Edisi Jumat 7 Agustus 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 7 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 125 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sanksi Masyarakat Tak Pakai Masker

Pemda Kabupaten/Kota Bisa Langsung Gunakan Perda Provinsi

Mataram (Suara NTB) Pemda Kabupaten/Kota tidak harus membuat Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Walikota (Perwal) untuk penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker di NTB. Dengan adanya Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang dibuat Pemprov NTB berikut aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), sudah cukup menjadi landasan Pemda Kabupaten/ Kota untuk menindak masyarakat yang tak memakai masker.

‘’Perda ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sehingga temanteman kabupaten/kota supaya tidak susah lagi membuat Perda. Kalau ada Pemda Kabupaten/Kota yang membuat Perbup dan Perwal, tidak masalah. Silakan, ndak jadi masalah.

Tanpa dia membuat regulasi, bisa langsung, tinggal melaksanakan melaksanakan Perda ini,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H.

Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/8) siang kemarin.

Ruslan menjelaskan, Bupati/ Walikota se-NTB bisa langsung melaksanakan Perda yang telah dibuat untuk menegakkan aturan tentang protokol kesehatan Covid19 di kabupaten/kota. Artinya, tanpa membuat regulasi dalam bentuk Perda atau Perbup dan Perwal, Per-

da yang dibuat Pemprov NTB sudah bisa diterapkan di kabupaten/kota. ‘’Tidak membuat regulasi juga ndak apaapa, membuat juga bagus.

Tapi tanpa dia membuat, bisa langsung melaksanakan Perda Provinsi bersama-sama dengan Pemprov NTB,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 11

H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/dok)

NTB Kecolongan PAD dari Pengiriman Benih Lobster

INDAH - Keindahan Sembalun, kaki Gunung Rinjani dari atas Bukit Pergasingan, Lombok Timur. Tampak salah satu wisatawan sedang menikmati keindahan Sembalun dari udara menggunakan Paralayang.

(Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) hasil tangkapan dari perairan NTB sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan. NTB sebagai sumber justru belum dapat PAD. Data Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, per 31 Juli 2020, ada 15 perusahaan yang telah melalulintaskan BBL keluar NTB. Nilainya mencapai Rp5,8 miliar dari total sebanyak 468.126 ekor BBL yang dikeluarkan setelah terbitnya Permen KP No 12 Tahun 2020 tentang tata kelola terbaru lobster, kepiting dan rajungan. Setiap hari setidaknya tiga perusahaan melakukan pengiriman benih lobster. Jumlah kirimannya sampai 20.000 BBL sekali kirim.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

Ledakan Lebanon, BP2MI Cek Keselamatan PMI asal NTB

Serius Lestarikan Rinjani

AUDIENSI - Suasana audiensi Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan Penasehat Khusus Menko Marvest Bidang Komunikasi beserta rombongan di Ruang Rapat Terbuka, Halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/8).

JPS Gemilang Berpengaruh Luar Biasa pada UMKM NTB

Rekomendasi untuk UMKM PEMERINTAH pusat menyiapkan stimulus modal kerja bagi UMKM terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Stimulus tersebut akan diberikan pada 12 juta pengusaha di seluruh Indonesia, termasuk NTB. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs.H.Wirajaya Kusuma, MH menerangkan pihaknya saat ini tengah mendata Bersambung ke hal 11 H.Wirajaya H.Wirajaya Kusuma Kusuma (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sangat komit dengan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dibuktikan saat penanganan Covid-19 kali ini. Upaya yang dilakukan Pemprov NTB dalam menangani Covid-19 salah satunya adalah

program bantuan JPS Gemilang. ‘’Kami ingin aman dan produktif.

Artinya kesehatan kita tangani tetapi ekonomi juga tertangani dengan baik,’’ ungkap Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bay)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humassetdantb)

Mataram (Suara NTB) Ledakan dahsyat yang mengguncang Ibu Kota Beirut, Lebanon pada Selasa (4/8) lalu yang diduga menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia sampai saat ini tengah melakukan pengecekan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mungkin menjadi korban dari bencana tersebut.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja

Abri Danar Prabawa

Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, menerangkan saat ini pihaknya juga tengah melakukan pengecekan terhadap PMI yang bekerja di Lebanon. ‘’Sampai sekarang kita masih menunggu keterangan resmi dari Kemenlu, khususnya terkait ada tidak WNI kita yang menjadi korban,’’ ujarnya, Kamis (6/8).

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihaknya melalui siskotkln, tercatat ada 1 orang PMI asal NTB yang berada di negara timur tengah tersebut. ‘’Kita melakuan cross check (pengecekan) data di sistem kita apakah ada PMI asal NTB yang bekerja di sana, ketemu satu orang namanya Ni Wayan Maries Purnamayani, warga Lombok Tengah yang bekerja di sana,’’ jelasnya.

Diterangkan, sampai saat ini pihaknya masih mencoba menghubungi pihak keluarga maupun Maries sendiri, namun belum berhasil.

Pihaknya berharap agar Maries bisa selamat dari ledakan yang terjadi.

Bersambung ke hal 11

Fenomena Maskawin Murah

MUI Khawatir Pernikahan Jadi Permainan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) NTB khawatir dengan fenomena pernikahan dengan maskawin sandal jepit, segelas air, ratusan butir telur dan uang sebesar Rp1.000 terjadi di NTB dan viral di media sosial beberapa waktu terakhir. MUI merasa khawatir dengan fenomena seperti ini, karena kesakralan pernikahan dikhawatirkan akan menjadi rusak. ‘’Kita harus mencari tahu mereka yang melaksanakan

pernikahan itu sesungguhnya apa dibenak mereka? Sehingga dia menetapkan maskawinnya sandal jepit, segelas air, telur ayam dan uang Rp1.000.

Yang kita khawatirkan, jangan sampai menjadi permainan. Jadi, rusaklah nilai sakralnya pernikahan itu,’’ ujar Ketua MUI NTB, Prof. H. Saiful Muslim dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, pernikahan adalah sunah rasul. Dalam

ajaran agama, permintaan maskawin dari calon mempelai perempuan disesuaikan dengan tingkat kemampuan calon suami. Sehingga permintaan maskawin tidak memberatkan calon suami. ‘’Tapi terpenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang wajar dalam pernikahan.

Jangan seperti main-main. Kalau namanya sandal jepit itu sepertinya main-main. Padahal pernikahan itu sangat sakral,’’ ujarnya dengan nada prihatin.

Fenomena pernikahan dengan maskawin yang terlihat nyeleneh ini, menurut Saiful Muslim, perlu dikaji secara mendalam oleh perguruan tinggi yang ada di NTB. Karena kejadian pernikahan yang menghebohkan ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi ada beberapa kejadian yang bertuH. Saiful Muslim rut-turut.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KAWASAN Rinjani yang telah tercatat sebagai Unesco Global Geopark (UGGp) menjadi salah satu kebanggaan NTB. Dengan Rinjani di Pulau Lombok dan Tambora di Pulau Sumbawa, NTB berhasil menunjukkan eksotisme alamnya di kancah internasional.

Hal ini tentu harus dapat dijaga dan dirawat oleh pengelola serta pihak terkait agar kekayaan alam NTB dapat terus lestari untuk waktu yang lama.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

Halaman 2

Pilkada Kota Mataram Laksanakan Lima Giat PEMERINTAH Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela dengan melaksanakan deklarasi bersama menuju zona hijau penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Pelandaian kurva dapat direalisasikan dengan menerapkan 5G (lima giat).

Lima giat disampaikan Camat Ampenan, Syamsul Irawan adalah giat menggunakan masker. Giat mencuci tangan menggunakan sabun. Giat jaga jarak. Giat hidup bersih dan sehat.

Dan, giat pencegahan Covid-19 berbasis lingkungan dan kampung sehat. “Kebetulan Polsek dan Koramil kita satu.

Maka saya putuskan untuk bersama deklarasi,” kata Rabu dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Deklarasi bersama yang melibatkan kepala lingkungan, perwakilan masyarakat, PPK, Panwascam dan kepala puskesmas ditandai dengan pelepasan balon dan memberikan tanaman sebagai simbol dimulainya kampung sehat dan PCBL. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus dibutuhkan peran serta masyarakat. Hal itu dimulai dari diri sendiri dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Sedangkan, lingkungan keluarga dengan melaksanakan PHBS. “Kampung sehat dan PCBL harus menerapkan 5G itu,” sebutnya.

Di satu sisi kata Syamsul, tingkat kasus Covid-19 di Ampenan mulai melandai bahkan menuju zona hijau. Justru tantangan dihadapi adalah Mataram sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan serta pariwisata arus transportasi meningkat. Di samping tren kasus menurun, namun masyarakat mulai meremehkan wabah itu.

Oleh karena itu, sikap masyarakat tersebut diambil kebijakan menutup tempat wisata di Ampenan. Pihaknya mengkhawatirkan masyarakat menganggap kehidupan baru menjadi hal biasa. Seolah – olah virus Corona sudah tidak ada. “Itu yang kita takutkan. Masyarakat menganggap seolah – olah tidak ada Covid,” jelasnya.

Deklarasi dimaksudkan bukan berarti membuat masyarakat panik. Justru meningkatkan kedisiplinan bersama. Syamsul mengusulkan dari deklarasi yang dicetuskan oleh enam kecamatan dapat ditingkatkan di Kota Mataram. (cem) Syamsul Irawan

Bapaslon Hindari Politik Identitas dan Isu SARA

Mataram (Suara NTB) Sejumlah bakal pasangan calon (bapaslon) akan meramaikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada 9 Desember mendatang. Tidak saja petahana, tapi tokoh agama juga mengambil bagian untuk berkompetisi.

Politik identitas dan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) perlu dihindari untuk menjaga kondusivitas daerah.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram, H. Burhanul Islam mengungkapkan, munculnya tokoh agama sebagai salah satu kandidat pada Pilkada serentak dinilai menjadi kehormatan bersama. Politik identitas dan isu SARA memang perlu dihindari oleh setiap kandidat. Namun di satu sisi, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkan isu agama dalam politik. Karena, kerukunan umat beragama sejak beberapa tahun di Kota Mataram tetap harmonis, stabil dan kondusif.

“Kita optimis dengan ma-

junya tokoh agama sebagai calon pemimpin di Mataram, kondusivitas tetap terjaga.

Tapi memang perlu diantisipasi bersama,” kata Burhanul dikonfirmasi di kediamannya, Kamis (6/8).

FKUB telah menyusun agenda mengumpulkan tokoh dari lintas agama. Dari pertemuan nantinya akan dikeluarkan imbauan dengan harapan masyarakat menjaga kerukunan, keamanan serta kondusivitas pada pelaksanaan Pilkada. Caranya adalah tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), hindari ujaran

kebencian, isu SARA atau politik identitas.

Mantan Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram ini menegaskan, potensi konflik sering muncul di setiap kontenstasi politik. Dia bersyukur isu agama maupun politik identitas tidak pernah terjadi di Mataram. Pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif tanpa ada gesekan apapun.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, proses politik pada Pilkada tidak melihat kapasitas orang sebagai tokoh agama mau-

pun jabatan publik lainnya.

Karena, prinsip yang diatur dalam undang – undang bahwa semua orang berhak dicalonkan atau mencalonkan diri.

Setelah ditetapkan sebagai calon sesuai amanat undang – undang, tidak boleh politik uang, politik SARA. Hal ini dilarang oleh hukum positif dan tidak sesuai dengan kearifan lokal. “Siapapun entah dia berlatar belakang agama, tokoh atau apapun ketika ditetapkan sebagai calon, tidak boleh melempar isu SARA. Mataram ini sangat pluralis,” ujarnya.

Calon yang melanggar ketentuan tersebut telah diatur akan dikenakan sanksi pidana. Politik anti uang dan SARA telah dis-

ampaikan ke seluruh bakal calon. Bawaslu nanti nya akan kembali mengingatkan bapaslon yang sudah ditetapkan untuk ment a a t i aturan tersebut. (cem)

H. Burhanul Islam (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Usut Randis ’’Bermasalah’’

(Suara NTB/cem)

KENDARAAN dinas belum bayar pajak, menuai kritikan dari kalangan Dewan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., menegaskan, pajak kendaraan dinas harus dibayar setiap tahun. Tidak boleh ada tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas. Sebab, untuk pembayaran pajak randis, anggarannya sudah jelas-jelas ada dalam APBD ‘’Harusnya pemerintah itu menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat aturan membayar pajak. Dan kalau ada kendaraan dinas yang pajaknya nunggak atau suratnya hilang, berarti ada dugaan perbuatan penyelewengan anggaran keuangan daerah. Ada perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang diduga dilakukan oleh oknum di OPD yang bersangkutan,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB di melalui percakapan WhatsApp, Kamis (6/8).

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mendorong Inspektorat mengusut tuntas persoalan pajak randis ini. Tindak tegas pelakunya. Karena jelas-jelas kendaraan dinas mulai dari BBM (Bahan Bakar Minyak), pemeliharaan, pajak bahkan sopir biayanya ditanggung pemerintah. ‘’Sedangkan pejabat atau ASN hanya pemakai yang terima enak, semua gratis menjadi tanggungan daerah dan kalau ada yang nunggak pajak dan menghilangkan surat-surat kendaraan bararti dinas ada oknum yang menggelapkan uang negara dan menghilangkan barang milik Negara. Itu perbuatan pidana dan bisa dilaporkan ke plolisi atau Kejaksaan dengan sangkaan pidana penggelapan dan atau korupsi,’’ terang anggota dewan dari Dapil Ampenan ini.

Sebagai wakil rakyat, Zaitun sangat menyayangkan masih adanya randis milik Pemkot Mataram yang belum membayar pakjak. ‘’Harusnya pemerintah menjadi contoh yang baik, tapi kok malah mempertotonkan perbuatan yang negatif dan tidak bertanggung jawab akibatnya negara dan masyarakat dirugikan,’’ sesalnya.

Untuk itu, anggota dewan dua periode ini meminta Walikota Mataram memerintahkan pimpinan OPD terkait segera menyelesaikannya dan bertanggung jawab. ‘’Jika tidak mampu dipertanggungjawabkan, maka Walikota tarik saja kendaraan dinas itu supaya tidak menambah beban daerah dan Inspektorat sebagai pihak yang tupoksinya melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal jangan sebagai penonton dan melakukan pembiaran. Harus ada tindakan tegas,’’ demikian Zaitun Zaitun. (fit) (Suara NTB/ist)

ANTRI ELPIJI - Sejumlah warga mengantri untuk memperoleh tabung gas elpiji 3 kg di SPBU Mayura, Cakranegara, Kamis (6/8). Masyarakat mengeluhkan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram sejak sebulan lalu.

Warga Mengeluh Kelangkaan Elpiji 3 Kg Mataram (Suara NTB) – Masyarakat mengeluhkan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram sejak sebulan lalu.

Tingginya permintaan dinilai jadi pemicu, meski harga di tingkat pengecer masih stabil.

Pantauan Suara NTB, Kamis (6/8), sejumlah pengecer mendatangi SPBU Mayura untuk mendapatkan tabung gas melon tersebut. Mereka rela mengantri untuk memenuhi permintaan warga.

Pengelola pun membatasi jumlah pembelian. “Cuma

dikasih beli 6 – 10 tabung,” sebut Devi, seorang pengecer.

Kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg dirasakan sejak sebulan lalu. Untuk dapat membeli, ia rela mengantri sejak pukul 08.30 wita. Tabung gas itu pastikan akan habis dalam waktu sekejap. “Paling kalau sudah dibawa ke kios langsung habis,” ucapnya.

Dia tidak tahu persis penyebab limitnya tabung gas itu. Rata – rata masyarakat terutama pedagang nasi maupun gorengan mengeluh kare-

Inspektorat Rekomendasikan Kualitas Bantuan JPS Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap I dan telah dievaluasi. Inspektorat merekomendasikan kualitas paket sembako diperbaiki.

Pengecekan tahap awal, tim asistensi menemukan sejumlah produk tidak sesuai takaran, meskipun batas kekurangan masih bisa ditolerir. Bukan hanya itu saja, tahap kedua pendistribusian pada akhir bulan Juli lalu, kualitas beras tidak layak konsumsi. Pasalnya, delapan ton beras pada salah satu rekanan bergutu.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, secara kualitas masukan dari tim asistensi maupun Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, telah diakomodir oleh Dinas Sosial selaku pejabat pembuat komitmen. Produk disalurkan pada tahap kedua hampir 80 persen merupakan hasil olahan pelaku usaha kecil menengah.

Tim asistensi tidak melihat itu, tetapi kembali pada kualitas barang yang akan didistribusikan. Paling besar kata Alwan, adalah beras yang tidak layak konsumsi. “Kita sampai mengundang Bulog untuk mengecek kualitas beras. Artinya, tidak bisa kita tentukan kualitas A dan B. Cukup dilihat dari bulir berasnya,” kata Alwan ditemui Kamis (6/8).

Pendistribusian tahap keti-

ga diharapkan rekanan memperhatikan kualitas beras maupun produk lainnya. Dengan waktu yang diberikan oleh PPK dan pengguna anggaran, rekanan harus memaksimalkan.

Karena, bantuan disalurkan sangat dibutuhkan. Saat pemeriksaan tim asistensi tidak melihat dari sisi volume maupun harga. Item itu akan dilihat saat post audit baik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau kita melihat dari kualitas dan kuantitasnya,” terangnya.

Pemicu kurangnya takaran maupun kualitas beras tak layak konsumi dikarenakan satu penyedia menerima pesanan relatif kecil, sehingga diberikan waktu selama tiga hari. Pada tahap kedua, penyedia mendapatkan pesanan delapan ribu paket. Sementara, mereka memiliki waktu empat hari menyelesaikan pesanan. Artinya, rekanan harus siap dari tenaga kerja, transportasi dan lainnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, penyaluran tahap ketiga JPS akan disalurkan pekan depan. Pihaknya kembali akan turun mengecek ke rekanan untuk memastikan kepastian kualitas maupun kuantitas produk yang disalurkan ke masyarakat. (cem)

na kesulitan mencari. Adapun harga masih stabil karena dijual dengan cara ecer Rp18 ribu.

Hal senada dikatakan Khalid. Pemiliki kios di Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara ini mengaku kesusahan mencari elpiji 3 kilogram. Untuk mendapatkan harus ke SPBU dan itupun dibatasi pembeliannya. Tabung gas tidak bisa bertahan lama. “Kalau datang siang, nanti sore sudah langsung habis,” tuturnya.

Pembelian di SPBU maupun pengepul yang menjadi langga-

nan tidak seperti hari normal.

Selama sebulan 24 tabung gas elpiji 3 kg tidak pernah terisi penuh. Terkadang ia mendapat jatah 6 – 11 tabung. Sempat ditanyakan alasannya ke pengepul kenapa harus dibatasi. Kelangkaan dinilai jadi pemicu. “Katanya sih langka dari sana,” ucapnya.

Kondisi demikian sangat dirasakan dampaknya oleh pedagang. Apalagi di Karang Taliwang sebagian besar sebagai pedagang nasi. Rata–rata menggunakan tabung gas untuk memasak. Ke-

langkaan seperti saat ini menyebabkan mereka mengeluh.

Khalid mengaku, harga tabung gas dibeli dari pengepul Rp16 ribu. Kemudian, ia menjual dengan harga Rp18 ribu/tabung.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin mengklarifikasi bahwa hasil pantauan sebenarnya tidak terjadi kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg. Hanya terjadi permintaan yang meningkat di masyarakat. Untuk harga, sambungnya, sementara masih stabil. (cem)

Pemkot Ajukan 1.408 RTG di Tahap Dua Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih menunggu arahan lebih lanjut terkait pembangunan rumah tahan gempa (RTG) tahap ke-2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat setidaknya ada 1.408 rumah terdampak gempa 2018 yang masih harus dibenahi.

Kepala BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noor, menerangkan untuk pembangunan RTG tahap 1 telah selesai 100 persen di Kota Mataram. Baik untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. “Yang kita menunggu, sesuai dengan instruksi dari Presiden itu tahap yang kedua. Usulan tahap kedua kita ada sekitar 1.408 (rumah) untuk rusak sedang dan ringan,” ujar Mahfuddin saat dikonfirmasi, Kamis (6/8).

Diterangkan, pengerjaan RTG tahap dua tersebut akan memanfaatkan dana anomali dari anggaran yang sebelumnya diterima pihaknya. “Artinya tadinya kita himpun dari yang salah peruntukan (anggaran), sehingga jumlahnya itu yang kita ajukan untuk membiayai lagi yang 1.408

(Suara NTB/bay)

Mahfuddin Noor (unit) ini,” jelasnya.

Data hasil validasi rumah rusak akibat gempa 2018 di Mataram tercatat mencapai 14.046 unit. Rinciannya, kategori rusak berat 1.479 unit, rusak sedang 3.789 unit, dan rusak ringan 8.778 unit.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer ke rekening BPBD Kota Mataram anggaran pemulihan sebesar Rp271.565.000.000. Dari hasil validasi ditemukan data anomali, sehingga penggunaan anggaran yang tervalidasi sebesar Rp222.425.000.000, dan anggaran yang berhasil diselamatkan sebesar Rp49.140.000.000.

Menurut Mahfuddin pengerjaan RTG tahap 2 telah melewati tahap evaluasi. “Bahkan sudah di-review (ditinjau) oleh Inspektorat Utama BNPB,” jelasnya. Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut untuk memulai pengerjaan.

Di sisi lain, dari anggaran yang tersisa disebut telah dapat memenuhi kebutuhan pengerjaan RTG tahap dua. Sehingga dalam pengerjaannya tidak dibutuhkan tambahan anggaran di luar yang sudah diterima.

“Semua yang kita identifikasi dari korban gempa itu sudah tercover. Namun ada juga di luar itu sudah ditangani OPD lain seperti RTLH di Dinas Perkim,” jelas Mahfuddin.

