Edisi Jumat 8 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 8 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 53 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyelesaian Rumah Terdampak Gempa Diwacanakan Swakelola Mataram (Suara NTB) BPBD NTB mewacanakan perubahan skenario penyelesaian rumah terdampak gempa. Tidak ada lagi pelibatan fasilitator, melainkan menjalin kontrak dengan kontraktor. Jika skema ini berjalan, maka fase pengerjaan rumah terdampak gempa masuk pada tahap pascabencana.

Hal itu disampaikan Plt.Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP setelah melihat progres pengerjaan rumah korban gempa yang masih tersisa 23.737 unit.

Menurut dia, perlu secepatnya penyelesaian masa transisi darurat. ‘’Secepatnya kita akhiri transisi darurat ke pemulihan, dengan metoda swakelola untuk pembangunan rumah terdampak gempa. Sehingga harusnya kita masuk masa pascabencana,’’ tegas Ahmadi di temui di ruangannya, Rabu (6/5).

Menurut mantan Sekretaris

Dinas PUPR ini, sebaiknya proses penyelesaian rumah sudah masuk fase pascabencana. Sumber anggaran tidak lagi Dana Siap Pakai (DSP), tapi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mengenai proses pelaksanaan, tentu dengan swakelola melibatkan rekanan. ‘’Siapa yang laksanakan? Kontraktor banyak. Mereka kan pada masa pandemi ini banyak yang nganggur akibat rasionalisasi anggaran. Ini kesempatan kita bantu teman-teman kontraktor,’’ ujarnya.

Menurut dia dengan pola ini bisa lebih cepat dan tentu saja ada proses seleksi kontraktor bonafid.

Mereka akan diberi target dan diikat dengan masa kerja penyelesaian semua rumah yang tersisa saat ini. Dengan begitu, ia yakin akselerasi ekonomi akan lebih bergerak di tengah masa pandemi. Kontraktor pun dalam melaksanakan pekerjaannya dapat menerapkan protokol pencegahan dan penanggulangan Covid – 19.

H. Ahmadi Bersambung ke hal 11

(sumber : pusdalops)

Infografis perkembangan rehab rekon rumah terdampak gempa

(Suara NTB/ars)

Peneliti Unram Tawarkan JPS Gemilang Tahap II Sasar 125.000 KK Skenario Pengendalian Covid-19 di NTB SKENARIO intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di NTB. Tidak hanya itu, efektivitas kebijakan juga sangat tergantung dari komitmen masyarakat untuk mengendalikan penyebaran pandemi ini. Kolaborasi semua pihak akan sangat menentukan cepat atau lambatnya pemutusan mata rantai Covid-19 ini.

Hal tersebut mengemuka dari pertemuan sejumlah peneliti dari Universitas Mataram (Unram) dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (6/5). Dalam kesempatan tersebut, para peneliti memaparkan sejumlah skenario penanganan Covid-19 di NTB. Bersambung ke hal 11

TO K O H

Pemprov Validasi Ulang Data, Cegah Bantuan Tak Tepat Sasaran

Mataram (Suara NTB) Setelah penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I tuntas. Pemprov NTB bersiap untuk menyalurkan JPS Gemilang tahap II dengan jumlah sasaran 125.000 KK. Kuota penerima JPS Gemilang tahap II bertambah 20.000 KK dari tahap I yang hanya 105.000 KK. Berkaca dari penyaluran JPS Gemilang tahap I yang ditemukan ada beberapa kendala, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial akan melakukan validasi ulang data penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK. Pada tahap II ini, Pemprov NTB akan berusaha menyiapkan JPS Gemilang yang lebih baik dari sebelumnya, dengan misi utama melibatkan sebanyak mungkin UKM lokal yang ada di NTB. ‘’Jangan sampai kekurangan pada tahap pertama terulang kembali. Tahap kedua ini harus lebih baik. Misi utama kita melibatkan sebanyak mungkin UKM di NTB,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.

H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Hal tersebut disampaikan gubernur saat rapat koordinasi persiapan

penyaluran JPS Gemilang tahap II di Ruang Kerjanya, Rabu (6/5) yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam penyaluran JPS Gemi-

lang tahap II ini, Pemprov NTB akan berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada pemberian paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang sebelumnya.

Seperti pada masalah data, produk, hingga pada proses pendistribusiannya. Pendataan pada tahap dua ini akan disisir berjenjang, dengan pemberian

kuota yang lebih proporsional di setiap desa. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini ingin memastikan agar data penerima JPS Gemilang dapat diverifikasi dan divalidasi oleh kepala desa. Dalam

hal ini kepala desa boleh menambah atau mengurangi data penerima sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

JPS Gemilang tahap II dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen. Bedanya, pada tahap ini telur ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering. Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 Kg beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons abon ikan dan ikan kering.

Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 Kg beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam.

Sementara, paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/batang, dan minyak kayu putih.

Semua produk JPS Gemilang dipastikan merupakan produk dari IKM dan UKM lokal NTB, kecuali minyak goreng sawit untuk Pulau Sumbawa.

Bersambung ke hal 11

Perbaiki Data JPS KEJAKSAAN Tinggi NTB tetap memberi perhatian dengan pendampingan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang serta bantuan sosial lainnya.

Tujuannya untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan antisipasi penyimpangan.

Pantauan Bidang Datun Kejati NTB, bantuan sembako JPS sudah masuk tahap kedua.

Bersambung ke hal 11 Nanang Sigit Yulianto

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Bantu Peternak Lokal PPEMPROV NTB akan memasukkan daging ayam beku ke dalam paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Hal ini dilakukan untuk membantu para peternak lokal yang kesulitan memasarkan hasil produksinya akibat pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, dengan memasukkan ayam beku ke dalam paket bantuan JPS Gemilang, ayam potong yang dihasilkan para peternak lokal diharapkan dapat terserap.

H. Fathurrahman Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, H.L.Gita Ariadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) persiapan penyaluran JPS Gemilang tahap II di Ruang Kerjanya, Rabu (6/5) yang dihadiri Kepala OPD terkait.

270.005 KK Terima BST Rp600 Ribu Per Bulan

Wagub Ingatkan Masyarakat Jangan Gunakan Beli Rokok dan Pulsa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

BST - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan BST kepada keluarga penerima manfaat di Kantor Pos Mataram, Rabu (6/5).

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 270.005 KK warga kurang mampu di NTB menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka akan menerima BST sebesar Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengingatkan, masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok atau primer yang benar-benar sangat dibutuh-

kan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai masyarakat menggunakan bantuan tunai tersebut untuk membeli rokok dan pulsa. ‘’Jadi nggak akan boleh Rp600 ribu digunakan untuk membeli rokok, misalnya atau sibuk membeli pulsa terus

untuk digunakan hal yang tidak penting-penting,’’ ujar Wagub saat peluncuran penyaluran BST di Kantor Pos Mataram, Rabu (6/5).

Bantuan tersebut menyasar 270.005 KK di seluruh kabupaten/kota di NTB. Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 2

14 Anak di Mataram Terpapar Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Penularan Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak mengenal usia. Sejumlah 14 anak di Kota Mataram terkonfirmasi positif terpapar virus Corona. Orangtua mestinya memberi edukasi. Penyebaran melalui transmisi lokal jadi ancaman serius.

Tunggu Hasil Pemeriksaan

MB bayi berusia 3 bulan dari Kelurahan Pejarakan Karya, Ampenan harus menjalani isolasi karena terpapar Corona.

Balita tak berdosa ini disinyalir tertular oleh orang tuanya.

Selain itu, anak lainnya yang juga terinfeksi virus yakni MYK (2), RRA (9) dan RRH (13).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi membenarkan sejumlah anak di Mataram terinfeksi virus Corona. Anak –anak tertular oleh orangtuanya yang sebelumnya positif. “Seperti MB itu kan orangtuanya positif,” kata Usman.

Penularan melalui transmisi lokal menjadi ancaman serius. Tim gugus tugas kata Usman, sudah mampu mendeteksi klaster besar yang terinfeksi melalui pemusatan pemeriksaan kesehatan di enam kecamatan. Namun demikian, klaster lokal justru meluas dan menjangkit warga lainnya.

Anak yang terpapar harus mendapatkan perawatan medis dengan cara diisolasi. Isolasi harus terpisah dari orang lainnya. Kecuali, anak yang berusia tiga bulan perlu pendampingan orangtua, meskipun tidak boleh kontak erat langsung.

“Itu pun tidak boleh kontak langsung. Kalau mau memberi Air Susu Ibu (ASI), harus dipompa dulu ASI-nya,” jelasnya.

Terpaparnya anak – anak oleh Covid-19 menimbulkan keprihatinan. Di satu sisi, anak membutuhkan perhatian khusus dari orangtuanya. Di sisi

AKTIVITAS dua lingkungan di Kota Mataram ditutup total. Penutupan total untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan dinilai relevan.

Salah satu lingkungan akan ditutup total yakni Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara. Di wilayah tersebut terjadi transmisi lokal. Pasalnya, dari satu warga terpapar menular ke tujuh warga lainnya. “Iya, kita dukung lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus,” kata Camat Cakranega(Suara NTB/cem) ra, Muhammad Erwan dikonMuhammad Erwan firmasi, Rabu (6/5).

Erwan menyebutkan, warga yang terpapar di sana cukup banyak yakni tujuh orang. Saat ini, masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan 12 orang lainnya. Rencananya hasil swab keluar tiga hari kedepan. Jika 12 warga positif maka akan dilakukan lockdown. “Kita tunggu hasil pemeriksaan dulu. Kalau positif langsung di lockdown,” tegasnya.

Erwan mengatakan, lingkungan Panarage termasuk daerah padat penduduk. Aktivitas masyarakat tidak bisa dikontrol. Jika pembatasan dilaksanakan selama 14 hari diakui mengganggu aktivitas ekonomi. Tetapi pemerintah telah menjamin untuk memenuhi kebutuhan pangan serta kesehatan warga selama dua pekan. “Sembako akan didrop oleh pemerintah,” sebutnya.

Keputusan menutup lingkungan itu dinilai tidak mudah.

Pihaknya akan memberikan pemahaman ke masyarakat demi menjamin kesehatan masyarakat setempat. Selama penutupan total petugas medis maupun aparat keamanan akan disiagakan. Erwan mengharapkan transmisi lokal di wilayah itu tidak meluar.

Dia membeberkan awal mula sehingga meluasnya penyebaran virus yakni dari pasien SM (alm). Diketahui, SM berprofesi sebagai pedagang di Pasar Mandalika. Dari riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien Covid19 tidak pernah. “Kemungkinan bersangkutan tertular di pasar,” ujarnya. Erwan mengharapkan langkah pemerintah didukung oleh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. (cem)

lain, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengungkapkan, keprihatinannya terhadap wabah yang sudah menjangkit anak – anak. Penularan ini tidak terlepas dari kontak erat orang terdekatnya. Untuk penanganan anak terpapar harus ditangani secara medis sesuai protokol penanganan Covid-19.

“Anak yang positif Covid-19 kita serahkan ke tenaga medis untuk menangani sesuai protokol,” jelasnya.

Dalam kasus ini, DP3A akan menangani kesehatan psikologi bagi anak yang orangtuanya harus menjalani karantina karena terinfeksi virus Corona.

Pendampingan dari sisi psikologi akan dilakukan bagi yang sudah dinyatakan sembuh.

“Kita sudah video conference dengan Kementerian PP dan PA. Sudah ada arahan untuk itu,” tandasnya.

Dewi menegaskan, orangtua harus memberi edukasi kepada anaknya. Jika terpapar harus segera memisahkan diri atau mengisolasi serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Sehingga, virus tidak menyebar dan menulari anak maupun orang lainnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi menyebutkan, anak – anak sudah terkonfirmasi terpapar Covid-19 di NTB 24 orang.

Data ini termasuk 14 orang anak berasal dari Kota Mataram.

Virus tidak mengenal usia dan siapa orangnya. Oleh karena itu, transmisi lokal harus diwaspadai. Efek penularan terhadap anak – anak tidak terlepas dari membandelnya orangtua. Seperti kasus HT merupakan transmisi lokal, sehingga anak dan istrinya ikut tertular.

Hal seperti ini harus disadarkan bahwa orangtua yang reaktif atau positif segera menjalani karantina. “Ini bentuk dari kepagahan (membandelnya) orangtua juga,” sesalnya.

Kapasitas LPA sambung Joko, juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, menangani anak yang terlantar akibat orangtuanya menjalani isolasi. Satu anak hendak dititip di Panti Sosial Paramitha, tapi ditolak.

Demikian juga, penitipan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, tidak menerima. Sedangkan, anak terinfeksi diserahkan ke tim medis atau rumah sakit untuk merawat.

“Sekarang Kadis yang baru gebrakannya UPTD langsung menerima perawatan anak,” ujarnya seraya berpesan orangtua juga harus memastikan anak-anak tidak banyak bermain di luar rumah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga menyampaikan keprihatinannya terhadap anak ikut menjadi korban dari sikap tak kooperatifnya orangtua menjalani protokol penanganan Covid-19.

Balita yang tak berdosa harus menjalani karantina karena positif terinfeksi virus Corona.

“Jangan pagah batur. Ini anak kecil tidak tahu apa – apa. Pasti anak ini tertular oleh orangtua,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

H. Usman Hadi

Membandelnya orangtua jelas menambah pekerjaan pemerintah. Mestinya, mereka harus sadar dan memberi contoh ke anak – anaknya demi kepentingan keluarga dan orang lain. Jika kondisi seperti ini, anak harus berpisah dengan orangtuanya. Tetapi pihaknya telah berkoordinasi dengan LPA agar memberikan perhatian atau pendampingan.

“Ini ada yang sudah tahu dirinya positif. Masih saja dekat sama anaknya,” sesalnya.

tik dan bermain di rumah saja.

Selain itu, orangtua juga disarankan untuk mengikuti anjuran kesehatan dari pemerintah dengan menunda membawa anak-anak ke rumah sakit.

“Kecuali ada tanda bahaya seperti sesak nafas, diare atau muntah terus menerus, anak kejang, demam tinggi, keracunan dan kecelakaan,” tambahnya.

Yudistira menambahkan, saat anak sedang dirawat di rumah sakit, Orangtua bisa membekali anak dengan buku bacaan dan sebisa mungkin menjalin komunukasi melalui telepone atau sarana lainnya. Hal ini bertujuan agar anak merasa tenang dan tetap bahagia.

Menurutnya, orangtua berperan penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Dalam hal ini, UNICEF mengapresiasi langkah – langkah proaktif yang dilakukan Pemprov NTB, khususnya Kota Mataram untuk pencegahan penularan dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. (cem)

Upaya Pencegahan Kepala UNICEF Kupang yang membawahi operasional NTB dan NTT, Yudistira Yewangoe menyampaikan, pandemi Covid-19 tidak memilih korban mulai dari balita hingga kelompok lanjut usia bisa tertular. Oleh karenanya, penting bagi orangtua untuk membentuk kebiasaan bagi anak – anak, agar melakukan upaya pencegahan dasar.

Yaitu, mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 de-

Pemkot Berlakukan PCBL di Mataram

Harus Berbasis NIK KETUA Fraksi Amanah Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, SSi., menilai Dinas Sosial dan juga Dinas Dukcapil Kota Mataram belum mampu mengelola data calon penerima bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram. Penilaian ini dia sampaikan saat rapat kerja pimpinan fraksi Dewan dan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Ketidakmampuan dinas, kata anggota dewan dari daerah pemilhan Ampenan ini, terbukti dari potensi data ganda penerima JPS Kota Mataram.

(Suara NTB/fit) Gufron mencontohkan, Ahmad Azhari Gufron salah seorang penerima bantuan JPS Kota Mataram di Ampenan Selatan, ternyata juga menerima bantuan JPS Gemilang dari Pemprov NTB. Mengingat banyaknya sumber bantuan ekonomi covid-19, baik bantuan sosial yang bersumber dari APBN, JPS Gemilang Pemprov NTB maupun JPS Kota Mataram, harus ada formulasi yang tepat penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak ada tumpang tindih data calon penerima bantuan. ‘’Di JPS Kota Mataram jangan ada bantuan dobel,’’ pintanya.

Untuk menghindari terjadinya data ganda penerima JPS, politisi PAN ini menyarankan kepada Pemkot Mataram agar pendataan bantuan JPS di Kota Mataram berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Menurut Gufron, pendataan berbasis NIK, dapat menghindari terjadinya dobel bantuan. Seperti diketahui, BDT (Basis Data Terpadu) yang mengcover 40 persen masyarakat hampir miskin dan masyarakat miskin, sebanyak 41.590 KK. Data di luar BDT sebanyak 22.442 KK berasal dari berbagai sumber. Terdiri dari 15.521 KK PMKS Dinas Sosial, 4.282 Bansos OPD, 2.639 dari Dispora, dalam hal ini tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap). Dari 22.442 KK di luar BDT, Pemkot Mataram telah menyalurkan sebanyak 9.000 paket sembako. Sisanya yang belum tersalurkan sedang menunggu proses verifikasi dan validasi data calon penerima. (fit)

(Suara NTB/cem)

PASAR MANDALIKA - Aktivitas di Pasar Mandalika relatif sepi sejak penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Pemerintah akan menutup pasar induk terbesar di NTB tersebut, karena satu pedagang terpapar Covid-19.

Pemkot Pertimbangkan Penutupan Pasar Mandalika Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana akan menutup Pasar Mandalika. Penutupan ini setelah satu orang pedagang positif terinfeksi Coronavirus Disease atau Covid-19.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh menegaskan, penutupan Pasar Mandalika menjadi alternatif terakhir untuk menghentikan penyebaran virus Corona di pasar. Pasalnya, satu orang pedagang yakni SM positif dan kini telah meninggal dunia. Almarhumah diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi.

Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 tidak ada. Kemungkinan yang bersangkutan terpapar di pasar.

“Memang ada keluarganya yang sudah pulang dari luar negeri. Informasinya dia tidak pernah pulang,”kata Walikota ditemui, Rabu (6/5).

Tim gugus tidak bisa melacak siapa rekannya kontak erat di pasar. Salah satu langkah

pencegahan penularan adalah memeriksa kesehatan pedagang lainnya yang radiusnya dekat dengan almarhumah.

Kata Walikota, pembatasan jam maupun penutupan Pasar Mandalika bisa juga dilakukan agar menekan penularan. Tetapi ini tergantung dari evaluasi atau penelusuran dari tim. “Untuk mengantisipasi penularan lebih luas. Bisa saja kita tutup,” tegasnya.

Pasar Mandalika sudah ditata dengan baik. Artinya, pedagang mulai menggunakan masker serta menjaga jarak dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Pembatasan aktivitas di Pasar Mandalika dipastikan mengganggu aktivitas ekonomi. Tetapi kesehatan masyarakat jadi prioritas.

Rencana penutupan Pasar Mandalika justru menuai pro dan kontra. Pedagang menilai akan kehilangan sumber pendapatan di tengah wabah pandemi.

“Gimana mau cari makan keluarga di rumah,” kata Ela, pedagang di Pasar Mandalika.

Pembatasan boleh saja diterapkan pemerintah, tetapi tidak sama sekali menutup aktivitas ekonomi masyarakat. Di satu sisi, pedagang banyak berasal dari luar Kota Mataram untuk mencari nafkah.

Sementara itu, Lukman mendukung langkah pemerintah menutup Pasar Mandalika dengan catatan demi menjaga kesehatan dan keselamatan pedagang. Meskipun disatu sisi, akan banyak pedagang yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan dari kebijakan itu.

“Daripada semakin banyak yang tertular. Mending ditutup saja,” pungkasnya. Sebelum penutupan itu, ia menyarankan agar pedagang yang dekat dengan SM dicek kesehatannya.

Selain itu, disiapkan fasilitas cuci tangan dan pedagang maupun pembeli mentaati instruksi pemerintah. (cem)

Tes Cepat Virus Corona

12 Warga Panarage Reaktif Mataram (Suara NTB) – Tim Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, melakukan rapid test atau tes cepat virus Corona secara massal di Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat. Sejumlah 12 orang dari 40 lebih warga diperiksa kesehatan reaktif.

Rapid test massal bermula saat ditemukan satu warga inisial SM positif Covid-19. SM diketahui meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, Rabu (6/5) malam. Keputusan rapid test

(Suara NTB/dok)

Hj. Dewi Mardiana Ariany

massal melihat kondisi lingkungan padat. Selain itu, SM tidak memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif terinfeksi virus Corona.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram yang juga Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menyampaikan, rapid test massal sudah dilakukan terhadap warga yang berada di radius terdekat dari kediaman SM (alm) di Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat. Hasilnya dari 40 orang lebih diperiksa di ant-

aranya 12 orang reaktif. Warga yang reaktif langsung dikarantina untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan atau swab.

“Sudah dikarantina dan akan dilakukan swab,” kata Nyoman dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra sebelumnya menyebutkan, dari hasil rapid test 10 orang di Panarage terkonfirmasi reaktif. Sementara, di Lingkungan Pelembaq belum dilakukan pemeriksaan menunggu pencanangan program penanganan Covid-19 ber-

basis lingkungan. Diketahui, 10 orang reaktif telah kontak langsung dengan SM (alm).

“Perhitungan epidemiologi 0,25 dari jumlah penduduk.

Artinya, jika diambil 150 penduduk dari tujuh orang yang sudah tracking,” jelasnya.

Meskipun hasil rapid test di Panarage bahwa 10 orang reaktif. Tetapi belum berani disimpulkan keseluruhnya positif Covid-19, karena harus di swab. Jack memprediksikan paling tidak ada dua orang yang positif.

Pemeriksaan kesehatan secara massal di dua lingkungan

akan dijadikan rule model dilakukan pembatasan sosial di tingkat lingkungan. “Ini implikasi dari penerapan PCBL,” ujarnya.

Jack menyampaikan, alat untuk pemeriksaan kesehatan masih kurang. Dia mengusulkan ke Bappeda untuk menyediakan anggaran membeli alat minimal untuk memeriksa 100 -150 sampel. Tanpa penambahan alat akan berat menangani virus tersebut. Sementara, eskalasi penularan sangat cepat.

“Kecepatan penularan Covid-19 lebih kencang daripada alat kita,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, Rabu (6/ 5) mulai mencanangkan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL). Program ini membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus.

Pencanangan program ini dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD, camat dan lurah se – Kota Mataram.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, program penanganan Covid-19 akan memberikan akselarasi serta panduan bagi tim gugus tugas sampai di unit kerja tingkat lingkungan dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Mataram.

Saat ini, Mataram dalam kondisi tanggap darurat.

Artinya, pemerintah bersama masyarakat sedang berperang melawan virus Corona. Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah, melainkan butuh keterlibatan masyarakat.

“Saat ini kita sedang berperang melawan Covid-19,” kata Mahfuddin, Rabu (6/5).

Mendukung pelaksanaan PCBL, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, akan membekali di masing – masing lingkungan dengan satu alat thermoscan, buku pedoman, pembagian 975 tempat cuci tangan untuk 325 lingkungan di Kota Mataram, serta alat semprot dan masker.

Walikota menyampaikan, Kota Mataram merupakan daerah yang paling banyak terpapar Covid-19 dari sepuluh kabupaten/kota di NTB. Sejauh ini, terkonfirmasi 101 kasus warga terinfeksi. Jika merujuk dari hasil studi epidemologi dari Universitas

Mataram, diprediksi puncak penyebaran virus pada pertengahan Mei dan Juni mencapai 300 orang terpapar.

“Kalau melihat kasus ini Kota Mataram sudah mampu menekan laju penularan pasien positif Covid-19,” katanya.

Ahyar justru mengkhawatirkan transmitter lokal bukal lagi dari klaster luar. Kondisi ini dibutuhkan gerakan yang masif, terstruktur, sistemik serta pengawasan yang ketat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Program PCBL dinilai sangat penting. Karena, program ini langsung melibatkan kepala lingkungan atau masyarakat dalam penanganan Covid-19 di tingkat lingkungan.

Pencegahan penyebaran sambung Walikota, sudah banyak langkah maupun anggaran yang disiapkan untuk memutus penularan. Akan tetapi, tidak ada artinya jika tidak mendapat dukungan dari warga masyarakat Kota Mataram.

Sementara itu, Danrem mengapresiasi langkah dari Pemkot Mataram yang memiliki ide atau inovasi penanganan Covid-19 dimulai dari tingkat terkecil yakni lingkungan. Penanganan dari tingkat bawah akan lebih efektif untuk melawan virus Corona.

“Saya mengapresiasi ide dari Pak Wali. Penanganan Covid-19 dimulai tingkat lingkungan kemudian bisa meluas ke tingkat kota,” ungkap Danrem.

Upaya pencegahan penularan Covid-19, TNI akan turut andil membantu pemerintah melaksanakan program. Seluruh Babinsa akan dikerahkan untuk mendukung program tersebut. Bahkan, Danrem tidak segan – segan mencopot atau mengganti Babinsa yang tidak bekerja dengan baik.

“Kalau ada Babinsa yang tidak bekerja maksimal di bawah, tolong lapor ke saya. Saya akan carikan pengganti yang lebih baik,”demikian tegasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PERALATAN PCBL - Dandim 1606 Lobar, Efrijon Scroll menyerahkan peralatan untuk dukungan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan ke Kepala Lingkungan Gebang, Rabu (6/5). Pemkot Mataram telah mulai mencanangkan PCBL. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 3

Satu Koperasi Dipersiapkan Jadi Eksportir Tempe Mataram (Suara NTB) NTB akan menjadi eksportir tempe melalui salah satu koperasi produksi di Kabupaten Lombok Barat. Syarat-syarat dan infrastruktur produksi tengah dipersiapkan. Harapannya, tahun ini ekspor tempe mulai dilakukan. Demikian Ketua Dewan Koperasi Nasional Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB, Mahmud Razak. Bekerjasama dengan Dewan Kedelai Amerika dan Forum Tempe Indonesia.

Permintaan tempe kata Mahmud Razak cukup tinggi. khususnya di Eropa dan Amerika. Belum lagi permintaan di dalam negeri.

Apalagi NTB adalah daerah pariwisata yang tingkat perkembangan hotel dan restorannya cukup tinggi. Untuk sampai kepada produksi dan ekspor, secara bersamaan tengah dipersiapkan klasternya. Mahmud Razak menyebut, ada sebanyak 128 podusen tempe, dan rumah produksi yang akan nantinya akan menjadi bagian dari koperasi tahu tempe ini.

“Sekarang sedang dibentuk klasternya di Lembar. Kop-

erasinya sudah ada. Sedang koordinasi-koordinasi aja di tingkat pusat, untuk pengurusan izin dan sebagainya. Untuk izin-izin limbahnya juga diproses,” ujarnya. Untuk memenuhi kualifikasi ekspor, tentunya dibutuhkan syaratsyarat. Misalnya, higienitasnya. Keberadaan koperasi tahu tempe ini dikembangkan dengan kerjasama salah satu investor luar. Tak tanggungtanggung, koperasi tahu tempe ini membutuhkan dana hingga Rp20 miliar.

“Kita kerjasama dengan investor untuk menciptakan seluruh sistem dalam klaster itu. saya belum koordinasi

dengan dinas (Dinas Koperasi),” ujarnya. Gagasan mengembangkan koperasi tahu tempe ini menyusul rumah tempe tempe yang sudah eksis mengekspor. Diantaranya di berbagai tempat di Jakarta, termasuk di Bogor. Koperasi tahu tempe di NTB ini saja yang menurutnya agak telat.

Padahal, potensinya cukup besar. Rencananya akan ekspor ke Asia, Amerika dan Eropa.

Mahmud Razak mengatakan, dengan infrastruktur produksi yang tengah dipersiapkan, dalam se-

hari produksi minimal 5 ton.

Rumah prpduksi ini juga tidak hanya memproduksi tempe untuk kebutuhan ekspor. Pasar-pasar lokal juga akan diisi, hotel, restoran dan masyarakat segmen tertentu.

Keberadaan klaster perajin tahu tempe ini, lanjut Mahmud, sekaligus didesain sebagai media edukasi kepada wisatawan. “Siapa yang mau tau cara produksi tahu tempe, dengan kualitas dan standar tinggi.

Bisa belajar di sana.

Kegiatan wisata-

nya juga akan tergerak. Kita tidak hanya mendorong sebatas produksi,” imbuhnya.

Beberapa turunan tempe sekaligus akan diproduksi.

Misalnya, keripik tempe, es krim tempe, dan jus tempe.

Untuk bahan baku, sepenuhnya menggunakan bahan baku kedelai impor. Kedelai lokal, diprioritaskan untuk pembuatan tahu. (bul)

Mahmud Razak (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ist)

KURMA - Kredit untung ramadhan, memberikan kemudahan bagi konsumen memiliki sepeda motor baru.

Honda Persembahkan Kredit Untung Ramadhan Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB selaku main dealer sepeda motor di wilayah NTB kembali memberikan program dalam menyambut bulan suci ramadhan. Program yang bertajuk “KURMA” atau Kredit Untung Ramadhan akan memberikan kemudahan bagi konsumen setia Honda dalam memenuhi impiannya untuk memiliki sepeda motor Honda. Program ini memberikan metode pilihan pembayaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bisa pilih DP ringan atau angsuran ringan.

Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB Kresna Murti Dewanto mengatakan, memasuki bulan suci Ramadhan 1441 H, Astra Motor NTB bersama jaringan Dealernya yang ada di seluruh wilayah NTB pada bulan Mei ini spesial memberikan program untuk masyarakat NTB. “Program KURMA atau Kredit Untung Ramadhan kami berikan untuk memudahkan konsumen kami dalam melakukan pembayaran motor impiannya. Cukup pilih mau DP ringan atau angsuran ringan.

Program KURMA periode Mei 2020 ini berlaku untuk seluruh tipe sepeda motor matic, misalnya untuk Honda Genio, cukup bayar 2,2 jutaan atau angsuran cuma 25 ribuan per hari. Atau mau Honda PCX 150, dengan cukup bayar 3,9 jutaan atau anguran cuma 38 ribuan per hari, konsumen Honda bisa langung membawa pulang motor impiannya.

Selain mendapatkan promo, pilihan pembayaran yang ringan, konsumen juga akan mendapatkan direct gift jaket secara langsung tanpa diundi. Promo ini berlaku pada 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 di seluruh Dealer Honda yang ada di NTB. Program KURMA atau Kredit Untung Ramadhan ini berlaku pada FIF finance, MPM finance dan Adira Finance.

Saat ini, Honda juga hadir untuk melayani konsumen setia Honda secara online. Konsumen yang tidak sempat untuk mampir ke Dealer kesayangannya cukup menghubungi Hotline NTB di nomor 081-917-90-8000. Nantinya customer care Honda akan menghubungkan konsumen ke Dealer terdekat dari area tempat tinggalnya.

Transaksi pelayanan seperti spesifikasi sepeda motor atau perhitungan kredit akan dilakukan secara online (telepon atau whatsapp) jadi akan lebih memudahkan konsumen untuk mengetahui terlebih dahulu spek-spek sepeda motor yang akan dibeli.

Namun apabila konsumen ingin yang lebih praktis, konsumen Honda cukup mendownload aplikasi “MotorkuX”, karena pada aplikasi tersebut sudah tertera lengkap untuk spesifikasi segala jenis tipe sepeda motor Honda termasuk harga motor, warna, teknologi dan perhitungan kredit juga.

“Sebagai bentuk apresiasi kami, harapannya dengan adanya program KURMA ini tetap menjadikan sepeda motor Honda sebagai motor kebanggan nomor satu di Indonesia khususnya di NTB,” tutup Kresna. (bul)

(Suara NTB/bul)

ANGKUTAN UMUM - Angkutan umum yang mendapatkan insentif akibat dampak Covid-19

Ribuan Sopir Angkutan di NTB Diberi Insentif Covid-19 dari Polri Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Polri menyalurkan bantuan dana sosial kepada ribuan sopir angkutan umum di Provinsi NTB. Bantuan untuk penanganan dampak Covid-19 ini disalurkan melalui BRI. “Nilainya 1 orang Rp600.000 setiap bulan. Diberikan selama tiga bulan,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonisu Zaremba Mustafa Kamal.

Anton mengatakan, Organda NTB sebelumnya telah mengusulkan 2.714 sopir an-

gkutan umum untuk diinjeksi dengan dana sosial ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Polri mengalokasikan kepada 5 ribuan sopir angkutan. Dana sosial ini disalurkan melalui Ditlantas Polda NTB, dan masing-masing Satlantas Polres di Kabupaten/Kota. Namun dengan mekanisme pemberian bantuan melalui rekening bank langsung.

Dari data Organda, di Kabupaten Lombok Barat jumlah sopir angkutan yang menerima 300-an orang, Kota Mataram 400-an orang, Lom-

bok Tengah 100-an orang, Lombok Timur 400-an orang.

“Di Pulau Sumbawa saya belum dapat laporan jumlah penerimanya,” ujarnya. Pemberian bantuan dana sosial ini, kata Anton kepada Suara NTB, dibarengi dengan kegiatan pelatihan dari masingmasing Polres. Jenis pelatihannya terkait keselamatan berlalu lintas yang baik. dilaksanakan hanya satu hari.

Kategori sopir angkutan penerima bantuan sosial ini datanya diterima dari masing-masing DPC Organda. DPC bisa saja

mengusulkan sopir angkutan perkotaan, sopir taksi, maupun sopir bus pariwisata. Demikian juga sopir angkutan pedesaan.

Bantuan ini, kata Anton, sangat menolong para sopir angkutan di tengah kondisi sepinya penumpang yang dilayani.

Apalagi tidak sedikit angkutan yang sementara ini diistirahatkan karena pertimbangan biaya operasional yang tidak sebanding dengan penghasilan. Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan perhatian kepada 197.000 sopir taksi, kernet, serta sopir

bus dan truk akan diberikan insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Program pemberian insentif bagi para sopir angkutan ini dilaksanakan oleh Polri melalui program keselamatan.

Dana yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai Rp360 miliar secara nasional.

Insentif bagi sopir angkutan ini diibaratkan seperti Program Kartu Prakerja yang mengombinasikan bansos dan pelatihan. Targetnya 197.000 pengemudi taksi, sopir bus, atau truk dan kenek. (bul)

Pengangguran di NTB Masih Didominasi Kebutuhan Listrik Pelabuhan Internasional Gili Mas Dipenuhi Lulusan SMK Mataram (Suara NTB) Jumlah angkatan kerja NTB pada Februari 2020 sebanyak 2.491,25 orang, meningkat sekitar 1,86 ribu orang dibanding Februari 2019 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebanyak 2.413,03 ribu orang, bertambah sebanyak 4,93 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu.

Sementara itu, jumlah pengangguran pada Februari 2020 sebanyak 78,22 ribu orang, mengalami penurunan sekitar 3,07 ribu orang dibanding Februari 2019. “TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di NTB pada Februari 2019 sebesar 3,27 persen turun menjadi 3,14 persen pada Februari 2020. Belum terhitung dampak Covid19. Nanti Agustus baru keliatan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono dalam keterangan resmi di kantornya, Selasa (5/5) kemarin.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk SMA Kejuruan merupakan yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lainnya.

Penganggur lulusan SMA Kejuruan pada Februari 2020 sebesar 6,97 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat Diploma I/II/III

(6,27 persen). Penduduk berpendidikan rendah yaitu SD kebawah dan SMP memiliki TPT paling kecil diantara semua tingkat pendidikan, yaitu masing-masing sebesar 1,63 persen dan 1,14 persen.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2020, penduduk NTB paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sekitar 854,29 ribu orang (35,40 persen), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masingmasing sebanyak 449,73 ribu orang (18,64 persen) dan 207,17 ribu orang (8,59 persen). Selama Februari 2019-Februari 2020, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada lapangan usaha Konstruksi (0,43 persen poin), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,29 persen poin), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,26 persen poin), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,12 persen poin).

Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada pada Jasa Pendidikan (0,56 persen poin), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,45 persen poin), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,20 persen poin). Dari seluruh penduduk bekerja pada Februari

2020, status pekerjaan utama oleh penduduk bekerja dengan yang terbanyak sebagai buruh/ pendidikan SD ke bawah yaitu karyawan/pegawai (31,90 pers- sekitar987,51 ribuorang (40,92 en), diikuti oleh status berusa- persen), berpendidikan SMP seha dibantu buruh tidak tetap/ banyak 348,13 ribu orang (14,43 buruh tidak dibayar (23,03 per- persen), SMA Umum sebanysen), pekerja keluarga (16,61 ak 508,86 ribu orang (21,09 perpersen), berusaha sendiri (16,17 sen), dan SMA Kejuruan sebanpersen), dan pekerja bebas (9,29 yak 154,94 ribuorang (6,42 perpersen). Sementara penduduk sen). Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan status bekerja berpendidikan tinggi berusaha dibantu buruh tetap (Diploma ke atas) sekitar memiliki persentase yang pal- 413,59 ribu orang (17,14 persing kecil yaitu sebesar 3 persen. en) mencakup 54,09 ribu orang Dalam setahun terakhir (2,24 persen) berpendidikan Di(Februari 2019 - Februari ploma I/II/III dan 359, 50 ribu or2020), peningkatan persentase ang (14,90 persen) berpendidipenduduk bekerja tertinggi ter- kan Universitas. (bul) dapat pada status buruh/ karyawan/pegawai (1,96 persen poin) danstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar (0,86 persen poin). Penurunan persentase penduduk bekerja terjadi pada penduduk berstatus berusaha sendiri (1,40 persen poin),pekerja bebas di nonpertanian sebesar 0,82 persen poin, pekerja keluarga/tidak dibayarsebesar 0,48 persen poin, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 0,08 persen poin,dan pekerja bebas di pertanian sebesar 0,04 persen poin.

Penyerapan tenaga kerja hingSuntono ga Februari 2020 masih didominasi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Di tengah pandemi Covid-19, PLN Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram terus mendukung program pembangunan peningkatan perekonomian pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya adalah penyambungan listrik untuk menunjang kebutuhan operasional Terminal Pelabuhan Internasional Gili Mas di Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

“Betul, listrik untuk Pelabuhan Gili Mas telah terpasang.

Daya awal yang kami butuhkan untuk sementara sebesar 555 kVA, namun akan terus berkembang seiring dengan kegiatan di pelabuhan,” Ujar Baharuddin, General Manager Pelindo III Lembar mengkonfirmasinya. Terminal Gili Mas yang dibangun ini rencananya akan difungsikan sebagai Terminal Multipurpose peti kemas dan juga untuk kapal pesiar (cruise).

Hal tersebut untuk mengantisipasi tingginya lalu lintas pengangkutan, baik penumpang maupun barang di Pelabuhan lembar. “Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia, jadi listriknya harus andal.

Saya juga apresiasi kepada PLN untuk kerjasama yang baik dalam upayanya melistriki Gili Mas,” jelas Baharuddin.

Dony Noor Gustiarsyah, Manager PLN UP3 Mataram mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan pasang baru Gili Mas, PLN membangun Jaringan

(Suara NTB/ist)

LISTRIK - Pemenuhan kebutuhan listrik Pelabuhan Internasional Gili Mas oleh PLN NTB Tegangan Menengah (TM) dan juga beberapa peralatan untuk kategori pelanggan TM. “PLN siap mendukung seluruh kegiatan untuk peningkatan perekonomian di NTB. Tidak hanya di Gili Mas saja, namun kebutuhan listrik di semua sector,” ungkap Dony. Dony juga menyampaikan bahwa di tengah kesiagaan Covid-19, layanan pasang baru, tambah daya maupun layanan khusus bagi masyarakat masih tetap dibuka.

Masyarakat tetap bisa melakukan permohonan pasang baru ataupun tambah daya melalui beberapa akses. Petugas yang melaksanakan penyambungan akan dilengkapi dengan APD dan

tetap melaksanakan protokol keamanan pencegahan penyebaran Covid-19. Dony juga mengimbau seluruh masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan layanan online PLN, yaitu melalui Contact Center PLN 123, instagram @pln123_official, twitter @pln_123, facebook PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendukung gerakan physical distancing.

“Mari sama sama berdoa supaya virus ini segera berakhir. Dan bersama kita doakan seluruh tim medis dan juga petugas PLN yang ada di lapangan agar senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya masing masing,” Tutup Dony. (bul)

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Aman dari Covid-19 DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan seluruh hewan ternak aman dari paparan Corona Virus Disease (Covid) 19. Semua ternak Lotim diyakini sehat dan sejauh ini belum pernah ada pengaduan yang mengarah pada adanya ternak yang turut terkena virus Corona.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Disnakeswan Lotim, drh. Hultatang kepada Suara NTB, Rabu (6/5).

Dia menjelaskan, virus Corona ini sesuai naman(Suara NTB/rus) ya seperti mahkota. Jenis Hultatang virus ini akan hinggap dan melakukan penetrasi dan reflikasi pada reseptor yang sesuai. Diibaratkan, seperti mur dan baut.

Menurutnya, manusia yang sudah terpapar Covid dan berinteraksi dengan ternaknya diyakini tidak akan bisa secara otomatis langsung menularkannya pada ternak tersebut. “Menyentuh ayam misalnya, tidak akan bisa ayam itu langsung terkena Corona,” ucapnya.

Pada hewan, kata Hultatang sebenarnya juga ada virus Corona. Akan tetapi jenisnya tidak sama dengan virus Corona 2019 yang saat ini sedang mewabah. Pada hewan di sebut jenis virusnya dinamakan alfa virus. Beda dengan yang sudah menjangkiti manusia itu disebut beta virus.

Pada hewan, sambungnya itulah yang dikenal dengan sebutan penyakit zoonosis. Seperti virus mers, sars atau virus flu burung yang dulu pernah menyebar. Apakah semua hewan yang ada di Lotim ada virusnya? Hultatang mengatakan tidak bisa menjawab sebelum dilakukan tes. “Sekarang apakah sapi ada virusya? kita belum tahu,” terangnya. (rus)

Pilkada di Tengah Covid-19, Najmul Akui Berat Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, mengakui pelaksanaan Pemilukada 2020 bagi para calon akan berat. Siapapun calonnya, akan menghadapi situasi yang tidak biasa dibandingkan pelaksanaan pilkada dua periode sebelumnya.

“Kalau misalnya Covid-19 masih seperti kondisi saat ini, dan kita harus berada pada situasi pembatasan diri, tentu pemerintah juga mengambil langkah - langkah yang masuk akal,” ujarnya kepada Suara NTB, belum lama ini.

Pemerintah bisa saja menetapkan Pilkada pada Desember, atau bahkan memundurkan lagi pada 2021. Pelaksanaan Pilkada bulan Desember masih bergantung pada situasi Covid-19 saat ini.

“Antara memundurkan lagi Pemilukada atau melaksanakan di bulan Desember (2020) secara virtual, ini kan serba berat,” tambahnya.

Masyarakat Lombok Utara di ambang proses demokrasi - Pilkada ketiga bulan Desember 2020 mendatang. Terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2020, menggaransi bahwa Pilkada bulan Desember hanya akan diundur apabila situasi bencana non alam masih berlangsung.

Dengan ketentuan itu, maka Pilkada Desember nyaris dipastikan akan terlaksana. Sayangnya, pelaksanaan ini pada situasi abnormal, di mana seluruh belahan dunia masih berjuang melawan virus Covid-19.

Menyikapi Pilkada pada situasi Covid, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmi Akhyar, memberi sejumlah wejangan.

Baginya pilkada masih belum pasti, apakah dilaksanakan bulan Desember 2020 ataukah diundur. Sebab akhir perjalanan Covid belum diketahui dalam rentang waktu satu bulan, dua bulan atau bahkan satu tahun ke depan.

Sehingga menurut Najmul Akhyar, pemerintah di dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan Pilkada akan sangat berhati-hati. Pemerintah juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada hari Pilkada itu dilakukan.

Di sisi lain, Najmul Akhyar sebagai pemimpin di daerah dituntut untuk konsen mengajak masyarakat menahan diri untuk menjaga jarak dan kontak sosial. Dengan segala keterbatasannya, Najmul dengan rendah hati mengajak seluruh masyarakat menyerahkan seluruh proses perjalanan demokrasi hanya kepada Allah. Ia juga mempercayai, pemerintah pusat akan mengambil langkah terbaik untuk mengatur jalannya pilkada di daerah. (ari)

Pemdes Jagaraga Uji Publik Data Penerima BLT

Giri Menang (Suara NTB) Tak mau terjadi permasalahan dan gejolak di tengah masyarakat akibat bantuan Corona khususnya bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD), pihak pemerintah Desa (Pemdes) Jagaraga Kecamatan Kuripan pun melakukan langkah-langkah antisipasi.

Pelaksana Tugas Kepala Desa (Kades) Jagaraga Iskandar, S.Sos., menegaskan, untuk menjamin transparansi BLT senilai Rp 600 ribu per bulan ini, (Suara NTB/her) Pemdes setempat melakuIskandar kan uji publik sebelum menyalurkan bantuan tersebut. Pihak desa akan mengumumkan calon penerima bantuan agar diketahui dan dikroscek langsung oleh masyarakat. Untuk BLT di desa ini mengutamakan kepada warga yang berhak, seperti sangat miskin, orang tua jompo dan memiliki penyakit berat. Kelompok ini dinilai sangat terdampak Covid-19 tersebut.

Pihaknya, tambahnya, sudah menghitung bantuan BLT dari DD mengacu amanat Peraturan Kemendes dan Perbup. Di mana kalau DD di atas Rp 1,2 miliar, maka jumlah BLTnya 35 persen. Setelah dihitung jumlah sasaran yang mampu diakomodir sebanyak 372 KK dengan rincian per bulan Rp 600 ribu, total anggaran yang diperlukan Rp 669.600 untuk BLT. Proses penentuan penerima bantuan ini sesuai dengan ketentuan yakni diadakan musyawarah dusun dan desa.

Hasil musyawarah desa meminta kepada dusun untuk melakukan musyawarah dusun. Sejauh ini di desanya sudah dilakukan musyawarah dusun dan desa dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda, tokoh wanita, RT dan didukung Tim Satgas.

Hasilnya, dari 14 kriteria tersebut tidak mungkin diterapkan di desa, sehingga diambil 7-8 kriteria penerima BLT. “Yang jelas kita utamakan orang tua Jompo, warga paling miskin dan warga yang memiliki penyakit menahun. Pokoknya yang terparah dari yang paling parah kita utamakan untuk penerima BLT DD,” jelas Iskandar. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

PSBB, Lobar Akui Berat Giri Menang (Suara NTB) Terkait dengan permintaan Gubernur NTB yang minta Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemkab Lobar segera mengambil sikap. Hasil hitungan pihak Pemda untuk PSBB selama 20 hari butuh anggaran mencapai Rp187,5 miliar lebih. Karenanya, Pemda Lobar lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Desa dan Lingkungan (PSBD dan PSBL).

“Untuk Pemkab Lombok Barat, saya kira termasuk Kota Mataram, sepertinya berat untuk melakukan PSBB sesuai arahan Pak Gubernur,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas Protokol Lombok Barat, H. Saiful Ahkam.

Menurutnya, jika PSBB diberlakukan maka Pemkab Lombok Barat harus mengalokasikan anggaran yang bisa menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan untuk 685 ribu jiwa lebih atau lebih dari 250 ribu Kepala Keluarga.

“Kecuali APBD Provinsi bisa

ikut fokus membantu penuh, tapi saya pun tidak yakin karena saat rakor kemarin pun itu tidak jelas,” kata Ahkam.

Menurut Ahkam jika PSBB diberlakukan, maka Pemkab Lobar harus mampu menyediakan dan mensuplai kebutuhan pangan dan itu pun harus diantarkan dari rumah ke rumah.

“Jumlahnya sangat besar. Jika PSBB berlaku 20 hari saja, maka setiap KK harus diantarkan sembako. Katakanlah Rp250 ribu per minggu, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp187,5 miliar. Nah kita saja

sudah pusing dengan refocusing dan realokasi Rp60 miliar, apalagi Rp187,5 miliar. Uangnya dari mana?,” keluh Ahkam.

Senada dengan Ahkam, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid juga menegaskan jika kebijakannya adalah PSBB, maka harus diberlakukan dengan skala lebih besar, yaitu seNTB atau minimal se-Pulau Lombok. “Saya bukan menolak, tetapi kalau mau memberlakukan PSBB harus se Pulau Lombok. Pemprov NTB tidak bisa melakukannya secara parsial hanya untuk Kota Mataram

(Suara NTB/her)

H. Saepul Ahkam dan Kabupaten Lombok Barat saja, melainkan harus menyeluruh.” kata Fauzan sambil mencontohkan kawasan Lombok yang akses antar Kabupat-

en/ Kota yang masih sangat terbuka satu dengan lainnya.

Fauzan juga meyakini kebijakan PSBB itu harus mempertimbangkan aspek ekonomi, kesiapan aparatur, serta pembiayaannya oleh pemerintah.

“Harus kita hitung semua pembiayaannya, baik secara ekonomi, dan kondisi aparatur kita, “ ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah memiliki pandangan yang sama. Ia menilai Pemkab Lombok Barat belum mampu untuk menjalankan PSBB. “Kita belum mampu dari sisi keuangan untuk memberlakukan PSBB karena harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari ketersediaan pangan dan dampak yang akan muncul. Yang paling utama adalah kesiapan dari segi anggaran yang harus dimiliki,” terangnya. (her)

Sembuh, Tiga Pasien Positif Covid-19 Dipulangkan

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy bertemu dengan investor asal Singapura yang tertarik mengembangkan bisnis di Sembalun, Rabu (6/5).

Investor Singapura Berminat Berinvestasi di Sembalun

Selong (Suara NTB) Investor asal Singapura berminat berinvestasi mengembangkan bisnis pariwisata di Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Investor yang dipimpin tim konsultan Aisyah Muhammad ini melirik Cemara Siu Sembalun dan pengembangan hortikultura Sembalun.

Bahkan, Rabu (6/5) menemui Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy di ruang kerjanya.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP), Iswan Rakhmadi menerangkan, pimpinan rombongan konsultan investor Singapura, Aisyah Mu-

hammad telah menerangkan beberapa konsepnya untuk mengembangkan Cemara Siu. Pertama, ujarnya, kawasan seluas lebih dari satu hektar milik pemerintah daerah Kabupaten Lotim akan dikembangkan dengan sistem kerjasama pemanfaatan. Melalui pola kerjasama ini, tidak hanya berdampak terhadap perekonomian masyarakat Sembalun tapi juga memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. ‘’Mengenai ketertarikannya pada hortikultura, investor ini berencana memanfaatkan kawasan agro

Sembalun,’’ terangnya.

Menyambut minat investasi investor Singapura ini, Bupati H M. Sukiman Azmy mengatakan, pentingnya menyelaraskan konsep dan target pengembangan kawasan. Perlu diperhatikan pula faktor sosial ekonomi masyarakat agar pengembangan investasi ke depan bisa lebih terintegrasi.

Bupati berharap kerjasama pengembangan kawasan Sembalun itu dapat segera terwujud. Kehadiran investasi dapat dengan segera memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Lotim. (rus)

Pengadaan Masker, PKK Lobar Berdayakan UP2K Desa

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menegaskan PKK ikut turun membantu keluarga positif Covid-19. Dalam hal ini, PKK memberikan sembako, masker, makanan siap saji, vitamin dan susu. ‘’Sampai saat ini sudah terbagi 250 paket masker di setiap desa di Lombok Barat. Selain itu, PKK juga akan memberdayakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa untuk pengadaan 30 ribu masker,’’ ujarnya saat telekonferensi dengan Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota Se NTB terkait pembinaan dalam penanganan Covid-19 di Ruang Jayengrana, Rabu (6/5).

Pihaknya bekerjasama dengan organisasi-organisasi wanita yang berada di Lobar bersama-sama menyisir langsung masyarakat yang terdampak covid-19 yakni keluarga yang positif guna memberikan bantuan berupa sembako dan masker masing-masing desa

buat daya tampung ruang isolasi RSUD Praya penuh. Sehingga perlu untuk dikurangi.

“Setelah kita melakukan diskusi dengan tim kesehatan RSUD Praya, semua pasien positif yang sembuh tetap akan kita pulangkan. Selain karena faktor kenyamanan bagi pasien juga karena kondisi ruang isolasi sudah mulai penuh. Sehingga perlu untuk dikurangi,” jelasnya.

Kalau dipaksanakan, tetap merawat pasien dalam kondisi ruang isolasi yang hampir penuh, dikhawatirkan bisa memicu penyebar luasan virus Corona. Sehingga dengan pemulangan pasien tersebut maka saat ini total RSUD Praya masih merawat 25 orang pasien. Dengan rincian, 18 pasien positif Corona dan sisanya ada yang berstatus PDP serta ODP. “Harapan kita semua, semoga tidak ada lagi pasien positif tambahan,” tandas Yudha, seraya menambahkan seluruh pasien yang masih dirawat tersebut sudah menjalani uji swab.

Namun masih menunggu hasil.

Sehingga belum bisa dipastikan kapan akan dipulangkan.

Kecuali sisa empat orang pasien positif yang akan menjalani uji swab sekali lagi, esok (hari ini,red). Pihaknya berharap hasil uji swab bisa segera diketahui. Sehingga keempat pasien yang sebelumnya direncanakan pulang tersebut bisa segera diketahui kondisi kesehatannya.

Terpisah, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., menambahkan selain pasien positif yang sembuh dari RSUD Praya ada juga 12 orang yang selesai menjalani masa karantina.

“Mereka ini juga akan ikut dipulangkan,” imbuhnya. (kir)

Pencairan DAU Ditunda, Loteng dalam Tekanan (Suara NTB/ist)

TELEKONFERENSI - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menggelar telekonferensi dengan Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Rabu (6/5). dengan jumlah 250 paket per desa. TP PKK bekerja sama dengan Pemkab Lobar mengunakan anggaran yang akan diberikan senilai Rp75 juta untuk membantu keluarga korban positif covid-19.

Tidak hanya itu, TP PKK bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan guna memberikan support kepada tenaga medis, terutama kepada puskesmas dan rumah sakit terdampak dengan memberikan makanan siap saji, vitamin, dan susu.

Di samping itu memberdayakan UP2K desa dengan memberikan pekerjaan berupa pengadaan 30.000 masker yang

nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional secara gratis. TP PKK Lombok Barat juga aktif memberikan sosialisasi kepada PKK Desa sampai dusun tentang perilaku hidup bersih dan sehat secara terus semenjak sebelum merebaknya Covid-19 ini.

Terutama pada merebaknya Covid-19 TP PKK mensosialisasikan sosial distancing, menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, meningkatkan imunitas dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. (her)

jumlah pasien sembuh terus bertambah meskipun terjadi penambahan pasien baru yang terkonfirmasi positif.

“Kesembuhan pasien merupakan bukti jika kita berhasil melakukan penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif Covid19,”terangnya, Kamis (7/5).

Dikatakannya, sebanyak 32 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tersebar di 13 kecamatan, di antaranya Kecamatan Aikmel 5 orang, Pringgasela 3 orang, Masbagik 1 orang, Sikur 1 orang, Sakra 6 orang, dan Jerowaru 2 orang. Selanjutnya Kecamatan Sambelia 2 orang, Pringgabaya 3 orang, Wanasaba 1 orang, Suralaga 2 orang dan Kecamatan Selong 2 orang.

Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini berjumlah 172 orang, seban-

yak 113 dirawat di RSUD Selong dan RSUD Labuhan Haji, 60 orang selesai dalam pengawasan dan 53 orang masih dalam pengawasan. Untuk 59 orang yang diisolasi di rusunawa dan Ponpes Aik Nyambuk Aikmel, 3 orang selesai dalam pengawasan dan 56 orang masih dalam pengawasan.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 1.726 orang, ODP mandiri 1.673 orang dan 53 orang di Rusunawa Labuhan Lombok.

Begitupun untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1.194 orang, OTG mandiri 1.166 orang dan di Rusunawa 28 orang.

Sementara untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 14.810 orang, selesai isolasi 13.252 orang dan masih menjalani isolasi sebanyak 1.558 orang. (yon)

Jumlah Pasien Sembuh di Lotim Terus Bertambah

Selong (Suara NTB) Penanganan kasus virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) begitu terasa. Jumlah pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh terus bertambah. Bahkan dari 32 kasus terkonfirmasi positif, 18 dinyatakan sembuh dan 14 masih positif. Sementara untuk kasus meninggal masih nihil hingga, Kamis (7/5).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, menyampaikan jika kesembuhan pasien positif Covid-19 merupakan angin segar bagi semua pihak dalam menghadapi Covid-19. Artinya selama pasien itu menjalani karantina maupun isolasi mandiri disertai penerapan pola hidup yang sehat, maka kesembuhan dapat diraih. Terbukti, saat ini

Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga pasien positif corona (Covid-19) yang sudah menjalani perawatan di RSUD Praya sejak dua pekan yang lalu, Kamis (7/5) kemarin, akhirnya diperkenankan pulang. Setelah menjalani dua kali uji swab terakhir, hasilnya dinyatakan negatif dan dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Praya. Pemulangan para pasien tersebut dilakukan bersamaan dengan pemulangan belasan warga yang menjalani karantina terpusat lainnya.

Ketiga pasien tersebut sesuai informasi yang diterima Suara NTB, masing-masing N (20) Desa Sepakek Pringgarata, AK (54) asal Desa Jelantik Jonggat dan MIS (37) Desa Mantang Batukliang. “Sebenarnya ada tujuh pasien yang direncanakan akan dipulagkan hari ini (Kamis kemarin,red), tapi akhirnya diputuskan hanya tiga orang saja,” ungkap juru bicara RSUD Praya, dr. Yudha Permana, Kamis sore kemarin.

Adapun empat orang sisanya, masih akan menjalani uji swab sekali lagi. Untuk meyakinkan kondisi pasien bersangkutan. Agar sesuai protap yang ada dan tidak memicu polemik dikemudian hari.

Selain ketiga pasien tersebut, pihak RSUD Praya juga akan memulangkan tiga orang yang berstatus PDP dan ODP. Dua diantaranya masih anakanak yakni HA dan JT. Dan, satu pasien ODP wanita dewasa, SZ. “Sehingga total ada 6 orang pasien yang dipulangkan pihak RSUD Praya,” jelasnya.

Dengan dipulangkan para pasien tersebut maka sedikit tidak bisa mengurangi beban ruang rawat isolasi RSUD Praya. Pasalnya, total RSUD Praya merawat 31 pasien positif, PDP dan ODP. Hal itu mem-

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang dalam tekanan hebat menyusul ancaman penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) serta bagi hasil pajak oleh pemerintah pusat sebesar 35 persen setiap bulannya. Ancaman penundaan ini disebabkan Pemda Loteng terlambat menyampaikan laporan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 ke pemerintah pusat.

Pasalnya, keterlambatan pencairan DAU serta bagi hasil pajak tersebut bisa berimpliasi luas pada tertundanya pembayaran program yang bersumber dari DAU dan bagi hasil pajak. Termasuk pembayaran gaji ASN di daerah ini. Di satu sisi, Pemkab Loteng juga diharuskan untuk tetap menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pemkab Loteng setiap bulan menerima transfer DAU dan bagi hasil pajak dari pemerintah mencapai sekitar Rp 50 miliar lebih. Sebagian besar di antaranya digunakan untuk membayar gaji ASN di daerah ini. “Jadi kalau ditunda pencairannya sekitar 35 persen, jelas akan berdampak luas bagi daerah,” aku Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., Rabu (6/5).

Untuk itu, Pemkab Loteng sudah bersurat ke pemerintah pusat guna menjelaskan kondisi riil yang terjadi, jika refocusing dan realokasi APBD Loteng untuk penanganan Covid19 belum bisa tuntas dilakukan bukan karena disengaja.

Tapi karena memang ada beberapa pos belanja daerah yang realokasi anggarannya belum mencapai 50 persen.

“Hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 kita baru sekitar 40 persen dari target 50 persen yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kita belum

bisa menyampaikan laporan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sampai saat ini Pemkab masih melanjutkan rencana refocusing dan realokasi APBD tahun 2020. Guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng masih terus melakukan penyisiran terhadap pos-pos anggaran belanja daerah yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencari potensi anggaran yang bisa dirasionalisasikan kembali.

“Seluruh anggaran belanja dinas, kecuali yang bersifat wajib seperti gaji dan biaya operasional, seperti untuk BBM, listrik serta air, sudah ditarik.

Termasuk untuk honor kegiatan serta biaya perjalanan dinas, seluruhnya sudah dibabat habis,” terangnya.

Meski begitu, Pemkab Loteng masih berupaya mencari pos anggaran lainnya untuk dirasionalisasikan. Walaupun diakuinya, cukup berat. Mengingat kondisi anggaran daerah yang sudah begitu sulit.

“Ibaratnya, kita memeras air dari batu. Tapi bagaimana pun karena itu sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, maka mau tidak mau kita harus lakukan. Meski konsekuensinya akan banyak program daerah yang harus dikorbankan,” ujarnya.

Bahkan di banyak OPD, anggaran yang tersisa hanya untuk gaji pegawai saja dan untuk BBM serta keperluan pokok saja. Kalau yang lain sudah ditarik seluruh untuk anggaran penanganan Covid-19.

Disinggung berapa alokasi anggaran penanganan Covid19 hasil dari refocusing dan realokasi yang sudah tersedia, Nursiah masih enggan mengungkapkan, karena tahapannya masih berlangsung. Tapi yang jelas belum mencukupi kebutuhan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 5

Bupati dan Gugus Tugas Lepas Pemulangan Tiga Orang Sembuh dari Covid di RSMA

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes (kiri) didampingi anggota Komisi II, Ridwan dan lainnya saat memimpin rapat dengar pendapat terkait stabilisasi harga komoditi pertanian.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, bersama Tim Gugus, Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, SIK, Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, Kepala Dinas Ksehatan, Drs. H. Didi Darsani A.Pt dan lainnya, melepas pemulangan tiga orang yang sembuh dari Covid-19.

Setelah dari dua kali hasil pemeriksaan swab negatif, di RSMA, Rabu, 6 Mei 2020. Ke-

tiganya berasal dari Labuan Bontong kcamatan Tarano.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, berharap ketiga orang pasien yang telah dinyatakan sembuh tersebut bisa menjadi perpanjangan lidah pemerintah. Untuk ikut menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bahaya penularan virus korona. Namun penyakit tersebut bisa disembuhkan dan bukan aib.

“Bupati meminta, mereka dapat mensosialisasikan himbauan pemerintah untuk pencegahan penularan covid.

Karena Bupati yakin, mereka adalah orang orang yang dipercaya masyarakat karena pernah mengalami positif covid,”terang Arif.

Selain itu juga, menjalankan imbauan pemerintah untuk kebaikan bersama merupakan salah satu bagian dari ibadah karena menjauhi mudarat. Anjuran pemerintah seperti cuci tangan, menghin-

dari kerumunan di tempat tempat umum, jaga jarak, selalu memakai masker dan lainnya diharapkan dapat dilaksanakan. Untuk memutus rantai penyebaran virus korona ini.

Bupati juga mengapresiasi tim medis yang telah bekerja semaksimal mungkin.

Serta mengapresiasi pula para pasien yang telah menjalankan prosedur penyembuhan secara baik sehingga dapat sembuh total.

Diketahui, berdasarkan rilis Sekda NTB tertanggal 5

Mei 2020, ketiga pasien yang dinyatakan sembuh asal Sumbawa yakni, Pasien nomor 73, an. Tn. S, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; Pasien nomor 74, an. Tn. AS, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; Pasien nomor 75, an.

Tn. H, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. (arn/*)

Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian, Dewan Keluarkan Rekomendasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk mengamankan harga komoditi pertanian terutama gabah dan jagung ditengah pandemi Covid saat ini. Diantaranya, meminta Pemkab untuk mengawal harga pokok penjualan komoditi petani. Termasuk kepada Perum Bulog agar harga pokok penjualan komoditi sesuai dengan harga acuan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, rekomendasi tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog Kabupaten Sumbawa, dan PT. Seger beserta sejumlah perwakilan petani, Rabu (6/5) kemarin. Terkait stabilitas harga jagung dan beras.

Rekomendasi tersebut, diantaranya, meminta Kepada Perum Bulog untuk mempercepat penyerapan hasil panen.

Sesuai dengan harga pokok penjualan yang berlaku, dan menginventarisir mitra kerja Perum BULOG di masingmasing kecamatan untuk dipublikasi secara meluas. Meminta kepada Pemkab untuk memperhatikan program asuransi petani sebagai perlindungan dan solusi antisipasi kerugian akibat terjadinya gagal panen petani.

Selanjutnya, meminta kepada Pemkab untuk mengajukan permohonan penangguhan pembayaran fasilitas kredit pinjaman petani kepada pihak perbankan. Serta kepada Dinas Pertanian untuk ikut memantau dan menyeragamkan proses pengecekan (tester) nilai kadar air komoditi hasil panen petani. “Pada prinsipnya, harga mestinya tetap mengacu kepada HPP. Kemudian skarang ini juga banyak terjadi gagal panen akibat kekeringan perlu ada atensi dari pemerintah,”tukaasnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Muhammad Yasin Musamma SAP, menambahkan Bulog selaku perpanjangan tangan pemerintah harusnya dapat mengamankan harga gabah dan jagung. Melalui mitra kerjanya yang ada di Sumbawa hendaknya dapat membantu Petani. “Kami (dewan) perlu mengetahui semua mitra kerja Bulog. Sehingga bila ada rakyat atau petani yang mengeluhkan harga dapat langsung berkoordinasi dengan mitra Bulog,” terangnya. (arn)

Dewan Desak Pemkab Sumbawa Terapkan Protokol Covid-19 di Pasar Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes mendesak Pemkab Sumbawa melalui dinas teknis, segera menerapkan standar protokol Covid-19 di pasar. Seperti penyediaan tempat cuci tangan dan pembatasan pintu masuk pasar.

Hal itu disampaikannya, usai pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan (Dikes) dan Satuan Polisi Pamong Ptaja, Rabu (6/5). Mengingat pasar adalah satu pusat kerumunan dari berbagai latar belakang.

Sementara protokol kesehatan sejauh ini belum terlihat diterapkan. “Makanya, penting segera diterapkannya protokol kesehatan di semua pasar yang ada di Sumbawa. Apalagi mengingat transmisi lokal sudah terjadi di Sumbawa.

Sekarang ini, sejumlah kecamatan, terakhir di wilayah barat telah berubah menjadi zona merah covid,”terangnya.

Protokol kesehatan dimaksud, lanjut Berlian, minimal disediakannya tempat cuci tangan di pasar. Kemudian membuat portal di pintu masuk pasar. Untuk pembatasan keluar masuk seklaigusscrining suhu tubuh masyarakat yang keluar masuk pasar. Hal ini juga untuk mmpermudah pengawasan. Selanjutnya, prlu adanya kehadiran petugas dari Dikes untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan. “Di pasar, masih banyak yang tidak memakai masker. Sementara aturannya sekarang wajib pakai masker setiap hari. Ini harus disikapi oleh pemerintah. Jangan hanya pungut pajak, tetapi kesehatan masyarakat tidak diperhatikan,”cetus Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa ini.

Artinya,butuhkerjasama semua pihak dalam meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus korona. Bappenda dan OPD terkait lannya pun meerspons hal ini dan berjanji segera menerapkan protokol kesehatan di pasar. (arn)

83 Kasus DBD Ditemukan di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat, mencatat dalam empat bulan terakhir sekitar 83 Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berhasil ditangani. Jumlah inipun meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 31 kasus. Kecenderungan kasus ini meningkat lantaran cuaca yang tidak menentu (hujan dan panas).

