Edisi Rabu 9 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 9 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 150 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

IKAPTK Lombok Timur Gelar Gebrak Masker

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Ketua IKAPTK Lotim, Salmun Rahman menyerahkan secara simbolis bantuan masker kepada Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah

Selong (Suara NTB) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kepamongprajaan (IKPTK) Lombok Timur (Lotim) menggelar kegiatan gebrak masker di Dusun Selayar, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Selasa(8/9) kemarin.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari aksi Gebrak Masker Nusantara, yang dilakukan di seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK.

Pada Gebrak Masker kemarin, IKAPTK bersama Ketua TP PKK Kabupaten Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Ketua TP PKK Lotim, Hj. Hartatik turun ke rumah-rumah penduduk.

Ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten Lotim ini pun berkesempatan memasangkan masker kepada anakanak dan setiap warga yang ditemui.

Ketua IKAPTK Lotim, Salmun Rahman mengatakan, kegiatan Gebrak Masker berangkat dari keprihatinan para alumni sekolah kepamongprajaan terhadap merebaknya kasus Corona Virus Disease (Covid-19). Para alumni APDN dan IPDN yang tergabung se-Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian dalam upaya penanganan Covid-19.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/rus)

GEBRAK MASKER - Ketua TP PKK Provinsi Hj Niken Saptarini Widwayati Zulkieflimansyah dan Ketua TP PKK Kabupaten Lotim Hj. Hartatik pose bersama saat kegiatan Gebrak Masker se Indonesia yang digelar di Dusun Selayar Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, Selasa (8/9).

Program Kampung Sehat NTB dapat Anugerah Promoter Reward dari LEMKAPI Mataram (Suara NTB) Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) menganugerahkan Promoter Reward atas inovasi Polda NTB, dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Promoter Reward LEMKAPI tersebut dianugerahkan kepada tiga institusi dan satu personel Polisi Wanita (Polwan), Selasa (8/9), yang memiliki loyalitas dalam pelaksanaan Program Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru.

Anugerah Promoter Reward yang tergelar di Lapangan Tenis Polda NTB tersebut, diserahkan langsung Direktur Eksekutif LEMKAPI kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad

TO K O H

Iqbal, S.I.K., M.H., Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan AKP Dewi Komalasari, disaksikan jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Kapolres serta Forkopimda kabupaten/kota sePulau Lombok.

Direktur Eksekutif LEMKAPI Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., mengapresiasi Polda NTB dalam hal ini Kapolda NTB dalam mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) melalui inovasi Program Kampung Sehat NTB. Bersambung ke hal 11

Keliling Sosialisasi Perda

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ikut turun secara langsung dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Setelah sosialisasi di pasar dan tempat ibadah, kali ini, Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

KPK Segera Turun KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan sepuluh rekomendasi terkait program pencegahan korupsi terintegrasi di NTB. Sepuluh rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti pada semester II Tahun 2020. Dalam waktu dekat, Tim Pencegahan dan Penindakan KPK akan turun ke NTB untuk memantau progres tindak lanjut dari sepuluh rekomendasi tersebut.

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/9) Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kapolda NTB Mohammad Iqbal menerima Promoter Reward dari Direktur Eksekutif LEMKAPI Edi Saputra Hasibuan, Selasa (8/9).

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Mohammad Iqbal, Danrem 162 Wira Bhakti Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolsek Lingsar Dewi Komalasari pose bersama dengan Direktur Eksekutif LEMKAPI Edi Saputra Hasibuan.

FS Jembatan Lombok-Sumbawa Diupayakan 2021

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa sampai saat ini menemukan jalan buntu. Salah satunya akibat berubahnya pola anggaran di pemerintahan, karena pandemi virus Corona (Covid-19).

Kendati demikian, pengerjaan mega proyek tersebut tetap diproyeksikan dapat mulai pada masa kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB saat ini.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah, M.T.P., menerangkan untuk pengerjaan jembatan Lombok – Sumbawa memang telah dilakukan pra feasibility study (FS) atau uji kelayakan. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga telah mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB untuk pembiayaan uji kelayakan lanjutan dari APBD Provinsi.

“Itu sudah diajukan permohonan kepada gubernur untuk dibiayai oleh

Pemprov dalam rangka survei atau studi yang lebih detail, tapi kemarin gara-gara Covid akhirnya tertunda,” ujar Ridwan, Selasa (8/9).

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih mencoba melihat peluang-peluang yang bisa diambil untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut. “Kita belum ada langkah lanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, untuk penganggaran proyek tersebut memang cukup sulit.

Mengingat dari hasil pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya konstruksi jembatan tersebut mencapai Rp850 miliar – Rp1 triliun per kilometer (Km). Dengan panjang 16,5 Km, maka total anggaran yang dibutuhkan paling sedikit Rp16,5 – 20 triliun, jika termasuk penambahan ak-

sesori. “Kita akan coba lagi di anggaran tahun 2021, ini untuk surveinya,” ujar Ridwan.

Keberadaan jembatan tersebut dinilai cukup penting untuk mendukung perkembangan pembangunan di Lombok dan Sumbawa. Salah satunya untuk mendukung keberadaan industri smelter dan turunannya di KSB, sehingga realisasi jembatan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan.

Dengan adanya jembatan tersebut, jarak tempuh dari Kayangan – Poto Tano diproyeksikan hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berbeda dengan penyeberangan kapal yang membutuhkan waktu hingga 2 jam lamanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., menerangkan anggaran FS untuk proyek tersebut memang belum bisa disiapkan. “Nanti kita lihat. Di anggaran perubahan juga belum. Anggaran untuk penanganan Covid saja ini sekarang,” jelasnya.

Menurutnya, untuk FS

proyek tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar. Konsultan asal Korea Selatan sebelumnya telah dijadwalkan untuk memaparkan hasil praFS jembatan Lombok-Sumbawa. Namun terhalang pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret lalu.

Bersambung ke hal 11

H. Ridwan Syah (Suara NTB/bay)

Pembiayaan BNI pada Pelaku UKM di Loteng Mendapat Apresiasi Positif dari Menteri Koperasi Ibnu Salim (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan apresiasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk, atas kontribusinya mendukung kemudahan permodalan bagi para pelaku UKM di Lombok.

Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM UKM, pada Senin, 7 September 2020 di Hotel D-max Lombok Tengah (Loteng). Mengusung tema “UKM Eksis Mampu Beradaptasi pada Masa Pandemi dan New Normal Covid-193 .

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

SERAHKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan secara simbolis pembiayaan modal kerja kepada salah satu nasabah BNI Mataram, disaksikan Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Arif Rahman Hakim.

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Pgs Pemimpin Cabang BNI KCU Mataram Heru Teguh Santoso foto bersama.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

Halaman 2

Penanganan Covid-19 Bisa Jadi Pariwisata Unggulan AGROWISATA Petik Buah di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru menjadi buah bibir masyarakat. Sejumlah 30 varietas tanaman buah di atas lahan seluas 1,13 hektar dapat menjadi pariwisata unggulan di Kota Mataram.

Lurah Karang Baru, Masrun mengapresiasi adanya wisata petik buah tersebut. Lokasi ini bisa dijadikan contoh bagi masyarakat untuk belajar bercocok tanam.

Dengan luas lahan 1,13 hektar saja dapat menanam 900 pohon dengan 30 jenis buah unggulan.

Agrowisata buah juga bakal dikembangkan dengan menyedi(Suara NTB/dok) akan spot swafoto, kafe olahan jus Masrun serta wisata lainnya. “Alhamdulillah, ini sangat bagus. Cocok sebagai tempat belajar cocok tanam masyarakat,” kata Masrun dikonfirmasi Selasa (8/9).

Secara langsung agrowisata memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pengelola merekrut tenaga kerja untuk mengurus tanaman. Usaha lainnya adalah es dawet yang memiliki omset yang cukup bagus. “Es dawetnya saja sampai butuh 700 ton gula yang didatangkan dari luar daerah,” katanya.

Setelah kunjungan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama istri, Hj. Suryani Ahyar Abduh pekan kemarin, masyarakat bertanya – tanya kapan resmi dibuka. Menurutnya, promosi diperlukan agar agrowisata tersebut dikenal oleh masyarakat secara luas. Agrowisata ini diyakini akan menjadi destinasi pariwisata unggulan yang akan dimiliki oleh Pemkot Mataram. “Ini bisa jadi pariwisata unggulan di Mataram. Karena baru pertama di NTB dengan buah yang lengkap ditanam,” ujarnya.

Diakui, lahan produktif di Karang Baru cukup luas. Tetapi harga sewa lahan menjadi kendala masyarakat untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tetapi paling tidak generasi milenial membuat konsep yang bisa dikolaborasikan dengan pengelola agrowisata tersebut, sehingga perpaduan ide atau gagasan memberi warna bagi pengembangan potensi wisata di Mataram.

“Saya sudah sharing informasi dengan pemiliknya. Nanti akan dilibatkan pemuda membuat konsep yang ditawarkan sesuai skill mereka,” ujarnya.

Menurutnya, agrowisata buah bisa saja dikembangkan di lokasi lain di Mataram. Seperti di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan yang luasnya mencapai delapan hektar. Dinas Pertanian bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan melibatkan generasi milenial. Hal ini dinilai akan memberi dampak positif bagi pemuda untuk menyalurkan ide serta gagasan di bidang pertanian. (cem)

Klaster Pilkada Harus Diantisipasi

Mataram (Suara NTB) Proses pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pekan kemarin menjadi sorotan. Pasalnya, para pendukung tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dikhawatirkan akan muncul klaster pilkada.

Pantauan Suara NTB, para pendukung maupun simpatisan bapaslon rata – rata mengenakan masker dan pelindung wajah (face shield). Rupanya, jaga jarak dan menghindari kerumunan yang menjadi bagian protokol kesehatan diabaikan.

Kerumunan massa tak dapat dibendung. Meskipun aparat kepolisian berulangkali mengingatkan agar para pendukung dan simpatisan mengantisipasi penyebaran virus corona.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Swandiasa menyampaikan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah mengatur regulasi tahapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Kapasitas pertemuan tatap muka bapaslon minimal 50 persen. Persoalan di lapangan terhadap proses pendaftaran bapaslon tidak bisa dihindari. Tim Gugus Tugas Penanganan Cov-

id-19 terus mengingatkan masyarakat. “Persoalan di lapangan berbeda. Iya, mau bilang apa,” kata Nyoman, Selasa (8/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebenarnya telah melakukan langkah koordinatif mengantisipasi atau mengeliminir terjadi kerumunan massa. Dikhawatirkan adalah munculnya klaster penyebaran Covid-19 pada Pilkada. Jika kasus ini terjadi akan merugikan diri pribadi dan semua orang.

Nyoman menegaskan, pemerintah tidak pernah berkeinginan menghambat tahapan Pilkada. Dengan catatan mentaati protokol kesehatan Covid-19. “Kita khawatirnya muncul klaster Pilkada,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Lalu Martawang mengharapkan, secara nasional jangan ada klaster

pemilukada. Meskipun diketahui, pada proses pendaftaran terjadi kerumunan massa berlebihan, sehingga dikhawatirkan menjadi transmisi penularan Covid-19. “Seluruh tim pemenangan betul – betul berada pada ikhtiar bersama dalam rangka pencegahan penularan Covid-19,” katanya mengingatkan.

Di masa pandemi Covid-19 diwajibkan seluruh pihak mengenakan masker. Manakala berpotensi terjadi kerumunan serta merasa berinteraksi yang berpotensi adanya virus, warga ingatkan segera mencuci tangan.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri menambahkan, pengawasan selama pendaftaran, para bapaslon tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Pasalnya, terjadi kerumunan massa. Sementara sebelumnya telah diimbau agar memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyoroti menjamurnya retail modern di Kota Mataram. Dia mencontohkan retail modern di Ampenan yang dulunya hanya tiga, sekarang sudah menjadi 14. ‘’Ini sangat luar biasa perkembangannya,’’ ucapnya dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan dengan TAPD di DPRD Kota Mataram kemarin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mempertanyakan kajian yang menjadi dasar pemberian izin retail modern. Mar(Suara NTB/dok) aknya retail modern ini, beH. Muhtar lum sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja dari Kota Mataram. Karena menurut Muhtar, tidak sedikit tenaga kerja di retail modern itu, justru berasal dari luar Mataram.

Belum lagi keberadaan retail modern tersebut juga minim menampung produk hasil UMKM lokal di Kota Mataram. Muhtar khawatir kalau tidak ada ketegasan dari Pemkot Mataram, kehadiran retail modern justru akan semakin tidak terkendali.

Bagaimana tidak, lokasi-lokasi yang selama ini dianggap sepi, juga sudah hadir retail modern.

Politisi Gerindra ini meminta Pemkot Mataram meninjau kembali Perda Kota Mataram nomor 9 tahun 2015 tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Muhtar mengungkapkan, kebijakan Walikota Mataram yang membatasi jumlah retail modern di Kota Mataram, tidak lebih dari 30 toko. ‘’Tapi sekarang, dari rumah saya, sampai jalur ke kantor ini, sudah ada 14 retail modern’’ sebutnya.

Dampak yang paling ditakutkan adalah, keberadaan retail modern ini, lambat laun akan mematikkan UMKM di Kota Mataram. Seperti diketahui, penerbitan perizinan untuk bidang usaha toko swalayan diajukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan kewenangan dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kota Mataram sejak tahun 2019.

Dimana, salah satu persyaratan pemenuhan komitmen pada pengajuan izin usaha toko swalayan adalah rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. Dalam menerbitkan rekomendasi, Dinas Perdagangan Kota Mataram mengaku sudah membentuk tim kajian. Tim ini memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rekomendasi yang diajukan oleh pelaku usaha swalayan, sesuai peraturan yang ada. (fit)

Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyampaikan, proses lelang sedang berjalan di Bagian Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Sebelum lelang terlebih dahulu dilakukan ekspose rencana kegiatan. “Sedang berproses,” kata Amran.

Rehab pasar ACC merupakan kali kedua setelah sebelumnya di tahun 2019 lalu. Amran tak menginginkan pengerjaan proyek tersebut bermasalah seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia menekankan agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memenangkan rekanan yang profesional serta kuat secara finansial. “Iya, kita tidak mau seperti tahun lalu. Makanya kita harapkan yang mengerjakan proyek nanti yang profe-

Terjadinya kerumunan massa pada proses pendaftaran menjadi petanda bahwa bapaslon belum siap berkompetesi di masa pandemi saat ini.

Hasan menyampaikan, PKPU sendiri telah mengatur kapasitas pendukung saat rapat umum maupun tatap muka.

Pembatasan itu mengantisipasi munculnya kasus baru penyebaran Covid-19. (cem)

ASN Kota Mataram akan Dirazia

MAKIN SEMPIT - Buruh tani di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram memanen padi dengan menggunakan mesin pemanen padi. Lahan pertanian di Kota Mataram semakin menyempit. Ini dipengaruhi semakin banyaknya pembangunan di atas lahan pertanian.

Jika tidak dikendalikan lahan pangan pertanian berkelanjutan akan terancam.

Pekerja di Mataram Sudah Terima Subsidi Upah Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mencatat sebanyak 12.047 pekerja bergaji di bawah Rp5 juta telah menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat. Masing-masing pekerja tersebut menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta yang dikirimkan langsung ke rekening mereka.

Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, menerangkan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu perekonomian pekerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). “BSU yang diterima pekerja Rp1,2 juta itu merupakan jatah untuk dua bulan, September-Oktober.

Untuk satu bulan pekerja mendapat BSU Rp600 ribu selama empat bulan,” jelasnya.

Diterangkan, pekerja yang mendapatkan BSU adalah pekerja yang aktif menjadi peserta program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hingga 30 Juni 2020. Untuk Kota Mataram sendiri telah diajukan 15.147 pekerja untuk menerima bantuan tersebut.

Pekerja yang diajukan adalah yang memenuhi prasyarat penerima BSU. Antara lain berpenghasilan di bawah Rp5 juta, aktif sebagai peserta BP-

JAMSOSTEK dengan premi di bawha Rp150 ribu per bulan, karyawan non-ASN dan BUMN, serta bukan penerima bantuan Kartu Pra-kerja.

Menurut Hariadi, penyaluran saat ini merupakan tahapan kedua penyaluran BSU. Di mana tahap pertama telah dimulai sejak Agustus lalu, ketika pemerintah pusat meluncurkan program tersebut dengan penyaluran gelombang pertama bagi 2,5 juta pekerja.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, hingga 1 september 2020 pemerintah pusat telah mencairkan BSU bagi 13 juta pekerja di seluruh Indonesia. Khusus untuk NTB terakomodir sebanyak 15.048 pekerja, dengan 12.047 di antaranya merupakan pekerja asal Kota Mataram.

“Jika melihat jumlah pekerja yang sudah mendapatkan BSU, maka tersisa sekitar 3.100 pekerja yang belum mendapat transferan BSU. Total pekerja yang kita usulkan sebanyak 15.147 pekerja,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar BSU bagi pekerja yang belum menerima dapat segera disalurkan. Mengingat bantuan tersebut dibolehkan untuk memenuhi konsumsi bagi pekerja dan dengan mekanisme yang lebih

mudah, yaitu langsung ditransfer ke rekening pekerja.

“Harapan kita BSU yang diterima pekerja dapat digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Jika ada tambahan kuota, BPJAMSOSTEK bisa segera mendata dan mengusulkan kembali,” jelas Hariadi.

Salah seorang penerima BSU di Kota Mataram, Restu Pamuji, menerangkan bantuan yang diterima sangat membantu di tengah pandemi Covid-19. Terutama untuk memenuhi kebutuhan seharihari, setelah pandemi Covid19 membuatnya mengalami penurunan pendapatan.

Selain itu, dirinya mengaku terkejut mendapatkan notifikasi penyaluran BSU tersebut. Mengingat dirinya berusaha mendaftar program Kartu Pra-kerja untuk ketiga kalinya. Namun belum berhasil lolos seleksi.

“Saya bersyukur karena dapat dapat. Ada realisasi dari pemerintah untuk BSU. Ini sangat membantu, soalnya saya berusaha daftar Pra-kerja, tapi enggak dapat-dapat.

Padahal uang tabungan sudah hampir habis,” ujar Restu yang merupakan pegawai di salah satu retail di Mataram. (bay)

Rekanan Pelaksana Pasar ACC Harus Kuat Finansial Mataram (Suara NTB) Rencana rehab Pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, kini mulai ditender. Tak ingin terulang seperti proyek sebelumnya, kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa diminta memenangkan rekanan yang profesional dan kuat secara finansial.

Proyek ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian Perdagangan senilai Rp1,3 miliar lebih. Sebelum proses lelang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa meminta Dinas Perdagangan melakukan ekspose di depan tim pendamping yang berasal dari Kejaksaan Negeri Mataram.

Kepala Dinas Perdagangan

Pelanggaran protokol kesehatan diakui bukan menjadi ranah dari Bawaslu. Tetapi bisa saja, regulasi lain digunakan oleh tim gugus tugas atau Kepolisian dan TNI membubarkan massa. “Bawaslu memang sifatnya mengimbau saja. Bapaslon jangan main – main juga.

Karena, ada aturan lain yang bisa digunakan agar menghindari kerumunan,” ungkapnya.

Tidak Pakai Masker

(Suara NTB/cem)

Retail Modern Tak Terkendali

(Suara NTB/cem)

BERKERUMUN - Ratusan pendukung dan simpatisan terlihat berkerumun di depan Kantor KPU Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan pekan kemarin. Para bapaslon disinyalir tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Kerumunan massa dikhawatirkan memunculkan klaster pilkada.

(Suara NTB/cem)

MULAI DITENDER - Pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan yang pengerjaan rehabilitasi fisiknya mulai ditender. Proyek senilai Rp1,3 miliar diharapkan dikerjakan oleh rekanan profesional dan kuat secara finansial. sional,” harapnya.

Pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk merelokasi pedagang. Rehab pasar fokus pada bangunan yang ditempati oleh

pedagang pakaian dan kain.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Multazam menegaskan, pengerjaan fisik Pasar ACC

diprediksi membutuhkan waktu tiga bulan. Proses seleksi atau penentuan pemenang dilakukan secara hati – hati, sehingga pemenang tender benar- benar penyedia profesional. Artinya, dari segi personel dan keuangan kuat. “Kita juga berharap rekanan yang menang tender benar – benar profesional,” harapnya.

Selain itu, pemilik kegiatan dalam hal ini Dinas Perdagangan juga harus lebih fokus dan aktif melakukan kontrol terhadap proyek miliknya. Pengawasan terhadap pelaksanaan harus intens, sehingga tidak ada celah bagi rekanan mengulur waktu. Selain itu, pedagang harus bisa dikendalikan supaya tidak menghambat proses pembangunan maupun penempatan material. (cem)

Mataram (Suara NTB) Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di NTB terus dimatangkan. Di Kota Mataram, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai menyiapkan tim khusus untuk kegiatan razia masker di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Kabid Tibumtranlinmas Satpol PP Kota Mataram, M. Israk Tantawi Jauhari, menerangkan bagi ASN akan diterapkan sanksi berupa denda administratif bagi yang melanggar Perda tersebut. “Tim kami akan mengambil sampel beberapa dinas untuk dilakukan razia masker. ASN yang terbukti tidak menggunakan masker akan kita tilang atau kenakan denda sesuai dengan Perda Provinsi NTB Nomor 7 2020,” ujarnya, Selasa (8/9).

Diterangkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Pronvinsi NTB melalui rapat penerapan perda yang dilakukan Senin (7/9) lalu. Perda tersebut akan mulai aktif diberlakukan pada 14 September mendatang, terutama untuk pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di tempat umum.

Dalam perda tersebut diatur sanksi denda administratif bagi masyarakat umum yang tidak menggunakan masker di ruang publik sebesar Rp100 ribu.

Sedangkan untuk ASN yang melanggar protokol kesehatan tersebut dikenakan denda Rp200 ribu.

Selain itu, sanksi administratif juga dapat diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan namun tidak menerapkan proktol kesehatan. Denda yang diberlakukan sebesar Rp250.000. “Setiap pengurus dan atau penang-

gunjawab tempat fasilitas umum dan tempat ibadah yang melanggar perda tersebut juga dikenakan sanksi denda Rp400 ribu,” jelas Aank, sapaan akrabnya.

Khusus untuk razia ASN, pihaknya telah menyiapkan tim PPNS (Penyidik Pengawai Negeri Sipil) yang saat ini tengah dikoordinasikan dengan Pemprov NTB. “Razia masker di kalangan ASN menjadi prioritas karena ASN harus menjadi contoh. Jadi yang terbukti tidak menggunakan masker akan kita denda,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan razia terhadap masyarkaat dengan sasaran prioritas di pusatpusat keramaian dan tempat usaha. Hal tersebut untuk mendorong pelaku usaha agar mau menerapkan protokol kesehatan dengan lebih tegas di tempat usaha mereka.

“Tapi untuk pelaku usaha, mungkin kita akan sosialisasi dulu dan memberikan catatan. Kalau sudah melanggar 2 sampai 3 kali, barulah kita menerapkan sanksi sesuai perda yang ada” ujar Aank. Pembayaran denda administrasi sendiri dapat dilakukan dengan sistem sidang di tempat.

Mengingat Kota Mataram belum memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur razia tersebut, seluruh hasil pembayaran denda masih akan diakomodir di tingkat provinsi.

Ditegaskan Aank, uang pembayaran sanksi administratif tersebut tidak akan masuk ke kantong petugas.

Melainkan langsung masuk menjadi kas daerah.

“Kalau sudah ada perwal atau turunan Perda 7 tahun 2020, pembayaran denda bisa masuk ke kas Pemerintah Kota Mataram sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD),” tandas Aank. (bay)

(Suara NTB/bay)

SOSIALISASI MASKER - Sosialisasi penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2020 di Kota Mataram oleh anggota Satpol PP, di mana masyarakat yang tak gunakan masker akan diberikan sanksi berupa denda.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

NTB Inisiasi Pergub Jamsostek PEMPROV NTB bersama BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK Provinsi NTB menginisiasi lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja non Apartur Sipil Negara (ASN) di provinsi ini.

Pergub ini mengatur perlidungan sosial kepada guru-guru non ASN (honorer), honorer/kontrak daerah, pekerja formal, dan pekerja informal. Termasuk pekerja bukan penerima (Suara NTB/bul) upah seperti nelayan, petAdventus Edison Souhuwat ani, peternak dan lainnya.

Pasal-pasar dalam Pergub ini sudah disepakati bersama.

Bersama seluruh stakeholders terkait lingkup Pemprov NTB. Rancangan Pergub sudah final. Tinggal ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

“Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dan BPJAMSOSTEK ingin agar seluruh pekerja di NTB, formal maupun non formal terlindungi risikonya sebagaimana program pemerintah,” kata Kepala BPJAMSOSTEK Provinsi NTB, Adventus Edison Souhuwat di Mataram, Selasa (8/9) kemarin. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk oleh Negara dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja di seluruh Indonesia.

Setiap pekerja memiliki potensi risiko kecelakaan kerja.

Diatur oleh Undang-undang, potensi risiko inilah yang harus dialihkan ke BPJAMSOSTEK dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Soni mengatakan, tidak semua pekerja siap terhadap potensi risiko kecelakaan kerja. Misalnya untuk biaya pengobatan, rumah sakit dan santunan lainnya. Dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOTEK, seluruh risiko tersebut diambil alih oleh BPJAMSOSTEK. Biaya pengobatan hingga tak terhingga, santunan, serta beasiswa kepada putra putri ahli waris. Dengan Pergub ini, seluruh pekerja, formal dan non formal otomatis akan terlindungi.

Pergub ini sangat penting, kata Soni. Melihat jumlah tenaga kerja yang tercover BPJAMSOSTEK di NTB baru mencapai 100.000 pekerja. Padahal, angkatan kerja saja berdasarkan data BPS terbaru mencapai 12 juta di NTB. Tantangan yang dihadapi di lapangan adalah masih rendahnya kesadaran pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerjanya. Padahal, undang-undang telah mengatur kewajban terhadap perlindungan sosial tenaga kerja ini.

“Dengan lahirnya Pergub ini, nantinya perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kerja kepada para pekerjanya. Bisa dikenakan sanksi,” jelas Soni.

Selain itu, berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. salah satunya Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dibawah gaji Rp5 juta. Pemerintah memberikan sebesar Rp600 ribu/bulan. Syaratnya adalah tenaga kerja yang sudah terlindungi oleh BPJAMSOSTEK. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penjualan Mutiara ke Luar Negeri Mulai Lancar Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa waktu terakhir sejak diberlakukannya kenormalan baru, penjualan mutiara ke sejumlah negara mulai lancar. Meskipun, penawaran dan transaksi dilakukan secara digital. Ketua Asosiasi Pearl NTB, H. Fauzi, mengungkapkan, sejak Bulan Agustus, pengiriman pesanan ke luar negeri mengalami kenaikan. Di antaranya negara tujuan pengiriman adalah Jepang, Hong Kong, Cina dan India.

Sebulan, nilai pengiriman mutiara dari NTB, khususnya dari pengusaha-pengusaha mutiara di Sekarbela Kota Mataram lebih dari Rp1 miliar. Pengusaha juga mendapatkan kemudahan syaratsyarat pengiriman mutiara yang difasilitasi oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram. “Kita tinggal rincikan dari grup WA, spesifikasi, jumlah pesanan. Sudah langsung bisa terbit rekomendasi dari karantina. Sudah bisa langsung kirim,” katanya.

Asosiasi Pearl NTB melakukan komunikasi dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Terutama buyer yang biasanya menjadi langganan. Sebelum Covid-19, buyerbuyer dari luar negeri ini biasanya datang langsung membeli mutiara ke pengusahapengusaha yang menjadi mitranya. “Karena corona, tidak bisa datang langsung. Kita kirimkan dia mutiara dari teman-

teman lewat video. Nanti tinggal dipilih mana yang disukai, dan transaksi,” jelas H. Fauzi, didampingi Sekretrasi Asosiasi Pearl NTB, Muharrar di tokonya di Sekarbela, Mataram, Selasa (8/9) kemarin.

Jenis mutiara yang diminta berbeda-beda. Permintaan dari buyer di India, umumnya low grade atau kualitas bawah. Yang harganya Rp5.000/gram. Sementara permintaan dari buyer di negara-negara lainnya, diminta mutiara dengan grade paling tinggi. Biasanya dikisaran harga Rp1 juta/gram. Mutiara yang diminta gelondongan. Biasanya, permintaannya untuk didesain kembali menjadi berbagai bentuk perhiasan. Penjualan ke luar negeri ini menurut H. Fauzi cukup menolong di masa pandemi Covid-19.

Mengingat, mengharapkan pembelian dari wisatawan saat ini belum juga pulih karena pandemi Covid-19 masih tinggi di Indonesia dan negara-negara lainnya. “Penjualan

(Suara NTB/bul)

MUTIARA - H. Fauzi, menunjukkan butiran mutiara air laut asli yang dijual secara online maupun offline. secara offline sudah ada, tapi tidak seberapa. Kita dorong terus penjualan secara online.

Meskipun belum merata ke semua pengusaha,” imbuhnya.

Jumlah pedagang mutiara di Mataram mencapai 127

toko (offline), dari Pagesangan sampai Sekarbela. Sementara jumlah pengepul, atau pedagang yang tidak memiliki toko sebanyak 200 orang. Sementara jumlah perajin emas mutiara mencapai 800 orang.

“Jumlah perajin ini yang sudah berkurang 50 persen karena penurunan pembelian, tidak ada pesanan dari toko ke perajin. Banyak yang bekerja serabutan sementara ini,” demikian H. Fauzi. (bul)

NTB Masuk Tiga Besar Nasional Daerah Tujuan Investasi Jasa Pegadaian Emas Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga besar daerah di Indonesia yang potensial bagi investasi jasa pegadaian emas. Selain pegadaian milik pemerintah, pegadaian swasta juga berlomba-lomba masuk NTB. Hal ini dikemukakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan di ruang kerjanya, Selasa (8/9) kemarin.

Ada tiga perusahaan swasta untuk jasa pegadaian emas yang berproses masuk NTB. Sementara yang sudah eksis adalah pegadaian milik pemerintah (BUMN), dan pegadaian milik swasta, PT. Gadai Emas NTB yang sudah membuka kantor cabang di seluruh kabupaten / kota di Provinsi NTB. “Salah satu pegadaian

swasta yang sudah mendapatkan izin beroperasi adalah PT. Gadai Emas NTB. Kantor cabangnya sudah ada sekitar 10 di NTB,” jelas Farid.

Tiga pegadaian swasta lainnya yang juga akan masuk, diantaranya sudah hampir final.

Tinggal penyiapan SDM petugas penaksirnya. Farid mengatakan, ketertarikan para pemilik modal untuk membuka kantor cabang pegadaian di NTB karena besarnya potensi emas di masyarakat.

Menurut Farid, perusahaanperusahaan pegadaian swasta yang akan membuka cabang di NTB ini umumnya perusahaan yang sudah berjaringan nasional.

“Cabangnya sudah ada di mana-mana di Indonesia. Dan mau buka cabang lagi di NTB. Potensi pegadaian emas di

NTB ini luar biasa,” imbuhnya. Dengan banyaknya investasi jasa pegadaian emas yang masuk ke NTB, secara otomatis tingkat serapan tenaga kerja juga akan mengalami kenaikan. Seyogiyanya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa pegadaian emas ini seluruhnya persyaratan beroperasinya sudah final. Hanya saja, karena pandemi Covid19, tahapannya tertunda sampai saat ini.

“Kalau ndak Covid bisa cepat. Karena penyelenggaranya ada dari Jakarta. Sudah tau sendiri, Jakarta jadi daerah hitam Covid-19,” jelas Farid.

Tingginya kepemilikan emas masyarakat NTB salah satunya karena daerah ini memiliki cadangan emas yang kaya.

Bisa jadi, aktivitas penambangan rakyat menjadi salah

satu faktornya. Meskipun sejumlah titik penambangan rakyat sudah ditertibkan oleh pemerintah. selain itu, ada karakteristik masyarakat NTB yang memilih menyimpan dananya dalam bentuk emas.

Dengan tingginya animo investor penyedia jasa pegadaian emas masuk NTB, harapan Farid, investor di jasa jasa lainnya juga ikut tertarik masuk k e NTB. (bul) Farid Faletehan

21.305 UMKM di NTB Dapat Bantuan Rp2,4 Juta

(Suara NTB/dok)

ANTRE - Antrean penukaran UPK Rp75.000 di Bank Indonesia

Antrean Penuh

BI Sarankan Penukaran UPK Rp75.000 Secara Berkelompok Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan khusus (UPK) Rp75.000 membludak, hingga akhir Bulan September 2020 ini, jadwal penukaran di Bank Indonesia sudah penuh. Karena itu, Bank Indonesia juga menyarankan penukaran uang khusus peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2020 ini dilakukan secara berkelompok.

Setiap hari jumlah pengantre yang menukarkan UPK ini bisa dilihat di sisi utara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Jalan Langko Mataram. Sementara ini, penukaran hanya dilayani oleh Kantor Bank Indonesia.

Penukar diatur secara ketat.

Diwajibkan menggunakan pengaman, sesuai protokol Covid-19. Setidaknya menggunakan masker. Masuk di area penukaran juga dicek suhu tubuh. Jika tak mengkhawatirkan, petugas membolehkan penukar duduk dikursi antrean yang sudah diatur berjarak.

Deputi Bidang Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Iwan Set-

iawan mengatakan, animo penukaran UPK Rp75.000 cukup tinggi di NTB. sebelumnya, Bank Indonesia hanya melayani sebanyak 150 penukar perhari. Melihat animo yang tinggi ini, Bank Indonesia menambah kuota penukaran menjadi 300 penukar per hari.

Satu lembar UPK hanya boleh ditukar oleh satu orang, atau satu KTP. Penukaran dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftar penukaran di sistem yang disiapkan oleh Bank Indonesia, melalui aplikasi pintar https:/ /PINTAR.bi.go.id untuk mendapatkan nomor antrean.

Iwan menambahkan, untuk memitigasi risiko penularan Covid-19, penukaran UPK Rp75.000 ini sudah bisa dilakukan secara berkelompok.

Minimal 17 orang, maksimal sebanyak-banyaknya.

“Kalau ada seribu orang mau nukar sekaligus, dua ribu orang, silahkan saja. sebanyak-banyaknya,” kata Iwan.

Prosedur penukaran secara berkelompok ini dapat mengambil form yang disediakan di aplikasi pintar. Hanya tinggal mengisi identitas. Kemu-

dian mengumpulkan foto copy KTP di salah seorang yang diwakilkan oleh kelompok. Lalu mendaftarkannya di Kantor Bank Indonesia langsung. “Kalau ada yang mau menukarkan se RT, silahkan saja. Tunjuk satu orang untuk menukarkan. Dan bawa kelengkapan ke BI. Nanti kami yang bantu input datanya. Biar ndak repot-repot nginput data ke sistem,” jelas Iwan.

Seperti diketahui, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah meluncurkan UPK kemerdekaan Indonesia ke – 75 tahun Rp75.000 pada peringatan 17 Agustus 2020 lalu. Dari sebanyak 75 juta lembar yang dicetak oleh Peruri, sebanyak sejuta lembar didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat NTB. Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. UPK Rp75.000 itu adalah pecahan spesial. Sah digunakan untuk bertransaksi sebagaimana penggunaan mata uang lainnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 21.305 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi NTB mendapatkan bantuan senilai Rp2,4 juta dari pemerintah. Bantuan cuma-cuma untuk pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19 ini hanya tinggal dicairkan oleh para penerimanya. “Dananya sudah ada di rekening masing-masing penerima. Kami tinggal tunggu dokumen dari penerimanya untuk penggunaan dananya ke usaha-usaha produktif.

Petugas bank sedang mengumpulkan dokumennya di lapangan,” kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, Bayu Adityo di ruang kerjanya, Senin (7/9).

Bayu menjelaskan, dari 21.305 UMKM yang sudah dipastikan mendapatkan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional ini, nilainya mencapai Rp51.132.000.000. Seluruh jumlah yang disebutkan ini penyalurannya belalui Bank BRI. “Kita upayakan minggu ini sudah selesai semua dan sudah dapat dicairkan oleh penerimanya,” jelas Bayu.

Seperti diketahui, upaya akselerasi pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu program pemulihan ekonomi ini adalah Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang digulirkan bagi para pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No 6 tahun 2020.

Yaitu diantaranya, diberikan satu kali dalam bentuk uang sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari bank, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dana BPUM dis-

(Suara NTB/bul)

Bayu Adityo alurkan langsung ke rekening penerima BPUM di bank penyalur setelah penerima BPUM melengkapi dokumen serta validasi oleh petugas bank. Secara teknis dalam penyalurannya, Kementerian Koperasi dan UKM RI bertanggung jawab penuh terhadap validasi dan calon penerima bantuan yang disalurkan oleh lembaga pengusul BPUM meliputi Dinas Koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, koperasi, perbankan dan perusahaan pembiayaan atau lembaga penyalur program kredit pemerintah.

Sebelumnya, Pemprov NTB melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mengusulkan 57.437 UMKM mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp2,4 juta ke Kementerian Koperasi dan UKM, per 28 Agustus 2020.

Jumlah UMKM yang diusulkan tersebut masih bersifat data sementara, karena jumlahnya berpotensi bertambah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma menjelaskan jumlah UMKM calon penerima bantuan uang tunai Rp2,4 juta tersebut, tidak ada kuotanya. Nantinya data UMKM yang diusulkan divalidasi oleh Kemenkop UMKM, apakah sesuai dengan kriteria penerima bantuan . (bul)

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bawaslu Temukan Pemilih Masih Duduk di Bangku SD Tanjung (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menemukan setidaknya 3 orang nama calon pemilih yang masih duduk di SD. Ketiga nama itu bahkan tercantum pada rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pascapleno tingkat kecamatan, Kamis (3/9) lalu.

Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa (8/9) menyebut, ketiga nama daftar pemilih usia SD itu masingmasing, Asminep (laki-laki, 10 tahun) asal Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Kemudian, Saptini, perempuan usia 12 tahun, terdaftar di TPS 01.

Terakhir, Ratmana, laki-laki 13 tahun yang diketahui putus sekolah dan tercatat sebagai calon pemilih di TPS 02. Kedua nama terakhir, beralamat di Desa Senaru.

Selain calon pemilih usia SD, Bawaslu melalui Panwaslu Desa juga menemukan adanya penduduk yang sudah tinggal dan menetap selama 3 tahun, namun tidak memiliki identitas kependudukan di tempatnya berdomisili. Atas alasan itu pula, PPK tidak

memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pemilih.

“Data pemilih bermasalah ini tentu menjadi salah satu polemik yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya.

Sampai saat ini, saran perbaikan Panwaslu Desa terkait data pemilih yang belum ditindaklanjuti,” ujar Adi. Ia menegaskan, Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa di Kecamatan Bayan telah meminta klarifikasi kepada PPS dan PPK terkait pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat.

Sayangnya, hingga pleno kecamatan selesai, nama dua murid SD dan satu anak putus sekolah itu masih tercatat sebagai pemilih di DPHP. Keterangan Panwas Kecamatan dan Desa yang diterima Bawaslu, menyebut jika PPK ber-

sikukuh bahwa dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) mengacu pada Adminduk yang bersumber dari Dukcapil KLU. sehingga walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan masih berstatus anak-anak, tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih sampai dilakukannya perbaikan oleh Dukcapil.

“Kami pandang ini persoalan membingungkan. Nama-nama ini telah difaktualkan sebelumnya. Menurutnya ketika diketahui faktanya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena di bawah umur, maka tidak perlu didata atau dimasukkan menjadi wajib pilih,” paparnya.

Bahkan bagi Adi, kisruh data pemilih TMS seharusnya selesai pada pleno tingkat desa. Sebab ia sendiri tidak yakin, Dukcapil mengetahui

persoalan tersebut.

Persoalan wajib pilih ini kata dia, sangat menentukan bagi jalannya Pilkada yang bersih dan berintegritas. Jika terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan perundang-undangan, maka KPU harusnya mendata. Sebaliknya, yang tidak memenuhi syarat harus dihapus. Itulah esensi Coklit sebenarnya.

Terpisah, Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH. MH., mengaku belum dapat menjawab polemik pemilih usia SD pada DPHP KPU hasil pleno Kecamatan Bayan. Pasalnya, ia belum mendapat laporan dari hasil pleno seluruh kecamatan.

Namun demikian, ia meyakinkan akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perbaikan. “Sampai saat ini saya belum update (perbarui informasi dari PPK, red). Yang jelas persoalan ini akan kita selesaikan,” jawabnya singkat.

Komisioner KPU Bidang Perencanaan dan Data, Dr. Zaki Abdillah, LC., mengakui

adanya temuan Bawaslu tersebut. Sesuai kapasitasnya, KPU tidak serta menghapus calon pemilih yang namanya sudah masuk dalam Adminduk.

“KPU tidak melihat orang, tapi menilai berdasar Adminduk. Di KK dia tercatat berusia 17 tahun, walaupun dia masih kecil,” katanya.

Ia menegaskan, proses coklit yang dilakukan PPDP mengacu pada Adminduk yang diterbitkan Dukcapil. PPK dibenarkan mendapati ketiga anak tersebut berstatus siswa SD dan putus sekolah. Ketiganya juga belum memiliki KTP. Namun PPK melihat identitas usia anak tersebut sudah berusia 17 tahun dicocokkan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga.

Zaki menyambung, bahwa persoalan status murid SD dan usia ketiga anak tersebut akan dikonfirmasi kembali ke Dukcapil. Apakah nantinya akan mengubah identitas di KK atau tidak, bergantung pada kesimpulan Dukcapil.

(Suara NTB/ari)

CERMATI - Ketua Bawaslu Adi Purmanto mencermati calon pemilih yang dicoklit KPU KLU. Terhadap data pemilih ini sendiri, KPU masih melakukan pleno di tingkat kecamatan. Selanjutnya data kembali diplenokan di tingkat kabupat-

en menjadi data DPS hingga finalisasi menjadi DPT, bukan tidak mungkin terjadi pergeseran data pemilih sesuai kondisi faktual di lapangan. (ari)

Penerapan Protokol Covid-19

Jabatan Eselon III Segera Diisi

Masyarakat Umum Lebih Patuh Dibanding ASN

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melakukan pelantikan untuk pengisian jabatan eselon III. Pasalnya, pengisian pejabat administrator itu diwacanakan dilakukan antara akhir bulan September dan atau awal bulan Oktober.