Berdasarkan arahan terakhir yang diterima pihaknya, seluruh pengerjaan RTG tersebut harus diselesaikan sebelum akhir tahun. “Sesuai kesepakatan, mudah-mudahan tidak ada halangan masa darurat ke transisi untuk pembangunan RTG sampai 31 Desember. Itu semua harus tuntas, baik yang tahap pertama maupun kedua,” tandasnya. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

Halaman 3

AMTI Dorong Pemerintah Jaga Eksistensi Industri Hasil Tembakau Mataram (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyatakan industri hasil tembakau telah menggairahkan sektor padat karya, dengan memberikan dampak berantai yang signifikan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

Ketua Umum AMTI, Budidoyo mengatakan multiflier effect yang dihasilkan oleh industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi nasional, salah satunya ditunjukkan dengan serapan tenaga kerja industri sebesar 6,4% terhadap seluruh pekerja industri manufaktur. “Tidak ada industri yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak IHT. Sektor ini memberi multiflier effect yang signifikan bagi ekonomi dengan rantai pasok hulu-hilirnya yang berada di Indonesia.

Saat ini, IHT menghadapi tantangan yang berat, termasuk upaya pulih dari dampak pandemi Covid-19,” ujar Budidoyo dalam Seminar Online Tobacco Series#2 yang mengangkat tema “Menilik Arah Kebijakan Industri Hasil Tembakau Sebagai Sektor Padat Karya”, pada Kamis (6/7) kemarin. Budidoyo memaparkan, akibat pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan IHT harus melakukan tindakan cepat dan penyesuaian yang besar khususnya pabrikan terhadap pola produksinya.

Sebagai implikasi dari situasi tersebut, beban biaya operasional pabrikan makin berat. “Pada waktu yang sama kewajiban dan harapan untuk mempertahankan tenaga kerja juga harus terus dilaksanakan. Untuk itu, kami berharap Pemerintah mampu memberikan arah kebijakan yang jelas bagi IHT,” tegas Budidoyo.

Upaya IHT untuk mempertahankan tenaga kerja di tengah situasi yang sulit pada masa pandemi Corona, menjadi langkah industri mendukung pemulihan ekonomi nasional saat ini. Mengingat adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi sektor padat karya, lanjut Budidoyo, pelaku IHT mengharapkan ada perlindungan dan dukungan dari Pemerintah.

“Bagaimana mendorong IHT, mulai dari petani dan pekerja melalui program dan pemberian subsidi kepada sektor ini agar dapat bertahan,” urainya. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan tembakau pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi sebesar 10,8% terutama disebabkan oleh penurunan produksi rokok, akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi corona.

“Kemenperin terus berusaha untuk menjaga daya saing industri ini. Apalagi mengingat kontribusi IHT dalam APBN cukup besar,” ujar Mogadishu, Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mogadishu Djati Ertanto.

Kemenperin telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan daya saing IHT. Di antaranya: penyusunan Roadmap Industri Hasil Tembakau, mendorong kemitraan industri dan petani tembakau, pengembangan R&D di sektor tembakau on-farm dan off-farm. Selain itu, diversifikasi produk olahan tembakau dan cengkeh serta pengembangan produk specialty tembakau lokal. Kebijakan cukai yang moderat serta pemberantasan rokok ilegal.

Di sisi lain, Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Kementan menyadari secara on farm, banyak tantangan yang dialami oleh petani tembakau. Di antaranya penurunan produksi dan ketidakpastian harga jual. Karena itu penting menjaga kesinambungan dari hulu industri tembakau.

“Kementan terus menstimulasi petani tembakau, terutama dari sisi kemitraan. Penting sekali bagi petani untuk menjalin kemitraan. Banyak manfaatnya.

Kemitraan bukan semata-mata sistem jual beli, tapi bisa menjadi hubungan jangka panjang antara petani dan perusahaan mitra,” Bagus menegaskan.

Terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI), Sudarto mengatakan produksi yang turun akibat kondisi pasar yang lesu dan daya beli menurun, telah berdampak langsung pada penurunan penghasilan pekerja. Kondisi ini dirasakan terutama pekerja di sektor sigaret kretek tangan (SKT).

“Sangat mudah melihat bagaimana sebenarnya IHT, terutama sektor SKT sudah sangat tertekan. Para pekerjanya sudah klenger. Produksi menurun, otomatis jam kerja menurun. Ketika jumlah pekerjaan menurun, otomatis penghasilan pekerja menurun,” paparnya. Adanya pandemi seperti sekarang ini, menurut Sudarto, situasinya semakin sulit. Untuk itu, Sudarto berharap Pemerintah dapat segera merealisasikan kebijakan yang strategis atau program yang bisa membantu IHT untuk bertumbuh.

Sementara itu, pengamat regulasi pertembakauan yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fendi Setyawan, mengungkapkan bahwa IHT adalah sektor yang strategis dan industri yang memiliki mata rantai, hulu hingga hilir yang sempurna. “Dengan berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi industri padat karya seperti IHT. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan, memberikan fasilitas dan mewujudkan program yang mendorong industri bangkit, terlebih IHT merupakan sektor industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia. Sampai saat ini belum ada alternatif industri serupa yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak IHT,” tutup Fendi. (bul)

(Suara NTB/bul)

WISATA MANGROVE - Wisata mangrove di Sekotong, Lombok Barat selain menyelamatkan pesisir dari abrasi, juga menjadi sumber baru masyarakat sekitar mendapat manfaat dari pariwisata dan biota laut lainnya seperti kepiting dan kerang

Aparat akan Telusuri Penyebab Limitnya Elpiji Subsidi Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB merespon situasi limitnya elpiji 3 Kg di pengecer.

Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Polda NTB untuk menelusuri di mana sumber persoalannya. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si kepada Suara NTB Kamis (6/8) kemarin mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Persero di NTB guna mendapatkan kejelasan penyebab sulitnya elpiji subsidi akhir-akhir ini, khususnya di Pulau Lombok.

H. Fathurrahman

Pemprov mendapatkan keterangan sejauh ini penyaluran tidak ada masalah/kendala. Setiap hari di Pulau Lombok ada 95.000 tabung yang didistribusikan.

Selain itu, seminggu sebelum ldul Adha, Pertamina juga sudah menambah 52.000 tabung elpiji tabung melon. Serta direncanakan Minggu ini akan ditambah 48.000 tabung untuk Pulau Lombok .

“Sebenarnya alasannya karena penggunaan gas menjelang hari raya sangat meningkat. Mudahan setelah disalurkan 48.000 tabung minggu ini bisa terpenuhi kebutuhan gas. Mengingat juga penggunaan masyarakat selesai ldul Adha mulai normal,” demikian jawaban yang diterima. H. Fathurrahman didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Darmilaswati menambahkan,

(Suara NTB/bul)

Dorong Kemudahan Enam Warga Pengurusan Sertifikasi Halal Lotim Digagalkan Masuk Malaysia Secara Ilegal

Mataram (Suara NTB) Pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UKM di NTB akan dipermudah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir jumlah produk lokal yang belum tersertifikasi halal. Untuk memudahkan pengurusan label halal tersebut Pemprov NTB melalui stakeholder terkait akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sekarang kita sedang berbicara teknisnya di dalam rapat tadi. Nanti apakah ada MOU (antara) MUI dengan Pak Gubernur, kemudian OPD dengan BPOM,” ujar Seketaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Kamis (6/8). Menurutnya, pengurusan label halal saat ini menjadi salah satu kebutuhan untuk memperluas pemasaran produk lokal NTB. Namun dalam prosesnya pengurusan sertifikasi halal tersebut men-

galami kendala, mengikuti perubahan lembaga yang menangani.

Pelaku UKM disebutnya banyak melapor setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikasi halal tersebut.

Salah satu contoh kasus adalah pelaku UKM mengurus sertifikasi, namun tidak menerima hasil lebih lanjut dari lembaga terkait. “Ini yang mau kita permudah. Biasanya pengurusannnya ada di Kementerian Agama (Kemenag), tapi sekarang itu ada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH),” jelasnya.

Terpisah, Ketua MUI NTB, Prof. Saiful Muslim, menerangkan sampai dengan September 2019 pelaku usaha yang terdaftar memiliki sertifikasi halal untuk produknya sebanyak 2.131 unit usaha. Jumlah tersebut terdiri dari restoran hotel, rumah makan, katering, UKM, AMKD, dan RPH. Ken-

dati demikian, jumlah tersebut diakui masih terbilang minim dibanding dengan jumlah keseluruhan unit usaha yang ada.

“Iya (kecil). Kita sudah mensosialisasikan bukan hanya tahun kemarin dan tahun ini, tapi masyarakat kita dan UKM-UKM belum mengurus PIRT,” jelasnya.

Hal tersebut cukup disayangkan, mengingat pengurusan sertifikasi halal dinilai tidak sulit. Di sisi lain, minat pelaku usaha untuk mengurus proses sertifikasi yang dinilai masih sangat kecil. “Kadang-kadang mereka (pelaku usaha) berifikir seperti orang minta uang.

Dikasi uang terus pergi begitu.

Padahal mengurus surat itu harus masuk di agenda, diajukan ke kepala, kemudian diturunkan lagi, baru dilaksanakan. Baru setelah itu diperiksa, bisa tidak PIRT dikeluarkan. Begitu prosedurnya,” tandas Saiful. (bay)

OJK Komitmen Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Jakarta (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI. Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran pimpinan kedua lembaga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid – 19.

“Kami menyampaikan terima kasih dan menyambut baik seluruh temuan, masukan, koreksi, dan langkah-langkah peningkatan perbaikan yang disampaikan oleh BPK-RI selama proses audit atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Mei 2020,” kata Wimboh Santoso dalam sambutannya di acara itu. Menurut Wimboh, temuan dan masukan yang diberikan oleh BPK-RI akan sangat berguna

bagi OJK dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif.

Wimboh Santoso

atas fenomena ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten/kota di Pulau Lombok untuk menelusurinya bersama aparat yang tergabung dalam Satgas Pangan.

“Kita tunggu dulu hasil dari kabupaten/kota, apa temuan lapangan, baru kita rencanakan tindakan yang diambil,” ujarnya. Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga akan berkoordina-

si dengan Polda NTB melalui Ditreskrimsus. Satgas Pangan NTB juga direncanakan akan menelusuri persoalan yang ada di lapangan. Dugaan sementara ini, penggunaan elpiji 3 Kg salah satunya aktifitas pengomprongan tembakau.

“Kita akan telusuri juga.

Takutnya salah sasaran yang menggunakannya,” demikian H. Fathurrahman. Diketahui beberapa waktu terakhir masyarakat kesulitan mendapatkan tabung isi ulang elpiji subsidi. Ditingkat pengecer, kebanyakan yang dijumpai hanya tabung kosong.

Jikapun ada, jumlahnya cukup terbatas. Di Kota Mataram, masyarakat pengguna elpiji subsidi ini juga berebut membeli isi ulang di SPBU yang menyediakannya. (bul)

Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilakukan pada seluruh aspek organisasi agar menjadi semakin berkualitas, efektif, efisien dan lebih matang sejalan bertambahnya usia OJK. Wimboh menjelaskan bahwa OJK juga akan tetap menegakkan tata kelola yang baik dalam menerapkan kebijakan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan PEN serta mengawal implementasinya. Tentunya tidak hanya kelancaran penerapannya tapi juga tata kelola yang baik tetap akan kami tegakkan dan kualitas pengambilan keputusan tetap terjaga,” katanya seraya mengharapkan dukungan BPK dalam mengawal

(Suara NTB/ist)

pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam forum KSSK. Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelesain pemeriksaan BPK dan penyampaian LHP OJK tahun ini merupakan yang tercepat selama BPK mengaudit OJK mengingat cepatnya respon OJK dalam menyediakan data yang diminta. “Kami sangat mengapresiasi upaya Ketua dan Anggota Dewan Komisioner serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang tetap menjaga kualitas Tata Kelola Keuangan Negara sehingga kembali meraih Opini WTP sejak disusunnya Laporan Keuangan OJK pada tahun 2013,” kata Pius.

Selama tahun 2019, OJK banyak melakukan perbaikan untuk mewujudkan OJK sebagai otoritas yang kredibel, antara lain menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat

pengendalian internal serta governance penggunaan keuangan di OJK. Peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan akan dilakukan dengan berbagai langkah yaitu, mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan.

Mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan yang mengotomatisasi proses penyusunan Laporan Keuangan untuk meminimalisir potensi kesalahan. Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran OJK melalui percepatan tindak lanjut pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020. Dan melakukan koreksi klasifikasi anggaran beban Pajak Penghasilan Pasal PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan menjadi kelompok Kegiatan Administratif. Selain itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK sebagai bagian untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pandemi covid-19 rupanya tak menyurutkan niat bekerja ke luar negeri. Mungkin karena faktor ekonomi yang sangat mendesak, masih ada yang nekat mencari kerja keluar negeri, bahkan dengan caracara yang tak prosedural (ilegal). Baru-baru ini, sejumlah calon PMI asal NTB dipulangkan kembali ke kampung halamannya.

Mereka adalah bagian dari kelompok yang digagalkan berangkat secara non prosedural dari Kepulauan Riau. Rencananya akan menyeberang ke Malaysia.

Karena kapal yang akan memberangkatkannya rusak, aparat lalu menangkapnya. Kepala BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa, SE, MPA di ruang kerjanya, Kamis (6/8) kemarin kepada Suara NTB mengatakan, Aparat di Kepulauan Riau menggagalkan 9 orang WNI yang diduga akan berangkat ke Malaysia dengan jalur tidak resmi.

Enam orang yang digagalkan menyeberang ini diketahui dari Lotim. Sesuai data BP2MI Mataram, mereka adalah Samsudin dari Desa Sepit Kecamatan Keruak, Muhamad dari Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat dan empat lainnya dari Desa Embung Raja Kecamatan Terara, Jumadi, Samsul, Suhirman, dan Zainal. Keenamnya telah dipulangkan dan tiba pada Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 10.30 Wita di Bandara Internasional Lombok menggunakan pesawat Lion Air JT178, rute Pekanbaru - Batam - Surabaya - Lombok. Satu orang masih ditahan aparat di Kepulauan Riau, karena diduga sebagai tekong (sponsor).

“Setibanya di Bandara Internasional Lombok, keenam PMI diperiksa kesehatannya oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat.

Selanjutnya kita sudah serahkan ke Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pendataan sekaligus pendalaman kronologis keberangkatannya. Para PMI juga diberikan sosialisasi terkait migrasi aman sebelum diserahkan kepada pihak keluarga atau pemerintah desa setempat.

Abri mengatakan, kebijakan secara nasional sudah jelas. Menghentikan sementara pengiriman PMI ke luar negeri. Meskipun telah dibuka kembali, namun prosedurnya berlaku ketat sesuai protokol Covid-19. Abri menambahkan, fenomena berangkat bekerja ke luar negeri secara tidak prosedural, bahkan di saat pandemi Covid-19 belum mereda, tidak dipungkiri akibat persoalan sosial ekonomi karena belum diperbolehkan bekerja di luar negeri dan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap.

“Kita juga akan memfasilitasi CPMI yang bawa anaknya sedang ditahan di Malaysia karena tidak membawa dokumen,” imbuhnya. Untuk mengantisipasi adanya pemberangkatan calon PMI secara ilegal, menurut Abri, penting bagi pemerintah desa sebagai perpanjangan pemerintah ke masyarakat paling bawah, untuk mengingatkan masyarakatnya agar bekerja ke luar negeri dengan caracara yang prosedural. Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul dari proses pemberangkatan, bekerja hingga sepulangnya kembali ke kampung halaman. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

Halaman 4

Di Atas Rata-rata Nasional

Capaian Sensus Tertinggi di NTB KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) mencatatkan diri sebagai daerah dengan capaian sensus penduduk secara online tertinggi di NTB, yakni lebih dari 72 ribu kepala keluarga (KK) atau sebesar 119,47 persen.

Demikian diungkapkan Kepala BPS Loteng, Syamsudin, kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Ia mengatakan, jumlah KK yang merespon untuk melakukan sensus penduduk secara online di Loteng tersebut jauh lebih (Suara NTB/kir) banyak, 77.345 KK. Namun Syamsudin yang dinyatakan clear datanya sebanyak 72.944 KK. Sisanya ada yang tidak menyelesaikan proses sensus online dan ada juga yang data KKnya dinyatakan error oleh sistem, sebanyak 776 KK. Dari jumlah KK yang dinyatakan clear datanya tersebut, jumlah penduduk yang tersensus sebanyak 259.857 jiwa. Sedangkan data penduduk yang dinyatakan error sebanyak 2.942 jiwa. Dari total 277.115 jiwa yang merespon secara online.

“Dari sisi persentase memang capaian Loteng masih kalah dari Kabupaten Sumbawa. Tapi kalau dari sisi jumlah riilnya, Loteng yang tertinggi capaian sensus secara online-nya,” sebut Syamsudin. Hal itu menandakan respons masyarakat Loteng terhadap sensus penduduk secara online cukup baik.

Dalam artinya, peran aktif secara mandiri masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk cukup tinggi.

Jika melihat per kecamatan, capaian tertinggi diraih oleh Kecamatan Pujut sebesar 12,99 persen. Diikuti kemudian Kecamatan Kopang serta Praya dengan capaian masingmasing 12,19 dan 12,08 persen selanjutnya Kecamatan Janapria, 11,71 persen dan Pringgarata 11,30 persen.

“Yang paling kecil capaiannya ada Kecamatan Praya Barat Daya, 5,55 persen dan Kecamatan Batukliang Utara hanya 4,48 persen,” ujarnya seraya menambahkan tapi secara umum Loteng sudah sangat baik capaiannya.

Terhadap penduduk atau KK yang belum melakukan sensus secara online, maka BPS nantinya akan turun melakukan sensus secara offline. Dengan turun langsung ke masyarakat sasaran selama satu bulan penuh di bulan September mendatang. Termasuk KK yang datanya dinyatakan error pada saat sensus secara online.(kir)

Pegawai Kategori Risti Kerja dari Rumah Praya (Suara NTB) Kebijakan kerja dari rumah kembali akan diberlakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Guna mencegah lonjakan kasus Covid-19 khususnya yang berasal dari klaster perkantoran. Namun tidak seluruhnya, hanya bagi pegawai yang masuk ketegori risiko tinggi (risti) saja.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan dihubungi usai bertemu warga Desa Kawo pada Sosialisasi Covid-19 dan Lomba Kampung Sehat, Kamis (6/8).

Suhaili mengatakan, kebijakan tersebut mau tidak mau harus diambil Pemkab Loteng. Mengingat, penyebaran Covid-19 di Loteng tak kunjung turun. Bahkan, ada indikasi terus meningkat.

Seiring dengan kebijakan pelonggaran oleh pemerintah.

Dikatakannya, pegawai yang masuk kategori risti bakal jadi perhatian khususnya. Utamanya pegawai yang berusia di atas 50 tahun serta punya penyakit bawaan, seperti asma maupun diabetes, sehingga bagi mereka akan diberlakukan kebijakan kerja dari rumah. “Pegawai yang berisiko tinggi tertular Covid19 akan bekerja dari rumah seperti sebelumnya,” terangnya.

Terlebih sekarang banyak muncul klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Termasuk klaster perkantoran, terutama pemerintahan, sehingga sebagai bentuk antisipasi, kebijakan kerja dari rumah diberlakukan kembali, khusus bagi pegawai dengan risiko tinggi.

Suhaili mengatakan, penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun memang yang paling rentan terpapar Covid-19. Mengingat, imunitas pada usia tersebut sudah tidak begitu kuat lagi. Kondisi akan lebih parah jika ada penyakit bawaan atau penyerta semisal asma serta diabetes.

Terbukti dari banyak kasus pasien Covid-19 di Loteng, rata-rata usia 40 sampai 50 tahun ke atas, termasuk anakanak usia di bawah lima tahun dan kebanyakan dialami anak-anak yang menderita pneumonia.

Terpisah, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai risti sudah dimulai awal bulan Agustus ini dan akan berlangsung sampai kondisi penyebaran Covid-19 dinyatakan sudah terkendali. (kir)

(Suara NTB/rus)

TEMBAKAU - Petani pengomprong tembakau sudah ada yang mulai panen dan mengomprong tembakaunya.

Target Pembelian Tembakau Virginia 23 Ribu Ton Selong (Suara NTB) Hingga saat ini, terdaftar 11 perusahaan yang siap membeli tembakau omprongan virginia. Jumlah perusahaan ini berkurang dibanding sebelumnya 19 perusahaan. Adapun target pembelian tahun ini sekitar 23 ribu ton. Target ini jauh lebih kecil dibanding realisasi pembelian tahun lalu yang tembus 28 ribu ton krosok.

“Kita tidak tahu, menurunnya ini apakah karena tidak ada uang atau masih ada stoknya,” terang Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lotim, H. Masri. Kepada Suara NTB, Kamis (6/8), dia menjelaskan, sesuai informasi di lapangan tampak akan terjadi penurunan produksi dan pembelian.

Perusahaan juga menurunkan target pembelian. Pihanya belum memastikan apakah target 23 ribu ton tersebut akan terlampaui. “Nanti kita lihat realisasinya, kan belum mulai beli sekarang,” ujarnya.

Target tersebut bisa saja terlampaui, karena yang pembeli-pembeli kecil tidak kita ketahui kemungkinannya ke depan. Tidak diketahui juga ada yang melakukan praktik pembelian secara diam-diam.

Musim tanam tahun 2020 ini kata Masri masih tetap didominasi mitra. Perusahaan yang bermitra langsung dengan para petani. Sedangkan petani swadaya dinilai tidaklah terlalu banyak. “Swadaya itu hanya beberapa persen saja,” ucapnya.

Diakui saat musim tanam 2019 lalu sempat ramai soal petani swadaya. Hal ini terjadi karena banyak produksi petani dari Lombok Tengah yang masuk, sehingga petani swadaya dari Lotim tidak dapat jatah. Saat ini sudah ada pembelian dari Loteng, sehingga diyakini tidak akan sampai terjadi tuntutan massal lagi. (rus)

Persentase Kasus Kematian Pasien Covid-19 di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyebut jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Lobar berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Hingga saat ini, terdapat 34 orang atau 6,4 persen pasien positif yang meninggal dunia dengan jumlah pasien positif mencapai 518 orang.

“Di Lobar itu sekarang ini angka meninggal 34 orang pasien covid-19 atau sekitar 6,4 persen. Tinggi dia, di atas rata-rata nasional dan di atas rata-rata provinsi, tapi kita lebih rendah dari Mataram,” kata Fauzan Khalid ditemui di kantornya, Kamis (6/8).

