Edisi Sabtu 8 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 8 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 126 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

925 Peserta Daftar Ulang SKB

122 Pelamar CPNS Pemprov Pilih Ujian di Luar NTB Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat sebanyak 925 peserta melakukan pendaftaran ulang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 hingga Jumat (7/8) Pukul 11.00 Wita. Sebanyak 17 peserta SKB yang belum melakukan pendaftaran ulang.

Dari 925 peserta SKB yang sudah daftar ulang, sebanyak 803 orang memilih lokasi ujian di Kantor BKD NTB di Kota Mataram.

Artinya, sekitar 122 orang memilih lokasi ujian SKB di luar NTB.

SSCN CPNS Pemprov NTB, Danang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) siang.

Danang menyebutkan, dari 925 peserta SKB CPNS Pemprov NTB yang sudah melaku-

‘’Dari 942 peserta SKB, masih ada 17 orang yang belum daftar ulang. Yang belum daftar sebagian dari sini (NTB). Baru dihubungi, ada satu calon pelamar yang meninggal dunia,’’ ujar Admin

kan daftar ulang. Sebanyak 803 orang yang memilih lokasi ujian di NTB. Sedangkan sisanya, peserta memilih lokasi ujian SKB di luar daerah. ‘’Yang memilih tes SKB di NTB 803 orang. Sisanya di luar daerah,’’ katanya.

Ia mengatakan, peserta SKB CPNS Pemprov NTB yang memilih lokasi ujian di luar daerah ada yang berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi

NTB Usulkan Dana Penanganan Dampak Kekeringan Rp40 Miliar

dan Papua. Daftar ulang SKB CPNS 2019 ditutup pada Jumat (7/8) Pukul 24.00 Wita.

Ditanya mengenai nasib peserta SKB yang tidak melakukan daftar ulang, Danang mengatakan mereka tidak akan gugur. Tetapi lokasi ujian di Kantor BKD NTB. ‘’Kalau tidak mendaftar ulang sampai hari ini (kemarin, red) otomatis lokasi tesnya di sini. Misalnya, ada peserta

SKB dari Medan, tapi dia tak memilih lokasi. Maka lokasi ujiannya di Mataram. Di lokasi dia melamar,’’ terangnya.

Setelah daftar ulang ditutup, selanjutnya pada 8 Agustus, peserta sudah mulai mencetak kartu ujian. Pencetakan kartu ujian dapat dilakukan secara online. ‘’Kalau ada yang bingung, bisa ke BKD, kita layani juga untuk cetak kartu ujian,’’ tandasnya.

Badan Kepegawaian Negara

(BKN) menetapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 mulai digelar 1 September - 12 Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan surat Kepala BKN, Bima Haria Wibisana No. K 26-30/V 116-4/99 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah tanggal 27 Juli 2020.

Bersambung ke hal 11

SIRKUIT - Pembangunan Sirkuit Mandalika yang masuk kalender MotoGP 2021 sebagai Mandalika Grand Prix terus berproses.

Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengusulkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan dampak bencana kekeringan yang sudah melanda sembilan kabupaten/kota. Lewat usulan anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, diharapkan NTB mendapatkan dana siap pakai (DSP) untuk penyediaan air bersih bagi ratusan ribu masyarakat NTB yang terdampak kekeringan.

Kalau usulan kami (BPBD), supaya bisa tuntas Rp40 miliar. Tetapi bergantung kondisi keuangan negara. Kita berharap diberikan alokasi anggaran yang cukup,’’ ujar Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Ahmadi mengatakan usulan anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk droping air bersih menggunakan mobil tangki ke masyarakat terdampak. Kemudian pembuatan sumur bor, sumur gali dan lainnya. “Itu penanganan jangka pendek,” terangnya.

Bersambung ke hal 11

(balipost/ant)

Verifikasi Lahan Kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika Sudah Tuntas TO K O H Gerakan Melawan Rentenir

H.L.Syafi’i

Awan Hariono

Mataram (Suara NTB) Pembangunan Sirkuit MotoGP di kawasan KEK Mandalika kini bisa berjalan mulus tanpa hambatan sengketa lahan. Verifikasi lahan sudah selesai.

Klaim kepemilikan pribadi sudah teridentifikasi. Meski demikian, jalur gugatan perdata ke pengadilan masih terbuka. ‘’Tahapan identifikasi, verifikasi,

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia yang ke-7 tahun 2020.

H. Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

KEPALA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB diberikan kewenangan untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa pandemi Covid-19 ini untuk mencegah perkantoran menjadi klaster penyebaran Covid19. Kepala OPD dapat memberikan izin ASN yang bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) atau tidak.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

(Suara NTB/dok)

Cegah Klaster Perkantoran

Tanpa khawatir gangguan sengketa lahan.

Warga yang mengklaim lahan sejauh ini tidak mempunyai alas hak yang kuat. ‘’Jadi warga yang masih merasa memiliki atau yang mengklaim punya bukti kepemilikan silakan melalui jalur hukum. Gugatan perdata ke Pengadilan.

Nanti kita ikuti putusan pengadilan,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 11

NTB Jadi Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah Indonesia

PROGRAM Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) akan diluncurkan Rabu, 12 Agustus 2020 mendatang. Penetapan itu melalui rapat yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i, MM, Jumat (7/8) kemarin.

Hadir dalam rapat, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Kepala Biro Umum Setda NTB, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

dan sosialiasi sudah kita laksanakan.

Sekarang tinggal tahap land clearing (pembersihan lahan),’’ ujar Ketua Tim Percepatan Penanganan Lahan Kawasan KEK Mandalika AKBP Awan Hariono, ditemui Jumat (7/8) kemarin.

Wadirreskrimum Polda NTB ini menambahkan, pihak pemilik konsensi KEK Mandalika yakni ITDC kini bisa melanjutkan proses pembangunan sirkuit MotoGP.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat pembukaan event ISEF tahun 2020 yang saksikan secara virtual oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampi-

TUAN RUMAH - NTB terpilih sebagai tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Indonesia. Tampak Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI, Iwan Kurniawan pada pembukaan event ISEF tahun 2020 di Kantor BI Wilayah NTB, Jumat (7/8).

ngi Deputi Kepala Perwakilan BI, Iwan Kurniawan di Kantor BI wilayah NTB, Jumat (7/8). ‘’Provinsi NTB terpilih sebagai tuan rumah sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival ekonomi syariah Indonesia tahun 2020,’’ jelas Perry Penyelenggaran event ISEF kali ini mengangkat tema “ Spirit, Sinergi Dalam Membangun Negeri”.

Bersambung ke hal 11

Pulau Moyo yang Mendunia

Warganya Menikmati Listrik Hanya Malam Hari Saja Warga Desa Labuhan Haji, Kabupaten Sumbawa terlihat begitu bahagia saat melihat Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah tiba di desa mereka, Jumat (7/8).

Dengan ramah, masyarakat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa menyambut kehadiran gubernur yang didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Mahmud Abdulah. ‘’SILAKAN istirahat Pak Gubernur. Selamat datang kembali di Desa Labuhan Haji,’’sapa Sofyan, Kades Labuhan Haji, menyambut kehadiran gubernur sambil menyajikan kelapa muda segar.

Sambil duduk santai, Sofyan melaporkan bahwa yang hadir pada acara silaturahmi ini adalah

para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda tokoh wanita se Pulau Moyo. ‘’Alhamdulillah banyak yang hadir pak, ada marbot masjid juga,’’ ujar Kades sebagai pembuka dialog bersama masyarakat.

Keindahan alam Pulau Moyo ini membuat banyak orang datang untuk berlibur. Tapi, di pu-

lau ini, masih banyak lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Lahan-lahan potensial ini harus diinvestasikan untuk anak cucu kita ke depan. ‘’Investasi tersebut membuat roda perekonomian kita jalan. Tapi, saya tidak ingin anak cucu kita menjadi penonton di tempatnya sendiri,’’ ujar gubernur dalam berdilog dengan masyarakat setempat.

Lahan-lahan yang ada di Pulau Moyo ini menurut gubernur harus bermanfaat. Jangan sampai terus menerus dibiarkan kosong. Jika sudah ada pembangunan, roda perekonomian berjalan lancar. Tentu, masyarakat kita menjadi semakin sejahtera.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humssetdantb)

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat bersilaturahmi dengan warga di Pulau Moyo.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

Perketat Pengawasan Lingkungan SETELAH deklarasi menuju zona hijau penyebaran virus Corona, Kecamatan Cakranegara memantau pelaksanaan selama sepekan di sejumlah lokasi. Pengawasan diperketat terhadap 14 lingkungan yang masih zona merah.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan, Jumat (7/8) menyampaikan, deklarasi menuju Cakranegara zona hijau juga ikuti dengan komitmen pelaku usaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Yakni, dengan menyediakan tempat cuci tangan. Mewajibkan pengunjung mengenakan masker.

(Suara NTB/dok) Muhammad Erwan Pembatasan jumlah karyawan dan lainnya.

Kemudian, pihaknya mengawasi ketat 14 lingkungan yang masih zona merah penyebaran virus Corona. “Itu data 27 Juli. Tapi kita akan evaluasi lagi perkembangan kasus di kecamatan,” terangnya.

Pengawasan di lingkungan zona merah terutama terhadap kedisiplinan mengenakan masker. Lurah dibantu kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama serta para kader diminta turut mengawasi serta memperketat arus keluar masuk warga menuju lingkungan.

“Kita anjurkan orang sakit diam di rumah dan para lansia,” tambahnya.

Tantangan dihadapi di era menuju kehidupan baru atau new normal adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tidak mudah. Di satu sisi, kecamatan tidak bisa memberikan sanksi ke pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, Mataram sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perekonomian sehingga arus mobilitas masyarakat tinggi.

Pandemi Covid-10 diakui Erwan, mengganggu pelayanan Posyandu. Pelayanan tidak dilaksanakan karena minimnya alat pelindung diri yang dimiliki para kader. Erwan menambahkan, pengusaha yang melanggarn protokol kesehatan nanti akan diberikan teguran. Jika membandel akan direkomendasikan ke Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam hal ini Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, untuk menutup lokasi usaha mereka.

“Kalau yang tidak taat setelah diberikan teguran 1,2 dan 3. Masih juga membandel kita rekomendasikan ke tim gugus tugas untuk ditutup,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan, pengusaha di wilayah Cakranegara cukup taat. Tapi memang tempat cuci tangan disiapkan secara portable. Harapannya adalah pelaku usaha membuat tempat cuci tangan permanen, karena tempat cuci tangan menjadi kebutuhan selama masa pandemi. (cem)

Bangun Sistem Pemanfaatan ’’Wifi’’ PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia, menjadi peringatan bagi semua pihak untuk selalu siap dengan situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.

Karena terbukti, pandemi covid-19 berdampak sangat luas di berbagai sendi kehidupan. Salah satunya yang terpukul pandemi covid adalah sektor pendidikan. Para siswa terpaksa belajar dari ruma selama pandemi ini berlangsung.

Hampir enam bulan lamanya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, ditiadakan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. (Suara NTB/fit) Istiningsih, S.Ag., saat berHj. Istiningsih bicara mewakili Komisi IV dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Kominfo, Bappeda, MKKS dan K3S yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, bahwa ada keinginan dari masyarakat supaya sekolah dibuka.

Para orang tua, terutama ibu-ibu, lanjut Isti mengaku kewalahan sejak pemerintah menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau belajar secara daring (dalam jaringan). Meski belajar dari rumah ada sisi positifnya yakni melindungi para siswa dari kemungkinan penularan covid-19. Namun sisi negatirnya, kata dia, anak-anak menjadi lengket dengan gadget.

Meski ada dorongan dari orang tua agar sekolahsekolah segera dibuka, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini mengingatkan Pemkot Mataram agar bijak menyikapi keinginan masyarakat tersebut. Apalagi sudah ada penegasan dari pemerintah pusat yang dilanjutkan oleh aturan dari Pemprov NTB bahwa sekolah-sekolah yang berada di zona merah agar tidak boleh dibuka.

Seperti diketahui, sampai saat ini Kota Mataram masih menyandang status zona merah covid-19. Jumlah kasus tercatat terus bertambah. Oleh karena itu, kebijakan Pemkot Mataram melalui Dinas Kominfo yang memfasilitasi jaringan wifi gratis hingga tingkat lingkungan, disambut baik oleh komisi yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan ini. ‘’Saya sepakat wifinya sampai tingkat lingkungan. Karena kalau hanya sampai kelurahan saya rasa masih agak jauh jangkauannya dari masyarakat,’’ ucapnya. Pemasangan jaringan internet gratis hingga ke tingkat lingkungan, kata Isti, harus dibarengi dengan dibangunnya sistem yang baik agar pemanfaatannya lebih optimal. ‘’Jangan sampai anak-anak justru dating untuk main game atau memanfaatkan internet untuk hal-hal yang negatif,’’ katanya mengingatkan. Anggota dewan dari dapil Ampenan ini berpesan seyogiyanya Pemkot Mataram tidak hanya membeikan fasilitas wifi lalu dilepas begitu saja. ‘’Wifi ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Kita minta Dinas Pendidikan untuk mengatur zona belajar. Harus ada pembimbingan kepada siswa,’’ demikian Isti. (fit)

Halaman 2

Pemkot Siapkan Internet Gratis di Setiap Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana memasang internet atau wifi gratis di setiap lingkungan. Hal tersebut ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik yang harus menjalani proses belajar dari rumah (BDR) karena ditutupnya sekolahsekolah di Kota Mataram.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa, menerangkan langkah tersebut perlu diambil karena Mataram sampai saat ini masih menjadi zona merah penularan virus corona (Covid-19). Terutama agar proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana dibutuhkan.

“Ini sebagai respon dari persoalan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita terkait pembelajaran daring yang diber-

lakukan sekarang di berbagai entitas pendidikan. Pilihan untuk daring ini adalah pilihan yang rasional, dikaitkan dengan adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram tersebut, Jumat (7/8).

Diterangkan, pengadaan wifi gratis di masing-masing lingkungan tersebut akan dianggarkan melalui APBD Perubahan Kota Mataram. Jumlah anggaran yang dibutuhkan cukup besar,

yaitu mencapai Rp715 juta.

“Mudah-mudahan disetujui. Kemarin kita sudah bertemu dengan komisi 4 dan Ketua DPRD, Dewan Pendidikan, K3S segala macam membahas itu. Ada komitmen kuat dari stakeholder itu untuk menganggarkan kuota internet untuk semua lingkungan,” jelasnya.

Direncanakan, program ini akan mulai direalisasikan pada September mendatang. di 325 lingkungan di Kota Mataram.

Saat ini, program tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan legislatif. Karena pengadaan wifi gratis ini akan diberlakukan hingga empat bulan kedepan atau sampai akhir tahun.

“Kalau memang sudah komit, saya pikir pihak telkom yang kemarin hadir (mengikuti diskusi) di bulang September sudah bisa dipasang hotspot itu,” ujar Nyoman.

Menurutnya, masing-masing lingkungan akan diminta menyiapkan tempat khusus agar wifi gratis yang dipasang bisa diakses oleh semua pelajar di lingkungan tersebut. Untuk mengantisipasi penggunaan yang terlalu umum, akses wifi tersebut akan dilindungi dengan

password atau kata kunci.

Selain itu, pemanfaatan untuk mendukung proses belajar mengajar peserta didik di Kota Mataram ditekankan menjadi tujuan utama pemasangan fasilitas tersebut.

Untuk itu, akan dipilih seorang penanggungjawab untuk mengontrol penggunaan kuota internet yang diberikan.

“Ini memang bukan IndiHOme, tapi Wifi.id yang unlimited. Jadi tetap harus diawasi,” ujar Nyoman. Dengan begitu, penggunaan akses wifi di setiap lingkungan diharapkan tepat sasaran. Termasuk dalam penerapan protokol kesehatan bagi para pengguna di masing-masing posko yang akan disediakan. (bay)

Rekanan Luar Kerjakan Proyek Dikhawatirkan Timbulkan Masalah

(Suara NTB/cem)

SUNGAI UNUS - Bantaran Sungai Unus di Kelurahan Kekalik dipenuhi oleh bangunan lapak milik warga. Bangunan terbuat dari kayu itu digunakan sebagai tempat menyimpan bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Pemkot Mataram seringkali membongkar bangunan liar karena melanggar ketentuan sempadan sungai. Namun warga kembali mendirikan lapak setelah petugas penertiban berlalu.

Desk Pilkada Pantau Pemasangan APK Langgar Aturan Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada 2020 Kota Mataram mulai menyusun rencana pengawasan atribut kampanye dari masing-masing pasangan calon (palon).

Terutama untuk melihat kesesuaian pemasangan spanduk dan baliho yang belakangan mulai banyak menjamur di sudut-sudut kota.

Wakil Ketua Desk Pilkada 2020 Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menerangkan pemasangan atribut kampanye telah diatur dalam PKPU. Aturan yang diberlakukan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tidak diperkenankan di tempat-tempat pendidikan, fasilitas umum, tempattempat publik, dan lain-lain.

“Di pohon-pohon itu juga tidak boleh. Kalau dia memang menyalahi, mungkin nanti kami dengan Pol PP dan Dinas Perkim yang turun,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Mataram tersebut, Jumat (7/8).

Jika dalam proses pengawasan nanti ditemukan pemasangan atribut kampanye yang menyalahi aturan, pi-

haknya akan langsung mengambil tindakan. Salah satunya dengan mencabut atau menurunkan atribut kampanye tersebut.

Dicontohkan seperti pemasangan atribuk kampanye di pohon yang juga telah diatur dalam peraturan daerah. “Kalau dia dipohon sudah menyalahi. Kita tidak boleh memasang di pohon, jadi bisa dieksekusi langsung,” jelas Rudi.

Selain itu, untuk balihobaliho yang banyak terpasang di papan iklan disebutnya merupakan wewenang tim sukses dari masing-masing pasangan calon dan pihak penyedia. Namun pemasangan tersebut juga diharuskan mengikuti aturan terkait ukuran yang diberlakukan.

“Kalau yang berbayar urusan mereka dengan vendor, tapi baliho itu ada ukuran berapa kali berapanya. Nah, di sana yang biasanya banyak melebihi ukuran. Itu yang akan kita turunkan,” jelasnya. Saat ini, pihaknya tengah menyusun tim untuk mengecek alat peraga kampanye (APK) tersebut.

“Jadi Desk sudah terbentuk, tugasnya bukan hanya merekap hasil Pilkada. Melaikan kita koordinasi lintas sektor, dengan Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri,” sambungnya.

Di sisi lain, persiapan Pilkada 2020 Kota Mataram disebutnya sampai saat ini masih berjalan lancar. Terutama dengan selesainya pengurusan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk semua pihak.

Selain itu, Desk Pilkada Kota Mataram saat ini disebutnya tengah mempersiapkan proses verifikasi faktual (Verfak) untuk calon-calon independen. Proses tersebut akan dikonsentrasikan di masing-masing kantor kelurahan di 42 kelurahan.

“Di sana nanti dari Bawaslu usulnya betul-betul menjaga protokol kesehatan.

Camat juga kita minta tetap sampai jam 10 mungkin batasnya, jangan sampai nanti ada celah kita dianggap tidak memfasilitasi seperti lampunya dimatikan, seperti itu,” tandas Rudi. (bay)

Tak Kenakan Masker

Sanksi Denda Belum Bisa Diterapkan di Mataram Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan peraturan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. Meski demikian, aturan tersebut belum bisa diterapkan di Kota Mataram. Satuan Polisi Pamong Praja masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Jumat (7/8), belum mau memberikan komentar terkait pelaksanaan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pasalnya, petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) aturan tersebut belum diterima dari Pemprov NTB. “Belum bisa berkomentar karena masih rancangan dan juklak – juknisnya belum turun ke kota,” jawab Bayu.

Juklak – juknis ini menurutnya, jadi rujukan untuk bertindak. Rancangan draf peraturan daerah (perda) terhadap pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang disus-

(Suara NTB/dok)

Bayu Pancapati un Pemkot Mataram, juga memberikan kewenangan bagi aparat penegak Perda untuk menindak pelanggaran. Pol PP akan dibantu TNI dan Polri sebagai bagian dari tim gugus tugas.

Kata Bayu, apabila regulasi itu sudah disahkan, maka akan dilaksanakan. “Ya itu tadi. Kalau sudah ada kita pasti siap laksanakan,” terangnya.

Pengawasan protokol kesehatan dilaksanakan berdasarkan petunjuk Perda. Menurut-

nya, paling efektif adalah dengan melaksanakan patroli dan penindakan di tempat.

Dengan keterbatasan personel pengawasan dilaksanakan per zona secara acak. Penertiban maupun penindakan akan dibantu TNI dan Polri.

Warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker akan dikenakan denda Rp100 ribu, atau memilih sanksi sosial membersihkan kamar mandi di pasar.

Menurutnya, tidak bisa serta merta petugas melakukan penindakan. Pemerintah perlu mensosialisasikan minimal seminggu setelah regulasi ditetapkan.

“Karena bagaimanapun ini langsung penindakan,” timpalnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan di lapangan masih menunggu koordinasi dari Satpol PP NTB. Meminimalisir pelanggaran, ia mengingatkan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini menjadi ikhtiar bersama antara pemerintah dan masyarakat serta stakeholder lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah rekanan luar daerah memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram. Koordinasi setelah pekerjaan selesai dinilai sulit. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan masalah saat adanya pemeriksaan.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyayangkan perusahaan lokal tidak ikut dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Padahal, pemerintah berupaya mengakomodir rekanan lokal agar perputaran uang terjadi di NTB. Justru rekanan luar seperti dari Sulawasi Selatan dan Sumatera ikut sebagai peserta.

“Memang tender terbuka dan siapapun bisa ikut. Dan perusahaan manapun boleh mengajukan lelang. Kita sayangkan kenapa perusahaan lokal banyak tidak ikut,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Pengalaman tahun sebelumnya, saat pelaksanaan proyek dipastikan ada saja masalah, terutama setelah pekerjaan selesai. Terkadang pemilik proyek atau organisasi perangkat daerah (OPD) kesulitan komunikasi. Hal ini tidak saja terjadi pada rekanan dari luar NTB. “Perusahaan dari Bima saja sangat susah kita berkomunikasi setelah pekerjaan selesai,” katanya.

Rekanan luar daerah yang memenangkan lelang pada item paket pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan seperti jaring tongkol atau surface drift gill net milik Dinas Pertanian. Proyek dengan nilai pagu Rp350 juta dimenangkan oleh perusahaan yang berala-

mat di Jalan Bandang Nomor 58 Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Selain itu, pengadaan heart rate variability (HVR) test milik Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp390 juta dimenangkan oleh perusahaan yang beralamat di Jalan Mustamal Lubis No.10 Desa Lama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mahmuddin menambahkan, kelemahannya sistem online kelompok kerja pengadaan barang dan jasa tidak bisa menentukan pemenang tender. Karena, Pokja tidak bisa keluar atau mengelak dari aturan. Artinya, siapapun boleh jadi pemenang selama administrasi lengkap dan nilai penawaran terendah. Nantinya tim juga akan memverifikasi faktual dokumen sebelum tanda tangan kontrak.

Menurutnya, untuk barang memang kecil kemungkinan bermasalah. Karena, OPD mengecek spesifikasi kualitas barang. Hal ini tentu perlu diantisipasi karena pasti ada pemeriksaan dari auditor.

“Yang kita khawatirkan memang pekerjaan fisik. Kalau pengadaan barang tidak sama dengan pekerjaan fisik.

Tapi tentu antisipasi nanti ada pemeriksaan mau diklarfikasi,” katanya mengingatkan.

Kejaksaan sambung Mahmuddin, sebelumnya pernah mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa memaksimalkan perusahaan lokal, supaya ketika diklarifikasi mudah berkoordinasi. “Saya memang ingat Kejari saat itu Pak Ketut mengingatkan itu,” demikian kata Mahmuddin. (cem)

(Suara NTB/cem)

LAPANGAN SELAGALAS - Aset lapangan Selagalas adalah salah satu aset yang belum selesai status kepemilikannya.

Lahan ini diklaim menjadi milik Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram.

Kepemilikan Aset Loang Baloq akan Dipecah

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) tengah mencari solusi terhadap penyelesaian kepemilikan aset.

Penyelesaian difokuskan atas lahan seluas empat hektar di Tanjung Karang. Salah satu opsinya adalah memecah status alas hak atau kepemilikan aset lahan tersebut.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, rapat bersama Pemkab Lobar yang dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Mataram pekan kemarin, mencari solusi terbaik atas permasalahan aset. Tim baru fokus menyelesaikan aset rumah potong hewan (RPH) di Tanjung Karang seluas empat hektar.

Opsi yang condong dipilih ada memecah dua alas hak kepemilikan aset tersebut. “Nanti masing – masing ada sertifikat.

Ini opsi terbaik tanpa mengeluarkan biaya,” jelas Alwan.

Proses mediasi mengarah pada kesepakatan bersama. Pihaknya akan menyampaikan masalah tersebut ke Walikota Mataram. Pilihan dari tiga opsi itu tergantung dari kebijakan atau pertimbangan kepala daerah.

Alwan menjelaskan, secara administrasi lahan milik Pemkab Lobar yang berada di Mataram tidak masalah. Karena sebagian besar aset Pemkab Lobar memang di Mataram sebelum pisah. “Kan dulu sebelum pisah semua milik Lobar. Tapi sebagian diserahkan,” jelasnya.

Adapun aset RPH Loang Baloq diklaim milik perorangan dibuktikan dengan sertifikat. Alwan enggan menanggapi. Pihaknya fokus bagaimana memecah dokumen kepemilikan lahan itu. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) segera mengajukan syarat – syarat yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.

Pun timbul gugatan atas klaim kepemilikan lahan akan menjadi persoalan kedepan.

“Jangan pikirkan itu dulu.

Bagaimana tanah empat hektar itu dibagi dua dulu. Kalau gugatan urusan belakang,” timpalnya. Diketahui, aset bermasalah lainnya adalah Lapangan Malomba, Pusat Belanja di Pejanggik dan Lapangan Selagalas. Menurut Alwan, aset itu juga akan diselesaikan tapi secara bertahap. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Subsidi Calon PMI SUDAH hampir satu semester, pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) dihentikan. Persoalannya karena pandemi Covid-19. Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) khawatir, muncul persoalan sosial, jika pekerja-pekerja produktif NTB tak diberangkatkan ke luar negeri.

Angin segar dihembuskan oleh pemerintah, setelah dibukanya kembali penempatan pekerja Indonesia tertuang dalam Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebi(Suara NTB/dok) asaan Baru. Ada 14 negara H. Muhammadon yang menjadi tujuan penempatan PMI dengan menerapkan protokol Covid-19, diantaranya Aljazair, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, Zimbabwe.

Meski demikian, kata Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadon, negara yang menjadi dominan tujuan tenaga kerja NTB adalah Malaysia, sejauh ini belum terkonfirmasi dibuka. Komposisi penempatan tenaga kerja asal NTB di luar negeri, 80 persen ke Malaysia. “Sementara ini kita ndak tau kapan Malaysia dibuka. Belum ada keputusan resmi.

Tidak mungkin PMI kita kirim ke Malaysia,” ujarnya.

Yang paling berpeluang adalah Taiwan dan Hongkong.

Namun biaya yang harus disiapkan oleh calon PMI lebih mahal dibandingkan biaya ke Malaysia. Karena itu, Apjati meminta kepada pemerintah daerah untuk membantu subsidi calon-calon PMI yang akan berangkat ke negara – negara dimaksud. Subsidi dimaksudkan misalnya untuk biaya-biaya medical, biaya pelatihan di balai latihan kerja internasional.

Setelah dibukanya kembali 14 negara penempatan ini, H. Madon mengatakan, persiapan harus dilakukan. Proses sebelum pemberangkatan bisa berlangsung sampai tiga bulan. Sementara ini, diketahui karena kondisi Covid-19 ekonomi dunia sedang anjlok. “Jika tidak dikirim bekerja keluar negeri, risiko sosialnya ada, perampokan, pencurian, begal. Hal itu bisa terjadi kalau terlalu lama di rumah dengan penghasilan nihil,” ujarnya.

Untuk pengiriman ke Hongkong dan Taiwan, pemerintah akan memberlakukan pembiayaan PMI melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak lagi berlaku. Informasinya kebijakan ini akan diberlakukan pada awal tahun 2021 mendatang. Sementara mengharapkan perusahaan pengirim PMI, dalam situasi ini juga sama beratnya. Seluruh perusahaan telah tutup. Bahkan tak sedikit yang menjual asetnya untuk membiayai operasional kantor dan para karyawan.

“Walaupun tidak bekerja, karyawan tidak mungkin tidak diberikan gajinya, seberapa yang mampu perusahaan. Artinya, kalau perusahaan diharapkan memodali lagi proses pra pemberangkatkan sampai penempatan PMI, perusahaan sudah tidak punya modal,” ujarnya. Karena itu, Apjati sangat mengharapkan solusi dari pemerintah saat ini. agar tak terjadi penumpukan pengangguran di NTB. (bul)

Apindo Dorong Pemerintah Bergerak Cepat Mataram (Suara NTB) Pengusaha khawatir melihat pertumbuhan ekonomi yang minus karena pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah harus bergerak cepat melakukan sejumlah langkah agar tak masuk ke jurang resesi. Berdasarkan hasil olahan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, secara nasional pada triwulan II tahun 2020 ini ekonomi nasional tumbuh -4,19%.

Sementara pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memasukkan kategori tambang tumbuh menjadi 0,51 persen. Pertumbuhan ekonomi secara year on year (yoy) dibanding triwulan II tahun 2019 lalu, ekonomi NTB tumbuh -1,41% dan tumbuh -7,97% tanpa tambang. Sementara pertumbuhan nasional pada periode yang sama tumbuh -5,32%. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan, secara nasional pengusaha sudah khawatir. Kendati demikian, optimisme pengusaha tidak hilang.

“Apapun keadaannya, pengusaha harus optimis,” kata Wolini kepada Suara NTB, Jumat (7/8) kemarin. Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini di angka -5,32 persen. Masih lebih baik dibanding keadaan krisis moneter tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonomi anjlok sampai -13 persen.

“Kita masih mampulah mengejar, selama pemerintah tetap tidak tinggal diam. Pemerintah juga sudah berusaha kuat agar ekonomi kita membaik,” ujarnya.

Karena pandemi Covid-19 ini, seluruh dunia usaha merasakan dampaknya. Usaha yang paling parah merasakan dampak ini adalah usaha di sektor pariwisata. Jika sektor ini bergerak, kata Wolini, banyak usaha ikutan lainnya yang bisa terdorong pertumbuhannya.

Diantara yang diharapkan pengusaha adalah pertama, pemerintah menghidupkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Misalnya dengan memberikan stimulus keringanan bunga kredit, atau penambahan modal usaha tanpa agunan.

Kedua mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui proyekproyek pemerintah dengan skema padat karya. Sehingga pengangguran tidak mengalami penumpukan. Ketiga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktifitas.

Dalam hal ini, usaha yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus. Yaitu dengan kebijakan menerapkan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum. “Ini terobosan bagus untuk menekan penyebaran Covid-19. Dan masyarakat bisa merasa nyaman,” ujarnya. Keempat adalah tetap jemput bola kepada investor. Walaupun dalam keadaan seperti ini upaya tersebut tidak boleh lemah.

“Barangkali kita untung investor berdatangkan. Usaha untuk mendatangkan investor ini tidak boleh kendor. Yang tadi, untuk kebijakan jangka pendek, uang pemerintah harus secepat mungkin mengalir ke masyarakat agar ekonomi kita tidak minus di kwartal selanjutnya,” demikian Wolini.

Ia juga mengingatkan, tidak sepenuhnya ikhtiar diharapkan dari pemerintah. tiga komponen, pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus bergerak cepat saling mendukung secara berbarengan agar NTB khususnya, ke luar dari kemelut ekonomi i n i . (bul)

Ni Ketut Wolini

(Suara NTB/bul)

WISATA STROBERI - Sembalun mulai menggeliat. Pariwisatanya mulai menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun diramaikan wisatawan lokal.

Masyarakat setempat juga kreatif, stroberi sebagai salah satu komoditas hortikultura andalan petani juga dijadikan paket wisata memetik stroberi.

Nampak wisatawan lokal tengah memetik stroberi yang telah dipesan dengan paket wisata petik stroberi

Meningkat, Kiriman Uang dari Pekerja di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Pandemi covid-19 sepertinya tak mempengaruhi pendapatan mereka yang bekerja di luar negeri. Dilihat dari data remitansi sejumlah perbankan, nilai kiriman para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam satu semester tahun 2020 ini naik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu.

Data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, disadur dari sejumlah perbankan tercatat, remitansi selama enam bulan di 2020 ini jumlahnya 158 miliar. Senilai Rp89,7 miliar lebih terkirim ke Lombok Barat, Rp3,6 miliar lebih ke Lombok Tengah, Rp2 miliar ke Lombok Timur, Rp43,7 miliar ke Kabupaten Sumbawa, Rp18,3 miliar ke Kabupaten Bima dan 437,7 juta ke Kabupaten Dompu.

Kirimannya dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordan, Korea, Malaysia, Brunei, Filiphina, Hongkong, Jepang dan Singapura. Sementara pada se-

mester I tahun 2019 lalu, total kiriman dari luar negeri ke NTB dari PMI sebesar 107,5 miliar. Data ini diambil dari BRI Cabang Praya, BRI Cabang Selong, BRI Cabang Sumbawa, BRI Cabang Dompu dan BRI Cabang Bima.

BNI Cabang Mataram, BNI Cabang Sumbawa, dan BNI Cabang Bima. Serta BCA Cabang Mataram. Belum termasuk kiriman dari Kantor Pos dan lainnya.

“Kirimannya masih bagus.

Pekerja yang masih bekerja di sana (di luar negeri),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah melalui Kepala Bidang Pen-

empatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada tahun 2019 lalu, Tercatat remitansi yang masuk ke NTB pada triwulan I 2020 ini, dari Bank Indonesia sebanyak Rp76,6 lebi miliar dan Rp213,5 miliar lebih dari Pos. Kiriman melalui Bank Indonesia sebesar Rp76,6 miliar lebih ini, tersebar sebanyak 55,71 persen di Kota Mataram, 28,38 persen dari Kabupaten Sumbawa, 11,90 persen di Kabupaten Bima dan 1,40 persen di Lombok Timur serta 2,34 persen di Lombok Tengah. Sementara kiriman dari Kantor Pos, sebarannya terbanyak Lombok Timur

Astra Motor Tabur Promo Selama Bulan Kemerdekaan Mataram (Suara NTB) – Menyambut HUT kemerdekan Republik Indonesia yang ke 75, Astra Motor NTB bersama jaringan Dealernya memberikan promo spektakuler khusus selama Agustus 2020. Promo bertema “PAMER PAket MERdeka Honda” ini memberikan tawaran special untuk pembelian sepeda motor tipe – tipe tertentu. Program ini berlaku diseluruh wilayah NTB selama periode 01-31 Agustus 2020.

Promo PAMER memberikan DP hemat dan angsuran ringan. Seperti untuk pembelian Honda BeAT cukup bayar tanda jadi Rp2,8 jutaan atau angsuran Rp23ribu perhari. Scoopy cukup DP Rp3,2 jutaan atau angsuran hemat Rp28ribu perhari. Untuk Honda Vario 150 cukup bayar DP Rp4 jutaan atau angsuran Rp33ribuan perhari.

Dan Honda PCX 150 cukup bayar tanda jadi Rp5 jutaan atau angsuran hemat Rp38 ribuan perhari.

Marketing Sub Dept Head Astra Motor NTB, Kresna Murti Dewanto mengatakan, special promo ini diberikan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 75. Astra Motor NTB tetap konsisten untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen setianya. Jangan khawatir, setiap dealer resmi Honda selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Nikmati promo PAMER dari Honda khusus untuk beberapa tipe sepeda motor Honda pilihan terlaris konsumen.

Kemudahan ini kami berikan dalam rangka memeriahkan hari jadi RI yang ke 75. Kunjungi showroom dealer Honda kesayangan anda dan nikmati beragam layanan unggulan

(Suara NTB/ist)

Bertabur promo HUT Kemerdekaan dari Honda Astra Motor NTB kami,” ujar Kresna.

Atau bagi konsumen yang sedang berjalan-jalan menikmati waktu weekend bersama keluarga, kunjungi juga pameran Honda yang terdapat dibeberapa lokasi seperti di Epicentrum Mall lt.LG, Mataram Mall lt. 1 dan supermarket Rubby Mataram.

Sebagai Market leader penjualan sepeda motor di wilayah NTB, Astra Motor NTB berharap promo ini semakin memanjakan kon-

sumen loyal Honda serta tetap menjadikan sepeda motor Honda sebagai merek kepercayaan nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia.

“Tunggu apalagi segera manfaatkan promo menarik ini.

Untuk informasi lebih lanjut segera kunjungi Dealer Honda kesayanganmu atau kunjungi akun instagram kami @mayohondantb dan Hotline Honda NTB di nomor WhatsApp 081 917 90 8000,” demikian Kresna. (bul)

(24,12 persen), Lombok Ten- baik dibukanya kembali pengah 23,59 persen). Sumbawa empatan PMI ke 14 negara di (12,84 persen), Lombok Barat masa kenormalan baru Pandemi Covid(10,77 persen), Sumbawa Bar19 ini. at (10,18 persen), Mataram (bul) (8,22 persen), Bima (3,55 persen), Dompu (3,09 persen) dan Lombok Utara (2,47 persen) serta Kota Bima 1,17 persen). dan total keseluruhan kiriman dari pekerja NTB diluar negeri selama tahun 2019 sebesar Rp1,22 triliun. NTB juga pernah mencatat kiriman PMI sebesar Rp1,7 triliun tahun sebelumnya.

Mengingat besarnya kontribusi para PMI ini, Abdul H a d i mengatakan sangat menyambut T. Wismaningsih Drajadiah

Revisi Perda agar NTB Dapat Retribusi dari Pengiriman BBL Mataram (Suara NTB) Agar Provinsi NTB mendapatkan pemasukan langsung dari rantai pengiriman benih lobster, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi harus direvisi. Hal ini menjawab dorongan sejumlah pihak agar Pemprov NTB mendapatkan manfaat ekonomis secara langsung yang lebih besar dari tata kelola lobster.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Indonesia, perusahaan-perusahaan yang telah diberikan izin untuk melakukan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) langsung mengeksekusinya.

Setiap hari, berdasarkan keterangan dari Balai Karantika Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, sehari ada tiga perusahaan yang mengirim BBL. Satu perusahaan sekali kirim bisa mencapai 20.000 ekor.

Provinsi NTB belum terlihat mendapatkan apa-apa. Ir. Sasi Rustandi, M.Si, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengatakan, tidak serta merta pemerintah provinsi menarik retribusi dari setiap pengiriman benih lobster. Harus ada payung hukum bila pemerintah provinsi yang melakukan.

Sementara, dalam Perda yang mengatur tentang retribusi, pengelolaan benih lobster tidak tercantum didalamnya. “Kalau mau ada retribusi, ya harus revisi Perda nomor 5 tentang retribusi daerah. Sementara ini pemprov belum dapat apa-apa,” kata Sasi kepada Suara NTB, Jumat (7/8) kemarin. Pemprov NTB saat ini sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Permen KP No 12 Tahun 2020. Yang diatur secara umum adalah tata cara penglelolaan, menatur budidaya, penangkapan lobster, dan diatur tentang perdagangannya.

(Suara NTB/bul)

Sasi Rustandi Tentang pembinaan dan pengawasannya. Semua diatur secara detail. Dinas Kelautan dan Perikanan masih menjajaki di mana saja ruang-ruang yang boleh dimasuki untuk menarik retribusi. Harus dilakukan kajian secara komprehensif melibatkan seluruh stakeholders terkait. Sasi menambahkan, semenetara kemanfaatan secara ekonomis yang diharapkan adalah skala nasional. Misalnya, setiap ekspor benih lobster, pengusaha diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan negara yang diterima oleh pusat ini, selanjutnya akan dibagi ke daerah –daerah yang menjadi sumber benih lobster. Bisa saja, kata Sasi manfaat yang akan diturunkan pusat ke daerah adalah bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana budidaya. “Kita tidak diberikan dalam bentuk uang langsung, tapi kita sebagai daerah penghasil bisa saja diberikan bantuan sarana dan prasana produksi. Ada dalam bentuk penerapan kuota, atau dikonvensasasi dari bentuk kebijakan lainnya. Sementara ini, itu yang kita harapkan,” demikian Sasi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

Halaman 4

LEMBAR menjadi pintu gerbang objek vital, seperti pelabuhan penumpang dan barang. Kawasan ini juga menjadi pintu masuk kapal pesiar dari berbagai negara. Hanya saja, kawasan ini belum dipersiapkan secara maksimal oleh Pemda. Kawasan ini belum maksimal ditata, baik itu kawasan wisata dan penyiapan fasilitas pendukung dan sarana dasarnya.

Baiq Nurjani Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Daerah Pemilihan Lembar - Sekotong, Baiq Nurjani mengatakan, pemda seharusnya memaksimalkan penataan kawasan Lembar, seperti sarana prasarana pendukung, penataan kawasan wisata dan pendukung lainnya.

“Pemda harus maksimal menata kawasan Lembar karena sebagai pintu masuk kapal pesiar, kawasan wisata,” saran anggota Komisi II ini, Jumat (7/8).

Sekarang ini, tambahnya, Lembar menjadi sentra perekonomian. Apalagi adanya objek vital seperti pelabuhan dan kapal pesiar. Terlebih, ada MotoGP yang akan digelar tahun 2021 di Lombok, penataan Lembar dan kawasan wisata di Lobar harus disiapkan dari sekarang. “Dari segi penginapan dan suvenir, itu harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Terkait pembangunan jembatan kawasan wisata Cemara rencananya akan dilakukan tahun depan. Hal ini menjadi usulannya ke pemda. Pihaknya akan berupaya menangani bertahap persoalan di daerah itu salah satunya dengan mengalokasikan program pokok pikiran (pokir) tahun 2021 untuk pemasangan PJU. Pihaknya sudah berembuk dengan desa untuk program ini, hanya saja penerimaan desa kurang bagus.

PJU ini, dikeluhkan warga, karena kondisi jalan di daerah itu gelap. Selain itu pihaknya akan berupaya memajukan kesenian daerah setempat.

Selain penataan kawasan, pihaknya juga sudah merealisasikan bantuan berupa roda tiga sebanyak enam unit ditambah lagi alat dan perlengkapan banjar, seperti mesin alat memasak, mesin parut dan lain-lain. Beberapa hal ini menjadi usulan yang dibutuhkan warga sehingga pihaknya berupaya memfasiliasi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H Saepul Ahkam mengatakan pemda terus mempersiapkan kawasan Lembar. Beberapa hal menjadi acuannya, seperti master plan tidak boleh hanya membicarakan masalah fisik, namun juga soal sosial, ekonomi. Sehingga setiap infrastruktur yang dibangun memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, bagaimana memberikan daya dukung penguatan terhadap destinasi. Ketiga yang paling pokok terkait ketersediaan lahan jangan sampai bermasalah. “Tiga hal ini dulu dikaji,” imbuh dia. (her)

(Suara NTB/ist)

Penataan Belum Maksimal

Produksi Tembakau 2020 Merosot Selong (Suara NTB) Produksi tembakau virginia Lombok di Lombok Timur (Lotim) musim tanam 2020 ditaksir akan merosot tajam.

Penyebabnya selain karena Corona Virus Disease (Covid19), petani tembakau di Lotim ini banyak yang tidak berani tanam. Alasannya, hasil panen 2019 lalu banyak yang tidak terserap.

“Petani mulai melek,” ungkap Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, Lalu Sahabudin, Jumat (7/8).

Pihaknya memprediksi, musim tanam kali ini maksimal 18 ribu ton saja. Dibandingkan tahun lalu, produksi tahun 2020 ini turun drastis. Menurut Lalu Sahabudin, tahun 2020 ini ada pembelajaran.

APTI ingin melihat pertembakauan di Lombok makin bagus. Terpuruknya si emas hijau ini belakangan ini, karena aturan yang mengikatnya kurang bagus. Berbeda dengan di luar daerah yang dinilai aturan mainnya cukup bagus, sehingga semua produksi petani terbeli semua. Petani juga betul-betul dilindungi dengan harga yang stabil dan bahkan terus meningkat.

Tidak seperti di Lombok, kerap terjadi lonjakan tapi lonjakan harga yang tidak beraturan dan menilai ada unsur permainan para elite dalam bisnis pertembakauan.

Harapannya, peraturan daerah (Perda) Provinsi NTB ini bisa memperketat aturan main tentang pertembakauan.

Tidak ada lagi petani swadaya. Semua petani diharapkan masuk menjadi petani mitra, sehingga jelas pasar produksi tembakaunya.

Perbaikan tata kelola pertembakauan tidak saja berpihak kepada petani, tapi juga bagi perusahaan mitra, sehingga bisnis tembakau virginia di Lombok ini bisa berjalan dengan lancar. Jika ada pelanggaran aturan main, maka harus tegas pula sanksinya. Sanksinya bagi perusahaan bisa diputus izin pembeliannya. “Ini semua sudah kita usulkan ke Gubernur, Bupati dan para pimpinan DPRD,” ucapnya.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, H. Masri sebelumnya juga menyebut tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Rencana pembelian dari 11 perusahaan yang sudah daftar pembelian di Lotim ini sebanyak 23 ribu ton. Jumlah ini lebih kecil dari data perusahaan pembeli tahun lalu sebanyak 18 ton dan dengan capaian pembelian sebesar 28 ribu ton. (rus)

(Suara NTB/rus)

TEMBAKAU - Tembakau virginia di Lotim sudah mulai panen.

Namun, produksi tembakau tahun ini diprediksi merosot.

Sensus Penduduk ’’Online’’ Lampaui Target

Loteng Diganjar Penghargaan oleh BPS RI Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, berkat keberhasilannya dalam sensus penduduk secara online tahun 2020. Di mana respons rate (respon rata-rata) pada sensus penduduk secara online jauh di atas target yang diberikan, mencapai 119,45 persen.

Dari target 16 persen dari total jumlah penduduk yang harus disensus di Loteng. Penghargaan diserahkan Kepala BPS Loteng, Syamsudin kepada Bupati Loteng H. M. Suhaili FT di Pendopo Bupati Loteng, Jumat (7/8).

“Penghargaan ini bukan sukses pemerintah daerah semata. Tapi sukses masyarakat Loteng tengah secara luas,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT usai menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini, ujarnya, menandakan kalau suksesnya sebuah pemerintahan, tidak akan bisa lepas tanpa andil masyarakat di daerah ini.

Secara khusus, bupati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

masyarakat Loteng, khususnya yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan gelaran sensus penduduk secara online, sehingga Loteng bisa meraih hasil yang maksimal. “Kami hanya menerima. Tapi penghargaan ini untuk masyarakat Loteng,” terangnya.

Ia pun berharap ke depan, partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah bisa semakin tinggi.

Karena peran serta aktif masyarakat sangat menentukan sukses tidaknya program pemerintah. Tidak akan ada artinya, program pemerintah jika tidak didukung oleh masyarakat secara umum.

Sementara itu, Kepala BPS Loteng, Syamsudin menerangkan, di NTB capaian sensus penduduk secara online Loteng merupakan yang tertinggi dengan capaian lebih dari 72 ribu kepala keluarga (KK) atau persentase capaian sebesar 119,47 persen. “Dari sisi persentase memang capaian Loteng masih kalah dari Kabupaten Sumbawa. Tapi kalau dari sisi jumlah riilnya, Loteng yang tertinggi capaian sensus

secara online-nya,” sebutnya.

Ia mengatakan, jumlah KK yang merespon untuk melakukan sensus penduduk secara online di Loteng tersebut jauh lebih banyak, 77.345 KK. Namun yang dinyatakan clear datanya sebanyak 72.944 KK. Sisanya ada yang tidak menyelesaikan proses sensus online dan ada juga yang data KK-nya dinyatakan error oleh sistem, sebanyak 776 KK. Dari jumlah KK yang dinyatakan clear datanya tersebut, jumlah penduduk yang tersensus sebanyak 259.857 jiwa. Sedangkan data penduduk yang dinyatakan error sebanyak 2.942 jiwa. Dari total 277.115 jiwa yang merespon secara online.

Jika melihat per kecamatan, ujarnya, capaian tertinggi diraih oleh Kecamatan Pujut sebesar 12,99 persen. Diikuti kemudian Kecamatan Kopang serta Praya dengan capaian masing-masing 12,19 dan 12,08 persen. Selanjutnya Kecamatan Janapria, 11,71 persen dan Pringgarata 11,30 persen.

Terhadap penduduk atau KK yang belum melakukan sensus

secara offline digelaran selama satu bulan di bulan September mendatang,” tegasnya seraya menambahkan semula sensus secara offline direncanakan digelar pada bulan Juni dan Juli kemarin. Tetapi karena tengah ada pandemi Covid-19, akhirnya ditunda sampai bulan September. (kir/*)

Loteng Siap Jalankan Sanksi Denda Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal merevisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait Penanganan Covid-19 yang baru disahkan, menyusul disahkannya Perda Provinsi NTB tentang Penanganan Covid-19. Di mana salah satu poinnya mengatur terkait pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, usai menerima penghargaan dari BPS RI, Jumat (7/8).

Ia mengatakan, revisi perbup dimungkinkan dilakukan, karena saat disusun Perda NTB terkait penanganan Covid-19 belum disahkan, sehingga belum bisa menjadi acuan pembuat regulasi di tingkat kabupaten/kota.

“Tapi sekarang perda provinsi sudah disahkan. Jadi regulasi kita juga ikut menyesuaikan, jika itu menyangkut permasalahan yang sama.

Karena bagaimanapun juga, Loteng merupakan bagian dari NTB,” terangnya, seraya menambahkan, dalam pembuatan regulasi di daerah harus mengacu pada aturan di atasnya atau yang lebih tinggi.

Termasuk soal pengenaan

sanksi denda yang diatur dalam perda provinsi, juga harus diakomodir dalam perbup nantinya. Karena sebelumnya di perbup yang dikeluarkan oleh Pemkab Loteng tersebut, tidak mengatur soal sanksi denda, tapi sanksi sosial saja. “Intinya kalau perda provinsi mengenakan sanksi denda, maka kita juga akan mengenakan sanksi yang sama,” ujar Suhaili.

Namun demikian ia menegaskan, pengenaan sanksi denda tersebut harus dimaknai secara positif. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mendorong kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol Covid-19 di kehidupan seharihari, terutama soal penggunaan masker. Khususnya ketika berkegiatan di luar rumah.

Bahwa sanksi denda bagi yang tidak mengenakan masker atau melanggar protokol Covid-19, bukan untuk memberatkan masyarakat.

Tapi lebih untuk mendidik dan mendisiplinkan masyarakat, karena selama ini, disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19 masih

jauh dari yang diharapkan. Di satu sisi, kekurang disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol Covid-19 berdampak besar dengan terus bertambahnya kasus Covid19 di daerah ini.

Diakuinya, setiap kebijakan pasti ada pro kontranya.

Tapi bagaimanapun semua ini dilakukan pemerintah demi kebaikan bersama dan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja. “Pasti ada pro kontra. Tapi mari kita berpikir, ini demi kebaikan kita bersama. Pemerintah tentu tidak akan mau memberatkan masyarakatnya. Asalkan masyarakat bisa disiplin,” terangnya. (kir)

Belum Diberlakukan, Penerapan Denda Tak Pakai Masker

(Suara NTB/ist)

BUKIT PERGASINGAN - Inilah Bukit Pergasingan yang sedang dinikmati keindahannya oleh wisatawan. Buntut dari kejadian di Savana Propok, pendakian ke Bukit Pergasingan mengharuskan barang bawaan pendaki dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Barang Bawaan Pendaki ke Bukit Pergasingan akan Diperiksa Selong (Suara NTB) Beredarnya video dugem wisatawan di Bukit Kondo Savana Propok akhir pekan lalu berbuntut panjang. Selain dilakukan penutupan sementara pendakian ke lokasi tersebut.

Kejadian yang cukup menciderai dunia pariwisata berimbas pada pendakian ke destinasi wisata lainnya. Seperti halnya pendakian ke Bukit Pergasingan, Sembalun. Barang bawaan dari pendaki terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan barang bawaan bagi para pendaki ke Bukit Pergasingan ini rencananya akan mulai diterapkan, Sabtu (8/8) ini di loket jaga

sebelum melakukan pendakian. Barang-barang yang dianggap dapat memberikan efek buruk bagi pemilik barang dan pendaki lainnya akan disita oleh pengelola.

“Kebijakan ini kami terapkan selaku pengelola dengan belajar dari kasus joget di destinasi wisata di Savana Propok,” terang Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Royal Sembahulun, Kamis (6/8).

Disebutkannya, beberapa barang bawaan pendaki yang akan dilakukan penyitaan berupa parang, minuman keras, narkoba, alat kontrasepsi, dan salon musik, termasuk gitar dan alat musik

lainnya. Di samping itu, para pendaki diwajibkan membawa dan memakai masker dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid19 di tempat wisata.

Bagi pendaki yang tidak bersedia untuk diperiksa barang bawaannya, tidak diizinkan untuk melakukan pendakian. Untuk itu, ia meminta kepada para pendaki untuk mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pengelola dan saling menghargai untuk kebaikan bersama. “Pemeriksaan akan kita mulai tanggal 8 Agustus besok (hari ini, red),” terangnya. (yon)

Sebagian Warga Enggan Direlokasi ke Luar Kampung Camat Batulayar Syahrudin mengatakan sejak lama pihaknya sudah ditugaskan oleh bupati untuk membahas soal reloksi warga. Hasil pembahasan dengan desa dan warga, bahwa mereka tidak mau direlokasi keluar dari kampung itu. “Mau mereka direlokasi tapi tetap di daerah itu, mereka tidak mau kalau keluar kampung itu,” terangnya, Jumat (7/8).

Pihaknya pun sudah memiliki strategi yang dilakukan dalam mencari solusi relokasi ini. Salah satunya pihaknya sudah mencari lahan untuk re-

secara online, maka BPS nantinya akan turun melakukan sensus secara offline dengan turun langsung ke masyarakat sasaran selama satu bulan penuh di bulan September mendatang.

Termasuk KK yang datanya dinyatakan error pada saat sensus secara online.

“Untuk sensus penduduk

Perbup Direvisi

Penataan Kawasan ’’Bike Park’’ Internasional Giri Menang (Suara NTB) Sebagian warga di bantaran sungai menuju kawasan Bike Park (Taman Bersepeda) Meninting Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobrsa) masih enggan direlokasi. Mereka mau direlokasi dengan catatan tetap di daerah itu dan mereka tidak mau kalau direlokasi ke luar daerah tersebut.

Pihak Pemda dan kecamatan pun sudah mempersiapkan langkah untuk relokasi warga, salah satunya mencari lahan di sekitar kampung sebagai tempat relokasi rumah warga.

(Suara NTB/kir)

TERIMA - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT (kanan) menerima penghargaan dari BPS RI yang diserahkan Kepala BPS Loteng, Syamsudin, di Pendopo Bupati Loteng, Jumat (7/8).

lokasi mereka. Pihaknya pun sudah melaporkan hal ini ke Bupati, bahwa ada lahan warga seluas 80 are dan 15-20 are di sekitar daerah itu yang bisa menjadi pilihan dibeli pemda untuk ditukar dengan lahan perkampungan warga.

Setelah selesai masalah lahan ini, barulah pihaknya membahas relokasi dengan warga. Kampung yang direlokasi ini nantinya, ditata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar jangan sampai kawasan kampung ini nantinya kumuh.

Sekaligus kawasan ini menjadi kampung wisata kuliner untuk menunjang kawasan Meninting. Dengan adanya Bike Park mau tidak mau kawasan ini menjadi terintegrasi.

Salah satu upaya mengintegrasikannya jelas dia, pihaknya akan rapat dengan Bupati, Dinas PUPR, Kepala Desa Meninting serta tokoh masyarakat agar lahan wakaf di kawasan pinggir pantai (view pantai) bisa ditukar guling dengan tanah yang diinginkan oleh desa. “Ini menindaklanjuti hasil rapat dengan pak bupati kaitan

dengan konsep penataan kawasan terintegrasi,” jelas dia.

Setelah itu, kata dia, barulah pihaknya bicara dengan pemilik lahan terkait pembelian lahan ataukah tukar guling lahan sekaligus relokasi warga.

Kalau sudah ada titik temu, barulah pihaknya membahas rencana relokasi ini dengan warga. Jumlah warga yang direlokasi ini sendiri sekitar 15-20 KK yang ada di bantaran sungai.

Untuk lahan relokasi ini, butuh lahan seluas 80 are. Itupun, kata dia, lengkap untuk fasilitas publik, seperti jalan kampung. (her)

Selong (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB saat ini mengeluarkan kebijakan terbaru dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu berupa denda bagi masyarakat maupun ASN yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Hanya saja, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Perda dan Pergub ini belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemda kabupaten/kota. Termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Menanggapi hal ini, Kepala Satpol PP Lotim, Baiq Farida Apriani tidak menampik terkait eksekusi kebijakan tersebut di Kabupaten Lotim.

Ia menilai jika kebijakan tersebut ada kejelasan dan kapan mulai berlakunya.

Untuk pelaksanaannya di Kabupaten Lotim pun, kata Farida, masih menunggu arahan dari provinsi. “Itu kan belum ada kejelasan. Kami masih koordinasi dengan Satpol PP Provinsi NTB,”terangnya, kepada Suara NTB, Jumat (7/8).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masya-

rakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dipupuknya kesadaran masyarakat tersebut nantinya dapat meminimalisir pelanggaran tidak menggunakan masker ketika sistem denda tersebut benarbenar mulai diterapkan.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, belum lama ini menyampaikan Pemda Lotim menyiapkan dua sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, yaitu sanksi pembinaan fisik dan denda.

Akan tetapi, penerapan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut masih dalam wacana dan sedang disiapkan regulasinya dari dua macam jenis sanksi tersebut. Pemberian sanksi ini, menurut sekda, sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang mulai baik dilakukan oleh masyarakat. Sementara untuk jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Lotim terus mengalami peningkatan. (yon)

12 Desa Gelar Pilkades Serentak Tahun 2021 Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 12 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan dijadwalkan menggelar pilkades serentak tahun 2021 mendatang. Desa itu mencakup 10 desa baru dan 2 desa lama.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KB PMD) KLU, H. Kholidi Khalil, Jumat (7/8) mengatakan, pilkades 10 desa definitif baru hasil pemekaran akan menggelar pemilihan serentak. Bersamaan dengan itu, dua desa lama yakni Sokong dan Samik Bangkol ikut dijadwalkan menggelar pilkades usai kekosongan kepala desa.

Desa Sokong masih dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa usai gagal melangsungkan pilkada serentak tahun 2017. Sedangkan Samik Bangkol, kepala desanya diketahui meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir.

“Nominal anggaran pilkades belum kita hitung karena penganggaran APBD 2021 belum berproses. Namun di APBD-P 2020 sudah akan usulkan apa saja yang menjadi aspirasi dari perbaikan pelaksanaan Pilkades serentak sebelumnya,” ujar Kholidi.

Mengacu pada pelaksanaan pilkades serentak tahun 2017, Pemda setidaknya memerlukan Rp3 miliar untuk pilkades.

Pasalnya, ketika pilkades ketika itu satu desa menghabiskan anggaran pilkades sebesar Rp 250 juta.

Namun demikian, menurut Kholidi, biaya pelaksanaan Pilkades ke depan akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Angka tersebut bisa statis, bisa pula bertambah atau berkurang. “Yang harus kita kawal sekarang ini adalah tentang pengisian BPD. Ini jadi tugas berat kami,” ucapnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Puluhan Peserta SKB Terancam Tak Bisa Ikut Tes CPNS di Dompu

Lahan Terdampak Kekeringan Meluas

Dompu (Suara NTB) Pemerintah berencana menyelesaikan tes CPNS formasi tahun 2019 pada Agustus – Oktober 2020 ini.

Kendati belum ada kepastian waktu tes SKB yang sempat tertunda, peserta diharuskan melakukan registrasi ulang dan memilih lokasi SKB. Hingga 5 Agustus, sebanyak 40an orang dari 498 orang peserta SKB yang belum teregistrasi.

(Suara NTB/ula)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan jumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan terus meluas. Laporan yang diterima ada sekitar enam hektar lahan jagung dinyatakan Puso, 102 hektar kekeringan ringan dan 21 hektar kekeringan berat di Desa Kokarlian. Di desa Senayan terdapat 1 hektar lahan kekeringan berat dan dua hektar tanaman padi mengalami kekeringan sedang di desa Manemeng.

“Untuk jagung yang di kecamatan Kokarlian yang mengalami kekeringan berat masih bisa diselamatkan karena kondisinya akan segera panen. Bahkan untuk padi di Manemeng juga bisa selamatkan karena saat ini kita sudah bantu dengan mesin untuk mengairi sawah yang terancam puso tersebut,” ungkap Kadistan KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP kepada Suara NTB, Jumat (7/8).

Sampai saat ini baru dua lokasi yang sudah melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Brang Ene. Sedangkan untuk kecamatan yang lain sampai dengan saat ini belum ada laporan yang masuk. Meski demikian pihaknya memprediksi luas lahan yang terdampak kekeringan akan terus meluas.

Tidak adanya hujan dan menipisnya sumber air menjadi faktor utama sejumlah lahan yang dimiliki saat ini. Pihaknya juga sudah turun ke lapangan untuk membantu petani terkait masalah pengairannya. “Kita sudah turun untuk membantu para petani dengan memberikan mesin air, tetapi sumber airnya tidak ada sehingga kita juga tidak bisa berbuat banyak,” sebutnya.

Karena kondisi kekeringan ini diluar prediksi, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait program AUTP. Sehingga para petani yang mengalami gagal panen tidak terlalu merugi. Bahkan untuk tahun ini saja ada ribuan hektar lahan yang akan diasuransikan karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain pola demikian, pihaknya juga akan membantu para petani dengan bantuan benih di musim tanam mendatang. “Memang persoalan kekeringan selalu terjadi tiap tahunnya terutama di Poto Tano. Makanya anggaran di tahun-tahun yang akan datang akan kita arahkan untuk penambahan sumber mata air,” pungkasnya. Sehingga musibah terjadinya gagal panen yang akan terjadi bisa semakin diminimalisir. (ils)

Halaman 5

Asraruddin

Kepala bidang pengembangan BKD PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Jumat (7/8) mengatakan, masa registrasi ulang peserta

SKB dibuka Panselnas hingga Rabu (5/8) malam. Hingga batas akhir masa registrasi, ada 40 orang dari 498 orang peserta yang belum

teregistrasi. “Kemarin saya lihat di laporan teman – teman Admin daerah, ada 40an orang yang belum teregistrasi,” katanya.

Registrasi ini wajib dilakukan bagi peserta untuk memilih lokasi pelaksanaan SKB. Pilihan ini diakukan di tengah pandemi Covid-19 dan memberi kemudahan bagi peserta SKB dalam mengikuti seleksi tahap akhir. “Kalau ndak registrasi, berarti mereka ndak

pilih lokasi tes. Kalau ndak milih lokasi tes, berarti mereka ndak bisa ikut tes SKB,” ungkapnya.

Asraruddin mengaku, belum mendapat laporan terbaru dari dari admin daerah terkait registrasi peserta SKB. Ada kemungkinan diperpanjang masa registrasi ulang dan itu bergantung panselnas. “Bisa jadi diperpanjang masa registrasi ulangnya,” katanya. (ula)

Disnakeswan Ingatkan Pelaksana Pengadaan Ternak SumbawaBesar(SuaraNTB)Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. H. Junaidi mengingatkan pemenang tender proyek pengadaan ternak tahun 2020 untuk tidak mengabaikan spesifikasi ternak yang ditetapkan. Serta bekerja cepat sesuai kontrak.

“Bagi saya (tender) pengadaan ternak ini cukup terlambat.

Waktunya makin mepet, karena tidak mudah dalam pengadaan ternak ini. Makanya, nanti kita undang semua pelaksananya. Kita tanyakan kesanggupan mereka dan berapa (Suara NTB/ist) lama waktu yang mereka H. Junaidi butuhkan,”tandas Junaidi, Jumat (7/8), di ruang kerjanya.

Apalagi, penandatanganan kontrak proyek pengadaan ini diperkirakan baru dilakukan di minggu ketiga Agustus. Bahkan proyek pengadaan ini tanpa pemberian uang muka terlebih dahulu. “Kalau nantinya dalam sebulan tidak ada progres, kita evaluasi lagi. Yang jelas, pengadaan ini akan betul betul kita awasi.

Pelaksana juga mesti selektif dalam memilih ternak sesuai spek.

Harus profesional,”tandasnya.

Diketahui,pegadaanternakyanganggaranyabersumberdariAPBD Kabupaten Sumbawa ini berupa sapi dan kambing. Ada yang spek sapi tinggi gumbanya 102 cm sebanyak 445 ekor dan ada yang tinggi gumbanya 110 cm sebanyak 75 ekor. Kemudian kambing sebanyak 189 ekor. Dengan total nilai kontrak sekitar Rp. 3,5 Miliar. (arn)

Sekretaris DPC Bantah Pasangan Eri-HI dapat Rekomendasi DPP Partai Nasdem Dompu (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Hj. Eri Ariyani – H. Ichtiar, SH mendapat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Dompu. Rekomendasi yang ditandatangani Ahmad. H. M. Ali selaku Wakil Ketua Umum dan Prananda Surya Paloh selaku Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem ini dikeluarkan 29 Juli 2020 dan banyak beredar di media sosial.

Sekretaris DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan yang dihubungi, Jumat (7/8) membantah surat rekomendasi tersebut. Karena hingga saat ini, pihaknya belum menerima tembusan rekomendasi tersebut. Termasuk DPW yang menjadi tujuan rekomendasi tersebut belum menerima suratnya. “Rekomendasi ini, surat keluar di DPP yang ditujukan kepada DPW. Sampai hari ini kita (DPD) ndak terima surat itu. Jangankan kita, DPW saja belum terima sampai hari ini,” kata Sahlan.

Sahlan justru ragu dengan rekomendasi DPP Partai Nasdem untuk pasangan Hj. Eri Ariyani – H. Ichtiar, SH di Pilkada Dompu. Keaslian surat rekomendasi yang beredar di media sosial diragukan kebenarannya karena belum diisi nomor suratnya. Pada format nomor surat baru terisi ; -SI/RP/DPP-NasDem/VII/2020. “Kalau saya sampai hari ini, itu barang (surat rekomendasi) masih abal – abal atau palsu,” katanya.

Ketika rekomendasi itu benar dari DPP Partai Nasdem, lanjut Sahlan, itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPU. Yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPU adalah Surat Keputusan (SK) DPP yang ditandatangani langsung Ketua umum dan Sekjen DPP. Sementara SK DPP terkait arah dukungan Partai Nasdem hingga saat ini belum ada.

“Makanya, kami masih menunggu (SK DPP),” ungkap Sahlan.

Bakal calon wakil Bupati Dompu, H. Ichtiar, SH yang dikonfirmasi terpisah terkait rekomendasi DPP Partai Nasdem membenarkannya. Rekomendasi itu telah diterima pihaknya dan disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem pusat. “Benar, dikirim oleh ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem pusat,” kata H. Ichtiar.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin juga mengingatkan pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu terkait dokumen persyaratan pencalonan yang wajib diserahkan oleh partai politik kepada KPU dalam pengusulan bakal calon. Yaitu keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol yang ditanda tangani di atas materai oleh Ketua Umum dan Sekjen. Ketentuan ini diatur dalam pasal 43 ayat (1) huruf (a) PKPU No 18 tahun 2019. (ula) Sahlan (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

TUTUP -Tampak pintu masuk di RS Darurat Covid-19 yang berada di jalan Gatot Subroto Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima ditutup dengan portal, Jumat (7/8).

Dibuka Kembali, RS Darurat Covid-19 dan Puskesmas Paruga Terlihat Sepi Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima membuka kembali pelayanan RS Darurat Covid-19 serta Puskemas Paruga yang sebelumnya sempat ditutup sementara. Meski kembali dibuka, namun tidak ada aktivitas yang terlihat (sepi) di dua tempat medis tersebut.

Bahkan pintu gerbang di RS Darurat Covid-19 yang berada di jalan Gatot Subroto Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda ditutup dengan portal.

Hal itu berdasarkan pantauan

Suara NTB, Jumat (7/8).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dikes Kota Bima, Ahmad S.Sos, menepis bahwa RS Darurat Covid-19 sepi dan tidak ada pelayanan. Ia menegaskan, RS Darurat tersebut tetap dibuka.

Bahkan saat ini tengah merawat seorang pasien yang reaktif.

“Tetap dibuka 24 jam. Saat ini ada satu pasien reaktif yang diisolasi, karena kebetulan pasien ini warga luar Kota Bima yang tidak memiliki rumah untuk isolasi mandiri,” katanya.

Ia mengaku RS Darurat Cov-

id-19 kembali dibuka satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Dibukanya kembali RS itu lanjutnya, sebagai tempat untuk isolasi atau karantina pasien reaktif dan positif Covid-19.

“Hanya untuk protap pasien yang reaktif dan positif Covid-19.

Kalau overload akan dialihkan ke RSUD Kota Bima sebagai RS penyanggah,” katanya.

Sama halnya juga dengan Puksesmas Paruga, Ahmad memastikan pelayanan PKM yang berada di Kelurahan Dara Kecamatan Barat itu sudah di-

buka kembali sejak tanggal 3 Agustus 2020. “PKM Paruga juga dibuka kembali pelayanan sejak Senin (3/8) setelah ditutup karena puluhan Nakes dan pegawai positif Covid-19,” katanya.

Terpisah, Plh Puskemas Paruga, Syarifuddin SH, M.PH mengaku pelayanan PKM setempat sudah dibuka. Namun sejak dibuka kembali, hanya dirinya dan Plh. KTU yang berkantor (hadir). “Sejak Senin kemarin dibuka hingga hari ini yang hadir hanya saya dan Plh.

KTU saja,” katanya.

Ia tidak mengetahui alasan pegawai tidak hadir berkantor.

Namun Ia menduga ketidakhadiran Nakes dan pegawai PKM setempat karena adanya sebagian besar terpapar Covid-19 dan saat ini masih menjalani isolasi dan karantina mandiri di rumah.

“Di PKM Paruga ada 25 Nakes yang terpapar Covid-19.

Saat ini mereka masih dikarantina dan diisolasi mandiri di rumahnya masing-masing,” pungkasnya. (uki)

Akibat Transmisi Lokal, Bertambah, Desa yang Kasus Covid-19 di Kota Bima Melonjak Tangguhkan Perpanjangan Penyaluran BLT

Kota Bima (Suara NTB) dia, banyaknya masyarakat yang menghadiri Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bima ter- kegiatan sosial kemasyarakatan salahsatunus mengalami peningkatan dan bertambah dari ya acara pernikahan yang melibatkan orang hari ke hari. Bahkan sampai saat ini, empat banyak tanpa mengikuti protokol kesehatan dari lima Kecamatan di Kota Bima berstatus Covid-19.

“Imbauan Protokol kesehatan Covid-19 zona merah Covid-19.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Pen- yang terus kita sosialisasikan, justru beranganan Covid-19 Kota Bima, jumlahnya kini banding terbalik dilakukan masyarakat mencapai 57 kasus, yang tersebar di wilayah kita,” katanya.

Ahmad menambahkan, lonjakan peningkaKecamatan Asakota, Rasanae Barat, Mpunda dan Raba. Hanya Kecamatan Rasanae Timur tan kasus Covid-19 di Kota Bima juga terjadi yang nihil (zona hijau). setelah Pemkot Bima mencabut Peraturan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Walikota (Perwali) nomor 24 Tahun 2020 PemBima, Ahmad S.Sos, tidak membantah trend batasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) kasus Covid-19 di Kota Bima terus mengala- sejak 1 Juni 2020. mi peningkatan. Salahsatu penyebabnya aki“Sejak ditariknya Perwali PSBK dan Kota Bima zona hijau Covid-19 semuanya dianggap bat transmisi lokal. bebas dan tidak perlu lagi meng“Memang skalanya terus naik. Bergunakan masker dan jaga jardasarkan hasil identivikasi, penyebab tingginya kasus corona di Kota Bima, ak lagi,” ujarnya. akibat transmisi lokal,” katanya kepaUntuk meminimalisir dan mengendalikan kasus Covidda Suara NTB, Jum’at (7/8).

19, Pemkot Bima saat ini tenSelain itu, kata dia tingkat kepatugah menyiapkan Perwali yang han dan kesadaran masyarakat Kota kemungkinan akan diterBima dalam menerapkan protokol kesebitkan dalam waktu dekat, hatan Covid-19, seperti menggunakan tentang masa transisi menumasker dan jaga jarak masih ju new normal. sangat rendah.

“Kita harapkan terbit“Kami melihat kepatunya Perwali ini nantinhan dan kesadaran ya kesadaran dan kemasyarakat kita unpatuhan warga Kota tuk menjalankan Bima menerapkan protokol kesehatan protokol Covid-19 Covid-19 masih meningkat serta dan masih sanwabah corona gat rendah,” mampu dikenkatanya. dalikan,” pungB e l u m kasnya. (uki) lagi lanjut Ahmad (Suara NTB/uki)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan sudah ada dua desa yang menangguhkan perpanjangan penyaluran BLT selama tiga bulan kedepan (JuliSeptember). Kedua desa tersebut yakni Desa Kokarlian dan Desa Seteluk Tengah, dengan alasan sudah tidak memiliki anggaran lagi.

“Sudah dua desa yang tidak sanggup untuk memperpanjang penyaluran BLT DD meski besaran bantuannya hanya Rp300 ribu.

Meski demikian, kami belum menyetujui usulan dimaksud karena masih menunggu anggaran APBDes Perubahan,” ungkap Kepala Dinas PMD KSB, melalui Kabid Pemdes Rizki Syaputra S. IP, kepada Suara NTB, Jumat (7/8).

Memang di dalam aturan penyaluran BLT DD, bagi desa yang tidak memiliki anggaran dibolehkan untuk tidak menyalurkan.

Tetapi bagi desa yang masih memiliki anggaran wajib untuk menyalurkan bantuan tersebut dengan besaran Rp300 ribu selama tiga bulan kedepan. Meskipun usulan penangguhan tersebut belum disetujui lantaran masih menunggu APBDes Perubahan pihaknya berharap kepada dua desa terse-

but tidak membuat masyarakat resah. Karena yang dikhawatirkan terjadi jangan sampai mengganggu kondusifitas wilayah dengan penangguhan penyaluran BLT DD itu. “Usulannya belum kami setujui karena masih menunggu APBDes Perubahan. Jika anggarannya ada maka tidak ada lagi alasan mereka tidak menyalurkan karena sifatnya wajib,” timpalnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memanggil seluruh kepala desa supaya segera melakukan sosialisasi terkait perpanjangan penyaluran BLTD DD termasuk besaran bantuan yang diterima. Hal itu dianggap sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi konflik di desa. Pihaknya juga akan tetap intens turun ke desa untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga karena pasti masyarakat selalu bertanya kenapa tidak semua desa yang menyalurkan tahap selanjutnya. “Potensi terjadi masalah sangat mungkin bisa terjadi karena tidak semua desa melakukan penyaluran BLT DD. Makanya kami akan intens turun ke lapangan untuk memberikan imbauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya,” pungkasnya. (ils)

Satu Positif, Dua Pasien Covid-19 KSB Dinyatakan Sembuh Taliwang (Suara NTB) Jumlah kasus positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali bertambah.

Berdasarkan rilis Pemprov NTB yang diteruskan Gugus Tugas Covid-19 KSB, Kamis malam, 6 Agustus, kasus baru yang teridentifikasi asal KSB berjumlah satu orang.

Pasien positif tersebut atas nama EBS, perempuan, usia 35 tahun, warga Desa Maluk, Kecamatan Maluk. Bersangkutan diketahui pernah

melakukan pernah melakukan perjalananan ke daerah terjangkit dan belum teridentifikasi pernah kontak dengan pasien positif Covid-19.

“Pasien EBS ini sekarang sedang dirawat di ruang isolasi khusus RSUD Asy Syifa,” kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh, Jumat (7/8).

Selain satu pasien positif, terdapat dua pasien yang dinyatakan sembuh dan kini telah dipulangkan dari fasilitas karantina terpusat Rusunawa

Belisung. Kedua pasien tersebut, pertama atas nama Tn. K, warga Desa Rempe, kecamatan Seteluk dan kedua pasien Tn. HS, warga Desa Benete, Kecamatan Maluk.

Dijelaskan H. Tuwuh, dengan tambahan 1 pasien sejauh ini total kasus konfirmasi kasus Covid-19 di KSB sebanyak 22 orang. Dengan rincian 18 kasus dinyatakan sembuh, 1 pasien meninggal dan 3 diantaranya masih dalam perawatan. “Kondisi kesehatan yang dirawat semuanya stabil. Ter-

masuk yang dikarantina di RUSS Asy-Syifa,” ujarnya.

Untuk jumlah pasien yang dikarantina di Rusunawa Belisung, diungkapkan H. Tuwuh saat ini tersisa satu orang.

Pasien tersebut adalah NZ, pasien nomor 10 KSB yang sebelumnya sempat dipulangkan ke rumahnya namun kini dikembalikan menjalani karantina terpusat. “Anakada NZ tetap ditemani oleh orang tuanya di sana,” paparnya.

Ia kembali menyampaikan, terkait kondisi NZ saat ini.

Dikatakan H. Tuwuh meski selama ini bocah perempuan umur 8 tahun itu masuk pasien kategori tanpa gejala.

Namun pihaknya belum bisa memulangkannya. Sebab dokter ahli yang menanganinya belum memberikan rekomendasi sesuai dengan pedoman pencegahan dan penanganan Covid-19 terbaru. “Kalau kondisinya anakda NZ sudah (tanpa gejala) sudah memenuhi syaeat. Tinggal rekomendasi dokternya yang belum membolehkan,” imbuhnya. (bug)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

Halaman 6

Jelang Akhir Pendataan BOS Banyak Keluhan BDR DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram banyak menemukan keluhan terkait Belajar dari Rumah (BDR) secara daring di Kota Mataram. Sejumlah opsi disiapkan Disdik. Namun untuk pemberian kuota siswa melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sulit diterapkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/8) mengatakan, pihaknya terus berupaya mengatasi kendala pada BDR daring. Namun jika ada pertanyaan terkait bisa atau tidaknya dana BOS diberikan untuk pembelian kuota internet siswa, (Suara NTB/ron) menurutnya hal itu sulit diH. Lalu Fatwir Uzali lakukan, karena belum ada pentunjuk untuk itu dari pihaknya.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk, dana BOS ini hanya sampai kepada guru-guru untuk pembelian kuota internet,” ujarnya.

Menurutnya, dana BOS diperuntukan untuk operasional sekolah seperti pembayaran listrik, air, dan lainnya. Termasuk untuk gaji guru honorer. Jika dipaksakan untuk membeli kuota internet untuk siswa dan dikhawatirkan dana BOS tidak cukup untuk operasional sekolah.

Ia mengakui, kendala BDR daring tidak hanya terjadi di masyarakat juga dirasakan oleh guru-guru. Apalagi guru tidak pernah mendapatkan materi terkait BDR daring saat di bangku kuliah. Oleh karena itu semua pihak harus belajar. “Manajemen juga harus mendukung itu, orang tua juga demikian, jadi orang tua harus mempersiapkan perangkat pendukung dari mereka,” katanya.

Fatwir mengatakan, Disdik Mataram terus berupaya meminimalisasi kesulitan dalam BDR daring. Salah satunya sedang bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Dinas Kominfo Kota Matram untuk memaksimalkan jumlah titik WiFi di Kota Mataram. Hal itu menjadi salah satu solusi agar siswa bisa mencari akses internet di kantor kelurahan atau kantor kecamatan, dan di beberapa titik lainnya.

Namun, diakuinya ada juga kendala yang harus dihadapi. Salah satunya pihaknya mesti memikirkan teknis kehadiran siswa agar tidak berkerumun. “Itu akan kita cari yang terbaik mekanisme jadwal, kita akan lihat apakah nanti harus ada guru piket, baik SD atau SMP, untuk mengatur anak-anak,” katanya.

Di samping itu, solusi lainnya jika BDR daring sulit dilaksanakan yaitu dengan menerapkan BDR luring, sehingga siswa dapat pelayanan dasar pendidikan. Fatwir menyebut rencana luring itu dengan istilah guru sambang, yaitu guru yang menyambangi siswa dengan datang melakukan kunjungan rumah.

“Kendalanya di mana dipertemukan, bisa di aula kantor lurah, aula lingkungan, dengan catatan yang mengizinkan.

Pertemuannya hanya dalam waktu singkat dan dengan protokol pencegahan Covid-19,” katanya. (ron)

Sekolah Kesulitan Isi Dapodik

Mataram (Suara NTB) Banyak sekolah mengaku kesulitan dalam proses mengisi data di data pokok pendidikan (dapodik) menjelang batas akhir pengisian untuk pendataan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 31 Agustus nanti. Hal itu salah satunya dipengaruhi adanya pembaruan sistem dapodik.

Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 3 Mataram, Faizin pada Jumat (7/ 8) mengakui pada jam dan waktu tertentu seperti pada pukul 08.00 sampai dengan 22.00 Wita akses dapodik lambat, karena pembaruan versi dapodik dan akses secara bersamaan secara nasional.

Di SMAN 3 Mataram sendiri, pihaknya tinggal menunggu tarikan data siswa kelas X yang berasal dari non dapodik, seperti asal sekolah dari MTs dan sekolah keagamaan. “Mudah-mudahan minggu depan selesai,” harapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 1 Mataram, Burhanudin. Menurutnya dari tim dapodik sudah sejak bulan Juli semua guru dan pegawai sedang memverifikasi data. “Memang ada beberapa kendala terutama kesusahan

dalam verifikasi,” akunya.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto menjelaskan, dapodik terbaru versi 21 yang baru diluncurkan ini memang memiliki beberapa fitur yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan tersebut diakuinya membuat banyak pengguna mengalami kendala.

Diperkirakan sekitar 60 persen sekolah belum tuntas pendataan dapodik. Bila tidak selesai sampai akhir Agustus, maka akan berpengaruh terhadap pencairan dana BOS. “Karena cut off (batas akhir) data kementerian untuk pencairan dana BOS adalah 31 Agustus,” jelas Purni.

Ia mengharapkan agar sekolah menyeriusi masalah tersebut. Bila ada kendala, pihak sekolah jangan sungkan untuk bertanya pada sekolah

yang telah lebih dulu sukses dalam pengisian data Dapodik.

“Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB di daerah juga bisa memfasilitasi sekolah di wilayahnya untuk menyelesaikan masalah ini karena fasilitator kita di Dinas Dikbud NTB sangat terbatas,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/ Madrasah (S/M) Provinsi NTB menemukan sejumlah sekolah yang tidak memperbarui data melalui dapodik atau Education Management Information System (EMIS).

Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag diharapkan menginstruksikan sekolah dan madrasah agar selalu memutakhirkan data.

Hal itu disampaikan Ketua BAN-S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Kamis (6/ 8). Ia mengharapkan Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag

agar menginstruksikan kepada semua sekolah dan madrasah, dan mewajibkan selalui memutakhirkan data sekolah dan madrasah setiap tahun.

“Berdasarkan temuan kami, anggota BAN-S/M Provinsi NTB, terdapat sejumlah sekolah/madrasah yang tidak memutakhirkan data melalui dapodik atau EMIS bahkan sejak tahun 2013,” ungkapnya.

Kebijakan BAN-S/M mulai tahun 2020, penilaian akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Hingga saat ini masih dalam tahap uji coba dan di tahun ini pula akan dilakukan Piloting atau pelaksanaan tahap awal yang masih terbatas jumlah sekolah/madrasah sasarannya. Di NTB ada 16 sekolah/madrasah Di bulan Juli lalu, anggota BAN-S/M sudah mencoba melakukan Dashboard Asessmen terhadap 16 sekolah/madrasah rencana ujicoba, yaitu menilai kesiapan sekolah/madrasah dengan mencermati data referensi pendidikan melalui daring.

“Untuk itu kami mohon dengan sangat agar kegiatan pe-

nilaian akreditasi tidak mengalami hambatan, sekolah dan madrasah wajib menampilkan data terakhir melalui dapodik/ EMIS. Khusus tahun ini, sejumlah 130 sekolah/madrasah piloting,” ujar Suyanto.

Capaian akreditasi BAN S/ M Provinsi NTB pada tahun 2019 lalu adalah 110,2 persen. Dari kuota 1650 sekolah yang diakreditasi, bisa diselesaikan sebanyak 1818 sekolah/madrasah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd., dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, bidang teknis langsung turun ke sekolah dan masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB di daerah. Mereka dikumpulkan dan dibimbing untuk pengisian data di dapodik.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar mengatakan, saat ini dapodik sedang dalam pembaruan sistem. “Semua sekolah sedang meng-install pembaruan sistem untuk cut off tanggal 31 Agustus 2020,” jelasnya. (ron)

UNIQHBA Raih Medali Pada Olimpiade Komputer Tingkat Nasional Praya (Suara NTB) Universitas Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Lombok Tengah (Loteng) merupakan salah satu kampus swasta yang ada di NTB yang berhasil mendapatkan medali pada olimpiade komputer tingkat nasional.

Olimpiade tersebut diikuti oleh 550 kampus se-Indonesia yang memiliki jurusan ilmu komputer. Hal itu diungkapkan oleh Dekan Fakultas Sain dan Teknologi (FST) UNIQHBA, Valian Yoga pada Suara NTB, Jumat (6/8).

“Alhamdullah kita UNIQHBA mendapatkan skor sempurna, hanya kalah di kecepatan menjawab. Kita dapat satu perak dan satu perunggu,” ujarnya.

Tentu saja meraih medali pada ajang bergengsi ini memberikan pengalaman tersendiri bagi kampus di Lombok Tengah ini.

Apalagi ajang lomba yang diselenggarakan berskala nasional.

Meski sudah meraih prestasi membanggakan, ujarnya, hal itu tidak membuat pihaknya untuk berhenti berusaha memajukan fakultas yang ia pimpin. Valian tetap berusaha untuk menjadi kampus terbaik. “Kami tetap berusaha menjadikan UNIQHBA pada umumnya, dan khususnya FST menjadi kampus terbaik dan mampu bersaing dengan kampus - kampus lain di Indonesia,” tambah Valian.

Valian berharap doa dan dukungan dari civitas akademi UNIQHBA untuk bisa bersaing dan bersama - sama untuk memajukan UNIQHBA. Di samping itu serta berharap agar banyak lagi prestasi yang bisa diraih di masa mendatang. (dys)

(Suara NTB/dys)

BUAT HIASAN - Guru SDN 42 Mataram gotong royong membuat hiasan sekolah jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.

Jelang 17 Agustus, Sekolah Mulai Bersolek Mataram (Suara NTB) Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020, sebagian besar warga Indonesia bersiap untuk merayakannya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, memberikan hiasan 17 Agustus termasuk hal yang dibutuhkan, karena membuat lebih menarik dan indah.

Para siswa di sekolah juga biasanya menyambut HUT RI ini tidak hanya dengan

mengikuti upacara tapi juga dengan menghias ruang kelas dengan nuansa kemerdekaan di sekolah masing-masing. Hiasan 17 Agustus yang menarik tidak harus mengeluarkan harga yang mahal, dengan hiasan sederhana juga bisa mempercantik sudut ruangan kelas, seperti dilakukan SDN 42 Mataram.

Di tempat ini, kata Kepala SDN 42 Mataram, Johani, memaparkan jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020,

Masuki Era Baru

Guru di KLU Tingkatkan Kompetensi Pedagogik Mataram (Suara NTB) Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan para guru di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Guru-guru di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pun dilatih untuk meningkatkan kompetensi pedagogik.

“Guru-guru kita tingkatkan kompetensinya pedagogik karena guru guru ini punya banyak kompetensi,” Kata Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KCD Dikbud) KLU, Lalu Basuki Rahman, pada Suara NTB, Jumat (7/8).

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai poten-

si yang dimilikinya.

Adapun sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah para guru memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

“Saat ini yang kita kembangkan ialah kompetensi pedagogik agar bagaimana pembelajaran jarak jauh bahwa mereka harus mampu kuasai Iptek metode belajar daring, membuat e modul dan lain lain,” paparnya.

Selain itu guru juga mampu merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahmi landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Dikatakan bahwa standar kompetensi pedagogik merupakan kompetensi inti bagi

(Suara NTB/ist)

TINGKATKAN KOMPETENSI - Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru-guru di KLU di era baru sekarang ini. para guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/ MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA, dan SMK/MAK. Dia berharap agar dengan berbagai intervensi pihaknya mampu membuat kompetensi pedagogik guru-guru di KLU lebih meningkat. Sehingga berdam-

pak pada kualitas pembelajaran di masa pandemi ini.

“Kami selalu memotivasi guru guru itu menggunakan pendekatan PAIKEM. Kemudian sebisa mungkin saat guru buat video sebisa mungkin dibuat sendiri, saat merekam itu yang nanti dikirim ke siswa.

Kalau dalam keadaan terpaksa ada home visit,” bebernya. (dys)

sekolah mulai menghias ruang kelas dengan tema merah putih. Gerbang sekolah juga dihiasi dengan aneka umbulumbul bernuansa merah putih.

Supaya makin menarik, beragam ornamen ditambahkan.

Biasanya pada waktunya normal, tiap siswa mendekorasi dengan berbagai cara dan akan diperlombakan untuk mendapatkan penghargaan terbaik. Namun karena siswa di rumah akibat pandemi, para

guru sekolah setempat bergotong royong menghias sekolah.

Meski dalam kondisi tidak normal, akan tetapi upaya untuk memperingati dan merayakan hari kemerdekaan RI ke 75 tahun ini harus terus digelorakan. Jangan sampai karena kondisi tak normal, semangat kemerdekaan tersebut jadi luntur.

Selain itu, yang beda ialah semua ornamen yang dikerjakan dilakukan dengan cara

manual. Jika sebagian memanfaatkan mesin cetak dan teknologi, namun khusus untuk pembuatan ornamen hiasan 17 Agustus dilakukan dengan manual seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal demikian mengingatkan bagaimana perjuangan para pendahulu negeri ini dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajah. “Gotong royong seperti dulu,” ujarnya. (dys)

Mendidik Anak, Orang Tua Wajib Punya Ilmu Mataram (Suara NTB) Mendidik anak dibutuhkan keuletan. Tidak seperti memelihara barang mati, memelihara anak butuh ilmu dan pengetahuan memadai para orang tua. Karena jika tidak, maka generasi yang dilahirkan tidak akan berkualitas Ketua Dharma Wanita Universitas Mataram (Unram) sekaligus pengarah Forum Dosen Muslimah (FDM) An Nisa Hj. Baiq Nurhayati, S.IP., pada diskusi secara virtual yang digelar FDM An Nisa Unram belum lama ini menyatakan orang tua harus punya bekal ilmu yang cukup dalam mendidik anak-anaknya.

Diskusi parenting dengan tema “Parenting dalam Perspektif Islam dan Psikologi Pendidikan” itu tentu sangat dibutuhkan oleh para Muslimah khususnya dosen-dosen Muslimah Unram untuk menambah bekal keilmuan mereka dalam mendidik anak.

Apalagi selama pandemi ini anak menghabiskan waktu belajar mereka di rumah. “Oleh karena itu, orang tua harus memiliki bekal untuk mendidik anak-anaknya agar jadi pribadi yang baik,” jelasnya.

Istri Rektor Unram itu juga menekankan pentingn-

(Suara NTB/ist)

WEBINAR - FDM An Nisa Unram menggelar webinar terkait Parenting dalam Perspektif Islam dan Psikologi Pendidikan belum lama ini. ya bekal ilmu dalam mendidik anak bagi para orang tua, agar anak-anak tidak tergerus arus globalisasi yang membuat semua hal mudah diakses seperti saat ini. “Pendidikan anak benar-benar harus jadi prioritas orang tua,” tekannya.

Menurutnya, para orang tua harus memiliki bekal ilmu yang memadai dalam mendidik anak, tidak sekedar memberikan nafkah materi ataupun memasukkan mereka ke sekolah unggul.

“Itu tidak cukup untuk membuat anak-anak menjadi orang yang

berkarakter,” paparnya.

Itulah sebabnya diskusi parenting sangat penting sebagai upaya untuk membekali orang tua dengan ilmu parenting khususnya parenting Islam, sehingga para orang tua bisa mendidik anak-anak menjadi generasi penerus yang dewasa, tangguh dan berkualitas. “Semoga acara ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat diimplementasikan untuk pendidikan anak-anak kita,” harapnya. (dys)

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

Proyek Pokir Terancam Diutang DALAM Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD perubahan tahun 2020, postur pendapatan mengalami pengurangan cukup signifikan dari APBD murni 2020. Didalam APBD perubahan ini, total asumsi pendapatan yang dituangkan sebesar Rp5,22 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp448 miliar dari asumsi pendapat APBD murni 2020 yang sebesar Rp5,671 triliun lebih.

Penurunan pendapatan tersebut berdampak besar terhadap pelaksanaan program pemerintah. Tim Anggaran Pemerintah (Suara NTB/ndi) Daerah (TAPD) bersama H. Muzihir Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB kini tengah melakukan rasionalisasi belanja program disesuaikan dengan kondisi pendapatan.

Salah satu perosalan krusial yang jadi pembahasan adalah program-program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang sudah dikerjakan tapi terancam tak dapat dibayarkan di tahun 2020 ini. Proyek Pokir DPRD tersebut terancam akan dicatat menjadi utang pemerintah daerah.

“Ya kita mau bilang apa, karena memang begini situasi kondisinya, program yang suda berjalan ditunda pembayarannya, termasuk pokir, itu nanti jadi pengakuan utang negara dan itu dibolehkan karena ada aturannya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Muzihir saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (7/8) kemarin.

Adapun total nilai proyek Pokir DPRD yang sudah berjalan sebesar Rp150 miliar. Dari total keseluruhan nilai proyek Pokir tersebut, yang sudah terbayar sebesar 28 persen, dan sisanya terancam akan dijadikan utang kepada pihak ketiga. “Tapi itulah yang sedang kita pikirkan sekarang ini jangan sampai kontraktor juga dirugikan sepihak, kita akan sisir belanja untuk dialokasikan ke sana. Sebenarnya nilai Pokir itu sangat kecil dibandingkan dengan program yang lain,” katanya.

Dikatakan Muzihir, perekonomian mengalami penurunan drastis akibat pandemi Covid-19 ini. Sehingga tidak saja Pokir yang tidak bisa terbayarkan, tetapi banyak juga program lain yang mandek karena anggarannya dialihkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. “Kita tidak bisa pungkiri kondisi di masa Pandemi ini. Pendapatan kita di APBD perubahan ini berkurang, sehingga banyak program yang akan dikorbankan, hanya gaji yang tinggi bisa di utak atik,” jelasnya.

Penurunan ansumsi pendapatan dalam APBD perubahan tersebut terjadi karena dua hal utama yakni pertama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19 miliar dan kedua pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat dari angka awal sebesar Rp3,7 triliun pada APBD murni berubah menjadi Rp3,3 triliun dalam perubahan, atau berkurangan sebanyak 11 persen.

“Sementara kita di NTB ini sangat bergantung sama dana perimbangan pemerintah pusat, yakni DAU dan DAK. Kalau PAD kita tidak seberapa. Karena itulah yang kita sedang sisir sekarang ini, supaya program yang sudah berjalan itu minimal dapat dibayarkan pada perubahan ini, kalau tidak ya terpaksa tahun 2021,” pungkasnya. (ndi)

Satgas Rehab Rekon Zeni TNI Maksimal Dukung Pembangunan RTG Mataram (Suara NTB) Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok 2018 makin dikebut. Sasaran RTH di lokasi sulit menjadi tantangan. Namun Satgas Zeni TNI pantang surut. Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, konsep pelaksanaan percepatan pembangunan RTG tetap disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Sampai saat ini dengan segala upaya yang ada jajaran satuan Zeni TNI akan memaksimalkan percepatan rehab rekon RTG di wilayah NTB,” ujarnya usai koordinasi dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG), Kamis (6/8) lalu.

Agenda Rapat tersebut membahas tentang permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota terkait progres percepatan rehab rekon RTG pasca gempa yang terjadi pada tahun 2018, termasuk progres percepatan tahap I dan tahap II di NTB. Menurut Rizal, selain karena situasi di tengah pandemi covid-19, sisa bangunan yang ada di NTB sampai sekarang adalah sasaran pembangunan RTG yang posisinya berada di tempat-tempat sulit. Diantaranya, seperti di pucuk-pucuk bukit dan kemiringan-kemiringan gunung.

Hal itu meyebabkan sulitnya mengangkat material pasir, semen, batu, besi dan lain sebagainya sehingga pembangunan menjadi lambat. “Walaupun demikian, kami bersama anggota juga terus semangat, TNI akan berbuat yang terbaik untuk daerah NTB,” jelasnya.

Direktur Penanganan Darurat BNPB Jarwansyah menyampaikan, progres percepatan RTG yang sudah selesai mencapai 94 persen. Di sisi lain, kelanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan Instruksi Presiden.

Namun demikian, Pemerintah provinsi NTB sendiri menyepakati adanya perpanjangan status maksimal sampai dengan bulan Desember 2020, dengan harapan progres pekerjaan tahap pertama dan tahap kedua bisa diselesaikan di bulan Desember.

“Alhamdulillah progres tahap pertama sudah selesai 94 persen. tinggal 6 persen lagi. Yang tahap kedua nanti kita akan tunggu usulan dari kabupaten kota,” terangnya. Jarwansyah menambahkan, suksesnya progres percepatan RTG tidak lepas dari partisipasi semua stakeholder terkait termasuk TNI-Polri yang selama ini di lapangan. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/Wira Bhakti)

BERDISKUSI - Danrem 162/WB 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (paling kanan) berdiskusi dengan perwakilan BNPB, Pemprov NTB, dan Polda NTB usai koordinasi dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Mataram.

POLHUKAM

Halaman 7

Arah Dukungan Hanura di Pilkada Mataram Masih Mengambang Mataram (Suara NTB) – Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan arah dukungannya di Pilkada Kota Mataram. Berbeda dengan partai lainnya yang sudah memantapkan dukungannya. Karena itu dukungan Hanura kini sangat ditunggu, ke mana akhirnya akan berlabuh.

Ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsu Rijal yang dikonfirmasi membenarkan jika partainya masih belum menentukan arah dukungan di Pilkada Kota Mataram. “Ya Hanura belum memutuskan dukungannya, kita tunggu saja DPP,” ujar Rijal. Dibandingkan dengan partai lainnya, Hanura memang sangat jarang terlihat

membangun manuver politik di dalam perebutan dukungan parpol di Pilkada 2020 ini.

“Saya tidak mau terkesan partai saya ini sudah ke sana atau sudah ke situ. Jadi biarkan saja keputusan arah partai murni ditentukan DPP karena itu memang jadi kewenangan DPP,” tegasnya.

Diketahui, ada dua kandidat

yang sudah mengikuti proses di Hanura, yakni pasangan Mukmur-Ahda dan MohanMujib. Keduanya sudah diundang ke DPP Hanura mengikuti proses Fit and Propertest.

Tetapi sampai saat ini DPP masih belum menentukan ke mana arah dukungan Hanura.

Ketika ditanya dari dua kandidat tersebut, mana yang leb-

ih besar kansnya mendapatkan tiket dukungan Hanura, menurut pertimbangan politik pengurus Hanura di daerah, seperti penilaian pada tingkat elektabilitas dan popularitas calon.

“Yang jelas kita tunggu saja apa keputusan DPP. Biarlah itu keputusan DPP saya tidak mau mendahului,” ucapnya. Sementara itu beredar rumor bahwa dukungan Hanura tidak saja hanya diinginkan oleh Makmur-Ahda dan Mohan-Mujib saja. Namun kandidat bapaslon lainnya juga nampaknya menginginkan dukungan Hanura, seperti

pasangan Baihaqi-Diyah dan Selly-Manan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Rijal mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja, sepanjang belum ada keputusan dari DPP. Bahkan menurutnya, jika DPP pada akhirnya juga mengeluarkan dukungannya kepada calon yang tidak pernah ikut berproses di Hanura, juga tidak menjadi soal. “Kalau DPP mau, di luar dua pasangan itu bisa saja.

Kami di Hanura tidak terlalu kaku, kalau memang DPP menghendaki membuka kesempatan ke calon lain, ya kita buka,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

AUTOPSI - Tim dokter forensik mengautopsi jenazah Linda di TPU Karang Medain, Mataram Senin lalu.

Wanita Meninggal Tergantung

Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pembunuhan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengawal penyelidikan kasus Linda Novita Sari (23) yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung. Ditreskrimum memanggil Polresta Mataram untuk gelar perkara bersama. Indikasi perbuatan yang membuat Linda meninggal sudah masuk agenda penyelidikan. “Dugaannya bisa ke sana. Tetap bisa. Tapi masih perlu kita kembangkan lagi,” kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata dikonfirmasi Jumat (7/8) kemarin menjawab soal dugaan korban yang meninggal karena ada perbuatan penghilangan

nyawa sesuai pasal 338 KUHP. Dalam gelar perkara dengan penyidik Polresta Mataram, Hari menyebutkan pembahasannya berkaitan dengan hasil olah TKP, hasil visum, serta autopsi yang sampai saat ini hasilnya belum keluar. “Masih perlu pendalaman lagi,” ucapnya. Bukti dan pemeriksaan saksi sejauh ini, imbuh dia, sudah menjadi pegangan penyidik untuk mendalami kasus ini yang bukan semata bunuh diri.

Melainkan ada serangkaian peristiwa yang membuat nyawa calon mahasiswi magister hukum Fakultas Hukum Unram itu melayang.

“Dugaan awalnya gantung diri. Tapi sampai saat ini kita belum berani menyimpulkan apapun sebelum ada hasil autopsi. Begitu ada hasil otopsi nanti kita dalami lagi,” tandas Hari.

Sampai Kamis lalu, total 23 saksi yang sudah diperiksa. Tetapi penyelidikan ini belum mengerucut karena laporan hasil otopsi jenazah korban pada Senin lalu masih susun tim dokter forensik.

Meninggalnya Linda yang ditemukan jasadnya di BTN Royal Mataram pada Sabtu (25/7) lalu menyisakan kejanggalan bagi pihak keluarga. Hal itu pun langsung ditindaklanjuti dengan laporan pengaduan

yang disampaikan tim kuasa hukum Montani Para Liberi Wapala Fakultas Hukum Unram. Tim kuasa hukum yang diwakili M Jihan Febriza mengungkapkan kejanggalan pada jasad korban. Diantaranya, luka lebam di ketiak kiri dan kanan, luka cakar di bawah perut, lebam di perut bagian tengah atau bagian ulu hati, serta pendarahan yang keluar dari pangkal paha jenazah, baik saat disemayamkan maupun sampai saat dikuburkan.

“Kami berkeyakinan ini ada peristiwa, rangkaian peristiwa yang membuat seseorang meninggal dunia. Menurut kami, dari

kesaksian keluarga maupun teman-teman, korban ini bukan bunuh diri,” ucap Jihan dalam kesempatan wawancara sebelumnya. Korban Linda ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan posisi tergantung, pada Sabtu (25/7) sore sekitar pukul 16.30 Wita. Jenazah Linda tergantung di bagian leher dililit tali oranye di ventiliasi rumah. Rumah tersebut ditinggali kekasihnya, Rio (22) yang pada Jumat (24/7) sampai Sabtu (25/7) terdeteksi berada di Denpasar, Bali. Sementara hasil visum awal, korban diperkirakan meninggal lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. (why)

Selamatkan Dukungan Pilkada

Pengurus Berkarya NTB Harus Kompromi dengan Kubu Muchdi Mataram (Suara NTB) – Surat Keputusan (SK) dukungan yang sudah diterbitkan partai Berkarya dibawah kepengurusan Ketua Umum Tommy Soeharto dipastikan tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar oleh bakal pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah ke KPU pada Pilkada serentak 2020 ini.

Pasalnya, kepemimpinan Tommy Soeharto di Partai Berkarya sudah diakhiri oleh kepenggurusan baru Partai Berkarya dengan ketua umumnya Muchdi PR yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Maka SK dukungan yang akan diterbitkan kepengurusan Muchdi Pr lah yang akan berlaku di KPU. “Konsekuensi dari perubahan kepengurusan itu adalah, rekomendasi dukungan Pilka-

da itu juga akan ikut berubah.

Artinya rekomendasi dukungan yang berlaku adalah yang diterbitkan oleh kepengurusan yang baru. Sebab KPU pasti hanya akan menerima SK dukungan yang diterbitkan oleh kepengurusan yang baru, karena itu yang SK-kan oleh Kemenkumham,” jelas pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, M. A. Pol yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) kemarin.

Pada pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, Partai Berkarya dengan kepengurusan Tommy Soeharto sudah menerbitkan SK dukungannya di empat daerah yakni Pilkada Kota Mataram kepada pasangan Baihaqi-Diyah Ratu Ganefi, Lombok Tengah kepada pasangan Pathul-Nursiah, Sumbawa kepada pasangan

Mo-Novi dan Dompu pasangan Ruslan-Nasaruddin.

“Untuk tetap memastikan dukungan partai Berkarya, maka para calon ini harus memperbaharui SK dukungannya dengan yang diterbitkan oleh kepengurusan yang baru, kalau tetap memakai SK lama maka itu tidak akan diterima KPU, karena sudah dianggap tidak berlaku lagi,” jelas Ihsan.

Untuk itu, dalam situasi seperti itu, Ihsan menyarankan supaya pasangan calon juga membangun komunikasi politik dengan kedua kubu. Menurutnya jalan kompromi dengan kedua kubu adalah jalan terbaik untuk tetap memastikan dukungan partai Berkarya.

“Waktu sudah mepet, maka jalan paling terbaik adalah diselesaikan secara internal, harus ada jalan kompromi antar kedua kubu dan juga ca-

Pegawai Honorer Jadi Jambret Mataram (Suara NTB) – Polsek Pagutan mengamankan pegawai honorer salah satu dinas di Kota Mataram MN (25). Penangkapan ini karena MN diduga menjambret wanita pengendara motor di Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, Mataram. Aksi kabur pelaku terhenti oleh pagar rumah warga yang ditabraknya.

“Pelaku ini menyalip korban sambil menarik tas yang diselempangkan di bahu kanan.

Korban berboncengan dengan temannya,” ungkap Kapolsek Pagutan Iptu I Ketut Artana Jumat (7/8). Pelaku MN yang mengendarai Yamaha Mio DR 2452 DS ini lalu kabur ke arah Bundaran Jempong, Sekarbela, Mataram lalu berputar ke arah Jalan Gajah Mada, Pagesangan, Mataram. Pelaku masih tak terkejar.

Namun Pelaku MN ini mencari jalan kecil untuk menghindari kejaran. MN berbelok ke jalan Lingkungan Karang Anyar, Pagesangan. Beruntungnya, pelaku menabrak pagar rumah warga. Korban pun berhasil menyusul. “Pelaku ini membuang barang bukti tas yang di-

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolsek Pagutan Iptu Ketut Artana (kanan) menginterogasi pegawai honorer yang ditangkap karena menjambret di Jalan Lingkar Selatan, Pagutan. jambretnya. Motor dia tinggalkan. Dia lalu kabur dengan berlari tapi tidak bisa kabur lagi karena dikerumuni warga. Anggota kita yang sedang patroli langsung mengamankan pelaku walaupun pelaku ini sempat dihakimi warga,” terang Artana.

Tas yang dibuang pelaku dapat diselamatkan dari tepi jalan depan minimarket di Jempong. Isinya uang tunai Rp1,345 juta, ponsel, headset, alat makeup, dan power bank.

Pelaku MN rupanya sudah membuntuti korban dari sim-

pang empat Dasan Cermen, Cakranegara, Mataram.

Artana mengatakan, hasil koordinasi dengan Polsek Cakrengara bahwa MN sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencurian motor di area parkir RSUD Provinsi NTB MN yang sudah 10 bulan menjadi pegawai honorer ini menjadi buronan. “Tahun 2015 lalu dia pernah dipenjara karena kasus narkoba. Dia mencuri dan menjambret ini juga menurut pengakuannya untuk mencari tambahan uang membeli sabu,” tutupnya. (why)

lon, supaya partai dan calon tidak dirugikan. Karena bagaiamanapun bahwa calon yang

sudah ditetapkan ini merupakan hasil ijtihad terbaik pengurus di daerah,” katanya. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 8 Agustus 2020

Halaman 8

Air Terjun ”Aiq Ngemplok”

Destinasi Cantik dan ”Perawan” di Lotim Potensi destinasi wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) seolah tak ada habisnya. Daerah ini memiliki destinasi wisata yang lengkap dan mempesona. Salah satu yang tidak kalah cantiknya yaitu destinasi air terjun di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading. Berada di kaki Gunung Rinjani, air terjun yang dinamakan “Aik Ngemplok” ini tergolong masih perawan.

DIKATAKAN masih perawan, dikarenakan air terjun tersebut belum terjamah oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kondisi ini dikarenakan keberadaan dari air terjun ini cukup tersembunyi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Lokasi air terjun “Aik Ngemplok” ini memang terbi-

lang agak renggang dari pemukiman warga. Dibutuhkan waktu sekitar 35 menit untuk mencapainya dengan berjalan kaki dari pemukiman warga di Dusun Srijata, Desa Perian.

Kendati demikian, rasa lelah bagi wisatawan dapat dijamin terbayarkan atas pesona “Aik Ngemplok”. Ciri khas dengan hempasan air terjun

membuat mata, hati serta pikiran pengunjung “terhipnotis” dengan terwujudnya ketenangan. Apalagi untuk menuju lokasi destinasi ini, terlebih dahulu pengunjung dimanjakan dengan pohon-pohon besar dan rindang di kawasan Hutan Lindung TNGR, jalan menanjak, goa, bahkan kegelapan yang menjadi ciri khasnya.

Ilham, salah satu pelaku wisata setempat mengakui jika keberadaan air terjun ini belum diketahui banyak orang. Maka dari itu, ia bersama beberapa pelaku pariwisata lainnya tengah melakukan penataan. Mulai dari penataan jalur, tempat persinggahan dan beberapa fasilitas lainnya yang nantinya dapat memberikan akses kemudahan bagi wisatawan. Di samping itu, promosi melalui media sosial tengah dilakukan.

“Di tempat ini juga sangat direkomendasikan untuk camping dalam mencari ketenangan,” ungkapnya. Ilham men-

jelaskan, dinamakan “Aik Ngemplok” dikarenakan air yang terjun ini berasal dari bongkahan batu, mengalir dari air pegunungan. Keistimewaan “Aiq Ngemplok” ini memiliki ketinggian 10 sampai 12 meter.

Airnya jernih dan suasana masih sangat alami. Bahkan di kawasan ini selain “Aiq Ngemplok”, setidaknya ada 3 objek wisata air terjun yang lebih dulu dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan yaitu Air Terjun Treng Wilis, Telaga Biru dan Air Terjun Tibu Elen. “Memang masih satu jalur dengan tiga air terjun tersebut,” pungkasnya akhir pekan lalu. (yon)

(Suara NTB/yon)

MASIH PERAWAN - Inilah faras air terjun “Aik Ngemplok” yang terletak di Desa Perian Kecamatan Montong Gading. Air terjun ini begitu cantik dan terkesan masih perawan dan yang cocok untuk mencari ketenangan.

Lobar akan Jual Aset di Mataram

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2020, terdapat defisit anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

Atas dasar kondisi ini, Pemda Lobar pun akan menjual aset daerah yang ada di Kota Mataram. Penjualan aset ini dilakukan untuk pembangunan Islamic Center dan membuka akses jalan.

KETERANGAN - Mandataris hasil Munaslub Partai Berkarya untuk Loteng, Ramdan, memberikan keterangan kepada wartawan terkait rencana penjaringan pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng, Jumat (7/8).

Partai Berkarya Lakukan Penjaringan Ulang Bacabup Praya (Suara NTB) Setelah disahkannya kepengurusan Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, langkah cepat diambil Partai Berkarya Lombok Tengah (Loteng) dalam menghadapi gelaran Pilkada, 9 Desember mendatang. Berkarya akan melakukan penjaringan ulang pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, untuk mencari bapaslon bupati yang akan diusung di Pilkada Loteng nantinya.

Sebelumnya, Partai Berkarya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) rekomendasi kepada pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Namun rekomendasi tersebut keluar sebelum Munaslub Partai Berkarya digelar. Sehingga dengan adanya kepengurusan yang baru, maka rekomemdasi yang dikeluarkan oleh pengurus lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Itu (SK rekomenasi pasangan Pathul-Nursiah) kan urusan pengurus lama. Dengan adanya pengurus baru, tentu kebijakannya juga baru,” ungkap Wakil Sekretaris DPD Partai Berkarya Loteng, Ramdan, S.Ag., selaku Mandataris hasil Musnalub Partai Berkarya untuk Loteng, kepada wartawan, Jumat (7/8).

Perintah dari DPP Partai Berkarya, untuk Pilkada Loteng diminta melakukan penjaringan ulang pasangan calon kepala daerah. Itulah yang saat ini tengah dikebut oleh pihaknya. Mengingat, DPP memberikan tenggat waktu sebelum tanggal 14 Agustus mendatang, bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung sudah harus disampaikan ke DPP Partai Berkarya.

Untuk tahapan penjaringanya, berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada proses pendaftaran ataupun uji visi dan misi. Cukup melalui komunikasi dan nanti akan dikaji potensi serta peluang menangnya. Mengingat waktu yang sudah sangat mepet. Sehingga proses penjaringan tidak akan terlalu lama.

Sejauh ini, setidaknya sudah ada dua bakal pasangan calon kepala daerah yang membangun komunikasi dengan Partai Berkarya melalui tim suksesnya masing-masing. Yakni pasangan H. Masrun – H. Lalu Aksar Anshori dan pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H. Lalu Normal Suzana. “Kita masih menunggu bakal pasangan calon kepala daerah lainnya. Untuk kita usulkan ke DPP,” tandasnya.

Disinggung kepengurusan DPD Partai Berkarya Loteng, Ramdan mengaku masih belum terbentuk.

Karena masih harus menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP Partai Berkarya. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan rapat serupa di masing-masing daerah. “Untuk kepengurusan di daerah, kita menunggu hasil Rakornas yang diselenggarakan pertengahan bulan Agustus ini,” tegasnya. (kir)

Bupati Lobar dalam penyampaikan nota keuangan RAPBD-P 2020 mengatakan, realisasi pendapatan daerah selama semester I sebesar Rp646 miliar lebih atau 35 persen dari target Rp1,8 triliun.

Yang bersumber dari PAD sebesar Rp42 miliar atau 15,5 persen lebih dari target Rp274, 45 miliar. Dana perimbangan dari target sebesar Rp1,2 triliun terealisasi baru Rp551 miliar atau 45 persen. Lain-lain pendapatan yang sah dari target Rp346 miliar realisasi baru Rp52 miliar atau 15,52 persen.

Sementara, belanja daerah sampai dengan semester I sebe-

(Suara NTB/her)

SEGERA DIOPERASIKAN – Kondisi bangunan UPTD sentra Gula Aren di Langko kecamatan Lingsar, yang mangkrak beberapa tahun terakhir. Pemkab Lobar akan segera kantor dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk SDM-nya.

Lobar akan Operasikan Bangunan Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat berupaya mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra Gula Aren yang ada di daerah Lingsar dan Gunungsari. Salah satunya dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung serta SDM yang akan mengoperasikan kantor tersbut.

Kabud Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) Dinas Perindag Lobar, Hj. Bq Laksmi Dwiarti mengatakan, dua UPTD ini ditargetkan bisa beroperasi tahun depan karena sudah dilakukan penyiapan SDM aparatur yang akan mengisi UPTD tersebut. “Sudah dilantik mutasi kemarin, dan tengah dilakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan, mudahan bisa diop-

Pasangan Dwi-Normal Diusung Lima Parpol pai persoalan kepenguruasan di partai politik tersebut tuntas atau definitif,” terang M. Samsul Qomar, Jumat (7/8).

Dengan dukungan lima partai politik tersebut, pasangan Dwi-Normal bakal memiliki dukungan sebanyak 11 kursi. Jumlah tersebut sudah cukup untuk bisa maju di Pilkada Loteng mendatang.

Karena untuk maju di Pilkada Loteng, pasangan calon kepala daerah minimal memperoleh 10 kursi di DPRD Loteng.

Tidak hanya dengan kelima partai politik tersebut, pihaknya sejauh ini juga masih terus membangun komunikasi dengan partai politik yang lain.

Termasuk juga dengan Partai Golkar. Di mana pasangan Dwi-Normal juga termasuk bakal pasangan calon kepala daerah yang disurvei oleh Partai Golkar. Sehingga pihakn-

miliar menjadi Rp351 miliar.

Dengan demikian rancangan perubahan APBD tahun 2020 berkurang sebesar Rp121 miliar dari target semula.

Kemudian rencana belanja daerah pada APBD-P, belanja tidak langsung menjadi Rp989 miliar, bertambah Rp18 miliar dari Rp 971 miliar. Belanja pegawai semula dianggarkan Rp661 miliar berkurang Rp7 miliar, belanja hibah bertambah Rp734 juta dan belanja Bansos semula dianggarkan Rp 10 miliar berkurang Rp3,2 miliar menjadi Rp7 miliar lebih.

Belanja bagi hasil kepada

JUAL TANAH KAVLING LINGKUNGAN KEBUN TALO KEL.SELONG LOMBOK TIMUR HUB . 082340255417 & 087865555293

Pilkada Loteng

Praya (Suara NTB) Juru bicara pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H. Lalu Normal Suzana, M. Samsul Qomar, menegaskan optimis bisa bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Setidaknya sudah ada lima parpol yang siap mengusung pasangan Dwi-Normal.

Direncanakan pertengahan bulan Agustus ini kesepakatan koalisi akan ditandatangani oleh kelima partai politik tersebut, masing-masing Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan serta Partai Bulan Bintang (PBB).

“Penandatanganan koalisi bersama kita rencana dilaksanakan minggu ini. Tapi karena ada perubahan kepengurusan di salah satu partai politik pengusung, sehingga ditunda sam-

sar Rp496 miliar atau 24,94 persen dari anggaran Rp1,9 triliun. Terdiri dari belanja langsung Rp 971 miliar lebih terealisasi Rp347 miliar atau 33,75 persen. Belanja langsung senilai Rp 1,19 triliun terealisasi baru Rp 149 miliar.

Secara garis besar, PAD semula direncanakan Rp274 miliar turun menjadi Rp22 miliar menjadi Rp251 lebih.

Bagian dana perimbangan dari target semula Rp1,2 triliun turun Rp105 miliar menjadi Rp1,16 triliun yakni dari DAU dan DAK. Lain-lain pendapatam yang sah semula Rp346 miliar bertambah Rp4

provinsi, kabupaten/kota dan pemdes semula dianggarkan Rp15 miliar, berkurang Rp2 miliar menjadi Rp12 miliar lebih. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemdes semula dianggarkan Rp248 miliar berkurang Rp5 miliar menjadi Rp242 miliar. Belanja tak terduga semula Rp12 miliar bertambah Rp35 miliar menjadi Rp47 miliar.

Belanja langsung dialokasikan pada APBD-P sebesar Rp856 miliar atau berkurang Rp163 miliar dari anggaran sebelumnya Rp1,13 triliun lebih.

“Dari beberapa uraian tersebut, terlihat bahwa jumlah target pendapatan sebesar Rp1,7 triliun , sedangkan jumlah belanja Rp1,8 triliun sehingga dengan demikian dalam perubahan APBD ini mengalami defisit anggaran sebesar Rp126 miliar yang ditutupi dari pembiayaan daerah yang mengalami surplus Rp126 miliar lebih,” jelas dia.

Ditemui usai paripurna, Bupati mengakui adanya rencaa penjualan aset daerah di Kota Mataram termasuk di

ya berkeyakinan pasangan Dwi-Normal akan bisa bertarung di Pilkada Loteng.

“Hampir semua partai politik arah dukungannya masih cair.

Jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi,” tegasnya.

Masih menurut mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng, pasangan Dwi-Normal juga masuk nominasi bakal pasangan calon kepala daerah yang berpotensi diusung koalisi PKBPKS. Pihaknya pun sudah mendapat undangan untuk melakukan pendalaman rencana koalisi dengan koalisi PKBPKS tersebut. Hanya saja, karena ada persoalan teknis pertemuan belum bisa digelar.

“Sebenarnya sore ini (Jumat kemarin,red) kita akan gelar pertemuan dengan koalisi PKBPKS. Tapi kita minta reschedule karena pak Dwi sedang berada di Jakarta,” jelasnya. (kir)

erasikan awal tahun depan,” jelas dia kemarin.

Selain itu, pengadaan sarana prasarana produksi dilakukan tahun ini senilai Rp900 juta, masing-masing Rp500 juta dan Rp400 juta untuk dua UPTD tersebut. Pengumuman pengadaan sarana prasarana ini tengah berlangsung. Sebelumnya pengumuman pengadaan di LPSE sempat hilang akibat dampak pandemi, namun muncul kembali. Peralatan ini akan tiba awal bulan September, karena diperkirakan masa lelang sampai pengadaan butuh waktu tiga bulan.

Diakui belum beroperasinya UPT ini tidak terlalu menggangu program, karena kegiatan UPT ini bersifat khusus

HILANG HLG BPKB R4 FORD ESCAPE20L DR.1266 XE NOKA/NOSIN : FE2E37131JCO0558/ Y F M O 1 1 0 8 AN.DRS.H.M.LALU PATREWIJAYA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R4 SUZUKI DR.8426 RA NOKA/NOSIN : MHYHDC61TKJ103102/ K15BT-1038307 AN.JONO HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK 2 HONDA DR.3801 CQ NOKA :MHIJFU111GK489566,NOSIN : JFU1E-1494082 AN.SURYAHIDAYANI HLG SKTR JL.PENDIDIDKAN KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR.4430 ED NOKA : MHIKF2215KK079210, NOSIN : KF22E-1079128 AN.I KETUT LINGGA ASMARA HLG PERJALANAN DARI KOTA MATARAM MENUJU KEC.SELONG

diperuntukkan untuk gula aren di masing-masing desa seperti UPT Langko mencakup Narmada Lingsar sedangkan kekait melingkupi Gunungsari dan Batulayar. (her)

Makam Loang Baloq seluas 4 hektar. Namun kata dia, aset ini menyangkut dua pihak (pemkot Mataram dan Lobar, red) sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut. “Rencananya itu akan dijual ke pemkot. Tapi ndak harus, bisa juga ke swasta tapi tetap menggunakan appraisal,” jelas dia.

Kepala BPKAD, H. Fauzan Husniadi mengatakan, beberapa titik aset yang rencananya dijual di antaranya tersebar di Loang Baloq seluas 4 hektar, eks kantor PDIP di Majeluk, eks rumah dinas Bupati, eks Kantor Dinas Sosial di Cemare. Termasuk rumah yang ada di belakang Kantor Pos Mataram. “Rencana penjualan aset ini bukan muncul kali ini, namun sudah sejak lama direncanakan. Itu untuk pembangunan Islamic Center, membuka jalan Sopok Angen di Gerung,” jelasnya. (her)

SUARA NTB

Sabtu, 8 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 8 Agustus 2020

Halaman 10

PPID NTB Bersiap Sambut Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020 Mataram (Suara NTB) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTB kembali mempersiapkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020. Hal ini untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) di NTB. ‘’PPID wajib menyediakan informasi yang tepat, murah dan cepat bagi masyarakat,’’ ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH, saat memimpin rapat teknis bersama para admin PPID Pembantu yang ada di setiap OPD NTB. Rapat tersebut digelar pada Jumat, (7/8) bertempat di Aula Kantor Diskominfotik NTB. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik digelar dalam rang-

ka pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi (KI) diberikan kewenangan untuk melakukan Monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik serta menyampaikan hasil evaluasi dan mengumumkannya kepada publik.

Terkait keterbukaan informasi publik, Kadis Kominfotik NTB menjelaskan ini tentu bukan sekadar memenuhi kewajiban memberi in-

formasi saja namun justru untuk memenuhi hak masyarakat atas akses informasi yang berkualitas.

Karena itu PPID harus mampu memberikan pelayanan informasi yang baik pada masyarakat. ‘’Fungsi PPID melakukan uji konsekuensi informasi, tidak semua harus diinformasikan. Harus dipilah sumbernya, kapasitas informan juga harus kapabel,’’ ujarnya.

Selain menyediakan informasi yang tepat, murah, dan lengkap,

I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/diskominfotik)

Gede meminta PPID Perangkat Daerah untuk memperhatikan isi konten website dan sosial media.

Konten yang dibuat harus mengedepankan kualitas dan kesesuaian dengan kewenangan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Karena jika ada masalah tentang informasi yang disampaikan, maka akan ada konsekuensi hukumnya.

Untuk memantau konten yang dibagikan oleh PPID Pembantu, Diskominfotik NTB juga telah membangun sebuah dashboard berbasis web yang bekerja secara real time. Dengan dipantaunya konten PPID yang dibagikan, maka kualitas serta kuantitas informasi yang disediakan untuk masyarakat bisa tetap terjaga.

Para peserta rapat tampak antusias mendengarkan materi yang diberikan dan rapat berlangsung interaktif. Beberapa pertanyaan

dan masukan diberikan saat sesi tanya jawab. Salah satunya adalah masukan dari RSUD Provinsi NTB agar para PPID Perangkat Daerah tidak mengejar kuantitas informasi, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat monoton.

Diakhir rapat, para admin PPID Perangkat Daerah sepakat, masyarakat berhak diberikan informasi yang dibutuhkan dan berkualitas.

Selain di sosial media, informasi juga harus tersedia di website. Agar masyarakat yang ingin mengambil peran dalam pembangunan, bisa langsung melihat aktivitas pemerintah di portal PPID masing - masing perangkat daerah, tidak lagi harus bersurat atau datang ke kantor untuk mendapatkan informasi tersebut. (r)

Konsul Jenderal RRT di Denpasar Serahkan Beasiswa yang Ke-Tiga Realisasi Investasi Denpasar (Suara NTB) Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Kamis (6/8) kenyerakan beasiswa untuk yang ke tiga kalinya. Penyerahan beasiswa dilaksanakan secara online.

Hadir pada acara tersebut, Plt. Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Mr. Chen Wei, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang diwakili oleh Ida Ayu Nyoman Candrawati, perwakilan guru dan siswa sekolah lingkup kerja Konsulat RRT yang mempunyai kelas Bahasa Mandarin.

Plt, Konjen RRT di Denpasar Mr. Chen Wei menyampaikan selamat kepada guru dan siswa penerima Beasiswa Konjen RRT. Mr.Chen Wei menegaskan bahwa walaupun di masa pandemi ini, para siswa tetap dengan giat belajar Bahasa Mandarin dan meraih nilai yang memuaskan.

Mr. Chen Wei juga menyampaikan, tahun ini menandai 70 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Selama perjalanan 70 tahun, persahabatan dan kerjasama antara kedua negara semakin mendalam.

Semakin banyak perusahaan dan warga Tiongkok berinvestasi atau berwisata ke Indonesia dan tentu saja ini menjadikan kebutuhan yang mendesak bagi SDM yang menguasai Bahasa Mandarin. Menguasai Bahasa Mandarin dengan baik dapat membuka jendela bagi semua orang untuk memahami perkembangan Tiongkok, dan juga akan membawa prospek yang cerah bagi

BEASISWA - Suasana penyerahan beasiswa secara online, Kamis (6/8). pengembangan karier setiap orang.

Mr. Chen Wei berharap siswa-siswi terus belajar Bahasa Mandarin dan menjadi duta persahabatan antara masyarakat kedua negara. Konsulat Jenderal akan terus memberikan dukungan demi pengembangan pendidikan Bahasa Mandarin di wilayah lingkup kerja Konsulat, yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT. Louis Ivander Yangky, siswa Sekolah CHIS Bali merupakan perwakilan siswa yang terpilih meraih peringkat pertama dalam Beasiswa Konjen tahun ini. Dia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Konsulat Jenderal RRT atas penghargaan dan para guru sekolah yang

RADIO

telah mendidiknya dengan tulus. Dia mengatakan bahwa sejak kecil telah tertarik dengan Bahasa Mandarin dan percaya bahwa dengan belajar Bahasa Mandarin akan sangat membantu perkembangan kariernya di masa depan.

Dengan diadakannya beasiswa ini dia semakin mempunyai kepercayaan diri dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Mandarin serta memahami budaya Tiongkok. Ia berharap nantinya dapat belajar ke Tiongkok dan dapat berkontribusi pada kerjasama persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia.

Teguh Setiawan dari Sekolah Tiga Bahasa Budi Luhur Lombok, sebagai

RADIO

perwakilan peraih beasiswa kategori Guru Teladan menyampaikan rasa terimakasih kepada Konsulat Jenderal RRT di Denpasar atas dukungan selama ini terhadap dunia pendidikan Bahasa Mandarin di wilayah lingkup kerja Konjer RRT. Dalam perjalanan 8 tahun mengajar Bahasa Mandarin, ia melihat kemajuan dan peningkatan kemampuan Bahasa Mandarin siswa didiknya yang semakin dalam. Ia merasakan kegembiraan dan kepuasaan yang nyata dan benar-benar merasa pentingnya belajar Bahasa Mandarin saat ini. Ia akan terus berusaha untuk mendidik serta menyebarkan bahasa dan budaya Tiongkok.

Meskipun sedang dihadapkan pada pandemic Covid-19, namun beberapa siswa mampu melewati kesulitan ini dan merekam langsung pertunjukan lagu Bahasa Mandarin dan wushu, yang ditayangkan selama acara online ini.

Terlihat siswa mampu menggunakan berbagai macam cara untuk dapat mempertunjukkan keindahan budayaTionghoa.

Berdasarkan rekomendasi setiap sekolah dan kriteria standar pemilihan penerima beasiswa, telah diputuskan sebanyak 162 siswa dan 15 Guru teladan terpilih sebagai penerima beasiswa pada periode ini.

Konsulat Tiongkok di Denpasar telah menyelenggarakan kegiatan ini mulai dari tahun 2018 berturut-turut selama tiga kali dan disambut baik oleh para guru dan siswa dan diharapkan akan semakin mendorong kecintaan dan antusiasme para remaja untuk belajar Bahasa Mandarin. (r)

NTB Masih Sehat

Mataram (Suara NTB) – Realisasi investasi NTB di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) tidak terlalu jauh merosot. Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, pada triwulan pertama 2020 capaian investasi NTB bahkan melebihi tahun lalu. ‘’Realisasi investasi kita lebih bagus di tahun lalu.

Di triwulan pertama (2020) kita di angka Rp2,1 triliun. Tahun lalu di triwulan yang sama Rp1,9 triliun,’’ sebut Kepala DPMPTSP NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT, Jumat (7/8).

Untuk triwulan kedua selama pandemi Covid-19, realisasi investasi yang dicapai seperti tahun sebelumnya sebesar Rp2,7 triliun. ‘’Jadi berarti kita masih ada kelebihan di triwulan pertama. Jadi kelebihan kita Rp200 miliar,’’ sebutnya.

Menurutnya, total realisasi investasi per semester saat ini memang masih lebih bagus dibanding tahun lalu. Hal tersebut diharapkan menjadi tanda bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung tidak terlalu memberi dampak besar terhadap aktivitas investasi.

Diterangkan Rum, untuk semester satu realisasi investasi NTB tahun 2020 mencapai Rp4,8 triliun. Sedangkan untuk periode yang sama tahun sebelumnya hanya mencapai Rp4,6 triliun. Dengan demikian tercatat adanya peningkatan capaian investasi tersebut.

Realisasi investasi NTB saat ini didukung tiga sektor. Antara lain sektor tambang, pariwisata, dan perhubungan.

Dengan dukungan ke tiga sektor tersebut target realisasi investasi sebesar Rp16 triliun sampai akhir tahun diharapkan dapat tercapai. ‘’Mungkin sampai akhir tahun dengan target RPJM jadi Rp13 triliun (karena pandemi), saya optimis,’’ jelas Rum. Di sisi lain, pihaknya juga akan memacu investasi di kawasan smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Samota. ‘’Kita buat dulu DED maupun video promosinya jadi memang kita fokus. Sekarang kita mencoba di beberapa sektor unggulan yang akan kita buatkan paparan destinasinya,’’ katanya. (bay)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Agustus 2020

122 Pelamar CPNS Pemprov Pilih Ujian di Luar NTB Dari Hal. 1 Sesuai surat tersebut, ada 11 tahapan dalam seleksi penerimaan CPNS Formasi 2019. Pertama, verifikasi data hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai 27 - 30 Juli 2020. Kedua, pengumuman dan pendaftaran ulang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) mulai 1 - 7 Agustus 2020.

Ketiga, pencetakan kartu ujian SKB pada 8 Agustus 2020. Keempat, penjadwalan SKB mulai 10 - 14 Agustus 2020. Kelima, pengumuman jadwal pelaksanaan SKB pada 18 Agustus 2020. Keenam, pelaksanaan SKB mulai 1 September - 12 Oktober 2020. Ketujuh, pengolahan hasil SKD dan SKB, 8 - 18 Oktober 2020.

Kedelapan, rekon integrasi hasil SKD dan SKB, 19 - 23 Oktober 2020. Kesembilan, penyampaian hasil seleksi pada 26 - 28 Oktober 2020.

Kesepuluh, pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober.

Dan terakhir, usulan penetapan NIP mulai 1 - 30 November 2020.

Jumlah pelamar atau peserta SKB CPNS 2019 di NTB sebanyak 6.765 orang. Peserta SKB terbanyak berada di Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim), jumlahnya di atas 1.000 orang.

Untuk Loteng, jumlah pel-

amar yang ikut SKB sebanyak 1.145 orang dan Lotim sebanyak 1.192 orang. Untuk Pemprov NTB sendiri, jumlah pelamar yang ikut SKB sebanyak 942 orang.

Kemudian Kota Mataram 619 orang, Sumbawa 613 orang. Selanjutnya, Dompu 498 orang, Lombok Utara 479 orang, Bima 438 orang, Lombok Barat 407 orang dan Kota Bima 183 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemda di NTB mendapatkan 3.204 formasi dari Kemen PANRB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Loteng 479 formasi, Lotim 482 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi.

Pelaksanaan SKB akan memperhatikan dan mematuhi peraturan/pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Peserta dengan suhu tubuh badan di atas 37,3 derajat celcius tetap diperbolehkan ikut SKB yang ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. (nas)

Verifikasi Lahan Kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika Sudah Tuntas Dari Hal. 1 Awan mengatakan, sejatinya proses peralihan hak atas kepemilikan lahan dari warga kepada ITDC sudah selesai sejak tahun 1991 sampai 1996 lalu. Kala itu ITDC masih bernama BTDC. ‘’Proses pelepasan hak sudah sempurna,’’ bebernya.

Warga yang saat ini mengklaim sebagai pemilik, tidak dapat menunjukkan alas hak yang sesuai hukum. Baik itu disandingkan dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Pemerintah kepada ITDC. ‘’Ada 12 titik di dalam kawasan sirkuit. Itu sudah selesai. Hanya klaim lahan. Posisinya sekarang ada yang menduduki ada yang tidak,’’ jelas Awan.

Tim tersebut memprioritaskan lahan di kawasan sirkuit.

Sebab sirkuit sekarang dalam proses pembangunan sehingga persoalan

lahan tidak lagi menjadi penghalang kelanjutan proyek strategis nasional.

Tugas selanjutnya menyelesaikan lahan enclave lingkup Penentuan Lokasi (Penlok) 1. ‘’Ini kita imbau warga untuk menyelesaikan masalah lahan ini secara hukum. Jangan pakai caracara penghadangan. Silakan gugat ke pengadilan. Fairfair-an aja. Kalau ITDC kalah nanti ITDC bayar ke warga,’’ ujar Awan.

Mengutip laman themandalikagp, Sirkuit Mandalika mengusung konsep balapan jalanan dengan trek sepanjang 4,31 km. Balapan dengan 17 tikungan ini bisa disaksikan dari tribun utama dengan tempat duduk berkapasitas 50 ribu orang. Juga ada tribun berdiri yang sanggup menampung 138 ribu penonton. (why)

NTB Jadi Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah Indonesia Dari Hal. 1 Selainitu,rangkaiankegiatanISEF 2020 akan diawali dengan pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FEsyar) di tiga wilayah di Indonesia. Wilayah tersebut yaitu di Pulau Sumatera, Jawa dan Kawasan Indonesia Timur (KTI).

Direncanakan, penyelenggaraan ISEF 2020 akan dipusatkan Kawasan Indonesia Timur yaitu Provinsi NTB pada bulan Agustus dengan beberapa rangkaian acaranya seperti roadshow, seminar, pelatihan ekonomi syariah bagi UKMUKM di NTB. Lebih jauh, Perry Warjiyo menjelaskan, melalui event ISEF akan mengakselerasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan baru. Kekuatan itu tentu sangat didukung dengan digitalisasi yang berkembang saat ini. Membangun mata rantai ekonomi halal dengan terus meningkatkan ekonomi syariah. Peningkatan ekonomi syariah akan menyusuri semua sektor ekonomi, termasuk pertanian, fashion, pariwisata ramah muslim, UMKM syariah dan kemandirian ekonomi pesantren. ‘’Untuk itu, sinergi semua pihak menuju peradaban baru perkonomian syaraih yang diperkuat dengan digitalisasi,’’ jelasnya.

Ia menjelaskan, sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan dalam tiga pilar strategis utama.

Pertama, pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal dengan mengembangkan ekosistem dari berbagai tingkat bisnis syariah, termasuk pesantren, UKM, dan perusahaan dalam rantai hubungan bisnis untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif. Program ini dilaksanakan di empat sektor utama.

Yaitu industri makanan halal , sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor energi terbarukan.

Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah untuk meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas pasar keuangan syariah. Ketiga, memperkuat penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Ke depan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak. Baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan. Bank Indonesia senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sementara itu melalui video testimoni, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma’aruf Amin mengatakan, event festival ekonomi dan keuangan syariah merupakan event yang besar di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah, untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah dunia.

Visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia, yang dimulai dengan penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi syariah. penguatan kelembagaan akan dilakukan dengan memperkuat dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Hal itu berhasil direalisasikan dengan terwujudnya Perpres Nomor 28 Tahun 2020 yang menggabungkan ekonomi dan keuangan syariah. ‘’Mudah-mudahan event ISEF dapat mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia ,’’ ujar KH. Ma’aruf Amin Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, terpilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah dalam ajang penyelenggaran Festival Ekonomi Syariah Indonesia memberi semangat baru dan kebanggaan bagi masyarakat dan daerah NTB untuk terus memacu peningkatan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif. ‘’Mudah-mudahan dengan adanya event ini, pengembangan ekonomi syariah dapat kita tingkatkan bersama. Sehingga suatu saat NTB bisa menjelma menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,’’ ujar gubernur melalui video testimoni yang disusul dengan testimoni Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Jawa Timur. (r)

Halaman 11

Penerapan Sanksi Tak Pakai Masker

Pemprov Susun Skenario Penegakan Perda agar Berjalan Efektif di Seluruh NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang menyusun skenario penegakan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular agar berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota. Perda yang mengatur tentang pemberian sanksi denda dan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 ini, sedang dalam proses penyusunan regulasi turunannya yaitu Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Covid-19.

“Karo Hukum sudah menga-

komodir apa yang menjadi catatan-catatan dari kabupaten/ kota. Selanjutnya, bilamana nanti dalam ketentuannya kita sudah skenariokan, persiapkan model perjanjian kerja sama (PKS), kalau memang dibutuhkan dengan Satpol PP kabupaten/kota,” kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) siang kemarin.

Tri menjelaskan aturan turunan Perda tersebut sedang dipercepat. Sehingga, ketika hasil evaluasi dari Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Perda itu sudah keluar, maka kemudian diundangkan. Regulasi turunan dalam bentuk Pergub yang mengatur tentang pemberian sanksi sosial dan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker sudah rampung. “Semua sedang berjalan, kita menggesa semua,” katanya.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini menegaskan Perda yang telah dibuat Pemprov NTB itu berlaku di seluruh kabupaten/kota. Keti-

ka nanti diundangkan, maka bisa langsung diterapkan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

“Sembari itu menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri, sedang disusun Rapergub sebagai petunjuk lebih lanjut menganai tata cara pelaksanaan Perda ini khususnya terkait dengan pengenaan sanksi,” jelasnya.

Selain itu, sosialisasi ke kabupaten/kota juga sudah mulai dilakukan, seperti ke Satpol PP, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Dandim dan Polres.

“Untuk persiapan nanti ketika

Perda diundangkan,” katanya.

Dalam Rapergub yang disusun, akan mengatur secara detil besaran denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker.

Masyarakat umum akan dikenakan sanksi sebesar Rp100 ribu, PNS sebesar Rp200 ribu dan penyelenggara kegiatan atau pemilik usaha dendanya bervariasi, antara Rp250 - 400 ribu.

“Bila masyarakat umum tidak bawa uang, maka kena sanksi sosial. Bentuknya aksi kebersihan ke sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial,” terangnya. (nas)

Frekuensi Gangguan Kelistrikan Meningkat akibat Layangan Mataram (Suara NTB) Beberapa bulan terakhir, layang layang telah menjadi primadona di hampir seluruh daerah di Lombok. Tak hanya anak anak, bahkan orang dewasa pun turut memainkan permainan tradisional tersebut.

Namun, PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang, yang tersangkut di jaringan PLN. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M. Si mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama listrik.

“Kalau listrik terganggu, aktifitas masyarakat juga terganggu. Jadi, mari kita jaga listrik dengan tidak bermain layang layang di dekat jaringan

PLN.” kata L. Gita.

Dony Noor Gustiarsyah, Manager PLN UP3 Mataram menjelaskan frekuensi gangguan di Lombok yang meningkat karena layang layang.

“Dua bulan terakhir, sudah terjadi 26 kali pemadaman di masyarakat yang diakibatkan layang layang tersangkut di jaringan PLN.” Jelas Dony.

Pada saat suhu menjadi lembab, embun atau datang hujan, layang layang yang tersangkut ini dapat berubah menjadi objek atau bahan yang menghantarkan listrik atau konduktor. Ketika jaringan saling terhubung, maka dapat menyebabkan arus hubung singkat, yang mengakibatkan gangguan listrik di masyarakat sekitar.

“Inspeksi rutin terus kami lakukan. Hampir setiap hari kami membersihkan layangan di jaringan. Dalam 1 minggu, kami bisa

menemukan 20-25 layang layang yang berpotensi menyebabkan padam.” Jelas Dony.

Per Juli 2020, sistem kelistrikan Lombok memiliki 104 jalur utama untuk menyalurkan listrik ke masyarakat. Total panjang jaringan distribusi 20 kV 6.500 kms dan panjang transmisi 150 kV 452,44 kms, yang semuanya harus dipastikan bersih dari layang layang atau objek apapun yang dapat mengganggu pasokan listirk.

“PLN tentunya dalam hal ini tidak bisa sendiri. Kami perlu peran serta masyarakat. Salah satunya adalah dengan tidak bermain layang layang di sekitar jaringan PLN.” Imbau Dony.

Sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terkait bahaya layang layang ini. Terjun langsung ke masyarakat, kantor desa, media sosial dan juga berbagai cara yang lain.

“Kepada seluruh masyara-

kat, sekali lagi kami minta untuk tidak bermain layang layang di sekitar jaringan PLN. Selain berbahaya untuk diri

sendiri, juga dapat mengganggu pasokan listrik untuk masyarakat sekitar.” demikian Dony. (bul)

Gerakan Melawan Rentenir Dari Hal. 1 Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB, Perwakilan Bank NTB Syariah dan juga Perwakilan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Syafi’i mengapresiasi setiap pihak yang telah terlibat dalam program Mawar Emas dari awal dimulai hingga menuju peluncuran dalam waktu dekat ini. Berbagai macam persiapan juga sudah dilakukan demi menyukseskan program tersebut. Antara lain, pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait hingga pelatihan takmir masjid yang sudah dilaksanakan di Islamic Center beberapa waktu yang lalu.

Syafi’i meminta seluruh pihak agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Itu semua demi keberhasilan keberlangsungan Program Mawar Emas.

Ia berharap setelah peluncuran program Mawar Emas tersebut, pengawasan serta evaluasi dapat terus dilakukan. ‘’Kita harapkan ini dapat menjadi pilar dalam peningkatan perekonomian umat,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Na-

jamuddin Amy, S. Sos., MM menekankanpentingnyapublikasiterkait ProgramMawarEmas.Denganhal ini, masyarakat di masa yang akan datang tidak lagi terjerat rentenir yang hingga saat ini masih meresahkan. ‘’Ini harus bisa menjadi trending topik sampai ke tingkat nasional, tentang bagaimana kita melawan Riba’,’’ katanya.

Najamuddin menyatakan kesiapan terkait peluncuran Program Mawar Emas, baik dari segi waktu dan juga tempat pelaksanaan. Tak hanya itu, kegiatan peluncuran ini akan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Senadadenganitu,KepalaOJK NTB,FaridFaletehanmengatakan bahwa Program Mawar Emas telah siap untuk diluncurkan. Ini dibuktikan dari kesiapan para takmir masjid yang sudah diberikan pembekalan. Ia juga berharap, dua lembaga keuangan yakni Bank NTB Syariah dan PNM dapat terus memberikan dukungan pada Program Mawar Emas.

Nantinya jemaah masjid bisa membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif untuk selanjutnya dapat mengakses

pembiayaan melalui Program Mawar Emas ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua MES NTB, Dr. Hj. Baiq Mulianah. MES NTB disebutnya telah siap dalam peluncuran Program Mawar Emas.

Berbagai persiapan, baik teknis dan non-teknis juga tengah disusun oleh pihak MES NTB. Program Mawar Emas, merupakan program yang berawal dari kegiatan safari subuh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Dari situ, muncul ide di mana masjid yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah dapat pula dijadikan sebagai salah satu tempat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan keberadaan masjid ini, diharapkan masyarakat ke depannya tidak lagi terjerat rentenir.

Program Mawar Emas ini kemudian terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB. Gerakan melawan praktik rentenir ini, melibatkan beberapa instansi dengan tujuan utama yaitu mempermudah akses keuangan berbasis masjid serta melawan rentenir di tengah masyarakat. (r)

Cegah Klaster Perkantoran Dari Hal. 1 Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si mengatakan, gubernur telah mengeluarkan surat edaran No.060/210/ORG tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB pada 23 Juni lalu. Intinya, semua ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan bidang kepegawaian.

Akan tetapi, dalam rangka adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Hamdi mengatakan, penyesuaian sistem kerja ASN, baik yang

melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau dari rumah dilakukan secara fleksibel, akuntabel dan selektif. ‘’Pada intinya, semua pegawai harus masuk kantor. Tetapi pimpinan OPD dapat memberikan izin pegawainya untuk WFH dengan syarat sesuai kriteria yang ada,’’ kata Hamdi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) siang kemarin.

Ia menjelaskan, ASN yang diperbolehkan bekerja dari rumah sudah ada kriterianya.

Misalnya, ASN yang pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Kemudian ASN yang pernah melakukan perjalanan luar daerah, ASN berusia 45 tahun ke atas dan ASN yang memiliki riwayat penyakit komorbid. ‘’Kepala dinas yang menyeleksi, siapa yang bekerja di kan-

tor dan rumah. Kalaupun ada pegawai yang usianya di atas 45 tahun, tapi kepala dinas melihat tak masalah masuk kantor, maka dia tetap masuk kantor,’’ jelas Hamdi.

Menuju tatanan normal baru, kata Hamdi, yang diatur adalah tata kerja ASN. Yaitu harus menggunakan masker, mencuci tangan, tetap membawa hand sanitizer, meja kerja jangan terlalu rapat dan lainnya. Namun, kata Hamdi, sistem kerja ASN menuju tatanan normal baru ini tak ada yang mengatur tentang 50 persen ASN masuk kerja atau masuk bergiliran. ‘’Tapi ada penilaian dari kepala dinas terhadap pegawai yang bekerja dari rumah dan tetap masuk kantor,’’ tandas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB ini. (nas)

Layangan tersangkut di tiang listrik milik PLN

NTB Usulkan Dana Penanganan Dampak Kekeringan Rp40 Miliar Dari Hal. 1 Ahmadi mengatakan usulan ini telah disampaikan ke Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Jarwansyah saat berkunjung ke NTB dalam rangka percepatan rehab rekon rumah korban gempa, Kamis (6/8) lalu.

“Sudah kita bicarakan dengan Pak Jarwansyah beliau sanggup memberikan bantuan,” katanya.

Ia mengatakan pada bulan Agustus ini, kelangkaan air bersih sudah mulai terjadi di sejumah tempat yang menjadi langganan kekeringan setiap tahun.

Namun, untuk penanganan droping air bersih masih dapat ditangani BPBD kabupaten/kota.

“Ada beberapa desa yang mengalami kekeringan abadi, karena memang tak memiliki potensi sumber air. Atau berada di Pulau-pulau kecil. Sehingga dia harus mengambil air bersih dari daratan. Itu yang didroping air bersih menggunakan tangki,” terangnya.

Berdasarkan data BPBD BPBD NTB hingga akhir Juli lalu, tercatat 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

Sumbawa Barat sebanyak 13

desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.

Sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/ 423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/435/ 06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima. (nas)

Warganya Menikmati Listrik Hanya Malam Hari Saja Dari Hal. 1 ‘’Kita optimis, jika pembangunan dan roda perekonomian seimbang. Masyarakat menjadi semakin sejahtera,’’ tambahnya.

Dalam waktu dekat, lanjut gubernur, investor kilang minyak akan melihat langsung potensi Pulau Moyo. Jika mereka semua tertarik, gubernur mengajak masyarakat menyambut baik kehadiran mereka (investor) dan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Tentunya, itu semua akan mendorong berputarnya roda perekonomian. ‘’Kalau kilang minyak ini sudah dibangun di sini. Tentu, kesehatan, kesejahteraan, pengangguran serta putus sekolah bisa teratasi,’’ ujarnya.

Pulau Moyo sudah mendunia. Tidak sedikit pesohor dunia datang ke pulau ini berlibur.

Meski pulau ini tersohor di dunia, namun warga menilai pembangunannya tidak banyak yang berubah. Bahkan banyak lahanlahan kosong hingga saat ini. ‘’Sebagai masyarakat, kami sambut baik niat Pak Gubernur akan bawa investor. Kami yakin tidak akan ada kendala,’’ ujar

Mardi, salah seorang tokoh masyarakat di Pulau Moyo.

Jangan sampai katanya, tempat yang indah ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang luar. Tapi masyarakatnya tidak merasakan dampak apapun.

Harusnya, Pulau Moyo ini menjadi pulau yang sejahtera, tidak ada anak-anak putus sekolah, bahkan sampai menganggur.

“Pak Gubernur, para pesohor seperti David Beckham, Lady Diana beserta orang-orang besar lainnya pernah datang ke Pulau Moyo ini. Tapi, dari sejak Orde Baru, kami hanya bisa nikmati listrik saat malam hari. Kalau pagi dan siang, tidak ada listrik,’’ ujarnya dengan nada sedih.

Dalam dialog tersebut, ada sejumlah hal yang memang disampaikan oleh masyarakat. Selain masalah listrik, salah seorang kepala desa juga menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pembatasan pembelian BBM kepada nelayan. Karena, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Jangan sampai, pembatasan pembelian BBM tersebut membuat masyarakat tidak bisa berusaha. ‘’Kami mohon Bapak Guber-

nur semoga kuota pembelian BBM tersebut bisa ditambah,’’ harap Rahman, Kades Sebotok.

Lain lagi Juprin, Kades Bajo Medang. Dia mengatakan bahwa kedatangan gubernur ke Pulau Moyo ini menjadi kesempatan emas. Karena, banyak masalah desa yang belum bisa diselesaikan.

Terutama masalah pengangguran.

“Bapak Gubernur, banyak anak-anak kami di Desa Bajo Medang yang menganggur.

Salah satu penyebabnya adalah kendala biaya dan kurangnya lapangan kerja,’’ ujarnya.

Dia berharap, investasi atau pembangunan harus segera dilakukan di Pulau Moyo. Dengan begitu, pengangguran bisa teratasi. ‘’Kalau investasi atau pembangunan lainnya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, mari kita bangun bersama,’’ katanya.

Selain para kades dan tokoh masyarakat yang banyak berbicara soal pembangunan daerah. Para pemuda setempat banyak berbicara terkait kesehatan dan lingkungan. Erwin, salah seorang pemuda di sana menceritakan panjang lebar masalah kesehatan yang ada di Pulau

Moyo. Dia mengaku bahwa selama pandemi Covid-19, tidak ada masyarakat sekitar yang terpapar. Namun ada satu penyakit berbahaya yang paling sering menyerang masyarakat yaitu malaria.

“Pak Gubernur, selama Covid19 ini, kami bersyukur tidak ada masyarakat Moyo yang terpapar.

Tapi, setiap minggu, ada penyakit ganas dan sering menyerang masyarakat, yaitu penyakit malaria. Karena itu kami sangat berharap di Pulau Moyo ini kami diberikan kendaraan ambulans atau boat untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk berobat,’’ harapnya.

Tidak hanya kesehatan, lanjutnya, masalah lingkungan juga sangat penting untuk selalu diperhatikan oleh pemerintah. Dia berharap, meski ada pembangunan, jangan sampai merusak lingkungan.

“Kami dimanjakan oleh lingkungan. Kami berharap, apapun bentuk pembangunan yang akan dibuat di Pulau Moyo ini, jangan sampai nantinya merusak lingkungan ,’’ pesannya.

Usai menyerap semua aspirasi masyarakat, gubernur kemu-

dian menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Telihat, empat desa diberikan bantuan yaitu Desa Labuhan Haji, Desa Bugis, Desa Sebotok serta Desa Bajo Medang. ‘’Semoga bantuan ini bermanfaat,’’ ujarnya.

Sementara itu, bantuan juga datang dari Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) berupa beasiswa pendidikan. Rektor UTS ,Dr. Chairul Hudaya dalam kesempatan tersebut langsung memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa asal Pulau Moyo yang kuliah di UTS. “Silakan Pak Kades, tulis nama-nama anak kita yang kuliah ataupun yang akan kuliah di UTS. Kita akan berikan beasiswa penuh kepada mereka,’’ ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Ia berharap, dengan pemberian beasiswa ini, mereka semua tidak takut menatap masa depan, dan bisa kembali berbuat banyak kepada masyarakat serta membantu keluhan warga. ‘’Saat pulang kampung nanti, mereka bisa mengatasi masalah listrik, masalah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja serta masalah-masalah lainnya,’’ ujar Rektor UTS. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 8 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

KSB Klaim Telah Sampaikan Dokumen Persyaratan DAK Fisik Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim telah menyelesaikan penyampaian seluruh dokumen persyaratan untuk lanjutan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB melalui Kabid Pendapatan, Nurullah membenarkan, awal bulan Juli lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberi batas waktu kepada seluruh Pemda (Suara NTB/ist) menyelesaiakan persyatan Nurullah pencairan DAK Fisik itu.

Atas instruksi tersebut pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) pengelola agar segera menyerahkan laporan realisasi kegiatan sebelumnya untuk diinput ke dalam sistem pelaporan.

“Kalau tidak salah tanggal 21 Juli terakhir batas waktunya. Dan itu sudah kita selesaikan di detik-detik terakhir,” kata Nurullah, Jumat (7/8).

Ia mengungkapkan, OPD paling terakhir menyelesaikan laporannya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes). Seingatnya, Dinkes baru menuntaskan seluruh persyaratan di hari terakhir yang menjadi batas waktu ditetapkan Kemenkeu. “Saya dilaporkan staf kalau Dinkes saat itu belum lengkap. Tapi alhamdulillah bisa selesai,” timpalnya.

Diakui Nurullah, saat ini pemerintah pusat sangat ketat dalam menerapkan aturan penyaluran keuangan ke daerah.

Tanpa realisasi laporan penggunaan anggaran sebelumnya, Kemenkeu tidak akan memberikan toleransi kepada daerah sehingga anggaran berikutnya akan dicairkan. “Bukan DAK Fisik saja ya. Semuanya. Pokoknya tidak memenuhi syarat mustahil kita akan dapat transfer lanjutan,” cetusnya.

Mengenai pemenuhan persyaratan itu sendiri, Nurullah pun mengungkapkan, selama ini pihaknya yang ditugasi mengelola sumber pendapatan daerah kerap kewalahan.

Pasalnya di tingkat lapangan maish terdapat OPD yang abai menyiapkan seluruh persyaratan pencairan dana transfer pusat itu sejak awal. “Maksud kami, OPD yang kelola tahu aturannya. Nah harusnya sudah disiapkan. Kan syarat-syarat itu mereka yang tahu detilnya. Kami di sini hanya tugas mengawal saja dan memastikan dananya sudah masuk atau belum ke kas daerah,” pungkasnya. (bug)

BPBD Identifikasi Pemanfaatan Sumur BOR di Delapan Kecamatan Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, akan mengidentifikasi pemanfaatan sumur bor di delapan kecamatan. Pasalnya, berkembang informasi bahwa bantuan dari BNPB tersebut tak maksimal beroperasi, terutama ditengah musim kemarau yang berakibat krisisnya air bersih.

Demikian tegas Kalak BPBD Dompu, M. Jufri, ST, M.Si., ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/8).

Ia mengaku, belum mengetahui berapa sebetul(Suara NTB/Jun) nya bantuan sumur bor yang M. Jufri ada, termasuk titik-titik sebarannya di delapan kecamatan. “Nanti kita akan turun dulu ke lapangan, apa yang menjadi kendala berkaitan dengan sumur bor bantuan BNPB ini,” ungkapnya.

Bantuan sumur bor sedianya diberikan pemerintah untuk meminimalisir dampak kekeringan saat kemarau berlangsung. Namun sepertinya banyak tak beroperasi sehingga terpaksa dilayani dengan pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki BPBD. Untuk itu, indentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan penting dilakukan pihaknya. “Insya Allah minggu depan sudah saya dapatkan data-data itu. Ini juga akan kita koordinasikan dengan Kabag Ekonomi, dimana titik-titiknya dan apa yang menjadi kendala,” ujarnya.

Sewaktu menjadi Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, lanjut M. Jufri, pihaknya mengetahui wilayah ini sudah mendapat bantuan sumur bor dari badan geologi bandung lebih kurang 6-7 titik. Tetapi persoalan utama saat itu pada operasionalnya, sehingga dibentuk pengelola yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan anggota.

Contoh kecil di Desa Jala Kecamatan Huu, karena pengurusnya tak berjalan tak ada pihak yang melakukan perawatan ketika terjadi kerusakan pada mesin. Sehingga bantuan tersebut terbengkalai begitu saja.

Kondisi ini tak menutup kemungkinan terjadi pada titik lain, karenanya perlu identifikasi agar kehadiran bantuan tersebut bisa dirasakan betul manfaatnnya oleh kepala keluarga di daerah langganan kekeringan. “Nanti bisa kita petakan apa yang jadi masalah pada titik itu, apakah kerusakan mesin atau biaya operasional yang berkaitan dengan BBM,” pungkasnya. (jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kendaraan Pengangkut Sampah Mulai Termakan Usia Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku sejumlah armada pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak layak digunakan. Bahkan dari ratusan armada pengangkut sampah yang dimiliki hanya 50 persen saja yang dianggap layak. Selebihnya dalam kondisi rusak.

Kepala Dinas LH kepada Suara NTB, melalui Kabid Pengolahan Sampah dan pengawasan limbah B3, Dedi Damhudi SP., M.Si, tidak menampik kondisi tersebut sehingga perlu diberikan atensi khusus. Pihaknya juga sudah mengusul-

kan anggaran sebesar Rp500 juta untuk pembelian dua unit truk dan 15 kendaraan roda tiga. Tetapi anggaran tersebut terpangkas untuk penanganan Covid-19 sehingga upaya untuk meremajakan sejumlah sarana pengangkutan sampah tidak

bisa terealisasi. Akibat kondisi ini, pola penanganan sampah yang dilakukan oleh petugas tidak bisa maksimal lantaran kendaraan yang dimiliki sering mengalami gangguan mesin.

“Harus kita akui memang sarana pengangkutan sampah

kita sudah usang dan tidak layak digunakan. Tetapi karena tidak ada anggaran kita tetap saja gunakan,” sebutnya.

Pihaknya juga tidak mampu berbuat banyak karena anggarannya memang sudah terpangkas untuk penanganan Covid-19.

Tetapi yang jelas pihaknya akan tetap mengupayakan supaya di tahun anggaran berikutnya anggaran untuk penanganan sampah bisa lebih maksimal. Terutama kaitannya dengan peremajaan sarana angkut yang dimili-

ki saat ini. Jika tidak segera dilakukan peremajaan, dikhawatirkan kendaraan yang beroperasi saat ini tingkat kerusakannya akan semakin parah. Sehingga dibutuhkan armada yang baru dan tentu akan menghabiskan anggaran yang lebih besar.

“Kami tetap akan upayakan agar anggaran untuk peremajaan sarana pengangkut sampah bisa terealisasi di tahun anggaran yang akan datang. Sehingga penanganan sampah kita bisa lebih optimal,” pungkasnya. (ils)

Bima Setor Data 3.309 UMKM Calon Penerima Stimulus Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop dan UMKM) mengumpulkan data para pelaku UMKM yang akan menerima bantuan stimulus dari Pemerintah Pusat.

Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE, proses pengumpulan data para pelaku UMKM yang rencananya akan diberikan bantuan stimulus itu berasal dari desa masing-masing.

“Sedang dikumpulkan data dari masing-masing desa. Hari ini akan selesai,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (7/8).

Menurut Iwan, data 3.309 UMKM sudah dikirim pada 15.00 Wita. “Kita dalam gerbong paling besar se-NTB,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, pihaknya hanya berkewajiban mengumpulkan dan mengusulkan data UMKM saja.

Dan tidak berhak untuk menentukan jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan. “Kita hanya kumpulkan dan men-

gusulkan saja, karena yang menentukan akhir adalah Pemerintah Pusat melalui Kemenkop dan UKM,” katanya.

Sayangnya Iwan enggan menjawab saat ditanyakan data UMKM yang dikumpulkan sebagai calon penerima bantuan stimulus serta jumlah UMKM yang terdata di Diskop dan UMKM setempat. “Masih last minute,” katanya singkat.

Berdasarkan catatan Suara NTB, ada sebanyak 700 UMKM di Kabupaten Bima yang terdampak Covid-19. Jumlah itu didata oleh Diskop dan UMKM setempat dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada Bulan Mei 2020 lalu.

700 UMKM tersebut kebanyakan dari sektor perkiosan, permebelen dan penggilingan. Ketiga sektor UMKM itu memperkerjakan karyawan (tenaga kerja) antara satu hingga dua orang.

Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata UMKM itu menghasilkan omset Rp200 ribu per hari.

Namun sekarang banyak yang tidak menjual dan gulung tikar karena kekurangan modal. (uki)

Dompu Kekurangan Katrij TCM Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, kekurangan katrij TCM untuk mengetahui hasil swab pasien Covid-19.

Karenanya, sampel belasan tenaga kesehatan yang diisolasi beberapa waktu lalu, terpaksa dikirim ke laboraturium Sumbawa. Hasilnya sampai sekarang masih belum diketahui.

Plh. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Maman, Skm., MMKes., kepada wartawan di kantornya, Jumat (7/ 8) menyampaikan, rumah sakit umum memang sudah memiliki alat pengujian swab sendiri. Namun terhadap sampel 3 dokter dan 8 paramedis yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 yang meninggal, pihaknya terkendala alat katrij TCM. Sehingga harus dikirim ke laboraturium pengujian yang berada di Sumbawa.

“Kita sudah punya alat cuma katrij masih kurang. Kemarin saya komunikasi dengan Dikes Provinsi, minta katrij ditambah tapi stoknya masih kosong,” ungkapnya.

Dari 20 katrij TCM yang dibantu provinsi beberapa waktu lalu, kini hanya tersisa lima buah. Ini diprioritaskan untuk pengujian swab pasien meninggal yang dikhawatirkan terpapar Covid-19. Sementara belasan nakes, menurut dia, lambatnya penemuan hasil tidak jadi masalah karena mereka mengetahui protocol pencegahan dan penularan Covid-19.

(Suara NTB/Jun)

Maman Ditengah perkembangan kasus positif Covid-19 akhir-akhir ini, lanjut Maman, bukan saja pihaknya yang terkendala katrij TCM untuk pengujian sampel swab, tetapi Dikes Provinsi NTB juga kosong. Pun demikian kondisinya di Jakarta. “Kita tanya stok di provinsi sambil kita tanya stok untuk kita beli. Kita dapat informasi di Jakarta pun kosong, karena produk katrij ini hanya dibuat oleh Jerman untuk seluruh dunia,” jelasnya.

Sambil menunggu hasil pengujian swab pihak laboraturium Sumbawa, pihaknya sudah mengarahkan belasan tenaga kesehatan dimaksud untuk isolasi mandiri di rumah. Karena melihat riwayatnya mereka sangat rentan terpapar Covid19, pun demikian dengan keluarga pasien yang meninggal asal Doromelo Kecamatan Manggelewa. “Keluarga pasien itu juga sudah kita ambil swab kemarin,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

RAKORNAS - Koordinator Divisi Pengawasan dan Humla Bawaslu Sumbawa, Hamdan saat mengikuti Rakornas virtual, Jumat (7/8).

Rakornas Virtual, Bawaslu Sumbawa Laporkan Hasil Pengawasan Coklit Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Sumbawa melaporkan hasil pnegawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam Rakornas virtual Bawaslu RI di Kantor Bawaslu Provinsi NTB. Setelah sebelumnya dilakukan konsolidasi data hasil pengawasan tahapan Coklit dan pencalonan dukungan Bapaslon Perseorangan. Langkah ini dilakukan oleh Bawaslu provinsi NTB agar ada kesamaan pola pengawasan antar Kabupaten di NTB. Sebagaimana disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Humla Bawaslu Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I, Jumat (7/ 8) kemarin. Dari hasil pemantauan Bawaslu Sumbawa ditemukan sejumlah masalah dalam proses tahapan coklit atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 yang dilakukan KPU. Salah satunya pemi-

lih pemula tidak terdaftar di daftar pemilih. Diketahui pelaksanaan coklit berlangsung dari 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Dalam tahapan tersebut, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih berdasarkan dokumen Model AKWK (Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) berbasis TPS. Terkait Daftar Pemilih dalam Model A-KWK, lanjut Hamdan, berasal dari hasil sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hasil sinkronisasi menghasilkan daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Model A-KWK yang di-

buktikan dengan menambahkan pemilih pemula, menghapus pemilih yang TMS di Pemilu 2019, menambahkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019, menambahkan pemilih belum 17 tahun sudah menikah dan identifikasi jumlah pemilih dalam 1 TPS. “Sesorang bisa dicoret dari daftar pemilih jika sudah dipastikan benar-benar pindah domisili secara administrasi (KTP el cabut berkas ke daerah lain). PPDP harus memastikan dengan mengkonfirmasinya kepada tetangga atau RT/ RW disana, apakah benar telah pindah secara administrasi/tidak. Jika tidak, maka jangan dihapus dari daftar pemilih, karena ada kemungkinan menjadi pemilih pindahan, yang salah satu ketentuannya harus terdaftar di DPT asal,”tandas Hamdan. (arn)