Edisi Kamis 9 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 9 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 31 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Intervensi Pemasaran

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menekankan pentingnya Pemda mengintervensi pemasaran produk-produk permesinan yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) NTB. Dalam pemberian bantuan peralatan ke masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi dan kabupaten/kota diharapkan menggunakan produk-produk yang dihasilkan IKM NTB. Meskipun dari sisi harga lebih mahal dan secara kualitas masih belum sempurna seperti produk-produk yang ada di pasaran. Namun, kata gubernur, ada cost of learning yang tak ternilai akan didapatkan.

Dalam lima tahun, Pemprov menargetkan dapat mencetak

1.000 IKM permesinan di NTB. ‘’Semua produk awal pasti kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal. Kalau kita tak mengintervensi pasar, ndak mungkin ada yang mau beli. Tapi kalau kita membeli produk kita yang harganya relatif lebih mahal, kualitas-

nya lebih buruk. Pasti ada cost of learning yang tak ternilai,’’ kata gubernur saat meresmikan Gedung Science and Technology Industrial Park (STIP) NTB di Banyumulek Lombok

Barat, Rabu (8/4) kemarin.

Salah satu prototipe produk motor listrik roda tiga telah mampu dibuat anak-anak SMKN 1 Selong Lombok Timur. Sebelumnya juga siswa SMKN 1 Lingsar juga telah mampu membuat prototipe motor listrik roda empat.

Paling cepat tahun ini atau paling lambat tahun depan, motor listrik ini sudah bisa diproduksi secara massal.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

Pemprov Target Cetak 1.000 IKM Permesinan Wujudkan Industrialisasi UJI COBA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah hendak melakukan uji coba mobil listrik roda tiga karya siswa SMKN 1 Selong.

Dampak Corona, Rekrutmen Calon Praja IPDN Ditunda Mataram (Suara NTB) Rekrutmen penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di NTB ditunda. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menunda pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan dengan memperhatikan status tanggap

darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/4) siang, membenarkan adanya penundaan rekrutmen calon Praja IPDN tahun 2020.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

PRASASTI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menandatangani prasasti saat meresmikan Gedung STIP NTB.

Sembuh, Siswa SMAN 1 Selong Pasien Pertama Temukan Disinfektan Organik Covid-19 di NTB Cairan Kimia Tak Direkomendasikan WHO

TO K O H Dapat Dihukum Mati

Dedi Irawan

UNDANG- Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid – 19. Sebab pandemik Corona sudah digolongkan bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya diancam pidana berat.

Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasannya, bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, Bersambung ke hal 11

ORGANISASI Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tak merekomemdasikan penggunaan bilik disinfektan untuk mencegah penyebaran Corona karena cairan kimia yang disemprotkan ke tubuh manusia berbahaya. Yang luar biasa, salah satu sekolah di NTB menemukan dan mampu memproduksi cairan disinfektan organik yang aman bagi tubuh.

Adalah siswa dan siswi SMAN 1 Selong Lombok Timur yang telah menemukan cairan disinfektan organic itu.

Cairan disinfektan organic dibuat dari daun sirih, daun kersen dan jeruk nipis.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Genjot Eksekusi Proyek PL

nyataan resminya, Rabu (8/4).

Sebelum pulang, Ny. Y diharuskan melewati proses disinfeksi terlebih dahulu. Di sisi lain, sembilan pasien konfirmasi positif lainnya juga menunjukkan kondisi yang terus membaik secara klinis. ‘’Pasien positif lainnya secara klinis kondisi kesehatannya semakin membaik, masih menunggu test negatif dua kali untuk dapat dipulangkan,’’ ujar Sekda.

Sebagai informasi, Ny. Y dinyatakan positif Covid-19 pada 24 Maret lalu. Ia diketahui memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta yang menjadi salah satu episentrum penyebaran virus tersebut di Indonesia.

Bersambung ke hal 11

Pendaftar Program Kartu Pra-Kerja Baru 14.000 Orang

Kuota untuk NTB 50.229

Sadimin

(Suara NTB/dok)

PEMERINTAH Pusat menghentikan penyaluran anggaran untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp687,86 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB, kegiatan DAK Fisik yang dihentikan sebesar Rp55,54 miliar dari pagu sebesar Rp416,72 miliar.

Untuk menekan dampak ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi NTB, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

IKM LOKAL - Bilik disinfektan produksi IKM lokal yang difasilitasi STIP NTB.

Mataram (Suara NTB) – Pasien pertama (01) konfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di NTB dinyatakan sembuh. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratorium pasien asal Lombok Timur dengan inisial Ny. Y (50) yang menunjukkan hasil negatif dari dua kali pengujian. ‘’Pasien nomor 01, atas nama Ny. Y telah dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan swab dengan hasil negatif Covid-19 dan diperbolehkan pulang,” ujar Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si, selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB seperti dikutip dari per-

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat 14.000 orang telah terdaftar untuk menerima manfaat program Kartu Pra-kerja di NTB. Jumlah tersebut diakui masih sedikit, mengingat kuota yang diberikan pemerintah pusat mencapai 50.229 slot. ‘’Sampai saat ini baru 14.000 orang yang terdata mendapatkan pelatihan dan insentif,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB,Dr.M. Agus Patria saat dikonfirmasi, Rabu (8/4). Diterangkan, pihaknya bersama Disnakertrans masing-masing kabupaten/kota akan terus melakukan pendataan agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi.

Di sisi lain, walaupun kuota tidak langsung terpenuhi, Agus menyebut akan ada sesi kedua pendataan masyarakat

yang akan mengikuti program tersebut. Jika jumlah peserta program tetap kurang, maka akan diberikan perpanjangan waktu pendataan oleh pemerintah pusat.

Untuk pendataan peserta program Kartu Pra-kerja, akan berlangsung sampai 10 April mendatang. Sasarannya adalah para pencari kerja, ataupun pekerja yang saat ini dirumahkan oleh perusahaan maupun terkena pemutusah hubungan kerja (PHK) sebagai dampak penyebaran virus Corona (Covid-19).

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan kerja agar mendapatkan insentif yang disediakan pemerintah pusat. Bidang pelatihan sendiri disebut Agus masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat. ‘’Nanti dari pusat yang me-

nentukan kapan akan pelatihannya. Karena program pelatihannya ini sistem online,’’ ujar Agus. Bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut berhak mendapatkan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan.

Dari 14.000 pendaftar yang sudah tercatat, disebut Agus sebagian besar berasal dari pekerja sektor pariwisata seperti perhotelan yang dirumahkan. Selain itu, ada juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat kemudian mendaftar sebagai penerima Kartu Pra-Kerja. ‘’Ini ada yang calon TKI yang tidak jadi berangkat. Kemudian ada karyawan yang dirumahkan dan PHK. Tapi paling banyak perhotelan dan TKI ini (mendaftar),’’ ujar Agus.

Selain didata melalui asosiasi, masyarakat yang merasa memenuhi persyaratan juga

dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui Disnaker masing-masing kabupaten/kota.

Sebagai informasi, penerima Kartu Pra-kerja akan mendapatkan insentif dan bantuan dengan total mencapai Rp3.550.000.

Rinciannya, biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150 ribu.

Bersambung ke hal 11

M. Agus Patria

Tidak Terbit Berkaitan dengan Wafat Isa Al Masih, pada Jumat (10/4), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (11/4). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Delapan Kali Sebulan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 SESUAI dengan per12345678901234567890123456789012 panjangan masa perce12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 patan penanganan seba12345678901234567890123456789012 ran wabah Corona Virus 12345678901234567890123456789012 Disease (Covid-19) hing12345678901234567890123456789012 ga empat bulan ke depan, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kecamatan Mataram ten12345678901234567890123456789012 gah berusaha memini12345678901234567890123456789012 malisir sebaran Covid-19 12345678901234567890123456789012 dengan menyemprotkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 disinfektan di sembilan 12345678901234567890123456789012 Kelurahan selama dela12345678901234567890123456789012 pan kali penyemprotan 12345678901234567890123456789012 dalam sebulan. Pada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 awal bulan April 2020, pi12345678901234567890123456789012 haknya telah lakukan 12345678901234567890123456789012 penyemprotan sebanyak 12345678901234567890123456789012 dua kali di masing-mas12345678901234567890123456789012 ing kelurahan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Camat Mataram, 12345678901234567890123456789012 Zarkasyi mengatakan, 12345678901234567890123456789012 Zarkasyi penanganan Covid-19 di 12345678901234567890123456789012 Kecamatan Mataram terus dilakukan. Pihaknya menar12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 getkan, penyemprotan disinfektan di semua lingkungan 12345678901234567890123456789012 Mataram dilakukan sebanyak delapan kali. Hal itu sema12345678901234567890123456789012 ta-mata untuk memutus mata rantai penyebaran Covid12345678901234567890123456789012 19 di lingkungannya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Alhamdulillan realokasi dana kelurahan untuk 12345678901234567890123456789012 penanganan Covid-19 sudah kita lakukan minggu 12345678901234567890123456789012 kemarin. Semua kelurahan sudah kita serahkan 12345678901234567890123456789012 masing-masing alat semprot, cairan disinfektan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 untuk mengantisipasi sebaran Covid-19 di lingkun12345678901234567890123456789012 gan,” katanya kepada Suara NTB , Rabu (8/4).

12345678901234567890123456789012 Selain pengadaan alat semprot, juga pihaknya 12345678901234567890123456789012 sudah megarahkan sebagian dana kelurahan untuk 12345678901234567890123456789012 membeli alat pelindung diri (APD) ke petugas pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 anganan Covid-19 di masing-masing kelurahan.

12345678901234567890123456789012 Bukan hanya itu, honor kepada semua petugas di 12345678901234567890123456789012 lapangan juga telah disiapkan. “Kita sudah sisihkan 12345678901234567890123456789012 untuk honor tenaga penanganan Covid-19 di semua 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kelurahan,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Terkait jumlah anggaran dana kelurahan yang di12345678901234567890123456789012 realokasikan ke pananganan Covid-19 sebutnya, 12345678901234567890123456789012 ia tidak bisa memberikan jumlah detail terkait bera12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pa anggaran yang digelontorkan untuk sembilan ke12345678901234567890123456789012 lurahan se-kecamatan Mataram. “Masalah angga12345678901234567890123456789012 ran, kita sudah serahkan ke badan keuangan daer12345678901234567890123456789012 ah (BKD) kota Mataram. Berapa jumlahnya, BKD 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang tahu,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Sesuai dengan waktu tanggap darurat bencana non 12345678901234567890123456789012 alam untuk penanganan Covid-19, pihaknya akan 12345678901234567890123456789012 menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan Pemer12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 inah Kota Mataram. “Masa tanggap ini kan berlang12345678901234567890123456789012 sung hingga 5 bulan. Dari laporan semua kelurahan, 12345678901234567890123456789012 sudah dua kali mereka menyemprot disinfektan di 12345678901234567890123456789012 masing-masing lingkungannya,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Bukan hanya itu, beberapa warga juga melakukan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penyemprotan disinfektan secara mandiri. Juga, ada 12345678901234567890123456789012 beberapa anggota DPRD kota Mataram dapil Mat12345678901234567890123456789012 aram, ikut turun mengawal penanganan sebaran Cov12345678901234567890123456789012 id-19 di semua kelurahan. “Intinya dua bulan ini, ham12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pir semua ingkungan sudah kita semprot. Dewan kita 12345678901234567890123456789012 juga ikut membantu kita melakukan penangnan Cov12345678901234567890123456789012 id-19 ini,” tutupnya. (viq) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 WABAH covid-19 12345678901234567890123456789012 membawa dampak sig12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nifikan di berbagai sector.

12345678901234567890123456789012 Salah satu yang terdamp12345678901234567890123456789012 ak adalah sektor pariwisa12345678901234567890123456789012 ta. Di mana hampir se12345678901234567890123456789012 mua hotel di Mataram te12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah merumahkan karya12345678901234567890123456789012 wannya. Dinas pariwisata 12345678901234567890123456789012 Kota Mataram menyebut12345678901234567890123456789012 kan, jumlah karyawan ho12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tel yang telah dirumahkan 12345678901234567890123456789012 mencapai sekitar 12 ribu 12345678901234567890123456789012 orang. Hal ini tentu men12345678901234567890123456789012 jadi keprihatinan bersama.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Saya rasa bukan 12345678901234567890123456789012 hanya di Mataram saja 12345678901234567890123456789012 hal itu terjadi. Hampir 12345678901234567890123456789012 seluruh wilayah, mu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ngkin juga di luar Misban Ratmaji 12345678901234567890123456789012 negeri,’’ kata anggota 12345678901234567890123456789012 Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., 12345678901234567890123456789012 kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (8/ 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 4) kemarin. Dalam kondisi seperti sekarang ini, dia 12345678901234567890123456789012 memandang, bahwa merumahkan karyawan hotel 12345678901234567890123456789012 merupakan opsi yang paling tepat.

12345678901234567890123456789012 ‘’Pertama, kalau mereka masuk, itukan ngumpul12345678901234567890123456789012 ngumpul juga. Tamu tidak ada. Sehingga hotel me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mandang, kalau mereka tetap masuk membuat pen12345678901234567890123456789012 geluaran mereka tinggi, ya lebih baik dikosongkan 12345678901234567890123456789012 hotelnya,’’ terang Misban. Yang menjadi persoalan 12345678901234567890123456789012 kemudian, manakala kebijakan itu diberlakukan, mun12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cul persoalan gaji dari para karyawan.

12345678901234567890123456789012 ‘’Kita berharap itu (gaji, red) jangan sampai break,’’ 12345678901234567890123456789012 cetusnya.

Untuk itu, politisi PKPI ini menyarankan para 12345678901234567890123456789012 pengelola hotel di Kota Mataram membicarakan hal ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baik-baik dengan karyawan. Terlebih sebentar lagi akan 12345678901234567890123456789012 memasuki bulan suci ramadhan. ‘’Kalaupun gaji pokok 12345678901234567890123456789012 mereka kecil tapi itu harus tetap dibayarkan,’’ pintanya.

12345678901234567890123456789012 Demikian pula pembayaran THR (Tunjangan Hari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Raya) karyawan diharapkan tidak absen. ‘’Kan THR ini 12345678901234567890123456789012 sesuai gaji pokok mereka,’’ imbuhnya. Setelah kondisi 12345678901234567890123456789012 normal kembali, barulah pihak hotel bisa memberikan 12345678901234567890123456789012 gaji seperti biasa. Misban menyerukan kepada pengelo12345678901234567890123456789012 la hotel agar meletakkan persoalan di atas meja. Sehing12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ga karyawan juga dapat memaklumi kondisi perusahaan.

12345678901234567890123456789012 Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan 12345678901234567890123456789012 ini menilai dampak covid-19 ini lebih dahyat ketim12345678901234567890123456789012 bang dampak gempa tahun 2018 lalu. ‘’Kalau gem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pa itu kan seminggu orang-orang sudah berani 12345678901234567890123456789012 beraktivitas kembali,’’ sebutnya. Misban berharap 12345678901234567890123456789012 kondisi ini segera berakhir. Agar kondisi segera 12345678901234567890123456789012 pulih, Misban mengimbau kepada semua pihak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 supaya mentaati kebijakan pemerintah secara 12345678901234567890123456789012 sukarela. ‘’Makanya apa yang diimbau pemerintah 12345678901234567890123456789012 kita laksanakan bareng-bareng,’’ ujarnya. Misban 12345678901234567890123456789012 mengajak masyarakat dengan penuh kesadaran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 segera ke luar dari ancaman covid-19. (fit) 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ist)

Ajak Karyawan Duduk Bersama

(Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengadaan APD Tidak Ditender Mataram (Suara NTB) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa memperbolehkan kabupaten/kota melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD) melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Standarnya harus sesuai agar tim medis tidak rentan terjangkit Corona Virus Disease (Covid-19).

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, berdasarkan percakapan berbasis elektronik secara langsung bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah daerah diperbolehkan pengadaan APD melalui mekanisme PL. LKPP juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 sebagai bentuk fleksibelnya pengadaan APD di tengah kedaruratan wabah Co-

rona Virus Disease atau Covid19. “Aturannya sangat fleksibel.

Kita di daerah diberikan keleluasaan menunjuk rekanan,” kata Mahmuddin dikonfirmasi usai telekonferensi di Aula Pendopo Walikota, Rabu(8/4).

Penjelasan Kepala LKPP RI, Dr. Roni Dwi Susanto memberikan keleluasaan penunjukan perusahaan manapun.

Khusus APD kata Mahmuddin, Kemendagri memberikan arahan pengadaan APD harus sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Dia menyebutkan, 23 perusahaan di Indonesia memiliki sertifikasi untuk pengadaan APD sesuai standarisasi. Na-

mun demikian, ada kekhawatiran jika 23 perusahaan menerima pesanan dari seluruh daerah. Artinya, akan terjadi penumpukan atau overload pesanan, sehingga pelayanan akan terlambat ke daerah.

Pemkot Mataram berupaya memberdayakan usaha kecil menengah. Persoalannya sebutnya, produksinya tidak memenuhi standar. “Kita khawatir juga kalau produksi UMK kita tidak sesuai standar. Ini bukan pengaman tapi membahayakan tim medis kita,” tandasnya.

Dia telah meminta Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra men-

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura cari perusahaan siap memproduksi APD untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan APD, LKPP juga memperbolehkan kabupaten/kota dan provinsi berhutang. Tetapi pemkot tidak perlu berhutang karena anggaran sudah terse-

dia dari refocusing anggaran yang disisir dari belanja organisasi perangkat daerah berpotensi tidak terealisasi tahun ini. Anggaran tersebut dijadikan satu untuk penanganan pencegahan Covid-19.

“LKPP sengaja mengeluarkan surat edaran supaya daerah tidak takut. Aturan dikeluarkan itu fleksibel,” tegasnya.

Sistem penunjukan langsung dari pengadaan APD akan rawan. Bagi Mahmuddin, situasi tidak normal bisa saja harga melampaui. Kalaupun dianggap mahal dan wajar dinilai tidak masalah.

Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah (APIP) akan turut mengawasi harga. Penekanannya adalah kriteria pengadaan barang dan jasa harus menghindari persekongkolan, mark up harga dan tidak boleh ada janji yang berkaitan dengan korupsi. (cem)

Jalur Masuk Mataram Mulai Longgar Mataram (Suara NTB) Pemberlakuan pengecekan kesehatan pengendara di tujuh pintu masuk kota Mataram mulai longgar. Pengecekan suhu tubuh dengan menscreening oleh petugas kesehatan di jalur masuk Kota Mataram tak begitu ketat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa mengklaim, tim satuan tugas percepatan penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid19) Kota Mataram yang berada di tujuh pintu masuk Mataram sudah menerapkan pengecekan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Nyoman menyebut, selama proses pengecekan di lapangan, semua petugas sudah dibekali alat pelindung diri (APD) dan alat thermal scanner sebanyak dua unit di masing-masing tujuh pintu masuk Mataram. “Kita sudah lakukan sesuai prosedur. Jika ada yang suhu tubuh di atas normal, kita langsung cek dan bawa ke Puskesmas terdekat,” katanya, Rabu (8/4).

Dari pantauan Suara NTB di lapangan, jalur masuk menuju Kota Mataram di Kelurahan Dasan Cermen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (7/4) sekitar pukul 09:30 pagi, beberapa petugas

tak melakukan pengecekan kepada pengendara yang menuju Mataram. Tak satu pun petugas melakukan screening ke pengendara.

Salah satu petugas di Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ampenan, Wina mengatakan, selama bertugas pada Rabu (8/4), ia sudah melakukan pengecekan mulai dari pukul 08:00 pagi Wita hingga pukul 14:00 wita. Wina menyebutkan, selama pengecekan, tidak ditemukan pengendara yang memiliki suhu tubuh di atas normal.

“Untuk Rabu (8/4), tim yang turun mengecek di pintu masuk Monumen Tembolak di jalan by pass itu ada tujuh orang. Empat orang dari Puskesmas Ampenan dan tiga orang dari puskesmas Karang Pule. Ada juga dari Dinas Perhubungan tiga orang dan Polresta Mataram dua orang,” kata Wina.

Terpisah, salah satu sopir mobil Ambulans Puskesmas Ampenan, berinisial AD mengatakan, selama berada di lokasi pengecekan di pintu masuk kota Mataram tepat di Monumen Tembolaq, sudah empat orang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat celcius. “Tapi itu dugaan awal dari petugas karena lama antre, makanya sampai meningkat suhu tubuhnya. Yang jelas tidak ada yang dilarikan

(Suara NTB/viq)

PEMERIKSAAN - Pengecekan suhu tubuh menggunakan alat thermal scanner di pintu masuk kota Mataram pada Monumen Tembolaq Mataram terus dilakukan. Tim satgas percepatan penanganan Covid-19 kota Mataram, sejauh ini belum menerima laporan adanya warga yang datang ke Mataram suspect Covid-19. ke puskesmas untuk dicek lanjutan,” katanya.

Nyoman pun menyebutkan, selama adanya pengecekan di tujuh pintu masuk kota Mataram, tim satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 kota Mataram juga belum menerima data terkait adanya laporan pengendara yang suspect Covid-19. “Belum ada laporannya. Kita akan data

Masyarakat Diwajibkan Gunakan Masker

Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah. Penyebaran Corona tidak saja melalui kontak fisik, tetapi melalui penyebaran lewat udara.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, informasi dari juru bicara World Health Organization (WHO) bahwa penyebaran virus Corona tidak saja melalui kontak fisik antara satu orang dan orang lainnya. Perkembangannya adalah penyebaran bisa melalui udara.

Perkembangan virus ini harus cepat diantisipasi. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Kota Mataram menggunakan masker, terutama saat beraktivitas maupun ke ruang publik. “Semua masyarakat kita wajibkan gunakan masker,” kata Walikota, Selasa (7/4).

Kebutuhan masker saat ini cukup tinggi. Masker sesuai standar diprioritaskan bagi petugas medis. Masyarakat bisa menggunakan masker kain. Ahyar menyebutkan, sekitar 100 ribu masker dibutuhkan dari 425 ribu masyarakat yang tinggal di Kota

(Suara NTB/cem)

WAJIB MASKER - Petugas medis dibantu Pol PP, Dishub, aparat kepolisian dan TNI mengecek satu – persatu pengendara yang melintas di Jalan TGH. Faisal Turida, Rabu (8/4). Seluruh masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Penyebaran Covid-19 tidak saja melalui kontak fisik, tetapi melalui udara.

Mataram. Keperluan masker akan dibagikan ke masyarakat terutama di pasar, masjid serta areal publik lainnya.

Produksi masker sesuai standar telah dikomunikasikan di luar daerah, tetapi mereka juga kesulitan menyediakan di tengah tingginya permintaan.

Alternatifnya kata Walikota, memberdayakan usaha kecil menengah. “Kita sedang data UKM kita yang buat masker.

Masalahnya apakah mereka mampu memproduksi sesuai standar,” ucapnya.

Anggaran disediakan untuk penanganan Covid -19 sekitar Rp35 miliar. Setelah dikalkulasikan ternyata tidak cukup untuk penanganan secara kese-

luruhan. Setidaknya anggaran dibutuhkan mencapai Rp135 miliar. Walikota menyebutkan, alat pelindung diri, thermo scan masih kurang. Di satu sisi, petugas medis terus berjibaku menangani pasien terindikasi terinfeksi virus Corona.

Di satu sisi, pemkot juga sedang memikirkan untuk membantu sekitar 20 ribu kepala keluarga (KK) untuk jaring pengaman social (JPS). Sebab, pemerintah provinsi hanya mampu mengakomodir 50 persen dari total 42 ribu KK yang masuk kriteria penerima bantuan.

“Kita juga sedang upayakan membantu sekitar 20 ribu KK untuk sembako dan lainnya,” demikian ungkapnya. (cem)

segera,” pintanya.

Juga sebut Nyoman, selama pengecekan di tujuh pintu masuk Mataram, yang menjadi kendala itu, ada beberapa petugas yang belum kumpul sehingga pengecekan bisa molor sampai pukul 08:30 Wita, bahkan lebih. “Jadi sebelum kumpul (semua petugas, red) unsur-unsur seperti APD dan lainnya harus kita

siapkan juga,” katanya.

Ia pun menilai, sejauh ini pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pengecekan di tujuh pintu masuk kota Mataram.

“Untulk satu pos pintu masuk Mataram kan ada 20 petugas.

Baik dari Dikes, Dishub dan kepolisian. Yang jelas belum ada laporan terkait adanya pengendara yang suspect Covid-19,” demikian kata dia. (viq)

Lelang Jabatan Kadis Koperasi Ditunda Mataram (Suara NTB) – Panitia seleksi (Pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kota Mataram, menunda lelang jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) akan menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Penundaan pelaksanaan pansel dijelaskan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H.Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Rabu (8/4) karena belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, di tengah wabah Corona Virus Disease atau Covid-19 dinilai tidak mungkin melaksanaan hal tersebut.

“Kita tunda. Ndak mungkin kondisi seperti ini kita laksanakan pansel.

Rekomendasi juga belum kita terima dari KASN,” kata Sekda. Rekomendasi diajukan oleh Pemkot Mataram sebelum penyebaran virus Corona. Pengajuan itu bersamaan dengan permohonan pengisian jabatan kepala sekolah satuan pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah per-

tama (SMP).

Seperti ketahui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengirim dokumen persyaratan pengisian jabatan fungsional dan struktural serta rekomendasi ke KASN. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui dilaksanakan pansel bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Kemendagri memberikan catatan bahwa tidak boleh ada pergeseran pejabat. Posisi kosong hanya boleh diisi melalui promosi.

“Kalau di Kemendagri sudah tidak ada masalah.

Tinggal kita bersurat ke KASN,”kata Kepala BKPSDM,Baiq Nelly Kusumawati belum lama ini.

Menurut dia, tidak ada perubahan komposisi tim pansel. Yakni, Sekretaris Daerah, Dr. H.Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsona, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Muhammad Ali dan mantan birokrat Drs. H. Djaswad. (cem)

Semua Event Pariwisata di Mataram Ditunda Mataram (Suara NTB) Berbagai event pariwisata di kota Mataram tahun 2020 diputuskan ditunda, menyusul mewabahnya virus Corona.

Pemkot setidaknya telah menyiapkan 13 event pada tahun 2020, berikut pembiayaannya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/4), Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H Nizar Denny Cahyadi mengatakan, hampir semua event

yang belum digelar oleh Pemkot Mataram bakal ditunda akibat wabah Covid-19 ini. “Pada bulan April ini saja ada event yang direncanakan di Banyuwangi sudah jelas ditunda,” keluhnya.

Denny menyebut, dampak pandemi Covid-19 ini bukan hanya penundaan event saja.

Rekonstruksi Taman Loang Baloq yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar

Rp3,4 miliar, anggarannya sudah dialihkan ke penanganan Covid-19. “Kita sudah tunda. Di sana juga ada pengembangan wisata Paragliding atau Paralayang yang kita tunda juga,” katanya.

Jika penanganan pandemi Covid-19 ini diperpanjang hingga enam bulan ke depan, hampir seluruh event yang belum digelar berpotensi ditunda Pemkot Mataram.

“Wabah ini kan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir.

Kalau saja diperpanjang sampai Desember, semua event itu bisa batal,” jelasnya.

“Hampir sebagian event yang direncanakan kita tunda. Dan ada beberapa agenda di Mataram tertunda juga,” kata Dennya. Ia pun khawatir, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nasional ke Mataram menu-

run drastis. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia mulai membatasi aktivitas ke luar daerah.

“Kalau saja wabah ini berkepanjangan, semua yang direncanakan sudah pasti ditunda semua. Makanya kita minta semua tetap berkoordinasi melakukan percepatan pananganan Covid-19 agar bisa segera pulih wisata kita,” tutup Denny. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Keringanan Kredit PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan berupa keringanan kredit dalam bentuk restrukturisasi atau relaksasi kepada nasabah, sebagai upaya untuk meminimalisir dampak krisis ekonomi karena wabah corona. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan POJK Nomor 11/POJK.03/ 2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Dis(Suara NTB/bul) ease 2019 (Covid-19).

Yanuar Alfan Didalamnya mengatur tentang penangguhan pembayaran kredit di lemabaga keuangan maksimal setahun, keringanan pembayaran pokok kredit atau keringanan lainnya. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Provinsi NTB, Yanuar Alfan menyebut, maksud pemerintah tidak serta merta seluruh nasabah industri keuangan bebas mendapatkan keringanan dimaksud.

Nasabah-nasabah yang diberikan keringanan adalah, mereka yang terdampak langsung. Misalnya, yang di PHK oleh perusahaannya. Atau yang dirumahkan sementara oleh perusahaan.

Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patuh Beramal ini menyebut, kebijakan pemerintah ini nampaknya ingin juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebetulnya belum layak. “Ada yang sudah tidak mau nyetor lagi. Padahal baru dua bulan nerima kredit. Ada juga yang sudah mengajukan keringanan, dan dan yang tanya-tanya,” katanya.

Padahal, jika dilihat usahanya. Masih ada kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Perbarindo mengharapkan agar nasabah, tidak menjadikan kebijakan ini sebagai moral hazard, menyerahkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh industri keuangan. Dalam memberikan keringanan kepada nasabah, bank terlebih dahulu akan melakukan assessment kepada nasabah yang mengajukan keringanan kredit.

“Kita bisa telusuri juga apakah benar yang mengajukan terdampak langsung usahanya. Kalau benar, bank akan memberikan keringanannya. Sesuai kondisi yang ada. Kalau misalnya masih ada kemampuannya untuk bayar, pembayaran bisa dilakukan sesuai kemampuan. Apakah bayar pokok saja, atau marjin saja. Tidak ada istilah cuti bayar setahun,” kata Yanuar.

Melihat situasi ekonomi saat ini, industri keuangan juga menurutnya tengah berupaya kuat agar mampu lolos dari krisis ini. penyaluran pembiayaan dilakukan lebih hati-hati. BPR-BPRS yang tergabung di Perbarindo NTB terus saling menguatkan. Meminimalisir risiko, tanpa mengabaikan upaya menjaga pertumbuhan bisnis. “Ada 29 BPR dan 3 BPRS. Teman-teman ini sudah tau apa yang dilakukan. Kita juga saling menguatkan,” ujarnya.

Yanuar Alfan juga menambahkan, tidak hanya nasabah yang berhak mendapatkan keringanan. BPR-BPRS juga mengharapkan hal yang sama. Salah satu diantaranya yang disuarakan Perbarindo adalah permasalah likuiditas di industri Perbankan terutama BPR/S 1 thn kedepan. Diantara usulannya adalah memberikan pinjaman likuiditas jk pendek Dari Bank Indonesia sesuai PERPPU RI No. 1 thn 2020 Pasal 16 Ayat 1.a tentang Kebijakan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19. Adapun mekanisme penyaluran pinjaman/ pembiayaan dari Bank Indonesia tersebut dapat melalui Bank Umum- Apex Bank atau Lingkage Program. (bul)

Pertamina : Stok BBM dan Elpiji di NTB Aman Mataram (Suara NTB) Pertamina terus memonitor kondisi penyaluran Elpiji dan BBM untuk masyarakat khususnya di Provinsi NTB, sehingga masyarakat diminta tak perlu khawatir. Keterangan yang disampaikan Mahfud, Sales Area Manajer Ritel NTB Pertamina, saat ini, pasokan BBM yang ada di Fuel Terminal di wilayah NTB dalam jumlah yang aman.

Seperti diketahui, di NTB terdapat 3 Fuel Terminal, yaitu di Ampenan (Mataram), Badas (Sumbawa), dan Kota Bima. Berdasarkan data penyaluran 31 Maret hingga 6 April kemarin, konsumsi Gasoline (Premium, Perta-Series) di NTB turun 24,3% menjadi rata-rata 1.023 Kilo Liter (KL) per hari, dari kondisi nor-

(Suara NTB/bul)

Nugroho Jati dukung agar rantai pasokan tetap terjamin, AirAsia memanfaatkan konektivitas dan armadanya untuk menyalurkannya ke kawasan yang membutuhkannya.

“Kami berharap layanan ini dapat menjangkau semua sektor usaha yang terdampak dan membantu berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dalam misi kemanusiaan, agar kini siapa pun dapat kembali berkumpul kembali bersama keluarga,” tambah Vera. Menggunakan armada Airbus A320-200 berkapasitas 180 penumpang dan mampu menampung muatan kargo hingga 17 ton, penerbangan charter AirAsia menawarkan fleksibilitas rute dan jadw-

mal yang mencapai 1.351 Kilo Liter (KL) per hari. Sedangkan konsumsi Gasoil (BioSolar, Dex-Series) pada periode yang sama, turun 0,5% dari kondisi normal 413 Kilo Liter (KL) per hari menjadi 412 Kilo Liter (KL) perhari.

Di sisi lain, di NTB terjadi penurunan konsumsi elpiji. Baik elpiji subsidi kemasan 3 Kg,

maupun elpiji non subsidi seperti produk elpiji ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Pada periode 31 Maret hingga 6 April, kata Mahfud, tercatat ada penurunan konsumsi elpiji sebesar 4% dari rata-rata 354 metrik ton (MT) perhari pada kondisi normal, menjadi 338 MT per hari. Penurunan konsumsi elpiji, terjadi

salah satunya akibat terganggunya sektor pariwisata NTB. “Pariwisata dan komersil pakai elpiji, karena sektor tersebut terdampak corona, makanya elpijinyanya turun juga,” demikian Mahfud kepada Suara NTB, Rabu (8/4) kemarin. Khusus sektor pariwisata, seperti diketahui, dampak penyebaran virus corona (Covid-19) pada sektor pariwisata mengharuskan pelaku usaha melakukan beberapa efisiensi.

Mulai dari melakukan penghematan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, hingga merumahkan karyawan menjadi pilihan untuk bisa tetap bertahan.

Berdasarkan catatan Indonesian Chef Association (ICA) NTB, sampai saat ini setidaknya ada 65 hotel dan restoran anggota ICA yang memilih menutup usaha mengikuti penyebaran Covid-19 di NTB. Diantaranya untuk kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) penutupan sementara dilakukan oleh Hotel Lumi, Pondok Santi, Little Coco Villa, Hotel Ombak Sunset, Hotel Ombak Paradise, La Bella, Damai Village, Cinta Cottages, Kaleydo Villas & The White Key, Marc Hotel, Le Pirate, Evolution bar.

Kemudian ada The Beach House, Gili Pearl Villa, Gili Air Lagoon, Natya Gili Trawangan, WAH Resort, The Trawangan

Resort, Mola-Mola Resort Gili Air, Mahamaya Gili Meno, Mad Monkey, Sama-Sama Bar & Bungalows, Raja Bar & Restaurant, Salim Beach Resort, Villa Coral Flora, Sunset Palms Resort, Paradesa Villa. Kemudian Villa Karang Gili Air, Samata Village, Gili Khayangan Villa, Coffee and Thyme, Xqisit Spa & Hotel, Villa Pulau Cinta Meno, Karma Reef Meno, Les Villas Ottalia Gili Meno, The Koho Villa, The Oberoi, Anema Wellness, Divine Divers Resort Meno, The Kayana, Black Penny, Gili Exotic, Bagaz Cottages, Kokomo resort, Laguna Gili Beach Resort, Danima, Jali Resort, dan Coral Beach.

Untuk kawasan Lombok Barat, penutupan dilakukan oleh Qunci Villas, Living Asia, Puri Mas, Raja Villa, Sudamala Resort, dan The Chandi Boutique Resort & Spa. Sedangkan untuk kawasan Kota Mataram penutupan dilakukan oleh Hotel Lombok Astoria dan Hotel Grand Madani.

Untuk Lombok Tengah penutupan dilakukan oleh Hotel Tunak, Segara Lombok, Rascal, Pipe Dreams Resort, dan Kies Villa. Sedangkan untuk Lombok Timur penutupan dilakukan oleh Ekasbreaks, Heaven on The Planet Resort, Eco Garden Resort, dan Ekas Surf Resort. (bul)

PLN Tegaskan Tarif Non Subsidi Tak Naik (Suara NTB/bul)

PEMBUATAN MASKER - Pembuatan masker di sentra produksi Sasambo Bumi Gora, Labuapi Lombok Barat

Percepat Penuhi Permintaan

Produsen Masker Usul Manajemen Satu Pintu Giri Menang (Suara NTB) Produsen masker meminta pemerintah daerah membuat manajemen satu pintu untuk produksi masker. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses produksi dan antisipasi spekulasi penyedia bahan baku.

AirAsia Siapkan Pesawat Sewa Mataram (Suara NTB) AirAsia Indonesia menawarkan layanan penerbangan charter guna membantu repatriasi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, maupun pengiriman barang bantuan dan logistik lainnya ke kawasan yang terdampak oleh situasi pembatasan perjalanan di tengah wabah pandemi COVID-19 secara global.

Layanan ini diberlakukan sementara maskapai ini menghentikan sementara penerbangannya akibat mewabahnya Covid19. Penerbangan khusus tersebut mencakup charter penumpang, charter kargo, maupun carter pribadi (private) yang tujuannya untuk mendukung upaya kemanusiaan selama masa krisis serta membantu para pelaku bisnis yang sangat bergantung pada proses pengiriman logistik dalam menjalankan usahanya.

Dalam keterangan tertulis AirAsia Indonesia kepada Suara NTB, Selasa (7/4) kemarin, Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, upaya ini ditempuh untuk mendukung pemerintah dalam mendorong roda perekonomian agar tetap bergulir dan pendistribusian logistik selama masa krisis.

Wabah covid-19 berdampak pada melonjaknya kebutuhan pengiriman logistik, salah satunya yang paling vital tentunya adalah pasokan medis. Guna men-

Halaman 3

al sesuai dengan kebutuhan Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan penerbangan charter yang ditawarkan, AirAsia menyediakan jalur akses layanan melalui iaa_charter@airasia.com.

Seperti diketahui, layanan AirAsia dari dan ke Bandara Internasional di Praya, Lombok juga saat ini telah terhenti sementara.

Genaral Manajer PT. Angkasa Pura I Lombok, Nugroho Jati menyambut baik. Indonesia Air Asia sebagaioperatorpenerbanganyang juga telah menjadikan Lombok Airport sebagai HUB untuk operasional armadanya menyediakan layanan khusus carter sebagai portofolio usaha komersial penerbangan bagi instansi, badan usaha maupun perorangan untuk fasilitas carter pesawat A320 guna keperluan pengguna jasanya.

Penerbangan tidak berjadwal ini dapat melayani kapanpun dan kemanapun, sesuai kemampuan jarak terbang tujuan. “Tentu terima kasih kepada AirAsia Indonesia yang telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mencarter pesawat sesuai dengan maksud dan tujuan dari pencarternya.Semoga model bisnis baru ini dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat NTB dan Lombok khususnya,” katanya.

Sebagai otoritas bandara, Jati mengatakan, pola carter ini sangat bermanfaat untuk keperluan mobilisasi dengan skala massif. (bul)

Seperti diketahui, Pemprov NTB menggandeng puluhan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memproduksi sebanyak 100.000 lembar masker tahap pertama, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memutus penularan Covid-19.

Salah satu IKM yang mendapat ribuan pesanan dari pemerintah daerah adalah Sasambo Bumi Gora, di Komplek Perumahan Bale Lumbung, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Ownernya, L. Darmawan mengerahkan para pekerja dan mitranya untuk mempercepat pemenuhan permintaan daerah.

Suara NTB Rabu (8/4) kemarin meninjau aktivitas produksi di sentra produksi Batik Sasambo ini. Pekerja sedang berjibaku, berkejaran dengan waktu untuk memenuhi permintaan daerah.

Dinas Perindustrian sebagai koordinator IKM, sangat intens mengawal para IKM produsen masker. Pemprov NTB bekerjasama dengan puluhan IKM untuk memproduksi masker. Dengan ukuran dan kreasi diserahkan ke masing-masing IKM. L. Darwaman mengusulkan dibuat manajemen penyediaan satu pintu untuk tahap awal produksi.

Saat ini masing-masing IKM berproduksi sesuai kemampuannya. Dari penyediaan bahan, pembuatan pola, hingga proses terakhir menjadi masker. L. Darmawan mengusulkan, pemerintah daerah menunjuk satu rumah produksi yang memiliki peralatan produksi yang lebih lengkap ditunjang dengan mesin-mesin.

Dari penyedia bahan baku, hingga pemolaan masker dilakukan oleh rumah produksi yang ditunjuk pemerintah daerah. Kualifikasi maskernya nantinya, tentu sesuai standar

yang diinginkan pemerintah daerah. “Tidak diserahkan sepenuhnya proses itu kepada IKM masing-masing. Karena setiap IKM memiliki kemampuan yang beda-beda, kemampuan modal. Kemampuan mesin produksi. Itu bisa mempengaruhi percepatan pemenuhan permintaan,” ujarnya.

Beda halnya, dengan menyerahkan proses awal pembuatan masker pada satu rumah produksi, proses bisa dilaksanakan lebih cepat. Misalnya, pemotongan kain menggunakan mesin. Lebih cepat prosesnya dibanding satu persatu IKM yang menggunakan gunting.

Kain-kain yang sudah dipotong dan dipola, selanjutnya tinggal didistribusi ke masingmasing IKM penjahit. Jumlah yang dibagi sesuai kemampuan IKM penjahitnya. Dengan manajemen satu pintu ini, L. Darmawan mengatakan, tidak seluruh IKM berburu kain dan bahan pembuat masker. Dampak yang dikhawatirkan akan terjadi spekulasi pasar.

“Beda ceritanya kalau yang beli kain, beli karet, hanya satu atau dua orang, potensi spekulasi pedagang bisa diminimalisir.

Bukan bermaksud membuat sistem monopoli, tidak. Malah justru lebih mudah. Semua tukang jahit yang siap, bisa mendapatkan manfat,” ujarnya. Ia juga meyakini, dengan membuat satu pintu. Harga produksi masker bisa ditekan lebih rendah dari harga yang diberlakukan saat ini.

“Prosesnya terutama sekali, akan lebih cepat. Karena ini kita berkejaran dengan waktu. Bentuk dan ukuran maskernya juga bisa seragam. Jangan sampai karena proses di IKM lamban, distribusi kepada masyarakat juga menjadi lamban,” demikian L. Darmawan. (bul)

Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB mempertagas tak terjadi perubahan atau kenaikan tariff listrik untuk non subsidi, seperti informasi yang beredar. Dari informasi yang beredar, gratis listrik yang diberikan pemerintah kepada pelanggan listrik subsidi, sebaliknya terjadi kenaikkan listrik bagi pelanggan komersil.

“Tidak ada perubahan untuk tarif non subsidi sampai dengan Triwulan II tahun 2020. Perlu diketahui bahwa tarif non subdisi ini tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Bagi pelanggan yang merasa fluktuasi tagihan rekening listriknya tidak wajar, bisa melakukan pemeriksaan rekening di unit layanan terkait,” jelas Fauzi Arubusman, Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW NTB. Sebagai informasi, perhitungan tagihan listrik untuk Bulan April 2020 adalah menggunakan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu rekening Desember 2019, Januari dan Februari 2020. Hal tersebut untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19 pada petugas baca meter, sehingga kegiatan pembacaan meter untuk bulan April 2020 ditangguhkan, hingga kondisi dinyatakan kembali aman.

PLN Unit Induk Wilayah NTB merealisasikan kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu bentuk bantuan untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi covid-19 ini. Dengan kebijakan tersebut, sebanyak 868.552 pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran tagihan rekening listrik dan juga token gratis.

“Jumlah tersebut terdiri 566.253 pelanggan daya 450 VA dan 302.299 pelanggan daya 900 VA tarif subsidi. Semuanya merupakan pelanggan rumah tangga yang terdaftar di Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 588.166 pelanggan merupakan pelanggan pra bayar, dan selebihnya sebanyak 280.386

(Suara NTB/bul)

Fauzi Arubusman pelanggan merupakan pelanggan pasca bayar. Pelanggan pra bayar, baik daya 450 dan 900 VA, akan mendapatkan token gratis sebesar pemakaian listriknya yang tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Untuk pelanggan pasca bayar daya 450 VA, tidak perlu lagi membayar tagihan rekening dikarenakan sudah langsung terlunasi, sedangkan untuk daya 900 VA subsidi, akan langsung mendapatkan potongan diskon 50% pada tagihan rekening listriknya. Kebijakan tersebut akan berlaku hingga 3 (tiga) bulan ke depan, yaitu mulai bulan April, Mei dan Juni 2020.

Untuk mendapatkan token gratis, pelanggan dapat langsung mengakses website PLN, www.pln.co.id atau melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp ke nomor 08122 – 123 -123. Cukup dengan memasukkan ID Pelanggan atau nomor meter, masyarakat sudah dapat memperoleh 20 digit nomor token gratis untuk dimasukkan ke meter pra bayar di rumah masing masing.

“Kami berharap kebijakan stimulus covid-19 dari PLN ini dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan physical distancing di rumah. Dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir, sehingga masyarakat bisa beraktifitas kembali dan perekonomian dapat kembali tumbuh,” demikian Fauzi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Halaman 4

Cegah dan Tangani Covid-19 Tak Bisa Dipungut BERDASARKAN estimasi perhitungan Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diperkirakan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp124 miliar lebih dampak Corona. Menyusul hampir semua sektor sumber pendapatan daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak tidak bisa dipungut.

Selain itu pajak bumi dan bangunan (PBB) juga terancam tak maksimal menyusul daerah pariwisata paling berkontribusi besar terhadap PBB justru banyak yang (Suara NTB/her) tidak beroperasi. Pihak dinas juga H. Akhmad Saikhu tidak bisa terlalu memaksa memungut masyarakat di tengah kondisi dampak Corona saat ini.

“Kita coba berhitung dan estimasikan sempai akhir tahun ini (Desember) PAD dari target Rp 274 miliar (di luar BLUD Rp 101 miliar lebih) mampu kita capai hanya 50 Persen, artinya defisitnya Rp 123 miliar lebih,” terang Kepala Bapenda Lobar H. Akhmad Saikhu, Rabu (8/4).

Perhitungan ini, jelas dia, berdasarkan kondisi saat ini. Pihaknya tidak tahu sampai kapan kondisi dampak Corona ini, kalaupun sampai 3-6 bulan lebih, tidak secepat itu pihak hotel akan mampu memulihkan, sehingga pihaknya tidak berharap banyak dari sektor pajak di sektor pariwisata.

Sektor-sektor lain yang menjadi harapannya untuk pemasukan PAD, seperti pajak penerang jalan (PPJ) dari PLN pun diyakini tidak maksimal menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat menggratiskan listrik 450 Watt dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 Watt dipastikan berdampak terhadap PPJ. Pihaknya pun sudah bersurat PLN untuk merumuskan masalah ini.

Dari PPJ saja ditarget Rp 28 miliar tahun ini, tiga bulan terakhir terdapat pemasukan Rp2,4 miliar per bulannya. Namun keluarnya kebijakan pusat maka PPJ dipastikan tak mencapai target.

Selain itu sektor reklame, air bawah tanah (ABT), retribusi pasar, parkir dan ada Juga BPHTB. Dari berbagai sektor ini lanjut dia, kalau maksimal maka bisa dicapai 50 Persen.

Sebenarnya, lanjut dia, diawal tahun pihaknya optimis capaian PAD bisa maksimal karena bedasarkan hitungannya tiga bulan terakhir (Januari-Maret) realisasi PAD mencapai Rp41 milliar atau 17 persen dari target. Capaian ini termasuk tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun memasuki bulan April, justru anjlok. Karena banyak hotel, Restoran dan Hiburan yang tutup. Begitu juga sektor PBB jatuh temponya September dan SPPT dan SSPD nya pun sudah dicetak dan didistribusikan ke beberapa kecamatan. (her)

MUI Lobar Perpanjang Penghentian Sementara Salat Jumat Giri Menang (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali mengeluarkan maklumat memperbaharui maklumat sebelumnya. Maklumat ini dikeluarkan menyikapi perkembangan Covid-19 di NTB umumnya dan Kabupaten Lombok Barat khususnya. Salah satu butir isi maklumat tersebut adalah memperpanjang peniadaan Salat Jumat berjamaah di masjid dan menggantinya dengan Salat Dzuhur di rumah masing-masing.

Ketua Umum MUI Lobar, TGH. Abdullah Mustafa saat jumpa pers, Rabu (8/4), menjelaskan, hasil maklumat terbaru dari MUI Lobar. Termasuk, terkait adanya anggapan kalau tidak Salay Jumat dianggap munafik oleh sebagian orang. Menurutnya bisa saja disebut munafik, kalau warga tidak melaksanakan Salat Jumat dan Zuhur. Sebab kata dia, sebenarnya bukan meniadakan Salat Jumat sama sekali, namun diganti dengan Salat Zuhur akibat kondisi saat ini, yakni wabah Corona.

Maklumat MUI ini, jelas dia, bersifat umum. Dalam maklumat MUI itu juga diserukan kepada semua pengurus masjid dan musala serta kaum muslim di Lobar tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan melibatkan banyak orang di masjid, musala atau di tempat lainnya.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengimbau masyarakat Muslim agar menaati dan melaksanakan Maklumat MUI tersebut. “Mari percaya terhadap keilmuan para ulama’ yang ada di MUI. Mereka ilmu agamanya jauh melampaui kita.

Banyak di antara mereka alumni Timur Tengah, ada yang alumni Mesir, Madinah, dan mengaji kitab-kitab yang klasik dan modern.

Ada komisi fatwa yang khusus mengkaji masalah ini,” terangnya.

Fauzan pun membanding-bandingkan dirinya yang walaupun menempuh pendidikan agama, namun merasa keilmuan agamanya masih sangat kurang, sehingga percaya dengan keputusan dan maklumat MUI tersebut. “Nah ini ada yang tidak memiliki kompetensi, kok ikut komentar,” keluh Fauzan. (her)

(Suara NTB/her)

MAKLUMAT - Pengurus MUI Lobar mengeluarkan maklumat memperpanjang penghentian sementara Salat Jumat di Lobar, Rabu (8/4).

Pemda KLU Siapkan Rp65,144 Miliar

Tanjung (Suara NTB) Usai melakukan sejumlah rapat pergeseran anggaran, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya menemukan angka ideal untuk membiayai pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil rapat TAPD, Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD KLU mengerucutkan anggaran menjadi Rp 65,144 miliar.

Kepala Bappeda KLU sekaligus Anggota Satgas Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis, Heryanto, SP., Rabu (8/4), mengungkapkan jumlah anggaran yang akan dikelola Satgas Covid -19 KLU sebesar Rp 65,144 miliar. Angka ini bergeser dari target sebelumnya, sebesar Rp 79 miliar -

meningkat dari target awal Rp 60 miliar.

“Total anggaran pencegahan dan penanganan Covid yang dimasukkan dalam belanja tidak terduga sebesar Rp 65.143.

766.544,” ungkap Heryanto.

Alokasi anggaran itu berasal dari sejumlah item. Antara lain, Rp 32 miliar dari Dana Insentif Daerah, Rp1,2 miliar

Selong (Suara NTB) Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam menangani pasien yang terindikasi terinfeksi virus Corona (Covid-19), sehingga keberadaan tenaga medis berisiko untuk terpapar dalam menjalankan tugas mulianya itu. Maka sangat penting supaya dilakukan rapid test (pemeriksaan cepat) Covid-19 secara massal.

“Penting dan saat ini sudah ada tenaga medis yang meminta isolasi mandiri seperti di Aikmel dan RS Risa Lotim,” terang Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim, dr. Kurnia Akmal, Rabu (8/4).

Sebelumnya, mantan Ketua KNPI Lotim ini mengungkapkan jika petugas sebenarnya memiliki prosedur bagaimana untuk menjaga diri terhadap semua penyakit yang kemungkinan terjadi di tempat kerjanya, seperti di puskesmas, klinik maupun di rumah sakit.

Akan tetapi prosedurnya akan semakin bertambah keti-

(Suara NTB/yon)

TEMPAT TRANSIT - Asrama Haji Lotim yang akan dijadikan tempat transit tenaga medis usai bertugas sebelum pulang ke rumah. ka masuk status wabah, terlebih sudah pandemi virus Corona, sehingga inilah yang perlu diwaspadai mengingat risiko bagi ten-

aga kesehatan untuk tertular dengan kerentanan cukup tinggi. Kondisi ini dikarenakan tenaga medis merupakan garda

terdepan yang setiap saat bersentuhan dengan orang sakit dan menangani Covid-19.

Kurnia Akmal yang juga Ket-

ua Persatuaan Dokter Indonesia (PDUI) cabang NTB menyebutkan, tenaga kesehatan saat ini masih mengeluhkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan untuk keamanan tenaga medis. Berdasarkan hal itu, PDUI maupun IDI berharap pemerintah lebih perhatian dan peduli terhadap tenaga kesehatan mengingat garda terdepan dalam penanganan kasus ini adalah tenaga medis.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. M. Fathurrahman, M.Kes mengaku akan mengatensi hal ini terutama melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga medis. Nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim untuk dilakukan pendataan dan pelaksanaannya.

Pemerintah daerah saat ini menyiapkan Asrama Haji Lotim sebagai tempat transit seluruh tenaga medis usai bertugas dan sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.(yon)

Korban PHK Diusulkan Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Dapat Kartu Pra-Kerja Tetap Digelar

Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan sebanyak 4.480 calon penerima kartu pra-kerja ke pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 80 orang di antaranya merupakan karyawan swasta korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari penyebaran virus corona.

Jumlah tersebut, aku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, S.H., Rabu (8/4), masih bisa bertambah.

Pasalnya, Disnakertrans Loteng masih menerima pendaftaran calon penerima kartu prakerja, baik itu secara online maupun offline.

“Usulan nama calon penerima kartu pra kerja dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama kita sudah mengajukan sebanyak 2.814 nama.

Dan, sampai saat ini sudah ada 1.666 usulan nama baru yang diterima Disnakertrans Loteng,” terangnya.

Calon penerima kartu pra kerja yang diusulkan tersebut, merupakan angkatan kerja yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Termasuk para mantan karyawan swasta yang terkena PHK, pascamerebaknya penyebaran virus Corona di Loteng.

Dikatakannya, Loteng diberikan jatah penerima kartu pra kerja sebanyak sekitar 1.100 orang. Tetapi karena pemerintah pusat masih

memberikan peluang untuk penambahan alokasi, maka pihaknya mengajukan sebanyak mungkin usulan calon penerima kartu pra-kerja. “Yang penting sudah kita usulkan.

Soal keputusan nanti pemerintah pusat yang akan menentukan,” tandas Masrun.

Lebih lanjut, Masrun menjelaskan, selain dengan metode pendaftaran mandiri untuk menjaring calon penerima kartu pra-kerja, Disnakertrans Loteng juga melibatkan lembaga-lembaga kursus binaan.

Termasuk lembaga-lembaga kursus dan pelatihan swasta yang ada, sehingga usulan yang masuk jauh lebih cepat.

Disinggung dampak penyebaran virus Corona, Masrun mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini untuk melaporkan data karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan secara online. Dari laporan yang masuk, total ada 631 karyawan yang dirumahkan dan dikurang jam kerjanya dengan 80 orang di antaranya sudah di-PHK. “Jumlah ini juga masih ada kemungkinan bertambah.

Karena belum semua perusahaan yang sudah menyerahkan laporan ke Disnakertrans Loteng,” tegas Masrun seraya menambahkan, karyawan yang diPHK serta dirumahkan tersebut, kebanyakan karyawan hotel dan restoran, karena sektor inilah yang paling parah menerima dampak dari penyebaran virus Corona. (kir)

Pelanggan PDAM Giri Menang Diberi Keringanan saja belum kita lakukan. Kita pahami situasi saat ini, semua hotel sepi. Kalaupun petugas ke sana, tidak ketemu pemiliknya,” sambungnya.

Waliadin menyebut, PDAM belum akan menempuh kebijakan relaksasi dalam pembayaran beban pakai air bersih. Sebagai Perusahaan Daerah, manajemen tentu tidak bisa memberi kompensasi atas situasi isolasi mandiri di masyarakat. PDAM akan memberikan keringanan apabila sudah ada perintah dari pemegang saham (bupati).

Waliadin memastikan, ia dan jajarannya akan memberikan pelayanan terbaik air bersih. Mengingat pencegahan Covid dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup bersih, salah satunya mencuci tangan sesering mungkin.

“Kelonggaran yang bisa disikapi adalah tidak memaksakan pembayaran. Misalnya ada pelanggan yang nunggak 1-2 bulan, kita berikan toleransi.

Yang nunggak 3 bulan juga tidak langsung kita cabut (water) meternya,” pungkas Waliadin.

Sementara PDAM Giri

tak, isolasi mandiri masyarakat, hingga pengawasa lapangan melibatkan Satgas, TNI, Polri, serta dokter desa.

Kepada Gubernur, Najmul melaporkan bahwa pihaknya tidak menutup pasar tradisional yang ada di 5 kecamatan. Alasannya pemerintah kabupaten menghindari limitnya pasokan bahkan pokok kebutuhan masyarakat.

“Tetapi kami mengambil kebijakan, menjaga ketat semua perbatasan pintu masuk ke Lombok Utara. Semua pedagang yang datang ke Lombok Utara sudah diskrining di pintu masuk,” ujarnya. (ari)

Tim Medis di Lotim Perlu Dilakukan Tes Kesehatan Massal

Omzet PDAM di Gili Air Merosot Tanjung (Suara NTB) Okupansi hotel yang sepi di tiga Gili berimplikasi pada omzet pelayanan air bersih PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU). Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., memastikan omzet PDAM khususnya di Gili Air menurun drastis.

“Otomatis pedapatan kita turun drastis di Gili Air. Di sana sepi, pemakaian juga menurun,” ujar Waliadin, Rabu (8/4).

Disebutkan pendapatan di Gili yang terbukukan belum membaik usai sektor pariwisata diguncang gempa, Juli 2018 silam. Ditambah dengan situasi saat ini, maka secara bisnis PDAM dapat dikatakan mengalami kerugian. Namun demikian, PDAM tetap mengalirkan distribusi air ke Gili Air. Begitu juga ke masyarakat di kecamatan lain yang terlayani.

Setelah gempa, ujarnya, nominal penagihan di Gili merosot menjadi kisaran Rp 200-250 juta per bulan. Angka ini diperkirakan akan kembali menurun seiring aktivitas pariwisata yang sudah ditutup. “Untuk penagihan

dari dana BTT (Biaya Tak Terduga). TAPD awalnya hanya akan menggeser atau mencari tambahan Rp 26,8 miliar untuk memenuhi akumulasi dana awal sebesar Rp 60 miliar. Namun berkat analis isi para Tim di Bagian Data dan Perencana, akhirnya dana yang berhasil digeser bertambah menjadi Rp 31,744 untuk men-

capai total Rp 65,144 miliar.

Terpisah, Bupati Lombok Utara sekaligus Ketua Satgas Covid KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, dalam video conference dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansya, Selasa (7/4) lalu mengungkapkan, data ODP di KLU menurun dari tanggal 5 ke 6 April. Di mana jumlah ODP berkurang dari 156 orang menjadi 148 orang.

Sementara data ODR (Orang dengan risiko) bertambah pada periode yang sama dari 459 orang menjadi 521 orang.

Penambahan orang rentan risiko ini terus diintervensi dengan sosialisasi, pembatasan kon-

Menang mengeluarkan kebijakan menyikapi wabah Corona di NTB saat ini. Perusahaan daerah itu memberikan keringanan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) katagori A MBR katagori B yang ada di Lombok Barat dan Kota Mataram.

Direktur Utama PDAM Giri Menang H.L Ahmad Zaini saat jumpa pers di kantornya, Rabu (8/4), menjelaskan, kebijakan ini dilakukan, sebagai bentuk kepedulian PDAM terhadap kondisi masyarakat yang terdampak terhadap wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. “ Selama tiga bulan mulai bulan April hingga Juni, untuk tempat ibadah gratis, untuk masyarakat MBR diberikan potongan 50 persen,” tegasnya.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada bulan April ini.

Bagi pelanggan yang sudah membayar pada bulan ini, nanti akan disatukan dengan pembayaran rekening bulan depannya lagi yaitu berlaku bulan Mei, Juni hingga Juli.

Pihak PDAM mencatat ada

sekitar 30 ribu pelanggan PDAM yang akan mendapatkan diskon 50 persen. Jika dihitung jumlah pelanggan PDAM sebanyak 150 ribu, orang artinya sekitar 25 persen pelanggan PDAM mendapatkan akses layanan pemotongan pembayaran rekening air.

Berdasarkan hitungannya, diestimasikan kebijakan diskon 50 persen dan menggratiskan tempat ibadah selama tiga bulan ini, pendapatan PDAM akan berkurang sekitar Rp 2 miliar lebih. Kebijakan ini menurut dia paling tepat dan telah melalui kajian. Kenapa tidak digratiskan pelanggan MBR? Menurutnya, kalau pihak PDAM menggratiskan sepenuhnya pembayaran rekening air, pihak PDAM jelas tidak akan mampu karena sangat memberatkan bagi pihak perusahaan. Karena di satu sisi sektor pariwisata yang menjadi andalan dari pihak PDAM terpuruk dengan kondisi seperti ini. Di mana penggunaan air di sektor pariwisata jelas berkurang, karena mereka tidak ada yang operasi. (ari/her)

Praya (Suara NTB) DPRD Lombok Tengah (Loteng) memutuskan tetap akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2019. Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, menjelaskan, agenda penyampaikan LKPJ kepala daerah tahun 2019 semula direncanakan pada tanggal 1 April.

Namun karena ada penyebaran virus Corona, rapat paripurna DPRD Loteng dengan penyampaian LKPJ kepala daerah terpaksa ditunda dan sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, sehingga pimpinan (DPRD Loteng) akan menjadwalkan ulang agenda penyampaian

LKPJ kepala daerah tersebut.

Dikatakannya, sesuai regulasi yang ada, LKPJ kepala daerah tetap harus disampaikan. Dan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan tenggat waktu sampai akhir April bagi kepala daerah untuk menyamapaikan LKPJ ke DPRD setempat. “Untuk Loteng sendiri rencananya dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 9 April besok (hari ini, red),” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (7/4) lalu.

Mengingat, penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan, maka tentu ada pengatur terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD Loteng nantinya dengan lokasi tetap dilaksanakan di ruang

rapat utama DPRD Loteng.

Nantinya, pengaturan tempat duduk yang diubah disesuaikan dengan standar protokol kesehatan yang ada. Apalagi, ukuran ruang rapat utama DPRD Loteng cukup luas, sehingga cukup untuk menampung undangan dan anggota Dewan yang ada, kendati harus duduk dalam jarak yang berjauhan.

“Kalau di daerah lain, rapat paripurnanya di luar gedung atau di lapangan. Tapi kalau kita tetap di dalam ruangan.

Tetapi tempat duduknya akan disesuaikan dengan protokol yang ada menyesuaikan dengan prinsip physical distancing yang disarankan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” tandasnya. (kir)

Disperindag Dorong IKM Produksi Masker Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong peran serta pelaku IKM untuk memenuhi kebutuhan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencegah Covid-19. Peralatan seperti masker dan sabun setidaknya sudah bisa diproduksi oleh kelompok usaha masyarakat.

Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Rabu (8/4) mengakui, sejumlah kelompok IKM di KLU sudah mampu memproduksi masker. Beberapa IKM disebutkan berada di Pemenang dan Anyar (Bayan).

“Yang kami tahu ada di Pe-

menang dan Anyar, mereka sudah bisa membuat masker. Sedangkan di Sesait (Kayangan), bisa memproduksi sabun,” ujarnya.

Nurjati mendorong agar semua pelaku UMKM yang bergerak di konveksi dan produksi sabun sehat, untuk berproduksi. Pasalnya serapan pasar untuk perkakas pencegahan Covid itu sangat dibutuhkan oleh Satgas Covid KLU. Dinas sudah memberikan bantuan berupa alat produksi kepada kelompok UMKM. Bantuan yang disalurkan melalui program kewirausahaan itu meliputi mesin jahit, peralatan pembuatan sabun dan peralatan lainnya.

“Untuk bantuan uang pem-

belian bahan masker belum ada. Tetapi kelompok kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial dengan membantu kain. Barang jadi dijual, kemudian hasilnya untuk membeli kain lagi,” paparnya.

Disperindag KLU sebagai anggota Satgas Pencegahan Covid tentunya akan membantu mengkomunikasikan barang hasil produksi kelompok kepada Satgas. Dengan demikian, kebutuhan masker Satgas tidak harus bergantung pada produksi luar daerah. “Saya kira banyak UMKM yang memproduksi, tenaganya juga lumayan. Yang di Bayan saja, penjahitnya sampai 10 orang,” sambungnya. (ari)

Corona, Baznas Lotim Pastikan Tak Berdampak pada Zakat Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) memastikan kegiatan pengumpulan zakat tidak berdampak akibat wabah Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Sebaliknya, pemerintah pusat hingga daerah menginstruksikan agar mempercepat pembayaran zakat sesuai ketentuan syariat.

Demikian disampaikan Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Diakuinya, selama bukan Maret berhasil dikumpulkan zakat Rp 800 juta. Bulan April 2020 ini diyakini meningkat Rp 1 miliar. Selain itu, tambahnya, pada masa musibah wabah Corona ini juga sudah turut membantu meringankan beban pemerintah. Pihaknya mencoba membangun gerakan bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan penyadaran dan edukasi terhadap masyarakat agar tetap mengindahkan protokol kesehatan.

“Bentuk konkrit gerakan

(Suara NTB/ist)

BAGI MASKER - Ketua Baznas Lotim Ismul Basar membagikan masker kepada desa desa di wilayah zona merah Corona beberapa waktu lalu.

Baznas adalah aksi pembagian masker di 21 kecamatan,” ungkap Ismul Basar. Pembagian masker diutamakan zona merah sedangkan zona hijau diharapkan tetap diantisipasi Covid 19 Ismul Basar mengatakan selain itu Baznas Lotim akan lebih berperan pada masa pemulihan Covid 19. “Tentunya disesuaikan dengan Asnaf sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Karena itu, Baznas Lotim mengharapkan ada gerakan bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama mengambil bagian terdepan dalam memberikan pengarahan dan edukasi agar masyarakat tetap tenang. Waspada, menjauhi kerumunan, lakukan social distancing, mengikuti protokol kesehatan agar bisa memutuskan mata rantai pendemi covid 19,” demikian. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bermitra Dengan Kelompok Tani, Bulog akan Beli Langsung Gabah Petani Dompu (Suara NTB) Kelompok tani Lumbung Pangan Sama Ruku Desa Dorobara Dompu dan kelompok tani Doro Jumpa Desa Kawangko Manggelewa akan menjadi mitra Bulog melakukan pembelian langsung gabah petani.

Untuk langkah awal, 15 ton gabah petani akan dibeli sesuai kapastias UV dan pengering vertikal milik kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB, Selasa, 7 April 2020 kemarin mengakui, keluhan petani soal harga yang tidak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) langsung ditindaklanjuti pihaknya dengan Bulog. Apalagi pandemi Covid 19 mulai berdampak di daerah. “Kita tidak ingin petani terus terpuruk,” katanya.

Kepala bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ar-

mansyah, S.Pt mengatakan, dua kelompok tani penerima bantuan pengering gabah dari Kementrian Pertanian tahun 2019 akan menjadi mitra Bulog membeli gabah petani. Upaya ini diambil untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani dan mengoptimalkan pemanfaatan alat sistem pertanian (Alsintan) bantuan pemerintah.

“Untuk uji coba, Bulog akan menyerap gabah petani sesuai kapasitas pengering milik kelompo,” ungkapnya.

Pengering gabah dengan sistem ultra violet (UV) di kelompok tani lumbung pangan Sama Ruku Desa Dorobara, kata Armansyah, memiliki kapasitas pengeringan 5 ton.

Dengan kadar air di atas 30 persen, pengering ini akan berproses hinga 2 hari. Sementara kelompok tani Doro Jumpa Desa Kawangko dengan sistem drayer vertical memiliki kapastias 10 ton dan masa proses

DAK Dihentikan, Penutupan Objek Wisata Diperpanjang Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa telah menghentikan semua kegiatan DAK tahun ini yang nilainya hampir Rp. 19 Miliar. Serta memperpanjang penutupan objek wisata.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dispopar Sumbawa, M. Irfan S.P M.M saat ditemui Suara NTB, Rabu (8/4).

DAK bidang olahraga un(Suara NTB/ist) tuk pembangunan GOR M. Irfan senilai Rp. 14 Miliar lebih yang sudah dalam proses tender telah dihentikan. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan yang diteruskan dengan Surat Bupati Sumbawa.

Begitu pula dengan DAK Pariwisata sekitar senilai 14,3 Miliar untuk sejumlah item kegiatan juga telah dihentikan.

Seperti pembangunan jalan tapak di Saliper Ate, kios cinderamata, Plaza Kuliner, pembangunan pagar dan penataan lampu. Sementara untuk kegiatan yang bersumber dari APBD masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah.

Selain itu, Dispopar juga telah dua kali memperpanjang masa penutupan semua objek wisata di Kabupaten Sumbawa. Surat edaran pertama Kepala Dispopar dikeluarkan pada 23 Maret lalu. Kemudian SE kedua dikeluarkan pada 7 April untuk perpanjangan penutupan hingga 21 April mendatang. “Kemungkinan masih akan diperpanjang disesuaikan dengan kondisi merebaknya wabah ini,”tukas Epun panggilan akrab birokrat muda Sumbawa ini. (arn)

Baru 51 Desa di Bima yang Dicairkan Dana Desa Tahap I Bima (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupten Bima, mencatat baru ada 51 dari 191 Desa di Kabupaten Bima yang dicairkan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2020. “Yang ditransfer DD tahap pertama ke rekening Desa, baru ada 51 dari 191 Desa,” kata Kepala DPMD Kabupaten Bima, Tajuddin, SH, kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Menurutnya, 51 Desa yang telah dicairkan DD tahap pertama tersebut, yakni yang sudah menuntaskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020. “Syarat utama pencairan Dana Desa untuk tahap pertama harus tuntas RKPDes dan APBDes,” katanya.

Masih banyaknya Desa yang belum dicairkan DD tahap pertama sangat disayangkan DPMD setempat. Pasalnya dana itu diharapkan bisa dimanfatkan untuk menangani dan mengantisipasi virus corona di tingkat Desa. “Sangat kami sayangkan di tengah pandemi corona ini. Masih banyak Desa yang belum menyelesaikan syarat untuk proses pencairan DD tahap pertama,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, penyelesaian RKPDes dan APBDes tahun 2020 harus menjadi atensi oleh Pemerintah Desa, sehingga DD tahap pertama bisa dicairkan dengan tepat waktu. “Ini kewajiban yang harus diselesaikan Desa, agar DD tahap pertama bisa segera ditransfer,” katanya.

Ia mengaku, persentase DD tahun 2020 yang dicairkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, tahap I dan II masing-masing sebanyak 30 persen serta tahap III 40 persen. “Tapi tahun 2020 ini, tahap I dan II masingmasing 40 persen dan tahap III hanya 20 persen,” katanya.

Selain itu, regulasi lain yang ada perubahan, yakni laporan realisasi RKPDes dan APBdes tahun sebelumnya, juga harus dilaporkan sebelum bulan Juni. Jika tidak, DD terancam hangus dan ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.

“Pencairan DD tahun 2020 ini ada banyak perubahan. Tidak seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.(uki)

pengeringannya hingga 11 jam.

Pembelian langsung Bulog ke kelompok tani, kata Armansyah, mendapat respon positif.

Karena selama ini diketahui, Bulog hanya membeli beras.

Karena menerima gabah kering giling, kelompok tani meresponnya secara positif dan siap melakukan penyerapan gabah petani untuk diproses pengeringan sesuai standar Bulog.

“Mereka senang, karena mereka mengira Bulog hanya menerima pembelian beras saja,” jelas Armansyah.

Diakui Armansyah, produksi gabah petani Dompu sejauh ini memiliki kadar air yang cukup tinggi dan kadar hampa yang banyak. Setelah dikeringkan dengan UV kelompok tani Sama Ruku Desa Dorobara, penyusutan gabah dari 5 ton menjadi 3,8 ton. Sementara 400 kg gabah yang dikeringkan dan digiling di kelompok tani Doro Jumpa Desa Kawangko meng-

(Suara NTB/ist)

PENGERING - Tim saat meninjau pengering milik kelompok tani sebelum diputuskan Bulog cabang Bima bermitra dengan kelompok tani untuk melakukan pembelian langsung gabah dan kelompok tani menyerap gabah petani, Senin, 6 April 2020. to mengatakan, kesiapan Bu- jual ke Bulog dengan harga hasilkan padi hanya 180 kg.

“Kalau hanya mengering- log bekerjasama dengan kel- Rp5.300,- per kg dengan syarat kan saja gabahnya, kelompok ompok tani yang menerima dan kualitas yang sudah disostani Sama Ruku juga meneri- bantuan dryer dan kelompok ialisasikan langsung yaitu KA ma dengan biaya Rp10 ribu tani juga menyatakan kesia- maksimal 14 % dan butir hampa pannya membeli gabah petani maksimal 3 persen,” katanya. per karung,” ungkapnya.

Kelompok tani Dorobara Kepala Bulog Cabang dan dikeringkan di lokasinya.

“Gabah kering giling akan di- ini akan langsung melakukan Bima, Anto Sawaludin Susan-

(Suara NTB/ist)

Ilham, SP pembelian gabah petani, sambil mengedukasi petani terkait kualitas gabah. Sementara untuk kelompok tani di Kawangko belum melakukan pembelian karena di daerah sekitar belum memasuki masa panen. (ula/*)

Triwulan Pertama, Serapan Anggaran Belum Sampai 10 Persen Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, menyebutkan bahwa serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2020 masih di bawah 10 persen dari total Rp1 triliun lebih belanja APBD. Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan, karena berdampak pada lesunya perekonomian masyarakat. Apalagi pergerakan ekonomi di KSB selama ini selalu bergantung dengan APBD. Jika serapannya tidak maksimal maka ekonomi masyarakat juga akan lesu.

“Memang serapan anggaran kita masih sangat kecil yakni 9,95 persen di triwulan pertama. Jumlah inipun hanya sebatas uang bayar gaji dan tunjungan lainnya, sementara untuk pelaksanaan program di SKPD masih sangat rendah.

Kondisi ini diperparah dengan terpangkasnya sejumlah anggaran untuk penanganan cov-

id-19 sehingga dampak ekonomi masyarakat terutama di kalangan menengah kebawah sangat terasa. Makanya kami minta agar pimpinan SKPD segera mengeksekusi terutama proyek PL agar ekonomi tetap bertumbuh,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Dikatakannya, terkait den-

gan masih molornya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja.

Pihaknya juga mengeluarkan surat edaran supaya SKPD bisa segera mengeksekusi semua pekerjaan supaya

tidak menumpuk di akhir tahun dan ekonomi masyarakat tetap bergerak. Tetapi faktanya masih belum maksimal juga sampai dengan saat ini.

Masalah ini bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan setiap tahun anggarannya selalu saja seperti ini. Bahkan untuk proyek non tender berupa penunjukan langsung juga masih sangat minim.

Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di masingmasing SKPD dengan harapan bisa dipercepat serapan anggaranya. Jika tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat akan se-

makin lesuh. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pimpinan SKPDnya memiliki inovasi untuk mempercepat pelaksanaan program. Karena jika program dilaksanakan meskipun tidak sesuai termin, pihaknya menjamin akan tetap membayar pekerjaan dimaksud.

“Kami tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga serapannya masih sangat rendah. Makanya kami akan segera buat laporan ke Pimpinan daerah untuk dilakukan eveluasi secara menyeluruh.

Karena jika tidak segera, dikhawatirkan akan tetap saja molor sampai akhir tahun nanti,” pungkasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Serapan anggaran triwu1234567890123456789012345678901212 lan I Kabupaten Sumbawa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 belum mencapai target. Ber1234567890123456789012345678901212 dasarkan data yang diperoleh 1234567890123456789012345678901212 dari Bagian Pembangunan 1234567890123456789012345678901212 Setda setempat, serapan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 baru terealisasi 13,41 persen.

1234567890123456789012345678901212 “Triwulan satu serapan1234567890123456789012345678901212 nya 13,41 persen dari tar1234567890123456789012345678901212 get 23 sampai 24 persen.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ada selisih sekitar 10 pers1234567890123456789012345678901212 en,” kata Kabag Pemban1234567890123456789012345678901212 gunan Setda Sumbawa, 1234567890123456789012345678901212 Usman Yusuf, Rabu (8/4).

1234567890123456789012345678901212 Belum terpenuhinya sera1234567890123456789012345678901212 Usman Yusuf 1234567890123456789012345678901212 pan, jelasnya, juga dampak 1234567890123456789012345678901212 dari adanya corona.

Karena pembatalan rumah sakit itu 1234567890123456789012345678901212 perencanaan di APBD terkait paling besar Rp 21 miliar 1234567890123456789012345678901212 kebijakan dana transfer sep- dari APBD,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erti DAK fisik banyak yang Sementara ini, pihaknya 1234567890123456789012345678901212 ditunda dan dibatalkan. tetap mengikuti perkemban1234567890123456789012345678901212 Nilainya cukup besar sekitar gan. Karena sekarang OPD1234567890123456789012345678901212 Rp 127 miliar. Kecuali bidang OPD juga sedikit terkendala 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kesehtan dan bidang pendid- dengan salah satu kebijakan pe1234567890123456789012345678901212 ikan tetap berjalan. merintah terkait kelonggaran 1234567890123456789012345678901212 “Terhadap serapan ang- jam kerja. Kemudian banyak 1234567890123456789012345678901212 garan sampai dengan saat aktivitas seperti perjalanan di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ini, tentu berdampak sekali nas di dalam dan ke luar daer1234567890123456789012345678901212 (covid-19 red). Akan banyak ah juga tidak bisa dilakukan.

1234567890123456789012345678901212 kegiatan yang di reschedule, “Masa siaga darurat yang 1234567890123456789012345678901212 bahkan dibatalkan dan di- ditetapkan pemerintah sam1234567890123456789012345678901212 tunda. Itu akan berdampak pai bulan Agustus. Bisa jadi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sekali terhadap realisasi be- diperpanjang. Mudah-muda1234567890123456789012345678901212 lanja. Karena saat ini untuk han secepatnya normal. Be1234567890123456789012345678901212 penangnan covid Tim Angga- gitu normal mungkin ada ske1234567890123456789012345678901212 ran Pemerintah Daerah nario lain dari APBD. Mu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (TAPD) sedang mengkalku- ngkin dengan meredanya vi1234567890123456789012345678901212 lasi usulan yang diusulkan rus ini mungkin belanja-be1234567890123456789012345678901212 oleh gugus tugas melalui lanja yang ditunda akan seg1234567890123456789012345678901212 OPD teknis untuk segera era diserap kembali untuk di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dieksekusi anggarannya. laksanakan. Tapi kita 1234567890123456789012345678901212 Dan anggaran itu tentu menunggu bagaimana dari 1234567890123456789012345678901212 salah satu sumbernya real- perkembangan virus ini.

1234567890123456789012345678901212 okasi belanja yang sudah ada Mudah-mudahan segera ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 di tahun 2020 ini. Termasuk atasi,” tukasnya. (ind) 1234567890123456789012345678901212

Rp4 Miliar Dana Rehab Rekon Triwulan Pertama, Belum Ditransfer Serapan APBD Sumbawa

Taliwang (Suara NTB) Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, mengaku masih kekurangan anggaran sebesar Rp4 Miliar untuk menyelesaikan penanganan rumah rusak akibat gempa.

Akibat kondisi tersebut, penanganan rumah rusak yang seharusnya bisa segera selesai terpaksa molor hingga waktu yang tidak bisa ditentukan.

Meski demikian, dirinya sangat bersyukur karena hanya anggaran untuk rumah yang rusak ringan saja yang belum tersedia dan rata-rata masyarakat sudah tidak ada yang tinggal di tenda.

“Memang kami masih kekurangan anggaran sebesar Rp4 Miliar untuk bisa segera menyelesaikan penanganan rehab rekon rumah rusak akibat gempa. Kami melalui BPBD juga sudah bersurat secara resmi ke Pusat untuk segera menyelesaikan penyaluran anggaran dimaksud supaya

penangananya bisa dipercepat.

Kami juga akan tetap memantau kondisi di lapangan terutama masalah SPJ penggunaan anggaran sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Dikatakannya, penanganan rumah pasca gempa di KSB tentu sangat diapresiasi jika dibandingkan dengan Kabupaten/ kota yang lain di NTB. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak adanya masyarakat yang masih tinggal di tenda darurat setelah gempa 69 SR mengguncang wilayah setempat tahun 2018 lalu.

Kemajuan tersebut harus tetap dipacu, supaya penanganan gempa di KSB bisa tuntas tanpa masalah di kemudian hari. Bahkan sampai dengan saat ini sebagian besar rumah yang rusak berat sudah mulai ditempati oleh masyarakat hanya yang rusak ringan saja yang belum ditan-

gani karena dananya masih belum ditransfer.

Tentu di tengah pengananan covid-19 saat ini, dirinya tetap meminta kepada para Pokmas dan Fasilitator untuk tetap menjaga jarak dalam penyelesaian SPJ dan masalah lainnya supaya tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Sedangkan terkait rencana perpanjangan waktu penanganan rehab rekon, dirinya mengaku belum mendapatkan informasi dari Provinsi maupun pusat.

“Kami tetap akan memberikan atensi khusus terkait percepatan penanganan pasca gempa supaya bisa segera tuntas dan tidak ada masalah lagi yang muncul di masyarakat.

Kami juga tetap menghimbau kepada fasilitator dan Pokmas untuk tetap menjaga jarak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah wabah covid-19 di wilayah kita (KSB),” pungkasnya. (ils)

Belum Ada Kuota Penerima Kartu Prakerja Sumbawa SumbawaBesar(SuaraNTB)– Pemprov NTB telah mendapatkan kuota penerima kartu pra kerja dari pusat. Namun jatah untuk masing-masing kabupaten/kota, termasuk Sumbawa belum ada.

“Kuota untuk provinsi NTB sebesar 50.922 orang (penerima). Sedangkan untuk kabupaten/kota belum ada,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri yang dikonfirmasi, Rabu (8/4).

Saat ini, pihaknya sudah mengusulkan calon penerima.

Disesuaikan dengan kriteria yakni, pencari kerja, tenaga kerja terkena PHK, dan tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. “Kita tidak menunggu (kuota red), namun sudah mengusulkan. Dan

sekarang masih kita validasi dan lengkapi datanya,” ujarnya.

Jika dihitung rata-rata, jelas Dr. Can, maka kemungkinan Kabupaten Sumbawa akan mendapatkan kuota sebesar 4 ribu sampai 5 ribuan. Bagi calon penerima nantinya akan diberikan pelatihan dan insentif untuk kesiapan masuk ke dunia kerja. “Info lengkap bisa dibuka di website Kemnaker,” tukasnya. (ind)

Baru 13,41 Persen

(SuaraNTB/dok)

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dispussip Sumbawa Usulkan Perubahan Struktur Organisasi

(Suara NTB/ist)

Erwansyah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustkaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabu-

paten Sumbawa mengusulkan perubahan struktur organisasi.

Usulan ini untuk nomenklatur dua bidang serta seksi khusus perpustakaan. Diharapkan nantinya ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga tugas pokok dan fungsi bidang tersebut bisa nyambung dengan provinsi dan pusat.

“Dokumen usulannya sudah masuk ke Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Sumbawa. Jadi kita harapkan nanti bisa segera diperbupkan.

Sehingga tahun 2021 kita bisa melaksanakan nomenklatur yang sebenarnya. Ini turunan dari pusat dan provinsi,” kata Kepala Dispussip Kabupaten Sumba-

wa, Ir. Irin Wahyu Indarni didampingi Kabid Pelestarian Koleksi Perpustakaan, Erwansyah, S.IP, M.Ec, Dev. Struktur organisasi yang sekarang, jelasnya, berdasarkan Perbup Nomor 72 tahun 2016 tentang tupoksi perpustkaan dan kearsipan. Khusus perpustakaan, terdapat dua bidang.

Bidang Pembinaan Perpustakaan dengan dua Seksi yakni Seksi Layanan Perpustakaan dan Seksi Pembudayaan Pepustakaan. Kemudan Bidang Pelestarian Koleksi Perpustakaan dengan dua seksi yakni Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Seksi Pelestarian dan Kerja Sama Perpustakaan. Namun

dari nomenklatur yang ada, terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan. Sehingga diusulkan perubahan nomenklatur supaya rincian tugas pokok dan fungsinya lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

“Perubahan ini karena ada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Dispussip tetapi tidak dikerjakan. Karena ternyata nomenklaturnya yang tidak ada pekerjaan itu. Insya Allah kalau ini sudah diperbaiki dan diperbupkan, semakin luas perpustakaan. Apalagi perpusakaan itu berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan sekarang bukan lagi tempat membaca buku, tetapi tempat berkegiatan untuk men-

ingkatkan keterampilan masyarakat. Akhirnya meningkatkan penghasilan keluarga atau masyarakat,” terangnya.

Dari usulan, lanjutnya, nama bidang dan seksi akan berubah.

Yakni menjadi Bidang Deposit dan Informasi Perpustakaan.

Meliputi Seksi Deposit dan Pelestarian perpustakaan dan Seksi Informasi, Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Kemudian Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.

Meliputi Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Perpustakaan dan Seksi Pengembangan Minat Baca dan Kerja Sama. Dasar perubahan sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustkaan. Kemudian Pergub NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah.

“Kalau yang lama, kabupaten sudah tidak sinkron dengan provinsi dan perpustakaan nasional. Makanya kita ambil ini dasar kita. Kalau ini nanti disetujui oleh organisasi, Insya Allah kita sudah satu garis.

Sudah sekali kita asistensi yang dipimpin oleh asisten III tentang usulan ini. Tinggal menunggu finalisasi untuk asistensi terakhir tentang struktur ini. Dengan dirubah nomenklatur, banyak tugas-tugas yang

(Suara NTB/ist)

Irin Wahyu Indarni harus kita jalankan dan wajib dikerjakan oleh perpustakaan,” tukasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Terkendala Sinyal Internet Pembelajaran Daring Belum Efektif PEMBELAJARAN dengan metode dalam jaringan (daring) untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) dinilai masih belum efektif. Hal itu dikarenakan ada sejumlah kendala serius dalam pembelajaran daring saat ini.

Pengamat Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (8/4) mengatakan, untuk saat ini sulit diharapkan pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif. Menurutnya, ada beberapa kendala serius antara lain untuk guru-guru yang tidak terbiasa (Suara NTB/dok) dengan aplikasi teknologi inSyafril formasi, seperti zoom atau semacamnya, mereka akan sangat kesulitan melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif.

“Demikian halnya dengan siswa. Kecuali guru muda yang masih fresh dan tidak gagap dengan teknologi, maka untuk melaksanakan pembelajaran daring tidak terlalu sulit. Hanya butuh manajemen waktu yang dikelola dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, siswa yang terbiasa dikumpulkan secara langsung dengan jam belajar yang ketat, merupakan masalah tersendiri saat mengkoordinir siswa dengan sistem daring.

“Apalagi secara sosiologis bangsa kita saat ini menunjukkan sikap kurang disiplin,” kata Syafril.

Belum lagi penggunaan internet yang dilakuan secara bersamaan oleh siswa kemungkinan akan mengganggu normalitas sistem jaringan internet, sehingga menyulitkan bagi siswa atau guru menggunakan sistem belajar daring. Masalah lainnya, jika terjadi pemadaman listrik, maka pembelajaran daring juga akan terhambat.

Di samping itu, belum adanya petunjuk teknis (juknis) bagi guru dan siswa tentang proses belajar mengajar daring akan membuat guru dan siswa kesulitan merancang pembelajaran efektif. “Universitas Terbuka saja yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh masih melaksanakan belajar tatap muka untuk memastikan tugas-tugas mahasiswa dikerjakan dan kompetensi yang diinginkan tercapai,” ujar Syafril.

Syafril menyampaikan, solusi yang bisa dilakukan terkait beberapa kendala itu, antara lain diperlukan kerja sama antara sekolah dengan komite sekolah. Kerja sama itu untuk mendorong kerja sama orang tua dengan guru dalam menyukseskan pembelajaran daring. Bagi siswa miskin disiapkan kuota khusus untuk belajar dalam jaringan sehingga siswa miskin tetap dapat melaksanakan pembelajaran.

“Perlu ada juknis yang jelas yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau kemenag agar guru-guru memiliki panduan yang sama dalam proses pembelajaran daring ini,” saran Syafril. (ron)

50 Persen Pelajar KLU Belum Akses Belajar Daring Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah telah menghentikan sementara proses pembelajaran di sekolah. Semua siswa diwajibkan belajar di rumah hingga 13 April mendatang.

Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah NTB. ‘’Keinginan untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan sepertinya hanya bisa dinikmati oleh siswa yang berlokasi di pusat perkotaan saja. Sementara bagi siswa yang terletak di pelosok, pembelajaran dalam jaringan hanyalah wacana semata. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU),’’ ungkap Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Kabupaten Lombok Utara Dr. Basuki Rahman, Rabu (8/4).

Diakuinya, sejak wabah Covid 19 beberapa minggu lalu, sekolah meliburkan siswanya dengan harapan pembelajaran kelas diganti dengan pembelajaran daring. Hanya saja, niat baik itu tidak bisa terlaksana lantaran tidak adanya sinyal di semua wilayah di KLU. Pemerintah Provinsi NTB

mengambil kebijakan memperpanjang masa libur sekolah untuk belajar di rumah bagi sekolah pada semua tingkatan, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/ MTS, SMU/SMK/MA, dan pondok pesantren. Siswa dan guru pun dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ini.

Di antaranya dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dari tatap muka ke dalam jaringan (daring).

Berdasarkan hasil pemantauan, pihaknya menemukan baru 50 persen siswa SMA sederajat di KLU yang melaksanakan pembelajaran daring.

Mereka yang melaksanakan pembelajaran daring merupakan siswa yang tempat tinggalnya memiliki akses internet.

Sementara siswanya sebesar 50 persen siswa KLU belum bisa mengakses belajar daring

lantaran tempat tinggal mereka masih blank spot sinyal. “Ya 50 persen belum terpantau belajar,” kata Basuki kemarin.

Meski banyak media belajar daring yang menggratiskan para pelajar tanpa memerlukan kuota internet, hanya saja karena daerahnya masih blank spot sinyal mengakibatkan para pelajar tidak bisa mengaksesnya. “Walau gratis tapi di daerah blank spot kan tidak bisa internet,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Basuki Rahman, bahwasanya sesuai dengan surat edaran Mendikbud, Instruksi Gubernur NTB dan SE Kadis Dikbud NTB, pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran mandiri dengan bimbingan guru dan orang tua.

Pembimbingan dengan moda daring untuk menghindari

Masa Libur Berakhir 9 April

Ponpes Assunah Kembali Perpanjang Libur Selong (Suara NTB) Wabah Corona masih belum pasti kapan akan berakhir.

Sejumlah warga sudah ada yang positif Corona dan banyak juga yang termasuk dalam Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kondisi kian memprihatinkan. Jadwal belajar yang semula sudah harus dimulai, kembali tertunda karena kondisi yang makin tidak menentu.

Pondok Pesantren Assunah Bagek Nyaka, di Kabupaten Lombok Timur memilih kembali memperpanjang masa libur para santrinya. Padahal jadwal belajar santri sesuai jadwal ialah tanggal 9 April besok. Melalui Surat Edaran dengan nomor 233/PPA.VII/BG/SK/IV/2020 yang dikeluarkan tanggal 7 April kemarin, Ponpes Assunah mengingatkan para santri untuk patuh terhadap imbuan pemerintah.

Mudir Ponpes Assunah Abdullah Husni, LC., menyebut sesuai keputusan pengurus Ponpes Assunah, ditetapkan sejumlah bagi seluruh santri dan santriwati dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan Ma’had Aly. Masa libur santri dan santriwati yang sedianya berakhir tanggal 9 April 2020 kembali diperpanjang sampai tanggal 23 April 2020, kecuali bagi kelas 9 dan 12 mereka tidak perlu balik ke pondok. Sebagai pengganti KBM tatap muka, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara online.

“Sementara bagi santri dan santriwati yang belum bergabung dengan WA Grup kelas masing agar segra menghubungi wali kelas masing-masing,” kata Husni, LC., dalam Surat Edaran yang diterima Suara NTB, Rabu (8/4).

Selain itu, pihak Ponpes juga memberikan keringanan pembayaran bagi santri non beasiswa dengan ptongan biaya pendidikan sebesar 50 persen khusus di bulan April. “Bagi yang membayar uang bulanan full non beasiswa maka untuk bulan April diberi potongan 50 persen,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar selama belajar di rumah, wali santri turut mengawasi dan mengontrol anak-anak mereka untuk memastikan proses belajar di rumah berjalan sesuai harapan. “Kepada wali santri agar selalu mengawasi anak dalam setiap kegiatan dan belajar online,” ungkapnya. (dys)

UNBK SMA dan UKK SMK yang dibatalkan bisa direlokasi untuk menangani dampak Corona termasuk pembelajaran daring juga sebagai dampak Corona,” jelasnya. (dys)

Basuki Rahman

PPDB Daring, Kendala Infrastruktur di Daerah Pelosok Perlu Jadi Perhatian

LPMP NTB Monitor Pelaksanaan Kebijakan Pusat Terkait Covid-19 Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan monitor terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pencegahan virus Corona (Covid-19). Kegiatan monitoring dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan LPMP NTB mulai bulan Maret sampai dengan April 2020 akan memulai melakukan monitoring terkait pelaksanaan kebijakan Kemendikbud. “Sehubungan dengan adanya bencana virus Corona yang sedang melanda negara kita, maka monitoring dilakukan melalui daring,” ujarnya.

Monitor yang dilaksanakan antara lain mengenai pembatasan sosial atau social distance Covid-19 antara lain mengenai kebijakan belajar siswa dari rumah, dan guru dan tenaga kependidikan (GTK) bekerja dari rumah, dan kendala yang dihadapi. Selain itu mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, seperti kebijakan PPDB Zonasi Daerah, sosialisasi kepada GTK, Orang tua wali murid kelas 6, dan kendala yang dihadapi.

Di samping itu, mengenai Ujian Nasional (UN) di mana memastikan kepala daerah menerima SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Sekolah telah menerima SE, dan kendala yang dihadapi. Juga mengenai penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I, berkaitan dengan data peserta didik sudah divalidasi, Laporan penyaluran BOS, BOS sudah tersalurkan, dan kendala yang dihadapi.

“Monitoring ini akan dikawal oleh Satgas Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dibentuk oleh LPMP NTB. Kami berharap semoga kebijakan-kebijakan pusat dapat dimplementasikan di setiap kabupaten/kota, kendala-kendala yang ada bisa cepat dicarikan solusinya, sehingga semua daerah mempunyai pemahaman yang sama, dan hasilnya bisa dirasakan bersama-sama,” harap Made.

Manajemen LPMP NTB pada Kamis (2/4) juga melakukan monitor terhadap pelaksanaan kebijakan Kemendikbud terkait dengan Kebijakan “Bekerja dari Rumah” (BDR). Monitor dilakukan oleh Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D melalui Video Conference daring dengan “ Zoom Cloud Meetings”. (ron)

kerumunan sebagai cara meretas penyebaran virus Covid 19.

Hanya saja niat baik itu belum bisa sepenuhnya terlaksana akibat persoalan tersebut. ‘’Pantauan di KLU pembelajaran daring terlaksana kurang 50 persen, kendala ya ada daerah blank spot di gunung-gunung dan hutan,” tambah Basuki Rahman.

Selain persoalan masih adanya wilayah blank spot sinyal, masalah lainnya ialah keterbatasan kuota guru dan murid. Pihaknya berharap agar anggaran pelaksanaan UNBK SMA yang dibatalkan bisa dialihkan untuk menangani pembelajaran selama belajar di rumah.

“Kendala lain seperti kuota internet baik pada guru dan murid. Saya usul dana

(Suara NTB/ist)

RAPAT – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqan saat memimpin rapat membahas petunjuk teknis kenaikan kelas dan kelulusan siswa pada Senin (6/4) lalu. Saat ini Dinas Dikbud NTB sedang menyempurnakan redaksi ketentuan teknis itu untuk disampaikan ke sekolah dan masyarakat.

Jadwal UTBK-SBMPTN Berubah akibat Covid 19 Mataram (Suara NTB) Akibat situasi dan kondisi saat ini, pemerintah mengeluarkan pengumuman untuk menunda pendaftaran dan pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020. Penundaan ini berkaitan dengan wabah virus corona yang semakin berkembang di Indonesia. Namun ditegaskan, UTBK dan SBMPTN 2020 hanya ditunda, bukan dibatalkan.

Perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020 yang sebelumnya akan dilaksanakan 20 – 26 April 2020 resmi diundur.

Pengumuman tersebut diinformasikan melalui surat edaran Tim Pelaksanaan LTMPT nomor 11/SE.LTMPT/2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Mengutip surat edaran tersebut, Senin (6/ 4/2020) dijadwalkan UTBK 2020 akan dilaksanakan mulai 5 Juli 2020 hingga 12 Juli 2020.

“Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2 - 20 Juni 2020, Pelaksanaan UTBK 5 - 12 Juli 2020, Pengumuman SBMPTN 25 Juli 2020,” kata Humas LTMPT Unram Khaerul Umam, Rabu (8/4).

Menurutnya, pada tanggal 6 April 2020, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengumumkan jadwal terbaru untuk UBTK SBMPTN 2020. Pendaftaran UTBK dan pelaksanaan UTBK akan tetap dilaksanakan. Hanya saja, ada lima pe-

tes pusat UTBK dan memilih PTN dan Program Studi tujuan.

Sebagai syarat utama dalam mengikuti SBMPTN, UTBK tidak mungkin dibatalkan. UTBK yang sebelumnya terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) diubah menjadi hanya TPS saja. Selain itu, peraturan yang sebelumnya memperbolehkan calon mahasiswa untuk mengikuti tes dua kali pun kembali diubah menjadi hanya diizinkan mengambil satu kali tes saja.

Sementara itu, melansir ltmpt.ac.id, Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Tujuan pelaksanaan UTBK yakni untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, untuk memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dalam memilih waktu dan lokasi Khaerul Umam tes. (dys)

rubahan penting akibat dari wabah Covid 19 yang kini menjadai wabah pandemi global.

Adapun perubahan UTBK 2020 Akibat Pandemi Covid19 terletak pada materi tes yang diujikan hanya Tes Potensi Skolastik (TPS). Dalam tes ini, peserta hanya akan diukur pada kemampuan kognitif, logika atau nalar dan pemahaman umum, di luar kemampuan akademik.

Selain itu setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 (satu) kali tes. Sedangkan pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi setiap hari. Sementara untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2020 oleh peserta dilakukan satu kali/ bersamaan, peserta harus mem i l i h lokasi

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB merencanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara dalam jaringan (daring) untuk tahun ajaran 2020/2021. Rencana itu untuk menyiasati pembatasan jarak fisik guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Meski demikian, kendala infrastruktur pendukung di sekolah yang terletak di daerah pelosok perlu jadi perhatian Dikbud NTB. Kepala SMKN 1 Sekotong, Sulman Haris, S.Ag., M.Ag., Rabu (8/4) memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring yang belum maksimal di SMKN 1 Sekotong. Belum maksimalnya KBM daring yang belum maksimal itu karena kendala alat dan kemampuan warga dan lingkungan sekolah dalam menyokong KBM daring.

Dengan kenyataan itu bisa menjadi perhatian saat PPDB. “Prinsipnya untuk PPDB, kami masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis). Kami inisiatif lebih awal dengan sosialisasi ke SMP dengan bersurat dan brosur ke sekolah atau basis calon peserta didik baru,” ujar Sulman Haris.

Terkait dengan PPDB Daring, pihaknya memprediksi PPDB Daring akan dilaksanakan, apalagi dalam situasi saat ini. Menurutnya Dinas Dikbud NTB sudah mempertimbangkan pola PPDB Daring jika situasi KBM dan bekerja masih harus dilakukan di rumah.

“Jika maklumat pemerintah agar tetap diam di rumah, PPDB daring adalah merupakan salah satu solusi,” ujar Sulman Haris.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Sementara terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB

(Suara NTB/ist)

tetap dilakukan daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem di aplikasi untuk bisa langsung via online. Awal April kami persiapkan,” katanya.

Terkait kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB Daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan internet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani PPDB Daring,” ujarnya.

Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB Daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid19). Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

Sementara itu, PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daera h . (ron)

Sulman Haris (Suara NTB/dok)

Tak Ada Persentase Pasti

BOS Bisa Digunakan untuk Pencegahan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Sekolah dipersilakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan untuk pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Pihak Dinas Pendidikan tidak mematok persentase pasti penggunaan dana BOS itu, tapi pertanggungjawabannya diminta harus jelas.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (8/4) mengatakan, tidak ada persentase penggunaan dana BOS yang diharuskan untuk pencegahan Covid-19. “Penggunaannya berkisar pada pencegahan, bukan perawatan,” katanya.

Fatwir menjelaskan, sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli pembersih tangan atau hand sanitizer, ember atau gentong untuk cuci tangan, sabun cuci tangan, kain pel, alat pel, masker, dan peralatan lainnya.

Termasuk membuat spanduk kampanye pencegahan Covid19. Juga untuk penyemprotan disinfektan atau kegiatan pencegahan lainnya.

Namun, pihaknya mengingatkan sekolah agar menggunakan dana BOS dengan tepat. Pertanggungjawabannya harus beres dengan dilengkapi bukti yang jelas.

“Harus clear dan clean tentang pertanggungjawabannya serta bukti-bukti yang pasti,” ujar

Fatwir yang juga mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini.

Penggunaan dana BOS itu tertuang di surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid- 19). Disebutkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta un-

tuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Disdik Mataram juga mengeluarkan surat dengan nomor 423.5 / 0751 /Disdik.C.1/III/ 2020. Dalam surat itu juga tertuang arahan menggunakan dana BOS untuk pencegahan Covid-19.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya belum berani memberikan batasan persentase dana BOS yang digunakan untuk pencegahan virus Corona. Karena di edaran Mendikbud sifatnya umum, sementara di petunjuk teknis BOS tidak ada terkait hal tersebut.

Meski demikian, Dikbud

NTB juga mengeluarkan arahan penggunaaan dana BOS untuk mencegah Covid-19 melalui surat dengan nomor 441/1640.UM/Dikbud perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB. Sebelumnya, pihak sekolah juga sudah menggunakan dana BOS untuk kelancaran proses kegiatan belajar selama masa pandemik Corona. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan sekolah menyediakan paket pulsa untuk para guru sebesar Rp100 ribu yang dianggarkan melalui dana BOS. “Dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran virus corona,” katanya. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Halaman 7

Pilkada Kota Mataram

Pantau Anggaran Covid-19 POLDA NTB mengawal pengelolaan dan penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dianggarkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran penanganan bencana tersebut jangan sampai jadi bancakan.

Pengelolaannya pun haram adanya penyelewengan.

“Agar tidak ada penyimpangan dan bisa dikelola maksimal dan efektif. Kita kawal bersama kejaksaan dan APIP,” tegas Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana ditemui Rabu (8/4) kemarin.

Pengawasan itu melipu(Suara NTB/dok) ti anggaran penanganan I Gusti Putu Gede Ekawana Covid-19 serta penggunaan anggaran Jaring Pengaman Sosial bagi warga miskin terdampak. Untuk pengawasan JPS tujuan agar dipergunakan sesuai peruntukan. Anggarannya tepat sasaran. “Bahkan nanti kalau perlu di desa-desa itu nama-nama yang mendapatkan bantuan JPS itu dipampang. Agar semua bisa mengawasi bisa saling mengoreksi,” terangnya.

Dalam hal penindakannya, Polda NTB mengutamakan pencegahan. Penindakan merupakan jalan paling terakhir.

Sebab di masa penanganan pandemi Covid-19 ini ada kebijakan diskresi pejabat yang diambil. Apabila tidak ada niat jahatnya maka tidak harus dipidana. “Kalau itu kesalahan administrasi, tidak apa-apa. Yang penting jangan niat melanggar hukum. Jangan sampai ada perbuatan melawan hukumnya. Kalau itu kita yang tangani nanti,” jelas Eka. Diberitakan sebelumnya, pemerintah provinsi NTB mengalokasikan anggaran penangan Covid-19. Komponen pembiayaannya meliptui pengadaan barang, jasa, operasional Satgas, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi sementara sebesar Rp25 miliar. Bahkan, untuk kondisi terburuk akses anggarannya sampai Rp160 miliar.

Di kabupaten/kota alokasi anggarannya sementara antara lain, Kota Mataram Rp45 miliar, Lombok Barat Rp60 miliar, Lombok Utara mengusulkan Rp60 miliar, Lombok Timur Rp55 miliar, Lombok Tengah mengusulkan Rp50 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp50 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp3,7 miliar, Kabupaten Dompu Rp2,4 miliar, Kota Bima Rp820 juta, dan Kabupaten Bima Rp800 juta. (why)

Enggan Tanggapi Manuver PKS, PDIP Fokus Perang Lawan Corona Mataram (Suara NTB) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Mataram nggan untuk menanggapi manuver PKS terkait dengan soal dinamika dukungan yang akan diberikan pada paket pasangan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (Selly-Manan) di Pilkada Kota Mataram.

Diketahui PKS dan PDIP telah bersepakat membangun koalisi di Pilkada Kota Mataram dengan mengusung paket pasangan Selly-Manan.

Namun demikian sampai saat ini PKS masih belum mengeluarkan rekomendasi dukungannya, seperti yang sudah dilakukan lebih dahulu oleh PDIP. PKS mengaku pihaknya belum mengeluarkan SK

dukungan lantaran pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil survei pasangan Selly-Manan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh PKS tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah dinamika politik. Akan tetapi bagi PDIP, menilai hal itu tak

seharusnya diungkapkan di tengah situasi kondisi negara sedang dilanda bencana non alam wabah covid-19.

“Saya tidak akan menanggapi apa yang disampaikan teman-teman PKS. Karena kami sebenarnya tidak mau bicara soal politik, dengan melihat situasi kondisi dunia saat ini. Tidak etis kita bicara politik, karena semua se-

dang perang dengan virus corona ini,” tegas Slamet, yang ditemui di Kantor DPC PDIP Kota Mataram, Rabu (8/4).

Anggota DPRD provinsi NTB itu menegaskan, terkait dengan proses pencalonan Selly-Manan, PDIP tidak diragukan lagi komitmennya.

Menurut dia, pihaknya sudah sangat siap untuk menghadapi pilkada. Namun karena kondisi negara sedang dilanda bencana wabah covid-19 ini, maka PDIP untuk sementara waktu ini menunda dulu segala aktivitas politik praktis, termasuk soal persiapan menghadapi Pilkada. Kegiatan-kegiatan

kepartaian difokuskan pada penanganan covid-19.

Sebelumnya Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi menyampaikan bahwa PKS belum mengeluarkan SK dukungan kepada paket pasangan Selly-Manan lantaran terganjal hasil survei yang masih belum diterimanya sampai saat ini. PKS baru akan mengeluarkan SK dukungan setelah pihaknya memegang hasil survei. Sebab hasil survei itu akan menguatkan arah dukungan PKS akan diberikan kepada paslon yang punya potensi untuk menang. (ndi)

Langgar Izin Edar

Polisi Gerebek Gudang Distributor Jamu Praya (Suara NTB) Sebuah rumah kontrakan di wilayah Praya digerebek aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (7/4) sore kemarin. Karena diduga dijadikan gudang tempat penyimpangan jamu ilegal. Dari lokasi tersebut polisi berhasil menyita 10.731 botol jamu merek “Dua Singa” yang diduga tidak memiliki izin edar di daerah ini.

Seluruh barang bukti beserta pemilik sekaligus distributor jamu diduga ilegal berinisial S tersebut kini sudah diamankan di Mapolres Loteng. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Penggerebekan gudang distributor jamu ini dilakukan berkat informasi dari masyarakat,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK. M.H., kepada wartawan, Rabu (8/4) kemarin.

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian,STK, SIK., menuturkan, kecurigaan masyarakat bermula saat melihat kondisi rumah yang dijadikan gudang penyimpanan jamu tersebut yang dinilai tidak layak. Tidak hanya itu, di rumah tersebut tidak ada keterangan apapun yang menandakan kalau itu gudang distributor jamu.

Berdasarkan laporan itu, polisi kemudian bergerak mendatangi rumah sewaan tersebut. Saat datang, polisi mendapati dua orang karyawan berserta pemilik jamu yang asal Pulau Jawa tersebut. Polisi kemudian memeriksa surat dan dokumen serta izin edar jamu itu. Dan, ternyata pemilik tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta.

“Atas dasar itulah kita melakukan penyitaan terhadap jamu-jamu tersebut untuk kemudian kita amankan di Mapolres Loteng untuk sementara waktu. Atas dugaan melanggar izin edar,” terangnya. Dimana total ada 10.731 botol jamu berbagai ukuran yang diamankan.

Hizkia mengatakan, seyogiyanya jika melihat jumlah barang yang ada, harus jelas status distibutornya. Tapi ini justru milik perorangan. Bukan milik badan usaha.

“Kalau distributornya berupa CV, pasti jelas izin edar dan jenis produknya. Dan, pasti mengatongi dokumen resmi dari instansi terkait,” tambahnya.

Dari keterangan pemilik barang, jamu tradisional tersebut sudah dipasarkan hingga ke Pulau Sumbawa. Seperti di Sumbawa dan Bima. Kalau di Pulau Lombok sudah beredar di wilayah Loteng, Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim).

Disinggung kandungan jamu, apakah ada unsur kimia berbahaya atau tidak? Hizkia mengaku pihaknya belum bisa memastikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak BBPOM Mataram untuk memastikan kandungan jamu tersebut. Apakah aman atau tidak.

“Fokus penanganan kita sementara hanya soal izin edar saja. Kalau terkait kandungan jamunya sendiri akan kita koordinasi dengan BBPOM Mataram,” imbuhnya. Karena yang punya kewenangan terkait hal itu ada di BPOM Mataram. Jika memang ditemukan ada unsur atau bahan berbahaya, tentunya akan ada proses lebih lanjut. (kir)

(Suara NTB/kir)

MIRAS - Polisi menunjukkan barang bukti miras yang berhasil disita dalam kegiatan operasi Pekat.

Operasi Pekat

Ribuan Liter Miras Disita Polisi Praya (Suara NTB) Sebanyak sekitar 1.040 liter minuman keras (miras) berbagai merek berhasil disita aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) selama gelaran Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak dua pekan terakhir. Miras-miras tersebut diamankan di delapan lokasi berbeda. Dengan 14 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan peredaran miras secara ilegal.

Kepada wartawan, Kapolres Loteng, AKBP Budi San-

tosa, SIK., M.H., Rabu (8/4) kemarin, menjelaskan, operasi Pekat digelar sebagai upaya menekan potensi aksi kriminalitas. Dengan sasaran peredaran miras, judi dan prostitusi. “Peredaran miras dinilai sebagai salah satu pemicu munculnya aksi kriminalitas.

Sehingga oleh pihak kepolisian benar-benar menjadi atensi,” terangnya.

Miras yang diamankan tersebut mulai dari miras modern berbagai merek. Bahkan, banyak yang merupakan

Kendala Sidang Konferensi Video

Terdakwa Perkara Balai Nikah Labangka Jadi Tahanan Kota Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka tahun 2018, Muhammad Firdaus dan Johan Satria mendapat keringan. Penahanan dua terdakwa itu dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Ihwalnya, persidangan melalui konferensi video dalam rangka pencegahan virus Corona tidak optimal.

Kebijakan pengalihan penahanan itu sudah melalui penetapan majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri. Penetapan dibacakan dalam sidang

di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (8/4) kemarin. “Dialihkan ke penahanan kota karena sidang video conference tidak bisa maksimal. Terkendala jaringan,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi ditemui usai persidangan.

Firdaus dan Johan sebelumnya menjadi tahanan Rutan sejak 17 Oktober 2019. Sejak sidang perdana, mereka mendekam di Lapas Mataram. Setelah ini, mereka keluar Lapas.

Tarik Pungutan Pencairan ADD

Ramang Divonis Dua Tahun Penjara

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa Ramang (tampak pada layar), Rabu (8/ 4) terhubung dengan persidangan agenda vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram lewat konferensi video dari Lapas Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Ramang divonis bersalah. Terdakwa Ramang terbukti menarik pungutan pencairan ADD desa sebesar Rp76,4 juta. Ramang dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Setengah dari tuntutan jaksa sebelumnya. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramang selama dua tahun,” kata ketua majelis hakin Anak Agung Ngurah Ra-

jendra, Rabu (8/4) kemarin dalam sidang konferensi video yang diikuti terdakwa Ramang secara terpisah dari Lapas Mataram.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, apabila Ramang tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Jaksa penuntut umum Ida Ayu Camundi Dewi belum menyikapi putusan tersebut. Sebab sebelumnya pihaknya mengajukan

merek luar negeri. Termasuk miras tradisional jenis brem dan tuak. “Yang paling banyak miras tradisional jenis tuak. Itu ada 686 liter,” tambah Budi.

Selain peredaran miras, Polres Loteng juga berhasil mengungkap sebanyak empat kasus perjudian. Seperti judi kartu dan bola adil. Dimana total ada 24 orang tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang

tuntutan pidana empat tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan.

“Kami pikir-pikir,” ucapnya.

Berbeda dengan terdakwa Ramang melalui penasihat hukumnya, Israil. “Kami terima,” ujarnya. Karena jaksa belum bersikap, maka diberi tambahan waktu selama tujuh hari untuk menimbang tanggapannya atas putusan tersebut. Terdakwa Ramang terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan korupsi. Kaitan dengan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut tidak terbukti.

Ramang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menarik pungli pencairan ADD delapan desa. Sepanjang tahun 2017-2019, Ramang mengumpulkan uang pungli sebesar Rp76,4 juta. Dana desa tidak dapat dicairkan apabila pejabat desa tidak menyetorkan uang. Uang tersebut merupakan yang diterima terdakwa sebagai biaya pengurusan adminis-

trasi pencairan anggaran desa.

Ramang ketahuan operasi tangkap tangan Polres Lombok Barat, 21 Oktober 2019. Ramang ditangkap usai menerima uang tunai Rp3 juta dari petugas Desa Gili Gede. Uang baru selesai dicairkan di Kantor Bank NTB Cabang Gerung, Lombok Barat. Ramang menerima setoran sejak tahun 2017. Pungutan itu diminta saat desa meminta surat rekomendasi dari kecamatan untuk pencairan dana. Surat baru dibuat setelah desa menyetorkan uang.

Sejak tahun 2017 sampai 2019, Desa Gili Gede sudah dipungut total Rp21 juta. Desa Sekotong Tengah Rp5 juta setiap pencairan. Desa Kedaro dipungut Rp9 juta. Desa Buwun Mas Rp3,2 juta. Desa Batu Putih Rp500 ribu.

Desa Pelangan menyetor antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Desa Sekotong Barat Rp2 juta pada tahun 2018 dan Rp4 juta tahun 2019. Desa Cendi Manik Rp4 juta. Serta dari beberapa desa berkisar antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. (why)

Tetapi tidak boleh keluar Kota Mataram selama menjadi tahanan kota. “Sudah lima saksi kita periksa. Sisanya (saksi) nanti mereka (terdakwa) hadir di persidangan. Kalau lewat online ini tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi terkait dengan pembuktian,” ucapnya.

Mereka tetap harus hadir di persidangan secara fisik di ruang sidang dengan didampingi masing-masing penasihat hukumnya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya terhubung lewat sambungan konferensi video. Catatannya, pengunjung sidang dibatasi. Mereka yang hadir di ruang sidang hanya para pihak saja. Yakni majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Itupun jaraknya diatur sesuai pedoman pembatasan fisik, dan penggunaan masker.

“Masing-masing terdakwa sudah ada penjaminnya, yaitu penasihat hukumnya. Mereka wajib hadir mengikuti persidangan berikutnya,” kata hakim yang akrab disapa Ojik ini. Terpisah, Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan menyatakan siap melaksanakan penetapan hakim tersebut. Nantinya jaksa penuntut umum yang akan menindaklanjuti.

“Setelah penetapan kita terima, nanti akan kita laksanakan. Terdakwa kita keluarkan jadi tahanan kota. Karena ini kewenangan pengadilan, kita sebagai jaksa akan melaksanakan,” ujarnya dihubungi via telepon. Firdaus adalah pejabat Kemenag Sumbawa yang didakwa bersama Johan, Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resources korupsi pembangunan gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka tahun 2018. Yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,036 miliar. (why)

bukti. Termasuk yang tunai sebesar Rp6 juta.

“Kalau untuk kasus prostitusi, total ada tiga kasus yang kita ungkap. Dengan tiga pelaku sudah diamankan yang berprofesi sebagai mucikari,” jelasnya. Aksi prostitusi itu sendiri terjadi di salah satu hotel atau penginapan di wilayah Loteng.

Budi mengatakan, dengan adanya pengungkapan kasus miras, judi dan prostitusi tersebut menunjukkan kalau penyakit masyarakat masih

ada di daerah ini. Untuk itu, pihaknya akan terus menggelar operasi serupa secara berkala. Untuk bisa menekan potensi munculnya penyakit masyarakat. Karena penyakit masyarakat ini rentan memicu aksi kriminalitas di tengah masyarakat.

“Jadi peredaran miras, judi dan prostitusi ini bisa menjadi pemicu munculnya aksi kriminalitas. Sehingga untuk menekan aksi kriminalitas, penyakit masyarakat harus ditekan,” imbuhnya. (kir)

Korem 162/WB dan Inti NTB Salurkan Sembako kepada Terdampak Covid-19 Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB bersama Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) NTB menyalurkan sembako kepada warga kurang mampu, Rabu (8/4). Lokasi penyerahan di beberapa titik di Mataram.

Bantuan sembako diserahkan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dan Wakil Ketua Inti NTB S. Widjanarko. Sasaran bantuan warga kurang mampu yang semakin terdampak wabah covid -19, terutama warga lanjut usia. Penyerahan berlangsung di Masjid Pusaka Al Hamidy Pagutan, berlanjut ke Pura Belatung Pagutan dan Gereja St. Maria Immaculata.

Danrem 162/WB menyampaikan, penyaluran bantuan itu dilakukan sebagai upaya untuk membantu warga kurang mampu. Mengingat himbauan pemerintah terkait dengan pencegahan penyeba-

ran virus corona atau Covid19 agar warga lebih banyak di rumah. “Kita berharap Covid19 semakin lama semakin berkurang, bahkan hilang dari wilayah NTB sehingga masyarakat NTB tetap sehat dan melaksanakan aktifitas seperti biasa,” ujar Danrem.

Terkait dengan penyerahan sembako, lanjut Danrem, dibagikan sebanyak 100 paket sembako sesuai dengan kemampuan. “Semoga ini bisa bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita,” tutupnya. Sedangkan Wakil Ketua Inti NTB mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi dan perasaan senasib sepenanggungan sebagai warga Kota Mataram.

“Kemarin juga sudah menyalurkan bantuan berupa alat pelindung diri berupa masker ke RSUD Provinsi dan Puskesmas yang membutuhkan karena banyak dokter dan perawat yang kekurangan APD,” terangnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

SEMBAKO - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyerahkan bantuan sembako kepada Lansia.

SUARA NTB

Kamis, 9 April 2020

Halaman 8

PDP Terus Bertambah

Bupati Imbau Masyarakat Jangan ”Pagah”

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) mengakui kondisi masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahaya penyebaran virus Corona. Fauzan Khalid bahkan sampai harus mendatangi banyak masjid di wilayahnya untuk mengumumkan kondisi terkini dan memberikan himbauan agar protokoler pencegahan dapat efektif disosialisasikan dan didengar langsung oleh masyarakat.

Saat turun ke masyarakat, ia meminta agar masyarakat melaksanakan imbauan pemerintah agar masyarakat tidak “pagah” atau bandel.

Ketegasan Bupati ini sangat beralasan, karena hingga kini jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dugaan terinfeksi virus corona di Lobar terus bertambah.

Seperti yang dilakukan oleh Fauzan, Selasa (7/4) menjelang tengah malam ketika mendatangi tiga masjid jami’ di tiga kecamatan, yaitu Masjid Hidayatul Mukhtar Desa Kuripan Induk Kecamatan Kuripan, Masjid Nuruddin Desa Sem-

bung Kecamatan Narmada, dan Masjid At-Taqwa Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar.”Kami sengaja turun saat seluruh masjid sedang sepi dan beberapa wilayah kecamatan ini sudah bersiap-siap untuk menjalani jam malam.

Saya menghimbau langsung biar masyarakat mengerti keseriusan kita mengantisipasi penyebaran virus berbahaya ini,” terang Bupati Lombok Barat itu saat dihubungi usai menyampaikan himbauannya di Masjid At-Taqwa Karang Bayan Lingsar, Selasa (7/4) malam.

Dalam himbauannya itu, Fauzan meminta agar masyarakat berdiam di rumah dan

Pemdes di Lobar Bagikan Sembako Gratis kepada Warga Giri Menang (Suara NTB) Beragam upaya dilakukan pemerintah desa (Pemdes) di Lombok Barat (Lobar) untuk menangani dampak penyebaran virus Corona yang sudah mulai dirasakan masyakarat bawah. Upaya yang dilakukan Pemdes, mulai dari pemberian bantuan uang, sembako hingga alat tangkap kepada nelayan agar warga bisa survive di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat wabah Corona.

Pemberian bantuan ini dilakukan melalui pendanaan dana desa (DD). Mengacu aturan pusat, desa bisa melakukan revisi APBdes untuk keperluan penanganan Corona hingga melaksanakan program padat karya tunai. Seperti yang dilakukan Pemdes Kuripan dan Sekotong Tengah. Desa Sekotong Tengah memberikan bantuan sampan dan alat tangkap kepada nelayan yang ada di pesisir Pantai Tanjung Batu Dusun Sekotong Dua. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Desa tahun 2020 termin pertama. “Pemdes memberikan bantuan sebanyak 8 buah sampan dan jaring kepada para nelayan yang ada RT Tanjung Batu, bersumber dana desa termin pertama. Ini juga untuk membantu warga di tengah dampak wabah Corona yang saat ini melanda,” jelas Lalu Budiadi, selaku TPK Desa Sekotong Tengah.

Dengan diberikannya bantuan sampan dan alat tangkap ikan kepada para nelayan yang ada di kawasan ekowisata mangrove Tanjung Batu ini, pemdes Sekotong Tengah mengharapkan agar para nelayan bias hidup sejahtera. “Dengan adanya bantuan sampan kepada kelompok nelayan yang ada di Tanjung Batu ini, kami harapkan supaya hasil tangkapan nelayan lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan,” kata Kades Sekotong Tengah, Lalu Sarappudin saat menyerahkan bantuan sampan dan jaring kepada para nelayan, Selasa (7/4).

Tak lupa pula ia berpesan kepada para nelayan agar menjaga dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaikbaiknya. “Dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, semoga bermanfaat,” pesannya di hadapan para nelayan. Dalam upaya penanganan Corona di wilayahnya, Pemdes sudah membentuk satgas. Tim ini sudah melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti Penyemprotan disinfektan setiap dusun, Pengadaan APD bagi satgas, Pembuatan himbauan melalui spanduk dan pengeras suara. Selain itu pihaknya membatasi pedagang luar di pasar Sekotong. “Kami juga melakukan pendataan dan memantau warga yag baru pulang dari luar negeri ataupun luar daerah,” jelas dia.

Sementara itu, kepala desa Kuripan, Hasbi menyebutkan, dalam upaya penanganan Corona pihaknya sudah melakukan berbagai langkah. Selain menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang pulang dari luar negeri ataupun luar daerah, pihaknya juga memberikan dana Rp50 ribu per warga yang ODP. “Warga yang OTG, isolasi mandiri di rumah pun kita berikan bantuan berupa sembako gratis,” jelas dia.

Bantuan ini merupakan upaya Pemda untuk mempermudah warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi saat ini. Pihaknya juga melakukan penyemprotan dan memberikan masker kepada warga. Di samping melakukan pendataan terhadap warga yang baru pulang dari luar. (her)

(Suara NTB/her)

BANTUAN - Pemdes Sekotong Tengah memberikan bantuan sampan dan alat tangkap kepada nelayan untuk terus menghidupkan mata pencaharian mereka.

tidak ke luar rumah, kecuali terpaksa. Kalaupun harus ke luar rumah, Fauzan mengingatkan agar masyarakat melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD) berupa masker, menghindari kerumanan orang, dan tetap memperhitungkan jarak atau physical distancing dan menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain.

Selain itu, Fauzan pun mengingatkan agar masyarakat tidak sering mengusap wajah dan memperbanyak mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan memperaktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Kabupat-

en Lombok Barat, Fauzan meminta masyarakat untuk tidak mendatangi fasilitas kesehatan Puskesmas kecuali dalam keadaan sakit dan terpaksa, dan mengingatkan siapapun yang telah melakukan perjalanan ke daerah zona merah (yang telah terpapar virus) agar bisa mengisolasi diri atau kepada perangkat desa diminta untuk memaksa proses isolasi mandiri dalam 14 hari.

“Bahkan kalau masih ada yang “pagah atau bengel”, libatkan teman-teman Babinkamtibmas dan Babinmaspol TNI/Polri agar mereka menjalani isolasi secara mandiri, tidak berinteraksi dulu dengan orang lain selama 14 hari itu.

Jika ada gejala, laporkan segera ke tenaga medis kita,” pinta Fauzan.

Sedangkan untuk siapapun yang PDP, kepada masyarakat Fauzan meminta agar mempercayakan perawatannya kepada

Selong (Suara NTB)Pemuda Lombok Timur (Lotim) diminta turut aktif bergerak cegah penyebaran virus corona. Pemuda bisa menjadi garda terdepan agar virus mematikan ini tidak makin meluas memapar warga Lotim lainnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur, Izzuddin kepada Suara NTB, Rabu (8/4) mengatakan sengaja melibatkan pemuda untuk sosialisasi penanganan Covid 19. Kamis hari ini, seluruh organisasi pemuda di Lotim diajak menjadi mitra gugus tugas penanganan pencegahan virus corona.

Pemuda menjadi mitra sosialisasi ke tengah masyarakat sekalian membantu Gugus Tugas untuk membagi masker. Izzudin menyebut tekah rencanakan membagi-bagikan sekitar 30 ribu masker.

Setelah dikonsultasikan ke Bupati, diperintahkan untuk dilengkapi menjadi 50 ribu masker. “Gugus tugas sudah menyiapkan 50 ribu,” ungkapnya. Para pemuda ini ditugaskan membantu sosialisasi dan membagikan masker di masing-masing wilayah.

Adapun jumlah maskernya kata Izzudin asumsi sement-

H. Baehaqi menegaskan agar masyarakat bisa tetap waspada. “Ikuti saja anjuran pemerintah. Kita saja setiap malam melakukan inspeksi terhadap pemberlakuan jam malam

(Suara NTB/rus)

PENYEMPROTAN - Pemuda Tirtanadi melakukab penyemprotan cairan disinfektan ke setiap kendaraan yang masuk desa Tirtanadi kecamatan Labuhan Haji, Rabu (8/4). ara 59 ribu dan dipastikan akan bertambah. “Insya Allah akan bertambah,” ucapnya.

Adapun organisasi pemuda

oleh semua kecamatan. Belum lagi kelililng setiap malam ke masjid-masjid bersama Bupati untuk menghimbau langsung lewat masjid dan mushalla,” kata Baehaqi. (her)

yang dilibatkan tercatat antara lain KNPI, PMII, HMI, Himmah NW baik Pancor maupun di Anjani. Pemuda

Yadinu, Gema Selaparang, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor dan organisasi kepemudaan lainnya.

Seluruh pemuda juga diminta tetap menggunakan masker dalam setiap aktivitasnya.

Tetap menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menjadi pemberi semangat kepada elemen masyarakat lainnya sehingga tidak panik dalam menghadapi wabaj virus corona.

Sementara itu, Perkumpulan Mahasiswa Tirtanadi secara intensif sejak mewabahnya virus corona di Lotim ini melakukan penyemprotan disinfektan ke semua kendaraan bermotor yang masuk desa Tirtanadi.

Keterangan Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan menyebutkan ia melibatkan para pemuda dan mahasiswa membantu pemerintah desa untuk sosialisasi ke tengah masyarakat. “Alhamdulillah pemuda di sini sangat aktif membantu kita mencegah penaran corona,” sebutnya.

Meski Tirtanadi masih zona aman, namun semua pintu masuk Desa dijaga ketat oleh pemuda. Semua kendaraan tidak diperkenankan masuk sebelum disemprot cairan disinfektan. Beberapa tempat dan fasilitas umum juga sudah dilakukan penyemprotan cairan yang diyakini bisa membunuh virus. (rus)

Pemerintah Diminta Tak Lupakan Korban Gempa Bumi Selong (Suara NTB) Pandemi virus Corona disease (Covid-19) membuat pemerintah harus bergandengan tangan menghadapinya dengan berbagai elemen. Namun di tengah wabah ini, pemerintah diharapkan tidak melupakan penanganan terhadap korban gempa bumi yang terjadi tahun 2018 dan 2019 lalu.

Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, S.Pd, mengaku sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Lotim.

Hal ini sudah semestinya dilakukan karena menyangkut keselamatan masyarakat banyak.

Kendati demikian, katanya, musibah sebelumnya berupa gempa bumi jangan sampai terlupakan. Persoalan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan, untuk pembangunan RTG korban gempa yang saat ini masih dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap diprioritaskan. Katanya, apabila dana dari pusat sudah ditransfer ke daerah, maka harus segera dilaksanakan, mengingat RTG merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di samping kebutuhan perut. “Pemerintah dan pembangunan juga harus tetap jalan,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/4).

Murnan tidak menampik jika

penanganan pandemi Covid-19 diberikan prioritas belanja. Namun untuk prioritas pembangunan harus tetap jalan sesuai rencana. Ia melihat hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemkab Lotim dilihat dari banyaknya program-program lain yang sudah selesai dilelang dan tinggal eksekusi. Kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dibatalkan semuanya selain DAK kesehatan dan pendidikan.

“Walau diberikan prioritas belanja pada penanganan Covid-19. Prioritas pembangunan harus tetap jalan sesuai rencana,” tegasnya. Murnan memastikan jika anggaran untuk penanganan RTG korban gempa tidak akan terlupakan. Menurut sepengetahuannya beberapa waktu lalu Presiden RI, Ir. Joko Widodo melakukan vicon bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan agenda evaluasi RTG. Hal ini menunjukkan jika perhatian pemerintah terhadap penanganan dampak gempa tetap berjalan.

“Kita yakin semuanya tetap berproses. Terlebih di Lotim sejak awal sudah ada tim percepatan yang back-up dan selama ini menyesuaikan dengan situasi dan protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, memastikan jika penanganan RTG korban gempa tetap berjalan di tengah wabah virus Corona. Dana masing-masing untuk rumah rusak berat Rp50

Polisi Amankan Khotib di Loteng kan warga,” sebutnya.

Ia menjelaskan, warga resah karena isi khotbah yang disampaikan Ustadz Kh bertentangan dengan himbauan pemerintah terkait antisipasi penyebaran virus corona di daerah ini. Terutama soal himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat Dzuhur di rumah.

Di mana dalam khotbah Jumat tersebut, Ustadz Kh sempat mengatakan bagi siapa saja yang mengindahkan himbauan pemerintah tersebut dikatakan kafir. “Atas khotbah tersebut masyarakat sempat resah dan akhirnya mengadu ke

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat turun sosialisasi ke masjid-masjid di wilayahnya.

Pemuda Diminta Aktif Bergerak Cegah Corona

Khutbahnya Diduga Meresahkan

Praya (Suara NTB)Seorang khotib asal Desa Bakan Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Ustadz Kh, kini harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pada Jumat (3/ 4) lalu, dia diduga menyampaikan khutbah yang isinya membuat warga resah. Khutbah Ustadz Kh tersebut sempat viral di media sosial.

Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat dikonfirasi wartawan, Rabu (8/ 4) membenarkan hal tersebut.

“Kita memang sudah mengamankan salah seorang warga terkait isi khotbah Jumat kemarin yang dinilai meresah-

Rumah Sakit dan tidak dikunjungi lagi, bahkan oleh keluarganya.”Kalaupun terpaksa, pisahkan tempat tidurnya dan semua peralatan makan minum dan perlengkapan mandi atau pakaiannya yang seharihari,” pinta Fauzan.

Di Lobar sampai hari ini pihak Pusat Data dan Informasi Dinas Kesehatan merilis sudah 5 orang masuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan terkonsentrasi di Kecamatan Lingsar (3 orang) dan Kecamatan Labuapi (2 orang).

Selain itu, terdapat 515 Orang Dalam Pemantauan (ODP) di mana 311 orang di antaranya telah selesai dalam pemanatauan, dan 1.436 orang yang telah melakukan perjalanan atau diketahui kontak dengan ODP namun tidak memiliki gejala terjangkit virus Corona.

Melihat perkembangan yang cenderung mengkhawatirkan tersebut, Sekda Lobar

Polres Loteng,” jelasnya.

Sehingga atas pengaduan tersebut, pihak kepolisian kemudian sudah memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangan prihal isi khotbah jumat tersebut. Untuk memudahkan proses penyelidikan yang bersangkutan statusnya sudah diamankan. “Kasusnya sedang kita dalami,” terangnya.

Apakah ada unsur tindak pidananya atau tidak, sejumlah barang bukti sudah diamankan pihaknya kepolisian.

Termasuk video rekaman khotbah Ustadz Kh yang banyak beredar di media sosial.

Beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan terkait kasus ini. (kir)

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 YAMAHA DR.5403 CH NOKA/NOSIN : MH32BJ001EJ360435 /2BJ360462 AN.FARIDA HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

DJL HONDA BEAT POP TH.2017 WARNA HITAM TANGAN PERTAMA TIDAK ADA STNK HUB.081 379 557 380

HILANG

juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta dipastikan diterima oleh masyarakat dalam bentuk RTG. Sementara untuk korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2019, tercatat sebanyak 4.000 rumah rusak mulai dari rusak ringan, sedang, dan berat. Sehingga dari kalkulasi yang dilakukan, total anggaran yang diusulkan sekitar Rp35 miliar. Sementara untuk secara keseluruhan dampak gempa yang terjadi di tahun 2018, dari 27.619 jumlah rumah yang rusak dan rusak berat 10.226 rata-rata sudah tertangani semuanya di 20 kecamatan di Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

Murnan

(Suara NTB/yon)

Purnama Hadi

SUARA NTB

Kamis, 9 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Awasi Penjualan Bahan Baku Masker MESKI Corona mewabah bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan kreativitas. Di saat pemerintah memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) justru menjadikan kita harus lebih kreatif. Artinya, ketika memiliki skill atau keahlian di bidang pertukangan, otomotif, elektronika dan kemampuan menggunakan aplikasi komputer, maka kita bisa bekerja penuh di dalam satu ruangan. Kalau pun kita bekerja dengan sejumlah orang, maka menjaga jarak (social distancing) harus diberlakukan. Termasuk tetap menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti masker. Tidak hanya itu, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer harus tetap dilakukan setelah memegang sesuatu benda.

Begitu juga dalam mendukung program Pemprov NTB dalam melaksanakan industrialisasi tetap harus jalan, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Memang, dampak Corona ini berpengaruh besar terhadap jalannya industri IKM, khususnya yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, seperti IKM yang memproduksi suvenir atau oleh-oleh untuk wisatawan. Banyak di antara IKM ini yang harus menutup sementara tempat usahanya, karena artshop atau geraigerai yang selama ini menampung hasil IKM kehilangan pasar.

Wisatawan yang diharapkan belanja dilarang masuk ke daerah ini dan dilarang pergi ke luar negeri oleh negaranya masing-masing.

Terkait hal ini, upaya pemerintah daerah yang memperhatikan masalah IKM harus maksimal dilakukan. Bagaimana tidak, jangan sampai di tengah wabah Corona dan pembatasan aktivitas di luar rumah, IKM yang selama ini hanya mengandalkan pemasukan dari hasil produksi tidak memiliki penghasilan sama sekali. Untuk itu, kebijakan hampir seluruh pemerintah daerah di NTB yang memanfaatkan IKM lokal dalam membuat masker (produk yang sangat dibutuhkan sekarang ini) sebagai langkah yang cukup positif. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah minimnya ketersediaan APD, khususnya masker di masyarakat. Meski demikian, saat sudah ada inisiatif dari warga membuat masker, justru harga kain bahan baku masker di pasaran diindikasikan naik. Kondisi ini, bisa membuat IKM enggan mengembangkan usahanya, karena minimnya pengawasan dari pemerintah terkait kondisi bahan bakunya.

Bahkan, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., saat telekonferensi dengan kepala daerah se- NTB meminta agar masalah ini menjadi atensi. Jangan sampai, saat IKM di NTB berlomba-lomba membuat masker, justru pemerintah abai dan tidak memperhatikan masalah bahan baku pembuatan masker, seperti kain. Seperti proyeksi Dinas Perindustrian NTB, ada seratusan IKM yang ambil bagian. Mereka membuat masker menggunakan bahan baku kain biasa, ada juga yang menggunakan kain tenun. Itu artinya, saat kondisi seperti ini kreativitas masyarakat membuat kebutuhan yang banyak dicari penting dilakukan.

Tentunya harapan Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, SE., ME., jika pelaku usaha tidak mengambil kesempatan di tengah musibah. Pelaku usaha yang menyediakan bahan baku masker sewajarnya dalam menarik keuntungan. Bagaimana pun, masker sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat pada saat sekarang ini harus dipantau harganya. Termasuk, harga bahan baku di pasaran, sehingga tidak merugikan banyak orang. Untuk itu, kita berharap, seperti diharapkan Gubernur NTB agar harga masker hingga bahan bakunya diatensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Tidak hanya itu, aparat keamanan diharapkan bisa menindak dengan tegas pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan di saat wabah Corona yang terjadi sekarang ini. Jangan sampai kreativitas masyarakat di tengah pandemi Corona terganggu akibat bahan baku yang tidak ada dan kalau pun ada harganya mahal. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Pembatalan Ujian Nasional dalam Pusaran Pandemi Covid-19 JIAN Nasional (UN) tingkat SMA awalnya dijadwalkan pelaksanaannya pada pertengahan Maret dan UN tingkat SMP di akhir April, namun akibat penyebaran pandemik virus Corona atau Covid-19 yang kian masif, Pemerintah resmi membatalkan UN dalam upaya mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa, guru hingga keluarganya dari penyebaran penularan Covid-19 ini.

Mengutip dari laman resmi Kemendikbud RI, total ada sekitar 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh tanah air pada tahun ini, pemerintah telah menawarkan opsi untuk penilaian kelulusan siswa yaitu dengan melakukan ujian sekolah secara daring atau melalui kumulatif siswa selama 5 semester ke belakang, praktisnya pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukan tes secara langsung dengan mengumpulkan siswa di kelas.

Semestinya UN tahun ini harusnya menjadi yang terakhir kali dilaksanakan karena pada 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menyatakan akan menghapus UN. Nadiem dalam berbagai kesempatan mengatakan akan menyiapkan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter untuk menentukan kelulusan siswa.

Mendikbud Nadiem juga mengatakan dihapusnya UN di Indonesia akan lebih memerdekakan guru dan sekolah dalam mengakses keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan mereka, serta menghapus gaya sentralistik yang selama ini diatur dan disediakan oleh negara.

Namun di luar rencana, UN yang harusnya dihapus pelaksanaannya tahun depan, negara mau tidak mau harus mengeluarkan kebijakan untuk tidak melaksanakannya di tahun yang dianggap sebagai pelaksanaan UN terakhir kali ini, akibat situasi darurat bencana non alam berupa pandemi virus corona yang mewabah ke hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Lalu sejauh mana langkah an-

Oleh: Amilan Hatta (Wasekjen DPP KNPI, Presidium GMNI 2013-2015) tisipasi dan dukungan pemerintah terhadap hal ini?

UN sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 sebagai metode untuk menentukan syarat kelulusan siswa di tingkat SD, SMP dan SMA sebenarnya telah lama menuai pro dan kontra, UN dipandang sebagai mekanisme yang sangat membebani siswa bahkan anggaran pendidikan, contohnya saja pelaksanaan UN tahun 2019 menghabiskan anggaran sebesar 210 miliar rupiah. Padahal hasil nilai UN tidak dipakai untuk penentuan kelanjutan pendidikan siswa karena penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas jalur SNMPTN yang dibutuhkan adalah nilai raport dan SBMPTN bahkan dilakukan dengan tes tertulis.

Ikatan Guru Indonesia juga mendukung penghapusan UN, karena selama ini UN dianggap menghambat pengembangan daya nalar siswa bahkan sama sekali tidak mendorong siswa untuk mengembangkan minat bakatnya, siswa hanya berorientasi pada kelulusan, siswa belajar hanya berorientasi untuk mendapatkan nilai yang bagus pada UN. Menurut Pasal 2 Ayat 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, hasil UN digunakan untuk tiga tujuan. Pertama, sebagai pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Kedua, sebagai pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Ketiga, sebagai dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mutu sekolah dapat diukur oleh pemerintah apabila standar ujian seperti UN nanti ditiadakan? Baik itu untuk tahun depan ataupun bagi pembatalan di tahun ini karena ini menentukan nasib 8,3 juta anak di Indonesia yang harusnya melaksanakan UN. Hal ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, sekolah dituntut untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa karena sudah tidak mengacu pada nilai UN tetapi pada proses pembelajaran siswa selama ini, apalagi bagi sekolah yang tidak memiliki akses

teknologi yang memadai sehingga tidak mampu melakukan opsi ujian sekolah secara daring akibat pembatalan UN maka harus menentukan kelulusan siswa dari kumulatif selama 5 semester sebelumnya tentunya hal ini menjadi beban berat bagi sekolah karena mutu pendidikan di sekolah akan terlihat secara gamblang dengan mekanisme ini.

Bagi pemerintah ini juga menjadi tantangan berat karena dituntut harus mampu membuktikan kebijakan penghapusan dan pembatalan UN menjadi langkah yang tepat demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang mengharuskan siswa belajar dari rumah. Tantangan teknologi juga menjadi masalah dan catatan baru yang harus dihadapi oleh Kemendikbud untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar ditengah pandemik yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.

Dari perspektif konsekuensi pandemik Covid-19 pemerintah juga melalui Kemendikbud harus segera memikirkan formulasi yang tepat sistem belajar mengajar yang mampu mengintegrasikan dan mengakomodasikan seluruh siswa dalam satu kelas, serta menyamakan persepsi mengenai pembelajaran jarak jauh di rumah, hingga pelayanan sistem literasi yang efektif berbasis digital bagi siswa. Sistem ini terlepas dari dampak status darurat bencana non alam, semestinya menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan kita mengingat tuntutan era digital sebagai basis persaingan global dunia pendidikan saat ini.

Sistem pembelajaran berbasis digital ini sebisa mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar sebagaimana yang terdapat di dalam kurikulum. Setidaknya secara garis besar, siswa mesti bisa mendapatkan tugas untuk dikerjakan di rumah selayaknya rutinitas belajar di kelas sehari-hari, dengan sistem guru akan menyampaikannya melalui media pesan daring, seperti grup whatsapp, ataupun surat elektronik.

Sedangkan dari sisi institusi pendidikan, peniadaan UN ditahun ini menjadi momentum bagi sekolah-

sekolah di seluruh Indonesia untuk merancang formulasi dan langkah strategis dalam peningkatan kompetensi siswa. Lembaga pendidikan harus semakin kreatif dan inovatif bila ingin mengahasilkan SDM yang memiliki karakter dan kepribadian sejatinya amanat revolusi mental. Ini menjadi tantangan yang mempertaruhkan 8,3 juta anak di Indonesia. Mau tidak mau, sanggup tidak sanggup Sekolah, Pendidik, Satuan Pendidikan dan Pemerintah harus bekerja sama melewati tantangan besar ini dengan tetap berpedoman dan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

POJOK Pendaftar program Kartu Pra-Kerja baru 14.000 orang, kuota untuk NTB 50.229 Butuh sosialisasi masif

*** UUTPK mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid – 19 Semoga tak sekadar wacana

***

RADIO

(Suara NTB/ist)

EDUKASI -Tim Edukasi BPSDMD NTB untuk melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat.

BPSDMD NTB Edukasi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Rabu (8/4) kemarin, menjadi hari keempat Tim Edukasi BPSDMD NTB untuk melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat. Rute menuju Lombok Timur sengaja dipilih wilayah bagian selatan. ‘’Kita berharap selain memperdengarkan apa yang secara resmi menjadi imbauan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, BPSDMD berbagi masker ke beberapa wilayah yang dinilai membutuhkan,’’ ujar Dr. HL Sajim Sastrawan, Koordinator Tim Edukasi Tanggap Covid-19.

Berkolaborasi dengan OPD lain, didapatkan 200 masker kain dan brosur-brosur untuk dibagikan ke masyarakat. ‘’Ini bentuk kolaborasi yang amat produktif,’’ ujar Kepala BPSDMD NTB, Tri Budiprayitno, SIP.M.Si, menambahkan.

Edukasi yang terus dilakukan oleh BPSDMD NTB seperti yang dikatakan Sajim, memang tak dimaksudkan untuk menjadi solusi utama pencegahan. ‘’Bila segelas air bisa membuat rasa haus teratasi meski tak memuaskan, maka edukasi ini kami harapkan bisa seperti itu,’’ ujarnya. (r)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 9 April 2020

Pemprov Target Cetak 1.000 IKM Permesinan Wujudkan Industrialisasi Dari Hal. 1 Gubernur berharap motor listrik ini dapat digunakan di desa-desa atau kelurahan untuk mengangkut sampah.

Untuk itu, ia berharap DPRD NTB juga mendukung pengembangan produk-produk buatan IKM lokal. Jika seluruh desa dan kelurahan menggunanan motor listrik ini dalam rangka mendukung program zero waste, maka IKM yang menghasilkan motor listrik ini akan bergairah.

Namun, ia mengingatkan meskipun motor listrik ini buatan anak-anak SMK di NTB. Bukan berarti OPD atau Pemda memesannya di SMK bersangkutan. Tetapi motor listrik itu dipesan ke IKM yang membuatnya.

Seperti motor listrik buatan SMKN 1 Selong, ternyata Ikatan Alumni SMKN 1 Selong telah membuat IKM. ‘’Dia menghasilkan prototipe sendiri. IKM inilah tempat motor listrik dipesan. Sehingga anakanak SMKN 1 Selong kalau mau bikin IKM sendiri, atau bekerja di IKM Alumni SMKN 1 Selong bisa,’’ katanya.

Gubernur juga menyinggung soal STIP. Ia menjelaskan, STIP merupakan suatu wadah bagi IKM-IKM yang tidak punya modal tetapi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk.

Termasuk, STIP juga membantu untuk pemasarannya. ‘’Jadi STIP itu bukan tempat berkumpulnya orang-orang pintar. STIP itu bukan tempat berkumpul produkproduk yang hebat. Tetapi STIP itu adalah tempat memberikan ruang, wadah bagi mereka yang punya ide brilian tapi tak punya modal,’’ kata gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, ada IKM yang punya kemampuan membuat produk, tapi belum ada modalnya. STIP kemudian membantu menyediakan tempat, memberikan pelatihan, mencari pasar dan teknologi yang tepat. ‘’Sehingga ketika dua tahun, tiga tahun di sini dia bisa menjadi pengusaha yang hebat.

Ketika menjadi pengusaha hebat di luar. Nanti sebagian keuntungannya bisa disumbangkan untuk pengembangan STIP selanjutnya,’’ harapnya.

Dalam situasi kewaspadaan terhadap virus Corona, produktivitas IKM harus tetap dijaga.

Jangan sampai akibat Corona, pelaku IKM tak ada pekerjaannya di rumah. Sehingga, Pemprov terus mendorong IKM memproduksi masker, alat perlindungan diri (APD) dan disinfektan. ‘’Ketika Corona ini, IKM kita bikin masker, APD, mesin sendiri. Bahkan SMK luar biasa, bisa bikin motor listrik roda tiga. Kalau kemarin di Lingsar motor listrik empat roda, ini bisa dibikin motor listrik tiga roda,” katanya.

Gubernur membayangkan apabila pengadaan motor listrik dapat diberikan ke seluruh desa/kelurahan. Maka seribuan motor listrik buatan NTB dapat diproduksi. Jika produk IKM NTB dapat digunakan, maka ia yakin IKM akan terus memperbaiki kualitas produknya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuranti, SE, ME mengatakan, pada

akhir 2023 mendatang, STIP ditargetkan mampu mencetak 1.000 wirausaha baru.

Tahun 2019 lalu, STIP mendampingi 20 wirausaha baru yang menghasilkan produk permesinan. Sedangkan pada 2020 ini ditargetkan sebanyak 50 orang. ‘’Tahun ini sekitar 50 orang. Tahun ketiga kita akan maraton dengan sistem yang sudah. 2021 sudah running untuk mencapai target 1.000 wirausaha baru pada 2023 dari STIP,’’ sebutnya.

Nuryanti mengatakan produk-produk permesinan yang diprioritaskan adalah untuk mendukung program unggulan Pemprov NTB. Ada 11 komoditas yang dikembangkan dan membutuhkan dukungan mesinmesin yang diproduksi oleh IKM NTB. ‘’Program unggulan mandiri telur, mandiri pakan harus mesinnya ada.

Fokus kita permesinan untuk mendukung industri olahan. Sehingga nilai tambah baik industri olahan maupun permesinan itu tetap ada,’’ katanya.

Untuk pemasaran produk permesinan IKM NTB yang menjadi target pertama adalah OPD provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan Pokir anggota Dewan untuk bantuan alat kepada masyarakat diharapkan dari produk IKM NTB. ‘’Sudah ada surat edaran Pak Gubernur. Dan di pokir itu sudah ada aturan Pergub, menu-menu apa saja yang boleh dipilih oleh DPRD untuk mendukung program unggulan,’’ terangnya.

Dalam peresmian Gedung STIP NTB, gubernur didampingi Direktur STIP NTB Muh. Ikhwan, Kepala Dinas Perindustrian Nuryanti, SE, ME, Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH, dan Asisten II Setda NTB, H. Ridwan Syah.

STIP NTB, telah memulai program inkubator bisnis yang didesain untuk membina dan mempercepat pengembangan bisnis dengan dukungan kemitraan.

Tahun ini STIP NTB menginkubasi (membina) 50 orang menjadi calon pengusaha di bidang industri.

Pemerintah daerah menanggung penuh pembiayaannya.

Tahapan inkubasi ini telah dimulai sejak tahun 2019 lalu untuk angkatan pertama. Jumlahnya 20 orang yang saat ini telah memasuki tahun pertama inkubasi. Masa inkubasi berlangsung 2 tahun, sampai dilepas secara mandiri. ‘’Tahun ini ada 50 orang yang akan diinkubasi. Siapa saja boleh daftar. Lulusan-lulusan SMA, boleh bawa lamaran langsung ke STIP atau boleh melalui online,’’ ujar Direktur STIP NTB, Muh. Ikhwan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti STIP NTB, pelepasan Bilik Disinfektan Corona, uji coba motor listrik oleh Gubernur NTB, pemantauan mesin olahan buatan IKM mitra STIP serta pelepasan unit PT Terra Agro. (nas)

Dapat Dihukum Mati Dari Hal. 1 atau korporasi, merugikan keuangan negara, maka dapat dikenakan dengan pemberatan berupa ancaman pidana mati.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menegaskan, bahwa ancaman pidana itu relevan dengan penetapan Covid – 19 sebagai bencana nasional sesuai dengan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ‘’Sehingga siapapun yang korupsi dana Covid – 19, maka dapat dihukum dengan hukuman mati. Karena pandemi Corona ini sudah masuk status bencana nasional,’’ kata Dedi Irawan ditemui di ruangannya, Rabu (8/4).

Seperti diketahui, masingmasing Pemda, mulai dari Pemprov NTB sampai kabupaten dan kota sudah mengumumkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid – 19. Jika dikalkulasi sementara, totalnya bisa mencapai Rp350 miliar. Kepada semua lapisan masyarakat, disarankan agar mengawasi tiap alokasi anggaran. ‘’Kalau ada yang menemukan ada penyimpangan, lapor ke kami,’’ pesan Dedi Irawan.

Secara institusi Kejati NTB sudah mendapat surat edaran dari Jaksa Agung (JA) agar mengawasi semua alokasi anggaran Covid -19 di daerah. Petunjuk yang diterima dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), agar semua Kejaksaan di daerah secara proaktif melakukan pengawalan dana penanggulangan Covid -19. ‘’Dengan pengawalan itu di-

harapkan bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,’’ kata Dedi Irawan mengutip penjelasan Jamintel.

Dalam proses pengawalan itu jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka praktis dilakukan penyelidikan dan penyidikan. ‘’Agar penanganannya diserahkan ke Pidsus,’’ katanya. Namun dalam penanganan ini, Kejaksaan juga tetap harus berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat.

Bagaimana dengan kesiapan Inspektorat? Menurut Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si sebelumnya, pengawasan penggunaan dana Covid – 19 ini sudah dilakukan pembahasan secara internal. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan Covid 19 yang bersumber dari APBD. ‘’Sudah pasti kami lakukan pengawasan dan pendampingan. Ini kita lakukan bersama BPK dan BPKP,’’ ujar Ibnu Salim.

Teknis pengawasan dan pengawalan sesuai standar protokol Covid – 19. Artinya, kata dia, auditor tetap menjalankan tugas namun dengan menjalankan protokol ketat saat pandemik Corona berlangsung. ‘’Kita lakukan pengawasan dengan koordinasi secara online. Namun hal hal yang memerlukan turun ke lapangan, kita akan turun.

Tapi tetap mematuhi protokol Covid – 19,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 11

Tanpa Kebijakan Khusus, Koperasi di NTB Terancam Tutup Mataram (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) dirasakan juga oleh koperasi. Khususnya terkait pembayaran iuran anggota yang macet di tengah kondisi saat ini.

Untuk menanggulangi dampak tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengupayakan kebijakan khusus. Diantaranya program restrukturisasi kredit bagi anggota agar koperasi-koperasi yang ada tidak mengalami kerugian hingga harus tutup. ‘’Untuk koperasi memiliki kebijakan regulasi sendiri.

Nanti dari Kementerian Koperasi akan mengeluarkan regulasi itu,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) NTB, Drs.H.L. Wirajaya Kusuma, MH saat dikonfirmasi, Rabu (8/4) di Mataram.

Diterangkannya, Diskop NTB telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Kementerian Koperasi. Di mana pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi anggota koperasi.

Namun kebijakan tersebut akan diberlakukan sama dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

‘’Kewenangan itu ada di Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pengurus. Kita harapkan bagi para koperasi ini, ada semacam relaksasi kredit kepada para anggotanya,’’ saran Wirajaya. Menurutnya, hal ini memang perlu menjadi perhatian untuk memastikan kondisi koperasi di NTB tetap sehat untuk beroperasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) disebutnya akan mendukung adanya kebi-

jakan khusus untuk menanggulangi dampak Covid-19 bagi koperasi. ‘’Termasuk untuk anggota yang bermitra dengan LPDB maupun tidak,’’ ujar Wirajaya.

Menurutnya, untuk menanggulangi dampak Covid-19 bagi koperasi memang diperlukan kebijakan yang berbeda dengan perbankan. Mengingat koperasi dikelola oleh anggota secara mandiri, sehingga kebijakankebijakan yang dibuat perlu diputuskan oleh para anggota tersebut.

Pemerintah sendiri disebut tengah memformulasikan be-

berapa paket kebijakan. Diantaranya bantuan langsung tunai, mengikuti penanganan Covid-19 dengan status siaga bencana non-alam.

Dengan penentuan kebijakan tersebut, koperasi diharapkan dapat bertahan di tengah gempuran Covid-19. Mengingat pemasukan koperasi berasal dari pengembalian pinjaman anggota yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota. Dengan begitu, jika tidak ada penagihan yang berlangsung, maka pendapatan koperasi bisa dipastikan tidak ada. (bay)

Corona ’’Paksa’’ KPID Peringatkan Lembaga NTB Wujudkan Penyiaran Selama Covid –19 Swasembada Telur Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB menyiapkan 6.000 butir telur per minggu untuk memenuhi kebutuhan penanganan dampak penyebaran virus Corona (Covid-19). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu terwujudnya program swasembada pangan di NTB. Kepala Disnakeswan NTB, Ir.Hj.Budi Septiani, menerangkan kebutuhan telur di NTB saat ini mencapai 1,3 juta butir per hari. Sedangkan kemampuan produksi dari seluruh peternak di NTB adalah 700 ribu butir per hari.

Mengikuti penangangan Covid-19, kebutuhan telur di NTB diharapkan dapat terpenuhi. Pasalnya, peternak ayam yang sebelumnya fokus melakukan pembesaran untuk memenuhi kebutuhan daging ayam saat ini beralih haluan. ‘’Dengan turunnya sektor pariwisata, permintaan untuk daging ayam kuliner lokal (juga turun).

Sekarang dia (peternak ayam di NTB,Red)mengalihkankeproduksi telur,’’ ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (8/4) di Mataram.

Di sisi lain, penyediaan 6.000 butir telur per minggu disebut Budi khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19. Khususnya melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang disusun Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota. ‘’JPS Gemilang itu nanti ada pemberian telur untuk masyarakat yang terkena dampak. Salah satu produk peter-

nakan yang masuk ke situ adalah telur,’’ ujar Budi. Penyediaan 6.000 butir telur tersebut dilakukan oleh peternak yang tergabung dalam program Kampung Unggas. ‘’Kalau di luar (Kampung Unggas), peternak yang sudah kita hubungi juga siap menyediaank 500 – 1.000 butir per hari,’’ sambungnya.

Penyediaan telur untuk kebutuhan penanganan Covid-19 akan dilakukan selama 14 hari. Diterangkan Budi, telur-telur tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. ‘’Ini dalam rangka mempertahankan ekonomi, atau ketahanan pangan keluarga,’’ ujarnya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menerangkan Pemprov akan menyiapkan program JPS Gemilang berupa pemberian sembako kepada masyarakat. Diantaranya kepada 105.000 KK warga miskin dan pekerja informal yang terdampak penyebaran Covid-19.