Dari angka pasien meninggal 34 orang ini, sebagian besar di antaranya komorbid (penya-

kit penyerta). Mereka ini sebelumnya sudah lama mengalami sakit, seperti ginjal, kencing manis, jantung dan lain-lain. Begitu masuk rumah sakit dan meninggaldi rumah sakit, lalu diswab terkonfirmasi positif. “Itu (pasien meninggal) sebagian besar komorbid,” sebut dia.

Langkahnya menekan kasus penularan dan meninggal ini,

pihaknya akan memaksimalkan upaya pencegahan. Strategi pencegahan inipun diubah dengan memaksimalkan balai atau tempat karantina (isolasi) yang ada di desa-desa. Untuk memastikan penanganan di masing-masing desa itu, pihaknya sudah membagi lima tim yang akan mulai turun Senin (pekan depan). Masing-

masing tim yang terdiri dari OPD, kecamatan, TNI, Polri dan pihak terkait akan turun tiap kecamatan untuk turun ke desa.

Pihaknya akan menyampaikan dan mensosialisasikan ke desa-desa agar warga yang komorbid ini tetap ditangani di rumah. Nanti petugas kesehatan yang turun melakukan penanganan dan dipantau oleh puskesmas. Sedangkan terkait pemberlakuan sanksi, jelas dia, akan diberlakukan bagi warga yang masih tidak patuh terhadap protokol Covid-19.

Ia memastikan dengan adanya tim ini tidak menambah bi-

aya operasional, karena tidak ada menggunakan dana. Alasannya, tim yang turun adalah tim gugus yang sudah ada. “Jadi tidak ada perlu biaya, ndak ada anggarannya, mungkin ada untuk snack,” tegas dia.

Berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19, terdapat 518 orang positif, 299 di antaranya sembuh dan 185 masih perawatan. Jumlah warga yang suspek atau PDP sebanyak 1.962 orang, dengan 1.685 orang yang selesai dalam pengawasan sebanyak 277 orang sedangkan OTG sebanyak 3.096 orang. (her)

Pelanggar Protokol Covid-19

Loteng Tak Berlakukan Sanksi Denda

(Suara NTB/ist)

SIDANG KELILING - Sidang keliling yang dilakukan PN Mataram bekerjasama dengan Pemda Lobar untuk penyelesaian masalah adminduk di Lobar, Kamis (6/8).

Selesaikan Persoalan Adminduk

Lobar Kerjasama dengan PN Mataram Giri Menang (Suara NTB) Perbaikan kekeliruan pencatatan administrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan bagi Non Muslim dan administrasi kependudukan lainnya tidak lagi harus datang ke Pengadilan, karena Pengadilan Negeri (PN) Mataram akan melakukan sidang keliling.

Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah masyarakat memperbaiki administrasi kependudukannya dengan melakukan sidang keliling di tempat yang mudah dijangkau dan ditentukan.

Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penanda tanganan Nota Kesepakatan/Kerjasama antara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. dengan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri, SH. MH. Dan seremoni sidang keliling

Di Bencingah Agung Kabupaten Lombok Barat, Kamis (6/8).

Penandatangan nota kerjasama dan sidang keliling ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Sekda, H. Baehaqi, Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD, para pejabat Pengadilan Negeri Mataram dan para pemohon perbaikan administrasi Kependudukan.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang berinisiasi melakukan kerjasama dengan Pemkab Lobar dalam rangka mempermudah perbaikan adminduk, termasuk untuk penetapan akta nikah bagi masyarakat yang non Muslim dan yang belum memiliki surat nikah sementara untuk yang Muslim.

Kegiatan ini merupakan pintu masuk untuk membuat tindakan preventif terhadap kemungkinan kesulitan masyarakat, karena berbedanya catatan data yang ada di dokumen-do-

kumen administrasi kependudukannya, seperti misalnya data KTP berbeda dengan akta nikahnya, mau membuat paspor berbeda lagi datanya ini tentu akan menyulitkan. “ Bisa kita bayangkan misalnya jika data KTP berbeda dengan akta nikah, mau membuat paspor beda lagi, mau ke luar negeri, ini tentunya masyarakat kita akan kesulitan.”

Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri mengatakan kerjasama dan sidang keliling ini dilakukan untuk memeberikan akses dan kemudahan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Lobar untuk memperoleh pelayanan hukum pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana perwujudan dari salah satu misi Pengadilan Negeri Mataram yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan Covid-19 di daerah ini. Yang salah satu poinnya mengatur terkait pemberian sanksi bagi para pelanggaran protokol Covid19. Namun berbeda dengan daerah lain yang mencantumkan sanksi denda, Pemkab Loteng justru tidak, tapi hanya berupa saksi sosial saja.

“Kalau kita tidak ada sanksi denda. Hanya sanksi sosial, bisa berupa kewajiban untuk kerja bakti dan sejenisnya,” ungkap Kepala Satpol PP Loteng, Drs. H. L. Aknal Afandi, kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Dihubungi di sela-sela kegiatan Touring Forkopimda Loteng dan Sosialisasi Covid-19 di Desa Kawo, Aknal mengatakan, payung hukum terkait penerapan sanksi bagi pelanggaran protokol Covid-19 sudah disahkan. Berupa perbup yang selanjutkan akan disosialisasikan kepada masyarakat luas sebelum perbup tersebut dilaksanakan dilapangan.

Dikatakanya, Pemkab Loteng punya banyak pertimbangan kenapa kemudian sanksi denda tidak dicantumkan

dalam perbup tersebut. Hanya berupa sanksi sosial. Tapi meski hanya berupa sanksi sosial, sanksi tersebut diyakini akan bisa memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol Covid-19.

Setelah perbup tersebut disahkan selanjutnya akan ada rapat koordinasi guna mempersiapkan semua kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Terutama terkait pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dalam penetapan perbup tersebut, karena pastinya akan melibatkan banyak unsur. “Targetkan kita paling tidak akhir bulan Agustus atau awal September mendatang perbup tersebut sudah bisa dilaksanakan. Dan, masyarakat yang melanggar protokol Covid-19 sudah bisa diberikan sanksi,” tandasnya.

Disinggung terkait Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan denda hingga Rp 500 ribu bagi pelanggar protokol Covid-19, Aknal menegaskan itu kewenangan pemerintah provinsi. Pemkab Loteng tentu punya regulasi tersendiri yang menjadi acuan dalam menindak pelanggar protokol Covid-19. (kir)

Moratorium, Pemda KLU Ajukan Rekomendasi Pergeseran dan PAW BPD

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Masyarakat Desa (P2KB PMD) mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pergeseran dan PAW perangkat desa induk ke desa pemekaran. Permohonan itu diajukan seiring adanya moratorium yang dikeluarkan Mendagri untuk tidak menggeser atau mengangkat staf di lingkup pemerintah desa.

Kepala Dinas P2KB PMD KLU, Kholidi Khalil, MM., Kamis (6/8) mengakui, usai pilkades pihaknya berupaya memfasilitasi keberadaan perangkat di desa pemekaran.

Selain perangkat, amanat perda juga mengharuskan penyerahan aset dari desa induk ke desa pemekaran.

“Kami sudah pada tahap fasilitasi 10 desa apa saja yang dilakukan. Pertama desa harus inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D)

(Suara NTB/ari)

H. Kholidi Khlil yang ada di desa, baik personel dan aset” ujar Kholidi.

Kamis kemarin, DP2KB melakukan rapat koordinasi dengan 10 desa induk dan 10 desa baru. Selain kades, aparat BPD juga dihadirkan. Pada pertemuan itu, Kholidi menekankan substansi amanat perda antara lain, perangkat yang berasal dari desa pemekaran dan BPD akan menjadi perangkat

dan BPD desa pemekaran.

Ke depan, kata dia, dinas akan memikirkan bagaimana desa induk dan pemekaran menjadi desa mandiri. Namun mengawali target itu, pada tahun 2021 mendatang desa pemekaran harus sudah menerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari APBD. Selain target jangka panjang, target jangka pendek untuk pengisian perangkat harus sudah terisi. Pihaknya harus memastikan bahwa BPD desa pemekaran sudah harus terisi untuk mengimbangi kinerja penjabat kepala desa. Namun hal itu terkendala oleh moratorium. “Untuk BPD, kabupaten sudah terima moratorium tidak boleh pengisian PAW, karena berkaitan dengan Covid dan Pilkada. Tapi pada pengisian itu, kita di daerah sangat memerlukan. Sehingga Pemda sudah melayangkan surat meminta rekomendasi pengisian BPD. Kami akan lakukan dengan komitmen prosedur Covid,” tambahnya.(ari)

(Suara NTB/rus)

LANGKA - Tabung elpiji 3 kg kosong ditunjukkan pengecer di Desa Korleko. Beberapa hari terakhir ini elpiji langka dan harganya cukup mahal.

Harga Elpiji 3 Kg di Lotim Tembus Rp22 Ribu Selong (Suara NTB) Elpiji 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) langka. Harga satu tabung gas ini tembus Rp 22 ribu. Padahal harga normalnya Rp17-18 ribu sudah sampai di tangan konsumen.

“Sekarang nyarinya saja sudah susah, harganya mahal lagi,” jelas Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim, Mirza Sophian kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Pihak Disperindag Lotim ini belum menemukan penyebab kelangkaan. Pasalnya, menurut penjelasan dari pihak Pertamina stok Lotim cukup.

Kamis kemarin, jajaran Dis-

perindag mencoba menelusuri oven-oven tembakau virginia.

Dugaannya, elpiji untuk warga miskin ini digunakan oleh petani pengomprong tembakau.

“Kita cek di lapangan, namun kita belum temuan oven yang pakai elpiji,” sebutnya.

Disperindag sudah meminta jajaran Dinas Pertanian untuk membantu mengecek. Termasuk meminta aparat kepolisian membantu mencari penyebab kelangkaan. Gas 3 kg merupakan hak warga miskin.

Menurut Mirza, distribusi elpiji bersubsidi ini tersendatnya dari pengecer ke konsumen. Sedangkan dari agen ke pangkalan-pangkalan tidaklah ada masalah. (rus)

Sebanyak 6.789 Sertifikat PTSL Siap Dibagi ke Masyarakat Selong (Suara NTB) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lombok Timur (Lotim) terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk tahun 2020 ini, sebanyak 6.789 sertifikat siap dibagikan ke masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Lotim, Lalu Mandra Prawiranegara.,SH.,MH, mengatakan pada awalnya untuk kuota penerbitan PTSL di Kabupaten Lotim sebanyak 65 ribu peta bidang tanah (PBT) dan 54.850 sertifikat hak atas tanah (SHAT).

Namun akibat terjadinya Covid19, dipangkas menjadi 30.000

untuk PBT dan 29.599 untuk SHAT yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Lotim dari sebelumnya 34 desa.

“Pengurangan kuota terjadi karena anggaran yang dipotong sekitar 60 persen,” terangnya ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Lalu Mandra, menegaskan, untuk penerbitan PTSL ini secara gratis dilayani oleh BPN. Sementara untuk pra sertifikasi di luar domain dari BPN, yaitu berdasarkan Perbup Lotim Nomor 27 tahun 2017 tentang biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Lotim. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis dikenakan

biaya yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp350 ribu.

“Namun itu ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah desa melalui Perdes, ada yang Rp250 ribu. Ada desa yang menggratiskan dan lainnya.

Yang jelas, dari BPN tidak ada pungutan sepersen pun, ”tegasnya didampingi, Kasi Hubungan Hukum dan Kasubag TU. Ditambahkannya, BPN Lotim pada prinsipnya tetap menjaga amanah pemerintah untuk melayani dan melakukan sertifikasi terhadap tanah masyarakat. Proses sertifikasi ini penting agar kepemilikan atas suatu bidang tanah dan hak atas tanah memiliki legalitas dan berkekuatan hukum. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala Seksi Hubungan Hukum pada ART/BPN Lotim, Edy Budaya Lutfi menunjukkan sertifikat PTSL yang sudah jadi dan dalam waktu dekat dibagikan ke masyarakat, Kamis (6/8).

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Siapkan KBM Tatap Muka Tata Cara Baru kan izin kepada sekolah untuk melakukan KBM tatap muka.

Tetapi perlu kajian, prosedur, dan persiapan infrastruktur di sekolah. “Kondisinya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Bukan berarti meminta izin terus kita berikan izin, tidak demikian. Tetapi kita harus menyiapkan dari sekarang seluruh sekolah kita.

Ketika pada saatnya nanti kondisi di lapangan memungkinkan di lapangan dilaksanakan tatap muka, maka

Dana BOS Tak Cukup Biayai Pembelajaran Daring di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah memanfaatkan dana BOS untuk pembelajaran daring di masa pendemi Covid-19. Selain dalam bentuk pulsa bagi guru yang terdaftar di dapodik, siswa juga berhak atas bantuan paket internet dari sekolah. Namun demikian, kebijakan dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran itu sulit diterapkan. Sebab dana BOS yang dimiliki sangat terbatas. Demikian disampaikan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) (Suara NTB/jun) Zainal Afrodi Dompu, Zainal Afrodi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/8).

Ia mengatakan, untuk memfasilitasi paket internet siswa menggunakan dana BOS masih sangat jauh dari persediaan anggaran yang dikucurkan pemerintah. Apalagi, tiap sekolah menerima bantuan tersebut dengan nominal bervariasi. “Terkait dengan paket ini sangat jauh dari kecukupan, karena memang tidak sama anggaran yang diterima oleh semua sekolah,” ungkapnya.

Dalam proses pembelajaran dari rumah baik melalui daring maupun luring, satuan pendidikan tingak SD/SMP sederajat menghadapi banyak kendala teknis. Dari segi jaringan misalnya, belum semua wilayah di delapan kecamatan ternjangkau. Pun kempemilikan hendpon tak merata dan kemampuan membeli paket internet juga demikian.

Itu baru persoalan ekternal yang ditemukan. Sementara diinternal sekolah sendiri, disamping dana BOS-nya tidak cukup untuk menggaji guru serta melengkapi fasilitas pulsa mereka, anggaran banyak terserap untuk melengkapi sarana kesehatan sesuai protokol Covid-19, seperti misalnya penyediaan tempat cuci tangan, masker dan sebagainya.

“Kalau beli paket buat siswa lagi ndak mungkin, buat guru saja dana BOS ini tidak cukup,” tegasnya.

Kalaupun ini menjadi keharusan karena adanya instruksi langsung dari pemerintah pusat, maka alternatif terbaik yakni mengupayakan dana tambahan, apakah itu melalui dana APBD perubahan.

Atas berbagai kendala yang muncul saat ini, Zainal Afrodi, kurang yakin KBM via daring berjalan maksimal, pun demikian dengan pola luar jaringan yang dianggap lebih beresiko.

“Kalau saya sebenarnya harus sekolah. Jauh lebih aman dikawal di sekolah belajar ini ketimbang luring, tinggal dibuatkan sif saja, minimal satu kali seminggu,” pungkasnya. (jun)

28 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat di Sumbawa

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Sumbawa terus bertambah. Hingga Kamis (6/8), total pasien positif yang masih dalam perawatan mencapai 28 orang. Baik pasien yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri di rumah dalam pengawasan dan pemantauan puskesmas.

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M membenarkan adanya 28 pasien positif covid-19 yang masih dirawat. Dari jumlah ini 18 orang dirawat di rumah sakit dan 10 orang menjalani isolasi mandiri di rumah masingmasing. “Ada 18 yang dirawat di rumah sakit, 8 diantaranya di Rumah Sakit di Sering dan 10 di RSMA. Sedangkan 10 orang yang isolasi mandiri, 2 di Alas, 1 di Alas Barat dan 7 di Brang Kolong,” ujarnya, Kamis (6/8).

Dijelaskannya, 10 orang yang menjalani isolasi mandiri ini tidak memiliki gejala. Mereka dalam pengawasan dari puskesmas, TNI/Polri dan kepala lingkungan masing-masing. Penerapan isolasi mandiri ini juga diterima baik oleh masyarakat setempat. Bahkan pihak desa dan masyarakat juga bahu membahu membantu keperluan selama isolasi mandiri. “Mereka tidak ada gejala apapun dan masyarakat juga menerima. Sehingga diizinkan untuk isolasi mandiri.

Selain itu tetap dalam pengawasn puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga kepala lingkungan. Jadi tetap diawasi dan masyarakat juga bahu membahu menbantu keperluan dari sadudara kita yang sedang isolasi. Ke depan, ini juga yang kita harapkan untuk desa-desa lainnya, tentu dengan pengawasan puskesmas. Ini baru bisa jika kita bergerak bersama-sama dan saling bahu membahu membantu. Semua kita ikut berperan,” harapnya.

Terhadap pencegahan covid-19, pihaknya berharap kepada semua pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Upaya ini sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa. (ind)

H. Hasan Basri

kita sudah siap,” ujarnya.

Disebutkannya, Kabupaten Sumbawa merencanakan belajar tatap muka pada akhir Agustus mendatang. Hal ini juga tergantung bagaimana kondisi pandemi di Sumbawa.

“Sekitar akhir Agustus. Tapi itu tergantung pandeminya bagaimana di Sumbawa. Tetapi kita jangan terlalu apriori dengan pandemi, kemudian kita hubungkan dengan belajar tatap muka,” terangnya.

Karena bagaimanapun,

kata H. Sahril, ada kondisikondisi di lapangan pada sekolah tertentu yang jauh di pedalaman, tidak memungkinkan dilaksanakan belajar dari rumah. Baik secara daring maupun secara luring.

Sehingga pihaknya harus mencari strategi pembelajaran lain. Dalam hal ini tatap muka dengan tata cara baru, bukan secara konvensional.

“Jangan dikira tatap mukanya mesti harus di dalam kelas berkeloni, tidak seperti itu.

Kita cari strategi tatap muka model baru. Daerah-daerah tertentu yang kita sudah petakan. Karena sumber dayanya memungkinkan untuk dilaksanakan dengan tata cara baru. Tapi kalau tatap muka secara konvensional itu tidak memungkinkan kita laksanakan. Bahkan dengan BDR pun pada daerah tertentu di daerah kita ada yang tidak memungkinkan,” jelasnya.

Terhadap beberapa daerah tertentu ini, pihaknya juga

tidak serta merta langsung menerapkan tatap muka secara konvensional. Karena pihaknya tidak bisa melakukan kontroling yang begitu ketat terhadap arus masuk ke wilayah setempat. Sehingga memungkinkan dilakukannya tatap muka model baru.

“Tatap muka model baru itu yang kita harapkan. Tidak konvensional seperti biasa.

Protokol kesehatannya kita betul-betul jaga dengan baik,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

H. Sahril

Sembilan Nakes RSUD Bima Positif Covid-19

Bima (Suara NTB) – Sebanyak Sembilan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima dinyatakan positif Covid-19. Meminimalisir potensi penyebaran, sebagian ruang pelayanan pun ditutup sementara.

Direktur RSUD Bima melalui Kabid Pelayanan dan Humas dr. Adi Winarko, mengaku kabar resmi adanya sembilan Nakes yang positif Covid-19 itu diterima oleh pihaknya belum lama ini. “Ya, ada Sembilan

nakes yang positif. Hasil ini kita terima kemarin,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Apakah Sembilan Nakes yang positif ini petugas biasa atau Nakes yang menangani khusus Covid-19 di RSUD Bima

? Adi menegaskan mereka merupakan Nakes biasa yang tidak menangani pasien Covid-19.

“Nakes biasa,” ujarnya.

Sembilan Nakes yang positif Covid-19 itu lanjutnya, dirawat di sejumlah tempat, ada

yang dirawat di RSUD Bima, RSUD Kota Bima dan ada pula yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. “Saat ini mereka sedang dirawat di RSUD Bima, RSUD Kota dan Isoman di rumah,” katanya.

Meski ada Nakes yang positif Covid-19 namun pelayanan di RSUD Bima tetap dibuka seperti biasa. Hanya saja pelayanan terhadap warga yang hendak melakukan pengoba-

tan dibuka secara terbatas.

“Tetap dibuka pelayanannya.

Tapi kita batasi,” katanya.

Adi menambahkan, hanya sebagian ruang pelayanan yang ditutup sementara, yakni ruang VIP. Tujuannya untuk meminimalisir potensi penyebaran dan sembari menunggu keluarnya hasil swab test. “Hanya ruang VIP yang ditutup sementara sampai keluarnya hasil swab,” pungkasnya. (uki)

Bunda PAUD Sumbawa Jadi Narasumber Lokakarya Kemendikbud

(Suara NTB/ist)

PIAGAM - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, H. M. Ikhsan menyerahkan piagam deklarasi desa STBM.

Hijrah, Desa Perdana STBM di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Desa Hijrah Kecamatan Lape dideklarasikan sebagai desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Kamis (6/8), di di Kantor Desa setempat. Pendeklarasian desa Hijrah Kecamatan Lape sebagai desa STBM ini merupakan deklarasi perdana dari 157 desa di Sumbawa.

Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan M.Pd, saat menghadiri deklarasi tersebut berharap keberhasilan desa Hijrah dapat diikuti oleh desadesa lainnya. “Kami sangat berharap, keberhasilan Desa Hijrah ini dapat diikuti oleh desa-desa lainnya sehingga masyarakat di daerah kita secara keseluruhan memiliki kesadaran tentang urgensi STBM dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,”terangnya.

Apalagi, lanjut H. Ikhsan, persoalan buang air besar sembarangan juga masih menjadi persoalan

serius yang membutuhkan perhatian bersama. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumbawa, dari total 165 desa/kelurahan yang ada di Kab. Sumbawa, hanya 55 desa/kelurahan yang sudah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan.

“Masih terdapat 110 desa/ kelurahan yang masyarakatnya masih berperilaku buang air besar sembarangan. Fakta ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, dan kita harus mempunyai target yang jelas dan terukur agar daerah kita secara keseluruhan benar-benar tuntas dari perilaku buang air besar sembarangan,”sebutnya.

Lebih lanjut, hal lain yang juga penting menjadi atensi para Kades yaitu menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan (perawat) dari APBDes. Hal ini dipandang relevan, karena bagaimanapun, para perawat merupakan pioner terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Baik kebersihan dan kesehatan pribadi maupun lingkungan.

