Edisi Selasa 9 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 9 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 75 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kapolda Silaturahmi ke ’’Suara NTB’’ dan ’’Radio Global FM Lombok’’

Bersinergi dengan Media, Polri Mengedukasi Masyarakat KAPOLDA NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal bersilaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Senin (8/6) kemarin. Jenderal bintang dua ini menyatakan dukungannya terhadap media massa di tengah disrupsi informasi.

Silaturahmi Kapolda NTB diterima langsung Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H Agus Talino yang didampingi Tim Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok.

Dalam kunjungannya, Kapolda NTB didampingi Karo SDM Polda NTB, Kombes Pol Satria Yusada, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol Nurodin, dan Dirpolairud Polda NTB AKBP Kobul Syahrin.

“Kami memohon bantuan dalam tugastugas kepolisian. Dalam pengelolaan manajemen media, strategi terampuh ada pada komunikasi,’’ ujar Iqbal.

Dia menekankan bahwa persepsi publik terhadap institusi ditopang media massa yang kontribusinya mencapai 75 sampai 80 persen.

Sinergi media dengan Polri merupakan jalan menemukan strategi yang saling membangun.

Tantangan informasi, sambung Iqbal, juga datang dari media baru yang berbasis internet. “Ada pertarungan antara new media dengan media konvensional,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

CINDERAMATA - Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino menerima cinderamata dari Kapolda NTB, Mohammad Iqbal. Dalam silaturahminya ke Harian Suara NTB, Kapolda juga berkesempatan berkunjung ke Studio Radio Global FM Lombok (kanan).

Dana Penanganan Corona Rp926 Miliar

Pemprov Siapkan 50 Persen untuk Sektor Kesehatan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp926 miliar untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Besar anggaran untuk penanganan tiga sektor terdampak Covid-19 diubah.

Semula, anggaran sebesar Rp326 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp300 miliar untuk stimulus ekonomi dan Rp300 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Kini, porsinya diubah. Sebesar

TO K O H

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/6) siang kemarin menjelaskan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp926 miliar tersebut, berupa BTT sebesar

Umum Daerah (BLUD) dan makan minum klayan.

Sementara dana untuk stimulus ekonomi sebesar Rp310 miliar lebih berupa BTT sebesar Rp86,33 miliar dan belanja langsung Rp223,67 miliar. Belanja langsung sebesar Rp223,67 miliar tersebut seperti 30 persen Pokir DPRD di tiga OPD, DAK Non Fisik dan DAK Fisik.

Bersambung ke hal 11

Pariwisata NTB, Menuju Persiapan Kenormalan Baru

Pastikan Tepat Sasaran

Ibnu Salim

50,3 persen atau Rp 466,28 miliar disiapkan untuk penanganan kesehatan. Kemudian 33,44 persen atau Rp310 miliar untuk stimulus ekonomi dan Rp150,67 miliar atau 16,25 persen untuk JPS Gemilang.

Rp434,83 miliar atau 46,91 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp492,13 miliar atau 53,09 persen.

Ia merincikan, untuk anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp466,28 miliar.

Sebesar Rp213,54 miliar berupa BTT dan belanja langsung sebesar Rp252,74 miliar. Belanja langsung tersebut seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Badan Layananan

POKJA penindakan Saber Pungli NTB diturunkan untuk mengawal distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II. Unit Pemberantasan Pungli (UPP) atau Saber Pungli NTB telah meminta data penerima bantuan JPS Gemilang tahap II ke Dinas Sosial (Disos) NTB sebagai pegangan atau acuan memberikan asistensi dan pendampingan dalam pertanggujawaban pengelolaan anggaran Covid-19 di lingkungan Pemprov NTB. ‘’Pokja Penindakan Saber Pungli NTB siap mengawal proses kegiatan pendistribusian bantuan JPS Gemilang agar tepat pada sasaran,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/6) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – Persiapan menuju kenormalan baru sektor pariwisata di NTB masih perlu dimatangkan. Khususnya terkait penerapan teknis dari protokol penanganan pandemi vi-

rus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si menerangkan, kawasan Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) di Kabupat-

en Lombok Utara (KLU) telah dipilih sebagai percontohan. Di mana persiapan menuju kenormalan baru akan dilakukan secara bertahap. ‘’Di pembukaan (kawasan Tiga Gili) secara bertahap, karena me-

mang pasar kita belum terbuka.

Domestik kita belum terbuka seperti sebelumnya. Karena ada persyaratan PCR (uji swab) dari eksternal tourism.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Antisipasi Krisis Air Bersih (Suara NTB/dok)

MUSIM kemarau yang diperkirakan akan mulai pada Juli mendatang, menjadi atensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Khususnya potensi krisis air bersih di sejumlah kawasan, terutama di Lombok bagian selatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi,SP1 menerangkan, pihaknya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyampaikan potensi kekeringan (Suara NTB/dok) tersebut agar menjadi atH. Ahmadi ensi masing-masing Pemda. Terutama untuk memaksimalkan persiapan jika kekeringan parah terjadi seperti tahun sebelumnya.

Bersambung ke hal 11

PERSIAPAN - Dermaga di Gili Meno, KLU salah satu pintu masuk wisatawan menuju destinasi dunia tiga gili (Gili Trawangan, Meno dan Air). Saat ini Dispar NTB sedang melalukan persiapan menuju kenormalan baru sektor pariwisata . Tiga gili direncanakan akan menjadi pilot project kenormalan baru pariwisata NTB.

Dampak Pandemi Covid-19

(Suara NTB/nas)

Kebijakan Anggaran Pemda Berubah Mataram (Suara NTB) Dampak pandemi Covid-19 di NTB mengubah kebijakan anggaran Pemda. Anggaran yang semula dialokasikan untuk program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kini dilakukan realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/6) kemarin mengatakan review atau revisi RPJMD NTB 2019-2023 tak terelakkan. Akibat pandemi Covid-19, pasti akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator-indikator H. Amry Rakhman RPJMD.

‘’Kita akan cek indikator mana dalam RPJMD yang terpengaruh dengan kondisi ini. Itulah yang akan kita lakukan evaluasi. Lalu itulah yang kita formulasikan kembali.

Seberapa layaknya indikator itu dalam tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, review RPJMD atau mungkin perubahan RPJMD ndak bisa kita elakkan,’’ kata Amry.

Ia mengatakan, tak terelakkannya revisi RPJMD di samping akibat kondisi saat ini. Juga telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023.

Ia mengatakan, revisi RPJMD NTB akan diusahakan tahun ini.

Karena itulah yang akan menjadi dasar dalam membuat perencanaan tahun 2021. ‘’Kalau ini tidak kita lakukan perubahan atau revisi, maka indikator yang kita pakai di 2021 tidak direvisi.

Bersambung ke hal 11

CPNS Pemprov NTB 2018 Segera Terima SK Pengangkatan Mataram (Suara NTB) Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov NTB formasi 2018 segera akan menerima SK pengangkatan dari Gubernur.

Sebanyak 396 tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis perhubungan akan segera memperoleh SK pengangkatan sebagai PNS. ‘’SK PNS 2018 segera keluar. Tinggal menunggu proses. Ada sebagian yang dilantik, ada sebagian yang dibagikan SK-nya,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Samsul Bukhari dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/6) kemarin.

BKD NTB akan segera membagikan SK pengangkatan PNS. SK pengangkatan PNS yang

sebagian di tandatangani oleh Sekda atas nama gubernur. Ditargetkan bulan ini SK tersebut sudah bisa dibagikan.

Data BKD NTB, sebanyak 396 SK PNS akan dibagikan. Terdiri dari tenaga pendidik 317 orang, tenaga kesehatan 63 orang dan tenaga teknis perhubungan 16 orang.

Diketahui dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB memperoleh kuota sebanyak 433 formasi. Berdasarkan hasil rekrutmen yang telah ditetapkan Panselnas sebanyak 380 formasi yang terisi.

Sisanya, 53 formasi yang lowong. Formasi yang tak terisi tersebut, Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

Halaman 2

Mataram Belum Layak Terapkan Kenormalan Baru

Fasilitasi Pembagian BST KEMENTERIAN Sosial secara bertahap mulai mencairkan bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat. Untuk menghindari penumpukan, kelurahan memfasilitasi penyerahan pendistribusian bantuan. Masyarakat tetap diminta mentaati protokol kesehatan.

Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam menyampaikan, bantuan jaring pengaman sosial (JPS) baik itu dari pemerintah provinsi dan pemkot telah selesai didistribusikan. Saat ini, pihaknya sedang memfasilitasi Kantor Pos membagikan BST. Warga terdaftar sebagai penerima BST mendapatkan uang Rp600 ribu per bulan dari program Kemensos.

“Sekarang ini sedang penyaluran bantuan BST Rp600 ribu dari Kementerian Sosial,” sebutnya dikonfirmasi, Senin (8/6).

Mekanisme penyalurannya berbeda dari bantuan sosial lainnya. Daftar nama penerima bantuan langsung diterima dari Kantor Pos. Dan, pengajuan data penerima tidak melalui kelurahan. Pihaknya kemudian mencocokkan sesuai database di kelurahan. Bily menyebutkan, Kementerian Sosial memberikan kuota BST untuk 145 orang.

“Supaya tidak menumpuk. Pihak Kantor Pos minta izin untuk membagikan di kelurahan. Kita pakai aula cukup banyak menampung masyarakat, “ sebutnya.

Proses verifikasi data jika ditemukan data ganda akan dilaporkan ke Dinas Sosial. Warga yang mendapatkan BST tidak boleh mendapatkan bantuan lainnya. Misalnya, si A mendapatkan BST dan JPS Gemilang. Bantuan JPS Gemilang akan diganti ke orang lain. Penggantian ini pun harus melalui prosedur dan persetujuan kepala lingkungan.

“Kalau sudah dapat BST tidak boleh dapat JPS. JPS-nya mungkin kita tarik,” tandasnya.

Dalam proses penyaluran petugas kelurahan tetap meminta masyarakat mengikuti protokol Covid-19. Misalnya, menggunakan masker, menjaga jarak dan mengecek suhu tubuh. Dia mengupayakan bantuan dari pemerintah bisa merata dan bantuan ini bisa membantu perekoBilyadi Idul Islam nomian masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai Kota Mataram belum layak menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal. Pasien positif Coronavirus Disease terus meningkat. Protokol kesehatan mesti diperketat.

Ketua IDI Kota Mataram, dr. Rohadi dalam keterangan pers, Senin (8/6) mengatakan, Mataram dan NTB umumnya belum memenuhi persyaratan yang tetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan.

Persyaratan menuju tatanan kehidupan baru di antaranya, pemerintah daerah harus membuktikan transmisi virus sudah bisa dikendalikan.

Kapasitas sistem kesehatan masyarakat harus tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak dan mengkarantina pasien Covid-19. Wabah ini juga harus bisa dikendalikan terutama di tempat kerentanan tinggi termasuk seperti panti jompo.

Rohadi menyebutkan, pasien positif di Mataram terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan tahapan menuju tatanan kehidupan baru. “Mataram belum layak menerapkan new normal. Persyaratan ditetapkan WHO dan Kemenkes belum terpenuhi,” ulasnya.

Berdasarkan penelitian para ahli epidemologi bahwa puncak penularan di NTB di bulan Agustus. Diprediksi, pasien terpapar mencapai

5.000 orang. IDI mengingatkan masyarakat harus memperketat protokol kesehatan.

Seperti, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan lainnya.

Rohadi menambahkan, virus Corona adalah hal baru. Penularan virus sangat cepat dan berbahaya bagi anak, orangtua dan pasien yang memiliki penyakit radang paru-paru.

Ahli Epidemologi Universitas Mataram, dr. Farah menyampaikan, 80 persen pasien terinfeksi Covid-19 di NTB dan Kota Mataram khususnya adalah gejala ringan. Virus ini memang sama persis dengan flu. Tetapi Covid-19 berbahaya karena penularannya masif.

Virus ini beresiko bagi anak anak dan orangtua. “Coba lihat sekarang banyak ibu hamil yang OTG,” tambahnya.

Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Kota Mataram, dr. Soesbandoro menambahkan, masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pasalnya, penularan Covid-19 sangat cepat.

Minta Maaf Di satu sisi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra meminta maaf atas viralnya statement di media sosial. Video

yang menghebohkan jagat dunia maya didasari atas kepanikan dari masyarakat dan berdampak terhadap ke semua.

Diakui, virus ini berbahaya karena penularannya sangat cepat. Masyarakat harus mentaati protokol kesehatan.

“Berbeda pandangan tidak ada masalah. Kalau memang saya salah karena statement itu, saya sportif dan saya harus minta maaf,” ungkapnya.

Jack, yang juga Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) NTB, meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Agar penyebaran virus dapat diputus.

Rohadi menambahkan, video yang ramai diperbincangkan itu tujuannya mengurangi kecemasan masyarakat. Meskipun demikian, banyak dokter atau tenaga kesehatan tidak setuju.

IDI merekomendasikan agar tenaga kesehatan memberi edukasi ke masyarakat tentang Covid-19. Virus ini termasuk penyakit berbahaya.

“Apa yang disampaikan dr.

Jack tidak sepenuhnya benar sehingga menggiring opini masyarakat. Tapi tujuannya juga baik agar masyarakat tidak cemas,” demikian kata Rohadi. (cem)

Curiga Ada Program Tak Terlaksana, Pansus LKPJ Soroti Silpa Rp106 Miliar

(Suara NTB/ist)

Jenjang Karir Mandek

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

LONGGAR - Pintu masuk menuju Lingkungan Seganteng terlihat longgar.Tidak ada penjagaan ketat dari masyarakat setempat. Pemkot Mataram akan mengevaluasi penerapan PCBL.

PCBL di Mataram Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera mengevaluasi penerapan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Namun masyarakat diminta tidak lalai di tengah masa transisi tatanan kenormaanl baru. Protokol kesehatan tetap harus diperketat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer memastikan segera mengevaluasi program PCBL. Evaluasi dibutuhkan setelah memperhatikan eskalasi masyarakat terpapar virus Corona terus bertambah. “Itu sudah pasti.

Evaluasi kita secara menyeluruh,” kata Mahfuddin dikonfirmasi,Senin (8/6).

Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan menuju masa transisi tatanan kehidupan baru atau new normal. Hal ini menjadi bagian yang harus dipantau disamping penajaman terhadap program PCBL. PCBL berjalan di semua lingkungan, tetapi diakui area publik masyarakat secara terbuka dan lupa protokol kesehatan. Di masa transisi paling pokok adalah menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. “Dan, ini harus diatensi dalam penerapan PCBL,” kata Mahffuddin.

Langkahnya adalah memperbanyak penyebaran komunikasi dan edukasi melalui berbagai media. Mahfuddin menegaskan, secara efektivitas set-

elah diluncurkan PCBL di lingkungan masyarakat harusnya secara mandiri memperhatikan protokol kesehatan. Artinya, memutus mata rantai virus dimulai dari tingkat lingkungan dengan memperketat penjagaan, membatasi mobilisasi masyarakat serta penanganan warga status reaktif ataukah keluarga yang ditinggalkan positif.

“Melalui PCBL inilah masyarakat turut memantau. Termasuk memberikan santunan selama masa isolasi mandiri,” tandasnya.

Skenario PBCL adalah penanganan virus Corona berbasis skala kecil. Asumsinya adalah semua masyarakat yang berada di jalan datang dari lingkungan. Dengan mobilitas di tengah kota paling tidak mereka sudah paham tentang pencegahan. Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan lainnya. Artinya, di tingkat lingkungan sudah mulai meningkatkan kesadaran.

Mahfuddin menegaskan, masyarakat tidak boleh lalai. Meskipun ada persiapan menuju transisi kenormalan baru dengan membuka dunia usaha secara bertahap. Seharusnya ini semakin ketat. “Bukan berarti pemerintah sudah membuka aktivitas tapi jangan seperti baru lepas dari sangkar. Tapi justru semakin ketat dan harus ada kesadaran penuh. Ketika pemerintah memberikan kelonggaran atau aktivitas harus ada kesadaran penuh,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pertemuan terakhir Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2019, menyoroti tingginya Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) pada tahun anggaran tersebut yang mencapai Rp106 miliar. Anggota Pansus LKPJ, Ismul Hidayat menyampaikan, realisasi anggaran di tahun 2019 banyak mengalami hambatan.

Besarnya Silpa yang muncul dinilai sebagai gambaran bagaimana eksekutif melaksanakan program. Di bidang pendidikan, lanjut anggota Pansus lainnya, Hj. Istiningsih, S.Ag., dari 14 indikator, sembilan indikator belum tercapai. Demikian pula di bidang kesehatan. Dua dari 11 indikator di bidang kesehatan, tidak tercapai. ‘’Yakni, IPM dan masyarakat yang belum PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),’’ sebutnya.

Pembangunan fisik di Kota Mataram, kata Ketua Fraksi PKS ini, luar biasa. Sayangnya, tidak diimbangi dengan pembangunan SDM. ‘’Jadi, pola hidup masyarakat ini perlu diperbaiki. Ini menjadi PR besar. Jangan kita hanya mengejar pembangunan fisik saja,’’ kritiknya.

IGB Hari Sudana Putra, SE., sepakat dengan pendapat rekannya. Bahwa memang banyak hal yang mesti dikoreksi.

Salah satunya yang sampai sekarang belum terealisasi, kata Gus Arik, adalah lahan pengganti yang dipergunakan oleh PLN dalam pembangunan PLG Lombok Peaker.

Demikian pula dengan re-

vitalisasi Kota Tua Ampenan dan cagar Budaya Mayura. Dalam setiap pembahasan LKPJ, persoalan ini, kata politisi Demokrat ini, selalu muncul. Padahal, pansus menginginkan persoalan ini selesai, sehingga tidak ada PR yang ditinggalkan oleh eksekutif. ‘’Realisasinya mandek, jalan di tempat,’’ sebutnya.

Anggota Pansus LKPJ, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., meminta Dinas Perhubungan Kota Mataram membongkar halte bus yang ada di Kota Mataram. ‘’Kalau tidak efektif, lebih baik dibongkar saja,’’ pintanya. Dia mensinyalir halte-halte bus di Kota Mataram rawan disalahgunakan sebagai tempat mesum.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Pansus LKPJ, I Gede Wiska, S.Pt., menyoal pengelolaan persampahan di Kota Mataram yang dianggap belum maksimal. Apalagi, dengan Silpa yang mencapai Rp106 miliar, tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Ketua Pansus LKPJ, Drs. HM. Zaini, sepakat menjadikan sorotan soal Silpa sebagai salah satu catatan strategis Pansus.

Karena menurut mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, Silpa Rp106 miliar ini tidak mungkin semata-mata muncul akibat efisiensi anggaran yang ketat. Dia curiga, ada program yang tidak terlaksana. Catatan lainnya adalah mengenai tindaklanjut LHP BPK pada 30 OPD terkait kekurangan volume yang berpotensi merugikan keuangan negara. (fit)

Kekurangan Volume Proyek

Konsultan Perencana Dinilai Tidak Teliti Mataram (Suara NTB) Kekurangan volume pekerjaan proyek fisik menjadi permasalahan klasik setiap tahun. Pasalnya, kasus ini rutin menjadi temuan auditor.

Konsultan dinilai tidak teliti menghitung volume. Perlu persamaan persepsi antara pengawas dan perencana.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terutama pekerjaan fisik rata – rata pada persoalan volume. Padahal, konsultan perencana telah membuat perhitungan dan pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas. Dalam pelaksanaan proyek seharusnya ada koordinasi dengan pemeriksa

dan pengawasan.

“Hasil temuan pasti dilakukan konsultasi sebelum dinaikkan ke LHP,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Artinya, secara umum perencana perlu lebih teliti terhadap perhitungan rencana anggaran belanja (RAB).

Kadang – kadang ketidaktelitian perencana terjadi pada suatu proyek besar dengan waktu mepet, sehingga kurang maksimal dalam perhitungan volume. Seperti proyek monumen sebut Mahmuddin, dari pagu anggaran Rp11 miliar ditemukan pengembalian atas kekurangan volume mencapai Rp287 juta lebih.

Kerugian negara ini tidak bisa dikatakan besar dan kecil.

Jika dibandingkan dari nilai

kanan,” sebutnya.

Mahmuddin menambahkan, hasil pemeriksaan lapangan oleh BPK dengan hasil konsultan berbeda. Pemeriksa teliti pasti menemukan kesalahan tersebut.

Dia membantah bahwa temuan kerugian negara atas kekurangan volume disebabkan longgarnya pengawasan. Karena konsultan pengawas memiliki catatan atau laporan harian.

Mereka sangat teliti menghitung pekerjaan serta jumlah tenaga yang bekerH. Mahmuddin Tura ja saat itu.

Hanya saja,

kontrak kerugian nilainya 2,5 persen. Tapi harus dievaluasi letak kesalahan itu sendiri.

“Saya belum pernah melihat secara rinci temuannya.

Seperti terjadi sebelumnya pasti ada perbedaan persepsi antara pemeriksa dan re-

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ir. I Nengah Sugiartha menyoroti karut marutnya masalah kepegawaian lingkup Pemkot Mataram. Ical, sapaan akrabnya, menyebut, ada sejumlah pejabat yang jenjang karirnya, mandek. ‘’Ada di Dinas Kesehatan. Sama-sama staf, dia sudah S2, pangkat sudah III/d, sudah diusulkan oleh kepala dinas katanya. Tapi tiba-tiba yang menjadi kepala seksinya yang pangkatnya di bawah dia,’’ katanya dalam rapat Pansus LKPJ di DPRD Kota Mataram, Senin (8/6) kemarin.

Hal ini, menurut Ical, sudah selayaknya menjadi atensi BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Mataram. Artinya, ketika hal itu sudah menjadi usulan kepala dinas bersangkutan, apalagi sudah sesuai dengan kepangkatan, mestinya diakomodir.

Jangan sampai, usulan kepala dinas menjadi tidak berarti manakala ada oknum yang ingin menempatkan orangnya pada jabatan tertentu. ‘’Kalau disalip sama orang yang pangkatnya di bawah dia, ini kan bisa membuat shock. Ini bisa menjadi preseden buruk,’’ katanya menjawab Suara NTB usai Rapat Pansus LKPJ. Contoh lainnya, lanjut politisi Nasdem ini, terjadi di RSUD Kota Mataram. ‘’Ada dokter yang disekolahkan menjadi dokter spesialis, eh tiba-tiba ndak dikasi jabatan,’’ sesalnya.

Dengan demikian, anggaran yang telah dikeluarkan oleh daerah untuk menyekolahkan dokter tersebut menjadi sia-sia. ‘’Kasian uang daerah untuk sekolahkan dokter itu, lalu tidak dipakai,’’ imbuhnya. Kecuali, kata dia, ada hal-jal luar biasa yang membuat Pemkot Mataram tidak mengakomodir pejabat bersangkutan, meski telah sesuai pangkat dan golongannya.

Mantan Kasat Pol PP Lombok Barat ini, tidak menyangkal, ada saja jabatan berbau ‘’baas jasa’’. ‘’Boleh saja, tim sukses ingin memegang jabatan, tapi harus sesuai pangkatnya. Misalnya dia pangkatnya III/b, ya jangan loncat terlalu jauh. Itu kan kelihatan sekali,’’ katanya. Menurut dia, harus diberikan pengertian kepada ‘’tim sukses’’ agar sabar menunggu, supaya tidak terkesan potong kompas. Di Dinas Pertanian Kota Mataram, sambung Ical, ada pula pegawai dengan pangkat IV/a, masih menjadi staf. ‘’Karena saya sendiri berasal dari kalangan ASN. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana rasanya dilompati oleh orang yang jabatannya di bawah saya,’’ demikian Ical. Oleh karena itu, dia berharap, ke depan, halhal seperti itu tidak lagi terjadi. (fit) I Nengah Sugiartha

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Ketua IDI Kota Mataram, Rohadi bersama Direktur RSUD, H. Lalu Herman Mahaputra memberikan keterangan pers, Senin (8/6) di Kantor IDI di Jalan Majapahit.

adanya temuan hasil lapangan dengan hasil rencana berbeda.

“Hitungan HPS dari perencana 100 meter. Tapi konsultan pengawas mencatat. Mencatat hanya 95 meter yang masuk. Berarti ada perbedaaan perhitungan dengan hasil di lapangan. Kalau belum di tingkat pemeriksa nanti bisa di CCO atau diperhitungkan kembali,” ujarnya.

Kelemahan seperti ini menjadi bahan evaluasi. Pihaknya akan melihat letak perbedaan dan meminta perencana memperbaiki perencanaan penghitungan nilai volume. Menurutnya, paling rawan adalah perhitungan volume. Volume harus diperiksa dan evalusi kembali oleh Dinas PUPR. “Kelemahannya memang kurang teliti,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Suara NTB/bul)

Konversi Penuh ke Syariah PT. Jamkrida NTB Bersaing, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penjaminan kredit mengalami tekanan, karena pandemi Covid-19. Tidak ada pilihan, Jamkrida harus berkonversi penuh dari konvensional ke syariah. Wacana ini disampaikan Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Syariah, Indra Manthica karena melihat dampak pandemi virus corona yang turut menekan bisnis industri jasa keuangan.

Tahun 2020 ini, PT. Jamkrida NTB bersaing Indra Mathica awalnya menargetkan dividen (keuntungan) sebesar Rp1 miliar untuk distetor ke pemilik saham. Jika situasi dunia berjalan normal. Pandemi virus corona nyatanya menggerus bisnis penjaminan PT. Jamkrida NTB Bersaing, sampai 75 persen. Padahal, proyeksi target bisnisnya akan tumbuh minimal 50 persen.

Indra Manthica, ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6) kemarin menyampaikan, setiap bulan, Jamrida NTB mendapat pemasukan Rp500 juta dari nilai penjaminan kredit di sejumlah lembaga keuangan. Setelah corona, pemasukannya merosot menjadi Rp100 juta sebulan. “Posisi laba kita di bulan ini (Mei) baru Rp350 juta,” kata Indra Manthica.

Corona telah memukul seluruh lini bisnis tanpa terkecuali. Demikian juga bisnis di bidang jasa keuangan. Penyaluran kredit perbankan mengalami penurunan. Bank akan lebih hati-hati memberikan kredit, dalam situasi ekonomi yang serba berat ini. Dengan keadaan tersebut, otomatis nilai kredit yang dijamin oleh Jamkrida juga mengalami penurunan yang signifikan.

Keadaan ini belum bisa diproyeksikan. Kapan berakhir. Bisa saja recovery ekonomi terjadi pada satu atau dua tahun ke depan. Dalam waktu dekat, menurutnya agak berat. Apalagi wabah ini belum ditemukan vaksinnya. Alasan untuk konversi penuh dari konvensional ke syariah, kata Indra Manthica, untuk memperluas pangsa pasarnya.

Saat ini bisnis penjaminan yang dilakukan oleh Jamkrida NTB terbatas, hanya kepada delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPD) dan delapan mitra lainnya. Mitra utamanya yang yang tadinya memberi pemasukan cukup besar terhadap Jamkrida NTB adalah Bank NTB, sebelum bank daerah ini berkonversi menjadi syariah penuh. Setelah konversi penuh Bank NTB Syariah, Jamkrida kehilangan pasar utama.

Keuntungan penjaminan dari Bank NTB Syariah hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan penjaminan nasional.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan pasarnya adalah membentuk unit usaha syariah PT. Jamkrida NTB Bersaing. Namun hingga kini tak juga terlaksana. Belum ada titik terang tambahan modal sebesar Rp10 miliar yang diajukan ke pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan unit usaha syariah ini.

Dalam situasi Covid-19 seperti ini, tentu sangat berat membayangkan ada suntikan sebesar Rp10 miliar dari daerah agar unit usaha syariah terbentuk. Untuk mempertahankan pangsa pasar utamanya di Bank NTB Syariah. “Tentu sangat berat kalau menunggu tambahan modal. Yang paling realistis adalah kita berkonversi penuh ke syariah. Modal sebesar Rp32 miliar lebih yang kita kelola sekarang akan menjadi sangat cukup,” ujarnya.

Jika konversi ini bisa diwujudkan. Maka pangsa pasar utamanya dari Bank NTB Syariah akan kembali pulih. Kemitraan juga bisa dilakukan lebih luas dengan perbankan lainnya.

Perbankan syariah, maupun konvensional. Saat menjadi kepala cabang Askrida, dulunya dari Bank NTB setahun keuntungan yang diterima sebesar Rp14,6 miliar. Jika Jamkrida NTB konversi menjadi syariah penuh, harapannya 30 persen saja dari nilai yang didapat saat memegang Askrida dulunya.

Belum dari keuntungan penjaminan bank – bank lainnya, maka Jamkrida NTB diyakininya akan survive dan berkembang.

“Kalau menunggu corona selesai, keadaan kita bisa semakin buruk. Pemasukan kita akan kecil. Tapi kalau sudah syariah, kita bisa berkembang lebih cepat dan bangkit dari keadaan sekarang. Kami belum sampaikan niatan konversi ini ke pak gubernur dan bu wakil gubernur, termasuk ke Sekda dan Biro Ekonomi. Tapi kami meyakini, kepala daerah sangat memahami keadaan ini,” demikian Indra Manthica. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Tapera Bangkitkan Gairah Developer di NTB

Mataram (Suara NTB) Para pengembang perumahan (developer) di NTB menyambut antusias program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo bulan Mei 2020 lalu. “Kita (developer) tentu sangat senang, Tapera ini bisa meningkatkan kualitas MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” kata Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto di kantornya di Jalan Gadjah Mada Mataram, Senin (8/6) kemarin.

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan telah membayar simpanan. Mereka yang wajib menjadi peserta Tapera adalah pekerja dan juga pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.

Bekerja di sektor negeri maupun swasta. diantaranya, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, pejabat negara, pekerja di BUMN/BUMD, pe-

kerja swasta. Dengan adanya kan berakhir Tapera, setiap pemberi kerja pada saat yakni orang perseorangan, pen- pensiun, gusaha, badan hukum, atau usia 58 badan lainnya wajib men- tahun daftarkan pekerjanya menjadi bagi peserta kepada BP Tapera. Se- Pekerja mentara pekerja mandiri Mandiri harus mendaftarkan dirinya atau sendiri kepada BP Tapera. peserta Menjadi anggota Tapera berati harus membayar simpanan peserta sebesar 3 persen dari besaran gaji atau upah peserta. Di mana 0,5 persennya ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persennya ditanggung oleh pekerja. Sedangkan bagi pekerja mandiri akan ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Kepesertaan H. Heri Susanto Tapera akan dinyata-

meninggal dunia.

Nantinya peserta yang telah berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya. Peserta Tapera nantinya dapat diusulkan untuk menjadi peserta prioritas dalam pemanfaatan skema pembiayaan perumahan yang meliputi pemilikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan rumah.

Saat ini sektor properti mengalami tantangan yang tidak kecil. Diantaranya karena beberapa faktor. Selain karena kelesuan ekonomi sebagai dampak Covid-19, yang paling utama adalah kuota rumah subsidi yang sangat terbatas. Terpusatnya kebijakan bank utama pembiayaan KPR, Bank BTN.

“Yang menentukan MBR layak dibiayai atau tidak sekarang terpusat di wilayah, untuk Bali Nusra terpusat di Bank BTN Surabaya. Kalau sebelunya, kebijakan penuh ada di Mataram. Prosesnya bisa cepat. Sekarang walaupun semua menggunakan komputerisasi, di daerah prosesnya tidak bisa cepat,” kata Heri.

Maksudnya, proses untuk menilai kelayakan konsumen diberikan kredit perumahan, tidak semudah sebelumnya.

Sektor properti bisa bergerak cepat. Dengan Tapera, harapannya penilaian kepada calon konsumen lebih cepat. Penjualan rumah subsidi diharapkan bisa lebih cepat. Apalagi untuk rumah komersil, dalam situasi ini tak memungkinkan penjualan.

“Cuma kita belum tahu, Juklak Juknis Tapera ini seperti apa. Belum ada turun.

Kalau rumah yang sudah dibangun pengembang sudah lebih dari seribu unit. Kita sih siap-siap aja,” demikian Heri. (bul) (Suara NTB/bul)

Pengusaha Minta Pemerintah Tegas Soal Protokol Kesehatan

Pasar dan Masjid Dibuka Bertahap Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan mulai membuka masjid untuk kegiatan ibadah serta pasar secara bertahap dalam dua pekan ke depan.

Meski masih dalam skala terbatas. Dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan Covid-19.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Senin (8/6) kemarin.

Saat silaturahmi Forkompinda Loteng dan Satgas Covid-19 Loteng, di Kantor Camat Batukliang, Suhaili mengatakan, pemerintah daerah membolehkan bagi pengurus masjid untuk membuka kembali masjid untuk kegiatan ibadah. Tetapi sementara untuk kegiatan Salat Jumat saja.

Sementara untuk kegiatan salat berjamaah dan ibadah lainnya, tetap tidak diperbolehkan digelar di masjid.

Tapi kebijakan tersebut hanya berlaku bagi masjid yang bisa memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19. Seperti penyiapan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun atau handsanitizer. Kemudian harus menyiapkan pengecekan suhu tubuh, pengaturan jarak shaf dalam shalat serta mewajibkan penggunaan masker bagi semua jemaah yang datang.

“Bagi masjid yang tidak mampu atau tidak bisa memenuhi standar protokol penyebaran Covid-19 tersebut, maka kita perintahkan bagi pemerintah desa untuk tetap menutup masjid tersebut,” terangnya.

Selama kegiatan ibadah berlangsung, diminta supaya pengawasan bisa lebih ketat dilakukan. Bahkan, bisa perlu dengan melibatkan aparat keamanan dibantu dengan BKD setempat. Supaya standar protokol pencegahan Covid-19 di masjid tersebut bisa benar-benar diterapkan dengan maksimal.

Ia menjelaskan, pembatasan kegiatan ibadah di masjid itu dilakukan mengingat saat ini penyebaran Covid-19 masih berlangsung. Dan, belum ada tanda-tanda akan turun. Sehingga penting untuk tetap menjaga protokol Covid-19 ditengah kebijakan pembukaan kembali masjid di Loteng.

Adapun untuk pasar mingguan, saat ini hanya sekitar lima pasar yang dibuka. Dan, akan diupayakan dalam dua pekan ke depan paling tidak satu pasar minggu dibuka di masing-masing kecamatan. Tentunya juga dengan tetap menerapkan standar protokol pencegahan Covid-19.

Harapanya, kalau masyarakat sudah terbiasa menerapkan standar protokol pencegahan Covid-19 ketika berada di masjid maupun di pasar, maka itu menjadi kebiasaan. Guna persiapan menghadapi penerapan kebijakan new normal nantinya. “Untuk kebijakan new normal ini, kita berharap paling tidak Bulan Juli mendatang sudah bisa diterapkan di Loteng,” pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Halaman 3

(Suara NTB/ist)

LOBSTER - Mahnan Rasuli memegang lobster budidaya di salah satu keramba bersama para pegiat lobster lainnya.

Penangkap dan Pembudidaya Lobster Bentuk Koperasi Mataram (Suara NTB) Para pegiat lobster di Lombok tidak tinggal diam, setelah Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo resmi membuka keran ekspor yang lama ditutup menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Penangkap dan pembudidaya telah membentuk wadah, badan hukumnya koperasi.

Dua koperasi yang telah terbentuk, yaitu koperasi Laut Lombok Gemilang untuk koperasi para penangkap benih lobster. Dan koperasi Lombok Bersinar sebagai wadah resmi para pembudidaya. Dengan membentuk koperasi, para penangkap dan pembudidaya lobster ini membuat posisi tawar. Agar daerah utama sumber lobster ini mendapatkan manfaat yang lebih besar dari tata kelola lobster Indonesia.

Mahnan Rasuli, Ketua Dewan Pembina dua koperasi ini menegaskan, koperasikoperasi ini adalah jaring pengaman agar lobster-lobster dari NTB tidak keluar begitu saja. Diketahui, berbicara lobster adalah berbicara nilai ekonomi yang tidak kecil. Skalanya internasional. “Dengan wadah koperasi ini, ada kepastian harga dan pasar,” kata Dewan Pembina Asosiasi Lobster Lombok ini kepada Suara NTB, Senin

(8/6) kemarin.

Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo telah menandatangani kuota penangkapan benih lobster sebanyak 139.475.000 ekor setahun. KKP telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.

Dia juga mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).

Berdasarkan hasil kajian, di NTB potensi benih lobster yang boleh ditangkap sampai 21.000.000 ekor. Potensi yang tidak kecil, karena itu, pengambilan lobster dari NTB, kata Mahnan Rasuli, tidak bisa dilakukan sembarangan oleh perusahaan. Koperasi-koperasi ini akan menyeleksi perusahaan-perusahaan penerima kuota yang ingin mengambil lobster dari daerah ini.

Sekiranya perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki komitmen dan kontribusi yang jelas terhadap para penangkap dan pembudidaya

lobster. Akan dieliminasi. Ia berharap, ada perusahaan-perusahaan dari lokal NTB yang akan mendapatkan kuota ekspor dari KKP. “Kalau koperasi ini yang akan ekspor langsung, tidak bisa. Banyak kendala. Kita berharap ada perusahaan lokal yang dapat kuota. Itupun kita lihat lagi perusahaannya. Sudah seperti apa kontribusinya kepada nelayan dan pembudidaya lobster,” ujarnya.

Koperasi-koperasi ini akan tegas menolak, bilamana perusahaan yang ingin masuk ke NTB adalah perusahaan yang berafiliasi dengan asing. “Kita prioritaskan perusahaan lokal,” ujarnya. Untuk koperasi Laut Lombok Gemilang, saat ini jumlah anggotanya telah mencapai 1.700 anggota. Sementara koperasi Lombok Bersinar, jumlah anggotanya sudah mencapai 934 pembudidaya.

Penangkap dan pembudidaya lobster akan diakomodir bertahap. Saat ini jumlah penangkap lobster saja sudah mencapai 8 ribuan. Dengan beberapa klasifikasi. “Kita juga tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB, kaitannya dengan zonasi. Karena kewenangan wilayah tangkap dan budidaya ada di provinsi,” demikian Kepala Desa Batunampar ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah telah membolehkan aktivitas ekonomi dimulai. Menyusul diberlakukannya kenormalan baru (new normal) oleh pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Aktivitas ekonomi juga telah mulai di NTB. Meskipun, melihat peta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 102 daerah yang dibolehkan new normal, Provinsi NTB belum mendapat lampu hijau. Karena jumlah yang terkena Covid-19 masih mengalami peningkatan.

Di Kota Mataram, aktivitas orang sudah berjalan normal. Ritel, demikian juga rumah makan dan tempat-tempat nongkrong. Berdasarkan pantauan Suara NTB, makna new normal pelaksanaannya masih latah. Pembatasan jarak antar orang (sosial distancing), penggunaan masker tidak sepenuhnya dilaksanakan. Protokol kesehatan untuk menghentikan penularan Covid-19 ini nampak masih diabaikan.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram, H. Ricky Hartono mengatakan, pemerintah memang harus tegas. Setelah new normal diberlakukan. Kebijakan new normal ini, cukup dilematis. Disatu sisi, jika pemerintah tetap mengarantina wilayah, tidak ada perputaran uang. Ekonomi mandek.

Masyarakat terbatas pergerakannya. Tingkat kerawanan sosial yang dikhawatirkan menjadi dampaknya.

Disisi lain, new normal diberlakukan. Namun masyarakat tak sepenuhnya patuh melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu, pengusaha mendorong pemerintah yang harus tegas menertibkannya.

“Ekonomi harus bergerak. Pusat-pusat ekonomi boleh dihidupkan. Tapi pemerintah harus tegas, kepada masyarakat, bahkan kepada pelaku usaha yang tidak tertib protokol kesehatan,” katanya.

H. Ricky membenarkan,

H. Ricky Hartono adanya kegiatan usaha yang masih abai terhadap pengunjung. Terutama dalam hal sosial distancing. Aparat penegak hukum, bekerjasama dengan pemerintah daerah bisa memberikan tindakan kepada yang tidak patuh protokol kesehatan. Setiap tempat-tempat usaha diharapkan memasang pemberitahuan, tidak melayani pengunjung yang tidak bermasker dan mengabaikan sosial distancing.

“Oke sekarang new normal diberlakukan. Sudah bisa kita lihat euforianya. Jalan-jalan sudah mulai padat, ada tempat-tempat yang banyak kunjungannya, tapi protokol kesehatannya masih tidak diterapkan penuh. Dari pada ada gelombang kedua penularan Covid-19, dampaknya akan lebih besar lagi kepada semua lini, lebih baik pemerintah tegas saja menertibkan,” jelas owner Ricky Smartphone ini.

Menyambut kenormalan baru ini, sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang kuliner dan rumah makan, sambung H. Ricky, telah siap buka.

Demikian juga pemberlakukan protocol kesehatan. Jarak tempat duduk, jarak antar orang, dan model pelayanannya telah disiapkan. “Kita berharap, setelah dibuka. Mudahan tidak sepi. Karena beban operasional tentu akan naik,” demikian H. Ricky. (bul)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Sambung Komunikasi dan Koordinasi

Gugus Tugas Covid-19 Loteng Sambangi Satgas Kecamatan dan Desa

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., memimpin tim Gugus Tugas Covid-19 menyambangi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 kecamatan dan desa, Senin (8/6). Datang lengkap bersama, anggota Forkompinda Loteng, silaturahmi tersebut digelar untuk memperkuat kembali jalinan komunikasi dan koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 di daerah ini guna mempercepat upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Loteng.

Menurut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat silaturahmi di kantor Camat Batukliang, melawan penyebaran Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah saja. Tetapi butuh dukungan semua pihaknya. Jalinan komunikasi dan koordinasi antar tim gugus tugas juga harus kuat.

Ia mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menghadapi penyebaran Covid-19 saat ini ialah soal disiplin masyarakat dalam mematuhi standar protokol pencegahan Covid-19 yang masih rendah. Sementara disiplin dalam menjalankan protokol pencegahan Covid-19 merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Disiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19 harus terus disosialisasikan dan digalakkan kepada masyarakat. Karena inilah kunci melawan penyebaran Covid-19,” terangnya.

Komunikasi dan koordinasi antara tim gugus tugas kabupaten dengan satgas kecamatan dan desa juga harus lebih intensif lagi ke depan dan tidak sampai kendur. Semangat melawan penyebaran Covid-19 juga harus tetap dijaga, kare-

na penyebaran Covid-19 sampai saat ini masih berlangsung.

“Inilah kenapa kemudian kita juga turun langsung ke kecamatan. Untuk memperkuat kembali jalinan komunikasi dan koordinasi kita selaku tim satgas penanganan Covid-19 di daerah ini,” ujar Suhaili.

Mantan Ketua DPRD Loteng ini mengatakan, ada beberapa kebijakan baru di tengah pandemi Covid-19 yang akan diterapkan. Di antaranya, pembukaan kembali masjid dan pasar, termasuk juga rencana membuka kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Namun untuk sampai ke sana, masih butuh waktu serta kajian lebih mendalam terlebih dulu. Jangan sampai pemerintah daerah salah dalam mengambil kebijakan.

Ada lima poin penting yang penting dan harus terus digalakkan di tengah masyarakat

dalam upaya optimalisasi pencegahan penyebaran Covid19. Di antaranya, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, menjaga kesehatan dengan memperbanyak kegiatan olahraga. Termasuk, menjaga jarak serta menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah.

“Kalau lima poin tersebut bisa diterapkan secara maksimal di tengah masyarakat, maka upaya pencegahan Covid-19 bakal lebih optimal,” imbuhnya.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengatakan kegiatan silaturahmi digelar dengan menyambangi semua kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, sampai hari Rabu (9/6) besok. Di mana dalam sehari, tim gugus tugas Covid-19 kabupaten menyambangi empat kecamatan sekaligus.

Pertama yakni Kecamatan

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

H. M. Suhaili FT Pringgarata, Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Kopang selanjutnya Kecamatan Janapria, Praya Tengah, Kecamatan Praya dan Jonggat. Terakhir, Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Bar-

SILATURAHMI - Silaturahmi Tim Gugus Tugas Covid-19 Loteng ke Satgas Covid-19 kecamatan dan desa, Senin (8/6). at dan Praya Barat Daya. “Inti kegiatan silaturahmi ini untuk memperkuat kembali komunikasi dan koordinasi antar tim gugug tugas kabupaten dengan Satgas Covid-19 di kecamatan dan desa,” jelasnya.

Sekaligus tim gugus tugas kabupaten menyampaikan beberapa rencana kebijakan baru terkait penanganan Covid-19 di Loteng. Persiapan untuk menuju new normal di Loteng. (kir/*)

Tidak Ada Kader Yatofa Maju di Pilkada Loteng Khawatirkan Penularan Massal AKIBAT adanya warga yang tak mematuhi protokol Covid-19 pada proses pemakaman warga di Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) beberapa waktu lalu dikhawatirkan terjadi penularan massal. Seperti kasus di Daerah Giri Tembesi Kecamatan Gerung, warga yang meninggal dibawa dari Bali diketahui mengakibatkan banyak warga terpapar. Pihak pemda belum melakukan rapid test di daerah seperti diminta warga setempat.

Warga akan dilihat komitmennya dulu untuk menjalani karantina mandiri selama 7-10 hari.

(Suara NTB/her) Ketua Satgas Covid-19 KeHermansyah camatan Kediri, Hermansyah menegaskan sejak awal pihaknya bersama TNI/Polri dan tuan guru melakukan berbagai upaya pendekatan agar masyarakat paham. Namun hingga penawaran terakhir agar warga yang memandikan dan memakamkan jenazah menggunakan alat pelindung diri, akan tetapi itupun ditolak oleh warga.

“Yang terjadi sekarang kan banyak warga ataupun yang pernah kontak mendesak agar segera dilakukan rapid test.

Tentu kami perlu koordinasi dengan Dikes kapan kesiapannya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti kasus di desa lain, banyak tertular akibat tak taat protokol Covid-19 dalam pemakaman,” ungkap Camat Kediri ini, Senin (8/6).

Pihaknya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kasus seperti di Giri Tembesi akan terjadi di Kediri. Sebab di desa itu warga yang memandikan dan kontak positif Covid-19. Pihaknya khawatir karena kondisi saat itu dipadati warga. Belum lagi ia menyayangkan, justru tenaga medis diusir oleh oknum warga. Bahkan ada tenaga kesehatan juga dipukul. Saat ini, lanjut dia, masyarakat yang kontak dengan almarhum meminta rapid test dan swab. Namun dari pihak Dinas Kesehatan menunggu 5-7 hari. Ia berharap dilakukan swab langsung untuk memastikan mereka positif atau tidak.

“Rencana rapid test hari Kamis,”tegas dia.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati mengatakan, Dikes sudah menyiapkan langkah rapid test massal, terbatas untuk 50 orang. “Kalau mau lebih silakan ke rumah sakit swasta,”tegas dia.

Pihaknya melakukan rapid test setelah 10 hari sesuai protokol kesehatan. Pihaknya sangat menyesalkan warga yang melakukan pemukulan terhadap petugas kesehatan, pihaknya pun berharap agar aparat menindak tegas oknum yang melakukan pemukulan dan pengrusakan. (her)

400 Warga Lotim Belum Terima BST Tahap Pertama Selong (Suara NTB)Sebanyak 400 warga Lombok Timur (Lotim) belum menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahap pertama. Data ratusan orang yang sejatinya sudah masuk dalam data kuota penerima BST itu ditemukan masih tidak valid.

“Terjadi invalid data, by name by address-nya tidak jelas,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Lotim, H. Ahmat, Senin (8/6).

Diakuinya, Lotim memiliki jatah BST sebanyak 80.239 orang. Pembagian BST diketahui sudah mulai dilakukan tahap kedua. Dalam hal ini, Disos Lotim mengaku sudah mencoba melakukan validasi data, khususnya perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum online. Dalam waktu dekat, data ratusan orang tersebut dipastikan sudah rampung dan segera akan dibagikan sesuai haknya. ‘’Janjinya Kemensos, segera akan dicairkan dan diberikan dua jatah bulan sekaligus.

Akan dirapel nantinya,” ucapnya.

BST ini rencana akan diberikan pemerintah pusat sampai bulan Desember, yakni selama enam bulan. Sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Masing-masing besarannya Rp 600 ribu tiga bulan pertama dan Rp 300 ribu pada tiga bulan berikutnya.

Dituturkan, pemberian BST berupa uang tunai ini sebenarnya sempat dipermasalahkan. Di mana, pemberian BST dalam bentuk uang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi ada wacana sampai enam bulan. Sempat diwacanakan diberikan dalam bentuk barang saja. Akan tetapi, karena sudah menjadi amanah presiden, sehingga BST tetap disalurkan.

Lotim khawatir juga dengan tak lagi adanya pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) sembako dari kabupaten.

Kemampuan anggaran JPS Lotim ini hanya sampai tiga bulan. Harapannya, ada langkah antisipasi ke depan. (rus)

Suhaili: Ini Keputusan Keluarga

Praya (Suara NTB) Tidak adanya kader atau keluarga Yatofa Bodak yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) dibenarkan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT. Keputusan tersebut sudah bulat dan sudah menjadi keputusan bersama keluarga besar Yatofa Bodak sendiri.

“Tidak ada (kader Yatofa Bodak) yang akan maju. Keputusan ini sudah diambil dan ini memang keputusan keluarga,” tegas Suhaili, kepada wartawan, saat ditemui di kantor Camat Batukliang, Senin (8/6).

Dikatakannya, sebelum keputusan diambil pihak keluarga besar Yatofa Bodak dibahas dengan sangat matang.

Banyak pertimbangan yang ke-

mudian menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga pihak keluarga sampai pada keputusan untuk tidak mengajukan atau mengirim kader di Pilkada Loteng mendatang.

Sebelumnya, tiga nama keluarga Yatofa Bodak mencuat sebagai kandidat calon kepala daerah, mulai dari Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi berpasangan dengan

error’’. Pihaknya selaku penanggung jawab program pun sudah mencukupi kekurangan itu dengan mengirimkan paket sejumlah kekurangan, yakni 18 karung beras, 16 liter minyak goreng, dan 8 buah sarung.

“Karena pembagiannya waktu itu kan menjelang lebaran, ada kemungkinan sarung hilang, minyak hilang. Tapi solusinya, sudah kita ganti, kita lengkapi lagi,” ungkap Faisol.

Dengan dilengkapinya paket bantuan, ia berharap Pemdes Gondang segera menyalurkan bantuan itu kepada pen-

Yatofa Bodak di Pilkada Loteng disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar H.L. Kelan, S.IP. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar Partai Golkar tidak memasukkan kader Yatofa Bodak dalam daftar calon kepala daerah yang direkomendasikan ke DPP Partai Golkar untuk diseleksi.

“Tidak ada nama Humaidi maupun Ferdi, dalam daftar rekomendasi calon kepala daerah Partai Golkar, karena keduanya memutuskan mundur dari pencalonan. Lantaran tidak mendapat restu dari keluarga Yatofa Bodak,” sebutnya. (kir)

Pelayanan di Puskesmas ’’Trauma Healing’’ Anak-anak Hadapi Pandemi Lenek Kembali Aktif Pemdes Jeringo Hadirkan Hafiz Cilik Indonesia Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) kembali membuka pelayanan di Puskesmas Lenek, Kecamatan Lenek, Senin (8/6).

Dibukanya pelayanan di puskesmas atas situasi yang membaik pascadilakukan penutupan selama 15 hari menyusul adanya tenaga medisnya yang dinyatakan positif terkonfirmasi virus Corona (Covid-19).

Camat Lenek, Supriyadi mengatakan, dengan dibukanya kembali pelayanan di Puskesmas Lenek, diikuti dengan pelayanan kesehatan yang diaktifkan langsung. Pembukaan diawali dengan zikir dan doa bersama di puskesmas setempat pada, Minggu (7/6) malam diikuti oleh tokoh masyarakat. Diharapkan dari kegiatan zikir dan doa ini penyakit berupa virus Corona secepat hilang, sehingga kehidupan dapat kembali normal sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah pelayanan sudah aktif,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (8/6).

Dijelaskan Supriyadi, penutupan sementara terhadap Puskesmas Lenek dilakukan setelah salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Lenek terkonfirmasi positif Corona. Di mana, pada

saat itu Puskesmas Lenek melakukan tes cepat terhadap 94 tenaga kesehatan dan satu orang dinyatakan reaktif. Selanjutnya setelah dilakukan tes swab, yang bersangkutan terkonfirmasi positif Covid-19.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, H. Pathurrahman, M.Kes, mengatakan, untuk perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Lotim, jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) per tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 16.201 orang, selesi isolasi 15.940 orang, masih isolasi 261 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1.760 orang dan jumlah Orang Dalam Pemantauan(ODP) sebanyak 1.820 orang.

Selanjutnya, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 409 orang, selesai dalam pengawasan 272 orang. Sedangkan untuk kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 87 orang, sembuh 40 orang, masih positif 45 orang dan jumlah kasus meninggal 2 orang.

“Dari 21 kecamatan di Lotim, kecamatan yang memiliki kasus positif sebanyak 16 kecamatan, dan empat kecamatan lainnya, seperti Sembalun, Sukamulia, Sakra Barat, Sakra Timur, dan Keruak masih zona kuning,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

DOA BERSAMA - Kegiatan zikir dan doa bersama atas kembali dibukanya Puskesmas Lenek setelah ditutup sementara terkait Covid-19.

Dinas Sosial Lengkapi Kekurangan Paket Bansos Lansia

Tanjung (Suara NTB) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengakui adanya kekurangan paket bantuan sosial lanjut usia (lansia) yang dikirim ke desa-desa melalui pemerintah kecamatan.

Dimungkinkan, kekurangan paket muncul karena kekeliruan penghitungan saat pembagian.

Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, Senin (8/6) mengungkapkan, kekurangan paket bansos lansia di Desa Gondang disebabkan ‘’human

TGH. Gede Sakti, anggota DPRD NTB, H. Achmad Puaddi FT., serta putra Bupati Loteng, Ferdian Elmansyah yang akan berpasangan dengan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. “Keputusan sudah diambil, jadi kita lihat perkembangan saja,” imbuh Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini.

Terkait sikap Partai Golkar di Pilkada Loteng mendatang, Su-

haili menegaskan kalau Partai Golkar tetap akan mengusung pasangan calon kepala daerah dan, saat ini tengah proses seleksi siapa calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar nantinya masih berlangsung.

Karena sebagai salah satu partai pemenang pemilu di Loteng, Partai Golkar tentunya berhasrat besar untuk bisa mengusung calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. “Kalau Partai Golkar tetap akan mengajukan calon kepala daerah. Tapi siapa? Itu yang saat ini masih berproses,” ujar Suhaili.

Kabar mundurnya kader

erima. Terlebih lagi, para lansia juga menghadapi situasi ekonomi yang sama di tengah pandemi Covid.

Selain di Desa Gondang, mantan Camat Pemenang ini mengklarifikasi kesalahpahaman bantuan lansia di salah satu desa di Kecamatan Bayan. Menurutnya, penerima di wilayah Bayan menduga bahwa satu penerima memperoleh bantuan 20 kg beras atau 10 kg per bulan.

“Di Bayan itu mereka salah info, mereka pikir bantuan sebulan 10 kg. 1 Lansia dapat

20 kg, sehingga bantuan sempat dikembalikan,” akunya.

Usai dijelaskan, warga pun menerima bantuan sesuai jatah dari Pemkab Lombok Utara. Sejauh ini, lansia sudah tertangani. Pihaknya berharap, bantuan lansia ke depan dapat ditambah seiring bertambahnya usia warga yang akan memasuki usia lanjut. “Bansos lansia memang kita jatah untuk 6 bulan (tidak 12 bulan).

Kita hitung alokasi dari bulan Mei kemarin, sampai akhir tahun. Realisasinya per dua bulan,” pungkas Faisol. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Sebagai upaya memberikan trauma healing kepada anakanak di masa pandemi Covid-19, di mana anak-anak tidak bisa sekolah selama hampir kurang lebih tiga bulan. Pemerintah Desa (Pemdes) Jeringo Kecamatan Gunungsari menghadirkan Muhammad Naja Hudia Afifurrohman, Hafiz Cilik Indonesia.

“Untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak dan program pemerintah dalam mengimplementasikan new normal pemdes beserta masyarakat menghadirkan Hafiz Cilik Naja beserta kedua orang tuanya untuk memberikan spirit inspirasi dan motivasi,” kata Kepala Desa Jeringo Sahril, Senin (8/6).

Kehadiran Naja – sapaan akrabnya, kata dia, memberikan semangat anak-anak.

Sekaligus memberikan motivasi bagaimana kiat-kiat Naja dalam melakukan hafalan

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Jajaran pejabat Desa Jeringo dan warga foto bersama Hafiz cilik Muhammad Naja Hudia Afifurrohman. maupun terjemahan yang begitu signifikan di luar kemampuan anak normal biasanya, Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Naja dan kedua orang tuanya beserta pamannya yang hadir pada saat itu untuk memenuhi undangan masyarakat Desa Jeringo di Masjid Fathurrahman.

Dalam kesempatan itu war-

ga yang begitu senang bertemu Naja, juga langsung menguji kemampuan Naja dalam menghafal dan menerjemah ayat-ayat suci Al-Qur’an. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga mempertanyakan kepada kedua orang tua Naja bagaimana kiat-kiat dalam mendidik Naja mulai masih dalam kandungan sampai Naja bisa hafal Al Qur’an beserta terjemahnya. (her)

Kemenag Kembali Buka Pendaftaran Nikah Selong (Suara NTB) Setelah dilakukan penutupan sejak sebelum bulan Ramadhan lalu. Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali membuka pelayanan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di semua Kantor Urusan Agama (KUA). Dibukanya pelayanan ini menyusul akan diberlakukannya new normal atau kenormalan baru. Penutupan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, menjelaskan, untuk pelayanan Simkah sudah normal per tanggal 5 Juni lalu.

Artinya petugas di masing-masing KUA kembali masuk kantor dan tidak lagi bekerja dari rumah. Termasuk bagi pendaftar

nikah langsung mendapat buku nikah sebagaimana mestinya dan tidak lagi harus menunggu hingga satu minggu. Hanya saja untuk saksi dan tamu undangan yang hadir maksimal 11 orang sebagaimana protokol kesehatan Covid-19. “Pelayanan nikah sudah normal. Begitu menikah, buku nikahnya langsung diterima oleh kedua mempelai,”terangnya.

Diketahui sebelumnya, Kemenag menghentikan sementara pelayanan akad nikah bagi calon pengantin. Kebijakan tersebut untuk mencegah meluasnya virus Corona (Covid-19). Kebijakan ini serentak diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia pertanggal 1 April 2020. Untuk itu, Azharuddin berharap masyarakat dapat

memaklumi ini dalam upaya meluasnya penyebaran Covid19 kepada masyarakat.

Kendati demikian, kata dia, untuk proses pendaftaran menikah atau Simkah tetap dilakukan pelayanan di KUA masingmasing kecamatan. Hanya saja untuk pelaksanaan akadnya harus dilakukan setelah virus Corona berlalu. Untuk calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020, Azharuddin mengaku pelayanan tetap dilakukan sebagai mestinya, hanya saja waktu akadnya harus dihadiri maksimal oleh 11 orang.

“Untuk mempelai laki-laki dan wali nikah, serta petugas harus menggunakan standar pencegahan penulara wabah Corona, minimal berupa masker dan sarung tangan,” harapnya. (yon)

Rekonstruksi RTG Ditarget Tuntas Bulan Juli Selong (Suara NTB) Rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditarget tuntas pada tanggal 31 Juli 2020 mendatang. Batas waktu itu juag merupakan akhir tanggap darurat bencana gempa bumi.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Setda Lotim, Iswan Rakhmadi mengatakan, Senin (8/6), Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat bersama Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Agus Prihanto Donny dan Sekretaris Daerah H M. Juaini Taofik membahas husus rencana penyelesaian pembangunan sisa RTG. Dari hasil rapat telah dibentuk fasilitator terpadu RTG yang ditugaskan khusus menuntaskan sisa pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, bupati katanya telah menyampaikan banyak kendala selama ini dalam kegiatan rekonstruksi RTG. Termasuk, ada berbagai kepentingan tejadi dalam perbaikan rumah korban gempa tersebut. Untuk itu, bupati tegas meminta agar memutus mata rantai permainan pembangunan RTG. Selain itu, tambahnya, bupati mengubah struktur tim yang melakukan penanganan RTG dengan mengadopsi tim gugus tugas penanganan Covid-19.

“Kita berharap, dengan perubahan struktur tim dengan mengadopsi tim Covid ini dapat menjadi jalan keluar,” paparnya.

Susunan baru ini disebut Bupati didominasi TNI, selanjutnya PNS dan fasilitator. Ia meyakini para petugas di lapangan akan menemukan

persoalan ketika turun ke lapangan. Sementara penyelesaiannya akan dipecahkan bersama tim yang ada.

Bupati Sukiman mengingatkan agar penyelesaiannya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Bupati mempercayai orang-orang yang menangani kegiatan ini memiliki integritas baik, sehingga target yang ditetapkan akan dapat terselesaikan. Ia meminta waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Para camat diminta tetap memantau.

Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, sebanyak 27.619 rusak akibat guncangan gempa, yakni terdiri dari Rumah Rusak Berat 10.266 unit, Rumah Rusak Sedang 4.772 unit, dan Rumah Rusak Ringan 12.581 unit. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

Halaman 5

Kerja Sama Bagian Protokol dan Kopim Setda KSB dengan Harian Suara NTB

Pemda KSB Luncurkan Penyaluran Bansos JPS Pariri Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pariri resmi diluncurkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (8/6). Bertempat di kantor kelurahanTelaga Bertong, kecamatanTaliwang, salah satu bantuan sosial (Bansos) pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 itu diluncurkan langsung oleh Bupati KSB, Dr. H.W. Musyafirin.

BANTUAN JPS Pariri yang sumber pembiayaannya dari APBD KSB ini menyasar tiga kategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Pertama bagi keluarga rentan sebagai KPM penerima murni JPS Pariri bagi sebanyak 2.878 kepala keluarga (KK) dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu/bulan. Kedua bagi penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni berjumlah 4.915 KK dengan nilai bantuan sebesar Rp400 ribu/bulan dan ketiga penerima JPS Gemilang bantuan Provinsi NTB berjumlah 2.535 KK dengan nilai bantuan Rp350 ribu/bulan.

“Total penerima bantuan JPS Pariri ini sebanyak 10.328 KPM. Dan kita mengakomodir penerima BPNT non PKH dan

penerima JPS Gemilang dengan menambah jumlah bantuannya hingga menjadi Rp600 ribu/bulan dengan azas semangat pemerataan seluruh bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata bupati dalam sambutannya.

Bupati menjelaskan, semangat pemerintah pusat hingga daerah meluncurkan program JPS ini adalah untuk menangkal dampak pamdemi Covid-19. Di mana virus tersebut telah secara masif menurunkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. “Sesuai instruksi pusat kami di daerah diamanatkan membuat program serupa. Maka hadirlah JPS Pariri ini,” ujarnya.

Dalam penyaluran JPS Pariri ini, bupati menuturkan, Pemda

KSB berupaya semaksimal mungkin menyegerahkanya. Karena itu sejak awal program dirancang, pemerintah bekerja maksimal. Mengerahkan seluruh elemennya, mulai dari menyusun prosedur dan syarat penerima program. Mendata para calon penerima hingga menggandeng aparat hukum agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. “Kenapa harus cepat disalurkan? Karena dampak corona sudah benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di KSB ini berterima kasih kepada seluruh stakeholder pemerintah dan masyarakat yang telah turut mendukung sejak persiapan hingga dliuncurkannya JPS Pariri hari ini. Menurutnya, langkah bersama seluruh pihak dalam menghadapi pandemi virus corona harus terus digalakkan tdiak saja dalam pencegahan serta penanggulangan dampaknya. Tetapi setiap hal yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan oleh ekses

(ist/dokpim KSB)

JPS PARIRI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin didampingi Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dan Sekda KSB, H. Abdul Azis menyerahkan secara simbolis bantuan JPS Pariri kepada warga penerima di kelurahan Telaga Bertong (foto kiri). Bupati KSB, H. W. Musyafirin melihat simulasi proses pencairan JPS Pariri oleh pihak Bank NTB Syariah (foto kanan). pandemi penyakit tersebut.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyaluran JPS Pariri ini. Ada pemerintah melalui tim gugus tugasnya sampai ke tingkat desa/kelurahan, aparat penegak hukum

dan masyarakat secara umum tentunya,” sebut bupati.

Kepada masyarakat penerima, bupati dalam kesempatan itu berpesan agar setiap bantuan pemerintah yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Sepenuhnya digunakan untuk

keperluan menopang kehidupan kesehariannya dan hal-hal produktif lainnya. “Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi kami minta masyarakat menggunakan bantuan itu sebaik mungkin,” harap bupati kedua KSB ini.

Untuk diketahui, Pemda KSB menyiapkan anggaran sekitar Rp13,7 miliar pada program JPS Pariri ini. Dan penyalurannya dilakukan melalui bank di mana Bank NTB Syariah yang telah ditunjuk pemerintah menyalurkannya. (bug/*)

Riskan, Penerapan Isolasi Mandiri bagi Pasien Covid-19 Gejala Ringan Taliwang (Suara NTB) Wacana mengarahkan pemerintah agar menerapkan karantina mandiri bagi pasien positif Covid-19 gejala ringan dan gejala dalam rangka menghemat biaya, memang cukup menarik. Namun hal itu dipandang sebagai langkah yang justru sangat berisiko.

(Suara NTB/ ils)

SERENTAK - Penyaluran JPS Pariri secara serentak di Sumbawa Barat.

Program JPS Pariri Mulai Disalurkan Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, resmi meluncurkan penyaluran program jaring pengaman sosial (JPS) Pariri bagi 10.325 keluarga. Jumlah inipun terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) murni JPS Pariri sebanyak 2. 875 KK, KPM penerima JPS Gemilang NTB 2.535 KK dan penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4.915 KK. Sekda KSB, H. Abdul Azis SH., MH mengatakan, penerima bantuan JPS Pariri ini dibagi dalam tiga kategori yakni. Kategori pertama penerima rentan miskin yang belum sama sekali mendapatkan bantuan dari Pemerintah (JPS Pariri murni). Warga bersangkutan mendapatkan bantuan tunai sebeaar Rp600 ribu selama tiga bulan.

Kedua masyarakat penerima JPS Gemilang NTB, dengan besaran bantuan senilai Rp350 ribu. Karena sebelumnya mereka mendapatkan bantuan senilai Rp250 ribu dalam bentuk sembako. Kriteria terakhir, penerima BPNT yang hanya mendapatkan bantuan senilai Rp400 ribu. Karena sebelumnya mendapatkan bantuan rutin dari Pemerintah sebanyak Rp200 ribu sehingga semua bantuan tersebut nilainya sama.

“JPS Pariri ini kita luncur-

kan untuk menyamakan nilai bantuan sosial dari program yang sudah diluncurkan sebelumnya,” ujarnya.

Tentu dalam penyaluran bantuan tersebut, dirinya menjamin menjamin sudah tepat sasaran. Sebab sebelum disalurkan, anggaran tersebut tetap akan review oleh satgas akuntabilitas yang terdiri dari Inspektorat, Polri dan Kejaksaan. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat yang menemukan ada masalah di lapangan untuk melapor untuk segera disikapi dengan harapan tidak muncul isu negatif di masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga masih membuka ruang bagi maayarakat yang belum terdata untuk bisa diberikan banyuan. “Kami pastikan penggunaan anggaran dimaksud sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kami sudah libatkan Polri dan Kejaksaan untuk mendampingi dalam baik itu diproses pengadaan barang maupun masalah lainnya,” timpalnya.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dalam arahannya mengatakan, jika masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima manfaat melalui program tersebut untuk bisa melapor ke desa masing-masing. Hal itu dilakukan supaya tidak timbul kecem-

buruan sosial di tengah masyarakat karena tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Tentu ada proses yang harus ditempuh sehingga bisa mendapatkan bantuan tersebut. Syarat utama harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa dengan melihat kondisi ekonomi bagi masyarakat yang bersangkutan. Jika layak dengan kriteria yang ditentukan bantuan tersebut pasti akan diberikan.

“Kami masih membuka ruang bagi yang belum terdata untuk segera melapor supaya kita bisa segera sikapi,” ujarnya Ia mengingatkan, bantuan itu sama-sama dari uang negara, jadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Bila ada yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah sama sekali maka diberikan melalui JPS Pariri secara utuh sebanyak 600 ribu. Bagi yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan dari daerah maka akan ada bantuan yang dibiayai dari dana Desa untuk 10.000 sasaran.

“Tidak ada kata terlambat semua pasti kita bantu selama persyaratan sebagai penerima dilengkapi,” tandasnya. Mudahmudahan dampak sosial ekonomi dengan diintervensi oleh Pemerintah pusat, Provinsi, daerah dan desa bisa sedikit berkurang dampak Covid 19. (ils)

Dewan Rekomendasikan Pembatalan Sertifikat di Doroncanga

(Suara NTB/jun)

REKOMENDASI – Anggota DPRD Dompu saat menyampaikan isi rekomendasi pembatalan sertifikat pribadi sejumlah lahan di area pelepasan ternak Doroncanga, Senin (8/6).

Dompu (Suara NTB) – DPRD Dompu, akhirnya menerbitkan rekomendasi pembatalan sertifikat penguasaan sejumlah lahan secara pribadi pada area pelepasan ternak Doroncanga. Sebagimana tuntutan Lembaga Tani Ternak (Lattar) sepekan terakhir ini.

Keputusan tersebut diambill dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (8/6).

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar dalam rekomendasinya meminta pemerintah daerah segera membentuk tim pengkajian kembali untuk membahas perubahan tapal batas Kecamatan

Kempo dan Pekat dengan melihat nilai historis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Kemudian meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek secara seksama terhadap usulan penerbitan sertifikat lahan secara pribadi pada area pelepasan ternak. Karena dianggap bertentangan dengan SK Bupati nomor 38/Disnak/2014.

Terakhir yakni mendesak pemangku kepentingan meninjau kembali sertifikat tanah yang diduga diterbitkan diatas area pelepasan ternak tersebut.

“Jika itu benar maka sertifikat tersebut harus dicabut dan di-

batalkan,” tegasnya.

Beberapa poin dalam rekomendasi tersebut, ditambahkan Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun, merupakan penegasan atas kesepakatan awal pada aksi 4 Juni 2020. Selajutnya rekomendasi ini akan menjadi dasar dalam pembatalan sertifikat sekaligus pencegahan perilaku pengerusakan area pelepasan ternak di wilayah Doroncanga. “Ini sesuai hasil kesepakatan kemarin yang ditegaskan kembali,” jelasnya.

Tak hanya mereka jajaran komisi II dan III pun menyetujui penerbitan rekomendasi pembatalan sertifikat dimaksud.

Sementara itu, Lembaga Tani Ternak (Lattar) pagi kemarin menggelar aksi keduanya untuk mendesak diterbitkannya bukti fisik dari rekomendasi DPRD. Sebab pada aksi awal mereka tidak membawa pegangan untuk menekan aktivitas penguasaan lahan secara pribadi di area pelepasan ternak Doroncanga.

“Tuntutan kita hari ini hanya satu, meminta agar DPRD mengeluarkan rekomendasi pembatalan sertifikat pada area pelepasan ternak. Itu saja,” tegas Ketua Lattar Dompu, Damrun dalam orasinya sebelum akhirnya diterima sejumlah anggota dewan. (jun)

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), merupakan salah satu daerah di NTB yang kasus pasien positif virus coronanya tanpa gejala. Mendengar wacana tersebut, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid19 tidak berani menjalankannya. Walaupun langkah tersebut dinilai memiliki sisi positif yakni akan sedikit menghemat anggaran pemerintah. Namun di sisi lain, cara itu dianggap tidak memiliki jaminan keamanan, bahwa proses pemulihan pasien positif benar-benar bisa selesai tanpa kembali terjadi penularan ke warga lainnya.

“Kami (KSB) tidak berani menjalankannya’” kata Jubir gugus

tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh.

Menurut H. Tuwuh, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menempuh langkah tersebut. Pertama belum adanya anjuran formal praktik itu dari lembaga kesehatan baik di tingkat pusat maupun World Health Organization (WHO) selaku lembaga kesehatan rujukan dunia. Dan yang terpenting kondisi lapangan di masyarakat, yang sejauh ini khusus di KSB belum layak diterapkan.

H. Tuwuh mengatakan, dipilihnya langkah isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas gedung Rusunawa Belisung sejak awal dititik beratkan atas pertim-

bangan kondisi lapangan. Beberapa warga yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 tanpa gejala dianggap tidak aman menjalankan isolasi mandiri. Hal ini disebabkan hunian atau rumah warga tidak representatif untuk dijadikan tempat isolasi.

“Kita cek rumahnya. Misalnya tidak ada satu bilik kamar yang representatif bisa ditempati si pasien untuk diisolasi.

Dan kami tentu tidak mau ambil risiko,” urai H. Tuwuh.

Selain tidak representatif dari sisi hunian, tingkat risiko penularan semakin terbuka jika isolasi mandiri di rumah diterapkan karena tingkat pemahaman masya-

rakat terhadap penyakit virus corona sendiri. Sebagai wabah baru, masyarakat umumnya belum benar-benar memahami pola-pola penularan virus tersebut. “Respon masyarakat atas ketidaktahuan corona ini ada dua. Pertama ia kemudian cenderung menyepelekannya. Atau sebaliknya terlalu berlebihan menyikapinya sehingga ketakutannya sangat berlebihan juga,” tukasnya.

Oleh karena itu lanjut H. Tuwuh, saat ini Pemda KSB melalui gugus tugas tetap memilih menerapkan isolasi terpusat bagi para pasien positif corona.

“Para pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG) dan kontak erat juga sekarang kita sediakan tempat karantina sekarang ini. Lokasinya terpisah dari Rusunawa Belisung,” imbuh kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini. (bug)

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Tahap Kedua Pencairan Bansos Tunai Kemensos, Bansos SAHABAT Jalan Terus Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan Sosial Tunai (Bansos) Tunai Kementrian Sosial (Kemensos) tahap kedua periode Mei kini tengah kini dalam proses pencairan. Setelah periode pertama April dituntaskan.

Dari tiga bulan pencairan bantuan ini dengan nilai sebesar Rp600 ribu per KK per bulannya. Begitu pula dengan Bansos Tunai SAHABAT juga terus berjalan penyalurannya.

Sebagaimana disampaikan Kadis Sosial Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin S.T, saat ditemui Suara NTB, Senin (8/ 6). Kuota awal untuk jenis bantuan ini dari Kemensos sebanyak 28.869 KK. Namun yang terealisasi sampai saat ini 27.529 KK. “Ada data penerima ganda (dengan bantuan lain yang sejenis). Ada juga beberapa penerima yang dikeluarkan dari data, karena tidak lagi me-

menuhikriteria.Sehinggakuotabelum bisa terpenuhi,” terangnya.

Disos tetap berupaya memenuhi kuota yang diberikan pusat. Sambil menunggu dibukanya mekanisme perbaikan data oleh Kemensos. Saat nanti diminta perbaikan, pihaknya akan langsung melakukan perbaikan, hingga sepenuhnya kuota terpenuhi. Begitu pula BST Kemensos kepada 1000 orang khusus untuk Lansia dan disabilitas.

“Setelah dicek, ada lansia dan disablitas yang sudah meninggal. Ada juga lansia yang telah menerima bantuan lain sejenis (ganda). Bahkkan ada yang berstatus PNS. Makanya sambil jalan kita akan perbaiki.

Kemensos juga membuka peluang perbaikan setiap saat,” sebut Raju, panggilan akrabnya.

Sementara untuk penyaluran bantuan JPS Gemilang oleh

Propinsi di Sumbawa, juga pendistribusian tahap kedua. Pada tahap pertama 5.681 KK yang diberikan JPS Gemilang, bertambah seribu KK di tahap kedua ini sehingga total penerima menjadi 6.681 KK. “Sekarang sedang pendistribusian tahap kdua. Jumat mendatang sudah tuntas,” jelas Raju.

Sedangkan Bansos Tunai SAHABAT yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa juga terus berjalan.

Yang khusus diberikan kepada warga yang berstatus PDP dan OPD. Mereka yang berada dalam perawatan di rumah sakit, diberikan melalui keluarganya. Sedangkan yang berada di rumah karantina mandiri juga langsung diberikan kepada yang bersangkutan.

Sampai saat ini sudah disalurkan kepada 75 KK. Dengan nilai bantuan Rp600 ribu per KK per bulan

(Suara NTB/ist)

Mirajuddin selama tiga bulan. Dari total anggaran yang dialokasikan Pemkab untuk Bansos Sahabat sebesar Rp14,7 Miliar. (arn/*)

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Pangan Sumbawa Fasilitasi Pengadaan Beras JPS Gemilang II

(Suara NTB/ind)

Syafruddin Nur Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa ikut berperan dalam pengadaan beras program Jaring

Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II. Salah satunya memfasilitasi serta menyiapkan IKM/ UKM yang menyedikan beras.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, dalam pengadaan beras JPS Gemilang tahap II ini, kewenangan dan keputusannya ada di provinsi.

Pihaknya hanya mengkoordinir dan membantu menyiapkan kelompok-kelompok atau UKM/ IKM yang bergerak di bidang perberasan. Kelompok yang diusulkan ini juga sesuai dengan semangat dari JPS Gemilang.

“Jadi begitulah prosedurnya, koordinasi seperti itu. Jadi semua keputusan kewenangan dari sana (provinsi). Kami di sini koordinir dalam artian dari awal membantu menyiapkan.

Gapoktan, LPM/LDPM kami kumpulkan. Bahkan ada dalam

aturannya harus mendapat rekomendasi dari kita manamana gapoktan yang pas. Yang kita usulkan sesuai dengan semangat JPS itu, dari oleh dan untuk masyarakat,” ujarnya.

Saat ini sudah ditentukan sekitar 5 LPM/LDPM, kemudian Gapoktan dan UD untuk pengadaan. Pihaknya memfasilitasi kelompok yang sudah ditunjuk untuk mendistribusikan beras ke gudang yang disediakan PT Gerbang NTB Emas (GNE) selaku kontraktor. Dalam hal ini, koordinasi juga terus dilakukan dengan sejumlah pihak terkait.

“Sementara ini terus berjalan, karena kita punya jadwal. Kalau tidak salah sesuai dengan surat Kadis Sosial Provinsi, Sumbawa punya jadwal atau distribusinya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni. Itu terus dilakukan dan sudah mulai dibawa ke

gudang, bahkan ke lokasi titik baginya,” ungkapnya.

Terhadap kebutuhan beras bantuan, pihaknya mampu menyiapkan sesuai dengan jatah yang ada. Bahkan bisa menyiapkan untuk kebutuhan KSB jika IKM/ UKM setempat tidak siap. “Tentu semua jatah itu kami mampu menyiapkan. Rencana awal itu ada sekitar 104 ton beras untuk kebutuhan Kabupaten Sumbawa plus KSB. Sumbawa yang backup, karena KSB belum siap. Itu cukup tersedia,” bebernya.

Terkait beras yang disediakan, lanjutnya, setelah beras masuk ke gudang dan diterima, maka hal itu menjadi tanggung jawab dari PT GNE selaku pemborong. “Artinya ketika sampai ke gudang, lulus ke sananya tanggung jawab GNE, nggak boleh salahkan gapoktan,” tandasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

Masih secara Daring SEKOLAH Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram masih melaksanakan perkuliahan secara daring.

Langkah itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan STIE AMM. Kabag Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., pada Minggu (7/6) menjelaskan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran No.130/A52/STIE AMM/VI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan STIE AMM. Dalam surat edaran itu, disebutkan perkuliahan dari Senin (8/6) sampai dengan Sabtu (20/6) masih tetap menunggunakan daring.

“Dosen dapat melak(Suara NTB/dok) sanakan tugas pokok dan Ahmad Bairizki fungsinya dari rumah masing-masing dan menyerahkan bukti tugas pokok pada jurusan secara daring,” ujar Bairizki.

Sementara itu, untuk kegiatan ujian akhir semester, dilakasnakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 2 Juli mendatang menggunakan daring. Untuk kegiatan seminar proposal bagi mahasiswa tugas akhir menggunakan tatap muka dengan jumlah kehadiran peserta seminar maksimal empat orang, yang terdiri dari dosen pembimbing, dosen pembahas, dan pemrasaran.

Kegiatan ujian tugas akhir bagi mahasiswa tugas akhir menggunakan tatap muka dengan jumlah kehadiran peserta ujian maksimal empat orang. Terdiri dari dosen penguji dan mahasiswa yang diuji.

“Koordinasi antara pimpinan, dosen, dan staf dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk kelancaran tugas pokok sehari-hari,” jelas Barizki.

Di samping itu, Bairizki menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 ini, Kampus STIE AMM Mataram tetap membuka konter pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Pelayanan pendaftaran dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 12.00 wita. “Di sana akan ada petugas yang siap melayani para calon mahasiswa baru.

Ada pun alur pendaftaran secara online yaitu mahasiswa terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,- di Bank BTN CP Airlangga, Mataram. Kemudian mahasiswa membawa bukti pembayaran bank kepada panitia pendaftaran mahasiswa baru untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan password secara online. Kemudian mereka nantinya mengisi formulir pendaftaran secara online dengan cara login pada laman http:// stieamm.ecampuz.com/gtadmisi menggunakan nomor pendaftaran dan password yang telah diberikan.

“Setelah itu baru mereka mencetak bukti pendaftaran atau kartu ujian, untuk waktu ujian tertera pada kartu ujian tersebut,” jelas Bairizki. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 6

UKT Mahasiswa, Unram Resmi Beri Keringanan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) akhirnya memberikan keringanan kepada mahasiswa di tengah masa pandemi virus Corona (Covid-19). Sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap dampak ekonomi di masa pandemi Covid 19, Unram mengelurkan Surat Edaran Nomor, 39066/UN18/TU / 2020, terkait keringanan biaya kuliah tunggal kepada mahasiswa.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., itu menyatakan, sebagai wujud rasa empati dan kepedulian terhadap dampak ekonomi Pandemi Covid-19,

maka berdasarkan Pasal 5 Permen Ristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Ting-

gi Rektor unram memberikan sejumlah kebijakan.

Rektor Unram menjelaskan adapun keringanan bagi mahasiswa ialah berupa pembebasan sementara, pergeseran grade/klaster, pembayaran

(Suara NTB/dok)

Kebijakan tersebut pada intinya jangan sampai mahasiswa Unram tidak bisa kuliah lantaran kesulitan biaya saat pandemi Covid-19 ini. Terdapat empat hasil UKT, di antaranya.

Keringanan pembebasan sementara UKT atau gratis, penurunan grade, pemotongan antara 25 atau 50 persen, dan penundaan pembayaran UKT. Kalau untuk pembebasan, mereka yang sangat berdampak dengan Covid-19 ini terutama orang tuanya yang di-PHK. (dys)

Perubahan Pendidikan Serba Cepat

Dosen Masih Harus Beradaptasi

Tes Fisik PPDB SMK untuk Kompetensi Keahlian Tertentu Mataram (Suara NTB) – Tes fisik sebagai salah satu syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tahun ajaran 2020/2021 tidak untuk semua kompetensi keahlian. Tes fisik yang dilakukan di sekolah hanya untuk kompetensi keahlian yang dianggap memiliki risiko tinggi saat bekerja. Hal itu diberlakukan untuk meminimalisasi kerumunan siswa saat tes fisik di sekolah, untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi pada Sabtu (6/6) mengatakan, tes fisik yang dilaksanakan di sekolah saat PPDB SMK khusus untuk kompetensi tertentu saja, terutama yang memiliki risiko tinggi saat bekerja. “Seperti kompetensi keahlian listrik, elektro, mesin, kemaritiman, serta otomotif,” ujarnya.

Umar menekankan, tes fisik yang dilaksanakan di sekolah juga memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid19. Hal itu yang jadi perhatian utama pihak sekolah saat melaksanakan PPDB. PPDB SMK pendaftaran dibuka pada 15 sampai dengan 19 Juni. Tes fisik dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 20 sampai dengan 26 Juni. Seleksi oleh sistem pada 27 sampai 28 Juni dan pengumuman pada 29 Juni. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada 9 Juli sampai dengan 11 Juli PPDB SMK tidak melaksanakan jalur zonasi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., sebelumnya juga mengatakan tes fisik boleh dilaksanakan langsung di sekolah untuk jurusan tertentu, seperti tes mata atau renang bagi SMK Kemaritiman. “Karena tidak bisa lewat daring atau kirim gambar,” katanya.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui laman https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Umar menambahkan, pra pendaftaran calon peserta didik SMK dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan dalam bentuk verifikasi/ validasi/tes dan atau pemberian rekomendasi kelayakan/memenuhi persyaratan minimal untuk memilih satu atau lebih kompetensi keahlian. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas).

Nantinya, sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 15 Juli 2020.

Sementara, rangkaian PPDB SMA akan dimulai Senin (8/6). Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni.

Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (ron) Umar

mengangsur, dan penundaan Pemberian pembayaran UKT. Keringanan UKT dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor Unram dilengkapi dengan surat permintaan persyaratan. Seperti, scan surat permohonan keringanan UKT, scan slip pembayaran UKT semester sebelumnya, scan surat penghasilan orang tua (lama dan baru), scan surat alasan pengajuan seperti SK pemberhentian/PHK, scan kartu keluarga.

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Tampak guru kelas saat sedang memantau proses belajar dari rumah yang dinilai belum optimal karena minim kontrol orang tua.

Kontrol Orang Tua Kurang, Pemberian Tugas Belajar di Rumah Tak Optimal Praya (Suara NTB) Belajar Dari Rumah (BDR) jadi solusi di tengah pandemi Covid-19. Siswa hampir tiga bulan ini menjalani rutinitas belajar sistem daring di rumah.

Guru bertugas memberikan tugas belajar. Hanya saja hal itu dinilai belum maksimal. Lantaran tak semua pihak berperan aktif secara maksimal.

Sebagaimana dituturkan Lilis Puji Sahara, S.Pd. Guru Kelas 6 SDN Lendang Ara Kecamatan Kopang Lombok Tengah. Diakuinya, ada banyak kendala lapangan yang dia temukan selama proses belajar daring.

Salah satunya datang dari minimnya kontrol orang tua siswa.

“Kurang pengawasan orang

tua juga, kadang orang tua juga tidak mendampingi anak-anak mereka,” tuturnya, Senin (8/6).

Diungkapkan Lilis, orang tua minim kontrol lantaran kondisi sosial ekonomi orang tua. Mereka merupakan para petani yang setiap hari berinteraksi dengan pekerjaan di sawah. “Mereka kan rata petani,” tutur Lilis.

Selain dukungan orang tua minim, beberapa kendala lainnya ialah lokasi rumah siswa yang cukup jauh. Kondisi ini tidak memungkinkan guru mendatangi satu persatu atau mengumpulkan mereka sekali waktu untuk belajar.

“Jauh rumahnya, siswa kelas 6 berjumlah 32 orang,

hanya bisa mengumpulkan 2 sampai 3 orang yang aga dekat,” urainya.

Sehingga ujarnya, pemberian tugas sering jadi tidak optimal, karena tidak diawasi langsung oleh guru. Hal itu berakibat tidak tepat waktunya pengerjaan tugas. “Jadi tugas yang dikasih kadang nggak jadi tepat waktu. Jawabannya mereka juga kadang asalan kebanyakan main dari pada mengerjakan tugas,” tambahnya.

“Jadi tidak ada bimbingan orang tua mereka sibuk ke sawah. Jadi kurang maksimal saja, walaupun ada orang tua yang sangat perhatian tapi tidak bisa setiap hari mau diperiksa saja,” tutupnya. (dys)

Kemendikbud Usulkan LPMP NTB sebagai Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tahun 2020 mengusulkan 62 unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan sembilan unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZIWBBM). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud sedang mempersiapkan dokumen inti dan dokumen pendukung, sebagai pelengkap penilaian sebagai unit kerja berpredikat ZI-WBK. Menurut Ketua Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Kemendikbud di tahun 2020 akan mengusulkan 71 satuan kerja berpredikat ZIWBK/WBBM untuk dilakukan penilaian oleh Kemen PAN RB. Dari 15 UPT pada Ditjen Pauddasmen, LPMP NTB termasuk salah satunya yang akan diusulkan. “Hal ini kami ketahui setelah mengikuti Kegiatan Internal-

isasi RBI Kemendikbud pada tanggal 6 Juni 2020 melalui video konferenzi Zoom Meeting ,” katanya, Senin (8/6).

Dalam membangun Zona Integritas baik WBK maupun WBBM ada lima strategi yaitu, pertama komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitallitty untuk kepuasan publik. Ketiga, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Ke empat, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.

“Dan, kelima menetapkan manajemen media strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Made menga-

takan, mulai tahun 2018, LPMP NTB sudah melakukan pencanangan dan melaksanakan Pembangunan ZI-WBK dan terakhir tanggal 18 Februari 2020 dilakukan Pencanangan kembali oleh Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, Ph.D., di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat.

Ada beberapa prestasi yang diraih oleh LPMP NTB antara lain kualitas pelayanan publik di 34 Provinsi LPMP NTB menduduki peringkat pertama dengan Nilai 4,02 kategori A- atau sangat baik, Piagam Penghargaan dari Kemendikbud yaitu piagam penghargaan atas kinerja SPI, piagam penghargaan atas pengelolaan anggaran, piagam penghargaan admin ULT, dan Yayasan Plan Indonesia terkait kegiatan Tanggap Darurat Pascagempa Lombok-sumbawa.

“Kunci utama dalam melakukan perubahan adalah semangat dan kebersamaan, termasuk komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjadikan LPMP NTB bebas dari KKN dan selalu memberikan pelayanan prima kepada publik,” pungkasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Covid-19 memberikan dampak signifikan pada dunia pendidikan. Kuliah model lama berganti jadi kuliah virtual. Peran teknologi disini sangat vital dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Hanya saja, tidak semua siap dengan kondisi perubahan serba cepat ini.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Hj. Lubna, M.Pd., menyebutkan aspek yang paling terdampak dari Covid-19 ini ialah bidang pendidikan. Apalagi bagi Fakultas Tarbiyah.

“Karena pure pembelajaran itu milik FITK. Pembelajaran tetap berjalan dan saya yakin PTKIN juga tetap melakukan pembelajaran,” ujarnya.

Kondisi ini membuat keharusan adanya perubahan pada paradigma teoritis behavioristik yang kognitif ke arah paradigma konstruktif yang humanis. “Kondisi ini mencemaskan, mengkhawatirkan dan sangat melelahkan.

Terutama kalau kita dengar keluhan dari mahasiswa untuk mencapai pembelajaran yang diberikan dosen. Kondisi melelahkan ini juga tidak hanya terjadi pada mahasiswa tapi juga pada dosen dosen kita. Dosen harus mengoreksi tugas, bayangkan tiap kelas 30 orang,” jelasnya.

Belum lagi dosen harus mengoreksi ratusan mahasiswa, tugas domestik dosen harus dijalani. Manakala mereka berada di rumah, mereka harus berperan juga sebagai guru bagi anaknya mengingat saat ini juga sekolah membelajarkan muridnya dari rumah.

“Lebih capek dosen. Ada fungsi ganda dosen yang masih produktif, di samping menjadi dosen mengoreksi tugas mahasiswa juga men-

jadi guru bagi anaknya di rumah. Ini belajar harus terus belajar,” jelasnya.

Untuk itu kata dia, berdasarkan beberapa analisis dan evaluasi perkuliahan pihaknya menemukan tiga problem besar yang dihadapi dunia kampus saat kuliah di masa Covid-19.

“Pertama kita jujur katakan bahwa kita kaget belum siap walaupun tawaran akan adanya perubahan adanya revolusi industri. Rumah akan jadi tempat kita akan belajar dan jadi hiburan. Dan kondisi ini kita rasakan. Kita capek hadapi ini karena memang hal ini belum pernah kita pikirkan sebelumnya,” urainya.

Secara psikologis ini, ujarnya, yang jadi problem dalam pelaksanaannya adalah kesiapan tenaga pendidik. Oleh karenanya dia berharap Covid-19 ini jadi momentum untuk memulai. Apalagi literasi masih sangat minimalis dan literasi teknologi masih belum maksimal.

Problem kedua tambahnya ialah belum bisa membelajarkan mahasiswa secara seutuhnya. Hakikat belajar adalah terjadinya perubahan perilaku pada mahasiswa secara utuh. Untuk itu, dalam situasi kuliah jarak jauh hal demikian sulit dilakukan.

Sedangkan problem ketiga, selama ini perguruan tinggi baru menumbuhkembangkan budaya kuliah bukan budaya belajar. Misalnya mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan kontrak kuliah, berpakaian rapi, jadi budaya ini harus kita ajarkan agar jadi model harus jadi figur buat mahasiswa.

“Ke depan Covid-19 ini jadi momentum yang memaksa kita untuk membiasakan adanya loncatan budaya belajar dari manual ke virtual,” jelasnya. (dys)

Penyerahan SKL dan Rapor Siswa SMPN 14 Mataram Diwakili Komite Mataram (Suara NTB) Tidak seperti biasanya, pembagian Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Rapor siswa kls 9 di SMPN 14 Mataram kini diwakili oleh Pengurus Komite sekolah. Pada situasi normal, biasanya penyerahan diterima langsung oleh para siswa.

Kepala SMPN 14 Mataram Chamim Tohari, menyebut situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyerahan pada siswa langsung. Makanya pihak sekolah mewakilkan penyerahan pada pengurus komite sekolah.

“Pelepasan siswa kelas 9 ditandai penanggalan atribut SMPN 14 Mataram dan diserahkan kepada Ketua Komite sebagai wakil orang tua,” ujarnya.

Dikatakan kegiatan penyerahan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan pembagian rapor siswa kelas 9 dirangkai-

kan dengan pemberian hadiah bagi siswa yang berprestasi. “Pemberian hadiah bagi mereka yang tercatat memiliki prestasi diwakili juga oleh Komite Sekolah,” jelasnya.

Sementara itu memanfaatkan momentum di era pandemi, semua kegiatan tersebut dilaksanakan mengikuti panduan dan prosedur kesehatan. Tujuannya agar memastikan semua sehat. “Kita acarakan penyerahan siswa kembali kepada orang tua di era pandemi, kehadiran orang tua diatur setiap kelas dengan waktu yang berbeda dan menerapkan protokol kesehatan,” sambungnya.

Selain itu pihaknya juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Sekolah telah menyiapkan thermo gun. “Cuci tangan pakai sabun sudah disediakan wajib pakai masker. Alhamdulillah lulus 100 persen,” urainya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Suasana penyerahan SKL dan rapor di SMPN 14 Mataram diwakili Komite Sekolah.

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

Optimis Keuangan Daerah Kembali Normal WAKIL Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi mengaku sangat optimis bahwa kondisi keuangan daerah akan kembali normal. Sehingga programprogram kerja yang lain yang sudah direncanakan dalam APBD 2020 ini masih bisa tetap dilaksanakan, meskipun penanganan pandemi Covid-19 ini cukup menyedot anggaran sangat besar.

“Insya Allah, kita optimis, kita happy, ndak terlalu khawatir, meskipun dalam kon(Suara NTB/dok) disi kita yang begini ketat.

Mori Hanafi Insya Allah dalam APBD perubahan nanti akan bisa kembali lagi,” ujar Mori, Senin (8/6) kemarin yang ditemui disela-sela rapat Banggar dengan TPAD Pemprov NTB. Mori mengatakan memang kondisi APBD 2020 ini sempat terkoreksi mengalami defisit sebesar hampir setengah triliun. Hal itu terjadi lantaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat yang mengalami pengurangan.

“Tepatnya Rp412 miliar defisit kita yang dikoreksi. Meskipun defisit, tapi kita masih melihat, karena ini angka kan masih bergerak dinamis. Kalau kemarin mau tidak mau harus kita koreksi karena ada pendapatan transfer dari pusat yang berkurang,” jelasnya.

Defisit itu juga terjadi karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga mengalami penurunan akibat lesunya aktivitas ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19. Namun ia meyakini kondisi ekonomi ke depan akan berangsur pulih.

“PAD kita berkurang sebagai akibat berkurangnya kegiatan di masyarakat sejak Covid-19 ini. Pajak motor, orang beli motor, orang beli bensin sedikit, karena kita sempat mengunci diri dalam waktu yang cukup lama. Mudahan-mudahan penanganan Covid-19 ini bisa lebih cepat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mori menyampaikan bahwa pada APBD 2019 kemarin masih ada Silpa sebesar Rp95 miliar.

Silpa tersebut menurutnya bisa menjadi modal daerah untuk membiayai program-program lain yang sempat tertunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Disini ada Silpa sebesar Rp95 miliar cukup jadi modal untuk memastikan program yang lain bisa jalan lagi,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Ferdi Mundur, Gerindra Tetap Berharap Koalisi dengan Golkar Mataram (Suara NTB) Keputusan Ferdi Elmiansyah tak jadi ikut maju di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah, cukup mengejutkan bagi Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra sudah memutuskan untuk mencalonkan Ferdi sebagai Wakil Bupati yang dipasangkan dengan kadernya, H. Pathul Bahri.

Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku belum mendapatkan kepastian soal mundurnya Ferdi. Ia baru mendapatkan kabar itu dari media massa.

“Saya baru dapat berita saja, belum ada surat resmi secara tertulis soal itu. Tapi kalau itu benar, kalau soal calon wakil banyak yang sudah daftar di Gerindra,” ujar Ridwan, Senin (8/ 6) kemarin di DPRD NTB. Diketahui Pathul merupakan Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah yang saat ini menjadi Wakil Bupati dicalonkan Gerindra sebagai calon Bupati yang dipasangkan dengan Ferdi yang tak lain adalah

putra dari Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT. Harapan Gerindra mengambil Ferdi sebagai calon wakilnya Pathul, selain karena harapan mendapatkan sokongan dukungan dari keluarga besar Bodak, dan juga berharap mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

“Peluang koalisi dengan Golkar, semua masih berjalan.

Kita akan upayakan dengan Golkar tetap koalisi. Di Bima kan kita dukung Golkar juga.

Kita tunggu siapa yang diajukan Golkar,” kata Ridwan.

Ridwan mengakui bahwa dari awal pihaknya sangat berharap besar pada sosok Ferdi. Sehingga Gerindra pun

tidak ragu untuk memberikan surat tugas kepada pasangan Pathul-Ferdi supaya mulai turun ke tengah masyarakat untuk sosialisasi meningkatkan elektabilitas mereka.

“Saya lihat dari awal Ferdi serius, dan sejak awal kenapa Ferdi yang dipilih karena kita ingin yang milenial. Tapi kami sangat sayangkan sekali beliau tidak jadi maju,” ucapnya.

Pada kesempatan itupun, Ridwan menegaskan bahwa pihaknya tidak sedikitpun merasa kecewa karena keputusan Ferdi. “Jadi disini tidak pernah ada yang meninggalkan siapasiapa, dan kita juga tidak pernah merasa ditinggalkan siapa-siapa,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Ridwan bahwa selepas Ferdi, Gerindra masih punya banyak stok figur yang akan menjadi pasangan wakil bagi Pathul. Saat ini figur-figur tersebut tengah dilacak oleh tim internal yang dibentuk Gerindra untuk memilih yang tepat menjadi pasangannya Fathul dalam menghadapi Pilkada Loteng.

“Ndak usah saya sebutkan orangnya. Kami akan cek dulu orang-orangnya, kita lihat bagaimana personalnya, bagaiamana elektabilitasnya.

Karena kita ingin mengusung figur yang diinginkan oleh rakyat, karena itu nanti akan kita survei,” pungH. Ridwan Hidayat kasnya. (ndi) (Suara NTB/dok)

Makmur Siapkan Program Padat Karya Pulihkan Ekonomi Masyarakat Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 tidak saja menjadi bencana di sektor kesehatan. Pada saat yang bersamaan Covid-19 juga hadir sebagai bencana ekonomi bagi masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan sekaligus pendapatan.

Berangkat dari kondisi itulah, kandidat bakal calon Walikota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM., telah menyiapkan program pemulihan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat bencana non alam Pandemi Covid-19. Strategi pemulihan ekonomi itu telah disusun dalam visi-misi dan program jika dia berhasil terpilih memimpin Kota Mataram 2020 ini.

Dengan Visi-nya, kota Mataram yang maju, religius, berbudaya dan siaga. Misi utama Makmur Said sebagai balon Walikota Mataram yakni mempercepat perwujudan Kota Mataram sebagai kota maju (advance city) dengan mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

Menurut Makmur, untuk mewujudkan Mataram sebagai kota maju, maka hal utama yang harus dibangun adalah sektor ekonomi. Namun di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 ini, tidak mudah untuk membangun kembali perekonomian masyarakat.

Akan tetapi, dia sudah menyiapkan program padat karya yang diyakininya akan mampu membangun kembali perekonomian masyarakat yang abruk.

“Akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Untuk pemulihan kita sudah siapkan program padat karya. Dengan program padat karya ini, masyarakat menjadi punya pekerjaan, punya penghasilan, maka daya beli masyarakat kita akan kembali tumbuh, dan ekonomi kembali berputar,” jelas Makmur kepada Suara NTB. Mantan Sekda Kota Mataram itu menyampaikan, dengan tumbuhnya daya beli masyarakat, maka sektor konsumsi dipastikan akan meningkat. Pada saat itulah, UMKM akan ikut bergerak untuk meningkatkan produksinya, karena permintaan meningkat. “Untuk meningkatkan daya produksi UMKM, kita sudah siapkan dukungan bantuan stimulan berupa permodalan, peralatan dan insentif keringanan pajak. Jika UMKM kita sudah bergerak, tumbuh produksinya, maka tentu akan banyak menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Didalam Misinya yang kedua Makmur akan melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis daerah sebagai pusat pertumbuhan di kota. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan berbasis sektor pariwisata, jasa dan industri kecil menengah. Misi keempat, membangun infrastruktur ekonomi, komunikasi, dan informasi dengan berbasis teknologi 4.0. Dan misi kelima membangun pusat kegiatan bersama masyarakat sekaligus sebagai tempat rekreasi dan kegiatan usaha kecil dan mikro.

“Untuk jangka panjangnya, kita butuh investasi. Dan apa peran pemerintah di sini, kita akan gunakan sumber yang ada, yakni APBD, kita berikan stimulus supaya ekonomi ini cepat bergerak,” paparnya. Selain itu tentu program-program seperti PKH, JPS dan Bansos lainnya terus di lanjutkan sampai kondisi ekonomi normal.

Terakhir disampaikan Makmur, dalam peningkatan kapasitas UMKM ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, dengan memadukan program industrilisasi. Dengan begitu ia meyakini UMKM akan lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja akan semakin banyak terbuka. “Untuk menumbuhkan sektor industrilisasi ini kita kerjasama dengan Provinsi, kita sharing, saling menH. L. Makmur Said dukung program.” pungkasnya. (ndi/*) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Pelaku pemakai akun palsu untuk jasa pijat, Hadi (kiri) menjawab interogasi penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram, Senin (8/6) kemarin.

Waria Jual Jasa Pijat Gunakan Akun Palsu Wanita Mataram (Suara NTB) Aplikasi pesan instan dipakai Rohadi (25) untuk menyamar. Waria ini menawarkan jasa pijat plus-plus. Untuk memikat lelaki, Hadi yang anggap saja nama wanitanya Roh ini mencatut foto teman wanitanya semasa SMP. Modusnya berhasil juga. Tampak dari korbannya yang sampai 40 orang.

Dalam akun pesan instan MiChat, Hadi memakai nama palsu. Foto profil pun hasil catutan. Lewat akun itu, Hadi menawarkan paket jasa pijat seharga Rp150 ribu. “Di akun itu dia menjadi wanita, tapi

aslinya laki-laki,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (8/6) kemarin.

Identitas di KTP, jenis kelamin Hadi masih laki-laki.

Tapi dia punya kelainan orientasi seksual sehingga berlagak sebagai wanita. Hadi memulai petualangan bisnis pijatnya dengan mencomot 10 foto di akun Facebook teman wanitanya. “Foto orang lain yang lebih menarik dipakai untuk memikat pelanggan,” kata Adi. Para pelanggan pun berdatangan. Hadi hanya menerima jasa di kamar kos di kawasan

Diduga Alami Penyiksaan, ABK Kapal China asal NTB Lompat ke Laut Mataram (Suara NTB) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Mataram terus memantau perkembangan kasus seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang ditemukan mengambang di sekitar Tanjung Balai, Karimun. PMI tersebut diduga bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di sebuah kapal berbendera China.

“Sekitar hari Sabtu (6/6), ada dua orang yang terlihat mengapung di laut sekitar perairan Batam, Tanjung Pinang dan dilaporkan ke Polsek Karimun.

Salah satunya adalah Andri Juniansyah, ini kebetulan asal Sumbawa, NTB,” ujar Kepala BP2MI Kota Mataram, Abri Danar Prabawa saat dikonfirmasi, Senin (8/6). Berdasarkan informasi yang diterima BP2MI Kota Mataram, Andri tercatat sebagai warga Dusun Kado Permai, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. ‘’Sekarang posisinya sudah ditangani oleh Kepolisian Riau.

Tadi saya sudah konfirmasi, mereka ada di kepolisian untuk memproses BAP-nya,’’ ujar Abri.

Diterangkan, Andri dilaporkan mengapung di laut oleh petugas Polsek Tebing Karimun sekitar pukul 03.00 WIB bersama seorang PMI lainnya bernama Reynalfi asal Pematang Siantar. Kedua PMI tersebut diduga merupakan ABK Lu Xing Yuan Yu 901 asal Tiongkok. Menurut Abri, kedua PMI tersebut dilaporkan memutuskan kabur dari kapal diduga berbendera China tersebut karena mengalami penyiksaan dan porsi kerja yang melam-

paui batas. ‘’Saya kira dia berusaha menyelamatkan diri dengan (kabur) seperti itu. Nanti diperiksa lagi,’’ jelas Abri.

Berdasarkan hasil wawancara sementara, Andri dan Reynalfi diduga diberangkatkan ke Singapura oleh agen yang berbeda pada waktu yang berbeda. Reynalfi diberangkatkan oleh agen di Tegal sedangkan Andri diberangkatkan oleh agen dari Jakarta. Keduanya dijanjikan oleh agen masing-masing untuk bekerja di pabrik di Korea Selatan. Kemudian diterbangkan ke Singapura dari Jakarta untuk dijemput oleh kapal kecil yang mengantarkan kedua PMI tersebut ke kapal Lu Xing Yuan Yu 901.

Andri dan Reynalfi kemudian dijanjikan oleh agen masing-masing bahwa kapal Lu Xing Yuan Yu akan mengantarkan mereka ke Korea Selatan untuk kemudian dijemput oleh seseorang bernama Mr. Chong. Namun pergerakan kapal justru menuju ke Samudra Hindia. Selama berada di kapal tersebut kedua PMI mengaku mengalami kekerasan, kurang istirahat, gaji tidak dibayar, serta penyitaan telepon genggam. Karena itu, Andri dan Reynalfi nekad kabur dengan menceburkan diri ke laut setelah mengetahui dari radar bahwa kapal sedang berada di sekitar Kepulauan Riau. ‘’Mereka ini kondisinya selamat, tidak meninggal,’’ ujar Abri. Informasi tersebut juga telah diteruskan ke pihak keluarga Andri di Sumbawa. ‘’Soal kepulangannya, pasti setelah semuanya beres. Baik itu menyangkut administrasi dan masalahnya,’’ pungkasnya. (bay)

Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Per-orang, ditarik ongkos pijat Rp150 ribu. Di tengah layanan pijat, Hadi pun menawarkan jasa plus-plus.

Itu pun dengan syarat. Pelanggannya bersedia melakukan adegan dengan kondisi kamar gelap. Lampu kamar dimatikan. Juga, dengan Hadi yang mengenakan penutup kepala.

Tujuannya, untuk menutupi kumis dan jakunnya. Ada saja pelanggannya yang mau.

“Dia beraksi selama sebulan terakhir. Dari pengakuannya, dia sudah memikat 40 pelanggan. Kasus ini terungkap setelah ada pelanggan yang mera-

sa tertipu,” ungkap Adi. Selain itu, pemilik foto yang dicatut juga gerah. Sebabnya, banyak percakapan masuk lewat fitur pesan langsung mengajak si pemilik foto dengan ajakan seronok, seperti mengajak checkin. Pesan juga masuk dari orang yang bukan lingkaran pertemanan Facebook-nya.

Tim cybertroops Satreskrim Polresta Mataram menelusuri duplikasi foto tersebut. Foto diri korban akhirnya ditemukan dipakai Hadi. Keberadaan Hadi terlacak. Yang kemudian ditangkap dengan kondisi masih mengenakan jilbab. “Memang

begitu modusnya dia kalau ketemu pelanggan,” beber Adi. Hadi ketika diperiksa tidak banyak membantah. Dari 40 pelanggan yang sudah dilayaninya, dia meraup untung sampai Rp10 juta dalam satu bulan belakangan ini. “Ada kakak saya, tapi yang mengurus ibu selama ini hanya saya. Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari saya sebagai tulang punggung keluarga,” aku Hadi. Hadi bakal dijerat dengan UU RI No19/2016 tentang perubahan atas UU RI No11/2008 tentang ITE. Saat ini Hadi masih menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. (why)

Golkar Berpotensi Absen Usung Kader di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Partai Golkar kini tengah dihadapkan pada realitas politik yang cukup berat dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 untuk Kabupaten Lombok Tengah.

Pasalnya tiga kader potensialnya secara mengejutkan memutuskan tidak maju, setelah tidak ada restu dari keluarga besar Bodak.

Tiga kader itu adalah Ketua DPD II Golkar Loteng, H. Humaidi, Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Puaddi dan kader muda Golkar yang tak lain merupakan anak dari Bupati Loteng, Suhaili, yakni Ferdian Elmiansyah. Ketiga figur itu diketahui masih dalam satu ikatan keluarga Bodak, namun hasil musyawarah keluarga, satupun tidak ada dari mereka yang mendapat restu keluarga.

Kondisi tersebut bisa membuat Partai Golkar untuk absen mengusung kadernya di Pilkada Loteng 2020.

Pasalnya, yang relatif punya potensi besar untuk diusung adalah kader Golkar yang berlatar belakang ormas Bodak.

Hal itu juga diakui oleh Wakil Ketua DPD I Golkar NTB, Hasan Masat. “Karena Golkar tidak punya kader yang paling siap bertarung di Pilkada Loteng, selain dari Bodak,” katanya Senin (8/6).

Dengan batalnya tiga kader Golkar dari Bodak itu untuk maju di Pilkada Loteng, membuat parpol berlambang pohon beringin itu berpotensi melepaskan kursi orang nomor satu di bumi Tastura itu yang sudah dipegangnya tiga periode terakhir ini secara berturut-turut. “Golkar di Pilkada Loteng cukup dilematis,” kata Hasan.

Diungkapkannya, dalam Pilkada Loteng, Partai Golkar memang dalam kondisi serba dilematis. Tidak ada figur Golkar yang punya elektabilitas dan popularitas sepadan dengan Bupati Loteng Suhaili FT dan wakil Bupati Lalu Pathul Bahri. Sehingga Golkar harus bersikap realistis. Apakah akan memaksakan kadernya jadi orang nomor satu tetapi kalah.

Atau jadikan kader jadi orang nomor dua namun menang.

Kondisi itu diperparah ketika ormas Bodak menggelar karpet putih untuk internal keluarga bodak. Artinya bodak untuk kalangan internal keluarga tidak memesan apapun atau tidak mengutus siapapun dalam kontestasi ini, sementara lumbung suara Golkar selama ini ada di figur- figur anggota keluarga besar bodak.

“Tapi saya yakin Bodak akan menentukan sikap, setidaknya memberi pencerahan bagi pemilih untuk demokratisasi dan pemerin-

tahan yang baik dan bersih di Loteng,” tandasnya.

Sebagai kader Partai Golkar, Hasan berharap parpol beringin itu bisa lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan sikap dukungan di Pilkada Loteng.

Jika Golkar salah bersikap di Pilkada Loteng, maka parpol beringin itu berpotensi kehilangan lumbung suara di Pilkada Loteng.

Bagaimanapun, lanjutnya, jika kekuasaan eksekutif hilang dari genggaman kader Golkar, maka itu berpotensi berimbas lumbung suara Partai Golkar pada pemilu berikutnya. “Tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi Golkar di Pilkada Loteng,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, Misbach Mulyadi mengatakan bahwa Partai Golkar akan segera menggelar rapat untuk menentukan sikap pascamundurnya tiga kader Golkar di pencalonan Pilkada Loteng itu.

Dalam rapat yang rencananya akan digelar Rabu (10/6). Partai Golkar akan menentukan siapa figur punya peluang didukung dan usung di Pilkada.

“Saya kira figur dari luar juga berpeluang diusung Golkar,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 9 Juni 2020

Halaman 8

Tinggal di Gubuk Reot

Keluarga Disabilitas Korban Gempa Butuh Perhatian Sinarep alias Papuq Arep, warga Dusun Kedondong Bawak, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi korban gempa 2018 lalu. Ironisnya, Papuq tua dan keluarganya belum disentuh bantuan rumah tahan gempa (RTG).

Gubuk Reot yang ditinggali beratap seng bekas dan sepanduk serta berdinding bedek.

HAL ini diakui oleh pihak desa setempat. Kepala Desa Pusuk Lestari, H. Junaidi mengatakan pada intinya semua masyakarat di desanya sudah terdata. Bahkan pada saat pendataan pascagempa semua instansi turun, seperti Dinas Pariwisata, PU, Perdagangan.

Mereka bertemu dengan para Kadus. Saat itu pihaknya menyerahkan semua data ke tim Pemda, namun pihaknya tidak tahu di mana harus mencari tahu bahwa usulannya masuk atau tidak. “Ibaratnya kami menunggu tanpa kepastian nama warga yang di SK. Setelah dilakukan pendataan.

Nama papuq Sinarep ini tidak kunjung keluar,” terang dia.

Di dusun itu awalnya ada dua warga tak keluar namanya. Namun nama salah satu warga itu keluar di tahap terakhir bantuan RTG tahun 2019 dan rumahnya pun sudah dibangun. Meskipun salah kategori namun warga mau menerima karena khawatir tidak mendapatkan bantuan.

Tinggal Papuq Sinarep.

Untuk mengecek langsung nama Papuq Sinarep, pihaknya pun ke Disperkim. Tidak sekali ia ke kantor Disperkim menanyakan hal itu, namun tiga kali. Akan tetapi jawabnya hanya menunggu SK. Hingga akhirnya ia melaporkan hal ini ke Bupati langsung. Lagilagj bupati menyampaikan,

menunggu SK. Ketika itu pihak Dinas perkim berjanji kalau tidak bisa masuk rumah gempa akan disiasati bisa ditangani melalui program RLTH untuk program 2020.

“Tapi faktanya ndak ada, apalagi dengan alasan Corona. Tapi tetap saya tanyakan ke Disperkim. Bahkan diminta kirim foto KTP,KK, sudah kami kirimkan. Tapi hanya sekadar janji saja,” keluh dia.

Ia menegaskan, desa meminta kejelasan dan kepastian.

Kalau memang tidak masuk prioritas dalam bantuan gempa maka pihaknya akan prioritas lewat penanganan DD. Akan tetapi selama ini desa serba salah karena diminta menunggu Kepastian SK. “Itu saja alasannya,” ujarnya.

Papuq ini punya anak hampir semua sudah menikah.

Tinggal satu orang, yakni Mahsun yang tinggal bersamanya. Anaknya mengalami disabilitas, ditambah lagi mereka tinggal di rumah sementara tak layak.

Senada diakui Sekdes Pusuk Lestari, H. M. Supardi.

Ia mengaku sudah mengupayakan secara maksimal, termasuk dirinya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. “Termasuk data warga atas nama Amaq Arep sudah diserahkan datanya langsung ke pihak Dinas Perkim yang saat itu ada di

(Suara NTB/ist)

KUMUH – Rumah warga Desa Pusuk Lestari, Papuq Sinarep yang sudah lanjut usia tinggal bersama anaknya yang mengalami disabilitas. (insert) Papuq Sinarep tan Batulayar, Munajap saat segera menindaklanjuti korkantor desa. Dan kedua kalin- ya. Menurutnya, data awal se- turnya kecewa.

Sebagai kadus, Zulfan ber- menyaksikan secara langsung ban gempa ini,” tambahnya. ya bahkan Kepala Desa Pusuk mua warga di Dusun KedonLestari secara langsung meng- dong Bawak sudah diserahkan. harap agar pemerintah segera kondisi korban gempa yang Ia menegaskan saat ini Kashadap ke Bupati Lombok Bar- Mulai kategori rusak ringan, melakukan validasi data. jauh dari kata layak huni pada ta NTB DPD Lobar akan menat. Tapi fakta di lapangan tidak rusak sedang atau pun rusak Pasalnya, dengan banyaknya Sabtu (6/6) menyayangkan gawal dan memonitoring segaberat. “Apalagi ini papuk Arep warga Dusun Kedondong lambatnya tindakan pemerin- la bentuk penyelenggaraan ada realisasi,” ungkapnya.

Tak cukup sampai di kategori rusak berat. Saya pas- Bawak yang tidak tercantum tah kabupaten Lombok Barat pembuatan RTG (Rumah Tahtingkat desa. Kadus Kedondong tikan semua warga diusulkan. di SK penerima bantuan gem- dalam menangani korban an Gempa). Dipastikan, Kasta Bawak, H. Zulfan Hadi yang Hanya saja begitu keluar SK, pa 2018, masyarakat berasum- gempa. “Bayangkan ini sudah NTB DPD Lobar akan melakuikut melakukan pendampingan kami pun kecewa. Hanya se- si bahwa baik Kadus maupun dua tahun. Rakyat butuh tem- kan pendampingan untuk kepada LSM Kasta NTB DPD bagian warganya yang tercan- pihak desa tidak pernah men- pat istirahat yang layak dan mengawal kebijakan Pemda Lobar saat turun melihat kon- tum di SK. Dan nama Amaq gusulkan data warganya. aman untuk keluarga mereka. agar segera merealisasikan Ketua DPC Kasta Kecama- Saya berharap pemerintah RTG dimaksud. (her) disi Papuq Sinarep dan anakn- Arep pun tidak tercantum,” tu-

Pelaku Wisata Lotim Siap dengan Kenormalan Baru Selong (Suara NTB) Menyambut lomba menuju “New Normal” atau kenormalan baru, para pelaku wisata Lotim turut ambil bagian dengan membuat video-video destinasi wisata. Mereka menunjukkan Lotim siap mewujudkan kenormalan baru di tengah wabah pandemi.

Hal ini diutarakan Ketua Asosiasi Homestay Lotim, Jumaidi kepada Suara NTB, Minggu (7/6). Harapannya melalui video yang digabung dengan yang lain tentang Lotim ini diharapkan Lotim bisa tampil juara dan bisa dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Diterangkan, sampai saat

ini, para pelaku wisata di gumi Selaprang masih menganggur.

Tidak ada wisatawan yang datang berkunjung. Para pelaku pun menaruh harapan besar Covid-19 segera berakhir.

Wabah global ini diharap segera terangkat dan dunia kembali normal. Sektor wisata, sambungnya menjadi sektor yang paling berdampak.

Kebijakan pemerintah di seluruh negara-negara di dunia membatasi warganya ke luar membuat aktivitas wisata di Lotim ini pun terhenti.

“Kita hanya bisa menunggu saja ini selesai,” terangnya.

Semua wisatawan yang sudah booking akan datang sampai bulan Juni ini sudah dibatal-

kan. Harapannya, yang masih belum membatalkan yang booking bulan Juli-Agustus.

“Kita berharap yang booking bulan Juli dan Agustus ini tidak membatalkan kedatangan,” ucapnya. Pelaku wisata yang hanya mengandalkan penghasilan dari layanan jasa jelas tidak bisa melakukan apa-apa.

Diibaratkan Jumaidi, saat ini wisata masih sakit. Mangalami keterpurukan yang luar biasa.

Banyak sebenarnya wisatawan ingin datang ke Lotim, namun karena khawatir dan was-was sehingga tidak jadi. “Jadi para pelaku sekarang hanya bisa menunggu dan pergi ke sawah bagi yang punya sawah,” demikian imbuhnya. (rus)

Penerima Bantuan Covid-19 di Lobar Ditemukan Ganda Giri Menang (Suara NTB) Penerima bantuan Covid-19 seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa (DD) di Lombok Barat (Lobar) ganda (dobel). Pihak desa pun bisa mengalihkan bantuan ini ke warga yang berhak, sehingga bisa merata mendapatkan bantuan. Pengalihan bantuan inipun tidak serta merta, sebab desa harus menahan bantuan ini. Pembagian bia dilakukan setelah desa berkoordinasi dengan Kantor Pos dan Dinas Sosial.

Di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan melakukan mekanisme tersebut. Desa melakukan musyawarah luar biasa untuk menetapkan penerima bantuan yang dialihkan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kades Jagaraga Iskandar ditemui Senin (8/6) di sela-sela musyawarah penetapan penerima manfaat di kantor desa setempat mengatakan pihaknya menemukan penerima bantuan BST dobel dengan bantuan lainnya sekitar 80 orang lebih. Ada juga penerima JPS sekitar belasan. Sesuai ketentuan, pihaknya mengganti dengan warga yang layak dan kondisinya

MUSYAWARAH - Pemdes Kuripan dipimpin Plt Kepala Desa Iskandar adakan musyawarah penetapan penerima manfaat di kantor desa setempat, Senin (8/6). hampir sama dengan penerima. Hal ini upaya agar tidak terja“Banyak memang yang dobel, di dobel bantuan, dan bantuan tapi dobel ini kan kami haram- bisa merata diperoleh warga. kan sehingga kami Alihkan ke Selain itu sebagai bentuk tranwarga yang layak, setara kondis- paransi bantuan Covid-19.

“Kami siap diaudit,”jelas dia. inya,” tegas Iskandar.

Kepala Dinas Lobar L Marta Penggantian penerima ini, jelas dia, melalui proses Jaya mengakui banyak penerimusyawarah desa khusus luar ma bantuan Covid-19, terutama biasa bersama semua unsur, dari pusat yang dobel dengan kemudian ditetapkan dokumen bantuan daerah. Solusinya, bagi berita acara nama-nama peng- dobel nama bantuannya ditahgantinya yang ditandatangani an dulu. Pihaknya sudah mengoleh kepala dusun, mengetahui informasikan ke desa, di mana kepala desa dan BPD. Berita mereka diberikan tenggang acara ini diserahkan ke Pemda waktu untuk mengurus peeLobar dan arsip di desa sebagai soalan ini. Desa pun sudah berkpegangan ketika diperiksa atau oordinasi dengan kantor pos dan diaudit bisa ditujukkan ke tim Dinas Sosial terkait bantuan ini, pemeriksa. Bila perlu pihakn- baru bisa dicairkan. Ada desa ya bersedia membawa ke yang merespon cepat, sehingga lapangan untuk cek langsung. bisa diusulkan ke pusat. (her)

Mataram(Suara NTB) Pengurus cabang olahraga renang mengatakan sebanyak tujuh atlet renang berhasil lolos limit PON. Namun demikian karena adanya pembatasan jumlah atlet yang mengikuti PON, pengurus besar cabor renang hanya merekomendasikan satu atlet yang mewakili NTB di multi event nasional.

“Sebenarnya ada tujuh atlet yang lolos limit PON. Namun karena adanya pembatasan jumlah atlet PON membuat Pengurus Besar (PB) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) mengurangi jumlah atlet yang lolos PON. NTB sendiri hanya bisa meloloskan satu at-

let ke PON,” ucap Pelatih Cabor Renang NTB, Ahmad Djaelani kepada Suara NTB, Senin (8/6).

Djaelani yang merupakan pelatih renang senior ini menjelaskan, pihak PB PRSI mengambil satu atlet dari NTB yang mengikuti PON 2021. Satu atlet yang direkomendasikan PB PRSI ikut PON adalah Risky Alexander.

Risky Alexander yang merupakan atlet asal Kota Mataram dinyatakan satu-satunya atlet akan mengikuti PON, karena diambil satu atlet terbaik dari tujuh atlet tersebut.

Risky dinyatakan sebagai atlet terbaik dari tujuh atlet NTB yang dinyatakan lolos

DPRD Lobar Urunan Bantu Nakes Terpapar Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di Lombok Barat (Lobar) positif covid-19. Bahkan dikawatirkan menjadi klaster baru penularan covid-19. Kalangan anggota DPRD Lobar berinisiatif urunan untuk membantu para nakes tersebut. Selain dinyatakan positif, ada belasan nakes masih dikarantina.

Dari hasil donasi yang dikumpulkan dari sesama anggota, para wakil rakyat memberikan bingkisan berisi buah dan makanan siap saji. Penyerahan bingkisan ini dilakukan di beberapa titik, yakni di rumah sakit Tripat, rumah sakit Awet Muda Narmada dan hotel Aruna.

Anggota DPRD Lobar, Lalu Irwan bersama anggota lain, Abdul Majid dan Ali Hidayat di sela-sela menyerahkan bingkisan di RSUD Tripat mengatakan anggota DPRD berinsiatif untuk berdonasi pada saat paripurna. “Ini adalah bentuk dukungan moral kami kepada saudara kita para nakes selaku garda terdepan dalam penanganan covid-19,”

jelas politisi Gerindra ini. Hasil donasi yang dikumpulkan tersebut jelas dia diberikan dalam bentuk barang, seperti buah dan makanan.

Mereka prihatin dengan banyaknya nakes terpapar. Informasi yang diperoleh, banyak nakes yang positif dan diisolasi. Jumlahnya mencapai 30 orang. Terdiri dari 12 orang di RSUD Tripat, 6 orang di RS Narmada dan 12 orang di hotel Aruna. Ia berharap banyaknya nakes positif harus menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat taat terhadap protokol covid-19. Jangan sampai perjuangan para nakes ini justru menjadi luntur akibat masyarakat yang tak patuh.

(Suara NTB/her)

BINGKISAN – Anggota DPRD Lobar menyerahkan bingkisan kepada pihak RS Tripat sebagai bentuk dukungan moral ke para nakes, Senin (8/6). ”Para nakes sudah berjuang, but dia, sebanyak 12 orang. namun masyarakat tak taat. Kabid Pencegahan, PengenHarapan kami dengan donasi dalian Penyakit, dan KesehaDewan ini bisa mengunggah pi- tan Lingkungan (P3KL) dr Ahmad Taufiq Fathoni menhak lain,” harap dia.

Dirut RSUD Tripat, Arbain gatakan, total pasien nakes Ishak mengatakan total positif sebanyak 21 orang. pasien covid-19 yang ditanga- Para nakes ini dirawat di runi 40 orang, terdiri dari 21 or- mah sakit narmada dan Triang positif diisolasi, 10 orang pat. Dari 21 nakes ini ada 5 menunggu kepulangan, dan orang nakes sembuh. “Alhamada pasien anak. Terkait na- dulillah ada 5 orang Nakes kes RS Tripat yang positif se- sembuh,”kata dia. (her)

HILANG (Suara NTB/her)

Tujuh Atlet Renang Lolos Limit PON

PON, karena memiliki limit waktu paling tajam di nomor gaya dada putra. Itu artinya ada enam atlet NTB yang tak dapat ikut PON, di antaranya, Haris Rainor, Putri Angkie, Yuda, Cinta, Anisa dan Genta.

Menurut Djaelani, pembatasan jumlah atlet ikut PON diberlakukan seluruh provinsi d Indonesia. Dicontohkannya provinsi Jatim yang meloloskan 150 atlet. Hanya dapat mengirim 8 persen dari 147 atlet yang lolos PON. Atau hanya 14 atlet yang layak di kirim di PON dari jumlah 147 atlet tersebut. Itu artinya ada sebanyak 133 atlet asal Jatim yang tidak bisa ikut PON. (fan)

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.6522 MK NOKA/ NOSIN : MHIKF4119JK13302/KF41E1164055 AN.ROSDIANA UMASUGI HLG SKTR MENINTING HLG STNK R2 HONDA DR.4115 CV NOKA/NOSIN : MHIJFS116HK388626/ 5FS1E1381415 AN. HAZRUL HADI HLG SKTR PASAR AGESANGAN HLG STNK R2 HONDA DR.2161 CE NOKA/NOSIN : MH1JFB113DK881500/JFB1E – 1836786 AN. ANDI SALAFUDDIN HLG SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5564 CR NOKA/NOSIN : MHIJFS11XGK355076/ JFS1E-1349905 AN.SITI HALIMAH HLG SKTR PRINGGARATA KAB.LOTENG HLG SNK R2 HONDA DR.2136 J NOKA/NOSIN : J1352167K361341/JB52E1360539 AN.KANTOR BAHASA PROVINSI NTB HLG SKTR JL.LINGKAR SELATAN HLG STNK R2 HONDA DR.6634 NOKA/NOSIN : MHIJB22115K303240/ 1B22E-130292 AN.KANTOR BAHASA PROVINSI NTB HLG DSKTR JL.LINGKAR SELATAN HLG SNTKB R2 HONDA DR.4169 HN NOKA/NOSIN : MHIJF8119DK816055/JF81E1810302 AN.NURAKA HLG D’SKTR DSN.TANAK TEPONG NARMADA

SUARA NTB

Selasa, 9 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Selasa, 9 Juni 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 Juni 2020

Pemprov Siapkan 50 Persen untuk Sektor Kesehatan Dari Hal. 1 Sedangkan dana untuk JPS Gemilang sebesar Rp150,67 miliar terdiri dari BTT sebesar Rp131,56 miliar dan anggaran earmaked sebesar Rp19,1 miliar. Dana earmaked tersebut seperti makan minum reses dan target RPJMD. Amry menjelaskan, untuk JPS Gemilang sudah selesai bulan April - Mei lalu dengan jumlah sasaran sebanyak 105.000 KK. Pemprov menggelontorkan dana untuk JPS Gemilang tahap I sebesar Rp26,2 miliar lebih. Dengan nilai setiap paket JPS Gemilang sebesar Rp250.000 per KK yang dibagikan ke masyarakat berupa sembako dan suplemen.

Untuk JPS tahap II yang sudah dimulai sejak akhir Mei sampai pertengahan Juni dengan jumlah sasaran sebanyak 125.000 KK. Terdiri dari 110.000 KK untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin serta 15.000 KK untuk kelompok lain yang terkena dampak Covid-19. Anggaran yang digelontorkan untuk JPS tahap II sekitar Rp31 miliar lebih. ‘’Nanti JPS tahap III di akhir Juni sampai awal Juni. Itulah anggarannya sekitar 20 persen itu.

Kondisi ini (pandemi Covid-19) diperkirakan sampai akhir Juni atau awal Juli. Bila terjadi sesuatu lain hal yang perlu penanganan, mungkin ada kebijakan lain atau ada skema lain,’’ kata Amry.

Ia mengatakan Pemprov akan melakukan evaluasi tentang penyaluran JPS Gemilang pertengahan Juni ini. Terkait dengan kelanjutan pemberian bantuan JPS Gemiang berikutnya setelah tahap III selesai dilakukan.

Sementara untuk stimulus ekonomi, pada pekan ini sudah mulai bergerak administrasi pembiayaannya. Karena peraturan gubernur tentang ini

sudah final. Stimulus ekonomi tersebut tersebar di sejumlah OPD Pemprov NTB, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Amry menyebut sekitar 10 - 11 OPD yang terlibat dalam stimulus ekonomi ini. ‘’Kebijakan yang kita ambil, stimulus ekonomi ini dua tujuannya. Dalam jangka pendek kita memberi perlindungan kepada UKM dan IKM. Supaya mereka dalam jangka pendek ini dilindungi dari dampak Covid-19,’’ jelasnya.

Kemudian dalam jangka panjang, Pemprov melalui OPD terkait melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada IKM dan UKM. Bantuan-bantuan peralatan kepada UMKM di kabupaten/kota akan menggunakan produk-produk IKM permesinan lokal NTB. ‘’Misalnya di Dinas Kelautan dan Perikanan harus ada cold storage untuk menyimpan ikan. Begitu juga untuk yang lainnya. Nanti STIPark mengkoordinir IKM-IKM kita yang ada di SMK, kabupaten/kota.

Sekitar 400 IKM kita di NTB yang langsung mendukung, menghasilkan mesin,’’ katanya.

Total anggaran penanganan Covid-19 di seluruh NTB baik provinsi dan Peemda kabupaten/kota? Amry mengatakan Pemprovfokusuntukpenyiapan anggaran di tingkat provinsi.

Sedangkan di kabupaten/kota sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Namun dia belum mendapatkan rinciannya untuk masingmasing kabupaten/kota. (nas)

CPNS Pemprov NTB 2018 Segera Terima SK Pengangkatan Dari Hal. 1 terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru.

Formasi yang tak terisi antara lain untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang,

sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang.

Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang.

Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. (nas)

Pastikan Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Wakil Ketua Saber Pungli NTB ini mengatakan, pada Jumat pekan lalu pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama OPD terkait mengenai data penerima JPS Gemilang.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Saber Pungli NTB yang juga Irwasda Polda NTB, Kombes Pol. Djoko Hari Utomo, S.IK, M. Si. Ibnu mengatakan, dari Kejaksaan Tinggi NTB menyampaikan beberapa temuan saat turun di lapangan. Mereka menemukan paket sembako yang tidak layak untuk dikonsumsi atau kedaluarsa. Namun, temuan ini sudah ditindaklanjuti di kabupaten/kota.

Sementara BPKP menitikberatkan pada tugas pendampingan, konsultasi serta integrasi data terkait masyarakat yang berhak menerima bantuan agar tepat sasaran. Serta antisipasi penerima bantuan dobel. BPKP, kata Ibnu mengharapkan tidak ada masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan akibat ketidaksempurnaan data yang diperoleh dari Disos.

Berkaitan dengan data penerima JPS ini, kata Ibnu, Saber Pungli telah meminta kepada Disos. Supaya semua data penerima JPS Gemilang di 10 kabupaten/kota diberikan ke Saber Pungli NTB. ‘’Sebagai pegangan atau acuan dari Saber Pungli NTB melalui asistensi dan pendampingan dalam pertanggujawaban

pengelolaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid19,’’ katanya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengatakan Saber Pungli juga akan turun melakukan uji petik ke lapangan. Ia mengatakan, peran Saber Pungli NTB adalah membantu Pemprov untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan JPS Gemilang ke masyarakat. Termasuk penggunaan anggaran pemberdayaan ekonomi dan penanganan kesehatan di masyarakat melalui pemantauan, monitoring dan uji petik.

Sebagaimana diketahui, JPS Gemilang tahap II menyasar 125.000 KK di seluruh NTB. Paket bantuan yang diberikan untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sedikit berbeda.

Paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Lombok berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, minyak goreng kelapa lokal 1 liter, ikan kering, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Sedangkan paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Sumbawa berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, kue lokal, ikan kering, garam 1 kg, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah. (nas)

Antisipasi Krisis Air Bersih Dari Hal. 1 Menurutnya, langkah antisipasi memang harus mulai disiapkan. Mengingat ketersediaan air bersih terbilang cukup penting untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang mensyaratkan masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan rajin mencuci tangan. ‘’Kita ini akan segera memasuki musim kemarau. Nanti sekitar bulan Juli ini akan terasa musim kemaraunya.

Tentu akan banyak kawasankawasan yang mengalami rawan air bersih,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (8/6).

Menurutnya, Pemda harus mulai menyiapkan anggaran untuk penanggulangan krisis air bersih. Dengan begitu, dapat disesuaikan pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 yang sedang dilakukan.

Pasalnya, penanggulangan krisis air bersih juga diakui membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Terutama untuk pendistribusikan air ber-

sih kepada masyarakat di wilayah terdampak nantinya.

Selain itu anggaran tersebut juga penting disiapkan untuk menanggulangi potensi bencana alam lainnya yang belum diperhitungkan. ‘’Jangan sampai anggaran dan energi kita ini habis untuk Covid. Sementara bencana alam yang lain belum diperhitungkan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, kondisi pada Juni saat ini disebutnya masih cukup stabil. Ditandai dengan belum adanya daerah yang mengalami krisis air bersih, dengan sumber air bersih untuk warga yang masih tersedia.

Untuk antisipasi, BPBD NTB juga sudah menyiapkan armada yang akan ditugaskan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga nantinya. ‘’Kalau di bulan Juni ini masih basah.

Sumur-sumur di kawasan krisis air bersih masih ada.

Kita hanya menyiapkan armada tangki air saja. Pemerintah harus menyiapkan anggaran agar mobil tangki ini bisa berjalan juga,’’ jelasnya. (bay)

Halaman 11

BPKP Perwakilan NTB Tinjau Akuntabilitas Anggaran Covid-19 Mataram (Suara NTB) BPKP Perwakilan NTB meninjau penganggaran penanganan Covid-19.

Objeknya, pemfokuskan ulang dan pengalokasian ulang APBD Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB. peninjauan anggaran itu untuk akuntabilitas penyelenggaran keuangan negara.

Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessy Adin mengatakan, pengawasan anggarannya dilakukan bersama Inspektorat Provinsi NTB. Anggaran penanganan Covid-19 sangat besar sehingga wajib akuntabel dalam pengelolaannya. ‘’Supaya penggunaan dana itu sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,’’ ujarnya didampingi Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah Edi Sunardi, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/6) kemarin.

Pola pengawasannya, sambung Dessy, dengan melakukan review (peninjauan) anggaran saat program berjalan dan postaudit setelah program selesai dijalankan. Outputnya, BPKP

memberikan catatan atensi dan rekomendasi.

Bentuknya berupa pembenahan data penerima pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebab JPS punya banyak ragam. Mulai dari Bansos Pemerintah Pusat melalui dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI, paket JPS, dan BST Dana Desa. ‘’Kita lihat ada beberapa yang ganda. Harusnya tidak boleh. Ini sudah kita sampaikan kepada Pemda Provinsi dan kabupaten/kota untuk dijadikan atensi. Ini agar tepat sasaran, tepat jumlah,’’ paparnya.

Edi menambahkan, anggaran penanganan Covid-19 berpedoman pada petunjuk rasionalisasi anggaran sesuai Surat Keputusan Bersama

Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 117/KMK.07/2020 dan Nomor 119/2813/SJ dan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19. ‘’Hanya memang ini perlu dievaluasi penggunaannya secara terus menerus. Anggaran digunakan selektif. Belanja Tidak Terduga tidak semua dipakai. Sisanya nanti dipakai untuk menopang program RPJMD,” terangnya.

Catatan Suara NTB, Pemprov NTB mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket

(Suara NTB/why)

Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessy Adin (kiri) didampingi Korwas APD, Edi Sunardi JPS 20 persen.

Pada tahap pertama Mei lalu, anggaran yang sudah dihabiskan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp25 miliar.

Rinciannya digunakan untuk penanganan pasien positif Covid-19, penambahan ruang isolasi, insentif tenaga kesehatan,

dan RS darurat Covid-19 di Asrama Haji NTB. Sementara anggaran JPS Gemilang tahap I yang digunakan sebesar Rp26,2 miliar. Dipakai untuk pengadaan paket bantuan untuk 105 ribu KK. Satu paket JPS dianggarkan senilai Rp250 ribu. (why)

RSUD Sondosia Tak Lagi Terima Disos Sumbawa Siapkan Surat Pengantar Rapid Pasien Umum Bima (Suara NTB) RSUD Sondosia yang berada di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ternyata sudah tidak lagi menerima pasien umum.

Ketentuan itu diberlakukan sejak pandemi Covid-19 awal Bulan Maret hingga kini.

Demikian disampaikan Direktur RSUD Sondosia, dr.

Yulian Averos kepada Suara NTB, Senin (8/6). Kata dia, RSUD Sondosia kini dijadikan tempat karantina dan isolasi khusus orang yang terindikasi dengan pasien positif Covid-19.

“Sejak pandemi Covid-19, kita tak lagi terima pasien umum, karena RSUD Sondosia dijadikan tempat karantina dan tes cepat orang yang terindikasi Covid-19,” katanya.

Menurutnya jika ada orang yang dikarantina di RSUD Sondosia menunjukkan hasil reaktif positif, berdasarkan hasil tes cepat, akan dilakukan swab.

Kalaupun hasilnya positif akan ditangani lebih lanjut ke RSUD Bima. “Kita hanya tangani ini saja untuk saat ini,” katanya.

Meski begitu, Yulian mengaku hanya sesekali pihaknya menerima pasien umum, itupun di ruang IGD. Hanya saja tidak diperbolehkan rawat inap. Kata dia, jika pasien ingin rawat inap akan dialihkan ke RSUD Bima. “Semuanya kita alihkan ke RSUD

Test/PCR Gratis

(Suara NTB/uki)

Suasana di RSUD Sondosia Bima jika ada pasien umum yang rawat inap,” katanya.

Lantaran tidak lagi menerima pasien umum, pendapatan atau pemasukan RSUD setempat tidak ada. Sayangnya Yulian enggan membeberkan secara jelas pendapatan setiap hari bila pelayanan normal. “Tidak ada pemasukan, banyak kerugian,” katanya.

Mengapa tidak ada lagi pendapatan ? Karena menurut dia, karena tidak ada pasien yang dirawat pihaknya tidak bisa lagi mengklaim BPJS, Jampersal ataupun yang lainnya. “Tidak ada pasien ya tidak bisa kita klaim. Baik BPJS ataupun Jampersal,” terangnya.

Beruntungnya lanjut dia,

RSUD Sondosia hingga kini masih disubsidi ole Pemerintah Daerah, sehingga ada ataupun tidak ada pasien, operasional dan pelayanan RSUD setempat bisa berjalan seperti biasa.

“Kita belum BLUD, sehingga tidak ada anggaran yang dikelola karena RSUD Sondosia masih disubsidi Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Selain tidak pendapatan akibat tidak lagi menerima pasien umum, aktivitas pelayanan RSUD Sondosia juga tidak seramai saat sebelum pandemi Covid-19. Bahkan pegawai terutama honorer memilih pulang cepat. “Tidak ada kegiatan karena tidak ada pasien yang ditangani,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan pelajar/santri dan mahasiswa tampak mengurus surat pengantar untuk pengajuan rapid test/PCR (swab) test gratis di Dinas Sosial Sumbawa, Senin (8/6). Surat pengantar dari Disos langsung dibawa ke RSUD untuk rapid test dan ke Sumbawa Tecno Park (STP) untuk swab test.

Kepala Dinas Sosial Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin S.T, saat dikonformasi Senin siang, mneyebutkan sudah teerdapat 23 pelajar/mahasiswa yang mendaftar pengajuan rapid test/PCR gratis. Kebanyakan masih pengajuan rapid test.

“Hari ini, swab test baru satu orang yang ajukan,” terangnya.

Alasan pelajar mahasiswa mengajukan permohonan test gratis ini beragam. Ada yang melanjutkan studi/kuliah, konsultasi skripsi dan ada pula yang akan pergi mendaftar untuk penerimaan mahasiswa baru di kampus luar daerah.

Yang jelas, Pemkab telah mengalokasikan anggaran rapid test/PCR gartis ini untuk 1650 orang pelajar/santri dan mahasiswa. Setiap minggunya,

pemohon rapid test/PCR ini akan dilaporkan ke BPKAD. Agar singkron data yang ada di Dinas Sosial, RSUD dan STP. Seperti diberitakan sebelumnya, Pelajar/santri dan mahasiswa dari Sumbawa digratiskan untuk mengikuti rapid test/PCR (swab) test. Biaya test sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab Sumbawa. Sebagaiman Surat Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, kepada para camat se Kabupaten Sumbawa, Jumat 5 Juni lalu.

Untuk diberitahukan kepada santri pelajar dan mahasiswa Sumbawa yang sedang menuntut ilmu di luar wilayah Kabupaten Sumbawa. Dengan ketentuan, untuk perjalanan dalam wilayah NTB dilakukan rapid test RSUD Sumbawa. Sedangkan untuk perjalanan ke luar wilayah NTB dilakukan swab test di Sumbawa Tecno Park.

Pelajar dan mahasiswa dapat mengajukan permohonan test kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Sosial. Dengan melampirkan fotokopi KTP/ Kartu Mahasiswa atau Kartu Pelajar atau tanda pngenal lain disertai surat pernyataan. (arn)

Bersinergi dengan Media, Polri Mengedukasi Masyarakat Dari Hal. 1 Menurut pandangannya, media massa memiliki sistem kerja yang menjamin sebuah informasi melalui proses verifikasi dan validasi. Tidak seperti media baru —yang di dalamnya termasuk media sosial— yang memuat informasi tetapi tidak beresensi berita. “Ada proses mulai dari reporter, redaktur, Pemred se-

hingga beritanya bisa faktual,” jelas Iqbal.

Berkaca pada hal tersebut, kata Kapolda, manajemen media menjadi salah satu program prioritas Kapolri sejak Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian sampai Jenderal Pol. Idham Azis. ‘’Maka upaya kita adalah bagaimana agar Polda NTB bisa merebut kepercayaan masyarakat. Bersama media

massa, kita bisa mengimbau, menstimulan, mengedukasi masyarakat. Bahkan bisa juga mengedukasi (menyadarkan) penjahat lewat media,’’ paparnya.

Sementara, Agus Talino menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda NTB tersebut yang meneguhkan kekuatan relasi antara Polda NTB dengan Suara NTB. (why)

(Suara NTB/ist)

SURAT PENGANTAR – Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa tengah memproses surat pengantar pengajuan permohonan rapid test/PCR gratis untuk pelajar mahasiswa.

Kebijakan Anggaran Pemda Berubah Dari Hal. 1 Tapi kan ndak mungkin. Karena kita sekarang dalam kondisi harus berubah. Kalau perencanaan 2021, berarti dasar/landasan hukumnya indikator itu harus kita cek kembali,’’ kata mantan Kepala Bappeda KSB ini.

Amry mengatakan, indikator RPJMD NTB yang kemungkinan cukup berat dicapai di tengah pandemi Covid-19. Seperti laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, inflasi dan lainnya.

‘’Kalau kemarin laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5-6 persen. Dengan kondisi pandemi apakah bisa mencapai 5-6 persen. Kemiskinan misalnya, apakah dengan kondisi ini tak terjadi penambahan. Apakah pengangguran dan inflasi meningkat,’’ katanya.

Target-target pencapaian indikator RPJMD akan dilihat kembali. Mana yang masih bisa ditingkatkan dalam kondisi pandemi saat ini. Dan mana indikator yang berpotensi tak tercapai. Namun sesulit apapun, pasti ada beberapa indikator RPJMD yang masih bisa naik.

Amry mengatakan, ada sekitar Rp926 miliar anggaran pembangunan untuk mendukung pencapaian indikator RPJMD tahun 2020 yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang semula untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan-bangunan lainnya dialihkan untuk pemberdayaan IKM dan UKM serta penanganan kesehatan. ‘’Jadi nanti seolah-olah tersubstitusi. Yang tadi banyak di fisik berupa jalan, jembatan dan bangunan. Sekarang dia bersubstitusi ke pembinaan dan

pemberdayaan IKM dan UKM. Kalaupun sebagian lari ke penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial,’’ jelasnya.

Amrymengatakan,targetpenurunan kemiskinan dan pengangguran kemungkinan yang cukup berat dicapai dalam kondisi pandemi Covid-19. Sesuai RPJMD, Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada 2023 turun menjadi satu digit atau 9,75 persen.

Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Tahun 2020, ke-

miskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang. Sedangkan pada Maret 2019 sebesar 735.960 orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 - September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen. (nas)

Pariwisata NTB, Menuju Persiapan Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Itu juga harus dimaklumi oleh masyarakat,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi, Senin (8/6) di Mataram.

Dicontohkannya untuk melakukan perjalanan wisata beban biaya yang harus dikeluarkan jutaan rupiah hanya untuk memenuhi persyaratan perjalanan dengan pesawat. ‘’Baru bisa naik pesawat itu kira-kira Rp2,4 juta per pack. Akan lebih besar dari harga tiket,’’ jelasnya.

Persyaratan serupa juga dikhawatirkan sampai saat ini diwajibkan bagi wisatawan lokal.

Dimana untuk masyarakat yang ada di Pulau Lombok yang ingin mengunjungi tempat wisata nantinya diharuskan membawa hasil rapid test. ‘’Kalau orang di sekitar kabupaten yang ada di Lombok, yang kita minta itu hasil rapid test. Itulah yang saya sampaikan di check point menuju Tiga Gili (se-

bagai destinasi wisata pertama yang akan dibuka). Ditempatkan petugas untuk mengecek keabsahan keterangan yang dibawa oleh wisatawan itu,’’ ujarnya.

Diterangkan Faozal, untuk tahap awal pembukaan Tiga Gili akan dilakukan pembersihan apda 11 Juni mendatang.

Untuk itu, prioritas juga ditujukan untuk mengatur keluarmasuknya pekerja yang akan melakukan proses pembersihan properti di dalam kawasan.

Mengikuti persiapan itu, protokol agar para pekerja juga membawa hasil rapid test diakui menjadi keluhan para pekerja. Pasalnya, para pekerja diminta melakuan tes tersebut secara mandiri, kendati biaya yang perlu dikeluarkan terbilang cukup mahal. ‘’Itu yang kita mintakan untuk teman-teman supaya bisa digratiskan, tapi belum bisa. Kalau dia berharap dari pemerintah, kita sampai hari ini belum menemukan formulasi untuk menggratis-

kan (rapid test bagi pekerja pariwisata),’’ jelas Faozal.

Menurutnya, sampai saat ini perusahaan diharapkan dapat menggkoordinasikan hal tersebut dengan para pekerja. Mengingat syarat untuk membawa hasil rapid test telah dikeluarkan juga oleh Pemda KLU dan provinsi. ‘’Itu risiko perusahaan. Sementara ini kita lihat seperti apa, karena pemerintah belum ada opsi,’’ ujar Faozal. Menurutnya, satu-satunya harapan adalah menunggu alat rapid test yang tengah dikembangkan di Laboratorium Hepatika Bumi Gora di Mataram. ‘’Kalau itu sudah jadi mungkin lebih murah dan nanti belanjanya bisa lebih banyak,’’ sambungnya.

Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan, menerangkan persiapan dibukanya Tiga Gili sebagai percontohan kenormalan baru sangat membutuhkan dukungan pe-

merintah. Termasuk untuk mengatur hal-hal teknis terkait penerapan protokol Covid-19.

Diterangkan Kusnawan, pihaknya telah menerima arahan langsung dari Bupati KLU yang telah melakukan peninjauan pada Sabtu (6/6) lalu. Arahan tersebut antara lain mengharuskan karyawan yang bekerja di Tiga Gili dengan KTP KLU membawa keterangan dari desa masing-masing tentang lokasi yang bebas Covid-19. ‘’Kedua, syaratnya itu ada surat kesehatan yang dikeluarkan di PuskesmasPemenangdanPuskesmas Nipah,’’ ujar Kusnawan. DenganpenerbitansuratdiduaPuskesmastersebut,diharapkandapatmenekan biaya rapid test yang terbilang cukup mahal.

Kendati demikian, penerapan hal tersebut diakui Kusnawan masih mengalami kendala. ‘’Hari ini ada laporan (dari pekerja yang berusaha masuk Tiga Gili), di (Puskesmas) Nipad dan Pemenang tidak bera-

ni mengeluarkan surat kesehatan. Diarahkan ke RSUD Tanjung, yang mana ada biayanya Rp207-222 ribu,’’ jelasnya.

Kondisi tersebut menurutnya cukup memberatkan. Pasalnya, jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kenormalan baru di Tiga Gili tidak sedikit.

Dicontohkannya seperti bebarpa properti yang membutuhkan 5 orang karyawan untuk melakukan pembersihan, maka biaya yang dibutuhkanbisamencapaiRp1juta untukrapidtestdengangiliranshift kerja masing-masing 15 hari. ‘’Bagaimana dengan yang karyawannya lebih banyak? Ini memberatkan dan membingungkan,’’ ujar Kusnawan. Menurutnya, untuk menuju kenormalan baru dibutuhkan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan pengusaha. ‘’Ini kan kita mau menuju kenormalan baru. Di saat seperti ini, harusnya pemerintah mendukung dengan memberikan kemudahan,’’ pungkasnya. (bay)

SUARA NTB

Selasa, 9 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 12

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

yang cukup besar.Persoalan kependudukan yang dihadapi NTB sangatlah kompleks, karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Contoh yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain.

Pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP) di NTB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 3.704.007 orang, dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 3.666.347 orang atau 98,98%. Sedangkan dari 3.666.347 orang yang telah melakukan perekaman baru 3.689.312 orang atau 99,60% yang telah dilakukan pencetakan e-KTP. Dengan demikian masih terdapat 37,660 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Penyebab utama wajib KTP yang belum melakukan perekaman data adalah kesulitan mengakses perekaman KTP elektronik bagi masyarakat di daerah terpencil; ada masyarakat yang bekerja/sekolah di luar tempat tinggalnya.

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Berdasarkan data yang dirilis Kepala BPS Provinsi NTB, pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa (13,88 persen), penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia.

Pada September 2019, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di NTB tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen. Sementara, penduduk miskin di daerah perdesaan NTB sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen. Capaian menggembirakan yang diraih Provinsi NTB ini dipicu oleh sejumlah faktor.Beberapa faktor tersebut antara lain, keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di NTB. Data BPS menunjukkan, hingga Desember 2019, inflasi di NTB hanya mencapai 1,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang target inflasi pemerintah di angka 3,5±1 persen.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPD Dukcapil Provinsi NTB untuk penanggulangan kemiskinan antara lain Program PNPM– MPd, PNPM–GSC yang pada tahun 2015 dilanjutkan dengan Program PPMD, Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tinggal Layak Huni dan pemberian bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan, lumbung bersaing, dan bantuan bagi BUMDes. 7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laju pertumbuhan penduduk NTB dari tahun 2018 cenderung menurun yaitu 0,04 point jika dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk NTB 1,21%, pada tahun 2018 1,17% dan pada tahun 2019 ini laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB 1,13%.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi program keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Menurunkan TotalFertility Rate/Angka Kelahiran Total dan meningkatkan persentase Pemakaian Kontrasepsi(Contraceptive Prevalence Rate/CPR). Selain itu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain: a) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana. b) Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat. c) Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Untuk mencapai target kinerja tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) selaku leading sektor berupaya mencapainya melalui 4 (empat)program prioritas dan 7 kegiatan utama.

8. PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan sesuai dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke 1 : NTB Tangguh dan Mantap dengan Indikator Kinerja Kunci adalah Indeks Konektivitas Transportasi Publik. Pengukuran indikator ini menggambarkan banyaknya rute konektivitas transportasi publik antar wilayah dan menuju luar wilayah NTB. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 76,70%. Pencapaian pada akhir tahun 2019 telah mencapai 78,64%. Melampaui target yang telah ditetapkan · Angkutan Laut Jumlah penumpang angkutan laut dihitung dari 5 (lima) pelabuhan laut di NTB yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Senggigi dan Pelabuhan Bangsal/Pemenang, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.155.528 orang atau sebesar 121,62 % dari target sebanyak 950.083 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun 2018 maka terdapat peningkatan sebesar 21,62%. · Angkutan Udara Jumlah penumpang angkutan udara tahun 2019 berjumlah 3.309.041 orang atau mencapai 76,39% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2019 yakni sebanyak 4.331.661 orang. Jika dibandingkan dengan realisasi jumlah penumpang tahun 2018 sebesar Rp.4.205.496 turun sebesar 24,29 %, hal ini diakibatkan turunnya jumlah penumpang pasca gempa Lombok yang terjadi mulai bulan Agustus 2018 dan tingginya lonjakan harga tiket pesawat sehingga masyarakat beralih pada alternatif transportasi lainnya seperti Penyebarangan melalui Lembar langsung menuju Tanjung Perak Surabaya.

Dari tiga bandara udara yang ada di Provinsi NTB, Lombok International Airport (LIA) menyumbang 87.38%, sementara bandara Sultan M. Salahuddin dan bandara Sultan M. Kaharuddin masing-masing hanya menyumbang 9,31% dan 3,31% dari keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara tahun 2019. · Angkutan Darat Dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan darat, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dan capaian yang cukup baik diantaranya: a) Meningkatkan kualitas angkutan umum dengan memastikan kelaikan angkutan umum dengan memberikan Kartu Pengawasan bagi angkutan umum kepada Taxi, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Pariwisata dan Angkutan Pemandu Moda; b) Melakukan pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan supir teladan angkutan umum; c) Melakukan pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa RPPJ untuk mendukung Geosite Rinjani; d) Melakukan koordinasi antar stakeholder penyelenggara jalan melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Keanggotaan dari forum ini berasal dari unsur Kepolisian, Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kelompok Masyarakat.

9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aplikasi NTB Care merupakam sebuah aplikasi yang dibangun oleh pemerintah provinsi NTB yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar mereka, dalam pengembangannya aplikasi ini juga di desain guna memberi kemudahan pelayanan dan kemanfaatan kepada masyarakat, memperkuat pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Provinsi NTB. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada pihak yang berkompeten untuk mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut, sesuai dengan fakta.

NTB Care telah menangani ratusan pengaduan, sejak dilounching pada akhir Oktober 2018, tercatat Jumlah masyarakat yang mendownload aplikasi NTB Care 4.326 dengan aduan masuk sebanyak 1.042 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat kepada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB dan aduan yang diterima sebanyak 874 aduan. Sebagian besar dari pengaduan tersebut, sudah direspon dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 498 (57%). Mayoritas dari pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan dan kebersihan.

Media lain yang juga dipakai untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah antara lain melalui kegiatan pertunjukan rakyat pada beberapa lokasi yang berbeda, dan kegiatan inspiratif expo pada kegiatan car free day di Jalan Udayana Mataram setiap hari minggu sebanyak 20 kali pada tahun 2019.

10.KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) Jumlah Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2019sebanyak 4.093 koperasi. Dibanding dengan per 31 Desember 2018, jumlah koperasi sebanyak 4.110 Koperasi, terjadi penurunan sebanyak 17 buah koperasi (0,41%) akibat adanya pembubaran koperasi oleh Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri KUKM Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Dari jumlah 4.110 koperasi tersebut, koperasi aktif tahun 2019 sebanyak 59.61 persen (2.440 unit koperasi) sedangkan koperasi tidak akif sebanyak 1.653 unit (39,39 persen).

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bagi Wirausaha Pemula (WP) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dengan total nilai bantuan sebesar Rp.3.224.817.000,- yang diberikan kepada 311 Wirausaha Pemula.

11.PENANAMAN MODAL Salah satu sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2023 pada Misi 5 adalah meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan yang diukur melalui indikator Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar).

Pada tahun 2017 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp.11,280 Trilyun melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp.6,976 Trilyun atau 161,70%. Selanjutnya pada tahun 2018, mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 39,90% atau sebesar Rp.15,781 Trilyun dari tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 menurun 36,48% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018, nilai realisasi investasi kategori PMDN mengalami kenaikan nilai dari tahun sebelumnya yang semula Rp.9.075.242.457.981 menjadi Rp.11.863.726.122.754 namun mengalami penurunan proporsi (80,45% menjadi 75,18%) dari nilai total investasi, sedangkan untuk kategori PMA baik nilai realisasi investasi (Rp.2.205.084.068.287 menjadi Rp.3.917.628.581.179) maupun secara proporsi mengalami kenaikan (19,55% menjadi 24,82%. Selanjutnya di tahun 2019 nilai realisasi investasi pada PMDN sebesar Rp. 11.863.726.122.754 menjadi 5.699.178.997.403 namun mengalami penurunan 75,18% menjadi 56,85% sedangkan pada PMA sebesar Rp.3.917.628.581.179 menjadi Rp.4.324.613.918.807 mengalami kenaikan (24.82% menjadi 43,14%) dengan nilai realisasi investasi secara keseluruhan PMDN/PMA sebesar Rp. 10.023.792.916.210.

Kontribusi Sektor Pertambangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Perhubungan menduduiki tiga besar realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Sektor Pertambangan/Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 3.598 Milyar; posisi kedua Sektor Pariwisata sebesar Rp. 2.928 Milyar; disusul sektor Perhubungan sebesar Rp.1.909 Milyar; Dibadingkan periode yang sama tahun 2018 (Januari - Desember), real-

isasi investasi tertinggi tercatat pada Sektor Pertambangan/Energi/Listrik/ Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 8.405 milyar; disusul posisi kedua Sektor Pariwisata sebesar Rp. 1.719 milyar.

12.KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector dijabarkan melalui 5 program pokok dan beberapa kegiatan utama. Program-program tersebut diantaranya program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Dari program-program tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan : Pendataan Potensi Kepemudaan, Pengembangan Kelompok Pemuda dan Keterampilan, pengembangan kelompok pemuda pelopor Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda, penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Dalam bidang olahraga, Upaya meningkatkan prestasi atlet dalam kompetisi baik tingkat nasional maupun partisipasi ditingkat internasional terus digalakkan, melalui program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran guna meningkatkan intensitas masyarakat dalam olahraga prestasi, maka dilaksanakan melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga.

13.STATISTIK Urusan Statistik secara de jure telah menjadi kewenangan daerah, namun secara defakto urusan Statistik tersebut masih ditangani oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan perlengstuk/perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik .

Sebagai badan vertikal yang ada di daerah, Badan Pusat Statistik juga banyak melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD lingkup Provinsi NTB. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama Pemerintah Provinsi NTB antara lain: 1. Melaksanakan Forum Data dengan 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penguatan data-data sektoral; 2. Terlibat secara rutin pada acara Press Release terkait data-data social, ekonomi, serta SDA dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi NTB setiap bulannya; 3. Penyusunan empat buku yang terbagi dalam : a. Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang Sosial” b. Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang Ekonomi” c. Buku tematik yang berjudul “Data Statistik Pembangunan Infrastruktur Zona Wilayah Pesisir di Provinsi NTB” dan Buku database yang berjudul “Buku Statistik Sektoral Bidang SDA dan Infastruktur” 14.PERSANDIAN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTB sebagai pelaksana urusan Persandian. Induk urusan Persandian berada pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dulu dikenal dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG). Perubahan LEMSANEG menjadi BSSN terjadi pada Tahun 2017 dengan penggabungan LEMSANEG dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diatur dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017.

Dengan perubahan paradigma persandian seiring dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan ruang kasa sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kirim terima berita sandi menjadi tidak optimal.Meskipun demikian, ruang kasa tetap terpelihara dengan baik sesuai ketentuan SOP dari BSSN. Pelaksanaan kegiatan sandi pada tahun 2018 yang terlaksana dengan baik dan rutin adalah kirim terima berita melalui email sanapati.

Alat operasional pendukung persandian seperti jammer dan alat kontra pengideraan tidak difungsikan pada tahun 2018.Selain tidak adanya permintaan dari unsur pimpinan untuk melakukan sterilisasi, penggunaan alat kontra penginderaan tidak dapat dilakukan karena peralatan kontra penginderaan telah ditarik oleh BSSN. 15.KEBUDAYAAN Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan tercapainya target . Untuk tahun 2019 Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang kebudayaan diukur dengan indikator Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Cagar Budaya yang direvitalisasi di tahun 2019 yaitu 26% dari target 20% atau dapat dikatan target capaian ditahun 2019 adalah sebesar 130%. Sejatinya dengan telah direvitalisasiny cagar budaya di beberapa lokasi dalam hal ini berbentuk pemagaran situs diharapkan kelestarian cagar buday ayang kita miliki dapat berlangsung dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita dimas mendatang.

Minat masyarakat dan wisatawan untuk mengenal kesenian dan kebudayaan NTB mengalami peningkatan. Meskipun jumlah pengunjung pada tahun 2018 menurun dikarenakan bencana gempa bumi yang melanda NTB, namun hal ini tidak berlangsung lama karena jumlah pengunjung Museum Negeri NTB tahun 2019 meningkat sebesar 109,34% atau sebanyak 90.533 orang. Untuk itu UPTD Taman Budaya untuk membangkitkan dan menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara telah menyelenggarakan beberapa event kesenian dan budaya antara lain gelar seni, Pameran, Pentas Sasra, Pentas Musik, gebyar Seni Pelajar, dll.

16.PERPUSTAKAAN Untuk menumbuhkembangkan minat baca, peran berbagai pihak sangat dibutuhkan salah satunya ialah upaya dari pihak pengelola perpustakaan untuk menarik minat masyarakat untuk lebih gemar membaca.Salah satunya ialah dengan menambah koleksi dan keanekaragaman jenis buku bacaan maupun buku ilmiah dari berbagai sumber.Jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Provinsi NTB terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.Untuk tahun 2019 ini koleksi buku yang ada 100.546 judul dan 328.651 eksemplar.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan 1.016.000 orang dan pada tahun 2019 naik menjadi 1.064.186 orang. Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 8.640 orang, meningkat sebanyak 10.807 orang atau 25,08% di tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 menurun sebesar 36,19%.

17.KEARSIPAN Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Upaya penyelamatan arsip mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemindahan, pemusnahan, sampai penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, setelah melihat nilai guna arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retenisi Arsip (JRA) yang disusun oleh panitia yang memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing untuk mengetahui apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau tidak untuk disimpan.

Pusat Arsip atau records center merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain khusus untuk menyimpan arsip inaktif. Keberadaan pusat arsip harus melalui perencanaan, artinya pusat arsip tidak begitu saja terjadi karena suatu ruangan penuh dengan tumpukan arsip, lantas disebut pusat arsip. Pusat arsip diciptakan karena kebutuhan organisasi, sehingga ia perlu didesain secara khusus untuk memenuhi kriteria tertentu dan dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan arsip. Secara total Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penataan arsip secara baku/record centre sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 Perangkat Daerah FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI LAINNYA) 1) PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappeda sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi di bidang perencanaan, bertanggungjawab pada indikator kinerja “Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan”. Tahun 2019 indikator ini mencapai 95,09 persen, artinya belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut, lebih disebabkan karena ketidaksesuaian antara program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, walaupun Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan sistem informasi perencanaan (entebePLAN) sejak tahun 2017. Namun, aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Sistem tersebut dibangun sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 13 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renstra, e-Renja, e-Musrenbang, e-Aspirasi DPRD, e-RKPD, eKUA PPAS, e-ASB, e-integrasi, e-monev, e-rka, e-lips dan simbada.

2) Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 melalui Biro Administrasi Pemerintahan selaku salah satu eksekutorurusanpemerintah fungsi penunjang telah melaksanakan 5 program pokok dan 15 kegiatan utama. Adapun programprogram/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dalam hal : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi NTB. LPPD Tahun Anggaran 2017 yang dievaluasi dan dinilai tahun 2019 diumumkan pada saat hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2019 di Banyuwangi, dimana Provinsi NTB menduduki peringkat 3 untuk tingkat nasional Penanganan penyelesaian batas wilayah. Untuk penyelesaian batas wilayah ada 10 segmen batas daerah yang sudah terbit Permendagrinya, namun masih ada yang belum disepakati dibeberapa segemen Penataan Desa Kegiatan yang dilakukan selama ini adalah memfasilitasi pemekaran /pembentukan desa baru sejumlah 26 Desa persiapan yang telah memasuki dalam tahap pematangan untuk menjadi desa difinitif adapun desa persiapan dimaksud adalah 10 desa di kabupaten Lombok Utara. 15 desa di kabupaten Lombok Tengah dan 1 desa di Kab. Sumbawa Barat.

Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah difasilitasi izin Kepala Daerah dan DPRD se-

banyak 37 buah rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri.

3) Biro Hukum Pada tahun 2019 penyelesaian sengketa hukum (Perkara) Provinsi NTB yang dapat diselesaikan ada 8 perkara Program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan output berupa tersusunnya 14Perda, 65 Pergub dan 992 SK Gubernur; terevaluasinya 14 Perda Kabupaten/Kota, terevaluasinya 105 Perda Kabupaten/Kota dan 101 Perbub dan 27 Perwal.

4) Biro Organisasi Dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu serta tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu berupa laporan penilaian kinerja dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang akan dijadikan penilaian akuntabalitas kinerja dari Pemerintah Provinsi secara keseluruhan.

5) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksanan urusan pemerintah fungsi penunjang, telah mengeksekusi 10 (sepuluh) program pokok pada Tahun 2019. Sebagian besar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program peningkatan pelayanan keagamaan meliputi, memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan program peningkatan Iman dan Taqwa/ tauziah bagi aparatur PNS lingkup Setda Provinsi NTB sebanyak 50 kali.

6) Biro Umum Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan beberapa program pokok dan beberapa kegiatan utama.Selama kurun kurun waktu 2019 Biro Umum Setda Provinsi NTB berhasil melaksanakan program-proram : - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran programnya Meningkatkan Kualiatas dan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur (pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan, pengadaan alat elektronik, pengadaan peralatan jaringan/studio dan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatannya antara lain : penyusunan standar harga dan peningkatan manajemen aset daerah; - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan : Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

7) Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPBJP) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan 3 program pokok dan 18 kegiatan utama Tahun 2019 ULP Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN. 8) Biro Administrasi Perekonomian Program yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah, Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Invetasi, Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

9) . Biro Humas dan Protokol Inovasi dalam menyiapkan program pelayanan dokumentasi pimpinan yang siap diakses dan mudah ditemukan dalam waktu yang cukup singkat salah satunya dengan menciptakan system elektronik dokumentasi peliputan (Sendok Pelit) yang saat ini memasuki tahapan perwujudan aplikasi dan pengisin konten.

Biro Humas dan Protokol melakukan kerjasama publikasi melalui berbagai media massa cetak dan elektronik baik media lokal maupun media nasional untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan kegiatan Pimpinan. Dalam rangka memperkuat publikasi informasi, secara rutin mengirim rilis berita dan mengadakan jumpa pers, dengan memanfaatkan kemajauan teknologi informasi dan komunikasi melalui website Biro Humas dan protokol, youtube serta media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram.

10) Perencanaan Pembangunan Bappeda sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi di bidang perencanaan, bertanggungjawab pada indikator kinerja “Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan”. Tahun 2019 indikator ini mencapai 95,09 persen, artinya belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut, lebih disebabkan karena ketidaksesuaian antara program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, walaupun Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan sistem informasi perencanaan (entebePLAN) sejak tahun 2017. Namun, aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Sistem tersebut dibangun sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 13 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renstra, e-Renja, e-Musrenbang, e-Aspirasi DPRD, e-RKPD, eKUA PPAS, e-ASB, e-integrasi, e-monev, e-rka, e-lips dan simbada.

11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dalam mewujudkan tatakelola keuangan dan barang daerah dengan baik, benar dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tiga tahun dari 2017 ke 2018 meningkat sebesar 17,88 persen, dan dari 2018 sampai dengan 2019 mengalami perkembangan sebesar 6,98 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 yang terakomodir dalam belanja langsung sebesar Rp. 2.280.506.035.946,06 atau negatif sebesar -17,47 persen dari tahun 2018. Secara keseluruhan selama tiga tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami pertumbuhan negatif sebesar – 4,83 persen.

Pada tahun pelaporan 2019 dengan LKPD Tahun Anggaran 2018, Pemprov.

NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian itu sendiri menjadi yang ke-delapan kali secara berturut-turut diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB. Trend Opini BPK dengan WTP ini diikuti seluruh Kabupaten/ Kota untuk terus membenahi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan pencapaian predikat yang sama selama kurun waktu tahun 2011-2018.

12) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2019 telah melakukan pembahasan peraturan daerah dan telah menghasilkan sebanyak 14 Perda. Sekaligus mempublikasikan/mensosialisasikannya kepada masyarakat umum. Selain itu Selama Tahun Anggaran 2019 DPRD Provinsi NTB telah melaksanakan program/kegiatan, yaitu program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kegiatan-kegiatan : Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, berupa rapat fraksi, komisi, badan-badan dan pansus DPRD dengan realisasi 268kali, rapat-rapat paripurna 46 kali, kegiatan peningkatan kapasitas (bintek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD 3 kali, kunjungan kerja anggota DPRD ke dalam daerah, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama 21 kali 13) Inspektorat Provinsi NTB Berdasarkan hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi NTB, terdapat total kerugian negara/daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.178.791.282.847,35 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sebesar Rp.149.730.174.916,01. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan perlu ditindaklajuti sebesar Rp.29.061.107.931,34.

Pencapaian pada tahun 2019, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain Opini BPK : WTP 8 (delapan) kali, Tingkat Kapabilitas APIP Level III (Integreted), Tingkat Maturitas SPIP Level III (Terdefinisi), Indeks Integritas Daerah Posisi 6 untuk Provinsi dan urutan 7 untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah, LPPD masuk 3 besar, Realisasi pencapaian rencana aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi KPK melalui Program MCP (Monitoring Center For Prevention) mencapai 82% (tertinggi secara Nasional), serta Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi NTB Predikat BB 14) Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah provinsi NTB dari tahun 2018 s.d 2019 meningkat secara berlanjut, dimana Pendapatan Daerah tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.198.348.491.872,- meningkat 5,2 persen dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 sebesar Rp.4.941.246.974.629,-.

Target PAD tahun 2019 yang semula sebesar Rp.1.682.135.490.200,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp.1.708.660.958.875,-. Target PAD tersebut merupakan 31,62% dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp.5.403.971.042.675,- Sampai akhir tahun anggaran 2019, penerimaan PAD telah mencapai Rp.1.808.103.749.485 (105,82%) dari target perubahan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.1.708.660.958.875,-. Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Proyeksi penerimaan Retribusi ditargetkan sebesar Rp.23.807.449.350,- dalam APBD Provinsi NTB TA 2019 dan dalam APBDP Provinsi NTB TA 2019 menjadi sebesar Rp.26.331.739.350,-. Pada akhir tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.20.391.560.518,- (77,44%). Sementara itu dalam Rencana Kinerja Tahunan ditargetkan tercapai 90%, namun kenyataannya hanya mampu tercapai sebesar 86,05%. Belum tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah tersebut disebabkan kendala dalam klaim BPJS pada retribusi pelayanan kesehatan terutama pada RS Mata Provinsi NTB, penurunan realisasi retribusi perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) sejak adanya surat edaran Mentri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 tahun 2018 mengenai penerapan Aplikasi OSS yang belum mengakomodir WNA yang bekerja dilintas Kab/Kota, terdapat beberapa aset daerah yang berubah fungsi dari objek sewa menjadi pinjam pakai dan berkurangnya penyewa beberapa objek retribusi daerah.

URUSAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN Kepedulian pemerintah dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan dilakukan melalui penyediaan dan perbaikan sarana prasarana berupa paket bantuan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan. Produksi perikanan Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 1.368.849 ton atau mencapai 99,43 %

Bersambung...