Edisi Rabu 8 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 8 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 103TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Resmikan KCP Sriwijaya

Resmikan KCP Sriwijaya

Gubernur Ingin Kantor Bank NTB Syariah Nyaman dan Menyenangkan bagi Semua Orang Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sriwijaya Mataram, Selasa (7/7) kemarin. KCP Sriwijaya ini adalah relokasi KCP Pejanggik di Karang Jangkong Mataram. Peresmian dihadiri seluruh komisaris, direksi serta stakeholders dengan memperhatikan protokol Covid-19.

Dalam kesempatan ini, gubernur memberikan inspirasi pengelolaan manajemen internal, dan eksternal. Agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini benar-benar menjadi rumah yang ramah aman dan nyaman seluruh orang, terutama masyarakat di NTB. Pertama, gubernur mengingatkan pentingnya manajemen bagaimana seluruh karyawan dibuat nyaman dan menyenangkan bekerja.

Bersambung ke hal 11

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Dirut Bank NTB Syariah dan jajaran direksi serta komisaris gunting pita diresmikannya KCP Sriwijaya

Wagub Kecewa, Penanganan Covid-19 di Kota Mataram Dinilai Buruk Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., kecewa dengan langkah jajaran Pemerintah Kota Mataram dalam menekan kasus Covid-19 di Ibukota Provinsi NTB tersebut. Ia secara khusus menyoroti lemahnya peranan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Mataram.

TO K O H Petani Harus Kaya KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal (Purn) Dr. H. Moeldoko, SIP, selalu memberikan doktrin petani harus kaya. Petani tidak boleh miskin.

Hal ini diutarakan Moeldoko saat kunjungannya bertemu dengan sejumlah petani di kediaman Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi, Selasa (7/7) kemarin. Katanya, lahanlahan pertanian di Lotim sangat subur. Lahan di Lombok, berbeda dengan lahan di Jawa yang sudah banyak rusak.

Bersambung ke hal 11

H. Moeldoko

KO M E N TTAA R

Apalagi dengan adanya insiden masyarakat ribut mengambil paksa pasien Covid-19 yang meninggal dunia di RSUD Kota Mataram, Senin (6/7) malam. Menurutnya, hal ini terjadi akibat tidak satunya persepsi dan edukasi ke-

pada masyarakat. ‘’Kenapa di tempat lain bisa paham, bisa ngerti, bisa diedukasi dengan baik. Kenapa di sini tidak? Memang masyarakat juga ada sisi salah.

Tapi jangan selalu menyalahkan masyarakat. Mari kita in-

trospeksi dari diri kita. Sudahkah Pemerintah Kota Mataram melakukan sungguhsungguh edukasi yang masif ke seluruh masyarakat Kota Mataram dengan satu persepsi. Ini PR besar,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

Pemkot Mataram Bantah Tidak Serius Tangani Covid-19

SOSIALISASI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, turun ke tiga pasar tradisional di Kota Mataram, Selasa (7/7) kemarin melakukan sosialisasi langsung penanganan Covid-19.

Sosialisasi Penanganan Covid-19

Adopsi Kearifan Lokal UNTUK mencegah insiden pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 seperti yang terjadi di RSUD Kota Mataram, Senin (6/7) malam. Pihak RSUD NTB mengadopsi kearifan lokal.

Proses pemandian jenazah, salat jenazah dan penguburan jenazah dapat dihadiri keluarga sesuai protokol kesehatan Covid-19. ‘’Kita menganut kearifan lokal.

Kita bisa diskusikan dengan keluarga pasien kalau hal-hal berkaitan dengan penanganan jenazah tanpa menabrak aturan medis,’’ kata Direktur RSUD NTB, dr.

H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS di Kantor Gubernur, Selasa (7/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

BERTEMU - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat bertemu Pimred Media Massa Lokal NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (7/7).

Wagub NTB Turun ke Tiga Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, turun ke tiga pasar tradisional di Kota Mataram, Selasa (7/7) kemarin.

Tiga pasar yang dikunjungi, Pasar Kebon Roek, Pasar Dasan Agung dan Pasar Cemara dalam rangka sosialisasi penanganan Covid-19.

Wagub turun langsung ke pasarpasar didampingi Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Koperasi UMKM NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Ke-

lautan dan Perikanan NTB serta Kasat Pol PP Provinsi NTB. Dalam kunjungannya, Wagub menegaskan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan pasar, khususnya penggunaan masker. Dalam kunjungan tersebut, Wagub secara tegas menegur beberapa pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker.

Kepada setiap kepala pasar yang dikunjunginya, ia meminta untuk memperketat sosialisasi

penerapan protokol Covid-19 dan memberikan arahan kepada setiap Satgas pasar agar dibagi tugas untuk berkeliling dan menindak tegas para pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Bagi mereka yang tidak menggunakan masker agar dilarang untuk berbelanja atau berjualan di pasar. ‘’Mataram sudah banyak sekali yang positif, jadi saya tidak mau Mataram semakin banyak yang positif.

Bersambung ke hal 11

TIM Gugus Penanganan Covid-19 Kota Mataram membantah disebut tidak serius menangani kasus Coronavirus Disease atau Covid-19. Intervensi telat dilakukan, mulai dari penyemprotan, pembagian masker serta penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. ‘’Kalau ini saya bantah,’’ tegas Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (7/7).

Di satu sisi, Nyoman menghargai pendapat Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. Hal ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh tim gugus tugas Kota Mataram untuk memperbaiki dan mengintegrasikan program. Selama ini, tim gugus dalam berbagai program termasuk keterlibatan dalam Kampung Sehat dan tracking pasien positif cukup intensif.

Parameter yang dilihat dari ketidakdisiplinan masyarakat menggunakan masker sebenarnya tidak bisa dilihat dengan sesederhana itu. Saat ini, pemerintah menghadapi arus deras masyarakat yang mulai menormalkan diri setelah tiga bulan dibatasi. ‘’Hal ini menjadi tantangan kita bersama,’’ terangnya.

Wacana tatanan kehidupan baru sesungguhnya mengubah persepsi masyarakat untuk kembali hidup normal. Akan tetapi, pemerintah tetap mencanangkan dan mengedukasi masyarakat melalui program Mataram Bermasker dan PCBL. Dikatakan Nyoman, penanganan Covid19 harus dengan konsep button up, tidak hanya top down. Bagaimana lokal genio, partisipasi masyarakat diperkuat. ‘’Kita serius.

Tapi apapun yang dikatakan Bu Wagub, kita jadikan bahan evaluasi,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

Merawat Keterbukaan dengan SIPyandu, NTB Care dan Satu Data NTB H. Lalu Hamzi Fikri

PEMERINTAHAN yang terbuka (open government), sudah pasti adalah postur birokrasi yang selalu aktif dan responsif dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Karena ia tampil sederhana, lebih cepat hadir didepan, untuk mau tahu, mau mendengar dan merasakan apa yang dihadapi publik. Itulah personifikasi dari sosok pemimpin dan pemerintahan yang punya spirit untuk jujur dan melayani.

Mewujudkan pemerintahan terbuka, bukanlah pekerjaan

mudah. Selain dibutuhkan komitmen dan pengabdian yang didasari ketulusan dan kejujuran, juga dibutuhkan dukungan data dan informasi yang valid, lengkap dan akurat serta disajikan dalam waktu yang tepat sehingga mampu menjawab kebutuhan publik.

Jadi instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang terbuka adalah data dan informasi. Pada tingkat nasional, Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia (SDI). Semangatnya adalah harmonisasi data yang diperoleh dari masing–masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga desa/ kelurahan dan dusun agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, akuntable, mudah diakses, dan mudah dibagipakaikan.

Dibandingkan nasional, NTB selangkah lebih maju.

Jauh sebelum Perpres 39 tentang SDI itu terbit, pemerintahan Gubernur Dr. Zul- Umi Rohmi dalam Perda tentang RPJMD NTB 2019-2023 telah

menetapkan ‘’Satu Data NTB’’ sebagai salah satu program unggulan daerah.

NTB juga meraih predikat tertinggi sebagai badan publik informatif nasional tahun 2019.

Bersambung ke hal 11

I Putu Gede Aryadi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

hat tidak adanya OPD di Kota Mataram yang turun ikut menegakkan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat keramaian. Ia melihat yang membantu justru lebih semangat daripada yang dibantu. ‘’Provinsi membantu, TNI/ Polri selalu siap. Tapi tolong, koordinasi juga gampang. Kalau kita butuh apa, butuh apa, ada orang kematian segala macam untuk penjagaan, koordinasi Covid. Mana Pol PP Mataram?

Kenapa sembunyi? Kenapa nggak kelihatan,’’ tanya Wagub saat bertemu Pimpinan Redaksi (Pimred) Media Massa Lokal NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (7/7).

Orang nomor dua di NTB ini mengatakan terpaksa berka-

di Kota Mataram. Dengan menurunkan seluruh OPD membagikan masker dan memberikan edukasi ke warga Kota Mataram. Begitu juga aparat TNI dan Polri sudah sangat luar biasa membantu.

Wagub mengaku sedih meli-

(Suara NTB/humassetdantb)

Seperti aparat Satpol PP Kota Mataram yang dinilai tidak mengawal penegakan protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah titik keramaian.

Wagub mengatakan, Pemprov NTB sudah lama melakukan program maskerisasi khusus

ta demikian. Karena sekarang sudah waktunya kita untuk bicara apa adanya. Semua tanpa terkecuali harus bergandengan tangan. Penanganan wabah Covid-19 ini adalah beban bersama. ‘’Tapi tolong kalau misalnya provinsi bantu, TNI/Polri bantu itu dihargai dengan cara yang lebih semangat lagi dari Kota Mataram. Yakin kita bisa atasi (wabah) ini kalau kita bersama-sama,’’ ujarnya dengan nada kecewa.

Pemkot Mataram diingatkan untuk bersungguhsungguh menjadi garda terdepan di dalam penanganan Covid-19. Baik dari sisi pendisiplinan masyarakat berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan tracing atau pelacakan kontak secara masif.

Wagub mengatakan, fasilitas kesehatan di Kota Mataram sudah kewalahan menangani pasien Covid-19.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Distan Cek Ketersediaan Subsidi Pupuk di Pengecer Butuh Dukungan Warga

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mengecek ketersediaan pupuk subsidi di pengecer.

Stok dipastikan aman dan sebagian telah terdistribusikan ke petani. Memasuki musim tanam pengecer diingatkan tidak memainkan harga.

Pantauan Suara NTB, inspeksi mendadak (sidak) dimulai sekitar pukul 10.30 Wita. Tim terpadu terdiri dari Dinas Pertanian, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup serta Balai Penyuluh Pertanian mendatangi satu per satu pengecer pupuk subsidi di Kota Mataram. Tim tidak menemukan adanya kelangkaan maupun pupuk oplosan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, tim terpadu turun mengecek beberapa hal. Dari sisi pertanian dilihat ketersediaan.

Karena, memasuki musim tanam harus dipastikan pupuk subsidi tersedia. “Alhamdulillah, tadi laporan dari

KAMPUNG sehat merupakan salah satu program sedang digaungkan oleh Polda NTB. Program ini terintegrasikan dengan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Dibutuhkan dukungan dari lingkungan lain mewujudkan lingkungan bersih, aman dan nyaman.

Kelurahan Pejarakan Karya memilih Perumahan Griya Pesona sebagai pilot project sebagai kampung sehat. Dari sisi kriteria kata Lurah Pejarakan Karya, Burdi, S.Sos dikonfirmasi Selasa (7/7) telah memenuhi sebagian persyaratan untuk (Suara NTB/cem) ikut lomba. Seperti, keamanan, Burdi kebersihan serta tingkat partisipasi masyarakat. “Lingkungan di sana memang cukup bersih,” katanya.

Empat indikator perlu dipenuhi untuk mewujudkan kampung sehat. Yakni dari aspek sosial ekonomi, kelembagaan, kesehatan dan keamanan. Masing – masing indikator memiliki penilaian berbeda. Indikator kelembagaan memiliki skor 250 poin, kesehatan 510 poin, sosial ekonomi 135 poin dan keamanan 105 poin.

Aspek sosial ekonomi diterapkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Masyarakat mengembangkan pola tanam dengan sistem hidrophonix. Tanaman hidrophonix menciptakan kemandirian bagi masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari tidak perlu membeli ke pasar. “Ini cukup ekonomis dan warga bisa berhemat,” jelasnya.

Program kampung sehat memiliki keterkaitan dengan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Dua keluarga di BTN Griya Pesona Rinjani sebutnya, sempat terpapar virus Corona. Tetapi sudah dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas. Dari kejadian itu akan membangun motivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan serta mengedepankan pola hidup bersih dan sehat.

Menurut dia, program ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Partisipasi masyarakat serta dukungan dari lingkungan lainnya dibutuhkan. Perlu bahu – membahu mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, sehingga berdampak terdampak peningkatan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

CEK PUPUK - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli bersama Kasi Intel Kejari Mataram mengecek stok pupuk di UD. Sahabat Tani Kelurahan Dasan Cermen, Selasa (7/7).

DISKUSI - Kepala Dinas Pertanian, H. Mutawalli bersama tim berdiskusi dengan Ketua Gapoktan Patuh Bareng Saegul di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Cakra Utara.

masing – masing ada yang sudah tersalurkan. Di sini (UD. Sahabat Tani, red) tersedia 12 ton untuk jatah dua minggu ke depan,” kata Mutawalli ditemui di sela – sela sidak pada Selasa (7/7).

Kedua, pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada pupuk subsidi yang dipalsukan atau oplos. Itu sebabnya dilibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk melihat secara langsung. Mutawalli bersyukur pengecer pupuk subsi-

di di Mataram belum ditemukan kasus tersebut. Selain itu, dilihat pola penyaluran, apakah dijual secara langsung atau tidak menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). “Ini juga tidak kita temukan. Hal – hal ini ingin kita cek kebenarannya,” jelasnya.

Kebutuhan pupuk mengalami penurunan. Data tahun 2019, Kota Mataram mendapatkan kuota 1.222 ton.

Tahun 2020 hanya dijatahkan

daerah – daerah lain. Dari sisi harga tidak ada perbedaan.

Kecuali, pengecer harus membawakan pupuk pesanan ke kelompok tani.

“Kalau langsung dibawakan dikenakan biaya transpor. Kalau diambil langsung ke sini harganya sama,” jelasnya. Kebutuhan pupuk cukup banyak. Para pengecer menjamin stok tersedia karena telah berkomunikasi dengan distributor di Kota Mataram. (cem/*)

Pelanggar Disiplin Protokol Kesehatan akan Dikenakan Sanksi

Mataram (Suara NTB) Tren penularan Coronavirus Disease atau Covid19 di Kota Mataram terus meningkat signifikan. Area publik memiliki kontribusi sebagai lokasi penyebaran. Warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi.

Sanksi dijatuhkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bervariasi. Apabila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, pusat perbelanjaan maupun instansi pemerintah akan dilakukan penutupan. Sementara, masyarakat dikenakan sanksi sosial.

“Kalau pelanggaran oleh perusahaan dan pusat perbelanjaan sudah jelas sanksinya sesuai yang diatur oleh tim gugus tugas.

Untuk warga sendiri cukup sanksi sosial,” kata Kepala Pelaksana Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mahfuddin Noer dikonfirmasi Senin (6/7).

Pengetatan terhadap protokol kesehatan baik itu di pusat perbelanjaan, pasar tradi sional tetap dilakukan. Mat-

Anggaran Minim KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., sepakat, bahwa untuk mengangkat sektor pariwisata Kota Mataram, dibutuhkan inovasi dari Pemkot Mataram. ‘’Kita ambil contoh Banyuwangi yang dulunya daerah yang kurang diminati. Sekarang justru menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia,’’ ujarnya dalam rapat dengar pendapat antara Banggar dengan AHM, Asisten II, Dispar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram dan BPJS Ketenagakerjaan di DPRD Kota Mataram, Selasa (7/7) kemarin.

Untuk mengangkat sektor pariwisata, lanjut Wiska, anggaran menjadi faktor yang cukup menentukan. ‘’Kalau kita cermati anggaran di Dinas Pariwisata Kota Mataram, sangat minim,’’ sesalnya. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim bagaimana mungkin bisa mengembangkan sektor pariwisata. Padahal, ada 30 destinasi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Mataram.

Seperti diketahui, anggaran di Dispar Kota Mataram hanya Rp7 miliar – Rp9 miliar. Pengembangan destinasi wisata di Kota Mataram, kata Wiska, membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar. ‘’Memang ada terobosan-terobosan dari Dispar bagaimana bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada dengan memanfaatkan CSR mereka untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Mataram,’’ terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan Taman Mayura.

Potensi Taman Mayura sebetulnya luar biasa. ‘’Ini mungkin bisa dikerjasamakan dengan hotel-hotel di sekitar sana,’’ pintanya. Selain itu, Pemkot juga didorong mengembangkan pusat kuliner dan fashion. Sayangnya, sampai saat ini Kota Mataram tidak memiliki pasar oleh-oleh. ‘’Kedepan, hal ini sangat bagus kalau dikembangkan,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain, Wiska, menyoroti penataan pantai Loang Baloq yang anggarannya dialihkan untuk penataan kota tua Ampenan. Wiska juga menuturkan pentingnya pemanfaatkan teknologi digital. ‘’Misalnya ketika di-search di google, itu Mataram yang muncul ada destinasidestinasi, kulinernya, fashionnya dan lain-lain,’’ ucapnya.

Hal itu, sambung Wiska, membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu dibutuhkan peran TAPD. ‘’Jangan sampai seperti kata Kepala BPS Kota Mataram yang mengatakan bahwa kecil dampaknya terhadap ekonomi Kota Mataram,’’ ungkapnya. Untuk itu, kedepan seharusnya pariwisata ini menjadi penunjang ekonomi di Kota Mataram di samping kota jasa. ‘’Pariwisata menjadi sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kota MaI Gde Wiska taram,’’ pungkasnya. (fit)

aram kata Mahfuddin, sampai saat ini, belum mengajukan kenormalan baru. Strategi menekan peningkatan kasus baru, salah satunya adalah menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Sesungguhnya, eskalasi perkembangan virus di tingkat lingkungan sudah mampu ditekan. Akan tetapi, kasus penyebaran virus terjadi di area publik.

“Kuncinya adalah pada protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan dan kantor minimal menyiapkan tempat cuci tangan,” sebutnya. Tim gugus tugas bersama tim terpadu provinsi memprioritaskan menyasar pada protokol kesehatan. Utamanya adalah menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan serta

(Suara NTB/cem)

CUCI TANGAN - Salah satu perusahaan swasta di Cakranegara menyiapkan tempat cuci tangan di area parkir kantor. Pemerintah akan memberikan sanksi bagi warga maupun perusahaan yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. pendisiplinan warga.

Menurut Mahfuddin, sudah

Walikota Sesalkan Pengambilan Jenazah Pasien Positif Covid-19 secara Paksa Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyesalkan sikap warga yang mengambil paksa jenazah pasien positif Covid-19.

Langkah ini dinilai membahayakan karena beresiko terjadinya penularan. Mengantisipasi kasus itu, pasien terpapar virus Corona diwajibkan menandatangani surat pernyataan.

“Saya tidak ingin fenomena ini terulang lagi,” ungkap Walikota dikonfirmasi, Selasa (7/7). Isi surat pernyatan itu adalah kesediaan atau tidak keberatan dari pihak keluarga bilamana terjadi musibah pasien terpapar virus Corona untuk dilaksanakan pemakaman menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Kalau tidak siap, jangan diterima agar jangan terjadi masalah,” tegasnya.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terus mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Resiko tidak disiplin menerapkan protokol pada penularan. Pasca pen-

(Suara NTB/dok)

gambilan paksa jenazah menjadi urusan Pemkab Lombok Barat.

Beberapa fasilitas di rumah sakit mengalami kerusakan. Walikota tidak akan melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian.

Pasalnya, kerusakan bisa diatasi oleh manajemen rumah sakit.

“Saya kira tidak ada masalah.

Rumah sakit juga akan memperbaiki. Masalah pengamanan insidentil saja,” ujarnya.

Diketahui, pasien M (55) warga Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunungsari menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Mataram. Diagnosis pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan memiliki penyakit penyerta yakni ALO, darah tinggi, iskemik anterior dan gagal nafas. Setelah menjalani perawatan selama empat hari pasien dinyatakan meninggal dunia.

Sekitar pukul 16.50 Wita, tenaga kesehatan telah memberikan edukasi mengenai kondisi klinis pasien. Tetapi keluarga mendesak untuk melakukan pemakaman

tanpa protokol kesehatan. Proses negosiasi oleh tim dengan pihak keluarga tidak ada titik temu.

Demikian pula, mediasi yang difasilitasi oleh kades, camat dan kepolisian. Massa justru datang dan memaksa masuk ke ruang perawatan.

DirekturRSUDKotaMataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, kejadian ini tidak kali ini saja. Sebelumnya, protes juga dilakukan oleh keluarga pasien lainnya yang menolak pemakaman dengan protokol kesehatan Covid-19. “Kalau ndak salah sudah tiga atau empat kali kejadian seperti ini. Kita biasa aja kok. Tapi kita sudah selesaikan,” jawabnya.

Manajemen rumah sakit plat merah ini tidak mau ambil pusing dengan aksi warga. Pihaknya memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pasien. Proses negosiasi sempat dilakukan antara keluarga, rumah sakit dan kepolisian. Namun tidak ada titik temu sehingga jenazah diambil secara paksa. (cem)

Pilkada Kota Mataram

Petugas Coklit Wajib Jalani Rapid Test Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kesehatan Kota Mataram menandatangani kesepakatan kerjasama melaksanakan rapid test terhadap 725 petugas pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih. Upaya ini untuk memastikan penyelenggara pemilu tidak terpapar Coronavirus Disesase atau Covid-19.

Kesepakatan kerjasama itu merupakan tindaklanjut dari MoU yang telah disepakati antara Kementerian Kesehatan dengan KPU RI. Dikatakan Ketua KPU, M. Husni Abidin pada Selasa (7/7) bahwa KPU dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap keamanan dan kesehatan penyelenggara pemilu sampai tingkat panitia

840 ton. Untuk pemenuhan pupuk subsidi seperti urea dinilai tidak ada masalah. Jika pupuk subsidi tidak mencukupi maka petani membeli dengan cara non subsidi.

Mutawalli menjelaskan, harga pupuk subsidi dibeli petani Rp1.800/kg. Jika dibeli dengan non subsidi harganya Rp6.000/kg. “Kalau yang subsidi pemerintah mensubsidi Rp4.200,” sebutnya. Sejauh ini diakui, tidak ada kelangkaan pupuk dialami petani seperti

pemungutan suara (PPS).

“KPU RI juga ingin memastikan badan ad hoc tidak dalam posisi positif Covid-19. Ini keharusan KPU dalam melaksanakan Pilkada. Petugas badan ad hoc banyak berinteraksi dipastikan dalam kondisi sehat,” jelas Husni.

Disampaikan, anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) dan penanganan Covid19 memang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan di APBN dan APBD. Pemeriksaan kesehatan dengan metode uji cepat virus Corona atau rapid test tidak selamanya berjalan mulus. KPU demikian kata Husni, memiliki kendala bahwa tidak semua badan ad hoc mau menjalani pemeriksaan

kesehatan. Konsekuensinya adalah mereka harus berhenti.

“Dari 725 badan ad hoc tidak semua bersedia di rapid test.

Bahkan, mereka bersedia mengundurkan diri. Tetapi untuk mencari penggantinya itu yang susah walaupun kita berada di Kota Mataram,” ungkapnya.

Berbeda dengan petugas pemungutan suara (PPS) kelurahan. Jika hasil rapid test mereka reaktif. KPU memberikan izin untuk menjalani masa karantina selama 14 hari. Gaji yang diterima tetap dan tidak bisa diganti. “Kecuali mereka mengajukan pengunduran diri,” ujarnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, agenda Pilkada di Kota Mataram berbeda dari tahun sebelumnya karena dise-

lenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Artinya, pelaksanaanya pun harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Apalagi 725 petugas coklit turun mengambil data. “Petugas tidak boleh berstatus reaktif,”

tegasnya. Kebijakan Pemkot Mataram menggratiskan rapid test dan swab. Walikota juga telah meminta fasilitas kesehatan swasta tidak menerima pemeriksaan kesehatan Covid-19 secara mandiri. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENANDATANGANAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara KPU dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram di pendopo, Selasa (7/7).

saatnya pemerintah memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Kemungkinan regulasi itu sedang disiapkan oleh tim gugus tugas. Dalam pelaksanaannya menjadi ke-

wenangan dari Satpol PP untuk menegakkan aturan. “Sanksi itu nanti apakah diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan walikota sangat tergantung nantinya,” demikian kata dia. (cem)

Tamu Berkunjung Wajib Menginap di Mataram Mataram (Suara NTB) Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendorog pemerintah membuat regulasi untuk ’’menyelamatkan’’ masa depan pariwisata Kota Mataram. Salah satunya mewajibkan tamu yang berkunjung ke Mataram agar menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Ini menyusul okupansi hotel di Mataram yang merosot tajam pada masa pandemi covid-19.

Dorongan ini disampaikan Nyayu dalam rapat dengar pendapat antara Banggar DPRD Kota Mataram dengan AHM (Asosiasi Hotel Mataram), Akademisi Dr. Prayitno Basuki, BPJS Ketenagakerjaan, Asisten II Setda Kota Mataram, Dispar Kota Mataram dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa (7/7). Untuk menggairahkan kembali hotel-hotel yang ada di Mataram, kata dia, harus ada peran dari pemerintah.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram mendorong lahirnya regulasi tersebut. Karena, cara ini terbukti cukup efektif untuk membantu hotelhotel yang ada di daerah.

Sekaligus akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sejumlah daerah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali sudah memberlakukan aturan yang mewajibkan tamu yang berkunjung ke daerah itu agar menginap di sana. ‘’Jadi kalau kita berkunjung

ke Yogyakarta kemudian menginapnya di tempat lain, itu akan dipersulit. SPPD tidak akan ditandatangani.

Seharusnya kita di Mataram juga seperti itu,’’ tegasnya.

Apa yang disampaikan Nyayu ini sejalan dengan harapan AHM. Ketua AHM, Yono Sulistyo berharap Pemkot Mataram membuat regulasi bagaimana supaya tamu yang datang ke Mataram agar tidak menginap di daerah lain.

Dia memberikan gambaran okupansi hotel di Mataram terus merosot. Pada bulan April okupansi hotel di bawah 10 persen. ‘’Bahkan di bawah 5 persen,’’ cetusnya. ‘’Tapi kita tetap bayar listrik Rp700 ribu per bulan. Belum lagi membayar gaji karyawan,’’ keluhnya. Memasuki Bulan Mei, okupansi hotel mengalami pergerakan pada posisi 10 persen. Sedangkan pada Bulan Juni okupansi hotel sekitar 20 persen. Namun demikian, hotel-hotel di Mataram tetap merugi. ‘’Tapi prinsip kita pengusaha hotel ini, daripada rugi banyak, lebih baik rugi sedikit,’’ demikian Yono.

AHM, kata dia, berkomitmen untuk tidak melakukan PHK karyawan. ‘’Kita sudah buat surat kesepakatan bersama.

Karyawan yang kita rumahkanpun tetap kita berikan gaji,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain, AHM berharap Pemkot Mataram mengeluarkan edaran terkait SOP menerima tamu di masa pandemi. ‘’Supaya ada acuan kita di hotel,’’ pungkasnya. (fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 3

Rancang Beragam Produk DITENGAH pandemi Covid-19, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tak patah semangat mempersiapkan menyambut MotoGP 2021 mendatang di KEK Mandalika.

Beragam produk yang akan disiapkan untuk dipasarkan di arena MotoGP di Kuta, Lombok Tengah adalah berbagai jenis produk kerajinan. Seperti kerajinan kulit, ketak dan rotan.

Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTB (PP UMKM NTB), Haris Andi Baso Ence men(Suara NTB/bul) gatakan, pelaku UMKM saat Haris Andi Baso Ence ini sedang membuat berbagai produk kerajinan untuk dijual di arena Motor GP. Produk yang sedang dipersiapkan itu adalah produk dari pasar menengah ke atas hingga low budget. “Khusus yang produk menengah ke atas ini kita persiapkan betul. Desainnya harus bagus dan jahitan atau anyamannya benar benar rapi. Kita berharap tidak hanya laku di tempat tapi kalau bisa ada transaksi besar. Pesanan berupa kontrak dalam jangka panjang,” kata Haris ditemui di kantornya, Selasa (7/7) kemarin.

Menurut mantan Ketua DPD Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Provinsi NTB ini, persiapan desain produk perlu dilakukan, supaya produk UMKM NTB memiliki nilai yang tinggi dari sisi kualitas, mutu maupun desain. “Intinya bagaimana produk kerajinan yang dijual, bisa memberi kesan yang bagus bagi tamu lokal maupun mancanegara,” ungkapnya. Haris berharap pemerintah daerah dapat memberikan tempat eksklusif di kawasan ITDC Lombok dijadikan galery produk produk tersebut. Pemerintah daerah dan ITDC Lombok kiranya dapat menyediakan galery.

“Kami akan kelola secara profesional. Jadi jangan selalu produk UMKM dikesankan tempatnya di pinggiran. Mari beri kami tempat yang terbaik. Siapa lagi yang mengangkat derajat dan martabat UMKM kalau bukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Haris, momen perhelatan MotoGP harus dipergunakan maksimal memperkenalkan produk kerajinan kita. Keberadaan kegiatan MotoGP mestinya bisa melahirkan transaksi ekspor.

“Kami sungguh sungguh berharap, segala furniture dan kebutuhan ITDC senantiasa ada menampilkan produk kerajinan kita. Kalau ada suguhan kopi, pakai kopi Lombok,” pintanya. Dia menjelaskan, produk produk UMKM yang sedang digarap desainnya, seperti topi kulit, pelana MotoGP, dompet, tas, jaket kulit. Ikat pinggang. Sedangkan dari kerajinan ketak dan rotan, sedang dipersiapkan nampan, tempat bunga, tempat tisu, tempat pakaian.

Haris juga menekankan pentingnya pemerintah daerah mendekati manajemen hotel bintang yang sedang dibangun di Kuta Mandalika untuk memakai produk lokal. Tempat tisu bisa gunakan kerajinan ketak, maupun tempat pakaian kotor, nampan dan kebutuhan dapur serta kebutuhan kamar hotel. “Seperti seprei dan taplak meja. Bisa dipesan di Lombok Garment” tandasnya.

Menurutnya, sudah waktunya produk produk UMKM NTB diberikan ruang untuk menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

“Serbuan produk luar makanan dan minuman, sudah harus distop. Jajan dan panganan yang lain perlu mengisi rak rak toko modern yang ada di Lombok,” pungkas Haris. (bul)

Kadin Ingin 40 Persen Produk Lokal Masuk Ritel Modern Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Industri (Kadin) Lombok Barat melakukan terobosan, menjembatani pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan ritel modern bekerjasama dengan salah satu ritel modern, Alfamart bersepakat kerjasama dagang dengan UMKM. Manajemen Alfamart telah menandatangani kerjasama dengan para pelaku UMKM kopi. Kerjasama ini memberikan ruang kopi sachet lokal mejeng di rak-rak gerai Alfamart. Untuk kerjasama tahap awal ini, kopi lokal dijual di 50 gerai Alfamrat di Kabupaten Lombok Barat. Penandatanganan kerjasama dagang antara UMKM dengan Alfamart ini dilaksanakan Senin (6/7) kemarin.

Disaksikan Ketua Kadin Lombok Barat, H. Abdullah, Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA dan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Dan Ketua Tim PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid.

UMKM kopi diwakili owner UD Berkah Alam, Lalu. Thoriq.

Sejumlah UMKM lainnya juga ikut menyaksikan.

L. Thoriq mengatakan, dengan kerjasama ini, makin memperluas pasar kopi lokal. Harapannya pemasaran akan lebih luas secara nasional di jaringan Alfamart. Untuk kerjasama ini, asal memenuhi standar, kopi sachet ukuran 100 gr berapun jumlahnya bisa masuk. Menurutnya, UMKM siap memenuhinya.

Dan kerjasama tersebut sekaligus menjadi peluang pasar.

Bupati Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid juga menyampaikan harapan agar pemasaran produk lokal ini tidak hanya di gerai-gerai Alfamart yang ada di Pulau Lombok. Jika memungkinkan, produk lokal bisa diadu bersaing di pasar nasional difasilitasi jaringan ritel Alfamart. Jika produk UMKM lokal berpotensi, kenapa tidak.

Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani mengatakan telah mendorong gerbong Kadin di masing-masing kabupaten/kota untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kemasalahatan orang banyak. Untuk kerjasama yang difasilitasi Kadin Kabupaten Lombok Barat dengan Alfamart, harapannya juga bisa berkembang ke seluruh jaringan ritel dan semua brand ritel yang ada di NTB. Kekurangan-kekurangan UMKM masuk ritel modern, kata Mantan Ketua Gapensi Provinsi NTB ini, Kadin akan melakukan pendampingan. Bekerjasama dengan pemerintah. Kondisi yang terjadi saat ini, produk-produk lokal minim sekali dijumpai di gerai ritel-ritel modern. “Dengan kerjasama seperti ini, kita berharap, 40 persen produk lokal bisa masuk ke ritel modern.

Agar jangan produk-produk luar saja yang terjual,” katanya.

Kadin menginginkan seluruh jenis produk UMKM NTB bisa masuk ke ritel modern. Kuliner, kriya, minuman, bahkan beras. Produk lokal menurutnya harus punya posisi tawar di rumah sendiri. Kerjasama ini akan dikawal terus oleh Kadin. Bahkan Kadin berencana akan bersurat ke pemerintah kabupaten/kota di NTB agar perizinan dan perpanjangan izin-izin ritel modern mengharuskan minimal 40 persen menampung produk lokal. (bul)

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid foto bersama jajaran Kadin NTB usai MoU dengan ritel modern.

(Suara NTB/bul)

MASKER - Ratusan ribu masker produksi UMKM yang belum terserap dan digudangkan

410 Ribu Masker Produksi UMKM Belum Terserap Mataram (Suara NTB) Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) produsen masker kebingungan. 410 ribu pcs hasil produksi mereka belum terserap. Tadinya, masker ini didorong oleh pemerintah daerah untuk dibuat sebanyak-banyaknya dan akan diserap untuk kebutuhan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Ratusan ribu masker yang diproduksi oleh puluhan UMKM di NTB ini masih tertumpuk di gudang.

Seluruhnya telah disablon bertulis “Pemprov NTB”. Dijual ke pasaran, tentu sulit laku. Karena sudah dibranding. “Jumlah pastinya 410.000 pcs. Ada di dua gudang. Di gudang saya dan gudang ketua PP UMKM NTB,” kata Ketua Tim Pendata Produksi Masker UMKM NTB, Harianto. Jika dihitung nilai uang

yang digunakan oleh UMKM untuk memproduksi masker sebanyak itu sudah mencapai hampir Rp4 miliar. satu pcs masker harga belinya Rp9 ribuan oleh Pemprov NTB. sebelumnya, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan kepada UMKM untuk memproduksi masker guna mengurangi dampak penularan

Covid-19 di NTB. Pemprov NTB membutuhkan 1 juta pcs masker untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Permintaan daerah ini diminta kembali oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB kepada para pelaku UMKM untuk membuat sebanyak-banyaknya. Dalam perjalanannya, Pemprov NTB

PLN Teratas di Asia Selatan dan Tenggara dalam Mendukung Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon Mataram (Suara NTB) PLN berhasil menjadi perusahaan dengan peringkat tertinggi di Asia Selatan dan Tenggara sebagai perusahaan kunci yang akan menentukan kesuksesan transformasi sistem energi dan dekarbonisasi, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh World Benchmarking Alliance (WBA). Hasil tersebut disampaikan pada acara launching the Electric Utilities Benchmark yang dilaksanakan secara daring, Senin (6/7).

PLN terpilih menjadi satu dari 50 perusahaan kelistrikan di dunia. Kelimapuluh perusahaan tersebut terpilih dari 450 perusahaan energi dunia yang dinilai dan dianggap memiliki pengaruh terhadap pencapaian target Perjanjian Paris untuk memperlambat perubahan iklim. “Ini menjadi salah satu bukti komitmen kami untuk terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dalam penyediaan listrik di Indonesia di Indonesia,” tutur Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi F. Roekman dalam keterangan resmi yang disampaikan PLN Unit Induk Wilayah (IUW) NTB kemarin.

Pemeringkatan WBA Climate and Energy Benchmark dilakukan dengan menggunakan metodologi Assessing low-Carbon Transition (ACT) yang menilai kesiapan suatu organisasi dalam transisi ke ekonomi rendah karbon dilihat dari aspek strategi pengelolaan perubahan iklim, model bisnis, investasi, operasi, dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Metodologi ini sendiri merupakan produk dari ACT initiative yang merupakan program kerjasama dari ADEME dan CDP. Perusahaan-perusahaan listrik dianggap memiliki peran penting sebagai penduku-

(Suara NTB/ist)

BARU - Salah satu pembangkit listrik energi baru terbarukan milik PLN. ng tercapainya energi rendah pada tahun 2025,” tambah karbon, dimana dekarbonisa- Syofvi. Selanjutnya, dalam si perusahaan listrik sangat program green transformasentral untuk mendorong tran- tion, PLN memperkenalkan sisi ke ekonomi rendah karbon. model-model bisnis baru WBA Climate and Energy (green boosters) yang menBenchmark menilai bahwa dukung strategi PLN untuk perusahaan-perusahaan ter- pemenuhan target EBT dan pilih dapat berkontribusi ter- mitigasi perubahan iklim. hadap tujuan pembangungan PLN juga rutin melaporkan berkelanjutan (Sustainable hasil inventarisasi emisi gas Development Goal/SDG) 13 rumah kaca melalui Laporan dan SDG 7 serta memberikan Kerberlanjutan.

Secara keseluruhan, PLN insentif untuk menyelaraskan strategi mereka dengan tujuan meraih peringkat 28 dunia pembatasan pemanasan glo- mengungguli Tenaga Nasional bal di bawah 2ÚC sesuai den- Berhad, Malaysia (#29), Chubu Electric Pouwer, Jepang gan Perjanjian Paris.

Dengan kapasitas pem- (#32), Tokyo Electric Power bangkit terpasang sebesar Company, Jepang (#37), Tai43,85 Gigawatt (GW), PLN wan Power Company (#38), berkomitmen untuk men- Korea Electric Power Corporaingkatkan bauran energi baru tion (#39) dan Eskom Holdings, dan terbarukan (EBT) dari 12 Afrika Selatan (#41). Sementpersen di tahun 2018 menjadi ara itu, perusahaan listrik 23 persen di tahun 2025. PLN Ørsted yang berkantor di Dentelah memiliki kebijakan dan mark meraih rangking pertastrategi terkait mitigasi pe- ma dan menjadi benchmark rubahan iklim serya telah bagi perusahaan-perusahaan membentuk unit organisasi listrik lain di seluruh dunia. khusus untuk pengelolaan mit- Perusahaan ini memiliki tarigasi dan adaptasi iklim. Hing- get carbon neutrality di tahun ga Bulan Mei 2020, kapasitas 2040 yang melingkupi seluruh pembangkit EBT di Indonesia rantai bisnisnya. Hasil penilaian WBA Climate and Enmencapai 7.963 Megawatt.

“Kami optimis bisa menca- ergy Benchmark juga dipubpai target kami memiliki 23 likasikan di laman World persen energi baru terbarukan Benchmarking Alliance. (bul)

kemudian menyetop permintaan. Padahal, produksi sudah berjalan, kata Harianto. Sebagai semangat UMKM, berbagai cara dilakukan untuk memenuhi permintaan daerah.

Bahkan rata-rata para pelaku UMKM menggunakan modal utang untuk membeli bahan, menggaji karyawan yang memproduksi. Satu orang, kata Harianto utangnya bisa mencapai seratusan juta. “Dari mana UMKM mau mengembalikan utang pinjaman,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (7/7) kemarin. UMKM tak riuh atas persoalan ini.

Menurutnya, UMKM sangat

menghargai kebijakan Pemprov NTB melakukan pemberdayaan. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebagai koordinator pengadaan masker diharapkan mencari jalan keluarnya. Produsen masker melalui Persatuan Pengusaha UMKM NTB telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma. Arahannya, UMKM diminta bersurat secara resmi untuk dibijaksanai oleh kepala daerah. “Kita sedang proses itu. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Agar tidak mematikan UMKM,” demikian Harianto. (bul)

Mataram Harus Ambil Peran Sukseskan MotoGP Mataram (Suara NTB) – Akademisi Dr. Prayitno Basuki mendorong Pemkot Mataram mengambil peran mensukseskan perhelatan MotoGP 2021 mendatang.

Ajang berskala internasional ini diyakini akan membawa dampak ekonomi yang kecil bagi Kota Mataram.

Demikian disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Selasa (7/7) kemarin. ‘’Persiapan untuk itu harus dipercepat,’’ cetusnya. Kondisi di Mataram yang masih sangat kompleks, lanjut dia, seharusnya bisa dikembangkan. Misalnya mengembangkan kampung wisata tematik berbasis etnis. Karena seperti di Ampenan, semua etnis ada di sana. Seperti Arab, Melayu, Cina, Jawa.

Namun demikian Prayitno mengingatkan, untuk mewujudkan kampung wisata, juga harus memperhatikan infrastruktur.

Misalnya, akses jalan menuju ke kampung wisata jangan sampai becek. ‘’Jangan seperti di Kekalik Kijang, orang mau melihat pembuatan tahu tempe tapi lingkungan kumuh, jadi orang yang masuk ke sana kan risih,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, dia mendorong eksekutif lebih kreatif mengangkat sektor pariwisata Kota Mataram.

Perhelatan MotoGP yang sudah di depan mata, seharusnya Pemkot Mataram segera mempersiapkan diri. Prayitno menyebutkan, sekurangnya 158

ribu orang akan menonton MotoGPdi Mandalika.

Menurut dia, tidak mungkin Mandalika dapat melayani semua pengunjung di sana. Dia mengingatkan, jangan sampai kesempatan ini diambil oleh Lombok Timur. ‘’Lombok Timur sudah mulai mempersiapkan rumah-rumah warga sebagai tempat penginapan,’’ katanya. ‘’Makanya Mataram bisa curi start. Karena Lombok Tengah pun nampaknya belum terlalu siap,’’ tambahnya. Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati berharap Kota Mataram dapat menjadi pemain utama. ‘’Bukan hanya menjadi penonton,’’ cetusnya.

Nyayu sepakat dengan pendapat Prayitno Basuki, bahwa pusat kuliner, kriya maupun fashion bisa dikembangkan. ‘’Bisa kita membuat hal-hal yang tidak terpikirkan itu menjadi nyata,’’ katanya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mencontohkan Ampenan sebagai Indonesia Mini dengan semua etnis yang ada di sana.

Nyayu menyarankan agar Jalan Pabean dimanfaatkan sebagai pusat wisata dan ekonomi masyarakat. ‘’Misalnya Jalan pabean ditutup, jadi orang ke Eks Pelabuhan Ampenan itu menggunakan Cidomo.

Jadi Cidomo ini kita manfaatkan sebagai angkutan wisata,’’ terangnya. Dia mendorong adanya terobosan yang luar biasa pada sektor pariwisata. (fit)

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Keluarga Berikan Penjelasan, Pemakaman Tanpa Standar Covid Giri Menang (Suara NTB) Jenazah pasien inisial M (55) asal Dusun Eyat Mate Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari yang dinyatakan positif Covid-19 oleh pihak Rumah Sakit Kota Mataram diambil paksa oleh ratusan warga, Senin (6/7) malam. Kejadian pengambilan paksa jenazah ini pun viral lantaran ratusan massa mendatangi Rumah Sakit Kota Mataram.

Atas kejadian ini, pihak keluarga dan Camat Gunungsari Mudassir bersama Kepala Desa Mekar Sari, Nasrun pun memberikan penjelasan.

Atas nama keluarga, Mahnun menjelaskan, awal mula almarhumah ibunya sakit akibat kejadian kecelakaan yang menimpanya beberapa pekan lalu. Akibat kecelakaan itu ibunya jatuh. Selang satu dua hari, almarhumah mengalami sesak napas. Setelah tiga hari kemudian, ia pun membawa almarhumah ibunya ke klinik di Jalan Catur Warga untuk rontgen dan USG. Alhasil, tulang punggung dilihat ada pergeseran yang diduga menyebabkan ibunya sesak napas.

Setelah itu, barulah ia membawa almarhumah ke salah satu rumah sakit swasta di Mataram. Pemeriksaan di rumah sakit ini, pihaknya diminta untuk melakukan

rapid test dan swab sebagai salah satu syarat rawat inap.

“Kami menolak, karena ciriciri almarhumah tidak seperti disebutkan (tidak mengalami gejala Covid-19),” tegas dia, Selasa (7/7) sebelum proses pemakaman Ibunya.

Saat diperiksa, almarhumah ibunya dinyatakan mengalami pilek dan demam. Namun ia pun mengatakan ke pihak rumah sakit bahwa ibunya sudah dicek kondisinya di rumah dan tidak mengalami pilek. “Begitupula setelah dicek suhu tubuhnya normal, karena itu kami nolak dilakukan rapid dan swab,” jelas dia.

Akhirnya pihak rumah sakit pun memintanya menandatangani surat pernyataan menolak dilakukan rapid test dan swab. Setelah itu, ibunya diminta dibawa pulang. Ia pun menyanggupinya. “Saya tandatangani surat itu, tapi almarhumah ibu saya saat itu diberikan obat pereda nyeri, setelah mendingan baru bisa dibawa pulang itu kata pihak rumah sakit,” ujar dia.

Ia pun menunggu hampir satu jam di rumah sakit.

Akhirnya pihak rumah sakit berubah pikiran, meski ia sudah menandatangani surat menolak rapid test dan swab.

Ibunya kemudian dirawat selama sehari, karena tak ada

(Suara NTB/ist)

PEMAKAMAN - Proses pemakaman pasien Covid-19 di Gunungsari tanpa menggunakan standar protokol Covid-19, Selasa (7/7). perubahan kondisi ibunya, tidak dikasih tahu dilakukan nya dipindah ke ruang isolasi. akhirnya ibunya dirujuk ke rapid test, ternyata sudah ada Selama di sana, almarhumah hasil rapid dari rumah sakit ibunya hanya boleh berdua rumah sakit lain.

Ia pun setuju dirujuk ke tempat dirawat sebelumnya. dan ia pun ditemani bapaknRumah Sakit Kota Mataram. Di sini sudah ada kejanggalan, ya. Setelah itu, pada hari SeSampai di Rumah Sakit Kota karena di rumah sakit sebel- nin malam sang ibu meningMataram, ibunya dipasang- umnya kami sudah tandatan- gal. Hanya berselang satu hari kan infus. Sempat menginap gan surat penolakan rapid test setengah setelah diambil semalam dan ditempatkan di dan swab. Saya lihat hasil swabnya dan hasil swabnya zona hijau, ibunya hanya rapid non reaktif,”imbuh dia. baru keluar setelah ibunya Setelah diswab, ujarnya, ia meninggal. Di sini ia pun meradiberikan obat satu kali.

Sampai sore harinya, ibunya diberitahukan oleh pihak petu- sa janggal, karena hasil swab kejang-kejang, sehingga ia gas medis di Rumah Sakit yang tadinya keluar tiga sampanik dan memanggil petugas Kota Mataram bahwa almar- pai empat hari bisa keluar medis di sana. Kemudian me- humah akan diisolasi sambil kurang dua hari. meriksa kondisi ibunya. Sete- menunggu hasil swab paling Kepala Desa Mekar Sari lah itu, dilakukan swab den- lambat keluar tiga hingga Nasrudin mengatakan bebergan dasar ada hasil rapid test. empat hari kemudian. Hari apa hal menjadi alasan pen“Kami bertanya kok kami Minggu, sekitar jam 20.00 ibu- gambilan paksa jenazah oleh

pihak keluarga dan warga masyarakat. Pertama jelas dia, keluarga yang kecewa dengan pelayanan rumah sakit dinilai lamban. Pihak keluarga dan masyarakat merasa kurang menerima hasil swab yang keluar setelah pasien meninggal. “Kenapa kok setelah meninggal disampaikan bahwa pasien positif, itu yang mengecewakan pihak keluarga dan warga,” jelas dia.

Saat kejadian pengambilan paksa jenazah itu, massa terlalu banyak, sehingga pihaknya tidak bisa membendung karena jumlah aparat yang ada tidak terlalu banyak untuk menghalau massa. Pihaknya bersama Camat, Danramil dan kepolisian pun hanya bisa menjaga agar massa tidak mengganggu atau merusak fasilitas negara.

Pada saat kejadian dan setelah kejadian, pihaknya bersama jajaran, kecamatan, aparat kepolisian, TNI melakukan langkah-langkah penanganan. Pihaknya melakukan pendekatan kepada para tokoh, memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait masalah ini. Pihaknya bersama tim puskesmas pun memberikan pemahaman terkait Corona, sehingga harus tetap menerapkan

protokol kesehatan.

Camat Gunungsari M Mudassir menjelaskan hal yang memicu masyarakat mengambil jenazah di rumah sakit.

Awalnya ia dikontak oleh Kades Mekar Sari sekitar pukul 18.00 WITA malam memberitahukan bahwa masyarakatnya sudah banyak di Rumah Sakit Kota Mataram. Ia pun meluncur ke Rumah Sakit Kota Mataram. Di lokasi sudah ada Kapolsek, danramil yang melakukan penanganan. Masyarakat yang ada di rumah sakit saat itu baru belasan orang, sehingga bisa dinegosiasi dan menjelaskan soal protokol Covid-19. Selang beberapa menit, warga datang berbondong-bondong.

Masyarakat ini pun masih bisa dikendalikan. Dalam proses negosiasi tersebut, tiba-tiba warga kembali berdatangan.

“Sampai kami tidak bisa kendalikan,” aku dia.

Akhirnya disepakatilah dengan pihak aparat bahwa demi keamanan rumah sakit dan kenyamanan pasien, jenazah akhirnya dibawa pulang dengan syarat pihak keluarga, kades, camat dan puskemas menandatangani surat pernyataan. Almarhumah akhirnya dimakamkan Selasa (7/7) tanpa memperhatikan standar Covid-19. (her)

Terkendala Dana

Terapkan Prinsip Keterbukaan KEBERADAAN Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belakangan ini menjadi unggulan dan sorotan pemerintah daerah. Pasalnya, desa yang terletak cukup jauh dari jantung kota Kabupaten Lotim ini memiliki sejumlah potensi untuk yang saat ini tengah dikembangkan. Termasuk berhasilnya menjuara Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional pada tahun 2019 lalu.

Kesuksesan Desa (Suara NTB/yon) Kembang Kuning ini tidak Lalu Sujian terlepas dari tangan dingin, Kepala Desa, Lalu Sujian. Ia merupakan kepala desa yang cukup lama mengabdikan diri bagi masyarakat Desa Kembang Kuning pada khususnya. Dituturkannya, ia dipercaya oleh masyarakat menjadi orang nomor satu di Desa Kembang Kuning saat usianya 24 tahun atau saat ini dirinya sudah menjadi kepala desa sekitar 35 tahun.

Menurut Lalu Sujian, kunci kesuksesan dalam membangun desa adalah harus menerapkan prinsip keterbukaan dan selalu bekerjasama. Terutama melibatkan segala komponen yang ada di desa, mulai dari pemuda, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk. Tidak terkecuali pelibatan-pelibatan pelaku usaha. “Intinya kita terbuka kepada masyarakat.

Tetap saling rangkul dan kerjasama,” ungkapnya, kepada Suara NTB, Selasa (7/7).

Hal yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat, menurut Lalu Sujian, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Di mana, Desa Kembang Kuning mendapat transfer dana desa (DD) sebesar, Rp1,69 miliar. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hampir Rp400 juta yang bersumber dari sektor pariwisata, BUMDes, dan aset desa.

Atas dasar prinsip dan kebijakan itu, dari segudang prestasi yang sebelumnya diraih. Saat ini Desa Kembang Kuning kembali menjadi desa unggulan di Kabupaten Lotim dalam lomba kampung sehat program dari Polri.

Di mana desa ini tidak hanya berbenah pada saat lomba, melainkan sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan. Terlebih dalam penanganan Covid-19 dengan memupuk kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta tidak membuang sampah sembarangan. “Tidak hanya sehat jasmani, tetapi rohani. Sehingga dampaknya terhadap dunia pariwisata lingkungan sekitar,”ungkapnya. (yon)

KLU Usulkan Pajak ’’Diving dan Snorkeling’’ Diserahkan ke Daerah Tanjung (Suara NTB) Peran sektor pariwisata sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan. Hanya saja, tidak semua item pajak dikelolakan kepada daerah. Termasuk di antaranya pajak diving dan snorkeling, masih ditarik oleh pusat. Lombok Utara pun mengusulkan agar item pajak tersebut diserahkan ke daerah, sehingga menambah pendapatan bagi kabupaten/kota.

“Sebenarnya Kabupaten Lombok Utara telah lama berikhtiar. Di antaranya melalui diskusi tingkat nasional di Jakarta yaitu mengusulkan agar diving dan snorkeling menjadi Pajak Daerah sektor Pajak Hiburan,” ungkap Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Selasa (7/7).

Usulan itu, kata dia, sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Pemkab sendiri, saat itu juga bersurat secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktoran Jenderal Bina Keuangan Daerah, mengusulkan agar pajak diving dan snorkeling masuk dalam Perubahan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Item itu juga diminta dimasukkan untuk dibahas oleh DPR RI pada Prolegnas ketika itu.

“Namun sampai saat ini, belum ada jawaban kepastian pengelolaan diving dan snorkeling sebagai salah satu item pajak daerah,” imbuhnya.

Menurut Bupati, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara, sejak awal memang terus mengalami tren peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan usaha pariwisata dan pengelolaan PAD yang terus membaik. Penurunan PAD terjadi seiring terjadinya bencana yakni gempa 2018, dan peristiwa Covid akhir 2019.

Lombok Utara sendiri, memiliki potensi wisata keindahan alam bawah laut terutama diving yang memang menjanjikan sebagai potensi PAD. Tetapi sampai saat ini kegiatan atau usaha diving masih menjadi kewenangan pusat sebagai penerimaan negara sektor pajak penghasilan. (ari)

Bupati Akui 17.308 Unit RTG Belum Terbangun Tanjung (Suara NTB) Rumah warga korban gempa tahun 2018 yang belum terbangun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup banyak. Jumlahnya mencapai 17.308 unit.

Sedangkan jumlah rumah yang sudah terbangun, mencapai 41 ribuan.

Hal itu dikatakan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., saat menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD, Senin (6/7).

Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpandangan, jika pemerintah daerah serius dalam menangani percepatan RTG maka dalam jangka waktu 2 tahun, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat korban gempa

terselesaikan.

Menanggapi itu, Najmul menyampaikan dari kalkulasi dan perhitungan diperkirakan 2 tahun itu, dinilai agak berat. Pasalnya, dalam perjalanan rehabilitasi dan rekonstruksi di KLU berjalan dengan berbagai dinamika yang terjadi. Mulai dari data yang diusulkan sejumlah 70-an ribu untuk semua kategori (ru-

sak berat, rusak sedang dan rusak ringan) reviu BNPB mencatat penurunan menjadi 55.710 unit. “Dari 55.710 unit, yang sudah terbangun sebanyak 41 ribuan rumah dari semua klasifikasi,” sebutnya.

Ia tak menyangkal, terdapat sekitar 17.308 rumah yang masih belum terbangun dan belum direhab dikarenakan belum ada anggaran. Namun Pemda

Penyaluran JPS Tahap II

Lotim Defisit Rp4,1 Miliar Selong (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Lombok TImur (Lotim) sudah menelan dana melampaui yang sudah direncanakan. Rencana awal JPS Lotim dengan anggaran Rp 37,5 miliar. Namun pada tahap II, penyalurannya sudah tembus Rp 41 miliar. Itu artinya, terjadi defisit Rp 4,1 miliar.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik saat ditemui Suara NTB, kemarin.

Menurutnya, defisitnya dana JPS ini dikarenakan jumlah warga terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) meningkat. Sebelumnya, JPS senilai Rp 250 ribu per orang itu diberikan kepada 70 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun angka ini melonjak pada JPS tahap II menjadi 79 ribu KPM. Adanya wacana seperti dis-

(Suara NTB/rus)

H. M. Juaini Taofik ampaikan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, JPS tahap ketiga ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Menurut Sekda, itu merupakan ranah kebijakan bupati. Penjelasan bupati sebut Sekda juga menjawab permintaan para wakil rakyat.

“JPS III berbentuk dana tunai itu jawaban Bupati berdasarkan tangggapan fraksi, ini bisa jadi kebijakan selanjutnya,” ucapnya.

Dalam implementasinya, nanti akan mengubah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyaluran JPS. Di mana, juklak juknis yang ada masih berupa sembako.

Terkait perubahan JPS itu, sampai sekarang kata Sekda belum ada pembahasan secata utuh. Belum juga ada pengajukan perubahan juklak dan juknis. Detailnya nanti, katanya akan coba dibahas lebih lanjut.

Ditanya mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sampai enam bulan dan JPS hanya tiga bulan apakah tidak akan menjadi kecemburuan sosial?

Sekda menjawab, sumber pendanaan desa itu berbeda dengan JPS. “BLT DD itu kan dari APBN,” ungkapnya. (rus)

PPP Hampir Final Usung Ziadi-Aswatara Praya (Suara NTB) Arah dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir final. Partai berlambang Ka’bah ini dipastikan bakal mengusung pasangan Ahmad Ziadi, S.IP., – L. Aswatara. Pun demikian, keputusan akhir masih harus menunggu surat resmi dari DPP PPP. Itu artinya, PPP bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Demikian diungkapkan Ketua DPC PPP Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Selasa (7/7). Dikatakannya, PPP sudah cukup lama membangun komunikasi dengan pasangan tersebut.

Bahkan bisa dikatakan, paling intens dibandingkan dengan pasangan yang lain. Terlebih dengan keberadaan L. Aswatara yang saat ini sudah resmi menjadi kader PPP. Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengatakan, saat ini tahapan seleksi bakal pasan-

gan calon kepala daerah di PPP sudah selesai. Dengan tuntasnya proses fit and proper test oleh DPP PPP beberapa waktu lalu, sehingga PPP kini tinggal mengambil keputusan saja soal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. “Tahapan seleksi kita sudah selesai. Kini kita tunggu keputusan pusat,” ujarnya.

Kepastian arah dukungan PPP sendiri semakin menguat dengan pemasangan logo PPP berdampingan dengan logo Partai Demokrat di baliho pasangan Ziadi-Aswatara yang terpasang di beberapa sudut kota Praya. Terkait hal itu, Mayuki menegaskan itu wajar dan sahsah dilakukan, mengingat, status L. Aswatara sendiri saat ini sudah menjadi kader PPP. Sebelumnya, DPP PPP menggelar fit and proper test yang diikuti oleh tiga bakal pasangan calon kepala daerah. Selain pasangan Ahmad Ziadi – L. Aswatara, juga

pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana serta pasangan H. Masrun – H.L. Aksar Anshori.

Sementara itu terkait arah dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilkada Loteng, Ketua DPW PKB NTB, L. Hedrian Irfani, mengaku masih menunggu arahan dari DPP PKB pascaberakhir batas waktu yang diberikan kepada pasangan H. Masrun – H.L. Aksar Anshori. Khususnya yang terkait kepastian mitra koalisi. “Insyaa Allah minggu ini akan ada keputusan resmi (dari DPP PKB),” sebutnya.

Sebelumnya, pasangan H. Masrun – H.L. Aksar Anshori, diberikan surat mandat oleh DPP PKB untuk mencari mitra koalisi di Pilkada Loteng mendatang, terhitung sampai tanggal 3 Juli kemarin. “Suratnya bukan sudah tidak berlaku. Selama surat resmi pencabutan dari DPP belum turun, maka kami masih mengacu pada surat tersebut,” pungkasnya. (kir)

melalui BPBD KLU, terus melakukan koordinasi atas kekurangan anggaran yang ada.

“Alhamdulillah baru-baru ini, BPBD sudah mengusulkan kembali kepada BNPB agar kekurangan anggaran untuk melanjutkan pembangun dan perbaikan RTG tersebut dapat segera dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemda Lombok Utara juga berupaya untuk mempercepat progres rehab rekon RTG bagi warga yang sudah masuk dalam SK. Sebanyak 360 orang fasilitator telah di-SK-kan guna mendampingi proses di lapangan.(ari)

(Suara NTB/dok)

H. Najmul Akhyar

Banyak Ganda, Data Penerima JPS Mantap Tahap II Giri Menang (Suara NTB) – Data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) mantap tahap II di Lombok Barat (Lobar) masih ditemukan masalah. Banyak data penerima ini ditemukan ganda (dobel) dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kondisi ini dikeluhkan warga, lantaran hasil revisi yang diusulkan desa belum ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.

Kepala Desa Lembar Utara Sainah mengatakan di desanya ada 2.014 Kepala Keluarga (KK) terdata menerima bantuan.

Rinciannya, PKH dan BPNT sebanyak 438 KK, BPNT 240 KK, JPS Gemilang 90 KK, JPS Lobar 540 KK, Kemensos 156, BST 286 KKdan BLT DD sebanyak 264 KK. Penyaluran bantuan ini pun rata-rata sudah tahap II. Dari ribuan KK penerima bantuan ini ada yang ganda, sehingga dialihkan ke penerima yang lain supaya tidak terjadi dobel.

Pihaknya menemukan penerima bantuan JPS mantap sebanyak 15 KK, sedangkan BST dengan JPS ditemukan dobel 30 KK. Pihaknya sudah melakukan verifikasi dan revisi berkoordinasi dengan para kepala dusun. Penerima bantuan yang dobel ditarik dan dialihkan ke warga lain yang belum memperoleh bantuan.

Data penerima ganda ini hasil verfikasi ini pun sudah diusulkan ke Dinas Sosial.

Untuk penerima bantuan

BLT DD sendiri betul-betul diteliti dan disaring, sehingga tidak ada yang ganda. Yang banyak ganda, adalah dari BST dari pusat dengan bantuan di daerah. “Sedangkan BLT Desa kami saring betul mencegah dobel,” imbuh dia.

Di sinilah, ujarnya, letak kesulitan desa di mana desa diminta melakukan pendataan sementara data yang diturunkan pusat berbeda, sehingga tidak sinkron. Warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan Kemensos, sudah terdata di penerima bantuan di JPS. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya mengatakan adanya data penerima BLT yang ganda dengan bantuan pusat, pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan. “Kami terus lakukan perbaikan data penerima ini berdasarkan usulan dari desa, mencegah terjadi penerima dobel ini,” jelas dia. Pihaknya secara bertahap akan mengusulkan usulan revisi atau verifikasi dari desa ke pusat.

Di tahap kedua ini, lanjutnya, Dinas Sosial Lobar dan pihak-pihak terkait atau pendamping akan lebih ketat dalam penyaluran JPS Covid19. Sebelum menyalurkan bantuan ini terlebih dahulu dicek lima item yang harus diberikan yaitu beras 15 kg, gula pasir 1 kg, minyak kemasan 1 liter , telur 1 trai, dan masker 2 buah. (her)

(Suara NTB/ist)

BAGI BANTUAN - Pembagian bantuan JPS Mantap kepada tenaga kontrak di Lobar tak memperhatikan protokol Covid-19.

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

PARLEMENTARIA - Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Pemandangan Umum Fraksi Demokrat dan PKS

Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan Raperda Perubahan Perangkat Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB)Fraksi Fraksi DPRD Sumbawa telah menyampaikan pemandangan umumnya terkait penjelasan Bupati terhadap dua Raperda dalam lanjutan rapat paripurna DPRD Sumbawa, Senin lalu. Yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Budi Kurniawan S.T, berpendapat tata kelola pemerintahan dan tata kelola anggaran, yang menjadi kewenangan daerah telah berhasil diimplementasikan Pemkab Sumbawa. Pola pengelolaan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah yang dikonsilidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Catatan penting kepada pemerintah daerah, diantaranya, meminta kepada pemerintah daerah un-

tuk lebih fokus dan melihat permasalahan yang menjadi prioritas masyarakat saat ini. Pendapatan pajak daerah pada APBD 2019 dengan target senilai Rp. 37,6 milyar, dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Dengan upaya melakukan pemutahiran data objek pajak bumi dan bangunan. Begitu juga dengan sektor retribusi daerah yang hanya mencapai 88,09%, Fraksi Demokrat berharap untuk dapat mengoptimalkan pendapatan dari restribusi parkir.

Terkait dengan penjelasan pada kelompok belanja, kepada Pemkab segera menyelesaikan sisa pelunasan ganti rugi lahan/tanah di wilayah yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkar utara Alas dan Alas Barat. Sehingga jalan tersebut dapat segera direalisasikan pengerjaannya.

Sebagai upaya pencegahan kesemrautan lalu lintas jalan Alas Sumbawa. Pihaknya juga meminta Pemkab memperhatikan pertumbuhan ekonomi di pedesan sebagai imbas dari akselerasi pembangunan in-

frastruktur desa yang gencar diimplementasikan saat ini.

Sedangkan terkait Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Fraksi Demokrat memahami, dengan pertimbangan tata kelola pemerintahan yang baik tentunya untuk optimalisasi dan efektivitas kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa. Pembentukan dan penggabungan OPD yang ada di Sumbawa tentunya tidak mengesampaingkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya ketingkat selanjutnya.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Syaifullah S.Pd, memberikan sejumlah catatan kepada Pemkab Sumbawa. Diantaranya, terkait dinonaktifkan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Sumbawa sebanyak 23 ribu, dengan alasan tidak masuk dalam Basis Data Ter-

padu (BDT). Kepada pemerintah diminta lebih berhati hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Sebab yang dilakukan itu sangat merugikan masyarakat.

Terkait dengan UMKM, baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun non kreatif pada tahun 2019 mencapai 12.646 unit usaha, diminta penjelasan kepada pemerintah daerah. Apakah data itu sudah benar dan bagaimana proses pembinaan yang telah dilakukan. Serta bagaimana nasib usaha mereka sampai saat ini paska pandemi covid 19. Apakah usaha mereka masih ada atau sudah gulung tikar. Lalu apa formulasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah agar unit usaha mereka tetap berjalan dan berkembang.

Terkait proses akreditasi 7 puskesmas yaitu puskesmas Moyo Hulu, Orong Telu, Maronge, Ropang, Lantung, Batulanteh dan Lenangguar, yang telah dilakukan penilaian pada bulan Agustus tahun 2019 oleh tim surveyor dari Komisi Akred-

itasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kemenkes RI, juga meminta penjelasan dari pemerintah daerah. Sampai sejauh mana prose akreditasi itu berjalan. Fraksi PKS berpandangan, proses akreditasi puskesmas penting dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu kinerja yang berkesinambungan dan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Fraksi PKS menginginkan agar pembahasan mengenai Ranperda perubahan Perda Nomor 12 tahun 2016,ditunda dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, pengajuan Ranperda ini pada akhir masa RPJMD 2016-2020, akan mengganggu proses perencanaan RKPD 2021 yang saat ini sedang berlangsung. Walaupun perda tersebut diundangkan pada tahun 2020 dan RKPD 2021 menyesuaikan dengan perda, maka akan terdapat perangkat daerah siluman karena ada bentuk tapi tidak bisa melaksanakan kegiatan.

Kemudian, adanya SE

(Suara NTB/ist)

FRAKSI - Juru Bicara Fraksi Demokrat menyerahkan pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Sumbawa.

Kemnedagri Nomor 273 /487/sj tahun 2020 yang menegaskan agar kepala daerah tidak menyalah gunakan wewenangnya menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yaitu dengan melakukan mutasi atau rotasi jabatan minimal enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada.

Fraksi PKS tidak menginginkan adanya pejabat daerah yang dikorbankan atau kehilangan jabatan akibat rotasi dan penggabungan (merger) OPD di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Fraksi PKS menyarankan agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan peran dan fungsi OPD yang sudah ada. (arn/*)

Kunjungan Moeldoko dan Gubernur Diharapkan Dongkrak Potensi di Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Lunyuk yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi yang terbilang komplet. Mulai dari pertanian, peternakan, hingga kelautan. Namun dengan berbagai kendala, seluruh potensi ini diharapkan bisa dikelola dengan baik. Terhadap potensi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jend (Purn) Moeldoko dan rombongan bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah berkunjung dan melihat langsung potensi di kecamatan setempat, Senin (6/7).

Sebagaimana disampaikan Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sofyan, Selasa (7/7), setelah peninjauan lapangan, KSP Moeldoko juga berdialog dengan petani padi dan jagung, peternak, serta nelayan lobster. Guna membicarakan terkait potensi serta kendala yang dihadapi.

Sehingga ke depannya mendapatkan solusi untuk dapat dikelola dengan baik. Sehingga seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Iwan Sofyan, rombongan datang melihat secara langsung tentang potensi jagung. Dalam hal ini meninjau salah satu titik lokasi yang bisa mewakili lokasi lainnya.

Selain itu juga melihat potensi padi dan perkebunan. Dalam kesempatan tersebut berbagai kendala disampaikan. Termasuk berharap adanya dukungan ke depannya dalam men-

gelola potensi yang ada.

Selanjutnya, potensi perikanan misalnya nelayan tangkap.

Para nelayan mendapatkan ancaman gangguan pengeboman ikan. Hal ini sangat mengganggu. Kemudian yang terakhir terkait potensi lobster. Di mana seluruh desa yang ada didorong supaya tidak menjadi penonton dengan adanya potensi tersebut.

Saat ini, kendala dari nelayan lobster adalah alat tangkap yang masih tradisional dan mudah rusak oleh ombak wilayah selatan. Diharapkan ke depan nelayan dapat diberdayakan dan difasilitasi alat tangkap yang modern. Pihaknya juga mendorong supaya adanya budidaya lobster. “Kami mendorong supaya seluruh potensi Lunyuk bisa dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, tidak menjadi sumber konflik. Kemudian masyarakat betul-betul menjadi pelaku, menjadi berdaya. Kemudi-

Komisi II DPRD Sumbawa Dorong Penanaman Sengon di Lahan Kritis SumbawaBesar(SuaraNTB)Komisi II DPRD Sumbawa bertekad menumbuhkan iklim investasi di daerah. Dengan adanya industri kayu lapis yang hanya sumber kayunya dari Sengon. Ditanam di lahan-lahan milik masyarakat atau lahan kritis.

“Kalau itu terealisasi, maka Sumbawa akan hijau dan hijau juga kantong dompet msyarakat.

Usia sengon ini 5 tahun sudah bisa panen. Dan kewenangan pemanfaatan lahan di luar kawasan hutanmerupakankewenangankabu(Suara NTB/ist) paten/kota.DenganmenanamsenBerlian Rayes gon 200 pohon per Hektar saja dengan jarak tanam 10x10 meter, maka selama 5 tahun usia pohon akan menghasilkan minimal Rp. 80 juta. Sementara masih bisa tumpang sari karena jaraknya lebar,” terang Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, kepada Suara NTB, Selasa (7/7).

Wacana ini, lanjutnya, sebagai solusi ahan kritis di luar kawasan hutan Sumbawa karena itu kewenangan Pemkab. Pemerintah daerah harus melakukan pembinaan kepada masyarakat petani. Khususnya petani jagung yang menanam di daerah perbukitan dan kawasan sumber mata air. Untuk menghindari kerusakan lingkungan dan penebangan kayu yang sembarangan yg berpotensi banjir. (arn)

an meningkatkan nilai dari hasil yang ada. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan,” terangnya.

Dijelaskannya, setelah melihat potensi alam di Lunyuk, KSP Moeldoko ke depannya akan mendorong investasi dan mendorong peran dari kementerian-kementerian teknis terkait dengan potensi yang sudah disampaikan. “Alhamdulillah tadi malam waktu kami dipaggil ke hotel, beliau langsung menghubungi beberapa kementerian. Karena waktu setelah selesai beliau berbicara, kita dialog, kami sudah punya resume konsepnya ke depan.

Kami menyerahkan dokumen usulan terhadap grand desain Lunyuk ke Pak Moeldoko, Pak Gubernur,” tukasnya.

Potensi Lobster Salah satu potensi Sumbawa yang cukup menjanjikan ad-

(Foto Camat Lunyuk)

POTENSI LUNYUK - Camat Lunyuk saat memberikan keterangan soal potensi Lunyuk kepada Moeldoko dan Gubernur NTB. alah lobster. Potensi lobster di kabupaten setempat terdapat di dua zona yakni wilayah Selatan dan Utara. Informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) setempat, potensi penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah Selatan terdapat di empat kecamatan. Yakni Kecamatan Lunyuk di Perairan Teluk Lunyuk. Kecamatan Labangka di Teluk Samara Labangka. Kecamatan Empang, Desa Jotang Beru, Dusun Tero di Teluk Brang Bako. Kecamatan Tarano Desa Mata, Sili Maci di Teluk Sili Maci. Wilayah ini termasuk Wilayah Pengelolaan

pemilik sapi itu melaporkan kesini. Ini laporan juga sudah lama,” terangnya.

Laporan ini memang sudah lama dilayangkan, namun tak diketahui pasti alasan prosesnya mandek. Sebagai pejabat baru di Satreskrim dirinya sebatas meneruskan penyelidikan dengan memeriksa jajaran panitia, termasuk H. Ichtiar selaku Plh Kadisbudpar kala itu.

Setelah pemeriksaan awal dilakukan, lanjut Ivan Roland Cristovel, HI sapaan akrab H Ichtiar akhirnya bersedia membayar piutangnya. “Sudah sekian lama kegiatan saat ini baru dibayar, setelah kita panggil.

Kita ndak tahu kendalanya apa, tetapi sudah ada iktikad baik untuk membayarkan sapi yang

penangkapan BBL di WPP 713, sebanyak 11.587.500 ekor.

“Untuk produksi belum. Cuma kita masih mendapatkan kuota saja,” ungkapnya.

Sementara ini, lanjutnya, jumlah petani lobster yang terdata di dinas kurang lebih sekitar 400-san orang. Jumlah ini belum final, dan kemungkinan akan bertambah. Dengan adanya izin, ke depannya banyak hal yang akan dilakukan dinas.

Salah satunya membantu sarana prasarana bagi petani untuk menangkap BBL. Dengan alat tangap, memungkinkan akan menambah jumlah tangkapan yang dilakukan. Di sisi lain, sekarang perusahaan yang akan bermitra dengan nelayan. Sehingga akan membantu untuk sarana prasarana.

“Kalau dinas sekarang belum.

Kalau ada kekuerangan, dinas akan membantu juga nelayan.

Karena ini legalnya baru dimulai sekarang. Investor punya izin dari Dirjen tangkap. Mereka sendiri akan melakukan identifikasi nelayan yang tangkap. Kemudian dia koordinasi dengan kabupaten untuk melegalkan mereka. Bahwa mereka sudah termasuk terdaftar dalam penangkapan lobster. (ind/arn)

Mantan Kades Mangge Asi Masuk DPO Korupsi Dompu (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu, Suharlan akhirnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Terkait kasus dugaan korupsi DD/ ADD tahun 2016. Berkas perkara saat ini tengah dilengkapi penyidik Satreskrim Polres Dompu bersamaan dengan kasus serupa di Desa Malaju Kecamatan Kilo.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristovel melalui Kanit Tipiko Ipda Rusnadin kepada wartawan di kantornya mengungkapkan, kasus korupsi DD/ADD Desa Mangge Asi ini termasuk perkara yang tidak berlanjut penanganannya selama beberapa tahun terakhir. Oleh pihaknya kemudian diangkat kembali dengan mengirim berkas perkara ke kejaksaan. “Sama dengan Malaju.

Sementara ini kami sedang memenuhi petujuk dari kejaksaan,” terangnya.

Di antara pentujuk yang tengah dilengkapi sekarang, yakni proses pembuktian terkait unsur

melawan hukum yang dilakukan. Baik oleh mantan kades, bendahara maupun sekdes. Untuk mantan kades, lanjut dia, diakui memang sudah melarikan diri. Karenanya terpaksa dimasukan dalam daftar pencarian orang sembari melengkapi berkas perkara penyidikan.

Dalam kasus korupsi DD/ ADD Desa Mangge Asi yang telah merugikan keuangan negara puluhan juta tersebut, penyidik baru menetapkan dua tersangka yakni mantan kades dan bendaharanya. Sementara seketaris masih dimintai keterangan sebagai saksi. “Kalau bendahara dan mantan kades sudah tersangka, sedangkan sekretaris masih saksi,” jelasnya.

Kasus serupa juga menjerat pemerintah Desa Malaju di Kecamatan Kilo, hanya saja proses masih tahap melengkapi petunjuk kejaksaan. “Sama Malaju jugasudahadatersangkanya,kerugian negara kecil cuma karena sudah sidik mau tidak mau harus kita lanjutkan,” pungkasnya. (jun)

Kadispora Dompu Diperiksa Penyidik Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar diperiksa penyidik Satreskrim Polres Dompu. Terkait dugaan penggelapan uang pembayaran sapi milik warga untuk hadiah lomba pacuan kuda di Desa Lepadi tahun 2017 lalu, nilainya sekitar Rp40 juta.

Kasatreskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristovel dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/7) membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ini berawal dari laporan warga asal Kandai II yang mempertanyakan uang pembayaran sapinya untuk hadiah lomba pacuan kuda. “Jadi ada sapi yang belum dibayar, sehingga

Perikanan (WPP) 573. Sedangkan potensi BBL di wilayah Utara, semua desa yang termasuk dalam Teluk Saleh. Wilayah ini termasuk dalam WPP 713.

Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perikanan Tangkap, H. Burhanuddin, S.Pi membenarkan hal tersebut. Namun untuk besar potensi tidak diketahui secara pasti. “Berkaitan dengan potensi kan harus ahli yang berbicara,” ujarnya.

Diakuinya, sejauh ini belum ada ekspor dari Sumbawa terkait benih lobster ini. Karena belum adanya izin dari pemer-

intah. “Belum ada (ekspor red).

Karena izin legalnya belum ada. Baru dimulai sekarang, karena peraturan ini kan baru Mei kemarin. Belum ada yang ngirim kecuali illegal kan mungkin,” terangnya.

Selama ini, jelasnya, petani menjual benih lobster ke pengepul. Harga pasarannya lebih kurang Rp 30 ribu per ekor. Adapun perharinya, bibit lobster yang ditangkap kurang lebih 30 sampai 50 ekor. “Menjanjikan (bagi petani lobster red). Kenapa menjanjikan, karena satu hari bisa dia dapat uang kurang lebih Rp 1 juta kalau pas bagus. Kalau 30 hari misalnya dia dapat Rp 30 juta.

Pokoknya kemarin saya turun ke lapangan itu, Rp 1 juta satu hari. Itu yang dijual ke pengepul,” bebernya.

Saat ini, kata Burhanuddin, terdapat sekitar 26 perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Ditjen Perikanan Tangkap. Dari jumlah ini, yang sudah lengkap dokumen perizinan ekspor BBL baru satu di Sumbawa yaitu PT. Nusa Tenggara Budidaya. Sedangkan kuota BBL yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, wilayah WPP 573 sekitar 12.125.000 ekor. Kemudian

sudah diambil untuk hadiah pacuan kuda,” jelasnya.

Jumlah sapi yang diambil tak diketahui jelas, namun jika diuangkan besarannya sekitar Rp40 juta. Mengingat telah ada niatan berdamai antara mereka, pihaknya kini menunggu keputusan dari pelapor apakah mencabut atau masih ingin melajutkan proses perkara ini ke tahap berikutnya.

Sementara disinggung terkait dugaan sebagian anggaran kegiatan tersebut masuk kantong pribadi penyelenggara, pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh karena masih dalam proses penyelidikan.

“Terkait itu kita masih dalam proses penyelidikan, kita belum bisa terlalu jauh mengek-

(Suara NTB/jun)

Ivan Roland Cristovel spos atau segala macam karena laporan awalnya penipuan penggelapan,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/Uki)

KUMUH - Kondisi gedung SDN 15 Kota Bima yang terlihat kumuh, rusak dan disekat triplek, Selasa (7/7)

SDN di Pinggir Kota Bima, Kondisinya Kumuh dan RKB Disekat Triplek Kota Bima (Suara NTB) SDN 15 yang berada di pinggir Kota Bima atau tepatnya di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba kondisinya sangat memprihatinkan. Selain bangunannya rusak dan kumuh, Ruang Kelas Belajar (RKB) disekat triplek.

“Ada lima ruangan yang kondisinya kumuh, rusak dan disekat triplek,” kata Kepala Sekolah SDN 15 Kota Bima, Hj. Darmayanti, S.Pd, Selasa (7/7).

Darmayanti mengaku kondisi bangunan sekolah yang kumuh dan rusak tersebut, jauh sebelum dirinya dilantik menjadi Kepala Sekolah SDN setempat, pada Bulan Januari 2020 lalu. “Kondisi sekolah seperti ini sebelum saya menjadi kepala sekolah disini.

Saya jadi kepala sekolah setengah tahun,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya dari tahun 2017

hingga 2020, sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan jenis apapun dari Pemerintah.

Baik melalui APBD maupun APBN berupa DAK. “Belum ada bantuan apa-apa dari tahun 2017 sampai 2020 ini.

Hanya saja tahun 2016, ada bantuan bersumber DAK, rehab dua local ruangan dan pembangunan WC,” katanya.

Dengan melihat kondisi sekolah kumuh dan rusak tersebut, Darmayanti berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui OPD teknis terkait bisa memperhatikan dan memperbaiki kondisi sekolah. “Harapan kami sarana dan prasarana di sekolah ini bisa diperhatikan. Sehingga siswa tidak lagi belajar di RKB yang disekat triplek,” katanya.

Menanggapi kondisi sekolah SDN 15 Kota Bima, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima,

Dr. H. Syamsudin, MM mengaku pihaknya telah mengetahui kondisi sekolah itu.

Hanya saja lanjutnya, kondisi fisik bangunan sekolah untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat melalui DAK harus dilaporkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Dikbud setempat. “Prinsipnya harus lapor ke Dapodik untuk mendapatkan DAK. Yang jelas kita akan tetap mendorong agar sekolah ini mendapat bantuan DAK, karena ini vital,” katanya.

Syamsudin menambahkan kalaupun tidak ada DAK, perbaikan sekolah tersebut akan menjadi aspirasi anggota DPRD Kota Bima. Sebab dana aspirasi dewan tahun 2020 ini mencapai Rp1,8 miliar. “Untuk sementara kami akan meminta pihak sekolah agar memasukan usulannya untuk dimasukkan dalam program tahun berikutnya,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Kuota Tidak Terpenuhi

Pendaftaran Susulan Harus Lewat Analisis Dikbud

Mataram (Suara NTB) – SMA negeri yang kuota siswanya belum terpenuhi pada rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperbolehkan membuka pendaftaran susulan. Namun pendaftaran susulan itu harus dengan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB setelah melalui analisis.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, ketika ada SMA negeri yang kuotanya belum terpenuhi, pihaknya harus melakukan analisis terlebih dahulu.

Barulah diperbolehkan membuka pendaftaran susu-

lan atas izin Dinas Dikbud NTB. Pendaftaran susulan sampai tanggal 15 Juli 2020.

“Kami harus analisis dulu kuota di sisi mana, misalnya kurang 10 orang atau 15 orang dari jalur afirmasi mungkin tidak lengkap bahan, dan sebagainya. Kami terima pen-

gaduan masyarakat, kami telaah kemungkinan. Yang jelas di petunjuk teknis PPDB, kalau tidak terpenuhi kuota, diberi izin pendaftaran susulan, atas keputusan dinas,” terangnya kemarin.

Namun demikian, Aidy menegaskan, pendaftar yang

direkomendasikan melakukan pendaftaran susulan adalah pendaftar yang sudah memasukkan data saat PPDB jalur zonasi dilaksanakan. “Yang direkomendasikan adalah pendaftar yang sudah memasukan data di saat PPDB, bukan pendatang baru,” tegas Aidy.

Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpinda-

han tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan

untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (ron) H. Aidy Furqan

(Suara NTB/dok)

Wadah Pembelajaran Harus Seragam PEMBELAJARAN dalam jaringan (daring) sebagai alternatif pilihan lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Ada banyak platform yang digunakan dunia pendidikan.

Mulai dari Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya.

Ketidakseragaman media pembelajaran ini berdampak pada cara belajar setiap orang. Untuk itu lembaga pendidikan di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengusulkan agar media pembelajaran daring dilakukan seragam.

“Kalau Kemenag memfa(Suara NTB/dok) silitasi agar penggunaan ini Hj. Lubna bisa seragam untuk pembelajaran ke depan di lingkungan PTKIN,” kata Dekan FTK UIN Mataram Dr. Hj. Lubna., Selasa (7/7) Menurutnya ada banyak keunggulan jika media pembelajaran daring dilakukan seragam. Berkaca pada pengalaman saat berlangsungnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) beberapa waktu lalu yang juga menggunakan media pembelajaran seragam.

“Tetapi memang ada keterbatasan ini, akan sangat bagus kalau seandainya belajar dari pengalaman guru pada saat PPG menggunakan dua platform yakni Siaga dan Spada,” urainya.

Hal demikian, katanya, bisa diusulkan bersama kalau PTKIN menggunakan Siaga atau Spada seperti yang dilakukan Kemendikbud saat ini. Sehingga ada platform seragam yang bisa dipakai PTKIN di bawah Kementerian Agama meskipun dananya memang besar.

Dia pun menyarankan jika kendala penyeragaman media pembelajaran itu terkendala persoalan anggaran, kampus bisa memangkasnya dari UKT yang dikeluarkan mahasiswa untuk diri mereka sendiri. Hal yang sama dilakukan peserta PPG lalu. “Adapun pengayaan terhadap platform yang akan digunakan akan semakin bagus dan semakin kaya. Kondisi ini memaksa kita untuk memulai pembelajaran virtual,” sebutnya. (dys)

Sekolah Tunggu Juknis MPLS Mataram (Suara NTB) – Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram telah berakhir. Pihak sekolah masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari pada Selasa (7/7) mengatakan, MPLS masih dalam proses persiapan sambil menunggu juknis dari Dinas Pendidikan. “Kami menunggu juknis, sampai saat ini belum ada izin dari pihak berwenang bahwa anak-anak boleh masuk sekolah,” katanya.

Menurut Chamim, masyarakat antusias mendaftar di SMPN 14 Mataram saat PPDB. Kuota siswa baru di SMPN 14 Mataram sebanyak 224 siswa. Sebelumnya ia menyampaikan, perlu kajian dan pertimbangan yang mendalam untuk membuka pembelajaran langsung. Karena kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tampaknya belum menunjukkan grafik menurun.

“Sebagai ujung tombak pendidikan, kita berharap anak-anak segera bisa masuk sekolah dengan syarat kondisi sudah aman dan masyarakat sudah sadar tentang protokol kesehatan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan terpenuhi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin. Ia mengatakan belum ada informasi terkait MPLS. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, pihaknya bergantung dari keputusan gugus tugas penanganan Covid19. Terkait dengan MPLS, masih belum ada kepastian. Pihaknya sedang menggodok aturan mengenai MPLS. Ia mengungkapkan ada beberapa rencana yang kemungkinan dilakukan, salah satunya menghadirkan siswa di sekolah secara bergiliran, bisa didampingi orang tua siswa untuk siswa SD, atau pun tidak didampingi. Nantinya siswa dikenalkan dengan sekolah dan para guru. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah direncanakan sebatas itu.

“Misalnya di SD, satu kelas 28 orang, yang datang anaknya dan satu orang tua. Bergiliran, jam sekian sampai sekian 10 orang dulu, nanti setelah itu kelompok lain. Kita belum bisa belajar, hanya mengenalkan sekolah,” ujar Fatwir menjelaskan salah satu rencana untuk MPLS, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait kepastian pembelajaran tatap muka bergantung pada keputusan gugus tugas penanganan Covid-19. Fatwir mengatakan, kalau Kota Mataram masih berstatus zona merah, maka belajar dari rumah dengan sistem daring akan tetap dilaksanakan di tahun ajaran baru.

“Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan. Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya.

Pada juknis PPDB disebutkan bahwa MPLS bertujuan untuk mengenal potensi diri peserta didik baru. Juga untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru.

Selain itu, MPLS bertujuan untuk mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya.

Juga untuk menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. (ron)

(Suara NTB/dys)

BELAJAR - Tampak siswa sebuah sekolah di Mataram sedang belajar di depan komputer sebelum pandemi Covid-19 mewabah. Meski terjadi pergantian kurikulum setiap saat, keberadaan guru jadi penentu kualitas sebuah sekolah.

Kurikulum Berganti

Guru Tetap Jadi Penentu Kualitas Sekolah Mataram (Suara NTB) Sudah jadi hal yang lumrah pada saat ganti menteri ganti pula kebijakan. Kurikulum pendidikan di Tanah Air juga demikian, setiap ada pergantian menteri selalu diikuti dengan pergantian kurikulum.

Meski senantiasa gonta ganti kurikulum, keberadaan guru selalu jadi penentu. Berbagai hasil penelitian mengemukakan bahwa peran guru sangat vital, walaupun kurikulum selalu berganti.

“Peran guru adalah faktor penentu utama kualitas pendidikan.

Beberapa ahli mengatakan 50-60 persen kualitas sekolah ditentukan kualitas guru. Apabila kuali-

tas dan komitmen gurunya baik, maka hasil belajar siswanya juga baik,” kata Kepala Lembaga Pengkajian Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, PhD., Selasa (7/7).

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di daerah, LPMP menilai kurikulum tidak ada artinya tanpa keberadaan guru yang hebat. “Kurikulum yang bukan dalam bentuk dokumen adalah guru,” urainya.

Sehebat apapun kurikulumnya, ujarnya, kalau kapasitas gurunya kurang, maka di kelas tidak terjadi perubahan apaapa. Seorang guru, kata Mustari,

sesuai dengan falsafah tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, harus memiliki sikap momong, among, dan ngemong. Supaya para guru dapat mendidik siswanya dengan cara mengasuh dan memberi nilai nilai positif dalam kehidupan mereka. “Jadi guru profesional dengan kriteria di atas wajib kita siapkan dengan baik,” kata Mustari.

Dalam mengasuh siswa, ujarnya, bukan dengan cara paksaan melainkan dengan memperhatikan, menuntun, atau mengarahkan agar siswa bebas mengembangkan diri supaya semua dapat merdeka batinnya, pikirannya, juga tenaganya. Karena tujuan pendidikan adalah

Covid-19 Buka Peluang Penelitian Kolaborasi Dosen - Mahasiswa

Mataram (Suara NTB) Kondisi serba tidak normal kini bisa jadi peluang dilihat dari sisi yang lain. Catatannya ialah asal bisa melihat masalah ketidaknormalan ini sebagai peluang yang bernilai positif.

Sebagai contoh yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pandemi Covid-19 membuka peluang bagi terbukanya pelaksanaan penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.

“Ini bisa jadi model pengabdian mandiri dosen berbasis integrasi kolaborasi mahasiswa,” ujar Kepala LP2M UIN Mataram, Muhammad Sai pada Suara NTB, Selasa (7/7).

Penelitian kolaborasi dosen dengan mahasiswa bisa jadi sangat penting saat ini.

Mengingat akibat Corona tidak ada aktivitas penelitian yang bisa dilakukan secara normal. Tentu saja ini menguntungkan bagi institusi untuk mendapatkan kredit poin saat akreditasi nantinya.

“Bapak/ibu di jurusan itu nanti bisa menambah nilai akreditasi. Karena jika tahun ini tidak ada pengabdian penelitian, sederhananya nanti bisa jadikan laporan,” jelasnya.

Pihaknya berharap para dosen yang menjadi pembimbing lapangan dapat manfaatkan kondisi ini sebaik mungkin untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari lokasi KKP mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa juga diharapkan bisa memperoleh informasi yang baik di tengah masyarakat.

“Kalau dengan jumlah mahasiswa 2.935 maka kita

(Suara NTB/ist)

KKP DR - Kegiatan KKP DR mahasiswa UIN Mataram di era Covid-19 membuka peluang kolaborasi penelitian dosen dengan mahasiswa. setidaknya kita mendapatkan 2.000-an informasi tentang perkembangan masyarakat.

Itu jadi kekuatan basis kita di LP2M. Bagaimana kita harapkan informasi maksimal dari mahasiswa,” tambahnya.

Ada banyak informasi penting yang bisa digali mahasiswa yang kini tengah melakukan Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR). Tentu semua data itu bermanfaat bagi kepentingan kemajuan di masa mendatang.

Oleh karenanya setiap mahasiswa peserta KKP juga diharapkan mampu melaporkan kondisi ekonomi masyarakat, potensi pariwisata, atau lembaga pemberdayaan masyarakat.

“Sehingga kita tahu perkembangan masyarakat. Taruhlah mahasiswa yang ada di

NTT dia akan melaporkan tentang NTT. Begitu juga dengan mahasiswa di Dompu melaporkan tentang kondisi Dompu. Jadi kita punya data yang lebih general. Itu bisa jadi model-model pengabdian ke depan,” paparnya.

Di samping perkembangan aspek ekonomi dan potensi pariwisata masyarakat, lembaga juga berharap agar perkembangan kebudayaan di tengah masyarakat juga penting jadi bagian yang turut dilaporkan saat berakhirnya KKP nanti. “Kemudian yang kita harapkan juga ialah terkait dengan budaya di masyarakat. Jenis jenis kegiatan budaya, olahraga, model budaya. Ini gambaran yang kita harapkan dari laporan akhir mahasiswa,” terangnya. (dys)

untuk memanusiakan manusia.

“Bagaimana guru menjadi profesional seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara.

Guru harus mempunyai kriteria meliputi kompetensi substansi, tanggungjawab sosial, kesejawatan,” papar Mustari.

Diakuinya, profesi seorang guru sangat strategis karena merekalah yang akan jadi penentu generasi bangsa. Oleh karenanya gambaran kualitas hidup generasi bangsa ke depan

tergantung pula dari gurunya.

Untuk itu kepada para guru, Mustari berpesan agar para guru bisa menjadi inspirator bagi siswanya. Karena semua materi mulai dari yang mudah sampai yang tersulit sudah ada baik di buku maupun di internet. “Siswa tinggal mencari materi sendiri dengan menjelajah dunia maya. Jadi yang dibutuhkan ialah guru yang bisa menjadi inspirator bagi siswanya,” tambahnya. (dys)

SMK Karya Adi Husada Lakukan Sosialisasi ke Desa-desa Mataram (Suara NTB) – SMK Karya Adi Husada Mataram terus memperkenalkan program sekolah ke daerah-daerah, bahkan ke sampai ke desadesa. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke desa-desa yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., mengatakan, sosialisasi itu dilakukan di desa di seluruh NTB. Pihaknya menemui perangkat desa. Kunjunga itu bertujuan untuk memperkenalkan SMK Karya Adi Husada dan Akademi Kesehatan Gigi. “Serta memperkenalkan program unggulan kami,” katanya, Selasa (7/7).

SMK Karya Adi Husada Mataram membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih awal sejak bulan Januari lalu. Pihak sekolah mengharapkan target delapan rombongan belajar bisa terisi saat awal tahun ajaran 2020/2021 nanti. SMK Karya Adi Husada juga sudah bekerja sama dengan dunia kerja, sehingga siswa begitu lulus bisa langsung bekerja dan kuliah gratis.

Wahyu juga menyampaikan, pihaknya sudah bekerja sama dengan dunia kerja, sehingga ketika siswa lulus lang-

sung kerja dan kuliah gratis di Jakarta. Pihaknya bekerja sama dengan MHome Care.

SMK Karya Adi Husada Mataram saat ini memiliki dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan.

Pada tahun ajaran 2020/2021 akan dibuka delapan program keahlian baru. Delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik.

Wahyu menekankan, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30 persen untuk teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga jadi lebih terlatih,” katanya.

Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Pada program keahlian pariwisata, pengajaran bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga. (ron)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri (kanan), saat melakukan kunjungan ke salah satu desa untuk sosialisasi sekolah.

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 7

Pilkada Sumbawa

Mo-Novi Tak Paksakan Harus Didukung PDIP Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Mahmud Abdullah-Dewi Noviani (Mo-Novi) sudah resmi mengantongi tiga dukungan partai politik yang akan jadi pengusungnya di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Tiga partai politik itu ada, PKS, PKB dan Partai Berkarya.

Pasangan Mo-Novi telah menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP ketiga partai tersebut, yang diserahkan baru-baru ini.

Dengan modal dukungan dari koalisi tiga partai itu, pasangan Mo-Novi telah memenuhi syarat ambang batas minimal kursi partai di DPRD untuk bisa didaftarkan sebagai pasangan calon di KPU pada September mendatang.

“PKS sama PKB sudah kami terima SK-nya, menyusul minggu ini dari partai Berkarya. Jadi kursi tiga partai ini totalnya sudah 9, itu sudah cukup untuk kami mendaftar ke KPU,” ujar Dewi Noviani yang dikonfirmasi Selasa (7/7) kemarin.

Meskipun dengan dukungan dari tiga partai itu saja, pasangan Mo-Novi sudah bisa mulus terdaftar jadi calon ke KPU. Akan tetapi Novi memastikan bahwa bakal ada sejumlah partai politik yang akan menyusul memberikan dukungannya dalam waktu dekat ini, dan itu sudah terkonfirmasi, tuturnya.

“Alhamdulillah yang sudah pasti juga Nasdem, hanya saja SK-nya masih di DPP, tapi sudah diteken. Ada Hanura dan Golkar juga akan menyusul ke kita, jadi syarat minimalnya itu sudah lebih dari cukup,” sebutnya.

Selain itu, adik kandung Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah ini juga sempat menyinggung dukungan dari PDIP. Sebab namanya juga ikut dikirim ke DPP sebagai usulan bakal calon yang akan didukung PDIPdi Pilkada Sumbawa 2020.

Hanya saja, meskipun dirinya menaruh harapan kepada PDIP, namun dia mengaku tak terlalu ngotot harus didukung oleh partai pemenang Pemilu 2019 di Sumbawa itu. Karena jika hanya sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan, dengan partai yang sudah ada saja dia sudah bisa ikut bertarung.

“Bisa jadi PDIPjuga, kita berdoa saja, tapi saya juga ndak boleh maksa, kan juga sudah penuhi syarat untuk ke KPU. Kita percaya PDIPpasti akan melihat hasil survei dalam mengambil keputusan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Pasangan Mo-Novi diapit Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat dan Sekretaris, Lalu Budi Suryata, dalam satu kesempatan belum lama ini.

(Suara NTB/why)

Dua Kades di Dompu Tersangka Korupsi DD/ADD Mataram (Suara NTB) – Alat bukti kasus DD/ADD Desa Manggeasi Kecamatan Dompu dan Desa Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tahun anggaran 2017 sudah cukup. Diantaranya bukti kerugian negara yang sudah kuat. Masing-masing Kades ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi di Mataram Selasa (7/7) kemarin mengatakan, penyidik Unit Tipikor sudah melakukan gelar perkara. “Kadesnya sudah tersangka,” bebernya.

Dia menambahkan, penyidik masih memeriksa saksisaksi dari perangkat desa serta tim pelaksana kegiatan proyek fisik. “Untuk pemeriksaan tersangkanya belum. Nanti tetap akan kita panggil,” imbuh mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Laporan pertanggunjawaban DD/ADD dua desa itu sebelumnya jadi temuan Inspektorat. Inspektorat mengaudit khusus LPJ DD/ADD dua desa tersebut. Untuk Desa Manggeasi ada temuan sebesar Rp700 juta. Uang tidak kunjung dikembalikan sampai lewat batas waktu 60 hari. “Indikasi korupsinya di proyek-proyek fisik desa,” kata Syarif.

Indikasi korupsi proyek fisik swakelola desa diduga ditutupi dengan memanipulasi LPJ. Desa Manggeasi pada tahun 2017 mengelola anggaran DD/ADD sebesar Rp1,6 miliar. Temuan Inspektorat dengan indikasi yang sama juga muncul pada LPJ DD/ADD Desa Malaju, yakni sebesar Rp200 juta.

Desa Malaju pada tahun 2017 mengelola DD/ADD sebesar Rp1,4 miliar.

Indikasi kerugian negara dari penyimpangannya kini masih dihiSyarif Hidayat tung. (why)

(Suara NTB/why)

DUDUK BERSAMA - Kapolres Lombok Barat Bagus Satrio Wibowo duduk bersama pihak warga Dusun Erat Mate, Mekarsari, Gunungsari, Lombok Barat Selasa (7/7) dalam rangka edukasi prosedur pemakaman jenazah pasien positif Covid-19.

Buntut Jemput Paksa Jenazah Covid-19

Rumah Sakit akan Dijaga TNI-Polri

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi sorotan penanganan Covid-19. Daerah yang masih berkutat di zona merah ini memerlukan strategi penanganan yang menyeluruh.

Termasuk penanganan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Personel TNIPolri bakal ditempatkan menjaga rumah sakit pemerintah demi mencegah terulangnya konflik sosial.

Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Sasmito menjelaskan, kondisi zona merah sudah menjadi atensi. “Kalau dari penularan hanya dari lingkungan kerja.

Yang banyak ini disumbang karena kita banyak PDP,” terangnya.

742/SWY,” imbuh Rizal.

Rizal mengingatkan agar Satgas Covid-19 di masingmasing daerah untuk meningkatkan sinergi. “Tidak ada kepentingan politik, kepentingan pribadi. Hanya kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Nurhandini mengatakan, pola penanganan Covid-19 saat ini dalam hal mencegah penyebarannya tidak hanya fokus pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif. “Jangan remehkan angka Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). Angka ini adalah angka hasil tracing contact,” sebutnya.

Polisi Kawal Pemakaman Jenazah Positif Covid-19 Jenazah pasien wanita positif Covid-19 asal Erat Mate, Mekarsari, Gunungsari, Lombok Barat Ny M (47) dijemput paksa warga pada Senin (6/7) petang dari RSUD Kota Mataram. Selasa (7/7) kemarin, Ny M dimakamkan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo menerapkan pendekatan humanis kepada warga sebelum pemakaman.

“Mereka tetap menolak dengan prosedur Covid-19,” jelasnya.

Strategi lain dipakai. Keluarga yang pernah kontak den-

“Geliat ekonomi sudah berjalan protokol kesehatan harus ketat,” tegas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal saat membuka rapat koordinasi strategi penanganan Covid-19 dan sosialisasi kampung sehat di Mataram, Selasa (7/7) kemarin. Kapolda mengumpulkan Kapolres se-NTB yang didampingi Sekda atau perwakilan Pemda masing-masing.

Rapat tersebut dipimpin Kapolda didampingi Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi. Kapolda memaparkan perlunya penguatan

protokol kesehatan dalam setiap lini. Mulai dari kegiatan ekonomi, sosial budaya, keagamaan, dan kesehatan.

Berkaca pada kasus pemulangan paksa jenazah pasien positif Covid-19 dari RSUD Kota Mataram, Iqbal menimbang untuk mengerahkan personel kepolisian untuk menjaga obyek vital daerah tersebut.

“Penjagaan di rumah sakit-rumah sakit besar,” terangnya.

Danrem menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan pasukan untuk membantu Polda NTB menjaga rumah sakit demi mengantisipasi pengerahan massa serupa. “Kita akan ambil dari Batalyon (Infanteri

Kades Bukittinggi Tersangka Korupsi BLT Covid-19

Penangguhan Penahanan Belum Dipenuhi Mataram (Suara NTB) Polda NTB melanjutkan penyidikan kasus pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Desa Bukittinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Penangguhan penahanan tersangka Ahmad Muttakin belum dipenuhi. Syarat obyektif dan subjektif masih dipertimbangkan.

“Permohonan penangguhannya sudah masuk. Masih dipelajari penyidik,” ucap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana ditemui Selasa (7/7) kemarin.

Penangguhan penahanan tersebut sebelumnya diajukan penasihat hukum Muttakin, Irpan Suryadiata sehari setelah kliennya ditahan pada Rabu pekan lalu. Alasannya, Muttakin masih menjalankan tugas kewenangannya sebagai Kades. Penangguhan penahanan itu agar pelayanan desa tidak terganggu.

(Suara NTB/dok)

I Gusti Putu Gede Ekawana “Tersangka masih ditahan.

Belum ada penangguhan.

Masih dipertimbangkan. Dia ditahannya pakai pasal 12 e (UU Tipikor),” kata Eka. Polda NTB sebelumnya menetapkan Kades Bukittinggi, Kecamatan Gunungsari,

Lombok Barat Ahmad Muttakin sebagai tersangka pungli dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19. “Dia tertangkap tangan.

Buktinya uang tunai Rp53 juta,” imbuh dia.

Usai pemeriksaan sebagai tersangka pada, Rabu (1/7) lalu, Muttakin langsung ditahan di Rutan Polda NTB. Muttakin diduga melakukan pemotongan BLT DD Covid-19.

Desa Bukittinggi mengalokasi anggaran DD/ADD untuk BLT DD sebesar Rp600 ribu per orang. Bantuan itu diduga dipotong Rp150 ribu per penerima.

Dugaan pemotongannya pada penyaluran BLT DD tahap satu dan dua. Tersangka diduga menggunakan oknum Kadus untuk mengumpulkan potongan dana bantuan. Alasan pemotongannya agar warga lain yang tidak tercantum dalam SK penerima juga turut mendapat bantuan. (why)

PKS Siapkan Opsi Bongkar Pasangan di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) – Peta politik di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah masih bergerak dinamis. Hal itu nampak dari belum ada satupun partai politik yang berani mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan resmi kepasa bakal pasangan calon.

Berbeda dengan di daerah lain, sejumlah partai telah mengeluarkan SK dukungannya.

Tingginya dinamika politik Pilkada Loteng itu, juga diakui oleh para politisi PKS. Kondisi itulah menjadi alasan PKS juga sampai saat ini belum memutuskan arah dukungnya. Padahal di daerah lainnya, dukungan PKS sudah final.

“Bukan hanya kami, di partai lain juga begitu, kan sampai sekarang partai mana yang sudah keluarkan SK, belum ada. Karena dinamikanya tinggi,” ujar Wakil

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB, Sembirang Ahmadi, yang dikonfirmasi, Selasa (7/7) kemarin.

Diungkapkan Sembirang salah satu alasan mengapa dinamika politik di Lombok Tengah itu sangat berbeda dari daerah lainnya, karena tingkat popularitas dan elektabilitas semua kandidat yang bakal maju bertarung relatif berimbang, tidak yang menonjol.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan energi yang besar bagi partai politik dalam mengolah pasangan figur yang akan mereka mau dukung. Karena semua partai pada dasarnya ingin menang, sehingga partai tak mau terburuburu memutuskan.

“Hasil survei Loteng itu, ndak ada yang dominan, bahkan Petahana sendiri juga ndak dominan, artinya tidak ada figur yang terlalu jauh ele-

ktabilitasnya meninggalkan yang lain. Sehingga semua punya peluang menang sama,” ungkapnya.

Diungkapkan Sembirang, bahkan sampai saat ini ke mana arah dukungan PKS belum bisa mengerucut.

PKS, untuk Pilkada Loteng sudah mengajukan usulan tiga pasangan calon yakni pasangan Dwi-Normal, Suryade-Ziadi, dan Masrun-Aksar.

Dari ketiga pasangan itu, Suryade adalah kader internal PKS. “Belum mengerucut, secara internal memang kita berikan prioritas kepada kader, ada Suryade.

Tapi dia harus mampu membawa persyaratan lainnya yakni partai koalisi, katanya sama PBB, tapi sampai sekarang kan masih dinamis juga,” ujarnya.

Melihat tingginya dinamika politik di Pilkada Loteng itu, PKS kata Sembirang sudah menyiapkan berbagai opsi politik untuk

mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.

Terutama jika Suryade dalam waktu dekat ini belum bisa memenuhi syarat koalisi.

“Kalau belum bisa memenuhi syarat koalisi sampai dalam waktu tertentu, bisa saja terjadi perubahan.

Opsi itu akan dilakukan kalau rekomendasi calon internal ini tidak bisa memenuhi syarat itu, maka terbuka untuk yang lain,” pungkasnya.

Sembirang Ahmadi (ndi) (Suara NTB/dok)

gan Ny M diminta untuk mengikuti tes cepat. Mereka yang dites cepat itu berdasarkan hasil penelusuran kontak.

Termasuk sopir taksi yang mengangkut jenazah Ny M dari rumah sakit ke rumah duka.

“Jangan sampai yang beriteraksi ini ternyata kena juga.

Kita putus rantai penyebarannya. Dari hasil tracing contact kita akan rapid test. Kita kerjasama dengan rumah sakit pemerintah,” kata Artanto.

Ny M dinyatakan meninggal dunia pada Senin (6/7) sore pukul 16.50 Wita. Dua jam berselang hasil tes usap yang diambil pada Sabtu (4/7) keluar. Hasilnya menyatakan Ny M positif Covid19. Namun, pihak keluarga menolak. Pihak rumah sakit mengalah. Jenazah Ny M akhirnya dibawa pulang dengan taksi setelah pihak keluarga menandatangani surat pernyataan penolakan pemakaman dengan protokol Covid-19. (why)

PDIP Pastikan Mesin Partai Bergerak Total Menangkan Selly-Manan Mataram (Suara NTB) Perhelatan Pilkada serentak 2020 sudah makin dekat. DPC PDIP Kota Mataram mulai memanaskan mesin partai untuk memaksimalkan perjuangan dalam memenangkan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan (SellyManan) di Pilkada Kota Mataram.

Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet yang dikonfirmasi mengatakan, setelah partai punya kejelasan arah dukungan, kini partai tengah melakukan berbagai agenda persiapan bagaimana pesta politik lima tahunan Kota Mataram itu dapat di menangkan oleh calon yang mereka usung.

“Saat ini, konsolidasi internal difokuskan pada pengisian anak ranting di semua lingkungan di Kota Mataram. Nantinya, jika semua anak ranting yang hanya tinggal 10 persen kita isi itu akan dilanjutkan dengan gelaran musyawarah anak ranting ini sebagai ajang konsolidasi internal partai,” ujar Made kepada wartawan.

Made Slamet menegaskan pada Pilkada 2020 ini, PDIP akan berjuang dengan totalitas. Sebab kali ini PDIP mengusung kader internal. Oleh karena itu, kekuatan partai dari tingkat DPC, fraksi, hingga anak ranting akan terpusat bagaimana bisa memenangkan pertarungan.

Lebih lanjut disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB itu, jika selama ini, pihaknya fokus

pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Dimana umumnya kegiatan partai difokuskan pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19, terutama kepada warga yang terdampak wabah Covid19 itu.

Namun setelah adanya instruksi DPP dan DPD PDIP NTB agar kader bergerak masif ke akar rumput untuk memenangkan calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPP. Maka pihaknya telah membuat strategi pemenangan internal DPC PDIP Mataram.

“Dengan kekuatan struktur partai yang memang dalam kepengurusan selalu ada wajah baru dan lama dari tingkat DPC dan anak ranting kita berupaya sekuat tenaga dengan door to door untuk memenangkan Hj. Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan di Pilkada kali ini,” kata Made.

Ia menyebutkan jika pihaknya telah melakukan maping dan pemetaan guna memenangkan Pilkada kali ini. Menurut Made, kader PDIP akan fokus pada wilayah-wilayah yang merupakan basis partai. Salah satunya di Kecamatan Cakranegara.

Sementara para relawan juga akan bergerak di komunitas mereka masing-masing. “Kader akan bekerja senyap door to door di wilayah yang jadi basis dan relawan akan melengkapi kerja pemenangan di komunitasnya. Prinsipnya antara partai dan relawan akan berkerja bersama-sama dan saling mengisi juga melengkapi,” ucapnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 8

Kisah Istri Setia

Rakyah Rawat Suaminya yang Lumpuh Kisah cinta pasangan suami - istri tak selamanya romantis. Tiap pasangan memiliki masalahnya masing-masing. Itupun menjadi tolok ukur sebesar apakah cinta pasangan tersebut. Pasangan suami istri tidak hanya penyayang, namun dibutuhkan kesetiaan satu sama lain.

INILAH terlihat pada pasangan suami istri, Rakyah (43) dan Husen (66) asal Dusun Dasan Lian, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel. Di usia senja suaminya, Rakyah tetap setia merawat dan memberi perhatiannya. Apalagi saat ini, suami tercintanya tengah lumpuh dan tidak bisa berjalan selama satu tahun terakhir. “Sakitnya sudah dua tahun. Tapi lumpuhnya sekitar satu tahun,” tutur Rakyah ditemui Suara NTB di rumahnya, Selasa (7/7).

Dituturkannya, beberapa kali suaminya mendapat perawatan medis di Puskesmas.

Namun upaya itu belum memberikan dampak sesuai harapan Rakyah, yaitu suaminya bisa berjalan dan bekerja. Husen hanya bisa duduk. Untuk berbicara dan berjalan tidak bisa dilakukannya. Husen sendiri, kata dia, selama sehat normal, merupakan peternak.

Sejak suaminya sakit sekitar dua tahun lalu, ketika itu Rakyah mengambil alih tanggung jawab suaminya. Selain merawat, memandikan hingga menggantikan popok suaminya. Rakyah pun harus membanting tulang dengan

bekerja. Sehari-hari Rakyah menjadi buruh tani ketika musim tanam dan pekerjaan serabutan lainnya.

Upah yang didapatkan dari hasil keringatnya itu yang berkisar antara Rp20 ribu hingga Rp50.000. Hasil itupun terkadang digunakan untuk membayar utang yang telah dipinjamnya ketika buruhan tidak ada. “Kami tidak punyah sawah, tidak ada kebun,”akunya.

Rakyah sendiri tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Adanya bantuan ini diakuinya dapat mengurangi beban yang ditanggungnya sendiri. Apalagi dia harus memastikan anak-anaknya yang berjumlah 6 orang dapat makan dan bersekolah. Kini lima orang anaknya sudah menikah dan tinggal di rumah sendirisendiri. Seorang lagi masih sekolah SD. Rakyah menyampaikan permohonan maafnya atas perlakuan kurang baik yang dilakukan terhadap suaminya. Ia menyadari bahwa surga seorang istri terletak pada baktinya terhadap suami. (yon)

(Suara NTB/yon)

SETIA - Rakyah, warga Dusun Dasan Lian, Kecamatan Aikmel, Lotim, setia merawat suaminya yang tengah lumpuh.

Loteng Dominasi Laporan Dugaan Penyimpangan BLT di Ombudsman NTB Praya (Suara NTB) Ombudsman RI perwakilan NTB sejauh ini telah menerima setidaknya enam pengaduan soal dugaan penyimpangan pada menyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Jumlah tersebut termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di NTB. Demikian diungkapkan PIC Posko Pengaduan Daring Covid 19 Ombudsman RI perwakilan NTB, Ikhwan Imansyah kepada Suara NTB, Selasa (7/7).

“Dari enam laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan NTB, lima kasus merupakan laporan dugaan penyimpangan penyaluran BLT. Satu laporan lain terkait program PKH, BST dan BPNT,” terangnya.

Ia menjelaskan, laporan dugaan penyimpangan BLT yang masuk berupa dugaan pemotongan jatah BLT. Tapi bukan dilakukan oleh kepala desa (kades) namun oleh kepala dusun (kadus).

Dengan motif dan pola yang berbeda-besa. “Ada yang memang dikumpulkan kemudian dipotong. Ada juga

yang dipotong langsung di tengah jalan,” jelas Ikhwan.

Terhadap laporan yang masuk tersebut, pihaknya sudah turun ke dua desa sebagai sampel. Dan, memang ditemukan dugaan pemotongan BLT. Dengan jumlah dan besaran yang bervariasi. Mulai dari Rp50 ribu bahkan ada yang sampai Rp300 ribu. Alasan pemotongan pun beragam. Ada dengan alasan uang rokok sampai alasan pembagian rata.

“Yang bagi rata ini ada yang memang sudah disepakati, ada juga yang memang keputusan sepihak dari kadus setempat,” tambahnya. Pun demikian, sesuai regulasi yang ada apapun alasanya pemotongan bantuan sosial tidak dibenarkan. Walaupun sudah ada kesepatan antara para pihak di tingkat dusun maupun desa.

Terhadap laporan tersebut pihaknya menyarankan kepada Pemkab Loteng supaya membentuk pusat pengaduan atau sejenis desk pengaduan.

Yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan pada proses penyaluran bantuan sosial yang terjadi di lapangan. Dari sana pemerintah daerah bisa segera mengambil sikap dan tindakan.

“Persoalan penyaluran bantuan sosial ini jadi bola liar di tengah masyarakat.

Jadi pemerintah daerah perlu bersikap, dengan membentuk desk pengaduan yang sekaligus bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19,” tambahnya.

Selain itu lanjut Ikhwan, verifikasi data penerima bantuan sosial harus lebih diintensifkan. Data ketepatan dan kesesuaian data penerima memainkan peran penting dalam proses penyaluran bantuan sosial. Karena dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya, persoalan data memang menjadi titik simpul munculnya persoalan dalam proses penyaluran bantuan sosial.

“Termasuk soal waktu penyaluran bantuan sosial, sebisa mungkin diatur supaya berturutan. Sehingga memudahkan proses pengawasan dan pengawalan.

Karena kalau bicara jumlah bantuan sosial ada tujuh jenis. Sehingga tidak ada alasan masyarakat yang terdampak tidak terakomodir,” pungkasnya. (kir)

Pansus Covid-19 Loteng Gandeng Ombudsman dan BPK

Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Lombok Tengah (Loteng) terus menambah mitra kerjasama dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam program penanganan Covid-19 didaerah ini. Tidak cukup berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di Loteng, Pansus Covid-19 juga menggandeng Ombudsman RI NTB serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB. Untuk memperoleh informasi dan dukungan guna untuk memudahkan kerja Pansus Covid-19.

Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Senin (6/7) mengatakan, koordinasi sudah dilakukan dengan dua lembaga negara tersebut pekan kemarin. Ombudsman RI NTB diharapkan perannya dalam menangani dugaan mal administrasi terkait penanganan Covid-19.

Sementara BPK RI perwakilan NTB diharapkan bisa mendukung dengan melakukan audit kerugian negara dalam program-program penanganan Covid-19 di Loteng.

“Dengan Ombudsman RI NTB maupun BPK RI perwakilan NTB, sudah kita koordinasi terkait penanganan Covid-19 di Loteng,” terangnya.

Suhaimi mengatakan masih

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.4163 EA NOKA/NOSIN : MH3SG4640JJ031839/G318E0036368 NO.BPKB N-08916640 AN.PELAPOR NURUL HAZIJAH HLG SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.4483HS NOKA/NOSIN : MHIJFH111EK192625/JFH1E1192318 NO.BPKB L-06833997 AN.Drs.H.M DACHRUM HLG SPTRN AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6016 CT NOKA/NOSIN : MHIJFY115HK079698/ JFY1E-1076700 AN.AHMAD TAUPAN HLG D’SKTR PASAR CEMARE MTR HLG STNK R2 HONDA DR.3367 J NOKA/NOSIN : MHIJ8C126AK134978/JBC1E2143202 AN. KEMENAG KANWIL PROV.NTB HLG SKTR JL.GORA II LINGSAR

ada satu lembaga negara lagi yang akan digandeng oleh Pansus Covid-19, yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan NTB. Yang nantinya diharapkan bisa turun untuk melakukan audit investigasi.

Bukan soal kerugian negara, tetapi audit terkait kebijakan.

Pasalnya, dalam penanganan Covid-19 di Loteng banyak kebijakan yang dinilai keliru yang diambil oleh pemerintah daerah. Mulai dari kebijakan pengadaan dua juta masker. Termasuk kebijakan refocusing dan realokasi APBD Loteng. Sehingga keterlibatan BPKP RI perwakilan NTB sangat penting. “Semua lembaga negara yang berkompeten kita libatkan. Supaya kerja-kerja Pansus Covid-19 bisa maksimal,” tandasnya.

Asisten Ombudsman RI perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho yang dikonfirmasi Suara

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6581 HJ NOKA/NOSIN : MHIJF8110CK5228155/JF81E1520158 NO.BPKB 1-10362629.0 AN. MUKAINI HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3859 CE NOKA/NOSIN : MH1JF8113DK830579/ JF81E-1824707 NO.BPKB.K.05485723 AN.WIRAHADI HLG SKTR JL.PEMUDA KOTA MATARAM

NTB, Selasa (7/7) membenarkan kalau Pansus Covid-19 sudah berkoordinasi dengan pihaknya. Salah satu yang dilaporkan terkait pengadaan dua juta masker oleh Pemkab Loteng. “Pansus Covid-19 dengan kita (Ombudsman RI perwakilan NTB, red) sudah ada koordinasi,” jelasnya.

Ia mengatakan, khusus terkait pengadaan dua juta

masker itu sudah masuk dalam teknis pelaksanaan. Sehingga ranahnya bukan lagi administrasi yang menjadi bidang Ombudsman. Tapi sudah masuk ke dalam unsur ada tidaknya potensi kerugian negara. Dan, itu ranah dari lembaga lain.

Pun demikian, pihaknya dalam hal ini mendukung langkah yang dilakukan oleh Pansus Covid-19. Untuk menelusuri penyimpangan yang terjadi dalam proses penanganan Covid-19 di Loteng. Karena memang itu fungsi, tugas dan wewenang dari DPRD Loteng sendiri. “Prinsipnya kita siap bantu jika memang ada yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugas Ombudsman,” timpal Ridho. (kir)

Bakal Calon Bupati KLU Sosialisasi di Masjid Tanjung (Suara NTB) Kehadiran figur bakal calon di masjid-masjid pada kapasitas sebagai undangan warga mendapat sorotan. Bawaslu mengingatkan, kehadiran figur bakal calon di masjid-masjid tidak disertai dengan sosialisasi berbau politik.

Ketua Bawaslu Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., mengakui sudah mengeluarkan imbauan kepada ta’mir Masjid se Lombok Utara, agar tidak membiarkan bakal calon yang diundang berbicara politik. Masjid sebagai tempat ibadah harus steril dari kepentingan politik. “Sudah disampaikan imbauan kepada ta’mir masjid untuk tidak membiarkan para balon maupun tim, memanfaatkan masjid sebagai ruang sosialisasi politik,” tegas Adi, Selasa (7/7).

Bawaslu mengamati, belakangan ini mulai marak tingkat kehadiran bakal calon untuk menghadiri undangan masyarakat. Bawaslu tak melarang bakal calon menghadiri undangan tersebut. Namun ditekankan Bawaslu, agar momentum undangan itu tidak dimanfaatkan untuk berorasi terkait situasi politik.

Pekan kemarin kata dia, dua bakal calon didapati hadir di masjid. Keduanya, tidak lain figur yang disebut-sebut akan bertarung, yakni Najmul Akhyar dan Djohan Sjamsu. Undangan warga itu, terkesan dimanfaatkan untuk bersosialisasi oleh bakal calon. “Parahnya, di antara tim mereka saling melaporkan kepada kami.

Namun tetap kami memberi-

kan imbauan untuk tidak melakukan itu,” ucapnya.

Menyikapi aksi saling lapor itu, Bawaslu mengakui belum dapat bertindak maksimal lantaran status figur belum tetap sebagai Calon.

Selama statusnya sebagai bakal calon, Bawaslu hanya bisa memberikan imbauan dan arahan agar tidak berpolitik di tempat yang memang dianggap steril dari kepentingan politik.

“Ketika nanti pada saat tahapan kampanye para calon memanfaatkan tempat ibadah sebagai ruang bersosialisasi, maka akan disanksi berat. Ketika sudah masuk tahapan kampanye, jangan coba-coba,” tegasnya memberi peringatan.

Sebelum laporan antar tim, Bawaslu juga menerima laporan pengaduan keterlibatan Plt Kepala Baznas KLU yang masuk dalam struktur Tim Pemenangan Najmul - Suardi.

Bawaslu sudah memanggil Ketua Tim untuk dimintai klarifikasi. Namun Bawaslu pada kapasitasnya, tidak bisa memberi sanksi. Keterlibatan Ketua Baznas pada Tim Pemenangan direkomendasikan ke Baznas Provinsi untuk ditindaklanjuti.

Sementara di kubu Djohan - Danny, Bawaslu mendapat laporan dugaan keterlibatan oknum ASN pada saat peresmian Posko Pemenangan Joda Akbar, akhir pekan kemarin. “Laporan sudah masuk, kita sedang dalami oknum ASN tersebut,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB

Rabu, 8 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 10

Maju di Pilkada Kota Mataram

Selly Ajukan Pengunduran Diri sebagai ASN Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/7) malam membenarkan Bakal Calon Walikota Mataram tersebut telah mengundurkan diri. Bahkan untuk menghindari sempritan dari Bawaslu dan masyarakat, Selly juga telah mengambil cuti selama tiga bulan sebagai Kepala DP3AP2KB. ‘’Semua PNS Pemprov yang akan maju di Pilkada sudah mengajukan pengunduran diri.

Termasuk Ibu Selly mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS akhir Juni lalu. Sekarang dia cuti besar

selama tiga bulan. Supaya tak berhubungan lagi sama kantor,’’ kata Nasir.

Surat permohonan pengunduran pejabat eselon II Pemprov NTB itu nantinya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Sekarang tak ada lagi sempritan dari sana sini. Kita sarankan dia mundur. Supaya dia bebas. Jadi tak ada lagi berhubungan ke kantor. Sudah tak masuk kantor,” tambah Nasir.

Untuk jabatan Kepala DP3AP2KB sekarang dijabat oleh Pelaksana Harian. Nasir mengatakan, PNS Pemprov NTB yang juga telah

mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS adalah Dewi Noviani yang akan maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sumbawa. Kemudian H. Normal Suzana yang akan maju di Pikada Lombok Tengah.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mengatakan dirinya mundur sebagai PNS selain karena peraturan KPU, juga agar dirinya lebih fokus dan fair menjalani perhelatan Pilkada Kota Mataram.” Ya agar lebih fokus ke Pilkada Mataram,” kata Selly Andayani.

Surat pengunduran diri tertanggal 23 Juni 2020 sudah diajukan Selly kepada Gubenur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi.

Seperti diketahui, kiprah Selly Andayani saat menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB seringkali disoroti ketika menggelar program yang prorakyat. Banyak yang mencibir Selly memanfaatkan posisinya untuk sarana meningkatkan elektabilitas.

Dengan mundurnya Selly sebagai PNS, diharapkan opini buruk yang sengaja dibangun sejumlah pihak itu bisa dipatahkan. “Selama ini sebagai ASN ya saya berbuat untuk masyarakat sesuai tupoksi dinas atau OPD yang saya pimpin. Tapi banyak yang menilai lain. Nah, sekarang lebih nyaman jadinya,’’ katanya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si tutup usia, Selasa (7/7) pukul 16.30 Wita. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, Pemprov NTB merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum. Almarhum merupakan sosok yang low profile, banyak senyum, senang bercanda dan terbuka serta berprinsip.

“Secara pribadi saya sangat kehilangan seorang sahabat yang sangat baik dan sangat setia. Banyak kolega, sahabat yang pasti merasa kehilangan dengan kepulangan almarhum yang kami nilai sangat menghargai makna sebuah persahabatan,” kata Sekda, Selasa (7/7) malam.

Sebagai sesama ASN, Sek-

da mengatakan mengenal almarhum secara intens sejak 27 tahun lalu. Ketika samasama ikut Diklat SEPADA Angkatan XV Tahun 1993.

Sekda juga pernah sama-sama mengikuti pendidikan Pascasarjana Magister Administrasi Publik ( MAP ) UGM Yogyakarta tahun 2000-2001.

“Bahkan kami sekamar di SKIP Yogyakarta,” tutur Gita.

Ia mengatakan di berbagai penugasan baik di Biro Ekonomi, Dinas PU, Inspektorat, Kepala TU Pimpinan, Kepala Biro Kerjasama, Kepala Biro Pemerintahan, Kasatpol PP dan terakhir sebagai Kepala Bakesbangpoldagri, kinerja almarhum sangat baik. Tidak banyak merepotkan pimpinan dan selalu mencari solusi masalah yang dihadapi.

“Pada saat sebagai Kasatpol PP, almarhum pernah mengemban amanah sebagai Ketua Pol PP se-Indonesia dan sukses menyelenggarakan pertemuan / rapat kerja nasional Pol PP yang dihadiri ribuan pejabat dan anggota Satpol PP se-Indonesia,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatik dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Aryadi, S.Sos., MH. Dalam hal ini, ujarnya Pemprov NTB mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya almarhum yang merupakan sosok pekerja keras tersebut.

“Beliau orang baik. Makanya all out terus di lapangan. Kemarin (Senin) masih ikut rapat penanganan Covid-19 sama

saya. Beliau sehat kok kemarin. Memang beliau punya riwayat penyakit sejak dulu waktu saya masih di Bagian Humas dan Protokol,” katanya.

Ketika dikonfirmasi Selasa (7/7) petang kemarin, Aryadi bersama pimpinan OPD lainnya melayat ke Rumah Sakit Siloam. Berdasarkan penuturan keluarga, almarhum masih bisa diajak ngobrol pada pukul 14.00 Wita.

Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Mataram pukul 16.30 Wita. Rencananya almarhum akan dimakamkan Rabu (8/7) di kampung halaman di Mantang Lombok Tengah. Dari Rumah Sakit Siloam, almarhum akan disemayamkan di rumah duka BTN Kekalik Jalan Dodokan 7 No. 4 Mataram. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si resmi mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat pengunduran diri diajukan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada 23 Juni 2020.

Kepala Bakesbangpoldagri NTB Tutup Usia

RADIO

(Suara NTB/satpolppntb)

PASANGKAN MASKER: Pemprov NTB intens melakukan sosialisasi penanganan Covid19, termasuk ke pasar-pasar. Tampak anggota Pol PP Pleton Perempuan turun ke pasar dan mengedukasi warga cara menggunakan masker yang benar, Selasa (7/7) kemarin.

Pelaku Usaha Tunggu Pengesahan Pergub Bela Produk Lokal Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemprov NTB untuk memaksimalkan pemberdayaan UKM/IKM lokal melalui penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) dinilai menjadi langkah yang tepat. Khususnya untuk melindungi dunia usaha lokal untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha dan Perajin Logam (Asppel) NTB, H. Zulkipli, menerangkan penyerapan hasil produksi UKM/IKM lokal melalui pergub tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika terealisasi. “Kami senang mendengar rencana (penyusunan Pergub) tersebut. Kalau tidak dilindungi regulasi, tentu produk lokal akan sulit bersaing,” ujarnya, Selasa (7/7).

Menurutnya, persaingan ketat saat ini masih mewarnai aktivitas produksi UKM/ IKM lokal dengan produkproduk dari luar daerah yang masuk ke NTB. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas guna meningkatkan daya

saing produk-produk di NTB. Dicontohkan seperti produk permesinan dari beberapa IKM yang telah diajukan untuk mengikuti test report di STIP NTB. Termasuk untuk pengurusan sertifikat SNI agar mesin-mesin hasil produksi IKM lokal tersebut dapat terserap di pasar yang lebih luas.

“Sayang programnya macet karena covid ini. Semoga nanti bisa jalan lagi,” ujarnya. Menurutnya, dengan mengutamakan penyerapan produk lokal melalui Pergub yang tengah disusun saat ini, geliat sektor usaha di NTB akan lebih meningkat lagi dan menghidupkan ekonomi lokal. Mengingat salah satu pendorong ekonomi sendiri adalah pengembangan UKM/IKM secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Assisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, menerangkan penyusunan Pergub tersebut akan mengatur dan menyiapakan peningkatan kapasitas UKM/IKM di NTB. Mulai dari pembenahan kelembagaan dengan pengurusan izin usaha, pen-

guatan dan standarisasi produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, serta kepastian pasar dengan penyerapan oleh pemerintah dan swasta. ‘’Dengan mengusung tema Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB, mau tidak mau seperti pasaran juga harus kita tetapkan. Misalnya produk UKM tersebut harus digunakan oleh instansi pemerintah, perhotelan atau retail modern di daerah kita,’’ ujar Ridwan.

Di sisi lain, berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia Perwakilan NTB penguatan ekonomi berbasis industri kecil terseut juga akan mengakomodir skema pembiayaan.

Nantinya, hal tersebut akan diatur juga secara spesifik dalam Pergub yang disusun.

Menurut Ridwan, penyusunan Pergub yang dilakukan merupakan langkah konkret dari Pmprov NTB untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan disusunnya Pergub, kedepan diharapkan ada peningkatan produksi dan kepastian pasar yang bisa diwujudkan. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 Juli 2020

Halaman 11

Instalasi Rawat Jalan RSUD NTB Terapkan Pemeriksaan Berlapis Mataram (Suara NTB) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB menerapkan screening atau pemeriksaan berlapis. Hal tersebut seperti dilakukan oleh Instalasi Rawat Jalan RSUD NTB, guna menekan potensi penularan virus corona (Covid-19) yang saat ini tengah menjadi momok bagi masyarakat.

Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD NTB, dr. I Gede Jayantika, menerangkan pemeriksaan kesehatan berlapis terutama dibutuhkan untuk melindungi baik pasien maupun petugas kesehatan sendiri.

Untuk itu, pihaknya menerapkan asesmen awal bagi setiap pengunjung yang memasuki area perawatan rumah sakit. ‘’Screening awal itu kita memisahkan pasien Covid-19.

Artinya kita sudah dari awal melakukan pengecekkan suhu tubuh di pos pemeriksaan, terus menanyakan riwayat kon-

tak, riwayat perjalanan, dan alasan datang ke rumah sakit. Sampai di poli, kita juga melakukan screening ulang untuk memastikan misalnya pasien tidak jujur pada saat kita melakukan screening awal tadi,” ujar Gede.

Dengan memberlakukan pemeriksaan berlapis tersebut pelayanan kesehatan di RSUD NTB juga diharapkan memberi kesiapan untuk penerapan kenormalan baru. Terutama untuk memastikan pengunjung, pasien, dan petugas tetap terhindar dari potensi penularan.

Diterangkan, selama pandemi Covid-19 pihaknya beberapa kali menemukan kasus dimana pasien tidak jujur ketika melewati asesmen awal. “Beberapa kali pernah terjadi itu. Karena itu kita lakukan screening ulang di masing-masing unit dan masing-masing poli,” jelasnya.

Menurut Gede dalam

melewati pemeriksaan awal pasien diharapkan mengedepankan kejujuran, terutama untuk keselamatan bersama.

Dengan begitu, petugas kesehatan dapat menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya dengan tepat jika ada pasien atau pengunjung yang menunjukkan gejala.

“Kalau ada paseien dengan gejala covid kita biasanya beri status ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan direkomendasikan untuk pemeriksaan penunjang seperti rontgen dan pemeriksaan lab lainnya,” ujar Gede. Dengan begitu, pasien yang masuk untuk perawatan umum di masing-masing poliklinik adalah pasien-pasien yang tidak terjangkit Covid-19.

Di sisi lain, protokol kesehatan juga menjadi bagian

Dari Hal. 1 Semua anak-anak wajib pakai masker, kalau enggak pakai enggak boleh buka took,’’tegas Rohmi.

Sembari mengecek keadaan pasar, Wagub yang juga didampingi Kepala Pasar Kebon Roek dengan tegas menyampaikan, bahwa setiap hari wajib dikontrol penggunaan masker di pasar. ‘’Semua orang sebenarnya sudah punya masker, jadi bikin aturan di depan, tanpa masker orang tidak boleh jualan. Orang tidak boleh masuk. Saya titip Kebon Roek ini karena potensi penyebaran di sini luar bi-

asa besar. Jangan bilang di sini ndak ada yang positif.

Enggak bisa kita lihat virus ini, yang terpenting adalah kita preventif pak,’’ pesan Wagub.

Pada kegiatan tersebut, Rohmi meminta kepada beberapa Kepala OPD yang mendampingi untuk mendukung kepala pasar juga bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk tetap mengecek sekeliling pasar setiap harinya.

Usai berkeliling di Pasar Kebon Roek, Wagub melanjutkan kunjungan ke Pasar Dasan Agung dan berakhir di Pasar Cemara. (r)

Petani Harus Kaya Dari Hal. 1 Menurut Ketua Umum HKTI yang juga Kepala Staf Kepresidenan RI ini, ada lima persoalan selama ini yang menghinggapi sektor pertanian. Pertama, persoalan lahan yang makin sempit. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya terjadi alih fungsi lahan hingga 120 ribu hektar. Sehingga satu-satunya solusi adalah intensifikasi lahan yang sudah ada. Tingkat kepemilikan lahan sekarang di Jawa katanya rata-rata 0,2 hektar. Itupun sudah kurang subur. Berbeda dengan Lombok yang dinilai masih banyak yang subur.

Persoalan kedua adalah kapital. Petani kekurangan modal bekerja. Terindikasi selalu utang saat bercocok tanam.

Petani tergantung pada pengijon. Yakni kepada pemberi utang dengan bunga tinggi. Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan bisa menjawab persoalan akses modal petani.

Persoalan ketiga, petani kurang menguasai teknologi pertanian. Diingatkan, budidaya pertanian ini harus

dibarengi dengan pemanfaatan teknologi. Dengan sentuhan teknologi, lahan pertanian di Lotim diharapkan bisa menghasilkan 14 ton perhektar. ‘’Petani harus yakin,’’ katanya mengingatkan.

Persoalan selanjutnya, petani melakukan aktivitas bercocok tanam tidak memiliki manajemen. Petani tidak terbiasa menghitung.

Dalam satu hektar berapa biaya yang sudah dihabiskan dalam satu musim tanam banyak yang tidak tahu. Semestinya semuanya dihitung sehingga pada musim berikutnya bisa dievaluasi. ‘’Biaya produksi rendah hasil banyak itu baru jagoan,’’ katanya.

Terakhir, persoalan pascapanen yang selalu dihadapi petani. Petani kesulitan menjual. Harga jual rendah. Agar hasil jual bagus, maka kuncinya jaga kualitas produksi.

Petani diharapkan bisa menata kehidupan dengan baik.

Meski di tengah pandemi, petani tidak perlu takut, cukup waspada saja. Petani juga harus tetap bekerja. (rus)

Adopsi Kearifan Lokal Dari Hal. 1 Fikri mengatakan, apabila keluarga pasien ingin menyaksikan proses pemandian jenazah, maka RSUD NTB akan memberikan kesempatan pihak keluarga. Begitu juga jika pasien ingin menyalatkan jenazah, juga akan diberikan kesempatan. ‘’Tadi malam, ada pasien meninggal yang ingin disalatkan di rumah. Oke ada perjanjian, asal jangan dibuka petinya, silakan dibawa, kami antarkan, salatkan,’’ katanya.

Penguburan jenazah juga bisa menggunakan peti atau tidak. ‘’Kami juga dalam SOP itu bisa menggunakan peti atau tanpa peti ketika masuk ke liang lahat. Tentunya ada jaga jarak di situ petugas yang menurunkan dengan menggunakan APD lengkap,’’ jelasnya.

Setelah jenazah dikuburkan, pihak keluarga juga bisa mendoakan di pemakaman. Dengan tetap menegakkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Tapi tetap jaga jarak, protokol Covid-19 harus dilaksanakan. Intinya ada kaidah-kaidah yang ditaati secara medis dengan menganut

kearifan lokal,’’ ujar Fikri.

Insiden pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, kata Firkri sebenarnya dicegah dengan membicarakannya antara doker atau petugas medis dengan pihak keluarga. ‘’Jangan sampai kesannya negatif. Kita tak ingin juga berbenturan dengan masyarakat. Masalahmasalah sosial yang muncul sekarang, kita duduk bareng diskusi. Untuk keamanan bersama,’’ katanya.

Fikri mengingatkan bahwa Covid-19 dapat menyerang siapa saja tak pandang bulu. Baik itu masyarakat umum maupun petugas kesehatan. Covid-19 sangat berbahaya bagi kelompok-kelompok rentan seperti balita, lansia dan masyarakat yang punya penyakit komorbid.

Ia menyebut ada 75 tenaga kesehatan di RSUD NTB yang terpapar Covid-19. Namun sekarang, dengan kedisiplinan yang ketat melakukan isolasi dan menerapkan protokol kesehatan, mereka sudah sembuh dan kembali bertugas. (nas)

Pemkot Mataram Bantah Tidak Serius Tangani Covid-19 Dari Hal. 1 Kritikan Wagub terhadap ketidakhadiran Pol PP dalam melakukan pengamanan maupun penindakan terhadap warga yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Menurut Kasat Pol PP, Bayu Pancapati bahwa pihaknya tidak melaksanakan pengamanan di lingkungan, pasar serta area publik lainnya berdasarkan hasil review Inspektorat menyatakan Kota Mataram menuju tahap tatanan baru. ‘’Pol PP mengikuti ara-

han Inspektorat sesuai hasil review,’’ jawab Bayu.

Aparat penegak Perda bekerja berdasarkan hasil review. Sama halnya dengan keinginan rumah sakit menambah ruang pasien baru tidak bisa direalisasikan. Rumah sakit juga tidak mungkin bekerja tanpa memiliki anggaran.

Bayu juga menambahkan bahwa Satpol PP Kota Mataram sedang dalam kondisi tidak bisa kemana-mana.

Sebab, anggaran operasional mereka tidak tersedia.(cem)

dengan penyemprotan disinfektan di area perawatan sebanyak dua kali sehari. “Kita lakukan pagi dan siang, sebelum dan setelah pelayanan selesai di area klinik masingmasing dan di ruang tunggu,” sambungnya.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan dengan ketat saat ini memang perlu menjadi perhatian bersama.

Mengingat pelayanan rumah sakit harus tetap beroperasi selama pandemi berlangsung dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus tetap dipenuhi.

Dicontohkan seperti 34 poliknlinik di Instalasi Rawat Jalan RSUD NTb yang tetap beroperasi selama pandemi berlangsung. Kendati demiki-

an, selama pandemi berlangsung jumlah pasien yang datang ke rumah sakit diakui mengalami penurunan sampai 50 persen. “Dulu rata-rata hampir 500-600 pasien per hari. Sekarang setengahnya.

Kunjungan kami per hari 265300, tapi sekarang pelayanan (lainnya) sudah mulai dibuka pelan-pelan,” ujar Gede.

Dengan penerapan protokol yang ketat dan pemeriksaan berlapis selama pandemi Covid-19, pihaknya berharap masyarakat tidak menunda mendapatkan pelayanan kesehatan. “Protokol kesehatan tetap kami upayakan semaksimal mungkin. Karena itu menjadi dasar bagaimana pelayanan kenormalan baru itu bisa berlangsung,” tandas Gede. (bay)

dr. I Gede Jayantika

Wagub Kecewa, Penanganan Covid-19 di Kota Mataram Dinilai Buruk Dari Hal. 1

Wagub NTB Turun ke Tiga Pasar Tradisional

penting dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terutama untuk kepatuhan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Diterangkan, untuk area pemeriksaan kesehatan Instalasi Rawat Jalan RSUD NTB telah membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan edaran dari masing-masing organisasi profesi spesialis.

Dengan begitu, pasien dan petugas kesehatan diharapkan dapat melaksanakan aktivitas pada jarak aman yang direkomendasikan.

“Di masing-masing poli kita buatkan sekat antara pasien dan petugas, minimal satu meter. Pasien juga wajib meakai masker,” jelas Gede.

Selain itu, pihaknya juga melakukan dekontaminasi

Wagub mengatakan, jika Kota Mataram bisa seperti kabupaten/kota yang lain.

Maka penanganan Covid-19 di NTB akan lebih mudah. Apalagi berdasarkan riset CSIS, NTB berada di kuadran I kategori kesehatan membaik dan ekonomi membaik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. ‘’Tapi kalau Mataram terusterusan begini, jangan heran kondisi kita akan jauh lebih buruk lagi. Karena pemburukanpemburukan di wabah Covid-19 itu berlangsung sangat cepat.

Kalau tidak dari sekarang kita semua sadar. Tapi Insya Allah kalau kita sama-sama pasti bisa,’’ ujarnya optimis.

Rohmi menegaskan, penegakan protokol kesehatan Covid19 tidak boleh lagi main-main.

Pemkot Mataram diminta menurunkan aparat Satpol PP dan OPD-OPD terkait ke pusat-pusat keramaian. Penerapan jaga jarak di pasar mungkin susah diterapkan. Tetapi paling tidak dengan menjaga kebersihan pasar, seluruh orang yang berdagang dan pembeli menggunakan masker

akan bisa menekan kasus Covid-19 di Kota Mataram. “Kalau itu dilakukan, saya sangat yakin kasus (Covid-19) di Mataram akan turun,” katanya.

Wagub mengatakan, penyebaran Covid-19 hanya bisa dilawan dengan kedisiplinan menegakkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan Covid-19 menjadi paung dari seluruh kegiatan di masa pandemi ini sampai ditemukannya vaksin.

Penanganan Covid di NTB secara provinsi bisa dapat dikatakan cukup baik. Kabupaten/ kota lain kecuali Kota Mataram kondisinya relatif aman. Karena ada yang sudah masuk zona hijau, kuning dan oranye.

Namun, Kota Mataram dan beberapa daerah di Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram kondisinya masih masuk zona merah. Ia mengatakan, Kota Mataram yang masuk zona merah belum ada perbaikan hingga sekarang. ‘’Ini yang betul-betul kita sayangkan. Jadi jangan heran kalau kemudian Lombok Timur bikin aturan orang Mataram, Lombok Barat ndak

boleh naik ke Sembalun. Itu salah satu cara mereka memproteksi dirinya. Jadi jangan heran, ibaratnya Mataram ini daerah yang paling ditakuti kabupaten lain,’’ katanya.

Pasalnya, hampir setiap hari ada kematian dan penambahan kasus baru pasien Covid-19. Jika Pemkot Mataram mengizinkan pusat perbelanjaan, toko, tempat ibadah dan tempat keramaian untuk beroperasi. Maka harus ada tanggung jawabnya. Dengan mengawal penegakan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat tersebut. ‘’Kerahkan anggota kita untuk meyakinkan bahwa toko yang kita kasih izinnya dibuka, mal kita kasih izinnya dibuka, pasar yang kita buka, rumah ibadah yang kita buka pakai protokol Covid-19,’’ tegasnya.

Dengan adanya penambahan kasus baru dan pasien meninggal hampir setiap hari, artinya penyebaran virus Corona di Kota Mataram cukup masif. Covid-19 sudah menular ke masyarakat yang masuk kelompok rentan seperti punya penyakit komorbid,

anak-anak dan lansia. Bahkan ada pasien yang berusia muda dan tak memiliki penyakit komorbid terpapar Covid-19 di Kota Mataram. ‘’Yang kami inginkan adalah sama persepsi kita menangani Covid ini. Jangan kemudian ada tokoh-tokoh entah dari rumah sakit, anggota DPR, yang membuat statemen yang kemudian meresahkan masyarakat,’’ tambahnya.

Wagub mengatakan, kasihan masyarakat jika mendapatkan statemen yang membuat rancu pemahamannya tentang Covid-19. Masyarakat harus diberikan edukasi yang benar tentang Covid-19.

“Ada yang bilang Covid bahaya, ada yang bilang Covid tak bahaya. Ini sesuatu yang sangat merugikan. Karena ndak main-main biaya menangani Covid ini. Belum lagi korbannya dari sisi ekonomi. Pekerjaan orang habis, orang tak bisa produktif,’’ tandasnya.

Jika kabupaten/kota lain bisa menekan kasus Covid-19 dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Semestinya, Kota Mataram juga bisa. Untuk itu,

Wagub meminta Pemkot Mataram lebih serius memberikan edukasi dan menegakkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Supaya NTB ini tidak rusak. Dalam arti, setiap hari ada kematian, setiap hari ada kasus dan tak main-main kasusnya. Kemarin 17 kasus dari Kota Mataram. Nggak mainmain. Kita mohon keseriusan Pemerintah Kota Mataram untuk betul-betul menangani pendisiplinan masyarakat ini dengan baik. Dan melakukan tracing masif, rapid masif di tempat yang banyak pasien positif,’’ pinta Wagub.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB hingga Senin ( 6/7). Dari total 1.391 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB, sebanyak 614 kasus di Kota Mataram. Dengan rincian 344 pasien sudah sembuh, 37 pasien meninggal dunia dan 233 masih dalam perawatan.

Selain itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) masih ada 183 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 26 orang dan Orang Tanpa Gejala (OTG) 156 orang. (nas)

Merawat Keterbukaan dengan SIPyandu, NTB Care dan Satu Data NTB Dari Hal. 1 Capain itu tentu karena tingginya komitmen keterbukaan dari pimpinan daerah, didukung penyediaan sistem informasi yang dapat menampung berbagai keluh kesah dan beragam problematika sosial ekonomi dan hukum yang diadukan masyarakat kepada Gubernur NTB, melaui Aplikasi “NTBCare”. Juga tersedia Sistem Informasi Posyandu (SIPyandu) yang digunakan untuk mencatat seluruh data/aktivitas dari Posyandu Keluarga yang ada di tiap-tiap desa/dusun. Sehingga dari rekapitulasi data-data tersebut maka pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan program senyatanya yang diperlukan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya.

Untuk mendukung integrasi dari program unggulan ini, Pemda NTB juga memiliki instrumen regulasi berupa Perda No. 3 Tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Tak hanya itu, Gubernur NTB dan jajarannya juga terus membuka ruang dialog dengan masyarakat tanpa sekat, baik komunikasi langsung maupun online, dengan membuka seluruh kanal komunikasi publik yang tersedia, termasuk lewat media sosial.

Satu Data NTB dapat diakses melalui portal: data.ntbprov.go.id. Di dalamnya telah tersaji 1.060 jenis data statisktik sektoral, ter-

diri dari data sektor ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur wilayah. Mulai dari datadata untuk perencanaan pembangunan daerah dan indikator statistik sektoral utama (KOR) hingga seluruh data yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab penguasaan oleh masing-masing OPD. Diakui memang, data statistik yang tersaji di ruang publik ini, belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pengguna data. Masih ada perbedaan data, baik antar OPD tingkat provinsi maupun antar provinsi dan kabupaten/ kota hingga desa/kelurahan dan dusun. Padahal jenis datanya hampir sama dan saling terkait. Misalnya saja soal data warga miskin, buruh migran penyandang masalah sosial, data tentang profil usaha BumDes, data soal luas lahan pertanian, data produksi pertanian, kawasan ternak, jumlah kunjungan wisata, rumah kumuh, warga miskin dll.

Masalah perbedaan data dan informasi ini sangat mungkin dan bisa saja terjadi.

Karena, pertama, adanya perbedaan metodelogi pengumpulan/ koleksi data atau meta data. Kedua, dipicu oleh belum adanya sinkronisasi data antar tingkatan pemerintahan maupun penetapan institusi penanggung jawab data, khususnya terkait dengan satu jenis data yang ditangani oleh berbagai institusi. Se-

lama ini cenderung masingmasing institusi menggunakan data versinya sendiri, padahal terkait dengan penanganan program yang sama. Misalnya masalah kemiskinan dan kesehatan.

Ketiga, belum tersedianya teknologi atau sistem informasi pengumpulan data yang terintegrasi hingga pada tingkatan pemerintahan terdepan.

Sehingga saat ini keberadaan data masih tersebar dan sulit didapatkan. Portal Satu Data NTB, belum terintegrasi atau terkoneksi dengan satu data kabupaten/kota.

Keempat, belum terjalin kerja sama kemitraan antara provinsi, kabupaten/kota dan desa/dusun. Padahal data terkait pelayanan sosial ekonomi dan infrastruktur dasar sebagian besar keberadaannya berada di bawah penguasaan Pemda Kabupaten/Kota dan desa/dusun.

Langkah Percepatan Salah satu semangat dari aksi Open Governmenent Partneship (OGP) di NTB ialah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong E–Government yang dimungkinkan karena adanya satu data untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan satu data adalah salah satu upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Ada tiga terobosan yang dilakukan untuk percepatan terwujudnya satu Data NTB, yakni : Pertama, telah dikembang-

kan sebuah Aplikasi yang disebut “Rudats” (rumah data statistik sektoral). Aplikasi ini berfungsi sebagai teknologi untuk mensikronisasikan data statistik sektoral dari kabupaten/kota ke portal Satu Data NTB. Di mana petugas pengelola data dari masing-masing daerah menginput data yang telah divalidasi ke Aplikasi Rudats yang terkoneksi dan terintegrasi ke Portal satu data NTB. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kepala BPS NTB. Kedua, pentingnya dibangun kerja sama untuk pelibatan aparat pemerintah desa/dusun sebagai garda terdepan dalam proses pengumpulan dan validasi data/informasi di tingkat desa/dusun.

Pelibatan ini penting, karena para pejabat inilah yang mengetahui secara konkrit data dan kondisi serta kebutuhan riil masyarakatnya.

Ketiga, mendorong terbentuknya forum data tingkat kabupaten/kota dan aktif melakukan pembinaan.

Keempat : memanfaatkan sistem informasi posyandu (SIPyandu) keluarga sebagai sarana pengumpulan data dan informasi langsung dari masyarakat yang melibatkan melibatkan masyarakat itu sendiri. Sehingga terwujud data yang betul-betul obyektif atau integritas data.

Hingga Juni 2020 ini, di NTB telah terbentuk 1.514 posyandu keluarga dari 7.286 unit posyandu yang tersebar diseluruh pelosok desa seNTB, didukung 26.000 orang

kader posyandu terlatih ditambah tenaga pendamping dari masing-masing desa.

Para kader dan pendamping desa inilah akan menginput data dan berbagai informasi dari desa dan dusun kedalam aplikasi SIPyandu, dan setelah proses validasi yang memadai, data-data tersebut terintegrasi dengan portal satu data NTB. Program unggulan revitalisasi Posyandu Keluarga, dihajatkan sebagai satu media efektif bagi masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sebab layanan di Posyandu Keluarga bukan hanya terkait dengan kesehatan ibu dan anak yang rutin setiap bulan dengan cakupan 5 program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare).

Tetapi juga ada integrasi program dari lintas sektor yaitu Posyandu Remaja, Posbindu, Posyandu Lansia, buruh migran, lingkungan dan BumDes terintegrasi Bank Sampah sehingga Posyandu Keluarga sekaligus menjadi wadah dalam membangkitkan ekonomi keluarga yang mandiri, penyuluhan kesehatan reproduksi dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Jika Posyandu Keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah dapat terselesaikan dan tidak sedikit pula warga dapat terlibat aktif dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Dan itulah hakekat dari open government. ( I Putu Gede Aryadi)

Gubernur Ingin Kantor Bank NTB Syariah Nyaman dan Menyenangkan bagi Semua Orang Dari Hal. 1 Jangan sampai Bank NTB Syariah hanya memiliki gedung megah, namun jadi tempat yang tak nyaman bagi karyawan. ‘’Karena itu, kami katakan.

Ciptakan suasana kantor yang nyaman dan menyenangkan. Penuh kekeluargaan. Sehingga produktivitas menjadi tinggi,’’ pesannya.

Komisaris dan direksi dituntut menciptakan hubungan kerja yang baik di internalnya.

Gubernur bercerita tentang kunjungan lapangannya ke petani lobster di Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Kepada nelayan yang ditemui, ia menanyakan kontribusi Bank NTB Syariah.

Dari informasi yang didapatkan dari nelayan, orang nomor satu di NTB ini meminta bank daerah ini lebih dekat dengan masyarakat, hingga ke lapisan paling bawah. Pelayanan perbankan menurutnya tidak mesti hanya di kantor.

Namun harus langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Jangan sampai mewahnya

kantor ‘’memenjarakan’’ temanteman (karyawan Bank NTB Syariah). Jangan sampai malas mendatangi masyarakat yang kemudian masyarakat lebih nyaman dengan bank subuh (rentenir). Karena bank subuh tanpa beban,’’ ujarnya.

Bank NTB Syariah tidak boleh kalah. Syariah jangan dijadikan hanya simbol. Tapi praktiknya jauh dari masyarakat.

Gubernur menginginkan mewahnya kantor pelayanan Bank NTB Syariah membuat masyarakat berbondong-bondong datang dan mendekat, seperti masyarakat dengan nyaman mendekat ke bank subuh.

Kemudian soal pelayanan.

Gubernur juga memberikan inspirasi bagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia yang bepergian ke Singapura, lebih nyaman naik pesawat Singapore Airline ketimbang maskapai nasional Indonesia.

Dicari apa penyebab Singapore Airlines lebih disukai oleh masyarakat Indonesia. Bukan pada baru atau tidak pesawatnya. Ternyata sumber maskapai nasional kalah adalah soal pelayanan pramugari Singapore Airlines yang lebih baik.

Setelah dilakukan penelitian, kunci pelayanan Singapore Airlines adalah keindahan senyum pramugarinya.

Sementara pelayanan maskapai nasional Indonesia terindikasi tidak bisa memberikan senyum terbaiknya. ‘’Sederhana, tapi setelah diteliti. Kenapa tidak bisa memberikan senyum sesungguhnya, karena mayoritas pramugari maskapai nasional kita berasal dari strata sosial menengah ke atas. Ketika pulang kerja sudah ada yang nyupirin, jemput, masakin, semua dilayani. Sehingga ketika ia melayani penumpang, ia tidak menjadi dirinya sendiri,’’ ujar gubernur.

Sehingga melayani orang dilakukan atas dasar tuntutan pekerjaan, bukan tuntutan dari hati. Pramugari Singpaore Airlines, kata gubernur jarang dilayani orang di rumahnya. Ia melayani sendiri seluruh kebutuhannya. Sehingga ketika memberikan pelayanan kepada orang lain, ia menjadi dirinya sendiri. ‘’Jangan sampai Bank NTB Syariah ini melayani orang susah. Karena diisi oleh orang-

orang yang menengah ke atas kehidupan sosialnya. Melayani orang miskin tidak bisa disuruh-suruh, kasi edaran. Oleh karena, sekali kali pikirkan merekrut pegawai pertimbangkan strata sosialnya. Jangan yang mampu saja,’’ ujarnya.

Karena itu, ia menginginkan pelayanan Bank NTB Syariah ramah bagi semua masyarakat NTB, tulus dari hati melayani. Dr. Zul juga tak terlalu berharap, Bank NTB Syariah bisnis oriented. Pelayanan terbaik hanya kepada orang-orang yang mampu. Sementara orang miskin yang memiliki utang bank, diteror sedemikian rupa. Gubernur tak menginginkan hal itu. ‘’Mungkin kinerja keuangan Bank NTB Syariah sedikit lebih rendah, kredit juga sedikit macet. Selama dapat memberikan manfaat bagi banyak orang tanpa terkecuali, itu tak masalah. Bank NTB Syariah tidak boleh berpikir hanya memberi kredit kepada nasabah dengan landasan analisa risikonya kecil,’’ pesannya. Karena itu, Bank NTB harus memberi pelayanan yang beda untuk masyarakat NTB khususnya.

Sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo menyebutkan, saat ini jumlah outlet layanan Bank NTB Syariah sebanyak 46 unit.

Outlet dibuat lebih modern, dan friendly bagi seluruh masyarakat. Terhadap harapan gubernur, H. Kukuh juga menyebut Bank NTB Syariah yang dulunya dikenal sebagai bank ASN, dua tahun setelah konversi ke syariah, portofolionya bergeser.

FLPP disalurkan cukup besar, demikian juga kredit kepada pelaku UMKM. Semua itu membuka cakrawala Bank NTB Syariah bukanlah bank hanya untuk ASN. Namun bagi semua masyarakat.

Salah satu program yang mulai dijalankan adalah penyediaan kredit bekerjasama dengan masjid. Tanpa agunan, dibayar enam bulan dan tanpa kelebihan (margin). Bank NTB Syariah menyediakan sebanyak Rp1 miliar kredit.

Per nasabah meminjam maksimal Rp1 juta “Ini adalah program untuk menjangkau lapisan masyarakat terendah. Dan sebagai upaya menekan keberadaan rentenir,’’ demikian H. Kukuh. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 8 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sinergi HKTI

Rp500 Miliar KUR untuk Petani NTB

Indah Megawati

H. Rumaksi

AKSES permodalan sejauh ini menjadi salah satu kendala bagi petani mengembangkan usaha pertaniannya. Pertani terasa kesulitan mengakses kredit di perbankan. Termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melihat fenomena tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) coba hadir memberikan solusi.

Secara simbolis, Selasa (7/ 7), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HKTI, Jenderal Purn. Dr. H. Moeldoko, SiP menyerahkan KUR tersebut kepada petani-petani Lotim.

Penyerahan disaksikan Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Sarana dan prasarana Kementerian Pertanian, Indah Megawati, Wakil Bupati Lotim yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI NTB, H. Rumaksi Sjamsuddin. Pihak perbankan selaku penyalur, BNI Cabang Mataram.

Penjelasan Direktur Pembiayaan Kementan, Indah Megawati, secara nasional kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020 Rp 190 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 50 triliun diperuntukkan untuk petani. Khusus petani NTB, kuota KUR Rp 1

PENYERAHAN KUR - Penyerahan KUR secara simbolis oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI NTB, H. Moeldoko disaksikan Ketua DPP HKTI NTB, H. Rumaksi Sjamsuddin, Direktur Pembiayaan Kementan RI, Indah Megawati, kepada petani di tembakau di Lotim, Selasa kemarin. triliun dan separuhnya, Rp 500 miliar untuk pertanian.

POSE BERSAMA - Pose bersama Ketua Umum DPN HKTI, H. Moeldoko bersama Dirjen Pembiayaan Indah Megawati dan Ketua DPP HKTI NTB, H. Rumaksi, pihak dari Bank BNI dan pihak perusahaan.

HADIR - Kasrem dan Dandim Lotim hadir bersama Kepala Dinas Pertanian NTB.

DAMPINGI - Wakil Bupati Lotim yang juga Ketua DPP HKTI NTB H. Rumaksi Sjamsuddin mendampingi Ketua Umum DPN HKTI H. Moeldoko saat acara sinergi penyaluran KUR Tani di Bagik Papan, Selasa kemarin.

Mengingat besarnya KUR untuk memajukan sektor pertanian tersebut, Dirjen Pembiayaan ini meminta para penyuluh untuk turut melakukan pengawalan. Petani diharapkan terus bersemangat.

Kementan mencoba membantu berikan modal mudah yang mudah bagi petani.

Bersama HKTI petani diajak bangkitkan semangat memajukan sektor pertanian. Diakui selama ini, upaya para petani memperoleh permodalan tidaklah mudah.

Menjawab hal itu, kata Indah, KUR yang diberikan kali ini dicoba dengan paket komplit.

KUR kali ini diharapkan tidak diberikan dalam bentuk uang.

Akan tetapi kepada para petani akan diberikan sarana dan prasarana produksi. Ada penjaminnya kalau terjadi gagal

Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima Telan Rp80 Miliar

(Suara NTB/Ist)

Desain masjid Agung yang akan menjadi Ikon Kabupaten Bima.

Bima (Suara NTB) – Mesjid Agung yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bima (Pemkab) di Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha atau yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Bima menelan anggaran Rp80 miliar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima H. M. Taufik, HAK, M.Si, Selasa (7/7). Kata dia, proses pembangunan mesjid Agung tersebut merupakan visi- misi Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Anggaran pembangunannya mencapai sekitar Rp80 miliar,” katanya.

Lebih lanjut Sekda mengatakan tahapan proses pembangunan mesjid Agung yang akan menjadi ikon Kabupaten Bima ini, berlangsung panjang. Bahkan pembangunannya telah direncanakan sejak tahun 2018 lalu. “Direncanakan sejak tahun 2018, namun baru direalisasikan tahun 2020 ini,” katanya.

Ia mengaku baru direalisasikan pembangunan tahun 2020 lantaran alotnya pembahasan dengan legislatif. Sebab ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan, salahsatunya masalah tanah. “Rencananya mesjid ini dibangun di atas lahan depan kantor Bupati, tapi tidak jadi karena nilai tanah

warga terlalu mahal,” ujarnya.

Kemudian barulah Tahun 2019, Pemkab Bima mendapatkan lahan di sebelah barat kantor Bupati yang saat ini mulai dibangunkan. Sebelumnya melakukan sayembara desaign bangun. “Pembangunan sudah mulai berjalan.

Kita harapkan berjalan sesuai dengan rencana,” katanya.

Sekda menegaskan dalam pembangunan masjid Agung tersebut, pihaknya didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. “Yang jelas tekhnik masalah pembangunan dan kebijakan anggaran saat ini sudah kita lakukan,” pungkasnya. (uki)

Daya Tahan Fisik Atlet Tarung Derajat Meningkat Mataram (Suara NTB) – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) program latihan mandiri mengungkapkan bahwa program latihan mandiri tidaklah buruk. Pasalnya, selain terdapat atlet yang kebugaran menurun, juga terdapat atlet yang kebugarannya meningkatkan. Di antara atlet yang kebugaran meningkat sebutnya adalah atlet dari cabang olahraga tarung derajat.

“Untuk pengukuran fisik atlet, kita menemukan sejumlah atlet yang kebugaran menurun. Dan sebaliknya ada juga atlet yang kebugaran meningkat, Misalnya atlet dari cabor tarung derajat kebugarannya meningkat,” ucap Anggota Monev KONI NTB, H. Hary Gunawan kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Menurut Hari, sebagian besar atlet program latihan mandiri yang kebugarannya meningkat adalah atlet yang latihannya didampingi oleh pelatih. Dimisalkannya atlet tarung derajat yang kegiatan latihannya di Dompu didampingi pelatih asal Dompu, Abdul Khair.

Selain dari cabor tarung derajat juga terdapat atlet dari cabor lain yang kebugarannya meningkat. Diakuinya atlet yang kebugaran meningkat rata-rata latihannya didampingi oleh pelatih.

Hal ini diungkapkan oleh Hari Gunawan menjelaskan terkait program latihan mandiri yang sudah berjalan lebih dari dua bulan.

Pernyataan Hari tersebut membuktikan bahwa program latihan mandiri tidak saja bertujuan untuk mempertahankan kondisi kebugaran fisik atlet, namun latihan mandiri ternyata juga dapat meningkatkan kebugaran fisik atlet bila atlet yang

menjalani latihan mandiri didampingi oleh pelatih.

Sebagaimana diketahui Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjelaskan bahwa program latihan mandiri digelar oleh KONI NTB dengan tujuan agar atlet dapat mempertahankan kebugaran fisik, bukan untuk meningkatkan daya tahan fisik. Hal ini dilakukan oleh KONI NTB agar atlet tetap bugar dalam menghadapi Pandemi Covid-19. (fan)

tanam atau gagal panen.

Menyambut hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI NTB yang juga wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi mengatakan Rp 500 miliar KUR ini akan coba dikawal bersama untuk pencairannya. Sejauh ini dinilai persyaratan pencairan KUR cukup susah.

Sudah banyak sebenarnya juga petani memiliki pinjaman sendiri di perbankan.

Hal ini jelas menjadi salah satu penghalang untuk petani bisa mengakses KUR. Sehingga, penyaluran KUR kali ini akan coba diberikan dengan cara berbeda.

Disebut, KUR untuk pengembangan bawang putih saja di wilayah Sembalun sudah tersalurkan sebesar Rp 8 miliar. Sekarang, Lombok

Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa coba akan turut disentuh HKTI. Penyaluran disebut sudah banyak ke petani bawang putih karena menjadi edisi perdana. Diyakinkan, tidak saja kepada petani yang akan diberikan, namun juga kepada peternak dan nelayan. Intinya, seluruh warga yang bekerja pada sektor pertanian siap akan diberikan KUR. Layanan akses permodalan KUR ini sangat mudah dan diyakini akan sangat menguntungkan petani. Suku bunga KUR, efektif hanya 6 persen pertahuin.

Tidak terkecuali KUR untuk petani tembakau tradisional. Petani tembakau rajangan. “Kalau petani tembakau virginia kan sudah ada mitranya dengan perusahaan,” demikian terangnya. (rus/*)