Edisi Rabu 8 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 8 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bahas Covid-19 dengan Seluruh Bupati/Walikota

Pemprov Siapkan JPS Gemilang untuk 105.000 KK Mataram (Suara NTB) -

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4). Gubernur membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di NTB. ‘’Jangan sampai kita hanyut dalam mengantisipasi Corona saja, meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,’’ gubernur mengingatkan.

Gubernur menjelaskan, selain program dari pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten /kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program. ‘’Akan ada jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan kota. Program ini akan dieksekusi selama 3 bulan. Ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan itu,

TELEKONFERENSI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

Danrem Sidak Warga Tak Pakai Masker

TO K O H DAK Fisik Dihentikan PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk NTB sebesar Rp687,86 miliar. Dari pagu DAK Fisik tahun 2020 untuk NTB sebesar Rp2,05 triliun, kegiatan yang dipastikan masih berjalan sebesar Rp1,35 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM, Selasa (7/4) kemarin menyebutkan, pagu DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota di NTB. Pemprov NTB sebesar Rp416,72 miliar, Bima Rp215,30 miliar, Syarwan Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Warga yang masih meremehkan pemakaian masker saat di luar rumah, siap-siap ditegur aparat. Jika kedapatan akan diingatkan agar patuh dan disiplin memakai masker. Inspeksi mendadak (Sidak) pun harus dilakukan aparat TNI sejak Senin (6/4) lalu.

Sidak dipimpin langsung Danrem) 162/WB, Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Dandim 1606/Lobar Kol.CZI Efrijon Kroll dan puluhan anggota TNI. Sasaran sidak pertama Senin sore lalu di depan SMKN 7 Mataram, berlanjut ke pintu masuk pemeriksaan suhu tubuh di jembatan timbang Gerimax Narmada, berakhir di Jalan Bypass, Gerung Lombok Barat.

Setiap menemukan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor tanpa masker, Danrem langsung menyampai-

kan teguran. Ia mengingatkan kepada setiap pengendara yang ditemui tanpa masker agar melindungi diri. “Pakai masker itu tujuannya untuk melindungi diri dan orang lain. Demi mence-

gah penularan virus Covid – 19,” kata Kapenrem Mayor Inf. Dahlan, Selasa (7/4) mengutip peringatan Danrem kepada seorang pengendara.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

INGATKAN - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani saat mengingatkan pengendara yang tidak memakai masker. Saat bersamaan tim medis melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Dr.Zul menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang. ‘’Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/KK yaitu berisi paket sembako serta vitamin dan masker,’’ jelasnya. ‘’Direncanakan yang menerima adalah 73.000 KK warga tidak mampu dan 32.000 KK sektor pekerja informal sehingga total ada 105.000 KK penerima manfaat,” tambahnya.

Terkait upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani dampak Covid-19 di Kabupaten dan Kota, Gubernur menekankan agar Bupati dan Walikota segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bersambung ke hal 11

Masker Produksi NTB Mulai Dibagikan Gratis Mataram (Suara NTB) Satpol PP Provinsi NTB, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, mulai membagikan masker ke masyarakat.

Masker ini merupakan produksi tangan-tangan terampil dari UMKM di NTB yang selaras dengan kebijakan Gubernur NTB untuk membeli alat pelindung diri dari UMKM di NTB. Aksi bagi-bagi masker digelar di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dan Lombok Barat. Mulai dari Pasar Cemara, Pasar Sayang-Sayang, Pasar Abian Tubuh, Pasar Karang Jasi, Pasar Perampuan dan Pasar Kebon Roek. ‘’Masker yang kami bagikan

hari ini 1000 buah,’’ ujar Kasat Pol PP Provinsi NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si, di sela aksi bagi-bagi masker, Selasa (7/4).

Masker ini merupakan hasil produksi para perajin dan pengelola UMKM di NTB. Hasil produksi masker mereka dibeli oleh Pemprov NTB, kemudian dibagikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Aksi ini akan terus berlanjut. ‘’Ini sesuai penegasan dan komitmen Gubernur NTB dalam memberdayakan UMKM NTB,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM. Bersambung ke hal 11

2.955 TKI asal NTB akan Pulang Kampung (Suara NTB/dok)

150.000 KK Belum Terakomodir ASISTEN II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menyimpulkan ada tiga hal penting dalam telekonferensi antara Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dengan seluruh bupati/walikota, Selasa (7/4).

Pertama, semua kabupaten/kota juga akan mengalokasikan anggaran lewat APBD masing-masing untuk program JPS. Kedua, semua data penerima berbasis Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial dan divalidasi petu(Suara NTB/dok) gas di desa.

H. Ridwan Syah ‘’Misalnya 105.000 KK penerima dari provinsi sudah ada nama-namanya. Nama itu sudah dikirim ke desa untuk dicek. Apakah orangnya masih hidup atau sudah pindah.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Saat ini pemerintah sedang bersiap untuk menerima pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adat TKI secara besar-besaran dari sejumlah negara penempatan yang terdampak virus Corona (Covid19). Dari 4.606 TKI, data kepulangan yang telah habis kontrak sebanyak 2.955 orang diantaranya berasal dari NTB. Demikian diungkapkan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB di Mataram, Abri Danar

Prabawa, Selasa (7/4). Secara rinci disebutkan bahwa Pelayanan Penempatan PMI pada Triwulan I 2020 sebanyak 4.606 PMI. Dari jumlah itun 2.955 diantaranya habis kontrak dan akan pulang ke NTB. Rinciannya, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1447 orang, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 986 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 432 orang. Kemudian Kabupaten Lombok Utara sebanyak 46 orang, Kota Mataram sebanyak 32 orang, Kabupaten Bima sebanyak 6

Kondisi Sehat

1.196 Warga Selesai dalam Pengawasan dan Pemantauan Corona di NTB Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi NTB mencatat 1.196 warga selesai dalam pengawasandanpemantauan.Terdiri dari 42 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 1.154 Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menyebutkan,

seribuan warga tersebut sekarang dalam kondisi sehat.

Sehingga mereka dipulangkan setelah melewati masa pengawasan dan pemantauan selama 14 hari. ‘’Yang negatif-negatif Corona itu berarti sudah sembuh.

Dia bukan Corona, tapi gejala klinisnya lain. Itu sembuh kalau sudah selesai dalam pengawasan.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ars)

DISINFEKTAN - Petugas secara kontinu menyemprotkan disinfektan ke setiap sudut jalan di Kota Mataram untuk mencegah penyebaran Covid-19.

orang. Kabupaten Sumbawa Besar sebanyak 3 orang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 orang dan Kabupaten Dompu 1 orang. ‘’Terkait data kepulangan saat ini yang bisa disampaikan adalah data PMI habis kontrak, data PMIB dan data WNI/PMI deportasi,’’ jelasnya.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur NTB, Nomor 360/170/BPDB/III/2020 setiap PMI yang kembali ke daerah asal agar melaporkan ke kepala desa.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

KOORDINASI - Koordinasi BP3TKI Mataram dengan Dinas Nakertrans Provinsi NTB untuk antisipasi kepulangan PMI.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Halaman 2

Tujuh Petugas Medis Dikarantina ODP Harus Tetap di Rumah UNTUK mengantisipasi sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) semakin meluas, semua warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19 secara otomtis menjadi orang dalam pemantauan (ODP). Semua ODP wajib menjalani proses karantina mandiri di rumah masing-masing kendati dalam kondisi sehat.

Lurah Mataram Timur, Rahmawati menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan semua kepala Lingkungan untuk mendata semua warga yang datang dari luar daerah pandemi Covid-19.

(Suara NTB/viq) Hal itu pun dilakukan unRahmawati tuk memutus mata rantai sebaran Covid-19 di semua lingkungan Mataram Timur.

Rahma menjelaskan, sejauh ini ada dua orang warga kelurahan Mataram Timur menjalani masa karantina mandiri. Dua ODP di lingkungannya, pada tanggal 3 April 2020 lalu selesai menjalani proses karantina mandiri. “Pihak Puskesmas sudah menyatakan sehat. Yang jelas sudah menjalani isolasi mandiri sebelumnya,” katanya, Selasa (7/4).

Menurut Rahma, tidak ada warga di lingkungan kelurahan Mataram Timur yang berstatus PDP dan ODP saat ini. Namun, ia tetap menghimbau warganya selalu memperhatikan prosedur tetap (protap) dari pemerintah Kota Mataram untuk menghindari keramain. Sama halnya dengan dua warga yang sebelumnya berstatus ODP. Pihaknya telah meminta untuk tetap stay di rumah untuk meminimalisir sebaran Covid-19.

Sebab, bukan tidak mungkin, dari keterangan organisasi kesehatan dunia (WHO), banyak warga yang datang dari daerah pandemi tidak memperlihatkan gejala Covid-19. Dari itu, pihaknya meminta kedua warga yang pulang dari Jakarta untuk menjalani protap yang telah dikeluarkan Pemkot Mataram. “Mereka kan sudah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Tapi alhamdulillah selama proses isolasi kondisi mereka sehat,” ungkapnya.

Lurah Mataram Timur ini meminta semua warga di lingkungannya untuk tetap juga menjalani pola hidup sehat. Bukan hanya itu, warga juga diminta tak berkeliaran di luar rumah. “Kita imbau semua pokoknya tetap berada pada koridor dan imbauan Walikota. Keluar rumah seperlunya saja,” tutup Rahma. (viq)

(Suara NTB/fit)

Dukung Imbauan Walikota ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., sepakat dengan kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang melarang pengusaha mem-PHK karyawannya di tengah wabah covid-19 ini. Meskipun di sisi lain, kalangan pengusaha juga cukup berat dengan kondisi ini. ‘’Sayapun merasakan seperti itu dalam kapasitas saya sebagai pengusaha hotel melati,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui sambungan telepon, Selasa (7/4) kemarin.

Namun, lanjut dia, larangan Walikota Mataram itu, benar adanya. ‘’Disatu sisi dalam kapasitas saya mewakili teman-teman pengusaha hotel melati, itu juga mengimbau teman-teman agar tidak ada PHK. Saya setuju itu,’’ imbuhnya. Alternatifnya adalah merumahkan karyawan atau memberikan mereka sekedar gaji pokok. Gaji pokok ini pun, kata Gus Arik, sapaan akrabnya, tidak bisa dipaksakan sesuaikan UMK (Upah Minimum Kota). ‘’Jangan dipaksakan kami memberi sesuai UMK kalau memang pemerintah tidak menginginkan adanya pemutusan hubungan kerja,’’ katanya. Namun demikian, pada prinsipnya politisi Partai Demokrat ini setuju dengan kebijakan Walikota Mataram.

Gus Arik mengajak kalangan pengusaha untuk mendukung kebijakan orang nomor satu di Kota Mataram itu.

Dikatakan Gus Arik, tidak hanya perhotelan yang terdampak covid-19 ini, tapi juga sektor perdagangan. ‘’Tidak hanya hotel, restoran, sektor perdagangan juga mengalami kelesuan,’’ ucapnya. Wabah covid-19 ini, lanjut dia, menjadi keprihatinan bersama, karena tidak hanya melanda Indonesia tapi juga sejumlah negara di dunia. ‘’Kita berdoalah agar covid-19 ini segera berakhir,’’ cetusnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini khawatir, kalau wabah ini berkepanjangan, akan membawa ekses negatif. Seperti munculnya tindak kriminalitas sebagai akibat perekonomian masyarakat yang terpuruk.

Badan Anggaran DPRD Kota Mataram pun akan segera rapat membahas pengalihan anggaran. termasuk anggaran di DPRD, akan dialihkan untuk penanganan covid-19. Dengan anggaran yang bersumber dari mana-mana, Gus Arik berharap penanganan covid-19 ini dilakukan dengan sangat maksimal dan juga transparan. ‘’Kemarin Pak Wali kan menerima sumbangan dari PSMT dan INTI. Nah itu juga harus terbuka di enam kecamatan dan 50 kelurahan ini harus dibagi rata. Jangan nanti berdasarkan like and dislike mendekati kampanye,’’ katanya. (fit) IGB Hari Sudana Putra

Mataram (Suara NTB) – Tujuh petugas medis di Puskesmas Cakranegara menjalani karantina. Mereka diketahui telah kontak langsung dengan pasien positif terinfeksi Corona Virus Disease atau Covid – 19 asal Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais.

Protokol penanganan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran.

Dikarantinanya tujuh petugas medis puskesmas dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr.

H. Usman Hadi dikonfirmasi, Selasa (7/4). “Iya, ada tujuh orang kita karantina karena sudah kontak langsung dengan pasien positif dari Pengempel Indah,” jawabnya.

Di antaranya satu dokter, lima perawat dan satu kepala puskesmas. Usman menegaskan, keputusan mengkaranti-

na tujuh tim medis itu, setelah mendapatkan laporan dari kepala puskesmas. Mereka diminta mengkarantina diri secara mandiri. “Karantina mandiri di rumah masing – masing,” ucapnya.

Selama 14 hari menjalani karantina petugas medis tidak boleh keluar rumah. Protokol penanganan sama seperti masyarakat pada umumnya.

Terkait petugas medis enggan mengisolasi diri akan diambil

tindakan tegas. Tim Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 akan menjemput dan mengisolasi paksa di Wisma Nusantara. “Kalau tetap keluar rumah kita akan jemput dan isolasi di Wisma Nusantara,” tegasnya.

Selain petugas medis sebut Usman, 140 masyarakat juga tengah menjalani isolasi mandiri. Dan, 15 warga diisolasi di Wisma Nusantara. Kelima belas warga itu sebagai memiliki

riwayat perjalanan ke daerah pandemik. Sebagian lagi memiliki rumah terlalu kecil, sehingga dinilai perlu mendapatkan tempat nyaman agar tidak menular ke keluarganya.

Pemerintah menyiapkan fasilitas dan makanan secara gratis di Wisma Nusantara.

Pihaknya mengharapkan mata rantai penyebaran virus Corona ini terputus.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, masyarakat kategori orang dalam pemantauan (ODP) diberikan dua pilihan. Pertama, mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing – masing. Kedua, menjalani isolasi di fasilitas yang disiapkan

oleh pemerintah.

Pasien ODP yang membandel tetap keluar rumah akan dijemput agar tidak meresahkan masyarakat. “Yang bandel – bandel ini kita isolasi paksa saja. Kita bawa ke Wisma Nusantara,” tegas Walikota.

Petugas medis yang menangani pasien Covid – 19 telah disiapkan tempat tinggal khusus. Fasilitas berupa tempat tidur, makanan serta cuci pakaian gratis disiapkan pemerintah. Pemkot menginginkan petugas medis lebih cepat istirahat dan menghindari stigma masyarakat. Diketahui, tenaga medis rawan terinfeksi karena bersentuhan langsung dengan pasien. (cem)

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tidak akan Diganggu

(Suara NTB/viq)

WISMA NUSANTARA – Suasana lengang di teras dan halaman Wisma Nusantara, Mataram, Selasa (7/4). Mereka yang dikarantina berada di dalam kamar masing-masing dengan pasokan logistik yang cukup.

Pemkot Karantina 15 ODP di Wisma Nusantara

Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima belas orang yang masuk dalam status orang dalam pemantauan (ODP) sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) masih menjalani proses karantina di Wisma Nusatara Kota Mataram, Selasa (7/4). Mereka terdiri dari klaster Jakarta dan klaster Jawa Timur.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, sehari sebelumnya jumlah ODP di Wisma Nusantara sebanyak sebelas orang. Namun, pada malam Selasa kemarin, ada penambahan empat orang yang datang dari daerah Pasuruan.

“Tadi malam satu dari Pondok Pesantren Dalwa Pasuruan. Yang datang 24 orang kemarin, kita tahan tiga orang untuk menjalani pemeriksaan. Dan kemudian yang datang 50 santri sebelumnya itu

kita masih karantina satu orang untuk dicek,” katanya.

Sampai saat ini sebut Mahfuddin, 15 ODP di Wisma Nusatara ada yang dari klaster Jakarta, Pasuruan dan ada penambahan dari Rumah Sakit Bhayangkara.

Khusus yang dari RS Bayhangkara sebut Mahfuddin, sengaja dipindah ke Wisma Nusantara untuk menjalani proses karantina. Dari informasi yang didapat Suara NTB, kelima belas OPD, satu di antaranya ada gejala batuk.

“Yang klaster Jakarta kan masih keluarga D, warga dari Monjok Timur itu lima orang.

Kita minta dievalusi untuk beberapa hari, karena ada yang punya keluhan batuk,” sebutnya. Sama halnya dengan model karantina sebelumnya jelas Mahfuddin, Pemkot Mataram akan membolehkan pulang kepada ODP jika tidak menimbulkan gejala.

Selama ini, Pemkot Mataram tak pernah mengkarantina ODP selama 14 hari di Wisma Nusantara. “Belum ada yang diisolasi selama 14 hari di sana. Bahkan, ada yang setengah hari. Begitu prepare, kalau dia dinyatakan sehat, istirahat, kita kasi makan. Mereka rileks, kita pasti kasi pulang.

Cuma kalau ada gejala, pasti kita tahan di situ,” katanya.

Khusus keluarga D yang pernah kontak langsung dengan pasien positif asal Kelurahan Dasan Agung, sejauh ini masih ditahan di Wisma Nusantara.

Sejak diisolasi di Wisma Nusantara jelas Mahfuddin, pada Minggu kemarin, Pemkot masih memeriksa kondisi kesehatan kelima anggota keluarganya. “Tergantung petugas nanti, jika mereka dinyatakan sehat kita boleh pulangkan. Sejauh ini memang masih lima belas yang masih di Wisma Nusantara,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) – Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi terganggu. Catatannya sekitar Rp160 miliar tidak dapat diserap. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) segera mereposisi anggaran. Namun anggaran penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan tidak boleh diganggu.

Demikian ditegaskan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Selasa (7/4). Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 memiliki sangat dirasakan dampaknya. Apalagi Kota Mataram dengan basis pendapatan dari jasa, perdagangan dan pariwisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah.

Dikatakan, tingkat hunian hotel di kota Mataram turun drastis. Potensi pendapatan dari pajak tidak bisa maksimal. Demikian pula, retribusi daerah lainnya dipastikan berpengaruh.

Secara pasti belum dikalkulasi berapa jumlah penurunan pendapatan daerah tersebut. Jika diakumulasi sementara ini bisa mencapai Rp160 miliar lebih. Walikota menambahkan, permintaan pembayaran pajak di tengah wabah tersebut akan dikaji. “Usulan penundaan pembayaran pajak kita akan kaji dulu,” ucapnya.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 telah disediakan Rp35 miliar. Dana ini belum memadai sehingga diperkirakan kebutuhan mencapai Rp135 miliar.

Perhitungannya melihat ke-

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh butuhan penanganan Corona sangat besar. Belum lagi penyiapan bantuan jaring pengaman sosial bagi 20 ribu kepala keluarga (KK).

Oleh karena itu, TAPD diminta menyesuaikan program sesuai dengan anggaran yang tersedia. ‘’Kalau anggaran kemiskinan,kesehatan dan pendidikan jangan diganggu,” tegasnya. Program perlu dirasionalisasikan adalah yang tidak memiliki urgensi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan dipersilakan diatur kembali.

Kebijakan percepatan penyusunan APBD perubahan masih menunggu.

Sebab, pihaknya tidak bisa memproses dengan cepat anggaran, melainkan fokus pada reposisi anggaran untuk penanganan virus Corona. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat tidak diperbolehkan pengadaan barang dan jasa, kecuali untuk pengadaan peralatan penanganan Covid-19. (cem)

12.000 Pekerja Jumlah PDP dan ODP Hotel di Mataram di Mataram Berpotensi Bertambah Dirumahkan

Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Corona Virus Disease atau Covid -19 sedang melacak rekan interaksi pasien positif terinfeksi.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) di Mataram berpotensi bertambah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyebutkan, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 35 orang. 17 orang di antaranya masih pengawasan dan 18 telah selesai dalam pengawasan. Sedangkan, 267 orang dalam pemantauan terdiri dari 107 masih dilakukan pemantauan dan 160 selesai pemantauan atau boleh beraktivitas kembali.

267 ODP sedang ditelusuri rekannya berinteraksi secara langsung. Karena tidak menutup kemungkinan PDP maupun ODP di Kota Mataram bertambah. “Kita tidak tahu persis.

Yang jelas dari status PDP dan ODP berpotensi bertambah,” kata Walikota, Selasa (7/4).

Tim gugus tugas harus memastikan dari hari ke hari data PDP maupun ODP valid by name by addres . Bila perlu, petugas di lapangan menaikkan kecepatan secara koordinatif dengan petugas yang melakukan pelacakan di lapangan. Sehingga, setiap hari itu ada progres yang tercatat.

