covid-19) harus menjadi atensi serius masyarakat. Khususnya berkaitan dengan anamnesis atau riwayat kesehatan yang dilaporkan kepada dokter maupun petugas kesehatan secara umum.

Selain peraturan dan berbagai anjuran yang telah disampaikan pemerintah dan wajib diikuti warga, memutus rantai penyebaran Covid-19, membutuhkan kejujuran masyarakat. ‘’Saat ini kejujuran merupakan modal utama melawan penyebaran Covid-19. Pasalnya, dengan pemeriksaan kesehatan yang belum banyak dilakukan, tidak ada perbedaan pasti terkait seorang pasien yang telah terjangkit Covid-19 maupun tidak,’’ pesan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Doddy Ario Kumboyo. ‘’Kita berharap betul masyarakat juga jangan berbohong saat dilakukan anamnesis,’’ ujar Doddy kepada Suara NTB, Jumat (3/4) lalu. Salah satu penanganan penyebaran Covid-19 adalah dengan memastikan sebanyak mungkin konfirmasi pasien. Namun dengan keterbatasan alat pemeriksaan, satu-satunya harapan terakhir adalah kejujuran masyarakat sendiri. ‘’Mereka (dokter-dokter yang melakukan penanganan pasien, Red) juga khawatir dengan kesiapan di NTB. Seperti di Mataram yang sudah ditemukan kasus terkonfirmasi. Kalau ada jumlah yang meningkat, apakah sudah siap rumah sakit kita,’’ kata Doddy dengan tanda tanya.

Dicontohkannya seperti apa yang dialami Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Kota Mataram, dr. Usman Hadi, yang salah satu pasien yang berobat ke kliniknya belakangan terkonfirmasi Covid-19. “Jangan sampai masyarakat dapat stigma kalau Covid-19 itu jelek. Mereka justru harus mengungkapkan data-datanya.

Jangan menutupi diri, supaya ada kepastian dokter untuk memisahkan,” ujarnya.

Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, IDI NTB telah mengeluarkan imbauan agar seluruh praktik pemeriksaan kesehatan mandiri benar-benar dilakukan dengan standard operational procedure (SOP) yang ketat.

Menurut Dody, salah satu kecemasan dari petugas kesehatan saat ini adalah kurangnya APD yang dapat digunakan. Walaupun begitu, dokter-dokter di NTB disebutnya telah menyediakan secara mandiri maupun melalui organisasi kebutuhan APD untuk pemeriksaan mandiri. ‘’Kalau di rumah sakit, kita berharap APD supaya tidak disupport untuk kebutuhan dua-tiga hari, seminggu, atau sebulan, tapi dengan jumlah yang cukup banyak,’’ ujar Doddy. Selain itu, diharapkan ada pemeriksaan cepat dalam jumlah, khususnya untuk memisahkan orang yang telah tertular Covid-19 dengan yang belum. ‘’Sampai saat ini hasil lab yang good standard menggunakan swab ini masih menunggu dikirim ke Jakarta dan terlalu lama. Dikhawatirkan tidak bisa maksimal memberikan pelayanan terhadap pasien,’’ katanya.

Namun yang tidak kalah pentingnya dalam memutus rantai Covid-19 , seperti yang disebutkan Dody adalah kejujuran masyarakat. Kejujuran seorang penderita tentang kontak dan aktivitas sampai si pasien akhirnya divonis terpapar Covid-19.

Karena jika si pasien tidak jujur, maka akan banyak korban yang tertular dan tidak terlacak. Tidak saja keluarga dan kerabatnya yang terancam terpapar. Tetapi juga paramedis yang merawatnya. Kondisi ini akan memperparah penyebaran Covid- 19 dan kian sulit memutus rantai penyebarannya. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Globalisasi dan Migrasinya Wabah Penyakit Menular tengah pandemi virus corona (Covid19) yang merebak di seluruh belahan dunia saat ini, saya tiba-tiba tergugah untuk menuliskan topik bahasan dibawah ini, setelah saya baru membaca awal-awal muqadimah dari buku “Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia” yang ditulis oleh Prof. Umar Fahmi Achmadi. Nanti dalam bahasan tulisan ini, saya akan banyak kutipkan bahan pembahasan yang menarik dari buku tersebut. Sejatinya buku tersebut sangat layak dibaca oleh siapapun dari kalangan manapun, menurut saya buku tersebut harusnya dibaca oleh setiap kalangan tenaga kesehatan yang memiliki ketertarikan terkait isu-isu terkini kesehatan yang terkait penyakit menular dalam sudut pandang global, sejarah, kebijakan dan politik kesehatan di masa depan.

Dalam tulisan ini kita mencoba membahas suatu hal yang sangat menarik, yakni sejarah suatu penyakit atau penyakit menular dapat dengan cepatnya ber-migrasi dari antar negara atau bahkan dari benua ke benua lainnya.

Sejarah mencatat ketika dunia memasuki abad milenial ke 21, para pendatang yang datang dari berbagai penjuru mata angin tiba di Nusantara bertambah banyak.

Bahkan tidak hanya datang tanpa barang bawaan, tetapi mereka juga membawa beragam produk komoditi seperti teknologi, produk pertanian, maupun aneka ragam tumbuhan dan binatang. Pasar nusantara merupakan melting-pot tempat interaksi manusia dari aneka ragam budaya dan tingkat sosial ekonomi.