Dikatakan pula, seluruh kades/lurah harus memiliki pemahaman, komitmen dan prioritas yang sama dalam menuntaskan lima pilar STBM. Jika seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sumbawa sudah memiliki pemahaman, komitmen dan prioritas yang sama, maka pihaknya pihaknya optimis, desa dan kelurahan tersebut akan mampu menuntaskan lima pilar STBM. Hal ini secara otomatis juga akan menjadikan Sumbawa tuntas lima pilar STBM. Di akhir sambutannya, Bupati juga berharap kegiatan yang digelar hari ini dapat memberikan suntikan semangat kepada semua pihak. Terutama Kepala Desa/Lurah dalam upaya mendorong pembangunan sanitasi di Sumbawa. Bupati berharap pula para kepala desa memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap isu sanitasi melalui pengoptimalan dana desa. (arn)

Butuh Waktu Lama Pulihkan Sektor Pariwisata di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, mengaku proses pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi covid-19 akan berlangsung cukup lama. Sebab sampai saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke daerah setempat masih nihil meski tatanan baru sudah diterapkan.

“Prediksi awal kita enam bulan pasca pandemi Covid19 bisa pulih, tetapi prediksi kita meleset nyatanya sampai saat ini masih nihil kunjungan khususnya dari luar daerah,” ungkap Kepala Dinas Parpora KSB Ir. IGB Sumbawanto M.Si kepada Suara NTB, Kamis (6/8). Meskipun protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 sudah diterapkan tetapi wisatawan masih eng-

gan berkunjung ke KSB. Dirinya juga mengaku kesulitan untuk mendatangkan wisawatan berkunjung ke KSB. Karena protokol kesehatan yang ditetapkan dianggap menjadi penghambat. Salah satunya yakni harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta melakukan tes cepat dan pengambilan swab. Protokol kesehatan inilah yang membuat sektor pariwisata bisa lumpuh cukup lama akibat pandemi covid19. Makanya target kunjungan wisatawan ke KSB sebanyak 50.000 orang di tahun 2020 juga tidak akan terealisasi secara maksimal. “Sektor Pariwisata kita masih lumpuh, karena jumlah kunjungan yang minim.

Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisi yang tidak memungkinkan

untuk tetap mendatangkan wisawatan di tengah pandemi covid-19,” timpalnya.

Kendati jumlah kunjungan masih nihil, tetapi protokol kesehatan di sektor pariwisata tetap dikedepankan Pemerintah. Hal itu dilakukan untuk menekan munculnya cluster baru dari sektor wisata. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata unggulan daerah dan penambahan fasilitas kamar mandi menjadi hal yang utama yang terus dilakukan. Karena jujur saja selama ini infrastruktur penunjang pariwisata masih belum maksimal. “Persiapan dan pembenahan destinasi wisata terus kami lakukan sehingga pada saat pandemi covid-19 benar-benar berakhir kita langsung siap menerima kunjungan wisatawan,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menjadi narasumber pada Lokakarya Perumusan Skema Dukungan dan Pembelajaran PAUD di masa Pandemi dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD menyampaikan presentasi tentang Praktik Baik Peran Bunda PAUD selama Masa Pandemi Covid. Yang disaksikan secara langsung oleh Direktur PAUD, World Bank, Direktur GTK PAUD, Sekretariat Wapres Bidang ECD, Direktur Pembangunan Desa Kemendes, dan Chief of Education UNICEF Indonesia.

Lokakarya ini dihajatkan untuk memperjelas skema pembelajaran PAUD serta ragam dukungan untuk guru dan

(Suara NTB/ist)

Hj. Amien Rahmani Husni Djibril orang tua di masa pendemi.

Adapun output yang diharapkan dari lokakarya ini berupa skema rancangan kasar serta identifikasi program, kegiatan serta produk yang perlu dikeluarkan oleh Kemendikbud. (arn)

Pokdarwis Harap Perambahan di Area Penemuan Menhir Dihentikan Dompu (Suara NTB) – Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Saneo, meminta aktivitas perambahan hutan pada area penemuan menhir dihentikan. Selain mengancam keberlangsungannya, benda prasejarah itu potensial menjadi salah satu destinasi wisata andalan.

Karenanya harus dilindungi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian harapan Ketua Pokdarwis Desa Saneo, Faruk kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Ia menyampaikan, pada area ditemukannya menhir berdiri tegak di So Sori Foo Karao beberapa waktu lalu, tanpak kawasan hutan mulai dirambah warga sekitar. “Cuma sekarang masih dalam spotspot kecil. Kalau ini dibiarkan berlanjut, tindak saja merusak hutan tapi peninggalan bernilai sejarah itu pasti terancam hancur,” ungkapnya.

Sebagai pelaku wisata, ia menilai perambahan pada area penemuan benda peninggalan prasejarah tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, langkah satu-satunya yakni BKPH Toffo Pajo selaku pengelola kawasan hutan mesti segera bertindak, termasuk elemen terkait seperti halnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Faruk

Selain menhir, lanjut Faruk, tak sedikit temuan yang menguatkan dugaan bahwa area tersebut pernah jadi pemukiman atau pusat peribadatan orang terdahulu, seperti misalnya gerabah berbentuk keramik piring dan sejenisnya. “Kemarin pas turun bersama pariwisata banyak juga kami temukan gerabah seperti keramik, piring dan susunan bebatuan yang mengelilingi menhir dengan luas sekitar 4 hektar,” ujarnya.

Temuan ini menarik jadi bahan penelitian mendalam Balai Arkeologi (Balar) Denpasar, sebab tak jauh berbeda dengan peninggalan prasejarah di daerah-daerah lain.

Pun menurutnya sangat potensial menjadi destinasi wisata budaya andalan, bersamaan dengan wisata air terjun Sori Panca yang tengah dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. “Ketika ini terjaga wisatawan bisa menikmati banyak destinasi ketika pergi ke Saneo, ada Sori Nae, air terjun Panca, menhir dan berbagai kekayaan budaya masyarakat lokal,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa masih mempersiapkan segala kondisi terkait rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka bagi siswa. Persiapan ini penting dilakukan untuk memperlancar proses belajar jika nantinya kondisi sudah memungkinkan.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, M.Pd menyampaikan, pihaknya tidak serta merta memberi-

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Pandemi Covid-19 Penuhi Target Nilai Instrumen SEKOLAH-sekolah ditargetkan meraih angka 85 dari instrumen yang disediakan dinas. Instrumen tersebut sebagai panduan bagi sekolahsekolah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka.

SMKN 1 Kuripan bersiap memenuhi target nilai instrumen yang telah ditentukan dinas. Nilai 85 persen wajib terpenuhi agar sekolah tersebut bisa mulai belajar tatap muka. “Kita targetkan dapat 85 persen,” kata Kepala SMKN 1 Kuripan, H. Khaerul Ahmad pada Suara NTB. Saat ini, kata dia, pemer(Suara NTB/ist) intah masih melarang H. Khaerul Ahmad sekolah membuka pembelajaran tatap muka. Semuanya dilakukan secara daring, sehingga tak ada pilihan lain selain memang harus ikuti perubahan yang kini tengah menjadi pilihan semua pihak.

“Tahun ajaran baru ada SK bersama kemudian ada instruksi dari Gubernur kita sedang memasuki BDR fase kedua,” sebutnya. Mengejar nilai 85 persen tersebut, pihaknya mempersiapkan segala hal, sehingga instrumen yang telah disediakan bisa terpenuhi segala indikatornya. “Kami punya instrumen dari dinas kalau masa transisi ini sudah lebih baik,” ujarnya.

Setelah itu baru kemudian akan diajukan ke dinas untuk diusulkan membuka sekolah tatap muka. “Nanti kita akan ajukan kebiasaan baru tatap muka ke dinas dengan gunakan sistem blok dengan gunakan protokol Covid-19,” bebernya.

Sistem blok itu kata dia, secara teknis nantinya kelas itu diseting physical distancing, menyediakan tempat cuci tangan.

“Kemudian anjuran sesuai kriteria di sana. Kalau memang di sana di-check list nanti misalnya punya angka 85, maka diizinkan dari dinas pada September nanti,” tambahnya. (dys)

Bantuan untuk Sekolah Model Tidak Bisa Diberikan Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB memiliki sekolah binaan melalui sekolah model. Sekolah model mendapatkan bantuan, tapi dengan adanya pandemi Covid-19, bantuan tersebut tidak bisa diberikan.

Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., mengatakan, untuk penjaminan mutu, pihaknya membina 200 sekolah model.

Sekolah model itu diberikan juga bantuan dana. Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, pada tahun 2020 tidak ada bantuan untuk sekolah model, karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Namun, kami tetap memberikan bantuan pengetahuan atau model pembelajaran jarak jauh melalui daring, sudah dilakukan beberapa tahap, dan di semua jenjang satuan pendidikan di kabupaten/kota

maupun provinsi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sekolah binaan seperti sekolah rujukan atau sekolah model ditetapkan dan dibina oleh Direktorat dan LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya. Terutama dalam hal penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Termasuk, menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Selain itu, lanjut Mustari, untuk mengembangkan pusat keunggulan sesuai dengan karakteristik sekolah. “Memiliki

tanggung jawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya,” jelasnya.

Indikator keberhasilan sekolah binaan, dapat dilihat dari luarannya di mana satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Juga berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari hal itu, proses pembelajaran berjalan sesuai standar, dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. “Dampaknya budaya mutu di satuan pendidikan terban-

gun, mutu hasil belajar meningkat,” jelasnya.

Pihaknya juga mengembangkan sekolah binaan sebagai sekolah penggerak di era adaptasi kebiasaan baru. Mustari menjelaskan, hal-hal yang harus dilakukan di sekolah binaan dengan fasilitas LPMP antara lain menetapkan indikator dan sub-indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam masa Covid-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru.

Sekolah juga perlu melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sesuai dengan indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan. Juga merancang program untuk peningkatan mutu sesuai dengan EDS telah dilakukan.

“Sekolah mengimplementasikan program yang telah dirancang, mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program yang dilaksanakan. Sekolah dapat

(Suara NTB/dok)

Mohammad Mustari melakukan audit mutu untuk mengetahui kendala dan rekomendasi yang harus dilakukan,” pungkasnya. (ron)

Rp7,1 Miliar Dana BOS Belum Dieksekusi Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 7,1 miliar lebih tak bisa dieksekusi tahun 2019 lalu, karena terlambat masuk ke Pemda. Dana yang tersebar di 80 sekolah ini pun dieksekusi tahun ini dengan mengarahkan penggunaannya untuk pencegahan Covid19 dan mendukung pembelajaran di masa pandemi.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Haeruddin mengatakan terkait persoalan BOS afirmasi tahun (Suara NTB/her) lalu tidak berani dieksekusi, Haeruddin karena terlambat masuk, sehingga sangat mepet waktunya. Untuk mengeksekusi anggaran ini juga perlu dibuat semacam aturan berupa peraturan daerah.

Saat ini, ujarnya, anggaran ini sedang dieksekusi. Sekolah tengah melakukan proses pembelian untuk kebutuhan peralatan penanganan pandemi, tablet, paket internet dan lain-lain.

Anggaran ini jelas dia masuk ke rekening sekolah dengan jumlah sekolah yang menerima sebanyak 80 sekolah. Untuk penggunaan dana ini ada juknis dari pusat. Di mana mengacu juknis 2019 dana ini dipakai untuk pembelian tablet. Setelah masuk Silpa, muncul juknis baru boleh digunakan untuk yang lain termasuk pembelajaran selama pandemi seperti pembelian tablet, menguatkan internet, pembelian paket internet, masker. ‘’Dan yang harus lengkap adalah sarana prasarana Covid-19, seperti alat cuci tangan, hand sanitizer dan alat ukur suhu tubuh. Pihak sekolah yang langsung membeli melalui Sistem SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah),”imbuh dia.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah, karena dinas ingin mendampingi, mengontrol agar sekolah tidak bermasalah di lapangan. Sehingga kalau ada pihak ketiga yang masuk ke sekolah perlu diidentifikasi dan dicek, termasuk barangnya memenuhi spek atau tidak. “Kami cek benar tidak barangnya memenuhi spek, biar teman-teman (sekolah) tidak bermasalah di kemudian hari,”kata dia.

Setelah barang dipastikan sesuai spek barulah dibeli oleh sekolah. langkah lainnya, pihaknya mengontrol melalui penerbitan rekomendasi. “Kalau ndak ada alat kontrol nanti semaumaunya, karena BOS ini masuk penilaian WTP,” ujar dia. (her)

Kemenag Terus Lakukan Penegerian Madrasah Swasta Mataram (Suara NTB) – Kantor Wilayah Kementerian Agama ( Kanwil Kemenag) NTB terus akan melakukan penegerian madrasah swasta menjadi madrasah negeri. Diubahnya sejumlah madrasah swasta menjadi negeri dianggap berhasil meningkatkan kualitas madrasah.

Kasi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, Drs. Jalaludin, M.Ed., pada Kamis (6/8) mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penegerian atau mengubah madrasah swasta menjadi madrasah negeri. Ia mengungkapkan ada beberapa madrasah swasta yang akan diubah menjadi negeri dalam waktu dekat ini, antara lain berada di Kabupaten Dompu.

Penegerian madrasah swasta itu, menurut Jalaludin, mampu meningkatkan kualitas madrasah tersebut. Hal itu berdasarkan riset Badan Litbang Kemenag. “Yang kita negerikan, semakin hari semakin menunjukan kualitasnya, animo masyarakat juga tinggi. Penegerian madrasah memang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar,” ujarnya.

Di samping itu, ada sejumlah madrasah yang mengajukan izin operasional baru madrasah di tahun 2020 ini. Selain itu, ada juga madrasah yang dicabut izinnya. Pencabutan izin operasional madrasah dilakukan agar menjaga kualitas madrasah.

Perlu diketahui, jumlah madrasah swasta jauh lebih banyak dari madrasah negeri. Dari data tahun lalu, persentase madrasah swasta mencapai 97 persen dari keseluruhan madrasah di NTB. Namun, banyak ditemukan sarana madrasah swasta masih belum baik. Menurutnya, madrasah di NTB lebih banyak didirikan oleh swasta atau masyarakat, oleh karena itu pihak yayasan yang berkewajiban memenuhi sarana agar terpenuhinya standar nasional pendidikan. Namun, pemerintah tetap memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesional, tunjangan fungsional, dan lainnya.

Tercatat sebanyak 2.100 madrasah negeri dan swasta di NTB, dengan rincian Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 804 yang terdiri dari 25 MI negeri dan 779 MI swasta. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 815 terdiri dari 24 MTs negeri dan 791 MTs swasta. Dan, Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 491 terdiri dari 17 MA negeri dan 474 MA swasta. Total jumlah madrasah swasta di NTB sebanyak 2.044, sedangkan madrasah negeri hanya 66 madrasah. “Berbeda dengan Provinsi Aceh yang berbanding terbalik dengan NTB, di sana lebih banyak negeri dibandingkan swasta,” katanya dalam kesempatan wawancara sebelumnya.

Sebelumnya, ia menyampaikan penegerian madrasah swasta sangat selektif dilakukan pihaknya. Umumnya penegerian madrasah swasta diutamakan di daerah yang belum ada madrasah negeri, terutama di daerah terluar, terpencil, perbatasan, atau sejenisnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Salah satu kegiatan belajar secara daring yang dilakukan di salah satu rumah warga di Lotim beberapa waktu lalu.

Disayangkan, Penundaan KBM Tatap Muka di Sekolah Selong (Suara NTB) Kebijakan Pemda Lombok Timur (Lotim) kembali menunda untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah disayangkan pihak satuan pendidikan. Padahal, rencana untuk dibuka KBM tatap muka per tanggal 8 Agustus mendatang sangat disambut baik oleh tenaga pendidik dan wali murid.

Seperti halnya disampaikan, Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, rencana bupati yang akan membuka KBM tatap muka di sekolah

merupakan angin segar bagi dunia pendidikan. Dalam sebuah pidatonya saat menghadiri acara di Kemenag Lotim beberapa waktu lalu, apa yang disampaikan bupati begitu disambut baik oleh para tenaga pendidik.

Akan tetapi per tanggal, 6 Agustus 2020, Pemda justru memperpanjang kembali sistem belajar dari rumah (BDR) dari tanggal 10 hingga 27 Agustus 2020. “Kalau bupati minta kita masuk, ya kita masuk karena sudah terlalu lama siswa-siswa berkeliaran

ke mana-mana. Sementara efek pembelajaran daring belum terlihat positif untuk menyukseskan pembelajaran dikarenakan berbagai kendala,” terangnya, kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Atas kebijakan tersebut, pihak tetap mengikuti karena sebagaimana edaran dari Kemenag Pusat bahwa sekolah/ madrasah di semua daerah diminta untuk mengikuti keputusan Pemda selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

“Kita ikuti kebijakan pemer-

intah. Kita sekolah/madrasah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena tidak punya kewenangan,” terangnya.

Sementara, kebijakan perpanjangan belajar dari rumah di Kabupaten Lotim tertuang dalam Surat Edaran Nomor:800:1041/Dikbud/I/2020 tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 di satuan pendidikan tahun ajaran 2020. Di mana, penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan, TK/SD/SMP negeri, swasta dan SKB/PKBM yang dilakukan

secara BDR dan diperpanjang dari tanggal 10 sampai dengan 27 Agustus 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi, mengaku jika dirinya sudah menghadap ke bupati terkait jadwal masuk sekolah di Lotim. Disepakati untuk dilakukan perpanjangan hingga dua pekan ke depan dengan mengacu pada SE menteri, gubernur dan jumlah kasus Covid-19 khususnya di Kabupaten Lotim yang terus mengalami peningkatan. (yon)

FKIP Unram Gelar Pendidikan Rektor Unram Ingatkan LPTK Berbenah Profesi Guru secara Daring

Tantangan Pendidikan Berat Mataram (Suara NTB) Tantangan dunia pendidikan kini semakin berat. Segala aspek yang terkait langsung dengan dunia pendidikan turut berubah. Situasi pandemi Covid-19 memaksa sistem pendidikan berubah. Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK)-LPTK pun disarankan turut berbenah mengikuti perubahan sistem untuk mencetak caloncalon pendidik yang handal.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengingatkan tantangan dunia pendidikan ke depan semakin berat. Tantangan yang melahirkan sistem baru yang lebih adaptif dengan berbagai potensi perubahan saat ini.

Di tengah situasi pandemi, tak ada pilihan lain selain memang harus ikuti perubahan yang realistis dan menjadi pilihan dalam melangsungkan proses belajar mengajar. Adanya tantangantantangan tersebut berarti tantangan bagi LPTK. Termasuk kata Prof. Husni, FKIP Unram sebagai salah satu LPTK yang bertugas mencetak para pendidik negeri ini.

Keberadaan FKIP sebagai LPTK di Unram dan NTB secara lebih luas harus dipersiap-

kan dengan segala kematangan yang ada. LPTK ini secara khusus bertugas untuk mempersiapkan guru, baik secara internal maupun eksternal akan semakin berat pula.

Pihaknya secara khusus meminta agar FKIP sebagai LPTK terus berbenah diri. Agar jangan sampai ketinggalan dengan segala perubahan yang kini ditimbulkan akibat pandemi. “LPTK dituntut untuk terus mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan pembenahan,” tutur Prof. Husni.

Tentu saja, kata dia, peningkatan kualitas LPTK berdampak pada peningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa agar dapat menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas sesuai zamannya.

Prof. Husni menuturkan pembenahan untuk meningkatkan kualitas guru itu terus diupayakan, misalnya sertifikasi guru yang pada awal-

nya dilakukan melalui portofolio, kemudian disempurnakan melalui PLPG, dan sekarang dilaksanakan melalui PPG dalam jabatan dan PPG Prajabatan secara tatap muka.

“Diharapkan kepada para calon dosen dan guru pamong yang mengikuti penyegaran ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaikbaiknya,” pesannya. (dys)

H. Lalu Husni

Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (FKIP Unram) akan menggelar Penyegaran dan Asesmen Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru Angkatan 2 dan 3 Tahun 2020.

Ketua Panitia Pelaksana Dr. Wildan, M.Pd., menuturkan, Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan secara nasional akan dilakukan dalam tiga angkatan di 61 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. ‘’Angkatan 1 pada tanggal 7 Agustus, Angkatan 2 tanggal 14 Agustus dan Angkatan 3 tanggal 24 Agustus,” terangnya, Kamis (6/8).

Diakuinya, jumlah guru yang akan mengikuti kegiatan PPG di Unram adalah sebanyak 292 orang untuk angkatan 1, 224 orang untuk Angkatan 2, dan 157 orang untuk Angkatan 3.

“Sebagian besar peserta PPG di Unram berasal dari Nusa Tenggara Timur,” bebernya.

Dia menuturkan kegiatan itu akan berlangsung selama 5 hari ke depan dan diikuti oleh 146 orang peserta yang terdiri 66 dosen dan 72 orang guru. Kegiatan asesmen sendiri akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus mendatang, ujarnya.

“PPG dilaksanakan dengan new model seiring masih merebaknya Covid-19, yakni semua kegiatan PPG seperti orientasi, kuliah pendalaman materi, workshop, PPL, hingga ujian komprehensif dilakukan secara daring,” tambahnya. Dekan FKIP Unram Prof. Dr. Wahab Jufri, M.Sc menambahkan program yang digelar oleh FKIP tersebut adalah program yang diamanahkan kepada LPTK pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi pendidik, sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang Pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA).

“Tujuan utamanya untuk peningkatan kompetensi yang nantinya ditandai dengan pemberian sertifikat nasional,” ungkapnya.

Dia mengatakan kegiatan PPG yang hampir bersamaan dengan dimulainya tahun akademik 2020/2021 di Unram saat ini, menjadi tantangan bagi para dosen FKIP Unram untuk bekerja dengan sabar, tekun dan disiplin, sehingga tujuan digelarnya acara bisa tercapai.

“Semoga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan yang diamanahkan kepada kita, bisa kita capai bersama,” katanya. (dys)

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

Penyelundupan Narkoba via Jalur Udara Merajalela Mataram (Suara NTB) Penyelundupan narkoba melalui jalur udara merajalela lagi di tengah pandemi Covid-19. Pengiriman barang haram lewat pesawat masih menjadi favorit jaringan antarprovinsi. Modus ini dicegah dengan memperketat jalur pasokan di daerah hulu. Juga penajaman intelijen di bagian hilir.

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra menjelaskan, perlu kecakapan dan kecerGde Sugianyar Dwi Putra matan. “Sabu ini bahan organik yang bisa dikamuflase sehingga susah dibedakan dengan bahan organik lainnya,” ucapnya Kamis (6/8) kemarin.