JPS Gemilang dilaksanakan dengan memaksimalkan produkproduk lokal, termasuk penyediaan telur. ‘’Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai Rp250 ribu per-KK. Yaitu berisi paket sembako serta vitamin dan masker,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut.

Diterangkan gubernur, rincian penerima JPS Gemilang antara lain 73.000 KK warga miskin dan 32.000 KK pekerja informal. Data penerima tersebut merujuk pada Basis Data terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial dan akan divalidasi kembali oleh petugas di masingmasing desa. (bay)

Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB mengeluarkan surat peringatan kepada semua lembaga penyiaran. Agar selama pandemi Covid – 19, menghentikan penyiaran yang memicu penyebaran wabah virus tersebut. ‘’KPID NTB berharap lembaga penyiaran NTB, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menghadapi pandemi wabah Covid-19,” kata Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, S.T., M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 220/K/ KPID-NTB/III/2020. Isinya, pertama, menunda program tayangan yang dapat mengumpulkan massa. ‘’Seperti program pencarian bakat, program talkshow, atau program hiburan lain yang akan melibatkan banyak penonton,’’ kata Yusron.

Kedua,sebaliknyamemperbanyak tayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang berisi pesan edukatif tentang pandemi Covid-19, tentu sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Diingatkan, agar ILM memiliki porsi minimal 10 persen jam tayang perhari. ‘’Isi pesan dapat berupa informasi kepada masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan Pandemi Covid -19, termasuk imbauan untuk menjaga pergerakan dan social distancing,’’ pesannya.

Dia juga mengkritisi, berdasarkan hasil pemantauan, intensitas penayangan ILM, baik dalam bentuk spot, materi berita, running teks masih kurang. Sementara tuntutan kebutuhan masyarakat akan in-

Dampak Corona, Rekrutmen Calon Praja IPDN Ditunda Dari Hal. 1 Ia mengaku sudah mendapatkan surat dari Kemen PANRB perihal penundaan tersebut. Namun, Nasir mengatakan, bukan hanya rekrutmen calon Praja IPDN yang ditunda. Tetapi ada tujuh sekolah kedinasan lainnya juga ikut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. ‘’Iya, penerimaan calon praja IPDN ditunda. Tapi bukan saja IPDN, semua jenis pendidikan kedinasan ditunda. Sampai batas waktu yang tak ditentukan,’’ kata Nasir.

Pengumuman penundaan tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/381/ M.SM.01.00/2020 tentang Penundaan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu

Atmaji atas nama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 3 April 2020.

Melalui surat tersebut, disampaikan bahwa jadwal pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan yang semula direncanakan mulai tanggal 9 April 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut yang hasilnya akan diberitahukan dalam bentuk surat edaran.

Tahun 2020 ini, terdapat delapan kementerian/lembaga (K/ L) yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/ taruna-taruni. Kedelapan K/L tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Meteorolo-

gi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nasir belum mendapatkan informasi kapan rekrutmen rekrutmen calon Praja IPDN di NTB akan dibuka tahun ini. Ia mengatakan Pemda akan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Kemen PANRB. ‘’Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut,’’ ujarnya singkat.

Minat masyarakat NTB ikut seleksi calon Praja IPDN cukup tinggi. Pada 2019 lalu, jumlah pendaftar sebanyak 1.220 orang. Sedangkan kuota calon Praja IPDN untuk NTB hanya 32 orang. Berdasdarkan data BKD NTB, dari 1.220 pendaftar calon Praja IPDN tahun 2019 lalu, hanya 52 orang yang lulus passing grade atau seleksi kompetensi dasar. NTB sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kampus IPDN berada di Lombok Tengah. (nas)

formasi terbarukan terkait Covid-19, saat ini, semakin tinggi.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada semua lembaga penyiaran untuk lebih meningkatkan waktu penayangan atau produksi ILM, utamanya pada jam-jam produktif.

Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat agar waspada, tetap tenang, dan tidak panik dalam menjalankan protokol yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini sebagai bentuk peran dan fungsi ganda lembaga penyiaran, selain menjadi media informasi publik juga sebagai pendidikan.

Yusron Saudi memberi gambaran, dalam situasi ini masyarakat lebih banyak berada di rumah. Baginya, saat yang tepat lembaga penyiaran sebagai media informasi yang paling mudah dijangkau publik.

Maka, kehadiran televisi dan radio ketika masa tanggap darurat Corona diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19, sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulanginya.

Selain surat edaran, KPID NTB juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan

(Suara NTB/ist)

Yusron Saudi diri bagi jurnalis, baik radio dan televisi saat meliput perkembangan Covid-19. Disarankan mengenakan Alat Pelindung Diri (ADP) yang standar demi menekan segala risiko dari faktor kemungkinan terjangkit. ‘’Kurangi kontak secara langsung antara wartawan dengan narasumber,’’ pesannya.

Sebagai solusi, KPID NTB juga mendorong pemerintah agar pemberian informasi perkembangan Covid-19 kepada wartawan melalui media daring. (ars)

Sembuh, Pasien Pertama Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 Ny. Y mulai dirawat di Ruang Isolasi RSUD NTB sejak 17 Maret 2020. Sejak pertama kali terdiagnosis Covid-19, kondisi kesehatannya dilaporkan cukup stabil dan terus membaik.

Menurut Sekda, penanganan penyebaran Covid-19 di NTB saat ini diupayakan untuk berjalan maksimal. Diantaranya dengan memanfaatkan uji laboratorium mandiri yang difasilitasi Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB dengan mesin real team Polymerase Chain Reaction (rt-PCR) dan ketersediaan 500 set reagen.

Laboratorium RSUD NTB tersebut sampai saat ini telah memeriksa 11 sampel swab pasien. Seluruh pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil negatif. Rinciannya, 3 sampel diperiksa pada 6 April, dan 8 sampel lainnya diperiksa pada 7 April lalu.

Selain itu, fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan. Diant-

aranya ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dengan kapasitas saat ini mencapai 68 tempat tidur. Rinciannya, 54 tempat tidur di ruang isolasi negatif dan 14 tempat tidur di ruang isolasi positif. ‘’Jumlah tempat tidur di ruang isolasi ini terus ditambah sampai 235 tempat tidur yang terdiri dari 149 tempat tidur di ruang isolasi negatif dan 86 tempat tidur di ruang isolasi positif,’’ ujar Sekda.

Untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di NTB, pemerintah daerah juga meminta peran aktif masyarakat.

Diantaranya agar masyarakat tetap tenang dan menaati arahan pemerintah. Yaitu untuk selalu menggunakan masker, menghindari keramaian, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Serta mengurangi aktivitas di luar rumah. ‘’Dengan cara itulah kita bisa berkontribusi untuk menjaga keselamatan kita bersama agar terhindar dari wabah Covid-19,’’ pungkas Sekda. (bay)

Kuota untuk NTB 50.229 Dari Hal. 1 Insentif tersebut akan diberikan setelah peserta menyelesaikan minimal satu sesi pelatihan. Masing-masing penerima manfaat hanya diperkenankan mengikuti program pelatihan tersebut se-

banyak satu kali.

Agus menyebut pihaknya sampai saat ini masih menunggu proses pendataan dan pendaftaran yang berlangsung. ‘’Kalau dia di dinas kabupaten/kota, tinggal membawa persyaratannya saja,’’ pungaskanya. (bay)

Siswa SMAN 1 Selong Temukan Disinfektan Organik Dari Hal. 1 ‘’Prosesnya cukup sederhana.

Tapi ini efektif membunuh kuman dan virus. Dan aman untuk tubuh, pakaian dan sebagainya. Karena WHO sudah merilis, penggunaan cairan kimia tak direkomendasikan di bilik disinfektan. Karena ada kandungan kimianya berbahaya,’’ ujar Kepala SMAN 1 Selong, Sri Wahyuni dikonfirmasi disela-sela peresmian Gedung STIP NTB, Rabu (8/4) kemarin.

Sri menuturkan, cairan disinfektan organik yang dihasilkan anak-anak SMAN 1 Selong tersebut merupakan hasil riset.

Selama ini, SMAN 1 Selong mengembangkan riset berbasis sekolah. Seperti pemanfaatan limbah, produk-produk yang aman bagi kesehatan.

Sri mengatakan, mewabahnya virus Corona membuat siswa SMAN 1 Selong berpikir dan mencari bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran virus Co-

rona. Apalagi dengan adanya pernyataan WHO dan Kementerian Kesehatan yang tak merekomendasikan penggunaan bilik disinfektan karena menggunakan cairan kimia yang berbahaya bagi tubuh. ‘’Anak-anak kami langsung mencari, menemukan bahanbahan yang aman disemprotkan di bilik disinfektan. Bahannya daun sirih, daun kersen, dan jeruk nipis,’’ tuturnya.

Sri menambahkan, pihaknya dapat memproduksi sebanyak

mungkin cairan disinfektan. Tergantung dari pesanan. ‘’Kalau produksi tak sulit, kita bisa produksi sebanyak mungkin yang penting ada pesanan,’’ ucapnya.

Direktur Science Technology and Industrial Park (STIP) NTB, M. Ikhwan mengatakan, STIP telah mendampingi 11 IKM untuk memproduksi 60 bilik disinfektan. STIP membantu IKM dari sisi quality control produk bilik disinfektan yang dibuat. ‘’Begitululus qualitycontrolbaru bisa diberikan ke masyarakat. Ini

dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kepada IKM,’’ ujarnya.

Ikhwan mengatakan, pihaknya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan cairan disinfektan yang aman. Sehingga pihaknya mendorong IKM maupun lembaga-lembaga riset seperti perguruan tinggi dan sekolahsekolah untuk membuat cairan disinfektan yang aman. Dengan adanya sekolah yang mampu memproduksi cairan disinfektan organik, maka sangat membantu kebutuhan saat ini. (nas)

Genjot Eksekusi Proyek PL Dari Hal. 1 Pemprov mengambil kebijakan mempercepat eksekusi proyekproyek non tender atau proyek penunjukan langsung (PL). ‘’Supaya sektor riil jalan. Tercipta lapangan kerja, ekonomi daerah tumbuh di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/4) kemarin.

Percepatan eksekusi proyek PL maupun proyek yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB, tujuannya agar perputaran ekonomi di daerah tetap berg-

erak. Apabila proyek atau kegiatan OPD digenjot atau dipercepat pelaksanaannya, maka kata Sadimin, ekonomi akan bisa tetap tumbuh. ‘’Kalau ekonomi tumbuh, toko-toko buka, orang mulai bekerja. Sekarang semua OPD mulai bergerak untuk mempercepat pelaksanaan proyek non lelang,’’ ujarnya.

Sadimin mengakui bahwa memang pelaksanaan kegiatan agak terlambat. Karena OPD ragu melakukan eksekusi lantaran adanya kegiatan yang dihentikan proses pengadaan barang dan jasanya untuk dialihkan menangani Covid-19. Sekarang, rasionalisasi anggaran sudah selesai.

Sehingga tak ada lagi keraguan OPD untuk mengekseku-

si anggaran. ‘’Sehingga mereka (OPD) mulai menggenjot, mengeksekusi semua kegiatannya,’’ kata Sadimin.

Data Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB, sampai dengan 6 April, progres Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah diumumkan sebesar 83,88 persen atau senilai Rp1,93 triliun dari pagu belanja langsung bukan pegawai dalam APBD sebesar Rp 2,3 triliun. Sadimin memaparkan, progres aktivitas tender yang diproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Provinsi NTB sampai dengan 6 April 2020.

Jumlah proyek yang akan ditender sebanyak 236 paket dengan pagu Rp456,8 miliar.

Proyek yang belum tender 209 paket sebesar Rp378,5 miliar

atau 88,5 persen. Satu paket masih dalam tahap verifikasi dokumen senilai Rp1,2 miliar atau 0,42 persen. Kemudian proyek sedang tender sebanyak 6 paket senilai Rp6,1 miliar atau 2,54 persen. Proyek yang sudah sudah selesai tender sebanyak 20 paket senilai Rp70,8 miliar atau 16,18 persen.

Sedangkan untuk proyek PL atau non lelang jumlahnya sebanyak 2.151 paket dengan pagu Rp 220,9 miliar. Proyek PL yang belum proses sebanyak 1.693 paket senilai Rp195 miliar atau 78,71 persen. Kemudian sedang proses Rp21,9 miliar atau 13,53 persen sebanyak 291 paket. Sementara yang sudah SPK / SPB Rp3,9 miliar atau 7,76 persen sebanyak 167 Paket.

Sadimin mengatakan, realisasi keuangan sampai dengan 6 April 2020 yang baru terserap sebesar Rp. 494.741.926.245 8,65. Serapan keuangan ini lebih kecil bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelum.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, terjadinya musibah wabah Covid19. Sehingga gubernur mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian jam kerja.

Dimana, ASN yang berumur 50 tahun ke atas dapat bekerja dari rumah mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 kemudian diperpanjang sampai dengan 21 April 2020. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 9 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Honor Belum Cair, Pelatih Datangi Sekretariat KONI NTB Mataram (Suara NTB) Pelatih Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB akhirnya mendatangi Sekretariat KONI NTB, Rabu (8/4). Para pelatih itu mempertanyakan kepastian pencairan honor pelatih yang sudah dua bulan belum dibayar.

(Suara NTB/ist)

MANDIRI - Atlet karate NTB, Andira Nadirasi menjalani latihan mandiri di Kota Mataram, Selasa (7/4).

Atlet Karate Latihan di Bawah Pengawasan Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Abdira Nadirasi menjalani latihan mandiri di Kota Mataram, Selasa (15/4). Selama latihan mandiri, atlet tetap diawasi

oleh pelatih.

Pelatih Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Cabor Karate NTB, Ega Nenditia yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI Kota Mat-

aram, Rabu (8/4) kemarin mengatakan latihan mendiri akan terus dilakukan selama wabah Virus Corona (Covid19) masih terjadi di NTB. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

“Latihan mandiri kami lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona,” ucapnya. Meski atlet diberi tugas latihan mandiri, namun kegiatan latihan atlet karate NTB yang berdomisili di Kota Mataram tetap di bawah pengawasan pelatih. Maklum pelatih dan atlet sama-sama berasal dari Kota Mataram, sehingga aktivitas latihan atlet karate bisa tetap diawasi oleh pelatih.

Menurut Ega Nenditia selama latihan mandiri atlet karate lebih sering latihan di dalam ruangan. Hal ini dilakukan atlet untuk tetap mendukung program pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di NTB khususnya di Wilayah Kota Mataram.

Untuk ketahui, selain Andira Nadirasi cabang olahraga karate meloloskan dua atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Satu atletnya lagi adalah Ahmad Zigi Zaresta Yuda atlet peraih medali emas di SEA Games tahun 2019.

Dengan kekuatan dua atlet cabang olahraga karate memasang target satu medali emas melalui Ahmad Zigi Zaresta Yuda. (fan)

Ketua Forum Komunikasi Pelatih Pelatda PON, Agus Suharyan yang temui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (8/4) mengatakan dirinya bersama pelatih Pelatda PON lainnya sengaja datang ke Sekretariat untuk mempertanyakan honor pelatih Pelatda yang belum cair.

“Sampai saat ini honor kami belum dibayar. Katanya akan dibayarkan oleh KONI awal April. Tapi sampai saat ini honor kami belum dibayar padahal sebelum Pelatda dibubarkan pimpinan KONI NTB berjanji akan menyelesaikan semua honor atlet dan pelatih Pelatda awal bulan April,” ucapnya.

Selain mempertanyakan

honor, Agus yang saat itu didampingi beberapa pelatih Pelatda PON, Andik Budi Hariono, Ega Nenditia dan Tono juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pengurus KONI NTB yang kurang serius mengurus honor pelatih. Mereka kecewa karena KONI NTB tidak menyampaikan alasan KONI NTB belum mencairkan honor pelatih.

“Katanya uang sudah ada, tinggal dicairkan. Tapi kenapa honor kami belum dicairkan?” tanya Agus.

Yang lebih mengecewakan lagi kata Agus adalah pengurus harian KONI NTB tidak ada di Sekretariat KONI NTB ketika pelatih mendatangi KONI NTB datang mempertanyakan honor belum cair.

“Kami kecewa sekali pengurus KONI NTB tidak ada di tempat,” jelasnya.

Lanjutnya, usai mendatangi KONI NTB, para pelatih akan mendatangi Dispora NTB, Kamis (9/4) hari ini. Dan bila belum ada penyelesaian mereka akan menghadap Gubernur NTB, Zulkieflimansyah untuk mencarikan kejelasan pencarian honor pelatih.

Kepala Tata Usaha (KTU) KONI NTB, H. Eroflan Kamil yang dimintai tanggapan soal pencarian honor pelatih mengatakan tidak mengerti. Namun dia menjelaskan bahwa honor pelatih sedang diupayakan dicairkan segera mungkin oleh KONI NTB. “Honor pelatih sudah diurus, tapi saya tidak tau kapan cairnya,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

DATANGI KONI - Ketua Forum Komunikasi Pelatih, Agus Suharyan (satu dari kiri) bersama sejumlah rekan sesama pelatih datangi Sekretariat KONI NTB, Rabu (8/4). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan pencairan honor pelatih Pelatda.

Rapim DPRD NTB, Fraksi dan Satgas Covid-19

Memastikan JPS Gemilang Efektif dan Tepat Sasaran

(Suara NTB/Humas)

Asisten II Setda NTB, H. Ridwan Syah mewakili Sekda NTB, memimpin Satgas Covid-19 rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD NTB. Mataram (Suara NTB) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, pimpinan DPRD NTB mengundang Satgas Covid-19 Provinsi NTB untuk melakukan rapat koordinasi, pada Rabu (8/4). Rapat tersebut digelar DPRD untuk memastikan penanganan wabah Covid-19 di NTB, apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH itu, dihadiri oleh dua orang wakil Ketua, yakni Drs. H. Muzihir dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm.

Serta masing-masing pimpinan Fraksi yang ada di DPRD NTB. Sementara itu, dari pihak eksekutif yang hadir sejumlah kepala OPD,

khususnya yang tergabung dalam satgas penanganan Covid-19. Mulai dari Asisten II, Kalak BPBD, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil, serta perangkat daerah lainnya.

Pada kesempatan itu, Isvie menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi penyebaran wabah Covid-19 yang memperlihatkan tren peningkatan, khusus di Provinsi NTB, baik pasein yang positif terjangkit Covid-19, kemudian daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta pasien dengan tanpa gejala.

“Kami baca data semakin hari semakin meningkat, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Rapat koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan sejauh mana penanganan Covid-19 dilintas sektor.

Karena hasil pengawasan teman-teman (Anggota DPRD) melihat masih banyak hal yang ingin ditanyakan,” ujar Isvie.

Dalam rapat koordinasi itu, ada tiga hal yang disoroti oleh dewan, yakni pertama terkait dengan aspek pencegahan, penanganan dan pemulihan.

Namun yang paling banyak mendapat sorotan yakni mengenai kesiapan tekhnis pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang untuk menangani Dampak sosial ekonomi Covid-19.

“Terutama terkait teknis distribusi logistik JPS gemilang. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dengan daerah Kabupaten/Kota. Kami ingin penjelasan bagaimana tekhnisnya, jangan sampai ini menjadi persoalan baru ditangah masyarakat kita, didalam pelaksanaannya,” seru Isvie.

Kemudian Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh program JPS Gemilang yang sudah diluncurkan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah tersebut.

Akan tetapi pihaknya sebagai lembaga pengawas, merasa perlu untuk memastikan tekhnis pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan tepat sasaran.

“Segala pergeseran anggaran tidak perlu persetujuan DPRD, tapi itu perlu dijustifikasi pada APBDP, sehingga dalam pertemuan ini, ada informasi pendahuluan. Rp80 milyar JPS dan 20 milyar un-

tuk pengadaan APD. Karena Covid-19 ini sifatnya darurat, membutuhkan gerak yang cepat,” papar Mori.

Lantas Meri menyoroti tekhnis pelaksanaan program JPS tersebut yang menurutnya belum efektif, dengan menunjuk satu BUMD yakni PT. GNE sebagai pihak yang akan melakukan pengadaan kebutuhan program JPS tersebut. Menurut Mori ia meragukan PT. GNE akan mampu melaksanakan hal itu dalam waktu yang sangat singkat.

“Bagaimana mungkin hanya menunjuk satu perusahaan PT. GNE yang sekarang ini saat ini bangkit, sementara kita dalam kondisi darurat, padahal bapak punya kewenangan besar, jelas kok, untuk menunjuk, sebanyak-banyak UMKM kita, ini tidak masuk akal,” kata Mori.

Mori menegaskan baha pihaknya bukan dalam posisi tidak menyetujui PT GNE yang akan ditunjuk sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan kebutuhan program JPS gemilang tersebut. Tetapi dia meragukan kemampuan GNE bisa memenuhinya, dalam rentang waktu yang singkat ini. Karena itu Mori lantas menyerukan untuk melibatk UMKM. “Kami mau tanyakan pak, dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan tanggap darurat tidak ada tender, itu penunjukan langsung. Karena itu kenapa tidak kita juga tunjuk UMKM ini sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau haya satu

(Suara NTB/Humas)

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda memimpin rapat koordinasi dengan satgas Covid-19 untuk memastikan penanganan wabah Covid-19 berjalan efektif dan efesien. perusahaan yang melaksanakan JPS ini, ini tidak gampang, karena kita punya waktu yang sempit,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, didalam rapat tersebut menyampaikan bahwa semua kabupaten/kota juga akan mengalokasikan anggaran lewat APBD masing-masing untuk program JPS. Dimana semua data penerima berbasis Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial dan divali-

Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD NTB

dasi petugas di desa.

“Tidak boleh tumpang tindih data antara provinsi pusat dan Kabupaten, basis datanya sama, kesepakatan Vidio confrend dengan bupati, jadwal juga, kita hanya berikan tiga bulan, karena kita tidak tahu sampai kapan, Covid-19 ini, Pemprov tiga bulan, setelah itu ditangani Kabupaten/kota, atau sama2 tiga bulan tapi beda sasaran,” sambungnya.

Kemudian Ridwansyah menegaskan bahwa pihaknya tetap kedepankan akuntabili-

tas, dengan prinsip kehhatihatian tinggi dalam perencanaan, distribusi. Usulan data dari OPD, tapi diverifikasi tentang kereteria penerima oleh BPBD, dan lalu dikirim ke Inspektorat, untuk mengecek kelayakan harganya, setelah itu dikirim kembali ke gugus tugas, setelah itu BPKAD diproses keuangannya. “Jangan sampai kita menolong orang kena bencana, kepala OPD justru kena bencananya,” pungkasnya. (ndi/*)