Bagi Indonesia, semakin deras arus globalisasi atau perdaganan bebas, lalu lintas migrasi semakin ramai melewati Indonesia. Baik lalu lintas orang, produk barang maupun tentu saja resiko adanya migrasi penyakit yang menyertainya. Dengan derasnya arus globalisasi tersebut berdampak pada beraneka ragamnya penyakit yang akan diderita oleh penduduk Indonesia kedepan-

Oleh: Reza Indra Wiguna,S.Kep.,M.Kep (Dosen Keperawatan Universitas Qomarul Huda Bagu UNIQHBA) nya, sebernarnya tidak ada masalah kalau kita siap atau kita mempunyai tindakan preventiv sebagai perencanaan dari masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian harinya.

Migrasi Penyakit Globalisasi penyakit tersebut juga tidak hanya menimpa manusia saja, namun secara alamiah negeri ini juga berarti harus siap sebagai tempat persinggahan burung angsa raksasa penyebar virus flu burung. Proses ini sebernarnya diperkirakan sudah terjadi sejak dahulu kala. Penyebaran virus flu burung bukan sejak abad 21 namun berlangsung sejak lama (Winker et al, 2007). Bedanya, kalau dulu tempat transit persinggahan angsa liar adalah di rawa-rawa yang penuh dengan katak, ikan sebagai persedian logistic makanan sang angsa untuk terbang bermigrasi ke-antar benua. Maka kini bukan lagi rawarawa alami, namun kini sebagaian rawa-rawa beralih fungsi menjadi tempat pemukiman yang dibangun kawasan mall atau tempat industri. Oleh karena itu, virus flu burung menular ke unggas, dan ketika unggas itu berdekatan dengan habitat manusia, virus penyebab penyakit flu burung unggas tersebut seketika dapat menginfeksi manusia.

Sebelum tahun 1968 atau sekitar 50 tahun yang lalu, para tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dengan namanya penyakit DBD atau demam berdarah. Tibatiba kota Surabaya digegerkan oleh kasus demam pada anak-anak dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, dan kejadian itu terulang setiap tahun. Tidak jelas darimana penyakit itu berasal, namun yang jelas penyebab utamanya adalah nyamuk yang dinamakan Aides aegypti atau kemungkinan nyamuk ini berasal dari Egypt atau Mesir (Achmadi, 2008). Tidak mengherankan

RADIO

yang terkena terlebih dahulu adalah kota Surabaya yang merupakan sebuah kota pelabuhan yang ramai disingggahi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Nyamuk tersebut tentu saja menumpang tinggal di kapal laut dari luar negeri dengan membawa virus Dengue.

Cerita dan fakta yang lain juga datang dari dataran Amerika yang kala itu para pelaut-pelaut dari spanyol pada tahun 1520 membawa migrasi penyakit cacar ke benua Amerika dan hampir saja penyakit tersebut memusnahkan bangsa suku Indian di Amerika. Dalam catatan sejarah (Swenson, 1989) hampir 25 juta penduduk Indian meninggal akibat wabah cacar.

Kembali ke negeri ini pada sebelum tahun 1974 indonesia juga belum mengenal penyakit HIV AIDS. Kasus pertama kali penderita HIV AIDS di Indonesia adalah dibawa oleh seorang turis yang terpaksa berlibur dengan virus-virus tersebut. Virus tersebut melakukan perjalanan bersama dengan pengunjung wisata di pulau Bali yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bahwa kasus HIV AIDS merupakan sesuatu kenyataan, maka itu adalah suatu resiko yang harus dihadapi Indonesia, sebagai negeri indah yang terletak di perempatan jalan antara samudera Hindia dan lautan pasifik serta benua Asia dan Australia (Achmadi, 2008).

Belum lagi dengan proses masuknya berbagai ragam penyakit menular dan wabah virus yang sangat mengerikan di awal tahun 2000-an misal semacam SARS, kemudian MERS dan beragam penyakit lainnya yang akhir-akhir ini seolah-olah berkembang dengan varian barunya seperti Covid-19 atau virus korona yang hampir mewabah di seluruh dunia hingga detik ini per-tanggal (30/03/20), jumlah yang terinfeksi virus korona sudah mencapai angka 722,196

kasus di dunia (www.worldometers.info/coronavirus).

Masalah kesehatan senantiasa berubah. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan pengkajian secara mendalam serta pemikiran ulang terhadap pendekatan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi perubahan tersebut diperlukan juga keseriusan untuk menangani permasalahan globalisasi infeksi penyakit menular yang bersifat pandemi. Bagi pemegang kebijakan kesehatan di pusat atau di daerah harus memahami perubahan faktor resiko, determinan penyakit, memprediksi masalah kesehatan kedepannya, serta mengelola faktor-faktor resiko tersebut agar tidak timbul terjadinya wabah-wabah penyakit yang baru di masa mendatang. (*)

POJOK ASN dan tamu diperiksa ketat. Gubernur instruksikan ASN wajib pakai masker Mencegah lebih baik daripada mengobati

*** Gugus tugas Covid -19 terapkan protokol ketat lacak TKI ilegal Salah satu solusi memutus rantai Covid-19

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 7 April 2020

DD Wajib untuk Penanganan Corona dan Padat Karya Tunai Dari Hal. 1 Terkait dengan pengalokasian DD untuk penanganan Corona, Pemerintah Desa perlu segera melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sementara, bagi desa yang belum diketok APBDes-nya, pengalokasian DD bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggaran penanganan Corona

dan program padat karya tunai.

Rencananya, kata Ashari, untuk DD tahap II dapat digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di desa dan penanganan Corona. ‘’Tapi sedang dirapatkan di kementerian. Insya Allah itu juga bisa,’’ katanya. (nas)

3.000-an Pekerja Dirumahkan, Potensi PHK Semakin Besar Dari Hal. 1 Dicontohkannya seperti penutupan sementara yang dilakukan oleh hotel-hotel, yang saat ini tercatat paling banyak melakukan penutupan. ‘’Sektor pariwisata paling banyak (menutup sementara usaha).