Sejumlah modus pengiriman via jalur udara diantaranya yang paling sering sabu diselipkan dalam dubur, kemudian disimpan dalam bilik koper, atau disamarkan dalam bentuk produk makanan atau kecantikan. Modus ini sudah dipetakan. Namun pendeteksiannya memerlukan kekuatan intelijen yang mumpuni.

“Kita juga mengandalkan tim di hulu, terutama di bandara keberangkatan barang-barang mulai dikirimkan. Kita memiliki tim intel yang cukup solid. Banyaknya tangkapan ini bukti keaktifan tim penindakan,” paparnya.

Sugianyar menegaskan, pola pengungkapannya dengan memperkuat jaringan penindakan dari tempat asal pengiriman sabu. Dia mencontohkan kegiatan interdiksi kerjasama dengan bea cukai, avsec bandara, Polda, dan Polres.

“Tim di hulu tetap bekerja. Tahun 2019 lalu saja, ada 27 kasus penyelundupan sabu tujuan Bandara Lombok yang digagalkan. Jadi semua tim saling berkontribusi supaya suplai narkoba yang masuk NTB bisa berkurang,” tegasnya.

Dalam sepekan lalu, sejumlah kasus penyelundupan narkoba via jalur udara digagalkan. Diantaranya, Polda NTB yang mengungkap kasus 2,098 kg sabu di dalam botol bedak kecantikan asal Batam, Riau; 200 gram sabu diselundupkan dalam dubur; serta sabu seberat 893,40 gram diselipkan dalam sandal pria yang diselundupkan dari Aceh. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Mataram

Mohan-Mujib dan Selly-Manan Mulai Adu Strategi Mataram (Suara NTB) Sejumlah bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Mataram yang telah memastikan tiket dukungan partai politik sudah tercukupi untuk mendaftar ke KPU. Para kandidat kini mulai mengalihkan fokus mereka untuk bergerilya merebut perhatian dan simpati calon pemilih.

Beragam strategi dan trik mulai dijalankan oleh masingmasing tim pemenangan calon dalam menarik perhatian masyarakat. Adapun kandidat yang sudah terlihat mulai beradu strategi dalam mendekati masyarakat yakni pasangan Mohan Roliskana-TGH Mujiburahman (Mohan-Mujib) vs Hj. Puttu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (Selly-Manan).

Tim pemenangan MohanMujib mengadakan lomba konten video kreatif dan di lain pihak tim pemenangan Selly-Manan mencoba menghiasi langit Mataram dengan menaikkan layangan raksasa sebanyak mungkin yang bergambar foto pasangan ini.

Lantas sejauh mana efektif dari trik dan strategi kedua tim pemenangan pasangan calon ini dalam menggaet perhatian masyarakat calon pemilihnya?

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, MA.Pol mengulas berbagai trik dan strategi yang ditempuh para tim pemenangan calon. Menurutnya situasi dinamika politik pada Pilkada Kota Mataram 2020 ini memang menuntut para tim pemenangan calon untuk banyak melakukan kreativitas dan inovasi dalam mendekati dan meraih dukungan pemilih.

“Konsekuensi Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini me-

mang menuntut para tim pemenangan calon untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menarik perhatian dan simpati masyarakat. Cara-cara lama seperti mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan banyak massa sudah tidak relevan untuk dilakukan, karena protokol kesehatan membatasi itu,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Model kampanye dengan menggunakan gambar pasangan calon yang diedarkan melalui berbagai perangkat, seperti baliho, sepanduk, stiker kalender dan lain sebagainya juga sudah efektif untuk menggaet minat masyarakat untuk memilihnya.

Dukungan Pilkada Berpotensi Dianulir

Koalisi Demokrat-PPP Mendekati Final

Kejati NTB Kawal Proyek Strategis Senilai Rp4,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Kejati NTB mengerahkan tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dalam mengawal proyek-proyek besar di wilayah NTB. Pada tahun 2020 ini, sebanyak 41 proyek senilai total Rp4,7 triliun. Didominasi proyek fisik. Juga proyek yang berkaitan dengan pengembangan KEK Mandalika. “Tiga proyek selesai didampingi. Yang masih proses ada 38 proyek. Ini pendampingannya dalam aspek yuridisnya. Bukan soal teknis,” kata Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto Kamis (6/8) dalam keterangannya mengenai capaian kinerja Tim PPS per Juni.

Seluruh proyek yang didampingi tersebut semula berpagu anggaran total Rp5,05 triliun. Setelah proses tender dengan pendampingan tim PPS, kontrak yang dicapai Rp4,77 triliun.

“Sehingga ada efisiensi anggaran sampai Rp217,88 miliar,” imbuhnya. Proyek dalam pendampingan yang sudah serah terima sementara (PHO) yakni pembangunan gedung rektorat UIN tahun jamak 2019-2020 pada Satker Balai Prasaran Permukiman Wilayah (BBPPW) NTB. Namun ada dua proyek yang urung dilaksanakan dampak pengalokasian ulang anggaran Covid-19 ,yaitu proyek jaringan perpipaan SPAM Gangga, Lombok Utara dan Sigar Penjalin, Lombok Utara.

Sejumlah proyek yang dalam proses pengerjaan antara lain pada PT Angkasa Pura I Cabang BIL perpanjangan runway dan fasilitas daya dukung runway Bandara Internasional Lombok (BIL) senilai Rp400 miliar; pengerjaan rapid exit taxiway dan perluasan apron barat BIL senilai Rp292,6 miliar; perbaikan runway strip Rp267,6 miliar, perluasan terminal Rp326 miliar; dan pengembangan fasilitas kargo Rp85 miliar.

Kemudian proyek pendukung KEK Mandalika yakni Jalan Bypass BIL-KEK Mandalika Paket I di Lombok Tengah pembiayaan tahun jamak senilai Rp238,5 miliar, paket II senilai Rp394,8 miliar, dan paket III senilai Rp180,55 miliar. Selanjutnya, pembangunan spillway bendungan Bintang Bano Sumbawa Rp247,3 miliar, dan jaringan irigasinya Rp255,8 miliar; pembangunan bending pengalih Rababaka Rp139,7 miliar.(why)

(Suara NTB/Dokumentasi Kejati NTB)

TINJAU - Tim PPS Kejati NTB meninjau capaian proyek perluasan bandara dan runway BIL Juni lalu.

(Suara NTB/ndi)

Ihsan Hamid layangan, kalau calon bisa masuk ke sana, calon tidak saja hanya sekedar dapat dikenal, tetapi juga bisa menariknya jadi pemilih. Karena dengan cara seperti itu komunikasi politik dan aspirasi dapat tersampaikan,” jelasnya. (ndi)

Pemerintah Sahkan Kubu Muchdi

Pilkada Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan penjaringan ulang balon Bupati/Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Sumbawa pada pertengahan Juli lalu, DPC PPP Sumbawa memutuskan kembali mengusulkan kadernya Nurdin Ranggabarani untuk dicalonkan sebagai bakal calon Bupati.

Hanya saja pada kali ini, pasang calon wakilnya mengalami perubahan. DPC PPP Sumbawa mengusulkan duet pasangan Nurdin Ranggabarani (NR)- Burhanuddin Ja’far Salam (BJS) ke DPW PPP NTB untuk kemudian diteruskan ke DPP untuk diterbitkan rekomendasi dukungan.

Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi Kamis (6/8) kemarin membenarkan pihaknya sudah menerima usulan balon Bupati/Wakil Bupati dari DPC PPP Sumbawa berdasarkan hasil penjaringan yang sudah dilakukan.

“Ya hari ini kami terima usulan dari DPC Sumbawa, mereka memutuskan mengusulkan pasangan Nurdin-BJS. Kita akan proses untuk kita teruskan ke DPP lagi,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, PPP sudah merekomendasikan Nurdin yang berpasangan dengan calon wakilnya Syukri. Akan tetapi kemudian ditengah jalan pasangan ini kandas, karena tidak mampu membawa partai koalisi. Karena itulah kemudian PPP memutuskan untuk membuka pendaftaran calon.

“Insya Allah pasangan ini sepertinya akan final, informasinya Demokrat sudah fix akan jadi mitra koalisi PPP mengusung pasangan Nurdin-BJS,” kata Akri.

Ditempat terpisah, Nurdin-BJS tengah berada di Jakarta untuk melakukan penandatanganan pakta integritas bakal pasangan calon yang akan diusung Partai Demokrat di Pilkada Sumbawa. Hal itu sebagai bentuk keseriusan Demokrat mengusung Nurdin-BJS di Pilkada Sumbawa.

“Alhamdullilah, Rabu (5/8) kemarin kami sudah mendatangi pakta integritas sebagai pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Sumbawa di DPP Demokrat,” ucap Nurdin.

Pasangan Nurdin-BJS kini sudah tidak meragukan lagi bakal tampil di Pilkada Sumbawa. Karena sudah dapat memastikan dukungan dari koalisi PPP dan Demokrat. Dengan dukungan koalisi kedua partai ini, pasangan Nurdin-BJS sudah dapat didaftarkan ke KPU, karena kursi kedua partai memenuhi syarat minimal dukungan 9 kursi. (ndi)

“Model kampanye dengan hanya menampangkan foto dan gambar pada baliho itu kan adalah metode konvensional yang hanya relevan digunakan untuk memperkenalkan diri calon. Tapi itu belum sampai pada bisa menarik minat masyarakat untuk memilihnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, mau tidak mau tim pemenangan harus melakukan terobosan baru yang relevan mengikuti perubahan perilaku pemilih yang terbagi dalam berbagai segmentasi. Calon harus bisa masuk menjadi bagian dalam segmentasi pemilih tersebut. Misalnya segemen pemilih pemula yang mayoritas adalah kelompok milenial.

“Untuk menarik minat segmentasi pemilih tertentu, di sini harus didalami kecenderungan apa yang disukai oleh segmen pemilih seperti ini. Misalnya dalam komunitas yang menggandrungi permainan

(Suara NTB/why)

TEGUR - Anggota polisi lalu lintas menegur pengendara yang lalai menggunakan masker dalam razia Operasi Patuh Gatarin 2020 di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, Selasa lalu.

Operasi Patuh Gatarin 2020

Fatalitas Kecelakaan Meningkat Mataram (Suara NTB) Operasi Patuh Gatarin 2020 menjaring 10.806 pelanggar lalu lintas. Diantaranya 6.707 pelanggar disanksi teguran dan 4.099 disanksi tilang. Pelanggaran paling banyak yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Sementara kecelakaan lalu lintas menyebabkan 12 orang meninggal dunia dari 26 kasus.

“Tiga jenis pelanggaran didominasi pelanggaran helm SNI, pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman, dan kendaraan terbuka yang mengangkut orang,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Kamis (6/8) kemarin.

Operasi Patuh Gatarin resmi berakhir pada Rabu lalu setelah 14 hari waktu pelaksanaannya. Operasi patuh kali ini juga sebagai wahana pendisipli-

nan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Yang tidak pakai masker hanya disanksi teguran,” terangnya.

Khusus pada pelanggaran lalu lintas, jumlah penindakan berkurang 46 persen. dari 20.306 sanksi pada operasi tahun 2019 menjadi hanya 10.806 pada tahun 2020 ini.

Penindakan pelanggaran pengguna sepeda motor paling banyak pada pelanggaran helm SNI sebanyak 2.703 kasus; melawan arus 34 kasus; menggunakan ponsel saat berkendara tiga kasus, dan pengendara di bawah umur 159 kasus.

Sementara pada pengemudi mobil pelanggaran terbanyak melawan arus 36 kasus; pengemudi tanpa sabuk pengaman 249 kasus; dan penge-

mudi di bawah umur 18 kasus.

“Pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor yang paling banyak melanggar lalu lintas dengan 3.556 pengendara, mobil penumpang 272 pelanggar, mobil bus 17 pelanggar, dan mobil barang 244 pelanggar,” sebut Artanto.

Usia pelanggar didominasi pelaku umur 21-25 tahun, disusul umur 16-20 tahun, dan 26-30 tahun.

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, sambung dia, sebanyak 26 kasus atau menurun 21 persen dibandingkan tahun 2019.

Dampaknya, 12 orang meninggal dunia atau naik 71 persen dari tahun sebelumnya dengan tujuh korban meninggal dunia dari 33 kasus kecelakaan. Untuk luka berat dialami lima orang, dan 26 orang luka ringan. “Semua kecelakaan terjadi karena kelalaian manusia,” ucap Artanto. (why)

Wanita Ditemukan Meninggal Tergantung

Kakak Korban Bantah Depresi Masalah Keluarga Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan saksi kematian wanita Linda Novita Sari (23) yang ditemukan tergantung di BTN Royal Mataram berlangsung maraton. Dua hari belakangan ini, keluarga inti korban dimintai keterangan. Intinya, terkait potensi korban punya masalah di internal keluarga.

Kakak kandung korban Mei Susanti menghadap penyidik di Polsek Ampenan sejak Rabu lalu. pemeriksaannya sejak petang sampai dini hari pukul 02.50 Wita.

Mei yang paling dekat dengan adik bungsunya itu melanjutkan lagi pemeriksaannya pada Kamis (6/ 8) pagi. “Ini hanya lanjutan. Pertanyaannya soal keseharian Linda. Soal pakaian apa yang dipakai setelah keluar rumah dengan pakaian yang ditemukan di TKP. Siapa saja teman yang sering main ke rumah,” ungkap Mei ditemui usai pemeriksaan.

Mei yang didampingi anggota tim kuasa hukum Montani Para Liberi M Jihan Febriza ini mengaku korban tidak memiliki alasan untuk depresi. Permasalahan berat dengan keluarga nihil. Dua hari sebelum ditemukan meninggal pun, korban masih berada di rumah. “Rabu dia full di rumah. Keluar rumah terakhir itu Kamis sore tanggal 23 (Juli). Pamit kok sama ibu.

Dia izin keluar ke kos temannya mau mengurus persiapan daftar ulang karena sudah dapat pengumuman lulus S2. Dia lagi senang-senangnya itu. Tidak ada yang mencurigakan,” terangnya.

Malam harinya, Linda tidak kunjung pulang. Keluarga mulai khawatir. Putra Mei –keponakan korban lalu menghubungi korban via pesan instan. Pesan terkirim dengan tanda centang dua. Tapi pesan itu tidak dibaca. Apalagi

(Suara NTB/why)

SAKSI - Kakak korban Mei Susanti memberikan keterangan usai diperiksa sebagai saksi, Kamis (6/8). dibalas. Adiknya memang pernah punya riwayat tidak pulang ke rumah tanpa kabar. Itu pun sudah berbulan lalu. Ibu korban kemudian menegur. Korban sempat marah. Tapi tidak berlarut lama. Suasana keluarga tetap akur seperti semula. “Saya pastikan tidak ada permasalahan keluarga,” kata Mei. Foto USG Pemeriksaan Kista Penyidik sebelumnya dalam olah TKP menemukan foto hasil USG korban. Hasil USG itu tertera tahun 2019. Mei menyebut USG itu memang atas sepengetahuan keluarga. “Itu untuk melihat kista. Dia (korban) ada kistanya. Bukan karena hamil,” sanggahnya. Tapi untuk yang kali ini, sambung Mei, dia juga masih setengah percaya mengenai kondisi kehamilan Linda.

Sejurus dengan kejanggalan yang dia temukan pada jasad korban sebelum dikebumikan, Minggu (26/7) lalu. Berangkat pada dugaan percobaan aborsi yang gagal sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Mei kemudian merinci. Pertama, bercak darah di tempat tidur saat korban dise-

mayamkan. Selanjutnya, bercak darah yang sama di kain kafan korban menjelang dimasukkan dalam liang lahat. Semuanya di bagian bawah badan. “Tidak ada luka terbuka. Keluarnya dari pangkal paha,” bebernya.

Mei pun mendapat penjelasan dari ustadzah yang memandikan jenazah adiknya. Awalnya, dirinya tidak berani sedikitpun melihat jenazah adiknya yang paling bontot itu. Sebab, dia dijelaskan kondisi korban yang meninggal dengan lidah terjulur. Padahal tidak demikian. “Dari Buk Ustadzah yang mandikan adik saya.

Tidak ada tanda-tanda lidah keluar itu. Setelah itu saya baru berani lihat videonya. Dan memang benar tidak begitu. Sehingga saya yakin kalau adik saya ini tidak bunuh diri,” tandas Mei. Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, untuk pengusutan kasus itu pihaknya memeriksa saksi secara maraton. Indikasi adanya tindak pidana atau indikasi bunuh diri belum dapat disimpulkan. “Sejauh ini sudah ada 23 saksi (yang diperiksa). Dari pihak keluarga.

Teman. Pacar,” sebutnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Dualisme di tubuh Partai Berkarya makin meruncing dengan diterbitkannya SK pengesahan kepengurusan kubu Muchdi PR oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kubu Tommy Soeharto lantas bereaksi dengan menggugat keabsahan SK Kemenkumham tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “Hari ini kami (kubu Tommy Soeharto) sudah daftarkan gugatan ke PTUN, menggugat SK Kemenkumham tersebut. Karena kepengurusan yang disahkan itu adalah hasil Munaslub abalabal,” ujar Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan kepada Suara NTB, Kamis (6/8) kemarin.

Disebutkan Darmawan pihaknya telah memberikan kuasa kepada 20 pengacara untuk berperang dengan kubu Muchdi PR. Dari 20 orang pengacara itu, salah satunya yang ikut bergabung adalah pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra.

Selain melayangkan gugatan ke PTUN, kubu Tommy Soeharto juga akan memasukkan laporan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan. Dimana dalam kepengurusan kubu Muchdi PR tersebut ikut dicantumkan nama Tommy Soeharto sebagai ketua dewan pembina.

“Sekarang ini kita rapat-

kan, dan juga akan layangkan laporan pemalsuan nama ke polisi, karena pak Tommy ikut dicantumkan dalam SK itu, dan tidak pernah diberi tahu, dan cara membuat pengurusan itu juga abal-abal. Lucunya masa pak Tommy jadi Ketum tapi ditaruh jadi dewan Pembina. Nah ini kecolongannya Kemenkumham, mereka dibohongi makanya dilaporkan,” tegasnya.

Darmawan mengaku dirinya sudah sempat dihubungi oleh pengurus kubu Muchdi PR yang menginformasikan terkait dengan resminya pergantian kepengurusan di DPP partai Berkarya. Karena itu diharapkan pengurus Partai Berkarya di NTB supaya tunduk dan patuh kepada kepengurusan yang sah sesuai SK Kemenkumham yakni dengan Ketua Umum Muchdi PR. Lantas bagaimana dengan nasib para kandidat bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang sudah diterbitkan SK dukungannya oleh kepengurusan Tommy. Sementara secara administrasi, KPU dipastikan hanya akan menerima dukungan calon dari partai dengan kepengurusan yang sesuai dengan SK Kemenkumham. Bahkan kubu Muchdi PR juga sudah menyampaikan daftar kepengurusannya sesuai SK Kemenkumham ke KPU. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 7 Agustus 2020

Halaman 8

Pilkada Loteng

Pathul Tidak Persoalkan Perubahan Pengurusan Partai Berkarya Praya (Suara NTB) Setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) KemenkumHAM yang mengesahkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Berkarya otomatis berubah. Bahkan hingga kepengurusan di tingkat bawah. Perubahan kepengurusan tersebut juga berpotensi mengubah arah dukungan Partai Berkarya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Tidak terkecuali Pilkada Loteng.

Di satu sisi, Partai Berkarya sebelumnya sudah memberikan SK dukungan kepada pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng. Dukungan tersebut pun berpotensi berubah dengan perubahan kepengurusan tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Wabup Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., yang juga bakal calon Bupati Loteng, memilih santai.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di tubuh kepengurusan Partai Berkarya murni persoalan internal. Sehingga pihaknya tidak mau ikut campur. “Kita santai saja. Tidak persoalan yang harus dipertentangkan terkait dukungan Partai Berkarya. Karena persoalan yang terjadi, itu persoalan internal Partai Berkarya,” terangnya.

Kalaupun benar ada perubahan arah dukungan Partai Berkarya, Pathul mengaku tidak jadi soal. Karena telah dipercaya sebagai calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Berkarya sebelumnya sudah sangat membanggakan bagi dirinya. “Persoalan kita serahkan ke Partai Berkarya, kita tidak ikut campur,” tegasnya. Namun sebagai calon kepala daerah, pihaknya tetap berharap bisa didukung oleh Partai Berkarya. Supaya bisa bersama-sama bekerja membangun Loteng kedepan. Demi maju dan sejahteranya masyarakat dan daerah ini.

Sebelumnya pada tanggal 29 Juli lalu, Partai Berkarya telah diserahkannya surat rekomendasi dukungan kepada pasangan Pathul-Nursiah. Penyerahan dilakukan di Kantor DPW Partai Berkarya NTB di Mataram. Diserahkan oleh Ketua DPW Partai Berkarya, H. Darmawan kala itu. Dengan telah diterimanya rekomendasi maka pasangan Pathul-Nursiah memiliki delapan kursi.

Karena selain dari Partai Berkarya, pasangan Pathul-Nursiah sebelumnya juga sudah menerima rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra. Di mana di DPRD Loteng, Partai Gerindra memiliki tujuh kursi. Sementara Partai Berkarya memiliki satu kursi.

Pasangan Pathul-Nursiah sendiri kini masih menunggu keluarkan rekomendasi dukungan dari Partai Golkar. Guna memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 10 kursi untuk bisa ikut mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng, 9 Desember mendatang. (kir)

Enam Orang CJH di Mataram Tarik Biaya Pelunasan

(Suara NTB/bay)

H. Sirojuddin

Mataram (Suara NTB) Calon Jamaah Haji (CJH) di Kota Mataram yang batal berangkat akibat pandemi virus corona (Covid-19) menarik kembali biaya pelunasan yang telah disetorkan. Sampai awal Agustus, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram mencatat enam CJH yang melakukan penarikan biaya pelunasan.

Plt. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Sirojuddin, menerangkan penarikan tersebut memang diserahkan sepenuhnya kepada CJH. Menurutnya, penarikan biaya pelunasan tidak akan

mempengaruhi porsi haji.

“Kalau dia hanya menarik pelunasan tetap (mendapat porsi haji), tapi kalau dia tarik keseluruhan, ya hilang,” ujar Sirojuddin saat dikonfirmasi, Kamis (6/8). Diterangkan, sampai saat ini belum ada CJH yang melakukan penarikan keseluruhan biaya haji tersebut.