Meski demikian, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, yang terlebih dahulu akan ditata yaitu pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Nantinya usulan dari eselon II itulah yang akan menjadi salah satu pertimbangan untuk pengisian eselon III. “Insya Allah akhir September atau awal Oktober untuk melakukan pengisian,”terang sekda (Suara NTB/dok) H. M. Juaini Taofik belum lama ini.

Menurut sekda, pengisian jabatan tersebut penting dilakukan untuk berjalannya roda pemerintahan secara baik.

Apalagi akan hadirnya dua OPD baru, sehingga dimungkinkan untuk pengisian pejabat serentak akan dilakukan.

“Kita tata dari atas dulu (eselon II). Karena salah satu pertimbangan dalam pengisian job administrator eselon III dengan mendengar masukan dari JPTP,”jelasnya.

Ia mengingatkan supaya selaku ASN harus berintegritas. Pasalnya apabila jauh dari perilaku itu, maka aturan dalam PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS harus ditegakkan. Termasuk sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang diatur kembali dengan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen pembinaan karir ASN menyesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme sistem. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) bersama aparat TNI-Polri menggencarkan razia makser di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di tempat umum dan jalan raya. Hasil razia ini, masih banyak kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang tak patuh protokol kesehatan. Jika dibandingkan tingkat pelanggaran di kalangan masyarakat umum jauh lebih rendah dibandingkan ASN. ‘’Untuk memberi efek jera, bagi pelanggar protokol covid19 ini pun bakal disanksi denda mulai tanggal 14 September mendatang. Tanpa toleransi, mereka bakal dimintai uang denda langsung di tempat,’’ tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar, Baiq Yeni S Ekawati dikonfirmasi, Selasa (8/9).

Mantan Camat Narmada ini menyebut, masing-masing OPD tingkat kepatuhannya bervariasi. Ada yang tinggi,

Pasien Positif Covid-19 Lotim Tersebar di 26 Desa

Selong (Suara NTB) Seluruh petugas Sensus Penduduk (SP) 2020 diikutkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSMSOSTEK). Selasa (8/9). Secara simbolis, Kepala Cabang Pembantu BPJAMSOSTEK Selong, Akbar Ismail menyerahkan kartu kepesertaan kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Lalu Putradi.

Menurut Kepala BPS Lotim Lalu Putradi, ada dua macam petugas dalam kegiatan SP 2020.

Pertama petugas sensus yang berada di desa-desa. Jumlahnya mencapai 1.008 orang. Kedua Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Koseka ada dua, organik sebanyak 24 orang dan Koseka non organik 73 orang. “Semuanya kita asuransikan di BPJAMSOSTEK,” terangnya.

Para petugas SP 2020 ini, ujarnya, bekerja hampir satu bulan. Mereka dimasukkan dalam kepesertaan BPJAMSOSTEK, karena disadari banyak faktor risiko yang akan dihadapi selama menjalankan tugas. Apalagi di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Koseka dibayarkan Rp 20 ribu per bulan dan petugas

Selong (Suara NTB) Jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengalami naik turun. Setelah mengalami penurunan pada, Senin (7/9/) menjadi 30 orang.

Namun, Selasa (8/9) kembali jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah menjadi 33 orang. Jumlah tersebut tersebar di 26 desa di Kabupaten Lotim.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, menyebutkan jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 332 orang, sembuh 283 orang, dan meninggal dunia 16 orang dengan masih positif 33 orang. Bertambahnya jumlah kasus ini dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang semakin renggang.

Sedangkan kasus suspect atau dicurigai, jumlah yang masih isolasi sebanyak 107 orang, probable untuk jumlah sebanyak 118 orang dan meninggal dunia 6 orang. Sedangkan untuk discard sebanyak 2.971 orang sehingga total jumlahnya sebanyak 3.202 orang. Sementara untuk kontak erat sebanyak 3.007 orang, masing-masing masih isolasi 301 orang dan discard, 2.706 orang dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak, 17.643 orang.

Terjadinya penambahan kasus ini, kata Pathurrahman, maka sudah semestinya masyarakat konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, konsumsi gizi seimbang dengan memperbanyak makan sayur dan buah, menjaga jarak kontak fisik, hindari kerumunan, serta selalu menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. (yon)

(Suara NTB/Satpol PP Lobar)

RAZIA MASKER - Tim Satpol PP dan TNI-Polri gencar turun sosialisasi dan razia masker di OPD, tempat pelayanan umum seperti pasar dan lain-lain. teknis langkah pelaksanaan- rumah sakit, dukcapil. dagu dan lehernya.

Selain di destinasi wisata.

Untuk pemberlakuan sank- nya bersama TNI-Polri, OPD si denda, jelas dia, pihaknya terkait seperti Dinas Perhubun- Nantinya tambah dia, sanksi akan mulai memberlakukan gan, Bapenda, Kominfo dan Dis- denda langsung dibayar di tanggal 14 September serentak perindag serta Dispar. Sasaran- tempat. “Sesuai bunyi perda di seluruh NTB. Pihaknya ten- nya, nanti tempat umum, sep- dan perbup itu bayar denda di gah rapat dan merancang surat erti pasar, pelayanan publik tempat,” tegas dia. (her)

Semua Petugas SP 2020 Jadi Peserta BPJAMSOSTEK

Tes Kesehatan Bapaslon NADI Rampung Tanjung (Suara NTB) Bakal pasangan calon (bapaslon) Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., rampung. Sementara, bapaslon H. Djohan Sjamsu, SH., - Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng., melakukan tes kesehatan, Selasa (8/9).

Ketua Tim Relawan NADI, Endri Susanto, S.Pd., Selasa mengakui pelaksanaan tes kesehatan paket NADI berjalan lancar. Tidak ada kendala dalam pemeriksaan kedua figur yang diusung oleh 6 parpol di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersebut.

“Tes Kesehatan dilaksanakan dengan tuntas oleh paslon NADI secara marathon. Selesai sekitar jam 12 siang (Minggu-Senin) kemarin,” ujarnya.

Tes Kesehatan dilakukan paket NADI di RSUP NTB. Bapaslon mengikuti tahapan selama 2 hari. Pada hari per-

hingga ada yang terbilang rendah. Namun kalau dirataratakan, ketidakpatuhan ASN di OPD mencapai 35 persen. Selain di kantor OPD, pihaknya juga bersama TNI-Polri bersama aparat melakukan razia rutin setiap hari di kawasan wisata Senggigi. “Setiap hari kami razia masker di kawasan Senggigi, Batulayar, setiap pagi dan sore dan berjalan dua bulan,”jelas dia.

Mulai awal September ini,pihaknya bersama TNI-Polri turun ke tempat pelayanan publik seperti pasar untuk mengimbau terkait perda dan pergub serta perbup pemberlakuan sanksi ini. Hasil razianya, dibandingkan tingkat pelanggaran di masyarakat umum justru lebih rendah. “Pelanggaran di masyarakat itu ada sekitar 20-25 persen,”jelas dia.

Menurutnya, ASN maupun warga yang melanggar ini sebenarnya bukan tidak menggunakan masker, namun memakai maser akan tetapi memasang masker pada bagian

(Suara NTB/rus)

SERAH TERIMA – Serah terima secara simbolis kartu kepesertaan dari Kepala BPJAMSOSTEK Lotim, Akbar Ismail kepada Kepala BPS Lotim, Lalu Putradi, Selasa (8/9). sensus Rp 18 ribu per bulan serta pembayaran hanya sekali. Harapannya selama menjalankan tugas tidak terjadi apa-apa. Diikutkannya dalam kepesertaan BPJAMSOSTEM ini sebagai langkah antisipasi saja karena kerjanya cukup padat. “Mobilitasnya kan sangat tinggi saat melakukan sensus,” terangnya.

Koseka sendiri lebih tinggi karena bekerja antar desa.

Satu Koseka menjangkau tujuh desa. “Kerjanya koseka ini lebih berat,” imbuhnya.

Kegiatan sensus penduduk sejauh ini sudah sampai 50 persen. Harapannya, sampai tanggal 15 September sensus di lapangan sudah selesai. Akibat pandemi Covid, anggaran dikurangi.

Tenaga pun turut dikurangi. Sebelumnya direncanakan 2.000

petugas akan dilibatkan, namun terpangkas 50 persen.

Kepala KCP BPJAMSOSTEK Selong, Akbar Ismail menambahkan, jumlah peserta yang diikutkan BPS ini terbanyak dibanding seluruh kabupaten kota se NTB. Peranan BPS sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk menanggung premi pekerjanya.

Besaran premi yang dibayarkan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Mungkin dari BPS sudah dipatok sekian,” imbuhnya. Para pekerja sensus ini mendapat dua hal yang bisa diklaim, yakni saat terjadi kecelakaan kerja dan kasus kematian. Harapannya, tidak ada yang sampai terjadi kecelakaan dan kematian.

“Tapi namanya risiko itu kan pasti ada,” ucapnya. (rus)

DP3AP2KB NTB Sarankan Lotim Bangun Tempat Penampungan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin menyarankan Lombok Timur (Lotim) memiliki shelter atau tempat penampungan rumah aman. Alasannya, para korban kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Lotim dikirim ke Mataram.

Kepada Suara NTB di sela acara Gebrak Masker di Desa Menceh, Selasa (8/9), mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB ini mengaku mendukung penuh upaya nyata yang telah dilakukan Lotim. Kabupaten yang menjadi barometer NTB dalam beberapa hal ini disebut satu-satunya yang sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Diakuinya, dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak, tidak cukup dengan UPT, karenanya harus dilengkapi dengan tempat penampungan. Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu tempat yang aman dan terlindungi. Tempat ini juga bisa menjadi tem-

pat memulihkan psikologi para korban kekerasan. “Di shelter itu ada psikolog, ada dokternya,” terangnya.

Tempat penampungan ini dinilai penting dibangun supaya ada tempat yang bisa ditempati dan memberikan rasa aman, karena Lotim dinilai sudah lengkap dari sisi regulasinya.

Kepala DP3AKB Lotim, H. Asrul Sani mengatakan, selama ini para korban-korban kekerasan dikirim ke Mataram. Lotim belum memiliki rumah aman. Lotim butuh sarana tersebut, tapi masih terbentur pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang akan ditempatkan.

Dalam tempat penampungan tersebut akan ada ruangan khusus konseling, Ada tenaga dokter dan tenaga mediasi sebagai tempat penampungan sementara. Sejauh ini, dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini Lotim juga sudah menempuh jalur mediasi.

Diakuinya, ada empat kasus yang sudah coba diselesaikan melalui kegiatan mediasi di Bale Mediasi. “ada yang mengadu ke kami (DP3AKB-red), dan kita selesaikan melalui Bale Mediasi, pelaku sudah minta maaf,” demikian ucapnya. (rus)

Lama Terbengkalai

Pulau Kecil di Lobar Diduga Dikuasai Perorangan hingga Perusahaan (Suara NTB/ist)

TES KESEHATAN - Paket bapaslon NADI melakukan tes kesehatan selama 2 hari di RSUP NTB. tama, tes kesehatan berlangsung sejak pukul 08.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA. Sedangkan pada tes kedua, bapaslon mengikuti tahapan tes psikologi pada pukul 08.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA. “Tes psikologi tes yang terakhir. Semua sudah dilalui, dan hasilnya akan diumumkan oleh KPU,” sebutnya.

Terpisah, Ketua KPU KLU,

Juraidin, SH. MH., mengaku belum memperoleh kiriman hasil tes kesehatan bakal paslon. Namun demikian menurut dia, batas waktu hingga diumumkannya hasil tes kesehatan masih cukup panjang. “Hasil tes belum kami terima. Pengumuman hasil tes akan kita agendakan pada 11 dan 12 September,” ucapnya. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus dugaan penjualan Gili atau pulau kecil di kawasan Sekotong kembali mencuat. Sebelumnya tahun 2015, Gili Poh diduga dijual. Kali ini Gili Tangkong yang terletak di Desa Sekotong Barat diduga djual dan ditawarkan melalui website. Sejauh ini pengelolaan giligili ini tidak jelas, lantaran sekian lama masih terbengkalai. Pihak desa berharap gili-gili ini segera dibangun agar memberi efek terhadap masyarakat.

Kepala Desa Sekotong Barat, Saharudin mengatakan pihaknya tidak tahu terkait dugaan penjualan Gili Tangkong, karena selama ini pihak desa tidak pernah diajak koordinasi terkait pengelolaan gili terse-

but. “Kami belum tahu itu (dugaan penjualan) karena memang dari dulu desa tidak pernah dilibatkan,”terang Saharudin, Selasa (8/9).

Hanya beberapa bulan lalu, kata dia, pihak desa dipanggil oleh Bagian Aset BPKAD NTB menyangkut lahan di Gili Tangkong. Di lahan Gili Tangkong ini jelas dia, ada beberapa pihak yang memiliki lahan di sana. Di antaranya ada perusahaan, milik pribadi dan sebagian aset daerah. Sampai saat ini lahan di Gili ini masih terbengkalai, artinya belum dibangun oleh perusahaan. Tigaempat tahun lalu aku dia, pihak desa mengumpulkan dusun terkait rencana pihak perusahaan yang mau membangun di sana.

(Suara NTB/her)

TERBENGKALAI - Gili-gili di kawasan Sekotong Lobar ini masih terbengkalai, lantaran sampai saat ini belum dibangun.

Hanya saja sampai sekarang tidak dibangun-bangun.

Disebutkan, selain Gili Tangkong ada juga beberapa Gili yang masuk di daerahnya, seperti Gili Poh, Gili Sudak.

Hanya beberapa gili yang sudah digarap, itupun sebagi-

an seperti Gili Nanggu, Gili Sudak. Sedangkan Gili Poh dan Gili Tangkong belum digarap sama sekali. “Lama sekali terbengkalai,” tegas dia.

Gili-gili ini pun banyak pemiliknya, baik perusahaan maupun perorangan. (her)

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kontak dengan Balita Positif Covid-19, Dokter dan Paramedis Tidak Diisolasi Dompu (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, sudah mengambil sampel swab 20 orang dokter dan paramedik di Puskesmas Kota.

Pasalnya, mereka memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien balita yang terkonfirmasi positif virus berbahaya tersebut. Namun demikian, puluhan orang ini tidak diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri.

(Suara NTB/ist)

Plh. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, SKM., MMKes kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/ 9) menyampaikan, tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan dan perawat itu diambil sampel swab-nya lantaran pernah menangani pasien balita inisial I yang kini terkonfirmasi positif Covid-19.

Hasil tersebut diketahui set-

KAMPUS MERDEKA - Staf Ahli Bupati didampingi Rektor UTS, Kapolres, Dandim 1607 dan Kepala BNN saat meluncurkan program Kampus Merdeka.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka UTS Diluncurkan

Karenanya, I langsung diisolasi tim dokter rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

Sementara puluhan dokter dan paramedis Puskesmas Kota, lanjut Maman, diambil swab-nya namun tidak diarahkan untuk isolasi mandiri.

“Ndak diisolasi, tunggu hasilnya dulu,” ujarnya.

Keputusan membiarkan dokter dan paramedis berkeli-

(Suara NTB/Jun)

Maman

Kesal, Anggota Banggar DPRD Bawa Kabur Palu Sidang

Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dilaunching, Selasa (8/9) kemarin, di Seaside Cottage. Ditandai pukulan gong oleh Bupati Sumbawa yang diwakili Staf Ahli Bupati, Ir. H. Zulkifli.

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kapolres, Dandim 1607 Sumbawa, Kepala BNNK Sumbawa dan pejabat lainnya. Staf Ahli Bupati, Zulkifli menyatakan Pemkab menyambut baik peluncuran program ini. Dengan makin terbukanya ruang kampus untuk berkontribusi kepada masyarakat dan daerah ini. Sehingga keberadaan UTS, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Harapan UTS itu juga menjadi harapan kami,”terangnya.

Rektor UTS, Chairul Hudaya Ph.D, menjelaskan program kampus merdeka memberikan kemudahan kepada mara mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Sekaligus membantu mahasiswa membangun kreatifitasnya. Serta dapat belajar langsung dengan turun ke desa mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Bagaimana berkontribusi membangun desa. Apalagi cukup banyak program pemerintah yang butuh keterlibatan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi.

Salah satu penerapan program Kampus Merdeka ini adalah melalui proyek desa binaan UTS. “Jadi nanti mahasiswa semester 5 dan semester 6 kami itu tidak kuliahnya di kelas, tapi kuliahnya di desa. Yang mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan di desa,”terangnya Langkah awalnya menyiapkan 20 desa binaan. Untuk semester lima, diterjunkan sekitar 400 mahasiswa. Dengan 20 hingga 25 mahasiswa per desa. Dengan programprogram yang jelas.

Menurutnya, ini adalah program yang sifatnya direkognisi. Tidak ada kuliah sama sekali, tetapi progam KKN ditambah dengan program desa binaan. Ditambah pula dengan program mata kuliah yang direkognisi. “Itu sudah ada MoU antara kita dengan Pemkab Sumbawa, DPRD plus 20 desa binaan. Sementara ini kita akan lakukan di semester ini 20, kemudian ke depan akan berpindah ke desa lain sehingga harapannya 157 desa yang ada di Sumbawa ini bisa tercover selama kurang lebih 8 semester,” tukas Chairul.

Kegiatannya di desa pun beraham. Tetapi yang jelas setiap kegiatan yang dilakukan di desa itu disesuaikan dengan kebutuhan desanya masing-masing. UTS pun telah membuat program program yang jelas dan terukur. Misalnya pemberdayaan UMKM, ataupun pemberdayaan BUMDes di desanya.

“Salah satunya seperti itu. Tentunya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Teknologi-teknologi yang ada di kampus ini insya allah akan dicopy pastekan di desa.

Jadi kami ini tempatnya penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, sosisal humaniora yang kemudian ilmuilmu yang tadinya ada di kampus akan kita bawa ke desa untuk dikembangkan.”pungkasnya.

Selain itu, UTS juga berisnergi dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang akan dilaksanakan di Jotang. Kemudian dengan BNN dengan kemitraan yang kuat. Sebab UTS mendeklarasikan diri sebagai kampus yang bebas narkoba. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Penyaluran air bersih oleh Polres Sumbawa kepada warga terdampak.

15 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Dalam beberapa hari terakhir ini, polres setempat sudah menyalurkan sebanyak 15 ribu liter di tiga titik lokasi.

Penyaluran yang dilakukan anggota Satuan Sabhara ini, pertama kali di wilayah Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu. Kemudian dilanjutkan di Dusun Sampar Maras, Kecamatan Labuhan Badas.

Lokasi ketiga di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, yang disalurkan pada Selasa, (8/9).

“Ini penyaluran ketiga kali yang kami lakukan di tiga lokasi dengan total 15 ribu liter,” kata Kapolres Sumbawa melalui Kasat Sabhara, Iptu Mulyadi, S. H kepada wartawan.

Menurutnya, penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Pihaknya akan terus melakukan penyaluran selama ada permintaan. Disamp-

ing itu juga akan melakukan pemetaan titik-titik rawan kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Guna memudahkan penyaluran air bersih nantinya. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk beraktivitas.

“Semoga bermanfaat (bantuan air bersih, red). Ke depan kami tetap melakukan penyaluran selama adanya permintaan dari masyarakat,” pungkasnya. (ind)

Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Masih Rendah Taliwang (Suara NTB)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, menyebutkan bahwa serapan anggaran jelang akhir tahun 2020 masih jauh dari target.

Bahkan angka yang tercatat saat ini baru mencapai 52,84 persen dari total APBD yang mencapai satu triliun lebih.

“Kita akui memang serapan anggaran kita masih sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Makanya di sisa beberapa bulan kedepan kita akan pacu terus belanja di SKPD,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (8/9). Jika tidak segera dikhawatirkan akan berdampak kepada daya beli masyarakat yang rendah.

Disebutkannya, tidak maksimalnya serapan anggaran ini bukan berarti SKPD tidak bekerja, melainkan terjadi di refocusing untuk penanganan Covid-19. Jadi sebenarnya belanja di SKPD sudah menipis dengan

Musim Hujan di Sumbawa Diprediksi Mundur

kondisi serapan sebesar 52 persen tersebut karena anggarannya sudah habis untuk refocusing. Sedangkan anggaran yang di refocusing (BTT) yang mencapai Rp54 miliar sifatnya hanya menunggu aktifitas baru dikeluarkan. Makanya di APBD- Perubahan belanja SKPD akan terus digenjot karena anggaran yang di-refocusing akan dikembalikan lagi ke SKPD. Sehingga pihaknya menargetkan di akhir tahun serapan anggaranya bisa mencapai 95 persen apalagi pendapatan di APBDPerubahan juga menurun.

“Serapan rendah bukan karena SKPD tidak bisa bekerja melainkan anggaran yang dikelola menipis karena refocusing. Makanya serapan yang rendah tersebut akan kita genjot di APBD- Perubahan,” sebutnya.

Pihaknya juga mengeluarkan surat edaran supaya SKPD bisa segera mengeksekusi semua pekerjaan supaya tidak menumpuk di akhir

tahun. Harapannya dengan pola demikian ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Apalagi untuk sistem penganggaran dk APBD Perubahan akan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca covid-19. Sehingga dengan kata lain serapan anggaran di APBD Perubahan akan bisa semakin cepat karena tidak ada lagi pekerjaan fisik. Pihaknya juga akan tetap mengimbau SKPD untuk segera menyerap anggaran yang ada. Sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat bisa menggeliat. Karena jujur saja ekonomi masyarakat KSB sangat bergantung pada postur APBD. Jika serapan APBD tidak maksimal akan berpengaruh juga terhadap belanja masyarakat. “Kami tetap akan mendorong supaya SKPD bisa menyerap anggaran yang ada supaya daya beli masyarakat bisa meningkat,” pungkasnya. (ils)

Bima (Suara NTB ) Jika tidak ada titik temu terkait perbedaan pendapat atau sikap kala rapat di DPRD, biasanya para anggota DRPD atau Fraksi memilih untuk meninggalkan rapat alias Walk Out (WO).