Bisa jadi kemungkinan angka dirumahkan akan bertambah lagi. Intinya, kita melihat situasi dan kondisi dari virus ini,’’ ujar Wolini.

Dicontohkan seperti 17 hotel di Lombok Barat yang merumahkan bahkan melakukan PHK sekitar 1.316 pekerja. Hal tersebut disebabkan kondisi perusahaan yang tidak sanggup lagi membayar upah pekerja. ‘’Sementara ini laporan PHK di anggota saya itu masih sedikit. Cuma mereka masing-masing pengusaha itu tidak mau dipublikasikan dulu,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Wolini menyebut grafik jumlah perusahaan yang merumahkan karyawan akan turun pada akhir April.

Namun jika kondisi tidak kunjung membaik, maka jumlah pekerja yang dirumahkan dapat terus bertambah. ‘’Kalau kondisi virus ini semakin lama, tentu karyawan yang dirumahkan akan lebih banyak lagi,’’ duganya.

Menurutnya, sampai saat

ini PHK besar-besaran belum akan terjadi di NTB. Apindo NTB sendiri telah mengimbau seluruh anggota untuk merumahkan karyawan sebagai bentuk efisiensi dalam menghadapi penyebaran Covid-19.

Dengan begitu, perusahaan yang merumahkan pekerja diharapkan memanggil kembali karyawannya jika keadaan telah kembali normal. ‘’Tidak permanen dirumahkan, nanti setelah kondisi ekonomi normal akan dipanggil kembali mereka,’’ ujar Wolini.

Sebelumnya Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur, menerangkan saat ini sudah banyak perusahaan yang melakukan penutupan sementara. Khususnya pada hotel-hotel di Kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) sebagai salah satu pusat wisata di NTB. ‘’Jumlah yang di-PHK dan dirumahkan angka pastinya belum. Karena terus berkembang sampai saat ini,’’ ujar Yustinus. Namun, jika kondisi ini terjadi terus menerus, maka diakuinya akan berdampak signifikan bagi para pekerja. (bay)

Gubernur Instruksikan ASN Wajib Pakai Masker Dari Hal. 1 ‘’Instruksi terbaru di kawasan Kantor Gubernur wajib menggunakan masker. Tadi pagi (kemarin, red) kita sudah periksa di pintu masuk, yang tidak menggunakan masker kita suruh pulang,’’ kata Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si dikonfirmasi Senin (6/4) kemarin.

Ia mengatakan, diwajibkannya ASN menggunakan masker merupakan instruksi gubernur. Bukan saja ASN lingkup Sekretariat Daerah atau Kantor Gubernur. Tetapi juga seluruh ASN lingkup Pemprov NTB. Khusus di kawasan Kantor Gubernur, masyarakat yang berkunjung atau bertamu juga diwajibkan memakai masker.

Fathul menyebutkan, jumlah pegawai yang berada di Sekretariat Daerah Provinsi NTB atau Kantor Gubernur sekitar 800 orang lebih. Mereka merupakan PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Sejak adanya instruksi tersebut, mulai Senin (6/4) kemarin dan seterusnya, mereka wajib memakai masker. ‘’Jadi hampir 800 pegawai wajib menggunakan masker non medis atau masker kain sesuai arahan Pemerintah Pusat. Yang tidak menggunakan masker balik dan cari masker. Per hari ini wajib menggunakan masker,’’ kata mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB ini.

Diketahui, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona di NTB terus meningkat. Data Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Minggu (5/4), ada penambahan sebanyak 434 orang dalam pemantauan (ODP) di NTB. Dengan rincian, Kota Mataram bertambah 6 orang, Lombok Barat 314 orang, Lombok Tengah 54 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 20 orang, KSB 4 orang, Sumbawa 18 orang, Bima 16 orang dan Kota Bima 2 orang. Sementara itu di Dompu ODP berkurang satu orang, karena statusnya naik menjadi PDP. Total jumlah PDP di NTB per 5 April 2020 sebanyak 90 orang. Dimana, sebanyak 41 PDP sudah selesai dalam pengawasan dan 49 PDP masih dalam pengawasan. Dengan rincian Kota Mataram 18 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah3 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 10 orang, KSB 1 orang, Sumbawa 5 orang, Dompu 2 orang, Bima 3 orang, Kota Bima 2 orang, WNA 1 orang dan luar provinsi 2 orang.

Sedangkan total jumlah ODP tercatat sebanyak 2.854 orang. Di mana, 1.013 ODP sudah selesai dalam pemantauan dan 1.841 ODP masih dalam pemantauan.

Sebanyak 1.841 ODP yang masih dalam pemantauan dengan rincian Kota Mataram 96 orang, Lombok Barat 164 orang, Lombok Tengah 61 orang, Lombok Utara. 156 orang, Lombok Timur 852 orang, KSB 24 orang, Sumbawa 124 orang, Dompu 61 orang, Bima 252 orang, Kota Bima 49 orang dan WNA 2 orang. (nas)

Tarif Pajak Turun Dari Hal. 1 Dengan demikian, penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen. ‘’Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya,’’ kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Belis Siswanto.

Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 adalah seperti yang dipaparkan Belis, angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

Angsuran PPh Pasal 25

untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22 persen.

Untuk itu pemerintah mengimbau wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2019 agar dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25. ‘’Jumlah Wajib Pajak terdaftar di wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 478.922 WP. Terdiri dari 48.076 WP Badan dan 430.846 WP Orang Pribadi. semuanya dapat keringanan pajak,’’ sebut Belis.

Informasi lanjut terkait perpajakan dapat diperoleh melalui layanan live chat kepada KPP terdaftar pada alamat bit.ly/kontakkpp. Ketentuan perpajakan terkini termasuk salinan siaran pers ini dapat diunduh pula pada bit.ly/ pajaknusra atau www.pajak.go.id. (bul)

Halaman 11

Laskar Sasak Edukasi Warga Semprot Disinfektan Mataram (Suara NTB) – Upaya pemutusan rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya seperti dilakukan Laskar Sasak dengan aktif mengedukasi masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan penyebaran virus tersebut. ‘’Kita tergerak untuk menginisiasi dan mengedukasi masyarakat terkait ancaman wabah COVID 19 yang memprihatinkan ini dan juga agar masyarakat tetap sehat dan sejahtera,’’ kata Ketua Laskar Sasak, Lalu Taharuddin, Senin (6/4). Kegiatan tersebut dilakukan di 6 desa yang berada di Lombok Timur (Lotim).

Edukasi yang dilakukan Laskar Sasak antara lain dengan memasang spanduk, baliho, dan lain-lain di beberapa tempat strategis. Kegiatan tersebut dilakuan mulai Minggu (6/4) lalu. “Kita sebar ke berbagai lokasi,” ujar Taharuddin.

Menurutnya, edukasi perlu terus diberikan ke

masyarakat dengan berbagai media yang ada. Pasalnya, pemahaman tentang pencegahan Covid-19 di masyarakat diakuinya masih beragam.

Selain memasang baliho, Laskar Sasak juga melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi sebagai bagian dari edukasi yang diberikan. ‘’Penyemprotan disinfektan ini merupakan salah satu upaya mencegah virus corona di rumah dan lingkungan warga,’’ ujar Taharuddin.

Diterangkannya, beberapa anggota Laskar Sasak memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit dan hotel-hotel.

Sehingga disinfektan yang digunakan merupakan buatan sendiri yang kemudian didistribusikan ke dusun-dusun yang membutuhkan.

Penyemprotan dilakuan dengan semangat gotong royong. Dimana pihak desa, Polmas, Babinsa dan lain-lain ikut terlibat. Khususnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan warga.

Wakil Ketua Laskar Sasak,

Lalu Wirasangkana, menerangkan disinfektan sebanyak 3.000 liter yang digunakan dibuat di Dusun Batu Mora Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur. “Kita sukarela.

Tidak ada uang rokok dan uang bensin,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil cairan disinfektan tersebut di Posko Covid-19 Laskar Sasak di Lombok Timur. “Masyarakat juga bisa mengambil sendiri ke Posko Laskar Sasak dengan membawa identitas diri.

Nanti juga akan diberitahukan cara pemakaiannya, kita edukasi,” ujar Miq Kane, sapaan akrab Wirasangkana.

Menurut Miq Kane pihaknya sangat mengharapkan masyarakat dapat mematuhi seluruh imbauan yang disampaikan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Termasuk untuk menerapkan jaga jarak, dan karantina bagi ODP dan PDP untuk memutus rantai penularan. ‘’Kita harus bersatu melwan Corona,’’ pungkasnya. (bay)

PT. Maulana Raya Lombok Peduli Petugas Medis RSUD Mataram Mataram (Suara NTB) PT. Maulana Raya Lombok menunjukkan kepedulian kepada petugas medis yang sedang berjibaku dengan pasien Covid-19.

Perusahaan properti ini memberikan bantuan ratusan unit Alat Pelindung Diri (APD) kepada RSUD Kota Mataram, Senin (6/4).

Bantuan yang diserahkan berupa baju hazmat, masker, helm, sepatu boots, kaca face shield dan handscoon. Masing masing perangkat berjumlah ratusan unit yang dimasukkan dalam kardus terpisah.

Bantuan diserahkan secara simbolis Direktur Operasional PT. Maulana Raya Lombok, Rogib Rova Allamu, diterima Kabid Pelayanan RSUD Kota Mataram, dr.

Emirald Isfihan. Prosesi penyerahan berlangsung di tenda medis di depan RSUD Kota Mataram.

Menurut Rogib Rova Allamu, bantuan itu sebagai bentuk tanggung jawab Corporate Social Responsibility (CSR) yang memang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) perusahaan. ‘’Selain tertuang dalam AD ART, ini juga sebagai wujud kepedulian kami kepada petugas medis. Karena petugas medis sebagai garda terdepan dalam menolong nyawa pasien Covid – 19,’’ kata Rogib. Apalagi setelah mendapat kabar para petugas medis di NTB, khusus-

(Suara NTB/ars)

BANTUAN - Direktur Operasional PT. Maulana Raya Lombok, Rogib Rova Allamu menyerahkan bantuan APD kepada Kabid Pelayanan RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan. nya di Kota Mataram mengalami keterbatasan APD. Dia berharap bantuan itu bisa bermanfaat bagi petugas medis agar tetap bisa bekerja dengan aman sekaligus membantu maksimal penanganan pasien Covid –19.

Kabid Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram dr. Emirald Isfihan MARS menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian pengusaha dan pihak swasta yang menyumbangkan APD. Bantuan tersebut menurut dia sangat berharga di

tengah situasi tenting akibat wabah Covid – 19. ‘’Mewakili RSUD Kota Mataram, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan APD lengkap. Ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Apalagi untuk mendapatkan barang ini sangat susah karena hampir semua rumah sakit membutuhkannya,’’ jelas dr. Emirald.

Dia pun mengimbau, perusahaan yang lain ikut serta memberikan bantuan berupa APD kepada tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya. (ars)

Maskapai Batalkan 63 Jadwal Penerbangan Mataram (Suara NTB) – Jumlah penerbangan dari dan menuju Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terus berkurang.

Sampai dengan Minggu (5/4), otoritas bandara mencatat telah ada 63 jadwal penerbangan yang dibatalkan oleh maskapai.

Communication and Legal Manager LIA, Arif Haryanto, menerangkan hal tersebut mengikuti penerbangan internasional yang telah ditutup sejak 21 Maret lalu. ‘’Untuk penerbangan tanggal 5 April kemarin ada 63 jadwal yang dibatalkan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4).

Diterangkan Arif saat ini bandara hanya terbuka untuk penerbangan rute domestik.

Angka penumpang dari pintu kedatangan domestik disebutnya juga ikut menurun. ‘’Kemarin tanggal 5 April tercatat ada 1.762 penumpang dan 31 penerbangan di LIA,’’ ujarnya.

Menurutnya, jumlah jadwal penerbangan yang dibatal-

kan cukup signifikan. ‘’Wah, 63 (memang) banyak,’’ ujarnya.

Jumlah tersebut termasuk dari maskapai Air Asia yang membatalkan seluruh penerbangan mereka sampai dengan 21 April mendatang.

Pembatalan jadwal penerbangan menurutnya merupakan kebijakan maskapai.

Mempertimbangkan juga situasi dan risiko penyebaran virus Corona (Covid-19) di tanah air, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mengatasinya.

Mengikuti pembatalan tersebut, pihak maskapai juga memberikan kemudahan. Dicontohkan Arif seperti yang dilakukan pihak AirAsia dengan memberikan fleksibilitas pilihan bagi pemilik tiket. Termasuk kesempatan mengubah jadwal tanpa batas dan tanpa biaya tambahan, atau penyediaan akun kredit berupa saldo senilai pembelian yang dapat digunakan untuk pembelian tiket berikutnya selama 365 hari.

Terpisah, Ketua Astindo NTB, Awanadi Aswinabawa, menerangkan langkah yang diampil oleh maskapai seperti AirAsia memang dapat dimaklumi. Mengingat tingkat kunjungan tamu, termasuk melalui akomodasi pesawat, menurun signifikan hangga persentase 99,99 persen.

“Tamu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada yang masuk, kita juga tidak berani,” ujar Awan. Tidak hanya maskapai, dicontohkannya agen perjalanan juga banyak yang menghentikan sementara layanannya untuk mengakomodasi tamu yang ingin berwisata ke NTB. Di sisi lain, Awan mengharapkan agar seluruh pihak saat ini membangun sinergi untuk sama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan penjarakkan fisin atau physical distancing. “Biar pulih situasinya, kita perlu samasama,” ujarnya. (bay)

Maksimalkan Stok Reagen Dari Hal. 1 laboratorium lainnya yang bisa melakukan pemeriksaan mandiri adalah Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (Unram). Diterangkan Eka, kedua rumah sakit tersebut telah memiliki mesin real time Polymerase Chain Reaction (rt-PCR).

Selain itu, telah disiapkan juga total 500 reagen untuk mendukung pemeriksaan mandiri yang dilakukan di dua laboratorium tersebut. Walaupun begitu, Eka menyebut hal tersebut masih menjadi kendala. ‘’Reagen-nya terbatas dan sulit didapat. Alat kita sudah punya, kendalanya sekarang reagen,’’ ujar Eka. Penambahan stok reagen diperkirakan akan datang akhir April mendatang.

Mengikuti pemesanan pada pihak swasta yang telah dilakukan Pemprov NTB sejak

Maret lalu.

Untuk memaksimalkan stok yang ada, Eka menyebut pemerintah akan memfokuskan pengecekan swab pasien dalam pengawasan (PDP), serta orang-orang yang dikethaui melakukan interaksi dengan pasien positif. ‘’Kita sudah screening dulu (pasien) dengan rapid test. Kita periksa kemudian kalau reaktif kita jadikan ODP. Urutannya seperti itu,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Eka menyebut pihaknya telah melakukan penghitungan strategi jangka panjang dan jangka pendek penanganan Covid-19 di NTB. Beberapa hal yang akan dioptimalkan antara lain peran peran Puskesman, penyediaan APD bagi petugas, serta pengadaan rapid test yang lebih meluas.

Terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri,

menerangkan pihaknya saat ini menerima swab pasien dengan virus transport media (VTM) dari rumah sakit jejaring di NTB. Petugas kesehatan di RSUD NTB sendiri telah dilatih oleh Dikes NTB untuk mengambil swab pasien.

Mengikuti jumlah reagen yang diterima pihaknya, pengujian yang dilakukan akan memprioritaskan pengujian swab pasien dalam pengawasan (PDP). “Untuk dimaklumi, masalah reagen di Indonesia saat ini terbatas,” ujar Fikri.

Untuk teknis pelaksanaannya, diserahkan pada petugas kesehatan Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB dengan bantuan dari Litbangkes Pusat. ‘’Kita telah ikhtiarkan penambahan reagen dari jalur swasta, juga menghubungi mitra-mitra rumah sakit di luar daerah. Semoga lancar,’’ harapnya. (bay)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua dan pengurus Laskar Sasak berfoto bersama seusai pendistribusian 3000 liter disinfektan dan pemasangan baliho, Senin (6/4).

Kejati NTB Klarifikasi Tuntutan Ringan Sembilan Polisi Mataram (Suara NTB) Tuntutan pidana terhadap sembilan terdakwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Zaenal Abidin asal Lombok Timur, memicu pro kontra. Terlebih tuntutan satu tahun dinilai terlalu ringan karena perbuatannya dinilai menghilangkan nyawa. Menurut pihak Kejati NTB, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan fakta dalam alur persidangan.

Pembacaan tuntutan kepada sembilan terdakwa oknum polisi itu berlangsung Senin (30/ 3) lalu oleh Jaksa Penuntut Umum Manik Ardhitama, SH. Sembilan oknum anggota Polres Lombok Timur dituntut sesuai Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sidang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Selong.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Irfir Rochman, SH.,MH. Sementara terdakwa didampingiolehPenasehatHukum Masrin, SH dan I Made Yasa, SH. Bahwa para terdakwa didakwa dengan Bentuk Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 atau Kedua Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Terkait dengan keberatan tim kuasa hukum korban, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menganggap hal wajar.

“Namun pihak Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menuntut berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan para terdakwa yakni bersikap sopan di per-

sidangan,” kata Dedi Irawan.

Dijelaskan, di dalam persidangan terungkap tidak ada motif pelaku untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Begitu juga niat jahat atau mensrea para terdakwa. ‘’Ini tidak terungkap dalam persidangan,’’ ujarnya.

Salah satu fakta yang diungkapkannya, justru korban yang melakukan pemukulan terhadap salah satu terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam mobil Patwal.

DijelaskanDediIrawan,Penuntut Umum menuntut terdakwa selama satu tahun penjara karena lebih dominan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa. Antara lain, para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa selaku anggota Polri hanya bermaksud menjalankan protokol pimpinan terkait penanganan terorisme. Selain itu karena ada serangan terlebih dahulu secara tibatiba dari korban, serta maraknya tindakan teror terhadap institusi Polri di berbagai daerah.

Respons Kejati NTB terkait keberatan aktivis menyatakan sikap prihatin pada penanganan perkara dugaan pembunuhan Zainal Abidin oleh Sembilan anggota Polres Lombok Timur.

Mereka sebelumnya menyesalkan tuntutan ringan satu tahun penjara kepada para terdakwa.

Dalam tuntutan JPU sebelumnya, sembilan terdakwa masingmasing hanya diancam dengan satu tahun penjara sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP. Sementara pihak keluarga korban melalui tim advokasi meyakini kasus tersebut pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama dengan ancaman 20 tahun penjara. (ars)

Nyayu Ernawati Dorong Gerakkan CTPS di Semua Lini Dari Hal. 1 Terlebih dalam upaya memerangi penularan wabah virus corona. Menurut dia, penyebaran kuman di tubuh manusia, paling besar bersumber dari tangan. ‘’Dengan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, sebagai upaya kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Karena dengan tangan, kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Kebayang kan jika tangan kita kotor? Kuman penyakit akan cepat masuk ke tubuh kita,’’ terangnya, Senin (6/4) kemarin.

Selain itu, Nyayu menyerukan kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Gerakan CTPS ini sejalan dengan program Gelisah (Gerakan Lingkungan Sampah Nihil) yang terus disuarakannya kepada masyarakat. Dijelaskan Nyayu, Gelisah ini adalah organisasi anak-anak muda yang selama ini gelisah dangan banyaknya sampah plastik. Mereka berusaha mendaur ulang sampah plastik menjadi karya yang bermanfaat.

Pantauan Suara NTB, setiap Hari Sabtu sore mereka mengajarkan masyarakat bagaimana mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna.

Salah satunya dengan mengubah sampah plastik bekas cat menjadi tempat cuci tangan. ‘’Ini bentuk kepedulian mereka denganadanyaviruscoronaini.Mereka tidak tinggal diam. Mereka bergerak terus mengumpulkan emberember bekas cat dan mengubahnya menjadikaryayangbermanfaatbagi masyarakat,’’ terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

DalammenggerakkanCTPSini, NyayumenggandengpengurusDPC,

PAC, ranting, remaja masjid dan personel Gelisah. Sejumlah tempat cuci tangan hasil kreativitas para remaja Gelisah, telah dibagikan secaragratiskepadamasyarakat.Nyayumenempatkantempatcucitangan yang berasal dari sampah plastik ini, di titik-titik strategis. Gerakan CTPS ini diharapkan dapat menggugahkesadaranmasyarakat betapapentingnyamencucitangan, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungansekitar. ‘’Kita berharap, gerakan CTPS ini tidak saja saat ini ketika ada wabah corona. Kita berharap gerakan ini dilanjutkan seterusnya.

Demi kesehatan masyarakat dan kita semua,’’ tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini. ‘’Intinya, kita sama-sama perangiviruscoronainidengancara melakukan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan CTPS dan gerakan CTPS ini harus digerakan oleh semua pihak,’’ demikian Nyayu.

Kegiatanuntukmemerangivirus corona ini terus dilakukan oleh Nyayu Ernawati. Seperti melakukan penyemprotandisinfektan,pembagian tempat cuci tangan, pembagian sabun cuci tangan, serta bagi-bagi maskergratiskepadawargaAmpenan. Kegiatan bagi-bagi masker gratis ini, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyerukan bahwa ke luar rumah harus menggunakan masker. ‘’Kita mendapat bantuan 2.000 masker kain dari Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan,Infrastruktur dan Pembangunan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani,’’ sebutnya. Pembagian masker ini juga dihajatkan untuk menggerakkan UMKM Kota Mataram yang ketiban rezeki pembuatan masker kain berwarna hijau ini. (fit/*)

Gugus Tugas Covid -19 Terapkan Protokol Ketat Lacak TKI Ilegal Dari Hal. 1 BPD hingga takmir masjid.

Demi kelancaran tugas tim gugus Covid – 19, agar masing masing pemda berkoordinasi dengan TNI dan Polri mengerahkan kekuatan dalam rangka membantu kelancaran tugas tim hingga ke tingkat dusun.

Penggunaan teknologi komuni-

kasi juga diminta dimaksimalkan, bekerjasama dengan provider telekomunikasi agar menyampaikan instruksi ini kepada semua lapisan masyarakat. Poin terakhir instruksi gubernur, agar semua kepala desa dan lurah segera melakukan revisi peruntukan anggaran demi membantu percepatan penanganan wabah Covid – 19. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 7 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Optimalkan Layanan Perbankan Syariah

BNI Syariah Relokasi Kantor Cabang Pembantu Gerung Giri Menang (Suara NTB) BNI Syariah meresmikan relokasi Kantor Cabang Pembantu Gerung dalam rangka meningkatkan layanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (6/4). Seremonial relokasi ini diselenggarakan di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gerung, Jalan Ahmad Yani No. 28A, Kelurahan Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam keterangan pers diperoleh Suara NTB, peresmian tersebut dihadiri oleh Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Cakranegara Mataram, Anton Wibisono. BNI Syariah KCP Gerung sendiri berada di bawah naungan BNI Syariah KC Cakranegara Mataram.

Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Cakranegara Mataram, Anton Wibisono mengatakan, Relokasi KCP Gerung tersebut merupakan upaya BNI Syariah untuk memaksimalkan pengembangan ekosistem halal.

“Hal ini sejalan dengan corporate strategy BNI Syariah yaitu Embracing New Opportunities, dimana BNI Syariah siap meraih peluang-peluang baru untuk meningkatkan pertum-

buhan bisnis dan menjadi partner yang lebih baik,” ujarnya.

Sebagai wujud value proposition Hasanah Banking Partner, BNI Syariah bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik dan Yayasan Komunitas Gerak Bareng mencanangkan program pengentasan hutang penyintas gempa Lombok dari rentenir. Dimana, telah diberikan bantuan senilai Rp185 juta kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, dalam rangka membantu masyarakat menghadapi situasi pandemic corona, BNI Syariah Cakranegara juga memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Gerung berupa sembako dan perlengkapan kebersihan, seperti cairan disinfektan, sabun, hand sanitizer.

“Alhamdulillah, kehadiran BNI Syariah diterima dengan baik oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Terbukti per Desember 2019, BNI Syariah di wilayah Nusa Tenggara Barat telah menghimpun DPK senilai Rp419,72 miliar dan menyalurkan pembiayaan senilai Rp722,40 miliar,” jelasnya.

Kehadiran PT. Bank BNI Syariah KCP Gerung ini untuk mendekatkan akses masyarakat Kabupaten Lom-

bok dan sekitarnya, terutama untuk akses permodalan, simpanan dana maupun produk perencanaan syariah lainnya.

Harapan dia, Relokasi KCP Gerung ini dapat memperkuat layanan dan sinergi dengan masyarakat dalam bertransaksi keuangan sesuai prinsip syariah dan bisa ikut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BNI Syariah akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang memudahkan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 380 outlet BNI Syariah. Ini didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia.

Saat ini, BNI Syariah juga mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin membuka rekening secara online dengan mengakses https:// bro.bnisyariah.co.id. Di website ini, calon nasabah dapat menentukan sendiri jenis tabungan yang akan dipilih dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone sehingga waktu efisien.

BNI Syariah juga memiliki produk dana dan pembiayaan serta layanan digital yang tergabung dalam Hasanah Digi-

(Suara NTB/ist)

BNI SYARIAH - Proses pelayanan di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gerung (foto kanan). Penyerahan suvenir oleh Branch Manager BNI Syariah KC Cakranegara Mataram, Anton Wibisono kepada nasabah pertama BNI Syariah KCP Gerung (foto kiri). verse (semesta kebaikan berbasis digital). Layanan digital tersebut diantaranya Cash Management, E-Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking), Tapcash, VCN (Virtual Card Number), Hasanah Online, dan Wakaf Hasanah. Selain itu, disediakan juga layanan untuk mengetahui informasi BNI Syariah melalui kanal website, social media (face-

book, instagram, twitter, youtube dan call centre 1500046).

BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilainilai Hasanah (kebaikan), sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat

(Hasanah Way).

BNI Syariah bermula sebagai Unit Bisnis Strategis bagian dari BNI yang mulai beroperasi sejak 29 April 2000. Pada 19 Juni 2010 status BNI Syariah meningkat menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Komposisi kepemilikan saham BNI Syariah adalah 99,94% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life. BNI

Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya layanan lebih dari 16.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Link Himbara serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas 24 jam BNI Call (0211500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking. (ars/*)

FPT Dipastikan Batal Dompu (Suara NTB) – Festival Pesona Tambora (FPT) April tahun ini, dipastikan batal. Hal itu menyusul ancaman penyebaran Covid19 yang kian meng khawatirkan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, M.Si, kepada Suara NTB di kantornya, Senin (6/4) menyampaikan, perhelatan tahunan untuk mengenang kembali sejarah meletusnya Gunung

Tambora 1815 silam itu terpaksa dibatalkan.

Karena untuk mengumpulkan orang banyak pada setiap item kegiatan tak mungkin dilakukan serta bertentangan dengan upaya penanggulangan Covid-19. “Kita pastikan FPT tahun ini tidak ada,” ungkapnya.

Dibatalkannya even yang sudah masuk pada kalender nasional ini, mengharuskannya mengalihkan anggaran kegiatan untuk pencegahan

dan penanganan dampak virus Corona. Secara pribadi, pihaknya tidak keberatan bahkan mendukung penuh pengalihan anggaran tersebut.

Namun demikian, lanjut dia, sebelum dan setelah ditetapkannya status siaga darurat Covid-19 pada Maret kemarin, Disbudpar sudah melakukan beberapa rangkain kegiatan FPT. Seperti misalnya rapat koordinasi agenda puncak hingga penyambutan tim offroad.

Beberapa kegiatan diatas tentunya memakan biaya, karenanya diharapkan tak semua dana FPT dialihkan untuk penanganan Corona. Selain itu, Disbudpar pun memiliki program khusus dalam menanggulangi virus berbahaya tersebut. “Memang BPBD dan Dinas Kesehatan ujung tombaknya, semua dinas juga mengambil bagian sehingga kami juga butuh difasilitasi melalui anggaran FPT ini,” jelasnya.

Salah satu gerakan internalnya dalam pembantu membantu pemerintah daerah menanggulangi ancaman Covid-19 ini, terang H Khairul Insan, diwujudkan dalam bentuk sosialisai dan imbauan pada masyarakat lingkar pariwisata. Termasuk menuntup pelayanan pada semua destinasi yang biasa dikunjungi masyarakat saat hari libur, seperti pemandian Madaprama, wisata Lakey,

Ria, Wadu Jao dan sebagainya.

“Semua spot wisata sudah kita tutup. Bendungan Mila kita tidak tahu karena bukan bagian dari tanggungjawab kami,” pungkasnya. (jun) Khairul Insyan

Kerja Sama Pemda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bagi Masker Gratis, Bupati Dompu Imbau Warga Tetap di Rumah Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom dan Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, SH, SIK kompak melakukan pembagian masker gratis pada pengguna jalan di Dompu. Warga diimbau untuk tetap diam di rumah dan bila terpaksa harus keluar rumah agar menggunakan masker.

Tidak harus menggunakan masker medis bagi warga yang hendak keluar rumah. Tapi cukup menggunakan masker kain yang bisa dicuci usai digunakan.

“Untuk langkah awal, saat ini kita bagikan masker gratis kepada warga agar mereka menggunakan masker saat keluar rumah. Kita juga sedang membuat masker kain, sehingga masker medis itu cukup untuk para tenaga medis dan mereka yang sakit,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada wartawan usai membagi-bagikan masker di Dompu, Senin (6/4).

Bupati mengingatkan, perang melawan virus Corona bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah bersama aparaturnya, tapi harus oleh semua pihak, termasuk

masyarakat. Karenanya, ia mengapresiasi kelompok masyarakat yang membagibagikan masker gratis dan mengambil inisiatif penyemprotan disinfektan di rumah dan kampung. “Urusan ini bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan Bupati, Dandim, Kapolres, kepala BPBD, bukan. Ini masalah semua orang, dan ini kebutuhan semua orang. Dan kita harus mensinergikan semua potensi yang ada di masyarakat ini untuk melawan Covid ini,” terang H. Bambang.

Upaya pencegahan Covid 19 di Kabupaten Dompu, lanjut H. Bambang, terus diperketat termasuk menyiapkan posko pemeriksaan di daerah pertabatasan Dompu-Sumbawa dan perbatasan Dompu-Bima.

Tidak hanya untuk memeriksa awal kondisi kesehatan warga yang masuk, tapi juga untuk mendata warga yang dari daerah pendemi dan dilakukan pemantauan lebih lanjut.

“Protap awal yang kita sampaikan ke teman-teman di perbatasan sana, kalau ada penumpang mobil pakaiannya dipake sejak dari Surabaya misalnya. Kita akan upayakan

mereka mengganti baju di pos perbatasna Sumbawa. Karena kalau pake disinfektan, saya pikir itu tidak efektif untuk itu.

Jadi mereka masuk ke kota sini dengan pakaian baru yang memang kita yakini itu tidak membawa kuman dari daerah lain,” jelasnya.

Terkait ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan petugas saat bertugas menangani Covid 19 seperti masker, alat pelindung diri dan kebutuhan lainnya, H. Bambang memastikan ketersediannya di Dompu. Kendati pengiriman dilakukan secara bertahap, tapi kebutuhannya tetap tersedia. Karena kondisi saat ini tidak bijak bila daerah menyetok banyak APD dan sejenisnya. “Saya ke teman-teman Dikes sudah sampaikan. Pada saat dibutuhkan, barangnya (peralatan kesehatan) pasti ada. Karena kondisi yang seperti itu, sangat tidak elok kalau ada daerah yang m e n i m b u n barang-barang itu,” katanya.

Untuk kebutuhan anggaran penanganan dan pencegahan Covid 19, H. Bambang menegaskan, berapapun anggaran yang dibutuhkan akan disiapkan.

Tidak dipatok anggarannya untuk menghindari, yang penting habis anggaran. “Yang dibutuhkan untuk keperluan itu berapa?

Akan kita tutupi dari APBD. Ini bukan masalah hitungan prediksi dan perkiraan. Ini sesuatu yang nyata dan ril. Itu yang saya bilang ke TAPD, jangan sampai diposting 10 kemudian ngak cukup atau 10 justru berlebihan.

Jadi dibuat mengambang saja.

Pokoknya kita, berapapun yang kita butuhkan nanti, uangnya ada yang kita geser,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

BAGI MASKER - Bupati Dompu, Drs H. Bambang MYasin bersama Dandim 1614/Dompu dan Kapolres Dompu membagi-bagi masker secara gratis kepada warga sambil mengingatkan untuk tetap mengenakan masker saat keluar rumah, Senin (6/4) pagi (foto kanan).

Petugas melakukan pemeriksaan di posko pemeriksaan Covid 19 perbatasan Dompu-Bima, Senin sore (foto kiri).