Menurutnya, penarikan kembali biaya haji menjadi hak sepenuhnya dari masing-masing CJH. Dalam hal ini intervensi yang dapat dilakukan oleh Kemenang sebagai panitia haji menjadi sangat minim. “Mau mengambil seluruhnya (biaya haji), mau mundur atau apa itu hak dari jemaah,” jelasnya. Mengikuti pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, jumlah CJH yang akan melakuan penarikan diprediksi akan bertambah.

Di sisi lain, bagi CJH yang melakukan penarikan biaya pelunasan maka harus melakukan pelunasan kembali sebelum dapat diberangkatkan. Besaran pembayaran akan disesuaikan dengan BPIH nantinya. “Kita belum tahu berapa nilai BPIH-nya.

Kalau kurang (pembayarannya), nanti dilengkapi. Kalau lebih rendah, nanti dikembalikan. Berarti lebih kecil kan nanti (biaya yang dibayarkan),” ujar Sirojuddin.

Diterangkannya, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya jamaah yang menarik semua BPIH yang sudah disetorkan. Jika hal ini dilakukan, maka CJH tersebut tidak bisa diberangkatkan tahun depan.

Selain itu, masyarakat Kota Mataram juga dinilai sudah menerima keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji tahun 2020 ini. Karena itu sampai saat ini pihaknya tidak menerima keluhan dari CJH yang telah dijadwalkan berangkat tahun ini.

“Rupanya semua memahami. Karena ini kan sudah mendunia, di media massa jamaah kita juga sudah bisa menyaksikan berita-berita secara nasional, internasional. Semuanya ada,” tandasnya. (bay)

(Suara NTB/kir)

SIDANG SENGKETA - Sidang mediasi sengketa pilkada Loteng oleh Bawaslu Loteng, Kamis (6/8).

Bawaslu Loteng Gelar Sidang Gugatan Paslon Perseorangan

Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (6/8), menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng. Antara pasangan calon perseorangan, Ir. H. Lalu Moh. Amin – TGH. Farhan RM dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng. Sesuai regulasi, sidang mediasi pertama tersebut digelar secara tertutup di kantor Bawaslu Loteng.

“Hari ini (Kamis kemarin,red) sidang mediasi sengketa pilkada yang diajukan oleh paslon perseorangan dimulai,” ungkap anggota Bawaslu Loteng, Bq. Husnawaty, dalam rilisnya, Kamis (6/8).

Sidang mediasi dipimpin Ketua Bawaslu Loteng, Abdu Hanan. Dari pihak tergugat dalam hal ini KPU Loteng, diwakili tiga komisioner. Sementara dari pihak pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya.

Dengan agenda penyampaian pokok permohonan penggugat.

Pemohon mempermasalahkan terkait keluarnya Berita Acara (BA)-1 KWK perseorangan perbaikan yang menyatakan pasangan Amin-

Farhan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan. Sehingga oleh KPU Loteng, dokumen tersebut ditolak. Sayangnya, proses mediasi tidak menemukan kata sepakat.

Di mana dari pihak pemohon dan termohon tetap pada pendirian masing-masing. Sehingga diputuskan, musyawarah akan dilanjutkan pada hari Minggu (9/8) mendatang, melalui musyawarah terbuka. “Komisioner KPU meminta waktu waktu untuk menyusun jawa-

ban. Mengingat agenda tahapan persiapan pilkada yang begitu padat,” sebut Husnawaty.

Ia menjelaskan, sesuai petunjuk teknis penyelesaian sengketa Bawaslu diberikan waktu paling lama 12 hari kalender untuk menyelesaikan sengketa. Terhitung sejak permohonan pemohon diregister di Bawaslu. Sehingga proses musyawarah diupayakan digelar secara maraton. Supaya bisa selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. (kir)

Rendah, Tindaklanjut Pecegahan Harga Pangan Tak Bisa Dimainkan Tengkulak Korupsi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan evaluasi dan monitoring Tim Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) terhadap tindaklanjut pencegahan korupsi di Lombok Barat (Lobar) pada OPD dinilai masih rendah.

OPD belum melaksanakan program secara maksimal di area intervensi karena beralasan dampak covid-19.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Iham mengatakan progres secara keseluruhan pelaksanaan monitoring centre for prevention (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada semester I (JanuariJuni) baru mencapai 44 persen. Dibandingkan tahun lalu jauh lebih tinggi, mencapai 77 persen. “Progres ini kalau melihat waktu yang sudah berjalan, sangat kecil. Tetapi tidak berarti di akhir tahun nanti akan tetap kecil seperti ini.

Karena ada datu semester kedepan ini yang bisa diisi oleh masing-masing OPD,” jelas Iham Langkah Inspektorat mempercepat progres ini, pihaknya sudah memanggil semua OPD yang menyangkut MCP ini untuk diberikan petunjuk dan arahan seperti apa yang harus dipenuhi administrasi MCP ini. Karena kata dia, MCP ini lebih kepada hal-hal yang menyangkut administratif yang dibuktikan dengan data dukung diupload. Bukti dukung ini dinilai dulu oleh KPK, sehingga bisa saja bukti dukung yang dipenuhi Inspektorat 50 persen namun yang diakui KPK hanya 40 persen. Tergantung keyakinan KPK terhadap bukti dukung yang disajikan tersebut.

Diakui hasil evaluasi semester I banyak OPD sudah membuat, hanya saja tidak disampaikan ke Inspektorat. Kalau tidak disampaikan ke inspektorat maka tidak bisa diupload sebagai bukti ke KPK. OPD menyadari belum menyampaikan ke Inspektorat setelah mereka dipanggil.

Padahal hal ini menjadi pekerjaan rutin OPD.

“Kami sudah ingatkan dari awal terkait instrumen MCP segera disampaikan ke kami. Tapi mungkin karena banyaknya kegiatan terkait dampak covid sehingga belum sempat serahkan ke kami,” jelas dia, sehingga begitu dikompilasi di Inspektorat, progresnya belum maksimal.

Beberapa OPD yang capaiannya masih lemah, kata dia, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyangkut perencanaan anggaran desa melalui Siskeudes.

Sudah dilakukan, namun masalahnya Siskeudes ini tidak serempak dilakukan desa sehingga ketika diminta data soal ini dinas terkait tidak bisa menunjukkan semuanya.

Kedua, publikasi anggaran desa, apakah sudah atau belum. Kalau publikasi melaui baliho maka harus ditunjukkan buktinya ke KPK. “Itu harus dikirimkan ke kami, untuk kami upload itu ke KPK, ini yang masih lemah,” tukas dia.

Beberapa hal yang menjadi atensi KPK jelas Ilham, OPD harus mempercepat penyelesaian area intervensi indikator penilaian dalam MCP yang belum maksimal. “Sudah ada tindaklanjut dari OPD namun dinilai KPK belum progresif,” tegas mantan Asisten I ini. KPK mendorong OPD segera menyelesaikannya semua catatan pencapaian indikator yang belum maksimal, sehingga pencapaiannya lebih bagus.

Dari delapan area intervensi yang menjadi indikator dalam MCP, pencapaian yang masih rendah hasil Movev KPK, antara lain kapabilitas Apip, dana desa 0 persen, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN 10 persen.

Areal intervensi lain, menyangkut manajemen aset daerah. Perencanaan dan penganggaran APBD. Ada juga pelayanan terpadu satu pintu, optimilasasi pendapatan daerah. Lebih dibedah lagi dari delapan area intervensi tersebut, sebagia besar yang menjadi catatan bagi OPD adalah lemahnya terkait anggaran di desa. Progresnya masih kecil. (her)

Selong (Suara NTB) Stok pangan beras di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim masih aman. Meski ada kecenderungan terjadi kenaikan beberapa hari terakhir, namun masih dalam batas kewajaran.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lotim memastikan para tengkulak tidak akan lagi bisa memainkan harga pangan di pasaran.

“Para tengkulak itu tidak berani dia,” tegas Kepala DKP Lotim, H. Masyhur kepada Suara NTB, Kamis (6/8). Sejauh ini terus digelar bazar murah.

Saat ini harga beras premium rata-rata Rp9 ribu/kg. Saat bazar murah DKP menjual dengan harga Rp8.500 ribu/kg.

Stok pada Badan Urusan Logistik (Bulog) masih cukup. Tersedia hampir 6 ribu ton. Belum lagi yang tersedia di lumbung pangan masyarakat dan pemerintah juga masih tersedia cukup. Bazar dari stok Bulog dan lainnya ini digelar untuk stabilisasi harga. Laporan dari kepala pasar ke DKP Lotim juga menyebut harga masih stabil meski di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid).

Cadangan pangan pemerintah juga masih tersedia sebanyak 42 ton. Cadangan ini hanya akan keluar nanti saat situasi benar-benar darurat. Pandemi yang masih terjadi katanya tidak sampai menggangguproduksidandistribusipangan. Tetap bisa berjalan baik.

DKP terus melakukan

monitoring dan evaluasi di pasarpasar. Saat terjadi ada perubahan harga, langsung berkomunikasi dengan pihak perdagangan untuk segera dilakukan operasi pasar. Seperti menjelang lebaran beberapa waktu lalu digelar operasi pasar di beberapa tempat.

Disampaikan kepada para pengusaha beras, jika hanya memiliki 100 ton misalnya diingatkan pemerintah saat ini memiliki ribuan ton. Diyakinkan, tidak akan ada lagi celah memainkan harga. “Jangan lawan pemerintah,” imbuhnya.

Akan tetapi, sambungnya untuk beras super lain hal. Beras super berapapun harganya akan terbeli karena untuk konsumsi masyarakat menengah ke atas. Kalau beras medium ini masyarakat sebagian besar yang akan konsumsi. Sehingga para pemain beras ini tidak akan berani m e naikkan harg a . (rus)

H. Masyhur (Suara NTB/rus)

Tata Kawasan Taman Bersepeda

10 KK Warga Meninting akan Direlokasi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) berencana merelokasi 10 KK warga di daerah Meninting untuk pele-

baran sempadan sungai Meninting yang akan dibangun dan ditata menuju kawasan taman bersepeda (Bike Park) Internasional.

Selain itu pemda akan menukar lahan yang ada di pinggir pantai Meninting agar viewnya menyambung dengan Bike Park.

“Kami berencana akan relokasi sebanyak 10 rumah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sempadannya. Yang tinggal di kampung itu tidak,” ujar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (6/8). Diakui Fauzan, sebenarnya terdapat sekitar 30 rumah yang terdampak. Namun hanya 10 KK

HILANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA 4735 SF NOKA : MHIJF13149K117430,NOSIN : JF13E-0116189 NO.BPKB H00526438.0 AN.PELAPOR Ir.NURLAILA HLG SPTR AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.2104 N NOKA : MH3RG1010FTK001915,NOSIN : G401E-0028397 NO.BPKB.L10761152 AN.YUDI HENDRA JAYA HLG SKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR.6480 EF NOKA : MHIJM3132KK164273,NOSIN : J M 3 1 E - 3 1 5 9 5 1 3 AN.FARIDA SAGIA HLG SPTR JL.LANGKO MENUJU BTN.BABAKAN PERMAI

yang direlokasi karena berada di sempadan sungai. Pihaknya akan melakukan pembebasan atas lahan itu. Sedangkan sisanya akan dilakukan penataan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).”Tetap di sana di rumahnya (lahannya), cuma ditata biar rapi,” ungkapnya.

Relokasi rumah warga ini sudah lama direncanakan pemda.

Bahkan sempat akan dilakukan, hanya saja terkendala keinginan masyarakat yang ingin direlokasi tetap di dusun itu. Hal itu membuat pihaknya mencari cara lain.

“Ada satu-satunya tanah (lahan kosong) di sana cuma harganya mahal sekali,” ungkapnya. Penataan kawasan ini jelas dia terintegrasi dengan pembangunan bike park bertarap internasional di kawasan setempat. Pihaknya berharap pembangunan bike park itu

bisa rampung pada 2021 nanti.

Sebab itu akan berintegrasi dengan revitalisasi Senggigi yang dimulai tahun ini.

Sebelumnya, pembahasan pembebasan lahan untuk akses menuju bike park ini sudah dibahas Pemkab Lobar. Sekitar 6-8 meter lebar sempadan sungai sampai pantai yang rencanya dibebaskan. Sedangkan untuk pembangunan fisik talud sempadan pantai dilakukan oleh BWS. Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana mengaku sudah berkoordinasi dengan provinsi, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan BWS untuk mensinkronisasi. Dari rencana desain milik provinsi bike park itu seluas 2,7 hektar.

Diketahui, Bike Park tersebut terdiri dari 6.spot. Spot-1 yang berlokasi di Meninting dengan wisa-

ta air & kuliner, Spot-2 di wilayah Montong, Spot-3 di wilayah Batulayar dengan Wisata Religi, Spot4 berada di ‘Batubolong’ Wisata Religi, Spot-5 di Senggigi berupa Wisata Seni & budaya dan Spot6 di Pantai Kerandangan dengan wisata air dan kuliner. Tahun lalu provinsi mulai membangun kawasan itu dengan nilai Rp 1,6 miliar. Dilanjutkan pada tahun ini dengan dana APBN sekitar Rp17 miliar melalui BPPW. “Pak Bupati mengarahkan perencanaan pengembangan harus terintegrasi dengan kawasan Meninting,” jelasnya. Sehingga Pemkab Lobar diharapkan bisa membantu pembebasan lahan di area itu. Agar bagian bike park bisa langsung pemandangan menuju pantai. (her)

JUAL TANAH KAVLING LINGKUNGAN KEBUN TALO KEL.SELONG LOMBOK TIMUR HUB . 082340255417 & 087865555293

SUARA NTB

Jumat, 7 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

OPINI

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

Bukan Investor ’’Akan’’ RENCANA pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani merupakan impian bagi banyak pihak, terutama bagi orang yang tidak kuat mendaki, namun ingin melihat keindahan Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak. Pada awal Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, mereka ingin merealisasikan pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah.

Tentunya, pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Yang pro, tentu menginginkan pembangunan kereta gantung segera terealisasi, karena banyak multiplayer effect yang bisa diperoleh dengan keberadaannya. Sementara bagi yang kontra, keberadaan jembatan gantung bisa mengganggu pendapatan pelaku pariwisata (porter, jasa pendakian ke Danau Segara Anak atau ke puncak Rinjani) di kawasan Sembalun Lombok Timur dan Senaru Lombok Utara. Termasuk dianggap bisa merusak kelestarian hutan.

Jika secara subjektif kita melihat keberadaan kereta gantung yang menghubungkan objek wisata di beberapa negara di dunia, diklaim mampu memberikan pendapatan besar bagi praktisi pariwisata sekitar dan negara.

Bagaimana tidak, animo orang berwisata ke lokasi yang penuh tantangan dan memiliki pemandangan yang indah cukup besar. Apalagi pelayanan yang diberikan memuaskan pengunjung atau wisatawan akan memberikan nilai tambah tersendiri terhadap keberadaan kereta gantung ini.

Namun, untuk melihat realisasi pembangunan kereta gantung ini sepertinya belum bisa dalam waktu dekat ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh negara berpengaruh terhadap rencana pembangunan kereta gantung ini. Bahkan, calon investor yang disebut-sebut berasal dari China ini masih belum datang dan belum menyampaikan rencana pembangunan kereta gantung.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB, Yuli Suryani, jika pembangunan kereta gantung ini masih berada di investor. Investor hanya baru mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian ruang ke Pemprov NTB. Namun, permohonan rekomendasi ini belum dilengkapi data pendukung, misalnya, apa yang akan dibangun, lokasi, apa bangunannya dan berapa panjang yang akan dibangun masih belum ada data yang disampaikan.

Paling tidak seperti disampaikan Yuli Suryani, jika investor ini ingin segera merealisasikan pembangunan kereta gantung bisa memberikan gambaran apa yang akan dibangun, seperti Feasibility Study (FS). Termasuk, memberikan informasi data-data teknis pendukung yang akan dibangun.

Jika data-data teknis pendukung lengkap, maka akan dibahas oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) NTB yang beranggotakan beberapa OPD yang terkait dengan pembangunan kereta gantung.

Namun, karena tidak ada data yang dibahas oleh TKPRD, maka keseriusan investor yang ingin membangun kereta gantung ini patut dipertanyakan. Jangan sampai, investor asal China seperti kebanyakan investor sebelumnya yang datang dengan janji-janji, bahkan sudah presentasi di hadapan kepala daerah hingga groundbreaking tidak jadi berinvestasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus terus mengawal investor tersebut. Jika memang tidak ada kabar dari investor ini, maka pemerintah daerah tidak usah terlalu mengharapkan untuk merealisasikan investasi. Apalagi, investor ini tidak memberikan kabar hingga beberapa bulan, sehingga harapan mereka untuk mereka bisa menanamkan investasi tidak perlu diharapkan lagi.

Untuk itu, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat, terutama yang selama ini mengandalkan pendakian ke Gunung Rinjani bisa menerima rencana pembangunan kereta gantung ini tanpa ada penolakan. Memang, harus diakui ada sisi positif dan negatif dari pembangunan kereta gantung ini.

Dua sisi yang berbeda inilah yang mesti harus dicarikan solusinya oleh pemda, sehingga ketika pembangunan kereta gantung terealisasi akan memberikan nilai lebih pada masyarakat dan daerah. Dan yang paling terpenting di sini adalah bagaimana upaya pemda meyakinkan, jika investor yang akan membangun kereta gantung ini bukanlah investor ‘’akan’’. Akan dan akan membangun, tapi realisasi tidak ada. (*)

Halaman 10

Menangani Penyebaran Covid-19 Berdasar Ilmu Pengetahuan ELUM lama ini, penemuan pasien positif Covid-19 melonjak di Kabupaten Sumbawa.

Secara keseluruhan di Indonesia, untuk mencapai 10.000 pasien positif baru juga waktunya makin singkat. Dari 60 hari pada tanggal 30 April menjadi hanya 6 hari pada tanggal 9 Juli 2020. Tidak heran Pak Jokowi menyampaikan di media massa kalau puncak Covid19 pada bulan Agustus-September 2020 ini. Dalam tulisan ini kami menguraikan cara menangani Covid-19 dari sisi Lab Pemeriksa.

Surveilens Rezim pemeriksaan RT-PCR sekarang cenderung pasif. Menunggu orang datang ke RS (PDP/ODP), kemudian dari yang positif baru dilakukan contact tracing. Di awal wabah bulan April-Mei, upaya pemeriksaan menyeluruh untuk klaster giat dilakukan seperti klaster Gowa, Temboro, dll. Tapi masuk bulan Juni 2020, data pemeriksaan rujukan dari 7 RSUD se-Pulau Sumbawa, jumlahnya menurun 50%.

Pada bulan April, 16 sampel/hari, ke 42 sampel/hari di bulan Mei lalu turun 28 sampel/hari di bulan Juni 2020. Kami menduga karena sudah memasuki masa “normal baru”, juga telah habisnya hasil contact tracing dari klaster sebelumnya, maka upaya proaktif mencari suspect, berkurang. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena mayoritas pasien positif adalah OTG (> 50%).

Oleh karena itu, memasuki bulan Juli 2020, Lab kami yang juga menjadi anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, mengusulkan kegiatan proaktif melakukan swab RT-PCR masif di pasar-pasar. Sampai saat ini kami sudah memeriksa 8 pasar utama di Kab Sumbawa dari Kecamatan Alas di Barat sampai Kecamatan Empang di Timur. Pemeriksaan di minggu pertama, semua pedagang pasar yang secara sukarela di-swab semua negatif. Dua minggu kemudian, secara mengejutkan kami mendapat 10 pasien positif dari 150 pedagang dan petugas pasar di 3 pasar utama. Dari temuan ini kemudian dilakukan swab RT-PCR untuk mayoritas pedagang pasar tersebut. Untungnya kami hanya mendapat 1 positif baru saja. Sampai saat ini 542 pedagang dan petugas pasar sudah diperiksa swab RT-PCR

RADIO

Oleh : Dr. Arief Budi Witarto, B.Eng., M.Eng. (Direktur Sumbawa Technopark – Lab Rujukan Pemeriksa Swab RTPCR untuk P. Sumbawa) dengan kasus positif 11 orang (2%).

Apakah temuan ini menakutkan?

Upaya berikutnya adalah kerjasama kami dengan KPUD Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemeriksaan kepada Anggota KPUD dan PPDK (Pengawas PEMILU Desa dan Kelurahan). Dari total 1.012 orang yang diperiksa, temuan positif adalah 0.

Mereka yang diperiksa sudah mewakili seluruh kelurahan dan desa sehingga bisa memberikan gambaran kondisi keseluruhan Kabupaten Sumbawa yang bisa disimpulkan masih aman. Dengan pemeriksaan masif, kombinasi rujukan RSUD program Provinsi dan upaya mandiri Kabupaten Sumbawa, jumlah total pemeriksaan sudah mencapai 3,5 orang/1.000 penduduk (tertinggi se-P Sumbawa), melampaui rata-rata nasional 2,8 orang/1.000 penduduk.

Tapi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penduduk Kab Sumbawa dengan metode yang direkomendasi WHO (Buku, “Sampel Size Determination in Health Studies. A Practical Manual”, oleh S.K. Lwanga & S. Lemeshow, 1991). Metode ini seperti quick count dalam Pemilu, sampling acak terhadap populasi.

Menggunakan tingkat kepercayaan 95%, margin error 5%, perkiraan kasus aktif 1-5% (paling moderat), jumlah orang yang perlu diperiksa untuk Kabupaten Sumbawa “hanya” 1.496 orang.

Kami sebut “hanya” karena dengan pengalaman pemeriksaan anggota KPUD > 1.000 orang, semua bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Dengan data yang diperoleh, Pimpinan Daerah dapat punya pegangan akurat tentang positive rate dan kondisi real di lapangan, tanpa mengada-ada.

Swab RT-PCR Bagaimana kami bisa melakukan pemeriksaan RT-PCR dalam jumlah besar dengan waktu singkat? Metode yang kami gunakan adalah pool-test.

Pada tanggal 15 Mei 2020, kami sudah melakukan ujicoba terhadap 150 orang di Kecamatan Sumbawa dengan hasil semua negatif. Pada tanggal 1 Juni 2020, Pemerintah Kota Wuhan,

China melakukan pemeriksaan swab RT-PCR untuk 9 juta penduduknya dalam waktu 2 minggu dengan metode pool test juga. 300 orang ditemukan positif (0,003%). Jadi metode ini sudah lazim digunakan.

Dalam metode ini, 10 cairan swab dari 10 orang, digabung menjadi 1, lalu diekstrak RNA-nya sebagai 1 kesatuan, kemudian diperiksa RTPCR. Bila mendapatkan sinyal positif, maka cairan swab asal, diekstrak satu-persatu, lalu dilakukan RT-PCR juga satu-persatu. Dengan demikian, individu yang positif dapat dipastikan secara pasti. Sinyal RT-PCR yang kuat dari pengalaman kami terhadap sampel di P Sumbawa, masih tetap bisa dideteksi walau konsentrasi terdilusi sampai maksimal 1/10.

Metode ini bisa menggantikan metode yang selama ini digunakan untuk skrining yaitu Rapid Test. Dari pemeriksaan rutin di Lab kami, false-positive (positif palsu) untuk hasil reaktif rapid test bisa mencapai 80%. Kasus Secapa TNI-AD tanggal 11 Juli 2020 adalah bukti pertama di Indonesia yang menunjukkan false-negative (negatif palsu). Dari sekitar 1.400 orang, 87% non-reaktif rapid test, tapi hasil RTPCR, 91% positif. Jadi minimal ada 78% negatif palsu. Angka yang sangat tinggi. Biaya pemeriksaan rapid-test setara dengan swab RT-PCRmetode pool test sekitar Rp. 300 ribu/pemeriksaan. Jadi salah satu penghematan biaya APBD adalah menghapus pengeluaran pengadaan rapid test dan menggantikan untuk penguatan metode pemeriksaan swab RT-PCR pool test. Lab kami mampu melakukan pemeriksaan 1.000 sampel/hari, meningkat dari 100 sampel/hari.

Super Spreader Salah satu perkembangan yang perlu diwaspadai adalah munculnya super spreader. Dalam publikasi ilmiah di Amerika, dan bukti lapangan di Israel dan Hongkong, dibuktikan ada individu yang bisa menularkan ke > 5 orang. Mereka ini disebut “super spreader”. Individu ini sudah pasti OTG, penampilan sehat, tapi jumlah partikel virus/viral load di dalam tubuhnya tinggi. Sehingga lewat dropletnya jumlah virus yang ditularkan sangat mudah berpindah.

Untuk gambaran, ketika normal baru akan diterapkan, indikator yang digunakan Pemerintah adalah Rt <1, yaitu 1 orang positif menularkan ke < 1 orang, baru kondisi disebut normal dengan penerapan protokol Covid-19 (menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak).

Setelah memeriksa > 3.000 sampel sejak April 2020, bulan Juli 2020, pertama kali Lab Genetik Sumbawa Technopark menemukan pasien positif dengan Ct 20. Sebelumnya, pasien positif di P Sumbawa Ct-nya berkisar 35. Ct > 40 menunjukkan pasien negatif/sembuh karena jumlah partikel virusnya tidak terdeteksi. Berdasar penelitian kami membuat kurva standar menggunakan reagen pemeriksaan yang dibuat sendiri, Ct 35-an sama dengan jumlah partikel 10-an

ribu/ml cairan. Pada level ini, kemungkinan menularkan ke orang lain, kecil, kecuali kontak sangat erat seperti anggota keluarga. Tapi pada Ct 20-an, jumlah partikel virus bisa mencapai 1-10 juta partikel/ml. Gambarannya dengan interaksi singkat saja, bisa menularkan ke banyak orang. Ada 3 orang yang ditemukan punya potensi seperti itu di Kab Sumbawa. Hasil contact tracing, ada 15 orang positif baru yang diduga tertular dari 1 orang pasien positif di salah satu Kecamatan di Kab Sumbawa.Walau demikian, 10 pedagang pasar, 15 orang kontak erat tersebut, semua OTG. Ini menggembirakan sebab ketika 1 orang terinfeksi dari 2 orang atau lebih, penderita baru ini langsung mendapat paparan virus jumlah besar. Inilah yang berpotensi menyebabkan sakit parah dengan potensi meninggal seperti di lihat di Surabaya, Italia dll, tanpa perlu memiliki penyakit bawaan.

Kesimpulan Temuan baru positif yang banyak, bisa jadi menyakitkan di awal.

Tapi seperti obat yang rasanya pahit, temuan karena upaya serius melakukan pemeriksaan adalah awal yang baik untuk pencegahan ke depan. Contoh di Kabupaten Sumbawa semoga bisa dilakukan juga di Kabupaten/Kota se-NTB. Pasar tradisional, kantor, sebagai tempat-tempat rentan penularan.

Lalu surveilens ke seluruh penduduk (semacam quick count untuk Pemilu), akan memberikan gambaran yang jelas dan akurat posisi kita. Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan lebih dahulu dan berhasil. Sehingga berikutnya tinggal kemauan kita menerapkan ilmu pengetahuan sebagai panglima dalam menangani Covid-19. (*)

POJOK NTB kecolongan PAD dari pengiriman benih lobster Mendesak ditetapkan regulasi pemungutan retribusi

*** IDI NTB dukung penerapan Perda penanggulangan penyakit menular Tujuan utamanya mendisiplinkan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 7 Agustus 2020

NTB Kecolongan PAD dari Pengiriman Benih Lobster Dari Hal. 1 Ketua Komunitas Maritim Indonesia Provinsi NTB, L. Kamala, SH, M.Kn menyayangkannya, aktivitas pengiriman BBL sudah intens dilakukan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Namun Provinsi NTB belum mendapatkan PAD. Mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB ini kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (6/8) kemarin mengatakan, sampai saat ini Pemprov NTB masih menunggu Perda yang mengatur agar Pemprov NTB juga mendapatkan keuntungan dari tata kelola lobster ini.

Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dibahas, harus menurutnya segera ditindaklanjuti oleh legislative di Udayana. ‘’Baru ada payung hukumnya untuk menarik retribusi atau apa yang bisa didapat ke PAD,’’ ujarnya.

Kamala menambahkan, perusahaan pengekspor benih lobster saat ini berlomba-lomba masuk NTB membeli benih lobster yang sudah ditangkap oleh nelayan. Seharusnya, payung hukum sudah tuntas sebelum dimulainya aktivitas pengiriman benih lobster keluar NTB. Rancangan Perda ini sebetulnya, kata L. Kamala sudah dibahas sejak lama sejak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dipegang oleh Ir. L. Hamdi, M. Si. Namun sampai saat ini belum final. ‘’Sekarang Raperdanya sudah masuk ndak dari eksekutif. Kita harapkan harusnya sudah diketok. Karena aktivitas pengiriman benih lobster sudah dilakukan,’’ imbuhnya.

Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhi Prabowo telah menerbitkan Peraturan tentang pelonggaran tata kelola lobter, kepiting dan rajungan dari penangkapan, budidaya hingga ekspor. Permen KP 12 ini sudah berlaku awal awal semester I tahun 2020. Harusnya, kata L. Kamala, NTB sudah memiliki perangkat turunan dari Permen KP tersebut.

Ia mengharapkan, sebelum adanya Perda, Pemprov NTB memiliki payung hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Namun sampai saat ini aturannya di daerah juga belum terbit.

Kamala mengatakan, dorongan untuk lahirnya Pergub ini juga sudah disampaikan melalui Sekda NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariyadi, M. Si. ‘’Pak Sekda juga pernah menyebut soal Pergub ini.

Sekarang barang kita keluar terus, tapi NTB belum dapat apa – apa,’’ imbuhnya.

L. Kamala juga berpesan, pada Pergub atau Perda ini nantinya agar mengatur nilai yang cocok masuk ke Provinsi NTB dari setiap pengiriman benih lobster.

Harapannya agar tarifnya tak juga tinggi. ‘’Jangan terlalu tinggi juga walaupun daerah mau mungut PAD dari lobster ini.

Agar pembudidaya tidak kesulitan. Kalau terlalu besar tarifnya, pembudidaya yang kena dampak. Akan kesulitan membeli,’’ ujarnya.

Komunitas Maritim Indonesia Provinsi NTB mendorong agar secepatnya Pergub lahir, sebelum Perda diketok oleh legislative.

Agar NTB tak terus-terusan kecolongan. (bul)

Pemda Kabupaten/Kota Bisa Langsung Gunakan Perda Provinsi Dari Hal. 1 Ruslan mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang mengatur pemberian sanksi maksimal Rp500 ribu bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka fasilitasi. Nantinya, hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB. Setelah hasil fasilitasi ditindaklanjuti, maka akan keluar nomor registrasi Perda dari Kemendagri. Setelah itu, penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di seluruh NTB sudah dapat diterapkan. Ruslan, mengatakan Perda ini akan diterapkan pada Agustus ini. Sembari menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, Pemprov sedang menyosialisasikan Perda tersebut secara masif. ‘’Sekarang sudah ada Perda, tujuannya untuk kepentingan umum. Pemda kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan, melaksanakan Perda itu. Perda itu kita tindaklanjuti dengan Pergub, sudah jelas kita bersama-sama dengan kabupaten/kota melaksanakannya,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov sudah menyusun Rapergub sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menu-

lar yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/ selokan/tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (nas)

Rekomendasi untuk UMKM Dari Hal. 1 seluruh UMKM yang bisa masuk dalam kriteria penerima stimulus tersebut. Proses pendataan diharapkan dapat selesai sebelum 17 Agustus mendatang.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam surat terakhir yang diterima pihaknya meminta hasil pendataan paling lambat diserahkan pada minggu kedua September mendatang. ‘’Tapi saya mendesak jangan menunggu minggu ke dua (September). Bila perlu tanggal 17 Agustus sudah clear (selesai) kita punya data untuk dikirimkan ke kementerian,’’ ujar Wirajaya saat dikonfirmasi, Kamis (6/8). Proses verifikasi sendiri disebutnya akan dilakukan langsung oleh kementerian.

Bantuan modal kerja tersebut disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membantu sektor UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi.

Sasaran penerima stimulus antara lain pelaku UMKM dan pedagang kecil lainnya.

Menurut Wirajaya, saat ini tercatat 48.000 lebih UMKM di NTB yang harus diverifikasi untuk diajukan mendapat bantuan modal tersebut. Di mana pihaknya akan mengupayakan merekomendasikan sebanyakbanyaknya pelaku usaha,

mengingat peraturan dari pemerintah pusat tidak membatasi jumlah yang boleh direkomendasikan. ‘’Per provinsi dan kabupaten/kota tidak ada (batasan pengajuan), tapi secara nasional kuotanya 12 juta. Istilahnya siapa cepat dia dapat,’’ ujar Wirajaya.

Kendati demikian, untuk mendapatkan bantuan modal tersebut pelaku usaha diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat tersebut antara lain memulai usaha sebelum pandemi Covid-19, memiliki surat izin usaha, memiliki NIK dan KK, serta memiliki buku tabungan usaha dengan saldo di bawah Rp2 juta dan menyerahkan foto usaha. Jumlah bantuan modal yang diberikan sendiri sebesar Rp2,4 juta per usaha. ‘’Ini bantuan pemerintah langsung kepada UMKM. Kalau saya lihat, sifatnya untuk usaha ultra mikro.

Karena bantuannya di bawah Rp5 juta,’’ jelas Wirajaya. Dalam prosesnya nanti, penyaluran bantuan tersebut akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. “Kita berharap sebanyak mungkin (data UKM) apabila ada tambahan, tidak apa-apa kita kirim,” tandasnya. (bay)

Halaman 11

IDI NTB Dukung Penerapan Perda 40 Persen Warga Meninggal Masih Terdata di DP4 Penanggulangan Penyakit Menular Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A , Menerima kunjungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB, di Ruang Rapat Terbuka di Halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/8).

Ketua IDI Wilayah NTB, dr.

H. Doddy A. K, Sp.OG menjelaskan, maksud kunjungan audiensi ini merupakan bentuk dukungan IDI secara moral untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang Isu Penanganan Covid di Wilayah NTB. ‘’Kami melihat, tiada hari tanpa bertambahnya kasus Covid-19 yang ada di NTB. Bahkan mungkin tiap hari ada kematian dari Covid ini, belum lagi banyak nakes yang juga terpapar, oleh karena itu kita diskusi bagaimana peta Lombok Barat dan Mataram jangan sampai merah hitam, dan wilayah sekitar Kota Mataram dan Lombok Barat kalo bisa ya jangan jadi merah. Jadi kita secara akademis mengkaji dan memberi masukan,’’ ujarnya.

Salah satu dokter perwakilan IDI, dr. H.Husin Fahmi, MPH yang juga ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Wilayah NTB dalam kesempatan itu memberikan masukan untuk mencapai indikator epidemiologi positive rate kurang dari 5% kita harus mendapatkan kontak erat minimal 20 kali sementara di NTB masih kurang dari angka tersebut.

Husin Fahmi juga menyambut baik adanya Perda tentang

KUNJUNGAN - Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima kunungan IDI Wilayah NTB, dipimpin Ketua IDI NTB, H. Doddy A. K, Kamis (6/8). penanggulangan penyakit menular yang dapat menegakan disiplin pada masyarakat dan berharap pelaksanaan perda agar dapat dikawal secara maksimal oleh semua pihak.

“Kita senang sekali sudah ada Perda, mudah-mudahan ibu nanti bisa membantu memperkuat pengawalan Perda itu,” Jelasnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Kadikes Provinsi NTB menambahkan terkait klaster perkantoran, dinas kesehatan telah bersurat kepada para pimpinan instansi untuk segera melapor apabila ada kasus covid-19 di lingkungan perkantoran agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran. Kemudian semua kantor dan tempat umum akan ditempel luas bangunannya berapa dan kapasitas maksimal orang yang boleh berada disana.

Terakhir menutup audiensi tersebut, Wagub NTB menegaskan bahwa penelusuran

kontak harus ditingkatkan sesuai dengan presentasi yang dipedomani, agar pelaksanaan perda harus tetap diawasi dalam pelaksanaanya, dan berharap agar koordinasi kabupaten/kota terkait Covid19 ini bisa berjalan lebih baik.

“Intinya kasus di NTB ini semakin meningkat, jadi kita harus menerapkan ketat semua, sekarang ini lebih baik kita fokus ke tracing masif itu, fokus kepada penerapan perda, dan juga bagaimana kita mengusahakan penambahan fasilitas-fasilitas untuk isolasi itu dan juga mengkampanyekan isolasi mandiri, seperti apa isolasi mandiri yang benar, dan kami juga berharap bantuan dari IDI tentunya yang masalah edukasi ini yang betul-betul bisa kita masifkan bersamasama, apalagi mulai senin besok rencananya kami akan mulai sanksi untuk perda ini dan minggu ini masih tahap sosialisasi,” tegasnya. (r)

Ledakan Lebanon, BP2MI Cek Keselamatan PMI asal NTB Dari Hal. 1 Menurut Abri, Maries tercatat berangkat melalui BP2MI yang berada di Bali pada 2019 lalu. Perempuan asal Lombok Tengah tersebut kemudian bekerja di Kousba, Lebanon sebagai terapis. ‘’Kita berharap PMI ini kondisinya selamat. Kita masih menunggu, sampai sekarang kita belum ada keterangan resminya,’’ ujar Abri. Menurutnya, jumlah PMI yang bekerja di Lebanon memang terbatas. Di mana negara tujuan

untuk PMI di timur tengah didominasi Saudi Arabia, Uni Merita Arab, Kuwait, Qatar, dan Jordania.

Selain itu, pihaknya terus mencoba menghubungi keluarga Maries. Namun belum membuahkan hasil. ‘’Ternyata nomor kontaknya tidak bisa dihubungi. Dalam waktu dekat kita akan lakukan komunikasi dengan keluarganya atau perusahaan di sana,’’ jelasnya.

Jika terjadi situasi paling buruk, ditekankan Abri pihaknya telah menyiapkan

prosedur-prosedur yang dibutuhkan. Kendati demikian, lokasi kerja Maries yang cukup jauh dari pusat kejadian diharapkan mendukung keselamatan PMI tersebut. ‘’Kalau membiacarakan lokasi kerja dengan lokasi kejadian yang berjauhan, tapi apakah berdampak pasti. Karena kondisi sekarang, kejadian baru kemarin, jadi masih riuh. Kita terus berkomunikasi, mudahmudahan hari ini atau besok kita sudah dapat kepastian tentang situasi PMI ini,’’ tandas Abri. (bay)

JPS Gemilang Berpengaruh Luar Biasa pada UMKM NTB Dari Hal. 1 saat audiensi dengan Penasehat Khusus Menko Marvest Bidang Komunikasi beserta rombongan terkait percepatan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas sebagai pemacu pengembangan sektor pariwisata di NTB, di Ruang Rapat Terbuka, Halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/8).

Salah satu strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB adalah memiliki program-program yang mampu memberdayakan, juga menggunakan produk NTB sendiri dengan memberdayakan UKM/IKM. Sehingga, seperti program bantuan JPS Gemilang yang digagas Pemprov NTB, 100 persen hasil produksi NTB sendiri. ‘’Kami memilih sesuatu yang lebih sulit, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama UKM/ IKM kita. Daripada instan dengan menggunakan uang.

Kami memilih JPS Gemilang berbentuk produk, yang semuanya itu merupakan hasil dari UKM kita,’’ ujar Rohmi.

Wagub juga menambahkan, pengaruh dari JPS Gemilang sangat luar biasa terhadap

UKM/IKM di NTB. Terakhir tercatat hampir 5000 UKM yang terlibat memenuhi kebutuhan JPS Gemilang.

Gubernur-Wagub berprinsip, bagaimana agar pandemi ini tidak terus diratapi. Tetapi bagaimana berusaha mengambil berkah dari sesulit apapun kondisinya. Tetap berusaha mengambil berkah dan kesempatan dari kondisi ini untuk menjadi lebih baik ke depan.

Rohmi menyambut baik kunjungan dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi ini. Menurut Wagub, ini untuk meyakinkan bahwa semua program khususnya destinasi prioritas di NTB bisa berjalan sesuai dengan waktu perencanaannya, terutama untuk Mandalika. ‘’Pandemi bukan menghambat. Tetapi untuk terus menerus mencari peluang untuk bisa program pembangunan itu on the right track. Insya Allah kita optimis seluruh rencana pembangunan yang diletakkan di NTB bisa berjalan dengan lancar,’’ harapnya.

Rohmi pada kesempatan itu mengkampanyekan penerapan protokol Covid-19. Ia menjelaskan, Insya Allah mu-

lai pekan depan NTB sudah memberlakukan aturan bagi yang tidak menggunakan masker didenda Rp100.000 dan bagi ASN Rp200.000.

Rohmi berharap programprogram unggulan yang ada di NTB, seperti MotoGP Mandalika dan lainnya bisa berjalan sesuai rencana dan sesuai tenggat waktu di 2021.

Edi Susilo, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Menko Marvest menyampaikan pertemuan ini dilaksanakan guna mengawal suatu program yang diresmikan Presiden RI tanggal 14 Mei lalu yaitu tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Edi Susilo juga menyampaikan keinginan besar Menko Marvest adalah bagaimana lima destinasi super prioritas ini dapat berkembang lebih cepat, khususnya di Mandalika. Selain itu, kita mencoba mengawal destinasi super prioritas ini dengan menggandeng BUMN. ‘’Harapan kami adalah semoga dinas terkait UMKM bisa lebih gesit sedikit untuk bisa mengusulkan UMKM agar bisa mendapatkan dana CSR,’’ pungkasnya. (r)

MUI Khawatir Pernikahan Jadi Permainan Dari Hal. 1 ‘’Kalau tujuannya supaya viral, maka itu permainan. Sementara, pernikahan adalah kegiatan yang sangat sakral. Jadi tak bisa dipermainkan. Hanya karena ingin viral, ingin dikenal orang. Jangan sampai orang berpikir seperti itu,’’ ujarnya.

Ia meminta pernikahan jangan menjadi ajang permainan atau hanya isengiseng dengan maskawin yang tak wajar. Apalagi, jika tujuannya supaya viral dan dibicarakan di mana-mana. ‘’Saya kira perlu dicermati betul. Apa motivasinya, sehingga melaksanakan kegiatan seperti itu,’’ imbuhnya.

Menurut Saiful Muslim, semiskin-miskin calon pengantin laki-laki, maskawin yang diberikan kepada calon istrinya pasti akan wajar. Tidak seperti fenomena yang terjadi belakangan ini. Daripada memberikan maskawin yang nyeleneh seperti itu, Saiful Muslim mengatakan lebih baik calon pengantin perempuan meminta maskawin seperangkat alat salat atau maskawin membaca Alquran.

Jika keluarga pengantin

tidak punya pengetahuan tentang pernikahan. Mungkin bisa bertanya kepada penghulu atau tokoh agama di daerah setempat. Karena memang pernikahan adalah sunah rasul yang memiliki nilai kesakralan. ‘’Pernikahan ini kan sakral.

Ketika mulai akad nikah, bersyahadat dulu, baca salawat dan disaksikan oleh banyak orang. Makanya mari kita jaga kesakralan pernikahan itu.

Kalau ada pernikahan wajarwajar saja. Kalau memang dia (laki-laki) tidak ada kemampuan sama sekali, mahar itu bisa dibayar tunai dan tidak dibayar tunai,’’ jelasnya.

Masyarakat diharapkan dapat melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Pernikahan jangan dianggap seperti permainan. Ia menyayangkan sikap keluarga dari mempelai perempuan yang kelihatan membiarkan pernikahan seperti ini. ‘’Mestinya ada saran dari calon mertuanya, jangan seperti itu. Nanti ditertawakan orang, dianggap main-main.

Ini kok dibiarkan. Makanya perlu dikaji motivasinya seperti apa,’’ katanya.

Selain itu, Saiful Muslim

juga menyoroti pernikahan dua mempelai wanita sekaligus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, pernikahan tak bisa dilaksanakan sekaligus.

Pernikahan mesti dilakukan satu per satu meskipun dalam hari yang bersamaan.

Karena untuk pernikahan yang kedua status mempelai pria bukan lagi bujang, tetapi sudah beristri. ‘’Kalau pernikahan pertama, status laki-lakinya bujang.

Tapi ketika nikah kedua, beda beberapa menit, status si lakilaki sudah suami orang. Ndak bisa dinikahkan sekaligus, dua orang jadi wali. Mesti ada jedanya. Selesai pernikahan yang satu, baru ke pernikahan selanjutnya. Ada jedanya.

Artinya, status pengantin lakilaki berubah,’’ terangnya.

Ia berharap pernikahan yang menghebohkan seperti beberapa waktu lalu jangan sampai terulang di masamasa mendatang. Pernikahan jangan dijadikan permainan.

“Mudah-mudahan ke depan, tokoh agama di tempat tinggal pengantin bisa memberikan nasihat sebelum akad nikah,” harapnya. (nas)

Tanjung (Suara NTB) Verifikasi dan validasi data pemilih menyangkut warga meninggal dunia akan menjadi pekerjaan rumah bagi pelaksana pilkada. Pasalaya, warga meninggal masih akan tercatat di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sepanjang tidak dibuatkan akta kematian di Dukcapil kabupaten/kota.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Tresnahadi, S.Pt., kepada wartawan Kamis (6/8) mengakui, sedikitnya 40,46 persen atau setara 1.993 orang warga meninggal belum dibuatkan Akta Kematian oleh pihak keluarga.

Nama para warga meninggal itu terakumulasi paling tidak dari kematian 5 tahun terakhir.

“Angka rata-rata kematian warga di KLU sekitar 800 orang per tahun. Berdasarkan data kita, dari 4.926 orang yang meninggal, 2.933 atau 50,52 persen memiliki Akta Kematian. Sisanya 40,46 persen belum mengurus,” ungkap Tresnahadi.

Ia menjelaskan, kepemilikan Akta Kematian berkorelasi dengan tingkat kesadaran pihak keluarga untuk mengurus akta di Dukcapil. Para warga sebagian besar mengurus Akta Kematian pada situasi di mana mereka membutuhkan akta sebagai dokumen administrasi saat dibutuhkan.

Misalnya, kata Tresnahadi, mengurus akta untuk kebutuhan administrasi menyangkut pembagian harta warisan, dokumen utang piutang ahli waris, atau mengurus santunan (bansos) meninggal sebesar Rp 1 juta per orang.

“Santunan meninggal itu memang program yang diusulkan oleh Dukcapil, tujuannya untuk menarik kepengurusan Akta Kematian,” imbuhnya.

Hanya saja, sambung dia, pada Perbup 35 tahun 2019 tentang pedoman pemberian santunan kematian, alokasi santunan dibayarkan kepada ahli waris yang mengurus kematian dalam jangka 40 hari pascakejadian. Lebih dari batas waktu itu, santunan tidak bisa diklaim.

Masih adanya warga meninggal pada data base kependudukan, diakui mantan Kabag Pemerintahan Setda KLU ini, sebagai pekerjaan rumah bagi KPU dan Bawaslu. Pasalnya, data base warga hanya akan terhapus apabila tercetak Akta Kematian.

“Warga meninggal masih terdata di PPDP, karena DP4 yang diberikan oleh Kemendagri ke KPU dan diturunkan ke KPU kabupaten/kota dasarnya dari data kabupaten,” sebutnya.

Data warga meninggal ini masih akan menjadi beban pada proses verivali data pemilih. Terkecuali dibuatkan akta Kematian, maka data warga itu akan terhapus.

Menurut Tresnahadi, pihaknya bisa saja membuat program Akta Kematian kolektif untuk 1.993 orang tersebut. Namun akta hanya bisa dicetak berdasarkan pengajuan keluarga ahli waris.

“Kalau pembaruan data warga meninggal ada sistemnya yaitu Lapid (laporan lahir mati pindah data), itu dikirim oleh desa.

Data Lapid dikirim secara bulanan ke Dukcapil,” imbuhnya. (ari)

Serius Lestarikan Rinjani Dari Hal. 1 Oleh sebab itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak Pengurus Taman Nasional Geopark Rinjani (TNGR) serta pemangku kepentingan terkait agar optimal dalam mengelola Rinjani. Hal ini disampaikan Wagub saat memimpin rapat virtual di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Rapat virtual ini diikuti antara lain oleh Sekda NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta Kepala Balai TNGR serta Pengurus Geopark Rinjani. ‘’Kita ketahui bahwa Rinjani adalah selain sebagai Geopark juga sebagai cagar biosfer dunia. Sehingga tentunya yang kita inginkan ke depan adalah kita sungguh-sungguh serius dalam mengelola Rinjani ini,’’ ujar Wagub.

Rohmi menilai, keseriusan dari TNGR serta kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci dalam memelihara kelestarian Rinjani. Dengan ini pula, Rinjani yang dinobatkan sebagai Geopark dan cagar biosfer dunia dapat benar-benar terealisasi faktanya di lapangan. ‘’Ini harus betul-betul secara komprehensif kita pikirkan betul secara serius. Saya tidak mau usaha kita untuk memelihara Rinjani ini tidak serius,’’ tegasnya.

Selain sebagai objek wisata dan cagar biosfer, Wagub juga berharap Rinjani dapat menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, tempat edukasi dan fungsi-fungsi positif lainnya. Maka dari itu, TNGR dan stakeholder terkait diminta agar profesional, mempunyai target dan perencanaan yang jelas. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga turut menjadi bagian yang sangat penting. ‘’Apalagi dengan adanya Tim Geopark. Di sini ada TNGR, ini kita harapkan sungguh-sungguh bisa menjadi garda terdepan di dalam bagaimana menjaga agar Rinjani ini betul-betul bisa menjadi harapan dan hajat hidup masyarakat di Lombok. Begitu juga dengan di Tambora, di Pulau Sumbawa,’’ jelas Rohmi.

Rohmi berharap, Rinjani dapat memberikan inspirasi dan dapat menjadi contoh bukan hanya di Indonesia saja.

Melainkan ke seluruh dunia.

Ia yakin, dengan tekad dan kerjasama yang padu, hal tersebut dapat terwujud. ‘’Ini yang harus kita ikhtiarkan bersama. Mari kita serius agar Rinjani ini kelestarian alamnya terjaga. Bisa menjadi tempat pemberdayaan, menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lombok. Dan tentunya sebagai tempat riset, edukasi dan fungsi-fungsinya itu bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya,’’ harap Rohmi.

Hal yang sama juga disampaikan, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Ia meminta setiap OPD yang berkaitan dengan pemeliharaan Geopark Rinjani dapat melak-

sanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. ‘’Ini harus terus menerus kita sinergi dan komunikasikan,’’ kata Gita.

Sekda juga meminta TNGR dan juga pengurus Geopark Rinjani agar dapat segera menghubungi Pemprov apabila terjadi kendala dan juga masalah. Dengan hal ini, pemeliharaan Rinjani dapat berjalan dengan baik dari waktu ke waktu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos.M.Si menyoroti revalidasi standar Geopark Rinjani oleh Unesco. Revalidasi dinilai penting karena validasi Geopark Rinjani sudah dilakukan tiga tahun lalu. Perubahan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dalam kurun tersebut menjadi alasan utama harus dilakukannya revalidasi.

Adapun kebutuhan revalidasi Unesco tahun 2021 yang wajib dipenuhi. Antara lain, pemenuhan rekomendasi Unesco, penguatan situs Geopark dalam hal ini terkait aksesibilitas, visibilitas dan amenitas. Penguatan kajian dan edukasi, penguatan jaringan dan kelembagaan.

Penguatan Pokja & ekonomi masyarakat, serta penguatan konservasi alam dan budaya. ‘’Yang paling penting adalah kita melakukan sesegera mungkin revalidasi terhadap apa-apa yang menjadi standar Geopark kita ketika masuk menjadi Unesco Global Geopark (UGGp),’’ sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom menyampaikan bahwa saat ini ada enam pengelola kawasan Rinjani. Bahkan keenam lembaga pengelola kawasan ini telah memiliki rencana kerja yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup selama 10 tahun. ‘’Jadi dari rencana pengelolaan jangka panjang itu sudah ada rencana-rencana action dari teman-teman pengelola kawasan. Termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani, untuk melakukan aktivitas mulai dari pola tata hutan. Rencana pengelolaan, terus rehabilitasi den reklamasi termasuk pemanfaatan dari kawasan tersebut,’’ jelas Madani.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menyatakan, komitmen penuh dalam mendukung program pembangunan Provinsi NTB. Ia pun sangat menyadari bahwa Rinjani telah menjadi salah satu bagian penting dalam menyukseskan hal tersebut. ‘’Kami akan senantiasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan semua elemen stakeholder yang ada di Provinsi NTB,’’ kata Dedy.

Dedy kemudian mengapresiasi Pemprov NTB yang hingga saat ini disebutnya selalu memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan dan pelestarian Rinjani. ‘’Saya melihat bahwa dukungan pemerintah dan stakeholder di Provinsi NTB terhadap keberadaan Gunung Rinjani, khususnya Geopark dan cagar biosfer itu sangat nyata program dan implementasi dukungannya,’’ pungkasnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 7 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Zigi Tunggu Panggilan Pelatnas Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda masih berpeluang mewakili Indonesia di kejuaraan internasional. Atlet peraih medali emas SEA Games 2019 ini sedang menunggu pemanggilan mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) menghadapi Olimpiade Tokyo dan SEA Games Vietnam 2021.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov FORKI NTB, Akhwan Avianto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (6/8) kemarin mengatakan atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu sudah pasti dipanggil Pelatnas, karena prestasinya yang telah mendunia. Namun Zigi masih menunggu Pemanggilan resmi mengikuti Pelatnas persiapan Praolimpiade dan SEA Games 2021.

“Zigi masih menunggu surat pemanggilan resmi mengikuti Pelatnas. Dia pasti dipanggil Pelatnas soalnya dia dipersiapkan mengikuti Pra-olimpiade dan SEA Games 2021,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Akhwan terkait informasi pemanggilan Zigi akan dipanggil Pelatnas 2021. Informasi yang berkembang bahwa PB FORKI sudah memberikan informasi secara lisan kepada Zigi agar mempersiapkan diri mengikuti Pelatnas dalam waktu dekat ini.

Sementara itu Pelatih Karate Pelatda NTB, Lalu Ega Nenditia mengatakan bahwa keikutsertaan Zigi mengikuti Pelatnas tahun ini masih menunggu Pemanggilan resmi, meskipun PB FORKI telah meminta secara lisan agar Zigi melaksanakan latihan persiapan untuk Pemanggilan Pelatnas gelombang kedua. “Terkait pemanggilan Pelatnas sudah ada pemberitahuan secara lisan dari PB FORKI, namun Zigi belum menerima surat resmi pemanggilan Pelatnas,” jelasnya. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tiga Pasien Covid-19 KSB Selesai Jalani Karantina Taliwang (Suara NTB) Tiga orang pasien Coronavirus Disease (Covid19) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipulangkan usai menjalani karantina terpusat di fasilitas karantina Rusunawa Belisung.

Pemulangan ketiga pasien pada, Rabu, 5 Agustus itu dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: HK 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) terbaru. “Aturan itu sudah berlaku per 31 Juli. Dan karenanya ketiga pasien, meski masih positif dapat dipulangkan,” terang juru bicara Gugus Tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepada

Suara NTB, Kamis (6/8).

Ketiga pasien yang dipulangkan ke rumahnya itu telah menjalani isolasi terpusat selama 10 hari sejak pertama kali terkonfirmasi positif. Dijelaskan H. Tuwuh, mengacu Permenkes terbaru, bagi pasien tanpa gejala, setelah menjalani isolasi dalam waktu 10 hari maka bersangkutan dapat kembali beraktifitas seperti sedia kala.

“Mereka ini tanpa gejala sejak awal sampai 10 hari menjalani masa karantina. Dan sebelum dipulangkan kemarin kita juga sudah meminta pertimbangan dokter

ahli sebagai syarat pemulangannya,” klaimnya.

Lebih jauh H. Tuwuh memaparkan, terdapat perubahan signifikan pola penanganan kasus pasien positif di aturan terbaru Menkes itu. Selain hanya memberlakukan karantina 10 hari bagi pasien tanpa gejala dan setelahnya dapat dipulangkan. Hal yang hampir sama pula berlaku bagi pasien positif disertai gejala ringan maupun berat.

Untuk gejala ringan, pasien akan dilakukan isolasi hingga gejalanya sembuh dan setelahnya ditambah 3 hari lagi sebelum akhirnya dapat dipulangkan ke rumah. Begitu juga dengan pasien dengan gejala berat.

Bedanya, pasien gejala berat tetap diarahkan melakukan isolasi mandiri di rumah pasca dip-

Sejumlah Pelatih Minta KONI NTB Gelar Pelatda PON Mataram (Suara NTB) Sejumlah pelatih PON NTB menggelar pertemuan di salah satu Rumah Makan di Mataram, Kamis (6/8). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) persiapan PON XX di Papua tahun 2021.

Dalam hal ini pelatih meminta KONI NTB untuk segera melaksanakan Pelatda PON XX di bulan September 2020.

Alasannya program latihan mandiri PON tidak tepat untuk atlet yang tengah melaksanakan persiapan menghadapi ajang multi event olahraga nasional tersebut.

“Hasil pertemuan pelatih hari ini, bahwa kita sepakat untuk meminta KONI NTB segera melaksanakan Pelatda PON, sebab program latihan mandiri tidak tepat untuk atlet PON”ucap Ketua Forum Komunikasi Pelatih NTB, Agus Suharyan kepada Suara NTB usai menggelar rapat di Mataram kemarin.

Agus Suharyan yang merupakan pelatih olahraga beladiri Kempo menjelaskan bahwa program latihan mandiri yang di gelar oleh KONI NTB bulan April lalu tidak tepat untuk atlet PON. Pasalnya tidak dapat meningkatkan prestasi atlet PON NTB yang dibebankan target 17 medali emas di PON 2020.

Hal itu telah dibuktikan dengan hasil evaluasi tim monitoring dan evaluasi (Monev) KONI NTB belum lama ini. Dimana kondisi kebugaran sebanyak 101 atlet sebagian besar menurun. “Hasil tim Monev KONI NTB belum lama ini kondisi Kebugaran atlet banyak yang menurun. Kita ingin program latihan mandiri harus diganti dengan Pelatda PON”ujarnya.

Ditempat terpisah Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto menanggapi dengan positif tuntutan pelatih tersebut. Namun demikian dia menegaskan bahwa pelaksanaan Pelatda PON harus mendapatkan izin dari tim Gugus Covid-19 dan didukung dengan anggaran yang memadai. “Sepanjang sudah ada izin dari ketua gugus covid, Pemerintah, protokol, dan Anggaran yang cukup, Ya,, ngga masalah,” jelasnya. (fan)

Tentu orang pusat juga sudah diteliti oleh ahlinya sebelum membuat aturan itu,” tukasnya seraya mengakui, ketiga pasien yang dipulangkan belum sepenuhnya menunjukkan hasil PCR Swab negatif 2 kali.

“Ada yang sudah sekali negatif (PCR Swab). Ada juga yang belum.

Tapi kita kan ikut aturan sehingga kita pulangkan dan mereka bisa beratifitas normal lagi sepert biasa,” sambung H. Tuwuh.

Untuk diketahui, ketiga pasien Covid-19 KSB yang telah dipulangkan itu. Pertama pasien atas nama Ny. W warga Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, kedua pasien Tn. DD warga Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, dan terakhir Tn. N penduduk Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang. (bug)

OPD di KSB Mulai Susun Pra RKA Persiapan APBD 2021

(Suara NTB/ist)

GERSANG – Potret kawasan perbukitan yang gersang di Kabupaten Dompu. Kondisi ini dipicu aktivitas perambahan hutan untuk penanaman komoditas jagung yang sulit dikendalikan.

DLHK NTB Diminta Segera Sikapi Permohonan Penutupan Hutan Ncando dan Lembo

Kota Bima Sudah Habiskan Rp12 Miliar untuk Covid-19 Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah menghabiskan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp12 miliar selama pandemi Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM mengatakan, dana Rp12 miliar tersebut habis digunakan sejak awal pandemi Covid-19 hingga bulan Juli 2020. “Sampai dengan Bulan Juli ini ada Rp12 miliar yang sudah dipakai,” katanya kepada Suara NTB Kamis (6/8).

Sayangnya, Ia enggan merincikan detail penggunaan dana Rp12 miliar tersebut. Namun sebagian besarnya habis dipakai untuk sektor sosial yakni bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Setara. “Untuk JPS Setara sendiri ada sekitar Rp6 miliar lebih yang digunakan,” katanya.

Lebih lanjut Malik mengaku dana dari pergeseran (refocusing) APBD Kota Bima Tahun 2020 itu, tidak hanya biaya penanganan Covid-19. Namun juga untuk pembiayaan tidak terduga lainnya, seperti penanganan DBD dan Rabies.

“Untuk proses pencairannya harus diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan kebutuhan,” katanya. Terpisah Kepala BPKAD Kota Bima, Drs. Zainuddin juga membenarkan penyerapan anggaran Rp12 miliar itu. Kata dia, menangani dampak Covid-19, Pemkot Bima menyiapkan anggaran Rp28 miliar dalam bentuk BTT. “Kota Bima menyiapkan BTT sebesar Rp28 miliar dan sudah terpakai sebesar Rp12 miliar lebih,” pungkasnya. (uki)

ulangkan untuk mencegah kembali timbulnya gejala yang sempat dialami.

“Gejala umum yang dirasakan pasien Covid itu seperti batuk dan demam. Kalau itu sudah dinyatakan sembuh selama isolasi. Maka ditambah lagi 3 hari isolasinya. Setelah itu dicek oleh dokter ahli, jika izinkan pulang maka kita pulangkan,” papar H. Tuwuh.

Dengan aturan baru itu, masap karantina pasien Covid19 tidak lagi perlu dinyatakan sembuh dengan bukti hasil PCR Swab negatif sebanyak 2 kali berturut-turut. Hal ini diakui H. Tuwuh, meski demikian pihaknya tidak bisa memaparkan secara rinci alasan dalam aturan Menkes terbaru itu. “Kami tidak tahu detilnya seperti apa ya.

(Suara NTB/jun)

Muttakun Dompu (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, untuk mempercepat proses penutupan sementara kawasan hutan eks reboisasi di So Ncando dan Lembo.

Sesuai surat permohonan tertanggal 20 Juli 2020 dengan nomor 072/288/170. Desakan tersebut, selain penting untuk mengatur ulang format pengelolaan lahan, juga bertujuan menekan perusakan dan konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antar kelompok tani awal dan pendatang baru.

“DLHK harus segara

melakukan penutupan sambil menyusun aturan main, sehingga ada norma-norma yang menjadi rujukan bagi pengelola,” ungkapnya saat ditemui wartawan, Kamis, 6 Agustus 2020.

Situasi yang tengah berkembang seperti ketegangan antar kelompok tani, perluasan area perambahan yang terus terjadi serta munculnya rencana pengalihan status lahan menjadi hak milik oleh oknum tertentu, menurut dia, cukup menjadi alasan DLHK NTB untuk segera mengambil sikap, yakni menghentikan sementara pemanfaatan hutan eks reboisasi tersebut.

Selama ini pemerintah memang sudah memberi ruang masyarakat memanfaatkan lahan untuk penanaman jagung. Namun ketika tidak dikontrol dan dibina, maka potensial beralih jadi hak milik. “Maka itu pentingnya diatur dengan dilakukan penghentian sementara,” jelasnya.

Pasca pengiriman surat permohonan atas nama lembaga DPRD beberapa waktu lalu, pihaknya memang sudah berkoordinasi dengan DLHK NTB. Responnya hanya diacungkan jempol namun balasan resmi melalui surat belum ada. Itupun didukung keterangan pihak BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso) yang mengaku belum menerima perintah penutupan.

Harapannya, permohonan tersebut harus menjadi atensi DLHK NTB untuk mengatur kembali pola pemanfaatan kawasan hutan, bahkan tidak saja di So Ncando dan Lembo melainkan semua kawasan yang sudah diduduki masyarakat.

“Ini kan dibiarkan sehingga masyarakat manja. Tidak ada pembinaan bahkan pikiran masyarakat kawasan hutan itu akan jadi hak milik, inikan repot. So Ncando dan Lembo itu yang konflik, tapi ini jadi pintu masuk untuk menata hal-hal yang sama kasusnya,” pungkas dia. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Kerja cepat penyusunan program anggaran kembali dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di tengah proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2020 yang saat ini tengah berlangsung di DPRD, di sisi lain ternyata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai diarahkan melakukan penyusunan pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk persiapan APBD Murni 2021 mendatang.

Kepala Bappeda Litbang KSB, Hairul Jibril yang dikonfirmasi, membenarkan telah adanya proses penyusunan pra RKA di tingkat OPD itu.

Menurutnya, kegiatan itu untuk persiapan jelang penyusunan APBD Murni tahun depan. “Iya sudah mulai sejak pekan ini. Agendanya pra RKA di tingkat OPD,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (6/8).

Ia mengakui, saat ini untuk pembahasan APBD Perubahan 2020 masih berlangsung di DPRD. Namun agenda persiapan APBD tahun depan itu tidak akan mengganggu, sebab tahapannya masih di tingkat OPD. “Memang kita sengaja kerja paralel. Toh juga kegiatan APBD Perubahan sudah hampir selesai. Insyaallah sesuai jadwal, Senin pekan depan sudah diketok (ditetapkan),” klaimnya.

Hairul menyatakan, dari rencana awal yang telah disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk mempercepat penetapan APBD 2021. Selesai pembahasan APBD Perubahan 2020, maka pemerintah akan melanjutkan dengan mengajukan KU-PPAS APBD tahun

(Suara NTB/ist)

Hairul Jibril depan itu ke DPRD. “Target kita kalau tidak pertengahan maka akhir Agustus kita sudah ajukan (KUPPAS APBD 2021) ke dewan.

Dan saat itu kami perkirakan APBD Perubahan tahun ini sudah clear sampai evaluasi provinsi sehingga sudah bisa jalan,” cetus mantan kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB ini.

Hairul menegaskan, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari percepatan penysunan program anggaran tahunan yang dilakukan Pemda KSB selama ini. Hal itu hanya dipicu semata oleh semangat pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. “Saya kira ini hal biasa ya. Kita ingin kontinuitas pelayanan ke masyarakat lancar tanpa harus terganggu hal-hal administrasi. Itu saja kok,” pungkasnya. (bug)