“Memang tren kasus DBD cenderung meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 di bulan yang sama . Meski kasusnya meningkat, kami belum memasukkan dalam kondisi luar biasa (KLB) karena tidak menimbulkan korban jiwa,” ungkap Kepala Dikes melalui Kabid Pencegahan penyakit tidak menular (P2M) H. Yusfi Khalid SKM kepada Suara NTB, kemarin.

Faktor lain sehingga kasus ini merebak yakni perilaku hidup dari masyarakat yang kurang menjaga kebersihan. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan saat ini, masyarakat lebih mementingkan menggunakan masker untuk menangkal covid19 dibandingkan dengan DBD. Buktinya lingkungan rumah tetap dibiarkan kotor dan tidak ada pengurasan bak kamar mandi secara rutin yang menjadi tempat perkembang biakan nyamuk tersebut. “Sebenarnya dua penyakit ini sama-sama menular, tetapi DBD seolah-olah kita tinggalkan padahal dampaknya juga bisa menyebabkan kematian,” sebutnya.

Persoalan tumpukan sampah yang tidak terangkut juga menjadi faktor lain sehingga kasus ini merebak. Karena banyak ditemukan di lapangan tumpukan sampah minuman gelas yang menampung air hujan hingga berhari-hari tidak kunjung dibersihkan. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat fatalitas kasus ini (sampai meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan baik itu kesehatan badan dan lingkungan.

“Kami akan terus mengoptimalkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga lebih waspada terhadap kasus DBD. Kami juga berharap agar masyarakat bisa melakukan PSN secara mandiri sehingga kasus ini bisa ditekan,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

BLOKADE JALAN - Massa Aliansi Serikat Tani (AST) saat memblokade jalan negara di Desa Madaprama. Mereka menuntut pemerintah daerah mengoptimalkan harga jagung dari Rp2.900/Kg menjadi Rp3.950/Kg, Rabu (6/5).

Tuntut Optimalkan Harga Jagung, Aliansi Serikat Tani Blokade Jalan

Dompu (Suara NTB) – Massa Aliansi Serikat Tani (AST) Kabupaten Dompu, menggelar aksi demonstrasi dengan memblokade jalan negara di Desa Madaprama, Rabu (6/5). Mereka menuntut agar pemerintah daerah mengoptimalkan harga jagung di tengah pandemi Covid-19 ini. Aksi yang menuai kemacaten panjang itu berujung penyegelan tiga gudang penyerap komoditi unggulan tersebut di Kecamatan Manggelewa.

Koordinator Lapangan, Habil dalam orasinya menegaskan, aksi ratusan petani dari berbagai Desa/Kelurahan di beberapa kecamatan ini buah keresahan masyarakat atas merosotnya harga jagung kering panen. Untuk 1 Kg jagung kini hanya berani diambil pengepul Rp2.900 dari sebelumnya Rp3.950. Penurunan harga yang cukup signifikan itu, kuat dugaan ulah oknum pen-

gusaha gudang dan pemangku kebijakan dengan memanfaatkan isu penyebaran Covid-19.

Kalaupun terbukti pengaruh pandemi Covid-19, menurutnya tidak tepat pemerintah daerah menutup mata akan jeritan para petani saat ini. Karena dengan harga pembelian Rp2.900/Kg itu memastikan mereka mengalami kerugian besar.

Alternatifnya, pemerintah harus membeli sendiri jagung petani lewat Perusahaan Daerah (Perusda) dengan harga awal Rp3.950/Kg. “Jikalau terus diberikan kewenangan pada investor, kami menduga ada monopoli harga,” ungkapnya.

Sebagai salah satu program unggulan, persoalan harga ini mestinya dibuatkan aturan baku dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sehingga tidak tiap tahun muncul gelombang protes dari masyarakat.

Jika beberapa hal tersebut bisa dipenuhi pemangku kebijakan selaku pembuat program, Habil meyakinkan tingkat kesejahteraan petani akan jauh lebih baik. Namun ketika sebaliknya, dipastikan investor tidak akan bertahan lama di

400 Penerima BST Belum Terakomodir Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini tersisa 400 keluarga penerima program Bansos Tunai (BST) yang belum masuk data Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab proses verifikasi dan validasi terhadap mereka terus dilakukan supaya tidak menimbulkan masalah nantinya. Proses verifikasi ditargetkan hari jumat sudah tuntas untuk kembali dilaporkan ke Kemensos.

“Memang masih ada 400 keluarga yang belum terakomodir datanya ke Kemensos dari jumlah kuota yang diberikan sebanyak 8.600 keluarga. Kami tentu akan terus berupaya agar verifikasi tersebut bisa segera tuntas dan mereka yang membutuhkan bisa segera mendapatkan manfaat,” ungkap Kadisos, dr.

H Syaifuddin kepada Suara

NTB, kemarin.

Dikatakannya, ribuan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni. Bahkan sampai saat ini sudah sekitar 21 persen yang sudah mendapatkan bantuan tersebut dengan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Khususnya bagi yang memiliki rekening di BNI dan BRI. Sementara bagi warga yang tidak memiliki rekening akan disalurkan melalui Kantor pos setempat.

“Memang sudah ada beberapa masyarakat yang sudah menerima bantuan yang ditransfer melalui rekening masing-masing sebesar Rp600 ribu,” terangnya. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19. .

Ia menambahkan, selain

program tersebut masyarakat yang terdampak Covid-19 juga akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dan JPS Pariri dari Daerah dengan angka yang sama (Rp600 ribu).

Hanya saja untuk saat ini, verifikasi dan validasi data masih harus dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Khususnya di penerima JPS Pariri (daerah). Tim verifikasi bersama kepala desa juga sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dan ditargetkan bisa segera tuntas.

“Data penerima sudah kita miliki tinggal kita cek di lapangan untuk memastikan. Kami juga menargetkan dalam waktu dekat verifikasi tersebut sudah tuntas karena kita juga dibantu oleh desa,” pungkasnya. (ils)

Bima Minta Waktu Verifikasi Ulang Penerima JPS Gemilang Tahap II Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) meminta waktu untuk melakukan verifikasi ulang penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II agar datanya benar-benar valid.

Permintaan itu disampaikan oleh Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, setelah mengevaluasi penyaluran JPS Gemilang tahap I yang hingga kini masih beproses.

“Harapan kedepan data harus valid. Kami meminta waktu untuk melakukan verifikasi ulang,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (7/5).

Sirajuddin mengaku verifikasi dan validadi ulang tersebut bertujuan agar warga atau Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bima yang menerima bantuan JPS Gemilang bisa tepat sasaran serta tidak terjadi tumpang tindih data.

“Biar tepat sasaran dan bantuan diberikan kepada yang berhak menerima,” katanya.

Karena penyaluran JPS Gemilang tahap I di Kabupaten Bima ada sejumlah Desa yang mengeluhkan ke Dinsos setempat lantaran jumlah KK yang menerima bantuan tidak merata dengan desa lainnya.

“Ada Desa yang mengeluh-

kan warganya yang terkover dalam JPS hanya belasan dan membandingkan dengan Desa yang lainya yang jumlahnya puluhan hingga ratusan KK,” ujarnya.

Agar tidak terjadi memunculkan kecemburuan sosial dan berlarutnya persoalan yang justru menghambat penyaluran bantuan, pihaknya langsung mematok jumlah bantuan JPS Gemilang masing-masing 46 KK perdesa.

“191 desa di Kabupaten Bima kita pukul rata masingmasing 46 KK perdesa. Jadi totalnya ada 8.786 KK di Kabupaten Bima yang dapatkan JPS Gemilang tahap I,” pungkasnya. (uki)

wilayah ini. “Apabila harga jagung ini tidak dinaikan, investor kita usir,” tegasnya.

Bupati Dompu, Drs. H Bambang M. Yasin yang akhirnya memutuskan menemui massa aksimenjelaskan, jagung sudah memiliki patokan harga dari pemerintah pusat, yakni Rp3.150/Kg. Sampai pertengahan April kemarin rata-rata harga jagung masih diatas HPP dengan luas area panen sudah mencapai 50.000 Ha. Sisanya sekitar 20.000 Ha dengan sebaran di Kecamatan Kempo, Pekat dan sebagian kecil di Woja dan Manggelewa.

Menyikapi persoalan harga yang kini dikeluhkan petani, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar mengizinkan Bulog menyerap hasil panen jagung petani un-

tuk mengamankan harga. Namun sayangnya, sampai hari masih belum ada kesimpulan.

“Sampai hari ini saya belum dapat jawaban dari Bulog. Pemerintah daerah Kabupaten Dompu tidak punya uang untuk membeli jagung yang banyak itu. Kalau mau gunakan uang pemda kami harus meminta persetujuan Presiden,” jelasnya.

Tak puas mendengar jawaban Bupati atas persoalan krusial yang dialami petani tersebut, massa AST lantas memutuskan bergeser untuk menyegel tiga gudang jagung di Kecamatan Manggelewa. Sementara Bupati HBY ditengah situasi yang kembali memanas dengan pengawalan ketat aparat langsung bertolak ke Pendopo. (jun)

Bupati KSB Minta Penundaan Pembangunan Smelter AMNT Jangan Terlalu Lama Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin angkat bicara mengenai permintaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mengajukan penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga hingga 18 bulan ke Kementerian ESDM. Menurut bupati, meski kewenangan pemberian waktu penundaan tersebut berada di tangan pusat. Namun pemerintah daerah, khusunya KSB sebagai lokasi tempat fasilitas smelter PTAMNT akan dibangun, tentu punya harapan tersendiri.

“Kami tentu tidak bisa mengintervensi pusat. Tapi kalau pun harus ditunda. Jangan terlalu lama lah, sampai satu tahun setengah ya, mereka minta maksimalnya,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (6/5).

Sepengetahuannya, kata bupati, alasan PTAMNT mengajukan penundaan penyelesaian proyek smelternya tersebut karena turut terdampak pandemi virus corona. PTAMNT memilih opsi itu lantaran sebagian besar mitra bisnisnya yang menunjang pembangunan smelter berasal dari berbagai negara terjangkit Covid-19 yang menerapkan lockdown.

Hal ini membuat kemudian koordinasi antara PTAMNT dengan mitra bisnisnya tersebut terkendala.

Namun alasan tersebut bagi bupati, tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan untuk memenuhi permintaan menunda penyelesaian proyek semelter itu. Karena di sisi lain, berbagai urusan persiapan pembangunan pabrik pemurnian mineral ini, jauh sebelum pandemi corona merebak telah menunjukkan pro-

(Suara NTB/dok)

H. W. Musyafirin gres menjanjikan.

“Misalnya kalau lihat lapangan. Proses pembebasan lahan, pengurusan izin yang jadi kewenangan kabupaten dan provinsi lancar dan bahkan sudah bisa dibilang selesai.

Dukungan kita maksimal ya.

Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu ditunda. Tapi kan lagi-lagi alasan AMNT itu karena soal internal mereka. Dan siapa yang berwenang memutuskannya ya (pemerintah) pusat,” beber bupati.

Ia menambahkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pasti akan mengkaji secara mendalam sebelum memberikan izin penundaan penyelesaian smelter kepada PTAMNT. Sebab kehadiran smelter sejumlah perusahaan tambang itu menjadi salah satu tuntutan undang-undang yang harus segera terpenuhi. “Saya juga punya keyakinan AMNT sebenarnya tidak mau menundanunda. Jadi pasti lah kalau dampak corona sudah reda, mereka akan segera mengejar penyelesaiannya,” imbuhnya. (bug)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 6

Asosiasi Guru PAI Pimpinan DPRD Kritik Dikbud Gelar Telekonferensi Pembayaran Honor GTD Hampir Tiap Tahun Molor Bahas Berbagai Isu Mataram (Suara NTB) Asosiasi Guru PAI (AGPAII) menggelar kegiatan teleconference; meeting and sharing DPW AGPAII Se-Indonesia dengan tema Peran AGPAII dan kegiatan Pembelajaran Daring GPAI di tengah wabah Covid-19, Rabu (6/5).

Wakil Sekretaris DPW AGPAII NTB Sulkifli, M.Pd., yang juga Ketua DPD AGPAII Kabupaten Sumbawa melaporkan kegiatan DPW DAN DPD selama masa pandemi berlangsung.

Dikatakan pihaknya, tetap selalu koordinasi dengan kepala sekolah dan dinas terkait tentang pembelajaran daring, baik online juga kerjasama dengan TVRI dan RRI. Selain itu Program Peduli GPAI terdampak Covid 19 akan segera digelar dengan pembagian sembako dan masker khusus bercorak batik AGPAII kepada GPAI yang ada di sekitarnya. “Rapatkan barisan untuk GPAI ke depan lebih baik,” ujarnya.

Sementara Dr. Mahnan Marbawi, salah satu narasumber menegaskan guru PAI harus menjadi organisasi penggerak. Apalagi dalam masa pandemi ini diberi kepercayaan dari Menteri PMK yang mempercayakan kepada AGPAII sebagai mitra penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19.

Selain itu banyak hal yang harus didorong perbaikan oleh organisasi, di antaranya ialah bagaimana regulasi PPG, inpasing guru PAI, pengangkatan guru PAI dan juga bagaiamana karir guru PAI ke depan. “Dan banyak hal lain untuk bersama mempejuangkan nasab dan nasib guru PAI semua jenjang mulai TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB. Semoga pandemi Corona segera berakhir,” ujarnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Molornya pembayaran honorer para tenaga Guru Tetap Daerah (GTD) disorot unsur pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar). Bagaimana tidak, para GTD ini belum menerima gaji. Mereka belum digaji selama lima bulan, terhitung sejak Januari sampai dengan Mei. Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan seharusnya proses pembayaran gaji GTD bisa dipercepat dan tidak perlu ditunggak sampai lima bulan seperti ini. “Tahun lalu juga begitu, belum ada keseriusan menyelesaikan permasalahan ini,’’ kritik politisi PKS ini, Rabu (6/5).

Meski ada kendala transfer dari pusat, ujarnya, seharusnya tidak menjadi sebuah alasan.

Sebab bagaimana pun alur kas pasti ada anggaran sejak triwulan I. Namun pihaknya mempertanyakan pihak dinas tidak memprioritaskan pembayaran honorer GTD. Padahal sejak Januari sudah ada anggaran yang

masuk dari pusat. Kalaupun terjadi realokasi anggaran dampak Corona juga jadi soal, karena gaji GTD sejak Januari seharusnya dibayarkan.

“Kasihan gaji rekan-rekan GTD ini. Janganlah kekurangan (kelemahan) dinas menjadi alasan menunda hak orang lain, dan ini bukan sekarang saja kejadian seperti ini. Tahun lalu juga seperti ini kenapa ndak dijadikan pelajaran,” ujar dia.

Dalam hal ini, manajemen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang harus dibenahi. Kalaupun ada pergantian pimpinan dimakluminya, akan tetapi itu seharusnya tidak

menjadi kendala karena kalau sudah terbangun sistem di dinas itu bisa berjalan. Kalau sistem terbangun tidak akan menjadi kendala. Hal ini harus dievaluasi oleh Dinas Dikbud. ‘’Kalau dalam bahasa agama kalau kesalahan berulang itu adalah suatu kerugian. Seharusnya pimpinan baru di Dikbud membuat manajemen menjadi lebih teratur,’’ sarannya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun mengatakan sejauh ini proses pembayaran honorer GTD tengah kajian SK di Bagian Hukum. Pihaknya sudah menaikkan ke bupati, namun ada ko-

(Suara NTB/ham)

BELAJAR - Bentuk pembelajaran yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Melalui televisi lokal di Kota Mataram, siswa mengikuti pembelajaran yang disampaikan guru lewat aplikasi Zoom.

(Suara NTB/her)

H. Nasrun Alah sebelum lebaran cair, kita upayakan,” ujarnya. (her)

Tak Bisa Pulang Kampung

STP Mataram Kembali Salurkan Bantuan pada Mahasiswa

Butuh Cara Kreatif Menyiasati Keterbatasan Belajar di Rumah Mataram (Suara NTB) Masa belajar di rumah selama dua bulan terakhir untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) menyisakan berbagai tantangan. Banyak keterbatasan selama proses belajar di rumah. Karena itulah dibutuhkan cara kreatif menyiasati berbagai keterbatasan itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (7/5) menyampaikan, selama pandemi Covid-19 ini, pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring), semi daring, dan konvensional. “Pembelajaran saat ini dilakukan secara daring dan semi daring ketika anak kita yang tidak punya fasilitas, dilayani secara konvensional,” katanya.

Menurutnya, pelaynaan secara konvensional,yaitu pelayanan yang diberikan oleh para guru. Pengajaran ini pun lebih tepat bagi kelas tinggi agar lebih mudah dalam prosesnya.

Diakuinya, dari koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas diperoleh hasil maksimal 55 persen siswa pembelajaran secara daring, 15 sampai 25 persen pembelajaran semi daring, dan 15 sampai 20 persen siswa belajar secara manual atau konvensional.

“15 sampai 20 persen adalah anak-anak yang tidak mampu yang digratiskan dari sekoalah, itulah yang harus dilayani secara konvensional,” katanya.

Ia juga mengakui mendapatkan keluhan dan masukan terkait pembelajaran daring yang lebih banyak diberikan tugas. Aidy menyampaikan, tugas dominan itu karena para guru merasa tidak maksimal menyampaikan materi secara langsung. Akhirnya mengeksplorasi kompetensi siswa dengan memberikan tugas. Di satu sisi guru juga harus memberikan penguatan materi pokok yang bisa diperkaya oleh siswa.

Terkait dengan kenapa harus tugas dominan, karena rupanya para guru ini tidak merasa tidak maksimal menyampaikan materi secara langsung, akhirnya mengadakan eksplorasi kompetensi dengan memberikan tugas, di satu sisi guru juga harus memberikan penguatan materi pokok yang bisa diperkaya oleh anak-anak Oleh karena itu, sekolah harus membagi jadwal. Dalam kondisi saat ini, sekolah tidak bisa menuntaskan kurikulum dan tidak bisa juga harus mencapai tingkat ketuntasan.

“Yang penting terjadi layanan proses pembelajaran, terjadi layanan proses penilaian, sehingga nanti dikeluarkan nilai standar, minimal, bisa jadi untuk syarat naik ke jenjang berikutnya,” jelas Aidy.

Terkait keluhan jenuh selama masa belajar di rumah, Aidy memaklumi kondisi itu. Ia mengatakan faktor penyebabnya bisa jadi, karena proses yang monoton. Oleh karena itu dibutuhkan variasi belajar mandiri. “Bisa dengan, menugaskan siswa mengkaji masalah di sekitarnya, memecahkan persoalan agar anak itu dalam kondisi diam di rumah di lingkugan di kawasannya, bisa kreatif,” katanya.

Aidy juga mengakui, di awal pembelajaran daring masih banyak guru yang tidak familiar dan merasa kesulitan. Karena biasanya internet digunakan untuk komunikasi dan media sosial. Padahal ada bayak fitur dan aplikasi di ponsel yang dapat dioptimalkan mendukung pembelajaran.

“Namun demikian, karena Pemerintah Provinsi NTB mengelola SMA, SMK, dan SLB tidak terlalu kesulitan. Zaman ini sudah akrab dengan teknologi. Di kondisi saat ini sangat banyak materi yang bisa didapat, kami menyediakan materi di situs web Dikbud NTB yang bisa diunduh. Ke depan, jika situasi normal, kita bisa optimalkan pembelajaran daring,” ujar Aidy.

Sementara itu, terkait keluhan akses internet dan jumlah internet yang terpakai, Aidy mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan perubahan tentang pengunaan dana BOS untuk mendukung pembelajaran daring. Perubahan itu termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang juknis penggunaan dana BOS Reguler.

“Dengan adanya kebijakan secara nasional, kami di Dinas Dikbud NTB sudah mengeluarkan penegasan ke kepala sekolah, dengan mengoptimalkan pembelajaran mandiri di rumah, seperti pembelian pulsa, tapi tentu menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Jika kesulitan terus menerus memberikan biaya untuk internet, kami minta utamakan untuk ujian,” jelas Aidy. (ron)

reksi dasar hukum. “Belum ditandatangani pak bupati, masih proses kajian di bagian hukum,” kilahnya.

Targetnya, honorer GTD akan diupayakan bulan ini. Kalau cepat selesai SK tersebut, maka cepat bisa diusulkan. Pembayaran honorer GTD, jelas dia, dirapel lima bulan, yakni Januari sampai dengan Mei di mana perbulan Rp 500 ribu.Pihaknya menyebut ada 1.400 orang lebih GTD, Mereka sudah diteliti ulang.

Dari hasil teliti ulang ditemukan banyak yang mengundurkan diri, dapat CPNS dan berhenti.

Alasan molornya pembayaran yang selalu terjadi tiap tahun, Nasrun menegaskan, bukan keterlambatan di Dinas Dikbud. Pihaknya mengklaim sudah bekerja sejak Januari. Namun karena yang di-SK-kan ribuan ditambah kondisi SDM terbatas, sehingga butuh waktu. “Insya

(Suara NTB/ist)

BANTU - SMKN 1 Kotaraja bersama Menwa dan elemen masyarakat lainnya membantu masyarakat terdampak Corona.

Bantu Masyarakat Terdampak Corona

SMKN 1 Kotaraja Gandeng Berbagai Elemen Selong (Suara NTB) Dalam rangka peduli pada masyarakat yang terkena dampak Covid 19, SMKN 1 Kotaraja Lombok Timur (Lotim) mengelar kegiatan berbagi. Kegiatan ini merupakan inisiatif atas kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), tim gabungan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dan IKA Seroja.

Kepala Sekolah SMKN 1 Kotaraja Salman, ST., M.Pd., menyebut kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan tim Satgas Gabungan.

“Ini kerjasama dengan Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lotim Bapak H. Badrun,” ujarnya.

Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lotim. Adapun sasarannya adalah anggota

Badan Keamanan Desa (BKD), Kepala Wilayah (Kawil) dan Tim Perangkat Desa yang ada pada Tim Waspada dan Petugas Piket Covid 19 di Pesanggrahan.

“Semua petugas ini berjumlah 63 orang yang jadi pejuang terdepan di desa meretas penularan virus Corona,” ungkapnya.

Sebelum penyerahan digelar apel pagi. Penyerahan bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan masyarakat yang terdampak Covid-19. Apalagi kini semua perekonomian masyarakat jadi lumpuh total.

Menurutnya, semua pihak saat ini harus saling bahu membahu bersama melawan Covid 19. Tanpa sikap gotong royong tersebut, sulit rasanya menang melawan virus Corona ini.

“Semua alhamdulillah berjalan lancar karena ini sebuah wujud nyata kepedulian sesama,” jelasnya. (dys)

Selama Masa Belajar di Rumah

Dikbud Arahkan Pembayaran BPP Lebih Fleksibel

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengarahkan sekolah lebih fleksibel saat menarik Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari siswa selama masa belajar di rumah. Hal itu dilakukan, karena wabah virus Corona memberikan dampak beragam kepada orang tua siswa. Dengan begitu sekolah tidak harus memaksakan siswa segera membayar BPP, tapi disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (7/ 5) mengatakan, terkait pembayaran BPP, sekolah bisa lebih fleksibel sesuai kondisi saat ini. “Lebih fleksibel saja sesuai kondisi yang ada sekarang ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan juga mengatakan, sekolah tidak diharuskan memaksa siswa membayar BPP. Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., menyampaikan terkait BPP, belum ada edaran tentang larangan agar sekolah tidak melakukan penarikan. Artinya sekolah masih boleh menagih pembayaran BPP kepada orang tua atau wali murid, karena sekolah sudah memberikan hak siswa untuk melayani mereka dengan bimbingan belajar jarak jauk secara dalam jaringan daring.

“Sekolah juga butuh biaya

operasional sehari-hari, misalnya untuk keperluan memberi insentif guru dan pegawai yang tidak tercukupi dari Jasa Jam Mengajar (JJM) ataupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah juga butuh dana untuk hal-hal yang tidak terduga lainnya,” ujar Purni.

Purni juga menjelaskan, realitas BPP selama ini, bahwa tidak 100 persen peserta didik membayar BPP. Bahkan ada sekolah yang sampai 50 persen siswanya tidak membayar BPP, karena mereka berasal dari kalangan ekonomi yang tidak mampu.

Kondisi itu terjadi di sebagian besar sekolah, baik di daerah perkotaan juga pinggiran.

Untuk diketahui besaran BPP yaitu maksimal Rp150 ribu bagi SMA, dan maksimal Rp200 ribu untuk SMK. “Yang sehat pembayaran BPP-nya hanya di sekolahsekolah besar yang umumnya di perkotaan. Selebihnya pembayaran BPP-nya tidak lancar,” jelasnya.

Sementara itu, untuk masa belajar di rumah selama pandemi virus Corona, menurut Purni situasi makin sulit dan memberatkan.

Sekolah, diakuinya, menghadapi dilema, di satu sisi sekolah butuh untuk keperluan mendesak, sementara di sisi lain juga kemampuan bayar wali dan orang tua siswa sangat menurun.

Oleh karena itu, sekolah bisa memberlakukan kebijakan-kebijakan khusus. Misalnya, kata Purni, memberikan potongan bagi orang tua siswa atau wali, besarnya potongan bisa disesuaikan dengan ke-

mampuan ekonomi mereka.

“Bila sekolah sanggup, memberikan potongan sampai angka nominal yang besar. Silahkan sekolah membijaksanai, apakah sekolah tetap menarik BPP tetap seperti situasi normal atau memberikan potongan kepada orang tua atau wali,” katanya.

Purni menyarankan agar sekolah di masing-masing Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) punya kebijakan yang seragam. Juga menghindari kebijakan yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. “Misalnya sekolah A mewajibkan pembayaran normal sementara sekolah B memberikan potongan. Ini akan menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMK pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan sampai saat ini banyak siswa yang belum membayar BPP karena siswa belum bisa masuk sekolah, kondisi itu menyebabkan sejumlah sekolah masih bermasalah dengan keuangannya.

Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto yang dihubungi terkait kebijakan BPP di sekolahnya menyampaikan, saat ini pihaknya masih berpedoman pada Pedoman Pelaksana (Panlak) Pengelolaan BPP. Sementara bagi orang tua atau wali siswa yang terdampak virus corona, pihaknya memutuskan lebih fleksibel.

“Kami mengikuti Panlak BPP, untuk yang terdampak, fleksibel saja,” ujarnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) STP Mataram Peduli melalui Koordinator Satgas Covid-19 STP Mataram, Lalu Iswadi Athar kembali memberikan santunan kepada masyarakat terdampak Covid-19, Selasa (5/5).

“Dalam membantu pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, kami terus mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan memberikan paket sembako,’’ kata Iswadi pada Suara NTB, Kamis (7/5).

Adapun masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang diberikan santunan, di antaranya ialah keluarga AM (status ODP) yang sedang dalam proses isolasi mandiri di rumahnya. Keluarga AM adalah salah seorang guru SMK swasta di Kota Mataram.

Penerimaan bantuan lainnya ialah keluarga Nasrun, penderita penyakit tumor ganas dari Nipah, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Termasuk R Ending Bagastanu, mahasiswa D3 Perhotelan STP Mataram, akibat dampak Covid-19 yang bersangkutan dirumahkan sebelumnya bekerja di salah satu kafe di Gili Air, KLU. Selain itu Faisal Mansur

Syah Putra Haslan, mahasiswa D3 UPW STP Mataram dari Lembor Buruk, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. “Kami bekerja sesuai data dan informasi dari lapangan, melalui Anggota Satgas Covid-19, info dari BEM STP Mataram, mahasiswa dan masyarakat sekitar,’’ ujarnya.

Selain sembako, lanjut Iswadi, pihaknya juga memberikan masker kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bahkan Tim Satgas Covid-19 STP Mataram juga terus mengedukasi menggunakan masker, social distancing, dan cuci tangan menggunakan sabun.

Sementara itu, Faisal Mansur Syah Putra Haslan, mahasiswa STP Mataram mahasiswa asal NTT mengaku tidak bisa pulang kampung dan harus tetap tinggal di kos. ‘’Lantaran saya tidak bisa pulang kampung dan tetap tinggal di kos, tentunya yang saya pikirkan saat ini adalah biaya kos, terlebih lagi biaya hidup mahal di Kota Mataram. Saya telepon orang tua di NTT juga belum ada kiriman dari kampung,’’ kata Faisal. (dys)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Koordinator Satgas Covid-19 STP Mataram Lalu Iswadi Athar memberikan bantuan pada salah satu mahasiswa asal NTT yang tidak bisa pulang kampung.

Proses Kelulusan SMP Disiapkan secara Daring Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram tetap mengarahkan sekolah melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Nantinya proses penilaian kelulusan dilaksanakan secara daring.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui di ruang kerjanya mengatakan selama ini pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring.

Meskipun diakuinya ada sebagian kecil siswa tidak bisa melaksanakan sepenuhnya pembelajaran daring. “Kelulusan juga nanti lewat daring,” katanya.

Sementara itu, sejumlah SMP di Kota Mataram saat ini tengah menyiapkan nilai akhir untuk siswa kelas IX. Pihak sekolah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kelulusan siswa.

Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, mengatakan saat ini pihaknya fokus pada pengumpulan dan mengelola nilai siswa.

“Rapat kelulusan nanti tanggal 5 Juni, pengumpulan nilai itu dilakukan supaya lengkap untuk jadi bahan rapat kami, kami fokus di situ dulu,” ujarnya.

Pihak sekolah mengupayakan kualitas pembelajaran dalam jaringan (daring) tetap terjaga. Membuat perencanaan, penilaian, dan pelaporan yang tepat diharapkan bisa menjaga kualitas itu. Sekolah juga cari cara agar siswa yang tidak memiliki sarana bisa terbantu.

Ali mengatakan, pembelajaran daring tetap dipantaunya agar kualitas pembelajaran tetap dijaga walau dalam masa Covid-19. Langkah awal yang dilakukan pihaknya dengan membuat perencanaan yang bagus. “Membuat materi yang pas sesuai dengan jenjang kelas, seperti kelas VII berbeda den-

gan kelas VIII,” katanya.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji dihubungi pada Senin (4/ 5) menyampaikan, SMPN 16 Mataram tidak melaksanakan ujian sekolah. Nilai akhir siswa kelas IX dihitung dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa sejak semester satu sampai dengan semester lima.

Suraji mengatakan, kegiatan siswa di sekolah selama bulan Ramadhan ditiadakan, tetapi siswa tetap melaksanakan kegiatan tersebut di rumah masing-masing. Bentuk kegiatan Ramadhan siswa di rumah antara lain puasa wajib, salat tarawih, dan tadarusan. “Secara berkala siswa melaporkan kegiatannya secara daring kepada gurunya di sekolah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, tidak ada tambahan aturan dari Disdik terkait syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Syarat tersebut mengacu kepada edaran Kemendikbud yang terakhir atau surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid- 19).

“Karena Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) tidak ada maka NEM juga tidak ada, yang ada nilai rapor dan nilai ijazah,” katanya.

Berdasarkan surat edaran itu, Kemendikbud memberikan arahan ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 7

Perppu Terbit

KPU Rancang Juknis Pilkada Sesuai Protokol Pencegahan Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada serentak 2020.

Komisioner KPU NTB, Agus Hilman yang dikonfirmasi terkait hal itu membenarkan bahwa Perppu Pilkada sudah terbit tanggal 6 Mei.

Pihaknya pun menyambut baik terbitnya Perppu tersebut, karena sudah memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan Pilkada seren-

tak 2020 tanggal 9 Desember.

Adanya perppu tersebut KPU mulai mempersiapkan perangkat aturan hukum dan petunjuk teknis terkait persia-

pan Pilkada digelar 9 Desember 2020. Diantaranya melakukan revisi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan Pilkada, Program dan jadwal pelaksanaan Pilkada.

Hal itu menyusul sudah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo nomor 2 tahun 2020

tentang Pilkada.

“Dengan sudah terbit Perppu, KPU RI akan menindak lanjutinya dengan persiapkan pembentukan perangkat aturan hukum dan teknis bagi pelaksanaan Pilkada 9 Desember disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid19,” katanya.

Disampaikan, dalam Perppu nomor 2 tahun 2020 ter-

bitkan oleh Presiden Joko Widodo, mengakomodir usulan disampaikan oleh KPU RI. Dalam Perppu tersebut, KPU RI diberikan kewenangan untuk memutuskan menunda dan melanjutkan tahapan Pilkada.

Didasari pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait perkembangan dan situasi penyebaran pandemi Covid-19 tersebut. Sebagaim-

ana diatur dalam pasal 122A Perppu nomor 2 tahun 2020, disebutkan kewenangan untuk menunda dan melanjutkan tahapan Pilkada jadi kewenangan dari KPU. “Tentu KPU tetap berkoordinasi semua pihak baik pemerintah, DPR, Kemenkes, dan BNPB terkait perkembangan pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ndi)

Minimalisir Penyebaran Covid-19

KPU Diminta Rancang Teknis Pilkada dengan Matang

(Suara NTB/Polresta Mataram)

EVALUASI - Kapolda NTB Tomsi Tohir mengevaluasi kinerja Polresta Mataram dalam penanganan Covid-19, saat kunjungan kerja Kamis (7/5) kemarin.

Kapolda NTB Evaluasi Peran Polresta Mataram Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir mengevaluasi peran Polresta Mataram dalam penanganan Covid-19. Sebab Kota Mataram menjadi daerah dengan pasien positif terjangkit Covid-19 paling tinggi. Operasi kepolisian di lapangan wajib menyertakan protokol kesehatan pencegah-

an penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Mapolresta Mataram, Kamis (7/5) kemarin. “Jangan sampai ada rekan-rekan yang tertular. Ikuti aturan dan tetap laksanakan tugas dengan baik. Jaga diri sendiri dan keluarga anda. Jangan menganggap remeh,’’ kata Tomsi.

Kapolda memberikan bawahannya arahan bahwa sudah seharusnya anggota kepolisian harus bahu membahu membantu masyarakat bersama gugus tugas penanganan covid-19.

Caranya dengan bekerja mengerahkan seluruh daya dan upaya.

“Ini demi masyarakat jadi

apel. Kegiatan dilanjutkan dengan mengecek lingkungan Polresta Mataram dan kebun bibit Bhayangkari. Kunjungan ini menandai akhir masa jabatan Tomsi sebagai Kapolda NTB. Lulusan Akpol ini akan digantikan Irjen M Iqbal dalam upacara serah terima jabatan jarak jauh Jumat (8/5) ini. (why)

Kasus Proyek Kawasan Wisata

Jaksa Kirim Memori Banding Ispan

Kasus Kopi Tambora

Uang Titipan Pengganti Kerugian Negara Dikembalikan Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Perkebunan Kabupaten Bima Heru Priyanto bebas dari dakwaan korupsi program pengamanan kopi Tambora tahun 2006. Uang yang dititipkannya sebesar Rp40 juta sebagai pengganti kerugian negara dikembalikan. Hal itu sesuai dengan putusan kasasi Mahkmah Agung (MA) RI. “Semuanya sudah beres. Uang titipan sudah dikembalikan,” kata penasihat hukum Heru, Abdul Hanan ditemui Rabu (6/5) lalu. Pengembalian itu sejalan dengan eksekusi putusan kasasi. Dalam perkara tersebut, vonis bebas Heru sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Juru bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan, MA sudah menjatuhkan putusan atas kasasi jaksa penuntut umum. “Putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,” sebutnya.

Majelis hakim kasasi MA RI menguatkan putusan PN Tipikor Mataram yang membebaskan Heru dari segala dakwaan. Serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan uang titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp40 juta kepada Heru, yang mana sudah dieksekusi.

Heru tidak terbukti menyuruh atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama ketua pelaksana kegiatan, Syafruddin Idris dan kepala kebun, Suparno.

Jual beli 25 ton kopi tambora pada Juli 2006 masuk dalam surat perjanjian.

Ditandatangani pengusaha Hariadi dan terdakwa Heru. Perjanjiannya memasukkan klausul uang muka Rp31 juta. Heru kemudian menyetor ke kas daerah melalui bendahara dinas Abidin Muhammad. Uang Rp31 juta itu dimasukkan sebagai hasil penjualan produksi kopi yang totalnya Rp160 juta.

Pengamanan produksi kopi tambora tahun 2006 seluas 500 hektare dibiayai APBD Kabupaten Bima sebesar Rp192 juta. Pengelolaan senilai Rp525 juta cuma dilaporkan Rp378 juta.

Suparno dan Syafruddin membuat laporan pertanggungjawaban Fathurrauzi fiktif. (why)

kita harus all out. Kesulitan ini jangan membuat kita malas atau kurang bersemangat,’’ katanya. Pandemi Covid-19 ini, sambung Tomsi, sangat serius. Untuk itu, anggota Polri pun harus memperhatikan protokol penanganan covid-19.

Selanjutnya Tomsi pamit undur diri kepada seluruh personel yang mengikuti

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tersangka spesialis bobol gudang ekspedisi diamankan di Polsek Cakranegara, kemarin.

Spesialis Bobol Gudang Curi APD Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pelaku spesialis bobol gudang, AD (20) kembali berulah. Pria ini jadi buronan Polsek Cakranegara atas dugaan pembobolan lima gudang ekspedisi. Selama pelariannya, warga Dasan Cermen ini diduga mencuri Alat Pelindung Diri (APD) Covid19 RS Narmada, Lombok Barat.

AD ditangkap di sekitar rumahnya,

(Suara NTB/dok)

Rabu (6/5) petang. Tepatnya di pertokoan Jalan TGH Lopan, Sandubaya, Mataram. “Dia mengakui sudah mengambil 20 set APD,” ucap Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur, dikonfirmasi Kamis (7/5) kemarin. Pelaku ini dicari di rumahnya malah kabur. AD dikejar sampai ke kompleks pertokoan. Dua tembakan peringatan sudah cukup untuk AD. Dia terjerembab berkat bajunya ditarik tim opsnal yang mengejarnya.

Pelaku ini pun angkat bicara. Selain mengakui dirinya mencuri APD bersama satu kawan lainnya. Bahwa dia berkilah tidak menjual lagi APD curiannya. APD yang krusial untuk penanganan Covid-19 itu dibagi cumacuma. “Dia ngakunya dibagi ke Babakan. Dijadikan kain lap. Tapi dari penelusuran

kita, dia jual APD ini,” terang Zaky.

AD sebenarnya diburu karena keterlibatannya dalam pembobolan gudang ekspedisi PT Gajah Gotra di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram pekan lalu. Kawannya, Coleng (25) ditangkap lebih dulu.

Buruh harian ini baru kedapatan setelah membobol sekurangnya lima gudang logistik. Belasan dus pasta gigi diduga diambil dari aksinya di gudang PT Gajah Gotra.

Truk ekspedisi baru datang bongkar muat. Terpal penutup bak truk berisi barang logistik dibongkar. Ada 16 dus yang mereka ambil. Dari rumah Coleng disita sembilan dus pasta gigi curian.

Enam dus lainnya sudah sempat dijual. (why)

Mataram (Suara NTB) – denda Rp500 juta subsider Jaksa penuntut umum Ke- enam bulan kurungan. Tuntujari Mataram menyerahkan tan itu diajukan dengan memmemori banding atas vonis buktikan pasal 12 e UU pidana mantan Kadis Pariwi- Tipikor. sata Lombok Barat Ispan JunNamun majelis hakim meaidi ke Pengadilan Tipikor nilai lain dan menjatuhi Ispan pada PN mataram. Jaksa dengan vonis pidana penjara mengajukan permohonan empat tahun. Serta pidana banding menaikkan vonis pi- denda Rp50 juta subsider tiga dana badan. bulan. Barang bukti uang tun“Memori bandingnya sudah ai Rp73,5 juta, Rp5 juta, Rp2 kita serahkan. Intinya soal la- juta, dan Rp15 juta yang disimanya pidana penjara dan pen- ta dari amplop terpisah, dipuerapan hukum,” terang Kasi tuskan dirampas untuk Pidsus Kejari Mataram Way- dikembalikan ke kas daerah an Suryawan ditemui Rabu (6/ Pemkab Lombok Barat.

5) lalu. Pengadilan Tinggi NTB Terdakwa Ispan terbukti sudah mendaftar banding menerima duit fee proyek dari tersebut. Majelis hakim sudah kontraktor sebesar Rp73,5 ditetapkan. Yakni ketua maje- juta. Ispan dipergoki Novemlis I Dewa Made Alit Dharma, ber 2019 lalu dalam Operasi serta dua hakim anggota Tangkap Tangan (OTT) Kejari Mas’ud, dan Sutrisna.

Mataram. Ispan menerima Wayan menambahkan, dari rekanan penataan kapenuntut umum tetap wasan wisata Pusuk Lestari, berkeyakinan terdakwa Batulayar, Lombok Ispan memeras kontrakBarat. Proyek itu tor. Tidak seperti dikerjakan CV putusan pengadilan Titian Jati tingkat pertama. Yang dengan anggamenyatakan Ispan ran Rp1,58 hanya menerima uang miliar. Saat itu, dari kontraktor. “Kita Ispan sedang tetap seperti tuntutan butuh duit kita. Yang pasal 12 e untuk membi(UU Tipikor),” kata ayai pendidiWayan. kan Doktor.

Banding tersebut (why) diajukan karena vonis hakim bagi jaksa belum memenuhi rasa keadilan. Dalam SOP penuntutan pun, sambung dia, vonis baru diterima apabila sudah memenuhi sekurangnya 2/3 dari tuntutan.

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Ispan dengan penjara selama tujuh Wayan Suryawan tahun, serta

(Suara NTB/w hy)

Mataram (Suara NTB) – Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020. Agenda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 memiliki kepastian hukum terkait dengan penundaannya sehingga kemudian akan digelar pada tanggal 9 Desember.

Meski demikian, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini yang masih dalam suasana tanggap darurat bencana nasional pandemi Covid-19 maka KPU sebagai lembaga teknis perlu kembali merancang jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada supaya disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19.

“Kalau melihat data nasional pandemi Covid-19 per Provinsi, bagaimana kira-kira KPU membacanya dengan tahapan Pilkada Desember 2020? Terkait tahapan-tahapan awal seperti pengaktifan kembali PPK dan PPS (mulainya bayar honor), rekrutmen PPDP, pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi bapaslon perserorangan” ujar mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, kepada Suara NTB, Kamis (7/5).

Menurutnya, tahapan yang didesain KPU mesti dianalisis betul, karena situasi saat ini berbeda dengan situasi normal. Untuk 10 besar Provinsi dengan angka Covid-19 yang tinggi bagaimana dibandingkan dengan Provinsi berikutnya.

“Lantas bagaimana mengukur kualitas tahapan bila Pemilihan dilaksanakan Desember 2020 ini,” katanya.

Disebutkan Aksar, PKPU beberapa tahapan seperti apa yang akan dibuat KPU dengan standar protokol Covid-19 terutama untuk pelaksanaan tahapan-tahapan awal. Sehingga menurutnya perlu pertimbangan matang terkait pengaturan teknisnya.

“Sebagai peserta tentu kami siap dengan apapun pilihan tahapan KPU. Cuma catatan perlu perhatian agar tahapan pilkada berkualitas dengan pertimbangan matang, karena bagaimanapun risikonya sangat besar bila Covid-19 belum ada kepastian kapan berakhir,” ujar kandidat bakal calon Bupati Loteng ini.

Ditempat terpisah, anggota KPU NTB, Agus Hilman menyampaikan bahwa protokol kesehatan penanganan covid-19 tetap akan dipertahankan oleh KPU dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Disampaikannya, bahwa dalam koordinasi KPU RI dan KPU seluruh daerah di Indonesia melalui rapat virtual terungkap bahwa, KPU RI mempertimbangkan sejumlah opsi terkait perubahan tata teknis pemungutan suara akan digelar tanggal 9 Desember 2020.

Seperti melakukan pengurangan terhadap jumlah pemilih di TPS. Jumlah pemilih per TPS sebanyak 800 orang.

Dengan ada pandemi Covid-19 tersebut, jumlah pemilih di TPS kurang jadi 200 orang. Sehingga ada pengurangan antrean pemilih di TPS. Itu sebagai upaya untuk menghindari ada kerumunan pemilih TPS yang cukup besar. Begitu juga luas lokasi TPS diperluas.

Dengan diperluas lokasi TPS tersebut, untuk bisa menerapkan social distancing atau jaga jarak dalam proses pemungutan suara.

Selain itu, KPU juga sedang mengkaji dan menelaah terkait kemungkinan metode kampanye tidak harus mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam satu lokasi. Dengan metode kampanye yang ada, menurutnya, relatif sulit untuk dilakukan social distancing. Sehingga berbagai upaya dan inovasi sedang dikaji oleh KPU untuk menjawab situasi dan perkembangan ada.

“Opsi teknis tata laksana pemungutan suara sedang dikaji, dan digodok terus agar disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19,” tegas Agus. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 8 Mei 2020

Halaman 8

Dampak Terburuk Akibat Covid-19 Harus Diantisipasi Selong (Suara NTB) Setelah pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp250 miliar, pemda Lombok Timur (Lotim) kembali harus mengikhlaskan terpangkasnya Dana Alokasi Khusus (DAU) Rp115 miliar. Kebijakan pusat tersebut mau tidak mau harus dimaklumi di tengah pandemi Covid-19. Melihat kenyataan ini, harus mulai dipersiapkan langkah-lankah antisipasi dari dampak terburuk yang bisa bakal akibat Covid.

Hal ini disarankan Ketua DPRD Lotim, Murnan. Ditemui di Selong, Selasa (6/5) lalu, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini mengutarakan, memang awal rencana pusat melakukan pemangkasan kepada DPRD seluruh Indonesia dan para kepala daerah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan.

Sebagai daerah dengan jum-

lah fiskal terbesar dari dana transfer pusat, pemerintah daerah Kabupaten Lotim sangat merasakan dampak buruknya. Dirasa sangat berat.

Terlebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sudah banyak yang hilang. Hitungan eksekutif bersama legislatif selama tahun 2020 ini PAD Lotim sudah hilang Rp4 miliar.

Pengurangan yang signifikan kemungkinan besar akan terus bertambah. “Sekarang

kita akan coba kalkulasi kembali pengurangan PAD kita seberapa besar,” ucapnya. Penguragan ini diakumulasi dari kebijakan pemerintah yang tidak lagi menarik retribusi pasar dan beberapa retribusi lainnya. Saat ini yang masih bisa diharapkan pemerintah daerah adalah PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meski nilainya tidak terlalu besar.

Penanganan Covid ini Lotim sudah menghabiskan anggaran cukup besar. Sesuai penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik sebelumnya, penanganan Covid19 di Lotim sampai bulan Juni mendatang. Jika masa tanggap darurat Covid bertambah panjang, maka Lotim memerlukan lagi tambahan dana yang lebih besar lagi.

Saran Ketua DPRD Lotim, pemerintah daerah hendaknya bisa menghitung dengan lebih cermat lagi kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid. Segala kebutuhan ril harus benar-benar dikalkulasi dengan baik. Mulai dari pembangunan hingga item gaji para pegawai. Mana saja item anggaran yang bisa

dikurangi dipersilakan melakukan rasionalisasi.

Saat ini yang masih berjalan, program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan sistem multiyears. Sumber-sumber pendapatan yang riil harus bisa dikaji lebih mendalam. Stimulus dari pusat tetap diharapkan agar bisa menstabilkan kondisi daerah.

Ditambahkan, yang paling dikhawatirkan saat ini akibat pandemi Covid-19 adalah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Apalagi di daerah banyak pegawai tidak tetap. Para buruh saja sudah mulai bingung. Ini juga yang harus diantisipasi. Pasalnya, jika terjadap PHK massal, kondisi ekonomi makin memburuk,

Desa Jagaraga Tingkatkan Siskamling di Bulan Ramadhan Giri Menang (Suara NTB) Mencegah terjadinya dampak sosial akibat wabah Corona, Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui bupati sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang peningkatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di semua desa. SE ini pun sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Jagaraga Kecamatan Kuripan ‘’Siskamling yang dikolaborasikan dengan penjagaan pembatasan sosial Berskala desa ini mulai ditingkatkan sejak awal Ramadhan dengan menggelar di masing-masing dusun, di mana petugas dan warga yang ronda malam dilengkapi peralatan seperti lampu senter, alat telekomunikasi berupa Orari atau radio HT dan masker,’’ terang Plt Kepala Desa Jagaraga Iskandar, S.Sos., Rabu (6/5).

Diakuinya, sejak awal Ramadhan pihaknya sudah melakukan ronda dengan sistem piket di kantor desa dan masing-masing dusun melibatkan semua unsur. Terdiri dari warga, perangkat desa, BPD, BKD, LPM, karang taruna, Babinsa dan Bhabinkamtibmaspol. Siskamling ini, jelas dia, baik program PSBD untuk membatasi warga untuk keluar masuk desa setempat dan peningkatan kegiatan ronda itu sendiri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. ‘’Sebelum SE dari Pak Bupati keluar, alhamdulillah kami di Desa Jagaraga sudah melakukan siskamling di kantor desa dan semua dusun,” terang Iskandar.

Kegiatan ronda sudah dilaksanakan sejak lama, sebelum ada SE dari Bupati. Namun lebih ditingkatkan lagi semenjak Covid-19 dan bulan Ramadhan. Pihaknya memiliki petugas BKD sebanyak 13 orang. Di masing-masing dusun ada dua orang petugas BKD yang secara bergantian bersama warga melakukan ronda malam. Terdapat Tujuh dusun di desanya, yakni Dusun Tegal, Lamper, Tambang Eleh, Adeng, Bremi, Dasan Geres dan Karang Bucu.

Menurutnya dengan adanya upaya PSBD dari desa, Sejauh ini belum ada warga sempat yang positif Covid-19. Di samping itu, berkat siskamling yang aktif dilakukan juga berdampak terhadap kamtibmas di desa. Di desa setempat belum pernah terjadi gangguan keamanan seperti pencurian dan Kriminalitas lainnya. (her)

(Suara NTB/ist)

RONDA - Plt Kades Jagaraga Iskandar bersama Babinsa saat turun ronda dan mengawal PSBD di Desa Jagaraga.

gian dengan leluasa lagi.

Dari sisi pemerintah daerah, jelas akan berimplikasi pada beban anggaran yang cukup besar untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Sehingga penting bagi masyarakat di daerah ini untuk mematuhi instruksi dan himbauan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

“Kalau masyarakat abai dengan himbauan pemerintah, sehingga berakibat pada luasnya penyebaran virus corona, maka bisa saja kebijakan PSBB diterapkan. Kalau sudah begitu, masyarakat akan rugi sendiri. Karena tidak bisa beraktivitas dengan leluasa lagi,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah daerah sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Agar mau bersama-sama mencegah penyebaran virus corona. Dengan cara, menerapkan pola hidup sehat. Dengan sering mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak serta menggunakan

(Suara NTB/rus)

Murnan rus. Dengan demikian dana transfer pusat ini tidak terus berkurang. (rus)

DPRD Loteng Tetap Gelar Reses

(Suara NTB/yon)

PELANTIKAN - Pelantikan belasan pejabat lingkup Pemkab Lotim bertempat di lobi utama kantor bupati, Selasa (5/5) sore.

Mutasi Pejabat di Lotim

Kursi Kadis Peternakan Lotim Dibiarkan Lowong Selong (Suara NTB) Pemkab Lotim, Selasa (5/5) melakukan mutasi pejabat di daerah ini. Pasalnya, penanganan Covid-19 menjadi salah satu alasan dilakukannya reposisi atau mutasi jabatan tersebut mulai dari jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas. Dalam mutasi kali ini, kursi jabatan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim dibiarkan lowong.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP bertempat di lobi utama kantor bupati. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa saat ini Covid-19 dan dampaknya menjadi prioritas pemerintah dalam berbagai kegiatan. Untuk itu, ia mengingatkan terkait pandemi Covid-19 pengelolaan keuangan daerah telah mengalami tiga kali penyesuaian keuangan mulai dari realokasi dan refocusing sekitar Rp51 miliar yang disesuaikan lagi menjadi Rp70 miliar sampai harus menyesuaikan kembali dengan ditariknya Rp115 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat sesuai PMK Nomor 35 tahun 2020. Maka dari itu, pemilihan program ke depan harus lebih tepat lagi.

Juaini juga mengingatkan tidak hanya masyarakat, akan tetapi seluruh ASN Lotim berada dalam masa krisis. Sebab ke depan tidak menutup kemungkinan 50 persen belanja op-

erasional harus terpotong dan berdampak terhadap terpotongnya penghasilan tambahan ASN. Namun demikian, ia berharap semangat dan dedikasi terhadap prioritas penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan sembari berupaya dan berharap pandemi ini segera berlalu.

Ia memastikan seluruh birokrat yang dilantik hari ini telah melalui berbagai penilaian integritas seperti dedikasi dan loyalitas tidak tercela. Ia berharap dapat segera menyesuaikan diri dan dapat bekerja secara maksimal dalam menghadapi Covid-19 dengan mempertimbangkan segala aturan yang ada.

Sementara, katanya, untuk Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan dibiarkan kosong.

Sekda beralasan, karena pengisian jabatan Kadis Peternakan dan Kesehatan menurutnya tidak terlalu penting terutama dalam menghadapi Covid-19. Nantinya akan diisi melalui pansel, disamping proses evaluasi terhadap seluruh kepala OPD baik yang lama maupun baru dilantik akan terus dilakukan. Sedangkan untuk kursi BPKAD terlebih dahulu diisi karena merupakan jabatan vital. Terlebih dalam menghadapi Covid-19.

Adapun sejumlah nama yang dilantik, Kepala BPKAD Lotim, Hasni, yang sebelumnya menjabat Sekretaris BPKAD Lotim, jabatan yang ditinggal Hasni, dijabat Hj. Bq. Rohaini yang sebelum menjabat Camat Selong, sementa-

Loteng Belum Berlakukan PSBB Praya (Suara NTB) Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dan kota besar di Indonesia, diakui Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan untuk diterapkan di daerah ini. Terlebih, beberapa daerah di NTB juga berencana menerapkan PSBB. Sebagai salah satu upaya menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerahnya.

“Hanya saja, untuk saat ini Loteng belum akan memberlakukan kebijakan itu (PSBB).

Meski opsi tersebut bisa saja diambil,” tegas H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., Rabu (7/5).

Menurutnya, Pemkab Loteng masih berupaya keras menekan penyebaran virus corona dengan pendekatan yang berbeda. Karena kalau sampai kebijakan PSBB diterapkan, itu akan berdampak luas bagi daerah. Ruang gerak masyarakat bakal terbatas. Karena masyarakat tidak bisa beper-

maka tejadai kerawanan sosial. Bisa muncul tindakan kriminalitas.

Pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dinilai hanya bersifat sementara. Apa yang diberikan pemerintah ini tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak Covid.

Kepada seluruh elemen masyarakat diharapkan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tetap berada di rumah agar bisa mempercepat memutus rantai penyebaran virus covid-19.

Jika seluruh masyarakat patuh, diyakini pemerintah pusat akan melihat dan memberikan stimulus kepada Lotim sebagai daerah yang bisa dengan cepat memutus penyebaran vi-

masker ketika berpergian.

Tidak kalah penting, tidak mendatangi atau menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Termasuk kegiatan-kegiatan ibadah bagi semua umat beragama. Karena itu bisa berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. “Intinya, patuhi instruksi pemerintah. Semua yang dilakukan pemerintah itu demi keselamatan masyarakat juga,” tandasnya.

Pemkab Loteng sendiri saat ini mulai memperketat pengawasan terhadap aktifitas masyarakat. Selain mengintruksikan semua rumah ibadah sementara ditutup. Pemerintah daerah juga mulai menggelar operasi penertiban. Termasuk operasi penggunaan masker.

Dimulai dari Kota Praya.

Di mana setiap orang yang hendak masuk ke Kota Praya diwajibkan menggunakan masker. Jika tidak, akan diberikan sanksi tegas. Operasi masker sendiri melibatkan berbagai unsur. Mulai dari kepolisian, TNI, Pol PP

hingga Dinas Perhubungan.

“Mulai hari ini (Rabu kemarin, red) semua pintu masuk ke Kota Praya dari empat arah, timur, barat, utara dan selatan kita jaga.

Bagi masyarakat yang masuk diharuskan menggunakan masker. Tidak hanya sekadar dibawa saja,” ungkap Kepala Sat Pol PP Loteng, Drs. H. Lalu Aknal Afandi. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 4606 CM NOKA/NOSIN : MHIJFH111FK480422/ JFH1E-1479166 AN.NI MADE PUTU LANDEP HLG DSKTR JL.SANDUBAYA HLG STNK R2 HONDA DR.5916 CL NOKA/NOSIN : MHIJFL113FK274196/ JFL1E-1272132 NO.BPKB : L . 1 0 7 4 6 8 1 9 . 0 AN.MUZAHAR HLG SKTR ALAMAT PELAPOR JL.SENOPAT RAYA NO.V RT.001/RW 274 LING.KR BATA ABIAN TUBUH

ra Camat Selong dijabat Usman yang merupakan mantan Camat Sembalun, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lotim, M. Azlan, Kepala Bagian Perekonomian, M. Sapowan, Kepala Bidang Umum pada Bappeda Lotim, Ir. Totok, Kepala Bidang Pembinaan HI dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Lotim, Mulki.

Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa, Syamsul Anwar, Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadaan Secera Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Barly Halim, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Deri Kurniawan, Kepala Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air, Ema Diah Pitaloka, Kepala Sub Bidang Penata Usahaan pada Bapenda Lotim, Lalu Hasanudin. (yon)

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan tetap akan menggelar kegiatan reses (kunjungan ke masyarakat) pada masa sidang kedua tahun ini, kendati desakan supaya reses ditunda atau dibatalkan cukup kencang disuarakan sejumlah elemen masyarakat di daerah ini. Karena dinilai kurang tepat dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/5) mengatakan, reses merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. “Untuk teknis pelaksanaannya, tentu akan disesuaikan dengan kondisi bulan puasa dan pandemi virus Corona,” terangnya.

Namun sebelumnya, DPRD Loteng akan berkonsultasi dengan pihak BPK perwakilan NTB. Untuk mendapat penjelasan dan pertimbangan terkait pola pelaksanaan reses nantinya. Supaya tidak menyalahi aturan. Dengan kata kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang tetap dijalankan oleh DPRD Loteng. Tetapi tetap memperhatikan regulasi yang ada.

“Kita berkonsultasi dengan BPK ini untuk meyakinkan saja. Bahwa kegiatan reses yang dilaksanakan nantinya tidak menyimpang dan menyalahi aturan,” tambahnya. Keputusan untuk berkonsultasi dengan BPK tersebut sudah diputuskan pada saat rapat pimpinan DPRD Loteng, Selasa (5/5).

Lebih lanjut, Mulyatno mengatakan, ada beberapa hal yang akan dikonsultasikan dengan BPK RI perwakilan NTB itu nantinya. Ter-

utama terkait pola dan teknis kegiatan reses. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sekarang ini.

Pasalnya, jika merujuk pada tata tertib (tatib) DPRD Loteng, reses dilaksanakan dengan cara pertemuan umum dengan dihadiri peserta minimal 100 orang sebanyak 6 kali pertemuan selama jadwal reses. Jika melihat kondisi sekarang ini, pola tersebut jelas tidak memungkinkan. Karena memang ada himbauan dari pemerintah untuk tidak menggelar pertemuan yang mengundang banyak orang.

Sehingga ada beberapa opsi teknis pelaksanaan reses yang muncul. Misalnya, tetap menggelar pertemuan dengan peserta maksimal 10 orang dengan menerapkan standar protokol pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian ada opsi, reses dilakukan dengan cara penyebaran angket atau quesioner kepada masyarakat. Termasuk pola reses door to door disertai pembagian bahan kebutuhan pokok juga menjadi opsi yang akan dikonsultasikan dengan BPK RI perwakilan NTB. “Opsi mana yang sekiranya diperkenankan oleh BPK RI perwakilan NTB dan tidak menyalahi aturan, itulah pola reses yang akan dilaksanakan oleh DPRD Loteng nantinya,” imbuh Mulyatno.

Terlebih DPR RI juga melakukan hal serupa dengan berkonsultasi dengan BPK RI sebelum melaksanakan reses. Itulah yang menjadi salah satu referensi bagi DPRD Loteng untk berkonsultasi dengan BPK RI perwakilan NTB sebelum menggelar reses. “Soal kapan reses akan dilaksanakan, nanti akan menyesuaikan,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 8 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Selama Bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Salat yang lima waktu, dari Jumat ke Jumat, dan Ramadhan ke Ramadhan, merupakan penghapus dosa di antara mereka, jika dia menjauhi dosa-dosa besar.”

(Hadist Riwayat Muslim)

Kekayaan dan Kekuasaan Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram ALLAH SWT telah meletakkan ‘kelebihan’ atas hamba yang satu dengan yang lain. Ada yang memiliki harta berlimpah ruah, ada pula yang standar berkecukupan dan bahkan tidak memiliki harta sama sekali. Yang terakhir ini menuntut kehidupannya untuk berusaha atau ikhtiar lebih keras atau sekuat tenaga untuk bertahan hidup, yang kedua harus lebih giat agar mencapai cita-cita hidup yang pertama.

‘Kaya’ merupakan salah satu predikat atas berlimpah ruahnya harta seseorang. Orang yang memiliki kekayaan harta terkadang condong ingin berkuasa. Pikirnya, dengan kekuasaan yang ada, harta yang dimiliki tidak akan pernah habis sampai tujuh turunan. Hal ini sah-sah saja menurut masyarakat ekonomi. Hari ini kita bisa menyaksikan, hampir jarang dijumpai orang berkuasa tanpa kekayaan atau sebaliknya masih sedikit orang kaya yang tidak berambisi untuk berkuasa.

Pembaca yang budiman, menjadi kaya atau pun berkuasa adalah salah satu bagian dari profesi dunia. Dalam Islam tidak masalah, asal usul hukumnya boleh (al-Ashlu fil al-Mu’alamati al-Ibahah). Yang dipermasalahkan paling tidak dua hal, sumber dan peruntukannya bagaimana. Jika ia didapatkan dari keringat usaha (usaha dagang atau politik misalnya), apakah ia sudah berusaha dengan cara yang sudah dibenarkan oleh agama?

Jika sumbernya adalah warisan apakah harta itu sudah dibagi secara adil atau tidak? Begitu juga peruntukannya, apakah kepada perkara yang subhat, sunnah, atau wajib. Begitulah kira-kira pandangan agama tentang kekayaan dan kekuasaan.

Jika saudara-saudara sekalian mencoba merenungkan, sebetulnya akar dari timbulnya kedua masalah di atas sejatinya bukan terlatak pada predikat-predikat itu. Tapi lebih tepatnya adalah pemilik atau pemangku kedua kedudukan tersebut. Kita sepakat, secara rasional ia adalah manusia, kita sendiri. Dengan kata lain, sejatinya manusia-manusia itulah yang kemudian bertanggung jawab atas apa yang sudah dimilikinya itu. Maka agama ini mendidik manusia yang kaya dan berkuasa agar tidak berbuat zalim kepada orang yang lain dengan harta dan kekuasaannya itu. Ia dituntut untuk jadi manusia yang baik.

Oleh karena itu tidak segan-segan Allah SWT mengingatkan kita semua melalui ayat Al-Qur’an, “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (QS. Ali Imran 14).

Sebagi umat Muslim yang beriman, kita tidak boleh mindar kalau kita tidak kaya atau bukan penguasa. Yang rendah hati itu seharusnya adalah orang kaya atau penguasa yang tidak beriman dan mengaku Muslim. Sebab mereka ini, jika tidak memahami ajaran agama secara baik bisa menjadi musuh dalam selimut dengan kekayaan dan kekuasaannya itu. Ini sangat berbahaya. Kita tidak bermaksud buruk sangka, akan tetapi ajaran agama sesungguhnya smenginginkan agar orang kaya dan penguasa yang lebih adil dan bijak dalam menggunakan harta dan kekuasannya untuk tegaknya syiar Islam di muka bumi.

Salah satu hikmah kewajiban puasa Ramadhan adalah memiskinkan jasmani dan hasrat orang kaya dan penguasa.

Hal ini agar mereka sadar serta merasakan perihnya kekurangan harta dan bahkan tidak memiliki daya upaya. Dalam kacamata agama, puasa orang kaya dan penguasa pasti sama dengan orang miskin, tidak ada perbedaan. Sama-sama menahan lapar. Dari hikmah ini, bisa pahami bahwa kekayaan dan kekuasaan harus memperhatikan aspek ketiadaan dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah SWT. Sebagai pengingat, dalam surat Faatir ayat 5 Allah SWT mengimbau agar kekayaan dan kedudukan tidak membuat kita terpesona berlebihan dan juga tidak terlalu hina dengan ketiadaan. Allah SWT menekankan kepada manusia bahwa janji-Nya adalah al-haq (kebenaran pasti). Apa pun bentuk kekayaan dan bentuk jabatan manusia, mereka akan tetap memepertanggungjawabkannya di sisi Allah SWT sang maha pemilik dan penguasa jagat raya.

Oleh karena itu dalam rangka menggali hikmah ramadhan ini, siapa pun di antara kita harus hati-hati dan senantiasa waspada atas kekayaan dan kekuasaan ini. Kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT dan berupaya untuk senantiasa menggunakan harta dan kekuasaan itu di jalan-Nya. Demikian, semoga bermanfaat.

RADIO

PKS Gelar Pengajian Online Tiap Hari Giri Menang (Suara NTB) DPD PKS Lombok Barat (Lobar) menggelar kajian atau pengajian online setiap hari selama bulan Ramadhan ini. Pengajian online yang dimulai awal Ramadhan ini digelar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Covid-19, yakni tidak melakukan kegiatan yang dihadiri banyak orang. Kajian ini digelar di kantor DPD dan diisi oleh para pengurus PKS dan ulama ahli kitab. ‘’Kajian online mengupas materi tentang 40 hadist Arbain yang ada dalam kitab Al Wafi Syarah Kitab Arbain An Nawawiyah. Pengajian ini juga diisi imbauan agar masyarakat menaati pemerintah dan ulama selama menghadapi wabah Corona ini,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar yang juga pengurus DPD PKS Lobar Hj. Nurul Adha, Rabu (6/5).

Kajian dilakukan secara online melalui kantor DPD PKS Lobar dan di rumah masing-masing. Para penceramah yang mengisi kajian terdiri dari ulama dan pengurus PKS yang

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha ahli kitab, seperti TGH Muharrar Mahfudz, Ustadz Wahid Syahril (Ketua DPD PKS Lo-

bar) dan pengurus lainnya.

Pengajian ini akan berlangsung selama 40 hari ke depan.

Kajian ini hanya ditonton oleh masyarakat dan tidak dihadiri secara langsung.

Ia menambahkan, kajian online ini pertama kali diadakan. Sebab sebelumnya PKS melakukan setiap Ramadhan melakukan kajian bagi kader dan pengurus. Namun adanya wabah Corona ini tidak bisa berkumpul, sehingga pengurus pun melakukan kajian online.

“Pengurus melakukan kajian online, karena Corona kan tidak bisa berkumpul,” ujar dia. (her)

(Suara NTB/yon)

CEK BERAS - Kepala Sub Divre Bulog Lotim Harisun mengecek beras yang ada di gudang.

Stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran membuat Bulog untuk sementara meniadakan OP di bulan Ramadhan.

Bulog Tiadakan OP di Bulan Ramadhan Selong (Suara NTB) Ketersediaan bahan pokok (bapok) hingga memasuki pertengahan bulan Ramadhan di Lombok Timur (Lotim) tahun ini cenderung stabil, baik berupa beras, gula pasir dan minyak. Dari kondisi ini, pelaksanaan operasi pasar (OP) yang khususnya yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) berpeluang ditiadakan.

Menjawab Suara NTB, Kamis (7/5), Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun, menyampaikan, untuk sementara ini belum ada agenda untuk pelaksanaan OP. Akan tetapi,

apabila ada permintaan dari instansi atau pemerintah desa untuk dilakukan OP. Maka dari Bulog siap untuk bekerjasama terutama dalam menyediakan sembako yang dibutuhkan. “OP juga untuk sementara ini tidak ada karena dalam kondisi pembatasan jarak atau pyshcal distancing,” terangnya.

Adapun untuk pelaksanaan OP, lanjutnya, harus ada perintah dari kantir Bulog yang lebih atas, seperti dari Kantor Divre Bulog Provinsi maupun pusat karena merupakan instansi vertical. Namun apabila ada permintaan, dari Bulog di masing-masing kabupaten men-

gusulkan untuk dilakukan OP sesuai permintaan tersebut.

Di samping Bulog selaku penyedia logistik, lanjutnya, dalam satu minggu diterjunkan petugas dari Bulog untuk melakukan survei harga kebutuhan pokok ke pasar-pasar.

Terutama ke pasar rujukan atau pesar besar yang sudah tunjuk dalam pemantauan harga. Hingga minggu ini, kata Harisun, harga cenderung stabil terutama untuk beras karena petani dalam kondisi panen. “Artinya, suplai banyak dan harga terkontrol khususnya beras medium dan premium,”terangnya. (yon)

Baznas Lotim Salurkan ZIS

Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) turut ambil bagian dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Salah satunya berupa penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dalam penyaluran ZIS ini, pihak Baznas tidak hanya mengacu pada data, melainkan berdasarkan realita dan kondisi masyarakat.

Wakil Ketua Baznas Lotim H. M. Nazri, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/5), menyampaikan dalam penyaluran ZIS ini, Baznas Lotim secara selektif supaya ZIS yang salurkan tepat sasaran.

Di samping Baznas Lotim menyasar 5 klaster penerima bantuan, di antaranya klaster tenaga pendidikan dan dakwah terdiri atas guru honor, guru ngaji, marbot dan lain sebagainya.

Sementara klaster UKM terdiri atas, pedagang kecil, pedagang keliling dan klaster

(Suara NTB/yon)

H. M. Nazri informal terdiri atas yayasan, kelompok sosial dan seterusnya. ‘’Selanjutnya klaster buruh informal berupa tukang parkir, ojek dan klaster korban pemutusan hubungan kerja (PHK),’’ ujarnya.

Santunan ZIS ini dikemas dalam dua bentuk, yaitu paket sembako dan uang tunai.

Artinya kata Nazri, bukan be-

rarti satu penerima mendapat bantuan ganda berupa sembako dan uang. Melainkan yang dimaksud dengan melihat realita langsung di lapangan apakah penerima mendapatkan sembako atau uang tunai.

Yang tidak kalah penting, lanjutnya, Baznas Lotim menetapkan calon penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan data, namun juga berdasarkan realita di lapangan. Untuk itu, besaran dan jenis bantuan ditentukan berdasarkan kondisi riil penerima dengan terlebih dahulu dibentuk tim dan membagi kawasan penyaluran langsung di lapangan.

Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima berdasarkan azas berkeadilan. Artinya bantuan bervariasi sesuai kondisi kehidupan yang bersangkutan. Nazri yang selaku wakil ketua di Baznas Lotim mengaku mendapat kawasan penyaluran di wilayah Kecamatan Jerowaru, Sakra Barat dan Selong. (yon)

RADIO

Diet saat Puasa BULAN Ramadhan banyak dijadikan orang untuk diet. Namun, yang paling penting bagi Anda adalah bagaimana melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan petunjuk agama. Lantas, bagaimana diet saat puasa yang benar dan efektif? Berikut cara diet yang benar sebagaimana dikutip dari hellosehat.com.

Pada dasarnya, cara diet saat puasa tidak jauh berbeda dengan diet yang Anda terapkan di luar bulan Ramadhan. Anda tetap saja harus memerhatikan keseimbangan asupan antara karbohidrat, protein, dan lemak dalam setiap makanan yang dikonsumsi. Ini tentu saja berlaku baik saat sahur maupun berbuka puasa.

Nah, jangan sampai momen sahur dan berbuka puasa malah merusak program diet Anda. Berikut ini tips diet saat puasa yang bisa Anda terapkan guna mengontrol berat badan demi tampil menawan di Hari Raya Idul Fitri nanti.

1. Hindari makanan atau minuman mengandung gula 2. Hindari berbuka dengan gorengan 3. Konsumsi makanan yang mengandung protein dan serat 4. Perbanyak minum air putih 5. Makan secukupnya saat berbuka 6. Makan perlahan 7. Olahraga 8. Istirahat yang cukup

Ayam Geprek BERBUKA dengan menu yang enak dan sehat tentu sangat dibutuhkan badan. Jika Anda khawatir membeli menu berbuka di jalan, tidak ada salahnya mencoba membuat di rumah.

Misalnya, bagaimana membuat menu Ayam Geprek. Berikut ini cara membuat Ayam Geprek seperti dikutip dari selerarasa.com.

Bahan-Bahan yang Dibutuhkan Untuk Membuat Ayam Geprek 4 buah dada ayam 2 butir telur ayam 1 sendok teh soda kue 1 cangkir tepung bumbu 1 sendok teh garam Bahan Sambal Ayam Geprek 3 buah cabe merah 4 buah cabe rawit besar 2 sdm jeruk lemon 3 butir bawang merah ½ buah tomat merah 2 siung bawang putih Langkah-langkah Cara Menyiapkan Bahan-Bahan Langkah pertama yang dapat anda lakukan yaitu membersihkan ayam. Ambil ayam yang sudah disediakan, lalu cuci di bawah air mengalir hingga bersih. Cuci ayam dari lemak atau lendir yang masih menempel. Sisihkan. Kupas bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, cuci cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah dan bawang putih. Jika sudah, sisihkan. Siapkan wadah, lalu kocok lepas telur.

Cara Mengolah Ayam Ambil ayam yang sudah anda bersihkan tadi. Lalu rendam dalam air jeruk lemon, soda kue dan garam. Rendam ayam selama kurang lebih 15 menit. Jika sudah 15 menit, Anda bisa meniriskannya terlebih dahulu. Masukan ayam yang sudah direndam dalam air jeruk nipis tadi ke dalam telur yang sudah anda kocok. Diamkan lagi selama kurang lebih 15 menit.

Selanjutnya, masukan tepung bumbu yang sudah anda siapkan pada wadah. Lalu ambil ayam yang sudah direndam telur dan gulingkan di atas tepung bumbu. Pastikan ayam terbalut rata dengan tepung bumbu. Lakukan langkah yang sama untuk setiap potongan ayam.

Ambil wajan yang akan digunakan untuk menggoreng ayam.

Tuangkan minyak goreng secukupnya saja. Panaskan minyak goreng hingga meletup-letup. Apabila minyak goreng sudah panas, silahkan masukan ayam yang sudah dibalut tepung bumbu ke dalam wajan dan goreng hingga matang dan crispy.

Goreng ayam hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Apabila ayam sudah matang, silakan angkat dan tiriskan terlebih dahulu.

Setelah itu, sisihkan minyak goreng bekas menggoreng ayam dan sisakan kurang lebih 3 sendok makan atau secukupnya saja untuk menggoreng bumbu. Lalu masukan bumbu sambal seperti bawang putih, cabai rawit dan cabai merah hingga sedikit layu. Selanjutnya, masukan tomat yang sudah dipotong-potong dan tumis hingga tomat layu. Jika sudah seperti itu, Anda bisa langsung mengangkatnya. Siapkan cobek dan masukan semua bumbu sambal ke dalam cobek. Lalu haluskan, namun jangan terlalu halus. Anda bisa mengoreksi rasanya. Jika kurang garam dan gula anda bisa menambahkannya sesuai selera. Selanjutnya, ambil ayam yang sudah anda goreng dan simpan di atas sambal. Kemudian geprek ayam hingga hancur dan aduk sampai merata. Ayam geprek original sudah selesai dibuat. Anda bisa menyantapnya dengan nasi putih hangat supaya terasa lebih nikmat.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 Mei 2020

Limbah B3 Belum Tertangani Optimal Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengaku bahwa penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di wilayah setempat belum sesuai standar operasional (SOP). Temuan itu berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan belum lama ini di sejumlah sektor industri. Ini sangat berbahaya bagi lingkungan, khususnya limbah pakan udang. ‘’Berdasarkan hasil inspeksi di lapangan memang pengolahan limbah B3 belum sesuai standar. Meski demikian, kami bisa pastikan tidak ada pembuangan limbah sembarangan melainkan masih ditumpuk dan belum ditangani,” ujar Kepala DLH KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3, Dedi Damhuddy SP., M.Si, Kamis (7/5).

Dikatakannya, khusus untuk penanganan limbah B3 yang menjadi sorotan saat ini yakni di PT BHJ karena masih ditemukan limbah yang bercampur. Bahkan hasil penelusuran di lapangan antara limbah pakan udang dan alat elektronik disatukan di satu tempat tidak ada pemilihan. Kalau tercampur dikhawatitkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. ‘’Kita sudah berikan rekomendasi untuk melakukan pemilahan dan kami tetap akan tetap pantau hal itu,’’ ujarnya. Dinas juga berencana akan kembali melakukan sidak terkait hal itu.

Selain limbah B3 yang berada di sektor industri, penanganan limbah di Puskesmas juga masih menjadi atensi khusus.

Karena hanya RSUD Asy Syifa saja yang sudah sesuai standar, karena sudah ada catatan khusus terkait produksi limbah perbulan. Sementara untuk puskesmas sampai saat ini belum dilakukan sesuai dengan SOP. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) supaya pengelohan sampah medisnya bisa optimal. ‘’Kami sangat berharap supaya penanganan limbah medis dan B3 ini harus dilakukan secara maksimal, jika dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi masalah dan berdampak pada lingkungan yang tercemar,’’ pungkasnya. (ils)

Perbaiki Data JPS Dari Hal. 1 Pada tahap awal sebelumnya memang ditemukan sejumlah persoalan pada proses distribusi dan penerimaan bantuan untuk warga miskin dan rentan miskin akibat pandemic Covid -19. ‘’Kami berikan dua pendampingan. Dari sisi hukumnya, bagaimana pola pengadaan. Kedua, pendampingan dalam pelaksanaan pemberian sembako. Ini semua prosesnya di Bidang Datun,’’ ujar Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto,SH.MH, Rabu (6/5).

Disebutkan, memang ada temuan seputar distribusi dan pemberian bantuan. Seperti telur yang ditemukan dalam kondisi rusak, KK sasaran tidak tepat karena ada yang sudah meninggal namun tetap mendapat bantuan. Di samping masalah lainnya bermuara pada masalah pendataan.

Menurutnya proses pendampingan sudah berlangsung, tanpa diminta sekalipun oleh OPD terkait, umumnya dari Pemprov NTB. Sebab dalam instruksi Kejaksaan Agung, pihaknya diminta mengawal semua kegiatan penanggulangan Covid – 19.

Tujuannya, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak

di masyarakat. Sehingga semua masyarakat bisa diakomodir sesuai dengan haknya. ‘’Jangan sampai orang mampu dan tidak berhak justeru menerima bantuan sembako.

Kita bahkan sudah cek kebenaran penerimanya,’’ ujar Kajati.

Dalam perjalanan temuan ini, ada upaya pihaknya untuk membantu meluruskan dan mengingatkan untuk perbaikan. Setiap ada kesalahan data penerima, langsung bisa diperbaiki untuk mencegah penyimpangan berlanjut. ‘’Seperti orang sudah meninggal masih dapat bantuan. Ini harus diperbaiki,” tegas Kajati.

Harapannya, semua orang yang masuk kategori miskin dan rentan miskin mendapatkan haknya. Catatan atas temuan temuan ini juga sudah menyebar melalui sosial media dan berdasarkan pemberitaan media, menjadi bagian dari masukan pihaknya untuk mengingatkan Pemprov NTB. Proses pengawasan juga berlangsung di seluruh Kajari, mengingat bantuan ini menyasar ke semua kabupaten dan kota. Terlebih pada tahap II ini, jumlah penerimanya sebanyak 125.000 KK. (ars)

Penyelesaian Rumah Terdampak Gempa Diwacanakan Swakelola Dari Hal. 1 Selama ini diamatinya biaya yang dikeluarkan untuk fasilitator melalui tim Pengendali Kegiatan (TPK) cukup besar.

TPK yang membawahi 1.150 fasilitator sipil dengan gaji Rp4 juta per bulan, menurutnya perlu dievaluasi. ‘’Yang mahal itu di fasilitator.

Rp4 juta sebulan, kali sekian orang, akhirnya boros kita di situ.

Kalau dengan swakelola, jauh lebih murah dan lebih cepat, tinggal stel kontraktor. Targetnya kapan, kalau tidak tuntas ya denda,’’ tegasnya.

Namun semua ini harus dibicarakan lebih dahulu dengan semua Kepala Pelaksana BPBD di NTB, khususnya yang terdampak. Mana scenario yang lebih efektif dalam situasi saat ini, utamanya soal keuangan negara yang sedang menipis dampak pandemi Covid – 19. Pertimbangan lain soal impact ekonomi masyarakat. Jika lebih efektif dan berdampak pertumbuhan ekonomi di masyarakat, maka dia sepakat dengan metode swakelola.

Paling penting menurutnya, ini harus disampaikan kepada BNPB sebagai pemilik anggaran, membuat skenario perubahan dana tanggap darurat menjadi penanganan pascabencana. Apalagi dengan dana yang tersisa Rp 24.655.000.000 dan terdapat kelebihan transfer Rp 21.610.000.000. Sementara dana yang masih di rekening masyarakat Rp 70.761.000.000.

Dalam catatan terbaru di BPBD NTB, dana yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas mencapai Rp 5.607.966.000.000, tersebar di rekening BRI, Mandiri dan BNI. Sementara rumah yang sudah selesai dikerjakan mencapai 189.451 unit, dengan kategori rumah rusak berat 60.811 unit, rumah kategori rusak sedang 29.340 unit, rumah kategori rusak ringan 99.300 unit.

Sementara fasilitator yang dilibatkan 1.150 orang dari sipil, 590 orang dari TNI dan 590 dari personel Polri. (ars/*)

Bantu Peternak Lokal Dari Hal. 1 Karena permintaan daging ayam setalah adanya wabah Covid-19 turun akibat daya beli masyarakat yang melemah. ‘’Ayam ini termasuk nanti salah satu di dalam paket JPS Gemilang. Ayam dalam bentuk ayam beku. Sehingga kita membutuhkan ratusan ribu ekor ayam per bulan,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Rabu (7/ 5) di Mataram.

Dalam setiap paket JPS Gemilang, direncanakan terdapat 1 Kg ayam beku. Sehingga dibutuhkan ratusan ribu ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan paket JPS Gemilang. ‘’Ini salah satu upaya kita di pemerintah membeli ayam peternak lokal dengan memasukkannya dalam paket JPS Gemilang,’’ katanya.

Mengenai harga, Pemda akan membeli dengan kisaran Rp35 - 36 ribu per Kg. Sehingga, kata Fathurrahman, para peternak dan pedagang terbantu dengan anjloknya harga daging ayam akibat pandemi Covid-19.

Mengenai pengadaan daging ayam beku ini, nantinya ada yang menjadi penghimpun di beberapa zona. Mereka ini yang

berhubungan dengan para peternak lokal. Selanjutnya, ayam dipotong dan disimpan dalam bentuk daging beku.

Sehingga bisa bertahan lama sampai diterima masyarakat.

Data Pemprov NTB, produksi daging ayam setiap tahun terus meningkat. Untuk ayam ras, produksinya pada 2015 sebanyak 8.253,2 ton menjadi 62.570,73 ton pada 2018. Sedangkan untuk daging ayam buras sebanyak 7.180,42 ton pada 2015 menjadi 11.220,35 ton pada 2018.

Pemprov NTB merencanakan penyaluran paket bantuan JPS Gemilang dapat tersalurkan sebelum lebaran. Jumlah penerima juga bertambah sebanyak 20.000 KK. Semula, dalam penyaluran JPS Gemilang tahap I, jumlah penerima sebanyak 105.000 KK. Namun, dalam penyaluran JPS Gemilang tahap II, jumlah penerima bertambah menjadi 125.000 KK. Paket bantuan JPS Gemilang berupa sembako, masker dan suplemen.

Barang-barang yang digunakan untuk paket JPS Gemilang diupayakan produk lokal dari IKM dan UKM NTB. (nas)

Halaman 11

Honor Dikurangi, Pelatih Protes ke KONI NTB Mataram (Suara NTB) Rencana pencairan honor pelatih dan atlet program latihan mandiri di Sekretariat KONI NTB, Rabu (6/5) diwarnai aksi protes. Pelatih menolak menerima honor Rp1,750 juta lantaran nominal honor tersebut sedikit dari yang mereka terima di Pelatda PON 2020.

“Tadi dalam rapat sikap pelatih sudah tegas menolak menerima honor Rp1,750 juta dan meminta ketua KONI untuk merevisi honor menjadi kisaran Rp 3 juta hingga Rp3,5 juta,” ucap Ketua Forum Komunikasi Pelatih NTB, Agus Suharyan dikonfirmasi Suara NTB di

Mataram, Rabu (6/5).

Dikatakan Agus, nominal honor pelatih yang diusulkan oleh KONI NTB ke Pemprov NTB sangat jauh dari harapan. Tidak seperti dua bulan sebelumnya dimana pelatih menerima honor Rp5 juta perbulan. Selanjutnya untuk bulan April honor pelatih diusulkan Rp1,750 juta.

Menurut Agus honor pelatih sebesar Rp1,750 juta sangat kecil, hal itu tak sebanding dengan beban kerja dan tanggungjawab pelatih dalam melatih atlet. Menurutnya pengurangan honor pelatih terlalu jauh, hal itu bisa berpengaruh pada profesionalisme pelatih.

“Honor pelatih segitu benarbenar di bawah UMR (Upah Minimum Regional) NTB. Semua pelatih cabor menolak dan melakukan protes ke KONI,” ujar Agus seraya meminta KONI NTB untuk merevisi usulan honor pelatih Rp1,750 juta menjadi Rp3 juta.

Di tempat terpisah, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Handianto yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila para pelatih melakukan protes soal honor Rp1,7 yang dinilai terlalu sedikit. Protes tersebut kata Andy akan ditindak lanjuti oleh KONI NTB. Dalam hal ini KONI NTB

akan merevisi usulan honor pelatih/atlet sesuai yang menjadi tuntutan pelatih tersebut. “Ya, kita akan usulkan juga ke pemerintah usulan pelatih,’’ ujarnya.

Meski menerima tuntutan pelatih, namun demikian Andy menjelaskan bahwa honor pelatih dan atlet tak boleh disesuaikan honor Pelatda. Sebab selama Pelatda dibubarkan atlet dan pelatihan mandiri di rumah. Dan KONI NTB mengambil langkah penyelesaian honor atlet selama program latihan mandiri.

Ditegaskan Andy, penyesuaian nominal honor pelatih harus dilakukan, pasalnya selama wa-

bah Covid-19 terjadi program latihan atlet PON berubah menjadi program latihan mandiri.

Tak hanya NTB, namun semua provinsi melakukan penyesuaian honor atlet dan pelatih.

Provinsi NTB sendiri mengadopsi KONI provinsi Bali dalam penyesuaian honor atlet dan pelatih. Dimana honor atlet dan pelatih Bali disesuaikan menjadi Rp1,650 juta masingmasing atlet dan pelatih. Selanjutnya honor pelatih dan atlet NTB diusulkan Rp1,750 juta per orang. Menurut Andy honor pelatih dan atlet NTB telah disesuaikan dengan KONI provinsi lainnya. (fan)

Pemerintah Berikan Kelonggaran, Penerbangan Komersil di BIZAM Siap Dibuka Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) Nomor 31 Tahun 2020 dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur ulang penyelenggaraan transportasi udara selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Di mana dalam SE tersebut aturan pembatasan akses transportasi penumpang udara diberikan kelonggaran.

Kelonggaran yang diberikan antara lain izin operasional maskapai untuk melayani penerbangan komersil. Terutama bagi orang dengan kepentingan khusus di tengah larangan mudik, seperti urusan bisnis atau pekerjaan lainnya.

Penerapan SE Kemenhub tersebut berlaku di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk NTB. Communication and Legal Manager LIA, Arif Haryanto, menerangkan pihaknya selaku pengelola bandara akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah. ‘’Kami pada prinsipnya mendukung pelaksanaan SE Nomor 31 Kemenhub dan SE

Nomor 4 Gugus Tugas Covid19, dan siap melayani penerbangan jika memang ada maskapai yang tiba atau berangkat dari LIA,’’ ujar Arif saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Terkait jadwal penerbangan, Arif menerangkan hal tersebut menjadi kebijakan dari masing-masing maskapai. Dimana sampai berita ini ditulis, pengelola Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) belum menerima permintaan jadwal penerbangan dari pihak maskapai.

“Sampai hari ini (kemarin), belum ada permintaan dari pihak maskapai di BIL. Di sisi pihak bandara, sebagaimana ketentuan regulasi, siap jika ada permintaan penerbangan dari maskapai nantinya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadi Aswinabawa, menerangkan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh agen perjalanan dalam situasi pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini. Mengingat perjalan-

an bisnis merupakan salah satu garapan dari sektor usaha tersebut.

“Kalau untuk wisata, barangkali masih belum, tapi namanya peluang tetap peluang.

Itu kan untuk perjalanan bisnis yang urgen (mendesak),” ujar Awan saat dikonfirmasi, Kamis (7/5). Kendati demikian, agen perjalanan di daerah disebutnya masih mempertimbangkan beberapa aspek terkait pemanfaatan potensi tersebut.

Beberapa pertimbangan yang dimaksud antara lain dominasi agen perjalanan online dalam penjualan tiket pesawat, serta petimbangan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh agen perjalanan off-line. “Kalau kita (mau) manfaatkan (potensinya), itu ada hitung-hitungannya. Tentunya travel agent akan berhitung, apakah kalau kita buka kantor akan cukup biaya operasional. Itu jadi pertimbangan kita,” ujar Awan.

Menurutnya kelonggaran yang diberikan pemerintah memang dibutuhkan, terutama untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Di sisi lain, pihaknya beraharap keputusan tersebut tetap dibarengi dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Kita mau (pandemi) ini cepat selsai, tapi untuk perjalanan bisnis khususnya dibutuhkan juga. Bisnis harus berjalan, industri itu harus jalan,” ujar Awan. Hal tersebut dinilai dapat dilakukan jika pelaku usaha, dalam hal ini maskapai, memberlakukan protokol ketat pencegahan Covid-19.

Dicontohkan Awan seperti pengurangan kapasitas pesawat yang telah diatur dalam SE Nomor 31 tahun 2020, serta kewajiban maskapai menerapkan harga tiket yang mengambil batas atas. “Jadi harga tiketnya sekarang juga mahal. Ini potensinya memang ada, tapi belum sebesar yang kita harapkan.

Karena maskapai pasti bertahap juga bukanya” ujarnya.

Terpisah, Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menerangkan pihaknya siap membuka kembali kegiatan operasional untuk penerbangan domestik

mulai Minggu (10/5) mendatang. Hal tersebut berlaku untuk maskapai Lion Air, Wings Air, dan Batik Air yang menjadi turunan perusahaan jasa penerbangan tersebut. ‘’Lion Air Group memfasilitasi kepada calon tamu atau penumpang yang akan membeli tiket, dapat dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia,’’ ujar Danang saat memberikan ketarangan, Kamis (7/5).

Diterangkannya, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi penumpang pesawat. Diantaranya menunjukkan kelengkapan dokumen perjalanan yang dibutuhkan sesuai protokol Covid-19. “Demi upaya memastikan keseluruhan unsur-unsur tersebut, Lion Air Group senantiasa menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama pandemi Covid19,” ujar Danang.

Ketentuan penerbangan yang dimaksud antara lain pengecekan suhu badan bagi petugas dan penumpang, pengaturan jarak aman antar penumpang, serta sterilisasi pesawat. (bay)

Peneliti Unram Tawarkan Skenario Pengendalian Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 Para peneliti mencoba memaparkan simulasi penanganan melalui permodelan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan pendekatan sistem dinamik. Tujuannya, agar langkah-langkah antisipatif bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah.

Salah seorang peneliti, Dr. Haeril memaparkan simulasi ini menggunakan Pendekatan Model SEIR (Susceptibles, Exposed, Infected, Recovered).

SEIR menggunakan pendekatan kepada kelompok individu yang rentan, kelompok terkena Covid-19 namun tidak tampak gejalanya. Kelompok individu yang terinfeksi Covid-19

dan terakhir kelompok yang sembuh dari Covid-19.

Haeril menjelaskan bahwa di NTB, skenario intervensi kebijakan sangat diperlukan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. ‘’Efektivitas kebijakan sangat tergantung dari komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid19. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19,’’ tegasnya.

Para peneliti mengelompokkan tiga skenario, yakni skenario longgar dengan efektivitas implementasi intervensi 25 %, skenario moderat dengan efektivitas implementasi intervensi 50 % dan ske-

nario ketat/wajib dengan efektivitas implementasi intervensi >75 %. ‘’2000- an warga ( NTB) bisa terinfeksi jika intervensi longgar pada hari ke 145. Namun jika kita gunakan skenario moderat, terjadi perubahan yang sangat signifikan.

Sebanyak 560-an warga yang akan terinfeksi di hari ke145,’’ sebut Dr. Haeril.

Menurutnya, upaya pencegahan perlu lebih diprioritaskan ketimbang upaya penyembuhan dan pendeteksian. ‘’Bagaimana mengendalikan OTG dan PPTG, bagaimana mengedukasi masyarakat, sosialisasi besar-besaran. Kita akan mengatur rekayasa sosial masyarakat,’’ ujar Haeril.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada para peneliti yang telah berpartisipasi dengan membantu pemerintah dalam menangani penyebaran pendemi Covid-19 di NTB. ‘’Teman-teman sudah punya pengalaman. Simulasi ini menarik, karena mencoba mengubah cara pandang kita menangani Covid-19. Sistem dinamik ini hanya tools, alat untuk mengubah pikiran sehingga kebijakan yang kita ambil tepat,’’ ujar gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di setiap kabupaten / kota di NTB bisa berbeda dikarenakan kondisi di lapan-

gan berbeda atau tidak sama persis. ‘’Kita konsen pada penyebaran, namun juga kita konsen pada pada dampak sosial ekonominya. Masalahnya kini, kondisi di setiap kabupaten/kota berbeda, secara objektif berbeda-beda.

Sehingga kita harus hati-hati,’’ jelasnya.

Gubernur juga berharap simulasi yang dipaparkan bisa lebih komprehensif dan lebih variarif lagi. Misalnya, simulasi bagaimana jika semua pasar di NTB berbasis online.

“Impact-nya seperti apa. Jika akses jalan dibatasi seperti apa. Jika ada pendekatan yang bisa mengorek secara keseluruhan, tentu sangat baik sekali,’’ ujar gubernur. (r)

Pemprov Validasi Ulang Data, Cegah Bantuan Tak Tepat Sasaran Dari Hal. 1 ‘’Jangan menggunakan pengusaha besar saja, tapi harus mengutamakan menggunakan produk-produk UKM kecil,’’ pesan gubernur.

Masing-masing OPD teknis akan bertanggung jawab terhadap pengadaan produk tersebut. Kali ini, paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dikemas menjadi satu paket sebelum dikirim ke desa dan didistribusikan kepada masyarakat.

JPS Gemilang tahap kedua ini akan diberikan kepada 125.000 KK di NTB. Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 99.000 KK dan Non DTKS 26.000 KK. Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/ 5) siang kemarin menjelaskan, dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian JPS Gemilang. Pertama soal data dan kedua, masalah pendistribusian paket barangnya.

Untuk masalah data penerima, semua kabupaten/kota

sudah memiliki kuota masingmasing. Seharusnya, kuota penerima untuk masing-masing kabupaten/kota dibagi ke desa/kelurahan. Sebanyak 125.000 KK kuota penerima JPS Gemilang tahap II ini akan dilakukan validasi ulang bersama kepala desa/lurah. ‘’Supaya jangan ada kepala desa yang tidak mendapatkan informasi kuota, sehingga mengusulkan banyak (penerima). Lalu ada kepala desa yang ditetapkan sedikit kuotanya (penerima JPS Gemilang), ini kemudian kita akan perbaiki,’’ kata Khalik.

Masalah pendistribusian paket bantuan JPS Gemilang, tergantung OPD yang mengadakan barang JPS Gemilang. Karena pengadaan barang untuk paket JPS Gemilang diadakan sejumlah OPD. ‘’Arahan Pak Gubernur kemarin, mereka harus punya jadwal dan harus bersama-sama mendistribusikan ke desa sasaran,’’ kata Khalik.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD ini mengatakan, untuk pengadaan barang paket JPS Gemilang tahap II, Disos sudah tak terlibat lagi dalam pengadaan beras dan telur. Dis-

os diminta untuk fokus dalam verifikasi dan validasi data penerima JPS Gemilang. Dalam validasi data ini, lanjut Khalik, pihaknya akan berkoordinasi maksimal dengan Disos kabupaten/kota dan kepala desa.

Hasil validasi data penerima JPS Gemilang harus ada penetapan dari Pemerintah Desa. Sehingga nanti tak ada yang saling menyalahkan. ‘’Data penerima JPS Gemilang tahap II, semua akan divalidasi ulang. Karena kan tahap I banyak masalah. Yang diperintahkan Pak Gubernur menyelesaikan masalah tahap I itu. Salah satu masalahnya soal data dan jadwal pendistribusian yang tidak bersamaan dari OPD yang mengadakan barang,’’ ungkap Khalik.

Untuk mengawal persoalan data penerima JPS Gemilang ini, Khalik mengatakan pada hari pertama masuk sebagai Kepala Dinas Sosial dibentuk tim khusus yang ikut mengawal validasi data penerima di masing-masing kabupaten/kota.

Semua bidang dan sekretariat di Dinas Sosial punya tim untuk mengawal masing-masing kabupaten/kota. Tim tersebut

nantinya akan dibantu tenaga pendamping sosial seperti pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana. ‘’Tetapi tetap kuncinya ada komunikasi yang maksimal dengan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Dan data itu harus ditetapkan berdasarkan keputusan penetapan dari kepala desa. Sehingga nanti tak ada lempar kesalahan. Kepala desa dan Dinas Sosial satu kata,’’ ujarnya.

Khalik menambahkan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki data penerima JPS Gemilang.

Hal ini dilakukan untuk mencegah penerima bantuan yang dobel dan tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan, tim perlu turun ke lapangan lantaran ada desa pada penyaluran JPS Gemilang tahap I yang tidak mendapatkan kuota sama sekali. Ada juga desa yang hanya mendapat kuota penerima 2 KK, sedangkan desa lain ada sampai 700 KK. ‘’Bagaimana menghitung kuotanya itu. Ini yang kita perbaiki. Sehingga tak ada yang merasa dirugikan dan masyarakat menerima sesuai dengan haknya,’’ terangnya.

Terkait dengan data penerima yang dobel mendapatkan bantuan, Khalik mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan dari Disos Kabupaten/ Kota. Bahwa masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan JPS Gemilang, sementara dia sudah terdata sebagai penerima bantuan yang lain maka akan langsung dikeluarkan. Data masyarakat yang menerima JPS Gemilang, JPS kabupaten/kota, PKH, BPNT, BST dan BLT Dana Desa sudah dipisahkan.

“Kepala desa yang menetapkan keluarga penerima manfaat. Tapi basis data kita tetap DTKS yang dimiliki Kemensos.

Di luar itu, semua masyarakat terdampak Covid-19. Kalau dia benar-benar tidak mampu dan berhak menerima, maka boleh kepala desa memasukkan.

Tapi tetap sesuai dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan untuk mereka,’’ jelasnya.

Untuk validasi ulang penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK ditargetkan selesai sebelum lebaran. Sehingga penyaluran paket bantuan JPS Gemilang tahap II diharapkan sudah tersalur sebelum lebaran. (nas)

Wagub Ingatkan Masyarakat Jangan Gunakan Beli Rokok dan Pulsa Dari Hal. 1 Dengan rincian, Kota Mataram 11.639 KK, Lombok Barat 96 KK, Lombok Tengah 998 KK, Lombok Utara 3.116 KK, Kota Bima 8.551 KK, Lombok Timur 21.160 KK, Sumbawa 9.422 KK, Sumbawa Barat 5.750 KK, Dompu 8.261 KK dan Bima 3.225 KK. Wagub mengatakan, bantuan sosial ini dihajatkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Artinya, dengan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu tersebut, masyarakat penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga tidak

kekurangan pangan. ‘’Rp600 ribu tentunya tidak akan boleh digunakan untuk apa yang tidak untuk kebutuhan primer. Utamanya (digunakan memenuhi) kebutuhan pangan kita,’’ ujar Umi Rohmi.

Program BST ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ia mengharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Wagub menyampaikan bahwa wabah Covid-19 tidak seperti penyakit-penyakit lainnya. Untuk menghentikan wabah ini butuh kerjasama yang

baik antara pemerintah dengan masyarakat. ‘’Ujian ini sungguh-sungguh membutuhkan kedisiplinan dari kita, konsistensi, kesabaran, sinergi, gotong-royong dan lainnya. Penanganan secara medis saja tidak cukup, penanganan secara ekonomi juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan mental yang positif,’’ tegasnya.

Salah satu langkah agar musibah ini cepat berlalu harus dimulai dari diri sendiri. Ia meminta agar masyarakat mengikuti aturan-aturan pencegahan wabah Covid-19. ‘’Sederhana saja, kita selalu menggunakan masker jika kita berada di luar rumah, den-

gan menjaga jarak, sering cuci tangan,’’ katanya.

Jika seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19, maka NTB akan cepat terbebas dari wabah ini. Ke depannya, pemerintah akan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengikuti protokol Kesehatan Covid-19 ini.

Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan masker demi kebaikan bersama. Karena penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah penularan Covid-19. ‘’Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk wajib menggunakan masker, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena penggunaan masker dapat

menurunkan risiko penularan hingga 70 persen. Maka dari itu pada saat di luar rumah, wajib menggunakan masker,’’ tegas Wagub.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan jumlah masyarakat yang memperoleh BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyaluran BST dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. ‘’270.005 KK ini mendapat BST selama tiga bulan, kita berharap masyarakat menggunakan dana ini dengan baik sesuai dengan apa yang dihajatkan Bapak Presiden dan juga Menteri Sosial,’’ harapnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 8 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Danrem 162/WB Laporkan Penanganan Covid-19 kepada Pangdam IX/Udayana

(Penrem)

TELEKONFERENSI - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat telekonferensi dengan Pangdam IX Udayana.

Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB, Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han melaporkan kondisi terkini penyebaran Covid-19 serta kesiapan Gugus Tugas dalam menangani Covid-19 di wilayah masing-masing, kepada Pangdam IX/Udayana melalui siaran telekonferensi Kamis (7/5).

Masing-masing Danrem menjelaskan tentang kondisi terakhir terkait dengan penanganan Covid19 baik dari jumlah PPTG, OTG, ODP, PDP dan terpapar Covid-19,

kesiapan rumah sakit dan tenaga medis, data klaster dan penyebarannya, penyaluran bantuan sosial dan langkah-langkah satuan di masing-masing daerah termasuk kesiapan personel satuan dalam mendukung upaya pemerintah daerah mencegah Covid-19.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., menyampaikan agar para Dansat di wilayah memahami betul apa yang menjadi tugas tanggungjawabnya dalam Gugus Tugas Covid-19 guna membantu pemerintah daerah

menangani penyebaran Corona Virus Disease di wilayah dengan memaksimalkan pemberdayaan Gugus Tugas Covid-19 yang sudah dibentuk di Daerah masing-masing, tuturnya .

“Dalam hal penanganan penyembuhan pasien terpapar menjadi tugas tim medis, sedangkan yang menjadi tanggungjawab TNI adalah membantu melaksanakan pengamanan pintu masuk dan ruang isolasi karantina di wilayah, khusus ruang isolasi dan karantina perlu penguatan pengamanan,” Tegasnya.

Pangdam juga menyampaikan agar terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona termasuk pelacakan kontak penyebaran virus dengan metode klaster, petakan wilayah terdampak sehingga kita fokus untuk mengawasi dengan kemampuan kekuatan dimiliki.

“Danrem 162//WB menegaskan akan mempedomani, melaksanakan semua petunjuk arahan Pangdam IX/Udayana, dan akan kami tegas kembali kesemua kodim jajaran. Ia juga memastikan betul kondisi logistik yang dibutuhkan masyarakat, melakukan verifikasi data dan penyisiran agar data valid dan diyakinkan agar semua yang berhak mendapatkan Bansos sehingga tidak terjadi kecemburuan yang berdampak timbulnya disintegrasi sosial.” (ars/*)

Limbah B3 Belum Tertangani Optimal Taliwang (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengaku bahwa penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di wilayah setempat belum sesuai standar operasional (SOP). Temuan itu berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan belum lama ini di sejumlah sektor industri. Ini sangat berbahaya bagi lingkungan, khususnya limbah pakan udang. ‘’Berdasarkan hasil inspeksi di lapangan memang pengolahan limbah B3 belum sesuai standar. Meski demikian, kami bisa pastikan tidak ada pembuangan limbah sembarangan melainkan masih ditumpuk dan belum ditangani,” ujar Kepala DLH KSB kepada Suara

NTB, melalui Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3, Dedi Damhuddy SP., M.Si, Kamis (7/5).

Dikatakannya, khusus untuk penanganan limbah B3 yang menjadi sorotan saat ini yakni di PT BHJ karena masih ditemukan limbah yang bercampur. Bahkan hasil penelusuran di lapangan antara limbah pakan udang dan alat elektronik disatukan di satu tempat tidak ada pemilihan. Kalau tercampur dikhawatitkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. ‘’Kita sudah berikan rekomendasi untuk melakukan pemilahan dan kami tetap akan tetap pantau hal itu,’’ ujarnya. Dinas juga berencana akan kembali melakukan sidak terkait hal itu.

Selain limbah B3 yang berada di

sektor industri, penanganan limbah di Puskesmas juga masih menjadi atensi khusus. Karena hanya RSUD Asy Syifa saja yang sudah sesuai standar, karena sudah ada catatan khusus terkait produksi limbah perbulan. Sementara untuk puskesmas sampai saat ini belum dilakukan sesuai dengan SOP. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) supaya pengelohan sampah medisnya bisa optimal. ‘’Kami sangat berharap supaya penanganan limbah medis dan B3 ini harus dilakukan secara maksimal, jika dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi masalah dan berdampak pada lingkungan yang tercemar,’’ pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

BERBAGI MAKANAN - Alfamart dan Yayasan BMCI (pengelola donasi konsumen) membagikan 700 paket makanan siap saji untuk para pekerja informal yang terdampak Covid-19 di wilayah Lombok yang dimulai Rabu (6/5).

Alfamart dan Yayasan BMCI Bagikan 700 Paket Buka Puasa Mataram (Suara NTB) Alfamart dan Yayasan BMCI (pengelola donasi konsumen) membagikan 700 paket makanan siap saji untuk para pekerja informal yang terdampak Covid19 di wilayah Lombok yang dimulai Rabu (6/5). Kegiatan ini akan berlangsung hingga sepekan ke depan. ‘’Bagi-bagi makanan siap saji ini berlangsung secara nasional di ratusan titik dengan jumlah paket 10.000.

Tujuannya, kami ingin berbagi kebaikan apalagi saat ini bertepatan dengan Bulan suci Ramadan,’’ ujar Ame Dwi Pramesti, Corporate Communication Alfamart. ‘’Minggu ini kami fokus pada makanan siap saji.

Sebab minggu lalu telah dibagikan paket sembako, masker, hand sanitizer, hingga APD medis dan nutrisi paramedis, hingga sabun cuci tangan dan cairan disinfektan,’’ sambungnya.

Ame menambahkan, bantuan ini merupakan bantuan lanjutan selama pandemi Covid-19 yang diambilkan dari budget CSR Alfamart dan mix donasi konsumen. Sebelumnya, di wilayah Lombok Alfamart juga telah membagikan ratusan paket sembako dan 1.000 lembar masker.

Di bulan yang sama, Alfamart secara nasional juga melakukan penyemprotan disinfektan dengan Lazizmu di 150 titik fasilitas publik. Kemudian juga memberikan CSR voucher sembako gojek senilai Rp1,5 miliar serta bantuan nutrisi paramedis di 50 rumah sakit.

Untuk paket makanan siap saji secara nasional ada 10.000 paket yang dibagikan. Sasarannya, ojol, penyapu jalan, juru parkir, pengemis, PKL dan masyarakat dhuafa yang melintas di depan toko, dll. ‘’Kami menyadari, ada banyak masyarakat yang terdampak. Namun di lingkup para pekerja informal atau masyarakat terbawah inilah yang paling utama mendapat perhatian,’’ ujarnya. Selama April dan Mei, Alfamart juga menggratiskan biaya sewa tenan di depan halaman toko secara nasional. (adv)

Mengawali Tugas di Tempat Baru

Hj. Selly Andayani Jemput Anak Balita Pasien Covid-19 MEMULAI tugas di tempat yang baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si bergerak cepat. Hj. Putu Selly Andayani, SE, M.Si. langsung menengok sekaligus menjemput anak balita berinisial Uw, yang orang tuanya menjadi pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). ‘’Penjemputan Uw (inisial) untuk dititipkan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), merupakan tanggung jawab pemerintah melalui dinas yang saya pimpin,’’ ujar mantan kepala Dinas Perdagangan NTB. ‘’Kami menjemput nanda Uw untuk kami titipkan di UPT PPA. Karena nanda Uw ini belum terpapar virus Corona. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah, dalam penanganan Covid-19 di daerah ini,’’ ujar mantan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Infrastruktur ini.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 di NTB dari hari ke hari jumlahnya terus meningkat. Karena itu, Selly mengingatkan, agar seluruh masyarakat senantiasa mematuhi anjuran dan atau kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. ‘’Melihat kondisi ini, Bunda mau mengingatkan lagi agar kita semua menjaga diri dan menjaga jarak. Serta patuhi kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Lebih-lebih para ulama kita melalui MUI telah mengeluarkan fatwa, terkait bagaimana langkah kita khususnya kaum muslimin dalam menghadapi fenomena ini,’’ katanya mengingatkan.

Menurut Hj. Selly, setiap kebijakan yang diambil baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, itu semua semata-mata untuk kebaikan masyarakat. ‘’Jadi, hal itu sudah pasti untuk kebaikan kita semua. Saat ini

yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kawan-kawan kita, yang terpapar Covid-19 agar segera pulih dan sembuh.

Sehingga bisa segera dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing,’’ ujarnya. ‘’Termasuk dengan orang tua nanda Uw ini. Semoga secepatnya pulih seperti sediakala, sehingga nanda Uw yang untuk sementara dalam perlindungan dan penjagaan kami, dapat segera berkumpul dengan keluarganya,’’ harapnya.

Untuk diketahui,Hj. Selly Andayani dilantik Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah sebagai Kepala DP3AP2KB NTB, Senin (4/5). Sehari setelah dilantik Selly langsung melakukan peninjauan ke UPTD PPA, yang merupakan ‘’rumah singgah’’ anak-anak NTB. ‘’Rumah singgah’’ ini menjadi tempat untuk menampung anak-anak terutama yang mengalami masalah, terkait kurangnya perhatian terhadap gizi anak dan pendidikan. Salah satu target yang dalam waktu cepat akan dikerjakan adalah menghidupkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). ‘’Kita NTB masih punya PR (pekerjaan rumah, red) untuk menurunkan angka kasus stunting, belum lagi saat ini kita dihadapkan dengan Covid-19. Karenanya, mari kita putus rantai penyebaran Covid19. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Aamiin,’’ pungkasnya. (*)

(Suara NTB/ist)

BERGERAK CEPAT - Memulai tugas di tempat yang baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si bergerak cepat. Inilah rangkaian kegiatan Hj. Selly, salah satunya langsung menengok sekaligus menjemput anak balita berinisial Uw, yang orang tuanya menjadi pasien positif Covid-19.