Namun hal itu berbeda di Kabupaten Bima. Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020, di kantor setempat, Selasa (8/9) justru salaseorang anggota Banggar bernama Mustakim membawa kabur palu sidang.

Duta Nasdem ini membawa kabur palu sidang, ketika pimpinan rapat Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE hendak membuka sidang usai diskors beberapa menit.

Usut punya usut, Mustakim yang merupakan Wakil Ketua Fraksi NasDem ini nekat membawa kabur palu sidang lantaran kecewa dengan pembahasan APBD Perubahan yang tidak berujung.

Pasalnya agenda rapat belum dibahas namun, namun palu sidang tiba-tiba mau diketok sebagai pertanda pembahasan rapat sudah dinyatakan final. Hal itu menjadi dinamika dan kebiasaan ketika pembahasan APBD maupun APBD Perubahan.

Mustakim yang diwawancarai wartawan terlihat begitu kesal. Ia membawa kabur palu sidang karena pembahasan APBD Perubahan sarat rekayasa. Dan ada dugaan di desain untuk kepentingan oknum saja.

“Saya kesal dan kecewa palu sidang mau diketok seakan-akan pembahasan sudah final. Sedangkan agenda rapat belum dibahas. Ini sangat aneh,” katanya.

Ia mengaku hal tersebut sama saja mengkhianati

amanat masyarakat Kabupaten Bima yang sangat membutuhkan keberpihakan serta perhatian Legislatif untuk menerjemahkan program pembangunan yang dijalankan Eksekutif.

“Mengenai program yang tertuang dalam APBD Perubahan semestinya harus dibahas tuntas,” katanya.

Karena sudah terlanjur membawa keluar palu sidang dan akan disimpan di lemari rumahnya, Mustakim mempersilahkan anggota Banggar lain atau pihak yang tidak setuju dengan sikapnya agar melaporkan ke Polisi.

“Kalau ada yang tidak setuju dengan sikap saya ini silahkan saja laporkan ke Polisi. Saya kira ini sangat bagus, dibuka semua berbagai rahasia dan cara jahat yang terjadi di DPRD,” katanya.

Di samping itu, Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri dugaan praktik kejahatan terorganisir dan masif yang terjadi di DPRD Kabupaten Bima selama ini. “Saya dorong APH bila perlu KPK datang menelusuri kebobrokan yang terjadi di Kabupaten Bima,” katanya.

Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Drs. Ishaka enggan menanggapi adanya anggota Banggar DPRD yang membawa kabur palu sidang tersebut. “Tidak ada komentar. Saya tidak mau berkomentar,” katanya.

Ia menegaskan agenda DPRD Kabupaten Bima pada Selasa (8/9) yakni pembahasan mengenai APDB Perubahan. Pembahasan tersebut sedianya juga akan berlanjut pada Rabu (8/9). “Agenda Rabu besok juga sama. Kelanjutan pembahasan APBD Perubahan tahun 2020,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PALU SIDANG - Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bima, Mustakim menunjukkan palu sidang yang dibawa kabur dalam rapat pembahasan APBD Perubahan di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9).

Enam ASN di Dompu Diklarifikasi Bawaslu Dompu (Suara NTB) Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, diklarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (8/9). Mereka diduga terlibat politik praktis karena ikut serta dalam pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) di KPU. Bahkan terang-terangan masuk dalam barisan pendukung dan turut menggelar konvoi.

(Suara NTB/jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Musim penghujan di Sumbawa diperkirakan mundur dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena musim kemarau diprediksi lebih panjang dalam tahun ini.

Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbawa, Pramudhian Firdaus menyampaikan, sekarang ini sedang ada angin muson yang bertiup dari Australia ke daratan Asia. Angin inilah yang membuat sekarang ini terjadinya angin kencang dan (Suara NTB/ind) panas. Pergerakan angin ini Pramudhian Firdaus sampai dasarian dua bulan September masih akan memiliki tipe yang sama.

“Secara umum saya tekankan sepanjang Agustus sampai September pola angin monsoon mirip dengan normalnya yaitu dari Australia ke wilayah Asia. Nanti pada Desember dan Januari 2021, akan ada implikasi mundurnya awal musim hujan di sebagian besar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Atau mundurnya puncak musim hujan. Itu karena kemarau yang sedikit agak panjang tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, tahun 2020 ini untuk seluruh Indonesia termasuk kemarau basah. Di mana ada curah hujan yang lebih dari normal atau biasanya. Tetapi tidak berlaku untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Di wilayah ini mengalami musim kemarau panjang dari biasanya. Khusus wilayah Sumbawa kemungkinan musim penghujan mundur dari sebelumnya. Hujan mulai turun diperkirakan bulan November sampai Desember mendatang.

“Kalau untuk wilayah Sumbawa hujan itu biasanya mulai tinggi lagi pada bulan November. Kalau sekarang kemaraunya agak panjang, lebih mundur dari bulan November. Kemungkinan dari awal Desember atau mungkin seperti tahun kemarin bisa jadi. Bisa jadi malah musim hujannya agak ke bulan Februari, di Januarinya belum turun,” terangnya.

Perkiraan mundurnya musim penghujan ini, berdampak terjadinya kekeringan. Kekurangan air bersih salah satu dampak yang terjadi. begitupula debu juga harus dihindari. (ind)

elah I dirujuk ke rumah sakit dengan gejala awal Pneumonia.

“Setelah dirujuk ke rumah sakit, diambil swab-nya ternyata positif. Makanya mereka (dokter dan paramedis) diswab tadi malam di Sanggilo,” ungkapnya.

Balita berusia 1,5 tahun yang terkonfirmasi positif itu, diketahui pernah kontak erat dengan pasien positif lain sebelumnya, yakni Rukmini.

aran bebas padahal jelas memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif Covi-19, disadari berbahaya bagi penularan virus berbahaya ini. Bahkan potensial merepotkan tim gugus tugas untuk kontak tracing ketika ternyata diantaranya ada yang positif.

Tetapi atas dasar revisi kelima pedoman penanggulangan Covid-19, pihaknya tak bisa mengisolasi sebelum muncul gejala dari yang bersangkutan.

“Iya memang ini merepotkan tim gugus tugas nanti, tapi revisi kelima sekarang ini ndak diisolasi dulu. Setelah diketahui ada gejala baru ini (diisolasi),” pungkasnya. (jun)

Swastari HAZ

Koordinator Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH., MH., dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya pemeriksaan itu. Dari enam ASN tersebut satu diantaranya merupakan Kepala Desa.

Bahkan ada pejabat eselon III pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) inisial R. “Ada enam orang terperiksa hari ini, unsurnya itu ada dari ASN dan kepala desa,” ungkapnya.

Keenam orang tersebut diduga kuat terlibat politik praktis saat pendaftaran tiga Bacalon di KPU pada 4-6 September kemarin. Betuknya, mereka hadir menyak-

sikan, berada dalam barisan pendukung dan ikut melaksanakan konvoi.

Penggunaan indentitas atau atribut partai pengusung Bacalon memang tidak ditemukan dari keenam orang itu.

Tetapi inisiatif mereka hadir dari tempat tinggal mengindikasi adanya upaya pendekatan terhadap Bacalon yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 ini. “Hadir di KPU apakah bagian dari pelanggaran, tentu saja ini butuh kajian lebih dalam. Itulah makanya ada proses klarifikasi. Kami menggali semua menyangkut niat, kemudian motif dan muatan apa sesungguhnya yang ada dari kehadiran mereka ditempat kegiatan,” jelasnya.

Dalam proses penanganan

oknum ASN dimaksud, Bawaslu tetap mengacu pada Undang-undang ASN, namun mengingat larangan yang tertuang disana berlaku setelah ada calon yang ditetap KPU, sehingga pihaknya memakai aturan turunan termasuk PP 54 yang berisi larangan bagi ASN terhadap Bacalon. Jangankan hadir atau terlibat langsung, pose bersama dengan Bacalon termasuk sebuah pelanggaran.

Selain R, terduga pelanggar lain yakni Sh, Hh dan tiga orang lain yang tak diingat jelas indentitasnya. “Hari ini enam, besok enam dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah sesuai dengan hasil keterangan dari pihak-pihak yang diklarifikasi,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Mataram (Suara NTB) – Kualitas literasi di NTB relatif rendah berdasarkan sejumlah hasil penelitian.

Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat NTB tidak boleh acuh terhadap datadata hasil riset. Dibutuhkan adanya skema kebijakan yang konkret, terukur, dan berkesinambungan dalam menyelesaikan problem literasi dan keaksaraan di NTB. Hal itu disampaikan Ketua Konsorsium NTB Membaca, Lalu Sirajul Hadi pada Selasa (8/9). Sirajul menjelaskan, konsep dan orientasi perogam pengentasan buta aksara selama ini basisnya bisa dan tidak jelas, cendrung pasif dan berorientasi proyek, tidak dari kebutuhan dan panggilan kesadaran. “Itu persoalannya, kita khawatir karena dianggap tidak prinsip sehingga minim sentuhan, kalau itu konsepnya maka itu berbahaya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dalam peringatan Hari Aksara Internasional yang ke-55 tahun ini, dalam konteks NTB merupakan kado pahit, karena penduduk NTB yang masih mengalami masalah buta aksa-

ra berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik masih berada pada posisi 33 dari 34 provinsi di Indonesia, atau hanya satu tingkat di atas Papua. Angka tertinggi buta aksara Papua dengan indeks 21,9 disusul NTB 7,46 jauh di bawah nasional yaitu1,79.

Termasuk juga hasil riset Puslitbang Kemendikbud tentang Indeks Angka Literasi Membaca, pada dimensi kecakapan pun NTB berada dibatas Papua dan di bawah NTT. “Ada apa ini, apa yang salah,” tanya Lalu Sirajul Hadi membeberkan hasil riset tersebut. Sirajul menambahkan, pemerintah dan masyarakat NTB tidak boleh acuh dan apriori terhadap data-data hasil

Permudah BDR, Sekolah Pinjamkan Tablet ke Siswa Kurang Mampu Praya (Suara NTB) Pembelajaran dengan pola dalam jaringan (daring) mengharuskan siswa memiliki gawai yang dapat digunakan untuk belajar dari rumah. Gawai yang dimaksud yakni handphone (hp) atau tablet.

Namun, tidak semua siswa mempunyai hp atau tablet yang dapat mendukung proses belajar secara online. Oleh karena itu, SMAN 1 Praya berinisiatif membantu siswa-siswinya yang kurang mampu membeli hp/tablet dengan meminjamkan tablet.

H. Amrullah selaku kepala sekolah menyebutkan bahwa dari evaluasi BDR (Belajar dari Rumah) Tahap I didapatkan sejumlah siswa yang tidak aktif dalam proses BDR karena tidak memiliki hp. “Ternyata ada siswa kami yang benarbenar tidak mampu membeli hp. Oleh karena itu kami (Suara NTB/ist) berinisiatif PINJAMAN - Siswi kurang mampu di untuk memSMAN 1 Praya diberikan pinjaman tabinjamkan tablet let untuk mendukung BDR. kepada mereka yang tidak mampu. Agar proses BDR dapat mereka ikuti”, papar kepala SMAN 1 Praya.

Amrullah berharap dengan adanya pinjaman tablet dari sekolah kepada siswa yang tidak mampu, tidak ada lagi siswa yang tidak mengikuti proses belajar jarak jauh dikarenakan tidak memiliki hp. “Semoga BDR Tahap II nantinya seluruh siswa SMAN 1 Praya bisa mengikuti proses belajar mengajar dari rumah mereka masing-masing”, ungkap Amrullah.

Sedangkan untuk kebutuhan akses internet, seluruh siswa SMAN 1 Praya telah dibagikan kartu perdana telkomsel yang sudah berisi kuota internet belajar sebesar 10 GB. Program ini terselenggara dengan menggandeng pihak telkomsel.

Selain paket data dari telkomsel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juag akan membagi-bagikan kuota internet gratis sebesar 55 GB untuk keperluan belajar online. (dys)

riset atau survei tentang problem krisis literasi dan aksara di NTB yang masih kurang baik. Harus ada kepekaan politik yang dibarengi dengan hadirnya skema kebijakan yang konkrit, terukur dan berkesinambungan dalam menyelesaikan problem literasi dan keaksaraan di NTB. “Ingat, bahaya krisis literasi di suatu bangsa atau daerah, tidak kalah dahsyatnya dengan bahaya krisis ekonomi, karena krisis literasi itu menyangkut kualitas dan martabat manusia seumur hidupnya, jadi mari dipikirkan dan diselesaikan bersama-sama, dalam koalisi gerakan literasi yang lebih masif,” ujar Sirajul yang juga dosen di UNW Mat-

aram. Sirajul menekankan, literasi adalah fondasi dan pilar penting pengembangan sumber daya manusia, maka fondasi atau jangkar tersebut tidak boleh keropos. Harus diperhatikan juga secara serius, bahkan harus menjadi skala perioritas dalam kebijakan pembangunan.

“Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan kerja-kerja kelompok komunitas dan relawan dalam mengedukasi dan meningkatkan terasi masyarakat, itu sangat tidak cukup, karena hakikatnya mereka memiliki banyak kendala dan keterbatasan,” katanya. Oleh sebab itu, menurutnya, kolaborasi sungguh-sungguh yang didasarkan atas kesadaran dan komitmen bersama harus dibangun.

Tentu, dengan hadirnya negara atau pemerintah sebagai wadah yang memayungi. Karena sejatinya pemerintah yang memiliki perangkat dan instrumen yang lengkap untuk itu.

Ia juga sangat mengapresiasi luar biasa kerja-kerja komunitas relawan yang ada di NTB selama ini, khusnya yang fokus pada bidang literasi, numerasi dan pendidikan inklusi. Salah satunya keberadaan INOVASI NTB yang selama ini turut mengambil andil siginifikan dalam gerakan literasi, numerasi dan pendidikan inklusi NTB patut kita syukuri. “Namun INOVASI saja tidak cukup, harus bahu membahu secara lebih solid lagi berbagai pihak,” pungkas Sirajul.

Dari data BPS yang bersumber dari Susenas 2018 menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek huruf. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 persen. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat

sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Angka buta aksara untuk jenis kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen. Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka,

(Suara NTB/dok)

Butuh Kebijakan Konkret Atasi Rendahnya Kualitas Literasi di NTB Lalu Sirajul Hadi M.Pd., mengatakan, memang dibutuhkan program berkelanjutan terkait masalah buta huruf. Apabila sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang menyandang buta aksara itu dientasakan dengan program keaksaraan dasar, tapi tidak diikutkan dengan program lainnya, maka berpotensi buta kembali. “Maka diperlukan program ikutannya,” jelasnya. (ron)

Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) STAHN Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Lendang Bajur, Kecamatan Gunung Sari, mulai Selasa (8/9) sampai dengan Senin (14/9). Kegiatan itu mengusung tema Implementasi Nilai-nilai Tri Hita Karana dalam Kehidupan New Normal pada Anak Usia Dini.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja, Dr. Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd., dalam laporannya saat acara pembukaan Selasa (8/9) sore, menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh warga Dusun Lendang Bajur. “Besar harapan kami dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami bisa memberikan manfaat yang positif untuk mayarakat di Dusun Lendang Bajur, terutama anak usia dini dan remaja,” ujarnya.

Materi yang akan disampaikan adalah sosialisasi tentang normal baru atau new normal, strategi oang tua dalam mendampingi anak usia dini di era normal baru, penanaman pendidikan agama Hindu untuk anak-anak, teori dan praktik dharma gita untuk anak usia dini, pelatihan pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE), dan pelatihan yoga anak usia dini untuk menjaga imunitas tubuh. “Dengan 13 orang narasumber yang berasal dari dosen dan mahasiswa Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dusun Lendang Bajur, I Made Swantara menyampaikan,

(Suara NTB/ron)

Ketua tim pengabdian kepada masyarakat Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kepala Dusun Lendang Bajur, saat pembukaan pengabdian masyarakat, Selasa (8/9) sore. terima kasih dan apresiasi kepada STAHN Gde Pudja yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan pengabdian masyarakat di Dusun Lendang Bajur. “Kami terbantu sekali, karena di masa pandemi Covid-19 ini, kita tahu adik-adik kita ini masih belum bersekolah normal seperti biasanya. Saya harapkan kegiatan ini bisa membantu adik-adik di Lendang Bajur,” katanya.

Wakil Rektor III, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/ STAHN Gde Pudja Mataram dalam sambutan sekaligus membuka acara

menyampaikan, rasa syukur dalam kondisi di masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya masih berkesempatan hadir. “Ini menjadi hal positif, tapi tetap kita waspada dengan memperketat protokol Covid-19. Kami juga berterima kasih sudah diterima,” katanya.

Ia juga menyampaikan, STAHN Gde Pudja telah beralih status menjadi institut. Masyarakat diajak melanjutkan sekolah ke STAHN Gde Pudja, karena STAHN juga menawarkan program studi umum, seperti Prodi Ekonomi, Prodi PG-PAUD, Prodi Seni, dan Prodi lainnya.

“Masyarakat harus meningkatkan taraf kehidupan agar lebih baik.

Supaya bisa meningkatkan kualitas generasi kita,” katanya.

Tim pengabdian kepada masyarakat juga menyerahkan satu set pengeras suara, karpet, dan buku kepada pihak Dusun Lendang Bajur. Pembukaan itu dihadiri olehtokoh agama, ketua Banjar Karya, Ketua Banjar Rojong, Ketua Banjar Dharma Yatra, dan Ketua Banjar Istri. Selain itu, pengurus Pura Dalem Dusun Lendang Bajur, Kepala Sekolah PAUD Dewi Kunti, ketua STT Gita Sari, dan remaja serta masyarakat. (ron/*)

Hj. Muslihan Terpilih Jadi Ketua DPD Himpaudi Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Hj. Muslihan terpilih menjadi Ketua DPD Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Lombok Barat. Mantan anggota DPRD Lobar ini terpilih melalui pemilihan melibatkan perwakilan cabang himpaudi kecamatan. Dari 11 orang yang berhak memberikan hak suara, Hj Muslihan meraih tujuh suara sedangkan calon lain H Munawar (sebelumnya menjabat ketua DPD) mendapatkan empat suara.

Setelah terpilih menjadi Ketua DPD Himpaudi, Mantan Sekretaris DPW Himpaudi NTB ini akan melakukan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas program kerja jangka pendek, mengengah hingga jangka panjang. Salah satu yang menjadi perhatian ke depan, terkait kesejahteraan guru PAUD yang masih jauh dari kata layak. Ditemui ditemui di PAUD Puncang Hijau, perempuan yang konsen terhadap pendidikan usia dini ini mengatakan, Musda Himpaudi Lobar digelar Senin (7/9) kemarin. Musda ini dihadiri oleh Kabid PAUD Dikbud Lobar, dan Ketua DPW Himpaudi NTB. “Musda diikuti 10 ketua cabang kecamatan, sekretaris, bendaharanya,”ujar perempuan empat anak ini.

Dalam proses pemilihan ketua DPD, ia tidak tahu kalau dirinya dicalonkan oleh pengurus cabang. Tiba-tiba, saja namanya muncul ditulis oleh ketua cabang kecamatan sebagai bakal calon bersama ketua DPD sebelumnya H Munawar.

Setelah bakal calon dipilih, langsung dilakukan pemilihan.

Terdapat 11 orang yang memilih, yakni 10 ketua cabang kecamatan dan satu perwakilan dari DPD. “Saya dipilih oleh tujuh orang, sedangkan H. Munawar empat,” jelasnya. Langkah selanjutnya setelah terpilih, ia berencana menggelar rapat untuk persiapan Rakerda membentuk pengurus. Selain itu dibahas program jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Salah satu yang menjadi perhatiannya ke depan, bagaimana kesejahteraan para guru PAUD karena honor mereka minim sekali. Karena itu pihaknya akan memprogramkan bagaimana para guru PAUD ini mendapatkan penghasilan melalui wisausaha. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kecamatan, agar di setiap cabang himpaudi kecamatan akan dibentuk semacam usaha. “Ini agar para guru mendapatkan penghasiHj. Muslihan lan,” ujarnya. (her) (Suara NTB/her)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram (foto kiri). Suasana webinar Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Selasa (8/9). Webinar ini mengusung tema Metode Penelitian Kualitatif.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mewak-

ili Plt. Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja mengatakan, webinar ini dilaksanakan oleh P3M dengan mengangkat tema metode penelitian kualitatif.

Menurutnya, dari laporan P3M STAHN Gde Pudja, hampir 90 persen penelitian dilaksanakan para dosen menggunakan metode kualitatif.

“Jadi kami ingin sekali mendegar narasumber memberikan materi terkait metode ini, apakah kami sudah melaksanakan metode ini dengan kepatutan yang benar. Kami

menginginkan penelitian yang ada di kampus, bukan meningkat dari kuantitas saja, tapi juga kualitas,” katanya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom dengan diikuti 100 peserta dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Pendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Ketua Panitia Webinar P3M yaitu Drs. I Ketut Sumada, M.Ag. Webinar ini dimoderatori oleh sekretaris P3M STAHN Gde Pudja Mataram, Nengah Sukendri, S.E.,M.Pd.H. Narasumber webinar ini yaitu

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,M.S., yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia membawakan materi berjudul Metode Penelitian Kualitatif. Menurutnya, penelitian kualitatif jadi penting untuk memahami makna perilaku yang terjadi di masyarakat. “Yang kita teliti fenomena sosial, fenomena masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, penelitian ilmiah adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, konsisten, dan metodologis untuk memperoleh

jawaban atas kebenaran suatu fenomena alam semesta atau kehidupan manusia. “Aspek kehidupan manusia antara lain kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek religi,” ujarnya.

I Nyoman Nurjaya juga menjelaskan mengenai teknis penelitian kualitatif, mulai dari aspek penelitian kualitatif; karakteristik penelitian kualitatif; metode seperti lokasi, populasi, sampel, responden, data, pengumpulan data, instrumen, analisis; dan etika. (ron/*)

Bantuan Kuota Internet bagi Mahasiswa dan Dosen Masuk Tahap Pendataan Mataram (Suara NTB) Bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memasuki tahap pendataan. Bentuk bantuan yang disiapkan oleh Kemdikbud berupa kuota internet (paket data) sebesar 50GB perbulan bagi masing-masing mahasiswa dan dosen.

“Ini untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 dan diberikan selama 4 (empat) bulan,”

tegas Humas Unram, Khairul Umam.

Sementara itu, syarat bantuan subsidi kuota internet ini antara lain memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa dan NIDN/NUP/NIDK bagi dosen di lingkungan Kemdikbud; memiliki ponsel aktif. Tidak hanya itu mahasiswa dalam status aktif pada tahun akademik berjalan dan dosen yang berstatus aktif pula.

Ditegaskannya bahwa mekanisme penyaluran bantuan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni verifikasi dan

validasi data oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pemberian data kontak serta pengadaan dan monitoring oleh Pusdatin Kemdikbud. “Pada saat ini, proses pemberian bantuan kuota internet ini masih dalam tahap pendataan oleh masing-masing universitas dengan angka data isian nasional masih berada di posisi 26,59 persen untuk data mahasiswa dan 36,91 untuk data dosen,” tegasnya.

Hal tersebut juga tengah berlangsung di Universitas Mataram, terkait

hal tersebut pihak Universitas Mataram melalui operator pengelola data PDDIKTI di masing-masing fakultas dan prodi diimbau untuk segera melalui update data. “Demikian halnya bagi mahasiswa agar memperbarui nomor Ponsel aktif pada sistem akademik sia.unram.ac.id bagi mahasiswa, dan pada sister.unram.ac.id bagi dosen. Perubahan nomor ponsel aktif diberikan waktu sampai tanggal 10 September 2020 sebelum diteruskan kemdikbud,” paparnya. (dys)

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada KSB dengan Calon Tunggal Masih Bisa Dihindari (Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

BORGOL - Dua pelaku kaki tangan bandar narkoba di Abiantubuh, Sandubaya, Mataram hendak diborgol usai digerebek Ditresnarkoba Polda NTB.

Kaki Tangan Bandar Narkoba Abiantubuh Menyerah Mataram (Suara NTB) – Jaringan peredaran sabu yang bermarkas di Abiantubuh, Sandubaya, Mataram menyerah dalam sergapan Ditresnarkoba Polda NTB. Mereka, PE (25) SY (43), dan SK (50) tak berdaya. Ditemukan barang bukti 23 poket sabu yang gagal diedarkan. Total beratnya 25 gram.

“Barang bukti ditemukan di lemari kamar ibu dari salah satu pelaku,” beber Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, Selasa (8/9). Penggerebekan bermula ketika para pelaku ini mendapat pesanan sabu.

Mereka lalu menentukan lokasi transaksi. Tempatnya di salah satu rumah di Jalan Suela, Abiantubuh. Pembeli datang sekira pukul 15.00 Senin (7/9) sore.

Tim khusus lalu menyergap seisi rumah. Pelaku SK didapati sedang di ruang tengah. SY dan PE di dalam kamar. Tidak ditemukan barang bukti di badan tiga orang tersebut. uang tunai yang disita Rp2,06 juta. “Tetapi sabu disimpan di dalam tas. Sudah siap diantarkan ke pembeli,” kata Helmi. (why)

Mataram (Suara NTB) Dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di Pilkada serentak Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2020. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengubah arah dukungannya. Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Teknis, Zuriati yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/9) kemarin membenarkan hal tersebut.

Dikatakannya, untuk kasus pilkada KSB tersebut sudah diatur didalam PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua PKPU nomor 3 tahun 2017 tengah pemilihan kepala daerah. ”Untuk KSB, karena pada masa pendaftaran awal, calon petahana didukung gabungan parpol sebesar 84 persen, maka berlaku Pasal 102 ayat (1) huruf b, PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua PKPU nomor 3 tahun 2017,” ujar Zuriati.

Adapun bunyi Pasal 102 ayat 1 hurup b tersebut yakni;

Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 persen atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 persen, maka pasangan calon yang sudah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

Diketahui pada masa pendaftaran calon Bupati/ Wakil Bupati di Pilkada KSB, hanya terdapat satu Bapaslon yang mendaftar ke KPU yakni

pasangan Musyafirin-Fud Saifuddin yang didukung oleh 9 gabungan koalisi partai politik dengan total 21 kursi. Hal tersebut terjadi karena dua partai politik diluar partai pendukung Musyafirin-Fud yakni Partai Demokrat dan PBB yang memiliki total 4 kursi tidak bisa mengusung pasangan calon karena jumlah kursi mereka kurang dari syarat dukungan minimal 5 kursi.

“Karena itulah Pilkada KSB menunda tahapan dan membuka pendaftaran kembali selama tiga hari. Tapi sebelumnya kami akan lakukan sosialisasi terlebih

dahulu terkait dengan hal ini,” jelasnya. Dengan demikian pada masa perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan calon tersebut masih dimungkinkan terjadi perubahan peta politik dukungan parpol.

Bisa saja parpol pendukung Musyafirin-Fud ada yang ke luar kemudian bergabung membangun koalisi dengan Demokrat dan PBB sehingga mencukupi untuk mengusung satu pasangan calon. Dengan demikian Pilkada KSB dapat terhidar dari calon tunggal dan tidak melawan kotak kosong.

“Itu dapat saja terjadi, parpol yang bergabung tersebut berubah, bertambah dalam gabungan parpol awal atau keluar dari gabungan parpol awal membentuk gabungan parpol baru, bersama parpol yang belum ikut mendaftar sebelumnya untuk mendaftar-

kan bakal pasangan calon baru,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu perpanjangan pendaftaran calon tersebut untuk menjalin komunikasi dengan partai politik yang berpeluang untuk ditarik ke luar dari koalisi besar pendukung Musyafirin-Fud. “Karena itu saya katakan kita masih punya harapan, masih ada waktu sekitar dua Minggu ini, dan ini waktu yang sangat panjang dalam politik, karena dalam hitungan jam saja semua bisa berubah. Nah tinggal kita tunggu kira-kira partai mana yang akan keluar dari koalisi petahana ini, itu yang akan kita gandeng. Intinya ini sudah politik tingkat tinggi,” katanya. (ndi)

Penanganan Covid-19, Cegah Klaster Pilkada Mataram (Suara NTB) – Tahap pendaftaran pasangan calon peserta Pilkda serentak 2020 menyisakan pekerjaan rumah penanganan Covid-19. Protokol kesehatan menjaga jarak aman diabaikan. Klaster Pilkada diwanti-wanti. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menilai sampai saat ini proses tahapan Pilkada 2020 masih tertib dan terkendali. Walaupun masih menyimpan catatan.

“Terlampau bersemangat sehingga ada hal-hal yang masih perlu diperhatikan,” ujarnya, Selasa (8/9) kemarin usai menghadiri kegiatan di Mapolda NTB bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Perhatian kini tertuju pada tahapan pengambilan nomor urut pasangan calon. Yang mana berpotensi mengumpulkan massa seperti tahapan pendaftaran. Peraturan KPU wajib ditegakkan. “Diharapkan ada batasan agak tegas,” kata Dr Zul. Penegasannya melalui Bawaslu didukung TNI dan Polri.

Termasuk di dalamnya ancaman pemberian sanksi berdasarkan Perda NTB No7/2020. “Koordinasinya bersama supaya terhindar dari klaster baru,” harap Gubernur. Sementara Iqbal mewanti-wanti pasangan calon peserta Pilkada untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid19. Baik itu kepada tim pendukung, tim pemenangan, tim kampanye, serta partai politik pendukung pasangan calon.

“Saya ingatkan agar patuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Penegasan itu nantinya akan dituangkan dalam komitmen bersama yang dideklarasikan kepada khalayak. Sebagai bukti kesiapan dan keseriusan bahwa kepentingan keselamatan masyarakat di atas kepentingan politik semata. Pembuktiannya pada tahap pengambilan nomor urut pada 24 September mendatang. Peraturan KPU menyatakan batasan massa antara 50 sampai 100 orang. “Saya akan meminta pertanggungjawaban seluruh pasangan calon,” ucapnya.

Komitmen tersebut penting dipegang teguh para kontestan Pilkada. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir. Meskipun ada penurunan status zonasi kerawanan di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. “Mereka harus siap mengedepankan penyelamatan rakyat. Bukan hanya unjuk gigi, unjuk masyarakat, unjung dukungan tapi nanti ada klaster baru. Saya tidak ingin itu,” kata Kapolda.

Kemudian Danrem menegaskan bakal mendukung kebijakan pencegahan Covid-19 semaksimal mungkin. Sosialisasi dan komunikasi masih diutamakan. “Kita akan kumpulkan para pasangan calon dalam waktu dekat ini,” ujarnya. Hal itu untuk menguatkan pemahaman dan komitmen kontestasi Pilkada yang tanpa mengabaikan penanganan pandemi Covid-19. Rujukan aturannya pada Inpres No6/2020, Perda NTB No7/2020, serta PKPU. “Agar tidak timbul klaster Pilkada kami akan laksanakan sesuai aturan. Mudahan dilaksanakan. Kita sosialisasikan dulu, kalau masih melanggar aturan ya ada sanksinya,” tutup Rizal. (why)

Pilkada Serentak

Demokrat Klaim Punya Kans Besar Menang di Empat Daerah Mataram (Suara NTB) Dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat menargetkan menang di empat daerah. Yakni Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Sumbawa dan Dompu.

Hal itu disampaikan Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri kepada Suara NTB. Dia menyebut bisa memenangkan pilkada di empat daerah tersebut, karena pihaknya sudah mengkalkulasi kans kemenangan tersebut. ”Target kemenangan kita ada di empat daerah, yaitu KLU, Sumbawa, Dompu dan Mataram. Kita punya harapan besar di empat daerah itu, kita punya hitung-hitungannya,” ungkap Mahalli.

Di Pilkada KLU, Demokrat mengusung kadernya sendiri yakni Ketua DPC Demokrat, Najmul Akhyar yang berpasangan dengan Suardi. Najmul sendiri merupakan calon petahana, yang saat ini elektabilitas masih tertinggi, kata Mahalli.

Kemudian di Pilkada Kota Mataram, Demokrat mengusung pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU).

Mahalli cukup optimis bahwa pasangan BARU dapat memenangkan Pilkada Mataram, karena dari hasil survei memperlihatkan bahwa tidak ada calon yang mendominasi, dan kekuatannya cukup merata, sehingga hal itu bisa menjadi peluang bagi pasangan BARU. Di Pilkada Sumbawa, Demokrat mengusung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (NurSalam). Menurutnya persaingan di Sumbawa relatif imbang, sehingga hal itu bisa menjadi peluang paket Nur-Salam untuk merebut kemenangan.

“Kalau di Sumbawa ini memang survei elektabilitasnya masih rata-rata, tapi ada potensi harapan kita di sana.

Apalagi dengan adanya bongkar pasang dukungan partai di akhir-akhir itu, menjadi peluang kita,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Lombok Tengah, Mahalli melihat meskipun tetap ada harapan kemenangan, tetapi medan politik yang akan diterjal oleh jagoannya cukup berat untuk bisa mencapai kemenangan. Demokrat mengusung kadernya Ahmad Ziadi yang berpasangan dengan Lalu Aswatara.

Begitu pula dengan Pilkada Kabupaten Bima yang mendukung pasangan IDP-Dahlan juga diakui Mahalli agak berat.

“Kita berharap mudah-mudahan di Loteng tenaganya (Ziadi-Aswantara) cukup, karena Loteng ini tingkat persaingan jomplangnya terlalu tinggi, Bima juga jomplang,” katanya. Sementara di Sumbawa Barat, Demokrat tidak bisa mengusung pasangan calon lantaran tidak memenuhi syarat koalisi. (ndi)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

CINDERAMATA - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) memberi cinderamata kepada pakar komunikasi Dr Aqua Dwipayana, Selasa (8/9) usai kegiatan ‘the power of silaturahmi sharing komunikasi dan motivasi prajurit jajaran Korem 162/WB.

Pakar Komunikasi Aqua Dwipayana Beri Motivasi Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) – Pakar komunikasi Dr Aqua Dwipayana berbagi komunikasi dan motivasi di Makorem 162/WB. Kegiatan itu diharapkan dapat terus memupuk produktivitas prajurit di masa pandemi Covid-19. Tujuannya agar tugas pokok TNI dapat tercapai maksimal.

Kegiatan tersebut berjudul ‘The power of silaturrahmi sharing komunikasi dan motivasi prajurit jajaran Korem 162/WB bersama Dr Aqua Dwipayana”, Selasa (8/9) kemarin. Aqua menerangkan, peran TNI sangat besar terutama dalam kondisi saat ini dimana adanya

komponen bangsa atau masyarakat yang sebagian dari mereka produktifitasnya menurun dalam situasi Covid-19 ini.

Menurut Doktor lulusan Universitas Padjajaran ini, khusus prajurit TNI di NTB bekerja ekstra keras. Sebelum Covid-19, penanganan gempa bumi yang lebih dulu dihadapi. Baik saat tanggap darurat maupun pasca bencana alam gempa bumi untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat yang terdampak.

“Artinya cobaan, ujian serta tantangan tugas yang dihadapi bertubi-tubi di NTB, tapi

Alhamdulillah para prajurit Korem 162 ini tetap dengan penuh semangat dengan loyalitas yang tinggi tetap melaksanakan tugas-tugasnya demi bangsa dan negara, untuk melaksanakan semua itu kuncinya adalah bagaimana kemampuan komunikasi pada diri prajurit,” ungkapnya.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan arahan dan motivasi Dr. Aqua diharapkan dapat megoptimalkan peran prajurit di masyarakat. Wawasan dan ilmu Dr. Aqua dapat membuka ruang pikiran prajurit.

“Supaya menjadi lebih luas,

Pasangan Maiq-Meres Haramkan Isu SARA Jadi Bahan Kampanye Praya (Suara NTB) Ketua Tim Relawan Pemenangan pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Hasan Masat, mengharamkan para juru kampanye, pendukung maupun simpatisan pasangan Maiq-Meres menjadikan isu Suku, Agama dan Ras (SARA) sebagai bahan kampanye. Apalagi sampai menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan pasangan calon kepala daerah lainnya di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

“Para jurkam, relawan dan simpatisan serta pendukung pasangan MaiqMeres, tidak usah bicara isu SARA, status sosial, paham politik, gaya dan perilaku kandidat lain, baik di media sosial, dalam sosialisasi maupun diskusi-diskusi di tingkat masyarakat,” ujar Hasan kepada Suara NTB, Selasa (8/9) kemarin.

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga demokrasi yang damai dan sehat, anti politik uang serta kekerasan. Itu sebagai bentuk menjaga marwah Pilkada Loteng sekaligus

(Suara NTB/dok)

Hasan Masat membantu penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Loteng, dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah ini.

Hasan mengatakan, dengan dukungan dua partai pemenang pemilu legislatif dan partai pengusung lainnya, pihaknya optimis pasangan Pathul-Nursiah bisa memang di Pilkada Loteng mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, pasangan ini menargetkan meraup 60 persen suara pemilih di Loteng. “Target realistis kami bisa sampai 60 persen,” tandasnya.

Selain karena dukungan

partai politik pemenang pemilu legislatif, pengalaman pasangan MaiqMeres yang sudah mengerti dan paham akan kondisi Loteng, jadi nilai lebih tersendiri pasangan ini.

Jaringan tim relawan dan simpatisan yang terus berkembang dan bergerak di masyarakat pedesaan, dusun-dusun dengan basis pemilih TPS. Hal senada juga disampaikan calon Bupati Loteng, H. Masrun, S.H., sebelumnya. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk tetap menjaga persatuan. Tidak terpecah belah hanya soal perbedaan pilihan politik. “Beda pilihan itu biasa dan hak masing-masing warga negara.

Jadi mari tetap jaga kekompakan,” ujarnya.

Soal peluang di Pilkada Loteng mendatang, Masrun mengaku sangat optimis.

Terlebih dengan dukungan partai koalisi serta ormas yang ada di daerah ini. Yakni, ada empat ormas terbesar di Loteng sudah menyatakan bergabung di koalisi Masrun-Habib di Pilkada Loteng mendatang. Belum lagi dukungan dari elemen masyarakat lainnya. (kir)

lebih lebar dan menjadi pionir ataupun entrepreneur untuk membangkitkan semangat masyarakat NTB untuk membangun secara bersama baik dengan TNI, Polri, Pemda maupun seluruh stakeholder yang ada di wilayah tugas masingmasing,” terangnya.

Rizal mencontohkan program Kampung Sehat yang digagas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal. “Syukur Alhamdulillah memberikan dampak yang sangat luar biasa dapat menurunkan angka Covid19 di NTB,” bebernya. Sharing komunikasi dan motivasi itu diharapkan dapat meningkatkan

fokus dan semnagat prajurit dalam bkerja. Etos kerja dengan landasan niat ibadah.

“Kami mengingatkan para prajurit untuk terus bersemangat dan menggelorakan kebersamaan, sinergitas dan soliditas dengan Polri,” kata Danrem.

Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari pembinaan moral dan kesejahteraan personel. “Tujuannya agar para prajurit tetap semangat dalam melaksanakan setiap tugas sehingga dapat tugas pokok dapat tercapai dengan baik dengan hasil maksimal,” jelasnya. (why/*)

Kasus Dana BOS SDN 2 Bayan

Audit Kerugian Negara Belum Keluar Mataram (Suara NTB) – Hasil audit kerugian negara kasus dana BOS SDN 2 Bayan dinanti penyidik Polres Lombok Utara. Audit itu berkenaan dengan pemenuhan unsur pasal korupsi. dalam hal ini sebagai bekal menetapkan tersangka. “Penetapan tersangkanya, belum. Kita gelar perkara dulu,” ucap Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, ditemui di Mataram, Selasa (8/9) kemarin.

Dalam penanganan kasus korupsi, unsur kerugian negara melengkapi unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga hasil audit wajib dikantongi penyidik.

Serta audit tersebut menyatakan timbulnya kerugian negara. “Nanti kalau sudah kita terima hasil auditnya, kita cek lagi. Gelar perkara. Baru nanti penetapan tersangka,” paparnya.

Kasus dugaan korupsi dana BOS pada SDN 2 Bayan, Lombok Utara tahun 2017-2018 sudah ditangani di tahap penyidikan. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lombo Utara menemukan indikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diduga sebagian direkayasa. Manipulasi laporan pertanggungjawaban itu untuk menutupi penggunaan. Pengelolaan dana BOS diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana BOS. Modus korupsinya antara

(Suara NTB/why)

Fery Jaya Satriansyah lain pemalsuan dokumen pembayaran, nota pembayaran fiktif, dan menaikkan harga item pembelian barang. Penyidik sebelumnya menghitung kerugian negara di atas Rp100 juta. Item anggaran yang dibidik penyidik yakni dana BOS tahun 2017 dan 2018. Total anggaran yang dikelola selama dua tahun anggaran sekitar Rp330 juta. Setiap tahun SDN 2 Bayan menerima dana BOS per triwulan.

Antara lain untuk tahun 2018, triwulan pertama Rp33,2 juta, triwulan dua Rp66,5 juta, triwulan tiga 33,2 juta, dan triwulan empat 35,4 juta. (why)

SUARA NTB

Rabu, 9 September 2020

Halaman 8

Seleksi CPNS

Enam Peserta SKB Dinyatakan Gugur Praya (Suara NTB) Sebanyak enam peserta dinyatakan gugur dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lombok Tengah (Loteng). Mereka tidak hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang digelar pada tanggal 3 sampai 7 September lalu.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (8/9) menuturkan, ketidakhadiran mereka tanpa keterangan yang jelas. ‘’SKB sendiri sangat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi CPNS. Mengingat, bobot nilai dari SKB cukup tinggi,’’ katanya.

Di mana 60 persen dari total nilai keseluruhan untuk seleksi CPNS, itu berasal dari nilai SKB. Sisanya sebesar 40 persen nilai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). “Kalau tidak ikut SKB, secara otomatis peserta tersebut dinyatakan gugur. Karena nilai SKB itu sangat menentukan kelulusan peserta seleksi CPNS,” tegasnya.

Dengan telah selesainya SKB, maka seluruh tahapan seleksi CPNS sudah selesai.

Para peserta yang sudah mengikutti SKB kini tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Yang akan diumumkan secara nasional nanti pada tanggal 30 Oktober, oleh panitia seleksi pusat.

Untuk Loteng sendiri ada 473 formasi dari 479 formasi yang akan diisi. Dengan rincian 250 formasi tenaga pendidik atau guru, 50 formasi tenaga teknis. Sisanya untuk formasi tenaga kesehatan.

“Sebenarnya untuk tenaga kesehatan ada 179 formasi yang disiapkan. Namun ada 6 formasi untuk dokter gigi yang tidak terisi. Sehingga formasi

yang terisi hanya 173 formasi,” tambah Nazili.

Total peserta seleksi CPNS Loteng yang dinyatakan berhak mengikuti SKB sebanyak 1.145 orang peserta. Dengan 1.095 peserta mengikuti SKB di Loteng.

Sisanya sebanyak 50 orang peserta memilih ikut SKB di luar daerah. Karena terkendala pandemi Covid-19. “Semua tahapan seleksi CPNS sudah tuntas.

Tinggal menunggu peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS, untuk selanjutnya akan mengikuti tahapan pemberkasan CPNS,” pungkasnya.

Positif Covid-19 Sementara itu, Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengecek langsung pel-

aksanaan SKB CPNS Lombok Barat tahun 2019, Selasa (8/9) yang berlangsung di Gedung UPT BKN Mataram. Tes SKB CPNS ini akan berlangsung selama 3 hari. Satu hari 3 sesi secara bergiliran dengan jumlah per ruangan 40 peserta.

Jumlah total peserta tes langsung 388 dan sisanya 18 orang mengikuti tes di luar daerah secara online. Sejauh ini, hingga hari ketiga tes SKB ini terdapat satu orang dinyatakan positif Covid-19 dan satu orang gugur. Hal ini diungkapkan kepala BKD Lobar, H. Suparlan yang memberikan keterangan di UPT BKN Mataram. “Sebenarnya jumlah seluruhanya 407 orang, tetapi ada yang meninggal 1 orang. Jumlahnya menjadi 406 orang,” terangnya.

Suparlan juga menjelaskan bahwa ada peserta yang hasil swab-nya positif ikut menjadi peserta CAT CPNS tersebut.

“Kemarin ada 1 orang dan sekarang juga ada 1 orang yang ikut, tapi kami sudah siapkan tempat khusus bagi peserta yang positif. Di ruangan itu juga sudah kami siapkan 4 komputer,” terang Suparlan.

“Kami juga mengharuskan kepada peserta untuk membawa sendiri peralatan protokol kesehatan Covid-19 dan juga setelah selesai satu sesi ini kami lakukan penyemprotan di ruangan,” lanjut Suparlan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fauzan memberikan semangat kepada para peserta dan berharap supaya para peserta sukses dan tesnya bisa dilaksanakan dengan lancar.

“Saran saya kepada adik-adik untuk terlebih dahulu berdo’a kemudian percaya dengan kemampuan diri sendiri. Karena dengan berdoa, berusaha, belajar, berbuat baik kepada orang adalah kunci sukses adikadik,” saran Fauzan. (kir/her)

Kursi Kosong DPRD Loteng Bertambah

KASN Rekomendasikan Sanksi bagi Lurah Taman Sari Mataram (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan pemberian sanksi bagi Lurah Taman Sari.

Sanksi itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN).

Rekomendasi atas pelanggaran netralitas sesuai surat KASN nomor R-2075/KASN/7/2020. Berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Mataram Nomor 159/ K.Bawaslu-NB-10/PM.06.02.03/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan berdasarkan kajian dugaan pelanggara Nomor 08/TM/PW/Kot.Mataram/18.01/VI/2020. Berdasarkan bukti – bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Mataram dan penelusuran data serta informasi oleh KASN. Maka bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu dengan membuat dua unggahan foto bakal calon Walikota Mataram di akun media sosial pribadinya 7 Januari dan 19 Juni 2020. Akan tetapi, unggahan tersebut langsung dihapus pada tanggal 30 Juni 2020.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya Selasa (8/9), membenarkan rekomendasi KASN tersebut. Rekomendasi berdasarkan tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu dari hasil klarifikasi yang bersangkutan. “Iya, rekomendasinya kita sudah kita terima. Dan, kita panggil yang bersangkutan,” jawab Evi. ASN berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 harus menjaga netralitas dalam setiap kontestasi politik.

Evi menyampaikan, rekomendasi KASN berupa menjatuhkan sanksi moral berupaya penyataan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Selain itu, menjatuhkan tindakan administratif atas rekomendasi majelis kode etik, apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya.

“Kita sudah BAP dan dibuatkan SK pelanggaran sanksi,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyebutkan, enam ASN yang direkomendasikan oleh Bawaslu ke KASN, karena diduga melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN. Salah satu dari enam ASN itu adalah Lurah Taman Sari. Yang bersangkutan dipanggil dan diklarifikasi terkait unggahan di media sosial pribadinya. “Ini sebenarnya sudah tiga bulan lalu kita rekomendasikan ke KASN,” kata Hasan.

Rumus netral terutama bagi ASN adalah ada atau tidak adanya bakal pasangan calon kepala daerah harus tetap menjaga netralitas. Netralitas ASN tidak saja diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jauh sebelumnya, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Permendagri mengamanatkan hal tersebut. ASN tidak boleh mencoba – coba karena mereka diatur oleh undang – undang maupun turunannya. (cem)

(Suara NTB/her)

PANTAU SKB - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid memantau pelaksanaan tes SKB di UPT Mataram, Selasa (8/9).

(Suara NTB/her)

SIDANG - Majelis TPTGR Lobar melakukan sidang terhadap puluhan oknum ASN untuk memaksa mereka mengembalikan kerugian negara, Selasa (8/9).

Puluhan ASN di Lobar Terima Kelebihan Tunjangan Anak Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari para guru di Lombok Barat (Lobar) ditekankan harus mengembalikan kerugian negara melalui sidang yang dilakukan majelis Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Kerugian Negara senilai Rp87 juta ini ditimbulkan akibat kelebihan menerima pemayaran tunjangan anak.

Kepala Inspektorat Lobar, H. Ilham menegaskan sidang majelis yang diketuai Sekda Dr H. Baehaqi dengan anggota Asisten II, Inspektur, kepala BPKAD dan Kepala Bagian Hukum dilaksanakan sejak kemarin (Senin red). Sebanyak 26 ASN disidang, akibat kelebihan menerima pembayaran tunjangan anak. “Ada 26 ASN yang disidang pengembalian kerugian negara. Mereka menerima kelebihan pem-

bayaran tunjangan anak. Seluruhnya dari guru baik SD maupun SMP,” tegas dia. Temuan kerugian ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Sebelum melakukan sidang terhadap 26 orang ini, pihaknya melakukan proses mulai dari monitoring dan pemanggilan.

Namun mereka belum menyelesaikan pengembalian kerugian Negara tersebut. Ada yang sudah melakukan tindaklanjut, namun belum tuntas. Sehingga oleh majelis TPTGR melakukan upaya terakhir yakni sidang agar mereka segera mengembalikan kerugian Negara ini. Di mana dari 26 orang ini menanggung kerugian bervariasi, ada yang Rp1 juta sampai Rp7 juta.

Setelah dilakukan sidang, mereka pun bersedia dan sanggup mengembalikan kerugian dengan berbagai macam jaminan. “Sidang ini untuk memak-

sa mereka. Sebenarnya kan tidak perlu ada pemaksaan kan. Sekarang ini sedikit memkasa dengan persidangan, dan perjanjian tertulis dengan jaminan macam-macam,” tegas dia. Dalam proses sidang ini pun jelas dia, ada ASN yang membawa bukti setor pelunasan kerugian Negara di hadapan majelis. Dan ada juga yang menyetor pada saat disidang.

Sidang ini dilakukan bertahap. Saat ini dilakukn terhadap para guru. Lalu pada kesempatan lain akan para ASN yang lain juga akan disidang. Saat ini pihaknya tengah menghimpun di OPD lain.

“Kami masih himpun data, apakah ada temuan,” tegas dia.

Sedangkan terkait temuan di Dishub senilai Rp1,4 miliar, itu akan dilakukan proses sidang kedepan. Menurut hitungannya, temuan kerugian di OPD rata-rata sudah selesai. (her)

Praya (Suara NTB) Majunya Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Ziadi, S.IP., pada Pilkada Loteng menambah daftar kursi kosong di keanggotan DPRD Loteng menjadi dua kursi. Seteleh wafatnya H. Lalu Arabiah, Ahmad Ziadi kini diharuskan melepas jabatannya sebagai anggota DPRD Loteng. Karena sudah resmi mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada Loteng.

“Aturannya, anggota DPRD yang maju di pilkada memang harus melepas jabatannya sebagai Dewan,” jelas Plt. Sekretaris DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (8/9). Ada tiga penyebaran anggota Dewan kehilangan statusnya sebagai anggota Dewan. Pertama karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Dengan kekosongan dua kursi DPRD Loteng tersebut, saat ini pihaknya masih menunggu usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai politik asal anggota Dewan bersangkutan.

Yakni Partai NasDem untuk PAW (alm) H. Lalu Arabiah serta Partai Demokrat untuk Ahmad Ziadi, S.IP. Dalam proses PAW tersebut, DPRD Loteng nanti hanya memfasilitasi saja.

Partai politik akan mengusulkan PAW anggota dewannya bersamaan dengan pengajuan nama calon pengganti ke pimpinan DPRD Loteng. Berikutnya pimpinan DPRD Loteng melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng.

Setelah itu, KPU Loteng akan memverifikasi usulan tersebut. Baru kemudian, KPU Loteng

menyampaikan lagi ke pimpinan DPRD Loteng, untuk disampaikan ke Gubernur NTB melalui Bupati Loteng. Gubernur NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah selanjutnya mengeluarkan SK PAW anggota DPRD Loteng sesuai usulan yang masuk.

“Jadi ada tahapantahapannya untuk PAW. Tidak begitu saja, mengganti anggota dewan dengan yang baru,” ujarnya. Khusus untuk PAW Ahmad Ziadi, S.IP., prosedurnya sedikit berbeda dengan PAW (alm) H. Lalu Arabiah. Ada proses awalnya. Di mana partai politik mengusulkan pemberhentian Ahmad Ziadi sebagai anggota DPRD Loteng terlebih dulu ke pimpinan DPRD Loteng. Selanjutnya, pimpinan DPRD Loteng melanjutkan usulan ke Gubernur NTB melalui Bupati Loteng.

Atas usulan tersebut, Gubernur NTB mengeluarkan SK pemberhentian. Berdasarkan SK pemberhentian tersebut, partai politik kemudian mengusulkan untuk dilakukan PAW. Sehingga sebelum SK pemberhentian keluar, maka status Ahmad Ziadi masih sebagai anggota DPRD Loteng aktif. “SK pemberhentian dari Gubernur NTB itu menjadi syarat bagi Ahmad Ziadi untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Loteng nantinya,” terangnya.

Kapan usulan PAW diproses? Suhadi Kana menegaskan itu tergantung usulan dari partai politik. Karena pihaknya hanya memproses usulan saja. “Semua tergantung partai politik. Kalau belum ada usulan dari partai politik, PAW belum bisa diproses,” tandasnya. (kir)

Empat Desa Belum Cairkan Anggaran Tahap Ketiga di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mencatat saat ini tersisa empat desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap terakhir dari total 57 desa. Ke empat desa ini sudah diberikan teguran untuk segera mencairkan anggarannya paling lambat di akhir bulan September sudah tuntas

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2376 CT NOKA : MHIJFW112GK783859,NOSIN : JFW1E1783170 AN.NI KADEK SRIYUNI HLG SKTR JL.RAYA DESA SUKARARA MENUJU DESA PUYUNG K E C . J O N G G A T KAB.LOMBOK TENGAH HLG STNK R2 HONDA DR.6753 CU NOKA : MHIJFZ117HK766087,NOSIN : JFZ1E-1777311 NO.BPKB : N.09581850 AN.DENNY RUSMARYANA,MZ HLG SKTR JL.MAJAPAHIT JAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6543 ED NOKA : MHIKF2112KK195501,NOSIN : KF21E-1195655 AN.ANGGRIA MURNI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.4150 HM NOKA : MH33C120DK162174,NOSIN : 3C1-1161804 AN.SOPIAN HADI HLG SKTR JL.MASBAGIK – MATARAM

supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Memang masih ada empat desa yang belum mencairkan DD tahap terakhir dan kami tetap akan mendorong supaya mereka segera. Kami juga memberikan target paling lambat di akhir bulan September sudah tuntas supaya pelaksanaan program tidak terganggu,” ungkap Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Rizki Syaputra S.IP, Selasa (8/9).

Dikatakannya, persoalan yang dialami empat desa tersebut yakni laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2019 dan LPJ penggunaan anggaran tahap pertama dan kedua tahun 2020 masih tertolak oleh sistem. Karena syarat utama untuk bisa mencairkan anggaran tahap ketiga, yakni laporan realisasi tahap 1 dan 2 dan tahun 2019.

Kendati demikian, saat ini

pihaknya tengah melakukan evaluasi khusus terhadap sistem pengelolaan anggaran di empat desa tersebut. Jika anggaran tersebut sudah digunakan tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan akan tetap diminta melakukan pengembalian. Upaya tersebut dilakukan sebelum menjadi temuan dan proses secara hukum.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya empat desa ini bisa segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum menjadi temuan. “Kami minta agar desa tersebut bisa segera menyelesaikan masalah itu supaya pencairan anggaran tahap ketiga bisa segera dilakukan,” sebutnya.

Diakuinya DD tahap ketiga di bulan ini (September) sudah molor, tetapi karena ada masalah akhirnya belum bisa tuntas. Hal ini tentu sangat dis-

ayangkan, karena prinsipnya batas akhir untuk pencairan anggaran DD tahap ketiga di bulan September sudah terhitung telat, tetapi faktanya sampai dengan saat ini masih ada juga desa yang belum. Bahkan desa-desa ini juga sudah diberikan surat teguran untuk bisa melakukan penyerapan anggaran supaya pekerjaan yang ada bisa segera diselesaikan.

Untuk itu pihaknya mendesak kepada empat desa ini untuk bisa segera mencairkan anggarannya supaya pelaksanaan kegiatan tidak molor nantinya. “Hasil koordinasi terakhir, mereka masih terkendala di SPJ tahap satu dan dua tahun 2019, masalah ini yang menjadikan mereka telat untuk melakukan penyerapan anggaran dan kami tetap akan mendorong mereka supaya segera,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Rabu, 9 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 9 September 2020

Halaman 10

Pengedar 6,57 Gram Sabu Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil membekuk jaringan pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Raya Dusun Madya Desa Kempo, Selasa (8/9) Pukul 14.00 Wita.

Ia Ys alias Yan, pria asal Desa Taloko Kecamatan Sanggar, Bima. Dari tangannya polisi menyita belasan klip sabu seberat 6,57 gram.

Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada Suara NTB menjelaskan, tertangkapnya pengedar sabu ini buah pengembangan informasi warga, terkait adanya pria yang dicurigai hendak melakukan transaksi sabusabu di Kecamatan Kempo.

Informasi yang diperoleh berikut ciri pakaian Ys, lantas disikapi Tim Opsnal Satresnarkoba dengan melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang hendak dituju. “Tak lama mengintai di TKP, tim melihat pria dengan jaket abu melintas,” ungkapnya.

Atas ditemukannya pria dengan ciri-ciri yang dilaporkan warga, lanjut Hujaifah, tim opsnal kemudian berusaha mendekati. Namun melihat

gerakan anggota, Ys spontan membuang bungkusan rokok.

Reaksi itu memaksa tim dengan sigap mengamankannya.

Selain menunjukan surat perintah tugas dari pimpinan, tim meminta bantuan warga untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap yang bersangkutan, termasuk barang bawaan serta bungkusan rokok yang sempat dibuang. Dalam proses ini, polisi menemukan 12 klip sabu dengan berat bruto 6,57 gram. “Saat penggeladahan polisi menemukan bingkusan rokok yang di dalamnya terdapat 12 klip sabu-sabu, tepatnya tak jauh dari tempat terduga diamankan,” jelasnya.

Berbekal temuan barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa Ys alias Yan merupakan jaringan pengedar sabu, tim langsung menggiringnya ke Mapolres Dompu untuk proses hukum lebih lanjut. Termasuk pengembangan guna mengungkap sumber kepemilikan barang haram ini. “Barang bukti dan terduga saat ini berada di mapolres untuk proses hokum lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

JARINGAN PENGEDAR - Ys alias Yan, terduga jaringan pengedar sabu asal Bima diamankan di Mapolres Dompu, Selasa (8/9).

Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Diharapkan Pasangi Stiker Kendaraan Mataram (Suara NTB) Kuota BBM bersubsidi yang terdiri dari premium dan Jenis BBM Tertentu (solar) kuotanya terbatas. BBM jenis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun selama ini, mobil-mobil yang seharusnya tidak menggunakan premium atau solar, justru masih terlihat memanfaatkan BBM bersubsidi ini.

Anggota Komisi II DPRD NTB H. Haerul Warisin, M.Si mengatakan, salah satu cara agar penggunaan premium dan solar ini tepat sasaran Pertamina bisa menerapkan penempelan stiker di kendaraan-kendaraan yang membeli BBM subsidi, seperti yang sudah diterapkan di Aceh.

“Pertamina kita harapkan menyiapkan stiker, kemudian dipasang di kendaran yang memang berhak menerima subsidi. Jika ada mobil bos-bos yang mau dipasangi stiker ya silahkan saja, itu kan menjadi aib bagi dirinya, kalau dia membeli BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin. Karena jumlahnya sangat terbatas,” kata Haerul Warisin kepada Suara NTB,

Selasa (8/9) kemarin.

Untuk merealisasikan hal tersebut tentu dibutuhkan pendataan yang valid, mana kendaraan yang bisa dipasangi stiker tersebut. Karean itulah proses pendataan itu bisa dilakukan mulai dari tingkat desa/keluharan, kecamatan hingga kebupaten.

“Kita nanti minta arahan dari Pertamina, bagaimana caranya untuk menentukan mobil-mobil mana yang berhak mendapatkan stiker itu, atau nantinya ada angka statistik yang bisa menjadi acuan pendataan,” jelasnya.

Yang jelas kata mantan Wakil Bupati Lotim ini, harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pertamina untuk menentukan jumlah stiker yang akan dibagikan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Misalnya kepada angkutan umum, kendaraan pelaku UMKM untuk berusaha, dan lain sebagainya. “Jangan dikasi solar subsidi truck tronton atau kendaraan yang ukuran besar, itu tidak boleh,” ujarnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi

NTB ini juga mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan aktivitas pembelian bensin yang kemudian dibawa ke industri oleh para pengusaha. Ini dinilai sebagai pengusaha yang tidak memiliki mental yang bailk.

Sementara di sisi lain para pengecer premium dari kalangan warga miskin di pedesaan tidak bisa serta-merta dilarang karena

H. Haerul Warisin

mereka sedang mencari nafkah untuk keberlangsungan ekonomi mereka.

“Jangan sampai pembelian dengan menggunakan jerigen ini dilakukan oleh orang yang punya pabrik, orang yang punya usaha industri. Jika itu yang dilakukan, berarti dia mau jadi orang miskin,” sindirnya.

Sementara itu Sales Brancah Manager Pertamina NTB Aria Aditya mengatakan, jika ada yang memunculkan wacana pemasangan stiker di kendaraan untuk mengakases BBM subsidi ini, maka semua pihak harus ada di sana.

Misalnya dari Pemprov NTB untuk mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan semua ini harus direncanakan secara matang, tidak bisa setengahsetengah.

Ia menilai kebijakan pemasangan stiker untuk kendaraan

RADIO

seperti di Aceh misalnya adalah sesuatu yang bagus. Namun jika hal itu dilakukan, maka semua pihak harus ada dan mendukung program tersebut. “Tidak boleh ada pihak yang tidak mendukung, karena jika ada pihak yang tidak mendukung, maka akan terjadi keributan,” katanya.

Adapun pola pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina kata Aria tetap melakukan pengawasan. Namun Pertamina tetap mendorong konsumen untuk mengakases produk BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex melalui lembaga-lembaga penyalur seperti SPBU. “Kita harapkan penjualan subsidi kita bisa marangkak naik, namun bisa kita lihat masyarakat yang secara kesadarannya masih kurang.

Kurang sadar subsidi. Ada masyarakat yang masih kita lihat seperti kendaraan mewah masih melakukan pengisian produk subsidi,” katanya.

“Tetap kita lakukan pengawasan, namun kami lebih mengharapkan sifat sadar subsidi dari masyarakat.,” tutupnya. (ris/*)

BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mulai melakukan audit penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut dilakukan di Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, S. E., M.M., Ak., CSFA., CA., mengatakan semua penggunaan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 akan diperiksa oleh BPK. Ia mengatakan, audit penggunaan dana penanganan Covid-19 dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. “Semua anggaran penanganan Covid-19 (diperiksa). Baik bantuan pemerintah daerah untuk menanggulangi, upaya preventif, mengobati (pasien Covid-19). APBD yang terkait dengan (pengadaan) alat kesehatan, bantuan sosial maupun untuk UMKM atau penanganan dampak ekonomi,” kata Hery dikonfirmasi usai bertemu Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., didampingi Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., di Kantor Gubernur, Selasa (8/9).

Hery menjelaskan saat ini BPK baru mengumpulkan data terkait dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di NTB. Setelah pengumpulan data selesai, BPK kemudian menentukan target pemeriksaannya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, mengatakan BPK melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, baik yang dilaksanakan kementerian/lembaga dan Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota. BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk melihat penanganan Covid-19.

“Kita akan mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan terutama dari OPD-OPD yang terkait. Dan memfasilitasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan. Serta memberikan informasi yang penting berkenaan dengan penanganan Covid-19,” jelasnya.

Ibnu mengatakan semua anggaran yang dilakukan realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19 akan dilakukan audit. Selain itu, juga akan dilihat bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang turun ke NTB untuk penanganan Covid19. “Tiga aspek penggunaan anggaran Covid-19. Baik penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Ibnu menjelaskan, BPK bukan hanya akan melakukan audit penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Pemprov NTB. Tetapi juga penggunaan anggaran Covid-19 di kabupaten/kota.

“Sekarang ini BPK melihat itu. Pemeriksaan ini saya kira bagus juga. Supaya kita nanti bisa menyempurnakan pada tahapan penanganan Covid-19 berikutnya setelah kita ketahui nanti hasil auditnya,” tandas mantan Kepala Satpol PP NTB ini.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp926,96 miliar lebih. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp302,98 miliar lebih berupa belanja tidak langsung atau belanja tidak terduga (BTT), sedangkan Rp623 miliar berupa belanja langsung.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2020 akhir Agustus lalu, Pemprov NTB menyampaikan ke DPRD NTB bahwa realisasi anggaran BTT penanganan Covid-19 untuk tiga sektor, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sudah mencapai Rp203,91 miliar lebih. Dari anggaran BTT sebesar Rp302,98 miliar, sisanya tinggal Rp99,05 miliar.

Anggaran BTT untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp170,48 miliar lebih. Dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp79,28 miliar lebih. Kemudian BTT untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp1,8 miliar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp800 juta.

Sedangkan BTT untuk penanganan jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang sebesar Rp130,70 miliar lebih. Dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp123,83 miliar lebih, sehingga total realisasi BTT untuk penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp203,91 miliar.

Sisa anggaran BTT sebesar Rp99,05 miliar rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020. Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 pada pos belanja langsung OPD sebesar Rp623 miliar lebih, diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlidungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM. Dan pemberian bantuan jaring pengaman sosial yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap penanganan ekonomi nasional. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 9 September 2020

Kelompok Cipayung Plus NTB Gelar Mimbar Bebas

Aziz Muslim: Kita akan Turun ke Jalan Mataram (Suara NTB) – Kelompok Cipayung plus NTB ternyata tidak tinggal diam menyikapi setiap perkembangan di Republik ini. Kemarin, PMII, Badko HMI Nusra, GMNI, IMM, GMKI Mataram, KMHDI NTB, Hikmabudi Mataram dan LMND menggelar mimbar bebas di Nice Coffee Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

Acara yang dipandu oleh Mukmin sang Ketua GMNI ini menarik karena ada beberapa orasi yang memberi semangat dan aspirasi tentang Indonesia saat ini. Satu per satu para aktivis didaulat untuk menyatakan peddapatnya.

Ariya dari KMHDI juga tampil dan menyatakan sependapat dengan apa yang disuarakan temannya dari kelompok Cipayung ini. Ketua GMNI menegaskan jangan ada pemecah belah NKRI berkedok penyelamat.

Azis Muslim yang menjadi Koordinator acara ini mengajak semua anggota Kelompok Cipayung membacakan deklarasi. Deklarasi yang berisi lima poin tersebut dibaca keras dan lantang.

Pertama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bertekad menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kedua, KAMI juga mengutuk keras kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan. KAMI juga mendukung upaya peningkatan kemandirian ekonomi. Ke empat, KAMI mengawal nilai-nilai budaya sebagai akar tumbuhnya kepribadian bangsa. Kelima, KAMI mendukung upaya pemerintah dalam penanganan Covid 19,’’ kata Aziz.

Menurut Aziz, KAMI ini akan dimulai dari NTB dan akan melawan siapapun yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ‘’Siapa pun termasuk tokoh-tokoh,’’ tegasnya.

Jadi KAMI, katanya, melihat Indonesia yang sekarang ini tidak sakit seperti yang dinyatakan beberapa orang. ‘’Tidak ada yang perlu diselamatkan,’’ tandasnya.

Bahkan kelanjutan dari deklarasi ini masih ada gerakan lagi. ‘’Kita akan turun ke jalan semua kelompok Cipayung Plus NTB,’’ ujarnya.

Pernyataan Aziz ini juga diamini oleh para ketua masingmasing OKP yang hadir. Selain para ketua ada juga pengurus keloompok Cipayung, sehingga suasana di arena deklarasi tampak ramai. (*)

Halaman 11

Tingkat Kematian Pasien Covid-19 di NTB Masuk Lima Besar Nasional Mataram (Suara NTB) Tingkat kematian pasien Covid-19 di NTB termasuk tinggi secara nasional. NTB masuk lima besar provinsi dengan tingkat kematian sebesar 5,9 persen. Empat provinsi lainnya dengan tingkat kematian tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan tingginya angka kematian pasien Covid19 memang sudah diwaspadai sejak awal. Sehingga dilakukan tracing (pelacakan) masif ke masyarakat untuk mengetahui secepat mungkin orang yang memiliki gejala Covid-19.

Dengan tracing masif, tujuannya agar masyarakat yang memiliki gejala Covid-19 dapat diketahui dengan cepat, sehingga penanganan yang dilakukan juga bisa menjadi lebih cepat.

“Tapi karena masyarakat kita sudah traumatik, seolah-olah ingin jangan di-tracing. Ketika itu

terjadi, kita khawatir yang masuk rumah sakit itu orang dalam keadaan sudah kronis. Maka ketika sudah kronis, apa yang terjadi? Minimal, upaya yang bisa kita berikan,” kata Gita dikonfirmasi, Selasa (8/9) kemarin.

Ketika masyarakat yang memiliki gejala Covid-19 datang ke rumah sakit setelah penyakitnya kronis. Maka inilah yang berpotensi terjadi kasus meninggal dunia. Untuk itu, ia meminta masyarakat jangan berprasangka buruk ketika petugas kesehatan datang melakukan tracing contact kepada orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

“Tracing itu tujuannya untuk lebih cepat mengetahui gejala Covid-19. Artinya, masyarakat agar memahami betul makna dari tracing itu. (Petugas kesehatan) bukan mencari-cari pekerjaan. Dikira kita tak punya pekerjaan,” katanya.

Sekda mengatakan Pemprov bersama Pemda Kabupaten/ Kota terus berikhtiar menekan angka kematian pasien Covid-

19 di NTB. Untuk itu, ia juga mengharapkan kesadaran masyarakat bersama-sama menekan kasus Covid-19.

Pemda sudah membuat regulasi berupa Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

Mulai 14 September mendatang, Perda tersebut sudah mulai efektif berlaku. Bagi yang melanggar protokol kesehatan atau tidak memakai masker di tempat umum maka kena sanksi denda mulai dari Rp100 ribu - 400 ribu.

“Maknanya (ada Perda) untuk menekan angka kematian. Bukan kurang kerjaan pemerintah membuatPerda,terusmerazia. Itukarenakita sayangkepadamasyarakat.

Karenafaktanyamenunjukkankita nomorlimakasuskematian(secara nasional). Artinya, masih dibutuhkan kesadaran untuk menerapkan protokol Covid secara konsisten,” pungkas Sekda.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB sampai Senin

Ekosistem Pendidikan di Lingkungan Ponpes Dipertemukan Praya (Suara NTB) Pada hakikatnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa menyerahkan tugas itu pada satu pihak saja, melainkan semua pihak harus bertanggung jawab untuk mewu-

Dari Hal. 1

DEKLARATOR - Inilah para deklarator dalam Mimbar Bebas Kelompok Cipayung Plus NTB.

KPK Segera Turun Dari Hal. 1 mengatakan KPK memberikan apresiasi atas progres Pemprov NTB dalam implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada semester I Tahun 2020. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK melalui pencapaian nilai MCP terhadap tujuh program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB. Adapun sepuluh rekomendasi KPK yang harus ditindaklanjuti Pemprov pada semester II Tahun 2020. Pertama, kata Ibnu, KPK meminta Pemprov agar memastikan pelaksanaan integrasi antara e-planning dan e-budgeting, mendokumentasikan forum perangkat daerah serta implementasi view SSH dan ASB. Pemprov NTB juga melakukan langkah untuk memastikan dokumen APBD Tahun 2021 telah diserahkan kepada DPRD pada 1 Oktober 2020 dan disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur pada 1 Desember 2020.

Kedua, KPK meminta Pemprov merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun 2020 berdasarkan hasil realokasi anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. Terkait hal tersebut, Pemprov NTB agar tidak merencanakan dan melaksanakan PBJ yang tidak terkait dengan penanganan covid-19, kecuali PBJ yang dalam Peraturan Gubemur dibolehkan, hingga pandemi covid19 dinyatakan selesai.

Rekomendasi KPK yang ketiga, kata Ibnu, Pemprov diminta mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan tax clearance (berbasis NIK, NOP, serta pertimbangan lainnya) pada DPMPTSP. Pemprov NTB juga perlu mengembangkan implementasi clearance sistem elektonik lainnya, misalnya kewajiban BPJS, tata ruang dan wilayah, persyaratan pembangunan, dan lainnya sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perizinan.

Ke empat, Pemprov diminta memenuhi kebutuhan fungsional PBJ dan peningkatan pelaksanaan tupoksi UKPBJ berupa review pemaketan, HPS dan Vendor serta audit kinerja/ kepatuhan secara berkala terhadap sistem kerja UKPBJ dalam rangka mencegah potensi korupsi. Pelaksanaan audit IT LPSE oleh BSSN/pihak lain juga harus dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi PBJ di lingkungan Pemprov NTB. Kelima, kata mantan Kepala Satpol PP NTB ini, Pemprov diminta menyelesaikan dan mendorong penyelesaian produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan/tugas dan fungsi pemerintahan sebagai bagian dari pencegahan korupsi terintegrasi, seperti Perda BMD (Barang Milik Daerah) serta regulasi terkait lainnya.

Berkaitan dengan pengelolaan BMD, lanjut Ibnu, pada rekomendasi ke enam, KPK mem-

inta Pemprov melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi BMD untuk seluruh OPD dengan koordinasi Bidang Aset. Dalam rangka menginventarisasi dan menentukan action plan terkait identifikasi BMD bersertifikat atau belum bersertifikat. Kemudian identifikasi masalah aset dengan Pemda lain maupun instansi pusat sebagai efek pemekaran wilayah atau perubahan kewenangan.

Selanjutnya, identifikasi BMD bermasalah karena dikuasai, digugat, atau dikelola oleh pihak lain. Serta identifikasi BMD yang perlu ditertibkan seperti kendaraan atau rumah dinas yang dikuasai pihak ketiga, yang perlu dilelang atau BMD yang kurang optimal pemanfaatannya.

Ke tujuh, KPK meminta Pemprov melakukan langkah peningkatan sertifikasi aset tanah dengan melakukan rekonsiliasi data BMD bersertifikat antara Pemprov dengan Kanwil BPN NTB. Ke delapan, dalam menghadapi penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi Covid-19, KPK meminta Pemprov melakukan optimalisasi pajak daerah melalui pendataan potensi pajak daerah. Kemudian upaya penagihan piutang pajak dan pemeriksaan pajak yang lebih komprehensif bekerjasama dengan kejaksaan, BPKP dan stakeholders sesuai kebutuhan.

Ke sembilan, lanjut mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini, KPK meminta Pemprov mengoptimalkan peran Bank NTB Syariah melalui penempatan rekening kas umum daerah di Bank Syariah NTB. Yang merupakan bank milik pemerintah daerah di NTB. Pemprov juga mendorong Bank NTB Syariah berperan dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah terutama berkontribusi dalam peningkatan PAD. Terakhir, kata Ibnu, KPK merekomendasikan agar Pemprov memastikan kecukupan anggaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2019 dan meningkatkan kapabilitas SDM APIP serta memastikan bahwa probity audit dilakukan oleh APIP dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemprov NTB. Ibnu mengatakan Tim Pencegahan dan Penindakan KPK akan turun ke NTB untuk memantau progres tindaklanjut atas rekomendasi tersebut. Ia menambahkan, persoalan aset memang menjadi atensi KPK, sehingga, nanti ketika KPK turun ke NTB, Pemda Kabupaten/Kota juga akan dihadirkan. (nas)

orang. Sehingga tingkat kematian sebesar 3,9 persen. Lombok Timur tercatat sebanyak 16 kasus kematian dan jumlah pasien positif sebanyak 332 orang. Maka tingkat kematian sebesar 4,81 persen.

Sumbawa Barat sebanyak 2 pasien meninggal dengan jumlah kasus positif 34 orang. Sehingga tingkat kematian sebesar 5,88 persen. Sumbawa, tercatat 8 pasien meninggal dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 194 orang. Maka tingkat kematian sebesar 4,12 persen.

Kemudian Dompu sebanyak 2 pasien meninggal dengan jumlah kasus positif 61 orang. Sehingga tingkat kematian sebesar 3,27 persen. Bima sebanyak satu kasus kematian dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif 45 orang. Sehingga tingkat kematian sebesar 2,22 persen.

Dan Kota Bima juga satu kasus kematian dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 91 orang. Sehingga tingkat kematian pasien Covid-19 di Kota Bima sebesar 1,09 persen. (nas)

Satukan Pemahaman

judkan tujuan mulia pendidikan.

Hal demikian mendasari dipertemukannya para santri di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Loteng dengan orang tua mereka pada acara tasyakuran santri baru. Pada

kesempatan itu seluruh orang tua santri diwajibkan hadir bersama santri baru.

Ketua Yayasan Darul Hikmah Loteng, Humam Balya, menjelaskan, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, orang tua penting

IKAPTK Lombok Timur Gelar Gebrak Masker

(Suara NTB/ist)

(7/9), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB sebanyak 2.874 orang. Dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 2.213 orang, masih isolasi dan perawatan 490 orang dan meninggal 171 orang.

Dengan angka kematian sebanyak 171 orang, maka tingkat kematian pasien Covid-19 di NTB sebesar 5,94 persen. Sedangkan angka kematian pasien di Kota Mataram sebanyak 79 orang dengan jumlah kasus positif 1.124 orang. Sehingga tingkat kematian pasien Covid-19 di Kota Mataram sebesar 7,02 persen.

Kemudian Lombok Barat sebanyak 46 pasien yang meninggal dengan jumlah kasus positif 623 orang. Sehingga tingkat kematian pasien Covid-19 di Lombok Barat sebesar 7,38 persen.

Lombok Tengah sebanyak 12 pasien yang meninggal dengan jumlah kasus positif sebanyak 207 orang. Sehingga tingkat kematian sebesar 5,79 persen.

Selanjutnya, Lombok Utara sebanyak 4 kasus kematian dengan jumlah kasus positif 101

Kegiatan gebrak masker kali ini, IKAPTK Lombok Timur menyerahkan 3.750 masker. Masing-masing 2.000 masker yang diterima Ketua TP PKK Provinsi Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan 1.750 masker diterima Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Hartatik. Maskermasker selanjutnya dibagibagikan ke warga.

Sejak awal pandemi Covid19, IKAPTK Lombok Timur juga telah menggalang donasi untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan diserahkan ke sejumlah unit layanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, mengapresiasi donasi IKAPTK dalam pengadaan masker. TP PKK turut hadir hadir melakukan pembagian masker-masker tersebut kepada warga untuk mengingatkan kembali agar di era tatanan baru ini warga tetap menjaga kewaspadaan.

“Covid masih ada di sekitar kita,” ucap Niken saat diwawancara di sela acara gebrak masker yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Lotim, Hj Hartatik.

Masyarakat diminta tidak abai.

Penggunaan masker adalah salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Covid. “Kalau masyarakat abai khawatir akan terjadi lonjakan kembali,” imbuhnya.

Membudayakan penggunaan masker adalah bagian dari perilaku sehat di era tatanan baru. Penggunaan masker ini diharapkan tetap dilakukan masyarakat saat ini agar tetap terjaga dan terlindungi dari Covid. “Kita minta warga tetap pakai maskernya ketika berada di luar rumah,” paparnya.

TP PKK diminta terus mensosialisasikan penggunana masker ke tengah masyarkaat.

Setiap rumah itu memiliki minimal empat masker. Saat ini sudah tidak ada alasan untuk tidak memiliki masker. Diharapkan, semua kader PKK dari provinsi, kabupaten dan desa ini turut ambil bagian melakukan sosialisasi. (rus/*)

diberikan pemahaman bahwa pendidikan jadi tugas bersamasama, sehingga dengan menitipkan anak-anak mereka ke Pondok Pesantren bukan berarti melepas tanggung jawab pendidikan pada anak dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak ponpes. Melainkan secara bersama-sama bertanggung jawab dengan ekosistem pendidikan lainnya.

Selama ini hampir di berbagai tempat ekosistem pendidikan seringkali tidak berjalan seimbang. Kontrol orang tua dan masyarakat tidak berjalan. Semua tanggung jawab pendidikan sepenuhnya dibebankan pada pihak sekolah atau ma-

drasah. Pandangan ini tentu saja kurang tepat.

Selain mempertemukan santri dan orang tua santri, pada kesempatan itu juga digelar tradisi unik dalam mengawali tahun ajaran baru. Tradisi tersebut yaitu para santri dicukur rambutnya oleh para tuan guru dan pimpinan ponpes.

Tradisi ini baru mulai dicoba pada santri angkatan pertama.

Dengan harapan agar mereka mengawali tahun ajaran baru dengan penuh semangat baru, suasana baru, dan harapan baru menjadi manusia-manusia yang akan didik dan ditempa selama mereka menjadi santri. (dys)

FS Jembatan Lombok-Sumbawa Diupayakan 2021 Dari Hal. 1 Untuk tahapannya, proyek tersebut harus melewati proses FS yang direncanakan akan menggandeng konsultan asal Korea Selatan yang telah melakukan pra-FS sebelumnya.

Setelah membuahkan hasil, maka proyek tersebut dapat ditawarkan kepada investor. “Kalau belum ada hasil studinya, belum bisa kita jual. Ini karena situasi covid. Kalau tidak ada Covid-19, maka normal jalannya rencana ini,” tandas Amry. (bay)

Keliling Sosialisasi Perda Dari Hal. 1 wagub mendatangi kantorkantor pelayanan publik, Selasa (8/9). Lima kantor pelayanan publik dikunjungi secara mendadak oleh wagub.

“Kami datang mendadak, kami ingin pantau sekaligus sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang sebentar lagi mulai ditegakkan,” ungkapnya saat tiba di lokasi pertama yaitu Kantor Pos Mataram.

Didampingi Kasat Pol PP dan Asisten I Setda NTB dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, wagub berkeliling melihat secara

langsung aktivitas pelayanan publik di setiap kantor yang dikunjungi. Wagub meminta seluruh pelayanan publik harus dilakukan dengan protokol kesehatan. “Silakan layani masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjutnya, niat baik melayani masyarakat justru membuat petugas terpapar Covid-19.

Untuk itu, seluruh kantor yang ada harus dipasang spanduk yang berisi imbauan agar semua masyarakat yang datang wajib menaati protokol kesehatan dan tempat cuci tangan

di setiap kantor yang ada.

“Kalau ada yang tidak pakai masker, jangan dilayani, begitupun dengan petugas, harus pakai masker dan terapkan protokol kesehatan,” ujarnya mengingatkan.

Tanggal 14 September mendatang, Perda Penanggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan. Bagi masyarakat yang tidak pakai masker di tempattempat umum, akan dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu.

Sebenarnya sosialisasi sudah sejak lama dilakukan oleh Pemprov NTB bersama TNI dan Polri. Namun, masih

saja ditemukan masyarakat yang masih lalai dengan protokol kesehatan ini. Bahkan ditemukan warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan berada di kantor pelayanan publik.

“Kenapa masih tidak gunakan masker? Padahal dengan menggunakan masker, bisa melindungi diri dan orang lain,” tegur Wagub kepada salah seorang warga yang datang di Kantor Samsat Provinsi NTB. Selasa kemarin, lanjut wagub, masih dalam tahap sosialisasi. Kalau sudah tanggal 14 September mendatang, warga

yang tidak menggunakan masker akan didenda. Karena itulah sosialisasi akan tetap digencarkan secara merata, dengan harapan, masyarakat sadar tentang pentingnya menggunakan masker.

“Menggunakan masker itu tidak sulit, masker pun harganya cukup terjangkau, bahkan sudah banyak dibagikan secara gratis. Kita harus tetap konsisten menggunakan masker saat keluar rumah,” ungkap Wagub sambil memberikan masker kepada masyarakat yang tak pakai masker tersebut. (r)

Program Kampung Sehat NTB dapat Anugerah Promoter Reward dari LEMKAPI Dari Hal. 1 ‘’Kami menilai peran aktif seluruh jajaran Polda NTB, dalam tugas kemanusiaan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kinerja hebat ini merupakan implementasi penguatan Program Promoter Kapolri dalam mewujudkan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, red) yang mantap,” ungkapnya.

Sementara Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, dalam kesempatannya menyampaikan, Program Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru yang dilaksanakan di Provinsi NTB adalah perintah dari Mabes Polri, untuk dilaksanakan bersama pemerintah provinsi yang harus

dilakukan secara sistemik dan kolaboratif.

“Di Provinsi NTB ini sangat luar biasa kebersamaannya, untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. Dengan kebersamaan seluruh unsur stakeholder inilah menjadikan kontribusi dalam melaksanakan Program Kampung Sehat ini demi masyarakat,” ujar Kapolda NTB. Menurutnya, reward yang diberikan LEMKAPI tersebut akan dipersembahkan untuk seluruh masyarakat NTB, atas kontribusinya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang tidak ternilai harganya.

“Saya berpesan agar teruslah laksanakan dengan ikhlas seluruh kegiatan, dalam Pro-

gram Kampung Sehat ini. Insya Allah, ini akan menjadi amal shaleh yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wata’ala. Aamiin,” tandasnya.

Sedangkan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam kesempatan menerima Promoter Reward LEMKAPI, mengungkapkan rasa syukur atas anugerah tersebut. “Kita harus menyikapinya dengan rasa syukur. Kita harus ingat, setiap penghargaan yang kita dapatkan akan ada cobaan atau teguran yang harus kita hadapi setelahnya. Karena begitulah sistematika kehidupan. Begitu juga sebaliknya, setelah kita menerima cobaan, musibah ataupun teguran, kita harus menyikapinya dengan sabar,” kata Gubernur NTB. “Insya Al-

lah, setelah itu kita akan menerima kebahagiaan seperti saat ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, penghargaan Promoter Reward LEMKAPI diberikan kepada personel Polwan berprestasi yakni AKP Dewi Komalasari , yang menjabat sebagai Kapolsek Lingsar, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mendukung dan berkontribusi penuh pada inovasi Program Kampung Sehat NTB, di wilayah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Selanjutnya reward diberikan kepada Korem 162/WB yang diterima Danrem 162/ WB Brigjen TNI Achmad Rizal Ramdhani, M.Han., atas dedikasi dan loyalitas tinggi dalam memberikan dukungan penuh

kepada Polda NTB, dalam inovasi penanganan pandemi Covid-19 melalui Program Kampung Sehat NTB, serta bersinergi dalam mewujudkan Polri yang promoter yang diapresiasi masyarakat.

Selain itu, Promoter Reward LEMKAPI diberikan pula kepada dua institusi lainnya yakni Polda NTB, selaku inisiator Program Kampung Sehat NTB yang diserahkan kepada Kapolda NTB, juga kepada Pemprov NTB yang diterima Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam memberikan dukungan penuh kepada Polda NTB, dalam inovasi pencegahan dan atau penanganan pandemi Covid-19 melalui Program Kampung Sehat NTB. (*)

Pembiayaan BNI pada Pelaku UKM di Loteng Mendapat Apresiasi Positif dari Menteri Koperasi Dari Hal. 1 Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus mendorong inovasi dan kreativitas UKM di NTB khususnya di Pulau Lombok sebagai upaya mengangkat daya tawar produk lokal ke posisi yang lebih baik di masa kenormalan baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengikuti kegiatan melalui zoom. Ia diwakili langsung Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ir. Arif Rahman Hakim. Didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Seperti diketahui, BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, turut ambil bagian dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangkaian acara ini, salah satu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) binaan BNI KCP Praya atas nama Jumarep

berkesempatan menerima simbolis Penyaluran KUR BNI yang diserahkan langsung oleh gubernur.

Pelaku usaha produk kerajinan ketak khas Lombok ini menyampaikan rasa terima kasih kepada BNI atas penyaluran KUR untuk tambahan modal kerja. Dalam fase new normal ini, BNI Mataram tetap menyalurkan pembiayaan KUR program pemerintah dengan maksimum kredit hingga Rp500 juta dengan jangka waktu maksimum sampai dengan 5 tahun. Suku bunga yang ditawarkan cukup murah sebesar 6% per tahun.

Dengan kemudahan proses dan administrasi, KUR menjadi salah satu primadona bagi pelaku UKM di Indonesia.

Dalam kesempatan itu juga, Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin Cabang BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram Heru Teguh Santoso menyampaikan kesiapan BNI mendukung penyaluran KUR kepada pelaku UKM di Pulau Lombok.

Menurutnya, sebagai bentuk dukungan nyata BNI dalam peningkatan kapasitas pelaku UKM di Pulau Lombok, BNI KCU Mataram telah memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang dapat menyalurkan kredit usaha yaitu KCP Praya Lombok Tengah dan KCP Selong Lombok Timur, yang menjadi perpanjangan tangan KCU dalam memasarkan pembiayaan KUR ke pelaku UKM. BNI siap bersinergi sebagai salah satu bank penyalur KUR. Selain itu BNI Mataram juga memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap yaitu 14 KCP yang tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Lombok, jaringan ATM terbanyak yaitu 234 ATM, serta jaringan Agen46 yang tersebar sebagai perpanjangan tangan BNI KCU. “Di era adaptasi kebiasaan baru (new normal) masyarakat pun tidak perlu khawatir karena standar protokol Covid-19 telah diimplementasikan di seluruh outlet BNI. Setiap petugas dan area kerja kantor

telah mengimplementasikan dan melakukan rangkaian program perlindungan preventif untuk menekan penyebaran Covid-19 di Pulau Lombok,” demikian Heru.

Dalam sambutannya, mewakili Menteri Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui pelatihan dan bantuan sebagai peningkatan kualitas pelaku UKM khususnya di destinasi Mandalika Lombok Tengah.

“Kami berikan pendampingan dan pelatihan yang dimentori ahli-ahli di bidangnya.

Peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah ilmu pemasaran digital, tata kelola usaha, operasional pasca bencana, dan lain-lain. Terima kasih atas kolaborasi kementerian, Pemda, dan Himbara semoga bermanfaat bagi kesejahteraan pelaku usaha UKM di Lombok” ungkap Arif.

Melalui media zoom, Menteri Koperasi dan UKM RI, Drs. Teten Masduki menyampai-

kan, pada masa pandemi ini cukup banyak pelaku UKM yang mengalami penurunan omzet dan mengajukan restrukturisasi kredit.

“Pemerintah telah menyiapkan stimulus-stimulus, program subsidi, pelatihanpelatihan, serta program restrukturisasi yang dapat dinikmati para debitur pelaku UKM. Tidak terkecuali untuk pelaku UKM yang belum bankable, pemerintah juga menyediakan bantuan-bantuan lain,” ujar Teten.

Sementara Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya peningkatan kompetensi pelaku UKM. “Dengan peningkatan kompetensi, produk-produk lokal NTB akan dapat bersaing di pasar. Melalui program Cipta, Beli, dan Gunakan, Pemprov NTB tingkatkan kualitas dan kuantitas pelaku UKM. Berbagai produk mulai dari kerajinan, hingga kebutuhan seharihari sudah mampu kita produksi,” ujarnya. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 9 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rp30 Miliar Dana Covid-19 akan Dialihkan

(Suara NTB/ula)

MENDAFTAR - Pasangan Hj. Eri Ariyani – H. Ichtiar alias Eri – HI (kiri), pasangan Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan alias AKJ – Syah (tengah), dan pasangan H. Syaifurrahman Salman – Ika Rizky Feryani alias SUKA (kanan) saat mendaftar di KPU Dompu.

Mengenal Tiga Bapaslon dengan Program Unggulannya di Pilkada Dompu

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran tiga bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu hingga akhir pendaftaran 6 September 2020 lalu. Hj. Eri Ariyani - H. Ichtiar (Eri - HI), Kader Jaelani - H. Syahrul Parsan (AKJ Syah), dan H. Syaifurrahman Salman - Ika Rizky Feryani alias Chika (SUKA).

Ketiganya sama - sama ingin melanjutkan kebaikan dan kesuksesan pembangunan Kabupaten Dompu yang sudaH. berhasil dan membenahi kekurangan untuk kemajuan Kabupaten Dompu kedepan.

Ketiga pasangan ini juga sama - sama optimis bisa mencuri hati pemilih. Kabupaten Dompu pada 9 Desember 2020 mendatang, sehingga menjadi pemenang di Pilkada Dompu.

Hj. Eri Ariyani - H. Ichtiar, SH. menjadi bakal pasangan calon (paslon) pertama yang mendaftar di KPU Dompu, 4 September 2020. Pasangan ini diusung PBB (2 kursi), PKB (4 kursi), PDIP (1 kursi), dan PKS (2 kursi). Dengan 9 kursi keterwakilan Dewan dan tim yang solid hingga TPS, pasangan ini optimis bisa menjadi pemenang Pilkada.

Nama besar Drs H. Bambang M Yasin sebagai Bupati Dompu 2 periode, tidak lepas dari pasangan ini. Karena Hj. Eri Ariyani merupakan istri Drs. H. Bambang M. Yasin.

Wakilnya, H. Ichtiar, SH, mantan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu juga merupakan saudara ipar H. Bambang. Karena istrinya Siti Rohana, merupakan saudari sepupu H. Bambang. Hal itu juga ditegaskan H. Bambang dalam videonya yang beredar.

“Saya menitipkan keinginan dan harapan masyarakat itu kepada istri saya, kepada saudara ipar saya, H. Ichtiar. Semoga apa yang saya lakukan selama 10 tahun ini, dapat dilanjutkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintaH. berikutnya,” katanya.

Sehingga pilihan program unggulan pasangan Eri – HI tidak

Protokol Covid-19 di Sektor Wisata Jadi Atensi

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, akan memberikan atensi khusus terhadap penerapan protokol pencegahan Covid-19 di sejumlah destinasi wisata. Bahkan untuk mengawal proses pendisiplinan terhadap protokol Covid, Pemerintah sudah melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan. Sehingga kasus yang saat ini melandai tidak kembali bertambah.

“Penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata menjadi atensi kita karena beberapa destinasi wisata sudah kita buka untuk dikunjungi masyarakat. Keterlibatan TNI dan Polri, dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol juga sangat kami apresiasi,” ungkap Kepala Dinas Parpora, Ir. IGB Sumbawanto M.Si, Selasa (8/9). Sehingga tidak muncul klaster baru pada saat destinasi wisata dikunjungi masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga akan membatasi wisawatan yang datang yakni hanya lokal dan nusantara saja. Itu dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 sehingga kasus tersebut tidak bertambah. Pihaknya tetap intens membangun komunikasi dengan Polri dan TNI untuk memaksimalkan upaya pendisiplinan masyarakat terhadap protokol Covid.

Jika dalam praktik nantinya, masih banyak masyarakat yang tidak taat akan protokol tersebut maka destinasi wisata yang dibuka akan ditutup kembali sesuai dengan petunjuk yang ada.

“Hanya wisawatan lokal dan nusantara saja yang boleh berkunjung dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan covid19,” tukasnya. Jika ditemukan ada yang tidak mematuhi hal tersebut maka destinasi yang dibuka akan kembali ditutup. (ils)

jauh dari program unggulan dalam kepemimpinan H. Bambang di Dompu, yaitu menuntaskan hilirisasi Terpijar. “H. Bambang sudah membangun hulu terpijar itu secara baik, insha Allah Eri – HI akan menuntaskan hilirisasi Terpijar,” kata H. Ichtiar dalam keterangan persnya usai mendaftar.

Pasangan Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ – Syah) menjadi bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kedua yang mendaftar ke KPU Dompu, yaitu pada Minggu (6/9) siang. Pasangan ini diusung Partai Gerindra (4 kursi), Partai Nasdem (4 kursi), dan Partai Hanura (2 kursi). Diusung keterwakilan 10 kursi Dewan dan oleH. partai pemenang Pileg 2019.

Kader Jaelani yang beristri Lilik Suryani, selama ini cukup dikenal sebagai pemilik Bolly Departmen Store Dompu. Wakilnya, H. Syahrul Parsan, ST, MT merupakan pen-

siunan ASN di Dinas PUPR Provinsi NTB dengan istrinya Hj. Faridah. Pilihan program unggulan JARA PASAKA, singkatan dari Jagung, Porang, Padi, Sapi, dan Ikan, tidak lepas dari figur bakal calon Bupati dan wakil Bupati serta partai pengusungnya.

Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki skil dan siap diserap lapangan usaha, maupun menciptakan lapangan usaha jadi fokus program pasangan ini.

“UMKM adalah hal utama yang akan kami perhatikan, karena kami adalah pelaku usaha. Saya bisa melihat potensi peluang usaha yang dapat dikembangkan oleH. masyarakat Dompu. Jalan ke beberapa daerah seperti Lombok dan Bali, mereka memiliki produk ciri khas daerahnya.

Kedepan kitapun harus punya produk andalan sebagai ikon daerah,” kata Lilik Suryani, istri Kader Jaelani.

Pasangan H. Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Feryani alias Chika (SUKA) menjadi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang terakhir mendaftar ke KPU Dompu pada Minggu (6/9)

sore. Pasangan ini diusung Partai Golkar (3 kursi), PPP (3 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), dan PAN (1 kursi).

H. Syaifurrahman yang kini beristrikan Sahro Widiyani, merupakan Bupati Dompu periode 2007 – 2010. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal dengan program unggulan pendidikan dan kesehatan gratis.

Program yang sama kembali digaungkan kepada masyarakat Dompu, selain melanjutkan berbagai program yang sudah bagus untuk ditambahkan. Terutama di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. “Intinya, bagaimana sisi pembangunan ini dinikmati seluruh masyarakat, bukan sebagian,” katanya.

Wakilnya, Ika Rizky Feryani atau akrab disapa Chika merupakan pengusaha muda yang sukses. Suaminya, Abdul Muis warga asing. Bersama suami dan keluarganya, ia berhasil mengembangkan usaha di Dompu dan kini memiliki SPBU Kandai Dua, SPBU Doropeti dan dealer motor Yamaha Kandai Dua. Ia juga dikenal sebagai politisi PAN dan sempat menjajaki profesi sebagai artis ibu kota. (ula)

Bima (Suara NTB) – Anggaran sebanyak Rp50 miliar yang disiapkan atau dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk menangani pandemi virus Covid-19, yang digunakan hanya sebanyak Rp20 miliar saja.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenBima,Drs.TaufikHAKM.Si. kepada Suara NTB. Kata dia, tidak semua anggaran Rp50 miliar yang dianggarkan terealisasi semua. “Hanya Rp20 miliar saja yang dipakai. Sementara Rp30 miliar sisanya akan dialihkan untuk sektor pembangunan,” katanya.

Ia mengaku hingga saat ini realisasi anggaran Covid-19 juga mencapai Rp15 miliar dari Rp50 miliar yang dianggarkan. Sedikitnya realisasi lantaran, kebutuhan daerah yang tidak terlalu mendesak.

“Baru terealisasi Rp15 mliar dari Rp50 miliar yang dianggarkan,” katanya.

Lebih jauh Sekda menjelaskan, anggaran Covid-19 sekitar Rp30 miliar akan digiring ke arah pembangunan, meskipun sudah dianggarkan namun akan dilakukan perubahan. Bahkan saat ini telah diusulkan ke APBD Perubahan Tahun 2020. “Yang jelas anggaran Covid-19 sebanyak Rp30 miliar akan digiring ke pembangunan,” jelasnya.

Sekda menegaskan penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Bima selama ini lebih diutamakan untuk sektor kesehatan. Sementara sektor ekonomi tidak terlalu lantaran pertumbuhannya masih stabil. “Begitupun sektor sos-

(Suara NTB/Uki)

Taufik HAK ial, tidak terlalu mendesak. Makanya bantuan program JPS Bima RAMAH Tahap III yang nilainya mencapai Rp4 miliar tidak kita salurkan,” katanya.

Ia menyebutkan pengunaan anggaran Covid-19 ke sektor kesehatan untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit Sondosia yang menjadi salahsatu Rumah Sakit di Kabupaten Bima yang menangani Covid-19.

“Termasuk juga insentif kepada Tenaga Kesehatan (Nakes). Semua anggarannya bersumber dari dana Covid-19 ini yang berasal dari APBD,” katanya.

Mengapa dianggarkan melalui APBD ? Sekda menambahkan Rumah Sakit Sondosia tidak termasuk komponen yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu berbeda dengan RSUD Bima, sumber biayanya berasal dari APBN. “Anggaran operasional dan insentif Nakes di RSUD Bima semuanya bersumber dari APBN,” pungkasnya. (uki)

Pokja AMPL dan Tenaga Pendamping Ikuti Lokalatih Advokasi Mataram (Suara NTB) – Pemenuhan target sanitasi layak dan aman di NTB terus dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan mitra terkait.

Salah satunya dilakukan bersama UNICEF dan Mitra Samya yang pada Jumat (4/9) lalu menggelar Lokalatih Advokasi Sanitasi bagi Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta Tenaga Pendamping Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Direktur Mitra Samya, Husnuzzonni, menerangkan lokalatih tersebut ditujukan untuk mendorong pemenuhan target RPJMN 20202024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan di NTB. Sacara Nasional NTB ditargetkan untuk sanitasi layak adalah 90 persen dengan 15 persen di antaranya adalah sanitasi aman.

Selain itu, pelayanan bidang

sanitasi juga terus diupayakan.

Salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) yang saat ini sedang dalam proses pemutakhiran roadmap untuk periode 2019-2023.

“Peran strategis Mitra Samya dan UNICEF adalah untuk mengawal pencapaian BAsNO tersebut menuju sanitasi aman di NTB. Seperti yang tertuang dalam roadmap BASNO menuju sanitasi aman 2019 – 2023,” ujar Joni, sapaan akrabnya.

Diterangkan, melalui peran akitf Pokja AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pihaknya berharap gerakan BASNO dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Sesuai dengan visi misi pemerintah di NTB saat ini.

Institutional and Finance Specialist ISWM, Amrizal Amir, yang juga mengisi materi tentang kelembagaan dan pendanaan dalam lokalatih tersebut menerangkan pencapaian NTB saat ini terbilang cukup baik di tingkat nasional. “Bukan saja karena kinerjanya, tapi memang NTB punya konsistensi dari dulu untuk program air dan sanitasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan capaian saat ini NTB dapat menjadi percontohan di tingkat nasional. Terutama melihat pencapaian-pencapaian target yang banyak dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Artinya ini lebih cepat dari waktu normal (pencapaian target sanitasi) di NTB dibanding provinsi lain,” jelas Amir.

Diterangkan, sejak 2002 NTB memang selalu menunjukkan hasil unggul untuk pencapaian kinerja dan inovasi.

Namun dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, pemanfaatan informasi teknologi (IT) disebutnya menjadi salah satu tantangan yang bisa digarap.

Terutama untuk menyiapkan aspek berkelanjutan dan mempertahankan kualitas di bidang sanitasi. “Kalau sekarang kita kuat dengan IT, pendekatannya mesti melingkupi juga bidang itu. Walaupun sudah bagus tanpa IT, tapi NTB akan lebih lengkap dengan itu,” jelasnya.

Terpisah, Kepada Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda NTB, Huailid, S.Sos, menerangkan lokalatih yang digelar diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Pokja AMPL. Terutama kaitannya dengan pendampingan dan koordinasi antara stakeholder terkait yang memegang program sanitasi.

“Koordinasi ini yang perlu kita tingkatkan. Karena kegiatan itu ada di OPD terkait, seperti sanitasi aman ada di Dinas PU, dan BASNO ada di Dinas Kesehatan. Kita harapkan pada teman-teman pokja, pendampingan selalu melakukan koordinasi,” ujarnya.

Kasubid Pendidikan dan Kesehatan Bappeda NTB, Taufiq Hari Suryanto, SKM, menerangkan pemenuhan target di NTB sampai saat ini pencapaian sanitasi layak di NTB berdasarkan data Bappenas yang bersumber dari hasil Susenas BPS 2019 adalah 75,66 persen dan meningkat menja-

(Suara NTB/ist)

LOKALATIH - Foto bersama Lokalatih Advokasi Sanitasi bagi Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta Tenaga Pendamping Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. di 78,80 persen pada 2019. Se- lakukan dalam pembangunan dangkan untuk sanitasi aman infrastruktur dan suprastruktur sanitasi. Dicontohkan antara 2018 mencapai 4,29 persen.

Pencapaian ini dinilai masih lain pembangunan Sistem Pencukup jauh dari target yang golahan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh pemerintah pu- (SPALD) baik setempat mausat sampai dengan tahun 2024 pun terpusat, dengan pendanyaitu 84% untuk sanitasi layak aan yang bersinergi melalui dan 11% untuk sanitasi aman. APBD Provinsi, APBD Kabupat“Memang kalau dilihat dari sisi en/Kota, Baznas, APBN, DAK target di RPJMN kita masih ada maupun CSR. Di Kabupaten sisa waktu sampai 2024. Kalau Sumbawa Barat dan Kabupatdari target setiap tahun, kita en Lombok Timur juga telah disudah bisa mencapai,” jelasnya. laksanakan program Safely Diterangkan, sampai saat Managed Sanitation atau Saniini Pemprov NTB dan Pemda tasi Aman dalam rangka menKabuapten/kota telah bersin- ingkatkan pengelolaan air limergi untuk mencapai target bah domestik yang aman.

Menurutnya, dari 1.138 keluBASNO dan meningkatkan layanan sanitasi aman untuk rahan dan desa yang ada di mencegah penyakit-penyakit NTB, target tersebut telah tereberbasis lingkungan, seperti alisasi di sekitar 600 kelurahdiare dan muntaber, serta an/desa. “Artinya kita sudah medampak jangka panjang untuk lebihi separuh untuk ODF (Open dapat menekan angka stunt- Defecation Free). Walaupun ing sehingga kualitas SDM di masih cukup banyak, target ini sudah kita turunkan ke kabupatNTB semakin meningkat.

Berbagai inisiasi telah di- en/kota,” jelasnya. (bay)