Edisi Rabu 10 Juni 2020 | Saura NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 10 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 76 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Terima Donasi APD dari Konjen RRT Mataram (Suara NTB) Sejak awal ditemukannya Covid-19 di Provinsi NTB bulan Maret 2020, Pemprov NTB banyak menerima bantuan atau donasi dari pemerintah, DPR, BUMN dan kalangan swasta berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan sejenisnya. Kali ini donasi berasal dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB dan Plt. Kalak BPBD Provinsi NTB secara resmi menerima paket donasi dari Konjen RRT. Serah terima paket bantuan APD tersebut dilakukan melalui video conference bertempat Pendopo Wagub, Selasa (9/6).

Pemberian bantuan itu sebagai ungkapan solidaritas RRT kepada Provinsi NTB, terlebih kepada petugas kesehatan yang be-

rada di garis terdepan penanganan Covid-19. ‘’Mengahadapi pandemi ini kita butuh kerjasama segala pihak. Kerjasama Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Pemprov NTB telah terjalin sangat baik, tentunya kita sangat berterimakasih terhadap bantuan ini,’’ ujar Rohmi.

Paket donasi itu telah sampai di NTB pada Kamis (4/6) lalu. Paket donasi tersebut berisikan baju medis sebanyak 900 buah, kacamata goggles sebanyak 200 buah, sarung tangan sebanyak 10.000 buah, N95 protective face mask for medical use sebanyak 1.000 buah. KN95 protective mask sebanyak 10.800 buah, diposable medical mask sebanyak 14.000 buah. ‘’Terimakasih Mr. Gou Haodong. Tentu saja kami sangat yakin bantuan yang diberikan ini akan sangat membantu dalam menghadapi Covid-19,’’ ucap Wagub. Ia juga menyampaikan harapannya agar kerjasama yang baik

DONASI - Serah terima paket bantuan APD, donasi dari Konjen RRT di Denpasar dilakukan melalui video conference bertempat Pendopo Wagub, Selasa (9/6).

(Suara NTB/ist)

antara Pemerintah Provinsi NTB dan Konsulat Jenderal RRT dapat terus terjalin.

Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Mr. Gou Haodong menjelaskan sejak terjadi wabah virus Corona di Tiongkok, Pemda di NTB dan masyarakatnya telah memberi simpati dan dukungan yang luar biasa kepada masyarakat Tiongkok. ‘’Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saat ini pandemi masih berkembang di NTB, karena itu kami sumbangkan sejumlah peralatan medis kepada NTB,’’ kata Mr. Gou Haodong melalui penerjemahnya.

Ia berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat membantu NTB, terlebih kepada para tenaga medis yang sedang berjibaku menangani pasien Covid-19. ‘’Kami percaya, atas Kepemimpinan Pemprov NTB dan usaha bersama seluruh masyarakat NTB, pandemi ini pasti akan segera berlalu dan akan ada semakin banyak turis Tiongkok yang berkunjung ke NTB,’’ pungkasnya. (r)

Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi

Pemprov Pesan 2.133 Mesin dan Peralatan Produksi IKM Lokal

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memesan sebanyak 2.133 unit mesin dan peralatan yang diproduksi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) logam dan permesinan lokal di daerah ini.

Di tengah pandemi Covid-19, IKM logam dan permesinan diharapkan tetap berproduksi melalui program stimulus ekonomi yang dibuat Pemprov NTB. ‘’Jumlah pesanan mesin dan alat sebanyak 2.133 unit.

Sekarang IKM sedang sibuk-

sibuknya mengerjakan pesanan ini,’’ kata Direktur Science

Technology and Industrial Park (STIPark) NTB, M. Khaerul Ihwan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6) siang kemarin.

Ia menyebutkan, IKM permesinan yang ada di NTB sekarang sudah mampu memproduksi 120 jenis mesin dan alat. Untuk pemesanan 2.133 unit mesin dan alat produksi IKM lokal tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar

Rp17,36 miliar lebih.

Ia menyebut ada delapan sentra IKM logam dan permesinan yang menjadi sasaran.

Meliputi sentra Logam Getap dan Babakan di Kota Mataram, Sentra Logam Labuapi, Sentra Logam Lembar dan sekitarnya dan Sentra Gunung Sari dan sekitarnya di Lombok Barat.

Kemudian Sentra Logam Praya dan sekitarnya di Lombok Tengah, Sentra Logam Lenek Aikmel dan sekitarnya, Sentra Logam Selong - Pancor dan sekitarnya dan Sentra Logam Kotaraja dan Sekitarnya yang berada di Lombok Timur.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Petani Lotim Jadi Contoh PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menginisiasi kerjasama dengan sejumlah instansi terkait mendukung program swasembada pangan di masa Covid19. Sebanyak 7.000 petani dijadikan pilot project (percontohan) di Indonesia.

Seluruh petani ini tersebar di Kabupaten Lombok Timur.

Mereka adalah petani jagung dan petani padi. Dalam program ini, Pupuk Kaltim Wilayah NTB bekerjasama dengan BNI Mataram, Buyer Pestisida, Asuransi Jasindo, dan DNA. Masing-masing memiliki peran. BNI sebagai penyedia (Suara NTB/bul) dana KUR untuk pembiayaan Slamet Mariyono dari pengolahan lahan, pembelian bibit, pembelian pupuk dan pestisida. Pupuk Kaltim sebagai penyedia pupuk dan pendampingan kepada petani. Buyer menyediakan pestisida. Jasindo sebagai penanggung asuransi bila terjadi gagal panen dan DNA sebagai pembeli hasil produksi petani.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Belum Salurkan BLT DD II DINAS Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) mencatat progres penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap I sudah mencapai 92,86 persen sampai 5 Juni 2020. Sedangkan penyaluran BLT DD tahap II baru 107 desa yang sudah menyalurkan dengan jumlah penerima 18.995 Kepala Keluarga (KK).

Artinya, masih ada 888 desa yang belum menyalurkan BLT DD tahap II di NTB. Bersambung ke hal 11 H. Ashari (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat meninjau mesin dan alat yang dihasilkan oleh IKM permesinan lokal di STIPark Banyumulek beberapa waktu lalu.

Daftar Tunggu JCH NTB Jadi 28 Tahun Mataram (Suara NTB) Akibat ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, daftar tunggu Jemaah Calon Haji (JCH) NTB semakin panjang. Kanwil Kemenag NTB menyebutkan daftar tunggu JCH NTB kini bertambah menjadi 28 tahun. ‘’Dengan tidak adanya pemberangkatan jemaah tahun ini artinya daftar tunggu jemaah lebih panjang lagi satu tahun. Tahun

kemarin 27 tahun daftar tunggunya.

Sekarang menjadi 28 tahun,’’ kata Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6) siang kemarin.

Masyarakat NTB yang mendaftar naik haji setiap tahun terus meningkat. Sedangkan kuota yang diperoleh NTB setiap tahun sekitar 4.000 orang JCH. Bersambung ke hal 11

Diikuti 942 Peserta, Tes SKB CPNS Pemprov NTB Direncanakan Oktober Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendapatkan titik terang terkait pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019.

Sesuai surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelaksanaan SKB CPNS 2019 yang tertunda pada Maret lalu, direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan September - Oktober mendatang. ‘’Info dari Kepala BKD diperkirakan sekitar bulan September dan Oktober,’’ kata Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Sobri, S.IP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6) siang kemarin.

Sobri mengatakan, sesuai surat edaran BKN, pelaksanaan tes SKB CPNS Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota akan dilaksanakan setelah ujian pendidikan sekolah kedinasan (Dikdin) tuntas sekitar Agustus - September mendatang. Setelah itu, rencananya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes SKB CPNS 2019.

Tes SKB CPNS Pemprov NTB akan diikuti sebanyak 942 peserta. Sebanyak 942 peserta itu merupakan peserta yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang berhak ikut SKB. Diketahui, dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing

grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Mereka merupakan pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019. Dengan jenis jabatan atau formasi guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

Sementara itu, terkait dengan SK pengangkatan CPNS 2018 menjadi PNS, sebanyak 396 orang sudah berproses dan sedang proses tandatangan gubernur.

Bersambung ke hal 11

Korem 162/WB Tipe A, Danrem Jenderal Bintang Satu Mataram (Suara NTB) Komando Resor Militer (Korem) 162/WB naik kelas menjadi tipe A, Selasa (9/6). Perkembangan NTB membuat TNI AD meningkatkan kekuatannya. Seiring peningkatan tipe tersebut, Korem 162/WB kini dipimpin jenderal bintang satu.

Kenaikan tipe Korem 162/WB tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Korem dari Tipe B ke Tipe A ditandatangani Presiden RI tanggal 11 September 2019.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang kenaikan pangkatnya disampaikan dalam upacara di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

POSE - Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani berpose dengan tongkat komandonya usai upacara kenaikan tipe Korem 162/WB di Jakarta, Selasa (9/6).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

Halaman 2

Beri 19 Catatan, DPRD Kota Mataram Ketok LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2019 Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menyetujui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram akhir tahun 2019. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang memimpin rapat paripurna virtual, Selasa (9/6), mengetok palu tanda persetujuan.

Persetujuan DPRD ini dibarengi dengan 19 catatan strategis dari Pansus LKPJ yang dibacakan oleh wakil ketua Pansus LKPJ, I Gede Wiska, S.Pt. Adapun 19 catatan strategis ini antara lain, capaian realisasi program kegiatan pembangunan di tahun 2019 sebesar 99,10% dari pagu angaran Rp1.573 triliun lebih, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan di beberapa Perangkat Daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini diperkuat dengan adanya Silpa sebesar Rp106 miliar lebih,l. Dalam upaya mengoptimalkan capaian realisasi APBD tersebut, Pemkot Mataram di dalam menyusun perencanaan program kegiatan harus didahului dengan kajian yang matang dan didukung dengan kinerja dan ketersediaan SDM yang mumpuni.

Dalam menentukan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram harus terlebih dahulu melakukan kajian potensi PAD secara

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna laporan hasil kerja Pansus LKPJ, Selasa (9/6) kemarin. optimal dengan perkiraan yang Kota Mataram, Pemerintah lebih terukur secara rasional dan Kota Mataram harus lebih menrealistik. Untuk mengoptimal- goptimalkan pelaksanaan koorkan realisasi dan perolehan PAD dinasi dan komunikasi dengan yang bersumber dari Retribusi Pemerintah Provinsi dan PePelayanan Parkir di Tepi Jalan merintah Pusat serta para pelUmum serta Retribusi Pasar aku usaha untuk berperan akGrosir dan/atau Pertokoan, Di- tif dalam mendorong peningkanas Perhubungan Kota Mat- tan kapasitas fiskal daerah.

Dalam rangka mewujudaram harus memperkuat dan memperketat pengawasan ter- kan kualitas SDM peserta hadap petugas/juru parkir serta didik yang memiliki kemamDinas Perdagangan Kota Mat- puan yang baik dan berdaya aram juga harus memaksimal- saing, Dinas Pendidikan Kota kan pengawasan terhadap juru Mataram harus melakukan upaya yang lebih inovatif unpungut retribusi pasar.

Untuk memacu pertumbu- tuk mendukung peningkatan han UMKM di daerah sehing- kualitas guru, sarana prasaga berkontribusi pada pen- rana dan fasilitas penunjang ingkatan perekonomian dan Pendidikan, termasuk menkesejahteraan masyarakat goptimalkan capaian target

Wakili Ketua DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta menyerahkan catatan strategis pansus kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. pada beberapa indikator sep- kan ke depannya tidak ada lagi erti Angka Partisipasi Kasar warga masyarakat yang terpa(APK) PAUD, Angka Partisi- par penyakit atau virus yang dapasi Murni (APM) PAUD, APK pat membahayakan hidupnya.

SD atau setara, APM SD atau Selain itu, pentingnya peningkasetara, Angka Partisipasi tan layanan, pengawasan dan Sekolah (APS) SMP atau set- memberikan dukungan terara, APK SMP, APM SMP dan hadap penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) angka melanjutkan SD. Dinas Kesehatan Kota Mat- yang selalu muncul dan menjaaram harus memperkuat pro- di masalah setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup gram gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) den- Kota Mataram harus lebih kregan lebih mengoptimalkan keg- atif dan inovatif menangani iatan sosialisasi dan edukasi masalah sampah berdasarkan kepada masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 capaian target Indeks Pemban- Tahun 2019, termasuk juga gunan Kesehatan Masyarakat pentingnya mengembangkan dan Mortality Death Rate budaya patisipasi masyarakat (MDR) dibidang kesehatan da- dalam pengelolaan kebersihan pat ditingkatkan, serta diharap- yaitu dengan memaksimalkan

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., membacakan laporan hasil kerja pansus pengelolaan Bank Sampah di ketat pengawasan pada saat tingkat Kelurahan, Lingkungan/ pelaksanaan pekerjaan proRT yang dibarengi dengan mem- gram kegiatan tersebut. berikan edukasi kepada Sementara itu, Walikota masyarakat untuk melakukan Mataram, H. Ahyar Abduh pemilahan dan pemanfaatan menyampaikan bahwa hasil kembali sampah. pembahasan Pansus LKPJ Selain itu, terkait adanya yang membentuk komponen program kegiatan pemban- keputusan DPRD atas LKPJ gunan sarana dan prasarana Walikota Mataram Akhir umum yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019 akan tahun 2019 dan dari hasil LHP menjadi perhatian Pemkot BPK terdapat adanya temuan Mataram secara sungguhyang mengharuskan pengem- sungguh sebagai rekomendabalian anggaran dikarenakan si untuk perbaikan penyelengkekurangan volume pekerjaan, garaan pemerintahan daerah agar Pemerintah Kota Mat- ke depannya. Berbagai cataaram menjadikan hal tersebut tan yang bersifat strategis sebagai evaluasi perbaikan juga akan kami pedomani kinerja Dinas PUPR Kota dalam melaksanakan tugas Mataram termasuk memper- sebagai Kepala Daerah. (fit/*)

Buka secara Bertahap MEMASUKI transisi menuju kenormalan baru di Kota Mataram, tempat ibadah, hotel dan restauran buka secara bertahap. Syarat beraktivitas secara normal masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Camat Selaparang, Lalu Muksan mengatakan, kebijakan pemerintah memberikan kelonggaran terhadap aktivitas ibadah memberi dampak positif bagi masyarakat. Daya tahan tubuh naik dan tidak merasa tertekan. Tetapi kelonggaran ini tidak diar(Suara NTB/cem) Lalu Muksan tikan oleh masyarakat untuk bebas. Protokol kesehatan Covid-19 harus tetap dijalankan. Pencegahan penularan harus dimulai dari diri pribadi.

“Alhamdulillah, masyarakat senang. Malah imunnya naik setelah kelonggaran ini,” kata Mukhsan ditemui Selasa (8/6).

Sedangkan, pelaku pariwisata seperti hotel dan restauran, sebagian memang tetap beroperasi. Hanya saja, pelayanannya khusus bagi karyawan perusahaan tambang dari Sumbawa Barat yang menjalani karantina. Dua hotel di wilayah Kecamatan Selaparang belum menerima tamu luar.

Memasuki masa transisi akan beroperasi seperti semula.

Muksan menjelaskan, kebijakan tidak membatasi aktivitas di masjid diatur. Lima masjid dalam satu kecamatan melaksanakan ibadah shalat Jumat. Jemaah diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan memeriksa suhu tubuh.

“Justru dengan kelonggaranya ini masyarakat tidak boleh lalai,” katanya mengingatkan. Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dipastikan penularan virus tersebut tidak akan terjadi. Masyarakat akan hidup normal dan seluruh aktivitas ekonomi berjalan lancar. (cem)

Ditemukan Indikasi Kerugian Negara pada Proyek Monumen Mataram Metro Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan proyek Monumen Mataram Metro ditemukan indikasi kerugian negara. Rekanan diberikan waktu 60 hari mengembalikan kerugian negara ke kas daerah.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, temuan kerugian negara dari pengerjaan monumen tidak terlalu besar atau 2,5 persen dari nilai pagu anggaran Rp11 miliar. Berbeda halnya dengan temuan kerugian negara mencapai 10 persen. Dipastikan ini permasalahan dan perlu jadi pertanyaan.

“Dari sisi angka saja dia besar Rp287 juta. Kalau persentase dari kontrak relatif kecil,” terang Mahmuddin.

Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela dikerjakan oleh rekanan dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar lebih. Auditor menemukan kerugian Rp287 juta dari kekurangan volume.

Rekanan kata Mahmuddin, harus mengembalikan dan siap dikembalikan. “Mereka sudah siap mengembalikan,” ucapnya.

Sebelum penyusunan Lapo-

Dukung Tatanan Hidup Baru DIBUKANYA kembali sejumlah pusat perbelanjaan ditambah dengan aktivitas masyarakat yang berangsur normal, merupakan kondisi yang cukup dilematis. “Tapi sesungguhnya saya sangat mendukung bagaimana pola kehidupan di masyarakat dimulai kembali, “ ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Karena, menurut dia kondisi ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, yakni persoalan corona saja.

“Ada sisi lain juga yang harus diperhatikan,” imbuhnya.

Yang paling tragis, lanjut Luhur, adalah kemampuan keuangan daerah. Mulai dari APBN hingga APBD. Situasi seperti ini tidak mudah. “Keuangan kita ini kan tidak akan mampu mendukung penanganan corona ini sampai jangka waktu yang cukup lama,” katanya. Sehingga, alternatif tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Mataram ada membuka kembali kesempatan menjalankan usaha usaha. Seperti pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

Meskipun, fase kenormalan baru sesungguhnya belum dimulai.

Kebijakan tatanan hidup baru oleh Pemkot Mataram akan di-

(Suara NTB/fit)

M. Luhur Pribadi lakukan secara bertahap. “Tapi kan protokol covidnya tetap diberlakukan,” cetus Luhur. Dengan demikian, ada dua sisi yang harus dijalankan secara paralel.

Kegiatan ekonomi masyarakat harus jalan, namun pencegahan covid tetap harus ditegakkan.

Politisi PAN ini berharap dalam satu dua bulan ke depan, situasi dan kondisi di Kota Mataram membaik. “Bisalah meskipun tidak normal sekali,” ucapnya.

Secara pribadi, anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini mendorong agar Pemkot Mataram segera memberlakukan kehidupan normal baru. “Kalaupun

nanti ada kasus orang sakit, ya diobati. Ini saya lihat kadang kadang terlalu didramatisir.

Corona ini seolah olah akhir dari kehidupan manusia.

Seolah olah dengan penyakit corona ini, manusia sudah selesai. Faktanya saya lihat banyak kok yang sembuh, ODP, PDP, semuanya dalam keadaan baik. Tingkat kematian juga kan tidak terlalu tinggi,” ungkapnya.

Luhur berharap, dengan kondisi yang seperti ini, Pemkot Mataram harus mengambil kesimpulan. “Kan kita lihat beberapa kesimpulan dari dokter kota yang mengeluarkan pernyataan pernyataan. Happy lah.

Kalau ada yang sakit seperti corona ya kita obati,” ungkapnya. Namun demikian jangan ada anggapan bahwa Kota Mataram tidak memperhatikan kesehatan masyarakat. “Kita tetap perhatikan kesehatan masyarakat tapi kita juga ingin mendorong kegiatan masyarakat bisa kembali normal.

Masyarakat jenuh juga lah.Anak anak sekolah juga sudah mulai jenuh. Semoga dengan ada keterbukaan setahap demi setahap, tidak ada kejadian yang luar biasa,” demikian Luhur. (fit)

(Suara NTB/cem)

BELUM DIBAYAR - Petugas kesehatan lengkap menggunakan alat pelindung diri melayani pasien baru – baru ini. Tiga bulan berjibaku menangani Covid-19, tenaga kesehatan belum dibayar insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Insentif Tenaga Kesehatan Belum Dibayar

ran Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan Mataram (Suara NTB) – (BPK) telah mengklarifikasi reTenaga kesehatan di rumah kanan maupun Dinas Pekersakit dan puskesmas telah tiga jaan Umum dan Penataan Rubulan berjuang menangani ang (PUPR) sebagai pemilik pepasien terpapar Coronavirus kerjaan. Detail item perhitunDisease atau Covid-19. Meski gan kerugian negara tidak dikejadi garda terdepan jerih payah tahui. Karena, penyampaian mereka belum ditunaikan oleh dari Inspektorat selaku Auditor pemerintah. Penghargaan beruPengawas Internal Pemerintah pa insentif belum dibayarkan.

(APIP) hanya memberikan Pemberian insentif bagi tenagambaran secara umum. ga kesehatan yang menangani coDalam proses pengerjaan rona telah ditetapkan dalam kepuproyek rekanan diketahui tidak tusan Menteri Kesehatan Nomor menyelesaikan tepat waktu. Tim HK.01.07/MENKES/278/2020.

Pokja memberikan sanksi denBesaran insentif diberikan bervarida keterlambatan. Pengemasi. Untuk dokter spesialis membalian kerugian negara menuperoleh Rp15 juta/bulan, dokter rut Mahmuddin, di luar dari umum Rp10 juta, perawat dan denda keterlambatan. “Pebidan Rp7,5 juta dan tenaga ngembalian diberikan wakmedis lainnya Rp5 juta. tu sampai November.

Sekretaris Daerah Tapi biasanya kurang Kota Mataram, Dr. H. dari itu sudah diEffendi Eko Saswito kembalikan,” menyampaikan, ujarnya. perkembangan Rekam jeterhadap rencana jak rekanan pemberian insentif memang dibuoleh pemerintah tuhkan dalam pusat bagi tenaga pengerjaan kesehatan proyek dengan belum cair.

(Suara NTB/crem) nilai besar.

Tetapi Tim AngKEKURANGANVOLUME - Proyek Monumen Mataram Metro Pemkot Matgaran Pemerintah di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru inilah aram juga inDaerah (TAPD) yang menjadi temuan BPK. Ditemukan kerugian negara dari tens mengevtelah mengusulkekurangan volume mencapai Rp287 juta lebih. aluasi. (cem) kan dari jauh se-

belumnya untuk pemberian insentif tambahan kepada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Besaran insentif yang diberikan berbeda dengan nominal yang dijanjikan oleh Kementerian Kesehatan. “Kita berikan 50 persen. Kalau tadinya Rp15 juta jadi Rp7,5 juta dan seterusnya,” sebut Eko dikonfirmasi, Selasa (8/6).

Pemberian insentif menunggu terbitnya peraturan Walikota. Karena, insentif yang bakal diberikan ke tenaga kesehatan setelah dikonsultasikan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperbolehkan memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Dengan catatan harus diatur dalam keputusan kepala daerah.

“Kami sudah konsultasikan ke BPKP boleh diberikan tambahan tapi harus diatur dalam keputusan kepala daerah,” tegasnya.

Pembiayaan insentif tenaga kesehatan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk pembayaran tersebut, pihaknya juga meminta asistensi dari pemerintah provinsi. (cem)

Tatanan Kenormalan Baru Masih Dikaji Mataram (Suara NTB) – Memasuki transisi tatanan kenormalan baru atau new normal, sebagian kegiatan publik di Mataram kembali bergerak.

Aktivitas masjid tidak lagi dibatasi. Pusat perbelanjaan dan toko – toko mulai bergeliat.

Untuk sepenuhnya normal baru sedang dilakukan dikajian. Kepatuhan pada protokol kesehatan Covid-19 jadi kunci dalam beraktivitas.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, menuju normal baru memiliki proses yang harus dipenuhi oleh daerah dan harus memiliki izin dari Kementerian Kesehatan. Tatanan kenormalan baru di Kota Mataram sedang dipersiapkan Peraturan Walikota. Regulasi ini sedang dibahas. Meskipun demikian, fakta di lapangan masih ada penambahan – penambahan pasien terpapar Covid-19.

“Kita masih sedang mempersiapkan dan mengkaji menuju new normal itu,” kata Walikota, Selasa (9/6).

Kasus positif Covid-19 sampai tanggal 9 Juni mencapai 312. Meninggal dunia 14 orang, 148 orang masih dalam perawatan dan 150 sembuh. Pasien dalam pengawasan 272 orang, 48 orang dalam pemantauan dan 23 orang tanpa gejala.

Penambahan positif dan PDP terus bertambah meskipun belum diketahui hasil uji usap apakah positif atau negatif.

“Faktanya penambahan terjadi setiap hari,” tandasnya.

Tim Gugus Tugas Penanangan Covid-19 terus bekerja mengingatkan masyarakat untuk waspada dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Walikota menambahkan, salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus Corona dengan mengoptimalkan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Program ini terus dikawal dan awasi supaya tidak kendor.

“Memang akibat ini masyarakat cukup lama ham-

pir tiga bulan mereka merasa terbatasi aktivitasnya. Jadi kadang masyarakat jenuh dan cukup berbahaya dan justru menurunkan imun,” ujarnya.

Tantangan Pemkot Mataram bahwa fakta di lapangan masyarakat telah beraktivitas normal seperti biasa. Padahal di satu sisi, kenormalan baru belum diterapkan di Kota Mataram karena tingkat positive rate tinggi.

Menurutnya, masyarakat cukup rajin membaca dan mendengar informasi dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri tatkala tim gugus tugas kencang pencegahan dan penanganan, tetapi masyarakat menormalkan diri. “Tapi kita tetap sosialisasi agar menjaga diri. Rajin pakai masker, cuci tangan dan cek suhu tubuh,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Walikota Mataram didampingi Sekretaris Daerah, H. Effendi Eko Saswito dan pimpinan OPD lainnya membahas rencana kenormalan baru usai rapat paripurna di Pendopo Walikota Mataram, Selasa (8/6).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 10 Juni 2020

Halaman 3

Dekatkan Pelayanan Dasar ke Masyarakat

Bupati Lobar Resmikan Puskesmas Sesela di Tengah Pandemi Giri Menang (Suara NTB) Beroperasinya Puskesmas Sesela, disambut baik Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid. Selain memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, juga dapat mengisi rasio jumlah penduduk di tiga wilayah khususnya di tiga wilayah kerja Puskesmas yakni Desa Sesele, Desa Jatisele dan Desa Midang. Sehingga dengan keberadaan puskesmas tersebut bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. ‘’Di tengah Covid 19 ini merupakan momentum yang tepat kita meresmikan Puskesmas Sesele. Jadi di Lombok Barat memiliki 20 Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,’’ ujar bupati saat meresmikan Puskesmas Sesele, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Selasa, (9/6).

Bupati H Fauzan Khalid didampingi sekda H Baehaqi dan Dikatakan Fauzan, Puskesmas Sesela kadikes Hj Made Ambaryati bersama ketua DPRD Hj merupakan Puskesmas yang ke tiga dan di Nurhidayah meresmikan puskesmas Sesela Lobar merupakan Puskesmas yang ke 20.

Jadi di Lombok Barat memiliki 20 Puskesmas sehinga rasio penduduk khususnya di Kecamatan Gunungsari sudah tuntas untuk fasilitas kesehatannya terutama Puskesmas. ‘’Tinggal dua kecamatan yang belum dari sisi rasio penduduk yaitu Kecamatan Batulayar dan Kuripan. Mudah- mudahan tahun 2021 bisa kita bangun,’’ ujarnya.

Selanjutnya dikatakan Fauzan, Puskesmas Sesele merupakan Puskesmas yang pertama di Lobar yang ada sentuhan lokalnya yakni dengan ukiran cukli. Untuk itu ke depan Fauzan harap semua bangunan harus memiliki cirri khas lokal seperti yang akan dibangun atau rehab nantinya. Seperti Puskesmas Sesela kecamatan Gunungsari yang diresmikan Puskesmas Banyumulek, Dasan Tapen, Rumah dibangun di atas tanah seluas 3200 meter persegi Sakit Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda Narma- dengan luas bangunan 800 meter persegi. Sedangkan untuk rumah dinas dokter seluas 70 meter perda semuanya harus ada sentuhan lokalnya.

Untuk itu, bupati memberikan dua alternatif sen- segi, rumah paramedis masing masing seluas 50 tuhan lokalnya pertama cukli dan tenun gumise. Kare- meter persegi dan semua telah mengikuti prototaif na dengan itu merupakan cara mengkampayekan dan oleh kementrian Kesehatan RI di seluruh Indonesia.

Selain itu untuk menunjang pelayanan kepada memasarkan kelebihan lokal yang dimiliki Lobar. ‘’Kita harus memiliki ciri khas karena kelihatannya seninya masyarakat menurut ketentuan Kementrian Kesehatan menarik. Kalaupun bangunan itu memiliki sertifikasi Puskesmas Sesele memiliki 30 staf, 1 ambulan, 4 unit kendaraan roda dua dan di lengkapi dengan 24 ruang dari pusat tapi tetap memilki ciri khas,’’ katanya.

Untuk Puskesmas Sesela, Ketua Satgas Covid 19 yang di sesuaikan dengan standar ruangan Puskesmas.

Tidak hanya itu, Puskesmas juga didukung dengan Lobar ini berjanji akan melengkapi fasilitas dan peralatan medisnya serta tenaga kesehatannya. Supaya tidak jejaring tiga buah Puskesdes dan 26 buah Posyandu. lagi dibantu oleh Puskesmas Gunungsari. ‘’Mudah-muda- Dengan bertambahnya Puskesmas Sesela maka Kehan tiga bulan ke depan dana revitalisasi yang memang camatan Gunungsari menjadi kecamatan yang memandiri dikelola oleh fasilitas kesehatan tertentu bisa miliki jumlah sarana Puskesmas sama dengan Kedioprasionalkan sehingga tidak lagi 100 persen meny- camatan Narmada. Sedangkan sumber anggaran untuk pembangunan Puskesmas Sesele, dari anggausu di Puskesmas Gunungsari,’’ cetusnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, drg.Hj. ran Dana Alokasi Khusus (DAK) regular pelayanan Made Ambaryati menjelaskan, Puskesmas Sesela kesehatan dasar tahun 2019. (her/*)

Dideportasi dari Malaysia

Puluhan PMI NTB Tertahan di Kalimantan Barat dan Jawa Timur

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menerima notifikasi dari Pemprov Jawa Timur dan Kalimantan Barat untuk menjemput puluhan pekerja yang pulang dari Malaysia. Notifikasi dikirim oleh Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat dan Setda Pemprov Jawa Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dra. T.Wismaningsih Drajadiah ditemui di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, hampir setiap hari ini menerima notifikasi pemulangan PMI dari NTB, termasuk yang berstatus pekerja luar negeri yang berangkat dengan tanpa prosedur pemerintah (non

prosedural/ilegal).

Notifikasi dari Setda Jawa Timur pada 8 Juni 2020 menerangkan, sebanyak 150 orang PMI dideportasi dari Malaysia menggunakan pesawat carter dari Malaysia Airlines.

Tujuan Bandara Juanda Surabaya. Sebanyak 101 orang adalah PMI dari Jawa Timur.

Sisanya dari sejumlah daerah, tujuh orang PMI asal NTB. Pemprov Jawa Timur mem-

berikan tenggat waktu selama tujuh hari untuk penjemputan.

Selain di Jawa Timur, terdapat sebanyak 58 PMI asal NTB yang kini ditampung di Kalimantan Barat. juga menunggu proses penjemputan dari pemerintah daerah. ‘’Masing-masing sudah kita laporkan ke Sekda. Sembari kita menunggu petunjuk pemulangannya,’’ kata Wismaningsih.

Biasanya, pemulangan

hingga ke provinsi, ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari provinsi ke tenpat tinggal PMI, ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Mustain juga mengatakan, Dinas Nakertrans Provinsi NTB saat ini tidak memiliki anggaran khusus pemulangan hingga ke kampung halaman para PMI dimaksud. ‘’Seluruh anggaran tersedot ke penanganan Covid-19,’’ katanya.

Pada prinsipnya, untuk pemulangan pekerja luar negeri asal NTB ini, menurutnya bukan menjadi soal dan bisa difa-

silitasi. Kendati di luar negeri, pemerintah daerah siap menjemput. Dengan catatan, harus tersedia anggaran.

Apalagi untuk pekerja luar negeri yang pulang saat Covid-19 ini, penanganannya dilakukan tidak biasa. Artinya, kebutuhan penganggarannya juga tidak bisa seperti biasanya. Selain yang tercatat jumlah PMI asal NTB yang habis masa kerjanya pada Juni dan Juli 2020 ini sebanyak 4.200 orang. Pekerja yang berangkat secara non prosedural yang memilih pulang ke kampung halamannya juga tak sedikit. Setiap hari, pemerintah daerah mendapatkan no-

tifikasi kepulangannya. ‘’Yang masih tertahan di luar daerah ini kita sudah diminta menjemputnya.

Agar tidak menjadi masalah di daerah orang dalam situasi Covid-19 ini. Semua daerah tidak memiliki anggaran, apalagi harus ditangani khusus dengan protocol kesehatan. Tapi kita masih nunggu arahan dari kepala daerah, setidaknya pak Sekda,’’ demikian Mustain. (bul)

Mustain

30.800 Ton Pupuk Urea Dipersiapkan untuk Musim Tanam Kedua NTB biasanya berlangsung bulan Juni – Juli. Salah satu produsen pupuk, PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan untuk kebutuhan musim tanam kedua di daerah ini masih sangat aman.

Ia hanya mengkhawatirkan, stok yang tersdia akan terserap lebih awal sebelum akhir tahun.

Perkiraannya ketahanan stok sampai bulan Agustus. ‘’Itu untuk pupuk subsidi, kalau pupuk non subsidi, tersedia sebanyak yang dibutuhkan petani, kapanpun,’’ katanya.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan persiapan untuk pengajuan tambahan kuota (realokasi) kembali pupuk urea subsidi, agar terpenuhi ke-

butuhan petani hingga akhir tahun. Tahun 2020 ini, NTB mendapatkan alokasi pupuk urea subsidi sebanyak 160.734 ton. Sementara serapan petani sudah mencapai 96.000 ton atau sebanyak 60 persen.

Pupuk Kaltim tengah mempersiapkan mekanisme mendistribusikan stok pupuk di Pulau Sumbawa. Beberapa kabupaten permintaan pupuknya sudah cukup tinggi untuk musim tanam kedua, padi dan jagung.

Untuk Sumbawa, Bima dan Dompu, alokasinya pada bulan Juni ini sebanyak 7.700 ton. Hingga tanggal 9 Juni 2020 ini, serapannya sudah mencapai 7.559 ton. Slamet mengatakan, untuk mengantisipasi permintaan pet-

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertanian RI meminta petani melakukan percepatan tanam untuk menjaga ketersediaan stok pangan nasional. Seluruh produsen pupuk diminta menyiapkankebutuhanuntukmusim tanam kedua tahun ini. ‘’Cadanganataustokpupukurea untuk subsidi, saat ini mencapai 30.800 ton. Stok ini melimpah di gudang-gudang pupuk di Pulau Lombok,’’ ujar Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono dikonfirmasi, Selasa (9/6) kemarin. Karena itu, ia tak mengkhawatirkan cadangan (stok) untuk memenuhi kebutuhan petani.

Musim tanam khususnya di

STOK - Stok pupuk di salah satu gudang milik Pupuk Kaltim.

ani, ia mengerahkan dua kapal pengangkut pupuk untuk pengiriman dari Lombok ke Sumbawa.

Dua kapal pengangkut ini masing-masing kapasitasnya 480 ton dan 460 ton. Karena kondisi gelombang tinggi. Jika tak memungkinkan pengapalan pu-

puk dari Lombok ke Sumbawa, alternatif yang disiapkan adalan mengirim dengan menggunakan jalur daerat (menyeberang dari Kayangan ke Poto Tano). ‘’Kalau cuaca laut tidak memungkinkan, terpaksa harus menggunakan angkutan darat.

Nyeberang dari Kayangan. Karena serapan petani cukup tinggi, jangan sampai terjadi kekosongan pupuk di Pulau Sumbawa.

Padahal stok kita secara keseluruhan masih tinggi,’’ ujarnya.

Selain itu, Pupuk Kaltim juga melakukan pengapalan sebanyak

4.000 ton dari pabriknya di Bontang, Kalimantan Timur menggunakan kontainer. 3.000 ton untuk pupuk subsidi, dan 1.000 ton non subsidi. Rencananya akan di bongkar di Pelabuhan Badas. ‘’Sedang dalam perjalan ke Badas,’’ demikian Slamet. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

Halaman 4

Disiplin Masyarakat Rendah Rumah Kumuh Tetap Disentuh AKIBAT Corona Virus Disease (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa menunda sejumlah pembangunan fisik. Khusus rumah-rumah kumuh dipastikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) tetap bisa disentuh.

“Alhamdulillah, karena perbaikan rumah kumuh ini bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin sehingga tetap ada yang bisa dilanjutkan,” terang Kepala Dinas Perkim Lotim, Sahri saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6).

Meski demikian, jumlah (Suara NTB/dok) rumah tidak layak huni (RTLH) Sahri yang bisa diperbaiki tahun anggaran 2020 ini tidak sesuai target. “Turut kena potong juga, tapi masih ada yang bisa kita bangun,” imbuhnya.

Adapun sumber anggaran perbaikan RTLH tahun 2020 yang bisa dilakukan antara lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan 322 unit RTLH.Satu unit RTLH diberikan bantuan senilai Rp 17.500.000. Sumber lainnya, RTLH strategis sebanyak 560 unit dan RTLH pokok pikiran (pokir) dewan sebanyak 230 unit.

Lainnya yang turut tertunda pelaksanaan kegiatan pembangunan RTLH adalah, pembangunan rumah layak huni yang akan dijadikan homestay. Bantuan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) itu turut terkena penundaan akibat Covid-19.

Diketahui, jumlah rumah kumuh di Lotim ini 35.236 unit. Baru berkurang sebanyak 1.294 unit pada tahun 2019. Karenanya, pada tahun 2020 mendatang, RTLH ditarget awal bisa lebih besar dari tahun 2019 dari berbagai sumber anggaran. Akan tetapi, karena terdampak Covid-19, sehingga anggaran RTLH ini turut tertunda.

Dalam perencanaan awal tahun 2020 ini, DAK sebanyak 507 unit, Dana reguler pusat juga untuk 500 unit. Lainnya, aspirasi para wakil rakyat Lotim sebanyak 50 orang masing-masing rencananya bisa memberikan 10 unit, sehingga terakumulasi sebanyak 500 unit RTLH bisa disentuh. Dengan demikian, yang sudah siap perencanaannya 2020 mendatang sekitar 1.500 unit.

Selanjutnya, yang belum ada laporan kata Sahri, pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran dana desa. Sebanayk 239 desa se Kabuaten Lotim dikabarkan tetap ada kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Rencana awal, masing-masing desa ada 10 unit RTLH. “Dari deea ini kita belum ketahui,” demikian Sahri menjelaskan. (rus)

Pemda KLU Siapkan Rp14 Miliar BTT untuk JPS Covid -19 Tanjung (Suara NTB) Di tengah merebaknya bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan dampak sosial ekonomi Covid -19, Satgas Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih harus menunggu data untuk mencairkan program tersebut. Dari 33 desa, masih ada 18 desa yang belum melaporkan warga calon penerima JPS Covid-19 KLU. Hal itu dikatakan Kepa(Suara NTB/dok) la Dinas Sosial, PPPA, H. H. Faisol Faisol, Selasa (9/6). Ia mengakui, sudah 15 desa telah menyetorkan data warga. Diharapkan desa-desa lain telah melaporkan data ke Satgas dalam satu - dua hari ke depan. “Kita masih menunggu data dari desa yang belum masuk. Yang masuk baru data 15 desa, harap sisanya 1-2 hari selesai,” ungkap Faisol.

Dikatakannya, sebagian besar masyarakat sudah tercover program bantuan sosial baik terdampak Covid-19 maupun tidak terdampak. Beberapa sumber bansos meliputi, PKH dan BPNT sekitar 40.000 KK, BPNT 29.657 KK, BST miskin dan non miskin 7.745 KK, BLT DD, 13.571 KK dan JPS Gemilang Provinsi NTB, 4.079 KK. Warga penerima PKH, jelas dia, jumlahnya sesuai kuota dari pusat. Dalam hal ini, penerima PKH wajib mendapat BPNT (sesuai aturan pusat). Sebaliknya, penerima BPNT belum tentu mendapatkan bansos PKH. “Yang belum peroleh bantuan dari pusat, provinsi, dan BLT DD ini akan ditangani oleh JPS Covid KLU. Kalau hitungan kasar saya sekitar 22.000 KK yang belum dapat,” sambungnya.

Mantan Camat Pemenang ini menyebut, bantuan yang tersalur ke masyarakat sudah melebihi jumlah warga miskin. Pasalnya warga miskin KLU sekitar 40.000 orang.

Dinas Sosial selanjutnya akan memastikan intervensi warga dari anggaran JPS Covid KLU yang telah disiapkan sebesar Rp 14 miliar dari BTT Covid. “Kalau data itu sudah ada, maka sesuai arahan Kejaksaan, data valid dulu, baru kita perencanaan pengadaan. Anggaran JPS Covid KLU yang disiapkan sama TAPD, Rp 14 miliar,” tambahnya. (ari)

APBD Loteng Terancam Kolaps Praya (Suara NTB) Rendahnya tingkat disiplin masyarakat menjadi salah satu tantangan terberat dalam upaya melawan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bagaimana tidak, masyarakat Loteng tampak masih abai dengan instruksi dari pemerintah. Utamanya dalam menjalankan standar protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Kondisi tersebut bisa berimplikasi luas. Dampak yang paling mungkin terjadi, pandemi Covid-19 di Loteng bakal berlangsung lama. Kalau sudah demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Loteng terancam kolaps, karena anggaran daerah bakal habis hanya untuk menangani pasien Covid-19 dan tidak ada anggaran untuk membiayai pembangunan dan lainnya.

Untuk itu, ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat silaturahmi Tim Gugus Tugas Covid-19 Loteng di Kantor Camat Praya Tengah, Selasa (9/6), disiplin masyarakat dalam menjalankan standar

protokol pencegahan penyebaran Covid-19 memainkan peranan vital. Tidak hanya dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di daerah ini, tetapi juga dalam menyelamatkan APBD Loteng.

“Kekhawatiran terbesar kita, kalau sampai pandemi Covid-19 ini berlangsung lama maka bisa-bisa anggaran daerah habis hanya untuk menangani Covid-19. Tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan dan lainnya,” ujar Suhaili.

Karena untuk menangani pandei Covid-19 butuh anggaran tidak sedikit. Ia mencontohkan untuk biaya penanganan satu orang pasien Covid-

19 saja, itu bisa sampai Rp 100 juta, sehingga bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menangani sekian banyak pasien positif Corona.

Di satu sisi, seluruh anggaran penanganan pasien Covid-19 itu ditanggung oleh pemerintah. Tidak ada yang dibebankan kepada masyarakat, karena memang termasuk bencana non alam. Dengan kata lain, masyarakat memainkan peran penting untuk bisa menyelamatkan anggaran daerah. Caranya, dengan disiplin menjalankan instruksi pemerintah terkait standar protokol pencegahan Covid-19.

(Suara NTB/her)

Hj. Nurhidayah alokasikan untuk menyalurkan sembako bantuan Covid-19 JPS mantap selama dua bulan dengan jumlah penerima sekitar 30 ribu warga. Di mana untuk 30 ribuan warga nilai anggaran sekitar Rp 7,5 miliar, sekarang pada bulan Juni sudah siap untuk pencairan tahap dua, maka jika untuk dua bulan total anggaran untuk JPS mantap sekitar Rp 15 miliar. “ Untuk dia kali penyaluran JPS mantap sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar,” jelasnya.

Sedangkan sisa yang lainnya dana dimanfaatkan untuk pembelian APD, atau untuk penanganan kesehatan dan biaya operasional nilai dana yang sudah

(Suara NTB/kir)

H. M. Suhaili FT “Kuncinya sekarang disiplin menjalankan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dan, dalam hal ini peran lebih besar ada di tangan masyarakat,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Objek Wisata Masih Tak Diizinkan Buka Selong (Suara NTB) Ramainya kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata saat ini membuat Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus bersikap tegas. Pasalnya, hingga saat ini seluruh objek wisata khususnya di Kabupaten Lotim masih belum diizinkan buka atau beroperasi menyusul masih terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19).

Kepala Dispar Lotim, Dr. M. Mugni, Selasa (9/6), tidak menampik keramaian yang terjadi di tempat wisata, seperti kejadian di objek wisata Sembalun pada akhir pekan lalu. Katanya, pembukaan ke objek wisata kelas dunia yang terletak di Kaki Gunung Rinjani itu belum diperbolehkan, sehingga pihak dari Dispar Lotim kembali melakukan penutupan dan tidak diperkenan wisatawan masuk untuk berwisata. “Untuk Sembalun itu mereka buka sendiri.

Tapi kita langsung tutup lagi begitu dapat info,”terangnya.

(Suara NTB/rus)

MASIH TUTUP - Pantai Ekas Buana di bagian selatan Lotim merupakan salah satu objek wisata andalan. Namun, objek wisata di Lotim masih ditutup sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19.

Dispar Lotim meminta kepada seluruh pengelola objek wisata di daerah ini untuk menghentikan sementara segala aktivitasnya. Langkah tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (Cov-

id-19) yang saat ini sudah menyebar secara global ke seluruh dunia. Selain objek wisata, tempat hiburan juga diingatkan untuk tidak beraktivitas.

Permintaan penutupan objek wisata dan tempat hiburan

itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Dispar Lotim, Nomor:807/093/PAR/2020 prihal penutupan objek wisata atau tempat hiburan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Penutupan itu

juga sebagai wujud menindaklanjuti surat edaran Bupati Lotim, Nomor:150/103/KBPDN/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19).

Maka dari itu, Dispar Lotim mengimbau kepada semua pengelola objek wisata atau tempat hiburan yang ada di Kabupaten Lotim untuk menutup sementara dengan tidak melakukan aktivitas sampai tanggal 28 Maret 2020. “Penutupan kita harapkan dapat dijalankan oleh para pengelola objek wisata sejak dikeluarkannya imbauan ini,”terang Mugni.

Dalam penutupan objek wisata ini, lanjutnya, bekerjasama dengan Satpol PP Lotim untuk melakukan patroli memastikan jika pihak pengelolan objek wisata menjalankan imbauan tersebut. Bahkan Pemda Lotim meminta supaya dilakukan penertiban dan tindakan tegas apabila adanya yang membandel. (yon)

Rp1 Miliar Dana Perusda KLU Rehab Rekon RTG di Loteng Tersisa 114 Rumah Menganggur Tanjung (Suara NTB) Usai direkrut tahun 2019, BUMD PT. Tata Tunaq Berkah Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini belum beroperasi.

Banyak kendala dalam implementasinya, mulai dari perda pendukung yang belum disahkan, kantor yang belum ada, hingga penempatan tenaga - direktur, komisaris yang dianggap tidak profesional.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.KH., Selasa (9/6) mengakui, dalam rapat Komisi dengan eksekutif membahas BUMD PT. Tata Tunaq Berkah, dewan meminta perencanaan BUMD dari Rp 1 miliar yang yang sudah digelontorkan. Sayangnya, manajemen BUMD tidak hadir.

“Kami panggil khusus, namun Direksi atau Komisaris tidak hadir. Kami minta seperti apa rencana BUMD yang sudah dibentuk,” ujarnya.

Alih-alih mendapat rentetan perencanaan, dana Rp 1 miliar itu terancam menganggur. Hal ini disebabkan tidak runutnya perencanaan dari pembentukan

BUMD, pengalokasian anggaran sampai pembentukan Perda.

Di sisi lain, ia mendapat masukan bahwa Rp 1 miliar itu akan digunakan untuk studi banding unsur manajemen dan komisaris.

Mendengar itu, ia kontan menilai bahwa para tenaga yang direkrut tidak siap pakai. Terbukti, untuk bisa membuat “core” bisnis atau mengelola BUMD, masih harus belajar dari BUMD lain.

Untuk itu, ia di Komisi II akan meminta data terkait track record (rekam jejak) direktur dan para pembantu sebagai bawahannya. Jika DPRD menganggap sumber daya hasil seleksi tidak cakap, maka Fraksi Gerindra akan mempertimbangkan besaran usulan penyertaan modalnya di masa mendatang.

“Sangat miris sekali kalau rekrutmen (BUMD) tidak melihat kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi masyarakat,” cetusnya.

Terpisah, Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, ST. yang dikonfirmasi membantah direksi BUMD mangkir dari panggilan Dewan. Pihaknya menjelaskan,

jika jajaran direksi tidak mendapat undangan dari DPRD. “Kalau direktur, tidak hadir karena memang tidak hadir,” katanya.

Menyangkut anggaran Rp 1 miliar yang dialokasikan di APBD murni, ia mengaku masih utuh dan belum dipergunakan. Pasalnya, dasar penggunaan anggaran belum disahkan yakni Perda Penyertaan Modal BUMD PT. TTB. Ia pun berharap kepada DPRD, agar Perda tersebut dapat disegerakan agar manajemen dapat memulai pekerjaannya.

Sementara ini, Rusdi mengklaim jika Direktur BUMD seorang yang sudah ditetapkan dalam SK pengangkatan direksi.

Bawahannya masih dalam draf dan rancangan yang belum disahkan. “Direktur masih belum memiliki gaji sejak diangkat 2019. Tapi beliau bersedia bekerja, wara wiri melengkapi izin.”

“Kita berharap Perda Penyertaan Modal BUMD sama dengan PDAM dan Bank NTB. Perda dibuat sekali untuk jangka waktu penyertaan 5 tahun, jadi DPRD juga tidak repot membahas tiap tahun,” harapnya. (ari)

70-80 Persen Anggaran Covid-19 Lobar untuk Kesehatan dan JPS Giri Menang (Suara NTB) Anggaran Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) dari hasil refocusing sangat fantastis mencapai Rp 72,5 miliar. Dari total anggaran ini sebagian besar diarahkan untuk kesehatan Rp28 miliar, Rp30-32 miliar untuk program jaring pengaman sosial dan sisanya 12-14 miliar untuk program pemulihan ekonomi. Sejauh ini dari Rp 72,5 miliar itu sudah tereksekusi Rp21 miliar lebih, masing-masing untuk 21 ribu KK lebih dan sektor kesehatan Rp 741 juta lebih yang diusulkan melalui BPBD. Sekda Lobar Dr. H .Baehaqi mengakui anggaran Covid-19 ini cukup besar, namun daerah lain juga ada yang lebih tinggi dari itu.

Ia menampik kalau ada kesan anggaran Covid-19 sekadar dibagi-bagi ke tim, OPD, maupun pihak lainnya. Menurutnya, penggunaan anggaran jelas, di mana blue print penanganan Covid-19 yakni hulu dan hilir (pencegahan serta penanganan). Anggaran ini lebih besar diarahkan untuk program JPS, penanganan kesehatan, dan pencegahan termasuk di dalamnya ada operasional.

Dari dana sekitar Rp 72 miliar dari dari refocusing anggaran yang ada di Lobar, ujarnya, jumlah dana yang sudah dimanfaatkan kurang lebih sekitar Rp 21 miliar. Dana tersebut sudah di-

“Kalau anggaran daerah mau selamat dan pembangunan bisa kembali berjalan di Loteng, masyarakat harus membantu. Dengan cara disiplin menjalankan standar protokol pencegah Covid-19, sehingga bisa menekan penyebaran virus Corona tersebut,” tandas Suhaili.

Karena bagaimanapun juga, melawan penyebaran Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Paling tidak, masyarakat membantu pemerintah dengan berupaya melindungi diri dan keluarga sudah tidak terpapar Covid-19.

Terlebih saat ini, penyebaran Covid-19 di Loteng sudah melalui transmisi lokal. Hal itu membuat upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi jauh lebih sulit, jika tidak ada dukungan penuh dari masyarakat di daerah ini.

dimanfaatkan sekitar kurang lebih Rp 21 miliar. Saat ini proses pengumpulan data dan SPJ atas pemanfaatan dana Covid19 masih terus berproses.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi menambahkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid19 sebesar Rp72 miliar secara umum, “Dana Covid-19 itu Rp 72,5 miliar sebagian besar (hampir 90 persen) dialokasikan untuk kesehatan dan JPS. Terdiri dari Rp 28 miliar duntuk kesehatan, untuk JPS sekitar Rp 3032 milliar dan sisanya pemulihan ekonomi,” terangnya.

Pengunaan anggaran di masing-masing sektor berbeda, misalnya di Dikes diarahkan untuk pengadaan APD, dan perangkat kelengkapan lainnya.

Sedangkan program JPS dipakai untuk pemberian bantuan sembako kepada masyarakat.

Sedangkan untuk bantuan pemulihan ekonomi belum ditentukan, sebab yang mudah menjadi fokus adalah pembagian JPS mantap. Program ini akan dilaksanakan beriringan, kemungkinan setelah JPS dan situasi melandai baru dilakukan stimulasi ekonomi. Yang jelas, kata dia dari sisi kesiapan anggaran Pemda sudah siap.

Dijelaskan lebih jauh, anggaran

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi yang refocusing bertambah dari sebelumnya sekitar Rp60 miliar. Anggaran untuk kebutuhan tiga bulan ke depan ini masuk pada belanja tak terduga (BTT) pada BPBD. Lebih diperinci, di antara anggaran Rp72 miliar tersebut, termasuk juga biaya operasional Tim Gusus dan satgas. Anggaran operasional jelas dia masuk di masing-masing kegiatan, seperti sosialisasi, makan minum dan honor. Penggunaan dana operasional berdasarkan SK Tim Gugus yang dibuat Pemda.

Sementara Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menegaskan, pihak dewan mengingatkan eksekutif agar ada keterbukaan

terkait penggunaan dana penanganan Covid-19. Kaitan dengan itu, pihaknya akan memanggil TAPD termasuk juga Dikes yang berkaitan dengan penanganan pasien dan insentif tenaga kesehatan yang belum cair.

Apakah ada wacana membentuk pansus pengawasan penggunaan dana Covid-19? Pihaknya mengaku belum ada ke arah itu. Namun, kalau dalam perkembangan pihaknya meragukan jawaban eksekutif soal penggunaan dana Covid-19, maka pihaknya akan membentuk pansus. “Karena bagaimana pun kita perlu keterbukaan anggaran,” tegas dia sembari mengatakan meski dalam aturan DPRD tidak dilibatkan sama sekali dalam refocusing, hanya bersifat pemberitahuan saja ke pimpinan DPRD. “Sejauh ini kami (DPRD red) belum mendapatkan secara detail, laporannya anggaran itu kemana saja,”tegas dia.

Ia mencontohkan JPS mantap sekitar Rp 32 miliar, diketahui pada tahap I tidak mencapai 30 ribu KK. Hanya 20 ribu KK. Lalu kata dia seperti apa sisa dari anggaran itu, eksekutif nanti harus menjelaskan secara rinci. Sebab DPRD mengawasi apakah penggunaan sudah tepat dan apakah sudah tercakup warga yang berhak. (her)

Praya (Suara NTB) Proses rehab rekon pasca gemba di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir tuntas.

Dengan capaian sampai saat ini sudah sekitar 99,52 persen.

Demikian disampaikan Dandim 1620/Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, saat ditemui wartawan usai silaturahmi Tim Gugus Tugas Covid-19 Loteng di kantor Camat Praya Tengah, Selasa (9/6).

Ia mengatakan, dari 24.218 rumah rusak terdampak gempa yang terdata di Loteng, kini tinggal 114 rumah saja yang belum selesai dikerjakan. Terdiri dari pembangunan 50 unit rumah tahan gempa (RTG), perbaikan 19 rumah rusak sedang serta 45 rumah rusak ringan. “Beban kita tinggal sedikit,” terangnya.

Pihaknya pun menargetkan pembangunan serta perbaikan sisa rumah tersebut ditargetkan tuntas bulan Juni ini. Kendati sebenarnya pihaknya masih punya waktu sampai bulan Juli mendatang. Tapi pihaknya akan berupaya bisa secepatnya sisa rumah tersebut diselesaikan, sampai akhir bulan Juni ini.

“Tapi itu semua tergantung

kondisi di lapangan,” imbuhnya.

Diakuinya, masalah tenaga, bukan jadi soal. Terlebih dengan adanya dukungan personel dari Yonzipur, keberadaan sangat membantu dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan RTG serta perbaikan rumah rusak terdampak gempa didaerah ini. “Kalau bahan material serta aplikator siap di lapangan, tidak sampai akhir bulan Juni mendatang pembangunan RTG serta perbaikan rumah rusak terdampak gempa bisa dituntaskan,” ujar Prastiwanto.

Diakuinya, menangani rumah rusak terdampak gempa di Loteng bukan berkara mudah. Pihaknya butuh waktu lebih dari setahun untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada. Terhitung sejak bulan Februari 2019, pihaknya berjibaku membangun dan memperbaiki rumah rusak korban gempa di Loteng sampai sekarang.

“Kini dengan hampir tuntasnya proses rehab rekon di Loteng, tentu ini jadi satu kebanggaan tersedia bagi tim rehab rekon di Loteng. Bisa menyelesaikan tugas yang dibebankan,” tandas pria asal Jawa Timur ini. (kir)

Lotim Kuatkan Pelaksanaan PSBD/K Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah menguatkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Desa atau Kelurahan (PSBD/K) dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid19). Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) 12 tahun 2020 tentang PSBD. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana kepada Suara NTB, PBSD sudah lama diusulkan ke provinsi. Namun karena lama proses evaluasi, sehingga baru beberapa hari lalu bisa disahkan. “Berlaku sejak Mei 2020,” ungkapnya, Selasa (9/6).

Hasil evaluasi provinsi, kata Lalu Dhedi, hanya Lotim yang menjadi kabupaten pertama yang menguatkan pelaksanaannya dengan melahirkan perbup.

Menurut Lalu Dhedi, regulasi yang dihadirkan Lotim ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Surabaya Tangguh. Meski diketahui Surabaya berdasarkan pemberitaan merupakan daerah yang cukup banyak warganya terpapar Covid.

Perbup PSBD/K ini terdiri dari 23 pasal. Ditekankan dalam Perbup ini, sumber anggaran penan-

ganan Covid dari desa dan kelurahan sendiri. PSBD/K dimaksud ini adalah berupa pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan setiap penduduk yang berdomisili atau berkegiatan di desa dan kelurahan.

Diatur juga dalam Perbup, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, tempattempat umum dan pembatasan kegiatan sosial budaya lainnya.

Adapun jangka waktu pembatasan PSBD/K ini akan diatur kemudian dalam keputusan Bupati.

Dalam hal kegiatan pembagasan sosial dan budaya, ditekankan dalam Perbup ini adalah pembatasan pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya. Ada pengecualian, untuk kegiatan khitanan, pernikahan dan pemakaman atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19. Meski demikian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dibatasi jumlah orang-orang yang hadir.

Perbup PSBD ini juga mengatur sanksi bagi desa yang tidak melakukannya. Antara lain, bupati bisa memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang melanggar. (rus)

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

Wabup KSB Apresiasi Kebijakan Gubernur Tiadakan Tes Cepat Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin mengapresiasi kebijakan gubernur yang akhirnya meniadakan syarat tes cepat (rapid diagnostic test RDT) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar pulau di dalam daerah.

“Alhamdulillah akhirnya aspirasi kami (Pemda KSB) tentang persoalan rapid test bagi masyarakat dalam lingkup wilayah NTB disetujui provinsi. Terima kasih pak gubernur NTB,” tulis Wabup di laman medos facebook-nya, Selasa (9/2).

(Suara NTB/ist) Dikonfirmasi langsung Fud Syaifuddin oleh Suara NTB, Wabup mengatakan, peniadaan syarat tes cepat itu, diambil gubernur pada momen yang tepat. Pasalnya dalam waktu dekat banyak pelajar dan mahasiswa dari pulau Sumbawa akan kembali ke pulau Lombok melanjutkan studinya pasca libur upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Di mana sebelumnya para orang tua siswa/mahasiswa banyak mengeluhkan, syarat tersebut. Mereka beranggapan, syarat mengantongi hasil tes cepat sebagai tanda anaknya bebas infeksi virus corona itu semakin membebani kondisi ekonomi keluarganya. “Karena banyaknya keluhan dari orang tua siswa, makanya kita suarakan ke gubernur agar syarat itu dihilangkan saja,” timpalnya.

Meski telah ditiadakan, Wabup selanjutnya berpesan kepada masyarakat agar tetap mengindahkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Menurutnya melonggarkan syarat tes cepat untuk perjalanan antar pulau itu tentu menimbulkan risiko, karena kemungkinan terjadinya penularan oleh pelaku perjalanan semakin terbuka.

Sebab itu ia meminta, kepada masyarakat tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jika kondisi kesehatan mereka tidak memungkinkan. “Kalau memang sedang sakit atau kondisi kesehatannya sedang tidak fit. Jangan paksa bepergian,” tegasnya.

Untuk diketahui, permintaan meniadakan syarat tes cepat untuk perjalanan antar pulau dalam daerah itu sebelumnya disampaikan Bupati KSB, H. W. Musyafirin kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, pekan lalu. Di hadapan gubernur yang saat itu melakukan kunjungan kerja ke KSB, bupati menyatakan, syarat tersebut sebaiknya ditiadakan karena memberatkan masyarakat. Menanggapi hal itu, gubernur pun langsung memenuhinya dan mengatakan akan segera mengubah kebijakan itu. (bug)

Ibadah Haji Batal, CJH Diberi Hak Tarik atau Titip BPIH Dompu (Suara NTB) – Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 H tahun 2020, resmi dibatalkan. Sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) RI nomor 494 tahun 2020. Pembatalan itu menyusul adanya ancaman keselamatan dan kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, Drs. H Syamsul Ilyas kepada wartawan di kantornya, Selasa (9/6) menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi surat resmi pembatalan (Suara NTB/jun) pemberangkatan jamaah haji Syamsul Ilyas tersebut. Saat ini masih dalam proses penandatanganan untuk kemudian diberikan ke masingmasing CJH. “Insya Allah dalam waktu dekat surat itu akan kita sampaikan kepada seluruh jamaah haji di Dompu,” terangnya.

Diantara pertimbangan pembatalan tersebut, salah satunya yakni ancaman kesehatan bagi jamaah haji. Sebab berkumpul dengan jumlah yang begitu besar potensial mempermudah penularan virus Corona. Karenanya, CJH diharapkan bersabar sementara waktu sampai gelombang keberangkatan tahun 2021 mendatang. “Bagi jamaah haji tahun 2020 yang sudah melunasi BPIH akan diberangkatkan tahun 2021,” ujarnya.

Kendati total 275 CJH yang melunasi BPIH direncanakan berangkat 2021, pemerintah menawarkan dua opsi terkait biaya yang sudah dikeluarkan. Pertama, CJH bisa menitip uang pelunasan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kedua, mereka berhak meminta kembali biaya yang sudah dikeluarkan, tetapi hanya untuk uang pelunasan saja. Besarannya sekitar Rp12 juta. Jika waktunya berangkat maka biaya tersebut harus disetor kembali.

Kalaupun ditemukan CJH yang ingin mengambil semua biaya pemberangkatan mulai dari uang pendaftaran awal hingga pelunasan, maka datanya sebagai CJH langsung dihapus setelah pengembalian dilakukan. “Alhamdulillah sejauh baru satu yang minta kembalikan uang pelunasan. Kita tidak melihat alasannya karena itu hak mereka, kalau ditarik semua itu akan menggugurkan,” jelas dia.

Untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini, CJH asal Dompu yang sudah melakukan pendaftaran awal tercatat 285 orang. Namun demikian, dalam perjalanannya hanya 275 orang yang mampu melunasi biaya. Mereka itulah yang ditunda keberangkatannya tahun ini. (jun)

Pilkada 2020

Wabup Dompu Optimis akan Didukung PKB dan Hanura Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH memastikan diri maju sebagai bakal calon Bupati berpasangan dengan H. Mulyadin, SH, MH di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dompu, 9 Desember 2020. Kendati surat dukungan belum dipegang, Arifuddin optimis bakal didukung PKB (4 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi).

“Insyaallah pasti maju (mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati di Pilkada Dompu tahun 2020). Maju sudah pasti, berpasangan dengan H. Mulyadin. Sudah final,” kata wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Ia pun mengklaim dukungan partai politik juga hampir final diantaranya PKB dan Partai Hanura. Dua partai ini sudah bisa mengantarkan Arifuddin, SH – H. Mulyadin, SH, MH mendaftar ke KPU. Tapi karena H. Mulyadin sebagai kader Partai Nasdem, diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari Nasdem.

“Tiga partai ini menjadi target. Tidak menutup kemungkinan partai lain juga kami terus dekati,” katanya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu, H M Amin, S.Pd yang dihubungi terpisah, Selasa (9/6) mengaku, jadwal DPP yang akan memutuskan arah dukungan PKB pada 23 Maret lalu hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Karena saat ini, PKB masih fokus membantu pemerintah menangani Covid-19 melalui penyaluran paket bantuan dan masker yang disiapkan DPP. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Optimalkan Lahan Pekarangan di Tengah Kondisi Covid Sumbawa Besar (Suara NTB) Masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak berdiam di rumah. Meskipun demikian, dalam menghadapi kondisi ini masyarakat juga harus bisa melakukan kegiatan produktif. Salah satunya mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam pangan lokal. Selain untuk mencukupi kebutuhan, juga menjadi sumber pangan yang bergizi dan sehat.

“Terkait dengan kondisi Covid-19 seperti sekarang

ini, kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan. Sesuai dengan program kita KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari ) dan sekarang sudah diperbaharui dengan istilah P2L (Pekarangan Pangan Lestari),” kata Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur. Menurutnya, fungsi pekarangan dalam situasi covid-19 sangat bermanfaat. Di mana kondisi masyarakat yang diminta berdiam di rumah harus tetap melakukan

kegiatan produktif. Karenanya, program ini sangat tepat digiatkan.

“Ini manfaatnya luar biasa.

Jadi bisa menjadi sumber pangan yang bergizi dan sehat.

Kedua pekarangan menjadi indah, dan ketiga produktif bisa menjadi sumber pendapatan juga. Jadi saya pikir tidak ada rugi, dan program ini sangat tepat sekali,” terangnya.

Dalam memanfaatkan pekarangan ini, masyarakat bisa menggunakan polibek atau secara langsung. Upaya ini selain mudah juga sangat membantu. Seperti halnya menanam

cabai, dapat membantu mencukupi kebutuhan saat terjadinya lonjakan harga.

“Silahkan memanfaatkan untuk menanam pangan lokal kita. Sehat dan sangat membantu.

Jadi prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sangat kami anjurkan. Semakin banyak yang kita makan semakin bagus, bergizi juga, seimbang dan a m a n , ” tandasnya. (ind/arn/*)

Syafruddin Nur

2020, Fase Puncak DBD di Dompu Lebih Panjang Dompu (Suara NTB) – Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu, terus bertambah.

Terakhir, pada Mei 2020, yang mana ditemukan 16 warga terjangkit. Jumlah tersebut menambah rekapan kasus sepanjang tahun ini menjadi 123 orang.

Kendati grafiknya cenderung menurun jika dibanding 2019, namun fase puncaknya justru lebih panjang tahun ini.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (9/6) menyampaikan, pasien terjangkit demam berdarah di wilayah ini masih ditemukan, terbaru 16 orang pada Mei kemarin.

Dari belasan kasus tersebut sebagian besar diantaranya berasal dari Kecamatan Woja dan

Dompu. “Ini pengaruh cuaca, kita kan terkadang ada hujan kemudian panas. Sebarannya masih sekitar Kecamatan Dompu dan Woja,” ungkapnya.

Dengan tambahan 16 kasus pada Mei kemarin, maka total warga yang sudah tertular DBD sepanjang tahun ini ada 123 orang. Untuk Januari 2 kasus, Februari 17 kasus, Maret 41 kasus, April 47 kasus dan Mei 16 kasus.

Jika dibanding 2019, lan-

jut Rahmat, grafiknya memang mengalami penurunan.

Karena selain ditemukan tiga orang korban meninggal dunia, jumlah kasus lebih tinggi tahun lalu. Hanya saja, fase puncaknya sekarang cukup panjang. “Kalau 2019 puncak kasusnya Februari-Maret, tapi sekarang Maret-April.

Karena memang musimnya ini tidak teratur,” ujarnya.

Kendati tetap ditemukan pasien terjangkit penyakit yang

menular lewat gigitan nyamuk Aides Aygepti tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa tahun ini. Sebagian besar dari mereka berhasil disembuhkan.

Terkait upaya penanggulanggannya sendiri, Dikes melalui jajaran puskesmas di delapan kecamatan terus menguatkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, pun sangat terbantu oleh program bersih lingkungan untuk penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu. “DBD inikan akibat vektor aides yang hidup di lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, nyamuk apapun, binatang apapun yang menjadi sumber penularan penyakit bisa saja muncul. Makanya prilaku hidup bersih haru tetap dikede-

(Suara NTB/jun)

Rahmat pankan oleh masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Pemda KSB Buka Kuota Tambahan Penerima JPS Pariri

(Suara NTB/Ist)

SURAT TUGAS – Bakal Cabup Bima, H. Arifin (berjas) menerima surat tugas dari Sekjen DPP Demokrat, Teuku Riefky, belum lama ini.

Mantan Pejabat Jakarta Masuk Bursa Pilkada Bima 2020 Bima (Suara NTB) – Selain petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan eks Bupati Bima, Drs. H. M. Syafruddin M. Noer M.Pd, bursa Calon Bupati (Cabup) Pilkada Kabupaten tahun 2020 juga bakal diramaikan eks pejabat ibukota.

Eks pejabat ibukota itu yakni, Drs. H. Arifin MM. Ia merupakan eks Sekretaris daerah Kota Madya Jakarta Timur yang diketahui kelahiran Kecamatan Wera Kabu-

paten Bima.

Sebagai bentuk keseriusannya maju dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 yang direncanakan akan digelar pada 9 Desember 2020, kabarnya Arifin telah mengantongi surat tugas dari partai Demokrat.

Kabar tersebut juga diakuinya. Bahkan Arifin mengaku menerima langsung surat tugas yang diberikan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky, belum lama ini.

“Iya bener, kemarin surat tugas langsung diserahkan oleh pak Sekjen Demokrat pak Teuku Riefky,” katanya, Selasa (9/6).

Usai menerima surat tugas dari DPP Demokrat, Ia mengaku langsung diperintahkan untuk membangun komunikasi dengan partai-partai lain, agar bisa mendapatkan surat yang sama. “Sejauh ini sudah ada beberapa partai yang kami bangun komunikasi terkait Pilkada Kabupaten Bima,” katanya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuka kuota tambahan penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pariri.

Khususnya bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) murni bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang sumber anggarannya dari APBD tersebut, pemerintah siap mengakomodir warga yang sebelumnya tidak pernah terdata sebagai penerima.

Sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah menjelaskan, penambahan kuota penerima JPS Pariri murni ini merupakan upaya menindaklanjuti instruksi bupati. Di mana orang nomor satu di KSB itu meminta masyarakat melaporkan diri jika merasa berhak mendapatkan Bansos Covid-19, namun belum diakomodir bantuan apapun dari pemerintah hingga saat ini.

“Ini solusi kita menjawab instruksi pak bupati. Kita akmodir lewat JPS Pariri sebagai penerima murni,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/6).

Diakui Mars sejak mencuat perintah bupati itu, masyarakat kemudian banyak yang mengadu. Mereka rata-rata menilai, kondisi ekonomi keluarganya di tengah pandemi Covid-19 ini sebenarnya memenuhi syarat untuk dibantu. Namun karena terhalang syarat administrasi, mereka kemudian akhirnya dianggap tidak berhak.

“Contoh mereka dianggap

jadi tidak berhak mendapat bantuan. Ada satu rumah yang terdiri dua kepala keluarga (KK). Karena secara administrasi mereka didata dalam satu kartu KK. Jadi hanya satu KK saja sebagai penerima. Ini yang mereka keluhkan,” sebut Mars.

Untuk mengakomodir warga tersebut, lanjut Mars, Bappeda Litbang telah berkordinasi dengan pihak kecamatan Taliwang dan seluruh lurah. Para lurah diminta mendata warganya yang belum terjaring sebagai penerima JPS Pariri murni sekaligus memvalidasi data penerima sebelumnya.

Tidak saja itu, bagi warga yang terhalang tersentuh bantuan JPS Pariri karena alasan syarat administrasi. Pihak kelurahan juga diarahkan memfasilitasi warganya memenuhi persyartan-persyaratan dimaksud. “Tadi kita rapat dengan camat dan semua lurah.

Mereka sudah siap dan hari mereka juga langsung bergerak,” klaim Mars.

Pada kesempatan itu, Mars kembali menyampaikan instruksi bupati sebelumnya. Ia memaparkan, bupati tidak menginginkan ada satu pun kepala keluarga di KSB yang faktanya wajib dibantu di tengah pandemi virus corona ini, namun tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah.

“Kita ingin pastikan apa harapan pak bupati itu benarbenar terealisasi. Karena toh juga kuota penerima JPS Pariri murni masih bisa kita tambah,” tukasnya. (bug)

Ratusan Pelajar/Mahasiswa Ajukan Permohonan Tes Gratis Sumbawa Besar (Suara NTB) Baru dua hari dibuka, Senin (8/6) dan Selasa (9/6), sudah terdata 300 pelajar/santri dan mahasiswa yang telah mengajukan permohonan rapid test/ PCR (swab) test gratis melalui Dinas Sosial.

Sebagaimana disebutkan Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, saat ditemui Suara NTB, dari 300 orang yang telah mendaftar, sekitar 35 orang diantaranya telah menjalani test di RSUD untuk rapid test dan di Sumbawa Tecno Park (STP) untuk swab test. “Kami akan tetap melayani test untuk anak anak kita (pelajar/santri dan mahasiswa) yang akan ke luar Sumbawa untuk melanjutkan studinya,”terangnya.

Diketahui, untuk surat bebas Covid melalui rapid test hanya berlaku untuk tiga hari dan swab berlaku satu minggu. Sehingga pelajar/mahasiswa yang mengajukan permohonan harus jelas kemana

tujuan dan waktu atau tanggal kepulangannya.

Lalu bagaimana dengan rencana pemerintah provinsi yang akan meniadakan rapid test di Pelabuhan Tano - Kayangan? Seperti siaran pers Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si, di media, Pemerintah Provinsi NTB memberikan kemudahan atas aktivitas orang dari dan menuju pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano. Kemudahan dimaksud adalah dengan meniadakan kewajiban rapid test bagi warga yang lolos dari pemeriksaan awal terhadap gejala Covid19. Yang diberikan kepada pengguna jasa pelayaran di dalam provinsi NTB. Terhadap rencana tersebut, Sekda Sumbawa menyambut positif rencana terbitnya Pergub tentang peniadaan rapid di Pelabuhan Tano-Kayangan. ”Saya sudah telpon Kadishub Provinsi dan Sekda NTB, minta Pergub

terkait peniadaan rapid test di Pelabuhan itu. Katanya, masih sedang disusun. Kalau memang peniadaan rapid test di Pelabuhan Tano-Kayangan itu diberlakukan, kami menyambut positif,”tukas. H. Bas. Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang sebelumnya dikonfirmasi menjelaskan, selain bagi pelajar/ santri dan mahasiswa, rapid test gratis ini juga diberlakukan bagi keluarga pasien yang akan dirujuk ke luar Sumbawa dengan jumlah maksimal dua orang. Kemudian pelaku perjalanan dinas dan tahanan. Khusus tahanan, maksimal 10 orang per hari. Misalnya ada tahanan kepolisian yang hendak dipindahkan ke Lapas, akan dilakukan rapid test. “Yang disiapkan lebih kurang untuk 800 orang tahap pertama. Apabila nanti kurang, kita ajukan lagi anggarannya. Pokoknya berlanjut sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Dede Hasan Basri

H. Hasan Basri

Adapun bagi masyarakat umum yang ingin melakukan rapid test, biaya yang dikenakan Rp 400 ribu. Nilai ini sudah berkurang dari sebelumnya, setelah adany perte-

muan di DPRD beberapa waktu lalu. “Untuk umum Rp 400 ribu. Ada beberapa yang kita kurangi dan hilangkan. Misalnya jasa medis, jasa pelayanan,” terangnya. (arn/ind)

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Kuatkan Ekonomi Kerakyatan di Tengah Pandemi

STIE AMM akan Gelar KKN Tahun Ajaran 2019/2020

Ahmad Bairizki

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram, mengumumkan kampus tetap akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ajaran 2019/ 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.

Adapun KKN tahun ini mengusung tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM, dalam keterangannya menjelaskan men-

genai waktu pelaksanaan KKN. “Iya, sesuai dengan jadwal kalender akademik, kami tetap akan menyelenggarakan KKN mulai bulan Juli sampai dengan September 2020, hal ini juga sudah dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) STIE AMM,” ujarnya.

Terkait dengan protap kesehatan oleh pemerintah, maka pelaksanaan KKN pada peri-

ode kali ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya.

“Bila pada periode sebelumnya para mahasiswa peserta KKN kami turunkan secara berkelompok ke berbagai wilayah pedesaan di salah satu kabupaten, namun kali ini para mahasiswa kami perkenankan untuk melakukan KKN di wilayah domisilinya masing-masing, hal ini tentu sebagai wujud patuh kami kepada imbauan pemerintah untuk melakukan phys-

ical dan social distancing selama masa pandemi,” tambah Bairizki.

Lebih lanjut Bairizki menjelaskan, pada kegiatan KKN tahun ajaran 2019/ 2020 ini, mahasiswa diminta untuk membuat pilot project di wilayah domisilinya masing-masing sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Adapun sebaran domisili mahasiswa nantinya akan didata oleh LP3M, sehingga dapat ditentukan

pembagian kelompok sesuai wilayahnya.

“Dari pengelompokan wilayah domisili tersebut, selanjutnya LP3M akan membagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ke dalam beberapa kelompok wilayah.

Tujuannya agar mempermudah koordinasi kepada mahasiswa yang hendak berkonsultasi dan menyusun laporan kegiatan KKN-nya.

Perlu digarisbawahi bahwa nantinya kegiatan bimbingan

dilakukan secara daring,” jelasnya.

Adapun syarat untuk menjadi peserta KKN adalah mahasiswa yang saat ini telah memasuki masa kuliah tahun ketiga (semester VI) dan atau telah memenuhi minimal 110 SKS dengan IPK e” 2.00, memiliki sertifikat kewirausahaan yang dikeluarkan oleh P2KPN STIE AMM, dan telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan. (ron/*)

(Suara NTB/dok)

Pra-Pendaftaran Sempat Terkendala Maksimalkan Kekuatan Pikir dan Zikir TANPA terasa sudah berbulan-bulan civitas kampus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen dengan tugas tambahan, sebagai dosen tenaga pengajar, sebagai tenaga kependidikan, dengan pola baru. Tak terkecuali di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram).

Dekan FKIP Unram Prof. Dr. H. A Wahab Jufri, M.Sc., mengatakan proses aktivitas mendidik dan mencerdaskan anak manusia yang telah dirancang di kampus tidaklah terlepas dari ancaman Covid-19 ini.

Sebagai orang-orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dosen sebaiknya berusaha untuk mengambil hikmah dari fenomena ini agar lebih mampu memadukan keterampilan berpikir dan kekuatan berzikir.

“Semoga dengan keterampilan berpikir dan kekuatan zikir dapat memandu kita untuk terbebas dari ancaman Covid-19 ini,” urainya.

Pihaknya meminta agar para dosen untuk tetap beraktivitas dengan mengikuti panduan-panduan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Di samping itu proses mendidik dan mencerdaskan peserta didik di kampus diusahakan tetap berjalan dengan menggunakan media-media yang ada sesuai dengan kapasitas dosen.

Kepada mahasiswa, pihaknya berharap agar mampu menyesuaikan diri, tanpa mengeluh, mengikuti arahan dan tuntunan dosen pengampu mata kuliah. Tentu dengan pola yang disepakati.

Sementara kepada para tenaga kependidikan diharapkan juga agar tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas yang diembankan meskipun melaksanakannya dari rumah atau work from home.

“Sehubungan dengan belum adanya kepastian kapan waktunya keadaan akan kembali seperti sebelumnya, maka atas nama seluruh jajaran pimpinan FKIP Unram kami berharap agar kita semuanya tetap sehat sembari berusaha melaksanakan tugas dan tangung jawab kita masing-masing,” tambahnya.

Dalam melaksanakan tugas mulia ini, ujarnya, dosen dan tenaga kependidikan tetap menjaga kestabilan emosi, tidak panik, menjaga kesehatan pribadi, menjaga kesehatan orang lain, menjaga jarak ketika berhadapan dengan orang H. A. Wahab Jufri lain. (dys) (Suara NTB/dok)

Nomor 24 di Indonesia

Webinar di Era Disrupsi Bedah Akar Masalah Literasi di NTB Giri Menang (Suara NTB) Konsorsium NTB Membaca menggelar diskusi webinar tentang literasi yang bertajuk ‘Literasi di Era Disrupsi’ pekan lalu.

Diskusi daring ini menghadirkan beberapa tokoh penggiat literasi sebagai pembicara utama. Mereka adalah orang-orang yang selama ini telah banyak bergerak membangun budaya literasi di tengah masyarakat NTB. Ada nama-nama seperti Deehati yang merupakan Pendiri dari Komunitas Buku Ini Aku Pinjam (BIAP), kemudian juga Nursyida Syam dari Klub Baca Perempuan KLU, serta Jamaluddin Abdullah dari Madrasah Sayang Ibu. Di samping para penggerak literasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd M.Pd dan Ketua Konsorsium NTB Membaca, Dr L. Sirajul Hadi, M.Pd juga turut menjadi pembicara.

Deehati, yang didaulat untuk tampil pertama, memaparkan tentang pentingnya memberi perhatian pada isu literasi digital. Para penggerak literasi, menurutnya, mesti bisa beradaptasi dengan hal baru ini sebagaimana yang sudah mereka lakukan di BIAP. Sementara itu, Nursyidah Syam dari Klub Baca Perempuan NTB bercerita tentang bagaimana pentingnya membaca dan literasi bagi kaum perempuan khususnya di masa pandemi ini. Pembicara lain, Jamaluddin Abdullah dari Madrasah Sayang Ibu membawakan presentasi tentang tantangan membaca di hari ini dan bagaimana upaya mengatasinya.

Sementara L. Sirajul Hadi, , pada sesi-nya memaparkan tentang tantangan-tantangan yang ada di dunia literasi saat ini. Tidak kurang dari 150 peserta tercatat mengikuti webinar ini. Mereka tidak hanya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat saja, tetapi juga dari berbagai provinsi lain. Panitia mencatat bahkan ada juga yang mengikuti dari Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

Webinar ini merupakan kegiatan pertama yang digelar oleh Konsorsium NTB Membaca sejak mereka pertama dibentuk pada Februari lalu.Konsorsium NTB Membaca ini memang belum lama hadir. Inisiasinya bermula pada bulan Februari lalu melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh para penggiat dan penggerak literasi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dunia usaha serta perguruan tinggi. Program INOVASI Provinsi NTB menjadi bagian penting dari inisiasi ini.

Kepala Dinas Dikbud NTB H. Aidy Furqan mengaku gembira dengan kehadiran Konsorsium NTB Membaca ini. pihaknya berharap akan ada kolaborasi positif dalam membangun literasi di Provinsi NTB ke depannya.”Dinas Pendidikan sesungguhnya sudah lama membuka layanan untuk mengawal pengembangan program literasi di sekolah-sekolah.

Jika nanti konsorsium ini sudah semakin besar maka sekolahsekolah yang selama ini sudah kami bina dalam hal literasi bisa mendapat juga sentuhan dan pengawalan dari konsorsium secara lebih intens,” harapnya. (her)

Sosialisasi PPDB Perlu Jadi Perhatian Mataram (Suara NTB) – Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA yang diawali dengan pra pendaftaran untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua/ wali siswa sempat tidak berjalan mulus, pada Senin (8/6). Pasalnya panitia PPDB di sekolah tidak menerima informasi lengkap terkait pra pendaftaran jalur prestasi,sehingga tidak menginformasikan ke masyarakat bahwa berkas inveterisasi seharusnya diserahkan ke sekolah.

Masyarakat diharapkan datang kembali ke sekolah untuk menyerahkan berkas untuk inventerisasi dan verifikasi. Dengan kenyataan ini, menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait sosialisasi PPDB yang belum berjalan masif.

Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Mataram, Burhanudin ditemui pada Selasa (9/6) mengatakan, untuk pra pendaftaran PPDB seharusnya dimulai sejak Senin (8/ 6). Namun pihaknya baru mendapat surat edaran dari Dinas Dikbud NTB saat siang hari, yang memberitahukan bahwa berkas untuk inventerisasi dan verifikasi diserahkan ke sekolah.

Padahal awalnya pihak sekolah menyampaikan ke orang tua siswa bahwa tidak ada penerimaan berkas di sekolah.

“Kemarin sudah banyak orang tua calon siswa datang dari pagi.

Namun kami tidak tahu pra pendaftaran itu berkas diserahkan ke sekolah. Kemarin kami hanya memberi informasi terkait PPDB. Mudah-mudahan orang tua siswa yang kemarin datang supaya balik lagi,” katanya.

Surat edaran dari Dinas Dikbud NTB dan Kantor Cabang Dinas Dikbud Lombok BaratMataram menegaskan bahwa pra pendaftaran untuk jalur prestasi di wilayah NTB dilakukan di sekolah. Sedangkan untuk pra pendaftaran jalur perpindahan orang tua/wali siswa dan jalur prestasi dari luar wilayah NTB dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas (KCD).

Adanya penjelasan dan penegasan itu, kata Burhanudin,

barulah pihaknya mengikuti ketentuan tersebut. SMAN 1 Mataram juga menerima berkas dari pendaftar dan langsung dilakukan verifikasi. “Semua persyaratan itu kita verifikasi, baik dalam bentuk scan atau foto kopi, kita tetap meminta bawa asli, yang didiamkan dalam bentuk scan dan fotokopi. Berkas itu kita kumpulkan. Khusus wilayah NTB, di luar NTB harus lapor dulu di KCD,” kata Wakil Kepala SMAN 1 Mataram Bidang Kurikulum ini.

Pra pendaftaran berlangsung sejak Senin (8/6) sampai dengan Kamis (11/6). Kuota jalur prestasi sebanyak 15 persen dari total kuota siswa di sekolah. Burhanudin menyampaikan, kuota siswa di SMAN 1 Mataram pada PPDB tahun ini sebanyak 352, kuota jalur prestasi sebanyak 53 orang.

Untuk diketahui kuota jalur prestasi paling banyak 15 persen meliputi 8 persen prestasi nilai rapor, 5 persen prestasi piagam, dan 2 persen tahfidzul Qur’an.

Panitia PPDB Provinsi NTB mengakui adanya sedikit kendala pada PPDB lalu. Kasi Peserta Didik dan Kelembagaan Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, Aryanti Dwiyani, M.Pd., dihubungi Selasa (9/6) meminta kepada masyarakat agar kembali ke sekolah untuk mengikuti rangkaian pra pendaftaran.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah menyesalkan kejadian itu. Menurutnya seharusnya sosialisasi sudah dilakukan di rapat internal di Dinas Dikbud untuk menyamakan persepsi. ”Setelah itu

(Suara NTB/ron)

LIHAT INFORMASI - Orang tua/wali siswa saat mendatangi SMAN 1 Mataram untuk melihat informasi pendaftaran PPDB SMA, pada Selasa (9/6). baru dalam bentuk juknis, juknis disosialiasikan ke masyarakat, sekolah, dan panitia,” katanya.

Rumindah menekankan, PPDB itu seharusnya disosialisasikan di sekolah dulu, agar satu pemahaman. Sekolah membuat panitia dan menyamakan persepsi dengan panitia. Sedangkan Dinas Dikbud dan KCD menyosialisasikan ke masyarakat. Termasuk menyosialisasikan ke kepala SMP agar bisa disampaikan ke orang tua siswa yang anaknya lulus. “Kalau dari awal sudah paham, datang ke sekolah tidak perlu tanda tanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., melalui surat edaran Dinas Dikbud NTB nomor 280/ 2663.UM/Dikbud, menjelaskan, untuk proses inventarisasi dan verifikasi berkas pada saat Pra Pendaftaran untuk calon peserta didik jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua yang berasal dari luar NTB dilakukan di Kantor Cabang Dinas Kabupaten/ Kota Se-NTB.

Sudah Jadi Keharusan, Guru Wajib Melek IT Mataram (Suara NTB) Perkembangan dunia terus berubah. Termasuk akibat dari penyebaran Covid-19, tatanan dunia baru juga berubah. Akses ke dunia pendidikan turut dirasakan perubahannya.

Pemanfaatan teknologi informasi sudah jadi kewajiban di masa kini.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB Dr. Mohammad Mustari mendorong guru untuk menguasai teknologi informasi.

Pasalnya pemerintah sudah mulai menerapkan sekolah digital untuk semua jenjang pedidikan dengan memanfaatkan media pembelajaran, seperti Rumah Belajar.

“Kita minta guru mempersiapkan diri supaya bisa memanfaatkan teknologi informasi,” Mohammad Mustari, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Mustari menjelaskan dunia pendidikan dalam penyampaian informasi dengan menggunakan IT sangat penting dalam pro-

(Suara NTB/dok)

Mohammad Mustari ses pembelajaran. Misalnya menggunakan komputer, laptop dan HP dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan penilaian menjadi lebih efisien.

Semua sekolah, baik yang berada di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) harus bisa memanfaatkan media belajar teknologi informasi, contohnya di Rumah Belajar. Dalam Rumah Bela-

jar ini sudah disiapkan fitur-fitur yang memudahkan guru, ada kelas maya, petualangan dan lain sebagainya dan bisa diakses oleh guru dan siswa.

Rumah Belajar ini salah satu media pembelajaran untuk mempermudah guru menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran dan siswa juga supaya cepat memahami tentang pelajaran tersebut.

“Jadi teknologi ini bukan menggantikan fungsi guru menjadi pendidik, melainkan mempermudah guru dalam proses belajar mengajar,” ucapnya.

Selain itu, pembelajaran dan penilaian atau evaluasi dalam proses pembelajaran guru bisa menggunakan kelas maya, dengan menggunakan aplikasi HP android. Oleh sebab itu, di era milenial ini guru harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan.

“Sudah seharusnya guru dan siswa di era digital ini untuk melek teknologi dalam mengembangkan diri,” katanya. (dys)

Sedangkan untuk proses inventarisasi dan verifikasi berkas pada saat pra pendaftaran bagi calon peserta didik jalur prestasi yang berasal dari wilayah NTB, dapat dilakukan di sekolah yang ditunjuk oleh Cabang Dinas Kabupaten/Kota. “Dalam pelaksanaannya Cabang Dinas dan sekolah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok BaratMataram, Drs. Sahnan, M.Pd., juga menegaskan, untuk calon peserta didik baru jalur prestasi yang berasal dari luar Provinsi NTB melakukan verifikasi di Kantor Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat-Mataram. Untuk calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/ wali, verifikasi dilakukan di Kantor Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat-Mataram. Sedangkan calon, peserta didik baru jalur prestasi yang berasal dari dalam Provinsi NTB melakukan verifikasi di satuan

pendidikan yang dituju oleh calon peserta didik.

Seperti diketahui, untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (ron)

Dinas Pendidikan Kota Mataram Harap Insan Pendidikan Lakukan Inovasi Mataram (Suara NTB) Di masa pandemi ini inovasi insan pendidikan dalam melakukan pembelajaran sangat dibutuhkan. Betapa tidak, protokol kesehatan yang diterapkan memaksa proses belajar mengajar jadi berubah.

“Kolaborasi dan inovasi teman teman insan pendidikan sangat diharapkan pada masa ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, belum lama ini.

Pihaknya berharap inovasi dan kolaborasi seluruh insan pendidikan membuat seluruh agenda penting pendidikan bisa tercapai.

“Melalui kesepakatan dan kesepahaman kita pada masa Covid ini, berharap agenda kegiatan kita dapat terealisasi sesuai petunjuk dan peraturan, serta sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah,” ujarnya.

Dikatakan jika konsolidasi dan koordinasi baik secara intern dan external telah dilakukannya dengan berbagai pihak khususnya dengan tim

Gugus Kerja Covid 19 Kota Mataram. Beberapa keputusan solutif juga telah direalisasikan dalam bidang pendidikan.

Bahkan tantangan semakin nyata dan pasti, baik dari berbagai aspek pendidikan, murid-murid, para guru, kurikulum, sarana dan prasarana dan mekanisne pengelolaan sekolah, serta orang tua murid dengan berbagai usulan solusi yang disampaikan.

“Semoga teman teman guru pengawas dan tenaga kependidikan dalam keadaan sehat walafiat, tabah dan tangguh dalam menjalankan tugas pada masa yang cukup rumit saat ini,” urainya.

Untuk itu semua tantangan dan hambatan tersebut akan bisa diatasi dengan komitmen kolektif kita, seperti yang telah kita rajut dan wujudkan bersama. “Saya ingin mengajak kita semua untuk tetap mensyukuri apa yang ada pada diri kita selaku insan pendidikan, kita terus berupaya melaksanakan prioritas kerja kita dalam kondisi apapun,” jelasnya. (dys)

Kuota Rombel di SLB Disesuaikan dengan Kondisi Sekolah Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (SLB) dimulai 8 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2020. Di Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dicantumkan kuota per rombongan belajar. Namun, karena keterbatasan jumlah SLB di NTB, kuota itu bisa disesuai-

kan dengan kondisi sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Senin (8/6) mengakui dalam juknis PPDB tertulis kuota per rombongan belajar. Namun bila siswa yang mendaftar melebi-

hi kuota, pihak sekolah akan mengatur sesuai keadaan sekolah. “Dalam arti tidak boleh menolak anak untuk bersekolah,” ujarnya.

Di Juknis PPDB dicantumkan kuota per rombongan belajar TK Luar Biasa (LB) maksimal lima orang, untuk SDLB maksimal lima orang, dan untuk SMPLB dan SMALB

maksimal delapan orang.

Jadwal PPDB SLB mulai dari pendaftaran dan verifikasi sekolah, pengumuman, dan pendaftaran ulang dilaksanakan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 11 Juli mendatang.

Eva juga menjelaskan, prosedur pendaftaran calon peserta didik sekolah luar biasa melalui sistem luar jaringan

(luring) dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Ia menjelaskan, calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih. Kemudian, calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen

yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

“Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia,” jelas Eva. Nantinya, Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru. Untuk

penyampaian berkas persyaratan calon peserta didik baru harus berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran Covid-19. “Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah. Pengumuman kelulusan SLB dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme PPDB,” pungkas Eva. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

Halaman 7

Dugaan Peredaran Narkoba di Lapas

Riwayat Komunikasi Rencana Transaksi Ditelusuri

(Suara NTB/ist)

TANGKAP - Polisi menangkap terduga jaringan pengedar narkoba antar-provinsi.

Polres Loteng Bongkar Jaringan Pengedar Narkoba Antar-Provinsi Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil menangkap empat terduga pelaku pengedar narkoba dalam sebuah penggerebekan di salah satu rumah di Desa Beleke Kecamatan Praya Timur. Selain menangkap terduga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 150,65 gram dalam penggerebekan yang berlangsung pada Jumat (5/6) dini hari lalu. Kuat dugaan para pelaku merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba antar-provinsi.

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, STK. SIK., Selasa (9/6), mengungkapkan, ke empat terduga pelaku, masing-masing J (40) dan R (28) warga Desa Beleke Praya Timur serta S (37) asal Kecamatan Janapria. Satu orang lagi, T (37) asal Ampenan Kota Mataram.

Penggerebekan bermula dari informasi warga, kalau di Dusun Jongkor sering terjadi transaksi narkoba. Setelah mengumpulkan informasi pendukung, tim Cobra Satresnarkoba Polres Loteng kemudian diterjunkan pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.00 wita dengan sasaran rumah salah seorang warga berinisial, AE. Saat penggerebekan dilakukan, polisi menemukan ke empat pelaku tengah berada di dalam rumah. kedatangan aparat kepolisian secara tiba-tiba membuat para pelaku tidak bisa berkutik. Awalnya, polisi mengamankan J, istri AE, kemudian terduga pelaku, T,S serta R. Sementara AE, suami J tidak berada di rumah dan saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Selain para pelaku, di dalam rumah tersebut polisi menemukan puluhan paket narkoba jenis sabu-sabu berupa sembilan paket narkoba sebesar 9,80 gram, enam paket seberat 3,79 gram, 12 paket seberat 2,72 gram dan 15 paket seberat 3,11 serta tiga bungkus besar seberat 131,23 gram. “Kalau ditotal, berat narkoba yang ditemukan sekitar 150,65 gram,” terang Hizkia.

Tidak hanya narkoba, dari tangan terduga pelaku polisi juga mengamankan sejumlah alat elektronik berupa Hp, rangkaian alat isap narkoba serta uang tunai puluhan juta.

Uang tersebut diduga hasil penjualan narkoba. “Usai menjalani pemeriksaan para terduga pelaku bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolres Loteng.

Untuk pengembangan lebih lanjut,” tambahnya. (kir)

Konstelasi Politik Loteng Berubah

PKB Gulirkan Wacana Kocok Ulang Dukungan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pascabatalnya keluarga Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT maju bertarung di Pilkada Loteng 2020, telah membuat konstelasi peta politik di daerah tersebut mengalami perubahan drastis. Sejumlah partai politik (parpol) langsung mengambil ancang-ancang untuk mengevaluasi kembali arah dukungannya.

Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengungkapkan kondisi perpolitikan termuktahir di Loteng ini mendorong sejumlah pihak untuk melakukan kocok ulang arah dukungan di Pilkada Loteng.

“Dengan mundurnya trah bodak, PKB berpotensi kocok ulang arah dukungan,” kata ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi di DPRD NTB. Diakui, pada awalnya paket Lalu Pathul Bahri – Ferdian Elmiansyah dan paket Humaidi – Gede Sakti jadi pasangan balon kepala daerah yang sedang diproses dan ditelaah oleh DPP. Karena diyakini PKB bahwa arah dukungannya tidak akan keluar dari trah Bodak, mengingat hitungan politik di atas kertas, bahwa kekuatan dan basis massa dimiliki organisasi massa Bodak di Kabupaten Loteng besar untuk jadi modal awal memenangkan pilkada.

Sebagai ormas besar yang punya massa riil, PKB tentu memetakan dan menelaah semua kekuatan dan potensi pendukung kemenangan paket paslon di Pilkada Loteng. “Sehingga kita mencermati potensi dan dukungan Bodak,” ungkap Anggota komisi II DPRD NTB tersebut.

Tapi dengan bubarnya paket Pathul – Ferdi dan paket Humaidi – Gede Sakti, tentu dipastikan sangat berpengaruh terhadap konstalasi dukungan PKB di Pilkada Loteng. Sebab itu, PKB akan melakukan survei ulang simulasi berpasangan terhadap para kandidat tersebut.

Misalnya, nanti dengan siapa Pathul Bahri berpasangan.

Dengan demikian, pihaknya memiliki acuan dan data komprehensif terkait elektabilitas dan popularitas terhadap figur bakal calon yang lain, yang kemudian menjadi acuan dan data komprehensif PKB dalam menentukan sikap arah dukungan di Pilkada. “PKB sangat hati-hati dalam menentukan sikap dukungan,” terangnya.

Kabupaten Loteng sebagai basis PKB di NTB, dengan raihan kursi terbesar di DPRD kabupaten kota yakni 6 kursi. PKB menargetkan harus bisa memenangkan kontestasi di Pilkada Loteng.

Pilkada Loteng jadi salah satu daerah jadi target utama kemenangan PKB di Pilkada 9 Desember 2020, sehingga PKB harus cermat dan hati-hati dalam menentukan arah dukungan di Pilkada Loteng.

“Prinsipnya, di Pilkada Loteng PKB mau menang,” pungkasnya. (ndi)

Lalu Hadrian Irfani

Mataram (Suara NTB) Oknum sipir Lapas Mataram berinisial UC sudah dipulangkan setelah pemeriksaan terkait peredaran narkoba 6,8 gram yang diduga melibatkan oknum narapidana. Riwayat komunikasi mengenai akan adanya transaksi sedang ditelusuri. Apabila oknum sipir terlibat mengawal transaksi narkoba tersebut, maka sanksi sudah disiapkan.

“Sipirnya itu semalam (Senin 8/6) sudah dipulangkan dan berstatus sebagai saksi,” ungkap Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti, Selasa (9/6) didampingi Kalapas Mataram M. Susanni.

Dia menambahkan, tahanan pendamping yang mengurus sampah tetap mendapat pengawalan ketika mengerjakan aktivitasnya. Dia menyanggah asumsi bahwa pengawalan itu berkenaan dengan transaksi narkoba. “Wajib dikawal, kalau ndak kan kabur dia,” ucapnya.

Dwi mengungkapkan lima warga binaan pemasyarakatan (WBP) masih diperiksa Polresta Mataram terkait kasus tersebut. “Iya ada lima yang masih di-bon (dikeluarkan dari Lapas dengan izin tertentu),” ujarnya.

Pengungkapan kasus itu, sambung Dwi, menegaskan pihaknya untuk terus mendukung upaya mewujudkan Lapas Bersih dari Narkoba (Bersi-

nar). Sesuai dengan program pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba.

“Apapun informasi dari pihak kepolisian atau BNN akan kita tindaklanjuti. Kalau ada anggota kita yang terlibat, maaf tidak ada ampun. Tentu akan kita tindak,” tegasnya.

Dalam penggerebekan di halaman parkir Lapas Mataram, Senin (8/6) lalu, tim Satresnarkoba Polresta Mataram kesulitan untuk masuk ke dalam lingkungan Lapas untuk keperluan pengembangan kasus.

Susanni mengatakan upaya petugas jaga yang tidak mengizinkan polisi masuk merupakan bagian dari tugas.

“Tidak ada perlindungan (orang yang terlibat), tidak perlu dilindungi,” ucapnya.

Selain itu, terungkap riwayat SMS yang intinya berbunyi ‘Nanti ada yang keluar bawa sampah. Ada yang kawal. Tunggu sampai dia taruh baru

(Suara NTB/why)

PENGGEREBEKAN - Suasana penggerebekan peredaran narkoba yang diduga melibatkan lima oknum napi di halaman parkir Lapas Mataram, Senin (8/6) lalu. ambil’. Percakapan itu masih didalami, apakah antara oknum napi dengan kurir. Atau antara oknum napi dengan sipir.

“Komunikasi memang mungkin terjadi. Yang mengirim SMS ini apakah tahanan pendamping (tamping) atau anggota saya. Ini harus A1 (jelas) dulu,” ujarnya.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto menyebutkan, tim penyidik masih mendalami keterlibatan oknum sipir dalam kasus peredaran narkoba di Lapas Mataram tersebut. “Kita belum bisa mengatakan sipir ini

terlibat. Kita tunggu saja hasil pemeriksaannya,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya diberitakan,oknum napi petugas sampah berinisial S diamankan karena diduga menyuplai sabu 6,8 gram. S membawa gerobak sampah dari dalam Lapas Mataram yang diduga di dalamnya terdapat bingkisan sabu, Senin (8/6).

Sabu itu kemudian diambil seorang kurir berinisial A yang mengendarai Kawasaki KLX yang sudah menunggu di halaman parkir Lapas Mataram. A

sempat berupaya kabur namun dapat dihentikan.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sabu seberat Rp 6,80 gram. Narkoba jenis sabu yang diduga milik oknum napi berinisial G itu dibungkus dengan rokok surya. G mengaku mendapat sabu dari oknum napi lainnya berinisial H. Dalam waktu bersamaan, oknum napi berinisial S kedapatan membawa bingkisan sabu seberat 0,94 gram. Dari pengakuannya, sabu itu merupakan pesanan dari oknum napi berinisial AZ. (why)

Pemda Diminta Segera Mantan Direktur Dituntut Lebih Berat Cairkan Anggaran Pilkada ke Penyelenggara Pemilu Kasus LCC PT. Tripat

Mataram (Suara NTB) – Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dituntut lebih berat dalam perkara korupsi penyertaan modal dan ganti gedung pada pengelolaan Lombok City Center (LCC), Narmada, Lombok Barat tahun 2014.

Azril dituntut penjara enam tahun enam bulan. sementara mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak dituntut penjara lima tahun enam bulan.

Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB, Hasan Basri membacakan surat tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (9/6). Tuntutan itu diajukan merujuk pada pembuktian pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Tipikor dan pasal penyertaan pasal 55 KUHP. Dua terdakwa tersebut dituntut karena memakai dana PT Tripat untuk memperkaya diri sendiri.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Azril Sopandi dengan penjara selama enam tahun dan enam bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Mataram,” kata Hasan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri tersebut.

Hasan juga mengajukan tuntutan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama enam bulan. selanjutnya meminta hakim menghukum Azril membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp641,126 juta.

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling

(Suara NTB/why)

SIDANG - Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi (kiri) dan mantan Manajer Keuangan PTTripat Abdurrazak (kanan) mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (9/6) dengan agenda pembacaan tuntutan. lama satu bulan sejak putusan intahkan Razak untuk mengedinyatakan inkrah, maka har- luarkan uang kas PT Tripat ta bendanya dapat disita dan tanpa pencatatan di neraca.

Hasan mengungkapkan, total dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal kerugian negara dalam kasus itu harta benda terdakwa tidak sebesar Rp980,621 juta. Rincianmencukupi, maka diganti den- nya, dari penyertaan modal sebegan pidana penjara selama tiga sar Rp1,7 miliar, negara dirugikan sebesar Rp436,194 juta tahun,” imbuh Hasan.

Tuntutan terhadap Azril leb- merujuk hasil audit BPKP Perih berat dibandingkan terhadap wakilan NTB. Sementara dari Razak. Hasan mengajukan tun- pengelolaan modal Rp2,7 miliar tutan untuk Razak dengan pi- pada pembangunan ganti gedung dana penjara selama lima Dinas Pertanian Lombok Barat, tahun dan enam bulan serta kerugian negaranya sebesar denda sebesar Rp250 juta sub- Rp544,426 juta.

Dari Pengelolaan modal, Azril sider enam bulan kurungan.

“Terhadap Razak dibebankan menandatangani cek untuk dicpula pembayaran uang penggan- airkan Razak. Fisik uang berada ti sebesar Rp235,594 juta. apa- dalam tanggung jawab Razak bila harta bendanya tidak men- sehingga menjadi tanggungcukupi untuk dilelang, maka di- jawabnya terhadap pengeluaran ganti dengan penjara selama dua yang tidak tercatat. Azril mematahun enam bulan,” kata Hasan. kai uang PT Tripat dengan alaPengajuan tuntutan itu, san meminja namun yang menurut Hasan, sesuai den- dikembalikan hanya Rp100 juta. gan peran dan nilai uang nega- Razak juga baru mengembalikan ra yang dinikmati masing- Rp10 juta. Juga ada pengemmasing terdakwa. Dalam per- balian dari saksi Islahudin sebetimbangannya, Azril memer- sar Rp13,9 juta. (why)

Dampingi Pathul Bahri

Gerindra Lirik Nursiah dan Sumum Praya (Suara NTB) Teka teki soal siapa yang akan menjadi pendamping Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., di Pilkada Loteng mendatang, pascaurung berpasangan dengan putra Bupati Loteng, Ferdian Elmansyah, terus bergulir. Beberapa nama sempat mencuat, namun hanya dua nama yang disebutsebut berpotensi menjadi tandem Wabup Loteng tersebut, yakni Sekda Loteng, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si serta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd. “Itu (Nursiah dan Sumum) yang berpotensi,” ungkap Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Amrillah, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Namun, ujarnya, opsi di luar itu masih terbuka lebar, karena soal pendamping, sangat tergantung kepada rekomendasi dari Partai Golkar yang rencananya akan menjadi mitra koalisi Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang.

Diakuinya, pascabatal berpasangan dengan Ferdi – sapaan akrab Ferdian Elmansyah, karena tidak mendapat restu dari keluarga Yatofa Bodak, beberapa nama muncul sebagai calon pendamping H.L. Pathul Bahri. Tapi hanya ada dua nama yakni H.M. Nursiah serta H. Sumum yang potensinya cukup besar. Hanya saja, pihaknya belum bisa

memastikan siapa yang akan digandeng nantinya. Karena masih harus menunggu rekomendasi dari Partai Golkar.

“Informasinya, Partai Golkar (Loteng) sudah mengajukan dua nama tersebut ke DPP untuk dipilih. Jadi kita tunggu saja,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, soal pengajuan nama H.M. Nursiah dan H.Sumum oleh Partai Golkar sebagai pendamping H.L. Pathul Bahri, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. L. Ahmad Rumiawan, mengaku belum tahu. Karena sampai saat ini pihaknya belum ada rapat atau pertemuan membahas pengajuan nama pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng.

“Yang saya tahu, tim desk Partai Golkar untuk Pilkada Loteng sudah mengajukan semua calon kepala daerah yang ikut mendaftar pada seleksi calon kepala daerah ke DPD I Partai Golkar NTB beberapa waktu lalu. Nah, soal siapa yang kemudian diusulkan itu DPD I yang tahu,” tandas Rumiawan.

Sementara Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6), menjelaskan, pihaknya sudah membentuk tim internal untuk mencari sosok figur yang dinilai tepat untuk menjadi pasangan Pathul Bahri.

“Kami sudah punya tim lacak yang akan melacak figur yang

tepat untuk jadi pasangan Pathul. Nanti tim ini akan bekerja untuk mencari figur yang memenuhi kreteria yang diinginkan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh diungkapkan Ridwan, meskipun batal dengan Ferdi, bukan berarti Gerindra kehabisan stok figur yang berkualitas untuk dipasangkan dengan Pathul. Bahkan Ridwan mengaku sudah mengantongi nama-nama yang dianggap punya potensi untuk mengantikan posisi Ferdi.

“Kalau soal calon wakil itu, banyak yang sudah daftar dikita, banyaklah, tapi ndak usah saya sebutkan siapa orangnya, karena ini sesuatu yang belum pasti, tunggu saja hasil kerja tim lacak kami,” katanya.

Ketika diminta menyebutkan kriteria figur yang akan dipasangkan dengan Pathul itu, apakah dari kalangan internal Partai Gerindra sendiri, atau dari parpol lain. Ridwan mengaku bahwa nama-nama figur yang sudah ada dalam daftar partai Gerindra itu, berasal dari berbagai latar belakang.

Yang pasti menurutnya bahwa tim internal Gerindra sudah mulai bekerja untuk menyaring figur-figur yang dinilai tepat untuk dipasangkan dengan Pathul. Salah satu penilaiannya tentu adalah tingkat elektabilitasnya, sebab Gerindra menginginkan kemenangan. (kir/ndi)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada daerah-daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 supaya segera mencairkan anggaran pelaksanaan pilkada yang sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Instruksi itu dikeluarkan Mendagri mengingat tahapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, akan segera dimulai yakni pada 15 Juni ini, sehingga sebelum tanggal 15 Juni itu, dipastikan anggaran sudah siap untuk mulai membiayai tahapan pilkada.

Diketahui total anggaran pilkada untuk KPU di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB sebesar Rp147,3 miliar, dengan rincian alokasi anggaran Pilkada serentak 2020 di masing-masing daerah, yakni Kabupaten Bima sebesar Rp24,6 miliar, Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar Rp16,2 miliar. Kemudian di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp25 miliar lebih, Lombok Tengah sebesar Rp28 miliar, Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, kemudian Kota Mataram Rp25 miliar dan Dompu Rp15 miliar.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB terkait kesiapan anggaran pelaksanaan pilkada memastikan hasil komunikasi pihaknya dengan Pemkot Mataram bahwa anggaran pilkada sudah siap. “Sudah disiap ditransfer,” ujarnya, Selasa (9/6).

Menurutnya, untuk KPU Kota Mataram sendiri, sudah menerima pencairan anggaran pilkada tahap pertama untuk pembiayaan tahapan awal Pilkada yang sudah berjalan sebesar Rp13 miliar. Dari anggaran yang sudah cair itu, masih banyak sisa yang belum terpakai. “Dari Rp25 miliar sudah dicairkan Rp13 miliar. Dari anggaran yang sudah ditransfer itu juga masih tersedia di rekening KPU untuk membiayai kegiatan tahapan awal. Tinggal kita tunggu proses pencairan sisa Rp12 miliar itu,” jelasnya.

Dari data Mendagri sendiri, realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, termasuk tujuh daerah di NTB. Sudah merealisasi anggaran sebanyak 41,68 persen, artinya masih kurang 50 persen yang belum terealisasi.

Mendagri sendiri melalui Ditjen Keuangan Daerah, sudah melakukan pengecekan, untuk memastikan setia daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk pembiayaan protokol kesehatan, di luar NPHD. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan kondisi fiskalnya diketahui hanya 57 daerah yang masih mampu untuk memberikan tambahan anggaran protokol kesehatan Covid-19 dari APBD-nya. Sedangkan sebanyak 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit termasuk di NTB, sudah meminta bantuan pembiayaan dari APBN.. (ndi)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Dua orang diamankan polisi di Pelabuhan Kayangan saat hendak menyeberang ke Pulau Lombok, Senin (8/6) lalu.

Diduga Bawa Sabu, Dua Oknum Warga Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Kayangan bersama Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil mengamankan dua warga Sumbawa Besar di Pelabuhan KayanganLotim, yakni M.Ydan Ab, Senin (8/6). Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang yang diduga sabu.

Kapolsek KP3 Pelabuhan Kayangan Ipda Sahiman, Selasa (9/6), mengatakan, penangkapan terhadap dua orang ini, karena diduga sebagai pengedar sabu saat hendak menyeberang menuju Sumbawa dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Dari tangan pelaku, barang bukti yang diamankan berupa 1 poket kristal diduga sabu bruto 5 gram, uang tunai Rp436.000, 2

buah ATM BRI,1 buah NPWP, 1 buah HP. Menurut Sahiman, penangkapan itu berdasarkan dasar informasi dari Direktorat Narkoba Polda NTB bahwa akan ada orang yang akan menyeberangkan narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Kmudian petugas dari Polsek KP3 Kayangan melakukan pemeriksaan kepada orang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Kayangan.

“Dalam tas kedua pelaku kita temukan isinya kristal diduga sabu bruto 5 gram pada 2 orang pengendara motor Scoopy Nopol EA 4610 DE. Berdasarkan temuan tersebut kedua orang pengendara Scoopy nopol EA 4610 DE diamankan ke Mako Polsek KP3 Laut Pelabuhan Kayangan untuk melakukan penggeledahan dan interogasi lebih lanjut,” terangnya.(yon)

SUARA NTB

Rabu, 10 Juni 2020

Halaman 8

Pengusaha Senaru Harap Akses TNGR Dibuka Tanjung (Suara NTB) Kebijakan New Normal oleh pemerintah disambut positif oleh pelaku usaha Senaru, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, akses wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan satu-satunya akses yang meningkatkan gairah usaha wisata setempat.

Pemilik Warung Senaru, Denda Pratiwi, Selasa (9/6) mengakui, hingga saat ini usaha di tempatnya masih tutup. Bersamaan dengan usaha lain di penginapan Pondok Senaru, juga masih merumahkan karyawan. “Wisata Senaru memprihatinkan, pengaruh corona lebih parah dari gempa 2018,” ujarnya.

Ia membandingkan, usaha wisata di Senggigi - Lombok Barat dan Kuta - Lombok Tengah, terlihat masih hidup walaupun terdapat penurunan aktivitas. Namun berbeda dengan usaha di Lombok Utara, ia tidak melihat ada geliat pada usaha sektor pariwisata sejak penerapan lockdown di beberapa daerah, termasuk Bali.

“Kalau di Senaru kami masih tutup dan sepi.

Karyawan masih dirumahkan, tidak tahu kapan akan bisa bekerja lagi,” sambungnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah Lombok Utara terkait kapan usaha mereka bisa dibuka kembali. Harapan membuka usaha sangat

besar meskipun diharuskan untuk menerapkan standar protokol Covid.

“Kami sangat berharap pemerintah membantu pencaharian kami yang sudah tidak ada. Apalagi kami tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.” Katanya. “Oleh karena itu kalau TNGR dibuka walaupun kami belum tahu apakah ada tamu, tapi biarkan itu dibuka agar kami bisa bernapas, mengharap rezeki walaupun tidak pasti dengan kondisi sekarang ini,” sambungnya.

Bagi pengusaha Senaru, Covid adalah dampak kedua beruntun yang mematikan usahanya usai terdampak gempa. Mengingat, belum pulihnya usaha sejak tahun 2018 menyebabkan para pengusaha tidak bisa memperbaiki properti. “Rata-rata pengusaha ini tidak saving uang, malahan hanya punya uang untuk menyambung hidup sendiri dulu. Kami di Senaru rata-rata hotel melati, beda dengan hotel berbintang yang modalnya besar,” tandasnya. (ari)

83 Ribu Objek Pajak akan Dibebaskan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan membebaskan pembayaran pajak 83 ribu objek pajak. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi diberikan pemerintah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, wabah Coronavirus Disease berdampak terhadap sejumlah sektor. Pengurangan terjadi dari aspek penerimaan daerah terutama transfer pemerintah pusat. Seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana insentif daerah, dana bagi hasil serta pendapatan asli daerah (PAD).

Khusus PAD yang ditargetkan oleh legislatif Rp450 miliar, dengan kondisi ini tidak akan tercapai. Penerimaan terutama dari PB1 dan pajak bumi dan bangunan akan terganggu. “PAD kita yang ditargetkan DPRD tidak akan tercapai Rp 450 miliar itu,” kata Walikota ditemui, Selasa (9/6).

Penyebaran virus Corona dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pemkot pasti akan melakukan pengurangan, penundaan bahkan pembebasan pajak. Pembebasan pajak terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terdata dalam basis data terpadu penerima jaring pengaman sosial.

“Ada yang pembayaran PBB mulai Rp50.000 dan Rp50.000 – Rp100.000. Nah, ini yang kita akan bebaskan.

Jumlahnya itu 83 ribu kepala keluarga,” sebutnya.

Sementara, objek pajak dikurangi atau ditunda juga dikaji.

Langkah ini bagian dari stimulus ekonomi diberikan oleh pemerintah ke pengusaha maupun masyarakat yang terdampak Covid-19.

Walikota memastikan dari pengurangan maupun pembebasan PBB target Rp27 miliar tidak akan tercapai. “Target PAD pasti terpengaruh,” tandasnya.

Memasuki masa transisi menuju normal baru diharapkan aktivitas pergerakan ekonomi berjalan normal, sehingga sumber pendapatan dari pajak hotel dan restaurant bisa pulih.

Disatu sisi, Walikota menyampaikan progres capaian PAD sejak menjabat dari tahun 2010 terus meningkat. Dia mengingat PAD Kota Mataram saat itu Rp42,9 miliar. Di masa kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana ditargetkan PAD mencapai Rp100 miliar.

Target tersebut terlampaui di akhir masa jabatannya pada periode pertama yakni sekitar Rp125 miliar. Pada periode kedua akhir masa jabatannya target diberikan Dewan tidak dapat terpenuhi akibat Covid-19. (cem)

(Suara NTB/ari)

SEPI – Seorang karyawan melintas di koridor sebuah penginapan yang sepi di Senaru, KLU. Pengelola penginapan di sana berharap pihak berwenang membuka TNGR untuk pendakian.

Satu Pasien Covid-19 di Lobar Telan Biaya Rp105 Juta Giri Menang (Suara NTB) Untuk perawatan satu pasien Positif covid-19 di Lombok Barat (Lobar) menghabiskan biaya rata-rata per hari Rp7,5 juta. Kalau dihitung, biaya penanganan selama 14 hari dihabiskan Rp105 juta. Berbeda lagi biaya untuk pasien dengan pengawas (PDP) dihitung berdasarkan berapa hari perawatan.

Kalau 0-2 hari dibayarkan hanya 70 persen sedangkan PDP yang dirawat selama 2-5 hari maka dibayarkan 80 persen. Tingginya biaya penanganan pasien covid-19 ini harus menjadi pemikiran semua masyarakat, sehingga mau tidak mau menaati protokol kesehatan agar tidak tertular virus covid-19 ini.

Dirut RSUD Tripat Gerung, Arbain Ishak menyatakan hitungan biaya penanganan covid-19 ini sudah ada acuannya dari ke-

menterian kesehatan. Biayanya paling rendah Rp7,5 juta sampai Rp14 juta. Pasien ditangani menggunakan ruangan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator, tekanan negatif dengan ventilator, Eva Filter ditambah ICU Dengan ventilator dan ICU dengan ventilator maka biayanya antara Rp7,5 - Rp14 juta. “Besaran biayanya satu orang pasien positif covid-19 paling rendah Rp7,5 juta dan Rp10 juta hingga Rp14 juta sehari,” terang Arbain. Dijelaskan, pasien yang ditangani di RSUD sendiri tidak ada yang berbiaya Rp10 juta, karena semua pasien yang ditangani tanpa bergejala sehingga tidak menggunakan ventilator. Meskipun ada pasien yang bergejala, namum tidak sampai menggunakan ventilator.

Pihaknya sendiri memiliki ruangan dilengkapi ventilator.

Akan tetapi ventilator belum

terpakai sehingga klaimnya pada angka Rp7,5 juta. Kalau dihitung biaya untuk satu pasien positif sebut dia mencapai Rp105 juta. Rata-rata per harinya mereka menelan biaya Rp7,5 per orangnya. “Ya biayanya sekitar Rp105 per pasien selama penanganan sampai 14 hari itu,” jelas dia. Ditambah lagi kata dia PDP, ada hitungan biaya berdasarkan kriteria hari.

Pasien yang ditangani 0-2 hari biayanya yang dibayar 70 persen dari total. Pasien yang dirawat selama 2-5 hari dibayarkan 80 persen. Kalau pasien biayanya Rp7,5 juta maka dibayarkan hanya 80 persen dari Rp7,5 juta.

Untuk biaya sendiri ditangani semua oleh Kemenkes Melalui BPJS. Klaim diajukan ke BPJS. Selanjutnya diverifikasi oleh BPJS, kemudian klaimnya dibayar.

Terkait anggapan sebagian

masyarakat bahwa rumah sakit berlomba-lomba menangani pasien positif karena ingin mendapatkan bayaran besar, menurut Arbain, justru tidak dilihat resiko yang mengancam.

Bayaran tersebut tak sebanding dengan resiko yang mengancam para nakes yang menangani covid-19 dan bekerja di RS. Belum lagi pihak RS menyiapkan fasilitas untuk pasien, total biayanya mencapai Rp2,3 miliar.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya pemasukan dari penanganan pasien covid-19 ini sedikit menyeimbangkan pemasukan rumah sakit. Pasalnya, sejauh ini jumlah pasien umum menurun drastis karena covid-19. Dari sebelum covid-19 bisa mencapai 300 orang per hari menjadi hanya 50-70 orang per harinya. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi

pendapatan rumah sakit. Biasanya dari pasien BPJS saja diperoleh Rp3 miliar, namun anjlok menjadi hanya Rp1 miliar. (her)

Arbain Ishak (Suara NTB/her)

Pelayanan Pasien Umum di Lobar Terganggu karena Penanganan Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Penanganan pasien umum di Lombok Barat (Lobar) terganggu akibat penanganan pasien covid-19. Puskesmas di Lobar agak kesulitan merujuk pasien, karena alasan kondisi IGD di rumah sakit yang kerap dipenuhi pasien. Selain itu, dilakukan pembatasan jumlah pasien yang dilayani selama Corona sehingga menyulitkan warga untuk berobat.

Informasi yang diserap koran ini, beberapa waktu lalu ada pasien dari Sekotong yang hendak dirujuk karena kondisinya parah.

Pasien ini ditangani di Puskesmas Sekotong

karena kondisinya semakin drop hendak dirujuk ke rumah sakit. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, bahwa ruangan IGD penuh sehingga pasien pun terpaksa ditangani di Puskesmas. Akibat kondisi kian drop, akhirnya pasien meninggal di Puskesmas.

Kejadian langsung dialami wartawan, ketika membantu seorang pasien yang mau berobat di RSUD. Pasien tersebut tak bisa dilayani langsung, karena jumlah pasien yang dilayani dalam sehari dibatasi. Pasien inipun terpaksa pulang, barulah keesokan harinya datang lagi ke rumah sakit.

Menanggapi informasi lapangan ini, Dirut RSUD Tripat, Arbain Ishak mengatakan, memang ada pembatasan jumlah pasien yang dilayani mengingat kondisi covid-19.Namun demikian ia memastikan pelayanan pasien umum tetap berjalan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Memang diakui ada pasien yang tidak berani datang ke rumah sakit akibat covid-19. Termasuk adanya nakes yang positif dan di karantina juga tidak sampai mengganggu pelayanan. Pihaknya mengalihkan nakes di poli yang tak banyak menangani untuk menangani pasien covid-19. “Semua poli tetap kita buka,” kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, sejauh ini jumlah pasien umum menurun drastis karena covid19. Dari sebelum covid-19 bisa mencapai 300 orang per hari menjadi hanya 50-70 orang per harinya. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Biasanya dari pasien BPJS saja diperoleh Rp3 miliar, namun anjlok menjadi hanya Rp1 miliar.

“Jumlah pasien umum (non covid-19) anjlok,” tutur dia.

Kondisi rumah sakit yang penuh diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati sebelumnya. Ambar menyebut layanan kesehatan anak sudah penuh. “Saya ke RS Tripat, untuk anak memang penuh. Di RSAM Narmada juga penuh,” jelasnya. Dampaknya, dua rumah sakit ini belum bisa menerima rujukan Puskesmas.

Kondisi inipun mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha. Ia meminta agar pasien umum juga tetap dilayani. “Pemkab perlu menyiapkan satu rumah sakit khusus untuk pasien Covid-19. Misalnya di Lobar ada dua rumah sakit, maka satunya khusus untuk pasien Covid 19. Satunya lagi untuk pasien non Covid 19. Ini juga supaya warga tidak was-was datang berobat ke rumah sakit,” jelas politisi PKS ini. Nurul menegaskan bahwa seluruh pasien punya hak yang sama untuk dilayani. Jangan sampai kesannya pemerintah hanya fokus mengurus pasien Covid19 saja, dan mengabaikan pasien yang lain. (her)

Barisan Nasional Kiai Ma’ruf NTB Apresiasi Prestasi Danrem Giri Menang (Suara NTB) Ketua Umum Barisan Nasional Kiai Ma’ruf NTB, H. Lalu Winengan mengapresiasi prestasi Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Pelantikan atas kenaikan pangkat Danrem inipun dilaksanankan di Jakarta, Selasa (9/6). Danrem dinilai sangat pantas mendapatkan prestasi tersebut, mengingat kontribusi besar jajaran TNI di bawah Pimpinan Danrem mampu menciptakan kondusivitas dan keamanan daerah.

Selain itu, Danrem memiliki andil besar dalam percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa di NTB. Hal ini disampaikan ketua Barisan Nasional Kiai Ma’ruf, H. Lalu Winengan, Selasa (9/6).

“Saya ucapkan kepada saudara saya, teman saya, sahabat saya pak Ahmad Rizal selaku Danrem 162/WB yang Alhamdulillah hari ini (kemarin, red) dilantik dengan pangkat yang baru Brigadir Jenderal. Ini adalah prestasi yang luar biasa,”kata Winengan.

Dengan naiknya kelas tipe Korem, dulunya dipimpin oleh kolonel menjadi Brigjen. Ia berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan NTB menjadi lebih aman kedepan.

Menurutnya, prestasi ini merupakan hadiah dari Allah atas dedikasi dan loyalitas Danrem dalam membantu NTB aman dan damai. Yang paling nyata kontribusi Danrem paling besar adalah bagaimana membantu penyelesaian RTG (rumah tahan gempa).

“Beliau adalah yang berkontribusi besar dalam percepatan pembangunan RTG. Sehingga pembangunan RTG di tujuh kabupaten dan kota di NTB segera rampung dan selesai. ‘’Ini adalah bentuk kegigihan beliau mengawal pembangunan RTG,’’ ujar dia.

(Suara NTB/her)

H. Lalu Winengan Karena itu prestasi yang diraih saat ini diharapkan bisa membawa Danrem lebih sukses kedepan.

Status Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti (WB) resmi naik menjadi tipe A. Peningkatan status itu tidak lepas dari semakin berkembang dan kompleksnya masalah keamanan di Provinsi NTB, sehingga membutuhkan pengamanan wilayah dari TNI. Keputusan Presiden (Kepres) tentang kenaikan status Korem itu ditandatangani Presiden tanggal 11 September 2019 lalu dan diserahkan ke Mabes TNI. Karena naik tipe, maka Komandan Korem (Danrem) 162/WB kini resmi dijabat perwira tinggi bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen). Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han sebagai Danrem 162/WB yang berpangkat Kolonel dipromosi menjadi Brigjen TNI dan tetap menjadi Danrem 162/WB. (her)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR. 6588 AC NOKA/NOSIN : MH35TL0035K107455/5TL107632 AN. I NYOMAN TRISUDA WIJAYA HLG SKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB

Rabu, 10 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Rabu, 10 Juni 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juni 2020

Pemprov Pesan 2.133 Mesin dan Peralatan Produksi IKM Lokal Dari Hal. 1 ‘’Terlibat di dalamnya 10 IKM Mitra yang menjadi IKM Induk dan 10 SMK Permesinan,’’ jelas Ihwan.

Pesanan mesin dan alat olahan tersebut tersebar di sembilan OPD teknis. Yakni, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Ihwan menjelaskan, STIPark NTB nantinya melakukan quality control atas produk yang dihasilkan IKM. Ini fokus bekerjasama dengan IKM dalam hal teknis sistem produksi. IKM yang terlibat dalam kegiatan ini adalah IKM yang sudah terverifikasi

secara teknis. Kemudian memiliki tempat, memilik kapasitas kompetensi, memiliki karyawan dan SDM yang memadai, dan dukungan alat mesin sistem produksi yang baik. ‘’Banyak pihak yang terlibat, termasuk suplier material, toko suku cadang dan toko penjual mesin penggerak. Dengan stimulus ini, kami berharap berdampak signifikan pada sektor konstruksi, logam dan permesinan termasuk dampak ikutannya dalam hal serapan tenaga kerja, ekonomi sentra dan daerah,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp926 miliar untuk penanganan dampak Covid-19. Untuk penanganan dampak ekonomi disiapkan anggaran sebesar Rp310 miliar.

Sebesar Rp86,33 miliar berupa belanja tidak langsung dan Rp223,67 miliar untuk belanja langsung. (nas)

Daftar Tunggu JCH NTB Jadi 28 Tahun Dari Hal. 1 Sehingga, jika ada yang mendaftar tahun ini, maka harus menunggu sekitar 28 tahun lagi untuk diberangkatkan melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag NTB, tahun 2020, jumlah JCH yang batal diberangkatkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 4.499 orang.

Terdiri dari JCH reguler 4.412 orang, JCH lansia 45 orang, petugas KBIHU 4 orang dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 38 orang.

Sebanyak 4.412 JCH reguler tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Antara lain di Kota Mataram 741 orang, Lombok Tengah 752 orangN Lombok Barat 571 orang, Lombok Timur 815 orang. Kemudian Bima 514 orang, Sumbawa 390 orang, Dompu 259 orang, Kota Bima 223 orang, Sumbawa Barat 144 orang dan Lombok Utara 3 orang.

Dengan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Lombok tahun 2020 untuk jemaah reguler dan lansia sebesar Rp37,33 juta. Sedangkan BPIH untuk TPHD dan KBIHU sebesar Rp71,27 juta.

Mengenai tambahan kuota JCH untuk NTB, kata Amin sangat tergantung dari Pemerintah Arab Saudi. Apabila In-

donesia mendapatkan kuota tambahan JCH, maka masing-masing daerah juga akan mendapatkan kuota tambahan. ‘’Kalau memang ada kuota tambahan tahun depan, kita usul tambahan kuota.

Idealnya kita dapat 5.000 kuota setiap tahun,’’ sebutnya.

Terkait dengan JCH yang mengambil kembali uang setoran BPIH pascakeputusan Pemerintah Pusat yang tidak memberangkatkan jemaah tahun ini. Amin mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Terkait pengambilan uang setoran BPIH, sudah diatur mekanisme atau prosedurnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 494 Tahun 2020. Dimana, masyarakat atau JCH yang batal berangkat dapat menanyakannya ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di seluruh NTB. Meskipun ada JCH yang menarik setoran pelunasan BPIH, Amin memastikan mereka tetap diprioritaskan untuk pemberangkatan haji 2021. Namun, mereka harus melakukan pelunasan setoran lagi tahun depan. (nas)

Korem 162/WB Tipe A, Danrem Jenderal Bintang Satu Dari Hal. 1 ‘’Hal ini menjadi atensi sekaligus tantangan untuk memberikan memberikan yang terbaik kepada satuan, masyarakat, bangsa dan negara tercinta,” ujar Danrem melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan Kapenrem Mayor Inf Dahlan.

Rizal mengapresiasi dukungan setiap elemen masyarakat NTB sehingga Korem 162/WB mendapat kenaikan tipe. Konsekuensinya, Korem 162/WB harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga kedaulatan dan teritorialnya. ‘’Semoga Korem 162/WB dapat lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara serta tetap menjadi Prajurit Wira Bhakti yang mencintai, dicintai dan dibanggakan rakyat,’’

ujarnya.

Selain itu, nantinya menyusul kemudian penyesuaian kepangkatan, kebutuhan personel, dan persenjataan sebagai perwujudan Korem tipe A. ‘’Beberapa jabatan Kasi Korem akan dijabat Pamen berpangkat Kolonel. Untuk penambahan jumlah personel nanti itu secara teknis dibahas lagi,’’ jelas Rizal.

Naiknya tipe sejumlah Korem dan Kodim berdasarkan Perpres No 62/ 2016 tentang Susunan Organisasi TNI. Peningkatan tipe Korem dan Kodim bagian dari restrukturisasi TNI untuk menjaga piramida struktural. Termasuk terhadap kemungkinan penambahan jabatan fungsional. (why)

Petani Lotim Jadi Contoh Dari Hal. 1 Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono sebagai koordinator kegiatan mengatakan, program ini satu-satunya di Indonesia. Beberapa daerah melirik pola gotong royong untuk mendukung swasembada pangan nasional ini. ‘’Model kerjasamanya sudah final. Minggu ke empat ini rencananya sudah dimulai penanaman,’’ ujar Slamet ditemui di kantornya, Selasa (9/6) kemarin.

Jika satu petani menyediakan lahan 1 hektar, maka total 7.000 hektar lahan pertanian yang dijadikan percontohan perdana ini. BNI nantinya berperan akan menyediakan KUR sebesar Rp17 juta/hektar untuk tanaman padi, dan Rp15 juta/ hektar untuk tanaman jagung.

Melalui skema gotong royong ini, dipastikan petani akan mendapatkan manfaat besar dari sisi produksi dan hasil. Minimal, kata Slamet, perhektar petani akan mendapatkan keuntungan Rp4 juta dengan hasil produksi dan kualitas standar. ‘’Jika hasilnya lebih tinggi dan kualitasnya lebih bagus dari standar, tentu akan lebih besar lagi keuntungannya,’’ jelas Slamet.

Pupuk Kaltim sendiri telah menyediakan tim untuk mendampingi petani di lapangan.

Katanya, petani akan dikawal sangat intens layaknya pendampinngan demplot. Per-

contohan ini menurutnya menjadi pertaruhan. Bank tidak mau merugi, demikian juga pihak lain termasuk Pupuk Kaltim.

Pupuk Kaltim akan menerapkan sistem pemupukan berimbang untuk mempertahankan kualitas lahan dan peningkatan hasil produksi. Komposisi pemupukan perhektarnya, 500 Kg pupuk organik, 300 Kg pupuk NPK, 200 Kg pupuk Urea, ditambah pupuk hayati ecofert 20 Kg/hektar.

Dengan pendampingan yang intens dari hulu hingga hilir, Slamet mengatakan, tingkat keberhasilan petani peluangnya sangat tinggi. Melihat hasil demplot terakhir Pupuk Kaltim yang dilakukan untuk padi dan jagung, per hektar lahan pertanian padi menghasilkan hingga 9,8 ton. Dari yang biasanya hasil petani rata-ratanya maksimal 6,2 ton. Sementara demplot jagung menghasilkan 11 ton dari yang biasanya 7 ton. ‘’Petani pemilik lahan hampir tidak perlu memikirkan apa-apa. Kebutuhan dari hulu hingga hilir sudah ada yang tanggung. Dari pengolahan lahan sampai penjualan, modalnya juga disiapkan. Tinggal menerima hasil. Ini model kerjasama yang pertama kali dilakukan dari yang biasanya hanya parsial-parsial,’’ demikian Slamet. (bul)

Halaman 11

Dewan Salurkan JPS Senilai Rp6,5 Miliar Dinilai Menyalahi Fungsi

Mataram (Suara NTB) Program JPS (Jaring Pengaman Sosial) DPRD NTB senilai Rp6,5 miliar untuk membantu penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 dinilai menyalahi fungsi lembaga legislatif. Lebih-lebih program JPS itu langsung disalurkan sendiri oleh anggota wakil rakyat yang terhormat.

Hal itu disampaikan Divisi Advokasi Anggaran, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Jumi Jumaidi. Menurutnya tidak selayaknya anggota Dewan yang langsung membagikan paket sembako tersebut, karena itu menjadi tugas eksekutif.

“Biarlah eksekutif yang menyalurkannya, karena tidak sesuai dengan fungsinya. Dewan fokus pada fungsinya saja untuk melakukan pengawasan, legislasi dan badgeting,” katanya, Selasa (9/6).

Jumaidi menekankan lebih baik dewan fokus menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan program pelaksanaan penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah berjalan

dengan baik, sesuai harapan.

Bukan malah sebaliknya mengambil tugas eksekutif. ‘’Dewan cukup mengawasi, untuk memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran, dan diterima masyarakat sesuai dengan hajatnya. Jangan jadi petugas pengantar sembako,’’ kritiknya.

Menanggapi berbagai kritikan elemen masyarakat terkait dengan penyaluran program JPS dewan oleh para wakil rakyat itu.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi memastikan pengadaan dan penyaluran paket bantuan sembako JPS Dewan itu tidak menabrak aturan yang berlaku.

Karena sudah dibahas dengan Pemerintah Provinsi NTB. “Keputusan JPS Dewan bukan keputusan Dewan saja.

Tapi sudah melalui tahapan rapat dengan tim TAPD. Bahkan kami sudah rapat kami sampai empat kali sebelum keputusan ini dibuat,’’ ujar Mori, Selasa (9/6) kemarin.

Lanjut Mori, bahkan dalam proses penyalurannya kepada masyarakat penerima dibantu oleh aparat Kepolisian, Kejaksaan dan dari unsur TNI. Menurutnya hal itu sebagai bentuk solidaritas yang tinggi Dewan dengan mengajak seluruh elemen bahu-membahu mengatasi kesulitan masyakat yang saat ini sangat membutuhkan bantuan. ‘’Tapi framing pemberitaan tentunya merugikan kami semua di DPRD. Kenapa tidak disoroti sisi yang lain. Misalnya bagaimana masyarakat penerima JPS

ini? Apakah mereka senang? Apakah mereka merasa terbantu?

Bagaimana pengorbaan Pak Thalib (anggota Fraksi Gerindra) yang harus sewa perahu ke Pulau Moyo dengan biaya sendiri. Karena memang tidak ada biaya pendistribusian ke masyarakat,’’ paparnya.

Diketahui satu paket sembako JPS DPRD senilai Rp 100 ribu, yang isinya tiap paket itu adalah beras 5 Kg, minyak goreng 1 Kg dan mie instan 7 buah. Dengan anggaran Rp6,5 miliar, total paket sembako yang disalurkan sebanyak 65 ribu paket.

Bantuan disalurkan oleh 65 anggota DPRD NTB, di masingmasing dapilnya. ‘’Untuk pengadaannya dan pelibatan UMKM mitra, itu jadi kewenangan PPK, soal teknis kita tidak terlibat,’’ jelasnya.

Di tempat terpisah, anggota Fraksi PKB, Akhdiyansah mengatakan bahwa untuk evaluasi pengadaan dan distribusi JPS

Dewan itu nantinya akan dievaluasi BPKP dan Inspektorat. Tetapi yang pasti JPS Dewan tersebut telah sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. ‘’Coba diukur sejauh mana kehadiran JPS DPRD dalam menangani problem masyarakat di bawah. Sejauh ini di lapangan masyarat sangat berterima kasih atas kehadiran JPS DPRD NTB. Karena bisa menangani bantuan yang belum dicover JPS Gemilang,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP, Muhammad Akri, mengatakan penerima bantuan JPS DPRD lebih terarah, sistematis, dan merata. Karena meng-cover masyarakat yang tidak mendapatkan JPS Gemilang. ‘’Ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada masalah bisa dicrosscheck, bisa dievaluasi sejauh mana dampaknya kepada masyarakat di tengah-tengah Covid-19 ini,’’ katanya. (ndi)

Kolaborasi Telkomsel – Kemenag

Disiapkan Kuota Terjangkau untuk Kemudahan KBM ”Online” di Madrasah Mataram (Suara NTB) Telkomsel bersama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengumumkan kolaborasi bersama dengan menghadirkan program “Penyediaan Kuota Terjangkau”. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai tingkat Pendidikan institusi Madrasah di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara online, sekaligus memberikan para pelajar, tenaga pengajar, dan karyawan pilihan paket kuoata data khusus dengan harga terjangkau, di saat penuh tantangan seperti masa pendemi COVID-19 sekarang.

Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran Program Penyediaan Kuota Terjangkau Telkomsel untuk Madrasah yang diselenggarakan secara virtual bersama Kemenag RI platform CloudX pada 4 Juni 2020, di Jakarta.

VP SME Management Telkomsel Ericson Sibagariang mengatakan, Telkomsel menyambut baik kolaborasi bersama Kementerian Agama RI untuk memperkuat upaya gotong royong dalam menghadirkan solusi yang dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam beradaptasi terhadap dinamika kehidupan, terutamasebagai damp-

ak pandemi COVID-19 di Indonesia yang mengharuskan masyarakat untuk meprioritaskan aktivitas seperti belajar, bekerja dan beribadah di rumah.

Telkomsel katanya, berupaya menjadikan Penyediaan Kuota Terjangkau sebagai inisiatif yang tidak hanya mampu mendukung upaya bersama dalam menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat di sektor pendidikan melalui penerapan kegiatan pembelajaran jarak jauh, namun juga dapat meningkatkan ekosistem literasi digital di sektor pendidikan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Ericson menambahkan, terdapat dua pilihan paket data yang tersedia di dalam program Penyediaan Kuota Terjangkau, yaitu Society Package dan Bulk Package.

Society Package merupakan paket data untuk pengajar dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di lingkungan Madrasah dengan pilihan besaran kuota mulai dari 10 GB dan harga mulai dari Rp40.000. Sedangkan Bulk Package dapat dibeli oleh pengelola madrasah dan memberikan ragam pilihan kuota data di dalamnya untuk para pelajar, baik itu yang menggunakan layanan prabayar maupun pascabayar

Telkomsel.

Selain menyediakan kuota internet, Bulk Package juga menghadirkan paket kuota data layanan CloudX, yakni solusi komunikasi terintegrasi berbasis teknologi cloud dari Telkomsel, yang dapat digunakan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para siswa-siswi dalam menjalani kegiatan belajar jarak jauh melalui fitur virtual conference.

Penyediaan Kuota Terjangkau tersedia bagi lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia sebagai hasil kolaborasi dari Telkomsel bersama Kementerian Agama.

Berbagai tingkat madrasah dapat menerima manfaat dari inisiatif tersebut, mulai dari tingkatan Raudhatul Athfal (setara TK), Madrasah Ibtidaiyah (setara SD), Madrasah Tsanawiyah (setara SMP), hingga Madrasah Aliyah (setara SMA).

“Komitmen ini juga menjadi kelanjutan keseriuan Telkomsel dalam mengembangkan unit bisnis Telkomsel Enterprise yang memiliki fokus untuk berkolaborasi dengan pelanggan dari sektor UMKM, Korporasi dan Institusi Pemerintahan. Telkomsel juga sekaligus mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam memperkuat upaya solidaritas ini, sejalan dengan

Penyediaan Kuota Terjangkau tersedia bagi lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia sebagai hasil kolaborasi dari Telkomsel bersama Kementerian Agama. upaya Telkomsel memaknai usia ke-25 dengan terus bergerak maju bersama Indonesia,yang senantiasa hadir menemani masyarakat beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang tidak terhindarkan di setiap fase kehidupan.” tutup Ericson.

Bagi pengelola Madrasah yang ingin mendapatkan manfaat dari program Penyediaan Kuota Terjangkau ini bagi para pengajar, tenaga pendidikan dan pelajar yang berada di lingkungannya, dapat mengakses informasi lebih lanjut dan mengajukan pendaftaran

melalui tsel.me/paketmadrasah.

Sementara Direktur KSKK Madrasah, Ditjen Pendis Kemenag RI, Ahmad Umar mengatakan, kerjasama dua pihak ini sebagai salah satu upaya Kemenag dalam merespon tantangan keberlangsungan pembelajaran di madrasah pada era New Normal. Sinergi strategis ini diharapkan dapat memudahkan akses pembelajaran siswa sekaligus meringankan beban orang tua dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. (r/bul)

Bima Putra Lulus Ujian Skripsi Mataram (Suara NTB) Perasaan senang dan gembira terpancar di wajah Bima Putra Eka Budi Kusumawardana. Maklum, pelatih cabang olahraga menembak PON NTB ini berhasil lulus dalam ujian skripsi di Universitas Pendidikan Mataram (Undikma), Senin (8/6).

Bima Putra Eka Budi Kusumawardana yang diwawancara Suara NTB mengatakan, setelah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi dirinya segera mengantongi gelar sarjana pendidikan (S.Pd).

Oleh karena itu dia merasa sangat senang dan bangga bisa lulus ujian akhir dengan baik. Itu karena ia telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti ujian.

“Hari ini saya senang sekali karena saya bisa lulus ujian skripsi. Terimakasih untuk semua yang sudah mendukung terutama dosen pembimbing, orang tua dan Perbakin NTB yang sudah hadir untuk mendukung saya,” ucap pelatih kelahiran 11 September 1996.

Pelatih yang sukses melolos-

Diikuti 942 Peserta, Tes SKB CPNS Pemprov NTB Direncanakan Oktober Dari Hal. 1 Dengan rincian 317 tenaga pendidik, 63 tenaga medis/non medis dan 16 tenaga teknis perhubungan. ‘’SK kolektif sudah ditandatangani gubernur. Dari 317 tenaga pendidik, telah kami buatkan petikan SK yang ditandatangani Sekda. Tapi

baru turun atau sudah ditandatangani Sekda sampai hari ini 118 orang,’’ sebutnya.

Sobri menyebutkan total CPNS 2018 yang akan mendapatkan SK pengangkatan menjadi PNS sebanyak 396 orang.

Terdiri dari tenaga pendidik 317 orang, tenaga kesehatan 63 orang dan tenaga teknis perhubungan 16 orang. (nas)

kan tiga atlet menembak meraih tiket PON di Papua tahun 2021 ini menuturkan setelah mendapat label Sarjana Pendidikan, rencananya dia akan melanjutkan studinya di S2 Ilmu keolahragaan. Namun, dengan gelar sarjana pendidikan yang diraihnya tersebut diharapkan dapat menunjang karirnya sebagai pelatih di cabang olahraga menembak.

“Saya berharap ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak,” ucap mantan atlet yang sukses mendulang medali perunggu di PON Jawa Barat (Jabar) 2016.

Di tempat yang sama, Dosen Penguji Undikma, Arif Yanwar Musrifin, M.Pd membenarkan bila Bima Putra telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi itu. Menurutnya pelatih menembak tersebut layak mendapatkan gelar sarjana pendidikan karena dalam ujian itu dapat menguasai materi ujian.

“Setiap mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi harus

menguasai apa yang dikuasai di cabor masing-masing. Kalo siswa yang berprestasi selalu lulus semua, karena materi ujiannya yang digelutinya,” jelasnya.

Pantau Suara NTB di loka-

si, Bima Putra mendapat dukungan penuh dari pengurus Perbakin NTB. Dia mendapatkan hadiah bunga dari keluarga besar Perbakin NTB berhasil lulus ujian skripsi. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

UJIAN SKRIPSI - Pelatih Menembak, Bima Putra Eka Budi Kusumawardana sedang mengikuti ujian skripsi di Undikma, Senin (8/6) lalu. Saat itu dia diuji oleh beberapa dosen penguji.

Belum Salurkan BLT DD II Dari Hal. 1 Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/6) siang kemarin menyebutkan 107 desa yang sudah menyalurkan DD tahap II. Di Lombok Barat baru 17 desa yang sudah menyalurkan dengan jumlah penerima 3.583 KK, Lombok Tengah baru 3 desa dengan jumlah penerima 752 KK. Kemudian Lombok Timur baru 35 desa dengan jumlah penerima 8.327 KK, Lombok Utara baru 1 desa dengan jumlah penerima 355 KK, Sumbawa Barat baru 8 desa dengan jumlah penerima 744 KK, Sumbawa baru 40 desa dengan jumlah penerima 4.647

KK dan Bima baru 3 desa dengan jumlah penerima 587 KK. Diketahui, jumlah desa di NTB sebanyak 955 desa. Dengan rincian Lombok Barat 119 desa, Lombok Tengah 127 desa, Lombok Timur 239 desa, Lombok Utara 33 desa, Sumbawa Barat 57 desa, Sumbawa 157 desa, Dompu 72 desa dan Bima 191 desa. ‘’Untuk penyaluran BLT dana desa tahap II, sudah disalurkan untuk 18.995 KK seNTB di 107 desa. Masingmasing KK menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000,” sebut Ashari.

Sedangkan untuk penyaluran BLT DD tahap I, kata Ashari, sebanyak 924 desa yang sudah menyalurkan untuk 193.635 KK se-NTB. Mas-

ing-masing KK menerima uang tunai sebesar Rp600.000.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini menyebutkan sebanyak lima kabupaten semua desanya sudah melakukan Musyawarah Desa. Antara lain 119 desa di Lombok Barat yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD sebesar Rp52.795.800.000 yang akan disalurkan untuk 29.331 KK. Kemudian ada 127 Desa di Lombok Tengah yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD sebesar Rp72.027.000.000 yang akan disalurkan untuk 40.015 KK. Selanjutnya 239 Desa di Lombok Timur yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD

sebesar Rp 103,917,600,000 yang akan disalurkan untuk 57,732 KK. Sebanyak 33 Desa di Lombok Utara yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD sebesar Rp24.814.800.000 yang akan disalurkan untuk 13.786 KK. Sementara di Sumbawa Barat sebanyak 57 desa yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD sebesar Rp19,463,400,000 yang akan disalurkan untuk 7.090 KK. Sedangkan di Sumbawa baru 146 desa atau 92,66 persen yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD Rp32.374.800.000 yang akan disalurkan untuk 17.986 KK. Di Dompu sebanyak 71 desa

atau 98,61 persen yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD sebesar Rp19.744.200.000 yang akan disalurkan untuk 10.969 KK. Sementara di Bima sebanyak 182 desa atau 95,29 persen yang telah melakukan Musyawarah Desa dan menganggarkan BLT DD Rp42.468.378.400 yang akan disalurkan untuk 23.809 KK. Pihaknya mencatat ada 21 desa di tiga kabupaten yang belum melakukan Musyawarah Desa.

Antara lain di Sumbawa 11 desa, Dompu 1 desa dan Bima 9 desa. Total anggaran BLT DD di NTB hingga saat ini sebesar Rp371,72 miliar. Dengan jumlah penerima BLT DD sebanyak 201.548 KK. (nas)

SUARA NTB

Rabu, 10 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 12

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

dari target sebesar 1.376.657 ton, dengan kontribusi produksi budidaya perikanan sebesar 1.149.500 ton dan 219.349 ton dari hasil penangkapan yang dihasilkan oleh 233.764*) orang nelayan dan pembudidaya ikan.

Sementara itu realisasi produksi perikanan budidaya sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 1.149.500*) Ton atau 100,07% dari target tahun 2019 sebesar 1.148.696 Ton. Angka ini meningkat 5,53% dari realisasi tahun 2018 dan meningkat 12,25 % dibanding tahun 2017. Komoditas rumput laut mendominasi produksi perikanan budidaya sebesar 80% dari total produksi.Komoditas udang hampir 80% terserap pasar luar dan untuk komoditas air tawar hampir 100% terserap di pasar lokal.

Perkembangan Produksi perikanan tangkap dari tahun 2017 s/d 2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,13 % pertahun. Akan tetapi jika dilihat target hanya tercapai sebesar 89,48% pertahun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi jenis ikan pelagis kecil seperti Lemuru, Tembang dan Selar.

Penurunan produksi jenis schooling fish ini disebabkan oleh penertiban beberapa jenis alat tangkap yang tidak selektif dan bersifat progresif.Saat ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dengan target jenis tangkapan adalah jenis ikan ekonomis tinggi.

Angka konsumsi ikan yang dirilis terakhir adalah sebesar 38,20 Kg/Kap/Tahun angka ini meningkat sebesar 7,64% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 35,49 Kg/Kap/Tahun. Capaian AKI 38,20 Kg/Kap/Tahun masih rendah jika dibandingkan capaian angka konsumsi ikan nasional yang mencapai angka 50,69 Kg/Kap/Tahun.

Sedangkan untuk produksi garam, pada Tahun 2019 ditargetkan 180.000 ton, dengan capaian angka produksi sementara (data belum divalidasi) sebesar 155.572 ton atau tercapai sebesar 86,42% dari target 2. PERTANIAN Komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh petani adalah padi, jagung dan kedelai. Pada tahun 2019 produksi padi mencapai 2.436.349 ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung pipilan kering sebesar 2.003.267 ton dan produksi kedelai sebesar 80.925 ton biji kering Produksi Padi Produksi padi sebesar 2.436.349 ton Gabah Kering Giling/GKG, jika dibandingkan produksi tahun 2018 turun sebesar 2,23 peren (55.600 ton), akan tetapi jika dibandingkan dengan target di dalam RPJMD yaitu 2.346.937 ton GKG tercapai lebih dari 100%, yaitu 103,81persen. Penurunan produksi padi di tahun 2019 sebagian besar disebabkan karena adanya dampak perubahan iklim (kekeringan). Menurut data UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian luas kekeringan tanaman pangan tahun 2019 mencapai 7.888,7 ha atau 2,19 persen dari luas tanam komoditas padi, yaitu 360.344 ha.

Produksi Jagung Capaian produksi jagung tahun 2019 sebesar 2.003.267 ton pipilan kering, turun sebesar 2,84 persen dari capain tahun 2018 sebesar 58.590 ton pipilan kering. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tercapai 93,25 persen dari target 2.148.597 ton pipilan kering.

Produksi Kedelai Komoditi kedelai merupakan komoditas terbesar ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional.Kedelai masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya permintaan sebagai olahan pangan. Pada tahun 2019 produksi kedelai sebesar 80.925 ton biji kering. Bila dibandingkan tahun 2018 produksi kedelai 71.908 ton meningkat 11,14 persen dari produksi 2019. Melampaui target RPJMD 2019 yaitu 56.658 ton. v Produksi Tanaman Hortikultura Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang dalam bentuk umbi basah. Tahun 2019 produksi cabai segar mencapai 181.926 ton dibandingkan produksi tahun 2018 yaitu 234.528 ton turun 22,43 persen atau 52.602 ton. Produksi umbi basah bawang merah mencapai 161.411 melebihi dari target RPJMD yang telah ditetapkan.

Tanaman Perkebunan Produksi tembakau virginia tahun 2019 sebesar 32.447,77 ton mengalami penurunan 1.839,09 ton dibandingkan produksi tahun 2018, sedangkan tembakau rakyat mengalami peningkatan dari 10.283,70 ton di tahun 2018 menjadi 10.620,70 ton tahun 2019. Penambahan luas tanam dan produksi tembakau virginia berdampak pada penurunan luas tanam dan produksi pada tembakau rakyat. Jumlah petani yang menanamtembakau Virginia pada tahun 2019 sebanyak 16.104 kepala keluarga dan jumlah petani tembakau rakyat sebanyak 8.017 kepala keluarga.

Produksi Jambu mete tahun 2019 menurun 9,90 persen dibandingkan produksi tahun 2018. Penurunan produksi jambu mete disebabkan beberapa faktor, yaitu : tanaman jambu mete yang ada rata-rata berumur 15 tahun keatas; adanya alih fungsi lahan produktif dan penurunan minat petani muda terhadap budidaya jambu mete POPULASI TERNAK Pada tahun 2019 pertumbuhan populasi ternak sapi mencapai 4,29 persen dari 1.183.570 ekor di tahun 2018 meningkat menjadi 1.234.357 ekor pada tahun 2019.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi adalah peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, integrasi pengembangan peternakan lintas sektoral, pengendalian pemotongan betina produktif, pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus penyakit strategis, peningkatan mutu genetik, penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong, pelayanan kesehatan hewan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan kelompok.

Secara kuanitatif capaian kinerja pertumbuhan populasi tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja namun secara ekonomis trend pertumbuhan dapat meningkatkan kontribusi terhadap nilai tambah terutama ketersediaan sapi bibit dan sapi potong bagi kebutuhan lokal/dalam daerah.

3. KEHUTANAN Kondisi hutan di NTB sangat memprihatinkan.Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare.Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

DARI jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benarbenar gundul seperti lapangan bola.Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya.

Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang ketika musim hujan tiba.Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan rupiah terancam tak berfungsi.

Kondisi hutan kita sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, banyak kawasan hutan gundul, sehingga tidak ada cara lain untuk menyelematkan kawasan hutan kembali selain dengan melakukan rehabilitasi hutan. Untuk itulah masalah kerusakan hutan di wilayah NTB menjadi konsen utama pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberi perhatian khusus terhadap kondisi hutan yang tergolong kritis saat ini..hal ini telah tertuang dalam misi yakni mewujudkan NTB yang asri dan lestari. Tingginya angka hutan kritis di NTB disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan pembalakan dan perambahan di hutan Negara.Hal ini salah satu penyebab sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha keras untuk menjaga dan mempertahankan kondisi alam tetap lestari melalui beberapa program kegiatan yang dilaksanakan, antara lain : Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan :Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan jenis tanaman HHBK dari wilayah hulu sampai ke hilirnya dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Pemberdayaan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial meliputi kemitraan kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat, dan Hutan Desa terkait pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan pihak KPH semakin ditingkatkan.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Untuk Tahun 2019, dilakukan guna penurunan luas lahan kritis ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman tanaman, yang meliputi kegiatan pengkayaan tanaman dalam dan luar kawasan, bibit sosial, penanaman pada areal yang didukung melalui kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan kritis dan rehabilitasi daerah tangkapan air.

Upaya lainnya merehabilitasi hutan dan lahan yaitu melalui pembuatan bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan kondisi tanah dan air dari di sekitar daerah tangkapan atau sebagai bangunan pengedali erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2019 melalui alokasi APBD, telah dibangun bangunan sipil teknis berupa 30 unit DAM Penahan, 61 unit sumur resapan dan 39 unit Gully Plugs di beberapa wilayah KPH NTB. Sedangkan melalui alokasi APBN 2019 telah dibangun berupa DAM Penahan 31 unit, Gully Plugs 57 unit, Sumur Resapan Air Hujan 82 unit dan bangunan penguat tebing (Ekohidrolika) 3 unit yang lokasinya berada di beberapa wilayah.

4. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan RPJMD 2019-2023 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi, cakupan layan air bersih, Pengembangan Geopark dan Usaha Pertambangan tanpa ijin Rasio Elektrik (RE) Cakupan Listrik atau Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan prosentase penduduk Kepala Keluarga (KK) NTB yang sudah menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2018. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN. sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 5.722.312 jiwa (1.430.578 KK) atau 99,55% dari Penduduk 5.748.108 jiwa (1.437.027 KK). Dengan kata lain masih ada sekitar 0,45% (25.796 jiwa atau 6.449 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. Namun demikian berdasarkan data Direktrat Jenderal Ketetangalistrikan Kementerian ESDM dan PT. PLN masih ada 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik belum secara mandiri, masih menyambung dari tetangga yang memiliki kWh meter.

Cakupan Air Bersih Pada tahun 2019 Dinas ESDM melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah telah berkontribusi dalam peningkatan cakupan bersih sebanyak 2.125 KK melalui pembangunan 25 unit sumur bor produksi berdasarkan usulan masyarakat dari 24 unit sumur bor untuk melayani 2.040 KK yang ditargetkan dalam Renstra dinas ESDM Tahun 2019-2023.

Pembangunan sumur bor yang direncanakan semula berjumlah 24 unit dapat terealisasi sebanyak 25 unit (104,17%), lokasi pembangunan berada di Kota Mataram 1 unit, Kab.Lombok Barat 1 unit, Kab. Lombok Utara 2 unit, Kab. Lombok Timur 10 unit, Kab. Sumbawa Barat 2 unit, Kab. Sumbawa 3 unit, Kab. Dompu 5 unit dan Kota Bima 1 unit. Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor dapat melayani kebutuhan air bersih bagi 85 KK/sumur bor, sehingga untuk 25 unit sumur bor dapat melayani air bersih bagi 2.125 KK. Mendukung Pengembangan Geopark

Peran Dinas ESDM Provinsi NTB dalam pengembangan Geopark diantaranya terlibat langsung dalam penyusunan Dozier, melakukan pengkajian keanekaragaman geologi, penentuan geosite, sosialisasi terhadap masyarakat, pemasangan signboard, papan informasi geosite, papan penunjuk arah geosite, mengikuti seminar dan acara-acara Geopark baik skala regional, nasional maupun internasional. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi terhadap 400 orang dengan sasaran siswa SLTA yang berada disekitar Geopark Rinjani dan Geopark Tambora melalui Geopark to School dan School to Geopark.

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penerapan Good Mining Pratctice Pada Tahun 2019 Pemerintah Provisi NTB bersama DPRD Provinsi NTB telah membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda tersebut telah ditetapkan pada tanggal September 2019.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2019 sebanyak 358 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 28 IUP Mineral Logam, 4 IUP Mineral Bukan Logam, 326 IUP Batuan. Untuk IUP Operasi Produksi Khusus (OPK) hingga akhir tahun 2019 terdapat 21 IUP yang terdiri dari 1 IUP Operasi Produksi Khusus Mineral Logam dan 20 IUP Operasi Produksi Khusus Batuan 5. PARIWISATA Target akhir capaian Indikator RPJMD 2019-2023 untuk kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 5.200.000 orang wisatawan baik wisatawan mancanegara dan nusantara. . Jumlah Kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 3,706,352 orang wisatawan didominasi oleh wisatawan mancanegara.Secara akumulasi angka ini dibawah target yang ditentukan sebanyak 4.000.000 orang wisatawan, dimana wisatawan mancanegara sebanyak 2,155,561 orang melebihi target sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 1,550,791 orang dibawah target.

Untuk kembali mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, Kementerian Pariwisata RI bersama Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholder pariwisata serta media cetak/elektronik nasional dan internasional telah melakukan Sales Mission ke kantong-kantong pariwisata di dalam dan luar negeri. Selain itu upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB, Pada Tahun 2019 Dilaksanakan event pariwisata yang bertaraf nasional dan internasional, seperti Festival Tambora, Senggigi Jazz Festival, Festival Bau Nyale, Simposium Asia Pasific Geopark Network (APGN) 2019 6. INDUSTRI Capaian kinerja pembangunan daerah urusan pilihan bidang perindustrian diukur melalui indikator kinerja jumlah pendaftaran HaKi merek, dengan capaian 89 merek IKM. Dinas Perindustrian Provinsi NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pertanian Kementerian Pertanian telah melakukan uji repot 19 mesin pertanian yang merupakan syarat dalam Standar Nasional Indonesia. Dari 19 mesin yang telah di lakukan uji repot 18 diantaranya lulus uji dan selanjutnya dapat diusulkan SNI. Selain itu untuk mempermudah perhitungan data pertumbuhan IKM dan peningkatan industri kecil ke industri menengah, Dinas Perindustrian Provinsi NTB telah membuat aplikasi online.

7. PERDAGANGAN Guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang strategis, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Pasar Murah dan Operasi Pasar untuk memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan dan untuk menjaga stabilitas harga. Pasar murah tersebut sangat membantu masyarakat. Upaya tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehingga dapat menghindari kesenjangan sosial terutama segi ekonomi. Adapun komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang menjadi target pengukuran indikator sasaran ini adalah 22 (dua puluh dua) komoditi barang kebutuhan pokok, terutama kebutuhan sehari-hari.

Selama tahun 2019 Dinas Perdagangan menyelenggarakan pasar murah sebanyak 15 (lima belas) kali dan dilaksanakan di pulau Sumbawa sebanyak 7 (tujuh) kali serta dilaksanakan di Pulau Lombok Sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan untuk pelaksanaan pasar murah yang bersumber dari dana APBN/Dekonsentrasi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang hanya dilaksanakan di Pulau Lombok Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar pedagang kecil tetap eksis antara lain penataan tempat berusaha pagi Pedagang kakilima dan asongan dengan memberikan bantuan mesin dan peralatan bagi pedagang kakilima dan asongan sebanyak 17 jenis mesin/peralatan 8. KETRANSMIGRASIAN Transmigrasi bukanlah kata yang populer saat ini, meskipun demikian transmigrasi masih menjadi sesuatu yang diharapkan sebagai solusi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.Minat masyarakat masih cukup tinggi untuk mengikuti transmigrasi keluar daerah, namun kuota yang terbatas meruapakan suatu halangan untuk warga masyarakat mengikuti program transmigrasi. Masyarakat yang ingin menjadikan transmigrasi sebagai upaya perbaikan taraf hidup di tengah semakin ketatnya persaingan hidup dan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal Pada tahun 2019, Provinsi NTB telah melakukan pengiriman transmigran dengan daerah tujuan keluar dari daerah Provinsi NTB, yakni ke Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kab. Muna UPT. Raemuna sebanyak 10 KK = 39 jiwa, para transmigran tersebut berasala dari : a) Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 5 KK atau 21 jiwa b) Kabupaten Lombok Utara berjumlah 2 KK atau 7 jiwa c) Kabupaten Lombok Timur 3 KK (11 jiwa) I. TUGAS PEMBANTUAN Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019, adalah :Kementerian Pertanian;Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh 3 (tiga) Kementerian tersebut selanjutnya didelegasikan pada 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 16.836.070,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.563.202.305 (92.44%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang tertuang dalam 2 (dua) Program Utama yaitu : 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.142.070.000 dengan realisasi fisik sebesar 100%..

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.694.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 100%. v Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 134,823,840,000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.352.634.800 (90,75%) dan realisasi fisik sebesar 93,28% yang tertuang dalam 4 (empat) Program Utama yaitu : 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian bersumber dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.637.710.000 dengan realisasi anggaran sebesar 95,25% dan realisasi fisik sebesar 98,50%.

2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan bersumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.121.978.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.911.357.451 atau 96,13% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3) Program Peningkatan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.827.325.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.910.148.400 atau 75,20% dan realisasi fisik sebesar 76,%.

4) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.236.827.000 hingga akhir desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 26.261.748.593 atau 96,42% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,61%.

Dinas Pekerjaan Umum Pada tahun 2019, alokasi anggaran Tugas Pembantuan urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 26.576.947.000,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai 99,50% atau Rp. 26.444.590.800,- dan realisasi fisik mencapai 100%.

Tugas Pembantuan Tahun 2019 terdiri dari 2 program pokok dan 2 kegiatan utama, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut : Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) Program Penyelenggaraan Jalan bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Marga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.079.906.000dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.952.754.000 atau 98,74% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.497.041.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.491.836.800 atau 99,97%. Realisasi fisik sebesar 100%.Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara, yang terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu, kegiatan operasi rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin. a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu sebesar Rp. 2.732.035.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.671.839.350,- (99,80%) dan realisasi fisik sebesar 97,80% yang tertuang dalam 1 (satu) Program Utama yaitu : Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) bersumber dari Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.732.035.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.671.839.350,- (99,80%) dan realisasi fisik sebesar 97,80%.

II. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB

pada tahun 2019 tertuang dalam 51 dokumen melampaui target yang ditetapkan sebanyak 34 dokumen, dengan rincian sebagai berikut : (1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Pada tahun 2019 perjanjian kerjasama daerah dengan daerah lain sebanyak 27 perjanjian kerjasama (2) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tahun 2019 sebanyak 18 Perjanjian Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (3) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Tahun 2019 KSDPL dengan pihak luar negeri sebanyak 2 perjanjian (4) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, pada tahun 2019 kerjasama dengan lembaga di luar negeri sebanyak 4 perjanjian.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi NTB pada Tahun 2018 diarahkan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan:(1) Koordinasi perencanaan pembangunan; (2) Koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum; (3) Koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum; (4) Lain-lain Koordinasi.

C. Pembinaan Batas Wilayah Kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2019, diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti dilapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik, melalui Program Peningkatan Tertib Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Progress penyelesaian batas wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 masih diarahkan pada penataan batas antar daerah kabupaten/kota. Pembinaan batas dilaksanakan melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Data Wilayah. Sampai dengan akhir tahun 2019, semua segmen batas wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dikeluarkan peraturan penetapan penegasan batasnya oleh Pemerintah Pusat, kecuali batas laut terkait pulau-pulau kecil yang ada antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Memang masih ada beberapa permasalahan batas wilayah antar kabupaten/ kota di Provinsi NTB yang menjadi progress kegiatan tahun 2019 yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dalam tahun 2019 status transisi darurat ke pemulihan masih dilaksanakan pasca gempa besar yang melanda provinsi NTB. Adapun bencana yang terjadi di tahun 2019 anatara lain : Banjir Bandang, yang melanda Desa Lamunga Kabupaten Sumbawa Barat terjadi pada tanggal 11 Januari 2019.

Gempa Bumi yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kejadian yaitu : - Sumbawa Region pada tanggal 2 Januari 2019 (5,2 SR); - South of Sumbawa pada tanggal 23 Januari 2019(6,0 SR); - Montong Gading, Aikmel, Lenek, Wanasaba, Sikur, Sembalun, Sambelia, Masbagik, Sukamulia, Pringgasea, Terara, Kab. Lombok Timur, Bayan Kab. Lombok Utara (5,4 SR) pada tanggal 17 Maret 2019 menyebabkan 876 unit rumah rusak berat, 1.617 rusak sedang, 2096 rusak ringan, 50 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 4 korban jiwa terdampak, 17 luka berat dan 60 luka ringan.

Banjir melanda beberapa wilayah, masih menjadi bencana alam yang setiap tahun melanda hampir beberpa wilayah diseluruh kabupaten di Provinsi NTB , baik di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok.

Puting Beliung terjadi di beberapa wilayah antara lain pada tahun 2019 beberapa wilayah di provinsi NTB sempat dilanda angin puting beliung yang terjadi di beberapa tempat di Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat , Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram.

Tanah Longsor, terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah antara lain Pada tanggal 24 Jnauari 2019 di Desa Hu’u Desa Goa Kec. Ju’u Kab/ dompu , Pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Rarak Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat dan pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Kareke Kab. Dompu Banjir ROB, Pada tanggal 22 Januari 2019 di Desa Gondang Desa Genggelang, Desa Gangga Kab. Lombok Utara; tanggal 23 Januari 2019 di Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima, Desa O’o Kec. Donggo Kab. Bima Kebakaranyang terjadi berupa kebakaran toko di Cakranegara dan kebakaran beberapa pemukiman dan rumah tinggal menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah; dan kebakaran yang paling dominan di tahun 2019 yaitu kebakaran hutan yang melanda beberapa daerah baik di pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa ; Upaya yang telah dilakukan BPBD dalam mengurangi risiko bencana selama tahun 2019 antara lain : 1) Pembangunan prasarana Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa pembangunan embung dan DAM penahan di 20 lokasi di Kabupaten Bima 2) Pembangunan prasarana Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa pembangunan embung dan DAM penahan di 16 lokasi di Kota Bima 3) Pembangunan 15 unit sumur bor di beberapa lokasi rawan kekeringan yaitu di Kab.Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Tengah 4) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 8 lokasi yaitu di Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Timur.

5) Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB) di 11 lokasi di Kabupaten Lombok Utara.

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 di Provinsi NTB dilaksanakanoleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Prov. NTB. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai unit kerja yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2023 memiliki dua indikator kinerja daerah yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas Pada tahun 2019 pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat berjumlah 9 Perda/Pergub/peraturan Perundang-undangan lainnya terdiri dari 5 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Gubernur dan 2 buah UndangUndang RI dengan jumlah kasus sebanyak 18 kasus.

Pelanggaran yang terjadi seluruhnya telah ditangani sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan Sat Pol. PP selama tahun 2019 antara lain Satpol PP Prov. NTB menyelenggarakan kegiatan penyuluhan berkerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota tentang pencegahan peredaran narkoba dan miras dikalangan generasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tim GAKY NTB melaksanakan operasi pasar penertiban distribusi Garam beriodium. Terhadap para pedagang yang masih memperjualbelikan garam non iodium, petugas Satuan Polisi Pamong Praja NTB memberikan peringatan untuk tidak lagi memperdagangkan garam tersebut dan mengembalikan kepada distributor. Melihat kondisi masih banyaknya peredaran garam non iodium di kedua pasar tersebut, Tim GAKY NTB berpendapat bahwa penindakan tegas terkait pelanggaran Peraturan Daerah kepada distributor dan pedagang perlu dilakukan. Peredaran garam non beriodium tentu saja membahayakan kesehatan bagi konsumen.

Bersama Tim Gabungan (POM AD, POM AL, PROVOS POLDA, IMIGRASI MATARAM, BNNP NTB. Melaksanakan operasi gabungan atas personil/anggota TNI, POLRI dan ASN yang berada dilokasi hiburan malam tanpa ada surat ijin atau Surat Perintah tugas sekaligus pengunjung hiburan malam dibawah umur termasuk pelajar, penertiban terhadap personil (TNI, POLRI dan ASN) yang terindikasi/menggunakan Narkoba Penertiban terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran Keimigrasian aturan ijin tinggal Over Stay),Pelanggaran Visa di Nusa Tenggara Barat.

AKUNTABILTAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi NTBdalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun denganmempertimbangkan sumber daya yang dikelola, ditetapkan dalam dokumen PerjanjianKinerja. Tujuan penetapan Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan VI. P E N U T U P Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)ini merupakan ihtisar atau ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah,stakeholderdan segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkandemimewujudkanmasyarakatNusa Tenggara Barat yang semakin sejahtera.

Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Mataram, Mei 2020.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc