Edisi Senin 8 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 8 JUNI 2020 (Suara NTB/ist)

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 74 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inpres dalam Proses, Pengerjaan Fisik RTG Terus Berjalan

JALAN TERUS - Pelaksanaan pengerjaan fisik RTG di lapangan terus berjalan. Khususnya untuk RTG yang sedang dalam proses pengerjaan fisik yang didukung oleh fasilitator TNI-Polri.

Mataram (Suara NTB) – Belum turunnya Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelesaian masa rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) RTG dampak gempa 2018 di NTB mengalami sedikit kendala. Terutama untuk pengurusan administrasi Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi masyarakat terdampak.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, S.S1 menerangkan, belum adanya Inpres tersebut membuat pihaknya belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk fasilitator sipil. ‘’Itu menyangkut anggaran

operasional, sehinga administrasi Pokmas belum bisa dilaksanakan,’’ ujarnya, Minggu (7/6).

Kendati demikian, Ahmadi menegaskan pelaksanaan pengerjaan fisik RTG di lapangan terus berjalan.

Khususnya untuk RTG yang sedang dalam proses pengerjaan fisik yang didukung oleh fasilitator TNI-Polri.

Hal ini juga mempertegas kembali info yang pernah disampaikan sebelumnya melalui Suara NTB tanggal 6 Juni 2020 minggu lalu. ‘’Kami bersyukur dengan adanya fasilitator TNI-Polri yang membantu mendampingi Pokmas. Lebih khusus lagi dengan

adanya pasukan Zeni TNI, yang sangat membantu progres percepatan fisik agar pekerjaan RTG ini segera tuntas,’’ ujarnya.

Berdasarkan data hasil review Ittama total rumah rusak akibat bencana gempa 2018 di NTB sebanyak 226.204 terdiri dari rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

Dari data hasil review Ittama BNPB tersebut, berdasarkan data sampai tgl 6 Juni 2020 sebanyak 194.388 unit telah selesai pembangunan fisik dan 19.212 unit lainnya sedang dalam pengerjaan.

Bersambung ke hal 7

Pelibatan IKM di JPS Gemilang

Sangat Signifikan Jadi Penggerak Ekonomi Mataram (Suara NTB) Efek berganda dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan melibatkan IKM/UMKM sangat besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS yang menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB tidak saja mampu mensejahterakan pelaku usaha dalam daerah. Juga diyakini akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan, terutama perbankan.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, pihaknya mengapresiasi pola JPS yang melibatkan 535 IKM/ UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini.

Mereka rata-rata adalah nasabah perbankan karena mendapatkan modal usaha dari sektor kredit. Di masa pandemi ini,

perbankan juga terdampak.

Namun dengan adanya program JPS dengan melibatkan IKM yang notabene adalah nasabah perbankan, maka secara langsung hal ini akan memengaruhi kinerja perbankan untuk tetap beraktivitas dengan baik di masa pandemi.

Farid menuturkan, Bank

TO K O H Apresiasi JPS Gemilang OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menilai gerakan bela, beli dan cintai produk lokal untuk program JPS di Provinsi NTB memiliki perbedaan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Sebenarnya di daerah lain juga ada yang menggerakkan IKM-nya untuk memproduksi produk ter-tentu di masa Covid-19.

Bersambung ke hal 7

KO M E N TTAA R

Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah ini telah diminta menyampaikan sekian IKM/ UMKM untuk ambil bagian dalam penyiapan produk JPS. OJK juga telah menyampaikan ke Pemprov NTB perihal daftar IKM yang layak untuk dilibatkan dalam program ini. ‘’Nanti IKM-IKM itu menjadi nasabah BPR. Dengan adanya kegiatan ini, secara langsung maupun tak langsung akan menghidupkan IKM itu sendiri dan akan membantu lembaga keuangan agar tetap eksis,’’ terang Farid Faletehan, Minggu (7/6).

Untuk membuat lembaga keuangan tetap eksis di masa pandemi sangatlah penting. Di masa seperti ini, banyak nasabah merestrukturisasi kreditnya kepada perbankan karena usaha nasabah terdampak Covid-19. Namun karena adanya pelaku IKM/UMKM nasabah perbankan yang dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam program JPS, Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humasntb)

PRODUK LOKAL - Bantuan melalui paket JPS Gemilang tahap II mulai didistribusikan di Kabupaten Sumbawa beberapa hari lalu. Paket ini berisi beras dan aneka produk lokal yang diproduksi IKM dan UMKM di NTB.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Setelah memutuskan tutup sementara, usaha perho1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 telan di Kota Mataram mulai kembali bergeliat. Terlebih 1234567890123456789012345678901212 dengan dimanfaatkannya hotel sebagai tempat karanti1234567890123456789012345678901212 na mandiri, yang disambut baik oleh pelaku usaha.

1234567890123456789012345678901212 “Adanya isolasi mandiri yang dilakukan oleh karyawan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PT. AMNT tentu cukup membantu walau tidak seperti 1234567890123456789012345678901212 situasi normal,’’ ujar Ketua Asosiasi Hotel Mataram 1234567890123456789012345678901212 (AHM), Yono Sulistiyo saat dikonfirmasi, Minggu (7/6).

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, kondisi tersebut memang belum sepenu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hnya membaik. Meningat belum adanya pergerakan kun1234567890123456789012345678901212 jungan tamu secara umum. Namun, dengan adanya pro1234567890123456789012345678901212 gram-program tersebut hotel di Mataram diakui kembali 1234567890123456789012345678901212 beroperasi walaupun belum bisa merata.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Kondisi masih belum membaik dan masih seperti se1234567890123456789012345678901212 diakala. Namun demikian, masih ada peluang untuk bisa 1234567890123456789012345678901212 bertahan,” ujar General Manager (GM) Favehotel terse1234567890123456789012345678901212 but. Dengan alih fungsi hotel sebagai lokasi karantina, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hotel-hotel tersebut diharapkan bisa bertahan hinga dam1234567890123456789012345678901212 pak pandemi virus corona (Covid-19) benar-benar diatasi.

1234567890123456789012345678901212 Senada dengan itu, GM Hotel Lombok Raya, I Gusti 1234567890123456789012345678901212 Lanang Patra, menerangkan untuk bisa bertahan hingga 1234567890123456789012345678901212 pandemi Covid-19 teratasi hotel telah berjuang.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Diantaranya dengan membuat paket-paket khusus.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 7 1234567890123456789012345678901212

Hotel di Mataram Mulai Beroperasi

Farid Faletehan (Suara NTB/dok)

NTB Kendalikan PPTG DINAS Kesehatan (Dikes) NTB mencatat pergerakan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sejak Februari hingga 6 Juni 2020 sebanyak 61.622 orang. Pemprov NTB membatasi dan mengendalikan pergerakan PPTG untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mewajibkan tes swab bagi PPTG yang akan keluar NTB. Sedangkan PPTG dalam daerah diwajibkan untuk melakukan rapid test atau tes cepat. Pemprov mewaspadai PPTG karena ada beberapa orang tanpa gejala yang akan bepergian ke luar daerah ternyata Bersambung ke hal 7 Nurhandini Eka Dewi

Rekrutmen 1.200 Calon Praja IPDN

NTB Dapat Jatah 25 Orang Mataram (Suara NTB) Di tengah pandemi Covid19, Pemerintah Pusat tetap melaksanakan proses rekrutmen atau seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dari 1.200 kuota calon praja IPDN tahun 2020, NTB hanya memperoleh jatah sebanyak 25 orang. ‘’Kuota untuk NTB 25 orang.

Karena kuotanya ditetapkan oleh pusat langsung,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (7/ 6) siang kemarin.

Penentuan kuota calon praja IPDN masing-masing provinsi, kata Nasir tak melihat suatu daerah punya kampus IPDN atau tidak. Meskipun di NTB berdiri Kampus IPDN, namun kuota masing-masing daerah sepenuhnya menjadi ketetapan Pemerintah Pusat.

‘’Bukan karena kita punya kampus atau ndak. Itu sudah ketetapan pusat kita terima,’’ jelasnya.

Tahun 2019, NTB memperoleh jatah calon praja IPDN sebanyak 32 orang. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya 28 orang. Namun tahun ini jatah yang diperoleh NTB turun hanya sebanyak 25 orang.

Nasir mengatakan, pendaftaran secara online dengan mengakses lama dikdin.bkn.go.id dibuka sejak 8 - 23 Juni 2020.

Kemudian verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran diunggah mulai 8 - 25 Juni 2020.

Sedangkan pengumunan dokumen persyaratan administrasi akan dilakukan 26 Juni.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar direncanakan pada Juli - Agustus. Sedangkan hasil SKD akan diumumkan

pada Agustus. Selain itu, pelaksanaan dan pengumuman tes kesehatan tahap I pada Agustus - September.

Kemudian Pantikhir pada Agustus - September, termasuk di dalamnya tes kesehatan tahap II. Pada bulan yang sama juga akan diumumkan hasil tes kesehatan tahap II. Terkait persyaratan pendaftaran, Nasir mengatakan usia peserta minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada 31 Desember 2020. Kemudian tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm. Selain itu, nilai rata-rata ijazah SMA/ MA termasuk lulusan paket C minimal 70 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017-2020. Sedangkan nilai rata-rata ijazah bagi Papua dan Papua Barat minimal 65 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 20172020. (nas)

Terjadi Tren Kenaikan Perolehan Pajak

Puluhan Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Insentif PKB Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB optimis mengejar target pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Di tengah pendapatan daerah yang berkurang sekitar Rp600 miliar, Bappenda mengatakan potensi penerimaan PKB mulai menunjukkan tren peningkatan di masa pandemo Covid-19.

Kepala Bidang Pajak Daer-

ah Bappenda NTB, Mohammad Husni mengatakan, kebijakan pemberian keringanan dan insentif PKB yang dilakukan Pemprov NTB telah dimanfaatkan puluhan ribu wajib pajak. Kebijakan insentif PKB berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas

Lima Tahun yang berlaku mulai 1 April - 31 Mei ‘’Angkanya sudah puluhan ribu (wajib pajak) yang memanfaatkan insentif pajak ini,’’ kata Husni dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (7/6) siang kemarin.

Kebijakan insentif PKB ini, kata Husni kembali diperpanjang dua bulan ke depan atau sampai 31 Juli mendatang. ‘’Karena mungkin kemarin masyarakat banyak yang

masih stay at home. Jadi belum maksimal yang memanfaatkan insentif pajak. Sehingga diperpanjang sampai 31 Juli,’’ terangnya.

Berdasarkan data Bappenda NTB, potensi PKB di NTB tahun 2020 sebanyak 1.561.464 objek. Dengan potensi aktif obyek PKB sebesar 54,51 persen atau 851.159 obyek senilai Rp377,859 miliar.

Sedangkan 45,49 persen wajib pajak yang menunggak atau

tidak aktif membayar PKB. Jumlah yang menunggak antara 1-5 tahun 502.427 wajib pajak senilai Rp285,718 miliar dan di atas 5 tahun sebanyak 207.868 wajib pajak senilai Rp180,728 miliar. Sehingga total nilai tunggakan PKB di NTB mencapai Rp466,4 miliar.

Husni mengatakan akibat pendemi Covid-19, memang terjadi penurunan potensi penerimaan PKB dan BBNKB. Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 8 Juni 2020

Halaman 2

Penyelesaian Kerugian Negara

Dispar akan Ajukan Upaya Hukum

Evaluasi Bertahap MESKIPUN aktivitas ibadah di masjid tidak lagi dibatasi sejak Jumat (5/6) pekan kemarin, masyarakat diingatkan untuk lebih memperketat protokol kesehatan. Evaluasi akan dilakukan bertahap.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, berdasarkan kebijakan Pemkot Mataram bahwa tempat ibadah tidak lagi ada pembatasan. Para jemaah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mengatur jarak serta meny(Suara NTB/cem) iapkan tempat cuci tangan.

Muhammad Erwan Seluruh lurah diminta memantau tempat – tempat ibadah. Pemantauan tidak saja fokus di masjid, tetapi di gereja dan pura. “Semua tempat ibadah kita minta mengikuti protokol kesehatan,” kata Erwan ditemui akhir pekan kemarin.

Dari hasil monitoring akan dievaluasi letak titik kelemahannya. Erwan menambahkan, penyemprotan cairan disinfektan rutin dua kali dalam sepekan. Penyemprotan di tempat- tempat ibadah, area publik dan lingkungan. Bahkan, jika di satu kawasan ada kasus positif akan disemprot bisa lebih dua kali.

“Bahkan seminggu bisa lebih dari dua kali,” sebutnya.

Di beberapa tempat ibadah akan ditempatkan petugas terpadu untuk mengawasi. Terdiri dari tenaga kesehatan, TNI, Polri dan dari kelurahan. Penempatan petugas terpadu membantu pengurus masjid maupun tempat ibadah lainnya mengecek suhu tubuh jemaah hendak melaksanakan ibadah. “Kita ingatkan jangan sampai protokol kesehatan di langgar,” ucapnya.

Erwan mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan kembali akan membatasi aktivitas tempat ibadah jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Saat ini, kasus penularan Coronavirus Disease atau Covid-19 terus meningkat.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga pola hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan serta mematuhi imbauan pemerintah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kota Mataram akan mengajukan upaya hukum terhadap penyelesaian tunggakan kerugian negara. Hal ini didasari tak kooperatifnya rekanan yang enggan menghadiri panggilan untuk mengklarifikasi penyelesaian kerugian Negara.

Rekanan itu yakni yang mengerjakan tembok pembatas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan tahun 2018 lalu. Berdasarkan pagu nilai proyek pembatas tersebut Rp1.380.000.000. Sementara, kontraknya Rp1.112.197.842,.

Hasil audit BPK ditemukan

kekurangan volume yang berpotensi merugikan kas daerah mencapai Rp105 juta. Rekanan telah membayar sebagian dan tersisa Rp65 juta.

Kemudian rekanan yang membangun Bale Adat di komplek RTH Pagutan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan

Timur. Rekanan memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp1.074.915.000 dari pagu anggaran Rp1.375. 000.000., Dari hasil pemeriksaan ditemukan kerugian Negara mencapai Rp90 juta.

Kedua rekanan ini sudah tidak terdeteksi lagi keberadaannya sejak tahun 2018

lalu. Pihaknya sudah mencari perusahaan berdasarkan alamat tertera. Tetapi yang rekanannya sudah tidak ada.

Tunggakan ini tetap tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. “Itikad dari kontraktor sejak tahun 2018 untuk mengembalikan kerugian negara memang tidak ada,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Surat keterangan tang-

gungjawab mutlak (SKTJM) telah ditandatangani oleh rekanan di tahun 2018 silam.

Mereka sanggup mengembalikan kerugian negara. Kembali rekanan mangkir dengan alasan terdampak gempa.

Nizar Denny menyampaikan, kondisi ini semakin mempersulit. Di satu sisi, mereka telah menyanggupi mengembalikan kerugian negara. Tetapi faktanya tak terealisasi bahkan menghilang. “Ini jadi PR Dinas Pariwisata dan BKD untuk mengejar itu,” demikian kata Denny. (cem)

Berikan Informasi yang Tegas ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati,A.Md., Keb., menyayangkan masyarakat terkesan salah kaprah menyikapi normal baru yang digaungkan pemerintah pusat. ‘’Mengenai penerapan normal baru, setahu saya, 102 wilayah yang diperbolehkan oleh pemerintah menerapkan kebijakan normal baru berdasarkan rilis dari situs resmi BNPB. Jadi NTB belum masuk wilayah yang harus menerapkan normal baru karena setiap (Suara NTB/ist) harinya korban bertambah,’’ terMita Dian Listiawati angnya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Minggu (7/6) kemarin.

Sayangnya, meski tidak masuk dalam daftar daerah yang boleh menerapkan normal baru, namun masyarakat tetap melakukan aktivitas normal seperti biasa. Seharusnya, kata Mita, Pemkot Mataram tegas dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai normal baru. Sehingga masyarakat paham. Tidak hanya sebatas pemberitahuan lewat media.

Banyaknya informasi dan video di media sosial yang beredar menjadi acuan masyarakat berasumsi bahwa Kota Mataram sudah aman dan normal. ‘’Masyarakat sudah mengacuhkan lagi mengenai virus ini dan tidak ada ketakutan lagi ketika beraktivitas di luar karena banyaknya beredar video bahwa corona tidak perlu ditakuti. Yang penting hidup bahagia, kita akan jauh dari corona,’’ ungkap politisi PKB ini.

Berita seperti itu, sambung Mita, memperkuat masyarakat. Bahwa kunci dari semua rasa takut selama ini, bahagia dengan mengesampingkan bahaya virus corona ini. ‘’Sekarang bagaimana ketegasan Pemkot saja. Kalau memang harapan Pemkot masyarakat harus tetap stay at home, harus banyak mempersiapkan kebutuhan itu. Karena sekarang kita sudah harus terbiasa berdampingan dengan virus ini dengan tetap mengedepankan protab/protokol covid,’’ terangnya.

Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini mendorong Pemkot Mataram mensosialisasikan kepada masyarakat mengapa Mataram belum layak memberlakukan normal baru. ‘’Masyarakat juga kurang info. Hanya mendengar berita angin saja, bahwa di NTB sudah menetapkan normal baru. Semakin dibiarkan, stigma yang menyatakan NTB khususnya Mataram sudah aman dan normal.

Kalau tidak ditindaklanjuti dan diberikan pengarahan, masyarakat akan tetap melakukan aktivitas normal. Seperti virus ini belum ada,’’ katanya.

Mita tidak menyangkal, banyaknya masyarakat yang salah paham dengan normal baru, ditandai dengan minimnya penggunaan masker. ‘’Masalah masyarakat yang cuek akan kegunanaan masker, memang karena minim pengetahuan akan protap Covid. Jadi diacuhkan juga,’’ sesalnya. Pada bagian lain, ibu dua anak ini menyoroti, lemahnya pengawasan aparat terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protap covid. ‘’Sebelumnya sudah ada aparat yang menjaga setiap jalan tertentu.

Memantau masyarakat menggunakan masker. Tapi gak bertahan lama, hanya beberepa pekan saja penjagaannya,’’ demikian Mita.

Padahal, alokasi anggaran untuk penanganan covid di Kota Mataram, sudah sangat besar. ‘’Untuk apa anggaran besar kalau ternyata tidak bisa melibatkan aparat berjaga-jaga selama covid ini berlangsung,’’ ucapnya. Padahal, dengan cara itu, paling tidak masyarakat juga tahu bagaimana keseriusan Pemkot dalam menghadapi covid ini. ‘’Makanya selalu dilibatkan aparat. Jangan sampai hilang timbul seperti tidak serius,’’ kritiknya. (fit)

(Suara NTB/cem)

JURU PARKIR – Juru parkir (jukir) di Jalan AA. Gde Ngurah Cakranegara mengatur kendaraan yang baru saja parkir di bahu jalan. Kawasan Bisnis Cakranegara telah dipasang kamera pengawas (CCTV). Pelanggaran akan terdeteksi. Jukir yang melanggar terancam dipecat.

Dishub Ancam Pecat Jukir Nakal Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan telah memasang kamera pengintai di Pasar Cakranegara dan sepanjang Jalan AA. Gde Ngurah Cakranegara. Sejumlah pelanggaran terindetifikasi. Juru parkir nakal terancam dipecat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. Muhammad Saleh menyampaikan, Kawasan Bisnis Cakranegara telah dipasangkan kamera pengintai di sebelah timur (Pasar Cakranegara) dan Jalan AA.Gde Ngurah. Teknologi ka-

mera pengawas (CCTV) dapat menghitung jumlah kendaraan yang parkir. Teknologi nantinya dapat difungsikan untuk menghitung arus.

“Jadi kita pasang CCTV plus. Tapi saya belum dapat informasi apakah bisa menghitung kendaraan roda dua dan roda empat secara terpisah atau tidak. Ini saya belum dapat laporan dari teknisinya,” kata Saleh ditemui pekan kemarin.

Kamera pengawasan juga akan memantau aktivitas dari juru parkir. Di tengah

Warga Kota Mataram akan Di-Swab Massal Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah mendatangkan alat polymerase chain reaction (PCR) mini. Alat ini akan digunakan untuk memback up program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Salah satunya melakukan swab massal.

“Yang sudah datang itu PCR portable. Jadi kita bisa swab 30 – 50 orang per hari,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, H. Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi pekan kemarin.

Dengan alat ini lebih mempermudah kerja tim medis di lapangan. Artinya, pemeriksaan kesehatan dengan metode uji usap (Swab) tidak perlu di rumah sakit. Jack, sapaan akrabnya menyebutkan, pengadaan dua alat senilai Rp400 juta berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, satu alat PCR lainnya masih proses pengiriman.

“Kalau PCR mini tiba hari Rabu pekan kemarin. Sehari diinstal dan kita langsung uji coba. Satu PCR lagi masih proses pengiriman,” tambahnya.

Pengadaan PCR akan mem-back up program PCBL dari Pemkot Mataram. Misalnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ingin mengecek kesehatan satu lingkungan.

Masyarakat tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Alat ini mampu menangani 30 – 50 pasien per hari. Sementara, ragen telah disiapkan 500 biji.

Selain itu, rumah sakit bisa

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Herman Mahaputra melakukan pelayanan secara mandiri. Artinya, uji usap (swab) tidak lagi menunggu hasil dari RSUD NTB dan RS Unram. “Iya, ndak perlu lagi. Kita sudah bisa melakukan pengecekan kesehatan,” tandasya.

Penggunaan alat ini diprioritaskan bagi pasien tidak mampu. Dan, pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat setelah diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Adapun pelayanan mandiri bisa menggunakan alat tersebut. Diakui, banyak perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah memiliki anggaran untuk swab dan rapid test. “Kalau pemeriksaan mandiri ditanggung oleh perusahaan. Seperti bank juga minta kita untuk memeriksa kesehatan,” demikian kata dia. (cem)

penyebaran wabah virus Corona tingkat pelanggaran lalu lintas meningkat. Khusus di KBC disinyalir juru parkir sengaja mengarahkan pengendara parkir di areal bahu jalan.

Pelanggaran itu akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada jukir.

Sanksinya berupa pemecatan.

“Dengan CCTV akan jelas siapa pelanggarnya. Kalau itu jukir akan kita pecat. Ini sudah berulangkali kita beri tahu,” tegasnya. Pencabutan SK atau pemecatan justru tidak

memberikan efek jera belum ada. Kasus ini terjadi kembali dan akan ditindak tegas lagi oleh petugas.

Selain di KBC tambah Saleh, pelanggaran lalu lintas juga terjadi di sepanjang satu kilometer di kawasan tertib lalu lintas di Jalan Pejanggik. Pelanggaran timbul karena bank daerah menggunakan lahan parkir sebagai tempat pelayanan.

“Kita koordinasikan ke bank agar mengarahkan nasabahnya parkir di Taman Sangkareang. Saya ada akan

koordinasi dengan Dinas Perkim. Nanti tugas satpam menyebarangi nasabah,” ujarnya.

Dishub masih memberikan toleransi bagi pengendara.

Kondisi pandemi saat ini, petugas fokus medukung kerja – kerja Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, penjagaan di pintu masuk serta menjemput pasien positif Covid-19. Pada saatnya nanti sanksi tilang dikenakan bagi pengendara melanggar aturan. (cem)

Inspektorat Turun Audit Aset Pemkot Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan dan Inspektorat mulai melaku- Dinas Pertanian. Dua instansi kan audit secara terhadap ini awalnya dalam satu rumpengadaan serta pengelolaan pun. aset di organisasi perangkat Inspektorat akan menelisik daerah (OPD). Pengelolaan jangan sampai aset tercatat di aset menjadi atensi Komisi satu OPD, tetapi barangnya bePemberantasan Korupsi rada di OPD lain. “Jangan sam(KPK). Permasalahan ini pai saling klaim,” ujarnya. harus segera terurai.

Antara Inspektorat dengan Inspektur Inspektorat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Lalu Alwan sudah menyepakati pembenaBasri menyampaikan, pen- han aset di Kota Mataram. Algelolaan aset saat ini men- wan tidak menginginkan perjadi atensi KPK. Itemnya masalahan aset menumpuk tidak saja yang kecil, teta- dan terus menjadi benang kusut. pi diketahui aset di OPD Terkait aset diduga masih ada yang memiliki dikuasai mantan nilai besar. anggota Dew“Kadang – kadang aset an, Inspektorseperti laptop dan sepeda at telah motor. Ini yang kita mau temenyerahlusuri,” kata Alwan pekan kan ke kemarin.

SekretariPengelolaan aset belum at DPRD maksimal menjadi pintu untuk memasuk Komisi Antiranelusuri. suah ini, mendorong Bendahara auditor pengabarang was internal pemerintah ( A P I P ) melalukan audit aset.

A u d i t dimulai t e r hadap pengelolaan aset di Lalu Alwan Basri

diminta menghitung item apa saja telah dikembalikan maupun proses ganti rugi.

“Jangan kita lihat satu dulu. Selain pengadaan laptop, ada juga aset yang kecil – kecil seperti HT (handy talky). Barangnya jangan dibawa pulang karena sudah tercatat sebagai aset daerah,” sindirnya.

Lambannya penyelesaian aset khususnya di DPRD Kota Mataram tidak diketahui letak benang kusutnya. Inspekrotat bersama BKD akan turun bersama mencari. Dari hasil penelusuran akan menjadi acuan untuk membenahi. Sebab, temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan aset di Mataram sangat banyak. Nantinya akan disimpulkan secara komprehensif apa saja yang perlu ditindaklanjuti.

“Kita tidak bicara satu per satu dulu. Nanti kita akan simpulkan secara komprehensif atau menyeluruh,” timpalnya.

Mekanisme penyelesaian telah diatur melalui sidang majelis pertimbangan tuntangan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi. Alwan mengklaim penyelesaian ganti rugi tidak serta – merta melalui sidang majelis. Namun, penyelesaian bisa secara persuasive dilakukan oleh Inspektorat. (cem)

(Suara NTB/cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 8 Juni 2020

Halaman 3

Golkar Tetapkan Arah Dukungan di Empat Daerah Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan Partai Golkar sudah terang untuk empat daerah dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Keempat daerah itu adalah, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Sumbawa dan KSB.

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Suhardi Soud saat memimpin Rapim dengan KPU kabupaten/kota di NTB terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19.

KPU NTB Pastikan Kesiapan Tujuh Daerah Laksanakan Pilkada Mataram (Suara NTB) – Pemerintah, DPR dan KPU telah menyepakati bahwa Pilkada serentak 2020 digelar 9 Desember setelah sebelumnya ditunda lantaran terhambat Pandemi Covid-19. Tahapan Pilkada yang sempat tertunda pun akan mulai dilanjutkan kembali pada pertengahan Juni ini.

Dalam rangka melanjutkan tahapan Pilkada itu, KPU Provinsi NTB melakukan konsolidasi dengan jajarannya di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan jajarannya menyelenggarakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Konsolidasi yang digelar dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) secara virtual itu diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta pejabat Struktural lingkup KPU Provinsi NTB. Dalam rapim itu juga ikut turut terlibat Kepala Biro Perencanaan KPU RI, Sumaryandono.

“Materi utama yang dibahas dalam Rapim yaitu strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam masa Pandemi covid-19. Identifikasi penambahan TPS sebagai akibat disepakatinya jumlah pemilih maksimal 400 orang pemilih per TPS, serta identifikasi jenis dan jumlah sarana pendukung pencegahan covid-19,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud.

Dalam kesempatan itu Suhardi mengatakan, meskipun sudah ada kesepakatan tanggal pemungutan suara pemilihan serentak, tetapi masih ada pihak yang mempertanyakannya, dengan pertimbangan Pandemi Covid-19. Sehingga peluang Pilkada ditunda masih terbuka.

Ditegaskan Suhardi bahwa dalam posisi ini KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 harus tetap melakukan persiapan pelaksanaan tahapan. Pasalnya, sebagai penyelenggara di daerah, bahwa pihaknya tetap tunduk pada perintah KPU. Apapun yang diputuskan dan diperintahkan harus dilaksanakan.

“Jika nantinya ada perubahan di belakang hari, maka nanti kita juga harus siap melaksanakan perubahan keputusan itu,” tegas Suhardi Soud.

Karena itu ia meminta jajarannya supaya mulai dari sekarang terkait hal-hal penting yang perlu segera dipersiapkan oleh KPU kabupaten/kota di NTB ketika tahapan mulai diaktifkan antara lain melantik anggota PPS, mengidentifikasi Badan AdHoc yang tidak lagi memenuhi syarat. Mengidentifikasi jenis dan jumlah APD yang dibutuhkan, serta persiapan verifikasi faktual dukungan Bapaslon perseorangan.

“Itu semua harus mulai dipersiapkan, minimal administrasinya, agar ketika tahapan diaktifkan, semua bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya. (ndi)

Polemik APBDes 2019

Jaksa Siap Usut Anggaran Desa Sesait Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram siap mengusut pengelolaan DD/ADD Sesait, Kayangan, Lombok Utara tahun 2019. Pengelolaan keuangan diduga bermasalah berdasarkan temuan Inspektorat KLU. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana sebesar Rp2 miliar belum disetor.

Polemik mulanya mencuat dari Pemdes Sesait yang tidak bisa mencairkan DD/ADD. Sebabnya, tiga kali teguran dari Bupati Lombok Utara terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Kades Sesait Susianto yang baru dilantik 20 Januari 2020 lalu memberikan klarifikasi karena tidak dapat mengakses fasilitas keuangan desa untuk program-program.

“Dokumen pertanggungjawaban APBDes 2019 tidak disertakan dalam serah terima jabatan,” ujarnya dalam surat laporan permohonan pemeriksaannya yang diterima Suara NTB, akhir pekan lalu. Berkas pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 juga tidak tercantum dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Rupanya, Inspektorat KLU sebelumnya memberikan rekomendasi pada Penjabat Kades Sesait sebelumnya.

Isinya meminta Pemdes Sesait untuk menyerahkan penyusunan laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti transaksi pembelanjaan tahun anggaran 2019. “Kami juga sudah bersurat kepada BPKP (Perwakilan NTB) untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran tahun 2019,” kata Susianto.

Susianto pun meminta agar BPKP menurunkan tim untuk memeriksa proyek fisik yang dikerjakan tahun 2019. “Kami nilai belum layak dan belum tuntas baik fisik maupun pembayarannya,” imbuh dia. Catatan Suara NTB. Proyek fisik Desa Sesait antara lain proyek widen peresean senilai Rp640 juta, pembukaan jalan baru senilai Rp420 juta, dan pembenahan Polindes.

“Kami belum bisa memberikan data rinci karena dokumen anggaran tahun 2019 kita belum pegang salinannya,” kata Susianto.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan menegaskan pihaknya siap mengusut pengelolaan anggaran Desa Sesait tahun 2019. “Silakan kalau ada laporannya kita akan tindaklanjuti dulu dengan Pulbaket,” ujarnya. (why)

Adapun kandidat pasangan bakal calon yang akan diusung Golkar di keempat daerah itu adalah, di Kota Mataram, Golkar sudah dipastikan akan mengusung paket pasangan Mohan Roliskana TGH. Mujiburahman (MohanMujib). Disumbawa, Golkar akan mengusung pasangan Haji Mohammad AbdullahDewi Noviani (Mo-Novi).

Selanjutnya di Sumbawa Barat, dukungan akan diberikan kepada pasangan petahana, Musyafirin-Fud Syaifud-

din. Sedangkan di Bima, Golkar akan kembali mengusung Petahana, Indah Damayanti Putri (IDP) yang juga merupakan Ketua DPD II Golkar Bima.

Ketua harian DPD I Partai Golkar NTB H. Misbach Mulyadi kepada wartawan di Mataram, Sabtu (6/6) membenarkan hal itu. Bahkan ia menyebutkan, DPP Golkar sudah memberikan surat tugas kepada empat figur tersebut. Dalam surat tugas itu, para bakal calon diwajibkan untuk melengkapi dukungan

partai koalisi.

“Sudah di berikan surat tugas kepada masing-masing bakal calon, artinya surat tugas tersebut satu kaki partai sudah di pegang oleh para bakal calon,” ujar Misbah.

Partai Golkar, lanjut Misbah, akan melakukan survei terhadap para bakal calon tersebut. Karena semua tahapan proses penjaringan bakal calon hingga turunnya rekomendasi partai akan final pada Bulan September mendatang.

“InsyaAllah semua proses

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

BANTUAN POLRI - Ratusan Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk menyalurkan bantuan Polri berupa 4,3 ton beras kepada masyarakat terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Penanganan Covid-19

Kapolda NTB Kerahkan Bhabinkamtibmas Salurkan 4,3 Ton Beras Mataram (Suara NTB) – Bhabinkamtibmas Polda NTB sudah mengisi setiap desa di seluruh NTB. Semasa pandemi Covid-19 ini, Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk membantu penanganan Covid-19 di desadesa dan kelurahan. Pemantauannya meliputi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penerapan pro-

tokol kesehatan.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menerangkan, Bhabinkamtibmas juga dikerahkan untuk menyerahkan bantuan dari Polri. Untuk wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, sudah mulai disalurkan sejak Sabtu (6/6) lalu sejumlah 4,3 ton beras.

“Para Bhabinkamtibmas diharapkan melakukan im-

bauan kepada masyarakat agar tetap melakukan protokol covid-19,” kata Iqbal saat melepas 172 Bhabinkamtibmas yang diberi tugas menyalurkan beras bantuan Polri tersebut.

Distribusi bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari Operasi Kontijensi 2020.

Tujuannya sebagai tali asih kepada masyarakat yang ter-

Kasus Asrama Haji

Audit Kerugian Negara Terhambat Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan kasus proyek rehab gedung Asrama Haji tahun 2017 bakal molor. Jaksa penyidik sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. sebabnya, audit kerugian negara belum selesai.

“Tahapannya sekarang sedang audit (kerugian negara). Hanya saja kan sekarang kantor-kantor (auditor) sedang WFH (work from home) jadi belum bisa ekspose,” beber Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, dikonfirmasi Minggu (7/6) kemarin.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 membuat sejumlah agenda penyidikan menjadi terbatas. Yang paling krusial adalah gelar kasus bersama antara jaksa penyidik dengan auditor.

Hal itu penting untuk koordinasi dalam rangka penghitungan kerugian negara. Selain itu, imbuh Dedi, terkait dengan proses audit. Auditor belum bisa turun ke lapangan. Asrama Haji di Jalan Lingkar Selatan, Jempong Baru,

(Suara NTB/why)

Dedi Irawan Sekarbela Mataram difungsikan sebagai RS Darurat Covid-19.

Tim auditor belum bisa turun.

Untuk mempercepat proses audit, Dedi mengatakan tim jaksa membaginya menjadi dua bagian. Pertama, dana hibah yang dipakai untuk rehabilitasi gedung, dan kedua dari penerimaan sewa gedung.

“Hibah untuk rehab gedung ini

pekerjaannya cuma tambal sulam. Yang dana hibah ini auditnya ke BPK. Yang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ke Inspektorat Provinsi NTB. Kita sudah berkoordinasi dan sudah disanggupi,” kata Dedi.

Dalam kasus itu, tim Pidsus Kejati NTB menemukan indikasi korupsi pada proyek pengelolaan dan pemeliharaan Asrama Haji NTB tahun 2017.

Kasus terungkap berawal dari temuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai indikasi kerugian negara Rp1,2 miliar. Nilai kerugian itu timbul dari dugaan kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp1,17 miliar, rehabilitasi gedung untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp235,95 juta, rehabilitasi Gedung Sofwa Rp242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp290,6 juta, dan rehabilitasi gedung PIH sebesar Rp28,6 juta. (why)

Pilkada Loteng

Humaidi, Fuaddi dan Ferdi Putuskan Tak Maju Mataram (Suara NTB) – Konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah makin dinamis. Baru-baru ini, tiga kandidat bakal calon Bupati bersamaan mengurungkan niatnya untuk maju bertarung, Mereka adalah Ketua DPD II Golkar Loteng, H. Humaidi, Ketua Komisi V DPRD NTB, H. Fuaddi yang merupakan adik kandung dari Bupati Lombok Tengah Suhaili FT dan Ferdian Elmiansyah yang juga merupakan anak dari ketua DPD I Golkar NTB itu. Kompak memutuskan mundur dari proses pencalonan lantaran tak mendapat restu dari keluarga besar Bodak.

Ferdian Elmiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (7/6) membenarkan informasi terkait batalnya ia ikut berkompetisi di Pilkada Loteng 2020.

Ia juga mengkonfirmasi bahwa kedua pamannya, Humaidi dan Fuaddi juga ikut membatalkan rencana maju di Pilkada.

“Betul, ndak ada yang maju dari Bodak. Hal ini sudah menjadi keputusan bersama keluarga besar kami di Bodak dengan banyak pertimbangan dan pemikiran yang matang,” kata Ferdi kepada Suara NTB. Ferdian pun sudah menyatakan secara terbuka lewat laman akun media sosial Facebook pribadi terkait keputusan untuk

(Suara NTB/dok)

H. Misbach Mulyadi ini akan selesai pada bulan September, termasuk surat

rekomendasi partai bagi para calon,” terang Ketua Fraksi Golkar di DPRD NTB ini.

Sementara, bagi tiga daerah yang belum diberikan surat tugas yakni di Lombok Tengah, KLU dan Dompu. Ditiga daerah ini Golkar masih melakukan pemantauan.

Khusus untuk Lombok Tengah DPD Golkar NTB memberikan tenggat waktu 10 hari untuk menjaring balon yang akan diusulkan ke DPP. “Lombok Tengah akan dikocok ulang, dari hasil rapat dalam jangka waktu 10 hari harus sudah ada bakal calon yang di dukung, kocok ulang ini menyusul Ferdy dan Humaidi yang mengundurkan diri dari pendaftaran,” pungkasnya. (ndi)

tidak ikut maju di Pilkada Loteng 2020. Ia memberikan permakluman kepada para pendukung dan simpatisannya atas keputusan besar yang sudah dia ambil.

“Ampure dengan segala kerendahan hati, secara resmi melalui media ini tiang ijin menyampaikan bahwa tiang Ferdian Elmansyah tidak ikut serta dalam kontestasi Pilkada Lombok Tengah periode ini,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Ferdi, selain alasan restu keluarga, ia juga secara pribadi dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki, merasa belum pantas untuk mengemban tugas dan amanah memimpin masyarakat Lombok Tengah menggan-

tikan orang tuanya yang sudah menjabat dua periode.

“Melalui ini juga tiang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga atas harapan, do’a, dan dukungan pelungguh sami para relawan, simpatisan, seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk kami. Khususnya telah mengapresiasi kemunculan anak muda bernama Ferdi di dunia politik sampai sudah sejauh ini.

Semoga Allah membalas kebaikan pelungguh sami,” ucapnya.

Ferdian mengaku bahwa meskipun keputusan dirinya untuk mundur sangat berat di tengah dukungan untuk dirinya terus mengalir, ia memin-

ta kepada masyarakat untuk memaklumi keputusannya.

Ditempat terpisah, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi mengkonfirmasi informasi pengunduran diri Ferdi, Humaidi dan Fuaddi untuk tampil maju di Pilkada Lombok Tengah 2020. Padahal salah satu dari ketiga figur itu diharapkan akan menjadi calon dari Partai Golkar.

“Lombok Tengah akan dikocok ulang, dari hasil rapat dalam jangka waktu 10 hari harus sudah ada bakal calon yang didukung. Kocok ulang ini menyusul Ferdi dan Humaidi yang mengundurkan diri dari pendaftaran,” jelas Misbah. (ndi)

dampak Covid-19. Pemberian bantuan dikhususnya kepada mereka yang berhak menerima. “Salurkan langsung kepada masyarakat yang sudah diyakini bahwa mereka layak diberikan bantuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung,” tegas Iqbal.

Penerima bantuan juga tidak ujuk-ujuk didatangi.

Melainkan berdasarkan pros-

es verifikasi sebelumnya. “Salurkan sesuai dengan data yang valid,” imbuh Kapolda.

Adapun yang dikerahkan yakni 102 Bhabinkamtibmas Polresta Mataram dan 70 Bhabinkamtibmas Polres Lombok Barat. penyaluran berasnya sesuai dengan wilayah pembinaan keamanan dan ketertiban masingmasing. (why)

Pilkada Kota Mataram

Berkarya Sepakat Usung Baihaqi - Diyah Mataram (Suara NTB) – Teka teki arah dukungan Partai Berkarya untuk Pilkada Kota Mataram, terjawab sudah. Berkarya bersama tiga partai lainnya, yakni Partai Demokrat, PAN dan Nasdem, sepakat mengusung paket pasangan H. Baihaqi, ST – Baiq Diyah Ratu Ganefi. Demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., kepada Suara NTB, Minggu (7/6) kemarin.

Keempat partai ini, lanjut Agung, bersepakat mengusung Baihaqi – Diyah sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. ‘’Untuk dukungan, sementara sudah clear di daerah,’’ cetusnya. Karena terkendala covid, sehingga pihaknya belum bisa berangkat ke Jakarta. ‘’Rencananya minggu ini Berkarya mau ke DPP,’’ akunya. ‘’Semua (empat partai koalisi, red) sedang memproses SK dari pusat,’’ tambahnya.

Anggota DPRD Kota Mataram ini mengatakan, mengapa Berkarya akhirnya berlabuh pada Baihaqi – Diyah, karena Baihaqi paling intens melakukan komunikasi dengan DPW Partai Berkarya. ‘’Kebetulan Baihaqi yang lebih komukatif dengan unsur-

unsur partai untuk membentuk suatu koalisi. Jadi ini yang akan kita usung untuk membawa perubahan,’’ katanya. Berkarya, kata Agung menjatuhkan pilihan pada pasangan Baihaqi – Diyah, karena dianggap mampu membawa perubahan. ‘’Kita butuh perubahan di Kota Mataram,’’ cetusnya.

Seperti diketahui, sebelum Baihaqi, H. Mohan Roliskana, bakal calon petahana juga sempat mendaftar di Partai Berkarya. Namun Berkarya lebih memilih Baihaqi. ‘’Jadi, perubahan yang kita maksud bukan masalah orang, tapi masalah kondisi kota yang harus diperbaiki ke depan,’’ ujarnya.

Sementara itu, terkait strategi pemenangan di masa pandemic covid, Agung berujar secara teknis tentu kurang maksimal karena ada protokol yang harus dijalani. Namun, ini adalah kondisi di mana dampaknya smua calon juga merasakan. ‘’Jadi kita lebih kepada “memperjuangakan program”. Figur hanya alat untuk menjalankan program tersebut. Figur akan dipandang positif jika programnya bagus dan dia komitmen untuk merealisasikannya setelah diberikan mandate,’’ demikian Agung. (fit)

(Suara NTB/ist)

KOALISI - Sebanyak empat partai, masing-masing Partai Berkarya, Partai Demokrat, PAN dan Nasdem, sepakat berkoalisi mengusung pasangan Baihaqi – Diyah untuk Pilkada Kota Mataram.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 8 Juni 2020

Halaman 4

JPS Dampak Covid-19

Lotim Hanya Mampu Tiga Bulan (Suara NTB/ist)

CEK - Dandim 1615 Lotim Agus Prihanto Donny melakukan pengecekan progres rehab rekon RTG korban gempa di Sambelia beberapa waktu lalu.

Rehab Rekon RTG Korban Gempa Tetap Jalan Selong (Suara NTB) Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan tetap berlanjut. Meski sempat tersendat pada bulan Ramadhan lalu seiring terjadinya Covid-19, progres rehab rekon RTG di Kabupaten Lotim saat ini mencapai sekitar 98 persen.

Komandan Kodim (Dandim), 1615 Lotim Letnan Kolonel.

Inf Agus Prihanto Donny, S.Sos., menegaskan, jika pihaknya kembali memberikan perhatian khusus terhadap proses rehab rekon rumah tahan gempa (RTG) di wilayah Kabupaten Lotim.

Hal itu dibuktikan dengan pengecekan langsung ke beberapa lokasi rehab rekon RTG di wilayah Kecamatan Sambelia, salah satunya di Dusun Melempo Desa Obel-Obel, Kamis lalu. Sebelumnya Dandim bersama Bupati Lotim, Drs. M. Sukiman Azmy, MM., dan instansi terkait membahas tentang proses kelanjutan rehab rekon di tengah pandemi Covid-19 di Pendopo Bupati Lotim beberapa hari lalu.

Dandim 1615 Lotim menyampaikan sekitar 98 persen rehab rekon di wilayah Kabupaten Lotim sudah dilaksanakan terbukti dengan ribuan rumah yang sudah dibangun langsung ditempati oleh pemiliknya, khusus untuk Kecamatan Sambelia, sekitar 3900 lebih rumah rusak berat sudah dikerjakan, tinggal 23 unit rumah yang belum dikerjakan namun sudah dalam progress pengerjaan.

Seperti diketahui, sambung Agus Donny sapaan akrbanya, rehab rekon sempat mengalami kendala dalam progresnya, karena pandemi Covid-19, bulan puasa dan lebaran. Hal yang sama juga terjadi di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Lombok Timur, namun pihaknya berupaya untuk menyakinkan para aplikator untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga betul-betul jadi dan siap untuk ditempati oleh pemiliknya.

Terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19, pihaknya baik Danramil maupun Babinsa mengingatkan dan meyakinkan aplikator atau suplayer pada rehab rekon agar tidak lagi menjadikannya sebagai hambatan, namun menjadikannya sebagai harapan untuk tetap mempercepat penyelesaian rehab rekon RTG dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. (yon)

Seorang Pria Lapor Polisi

Setelah Tahu Wanita yang Dinikahi Ternyata Lelaki Giri Menang (Suara NTB) Bagi setiap orang, pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan dan ditunggu-tunggu. Namun tragis dialami Muh (31), seorang pemuda asal Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar), justru pernikahannya berbuah pahit. Hal ini setelah Muh mengetahui isteri yang dipersuntingnya ternyata berjenis kelamin laki-laki. Berawal dari perkenalannya melalui media sosial hingga berakhir di pelaminan. Tanpa sadar, Muh memutuskan untuk menikahi seorang laki laki bernama Mit (25) warga Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selasa (2/6/2020) sekitar jam 10.00 Wita.

Pernikahan mereka pun dilakukan secara agama, dengan disaksikan oleh beberapa saksi dan tokoh agama serta masyarakat.

Dengan pernikahan itulah maka resmilah Muh dan Mit menjadi suami istri. Akan tetapi setelah tiga hari setelah pernikahannya itu, kenyataan pahit harus diterima Muh lantaran wanita yang dinikahinya adalah seorang lelaki. Muh yang tak terima ditipu pun langsung melaporkan Mitke Mapolres Lobar.

Kasubag Humas Polres Lobar Iptu Ketut Sandiarsa, Minggu (7/6) menjelaskan, peristiwa yang sempat menghebohkan warga Kecamatan Kediri ini terungkap, lantaran sang istri tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai istri sejak malam pertama hingga malam kedua dengan alasan menstruasi. Sementara pada malam berikutnya sang istri memutuskan untuk meminta cerai kepada suaminya.

Muh yang mengaku curiga atas perilaku istrinya itu kemudian mencari informasi di tempat tinggal Mit. Dari informasi yang diperoleh Muh membuatnya kaget dan tidak percaya dengan keberadaan istrinya. Bagaimana tidak, Ketua RT di mana Mit tinggal menerangkan bahwa istri yang ia nikahi itu ternyata seorang laki-laki tulen.

Muh yang kecewa mendengar informasi soal itu merasa sangat tertipu dan mengadukan kejadian tersebut ke Mapolres Lobar. Polisi pun menindaklanjuti laporan Muh dan langsung memprosesnya. ”Kasus yang dilaporkan masih dilakukan pendalaman dengan pemeriksaan saksi,” ujarnya. (her)

Selong (Suara NTB) Kemampuan anggaran Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) hanya sampai tiga bulan. Dari Rp123 miliar hasil realokasi APBD yang dilakukan dan sebagian besar untuk penanganan percepatan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mengatakan JPS dari Kabupaten Lotim sudah habis. Harapannya, ke depan ini Lotim bisa dapat subsidi lagi dari pemerintah pusat.

Bupati Sukiman meyakini, tidak mungkin negara tidak peduli terhadap warganya yang menderita. “Saya kira kalau kita mengeluh ke pemerintah pusat, insya Allah akan ada bantuan,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik yang dikonfirmasi terpisah menguatkan apa yang disampaikan bupati. Anggaran Rp 123 miliar itu saat ini sudah Rp 56 miliar digunakan khusus untuk penanganan Covid-19.

Lainnya diarahkan untuk belanja tak terduga dan termasuk untuk JPS sembako.

Kemampuan keuangan Lotim sangat terbatas. Di ten-

gah celah fiskal yang sangat terbatas Lotim sendiri turut terkena pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Saat rasionalisasi anggaran beberapa waktu lalu, terpangkas 10 persen atau Rp 115 miliar Dana Alokasi Umum (DAU). Belum lagi DAK. Fakta pemangkasan anggaran ini membuat tunjangan kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lotim ini

(Suara NTB/yon)

H. M. Sukiman Azmy dari pusat ke pemerintah daerah. “Tumben ada skema lewat hibah,” sebutnya. (rus)

Covid-19 Ubah APBD Lobar

(Suara NTB/ist)

JEMBATAN RUSAK - Kondisi jembatan darurat yang menghubungkan Desa Selengan dan Desa Gumantar yang rusak. Warga mengharapkan jembatan ini segera diperbaiki, karena menghubungkan dua desa terdekat.

Jembatan Darurat Rawan Kecelakaan

Warga Selengen Minta Dukungan Perbaikan Melalui TMMD Tanjung (Suara NTB) Jembatan lintas Desa Selengen dan Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara, kini berstatus jembatan darurat. Jembatan itu hanya terbuat dari bambu dan papan. Akibatnya keamanan jembatan sangat rawan menimbulkan kecelakaan bagi warga yang melintas.

Hal itu diakui tokoh masyarakat Desa Selengen, Luji Hartono. Mantan Kadus Tangga ini rutin memantau kondisi jalan.

Bahkan saat terjadi kerusakan, ia juga turun tangan mencari dan mengangkut bambu untuk membuat jembatan. Namun karena darurat, jembatan itu diakui sangat tidak aman bagi pengguna jembatan.

“Sangat tidak aman. Dulu hampir motor warga jatuh ke sungai, karena jembatan bambu licin. Sekarang pun, kami harus berhati-hati kalau mau melintas. Slip sedikit saja, bisa jatuh ke kali yang banyak bebatuan,” ujar Luji, Minggu (7/6).

Untuk diketahui, jembatan ini sudah pernah diberitakan koran ini. Jembatan rusak akibat gempa 2018. Januari

2019, warga memperbaiki dengan bergotong royong dibantu oleh Dinas PU Kabupaten. Namun jembatan kembali rusak akibat terjangan air bah pada Januari 2020 lalu. Sejak saat itulah, warga hanya memanfaatkan sumber daya seadanya untuk bisa melintasi jembatan tersebut.

Luji mengakui, warga memperbaikinya secara swadaya.

Dukungan dari desa dan kabupaten tidak ada. “Bambu yang terpasang pun saya ambil sendiri, potong sendiri, pikul pun sendiri bahkan ongkos pick up juga saya tanggung,” cetusnya.

Jembatan ini terletak di Dusun Rompi Indah (Desa Selengen) menghubungkan warga di desa itu dengan desa tetangga, Gumantar. Jika tidak diperbaiki pada musim kemarau ini, warga khawatir jembatan akan ambruk kembali pada musim hujan mendatang.

Jembatan ini dibangun pada tahun 2013 lalu dari program MP3KI. Bersamaan dengan jembatan lain dan rabat, yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 1,5 miliar. “Yang rusak ini kisaran (pagu) Rp 500

juta lokasi. Ke depan, kalaupun Pemda menganggarkan, kami harap dimasukkan ke program TMMD TNI supaya pengerjaannya bisa lebih cepat seperti sarana di desa lain,” harap Luji.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Selengen, Sudarto, tak membantah pemdes belum maksimal terhadap perbaikan jembatan. Alasan dia, pada RKP Desa tahun 2020 yang disusun kepala desa sebelumnya, anggaran jembatan tidak dialokasikan. Sementara pada situasi saat ini, pihaknya kesulitan karena anggaran APBDes telah disesuaikan untuk pemenuhan dana Covid -19. Kedua, sambungnya, status jalan/jembatan tersebut adalah jalan kabupaten. “Saya sudah tanyakan ke Sekdes, ternyata jembatan itu juga belum diusulkan ke Pemda. Ya kita berharap ada intervensi,” ucapnya.

Sudarto mengaku, saat gotong royong membangun jembatan darurat ia ikut terlibat.

Namun saat itu, ia belum dilantik sebagai kades. Ia baru dilantik pada 30 Januari usai anggaran APBDes sudah tersusun.

“Mudah-mudahan pemda bisa merespon,” imbuhnya. (ari)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB Dikhawatirkan Picu Kenaikan Angka Kemiskinan

Penanganan Pandemi Covid-19 Harus Tepat Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan pemerintah daerah supaya menangani pandemi Covid-19 dengan tepat. Salah satunya dengan menelurkan program-program yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan, sehingga dampak pandemi Covid-19 bisa diminimalisir.

Menurut Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., penanganan Covid-19 tidak melulu hanya sosial kesehatan saja. Tapi ada dampak lain yang juga harus mendapat perhatian, yakni dampak ekonomi. Mengingat, pandemi Covid-19 nyatakan telah membuat sektor ekonomi kelimpungan.

Persoalannya kemudian, ketika sudah bicara ekonomi implikasinya juga cukup luas. Salah satunya persoalan kemiskinan. Karena ekonomi terganggu, maka muncul kekhawatiran angka kemiskinan juga meningkat akibat pandemi Covid-19 ini, sehingga butuh penanganan yang tepat, agar kekhawatiran akan meningkatkan

akan terpangkas. Mulai bulan Juli 2020 mendatang, hanya 50 persen TKD ASN yang bisa diberikan. Semisal TKD Sekda Rp 5 juta per bulan sebut Juaini, maka hanya akan menerima Rp 2,5 juta.

Lotim masih menanti uluran tangan dari pemerintah pusat.

Disebut, ada rencana pemerintah pusat akan memberikan hibah kepada pemerintah daerah. “Mudahan dana Rp 115 miliar itru dikembalikan oleh pusat, sehingga bisa kita gunakan untuk covid,” harapnya.

Dalam struktur anggaran pusat, sepengetahuan sekda baru sekarnag ada rencana pemberian hibah keuangan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

M. Tauhid angka kemiskinan dampak dari pandemi Covid-19 tidak sampai terjadi.

“Penanganan kesehatan penting diperhatikan. Tapi penanganan ekonomi juga tidak kalah penting. karena ada kekhawatiran, pandemi Covid-19 bisa memicu meningkatkan angka kemiskinan.

Jadi penanganan ekonimi juga harus tepat,” ujarnya.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan “is-

Legewarman timewa” kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penangan pandemi Covid-19. Tanpa harus ada persetujuan dari DPRD setempat terlebih. Keistimewaan tersebut hendaknya bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya, supaya bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda.

Terlebih dari hasil refocus-

ing dan realokasi anggaran yang ada, Pemkab Loteng didukung anggaran yang cukup besar dalam membantu penanganan Covid-19, hingga mencapai Rp 148 miliar. “Anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar tersebut, kita berharap bisa dikelola dan dipergunakan dengan sebaikbaiknya oleh pemerintah daerah. Sehingga dampak pandemi Covid-19 bisa diminimalisir.

Baik itu dari aspek kesehatan, sosialnya terlebih lagi aspek ekonomi,” tandas politis asal Partai Gerindra ini.

Terpisah, anggota DPRD Loteng, Legewarman mengapresiasi upaya keras yang dilakukan Pemkab Loteng dalam menangani pandemi Covid-19 di daerah ini. Hanya memang, pihaknya sedikit mengkritisi upaya pemerintah daerah yang belum maksimal dalam hal penanganan dampak ekonomi.

“Kita melihat upaya penanganan dampak ekonomi yang belum maksimal dilakukan oleh Pemkab Loteng. Kalau soal penanganan kesehatan dan sosial bisa dikatakan sudah cukup baik,” ujarnya.

Awalnya, pihaknya berharap banyak melalui program pen-

gadaan dua juta masker bisa membantu mendukung mengurangi dampak ekonomi.

Dengan melibatkan pelaku usaha kecil menengah yang ada didaerah ini. sehingga para pelaku UKM bisa tetap survive di tengah pandemi Covid-19. Tapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah daerah justru terkesan kurang sejalan dengan apa yang diharapkan.

Bagaimana tidak, masker yang diproduksi justru lebih banyak yang berasal dari luar.

Sementara yang diproduksi oleh pelaku UKM lokal jumlahnya tidak banyak. Padahal kalau saja pelaku UKM lokal benar-benar diberdayakan secara maksimal dalam program dua juta masker tersebut, dampak positifnya akan sangat besar dirasakan oleh pelaku UKM di daerah ini.

“Pengalaman pengadaan dua juta masker yang baru lalu hendaknya bisa menjadi pelajaran ke depan. Untuk bagaimana supaya ke depan pelaku UKM lokal bisa benar-benar diberdayakan secara maksimal,” pungkas Ketua DPC PBB Loteng ini. (kir/*)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, menegaskan, refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan saat ini akan menjadi bahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) nantinya. Dari data yang diterima bupati dari Asisten II Setda Lombok Barat (Lobar), Hj.Lale Prayatni ada sekitar Rp430 miliar APBD terkoreksi selama enam bulan Covid-19. Jika lebih, dipastikan bisa melebihi angka Rp430 miliar.

“APBD kita yang hilang Rp430 miliar itu berdasarkan hitungan enam bulan Covid-19 sejak Maret sampai Agustus 2020. Jika lewat dari itu akan lain lagi,” kata bupati saat rapim akhir pekan kemarin Diakui bupati, pada awal tahun 2020 Lobar cukup optimis.

APBD, PAD dan pembangunan yang akan direncanakan berjalan lancar, namun Covid-19 mengubah kondisi. Membandingkan PAD yang masuk Januari-Februari 2020 dengan PAD yang masuk 2018 bulan yang sama sebelum gempa, capaiannya saat itu jauh lebih tinggi yaitu sekitar 150 persen. Di mana, JanuariFebruari 2020 PAD hanya mencapai Rp 27 miliar. Lebih parah lagi, ketika pada 2 Maret 2020 pemerintah pusat mengumumkan ada Covid-19, Indonesia langsung terpukul, termasuk Lobar.

“Kalau saya tidak salah ingat, pada bulan Maret (2020) itu PAD yang masuk hanya tujuh juta rupiah. Kalau Januari-Februari mencapai Rp 27 milIar. Dari Maret sampai Mei (2020) hanya sembilan milIar,” ungkapnya.

Bupati khawatir, PAD akan makin merosot jika angka tren Covid-19 ini tidak menunjukkan angka penurunan. Sebagai informasi,

Kabupaten Lobar menjadi kabupaten terbesar kedua peraih angka paparan Covid19 di NTB setelah Kota Mataram. Dalam konteks ini, bupati mengajak jajarannya untuk ikut secara mandiri, secara personal mensosialisasikan bagaimana sikap Pemda Lobar menghadapi Covid-19 ini.

Semua ajakan ini tidak hanya dalam konteks APBD, tetapi ke semua lini, termasuk kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan angka kriminalitas dan angka kemiskinan. Namun demikian, selain kekhawatiran tersebut, ada juga secercah kegembiraan yang disampaikan bupati, karena jatah Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditahan pusat, seperti sejumlah kabupaten/kota lain.”Alhamdulillah kita sudah melakukan refocusing dan realokasi. Ada dua kabupaten/kota dan Provinsi NTB tidak mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri termasuk kita di Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya.

Bupati mengaku khawatir jika saja sanksi itu dijatuhkan pada daerahnya. Sanksi penundaan 35 persen DAU oleh pusat, jelas menjadi pukulan terberat. Dampak dari sanksi ini kata bupati, kemungkinan gaji bisa saja akan tertunda serta potensi keributan akan sangat tinggi.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar, Hj.Lale Prayatni, memaparkan target realisasi PAD sampai 29 Mei 2020 Rp181 miliar lebih, baru terealisasi Rp78,2 miliar lebih, termasuk dari BLUD. Dilihat dari persentase baru 28,50 persen. Persentase ini, sebut Lale, masih sangat jauh dari target. Demikian juga paparan terkait anggaran belanja sebesar Rp 1,7 triliun lebih. Realisasinya baru Rp172,8 miliar atau 22,20 persen untuk belanja langsung. (her)

Selong (Suara NTB) Penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lotim kembali menyerang tenaga kesehatan di daerah ini. Kali ini tercatat 11 tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya dinyatakan reaktif.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, membenarkan hasil dari tes cepat terhadap Nakes di Puskesmas Batuyang, ditemukan 11 orang yang reaktif.

Saat ini, 11 orang tenaga kesehatan tersebut diisolasi di Rumah Sakit Lombok Timur.

“Rencananya hari ini (kemarin, red) akan diswab. Semoga saja hasilnya negatif,” terangnya, kepada Suara NTB, Minggu (7/6).

Pathurrahman membantah terkait sudah adanya tenaga kesehatan dari Puskesmas

Batuyang yang sudah dinyatakan positif Covid-19. Kendati demikian, untuk menjaga keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat sekitar, Puskesmas Batuyang dilakukan penutupan sementara dan pelayanan dialihkan ke Puskesmas Wanasaba dan Labuhan Lombok. “Penutupan sementara dari tanggal 6 Juni sampai 20 Juni 2020,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif sebanyak 6 orang itu, dari jumlah itu hanya 2 orang yang bertugas di Lotim. Sedangkan 4 orang di antaranya yang bertugas di luar Lotim namun dalam KTPnya berasal dari Kabupaten Lotim. “Untuk Nakes yang 2 orang itu, saat ini 1 orang dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong dan 1 orang lagi di Mataram,”pungkasnya. (yon)

Puskesmas Batuyang Ditutup Sementara

(Suara NTB/ist)

DITUTUP - Spanduk penutupan sementara Puskesmas Batuyang menyusul 11 tenaga kesehatan reaktif Covid-19.

SUARA NTB Senin, 8 Juni 2020

Mei-Juni, Delapan Kasus Gigitan HPR Dompu (Suara NTB) – Kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, masih menjadi ancaman serius. Pasalnya, dalam dua bulan terakhir (MeiJuni) 2020, ada temuan delapan orang korban gigitan.

Potensi bertambah sangat mungkin seiring berakhirnya masa panen jagung.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si, kepada Suara NTB menyampaikan, intensitas gigitan HPR sepanjang tahun ini memang mengalami penu(Suara NTB/jun) runan yang cukup signifikan Zainal Arifin jika dibanding 2019 lalu.

Hanya saja, kondisi ini tak boleh membuat masyarakat lengah, karena dalam dua bulan terakhir ada delapan orang jadi korban serangan hewan tersebut. “Masih tetap ada gigitan, kemarin ada delapan orang,” terangnya.

Delapan kasus terbaru yang ditemukan itu, masing-masing dua kasus menimpa warga Kecamatan Kilo dan Huu. Kemudian tiga kasus di Pajo dan satu kasus di Kecamatan Manggelewa. Korban rata-rata sudah mendapat penanganan awal dari tim medis puskesmas terdekat.

Dari sekian kasus gigitan sepanjang tahun 2020, lanjut Zainal Arifin, sebagian besar tidak bersumber dari HPR liar tak berpemilik. Tetapi kebanyakan dari anjing peliharaan yang menyerang tuan atau orang-orang terdekatnya. “Untuk kejadian digigit anjing liar itu jarang, kebanyakan kasus dari anjing peliharaan,” ujarnya.

Menjelang akhir masa panen jagung untuk musim tanam ini, HPR memang masih banyak di ladang karena persediaan makanan tercukupi. Namun ketika itu habis dipastikan ada banyak HPR yang akan berkeliaran bebas di perkampungan. Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman serius, sehingga perlu diwaspadai agar tidak menambah korban luka atau meninggal ditengah kesibukan bersama memutus rantai penularan Covid-19 saat ini.

Tak hanya itu, wabah baru tersebut juga menghambat upayanya dalam proses vaksinasi dan eliminasi HPR di lapangan. “Kita mau minta bantuan masyarakat susah juga.

Kalau ada kejadian meninggal baru mau sama-sama bantai anjing, kalau diam sudah lupa mereka. Untuk korban meninggal masih 15 orang, sedangkan luka-luka total dari 2019 ada 2.171 kasus,” pungkasnya. (jun)

Pemda KSB Tetapkan Penyaluran JPS Pariri Lewat Rekening Bank Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menetapkan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pariri melalui rekening bank. Apadapun bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan salah satu bantuan sosial (Bansos) dampak pandemi virus corona itu yakni Bank NTB Syariah.

“Kita sudah tetapkan lewat Bank NTB untuk penyaluran JPS Pariri,” terang Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 KSB, H. Abdul Azis, kepada Suara NTB. (Suara NTB/ist) Diakuinya, dalam rapat seAbdul Azis belumnya sempat mencuat beberapa opsi penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD itu.

Namun akhirnya kata H. Abdul Azis, pemerintah memilih hanya menggunakan bank setelah mendapat konfirmasi kesanggupan pihak Bank NTB Syariah dalam hal ini. “Sempat kan pilihannya lewat bank atau kantor pos atau keduanya. Tapi Bank NTB siap handle semuanya. Jadi ya kita pakai bank saja semuanya,” ujarnya.

Sejauh ini kata H. Abdul Azis, penyaluran JPS Paeiri masih tetap pada target awal, yakni 8 Juni mendatang. Dan untuk persiapannya sendiri, Sekda KSB ini pun mengklaim sudah hampir final.

“Kita sudah sangat siap. Data penerimanya sudah clear begjtu juga bank katanya oke (siap). Kan uangnya sudah di mereka,” klaimnya.

Sebagai informasi, jumlah KPM/KK (kelompok masyarakat penerima/kepala keluaega) yang ditetapkan menerima bantuan JPS Pariri ini sebanyak 10.325 KK. Terdiri dari KPM penerima murni JPS Pariri sebanyak 2.875 KK, KPM penerima JPS Gemilang NTB 2.535 KK dan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 4.915 KK. Bantuan pun akan diterima dalam bentuk uang tunai. Dengan rincian penerima JPS Pariri murni sebesar Rp600 ribu, penerima JPS Gemilang Rp350 ribu dan penerima BPNT non PKH sebesar Rp 400 ribu setiap bulan selama 3 bulan (April, Mei, Juni). Dan pada penyalurannyan nanti, Pemda KSB akan sekaligus mentransfer sebanyak 3 bulan atau dalam satu kali penyaluran. (bug)

DPMD Ingatkan Kades Soal Perombakan Perangkat Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa mengingatkan kepala desa (kades) terutama yang baru dilantik, untuk tidak sembarangan merombak perangkat desa. Diharapkan para kades dapat mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini menjadi salah satu penekanan Dinas PMD saat melakukan evaluasi pemerintahan desa baru-baru ini. Pertemuan dengan para kades ini menerapkan protocol Covid-19.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si menyampaikan, pertemuan dengan para kades terkait evaluasi pemerintahan desa. Salah satunya menindaklanjuti banyaknya informasi terkait kades baru yang melakukan perombakan perangkat desa. Hal ini untuk mengingatkan para kades agar memahami aturan dan ketentuan yang ada. “Banyak informasi-informasi kades banyak yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena kades-kades baru, maka perlu sebenarnya kita beritahu bagaimana terkait dengan Permendagri, aturan yang ada, supaya mereka paham,” ujarnya.

Pihaknya tidak menginginkan adanya perpecahan di tengah masyarakat setelah selesainya Pilkades serentak. Karenanya, kades diminta dapat merangkul semua masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. “Selesai Pilkades, kita harapkan bagaimana supaya merangkul semua,” harapnya.

Dalam evaluasi yang dilakukan, kata varian, pihaknya mengingatkan para kades terkait pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Supaya penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Kades juga diminta intens berkomunikasi dengan BPD, kecamatan dan Dinas PMD. Harapannya kades dapat memahami tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan dan pembangunan di desa.

“Harapan kami kades memahami tupoksinya dan juga tetap berkoordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan kecamatan, PMD dan juga kepada BPD selaku mitranya di desa,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas P2KBP3A Sumbawa Bagikan Ribuan Masker ke Petugas Lapangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa membagikan sedikitnya 2000 masker kepada petugas lapangannya. Seraya menggalakkan himbauan untuk tetap ber KB dalam menunda kehamilan di masa pandemi.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Informasi dan Edukasi, Anggraini S.Ap, masker diberikan kepada petugas lini lapangan, seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), PPKBD, Sub PPKBD yang jumlahnya sekitar 900 orang tersebar di seluruh kecamatan, kelurahan/desa. Masker juga

turut disumbangkan kepada Kepala UPT Puskesmas. “Setiap petugas kita berikan minimal dua masker,”jelasnya.

Petugas lapangan pun tetap turun memberikan pelayanan KB sekaligus sosialisasi. Makanya petugas berusaha dilengkapi dengan APD minimal saat ini masker. Agar jangan sampai karena Covid, pelayanan terhadap akseptor menjadi terhenti. Artinya, pelayanan KB Mantap berjalan seperti biasa. Alat Kontrasepsi pun tetap disalurkan. Hanya untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, sekarang ini dikurangi. Sebab implan itu harus bongkar pasang. “MOW dan MOP kita tunda dulu, karena petugas harus kontak langsung dengan akseptor,” katanya.

Makanya, lanjut Yeyet, pang-

gilan akrab Kadis P2KBP3A Sumbawa, sementara ini yang diutamakan suntik KB dan pemberian Pil KB. Agar tidak ada alasan orang tidak ber KB karena Covid. “Jangan sampai karena Covid, akseptor KB aktif menjadi tidak aktif lagi. Yang penting saat ini tetap ber KB,”ujarnya.

Petugas lapangan juga terus berusaha melakukan sosialisasi di lapangan. Dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Menggencarkan himbauan “Nikah Boleh, Kawin Boleh, Hamil Jangan” di masa pandemi ini. Himbauan tersebut tampaknya cukup efektif menekan kehamilan di Sumbawa. “Sepertinya tetap patuh ber KB. Sejauh ini, tidak terlihat adanya kenaikan angka kelahiran, khususnya di Sumbawa,”pungkas Yeyet. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

MASKER - Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Informasi dan Edukasi, Anggraini mengenakan masker yang biasa dipakai petugas lapangannya.

Anggaran Covid

Pemkab Selektif, DPRD Pertanyakan Realisasinya

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah melakukan realokasi dan pemfokusan kembali anggaran Covid-19. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp110, 4 miliar. Penggunaannya selektif dilakukan untuk penanganan bidang kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi.

Namun DPRD Sumbawa masih mempertanyakan realisasi anggaran tersebut.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa,Ir.H.Junaidi,M.Simenyampaikan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa mengacu pada regulasi pemerintah. Pihaknya menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Keuangan dan Mendagri yang meminta realokasi dan pemfokusan kembali APBD untuk menangani Covid-19.

Dari realokasi dan pemfokusan kembali ini, anggaran yang disediakan sekitar Rp110,4 miliar. Rinciannya untuk penanganan bidang kesehatan sekitar Rp50,4 miliar lebih. Jumlah ini tidak semuanya berupa kegiatan baru. Ada yang tersedia dalam Belanja Tak Terduga(BTT)sekitarRp36miliar.Kemudian di luar BTT sekitar Rp13 miliar dalam kegiatan di masingmasing dinas terkait bidang kesehatan. Dicontohkannya, seperti di rumah sakit dan dinas kesehatan,

terdapat kegiatan yang awalnya sudah direncanakan kemudian dilakukan revisi.

“Untuk belanja langsung di RSUD dan Dikes itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan revisi. Itu ada kegiatan yang tidak dalam BTT dari Rp50,4 miliar. Kalau yang sudah dialokasikan sekitar Rp13 miliar di dinas terkait bidang kesehatan,tetapilakukanrevisi.Sedangkan sekitar Rp36 miliar dana BTT yang pos belanja disiapkan pemerintah daerah,” bebernya.

Dana yang tersedia di BTT ini, tidak harus habis digunakan.

Tetapi disediakan pos tersebut sesuai dengan perkembangan.

Jika diperkirakan covid masih berlangsung hingga akhir tahun, maka ada anggaran yang disiapkan. Namun pihaknya berharap covid ini tidak terjadi sepanjang tahun. Dengan penanganan yang

ada, penananganan bisa lebih cepat. Sehingga pos anggaran di BTT bisa dialokasikan kembali untuk program kegiatan lainnya.

Selain untuk penanganan kesehatan, dari total anggaran yang tersediajugadisediakananggaransekitar Rp18,2 miliar untuk menangani dampak sosial. Anggaran ini diharapkan bisa mengakomodir masyarakat terdampak, jika bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak cukup. Di mana ada bantuan Bansos tunai, PKH, JPS Gemilang dan sembako.

Adapun untuk penanganan dampak ekonomi, disiapkan sekitar Rp41,7 miliar. Dari dana ini juga ada yang sudah terprogram dalam kegiatan yang sudah ada tetapi dilakukan revisi. Semangatnya untuk mendorong agar fokus kepada permasalah ekonomi yang terdampak lang-

sung. “Inilah yang fokus melakukan inventarisir ekonimi yang terampak langsung dengan anggaran. Kami Bappeda, TAPD dengan OPD terkait sedang melakukan verifikasi sambil melihat perkembangan Covid-19,” ujarnya.

Namun Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Naziruddin S.AP, mempertanyakan realisasi anggaran tersebut. Sebab dalam rapat koordinasi terakhir beberapa hari lalu DPRD dengan Sekda dan jajarannya, dijelaskan Pemkab memang menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp110,4 Miliar tersebut. Namun sejauh ini baru terealisasi sekitar Rp4 Miliar.

Seperti pembagian Bansos Tunai SAHABAT yang ternyata baru diberikan kepada sekitar 51 KK. Dari 8.000 KK yang anggarannya disiapkan. Mengingat Bansos SAHABAT ini memang hanya diperuntukkan untuk PDP dan ODP. “Itu penjelasan yang diberikan Sekda dan Tim Eksekutif kepada kami dalam rapat koordinasi terakhir beberapa hari lalu. Dari dana tersebut, sekitar Rp4 Miliar yang sudah digunakan. Untuk

apa saja, kami akan minta penjelasannya,”jelasnya.

Pihaknya memahami kalau penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, disesuaikan dengan melihat kebutuhan dan perkembangan Covid di daerah ini. Namun tetap dibutuhkan penjelasan Pemkab terkait detail anggaran yang telah direalisasikan sejauh ini. Apakah itu untuk pembelian APD, Bansos atau lainnya. Apakah di dalamnya juga termasuk untuk biaya penggunaan rapid test/PCR (swab) test yang akan digratiskan bagi pelajar/mahasiswa Sumbawa yang menempuh studi di luar Sumbawa. “Kami akan minta penjelasan sejauhmana realisasinya dan untuk apa saja,”kata Nanang.

Di sisi lain, Nanang mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di tengah wabah ini. Tetapi mesti memperhatikan lagi warga yang sama sekali belum tersentuh jenis bantuan apapun, agar dapat diakomodir. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. (ind/arn)

Tidak Bergejala, Pasien Baru Covid-19 di Dompu Diisolasi

(Suara NTB/dok)

PKL – Usaha mikro seperti PKL masih belum mendapat bantuan usaha dari pemerintah, Minggu (7/6).

Ribuan Usaha Mikro di Dompu Belum Dapat Bantuan Covid-19 Dompu (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan UKM Kabupaten Dompu, sudah mengirim data ribuan pengusaha mikro terdampak pandemi Covid-19. Mereka rencananya akan mendapat bantuan usaha dari pemerintah provinsi maupun pusat. Namun, sampai saat ini belum ada satupun yang direalisasikan.

Kadiskop dan UKM Dompu, Drs. H Rifaid kepada Suara NTB menjelaskan, dari sekian sektor kehidupan masyarakat pengusaha mikro termasuk merasakan dampak buruk dari pandemi Covid-19 ini. Bagaimana tidak, modal yang sedianya

akan dipakai untuk kegiatan usaha habis buat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Mengingat data mereka diminta pemerintah provinsi dan pusat untuk memperoleh bantuan usaha, pihaknya pun mengirim data-datanya. Namun sampai jaring pengaman sosial tahap II dikucurkan tak juga direalisasikan.

“Karena tidak ada yang membeli otomatis produksinya berkurang, pendapatannya berkurang. Kita sudah laporkan ke pusat, sehingga disuruh kirim data. Kita sudah kirim, kemarin saya telefon provinsi katanya lagi membahas bagaimana pola

bantuan,” ungkapnya.

Terakhir, lanjut Rifaid, bantuan bagi usaha mikro seperti PKL di trotoar jalan dan pusatpusat keramaian itu dipertanyakan langsung pada Diskop UKM NTB, tepatnya saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur NTB ke Dompu beberapa waktu lalu.

Untuk data usaha mikro yang dikirim ke provinsi ada 100 orang, sementara ke pusat sampai ribuan orang. Namun demikian, belum ada satupun diantaranya yang sudah mendapat bantuan. “Katanya di pusat sedang disesuaikan, ya mudah-mudahan ada,” harapnya. (jun)

Hasil Pansus Reklamasi Amahami Belum Ditindaklanjuti Kota Bima (Suara NTB) – Hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terkait sengketa penimbunan lahan di kawasan Amahami yang dinyatakan ileggal, hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bima.

Padahal Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE menjanjikan akan melaksanakan dan menindaklanjuti hasil kinerja Pansus itu, lantaran sudah menjadi amanat. Hanya saja sampai sekarang belum juga dieksekusi.

Mantan anggota DPRD Kota Bima, yang juga Ketua Pansus saat itu, H. Armansyah SE, mengaku anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2023 dianggap tidak lagi bersuara untuk mendorong Pemerintah Kota Bima segera menindaklanjuti rekomendasi saat itu.

“Makanya dewan juga wajib mengawal rekomendasi Pansus karena itu produk lembaga dewan,” katanya, Sabtu (6/6).

Politisi PKS ini berharap, dewan periode saat ini lebih peka dan bersuara lagi memperjuangkan rekomendasi Pansus. Sebagai fungsi pengawasan seharusnya anggota DPRD lakukan pengawasan yang ketat. “Termasuk berbagai kegiatan reklamasi di teluk Bima, khususnya pada kawasan Amahami,” ujarnya.

Dalam rekomendasi tersebut dari hasil pembahasan, kajian, analisis informasi dan data dari berbagai pihak, penimbunan Amahami dinyatakan illegal, karena wilayah pesisir Amahami dan teluk bima adalah kawasan laut yang ditimbun oleh individu, kelompok masyarakat ataupun Pemerintah.

Hal itu bertentangan dengan peraturan yang ada, seeprti Perda nomor 3 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang dan wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029, Perda nomor 12 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB Tahun 2017-2037.

Serta Perda Kota Bima nomor 4 Tahun 2012 tentang rencanan tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, bahwa wilayah pesisir Amahami merupakan kawasan bagi pengembangan pariwisata perikanan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bima didesak untuk melakukan pembongkaran seluruh bangunan atau rumah yang dibangun diatas kawasan atau lahan dan mengambil alih lahan Amahami agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu mendapat 5 kasus baru pasien Covid-19 dan menjadi gelombang kedua pandemi virus Corona.

Kelima pasien positif baru ini tidak menunjukan gejala penderita Covid, sehingga tidak diisolasi di rumah sakit, tapi di ruang isolasi gedung Sanggilo Dompu. Mereka ini diduga terjangkit dari transmisi lokal klaster Gowa dan Makassar, serta dari klaster Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Minggu (7/6) kemarin mengungkapkan kelima pasien baru positif Covid-19 di Dompu kondisinya baik tanpa menunjukan gejala Covid. Sehingga kelimanya dirawat di ruang isolasi gedung Sanggilo Dompu.

“Kalau dengan gejala berat, tentu kita rawat di Rumah Sakit Umum. Tapi orang tanpa gejala kalau masuk paksa di ruang isolasi rumah sakit, tambah sakit. Lebih baik kita suruh santai di gedung Sanggilo, lebih represntatif dari pada masuk di ruang isolasi rumah sakit,” kata Maman.

Pasien nomor 783 berinisial K (9) perempuan yang masih berstatus anak, juga diisolasi di gedung Sanggilo.

Karena masih berstatus anak, ia ditemani ibunya di gedung Sanggilo. Tapi tidurnya bersama pasien 781 berinisial FS (28) perempuan warga Lepadi yang berprofesi sebagai bidan.

“Ibunya (tenaga kesehatan) juga tetap tidur di kamar lain, karena untuk menjaga hakhak anak,” ungkap Maman.

Berdasarkan riwayat kontaknya, pasien K (9) selama ini ditemani kakak perempuannya yang kuliah di Makassar.

Saat dilakukan tes cepat, kakaknya ini menunjukan reaktif. Sehingga orang serumahnya langsung dilakukan tes cepat, termasuk pasien K yang menunjukan reaktif. Saat dilakukan swab pertama, pasien K dan kakaknya menunjukan hasil negatif. Hasil swab kedua, kakaknya negatif dan F yang menunjukan positif Covid-19. “Kalau sudah 2 kali negatif, ndak perlu diswab lagi. Karena imunnya dia bagus,” ungkap Maman.

Pasien 781 berinisial FS (28) perempuan warga Lepadi yang

berprofesi sebagai bidan memiliki riwayat kerja membantu dr Yn, dokter umum di Puskesmas Dompu Kota. Dr Yn sebelumnya menunjukan reaktif karena memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid klaster Gowa berinisial HM warga Dorotangga Dompu.

Pasien FS (37) warga Balibunga Kandai Dua yang berprofesi sebagai honorer di Setda Dompu, juga satu kampung dengan pasien Covid yang sudah sembuh berinisial AH. Begitu juga dengan pasien 779 berinisial A (23) perempuan warga Tembalae Kecamatan Pajo.

Sementara pasien 780 berinisial A (52) perempuan warga Malaju Kecamatan Kilo memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta di awal puasa ramadhan bersama suaminya.

Ketika dilakukan tes cepat, A bersama suaminya menunjuk reaktif. Tapi hasil swabnya, hanya A yang terkonfirmasi positif. A menjadi satu-satunya pasien positif Covid-19 di Dompu dari klaster Jakarta dari 44 pasien positif di Dompu. Saat ini tinggal 5 pasien positif, 38 orang dinyatakan sembuh, dan 1 meninggal dunia.

Pasca pengumuman 5 orang warga Dompu dinyatakan positif Covid-19, Jumat (5/6) lalu, tim Covid Dompu langsung melakukan penelusuran jejak kontak dan melakukan tes cepat. Sebanyak 30 orang dilakukan tes cepat dan 1 orang menunjukan reaktif. “Satu reaktif pegawai Pemda, tapi bukan temannya FS (37), tapi tugasnya di Setda,” ungkap Maman.

Munculnya kasus reaktif baru ini, Maman mengaku, pihaknya langsung melakukan disinfektan terhadap kantor Bupati Dompu dari lantai 1 hingga lantai 3. “Seluruh ruangan di Setda dilakukan disinfektan.

Dari lantai satu sampai lantai tiga,” ungkap Maman.

Terkait hasil tes cepat terhadap Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin oleh RSUD Dompu, dikatakan Maman, menunjukan non reaktif. Kendati non reaktif, Bupati minta dilakukan swab dan itu lebih baik untuk memastikan ada atau tidak Covid-19. “Kita rencanakan Swab pada Selasa atau Rabu untuk pasien positif. Kita swab sama dengan keluarganya,” ungkap Maman. (ula)

Senin, 8 Juni 2020

Antisipasi Gagal Tanam, KSB Siapkan Bibit Alternatif Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan menyiapkan bibit kedelai untuk kebutuhan 300 hektar lahan jelang musim tanam kedua. Itu dilakukan untuk mengantisipasi gagal tanam khususnya padi karena musim kemarau mulai melanda wilayah setempat. Apalagi potensi lahan terancam mengalami gagal tanam sangat besar di MT Kedua.

“Kami sudah usulkan proposal ke pusat untuk diberikan bibit kedelai termasuk pupuk cair untuk menyikapi gagal tanam karena kemarau. Apalagi beberapa wilayah seperti Poto Tano, Seteluk, Sekongkang dan Maluk sangat berpotensi mengalami gagal tanam karena tidak ada tanda-tanda turunnya hujan,” ujar Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Minggu (7/6).

Target tanam di MT Kedua saat ini sebanyak 6.083 hektar sementara yang sudah tertanam baru sekitar 4.153 hektar.

Curah hujan yang rendah menjadi faktor utama sehingga masih banyak lahan yang belum tergarap. Guna menyikapi lahan yang tidak bisa dimanfaatkan tersebut, maka penyediaan bibit kedelai menjadi solusi bagi para petani yang mengalami gagal tanam. Terutama wilayah yang bersifat tadah hujan dan tidak memiliki air baku untuk dimanfaatkan petani.

“Memang potensi gagal tanam di wilayah tadah hujan sangat tinggi, makanya kita sengaja siapkan bibit kedelai,” timpalnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Kesulitan Tambah Anggaran Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa kesulitan menambah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Desember mendatang. Mengingat selain kondisi anggaran yang sudah dilakukan pemotongan, juga sudah direalokasi dan refocusing dalam rangka penanganan Covid-19.

“Jika dilihat dengan porsi APBD kita agak berat. Karena bagaimanapun beban APBD kita sekarang ini, kan kita terhadap penanganan Covid prioritas. Anggaran juga sudah sebagian diambil pusat,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si. Diungkapkannya, anggaran Pilkada sudah dialokasikan dan tidak diganggu. Anggarannya cukup besar dan sudah melalui pembahasan yang alot. Bahkan untuk sejumlah kegiatan seperti biaya pertemuan dan perjalanan juga cukup besar. Sehingga dengan anggaran yang ada, pihaknya berharap kepada KPU dan Bawaslu agar dapat melakukan revisi dan penyesuaian.

“Itu kan banyak biaya rapat, SPPD, kami berpikir mungkin bisa dari dana yang dianggarkan bisa dilakukan penyesuaian. Kami berharap merevisi kembali rencana awalnya,” harapnya.

Pihaknya juga berharap, KPU dan Bawaslu memahami kondisi APBD dan kreatif mengelola anggaran. Pola ini juga dilakukan oleh OPD dalam merevisi anggaran yang ada. Bahkan termasuk sudah mengambil dan menjadwal ulang anggaran rutin. Harapannya, Covid-19 ini tidak berlangsung lama. Di sisi lain agenda Pilkada juga diharapkan tetap berjalan.

“Terhadap kondisi ini tentu kita berharap dengan alokasi anggaran yang sudah dialokasi di APBD murni, bisa dikelola secara kreatif oleh teman di KPU maupun Bawaslu.

Kami TAPD atau OPD terkait juga melakukan hal yang sama.

Karena bagaimanapun di sini mengalokasikan program kegiatan belajnja yang tidak pernah direncanakan di APBD. Tentu semua kegiatan yang ada dilakukan revisi kembali.

Sementara itu kita berharap dengan pos anggaran yang ada, Covid-19 tidak berlangsung lama. Agenda nasional ini tentu kita juga berharap bisa berjalan,” pungkasnya. (ind) H. Junaidi

SUARA NTB

Halaman 6

SOP Khusus Disiapkan Jelang Kenormalan Baru Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku sudah menyiapkan Standar Operasional Prosedural (SOP) khusus jelang penormalan baru lingkup pendidikan. Itu dilakukan untuk memastikan protokol pencegahan covid-19 tetap berlaku di lingkungan sekolah sekaligus memutus rantai penyebaran virus yang pertama kali merebak di Kota Wuhan, China itu.

“Kita sudah putuskan untuk memperpanjang masa belajar mandiri dirumah bagi siswa hingga tanggal 14 Juni karena kondisi penyebaran Covid-19 sudah bisa terdeteksi,” ungkap

Kepala Dinas Dikbud, Drs. H. Mukhlis M.Si kepada Suara NTB. Karena sudah diperpanjang, maka prosedur dan protokol dalam pencegahan covid19 akan terus dimaksimalkan

jelang kenormalan baru yang saat ini sudah dimulai di pasar Tana Mirah.

Dalam penerapan SOP tersebut, para siswa akan mulai dipantau sejak dari rumah

sampai dengan berada di Sekolah. Para siswa akan diwajibkan menggunakan masker, pengecekan suhu badan dan mencuci tangan ketika masuk ke sekolah. Di dalam kelas juga dibatasi minimal 20 peserta didik per kelas dengan jarak 11,5 meter per orang.

“Bagi siswa yang memiliki suhu badan di atas standar yang dianjurkan dalam penanganan Covid-19 tidak dibolehkan untuk mengikuti proses pembelajaran,” ungkapnya.

Kebijakan untuk tidak mengaktifkan kembali sekolah karena masih ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Salah satunya ketersediaan sarana cuci tangan di masing-masing sekolah dan beberapa SOP lainnya. Sehingga pada saat proses belajar di sekolah kembali aktif tidak muncul kasus baru yang membuat wilayah KSB kembali tidak aman. Pihaknya juga sudah mulai mendata sejumlah sekolah yang belum memiliki sarana cuci tangan untuk diintervensi. (ils)

Bupati KSB Tinjau Persiapan Kenormalan Baru di Pasar Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin, turun langsung melihat kondisi persiapan penerapan kenormalan baru (new normal) di pasar induk Tanah Mira, Taliwang, Minggu (7/6).

Didampingi Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KSB. Dalam kesempatan peninjauannya itu, bupati berinteraksi dan mendengar langsung tanggapan para pedagang dan pengunjung pasar atas rencana penerapan pola aktivitas baru baru masyarakat untuk mengatasi pandemi virus Covid-19 itu.

Kepada pedagang dan pengunjung, bupati menyatakan, penerapan kenormalan baru di pasar Tanah Mira ini adalah upaya uji coba pemerintah dalam rangka pendisiplinan masyarakat di tengah kerama-

ian. Di mana pola kenormalan hidup baru nantinya akan diterapkan pada 7 sektor aktivitas keseharian masyarakat.

“Salah satunya aktivitas di pasar menjadi sektor paling penting untuk diatur polanya (new normal),” sebutnya.

Dalam penerapan kenormalan baru, menurut bupati, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

Pola ini sangat mudah dilaksanakan dengan catatan masyarakat dan seluruh elemen mendukung dengan cara mentaati seluruh protokol kesehatan pencegahan Covid19, baik itu ketentuan protokol yang bersifat individu maupun komunitas.

“Masyarakat jangan panik atau cemas. Ikuti saja protokol pencegahannya. Dan kami pemerintah akan berupaya maksimal juga melengkapi fasilitas pencegah-

(ist/dokpim KSB)

KE PASAR - Bupati KSB, H. W. Musyafirin didampingi Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin dan jajaran Forkopimda saat berkunjung ke pasar Tanah Mira Taliwang, Minggu (7/6). annya di fasilitas-fasilitas pati telah menyampaikan, per- dasikan melaksanakan kenorpublik. Seperti di pasar ini siapan kenormalan baru itu malan baru. Namun Pemda kepada gubernur. Menurut or- KSB mencoba menginisiantif contohnya,” timpal bupati.

Saat menerima kunjungan ang nomor satu di KSB, meski melaksanakannya, sebab cekerja Gubernur NTB, H. Zulk- KSB tidak masuk dalam salah pat atau lambat fase tersebut ieflimansyah, pekan lalu, Bu- satu daerah yang direkomen- tetap akan dilalui. (bug)

Pemangku Kebijakan Diminta Perhatikan Mental Atlet Mataram (Suara NTB) Para pemangku kebijakan angaran olahraga diminta menjaga kesehatan mental atlet ditengah Pandemi Virus Corona (Covid-19). Perhatian yang dimaksud adalah pemerintah (Dispora NTB) diminta tetap berpihak pada sektor pembinaan olahraga prestasi, dan tidak mengurangi anggaran olahraga dengan alasan Covid-19.

“Di tengah Pandemi Covid19 saat ini, pemerintah (Dispora NTB) seharusnya peduli dengan sektor olahraga. Jangan mengurangi anggaran olahraga dengan alasan Covid-19,” ucap Ketua Forum Komunikasi Olahraga, Agus Suharyan didampingi rekan sesama pelatih cabor, Mayor Muhdar kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (7/6).

Agus yang mewakili semua pelatih olahraga unggulan NTB menyampaikan hal tersebut setelah melihat kebijakan Dispora NTB dan KONI NTB yang dinilai tidak lagi berpihak pada pembinaan olahraga di NTB. Beberapa hal terkait tidak berpihaknya pemerintah dan

KONI NTB terhadap sektor olahraga adalah dengan dihapusnya anggaran pembelian peralatan olahraga serta menghapus uang makan dan gizi atlet yang tengah menjalani latihan persiapan mengikuti PON di Papua tahun 2021.

Diakuinya, selama dua tahun belakangan ini pemerintah dan KONI NTB tidak lagi menganggarkan untuk pembelian peralatan latihan atlet untuk semua cabor. Baik cabor yang lolos PON mau tidak lolos PON diakuinya tidak pernah menerima anggaran untuk pembelian peralatan latihan atlet.

Selanjutnya yang memprihatinkan lagi, kebutuhan gizi atlet yang tengah menjalani latihan persiapan PON tidak diperhatikan lagi oleh Dispora NTB dan KONI NTB. “Bagaimana mungkin atlet mau meningkatkan prestasi kalau gizi atlet tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Agus, di tengah Covid-19, pemerintah seharusnya berpihak juga pada sektor olahraga. Pasalnya Pandemi Covid-19 tidak saja berdampak pada masyarakat biasa, na-

mun seluruh pelaku olahraga baik atlet, pelatih maupun pengurus olahraga juga ikut merasakan dampak dari Covid-19.

“Seharusnya, di tengah Covid-19 ini anggaran olahraga dinaikan. Bukan malah dikurangi,” tegasnya.

Ditegaskan Agus, dalam situasi Covid-19 saat ini mestinya pemerintah mendukung pembinaan olahraga prestasi.

Bentuk dukungan yang dimaksud yakni tetap memperhatikan kebutuhan gizi atlet PON, dan kalau bisa anggaran untuk kebutuhan gizi dan honor atlet ditingkatkan, bukan dikurangi.

Alasan ia meminta Dispora NTB dan KONI NTB meningkatkan uang gizi atlet karena memang atlet harus tetap latihan maksimal latihan dalam rangka meningikatkan prestasi di PON XX di Papua tahun 2021. Selain itu perhatian pemerintah disekitar olahraga perlu diperhatikan karena dengan berolahraga kondisi fisik, jasmani dan rohani masyarakat akan jauh lebih siap dalam menghadapi Covid-19. Bukan sebaliknya malah melemahkan semangat masyarakat untuk berolahraga.(fan)

Penyelesaian Rekomendasi LHP BPK Diperpanjang Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memperpanjang masa penyelesaian temuan hasil LHP BPK sebesar Rp1,3 miliar selama 60 hari. Sebab selama 15 hari diberikan batas waktu, masih sangat minim SKPD yang melakukan pengembalian potensi kerugian negara dimaksud. Bahkan masih ada juga SKPD yang belum menindak lanjuti hasil LHP tersebut.

“Memang kita perpanjang selama 60 hari kedepan untuk proses penyelesaian rekomendasi tersebut, karena di 15 hari pertama sangat minim yang menindak lanjuti hasil LHP tersebut,” ungkap Inspektur Inpektorat I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB. Meski masih minim yang menindak lanjuti, dirinya optimis tidak akan molor dari 60 hari penyelesaiannya karena ratarata temuannya tidak besar.

Di dalam laporan tersebut, tercatat sekitar 16 rekomendasi yang harus bisa diselesaikan selama 60 hari di masa perpanjangan. Temuan itu didominasi kesalahan administrasi dengan total kerugian mencapai Rp2,2 miliar dan sudah diselesaikan Rp900 juta. Jika selama 60 hari tidak kunjung dise-

lesaikan juga maka masalah ini akan ditingkatkan ke sidang TPTGR dan harus bisa diselesaikan selama 40 hari.

“Kita sudah layangkan surat ke SKPD terkait masa perpanjangan tersebut dengan harapan bisa segera ditindak lanjuti sebelum kita bawah ke ranah TPTGR,” sebutnya.

Penyelesaian rekomendasi tersebut merupakan suatu keharusan bagi SKPD yang memiliki catatan berdasarkan LHP BPK. Jika tidak maka potensi ke ranah pidana akan sangat mungkin dilakukan jika tahapan 60 hari dan 40 hari (setelah sidang TPTGR) tidak kunjung diselesaikan. Terlebih lagi temuan tersebut merupakan temuan rutin SKPD terutama di Dinas PUPRPP dan beberapa SKPD yant memiliki anggaran besar.

Meski demikian, pihaknya sangat mengapresiasi temuan BPK tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. “Temuan BPK untuk tahun ini kita anggap sangat sedikit, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Meskipun demikian, kita tetap minta SKPD memberikan atensi serius terhadap masalah ini, jika tidak sanksi tegas juga akan kita siap nanti,” tegasnya. (ils)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 DESA wisata dan pelaku meter disiapkan bagi pengun- id-19. Sebab hal ini bisa meng- pembukaan lokasi wisata, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pariwisata di Lombok Bar- jung untuk melihat hamparan hidupkan ekonomi masyarakat Kadis Pariwisata Lobar H 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 at (Lobar) menyambut baik tanaman mangrove dan lau- di tengah pandemi.

Saepul Ahkam mengata123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hal senada juga disampai- kan, untuk membahas hal wacana pemerintah untuk tan. Untuk tempat makan pun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 membuka kembali sektor telah siapkan kuliner di loka- kan Kades Sesaot, Yuni Haris- ini pihaknya akan melaku123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pariwisata di daerah set- si ini. Untuk membangun ber- eni, Minggu (7/6) kemarin men- kan rapat secara virtual Se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 empat. Bahkan beberapa bagai fasilitas tersebut, pihak gatakan, rencana Pemda Lobar lasa pekan ini. Dalam rap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 daerah sudah membuka desa menghabiskan sekitar Rp yang akan membuka tempat at online itu pihaknya men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 wisata di Sesaot, Pakuan dan gundang sebanyak 65 unsur tempat wisata secara ter- 700 juta dana desa.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kades Sekotong Tengah, L Buwun Sejati (Sekawan Sejati). terkait, terdiri dari seluruh batas, sambil menunggu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Memang kalau kita lihat, pelaku hotel, restoran, penkajian Pemda melalui Di- Sarappudin mengatakan pi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 nas Pariwisata untuk haknya membuka lokasi wisa- sudah tiga bulan para pelaku gelola taman wisata, kades 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 membuka kembali tempat- ta itu dengan tetap menerap- wisata khususnya di Pusat yang memilki tempat wisa123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tempat wisata. Kajian ini kan standar kesehatan. Pi- Rekreasi Masyarakat (Purek- ta, Pokdarwis, Dispar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dilakukan menyusul adan- haknya menyiapkan tempat mas) itu memang terdampak provinsi, Polres Lobar, Pol123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 perekonomian resta Mataram dan Dikes. ya tiga kawasan di NTB cuci tangan dan memasang dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang dibuka yakni Kawasan imbauan bagi pengunjung un- masyarakat,” aku Yuni.

Hasil dari rapat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dia menambahkan, para nantinya akan dibuat teTiga Gili di Kabupaten tuk memakai masker.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pihaknya juga mengimbau pengelola dan para pelaku wisa- laah kepada pimpinan dan Lombok Utara, Kawasan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pengunjung jangan berkeru- ta ini sering sekali menanyakan Forkopimda untuk bisa Mandalika di Lombok Ten123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gah dan Pulau Moyo di mun dengan jumlah banyak kapan akan dibuka kembali des- ditetapkan secara bersama123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 agar sosial distancing tetap dit- tinasi wisata di daerahnya. sama apakah tempat wisaKabupaten Sumbawa.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Di Desa Sekotong Tengah erapkan. Tak hanya bagi pen- “Akan tetapi ketika kita akan ta dibuka selebar-lebarnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 misalnya, tempat wisata gunjung, petugas di lokasi membuka tempat wisata ini se- dengan protokol Covid-19, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 baru Ekowisata Mangrove wisata juga menggunakan suai dengan Surat Edaran (SE) dibuat semacam uji coba di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Tanjung Batu mulai dibuka masker. “Jadi kami sudah bahwa kita belum diberikan un- beberapa tempat ataukah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 terbatas bagi masyarakat menerapkan standar keseha- tuk membuka kembali. Namun jangan dulu dibuka.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 setempat pada Kamis (04/ tan bagi pengunjung,”jelas dia. misalnya wisata ini akan dibuPada prinsipnya kata dia, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pihaknya berani membuka ka, tentunya persiapan dari tidak boleh berlarut-larut 06/2020) lalu. Sejak dibuka, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lokasi wisata mangrove ini lokasi wisata ini di tengah masyarakat kami khususnya di dalam persoalan Covid-19 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pandemi, karena lokasi ini Desa Sesaot harus betul dari pen- kemudian melupakan deramai dikunjungi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pengunjung tertarik me- luas sehingga pengunjung gelola dan pelaku wisata akan nyut ekonomi masyarakat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lihat jalur lintasan yang tidak akan berkerumun. Ia menyiapkan standar Protokol Sebab bagaimanapun sek123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 terbuat dari kayu sepan- juga tak ingin fasilitas wisata Kesehatan Covid-19,” katanya. tor pariwisata mampu me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Menurut dia, untuk standar narik pertumbuhan ekojang 300 meter membelah ini rusak akibat tak diman123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pesisir pantai dan hutan faatkan. Untuk masuk ke loka- Protokol Kesehatan Covid-19 nomi. Sebab kata dia sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mangrove. Ditambah lagi, si ini, pengunjung cukup di obyek wisata berupa Alat tiga bulan pariwisata va123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pengunjung juga bisa meng- merogoh kantong Rp.2000 per Pelindung Diri (APD), Alat kum alias mati suri, sehing123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 abadikan momen dengan orang dengan ongkos parkir Thermogun, tempat cuci tan- ga banyak aspirasi dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gan, hand sanitizer dan him- para pelaku wisata,dan berswafoto di tempat yang Rp.1000/kendaraan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pihaknya mendukung waca- bauan yang harus diberikan kades yang tak sabar memsudah disiapkan di lokasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 itu. Tak kalah menarik, na pemerintah membuka loka- kepada para pengunjung. buka lokasi wisata di daer123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menara pantau setinggi 10 si wisata dengan protokol CovMenanggapi terkait wacana ahnya. (her) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Wacana Pembukaan Destinasi di Lobar Disambut Baik Para Pelaku Wisata

RAGAM

SUARA NTB Senin, 8 Juni 2020

Dua Paslon Berebut Dukungan PBB Praya (Suara NTB) DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan dua nama pasangan calon kepala daerah ke DPP PBB untuk direkomendasikan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Yakni pasangan Ir.H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana dan pasangan H.L. Suryade – Habid Ziadi Thohir ditambah satu nama tanpa pasangan, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E. Kepada Suara NTB, Sabtu (6/6), Ketua DPC PBB Loteng, Legewarman, mengatakan, pihaknya hanya mengajukan dua nama pasangan calon ditambah satu nama tanpa pasangan, karena hanya itu yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim Desk PBB untuk Pilkada Loteng.

Legewarman mengatakan, masih ada satu tahapan lagi sebelum DPP PBB menentukan pilihan soal siapa pasangan calon yang akan dipilih, berupa tahapan fit and proper test yang akan diselenggarakan bersama antara DPC dengan DPP. ‘’Tahapan fit and proper test ini sebagai tahapan terakhir. Sebelum PBB menentukan siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang,’’ terangnya.

Soal survei, ia mengatakan kemungkinan PBB tidak melaksanakannya. Sebagai bahan pertimbangan tambahan, PBB tetap akan melihat hasil survei indepeden yang ada. “Kan banyak survei-survei indepeden yang dilakukan. Seperti apa hasilnya, itu jadi salah satu pertimbangan kita,” imbuh Legewarman.

Disinggung soal klaim yang mengatakan kalau PBB sudah menentukan pilihan untuk mendukung pasangan H.L. Suryade – Habid Ziadi Thohir, anggota DPRD Loteng ini menegaskan, itu sah-sah. Menurutnya, boleh-boleh saja orang mengklaim telah didukung oleh PBB. Tapi yang pasti, PBB belum mengeluarkan rekomendasi soal siapa yang akan didukung di Pilkada Loteng mendatang. ‘’DPP PBB sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi. Karena memang tahapan seleksi masih berlangung di DPP. Jika sudah waktunya, DPP pasti akan mengeluarkan rekomendasi. Soal kemudian ada pihak yang mengklaim sudah dapat dukungan, silakan saja dan itu sah-sah saja,’’ ujarnya.

Tapi yang jelas, tambahnya DPP PBB pastinya hanya akan merekomendasikan bagi calon kepala daerah yang sudah punya pasangan. Bukannya yang belum punya pasangan serta yang punya peluang besar dan serius untuk memenangi Pilkada Loteng. (kir)

NTB Kendalikan PPTG Dari Hal. 1 dari hasil swab terkonfirmasi positif Covid-19.

“PPTG dari Februari sampai sekarang 61.622 orang. Per hari rata-rata masuk 300 orang. Kenapa PPTG sekarang dimunculkan? Karena ke Bali, Jakarta atau ke Malang harus diswab. Apa yang terjadi? Pada minggu kemarin dari aturan yang pergi (keluar) NTB harus swab. Kita mendapatkan tiga pasien positif,” ungkap Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH di Mataram akhir pekan kemarin.

Itulah sebabnya, kata Eka, Pemprov membuat kebijakan orang yang keluar atau masuk NTB wajib menunjukkan hasil swab. Atau wajib menunjukkan hasil rapid test apabila bepergian di dalam wilayah NTB. ‘’Itulah sebabnya ada aturan itu. Orang-orang tanpa gejala ternyata dia positif dan berpotensi menulari orang-orang lain di sekitarnya,’’ katanya.

Dari 61.622 PPTG yang tercatat di NTB, sebanyak 59.497 orang sudah selesai melakukan isolasi. Sedangkan 2.125 orang masih melakukan isolasi. Sebanyak 2.125 PPTG yang masih menjalani isolasi tersebar di 8 kabupaten/kota. Yakni Lombok Barat 614 orang, Lombok Tengah 32 orang, Lombok Utara 17 orang, Lombok Timur 317 orang, Sumbawa Barat 838 orang, Sumbawa 209 orang, Bima 15 orang dan Kota Bima 83 orang.

Sedangkan 59.497 PPTG yang sudah selesai menjalani isolasi tersebar di 10 kabupaten/kota. Dengan rincian, Kota Mataram 1.893 orang, Lombok Barat 2.959 orang, Lombok Tengah 7.845 orang, Lombok Utara 1.011 orang, Lombok Timur 15.863 orang, Sumbawa Barat 6.252 orang, Sumbawa

8.945 orang, Dompu 3.959 orang, Bima 7.787 orang dan Kota Bima 2.983 orang.

Sedangkan warga yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) yang berhasil dilacak atau contact tracing di NTB sebanyak 8.128 orang. Dimana, 5.225 orang sudah selesai dalam pemantauan dan 2.903 orang masih dalam pemantauan.

Sebanyak 2.903 OTG yang masih dalam pemantauan tersebar di 9 kabupaten/kota. Antara lain, Kota Mataram 23 orang, Lombok Barat 957 orang, Lombok Tengah 476 orang, Lombok Utara 356 orang, Lombok Timur 245 orang, Sumbawa Barat 144 orang, Sumbawa 193 orang, Dompu 456 orang dan Bima 53 orang.

“OTG itu adalah hasil contact tracing teman-teman (petugas kesehatan) terhadap kasus terkonfirmasi positif. Kalau kita lihat, rata-rata satu pasien terkonfirmasi positif berhasil ditracing rata-rata 100 orang,” sebutnya.

Eka menegaskan bahwa prinsip diwajibkannya tes swab dan rapid test untuk keluar masuk wilayah NTB merupakan langkah tegas Pemprov untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Yakni dengan cara mengendalikan dan membatasi pergerakan PPTG. Ia mengatakan penyebaran virus Corona sangat cepat. Sehingga salah satu upaya serius yang dilakukan Pemprov dengan membatasi pergerakan PPTG. “Dan itu merupakan langkah yang paling efektif dalam memutus rantai penularan Covid19,” ujarnya. (nas)

Apresiasi JPS Gemilang Dari Hal. 1 Namun varian produknya masih terbatas, lebih banyak memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) dan sejenisnya.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, di Provinsi NTB, IKM tidak hanya memproduksi APD. Namun juga memproduksi aneka bahan pangan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Mulai dari beras, minyak goreng hingga abon.

Meskipun harganya belum bisa bersaing secara penuh dengan produk nasional, namun dengan digunakannya produk lokal, itulah yang akan menggerakkan ekonomi. ‘’Pelibatan produk lokal ini menjadi penggerak ekonomi daerah yang sangat signifikan.

Karena dilibatkan IKM itu otomatis dana itu akan langsung masuk ke masyarakat. Dana yang masuk ke masyarakat akan memberi efek ekonomi.

Nanti masyarakat lah yang akan menikmati dan akan tumbuh ekonomi di sekitar situ dan akhirnya menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat,’’ tegas Farid Faletehan Minggu (7/6).

Selanjutnya OJK Provinsi NTB menyatakan, mendukung konsep new normal atau kenormalan baru di dalam daerah dengan tetap mempedomani protokol Covid-19 dalam setiap aktivitas. Konsep kenormalan baru tentu akan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian daerah.

Pentingnya konsep new normal kata Farid, karena secara umum kondisi usaha di Indonesia sudah mulai turun sejak Maret 2020.

Selanjutnya bagi lembaga keuangan terutama di bulan Juni ini sudah mulai mengantisipasi banyak hal.

Mulai dari menjaga likuiditas, menjaga risiko kredit dan lain sebagainya. Sehingga upaya untuk menormalkan kembali aktivitas ekonomi di masa kondisi sekarang ini sangat penting. ‘’Kondisi ini tentunya tidak bisa terus menerus seperti ini. Adanya konsep new normal dari sisi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan. ‘’Kami sangat mendukung konsep new normal itu. Namun konsep new normal tanpa menghilangkan prosedur kesehatan, tanpa melanggar protokol Covid. Dengan adanya new normal, secara langsung atau tidak langsung akan menggerakkan ekonomi,’’ jelasnya.

Farid sangat yakin pada saat new normal nanti, ekonomi masyarakat akan mulai bergerak meskipun tidak seperti sebelum Covid ini. ‘’Paling tidak, sudah mulai bergerak. Kami berharap secara bertahap bisnis di NTB dibuka. Kemudian dengan dibukanya bisnis ini saya yakin ekonomi masyarakat akan menggeliat dan berkembang lebih baik,’’ pungkasnya. (r)

Halaman 7

Penerapan ”New Normal” Pemprov Habiskan Rp51,2 Miliar ASN Pemprov Pertimbangkan untuk Penanganan Kesehatan dan Status Penyebaran Covid-19 Penggunaan Dana Corona Tahap I

JPS Gemilang

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menghabiskan anggaran sekitar Rp51,2 miliar untuk penanganan kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I. Dengan rincian, sebesar Rp25 miliar untuk penanganan kesehatan dan Rp26,2 miliar lebih untuk JPS Gemilang tahap I. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp25 miliar pada tahap I diberikan kepada Dikes NTB, RSUD NTB dan RS. H. L. Manambai Abdul Kadir untuk penanganan Covid-19. Eka menyebutkan dari anggaran sebesar Rp25 miliar tersebut, Dikes memperoleh Rp3,1 miliar dan RSUD NTB sekitar Rp20 miliar.

Ia menyebutkan peruntukan anggaran tersebut sebesar Rp2,8 miliar yang terpakai. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk menalangi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD NTB dan RS. H. L. Manambai Abdul Kadir.

Sedangkan untuk RSUD NTB sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan ruang isolasi pasien positif Covid-19. Ia menyebutkan dari 8 ruang isolasi dimiliki RSUD NTB, sekarang sudah menjadi 50 ruang isolasi. Pembangunan ruang isolasi tersebut meng-

gunakan anggaran tersebut.

Untuk anggaran penanganan Covid-19 tahap II, kata Eka, Dikes baru mendapatkan sekitar Rp1 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk penanganan pasien di RS Darurat Covid-19 di Asrama Haji NTB. Sedangkan RSUD NTB akan mendapatkan anggaran sekitar Rp36 miliar untuk pembangunan gedung Covid-19.

Sedangkan untuk JPS Gemilang tahap I, Pemprov NTB menghabiskan anggaran sekitar Rp26,25 miliar. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan bantuan JPS Gemilang tahap I menyasar 105.000 KK di seluruh NTB. Paket bantuan JPS Gemilang tahap I senilai Rp250.000 untuk masing-masing penerima. Isi paket JPS Gemilang tahap I terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng lokal 1 liter, telur 20 butir, susu kedelai, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik, teh kelor satu pack dan minyak kayu putih 10 ml.

Sedangkan untuk JPS Gemilang tahap II, Pemprov menghabiskan anggaran sekitar Rp31,25 miliar. Karena jumlah sasaran bertambah menjadi 125.000 KK dengan nilai bantuan per KK sebesar Rp250.000. Namun, untuk paket JPS Gemilang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ada beberapa item yang berbeda.

Paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Lombok berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, minyak goreng kelapa lokal 1

liter, ikan kering, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/ gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Sedangkan paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Sumbawa berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, kue lokal, ikan kering, garam 1 kg, susu kedelai, teh kelor/ serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Pada tahap II ini, selain mengalokasikan anggaran untuk JPS Gemilang, Pemprov juga menyiapkan anggaran sebesar Rp278 miliar untuk stimulus ekonomi. Sebesar Rp90 miliar dipergunakan untuk penguatan IKM dan UMKM. Serta membantu petani, nelayan dan peternak supaya tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19.

Sedangkan anggaran sebesar Rp188 miliar merupakan kegiatan yang berada di setiap OPD. Namun kegiatan tersebut diarahkan untuk pekerjaan yang mengarah ke stimulus ekonomi.

Seperti kegiatan padat karya tunai.

Secara keseluruhan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun atau Rp926 miliar untuk penanganan Covid-19.

Anggaran sebesar itu akan diperuntukkan untuk penanganan kesehatan Rp326 miliar, stimulus ekonomi Rp300 miliar dan JPS sebesar Rp300 miliar. (nas)

Pencegahan Covid-19

Kafe Abaikan Protokol Bisa Ditutup Mataram (Suara NTB) – Tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP memeriksa kafe yang buka di masa pandemi Covid-19 Sabtu (6/6) petang lalu. Ditemukan kafe yang berjualan minuman keras tanpa izin. Juga, pengunjung yang tidak mengenakan masker.

“Pengunjung yang tidak masker kita suruh pulang. Jika kafe-nya yang tidak patuh aturan pencegahan Covid-19 kita bisa tutup,” tegas Kabagops Polresta Mataram Kompol Taufik di sela-sela pemantauan.

Operasi pengawasan dan pemantauan itu untuk mengetatkan aturan PSBL Kota Mataram. Area pertama yang disasar yakni kafe remang-remang di kawasan

Jalan Gora, Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram.

Sejumlah pengunjung kebanyakan berasal dari luar Kota Mataram yang datang hanya untuk menenggak Miras.

Selanjutnya bergerak ke homestay di kawasan Selagalas, Cakranegara, Mataram. sasaran terakhir pusat keramaian di sepanjang Jalan Caturwarga, Mataram. sejumlah kafe kopi diminta tutup karena pengunjungnya tidak memakai masker. Jam buka tidak boleh melebihi pukul 21.00 Wita.

Di kafe kawasan Cakranegara Utara ditemukan bir dan minuman keras tradisional jenis tuak. “Barang bukti minuman keras kita sita. Izin mereka hanya kafe biasa. Ke-

bijakan kita tidak sita semua karena mereka baru buka lagi sejak pandemi. Tapi kalau terulang lagi kita akan tindak lebih tegas,” ucap Taufik.

Dandim 1606/Lombok Barat Kolonel Czi Efrijon Kroll menegaskan, pelonggaran pembukaan tempat usaha tidak serta-merta. Melainkan tetap dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid19 dengan mewajibkan penggunaan masker dan penyediaan tempat cuci tangan.

“Jika tidak diingatkan dan diawasi terus, nanti masyarakat menjadi lalai dan lupa.

Seolah pandemi sudah berlalu.

Patroli ini untuk penertiban dan pendisiplinan khususnya di tempat yang ramai pengunjung,” imbuhnya. (why)

Sangat Signifikan Jadi Penggerak Ekonomi Dari Hal. 1 maka pelaku usaha tersebut urung mengajukan restrukturisasi lantaran aktivitas usahanya tetap berjalan lancar. ‘’Program ini secara otomatis ini akan saling menghidupi. IKM hidup, UMKM hidup, perbankan hidup dan ekonomi akan tumbuh dengan sangat bagus di seluruh NTB,’’ tambahnya.

Dari data yang dimiliki OJK Provinsi NTB, kondisi lembaga keuangan di masa pandemi ini terbilang sangat bagus. Misalnya dari segi pertumbuhan aset maupun kredit. Di Bulan Maret 2020, pertumbuhan aset perbankan di NTB itu mencapai 20 persen, sementara secara nasional hanya 8 persen.

Di Bulan April saat angka Covid-19 semakin tinggi, pertumbuhan aset perbankan di NTB ini masih tetap tumbuh sebesar 16,7 persen. Sementara pertumbuhan aset perbankan secara nasional sebe-

sar 16,5 persen (YoY). Adapun kredit di Provinsi NTB di bulan April tumbuh sebesar 2374 persen atau Rp49 triliun, sementara pertumbuhan kredit secara nasional di bulan April hanya 5,7 persen. ‘’Jadi sangat kelihatan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit di NTB. Setelah Covid melanda yang paling terdampak adalah IKM dan UMKM. Jika sendainya mereka tidak dibantu dengan cara diberdayakan, ini efek Covid akan cukup besar bagi kondisi ekonomi kita,’’ katanya.

Karena itulah, OJK berpandangan dengan adanya program yang melibatkan IKM di dalam daerah telah memberi dampak yang signifikan bagi lembaga keuangan maupun bagi perkonomian. Jika penyerahan produk lokal ini tidak berjalan, diprediksi berdampak lebih buruk lagi bagi IKM dan industri keuangan itu sendiri. ‘’Makanya kami sangat apresiasi Pak Gubernur mau-

pun Pemprov NTB yang melibatkan penuh IKM/UMKM yang ada di NTB ini. Karena itulah yang akan menghidupkan ekonomi. Masyarakat kita harus terlibat dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri,’’ jelas Farid.

Terkait dengan sejauh mana program JPS Gemilang, JPS kabupaten/kota dan JPS desa mampu menggerakkan ekonomi dan membantu UKM di masa pandemi, Farid Faletehan melihat kontribusi program ini bagi perekonomian sangat besar.

Setiap IKM/UMKM yang memproduksi barang akan membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Karena produk yang diserap oleh program JPS dari tingkat provinsi hingga desa sangat banyak. Maka tenaga kerja yang terlibat dalam penyiapan produk ini juga tidak kecil, sehingga pada akhirnya ekosistem ini akan menghidupkan ekonomi termasuk lembaga keuangan itu di daerah ini. (r)

Puluhan Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Insentif PKB Dari Hal. 1 Semula PKB ditargetkan sekitar Rp445 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp350 miliar. Namun akibat pandemi Covid-19, penerimaan PKB dan BBNKB diproyeksikan terjadi sedikit penurunan. ‘’Ada penurunan cuma saya lupa angkanya. Tetapi sekarang trennya sudah mulai naik. Kalau kemarin PKB itu untuk mendapatkan Rp1 miliar agak susah dalam sehari. Sekarang rata-rata sudah hampir di atas Rp1 miliar sehari. Bahkan sampai Rp1,5 miliar realisasinya,’’ sebut Husni.

Ia mengatakan pada bulan April, rata-rata penerimaan PKB di bawah angka Rp1

miliar. Namun mulai akhir Mei sampai awal Juni ini rata-rata penerimaan PKB sudah berada di atas Rp1 miliar dari seluruh Kantor Samsat yang ada di NTB. ‘’Bahkan ada yang perolehannya Rp1,5 miliar, Rp1,6 miliar.

Jadi ada tren naik. Kita optimis dengan melihat tren ini. Mudahmudahan dengan membaiknya situasi masyarakat ini juga diikuti dengan membaiknya masyarakat dalam menunaikan kewajibannya,’’ harapnya.

Kebijakan new normal dinilai akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Jika aktivitas masyarakat kembali normal, maka akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki

penghasilan dan akan mempengaruhi daya beli. ‘’Sekarang kan menurun, terutama daya beli kendaraan baru. Kalau dia sudah kembali situasi normal, aktivitas masyarakat kembali normal bisa jadi berangsur-angsur pulih pendapatan pajak ini.

Masyarakat mulai beraktivitas, ekonomi masyarakat sudah tumbuh, daya beli mulai naik, maka kewajibannya bisa terpenuhi,’’ tandasnya.

Untuk mengejar target realisasi pajak daerah, pihaknya terus melaksanakan pelayanan, sosialisasi dan pemberitahuan pajak. Supaya masyarakat tahu kewajibannya. Masyarakat diingatkan melalui surat pemberitahuan dan surat peringatan. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si mengatakan sudah ada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) tentang Sistem Kerja ASN dalam Tatanan Normal Baru atau New Normal. Dalam surat Men PANRB No. 58/2020 tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan penerapan new normal sesui dengan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

“Memang sudah ada edaran Men PANRB. Tapi dalam satu ketentuannya di sana disebutkan bahwa pelaksanaan penerapan new normal disesuaikan dengan kondisi status penyebaran Covid-19 di daerah. Sedang saya konsolidasi dengan Gugus Tugas Covid-19 apa status NTB sekarang,” kata Hamdi dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (6/ 6) kemarin.

Setelah mendapatkan kepastian mengenai status penyebaran Covid-19 di NTB, pihaknya akan langsung menindaklanjuti surat edaran Men PANRB tersebut dengan surat edaran gubernur. Artinya, surat edaran gubernur tentang sistem kerja ASN Pemprov NTB yang diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku.

Hamdi menjelaskan dalam new normal, ASN tetap masuk kerja. Namun ada pe-

nilaian dari Kepala OPD dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ASN di tiaptiap unit kerja. ASN yang berusia lanjut, hamil, sedang menyusui, dan punya riwayat penyakit penyerta dapat dipertimbangkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Selain itu, dalam penerapan new normal juga dipertimbangkan kemampuan sarana dan prasarana komunikasi dari ASN. “Sehingga kalaupun bekerja dari rumah, tetap produktif,” katanya.

Kemudian, kata Hamdi, juga mempertimbangkan kondisi keluarga ASN. Apakah ada yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Selain itu, ASN yang pernah keluar daerah dalam 14 hari terakhir juga harus dipertimbangkan.

“Apakah diberikan WFH atau masuk kantor. Juga yang harus dipertimbangkan oleh Kepala OPD, kontak ASN dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ini jadi pertimbangan-pertimbangan,” tuturnya.

Dalam penerapan new normal, didorong untuk menyesuaikan beban kerja. Dengan tetap tidak mengubah target kinerja dan sasaran kinerja.

“Tapi kita belum menerapkan ini, kita mau dapat penjelasan dari Satgas Covid-19. Kalau status merah, iya tidak diterapkan,” kata Hamdi. (nas)

Zigi Dipastikan Batal Ikut Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda dipastikan absen di kejuaraan dunia karate akhir tahun 2020. Pasalnya, semua kejuaraan internasional di tahun 2020 batal digelar akibat Covid-19.

“Semua kejuaraan nasional dan internasional karate di tahun 2020 akan dibatalkan, termasuk kejuaraan dunia karate di tahun 2020 akan dibatalkan,” ucap Ahmad Zigi Zaresta Yuda kepada Suara NTB via ponselnya, Minggu (7/ 6).

Pernyataan ini disampaikan oleh Zigi menyusul rencana kepulangannya ke NTB dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Zigi yang saat ini masih mengikuti Pelatnas di Jawa Barat (Jabar) akan cuti latihan selama sebulan.

Selama diberikan kesempatan cuti, Zigi mengaku akan menjalani latihan di kampung

halamannya di Lombok Barat (Lobar). Ia tetap berlatih di daerah karena masih berpeluang mengikuti olimpiade di Jepang tahun 2020.

Dijelaskannya, peluang dirinya mewakili Indonesia mengikuti Olimpiade tahun 2021 masih terbuka. Hanya saja dia butuh tiket untuk memastikan dirinya tampil di event internasional itu.

Untuk bisa tampil di olimpiade Tokyo tahun 2021, Zigi masih harus mengikuti beberapa event internasional untuk mengumpulkan poin. Sayang beberapa event internasional di tahun 2020 dibatalkan, akibatnya Zigi belum dapat memastikan tiket Olimpiade 2021.

Meski belum mengantongi tiket Olimpiade, namun atlet Lobar ini masih tetap berlatih maksimal guna meningkatkan prestasi di event yang akan datang. (fan)

Inpres dalam Proses, Pengerjaan Fisik RTG Terus Berjalan Dari Hal. 1 ‘’Sisanya sedang dalam perencanaan administrasi, sambil menunggu Inpres penyelesaian RTG di Provinsi NTB,’’ ujar Ahmadi. Diterangkannya, seluruh pihak saat ini terus berkoordinasi untuk menyelesaikan penanggulangan dampak bencana gempa tersebut.

Diterangkannya, untuk memfasilitasi dan pengendalian kegiatan pembangunan RTG tersebut, sebanyak 500 orang fasilitator dari TNI, 500 orang dari unsur Polri, dan 1.150 orang fasilitator sipil disiapkan untuk membantu pokmas. ‘’Termasuk

1.000 orang pasukan Zeni Mabes TNI untuk mendukung percepatan pembangunan fisik,’’ jelasnya.

Senada dengan itu, Konsultan Manajemen Tim Pengendali Kegiatan BPBD NTB, Asbah, M.Hum, menerangkan kerjasama semua pihak menjadi kunci untuk menuntaskan penanggulangan bencana di NTB. ‘’Kami sangat berharap atas dasar kerja sama semua pihak akan dapat segera menuntaskan target besar ini.

Semua tim bekerja di bawah kendali Inpres, sebagai payung hukum membangun dan perbaikan RTG di NTB,’’ jelasnya. (bay/*)

Hotel di Mataram Mulai Beroperasi Dari Hal. 1 Dicontohkan Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB tersebut seperti penggunaan hotel sebagai lokasi karantina mandiri untuk pengawasan Covid-19, dan paket-paket makanan dan minuman yang sebagian besar dijual secara on-line.

Di sisi lain, seluruh pelayanan di hotel tersebut harus diberikan dengan potongan harga yang cukup besar. “Ini dilakukan sekedar untuk bisa bertahan saja.

Walaupun harganya ditekan habis-habisan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram mencatat sebagian besar hotel di Kota Mataram mulai beroperasi kembali.

Dari 123 hotel yang ada di Ibukota Provinsi NTB ini, hanya 3-4 hotel bintang tiga yang masih tutup sementara.

Kepala Dispar Kota Mataram, H. Nizar Deny Cahyadi, menerangkan pembukaan hotel-hotel tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kota Mataram dari sektor pariwiasta. “Memang tidak signifikan langsung banyak tamu yang datang (dengan

dibukanya hotel), taapi ini sebagai awal dari keinginan kita untuk ekonomi ini merangkak naik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/6).

Diterangkan Nizar, pembukaan hotel memang tidak disebabkan adanya peningkatan tingkat kunjungan. Melainkan adanya program karantina mandiri yang diarahkan ke hotel-hotel tersebut.

Geliat tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk bisa bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. ‘’Kalau mereka tetap tutup, otomatis pengunjung dari luar daerah tidak akan dating. Tapi kalau mereka kelihatan buka, paling tidak sudah membuka peluang untuk wisatawan datang ke Mataram,’’ jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya memastikan dibukanya kembali hotel-hotel di Kota Mataram mengikuti protokol penanganan Covid-19. Surat Edaran juga telah dilayangkan ke masing-masing hotel agar mematuhi protokol tersebut. ‘’Sudah kita layangkan dari awal protokol covid-19. Dari awal mereka tutup dulu kita juga sudah layangkan surat,’’ pungkas Nizar. (bay)

SUARA NTB

Senin, 8 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 8

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

I. Pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Penyampaian ILPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian ILPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019 kepada masyarakat, sehingga diharapkandapat memperoleh masukan, saran dan kritik guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

II. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis dan Demografis Secarageografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 08° 10’ - 09° 05’ Lintang Selatan dan 115° 46’ - 119° 05’ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : · Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores. · Sebelah Timur : Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Timur. · Sebelah Selatan : Samudera Hindia. · Sebelah Barat : Selat Lombok, Provinsi Bali.

Luas wilayah Provinsi NTB ± 49.312,24 Km2, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas ± 4.738,70 Km2 (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas ± 15.414,50 Km2 (76,49%). Luas daratan ±20.153,20 km2dan luas perairan laut ±29.159,04km2.

Di sekitar pulau tersebut terdapat ± 278 pulau dengan panjang garis pantai ± 2.333 Km. Dari jumlah pulau-pulau kecil tersebut, hanya 32 pulau yang telah berpenghuni.

Provinsi NTB dengan luas daratan 20.153,15 Km2 menyimpan kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna. Nusa Tenggara Barat memiliki flora sebanyak 447 jenis pohon, 6 jenis rotan, 28 jenis liana, 55 jenis anggrek, 59 jenis paku-pakuan Sedangkan fauna sebanyak 206 jenis, 19 jenis mamalia, 20 jenis serangga, 8 jenisreptile, 5 jenis amfibi dan 154 jenis burung, yang didominasi Babi hutan (Sussp), Rusa (Cervus timorensis), Ayam hutan (Gallus varius), Biawak (Varanus salvator), Landak (Hystrix branchyura), ular phyton (Phyton timorensis), Kera ekor panjang (Macacafascicularis) dll. Fauna identitas provinsi NTB adalah rusa timor. Rusa timor sering juga disebut sebagai rusa jawa. Dalam bahasa Inggris, rusa timormempunyai beberapa sebutan seperti Javan Rusa, Javan Deer, Rusa, Rusa Deer, dan Timor Deer. Sedangkan dalam bahasa latin (ilmiah) binatang ini disebut sebagai Cervustimorensis Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, pada tahun 2019 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.302.686 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 2.650.976jiwa (49,99%) dan jumlah penduduk perempuan 2.651.710jiwa (50,01%). Mengalami peningkatan sebanyak 32.439 jiwa (0,61%) dari tahun 2018, jumlah penduduk waktu itu sebesar5.270.247jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 rata-rata mencapai 263,12jiwa/km2, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar258,88 jiwa/km2. Tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kota Mataram yakni 7.026,56 jiwa/km2 sementara yang paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 76,30 jiwa/km2.

Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan hamper berimbangdengan sex ratio pada tahun 2019 mencapai 99,97% yang berarti dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 99,97 penduduk laki-laki.

I. Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Tahun 2019 A. Urusan Wajib URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. PENDIDIKAN Menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar. Hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa.Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan social, ekonomi penduduk suatu daerah.Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan sumberdaya manusia bagi pembangunan.Pendidikan berperan pula dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal.

KeberhasilandibidangpendidikanpadaTahun2019ditunjukkanolehcapaian : (1) angkarata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas mencapai 7,27 tahun dari target 6,87tahun; (2) harapan Lama Sekolah realisasi 13,48% dari target yang di canangkan 13,57%; (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi NTB sebesar 106,23% berarti jumlah siswa SD/MTs di Provinsi NTB sama atau lebih dari jumlah Penduduk NTB Usia 7-12 tahun. APK SMP/MTs sebesar 109,17% berarti jumlah siswa SMP/MTs di Provinsi NTB sama atau lebih dari jumlah Penduduk NTB Usia 13-15 tahun, hal ini merupakan indikasi keberhasilan program pembangunan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun yang diselenggarakan, sehingga anak-anak di Provinsi NTB Usia 7-12 tahun dan Usia 1315 tahun telah semua mendapatkan akses untuk bersekolah di SD/MI maupun di SMP/MTs. APK SMA/MA/SMK sebesar 98,55% hal ini menunjukkan bahwa masih ada 1,45% penduduk usia sekolah menengah secara umum yang belum terserap di Pendidikan Menengah baik itu di SMA, MA , SMK dan Paket C dibanding dengan jumlah penduduk provinsi NTB usia 16-18 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat menunjukkan angka mendekati 100%.Sementara untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dan universitas menunjukkan APS yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa APS untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) tinggi karena dampak dari program wajib belajar 9 tahun dan didorong pula oleh program pemberian bantuan dana BOS yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB. Rata-rata lama sekolah Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa target RPJMD Provinsi NTB telah terlampaui ditahun 2018 yaitu 6,95 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk NTB yang berusia 25 tahun keatas mampu menyelesaikan pendidikan kelas 1 SMP. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi NTB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagai akibat peningkatan dan membaiknya beberapa indikator pendidikan lainnya 2. KESEHATAN Urusan Wajib Pelayanan DasarBidang Kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Berbagai indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan tergambar dalam capaian indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Provinsi NTB.Indikator kinerja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 pada bidang kesehatan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH); Persentase Balita Stunting; Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional dan Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak.

Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2018 menjadi 65,87 tahun, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 66,28 tahun, telah melampau target 66,07 tahun. Peningkatan UHH menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah cukup efektif. Peningkatan UHH tahun 2019 ini sejalan dengan menurunnya jumlah kasus kematian bayi dan jumlah kasus kematian ibu.Kasus kematian bayi pada tahun 2018 terjadi sebanyak 866 kasus dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 8,36 per 1.000 kelahiran hidup.

Indikator berikutnya yang turut mempengaruhi capaian UHH adalah Kasus Kematian Ibu. Selama periode tiga tahun terakhir jumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami kecenderungan meningkat, dengan capaian berturut dari tahun 2017-2019 adalah 85 kasus, 99 kasus, dan 97 kasus. Kecenderungan meningkat juga terjadi pada angka proporsi kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2017-2019 adalah 82,40, 90,49, dan 93,92.Kasus kematian ibu melahirkan terbanyak pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 34 kasus dengan proporsi 124,95 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu melahirkan terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dengan 30 kasus dan proporsi 153,24 per 100.000 kelahiran hidup Balita Stunting Stunting adalah proses gagal tumbuh yang terjadi pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhan.Indikator yang mempengaruhi dalam rangka menurunkan angka balita stunting adalah prevalensi kurang gizi dan Posyandu. Prevalensi Kurang Gizi pada periode 2017-2019 di Provinsi NTB menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 26,40% menjadi 15,87%. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menangani gizi buruk dan gizi kurang. Beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan prevalensi gizi kurang adalah Asupan gizi yang terus membaik, terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang terus membaik, dan faktor-faktor lainnya.

Pemanfaatan Posyandu oleh masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Indikator yang dipergunakan adalah jumlah balita yang datang dibandingkan dengan jumlah balita yang ada atau D/ S. selama periode 2017-2019 terlihat bahwa pencapaian cakupan D/S terus menunjukkan kecenderungan meningkat/membaik.Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2018 sebanyak 7.207 dan bertambah Tahun 2019.Jadi setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita Jaminan Kesehatan Nasional Indikator Kinerja Daerah “Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional” telah mencapai 86,47% pada tahun 2019, melampui target RPJMD NTB 2019-2023 sebesar 73%.

Pencapaian ini juga naik secara signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 70,35%. Kuota peserta JKN NTB yang terdaftar dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2019 sebanyak 500.316 jiwa, naik 107.217 jiwa dibandingkan tahun 2018 sebanyak 393.099 jiwa Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Indikator kinerja daerah berikutnya adalah Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Dalam rangka pencapaian Indikator ini, Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2019 mengintervensi melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan jamban keluarga. Capaian cakupan jamban ke-

luarga dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Cakupan Jamban Keluarga NTB Tahun 2017 (82,62%), tahun 2018 (85,94%) dan pada tahun 2019 (89,09%).

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui metode pemicuan yang dilakukan oleh Tim Pemicu Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara kontinyu sehingga akses jamban meningkat 3,47% yaitu 58.606 KK dalam waktu 1 tahun. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya Kabupaten yang telah berhasil meraih angka cakupan 100%, dan kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten dengan pencapaian terendah pada tahun 2019 dengan cakupan sebesar 84,02%. Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten di NTB yang telah bebas buang air besar sembarangan dan mendapatkan reward sebagai kabupaten bebas BASNO. Ketersediaan sanitasi adalah salah satu syarat utama untuk mencapai predikat sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Evaluasi indikator kinerja program unggulan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut : 1) Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kemantapan Jalan Provinsi tahun 2019 mencapai 80,28% dari rencana 84,65% target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2019 telah mencapai target 97,67%.

Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km dengan panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.277,66 Km, sehingga dari rencana 84,65% dari target yang tertuang dalam RPJMD, capaian kinerja belum tercapai karena sehingga upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

2) Konservasi Sumber Daya Air; Kegiatan pada tahun 2019 antara lain: Pembangunan irigasi sepanjang ± 54 km, rehabilitasi saluran sepanjang 10 km. pemasangan talud/ bronjong sepanjang 3.265 m, penurunan titik banjir pada 466 titik. Dan pembangunan dan rehabilitasi embung untuk kapasitas tampung ±1.969 m3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha. Di Pulau Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km dengan luas areal irigasi 6.334 Ha 3) Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum; Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi NTB Pada Tahun 2019 mencapai 74,69 % sedangkan target RPJMD sebesar 74,08 % (telah melampaui target RPJMD).

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar se-Provinsi NTB menjadi kegiatan strategis selain kegiatan pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir yaitu perkuatan tebing sungai. Kegiatan pada tahun 2019 antara lain: Pembangunan irigasi sepanjang ± 54 km, rehabilitasi saluran sepanjang 10 km. pemasangan talud/ bronjong sepanjang 3.265 m, penurunan titik banjir pada 466 titik. Dan pembangunan dan rehabilitasi embung untuk kapasitas tampung ±1.969 m3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha. Di Pulau Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km dengan luas areal irigasi 6.334 Ha. Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2019 mampu mendukung upaya produksi padi sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Provinsi NTB, telah dibangun dan diresmikan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Dompu dan Bima.

Penataan Ruang Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi diperlukan tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga konsistensi antara rencana Tata Ruang dan implementasi.

Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun waktu tahun 2019 menangani 2 kasus indikasi pelanggaran. Tim TKPRD yang dibentuk sudah melakukan kajian dan pembahasan terhadap 57 ijin yang masuk dari kabupaten/ kota terkait dengan pemanfaatan tata ruang , dari hasil pembahsan ini mengeluarkan 30 surat rekomendasi, 23 masih dalam proses, dan 4 tidak dapat diproses (dikembalikan ke kabupaten/ kota untuk pembahsannya) 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Seperti pada tahun 2018, tahun 2019 penanganan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dilakukan dengan 2 (dua) pola pembangunan, yaitu : pola stimulan dan pembangunan baru yang diprioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan.

Pola stimulan dilakukan untuk mengakomodir rumah tidak layak huni melalui penanganan rehabilitasi terhadap rumah yang mengalami rusak sedang dan rusak ringan, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-/unit yang terdiri dari Rp. 12.500.000,untuk pengadaan material dan Rp. 2.500.000,- untuk upah. Sedangkan, pola pembangunan baru diprioritaskan pada rumah tidak layak huni yang tingkat kerusakannya lebih berat, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-/unit.

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 ditargetkan 14.194 unit selama 5 (lima) tahun. Pada tahun 2019sendiri ditargetkan 225 unit penanganan rumah layak huni. Realisasi penanganan pada akhir Tahun 2019 sebanyak 212 unit yang terdiri atas 105 unit stimulan dan 107 unit pembangunan baru.

5. SOSIAL Indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan sosial sesuai dengan RPJMD 2019-2023 adalah Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dan Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Indikator kinerja Prosentase PMKS yang tertangani didukung melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.Penanganan PMKS dilakukan sebagain besar di dalam 8 (delapan) panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi NTB. PMKS yang ditangani antara lain: keluarga fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban trafficking dll.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi NTB sampai saat ini 504.584 jiwa. Yang sudah diberikan pelayanan sampai tahun 2019 ini sebanyak 22.316 jiwa (4,42%). Sisa penanganan PMKS 428.268 jiwa akan dituntaskan pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan target yang telahditetapkan dalam RPJMD sampai dengan tahun 2023.

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja cakupan penanganan PMKS melalui antara lain - Program Pembinaan Panti Jompo yang telah melakukan Pembinaan bagi Lanjut Usia di Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) “Mandalika” memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 orang. Selanjutnya Pembinaan bagi Lanjut Usia di Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) “Meci Angi” Bima, yang memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 50 orang per tahun.

- Program Pembinaan Anak Terlantar, dimana telah dilaksanakan pembinaan anak terlantar melalui : Balai Sosial Asuhan Anak (BSAA) “Generasi Harapan” Mataram; Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) “Karya Mandiri” Mataram; Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (BSPPSA) “Sasambo Matupa” Selat Narmada.

- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang telah dilaksanakan di Balai Sosial Karya Wanita (BSKW) “Mirah Adi” Mataram; Balai Sosial Bina Laras (BSBL) “Mutmainah”Selebung Kab. Lombok Tengah, yang memberikan pelayanan, rehabilitasi bagi eks psikotik dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 100 orang dan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial Bina Karya (BSBK) “MADANI” Aikmal,yang memberikan pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 75 orang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. KETENAGAKERJAAN Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang, naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 2,74 persen poin.

Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1.260 orang, akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen.

Pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen. Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) se-NTB berjumlah 301 lembaga dengan jumlah instruktur 1.074 orang, LPK yang sudah terakreditasi 5 tahun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 108 lembaga sisa lembaga yang belum diakreditasi sebanyak 193 lembaga, dan tahun 2020 akan diakreditasi 80 lembaga melalui dana dekon 35 lembaga dan dana APBD 45 lembaga.

Proses seleksi magang ke Jepang dengan peserta yang lulus sebanyak 41 orang dari 167 orang pendaftar; pelaksanaan kegiatan pemagangan dalam negeri sebanyak 55 paket 550 orang dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja (peserta magang) agar sesuai kebutuhan industri/perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada diperusahaan, sedangkan program pelatihan kerja yang di BLK Selama tahun 2019 berhasil meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan BLK dengan melalui 88 paket pelatihan berbasis kompetensi baik institusional maupun mobile training unit (MTU) yang diikuti oleh 1.048 orang peserta.

Penempatan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) di LTSP-P2TKI sebanyak 23.843 orang pada tahun 2019.Pada tahun 2019 jumlah TKI yang ditempatkan Meningkat sebanyak 813 orang dari tahun 2018, hal ini disebabkan banyaknya job order dari luar negeri.

Kegiatan Job Fair (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin minimal setahun sekali dimana Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan antara Perusahaan dan Pencari Kerja. Pada tahun 2018 sebanyak 23.030 orang yang ditempatkan ke luar negeri (AKAN), 1.076 orang melalui Job Fair Selain program penempatan tenaga kerja sektor formal, penempatan tenaga kerja sektor infomal juga menjadi perhatian mulai dari Padat Karya Produktif dan Infrastruktur; pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri/eks TKI- Migran serta penerapan Teknologi tepat guna.

Padat Karya adalah Program konkrit berupa perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang berbentuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan padat pekerja.

Kegiatan Job Fair (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin minimal setahun sekali dimana Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan antara Perusahaan dan Pencari Kerja. Pada tahun 2019 sebanyak 23.843 orang yang ditempatkan ke luar negeri (AKAN), 3.544 orang melalui Job Fair dan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri merupakan kegiatan yang memberikan pelatihan dan bantuan sarana usaha kepada wirausaha yang sudah mempunyai embrio usaha / kelompok usaha dengan melakukan identifikasi proposal yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Tim Nakertrans.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Capaian kinerja pembangunan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak pada tahun 2019 sebanyak 526 kasus (data Simfoni), bila dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 sebanyak 1.127 hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan/anak mengalami penurunan 53,33% jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 272 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), 25 kasus kekerasan terhadap laki-laki dewasa dan 229 kasus kekerasan terhadap anak (KTA).

Upaya yang dilakukan Pemerintah NTB untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTP/KTA) antara lain melakukan : 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi pelajar; 2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang bagi kepala desa dan lurah 3) Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan 4) Pembentukan UPTD PPA Sementara itu Kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) NTB tahun 2019 naik 0,03 point jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 90,37 dan masih berada 0,59 point dibawah kondisi IPG nasional. Meskipun demikian, tren IPG di NTB cenderung meningkat setiap tahunnya. IPG yang semakin meningkat mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara lakilaki dan perempuan.Indeks Pemberdayaan Gender merupakanindikator untuk mengukur peran perempuan dalam ruang publik.

Untuk data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTB pada tahun 2019 sampai laporan ini disusun datanya belum dapat direalese.Untuk kita ketahui bersama secara nasional IDG NTB tahun 2018 berada pada urutan 31 dari 34 provinsi.IDG juga merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik (keterwakilan perempuan) dan ekonomi.

Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan merupakan salah satu indikator kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 (dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dengan sasaran strategis dari indikator kinerja tersebut adalah pendewasaan usia perkawinan (PUP).pada tahun 2019 rata-rata usia kawin pertama perempuan di Provinsi NTB yaitu 20,21 tahun 3. KETAHANAN PANGAN Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pangan diukur dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).

Capaian Skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2019 sebesar 85,3 atau 108,25 persen dari target 78,8. Capaian ini bahkan telah melampaui target akhir tahun 2023 sebesar 83,3. Hal ini berarti tingkat konsumsi pangan penduduk NTB terus meningkat semakin membaik.

Meskipun Skor PPH Konsumsi Tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan tetapi masih jauh dari skor ideal sebesar 100 dan masih didominasi oleh konsumsi padi-padian terutama beras. Konsumsi beras Penduduk NTB Tahun 2019 sebesar 120 kg/kap/tahun, meningkat 1,6 persen dari Tahun 2018 sebesar 118,1 Kg/Kap/Tahun. Tingkat Konsumsi beras ini lebih tinggi dari konsumsi ideal sebesar 100,3 kg/kap/thn dan peningkatan konsumsi pangan utama beras pada tahun 2019 menyebabkan tidak tercapainya target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun.

Ketersediaan energi berdasarkan hasil perhitungan PPH Ketersediaan 2019 untuk penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 7.281 kkal per kapita per hari atau 303,38 % lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi/Energi yang dianjurkan yaitu 2.400 kkal per kapita per hari. Sedangkan tingkat ketersediaan protein sebesar 171,62 gram/kapita/hari atau 272% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 63 gr/kapita/hari. ketersediaan Protein pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan ketersediaan proteintahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena penurunan ketersediaan protein hewani terutama yang bersumber dari ikan.

Walaupun produksi ikan tangkap secara keseluruhan pada tahun 2019 meningkat, namun bila dipilah berdasarkan ikan yang memiliki protein tinggi terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan sehingga terjadi penurunan protein hewani seperti turunnya produksi Ikan gurami, pada tahun 2018 sebanyak 771 ton menjadi 224 ton pada tahun 2019, ikan Lemuru pada tahun 2018 sebanyak 9.338 ton menjadi 7.628 ton pada tahun 2019 dan ikan kembung sebanyak 10.242 ton pada tahun 2018 menjadi 9,250 ton pada tahun 2019.

4. LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 % IKA, 30 % IKU dan 40 % IKTL. 1) Indeks Kualitas Air (IKA) Pada tahun 2019, Dinas LHK NTB telah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka pengendalian rendahnya kualitas air sungai di NTB, antara lain : Melakukan Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan kajian mengenai dampak penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan. Pada tahun 2019, Dinas LHK NTB selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap 46 dokumen lingkungan. Selain itu, Dinas LHK juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh 19 dunia usaha di NTB. Melakukan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, Dinas LHK NTB melakukan upaya penyelesaian kasus lingkungan yang berasal dari masyarakat/instansi sebanyak 19 aduan selama TA. 2019.

Melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2019, Dinas LHK telah memberikan rekomendasi validasi terhadap 13 dokumen KLHS, diantaranya ialah 6 dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 2 dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 1 dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (RTR) dan 4 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Partisipasi masyarakat melalui program Adiwiyata dan Kampung Iklim. Adiwiyata adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program ini juga bertujuan agar pelajar dapat terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Di Provinsi NTB, terdapat 8 (delapan) sekolah yang telah ditetapkan menjadi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU) Pada tahun 2019 Kementerian LHK memfasilitasi penuh kegiatan pemantauan kualitas udara di 10 kab/kota se-NTB. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu pemukiman dan perkantoran/perdagangan.

Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB.Untuk Tahun 2019, nilai IKU hasil dari pengolahan data passive sampler belum tersedia. Umumnya, data tersebut akan tersedia pada pertengahan Tahun 2020. Mengacu pada data nilai IKU Tahun 2018, maka nilai IKU di Tahun 2019 akan tetap berada pada kriteria Baik (di atas 80).

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan .Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global.

Untuk tahun 2019, nilai IKTL belum dipublikasikan oleh Kementerian LHK. Namun, jika mengacu pada nilai IKTL beberapa tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya peningkatan nilai dari tahun 2017 ke Tahun 2018, diperkirakan nilai IKTL untuk Tahun 2019 akan tetap berada di atas nilai 60 5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah dengan daya dukung sumber daya alam yang sangat terbatas, Oleh karenanya, daya dukung faktor demografis atau aspek kependudukan harus menjadi perhatian penting. Potensi penduduk perlu dioptimalkan agar daya dukung alam yang terbatas dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk

Bersambung...