Pihaknya kata Walikota, sedang bekerja keras memerangi penyebaran virus Corona. War-

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Walikota Mataram,H.Ahyar Abduh didampingi Sekda, H. Effendi Eko Saswito, Asisten I, Lalu Martawang, Direktur RSUD, H. Lalu Herman Mahaputra, Kepala Dikes H. Usman Hadi dan Kadiskominfo I Nyoman Suandiasa memberikan keterangan pers, Selasa (7/4). Warga berstatus ODP dan PDP di Kota Mataram berpotensi bertambah. Tim gugus tugas mengharapkan warga mengisolasi diri selama 14 hari. ga terindikasi terpapar setiap hari bertambah. Oleh karena itu, camat dan lurah perlu melibatkan pelindung masyarakat, babinsa dan bhabinkantibmas memastikan warga berstatus ODP mengisolasi diri. “Jangan ada warga status ODP berkeliaran,” katanya mengingatkan.

Perkembangan penularan virus Corona tidak saja melalui kontak fisik, percikan dari orang yang batuk dan bersin.

Berdasarkan informasi juru bicara World Health Organization bahwa penyebarannya melalui udara. Artinya, menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tetap berhati – hati.

Ahyar tengah memikirkan para petugas medis yang menjadi garda terdepan penanga-

nan Covid-19 ini. Secara fisik maupun psikologi harus diberikan perhatian. “Kita belum berbicara nilai. Insya Allah, bulan ini sudah bisa keluar anggarannya,” ucapnya.

Ahyar kembali mengulang bahwa peralatan seperti thermo scan, alat pelindung diri (APD) dan rapid test masih minim. Dengan ketersediaan anggaran Rp35 miliar khusus penanganan Corona perencanaan harus dimatangkan untuk pengadaan dan lain sebagainya.

Selain itu, camat dan lurah diminta terus melakukan penyemprotan. Pengamanan di lingkungan harus disosialisasikan sehingga berjalan dengan baik serta mematuhi himbauan dan surat edaran. (cem)

Mataram (Suara NTB)Dampak dari penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram mulai terasa. Terlebih lagi di bidang wisata dan perhotelan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi pada Selasa (7/4) mengatakan, ribuan karyawan hotel di rumahkan.

“Kecuali di Hotel Plaza Mataram yang belum tutup hotelnya. Karena karyawan Lion Air dan Pilotnya masih menginap di sana. Jadi semua Hotel sudah merumahkan semua karyawannya,” kata Denny kepada Suara NTB. Menurut Denny, dari 120 hotel di Mataram mempekerjakan sebanyak 100 karyawan, sebanyak 12.000 karyawan hotel di Mataram dirumahkan sampai batas tanggap darurat penangan Covid-19 selesai. Semua karyawan hotel yang dirumahkan jelas dia, tidak mendapat santunan dari pihak hotel.

“Selama dirumahkan, sejauh ini belum ada informasi apakah mereka mendapatkan pesangon atau tidak.

Itu tergantung kesepakatan dari pihak hotel. Karena Covid-19 ini kan dampaknya ke semua orang. Bukan hanya pegawai hotel,” katanya.

Namun pihaknya akan

(Suara NTB/viq)

H. Nizar Denny Cahyadi mendata berapa jumlah konkret pegawai hotel di Mataram. Karena, hampir seluruh karyawan hotel terkena dampak Covid-19. “Bagaimana tidak di rumahkan, orang datang ke Mataram untuk menginap di hotel kan tidak ada,” katanya.

Denny memastikan, semua karyawan hotel di 120 hotel yang sudah ditutup di Mataram tidak di-PHK. “Kita pastikan tidak ada yang di PHK. Karena ini kan kita belum tahu sampai kapan pandemik Covid-19 ini akan berakhir,” pungkasnya. Di rumahkannya semua pegawai hotel merupakan kesepakatan antara pihak hotel dan karyawan. “Jadi ini bukan kemauan sepihak,” tutup Denny. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penjual Kain untuk Masker akan Diawasi Mataram (Suara NTB) Adanya indikasi kenaikan harga kain bahan baku pembuat masker dikeluhkan Produsen masker. Hal ini menjadi perhatian Pemprov NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahkan meminta agar diatensi. Ditengah mewabahnya Covid-19, hal positif yang muncul adalah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) berlomba-lomba membuat masker kain. Apalagi WHO telah mengimbau masyarakat dunia untuk menggunakan masker saat di luar rumah.

Di NTB, produsen masker kain juga bertumbuh. Proyeksi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, ada seratusan IKM yang ambil bagian. Mereka membuat masker menggunakan bahan baku kain biasa, ada juga yang menggunakan kain tenun.

Suara NTB memantau harga di salah satu toko penjual kain di Cakranegara. Untuk kain pembuat masker, harganya di kisaran Rp15.000/meter, sampai Rp35.000 permeter. Belakangan diakui bahwa permintaan

kain untuk membuat masker meningkat signifikan dari penjahit di kabupaten/kota di NTB. “Tidak ada kenaikan harga. Sama saja,” kata salah satu pelayannya. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah Selasa (7/4) kemarin melakukan video conference dengan seluruh bupati dan walikota di Provinsi NTB. Dalam rangka penanganan corona di provinsi ini dan penggunaan produk lokal. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nury-

anti, SE, ME turut serta mendampingi gubernur.

Nuryanti sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB. “Sudah saya koordinasikan dengan Dinas Perdagangan. Termasuk sudah melaporkan kepada gubernur.

Pak gubernur juga sudah minta langsung agar menjadi atensi pengawasan,” jelas kepala dinas. Pengawasan sejauh ini diperhatikan hanya kepada tata kelola dan pasar untuk kebutuhan strategis, sembako.

Kepala dinas meminta, dengan tingginya kegiatan produksi masker di NTB, agar penjualan bahan baku kain juga diawasi secara intensif.

Ia juga meminta kepada para pelaku usaha agar tidak mengambil kesempatan di tengah musibah. Harapannya agar harga jual sewajarnya menarik keuntungan. “Kebutuhan kain sedang banyak-banyaknya. Karena provinsi dan kabupaten/kota sama-sama membutuhkan untuk masyarakatnya. Kita harus jaga komitmen bersama. Yang lain sedang giat menyumbang, jangan sampai ada yang ingin meraup keuntungan besarlah,” kata Hj. Nuryanti.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB terus mengkoordinir IKM produsen pembuat masker. Terutama para IKM yang telah

(Suara NTB/bul)

KAIN - Jejeran kain di salah satu toko penjual kain di Cakranegara, Mataram. Pedagang kain akan diawasi, guna menghindari spekulasi di tengah tingginya permintaan bahan baku untuk pembuatan masker. menyanggupi permintaan dorong adalah produsen kain te- nun. Harganya memang beda, 100.000 pcs masker dari Pem- nun. Membuat masker dari kain karena kainnya beda. Kita prov NTB untuk dibagi-bagikan tenun. Untuk menjaga eksisten- harapkan BUMN, dan kankepada masyarakat. Masker si produsen kain tenun. tor-kantor pemerintah mau“Karena pembelian tenun pun swasta yang nantinya tidak saja dibuat dengan kain polosan biasa. IKM diminta sekarang sangat sepi. Kita akan menggunakannya,” berkreasi. Diantaranya yang di- dorong buat masker kain te- demikian Nuryanti. (bul)

Imbas Covid-19

Cadangan Pangan Sangat Cukup

BPJAMSOSTEK Berlakukan Layanan Klaim ”Online” Mataram (Suara NT B) Meminimalisir meluasnya penyebaran Covid-19 di kalangan pekerja, khususnya di lingkungan unit kerjanya, BPJAMSOSTEK memfokuskan layanan klaim jaminan menjadi layanan online dan tanpa kontak fisik. Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) BPJAMSOSTEK merupakan salah satu upaya dalam mendukung pemerintah meminimalisir dan menghentikan penularan covid19. Sebelumnya, pelayanan yang diberikan BPJAMSOSTEK kepada peserta selalu dilakukan secara tatap muka atau kontak fisik.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Krishna Syarif, menekankan urgensi pemberlakuan layanan online ini memang penting dilakukan, selain mempermudah peserta, tentunya hal ini berdampak pula pada perlambatan penyebaran virus Covid-19 yang sedang diupayakan penanganannya. Dalam melakukan pelayanan klaim JHT, peserta dapat mengakses registrasi antrean online melalui aplikasi BPJSTKU atau langsung melalui situs resmi antrian online di www.antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Setelah mendaftar, paling lambat H-1 peserta mengunggah dokumen-dokumen yang menjadi syarat klaim diantaranya Kartu Peserta, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kerja, Buku Rekening, Foto Diri, Form Penga-

CADANGANpanganstrategisdiNTB sangat mencukupi. Bahkan untuk mengantisipasi pilihan paling berat, karantina wilayah. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. Berdasarkan perhitungan ketersediaan pangan dengan seluruh stakeholders.

Untuk beras, produksi Beras Januari-Desember sebesar : 2.506.409 Ton GKG. Stok beras di Bulog Divre NTB akhir Desember 2019 sebesar : 67.589 ton beras. Stok beras yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan (Suara NTB/bul) Provinsi NTB akhir Desember 2019 H. Husnul Fauzi sebesar : 461 ton. Total ketersdiaan beras tahun 2019 di NTB adalah 841.644 ton beras. Kebutuhan beras dalam 1 bulan adalah 50,648 ton maka ketersediaan di NTB cukup untuk 16,62 bulan.

Sementara jagung, produksi Januari - Desember sebesar : 2.504.075 ton. Total ketersediaan jagung tahun 2019 di NTB 106.849 ton. Kebutuhan Jagung dalam 1 bulan adalah 600 ton, maka ketersediaan jagung NTB cukup untuk 178 bulan. Kedelai, produksi JanuariDesember sebesar : 83.973 ton. Total ketersediaan kedelai tahun 2019 di NTB adalah 45.261 ton. Kebutuhan kedele dalam 1 bulan adalah 2.851 ton, maka ketersediaan di NTB untuk 15,88 bulan.

Bawang merah, produksi Januari-Desember sebesar : 161.411 ton. Total ketersediaan bawang merah tahun 2019 di NTB adalah 99.773 ton. Kebutuhan bawang merah dalam 1 bulan adalah 1.158 ton maka ketersdiaan di bawang merah NTB cukup untuk 86 bulan.

Bawang putih produksi Januari-Desember sebesar : 30.453 ton .

Total ketersediaan bawang putih tahun 2019 di NTB 16.197 ton. Kebutuhan bawang putih dalam 1 bulan adalah 643 ton, maka ketersediaan di bawang putih NTB untuk 25 bulan. Cabe Merah, produksi Januari-Desember sebesar : 17.642 ton. Total ketersediaan cabe merah tahun 2019 di NTB sebesar 15.356 ton. Kebutuhan cabai merah dalam 1 bulan adalah 180 ton, maka ketersediaan cabai merah NTB cukup untuk 85 bulan.

Sementara cabai rawit produksi Januari-Desember sebesar 164.284 ton. Kebutuhan cabai rawit bagi 5.070.385 jiwa penduduk NTB adalah sebesar 5.070.385 jiwa x 3 Kg/Kapita/Tahun : 15.211 ton. Proyeksi kebutuhan bagi 4.000.000 wisatawan selama 7 hari adalah 4.000.000 x 7 hari x 0,0082 kg/kapita/Hari : 230 Ton BB 6. Sisa cabai rawit setelah Mataram (Suara NTB) dikonsumsi oleh penduduk dan Astra Motor NTB kembali memwisatawan adalah sebesar berikan program khusus untuk me27.834ton – 7.606 ton – 115 ton : manjakan konsumen setianya. As140.182 ton. tra Motor menyediakan promo berkebutuhan cabai rawit dalam tajuk “Ay-PRIL Free” berlaku sela1 bulan adalah 1.287 ton maka ma periode pembelian Bulan April ketersediaan di cabai rawit NTB 2020. Promo ini memberikan tawacukup untuk 107 bulan. Husnul ran yang bebas. Artinya konsumen mengatakan, produksi hasil perHonda bebas memilih kebutuhan tanian dan hortikultura, dan perkeyang diinginkan seperti bebas DP bunan di NTB masih eksis untuk tinggi atau bebas cicilan mahal. penguatan cadangan kebutuhan Kresna Murti Dewanto, Marketpokok strategis. “Tumben panen ing Sub.Dept Head Astra Motor raya padi, bersamaan dengan NTB, program ini berlaku pada sepanen raya jagung dan panen raya mua tipe skuter matic Honda mulai bawang putih. Karena itu, kalaudari Genio, BeAT Series, Scoopy, pun dilakukan karantina wilayah, Vario 150, PCX hingga ADV150. cadangan pangan strategis kita Tentunya sasaran program ini mensangat aman,” katanya. cakup ke semua kalangan Selain itu, pemerintah tengah masyarakat. Mulai dari pelajar, pemelakukan pendataan kembali kerja kantoran sampai ibu rumah kepada petani untuk diintervensi tangga. “Kami sangat mengapresiadari dampak wabah covid-19. si kepada konsumen setia kami. ProValidasi dilakukan sejak sepekan mo AyPril Free ini memberikan keterakhir. Dari 116 kecamatan di mudahan bagi konsumen kami unprovinsi ini, 103 kecamatan tetuk dapat memilih sendiri kebutulah tuntas di validasi. Hasilnya, han pembayaran yang diinginkan. terdata sebanyak 223.000 petani Bisa bebas DP tinggi atau bebas cicilan mahal,” Ujar Kresna Murti. pada pekan kemarin. SementaPromo April Free Honda Genio ra jumlah kelompok tani di NTB cukup bayar DP 1,5 jutaan atau angmencapai 17.000 kelompok. Valsuran cuma 25ribuan perhari. Honidasi ini juga menjadi strategis da BeAT Series cukup bayar DP 1,6 untuk memastikan petani-petani jutaan atau angsuran cuma yang akan diberikan ban24ribuan perhari. Honda Scoopy cuktuan.(bul)

juan JHT dan NPWP melalui alamat email yang diberikan saat registrasi. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berkas. Jika dokumen lengkap dan telah diverifikasi petugas, peserta tinggal menunggu status pengajuan klaim yang akan diinformasikan melalui sarana komunikasi seperti email, WhatsApp/ sms atau telepon.

Jika yang bersangkutan tidak berhasil mengunggah dokumen, peserta akan diinformasikan untuk datang langsung ke Kantor Cabang BPJAMSOSTEK yang dipilih saat registrasi dan memasukkan dokumen ke dalam dropbox yang tersedia untuk diproses lebih lanjut. Adapun pada saat verifikasi dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut, petugas akan menghubungi peserta melalui telepon/email/videocall.

Selain layanan klaim JHT, pengajuan klaim jaminan lainnya juga diberlakukan metode Lapak Asik. Formulir yang diisi peserta atau perusahaan dapat diletakkan ke dalam dropbox setelah kelengkapan dokumen telah dipenuhi. Peserta, petugas perusahaan, atau ahli waris dapat langsung mendatangi Kantor Cabang BPJAMSOSTEK dengan membawa persyaratan yang ditentukan lalu memasukkan ke dalam dropbox yang disediakan.

Perlu untuk diketahui, bahwa semua peserta yang mendatangi Kantor Cabang BPJAMSOS-

TEK akan selalu diukur suhu tubuhnya dan diwajibkan menjaga higienitas diri sebagai upaya mengurangi penyebaran Covid-19. Selain itu, salah satu bentuk mitigasi BPJAMSOSTEK dalam mengurangi interaksi langsung adalah dengan menempatkan dropbox di luar ruangan lalu semua dokumen yang diterima akan terlebih dahulu disemprot dengan disinfektan untuk kemudian bisa diserahkan kepada petugas BPJAMSOSTEK di dalam ruangan.

Dokumen-dokumen di dalam dropbox akan disalurkan secara berkala kepada petugas Back office untuk diproses lebih lanjut. Diharapkan dengan cara seperti ini, akan meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 semakin meluas.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan Protokol Lapak Asik BPJAMSOSTEK diambil demi keselamatan dan kesehatan peserta dan karyawan yang menjadi prioritas utama kami.

“Kami mengucapkan teri-

Promo April dari Honda

up bayar DP 2,3 jutaan atau angsu- kan melalui pembayaran online ran cuma 30ribuan perhari, Honda atau transfer. “Harapannya dengan Vario 150 cukup bayar DP 2,2 jutaan program Aypril Free ini dapat atau angsuran cuma 34ribuan per- memberikan kemudahan dalam hari, Sedangkan untuk Honda PCX proses pembelian (secara online) & ADV150 cukup bayar DP 2,9 dan pilihan pembayaran sesuai jutaan atau angsuran cuma dengan kemampuan masyarakat khususnya yang ada di Pulau Lom37ribuan perhari.

Selain itu setiap pembelian paket bok sehingga konsumen dapat promo Aypril Free, konsumen akan menggunakan sepeda motor impimendapatkan direct gift jaket tanpa an mereka untuk aktivitas kesehardiundi. Program Aypril Free berlaku iannya,” demikian Kresna. (bul) untuk pembelian di Pulau Lombok untuk periode 01-30 April 2020. Saat ini Honda juga melayani pembelian sepeda motor dari rumah (secara online).

Dengan menggunakan aplikasi “Motorku X”, konsumen dapat melihat-lihat spesifikasi tentang motor yang diinginkan melalui katalog yang terdapat didalam aplikasi tersebut.

Proses selanjutnya konsumen dapat menghubungi call center Honda di nomor 081-91790-8000. Nantinya customer care Honda akan mengarahkan konsumen ke Dealer Honda terdekat.

Kemudian untuk followup pembelian akan dilakukan salesman Honda melalui whatsapp dan proses administrasi dapat dilakuVarian sepeda motor Honda

(Suara NTB/ist)

Bebas DP Tinggi atau Bebas Cicilan Mahal

(Suara NTB/bul)

BPJamsostek - Pelayanan BPJamsostek saat ini telah menggunakan sistem online makasih atas kepercayaan peserta BPJAMSOSTEK, dan memohon maaf atas penyesuain layanan ini, kami jamin pelayanan yang kami berikan selalu sesuai dengan standar yang berlaku di BPJAMSOSTEK,” imbuhnya. BPJAM-

SOSTEK menyiapkan beragam kanal informasi yang dapat diakses antara lain Layanan Masyarakat 175, situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan twitter @bpjstkinfo atau Facebook BPJS Ketenagakerjaan. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Halaman 4

Terdampak Corona Lotim Perlu Siapkan JPS MEWABAHNYA Corona Virus Disease (Covid) 19 menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan warga. Guna mengantisipasi kemungkinan panjangnya masa pandemi corona, maka pemerintah perlu memikirkan sejak dini Jaring Pengaman Sosial (JPS) ekonomi masyarakat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, SE., jika pemerintah sedang fokus dalam upaya penanggulangan penyebaran virus. Namun melihat (Suara NTB/rus) perkembangannya, maka Daeng Paelori pemerintah daerah harus mulai memikirkan dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi saat situasi ini makin memburuk. “Harus dipikirkan solusinya sejak sekarang,” sarannya.

Bentuk JPS yang dimaksud bisa diberikan dalam bentuk uang atau bahan pokok penting kepada masyarakat. “Silakan dipikirkan, maka yang terbaik dan jangan sampai terlambat,” pinta Daeng.

Pemerintah bisa menggunakan dana bantuan sosial yang ada untuk diserahkan kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah, masyarakat yang memiliki perekonomian yang lebih diharapkan turut membantu.

Guna memastikan bantuan yang akan diberikan ini tepat sasaran nantinya, harus diawali dengan validasi data. Diketahui, pemerintah pusat sendiri juga sudah memiliki program bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara banyak warga lainnya yang juga butuh. Siapa saja warga yang sudah dapat bantuan dan yang layak dapat bantuan akan tetapi belum dapat bantuan diminata bisa terdata dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar bantaun yang nanti disalurkan bisa tepat sasaran. (rus)

Selain Jadi Sopir

Pasien Positif juga Berjualan di Desa Rempung Selong (Suara NTB) Tambahan pasien positif virus Corona (Covid-19) asal Lombok Timur (Lotim) sebanyak 2 orang harus menjadi atensi semua pihak, terutama bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim. Pasalnya, dua orang tambahan pasien positif ini, inisial NM (28) asal Ponpes Al Gontory, Aik Nyambuk Desa Toya Kecamatan Aikmel dan MI (40) asal Desa Rempung Kecamatan Pringgasela.

Diketahui, dua tambahan pasien positif ini merupakan sopir dan juru masak dari pasien 01 dan 02 yang merupakan Pimpinan Ponpes Al Gontori yang beralamatkan di wilayah Kecamatan Aikmel. Keduanya kontak erat dengan pasien 01 dan 02 dan sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Untuk pasien positif Covid-10, selain menjadi sopir 01 dan 02. Yang bersangkutan merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebuah warung di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela. Aktivitas jualan di warung ini buka dari pagi sampai malam hari setiap hari bersama istrinya. “Sehari-hari aktivitasnya berjualan di warung. Kalau sopir itu ketika dia diminta sama pasien positif Covid-01,” kata narasumber yang enggan dikorankan namanya, kepada Suara NTB, Selasa (7/4) pagi.

Selama berjualan di warungnya, pasien 10 ini tidak mengalami gejala sakit. Dia hanya batuk dan itupun riwayat batuknya sudah lama sejak sebelum wabah Corona. Sementara sejak dilakukan ODP hingga PDP terhadap yang bersangkutan, untuk anggota keluarganya sudah melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Fathurrahman, M.Kes, membenarkan sesuai rilis provinsi terdapat tambahan 2 orang positif Covid-19 asal Lotim.

Terkait hal ini, katanya, tim kesehatan akan melakukan tracing ulang yang rencananya akan dilakukan hari ini. “Pasien menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong. Kabar baiknya, alhamdulillah kondisi umum pasien dalam kondisi baik,” terang Kabag Kesra Lotim ini.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menyebutkan tambahan dua pasien baru yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid19 pada 6 April merupakan sopir pasien 01 dan 02. Sementara untuk diberita sebelumnya sekda sempat menyampaikan informasi bahwa untuk pasien positif 09 adalah juru masak, namun belakangan diketahui yang bersangkutan merupakan menantu pasien 01 dan 02 yang merupakan suami istri dan juga pimpinan Ponpes Al Gontory yang terdapat di Desa Toya Kecamatan Aikmel.

Sementara dalam rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi NTB, pasien ini memiliki riwayat kontak erat dengan pasien nomor 01. Dalam 14 hari terakhir sebelum sakit, pasien tidak pernah bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD. dr.

R. Soedjono Selong dengan kondisi baik. Begitupun pasien positif Covid-19 dengan nomor pasien, yang bersangkutan memiliki kontak erat dengan pasien nomor 01. Dalam 14 sebelum sakit, pasien tidak pernah bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Saat ini pasien dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R.Soedjono Selong dengan kondisi baik. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERIKSA - Warga Negara Asing (WNA) saat dilakukan pemeriksaan oleh tim di Posko Utama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kompleks Pendopo Bupati Lotim, Senin (6/4) lalu.

JPS Loteng Sasar Keluarga Pra-Sejahtera Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan fokus sasaran pada keluarga pra sejahtera yang terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Pemkab Loteng pun kini tengah melakukan pendataan kluster masyarakat mana saja yang akan memperoleh bantuan dalam bentuk tunai itu nantinya.

Kepada wartawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., usai telekonferesi di pendopo Bupati Loteng, Selasa (7/4) kemarin, mengatakan Pemkab Loteng sudah memutuskan akan memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona. Stimulus ini akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai dari rencana awal berupa bahan kebutuhan pokok.

“Sudah diputuskan pemerintah daerah akan memberikan

bantuan dalam bentuk tunai kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus Corona. Dalam program JPS, guna mengurangi dampak penyebaran virus Corona mulai bulan ini,” terangnya.

Untuk besaran bantuannya sendiri masih dikaji, karena ada usulan saat telekonferensi dengan Gubernur NTB bersama kepala daerah lainnya di NTB, supaya besaran bantuan yang diberikan dalam program JPS ini agar diseragamkan.

Pasalnya, daerah lainya juga

tahun ini target produksi gabah Loteng lebih dari 320 ribu ton atau sekitar 240 ribu ton setara besar.

Dengan tingkat konsumsi beras masyarakat Loteng sekitar 180 ribu ton setara beras, maka untuk musim panen pertama ini saja Loteng sudah bisa surplus sekitar 63 ribu ton beras.

“Artinya, kalau bicara ketersediaan beras di tingkat masyarakat Loteng masih sangat aman. Dengan musim panen kali ini,” terangnya.

Tinggal sekarang bagaimana masyarakat utamanya petani bisa mengelola persediaan

tangani oleh Pemkab Loteng,” paparnya.

Termasuk nantinya para pedagang bakulan, kemudian pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari penyebaran virus Corona serta kelompok masyarakat lainnya. “Kalau yang sudah punya penghasilan tetap, seperti pegawai pemerintah jelas tidak masuk kriteria penerima program JPS ini,” lanjut Nursiah.

Kenapa dalam bentuk tunai? Nursiah menegaskan pola itu yang dinilai lebih praktis.

Jadi masyakarat bisa lebih fleksibel menggunakan bantuan yang diterima. Ketimbang dalam bentuk bantuan bahan kebutuhan pokok, karena kebutuhan masing-masing keluarga berbeda-beda. (kir)

Dampak Corona

Perajin Gerabah Berharap Bantuan dari Pemerintah Giri Menang (Suara NTB) Perajin gerabah di Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) semakin terpuruk. Belum pulih akibat gempa, di mana dampaknya masih terasa sampai saat ini.

Perajin kembali dihadapkan pada persoalan baru yang tak kalah besar dampaknya yakni wabah virus Corona. Selama dua bulan terakhir, pembeli sepi, sehingga banyak di antara perajin dan artshop tutup sementara. Penghasilan mereka pun turun drastis.

Untungnya ada kebijakan pemerintah membeli kerajinan gerabah berupa gentong untuk cuci tangan sebagai upaya pencegahan corona.

Meskipun tidak seberapa, namun hasil jualan gentong ini sedikit bisa menutupi biaya hidup sehari-hari.

Ditemui Senin (6/5) siang, salah satu pengelola artshop di Desa Lelede Kecamatan Kediri, Hj. Sofia Ramlah mengakui kalau kondisi saat ini sepi pengunjung. Kerajinan gerabah mulai digelutinya sejak 1996 silam dengan dinamika pasang surut usahanya. Mulai dampak bom Bali meredupkan kerajinan gerabah yang berjaya di kurun waktu di bawah tahun 2000 silam.

Sempat perlahan naik, kemudian terjadi gempa 2018 lalu menyebabkan banyak perajin gulung tikar. Diperburuk lagi dengan kondisi permainan fee oleh oknum guide antara artshop menimbulkan persaingan tidak sehat. Kamudian dihantam lagi

(Suara NTB/her)

SEPI PEMBELI - Perajin gerabah Banyumulek Lobar ini mengeluhkan pembeli yang sepi dampak Corona. Mereka berharap bantuan dari pemerintah. di awal tahun ini, wabah Corona hampir menjangkiti seluruh dunia semakin memperburuk keadaan. Para perajin gerabah semakin terpuruk.

Praktis semenjak terjadi wabah Corona, terjadi penurunan sangat signifikan. Jangankan kata dia ada pembeli, sekadar buka art shop saja ia khawatir. Ia memberanikan diri membuka artshop sejak dua hari lalu dengan kondisi tidak ada tamu. Semenjak ada informasi di Mataram ditemukan positif Corona, tidak ada satupun pembeli.

Namun ia tak patah semangat.

Karena dia berangkat dari niat

berusaha, ia pun tetap beranikan diri membuka artshopnya.

Diakuinya sebelum wabah Corona, pembelian lumayan ramai. Pembeli banyak dari luar daerah maupun luar negeri yang datang ke sana.

Bahkan ia mempunyai pelanggan luar negeri, namun semenjak Corona tidak pernah datang lagi. Dalam sehari ia bisa memperoleh Rp 2-4 juta lebih, namun semenjak Corona penghasilannya tidak ada.

Bahkan ia berharap ada pembeli yang menyasar datang membeli gerabahnya. Dengan kondisi sepinya pembeli, ia mengaku terpaksa meman-

faatkan yang ada untuk makan sehari-hari. Untungnya kata dia, semenjak Corona ada saja pembeli yang membeli gerabah jenis gentong untuk keperluan cuci tangan.

“Yang paling laris gentong, yang banyak mencari kantorkantor dan sekolah,”ujar dia sedikit sumringah. Meski diakuinya hasil dari menjual gentong, tidak seberapa.

Yuli, pengelola Artshop Banyu Putra Utama di Desa Banyumulek mengakui kondisi pembeli sepi semenjak kejadian Corona. Pembeli dari luar tidak ada yang datang.

Biasanya sebelum terjadi Co-

rona, pembeli yang datang dari dalam dan luar negeri. Untungnya, kata dia, Sementara itu Camat Kediri Hermansyah mengatakan dengan kondisi perekonomian yang terganggu dampak Corona, sehingga berdampak juga terhadap usaha kecil, UMKM dan perajin. Karena itu ia berharap Pemda membantu para pengusaha agar usaha mereka tetap berjalan. Hal ini menjadi kewenangan Pemda dengan melihat kondisi masyarakat.

Kalau ada bantuan dari Pemda, pihaknya akan membantu melakukan verifikasi UMKM yang butuh bantuan. (her)

100 Lebih Balita di Lobar Pemda Lobar Prioritaskan Beri Alami Gizi Buruk Bantuan 70 Ribu Warga Miskin

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) H. M. Abdullah mengakui, berdasar data bulan Februari kasus gizi buruk di Lobar mencapai 0.23 persen. Salah satunya balita yang meninggal di Kediri. Balita yang mengalami gizi buruk ini pun dipastikan tetap mendapatkan penanganan insentif. Bahkan bagi warga yang menunggu pasien selama perawatan diberikan bantuan Rp 60 ribu per harinya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ada 0,23 persen balita gizi buruk, Kalau dihitung ada 100-an balita dari 4.000 lebih balita di Lobar,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (7/4).

Sedangkan angka batas toleransi nasional mencapai 5 persen. Artinya masih jauh dari angka nasional. Balita gizi buruk ini ada yang klinis dan penyakit penyerta. Kasus dengan penyakit penyerta ini biasanya yang banyak bermasalah. Balita gizi buruk yang tersebar di beberapa daerah ini tetap dalam penanganan Dikes melalui puskesmas.

Terkait balita gizi meninggal di Kediri, diakuinya memang mengidap gizi buruk. Namun kata dia, balita ini bukan ansih gizi buruk akan tetapi mengalami penyakit berat, sehingga diserang selaput otak. Dan orang tuanya sudah tahu. Balita ini

dua kali masuk rumah sakit.

Terkait anggapan pihak Dikes kurang melakukan pendampingan terhadap balita Ini, pihaknya memastikan bahwa pihak puskemas sudah berupaya maksimal. Bahkan permintaan pasien dirujuk ke RSUD Tripat, pihak orang tidak mau dengan alasan tidak mampu.

Padahal, kata dia, pihak dinas memberikan biaya menuggu pasien, standarnya diberikan dua orang dengan nominal Rp 60 ribu per hari. “Kita beri santunan bagi penunggu pasien, sehari kita berikan Rp 60 ribu per hari itu untuk dua orang selama menunggu saat perawatan,”ujar dia. Pihaknya pun sudah membayarkan kepada orang tua balita.

Sebelumnya, balita bernama Wahyu Aliansyah (2,4) asal Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri Kecamatan Kediri didiagnosa mengalami gizi buruk meninggal dunia, Minggu malam kemarin.

Balita ini meninggal dunia usai menjalani perawatan medis di Puskesmas Kediri selama sepekan lamanya. Kasus gizi buruk yang menimpa balita malang ini merupakan satu dari 100 lebih balita yang mengalami gizi buruk di Lobar. Angka ini sebesar 0,23 persen dari 4.000 lebih balita di Lobar. “Anak kami meninggal pada kemarin malam (Minggu malam red),” tutur Yudi Firmansyah, orang tua Wahyu. (her)

Loteng Surplus Beras 63 Ribu Ton Praya (Suara NTB) Masa musim panen untuk musim tanam pertama tahun ini di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini sudah dimulai. Dan, diperkirakan akan mengalami puncaknya pada akhir bulan April dan awal bulan Mei mendatang. Dengan begitu dipastikan, persediaan kebutuhan pokok utamanya beras di tingkat petani di daerah ini dipastikan aman.

Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Selasa (7/4), mengatakan, pada musim tanam pertama

berecana memberikan bantuan serupa bagi masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Loteng masih menunggu keputusan bersama, soal besaran bantuan yang akan diberikan.

“Awalnya kita rencanakan besaran bantuan sebesar Rp 200 ribu per orang. Tapi tadi ada daerah yang mengusulkan Rp 90 ribu per orang. Sehingga ada usulan agar diseragamkan saja. Nah, berapa besarannya, akan dibahas bersama,” jelas Nursiah.

Untuk sasaran programnya

sendiri jelas masyarakat terdampak penyebaran virus Corona, tapi tidak seluruhnya dngan fokus pada keluarga kurang mampu dan pra sejahtera, karena yang paling merasakan dampak penyebaran virus Corona. Meski demikian, tidak seluruh akan ditanggung oleh Pemkab Loteng.

Tentu akan ada sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi mana yang sudah ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi, itu tidak akan ditangani oleh pemerintah kabupaten. “Kalau pemerintah pusat kan sudah ada programnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Kemudian provinsi juga ada program sendiri. Nah, mana yang tidak ditangani pusat dan provinsi itulah yang akan di-

gabahnya. Dengan tidak menjual seluruh stok gabahnya.

Kalaupun mau dijual, sebagian stok yang dimiliki sebaiknya disimpan. Hal ini penting untuk memastikan, persediaan beras masyarakat benarbenar aman sampai musim panen kedua pada musim tanam kedua nantinya. Termasuk untuk menghadapi dampak penyebaran virus Corona yang tengah melanda saat ini.

Disinggung dampak serangan hama terhadap tanaman padi petani di Loteng, Iskandar mengaku tidak terlalu berpengaruh ter-

hadap target produksi gabah secara umum. Walaupun diakui atau tidak jelas akan ada dampaknya.

Tapi karena luas serangan tidak terlalu besar, sehingga secara umum tidak terlalu terlihat.

“Luas tanaman padi yang terserang hama, utamanya wereng coklat di atas seratus hektar. Sementara luas tanam padi kita pada musim tanam pertama kali ini lebih dari 50 ribu hektar. Artinya, luas tanaman padi yang terserang hama prosentasenya sangat kecil. Jika dibandingkan total luas area tanam kita,” imbuhnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) fokus memberikan bantuan kepada warga miskin yang terdampak perekonomian tidak jalan akibat wabah Corona. Hasil hitungan sementara tim Pemda, terdapat 70 ribu KK warga miskin yang bakal diberikan bantuan dalam bentuk uang Rp 200 ribu per bulan.

Menurut Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, bantuan ini rencananya akan diberikan selama enam bulan dengan pembagian tiga bulan pertama dan tiga bulan kedua. Data 70 Ribu KK inipun akan dilakukan pemilahan dengan baik agar tidak terjadi dobel bantuan, sehingga bantuan ini tepat sasaran serta tepat guna. ‘’Selain bantuan warga miskin, Pemda juga memberikan bantuan stimulus kepada UMKM dan insentif kepada tenaga medis. Dalam pemberian bantuan kepada masyakarat miskin ini, pemdes siap sharing anggaran melalui Dana Desa (DD),’’ ujarnya, Selasa (7/4).

Diakuinya, hasil perhitungan dari tim OPD dibawah kendali sekda dan asisten, kalau dihitung kebutuhan anggaran sela-

(Suara NTB/dok)

H. Baehaqi ma enam bulan ke depannya untuk sembako, APD, UMKM, insentif tenaga kesehatan termasuk juga tambahan anggaran kecamatan mencapai Rp60 miliar lebih. Kebutuhan anggaran untuk bantuan ini akan dibagi per tiga bulan pertama, lalu tiga bulan kedua sembari melihat kondisi perkembangan wabah Corona. “Kalau bicara jumlah warga miskin terdampak wabah Corona ini mencapai 70 ribu KK, itu berdasarkan perhitungan kami,” jelas Baehaqi.

Menurutnya masyarakat ekonomi lemah alias warga miskin ini paling parah terdampak akibat ekonomi tidak jalan.

Nantinya mereka akan diberikan sembako, namun lebih baik dalam bentuk uang senilai Rp200 ribu. Pemda kata dia mengutamakan masyarakat miskin.

Data 70 ribu KK penerima ini lanjut dia harus betul-betul terpilah dan terkompilasi agar tidak dobel. Warga yang sudah mendapatkan bantuan baik itu PKH, bantuan tunai. Saat ini data penerima ini tengah dihitung dan dipilah secara mikro dan mako oleh dinas sosial. Nantinya, terkait data ini akan melibatkan pemerintah desa.

Sementara itu Kepala Desa Kuripan, Hasbi, menegaskan, pihaknya siap melakukan sharing anggaran dengan pemda. Pihaknya pun menyiapkan dana sharing Rp134 juta untuk penanganan Corona, dana ini hasil penyisiran kegiatan yang kurang penting. Nantinya dari sharing dana ini desa bisa memberikan sembako, sedangkan pemda berupa dana. “Kami alokasikan Rp134 juta untuk penanganan Corona,” jelas dia. (her)

Posyandu Ditiadakan, Dikes Jemput Bola Imunisasi Balita Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan jadwal posyandu bagi masyarakat setiap pekannya ditiadakan.

Namun demikian, pelayanan kesehatan tersebut tetap berjalan dengan cara jemput bola.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, Selasa (7/4) mengatakan, jadwal posyandu bagi bayi, balita, dan lansia ditiadakan sejak tanggal darurat covid. Dikes tetap mengarahkan untuk tetap menjaga kontak antar masyarakat.

“Posyandu kita tiadakan karena itu ‘kan berbau mengumpulkan orang banyak.

Tetapi untuk imunisasi harus

tetap jalan,” ujarnya.

Bahrudin menyebut pihaknya sudah memberi arahan kepada semua puskesmas untuk tetap memberi pelayanan. Tentunya pelayanan diprioritaskan bagi bayi dan balita yang secara kebetulan harus mendapat vaksin imunisasi atau campak. Sementara pemeriksaan berat badan tidak diprioritaskan untuk saat ini.

Ia berkeyakinan setiap ibu dapat memahami pola pelayanan yang tertuang pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Panduan itu sekaligus menggambarkan jadwal pemberian imunisasi, campak bagi bayi dan balita.

Bahrudin menilai, kegiatan mengumpulkan orang banyak

saat berlangsungnya posyandu dinilai cukup berisiko bagi masyarakat sendiri. Oleh karenanya, ia mengimbau isolasi mandiri tetap dikedepankan di tingkat warga.

Sampai dengan saat ini, Lombok Utara sendiri pasien positif Covid-19 masih nol, dengan jumlah PDP masih 1 orang.

Tentunya, nihilnya kasus Covid-19 ini harus tetap dijaga agar Lombok Utara tidak masuk zona merah Covid-19 seperti daerah lain. “Termasuk untuk tiga Gili, kita tetap tugaskan masing-masing satu orang bidan dan perawat di pustu. Kalau ada masyarakat yang merasa ada gejala, supaya segera mendatangi petugas,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Hotel Yoyo Rumahkan Setengah Karyawan Taliwang (Suara NTB) Dampak ancaman virus corona mulai dirasakan para pengusaha hotel di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Terbukti beberapa pengusaha penginapan ini sudah berencana akan mulai merumahkan para karyawannya.

Salah satu hotel yang bersiap mengurangi aktivitas karyawannya tersebut adalah Hotel Yoyo. Hotel yang berada di kecamatan Sekongkang itu, baru-baru ini telah melaporkan rencana kebijakannya itu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis(Suara NTB/ist) nakertrans) setempat. Di Tohiruddin mana manajemen akan merumahkan sekitar 50 persen karyawannya seiring terus menurunnya okupansi (tingkat hunian) di tengah antisipasi penyakit dengan nama resmi Coronavirus Disease (Covid-19) itu.

“Kemarin (Senin) manajamen hotel Yoyo sudah lapor secara online ke kami soal rencana kebijakan merumahkan karyawannya itu,” terang Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Tohiruddin kepada wartawan, Selasa (7/4).

Masih berdasarkan laporan manajemen hotel Yoyo, Tohir menyebutkan, saat ini ada 18 karyawan tetap yang masih bekerja. Jika kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan, maka akan ada 9 orang yang dirumahkan. “Kalau karyawan lepasnya ada 2 orang dan sudah lebih dulu tidak dipekerjakan lagi,” ungkapnya.

Terhadap rencana kebijakan merumahkan karyawan itu, Tohir mengaku, pihaknya telah memberikan sejumlah arahan kepada manajemen hotel Yoyo. Salah satunya para karyawan yang dirumahkan agar tetap diberikan gaji dengan maksimal pemotongan sebesar 50 persen. Atau sesuai kesepakatan manajemen dengan para karyawan.

“Kami juga minta mereka membuat formulasi jadwal kerja. Misalnya kalau yang dirumahkan dalam waktu tertentu bisa bergantian bekerja. Yang penting jangan sampai ada terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja),” sambung Tohir.

Selanjutnya, ia menambahkan, kebijakan merumahkan karyawan itu kemungkinan akan diikuti oleh hotel-hotel lainnya yang ada di KSB. Infromasi yang diperoleh Tohir, sejumlah pengusaha hotel yang tergabung dalam asosiasi bersama manajemen Hotel Yoyo telah membuat ancang-ancang yang sama. “Harapan kami kalau ada yang mau merumahkan karyawannya lapor ke kami sebelumnya,” imbuhnya. (bug)

Anggaran RSUD Sumbawa Dialihkan untuk Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menunda kelanjutan pembangunan fisik RSUD Sumbawa yang baru. Anggarannya sekitar Rp21 Miliar akan dialihkan untuk pencegahan penanganan covid-19 dan dampak secara sosial ekonomi dari wabah virus ini.

Sebagai bentuk antisipasi Pemkab Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, usai mendampingi Bupati dalam telekonferensi dengan Gubernur NTB, Selasa (7/4). Melalui video bu(Suara NTB/ist) pati melaporkan perkembanH. Hasan Basri gan covid-19 di Sumbawa. Termasuk apa yang telah dan akan dilakukan dalam penanganan covid-19 ini. “Sejauh ini imbauan Pemerintah untuk pencegahan covid ini sudah cukup baik terlaksana di lapangan,” kata Sekda.

Pemkab juga merumuskan langkah dan upaya penanganan yang dilakukan kedepan. Termasuk merealokasi sejumlah item kegiatan di APBD 2020 untuk dialihkan bagi penanganan covid19. Salah satunya penundaan pembangunan Lanjutan gedung RSUD yang berlokasi di Sering. Anggarannya sekitar Rp 21 miliar akan dialihkan untuk penanganan covid. Sekaligus antisipasi terhadap dampak sosial ekonomi dari merebaknya wabah ini.

Terkait kemungkinan dampak dari wabah ini, Pemkab akan melakukan sejumlah intervensi melalui sejumlah Program. Selain memaksimalkan program yang sudah ada Seperti Program PKH, Program sembako dan lainnya. “Itulah makanya anggaran APBD kami realokasi kembali. RSUD kami pending. Ada juga sejumlah ruas jalan yang akan dibiayai dari APBD yang ditunda untuk dialihkan ke covid,” jelas Sekda. Terkait peruntukannya, nanti masing masing dinas teknis yang akan lebih detail merumuskannya. Yang penting anggarannya sudah disiapkan. (arn)

Warga Kurang Patuh Isolasi Diri di Rumah Dompu (Suara NTB) – Di tengah pandemi Covid19 saat ini, warga masih kurang patuh untuk mengisolasi diri di rumah. Terutama mahasiswa dan pelajar asal Dompu yang baru tiba di kampung halamannya. Kondisi itu, lantas dikhawatirkan mempermudah penyebaran virus berbahaya tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (7/4) menyampaikan, tingkat kesadaran warga yang baru bertolak dari luar (Suara NTB/jun) daerah untuk melaporkan keAbubakar Husain beradaannya lewat Call Center puskesmas terdekat, diakui lumayan baik. Namun sayangnya, kepatuhan mengisolasi diri selama 14 sesuai protap penanggulangan Covid-19 masih sangat kurang. Ditandai terus bertambahnya remaja yang nongkrong pada ruang-ruang publik seperti taman kota dan sebagainya. “Kesadaran malapor itu lumayan, tapi mengisolasi diri ini yang susah. Kita kan tidak bisa pantau, kembali ke kesadaran masing-masing,” ungkapnya.

Lemahnya kesadaran mengisolasi diri selama dalam masa pemantauan puskesmas, lanjut dia, potensial membuat wabah ini masuk dan menjangkit masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan mereka merupakan orang dengan Covid-19 tanpa gejala.

Untuk itu, dalam rangka memutus bersama rantai penularan virus Corona yang telah memakan banyak korban jiwa di beberapa daerah ini, diharapkan partisipasinya membantu pemerintah dengan tetap mengisolasi diri di rumah sementara waktu.

“Kasihani diri sendiri, keluarga karena memang ini bukan virusnya yang jalan tapi orangnya” jelasnya. Selain menekakan kesadaran mengisolasi diri, aparat gabungan Satuan Pol PP dan Polri mesti mengintesifkan lagi penertiban, seperti pada awal penetapan status siaga darurat Corona di wilayah ini.

Terpisah, Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB terkait minimnya penertiban kerumanan warga akhir-akhir ini membatah. Polisi masih tetap melakukan patroli untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu dari kerumunan warga. “Penertiban kerumunan massa masih intens kita lakukan,” singkatnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Suara Dinas Sosial Sumbawa

JPS Covid, Sumbawa Dapat Tambahan Penerima Program Sembako

Mirajuddin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka Jaring Pengaman Sosial terkait covid19, Pemkab Sumbawa mendapatkan tambahan penerima Program sembako dari Pemerintah pusat. Serta bantuan untuk program serupa dari Pemerintah provinsi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Sumbawa melalui Kepala Bidang Fasilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Mirajuddin S.T, kepada Suara NTB, Selasa (7/4). Program sembako dari Pemprov NTB diberikan kepada 3937 KK selama tiga bulan kedepan.

Saat ini tengah dilakukan validasi data penerima hingga 9 April. Rencana penyalurannya pada 15 April mendatang.

“Prioritas bantuan ini untuk warga kategori miskin dan rentan miskin yang yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan

tersebar di 24 kecamatan di Sumbawa,” sebutnya.

Selain dari Pemprov, Pemkab Sumbawa juga mendapatkan tambahan Penerima bantuan Program sembako dari pusat. Untuk 1425 KK selama enam bulan kedepan. Bahkan ada kemungkinan diperpanjang tergantung situasi wabah corona yang kini melanda negeri. Untuk tambahan dari Pemerintah pusat ini diharapkan sudah disalurkan pada 25 April mendatang.

“Penerima untuk kuota tambahan ini di luar alokasi jumlah penerima reguler Program sembako Kementrian

sosial. Tambahan ini Khusus bagi masyarakat miskin yang Terdampak covid atau untuk menekan imbas wabah covid ini. Nilai bantuannya Rp. 200 ribu per KK perbulan. Yang dibelanjakan di e-Warung untuk sembako seperti beras dan telur,” terang Mirajuddin.

Diketahui untuk reguler Program sembako di Sumbawa telah menyasar sekitar 33.028 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besarannya Rp. 150 ribu per KPM per bulan. Yang mesti habis dibelanjakan sesuai nilai perbulan untuk kebutuhan pangan. (arn/*)

Ribuan Hektar Tanaman Jagung di Kilo Gagal Panen Dompu (Suara NTB) – Ribuan hektar tanaman jagung petani di Kecamatan Kilo, gagal panen untuk musim tanam tahun 2020 ini. Selain karena kekeringan, juga imbas dari serangan hama ulat grayak pada awal masa pertumbuhan komoditi unggulan tersebut.

Koordinator Penyuluh untuk wilayah Kilo pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, Junaidin kepada Suara NTB, Selasa (7/4) menyebutkan, luas baku tanam keseluruhan di wilayah tersebut ada 10.106 ha. Seluas 5.786 ha diantaranya terdampak kekeringan akibat kemarau panjang dan serangan hama ulat grayak. Dari 5.786 ha ini hanya 540 ha yang mengalami kerusakan sedang, sementara sisanya rusak berat alias gagal panen. “Jadi sekitar 5.200an yang gagal panen sekarang. Ini data dari penyuluh ditiap-tiap desa,” ungkapnya.

Dari sekian banyak desa di Kecamatan Kilo, hanya lahan pada Desa Taropo yang masih bisa diharapkan. Sementara yang lain rata-rata gagal panen dengan tingkat kerusakan 70-85 persen.

Upaya penanggulangan se-

rangan hama ulat grayak, lanjut dia, memang pernah dilakukan Distanbun dengan pemberian bantuan obat pada para petani. Namun, langkah tersebut tak efektif karena tak didukung persediaan air yang memadai. “Walaupun obat satu drum ndak bisa karena kekeringan. Sumber air utamanya kan hanya air hujan,” ujarnya.

Gagal panen yang dialami petani saat ini, dipastikan membuat mereka mengalami kerugian cukup besar. Bahkan, sebagian diantaranya kini dilanda kekhawatiran akan penagihan dari Bank atas pinjaman modal awal untuk menggarap lahan pertaniannya.

Untuk itu, melalui pihaknya petani menyampaikan harapan agar pemerintah daerah tidak tutup mata melihat persoalan krusial ini. Minimal

(Suara NTB/jun)

RUSAK – Tampak tanaman jagung di Dusun Patula Barat Desa Malaju Kecamatan Kilo, rusak akibat kekeringan dan serangan hama ulat grayak. Kondisi tersebut dipastikan membuat petani gagal panen tahun ini, Selasa (7/4). berinisiatif mengucurkan bantuan stimulan agar mereka bisa berusaha menyelesaikan piutang masing-masing.

Bagi masyarakat pemega-

Bupati Laporkan Stok Pangan Dompu ke Gubernur Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melakukan telekonferensi bersama Gubernur NTB untuk melaporkan penanganan Covid-19 dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Dompu. Sejauh ini, Kabupaten Dompu masih aman dari penyebaran Covid-19 dan terus melakukan upaya pencegahan dini sebagai bentuk kewaspadaan.

Hal itu disampaikan H. Bambang M Yasin kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam telekonferensi, Selasa (7/4). Dalam telekonferensi ini, Bupati didampingi Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom., Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, SH, SIK., Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH., dan jajaran pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Dompu.

Mengaktifkan posko pemeriksaan di daerah perbatasan wilayah Dompu-Bima, dan perbatasan Dompu-Sumbawa untuk deteksi dini warga yang masuk dan bisa dilakukan pemantauan maupun pengawasan bila ditemukan ada warga yang terindikasi.

Upaya pembagian masker gratis juga sudah dilakukan untuk sosialisasi penggunaan masker bila keluar rumah. “Alhamdulillah sejauh ini di Kabupaten Dompu tidak ada yang terkonfirmasi positif Covid-19. Semoga kondisi ini bisa terus dipertahankan,” kata H. Bambang.

Ia juga menyampaikan ketersediaan pangan bagi warga di

(Suara NTB/ula)

TINJAU - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi Dandim 1614/Dompu, Ali Cahyono, Kapolres Dompu, Syarif Hidayat, saat meninjau posko pemeriksaan di Karaku Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu, Selasa (7/4).

Kabupaten Dompu juga masih aman dan kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih relatif stabil. Kenaikan itu bukan karena ketiadaan stok pangan, tapi akibat tingginya permintaan di pasaran. “Kami akan terus awasi agar stok pangan kita tetap tersedia dan terkendali,” jelasnya.

Usai video conference, H. Bambang bersama muspida langsung melakukan sidak di posko perbatasan Karaku antara DompuBima dan membawakan suplemen bagi petugas. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada petugas posko pemeriksaan dan beberapa fasilitas pendukung di posko juga terus dipenuhi.

“Jangan sampai ada berita, garagara bertugas di sana (posko pemeriksaan), petugas posko pen-

gawasan Covid kelaparan, kehausan,” kata H. Bambang.

Ia pun meminta kepada warga untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting. Kalaupun harus keluar, agar menggunakan masker yang bisa dicuci kembali setelah digunakan. Sehingga memutus rantai penyebaran Covid-19 bisa maksimal dilakukan.

Berdasarkan data tim gugus tugas percepatan penangana Covid-19 Kabupaten Dompu hingga Selasa (7/4) pagi, sebanyak 67 orang berstatus ODP dan 14 orang diantaranya selesai dalam pemantauan. 9 orang berstatus PDP dan 2 diantaranya selesai dalam pengawasan.

Sementara yang terkonfirmasi Covid-19 masih kosong. (ula)

ng asuransi jasindo, tambah Junaidin, piutang mereka langsung dihapus. Namun untuk petani yang tidak mengantonginya terpaksa harus menang-

gung beban tersebut secara mandiri. “Tidak semua petani memiliki asuransi jasindo, jadi piutang itu ya beban sendiri,” pungkasnya. (jun)

Puluhan Juta Dana Banpol di KSB Terindikasi Bermasalah Taliwang (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar Rp30 juta dana bantuan Partai Politik (Parpol) yang terindikasi bermasalah tahun 2019. Temuan tersebut didominasi minimnya SPJ penggunaan anggaran dimaksud yang diserahkan oleh pengurus Parpol serta masalah administrasi lainnya. Terkait temuan itu, para pengurus parpol juga sudah disurati untuk segera melengkapi dokumennya.

“Memang ada sekitar Rp30 juta anggaran Banpol yang terindikasi bermasalah sesuai dengan LHP yang kita terima belum lama ini. Terhadap temuan tersebut, kami sudah langsung bersurat ke seluruh pengurus parpol untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan tersebut. Karena jika masalah ini tetap terulang kita khawatir akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana Banpol,” ungkap Kepala Bakesbangpoldagri melalui Kabid Organisasi Partai Politik (Orpol) Syaifullah S.STP kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Dikatakannya, LPJ penggunaan anggaranmerupakan keharusan bagi setiap Parpol untuk bisa dilaksanakan dari dana bantuan yang ada. Tetapi realita di lapangan sangat berbanding terbalik dengan ketentuan itu karena masih sangat minim yang melaksanakanya. Bahkan ada sembilan Parpol yang terindikasi bermasalah dalam penggunaan anggaran karena di SPJ tidak dilaporkan.

Terhadap hal itu, pihak terkait mengaku sudah melayangkan surat teguran tertulis kepada pengurus parpol, untuk menggunakan bantuan tersebut agar sesuai dengan peruntukan. Tetapi kenyataannya tetap tidak digubris dan di tahun 2019 kembali mendapatkan penilaian negatif dari BPK dengan masalah yang sama.

Pihaknya juga akan tetap memberikan atensi khusus terhadap persoalan dimaksud sehingga para pengurus Parpol bisa mengelola dana tersebut sebagaimana mestinya.

Sehingga tidak ada lagi temuan di tahun-tahun berikutnya.

“Kami tetap akan mengingatkan kepada pengurus Parpol agar penggunaan dana bantuan hibah Parpol ini bisa digunakan sebagaimana peruntukannya. Sehingga masalah yang terjadi selama ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

Kota Bima Anggarkan Rp3,2 Miliar Beli APD dan Rapid Test Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) mengucurkan anggaran sebanyak Rp3,2 miliar untuk keperluan membeli Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid test.

Hal itu disampaikan Kepala Dikes Kota Bima, Drs. Azhari M.Si, saat acara penyerahan APD dan Rapid test kepada pihak RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, di aula kantor Walikota, Selasa (7/4).

Penyerahan ratusan set APD lengkap dan ribuan unit Rapid test itu dilakukan oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE didampingi Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SE. Azhari mengaku APD diadakan Dikes dari anggaran Rp3,2 miliar. Rinciannya, Rp1,2 miliar yang bersumber dari dana

tak terduga serta Rp2 miliar dari dana pergeseran program di Dikes. “Dari anggaran ini kita targetkan mendatangkan APD sebanyak 3.000 set,” katanya.

Sebagai langkah awal lanjutnya, ada sebanyak 100 set APD yang diserahkan kepada RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, yang dilengkapi dengan hazmet, masker, sarung tangan steril dan non steril, sepatu boat, dan kaca penutup muka.

“Selain itu ada 2.000 set Rapid test, hand sanitizer 50 botol dan sabun pembersih tangan 120 botol,” katanya.

Mengapa APD dan rapid test banyak diberikan ke RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga ?

Menurutnya dua tempat merupakan tempat karantina atau isolasi yang ditetapkan di Kota Bima. “Jadi warga yang memili-

ki gejala dan tanda-tanda ODP akan dibawa ke dua tempat ini.

Kalau masuk PDP akan dibawa ke RSUD Bima,” terangnya.

Sementara Walikota Bima, H. M. Lutfi SE meminta APD dan Rapid test yang diserahkan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga. “Di tengah terbatasnya jumlah APD saya harapkan bisa digunakan untuk seperlunya. Hindari pemborosan yang menyebabkan APD habis,” ujarnya.

Selain itu, Lutfi juga meminta tenaga medis untuk mampu mengidentivikasi warga baru yang masuk ke wilayah Kota Bima. Apakah memiliki riwayat perjalanan luar daerah yang terjangkit atau tidak.

“Identivikasi dan verifikasi betul jangan sampai ada yang lo-

(Suara NTB/Uki)

APD - Walikota Bima, M. Lutfi didampingi Wawali, Feri Sofiyan menyerahkan APD dan rapid test kepada perwakilan RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, di aula kantor Walikota setempat, Selasa (7/4). los,” katanya.

Kalaupun ada yang memiliki gejala serta punya riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit corona, lanjutnya, tena-

ga medis lapangan disarankan agar menggunakan APD dengan lengkap. “Jika tidak maka cukup pakai masker dan sarung tangan saja,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Belajar Lewat WA UNTUK mencegah penyebaran virus Covid-19, beberapa daerah menghentikan sementara proses pembelajaran di sekolah.

Tidak terkecuali di NTB. Semua siswa diwajibkan belajar di rumah hingga 13 April mendatang.

Keputusan tersebut, menurut Pelaksana Tugas Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris diambil dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid19 di wilayah NTB. Pemerintah Provinsi NTB mengambil kebijakan memperpanjang masa libur sekolah untuk belajar di rumah bagi sekolah pada semua tingkatan, mulai dari TK/RA, SD/MI, (Suara NTB/ist) SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan Sulman Haris pondok pesantren, dengan ketentuan tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa/santri keluar rumah.

Siswa dan guru pun dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Di antaranya dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dari tatap muka ke dalam jaringan (daring).

Begitu juga di SMKN 1 Sekotong, ujarnya, pihaknya melakukan sesuai dengan arahan dan keputusan pemerintah, yakni pelaksanaan KBM di SMKN 1 Sekotong dilakukan melalui sistem belajar dalam jaringan. Kebijakan pemerintah itu sangat baik tentu saja untuk mencegah penularan wabah agar tidak semakin meluas lagi. “Tidak masuk sesuai edaran siswa belajar daring,” kata Sulman, Selasa (7/4).

Selain itu, ujarnya, kebijakan tersebut memberi dampak positif, karena seluruh elemen di sekolah semakin bersahabat dengan berbagai perubahan pola pembelajaran, termasuk pembelajaran daring. Guru kini melakukan pembelajaran daring total. Seluruh tugas belajar dilakukan melalui sistem daring. Meski pun pelaksanakan KBM dengan sistem daring, hanya menggunakan perangkat media sosial WhatsApp (WA).

“Alat menyesuaikan dengan grup WA kalau dengan cara lain masih sangat terbatas terutama yang di bagian pegunungan,” katanya.

Tidak hanya itu guna memastikan seluruh aktivitas KBM di SMKN 1 Sekotong berjalan lancar tanpa kendala, pihaknya telah membentuk tim yang bertugas melakukan pemantauan dan pengontrolan. Seluruh kegiatan pembelajaran dilaporkan. “Tetap ada laporan dari guru dan wali kelas melakukan pemantauan tim ini dipimpin langsung Waka Kurikulum,” ujarnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Evaluasi Pembelajaran Harus Fokus Kembangkan Potensi Maksimal Siswa Mataram (Suara NTB) Tugas pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya lembaga pendidikan harus bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengamat Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) Dr. Asrin, salah satu cara agar kualitas SDM meningkat yakni dengan mengevaluasi total pola evaluasi pembelajaran siswa di kelas. Selama ini, kata Asrin, pola evaluasi berbasis pada aspek administratif saja, tidak menyentuh aspek substansial.

Menurutnya, masalah sekolah masih berkutat pada tugas RPP, di mana hal ini membuat guru dan tenaga pendidik terkerangkeng

dalam sistem baku ini. Menurutnya kondisi harus diubah jika ingin melihat perkembangan kualitas SDM meningkat.

“Inilah salah satu kegagalan kita selama ini. Pertama bahwa pembelajaran cenderung dengan pendekatan administratif. Sehingga pola pengukuran kualitas siswa sering kali sangat kabur. Sebagai contoh penilaian pada rapor siswa sudah mempunyai banyak aspek, namun tidak fokus arahhnya kemana,” ujarnya.

Selain itu, kata Asrin, dia meminta agar pemerintah

mengubah pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi pendidikan. Selama ini, guru dalam melakukan penilaian evaluasi pendidikan sering mengadopsi pola ratarata, sehingga anak menjadi rata-rata. “Belum bisa kita menspesialisasikan mereka yang punya potensi luar biasa,” tambahnya.

Sementara jika mengacu pada ahli pembelajaran, mereka menegaskan bahwa kecerdasan itu adalah potensi ekstrem yang harus dikembangkan, bukan rata-rata. “Artin-

Mataram (Suara NTB) Pengurus PGRI NTB telah membuat monitoring evaluasi terhadap para guru yang dilakukan secara daring melalui aplikasi e-learning. Monitoring belajar pasca-Covid-19 yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya masalah belajar secara daring.

Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf menyebut khusus di Kota Mataram, sudah ada 1.023 guru yang telah memberikan respons terhadap survei yang dibuat melalui Google Formulir.

Hasil survey menunjukkan bahwa ada 34 persen guru selama belajar dari rumah sejak mewabahnya virus Corona ini, memberikan tugas pada peserta didik lebih dari lima kali.

“Memang karena sifatnya dadakan malah hasil survei menunjukkan sekitar 34% guru memberikan tugas lebih dari 5 kali,” ujarnya.

Banyaknya persentase guru memberikan tugas kepada peserta didik selama belajar di rumah menunjukkan jika proses belajar secara daring tidak jauh berbeda dari belajar tatap muka. “Artinya proses daring yang dilakukan kebanyakan guru hampir sama dengan tatap muka cuma tatap muka melalui daring video call, zoom meeting dan lain lain,” kata Yusuf.

Selain itu terdapat sekitar 29 persen guru telah memberikan tugas sebanyak dua kali. Dari hasil monitoring melalui survei elektronik ini, PGRI mengingatkan agar Dikbud membuat SOP terkait pembelajaran daring. “Untuk itu perlu adanya SOP dari dinas atau kepala sekolah tentang pembelajaran daring,” jelasnya.

Dikatakan bahwasanya hingga kini belum ada SOP terkait pembelajaran daring, termasuk berapa kali guru harus memberikan tugas pada peserta didik. Padahal seharusnya semua pengambil kebijakan menyiapkan SOP pembelajaran daring agar, arah dan tujuannya jelas. “Semua pihak atau stakeholder harus mengambil bagian sesuai porsinya masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, survei PGRI menunjukkan hasil positif pada perkembangan guru. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap para guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dengan sistem daring, para guru sudah mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. (dys)

RRI Dukung Belajar dari Rumah Mataram (Suara NTB) Mewabahnya Corona berdampak besar pada kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, termasuk di NTB. Anak-anak sekolah diliburkan, karena khawatir terjangkit Corona yang jumlahnya terus bertambah.

Terkait hal ini, RRI Mataram membuat kegiatan program belajar jarak jauh yakni “Belajar di RRI”.

Hal ini, menurut Kepala RRI Mataram Dra.Teguh Yuli Astuti, MM., sejalan dengan imbauan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo agar masyarakat bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Hal ini bertujuan agar pencegahan Corona di masyarakat diminimalisir. Sementara untuk dunia pendidikan para pelajar melakukan proses pembelajaran secara mandiri. ‘’Menindaklanjuti imbauan Presiden RI dimaksud, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik memiliki tanggung jawab sosial untuk memenuhi hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (7/4).

Terkait hal ini, ujarnya, pihak RRI Mataram mulai Senin (6/4) hingga Jumat pukul 11.00 hingga 12.00 WITA menggelar ‘’Belajar di RRI’’. Acara yang disiarkan lewat Pro I, Pro 2 Mataram dan video live streaming ini, melibatkan guru sebagai narasumber yang dihubungi lewat telepon, sementara siswa menyimak lewat siaran radio di rumahnya masing-masing. ‘’Program siaran ini rencananya akan dilaksanakan selama siswa belajar di rumah dengan melibatkan siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA,’’ ujarnya. (r)

(Suara NTB/dok)

Asrin

Dikbud NTB Minta Sekolah Berlakukan Sistem Piket bagi Guru

Selama Libur

34 Persen Guru Berikan Tugas Daring Lebih dari Lima Kali

ya ketika katakanlah siswa dapat nilai seni 9 maka itu potensi maksimal yang harus kta kembangkan,’’ imbuhnya.

Untuk itu, harapnya, tidak perlu repot lagi harus memaksakan anak untuk giat belajar agar nilai dalam mata pelajaran IPA harus dapat 9 dan seterusnya. Pola pembelajaran seperti itu belum menyentuh ke sana.

“Bisa ngak kita fokus kesana. Jadi kalau anak ini kecerdasannya seni kita kembangkan ini yang belum kita lakukan. Jadi sistem evaluasi ini kita ubah. Bukan rata-rata lagi sehingga kita akan menemukan siswa siswa kita yang potensial kecerdasannya,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

TELEKONFERENSI - Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Suka, saat mengikuti telekonferensi untuk koordinasi pekerjaan di BP-PAUD dan Dikmas NTB, Selasa (7/4).

BP-PAUD dan Dikmas NTB Tetap Berikan Pelayanan Mataram (Suara NTB) Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB) tetap memberikan pelayanan meskipun dengan membuat sistem bekerja dari rumah bagi para pegawai. Upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) juga dilakukan BPPAUD dan Dikmas.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., pada Selasa (7/4) mengatakan, kegiatan pekerjaan di BP-PAUD dan Dikmas NTB tetap berjalan dengan sistem bekerja dari rumah secara terjadwal. Kecuali kepala satuan kerja, Kasubag Tata Usaha, Teknisi, satpam dan cleaning service. “Kami juga melakukan teleconference untuk koordinasi,” ujarnya.

Kerja dari rumah merupakan langkah strategis yang da-

pat dilakukan BP-PAUD dan Dikmas NTB untuk mencegah keadaan lebih buruk bagi para pegawai. Para pegawai segera beradaptasi dan mengikuti sistem kerja dengan bekerja dari rumah dan tetap produktif. Mereka melaporkan hasil pekerjaan melalui Google Drive yang telah disediakan balai.

BP-PAUD dan Dikmas NTB juga tetap dapat memantau jam kerja dan absensi para pegawai melalui sistem dalam jaringan (online). “Kami juga lakukan pemberian masker, vitamin, suplemen, dan semprot antiseptik di rumah pegawai,” katanya.

Selain itu, BP-PAUD dan Dikmas menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun di berbagai tempat selain kamar mandi di area kantor. Hal itu dilalukan karena tangan merupakan salah satu media penularan virus, kare-

na merupakan organ tubuh yang kerap bersentuhan dengan orang seperti jabat tangan, maupun memegang benda. “Selain tempat cuci tangan balai juga melengkapi fasilitas kebersihan berupa hand sanitizer di setiap ruangan dan beberapa titik di area kantor,” kata Suka.

Suka juga mengatakan, penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh ruangan dan area kantor. Selain itu, BP-PAUD dan Dikmas NTB juga tengah mengupayakan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan penyemprotan disinfektan.

Penyemprotan disinfektan akan dilakukan ke rumah setiap pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB untuk mengantisipasi dan mengupayakan pengurangan risiko penyebaran Covid-19. (ron)

Praktik di Perguruan Tinggi Vokasi Terpaksa Ditunda Mataram (Suara NTB) Penghentian kegiatan akademik secara tatap muka berdampak pada tidak bisa dilaksanakannya praktik di perguruan tinggi vokasi. Salah satunya Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram yang terpaksa menunda kegiatan praktik.

Wakil Ketua Bidang Akademik, STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., pada Senin (6/4) mengatakan, kegiatan praktik tidak bisa dilaksanakan, karena STP Mataram masih menggunakan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) untuk mencegah penyebaran virus Corona.

“Tidak bisa praktik karena harus menggunakan laboratorium. Kegiatan praktik ditunda sementara sampai situasi aman,” ujarnya.

Di samping itu, pembelajaran teori dilaksanakan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sementara untuk rapat menggunakan aplikasi zoom atau sejenisnya. Putu Gede mengakui proses pembelajaran cukup terganggu.

Disinggung mengenai praktik di rumah, menurutnya hal itu sulit dilaksanakan kecuali praktiknya berupa perancangan atau sifatnya manajemen masih bisa dilakukan.

Sebelumnya, Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., mengatakan, STP Mataram juga memperpanjang perkuliahan dengan sistem daring hingga 13 April

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Putu Gede

Halus Mandala

2020. Layanan juga dilakukan secara Daring, kecuali bersifat darurat termasuk pelayanan SPP yang menghubungi pegawai STP Mataram. “Mahasiswa juga diwajibkan untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan situasi kampus terkini,” kata Halus Mandala.

Halus juga mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan penempatan mahasiswa KKN. STP Mataram menunda pelaksanaan KKN yang direncanakan mulai 3 April. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan KKN akan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara.

Mahasiswa juga diminta daftar ulang atau registrasi ke bagian keuangan STP Mataram agar mahasiswa terdaftar dalam daring. “Apabila hal ini tidak dilakukan, maka mahasiswa tidak akan diikutkan dalam kegiatan perkuliahan dengan sistem daring tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, mahasiswa juga diminta memperbarui email dan nomor telepong genggam yang memiliki aplikasi WhatsApp, dan melaporkan ke bagian akademik. “Mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan situasi kampus untuk mengikuti perkembangan terkini,” kata Halus Mandala. (ron)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengevaluasi pembagian tugas pegawai dan guru di lingkup Dinas Dikbud NTB dan sekolah selama pencegahan virus Corona (Covid-19). Dikbud meminta sekolah tetap menggunakan pola masuk bergantian (shift) bagi pegawai Dikbud dan sistem piket bagi para guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (7/4) mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat pada Senin (6/ 4) membahas evaluasi efektivitas pembagian tugas di lingkup Dikbud NTB dan sekolah.

Hasilnya pembagian tugas kerja masih menggunakan pola shift pagi dan sore untuk karyawan Dinas Dikbud NTB. Sedangkan untuk sekolah memberlakukan piket.

“Sekolah memberlakukan piket bagi wakil kepala sekolah, tata usaha, dan guru untuk memfasilitasi belajar mandiri di rumah,” ujar Aidy Furqan.

Di samping itu, Aidy mengatakan, Dinas Dikbud mengatakan, pihaknya membahas rambu-rambu untuk kelulusan dan kenaikan kelas. Saat ini tim Dikbud NTB masih merevisi beberapa redaksi ketentuan tersebut. Ketentuan itu akan mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coro-

navirus disease (Covid- 19). Juga mengacu pada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Dinas Dikbud NTB memperpanjang layanan kegiatan belajar mandiri di rumah mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020. Aidy mengatakan, kepala sekolah diminta agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid- 19), Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran .

Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Juga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. (ron)

Bimbel Peserta Didik di TK Yarsi Dilakukan secara Daring Mataram (Suara NTB) TK Yarsi tetap melaksanakan bimbingan belajar (bimbel) kepada peserta didik secara dalam jaringan atau online. Orang tua siswa juga diimbau untuk membimbing anaknya dalam kegiatan keagamaan dan melakukan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., pada Selasa (7/4) mengatakan, pihaknya memberikan arahan kepada orang tua siswa agar mengupayakan anak tetap belajar di rumah. Guru juga memberikan bimbingan belajar lewat daring melalui pesan WhatsApp atau media daring lainnya. TK Yarsi juga mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan memperpanjang libur sampai 11 April 2020.

“Guru memberikan tugas hafalan ayat-ayat pendek dan hadits. Guru kelas akan tetap memberikan pembelajaran di grup WhatsApp orang tua peserta didik,” katanya.

Di samping itu, TK Yarsi mengimbau orang tua peserta didik untuk mengambil peran membatasi anak beraktivitas di luar rumah. Juga mengingat-

kan anak untuk rajin cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. “Melakukan pencegahan-pencegahan antisipatif lainnya sesuai petunjuk medis,” jelas Rosdiana.

Rosdiana juga menyampaikan, petugas dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penyemprotan disinfektan di TK Yarsi.

Tujuan penyemprotan itu untuk sterilisasi sekolah mencegah penyebaran virus Corona.

TK Yarsi Mataram meraih akreditasi A pada penilaian akreditasi tahun 2019. Akreditasi sendiri menilai delapan standar pendidikan yang dilaksanakan oleh TK Yarsi.

Dengan keberhasilan itu, TK Yarsi dinilai telah menjalankan pendidikan dengan baik.

Rosdiana mengatakan, dalam proses penilaian akreditasi dilakukan penilaian terhadap delapan standar pendidikan di TK Yarsi Mataram.

Keberhasilan ini diartikan bahwa pelaksanaan pendidikan di TK Yarsi dinilai bagus.

Terlebih lagi TK Yarsi baru dibuka pada tahun 2017, dan memasuki tahun ketiga sudah diakreditasi dan meraih hasil akreditasi A. (ron)

(Suara NTB/ist)

SEMPROT - Petugas Dinas Kesehatan saat melakukan penyemprotan disinfektan di TK Yarsi Mataram beberapa waktu lalu.

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

POLHUKAM

Halaman 7

SALAH satu dampak merebaknya wabah covid-19 di sejumlah negara, ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama yang berasal dari daerah Provinsi NTB, direncanakan akan dipulangkan dalam waktu dekat ini. Kepulangan ribuan PMI ini, perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah covid-19.

Rencana kepulangan ribuan PMI tersebut juga menjadi atensi para wakil rakyat di DPRD NTB. Karena para PMI termasuk dalam status Orang Dengan Resiko (ODR) membawa virus covid-19 masuk ke NTB. Sehingga perlu penangan khusus dari pemerintah daerah untuk meminimalisir risiko penularan.

“Kepulangan PMI yang asal NTB ini wajib kita antisipasi dengan mulai menyiapkan lokasi karantina mereka. Mengingat, kapasitas RSU kita jelas enggak akan mencukupi jika dipaksakan, karena jumlah mereka cukup besar,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi.

Misbach yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB itu menyarankan supaya dalam proses penyusunan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, juga harus memperhatikan kesiapan anggaran pembiayaan untuk proses karantina bagi para ribuan PMI tersebut.

“Kita siap mengawal proses realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Kemudian tidak kalah penting adalah perlu sharing pendanaan antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/kota untuk membantu penanganan karantina para TKI tersebut,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung terkait dengan kesiapan tempat untuk menampung para PMI yang akan pulang tersebut untuk dikarantina. Pemerintah daerah mulai dari sekarang harus menyiapkan opsi-opsi lokasi yang memungkinkan untuk melakukan karantina ribuan orang PMI yang akan pulang kampung.

“Penyiapan lokasi alternatif sangat penting. Bagi saya pribadi, usulannya adalah memanfaatkan fasilitas rumah susun milik pemerintah daerah. Nanti biayanya kita bantu lewat sharing antara APBD Provinsi dan Pemda Kabupaten/ Kota,” cetusnya. Sebab kata Anggota Komisi II itu, mengkarantina orang dengan lokasi terpencarpencar tentu membutuhkan kesiapan para petugas medis yang harus mobile setiap waktunya.

Untuk mengkarantina ribuan PMI ini perlu tempat tersendiri. (ndi) H. Misbach Mulyadi

Fitra NTB Ingatkan Transparansi Data Penerima JPS Gemilang Mataram (Suara NTB) – Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19, Pemprov NTB telah menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan jumlah sasaran 105.000 KK warga miskin dan pekerja informal yang terkena dampak.

Pemprov NTB pun mengalokasikan total anggaran untuk program jaring pengaman sosial itu sebesar Rp80 miliar yang akan diberikan selam tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. JPS Gemilang terbagi menjadi dua. Yakni bantuan paket sembako dan bantuan paket obat-obatan dan APD. Terkait dengan program JPS gemilang itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong agar Pemprov perlu mempertegas transparansi skema penyalurannya. Sehingga program tersebut tidak salah sasaran.

“Sangat penting ada kejelasan dan transparansi skema penyaluran dan bentuk jaring pengaman sosial antar Pemprov, Pemkab/kota dan Pemdes. Termasuk dengan pemerintah pusat. Karena kami lihat ada potensi penyelewengan akibat tumpang tindihnya penerima bantuan itu,” ujar koordinator divisi advokasi Anggaran Fitra NTB, Jumi Jumaidi kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Jumaidi mendesak pemerintah daerah untuk memperjelas penerima bantuan tersebut. Sehingga semua warga yang terdampak bisa tercover semuanya. Karena jika tidak, hal itu berpotensi memicu persoalan baru di tengah masyarakat pada saat eksekusinya.

“Data penerima bantuan belum jelas. Perlu koordinasi segera antar level pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu dalam pendataan penerima ini, pemerintah harus transparan,” serunya.

Ditempat terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan teleconference dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB, serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4). Gubernur membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19 di NTB. Dalam teleconference tersebut juga disepakati bahwa Pemda kabupaten/kota juga akan menyiapkan JPS daerah di luar data yang sudah dicover Pemprov NTB. Gubernur menjelaskan, selain program dari pusat, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/ Kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.(ndi)

Terapkan Prosedur Penanganan Virus Corona

Seleksi Terpadu Polri Tetap Jalan Mataram (Suara NTB) – Seleksi terpadu Polri Panitia Daerah Polda NTB ditunda sampai Juni mendatang akibat antisipasi penyebaran virus Corona. Masa pendaftaran online pun diperpanjang dua pekan. Nantinya, setiap tahapan seleksi wajib dengan protokol kesehatan yang ketat. “Verifikasi administrasi dilaksanakan secara online. Nanti mulai 15 April. Kalau pendaftarannya diperpanjang 14 hari,” ucap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Selasa (7/4) kemarin.

Pendaftaran online sedianya ditutup pada 6 April lalu.

Pendaftarnya pun membludak seperti tahun sebelumnya. tercatat per-5 April, total pendaftar mencapai 3.678 orang.

Diantaranya, 3.233 laki-laki dan 44 perempuan. Sementara yang sudah terverifikasi 1.757 orang. Bintara tugas umum jadi idola dengan total 2.942 pendaftar. Menyusul kemudian, tamtama Brimob 363 orang, taruna Akpol 149 orang, dan Bintara TI 67 orang. Pendaftaran online selain untuk transparansi juga untuk mengurangi interaksi fisik.

“Tesnya ditunda sampai Juni dalam rangka pencegahan virus Corona selama penerimaan terpadu Polri ini. Jadwal tahapannya ada penyesuaian,” terang Artanto. Seleksi Polri tahun ini masih tetap akan digelar. Catatannya, setiap tahapan penyelenggaraannya harus mengikuti prosedur penanganan pencegahan virus Corona. Seperti penggunaan masker, penyediaan bak cuci tangan, dan cairan penyanitasi tangan.

“Untuk tes akademiknya, nanti H-1 lokasinya akan disterilisasi dengan disinfektan. Peserta sebelum masuk akan dicek suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun. Di lokasi nanti disediakan,” jelasnya. Bagi peserta yang menunjukkan gejala sakit akan ditangani personel Biddokkes. “Tidak ada kontak fisik antarpeserta, begitu juga dengan panitia.

Kita antisipasi sebaik mungkin,” pungkas Artanto. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Mantan Kepala SNVT PP NTB terdakwa fee proyek Rusun Al-Kahfi Sumbawa Bulera (tampak di layar sebelah kiri) mendengarkan vonis perkaranya, Selasa (7/4) kemarin melalui konferensi video.

Kasus Proyek Rusun Sumbawa

Mantan Kepala SNVT PP NTB Divonis Lebih Ringan

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT PP) NTB Bulera divonis bersalah. Bulera divonis penjara selama satu tahun karena terbukti menerima fee proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi, Moyo Hulu, Sumbawa sebesar Rp100 juta.

Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri, Selasa (7/4). “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bulera selama satu tahun,” ucap Sri dalam sidang konferensi video. Majelis hakim menilai Bulera terbukti bersalah secara sah dan

meyakinkan menurut pasal 11 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

“Selain itu menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka digan-

ti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” imbuh Sri. Barang bukti Rp100 juta diputuskan dirampas untuk negara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni penjara selama satu tahun enam bulan, dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Menanggapi vonis tersebut, Bulera langsung

menerima. “Saya menerima putusan ini,” kata Bulera yang terhubung melalui siaran konferensi video dari Lapas Mataram.

Sementara jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi menanggapi lain. “Kami pikir-pikir dulu Yang Mulia,” ujarnya kepada majelis hakim. Terdakwa Bulera terbukti menerima uang fee proyek Rp100 juta dari Eman.

Eman adalah perwakilan kantor CV JU di Mataram. Kontraktor ini mengerjakan proyek Rusun Ponpes Modern

Al-Kahfi di Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak Rp3,47 miliar. Eman menyetor karena dimintai fee 10 persen dari nilai proyek.

Permintaan disampaikan lewat saksi PPK Heru Sujarwo.

Penyerahan uang dari saksi Eman dipergoki Polresta Mataram. Bulera terciduk dalam operasi tangkap tangan 25 September 2019. Bulera tertangkap menerima uang dari Eman di ruang kerjanya.

Uang pecahan Rp100 ribu diserahkan menggunakan amplop cokelat. (why)

Penjual Suku Cadang Bodong Divonis Penjara

(Suara NTB/why)

ASIMILASI - Petugas Lapas Mataram menyediakan thermogun di pintu masuk. Sejumlah narapidana mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan virus Corona Covid-19.

Sepekan, 522 Napi Bebas Lebih Cepat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 522 narapidana di 10 UPT Lapas di NTB bebas lebih cepat. Hal itu sesuai dengan Permenkumham 10/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan Lapas. Mereka yang keluar dari sel penjara lebih cepat itu menjalani asimilasi di rumah.

Ratusan napi yang bebas lebih cepat tersebut terhitung sejak tanggal 1 April sampai 7 April. “Mereka mendapatkan asimilasi di rumah,” terang Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti dalam keter-

angan tertulis, Selasa (7/4) kemarin. Rinciannya yakni napi Lapas Mataram 155 orang, Lapas Sumbawa Besar 113 orang, Lapas Dompu 43 orang, Lapas Selong 58 orang, Lapas Terbuka Lombok Tengah 27 orang, Lapas Anak Lomobk Tengah 25 orang, Lapas Perempuan Mataram 15 orang, Rutan Raba Bima 38 orang, dan Rutan Praya 48 orang.

Para napi itu adalah mereka yang divonis penjara karena perkara tindak pidana umum. Syaratnya, sudah menjalani 2/3 masa pidana per-1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 berhak mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang

bebas, dan cuti bersyarat.

Pengecualiannya pada napi kasus korupsi dan narkoba berdasarkan ketentuan dalam PP No99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Tujuan program ini untuk mengurangi kepadatan Lapas seiring pencegahan penyebaran virus Corona.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per7 April 2020, sembilan UPT Rutan dan Lapas di NTB menampung sebanyak 2.490 warga binaa pemasyarakatan. Terdiri dari 1.811 narapidana dan 679 tahanan. Kondisinya melebihi kapasitas 96 persen. (why)

Mataram (Suara NTB) Usaha bengkel sepeda motor menyeret Anton Koswara ke pengadilan. Sebabnya, terdakwa ini menjual suku cadang palsu sepeda motor Honda.

Anton terbukti bersalah melanggar pasal perlindungan konsumen. Ketua majelis hakim Nyoman Ayu Wulandari menjatuhkan vonis terhadap Anton. Yakni pidana penjara selama delapan bulan. tapi Anton mendapat pengecualian dari vonis yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Mataram kemarin itu.

“Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 12 bulan,” kata Ayu. Anton pemilik bengkel Gilang Motor di Ampenan, Mataram terbukti bersalah melanggar pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal itu sesuai dengan dakwaan pertama jaksa penuntut umum Khrisna Pramono.

Anton terbukti menjual suku cadang palsu dari merek dagang Astra Motor. Antara lain, 82 botol oli Merek AHM Jenis MPX1 isi 800 ml; 96 botol oli Merek AHM Jenis MPX2 isi 800 ml;10 biji kampas rem merek Honda; Sem-

Abdul Hanan

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/dok)

Karantina Massal

bilan biji Kampas kopling merek Honda. Kemudian, tiga biji karburator merek Honda; 230 biji rantai kamrat merek Honda; 72 lembar busi merek Honda isi empat biji; Satu biji Kampas cakram merek Hoda; 200 biji Seal shock merek Honda; 127 biji v-belt merek Honda; dan 125 biji Master Kit merek Honda.

Penasihat hukum Astra Motor Mataram Abdul Hanan mengatakan, tindak pidana perlindungan konsumen tersebut memberi contoh bahwa menjual suku cadang palsu bisa dipidana. “Ini menjadi pembelajaran untuk tidak menjual suku cadang palsu pastikan untuk membeli di dealer resmi,” ujarnya. (why)

Nasdem Batal Plenokan Usulan Balon ke DPP yang akan diusulkan ke DPP. Hal itu diakui oleh Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Moh. Amin yang dikonfirmasi Selasa (7/4) kemarin. Dikatakan bahwa pihaknya sudah menerima seluruh hasil survei dari lembaga survei yang sudah ditunjuk terkait pengukuran tingkat elektabilitas dan popularitas Paran balon di tujuh kabupaten/kota di NTB. “Kita sudah terima hasil surveinya, tapi kita belum bisa putuskan kapan rapat pleno akan digelar,” uangkap Amin.

Dikatakannya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian kapan rapat pleno di tingkat H. Moh. Amin DPW

Mataram (Suara NTB) – DPW Partai Nasdem NTB sudah memegang hasil survei elektabilitas para figur kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Namun demikian hasil survei tersebut tak bisa ditindaklanjuti sebagai dasar untuk melakukan pleno balon

itu akan digelar.

Pasalnya, pihaknya tidak bisa memperkirakan kapan pandemi virus corona itu akan berakhir.

DPW Partai NasDem NTB belum menentukan kapan rapat pleno di tingkat DPW akan digelar terkait pengusulan bakal calon kepala daerah ke DPP. Karena sejauh ini Partai NasDem NTB masih memantau terkait situasi akibat dari pandemi covid-19 tersebut. Dia berharap, pelaksanaan rapat pleno digelar sesudah tuntas masa penanganan pandemi virus corona tersebut. “Kita tunggu situasi sudah kondusif,” terang mantan wakil Gubernur NTB itu.

Lebih lanjut diterangkan Amin, bahwa survei yang sudah dilakukan itu untuk menguji tingkat elektabilitas para figur, baik yang dilakukan secara perorangan maupun dengan skenario simulasi

berpasangan maupun. Pasalnya, belum seluruh balon yang mendaftar dan mengikuti penjaringan di Partai NasDem sudah punya pasangan.

Namun begitu, diakui Amin bahwa kandidat sudah punya pasangan tentu punya kans lebih besar bila dibandingkan belum punya pasangan. Karana sudah punya gambaran hasil survei dengan pasangannya.

“Tentu harapan kita balon yang kita ajukan ke DPP, sudah punya lengkap punya pasangan dan juga dukungan parpol lain yang akan jadi mitra koalisi,” terangnya.

Dengan begitu, tentu akan lebih memudahkan kerja DPP dalam menelaah dan mempertimbangkan siapa balon yang akan diberikan SK rekomendasi dukungan final partai NasDem di Pilkada. Pihaknya juga sejauh ini masih menunggu arahan dari DPP terkait kapan proses

tahapan penjaringan balon kada di internal berlanjut.

Apalagi mengingat, keputusan penundaan Pilkada juga menjadi salah satu pertimbangan dihentikan seluruh aktivitas penjaringan balon kada di internal Partai NasDem. Sehingga diperkirakan penjaringan di internal akan disesuaikan tahapan Pilkada yang tertunda. “Tahapan di internal disesuaikan dengan penundaan Pilkada,” imbuhnya.

Dia memastikan pihaknya sudah menghentikan seluruh aktivitas kepartaian terkait persiapan tahapan pilkada. Partai NasDem bersama elemen masyarakat lain saat ini tentu bekerja mendukung pemerintah dan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. “Saat ini kita fokus bantu pemerintah dan masyarakat perangi virus corona,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 8 April 2020

(Suara NTB/viq)

Pembangunan Rusunawa Bintaro Menunggu Keputusan Pusat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih menunggu keputusan Pusat terkait keberlanjutan pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) untuk nelayan di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. Kendati demikian pengerukan tanah di lokasi pembangunan rusunawa sudah mulai dikerjakan Pemkot Mataram.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Islam menjelaskan, belum ada keputuasan pusat membatalkan pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bintaro Ampenan akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram. “Yang dibatalkan hanya pembangunan yang berasal dari DAK,” sebut Kemal, Selasa (7/4).

Menurut Kemal, anggaran pembangunan Rusunawa nelayan di Bintaro bukan berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

Namun, dari informasi yang diterimanya, pembangunn Rusunawa akan tetap dilanjutkan. “Pembangunan Rusunawa bukan dari DAK. Kami tidak berani spekulasi apakah dibatalkan atau tidak. Karena belum ada surat resmi dari pusat,” katanya.

Bukan hanya itu jelas Kemal, Pemkot Mataram sejauh ini selalu berkoordinsi dengan perwakilan Kementerian PUPR dan perwakilan perumahan SNPT NTB. “Nanti kan perusahaan yang bangun Rusunawa itu lewat SNPT NTB. Bahkan sampai kemarin, pihak SNPT NTB memintak kota menyiapkan dana pendampingan terkait pembangunan Rusunawa “ katanya.

Dana pendampingan itu sebut Kemal, salah satu yang dilakukan Pemkot Mataram ialah pematangan lahan lokasi pembangunan Rusunawa. “Nah sekarang ini saya sudah melakukan pengurugan lahan untuk menyiapkan pembangunan itu,” katanya. Kemal mengaku, pembangunan Rusunawa dimulai pada awal tahun 2020. Sejauh ini, Dirjen Perumahan pada Kementerian PUPR sudah menyetujui pembangunan Rusunawa di Bintaro. (viq) H. Kemal Islam

Halaman 8

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperpanjang masa rekonstruksi rumah para korban gempa setelah masa transisi berakhir 31 Maret. Pekerjaan difokuskan menyelesaikan laporan penggunaan anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki menyampaikan, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa transisi rehab - rekon sampai akhir bulan Juli mendatang.

Tujuan perpanjangan ini untuk menyelesaikan perbaikan rumah warga terdampak di beberapa daerah terdampak di NTB. Khusus Kota Mataram, perbaikan rumah telah mencapai 100 persen. Dan, fokus

diselesaikan adalah laporan pertanggungjawaban. Dari 14 ribu lebih rumah warga terdampak baik itu kategori rusak berat, sedang dan ringan.

50 persenya atau tujuh ribu lebih dikebut penyelesaian LPJ. “Diperpanjang sampai empat bulan,” kata Zaki dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Alasan perpanjangan kedua oleh pemerintah pusat sebut Zaki, terkait usulan dari pemerintah provinsi dan 17 kabupaten/kota. Dan, Kota Mataram juga bagian daerah mengusulkan perpanjangan. Tetapi BNPB akan melihat kembali

tingkat kerusakan rumah kategori berat dan rusak sedang.

Untuk rusak ringan sekadar retak tidak bisa diakomodir.

Selain itu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara banyak yang belum selesai perbaikan. Sementara, kabupaten lainnya masih ada yang tercecer pengajuannya.

Pengajuan di bulan Oktober 2019 belum bisa diakomodir.

“Kalau retak parah walaupun kategori rusak ringan, bisa diakomodir,” jelasnya. Proses pelaporan secara teknis tidak ada kendala. Hanya saja sambung Zaki, fasilitator diminta

(Suara NTB/yon)

PEMBAGIAN MASKER - Petugas dari Pemda Lotim melakukan pembagian masker kepada para pedagang di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lotim, Selasa (7/4).

Pedagang Pasar di Lotim Dibagikan Masker Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memfasilitasi masyarakat masker secara gratis terutama untuk para pedagang di pasar-pasar tradisional, sebagai ikjhtiar untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembagian masker ini sudah berjalan tiga hari, dan pemkab menyiapkan 12 ribu masker sesuai dengan jumlah pedagang di Kabupaten Lotim di semua pasar tradisional yang ada.

“Pembagian masker untuk pedagang di pasar sedang berjalan. Jumlah sebanyak 12 ribu masker yang dibagikan dari 15 masker yang disiapkan,” terang Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Selasa (7/4).

Sekda mengharapkan masyarakat patut dalam menggunakan masker tersebut.

Tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan masker oleh pedagang saat melakukan transaksi jual beli di pasar.

Kepatuhan pedagang maupun masyarakat pada umumnya sangat diharapkan dalam upaya melawan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lotim.

Ditegaskannya, dalam pembagian masker ini tidak ada pungutan kepada masyarakat, sehingga Sekda meminta su-

paya masyarakat melapor apabila ada oknum melakukan pungutan dalam pembagian masker tersebut. Disamping itu, Pemda Lotim juga sudah melakukan pemesanan masker sebanyak 500 ribu dan dalam proses pengerjaan di konveksi Desa Selagik, Wanasaba, dan Suralaga. Nantinya didahulukan pembagian masker ini kepada kecamatankecamatan yang masuk zona merah dan zona kuning.

“Insya Allah lima hari ke depan, 500 ribu masker yang kita pesan itu sudah jadi dan siap kita bagikan. Ditambah bantuan masker dari PGRI, 80 ribu masker dan PGRI, 50 ribu masker,” terang mantan Kepala BPKAD Lotim ini.

Pembagian masker tersebut disertai juga dengan edukasi kepada pedagang untuk tetap melakukan pola hidup bersih kapanpun dan di manapun. Termasuk tentang pentingnya physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang saat ini terjadi secara global. “Akan disediakan juga tempat cuci tangan bagi pedagang maupun pembeli,” kata Sekda.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Slamet Alimin, menyampaikan jika pembagian masker

Ikhtiar Cegah Covid-19

(Suara NTB/ist)

H.M. Syamsul Luthfi Gandeng Pemuda NW Ulurkan Bantuan

H.M. Syamsul Luthfi Selong (Suara NTB) Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah menjangkit dan membunuh puluhan ribu orang mengundang keprihatinan semua pihak.

Kondisi yang telah mengkhawatirkan saat ini membuat anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, H.M. Syamsul Luthfi, SE., M.Si turun tangan membantu masyarakat Lombok melawan virus bekerja sama dengan Pemuda NW.

Menurutnya, bantuan yang akan diberikan berupa alat pelindung diri (APD), masker, penyemprotan disinfektan di lingkungan pemukiman masyarakat, dan pemberian sembako kepada masyarakat kecil yang terdampak virus yang muncul pertama di Wuhan, China itu.

“Khusus APD akan diberikan kepada tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 200,” ujar H.M. Syamsul Luthfi di Selong, Selasa (7/4). Sementara untuk 5.000 masker akan diberikan kepada masyarakat di titik merah penyebaran virus corona karena di Lombok ini data terus bertambah sehingga diharapkan kepada semua pihak untuk sama-sama melawan virus ganas tersebut.

Adapun sembako akan diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak seperti pedagang kecil, buruh, dan lainnya. “Sementra penyemprotan disinfektan akan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram,” jelas politisi Nasdem itu.

Lebih lanjut dijelaskan, kon-

jaga jarak terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19.

Apalagi sudah ada zona merah seperti warga Kelurahan Dasan Agung, JM diketahui merupakan salah satu ketua

Tempat Penjualan Miras di Jagaraga Ditutup Paksa

Proyek KEK Mandalika Tak Terganggu Corona Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., menegaskan seluruh proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tidak terganggu di tengah pandemi virus corona disease (covid-19) yang tengah melanda wilayah NTB pada umumnya dan Pulau Lombok pada khususnya. Termasuk proyek-proyek pendukung dan penunjang KEK Mandalika itu sendiri, sampai sejauh ini masih terus berjalan.

“Meski ada penyebaran virus corona, sampai saat ini proyek-proyek pendukung pengembangan kawasan The Mandalika masih tetap berjalan,” ujar Suhaili, saat telekonferensi dengan Gubernur NTB dan para kepala daerah di NTB lainnya, di pendopo Bupati Loteng, Selasa (7/4). Untuk proyek pembangunan by pass dari Lombok International Airport (LIA) hingga kawasan The Mandalika beserta beberapa proyek pendukung lain misalnya, masih tetap berjalan.

Di mana saat ini tengah dalam proses tender oleh pemerintah pusat. Dan, ditargetkan dalam waktu yang tidak lama lagi sudah mulai kegiatan fisiknya. Begitu pula untuk proyek pembangunan sirkuit MotoGP tidak terganggu dengan penyebaran virus corona. Semua masih berjalan sesuai target yang ada. Namun dalam proses pengerjaannya, para pekerja tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh kemeneterian kesehatan. Guna mencegah penyebaran virus corona antara para pekerja.

Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kawasan The Mandalika dan desa-desa lingkar kawasan, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Toursim Development Corporation (ITDC) terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dengan mengintensifkan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan The Mandalika secara berkala. Seperti di area pasar dan jalan utama menuju kawasan The Mandalika.

Tidak hanya itu, pihak ITDC juga turut membantu desadesa sekitar kawasan The Mandalika. Dengan bantuan berupa peralatan dan bahan disinfektan. Seperti sprayer, cairan disinfektan, sapu dan peralatan pendukung lainnya. “Program ITDC Lawan Corona salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona di kawasan The Mandalika dan sekitanya,” ujar VP Corporate Secretary ITDC, Miranti N. Rendranti.

Dengan upaya maksimal tersebut diharapkan kawasan The Mandalika benar-benar terbebas dari penyebaran virus corona. “Upaya melawan penyebaran virus Corona membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara individu maupun bersama-sama,” tambahnya.

Terkait kegiatan penyemprotan disinfektan di dalam kawasan The Mandalika lanjut Miranti, telah dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret lalu sampai 2 April kemarin. Dengan sasaran area milik tenant The Mandalika dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Kegiatan tersebut masih akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai elemen lainnya. (kir)

Ahmad Muzaki

kelompok masyarakat. Selama ini, fasilitator jarang bertemu langsung dengan almarhum.

Ditambahkan, sisa dana sekitar Rp21 miliar belum bisa dieksekusi. Karena, belum ada petunjuk penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. “Kalau sudah perpanjangan empat bulan tidak ada lagi perpanjangan berikutnya,” ucapnya.

Sebagai gambaran, total rumah rusak akibat gempa bumi 2018 lalu berjumlah 14.046 unit. Dengan rincian, rusak berat 1.479, rusak sedang 3.789 unit dan rusak ringan 8.778 unit. Dana yang telah ditransfer ke rekening BPBD Kota Mataram Rp271,5 miliar lebih. Dana yang dikembalikan akibat anomali data sekitar Rp21 miliar lebih. (cem)

disi yang mengkhawatirkan ini tentu membutuhkan kesadaran semua pihak dalam menghadapi virus ganas tersebut.

Jangan sampai memakan korban banyak, baru disadari.

Menurutnya, ikhtiar pencegahan penyebaran virus covid-19 ini harus dilakukan semua pihak, jangan ada yang tinggal diam. Semua harus bekerjasama karena pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

“Permasalahan virus corona sudah menjadi permasalahan global. Virus ini seakan mengintai setiap jiwa manusia di hampir semua celah dengan kecepatan penyebaran yang luar biasa,” tegas Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 itu. Oleh sebab itu Luthfi berharap kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah serta penerintah desa dalam memutus rantai penyebaran virus corona.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda NW, Dr. Muhammad Halqi mengucapkan terima kasih kepada H.M. Syamsul Luthfi anggota

DPRI dari Partai Nasdem Dapil Lombok yang telah berkenan bekerjasama dengan Pemuda NW dalam upaya dan ikhtiar pencegahan penyebaran virus corona.

“Semoga ikhtiar ini mampu menjadi pemicu para dermawan lainnya ambil bagian membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ujian ini.

Semoga Alloh SWT segera menghilangkan wabah ini menjadi berkah bagi bangsa kita tercinta,” harapnya. (038/*)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4716 ED NOKA/NOSIN : MHIJFZ132KK308563/ J F Z 1 E 3 3 0 0 8 7 1 0 AN.RAMDHANI FITRIYANA HLG SKTR JLN LINGKAR SELATAN JL.Dr.SOEJONO KEC.SEKARBELA KOTA MATARAM

DIJUAL MOTOR : DJL HONDA BEAT POP TH.2017 WARNA HITAM TANGAN PERTAMA TIDAK ADA STNK HUB.081 379 557 380

terhadap para pedagang masih terus berjalan. Pembagian masker ini diawali dengan pasar-pasar besar di Lotim, seperi Pasar Pancor, Masbagik, Paokmotong, Pringgabaya, Aikmel dan sejumlah pasar tradisional lainnya.

Sebelumnya, Pemda Lotim juga mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara penarikan retribusi pasar terhadap para pedagang di semua pasar di Kabupaten Lotim. Diakuinya jika kondisi pasar saat ini mulai sepi baik kehadiran pedagang maupun pembeli. “Kita tindaklanjuti ke kepala pasar supaya juru pungut tidak melakukan pungutan dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” terangnya.

Pemkab Lotim mengatensi betul penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini.

Tindakan nyata yang dilakukan saat ini berupa dikeluarkannya surat edarat (SE) yang mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) Tim Forum Pimpinan Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar) melakukan penertiban paksa penjual minuman keras (miras) tradisional di beberapa tempat di desa Jagaraga Indah. Operasi ini menindaklanjuti keluhan masyarakat yang resah dengan sejumlah pengelola tempat miras yang masih bandel beroperasi di tengah kekhawatiran mewabahnya virus corona.

Beberapa jeriken dan puluhan botol berisi miras disita dan diamankan di Mapolsek Kediri. Sebelum melakukan penertiban, tim susah turun memberikan imbauan dan Surat pernyataan tidak beroperasi.

Camat Kediri, Hermansyah mengatakan, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama penanganan Corona, pihaknya melakukan penertiban pedagang -pedagang miras pada akhir pekan lalu.

“Kami menindaklanjuti keluhan warga yang resah dengan aktivitas pedagang miras di tengah situasi Corona ini” tegas dia, Selasa (7/4).

Dari 20 lebih pedagang miras di wilayah itu, hanya dua orang yang nekat masih

berjualan. Kalau dua orang ini dibiarkan berjualan dikhawatirkan pedagang yang lain ikut jualan. Sehingga pihaknya bersama Kapolsek, Danpos Ramil bersama jajaran pun melakukan langkah tegas. Saat dilakukan operasi itupun pihaknya mendapati lima sampai enam orang tengah menenggak miras dan langsung dibubarkan.

Barang bukti berupa miras inipun diamankan ke Mapolsek. Pihaknya berharap agar ada efek jera bagi pedagang agar tidak lagi berjualan miras. “Kalau mereka tetap bandel, tentu nanti pihak kepolisian akan melakukan proses hukum, dan itu sudah kami sampaikan ke mereke,” ujar camat Kediri ini.

Ia menambahkan terkait upaya pemutusan rantai covid-19, tim Forkopimcam melibatkan masyarakat seperti badan keamanan desa dan Karang taruna turun melakukan berbagai langkah pencegahan. Termasuk pihaknya melakukan pembatasan atau jam malam bagi pedagang kaki lima. (PKL). Kedepan pihaknya sudah memperluas pembatasan ini ke semua desa berkoordinasi dengan para kades. (her)

(Suara NTB/ist)

SITA MIRAS - Camat Kediri, Hermansyah bersama Kapolsek Kediri dan Danposramil menyita miras dari pedagang di wilayah Kediri.

SUARA NTB

Rabu, 8 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Gerakkan UMKM WABAH covid-19 telah memukul berbagai lini kehidupan.

Hampir semua sektor terdampak virus corona ini. Tidak hanya sektor pariwisata tapi juga usaha-usaha masyarakat seperti UMKM. Usaha gerabah misalnya. Sejak merebaknya virus ini, showroom penjualan gerabah di Banyumulek, Lelede dan Masbagik Lombok Timur sepi pembeli. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlama-lama agar tidak membawa kerugian yang lebih besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berjualan gerabah.

Sayangnya, imbauan Pemerintah agar menggunakan gentong sebagai alat mencuci tangan belum berpengaruh signifikan. Seperti diketahui, masyarakat mulai membiasakan diri mencuci tangan sebagai upaya mengantisipasi penularan virus corona. Pada akun sosial media miliknya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan pesan penggunaan gentong untuk mencuci tangan.

“Sehabis beraktivitas dan berolah raga jangan lupa cuci tangan ya. Dan peralatan cuci tangannya usahakan gerabah atau gentong dari tanah liat yang di buat di daerah kita. Airnya jadi terasa sejuk dan menyegarkan. Dan tentu saja akan menghadirkan senyuman untuk UKM-UKM kita. Ayo pakai barang dan alatalat buatan daerah kita sendiri dalam menghadapi wabah corona ini. Insya Allah kita bisa,” demikian ajakan orang nomor satu ini untuk mendukung eksistensi kearifan lokal.

Namun, ajakan kepala daerah ini belum relevan dengan fakta di perajin gerabah di Banyumulek dan Lelede. Sejumlah produsen gerabah mengaku belum terdampak penjualan gentong terhadap ajakan masyarakat menggunakan wadah dari tanah liat ini untuk fasilitas mencuci tangan. Setiap hari, mereka yang datang berbelanja gerabah sangat sepi. Bahkan akhir-akhir ini setelah virus corona mewabah. Karena sepinya pembeli, sebagian pengusaha gerabah lebih memilih menutup usahanya.

Salah satu jenis gerabah yang jajakan saat ini adalah gentong. Tapi itupun tidak serta merta banyak pembelinya. Karena sepinya pembeli ini pengusaha gerabah menyetop pasokan dari para perajin.

Sejak corona, pembeli gerabah spontan sepi. Yang masih ada permintaan, hanya gentong. Itupun laku seadanya. Satu gentong dibandrol Rp100.000. Untuk memenuhi kebutuhan mencuci tangan mereka melakukan modifikasi dengan memasang keran air plastik. Harapannya, dapat memikat pembeli.

Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya mencuci tangan untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Mereka ramai-ramai, menyediakan wadah cuci tangan di tempat-tempat umum. Kantor-kantor dinas, lembaga dan perusahaan-perusahaan swasta, bahkan di perumahan-perumahan. Namun wadah cuci tangan yang lebih dipilih ember atau bak dari plastik.

Padahal, jika seluruhnya memanfaatkan gentong, industri gerabah bisa bergerak. Para perajin bisa tertolong. Pemerintah daerah dan juga masyarakat nampaknya sudah mulai meninggalkan kearifan lokal. Dengan adanya seruan menggunakan gentong seharusnya menjadi berkah tersendiri bagi perajin gerabah.

Dengan catatan, hal itu dimulai dari pemerintah. Paling tidak pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat bahwa instansi-instansi telah menggunakan gentong sebagai tempat cuci tangan. Minimal, instansi-instansi ‘’diwajibkan’’ menggunakan gentong sebagai alat cuci tangan. Demikian pula, seruan pemerintah yang mengharuskan warga menggunakan masker jika ke luar rumah, mestinya menjadi peluang bagi UMKM. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM, pengadaan masker kain harus menggangeng UMKM agar mereka bisa mempertahankan eksistensi mereka di tengah wabah covid-19 ini. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Manajemen Mudik di NTB di Tengah Pandemik AMPIR sebulan status Pandemik Covid-19 berlaku di dunia. Saat ini tercatat ada lebih dari 1.097.810 kasus Covid-19 di 204 negara dan menewaskan 59.140 orang. Di Indonesia sendiri hingga Jumat (3/ 4) telah tercatat 1.986 kasus positif dengan 181 meninggal dunia.

Kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia adalah fenomena mudik.

Warga telah dihimbau agar tinggal di rumah dan menghindari kerumunan, namun mudik menjadi keniscayaan. Alasan terbanyaknya karena kesulitan penghidupan di kota sebagai dampak lesunya ekonomi.

Sedangkan ketegasan jaminan kehidupan dari pemerintah tidak kunjung diberikan.

Mudik di tengah pandemik berdekatan dengan rencana mudik lebaran. Perkiraan gelombang mudik akan terus melaju hingga momentum lebaran dua bulan lagi. Selain upaya protocol yang ketat dan meminimalisasi arus mudik ke depan, fenomena ini dapat menjadi pembelajaran terkait eksistensi dan dinamika mudik.

Potret Pembangunan Mudik sebagai fenomena sosial budaya konon sudah terjadi pada zaman pra sejarah. Manusia pra sejarah juga memiliki momentum tertentu untuk kembali ke daerah asalnya. Kegiatan seperti ritual penyembahan terhadap arwah nenek moyang menjadi alasan mereka kembali ke tanah leluhur.

Mudik terjadi diawali oleh proses migrasi atau perpindahan penduduk antar wilayah, baik sementara atau permanen. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen dan 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar provinsi. Persentase migran di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran di daerah perdesaan. Data tersebut bahwa migran lebih banyak ke daerah perkotaan.

Alasan utama migrasi adalah mencari atau pindah pekerjaan serta sekolah atau kuliah (BPS, 2010).

Oleh: RIBUT LUPIYANTO Analis C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) Hal ini menunjukkan bahwa daerah tujuan memiliki kondisi jauh lebih baik dari daerah asal. Migrasi di Indonesia didominasi oleh perpindahan dari desa ke kota (urbanisasi) dan dari luar Jawa ke Jawa.

Pandangan neo klasik menyebutkan bahwa pembangunan menyebabkan polarisasi wilayah, yaitu wilayah maju (development region) dan wilayah terbelakang (underdevelopment region) atau wilayah pusat (center) dan pinggiran (pherypery). Konteks Indonesia menujukkan Pulau Jawa dan wilayah kota sebagai wilayah maju dan pusat, sedangkan Pulau Luar Jawa dan wilayah desa adalah wilayah terbelakang dan pinggiran.

Fenomena migrasi membuka tabir faktual terjadinya ketimpangan dalam pembangunan. Pembangunan secara spasial nyata timpang antara Jawa dan Luar Jawa serta antara desa dan kota. Pembangunan selama ini diimplementasikan bias Jawa dan bias kota. Indeks ketimpangan wilayah menurut studi Sjarizal (2002) antara tahun 1995-2003 terus mengalami peningkatan. Indeks ketimpangan tahun 1995 adalah 0,56 dan tahun 2003 adalah 0,66.

Bukti kasat matanya antara lain kesenjangan infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, jangkauan informasi, dan lainnya. Perputaran uang juga berpusat di Jawa, bahkan 70% di Jakarta. Ada gula ada semut. Gula itu hanya menumpuk di Jawa dan kota. Akibatnya ledakan penduduk tidak bisa dielakkan.

Urbanisasi menurut ilmu demografi disebabkan adanya push and pull factors. Desa mengalami tekanan (push) sedangkan kota melakukan tarikan (pull). Selama pembangunan desa dianaktirikan, maka urbanisasi akan menjadi bom waktu bagi kegagalam pembangunan.

Menekan Ketimpangan Ketimpangan pembangunan yang mengarah pada kegagalan dipenuhi ironi. Indonesia sebagai

RADIO

negara maritim dan didukung budaya ketimuran justru pembangunanya kedarat-daratan dan kebarat-baratan (Baiquni, 2002). Indonesia sebagai negara agraris juga dikalahkan oleh industrialisasi. Akibatnya, jurusan pertanian di perguruan tinggi sepi peminat. Alumni pertanian yang ada juga jarang yang kembali bertani ke desa.

Ironi lain, jurusan perencanaan kota marak didirikan tetapi tidak ada satu pun jurusan perencanaan desa, padahal wilayah desa adalah dominan. Yang lebih menyedihkan adalah ironi daerah kaya sumberdaya alam. Daerah kaya SDA tetapi miskin penduduknya, misalnya Papua dan Kalimantan. Daerah dikeruk dan disedot sedangkan uangnya dibawa ke Jawa.

Indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi butuh aspek pemerataan. Pemerataan pembangunan secara ekonomi memerlukan strategi “redistribution with growth” (Sirijuzilam, 2008).

Pertumbuhan ekonomi harus direncanakan secara komprehensif dalam upaya terciptanya pemerataan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan secara kewilayahan mendesak untuk ditekan. Pertama, perlu penyebaran pembangunan prasarana dasar, seperti perhubungan, pertanian, serta informasi dan komunikasi.

Kedua, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan ke Luar Jawa.

Ketiga, pengembangan pusat pertumbuhan di daerah pinggiran. Keempat, perlu gerakan bangga desa untuk meminimalisasi urbanisasi dan memberdayakan imigran.

Pembangunan desa dan Pulau Luar Jawa juga memerlukan komitmen tinggi pemerintah. Selama pembangunan dilakukan pro investor dan hanya ramah pada pasar, maka desa dan Luar Jawa susah berubah nasibnya.

Pembangunan desa tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat perlu pro aktif

dan berdaya untuk menggerakkannya. Mudik adalah media efektif memicu kesadaran partisipasi demi pemertaan pembangunan di desa dan Luar Jawa.

Tradisi mudik ke depan perlu diarahkan secara produktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mudik tidak sekadar dijalankan natural sebagai wahana nostalgia dan media silaturahmi. Mudik perlu dikemas agar menjadi ajang pelaksanaan darmabakti kaum perantau bagi daerah asalnya. Komunitas perantau di kota adalah modal besar untuk mengelolanya.

Manajemen mudik yang baik akan memberikan sumbangsih yang berharga bagi pemerataan pembangunan. Khusus tahun ini, mudik harus dimitigasi dengan protokol pencegahan Covid-19.

POJOK 2.955 TKI asal NTB akan pulang kampung Protap penangananCovid-19 jangan diabaikan

*** Jumlah PDP dan ODP di Mataram berpotensi bertambah Tingkatkan kewaspadaan

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 April 2020

Halaman 11

1.377 PMI asal NTB 1.365 Pejabat Pemprov Bebas dari Ancaman Sanksi Gagal Berangkat SEMENTARA itu sedikitnya 1.377 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB gagal berangkat. Hal tersebut sebagai dampak penyebaran virus Corona (Covid-19), di mana negara-negara tujuan PMI sebagian besar menerapkan lockdown atau menutup wilayah mereka.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migram Indonesia (Aspataki) NTB, Lalu Didiek Yuliadi, menerangkan sampai saat ini pihaknya mencatat setidaknya ada 1.377 orang PMI yang gagal berangkat. Hal tersebut diakuinya berdampak besar, bukan hanya bagi perusahaan, namun justru bagi calon pekerja itu sendiri. ‘’Dampaknya bukan hanya PJTKI, tapi yang sangat terasa sekali terhadap calon-calon TKI itu sendiri,’’ ujar Didiek saat dikonfirmasi, Selasa (7/4). Kerugian tersebut antara lain dari biaya pengurusan visa, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan lain-lain.

Diterangkan Didiek, pihaknya saat ini sangat mengharapkan adanya regulasi dari pemerintah daerah. Antara lain untuk mengkoordinasikan situasi di NTB dengan negara penempatan, dan pemberian subsidi untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan jika kondisi telah kembali normal. ‘’Kita tetap menunggu dari pemerintah sendiri. Baik masalah pengiriman maupun pemulangan,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Abdul Hadi, menerangkan saat ini pemberangkatan dan pemulangan PMI ke Indonesia memang dibatasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona agar tidak semakin meluas.

Di sisi lain, Disnakertrans NTB saat ini tengah fokus mengakomodir kepulangan PMI yang diperkirakan akan datang dalam jumlah besar. “Sekarang Malaysia dan semua negara penempatan sedang lockdown. Jadi mereka (negara penempatan, Red) tidak menerima, dan tidak juga (mengizinkan) memulangkan,” ujarnya, Selasa (7/4).

Selain itu, Hadi menyebut pihaknya memastikan tidak ada pemutusan kontrak PMI sebagai dampak penyebaran Covid19. Diterangkannya, PMI yang saat ini masih berada di negara penempatan masih bekerja dengan normal.

“Tetap dia bekerja. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja (shift) malam. Cuma sekarang tidak boleh lagi dipulangkan,” ujar Hadi. Sampai saat ini, Disnakertrans NTB mencatat ada 690 orang PMI yang pulang dalam kurun waktu Januari – Maret.

Rinciannya, PMI yang bekerja di Malaysia 609 orang, Arab Saudi 31 orang, Uni Emirat Arab 44 orang, Suriah 5 orang, Singapura 1 orang, Brunai Darussalam 3 orang, Oman 2 orang, Libya 1 orang, Mesir 1 orang, dan Irak 1 orang.

Sementara itu, untuk pengiriman PMI ke negara penempatan telah ditutup sejak Maret lalu. Mengikuti Surat Edaran Gubernur NTB, terkait pencegahan penyebaran Covid-19. (bay)

150.000 KK Belum Terakomodir Dari Hal. 1 Nanti kalau kabupaten/kota kalau memberikan JPS, dia tidak boleh ada dobel penerima.

Dia mencari nama lain di luar 105.000 KK itu,” jelas Ridwan dikonfirmasi usai telekonferensi.

Ketiga, kata Ridwan, Pemda Kabupaten/Kota meminta tambahan kuota masyarakat penerima PKH. Nantinya, Pemda Kabupaten/Kota akan mengusulkan ke gubernur. Selanjutnya, gubernur mengusulkan ke Menteri Sosial untuk

penambahan penerima PKH di semua kabupaten.

Ridwan menyebutkan jika melihat data BDT, jumlah masyarakat berpenghasilan terendah di desil I, II, III dan IV di NTB sebanyak 863.000. Masih ada masyarakat yang belum tercover sebagai penerima PKH sekitar 150.000 KK. “Ada sekitar hampir 150 ribu KK yang belum tercover. Itu yang didata lagi supaya akurat,” tandasnya. (nas)

Pemprov Siapkan JPS Gemilang untuk 105.000 KK Dari Hal. 1 ‘’Tim untuk segera berkoordinasi terkait data PKH, lalu memastikan di kabupaten/ kota agar tidak ada duplikasi program. Juga pastikan agar program ini mendukung produk-produk IKM sendiri,’’ harapnya. ‘’Kita dukung produk Indusri Kecil Menengah (IKM) kita. Akan ada pembelajaran di dalamnya dan mereka nantinya diharapkan punya produk yang lebih baik di masa datang,’’ Dr.Zul menambahkan.

Selain memaksimalkan IKM NTB, gubernur juga mengharapkan peran Danrem dan Baznas. ‘’Banyak dana di Baznas yang bisa disalurkan di warga terdampak. Saya juga berharap Danrem agar bisa berkoordinasi dengan para Dandim untuk antisipasi dengan rencana kontijensi.

Karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,’’ ujarnya.

Senada dengan gubernur, Wagub melalui telekonferensi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di NTB. ‘’Terima kasih kepada Kapolda, Kajati, Danrem sudah totalitas dalam penanganan Covid-19,’’ katanya member apresiasi.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menekankan untuk memaksimalkan peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19. ‘’Puskesmas kita ke depannya fungsinya tidak hanya untuk edukasi. Namun juga bisa berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,’’ ujarnya mengingatkan. ‘’Kita harus yakinkan betul Puskesmas kita siap. Sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak semuanya harus ke rumah sakit

umum. Cukup ke Posyandu sehingga konsekuensinya APD di sana harus cukup,’’ tambah Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengimbau seluruh bupati dan walikota untuk melakukan rapid test di daerah masing-masing. ‘’Terkait peralatan dan pengecekan, kami mengimbau untuk memesan alat rapid test. Silakan Dinkes Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi agar bersama-sama bisa memesan untuk kebutuhan identifikasi Covid-19,’’ harap Ummi Rohmi.

Kemudian untuk swap test di RSUD Provinsi sudah bisa mengecek sendiri sampelnya. ‘’Namun ini tidak mudah, Saat ini ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan RS. Unram,’’ tambahnya.

Di akhir paparannya, Wagub menginstruksikan untuk segera melakukan penambahan ruangan isolasi demi mengantisipasi lonjakan pasien. Wagub juga berharap seluruh desa di NTB bisa terlibat dalam pengawasan OTG, ODP dan PDP. ‘’Alhamdulillah Babinsa dan Babinkabtibmas luar biasa membantu. Mari kita terus mensosialisasikan masker untuk semua.

Mudah-mudahan masyarakat kita sadar,’’ harap Wagub.

Di akhir telekonferensi tersebut, gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan penyebaran Covid-19 di NTB. Turut mendampingi gubernur pada kesempatan tersebut, para Kepala OPD dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) NTB. (nas)

Masker Produksi NTB Mulai Dibagikan Gratis Dari Hal. 1 Najamudin menjelaskan, gubernur selama ini terus berpikir dan berikhtiar agar ekonomi masyarakat NTB bisa tetap hidup dan berdinamika di tengah ancaman virus Corona. ‘’Musibah Corona bukan alasan kita diam dan tidak berdaya,’’ ujar Najam mengutip pernyataan gubernur.

Karena itulah, Pemprov NTB saat ini terus mendorong UMKM memproduksi berbagai

hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sangat beragam. Mulai dari alat pelindung diri (APD) seperti masker, hingga produk jamu yang bisa memperkuat sistem imun tubuh. ‘’Kita ingin warga tidak hanya melihat sisi buruk dari kejadian ini. Tapi juga ada sisi baik yang bisa kita ambil peluangnya untuk memberikan manfaat bagi orang banyak,’’ ujarnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.365 pejabat Pemprov NTB terbebas dari ancaman sanksi. Pasalnya, sampai batas waktu pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 31 Maret lalu, semua pejabat Pemprov yang wajib lapor LHKPN sudah menuntaskan kewajibannya.

Sementara itu, mulai tahun ini, Pemprov akan mewajibkan seluruh Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK/ SLB Negeri untuk melaporkan LHKPN. Selain itu, Pemprov juga akan mewajibkan seluruh Kepala Tata Usaha (KTU) SMA/SMK dan SLB melaporkan LHKPN. “Sampai batas waktu 31 Maret lalu, semua pejabat sudah melaporkan LHKPN.

Tingkat kepatuhan dan ketepatan pejabat provinsi yang wajib lapor LHKPN 100 persen,” kata Sekretaris BKD NTB melalui Kasubag Dokumentasi dan Tata Naskah, Lalu Aries Zulkifli dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4) kemarin.

Dengan tingkat kepatuhan yang mencapai 100 persen, maka pejabat Pemprov terbebas dari ancaman sanksi. Ia menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan pejabat melaporkan LHKPN karena selalau dipantau oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd dan Sekda.

Jika ada yang terlambat melaporkan LHKPN, maka Pemprov memberikan sanksi.

Tahun lalu, ada 15 pejabat eselon III dan IV yang diberi-

(Suara NTB/nas)

Lalu Aries Zulkifli kan sanksi. Pemberian sanksi kepada pejabat yang terlambat melaporkan LHKPN disesuaikan dengan tingkat

pelanggarannya.

Ada pejabat yang diturunkan pangkatnya dari III A ke III D. Bahkan ada juga yang kena penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun. ‘’Sekarang semua pejabat terbebas dari ancaman sanksi.

Karena sudah 100 persen yang melaporkan LHKPN,’’ kata Aries.

Berdasarkan data BKD NTB, pejabat paling banyak melaporkan LHKPN pada bulan Januari, yakni 824 orang, kemudian Februari 366 orang dan Maret 162 orang. Tahun ini, lanjut Aries, Pemprov akan mewajibkan seluruh Kasek dan Kepala TU SMA/SMK dan SLB melaporkan LHKPN. Ia menjelaskan alasan Kasek wajib melaporkan LHKPN. Karena mereka merupa-

kan pejabat yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara, Kepala TU diwajibkan melaporkan LHKPN karena merupakan pejabat struktural eselon IIIB. ‘’Kepala sekolah diwajibkan karena dia pengguna anggaran dana BOS. Semua Kepala SMA/SMK dan SLB diwajibkan,’’ terangnya.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB, jumlah SMA negeri di NTB sebanyak 156 unit. Kemudian SMK negeri sebanyak 90 unit. Sedangkan SLB sekitar 40 unit. Sehingga total jumlah SMA/SMK dan SLB negeri di NTB sebanyak 286 unit. Sehingga total jumlah Kasek dan Kepala TU yang wajib lapor LHKPN sebanyak 572 orang. (nas)

Pelaku Usaha Kesulitan Akses Relaksasi Kredit Perbankan Mataram (Suara NTB) Program restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah pusat untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona (Covid-19), khususnya di bidang pariwisata, diakui cukup membantu. Namun, mekanisme pengajuan program tersebut di masing-masing perbankan disebut masih cukup sulit.

“Cukup membantu, tapi syarat bagi bank atau finance tidak seragam. Mekanismenya yang tidak mudah,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan, Selasa (7/ 4) di Mataram. Menurutnya, pengajuan untuk mendapatkan

relaksasi kredit melalui program tersebut masih terbilang sulit.

Diterangkan Sahlan pihaknya diharuskan memenuhi beberapa persyaratan sebelum mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dengan mekanisme penerapan yang beragam maka pelaku usaha pariwisata tidak dapat menikmati manfaat program tersebut dengan cepat.

“Kita harus mengajukan permohonan tertulis, lalu mereka akan menganalisa. Sementara kita sudah tidak pernah ke kantor lagi,” ujar Sahlan. Padahal, dengan program relaksasi tersebut pelaku usaha akan di-

gunakan untuk menjalankan operasional usaha agar dapat kembali normal.

Selain itu, program tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk merestrukturisasi kredit UMKM terdampak agar kembali lancar. “Harapan kami pihak bank atau finance mengerti bidang kami sektor pariwisata yang paling terdampak.

Maka mohon agar tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan relaksasi kembali,” ujar Sahlan.

Senada dengan itu, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan program relaksasi

kredit yang diberikan pihak perbankan cukup membantu. Kendati kondisi saat ini sebagian besar pemilik usaha sudah memutuskan menutup sementara usaha mereka.

Diterangkan Dewantoro, dari seluruh angen perjalanan yang menjadi anggota Asita, ada 5060 persen yang membutuhkan relaksasi kredit tersebut. Mengingat sebagian pemilik usaha telah menutup sementara usahanya, maka bentuk relaksasi yang diharapkan antara lain penudaan pembayaran kredit sampai kondisi kembali normal. “kalau penudaan cicilan se-

suai arahan presiden, artinya tahun depan baru nyicil lagi. Tapi tergantung kebijakan bank maupun leasing,” ujar Dewantoro.

Sebelumnya Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, menerangkan pada prinsipnya kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan pihaknya ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah. “Kebijakan ini diperuntukan untuk perbankan maupun non-perbankan atau seluruh lembaga keuangan.

Kami juga sudah sampaikan ke perbankan, melalui POJK,” ujarnya. (bay)

Kenaikan Tarif Transportasi Bukan Solusi Tekan Angka Pemudik Mataram (Suara NTB) – Wacana pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan umum selama mudik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) disebut tidak akan efektif. Bahkan keputusan tersebut dinilai akan merugikan penyedia jasa jika hitungannya tidak tepat.

“Kalau harga tiketnya sama seperti dulu bagaimanapun biayanya lebih besar. Mau tidak mau dia (harga tiket, Red) harus dua kali lipat lah naiknya,” ujar Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Antonius Zaremba Mustaf Kamal, saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Hal tersebut juga mengikuti aturan pemerintah untuk mengurangi jumlah penumpang. Di-

contohkan, Kamal dalam kondisi normal satu bus dapat terisi 34 tempat duduk. Tapi dengan kebijakan physical distancing atau penjarakkan fisik saat ini maka hanya terisi 17 tempat duduk saja.

Dengan begitu, kenaikan 100 persen atau satu kali lipat disebutnya tidak dapat menutupi biaya operasional. “Kalau dia dengan setengah orang itu biayanya akan lebih besar. Mau tidak mau paling dua kali naiknya (harga tiket),” ujar Kamal.

Kendati demikian, dengan menaikkan harga tiket sampai dua kali lipat, masalah lainnya adalah keinginan penumpang untuk menggunakan jasa transportasi itu sendiri. “Sekarang ini

ada atau tidak masyarakat yang mau mudik untuk puasa sampi lebaran mendatang?” ujar Kamal.

Di NTB, mudik masih diperbolehkan, dengan protokol seluruh masyarakat yang datang dari luar daerah diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari terhitung dari tanggal sampai. Khusus untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum, pengusaha jasa transportasi diharuskan mengurangi jumlah penumpang hingga setengah dari kapasitas tempat duduk.

Selain itu, untuk menekan angka pemudik pemerintah juga mencanangkan kenaikan biaya transportasi hingga 100 persen.

Namun hal tersebut dinilai bukan solusi yang tepat. Pasalnya, dengan menaikkan biaya transportasi umum, maka penumpang disebut akan beralih ke penyedia jasa transportasi ilegal.

“Itulah yang menjadi pertanyaan kita masing-masing (pengusaha) di Organda. Kalau kita mau naikkan harga tiket, kendaraan on-line ini bisa saja mengambil alih, karena mereka bisa nego harga,” ujar Kamal.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, menerangkan walaupun ada wacana menaikkan biaya transportasi, namun hal tersebut belum ditetapkan di NTB. “Itu harus menunggu keputusan gubernur dulu. Jadi sekarang masih be-

lum boleh dinaikkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Diterangkan Bayu, menaikkan biaya transportasi saat ini hanyalah salah satu opsi yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tujuannya, adalah untuk mengurangi tingkat keterisian di setiap angkutan umum yang ada.

“Ada du acara untuk bisa menerapkan (penjarakkan fisik) itu.

Pertama dengan menaikkan tarif, kedua jika ada untuk mensubsidi (pengusaha dari pemerintah),” ujar Bayu. Kendati demikian, kedua hal tersebut ditekankannya masih dalam tahap pembahasan.

“Kita masih diskusikan bagaimanay caranya. Apakah kita naikkan tarif atau subsidi,” pungkasnya. (bay)

2.955 TKI asal NTB akan Pulang Kampung Dari Hal. 1 Pemerintah daerah membutuhkan data PMI yang kembali untuk ditindaklanjuti sesuai Surat Edaran Gubernur tersebut. ‘’Akan menjadi perhatian kita bersama dan daerah harus segera menyiapkan pelayanan kepulangan PMI baik melalui bandara ataupun pelabuhan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19, juga melibatkan tim gugus tugas penanganan Covid-19 Provinsi NTB,’’ Abri Danar mengingatkan.

Terkait rencana pemulangan tersebut, BP3TKI Mataram juga meningkatkan koor-

dinasi dengan para stakeholder, terutama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Koordinasi langsung dilakukan Kamis (2/4) lalu, di Kantor BP3TKI Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Provinsi NTB, Abdul Hadi mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan langkah dan upaya dalam menghadapi kemungkinan gelombang pemulangan dalam jumlah PMI asal NTB akibat dari pendemi Covid -19.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik

antarlembaga terkait untuk persiapan pemulangan PMI hingga sampai ke daerah asal masing-masing. Kami berharap BP3TKI dapat mendukung pemerintah daerah, terlebih BP3TKI Mataram memiliki Helpdesk/Crisis Center di bandara sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam pemulangan PMI. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB merencanakan akan membentuk Tim Kepulangan PMI bersama dengan BP3TKI khususnya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). (bul)

Danrem Sidak Warga Tak Pakai Masker Dari Hal. 1 Dijelaskan kepada pengendara lainnya, pentingnya penggunaan masker demi proteksi dari virus yang tidak terlihat, namun dampaknya berbahaya karena dapat berujung kematian. Terlebih, penggunaan masker sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga daerah sebagai prosedur ketika masyarakat keluar rumah.

Prosedur ini bagian dari protokol pencegahan Covid – 19.

“Tolong patuhi apa yang disampaikan pemerintah.

Harus pakai masker ketika ada di luar rumah. Agar tidak menularkan virus atau tertular virus dari orang lain,’’ tegas Danrem. menurut Dahlan, Danrem pada kesempatan itu sekaligus mengapresiasi warga yang dengan disiplin memakai masker saat berkendara.

Selain sidak dan memberi peringatan kepada warga, Korem 162/WB juga melibatkan tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Mataram melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengendara. Sejumlah pen-

gendara, khususnya yang tidak memakai masker diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermoscan.

Penggunaan masker memang masuk dalam protokol ketat dalam pencegahan Covid–19.

Pada situs corona.ntbprov.go.id, dijelaskan prosedur penggunaan masker yang sehat. Terlebih mereka yang demam, batuk, pilek, masker menjadi pelindung yang wajib digunakan demi antisipasi kemungkinan terpapar virus Corona dan berdampak kepada orang lain. (ars)

DAK Fisik Dihentikan Dari Hal. 1 Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar dan Lombok Tengah Rp275,89 miliar. Selanjutnya, Lombok Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,70 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar.

Dari pagu sebesar itu, penyaluran DAK Fisik yang dihentikan paling besar di Sumbawa dan Lombok Tengah masing-masing Rp124,44 miliar dan Rp115,72 miliar.

Menyusul Lombok Timur sebesar Rp87,40 miliar, Lombok Barat Rp81,93 miliar.

Selanjutnya, Lombok Utara Rp61,58 miliar, Sumbawa Barat Rp58,16 miliar, Pemprov NTB Rp55,54 miliar, Kota Bima Rp33,18 miliar, Kota Mataram Rp31,19 miliar, Dompu Rp28,27 miliar, dan Bima Rp10,39 miliar.

Sedangkan DAK Fisik yang masih berjalan, kata Syarwan sebesar Rp1,35 triliun. Dengan rincian, Pemprov sebesar Rp361,17 miliar, Kota Mataram Rp40,78 miliar, Lombok Barat Rp131,11 miliar, Lombok Tengah Rp158,85 miliar, Lombok Utara Rp72,04 miliar, Lombok Timur Rp120,81 miliar, Sumbawa Rp83 miliar, Sumbawa Barat Rp30 miliar, Bima Rp204,58 miliar, Kota Bima Rp58,20 miliar dan Dompu Rp91,93 miliar.

Syarwan menjelaskan, DAK Fisik yang masih tetap berjalan ini, merupakan kegiatan yang sudah teken kontrak dan sudah diupload data kontraknya ke Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Sebelum penghentian penyaluran DAK Fisik tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyurati seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik 2020. Lewat surat No.S-247/MK.07/2020 yang bersifat sangat segera tersebut.

Menkeu meminta penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik 2020 kecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam surat Menkeu yang ditujukan ke seluruh gubernur dan bupati/walikota, dijelaskan pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan, yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanannya.

Untuk subbidang gedung olahraga dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Penghentian proses pengadaan barang/jasa dilakukan sejak ditetapkannya surat tersebut pada 27 Maret lalu. (nas)

(Suara NTB/ist)

DIPERIKSA - Petugas Dishub NTB memastikan penerapan penjarakkan sosial dan mengecek suhu tubuh penumpang bus yang memutuskan mudik.

1.196 Warga Selesai dalam Pengawasan dan Pemantauan Corona di NTB Dari Hal. 1 Kondisinya sehat kemudian dipulangkan,’’ kata Aryadi dikonfirmasi di Mataram, Selasa (7/4) kemarin.

Merujuk data data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, per 6 April 2020, dari 93 PDP di NTB, sebanyak 42 orang sudah selesai dalam pengawasan. Sementara, 51 PDP masih dalam pengawasan.

42 PDP yang sudah selesai dalam pengawasan tersebut terdiri dari 13 warga Kota Mataram, 3 warga Lombok Barat, 5 warga Lombok Tengah, 2 warga Lombok Utara, 3 warga Lombok Timur. Kemudian, 2 warga Sumbawa Barat, 2 warga Sumbawa, 7 warga Dompu, 2 warga Bima, dan 3 Warga Negara Asing (WNA).

Sementara itu, 1.154 ODP sudah selesai dalam pemantauan. Dengan rincian 160 warga Kota Mataram, 311 warga Lombok Barat, 31 warga Lombok Tengah, 25 warga Lombok Utara, 377 warga Lombok Timur. Kemudian, 63 warga Sumbawa Barat, 66 warga Sumbawa, 14 warga Dompu, 50 warga Bima, 45 warga Kota Bima dan 12 WNA. Sedangkan jumlah ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.838 orang. Dengan rincian 107 warga Kota Mataram, 183 warga Lombok Barat, 61 warga Lombok Tengah, 148 warga Lombok Utara, 827 warga Lombok Timur. Kemudi-

an, 21 warga Sumbawa Barat, 122 warga Sumbawa, 53 warga Dompu, 269 warga Bima dan 47 warga Kota Bima.

Selain itu, jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB bertambah menjadi 10 orang. Sebanyak 3 orang warga Kota Mataram, satu warga Lombok Tengah, 4 warga Lombok Timur, satu warga Sumbawa dan satu warga luar Provinsi NTB. Aryadi mengatakan, Pemprov menerapkan sistem kewaspadaan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid19. Sehingga setiap warga atau orang asing yang baru datang dari daerah atau negara terpapar Covid-19, apabila menunjukkan gejala klinis sesak napas dan suhu tubuh di atas 37 derajat celcius yang mirip dengan gejala-gejala Corona maka dimasukkan kategori PDP. Kemudian bagi yang menunjukkan gejala ringan dimasukkan dalam kategori ODP. Dan mereka wajib dikarantina terpusat pada 12 lokasi yang telah disiapkan di kabupaten/ kota. Bagi seribuan warga yang sudah selesai dalam pengawasan dan pemantauan ini, kata Aryadi harus tetap menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. ‘’ODP selesai pemantauan itu waktunya karantina 14 hari sudah lewat. Dia sama dengan kita yang tak ada status apaapa. Cuma dia harus tetap jaga kesehatan,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 8 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Honor Belum Cair, Pelatih Cemas Mataram (Suara NTB) Honor pelatih Pelatih Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON ternyata belum juga dicairkan. Pihak KONI NTB mengaku akan mengupayakan honor pelatih bisa dicairkan, Rabu (8/4) hari ini.

“Honor pelatih masih sedang kita upayakan. Sekarang lagi diproses, mudah-mudahan besok bisa cair,” ucap Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (7/4).

Dikatakan Suhaimi pencarian honor pelatih memang molor dari waktu yang ditentukan. Namun demikian ia meminta kepada pelatih agar bersabar karena memang honor pelatih se-

dang diproses pencairannya.

Tidak disebutkan apa kendala yang dihadapi oleh KONI NTB dalam proses pencarian honor pelatih tersebut. Namun pihaknya hanya bisa mengingatkan pelatih agar bersabar sebab KONI NTB masih sedang memproses pencairan honor pelatih yang bersumber dari APBD Provinsi NTB tahun 2020 itu.

Sementara itu Pelatih Pelatda PON NTB mendesak agar KONI NTB

segera mencairkan honor pelatih.

Sebab para pelatih mengaku dalam situasi kekurangan finansial di tengah wabah virus Corona (Covid-19).

“Kebutuhan kita saat ini sangat mendesak. Sementara honor belum cair.

Kita minta KONI NTB segera mencairkan honor kami sesuai janji KONI NTB akan dicairkan awal bulan ini,” ucap Pelatih Pelatda PON, Agus Suharyan kepada Suara NTB, Selasa (7/4).

Sementara itu pelatih Pelatda PON lainnya mengatakan hal yang sama. Mereka mengaku harapharap cemas dengan pencairan honor tersebut, sebab sudah seringkali pihak KONI NTB mengatakan honor akan dicairkan awal bulan namun belum juga bisa cair. (fan)

Koperasi dan UKM di Kabupaten Bima Terancam Bima (Suara NTB) – Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Bima terancam gulung tikar. Sejak pandemi virus corona, banyak yang dinyatakan tidak sehat dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pendataan lapangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, sebagian besar usaha Koperasi dan pelaku UKM mengeluhkan terkena dampak covid-19.

Demikian juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Iwan Setiawan SE saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/4). Kata dia, koperasi dan UKM yang terkena dampak covid19 tersebar di seluruh Kabupaten Bima. “Benar, cukup banyak Koperasi dan UKM di Kabupaten Bima yang terkena dampak virus corona ini,” katanya.

Sayangnya, Iwan enggan membeberkan jumlah atau total detail Koperasi dan UKM, karena sampai saat ini, sedang dalam proses pendaatan dan indetivikasi lapangan sehingga belum bisa dikalkulasi secara keseluruhan. “Masih proses pendataan dan identifikasi. Secepatnya akan kita finalkan datanya,” katanya.

Apakah ada solusi dari Pemerintah Daerah ? Ia mengaku belum mengetahuinya, karena sampai saat ini juga pihaknya masih menunggu instruksi dan regulasi dari Pemerintah Pusat. “Harap-harap ada seperti itu (ada solusi.red),” katanya.

Sembari menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat, Iwan meminta agar pelaku Koperasi dan UKM yang ada, segera melaporkan ke Dinas setempat. Pasalnya tidak semua pendataan bisa dijangkau oleh Dinas. “Kita harapkan agar segera melaporkan ke kami, apabila belum didatangi petugas lapangan,” harapnya. (uki)

Seluruh Warga Wajib Gunakan Masker Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban penggunaan masker bagi seluruh warga Lotim tanpa terkecuali. Penggunaan masker secara disiplin ini dinilai efektif untuk memutus rantai penyebaran corona virus disease (Covid-19).

Edaran dikeluarkan Bupati tertanggal 6 April 2020. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim juga sedang mempersiapkan pengadaan satu juta masker untuk nantinya dibagibagikan kepada seluruh warga.

Mengapa satu juta masker? Jawaban Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP), Iswan Rakhmadi karena Lotim memiliki jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Satu juta diadakan oleh pemerintah daerah dan sisanya 300 ribu diharapkan pengadaanya melalui swadaya masyarakat. Lotim mempersiapkan anggaran Rp500 juta untuk pengadaan satu juta masker.

Pengadaan secara swadaya ini telah dilakukan oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebanyak 50 ribu masker dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebanyak 80 ribu masker. Secara simbolis, bantuan pengadaan masker diserahkan ketua Korpri Andika Istujaya Ketua PGRI Lotim Mahsin kepada Bupati Lotim beberapa waktu lalu.

Edaran Bupati juga tegas meminta kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, kepala desa, lurah, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daeah agar meyediakan

GUNAKAN MASKER - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menggunakan masker saat mengikuti sidang paripurna di halaman gedung DPRD Lotim, Senin lalu. masker. Memastikan semua karyawan menggunakan masker di lingkungan kerja masing-masing.

Kepada seluruh organisasi kemasyarakatan, pondok-pondok pesantren dan elemen masyarakat lainnya juga diminta turut ambil bagian dalam pengadaan alat pelindung diri yang paling sederhana dalam upaya pencegahan Covid 19.

“Kita coba ketuk hati siapa saja untuk turut melakukan pengadaan masker ini,” ungkapnya.

Penggunaan masker ini dinilai efektif dilihat berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang sudah berhasil menekan penyebaran virus.

Seperti negara China diketahui sudah terlihat jelas penurunan kasusnya dikarenakan disiplinnya masyarakat

ASN - Aparatur Sipil Negara yang bekerja tetap menggunakan masker.

China menggunakan masker. “Negara-negara yang sukses menekan penyebaran virus ini karena warganya disiplin,” terang Iswan.

Mengenai jenis masker yang digunakan sebisa mungkin kain dua lapis. Yakni yang bisa dicuci secara rutin setiap hari. Warga diminta tidak menggunakan maskermedis karena masker jenis ini diprioritaskan untuk tenaga medis.

Selain penggunaan masker, warga Lotim diharapkan tetap terus berada di rumah. Menjaga jarak yang aman antara warga satu dengan yang lainnya. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas apapun, serta bertika ketika batuk dan bersin. (rus/*)

MASKER SAAT BEKERJA - Saat bekerja pun para ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim juga tetap menggunakan masker.

BANTUAN MASKER - Bupati H. M. Sukiman Azmy menerima bantuan masker dari Ketua PGRI dan Korpri beberapa waktu lalu.

SURAT EDARAN BUPATI LOTIM TENTANG KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER