Edisi Jumat 10 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 10 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 105TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur : Selalu Ada Peluang dan Terobosan Baru dalam Krisis

Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 tidak selamanya membawa musibah. Akan tetapi di dalamnya juga pasti ada hikmah untuk dijadikan pelajaran. Salah satunya dengan munculnya wabah ini Pemprov NTB bersama pelaku usaha menghadirkan berbagai peluang dan terobosan baru. Salah satunya telah menyadarkan kita betapa pentingnya peran IKM/UKM lokal kita untuk bisa berproduksi menyediakan barang kebutuhan hidup masyarakat. ‘’Justru karena pandemi ini, kita bisa mengambil langkah berani untuk memberdayakan IKM/UKM kita, agar kelak mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar yang lebih luas,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah, dalam diskusi daring dengan tajuk “Transformasi Digital UMKM” di Ruang Kerjanya, Kamis (9/7).

Menurutnya, jika selama ini

daerah dan masyarakat salalu tergantung pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka dengan adanya pandemi ini, Pemerintah Provinsi NTB mampu menyusun kebijakan untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. ‘’Jangan sampai kita mengatakan (stay at home) kepada masyarakat atau karantina

mandiri dan sebagainya, tapi masyarakat tidak diberi kesibukan.

Ini tentu tidak baik,” tegasnya.

Karena itu, akhirnya di tengah krisis ini selalu ada peluang dengan kemampuan kita melahirkan terobosan baru. Kita harus punya keberanian meretas jalan baru, salah satunya kita mengadakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, tidak berupa uang, namun berupa barang atau berupa komoditas yang diproduksi oleh IKM/UKM dan kelompok usaha masyarakat setempat,” jelasnya.

Oleh karena itu, sejatinya setiap krisis akan membuka peluang, terobosan dan gagasan-gagasan baru, meskipun dalam tahap awal pelaksanaannya pasti menghadapi banyak kendala dan tantangan.

“Misalnya, barang yang sama harga di pasar 15 ribu, tapi produk UMKM kita 30 ribu, kenapa harganya lebih tinggi? Kenapa kualitasnya tidak sama. Itu karena disana ada cost of learning,” ujarnya.

Dijelaskan Dr.Zul, dalam pembelajaran selalu ada biayanya, tidak gratis, tidak otomatis, dan butuh kerja keras. Sebagaimana negara berkembang lainnya yang mengawali proses tersebut dengan kendala dan tantangan. Namun ketika dalam semua kendala dan tantangan itu, feedback yang konstruktif juga akan hadir. Seperti yang terjadi pada JPS Gemilang tahap II, dimana mulai hadir produk UMKM berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

Bersambung ke hal 11

Protokol Covid MotoGP 2021 Segera Disusun (KEK) Mandalika dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai penanggung jawab gelaran MotoGP 2021 di NTB akan segera menyusun protokol yang dibutuhkan. ‘’Kita sedang sama-sama menyiapkan. Standar-standar apa yang harus masuk di MotoGP. Itu kan internasional standar. Secara khusus nanti kita akan bahas bersama ITDC, MGPA yang menjadi operator kita di MotoGP,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).

Dengan penyusunan protokol yang matang pihaknya berharap wisatawan dapat memiliki rasa percaya terkait kebersihan, kesehatan, dan keamanannya selama gelaran berlangsung.

Kendati demikian, penerapan protokol nantinya diakui akan mempengaruhi jumlah wisatawan.

kan, langkah tersebut penting dilakukan untuk menjamin kesiapan protokol kesehatan sebagai dampak pandemi.

Terutama mempertimbangkan potensi wisatawan yang diprediksi akan mencapai ratusan ribu orang selama gelaran balap motor internasional tersebut berlangsung.

Untuk itu pihaknya bersama-sama dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

TO K O H Strategi Menjaga Ketahanan Pangan

Hal tersebut mengikuti pembatasan fisik yang akan dimasukkan sebagai salah satu protokol. ‘’Itu nanti tergantung kapasitasnya. Nanti akan kita tentukan, karena belum pasti berapa kapasitas yang bisa tertampung kalau diterapkan dengan protokol Covid-19,’’ jelasnya.

Di sisi lain, untuk kesiapan pelaksanaan MotoGP 2021 di NTB disebutnya telah berjalan sesuai rencana. Terlebih dengan dukungan dari pemerintah maupun BUMN. Dicontohkan Faozal seperti pertemuan dengan Komisi X DPR RI yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu.

Terutama untuk membahas pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di mana KEK Mandalika yang menjadi lokasi gelaran MotoGP menjadi salah satu bagiannya.

Bersambung ke hal 11

Kemenkeu Surati Satker Percepat Belanja untuk Pulihkan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyurati seluruh Satuan Kerja (Satker) di NTB untuk mempercepat penyerapan belanja. Di tengah ekonomi yang saat ini sedang mengalami pelemahan dimana konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor lemas, maka belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang bisa diandalkan dalam pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB).

“Atas dasar hal tersebut, kiranya Saudara selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker lingkup wilayah Provinsi NTB dapat segera melakukan penyerapan belanja agar uang beredar semakin banyak. Sehingga dapat membantu untuk percepatan pemu-

lihan ekonomi di wilayah NTB,” kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi NTB yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/7) kemarin.

Percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan agar tetap memperhatikan protokol penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Syarwan menjelaskan dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan perekonomian sektor riil di NTB, perlu dilakukan peningkatan penyerapan anggaran belanja pemerintah.

Berdasarkan data realisasi belanja kementerian/lembaga untuk satuan kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi NTB,

sampai dengan Semester I tahun 2020 penyerapan belanja mencapai 41,91 persen. Ia mengatakan penyerapan belanja mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 di periode yang sama, baik secara persentase maupun rupiahnya.

Yaitu naik sebesar 6 persen dan secara jumlah naik sebesar Rp248,28 miliar.

Melihat penyerapan belanja yang meningkat, ia optimis akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Meskipun dengan situasi yang sedang sulit namun mampu mencapai target yang ditetapkan. Bahkan mengalami peningkatan baik secara persentase maupun rupiah Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) Gelaran MotoGP sebagai event kelas dunia diproyeksikan menjadi salah satu pendongkrak pariwisata Indonesia, khususnya NTB. Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang telah mencapai 40 persen, penyusunan protokol pandemi virus Corona (Covid-19) juga akan segera dilakukan.

Kepala Dinas Pariwiasta (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si menerang-

(Suara NTB/humassetdantb)

WEBINAR - Suasana webinar yang berlangsung Kamis (9/7) kemarin.

PANDEMI virus Corona (Covid-19) cukup berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Karena itu, dibutuhkan pemberdayaan terhadap produk-produk lokal sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd, pemberdayaan produk lokal dalam pengadaan JPS Gemilang cukup dirasakan dampaknya oleh UKM dan IKM yang ada di NTB. Hj. Hj. Sitti Sitti Rohmi Rohmi Djalilah Djalilah Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/yon)

KO M E N TTAA R

TNI dan Polri Luncurkan Kampung Tangguh Nusantara di Desa Kembang Kuning

Realisasi Keuangan Minus 14 Persen PEMPROV NTB mengatakan terus mengoptimalkan belanja dalam APBD 2020 untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Diakui, belanja APBD merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, realisasi keuangan APBD 2020 hingga Mei masih minus 14,05 persen. Dari target realisasi keuangan sebesar 33 persen baru tercapai 18,95 persen. Sedangkan realisasi fisik minus 12,35 persen. Dari target sebesar 35 persen, realisasinya 22,65 persen.

H. Amry Rakhman Bersambung ke hal 11

PANEN - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kapolda NTB, M.Iqbal, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy saat panen ikan di Desa Wisata Kembang Kuning, Kamis (9/7).

DESA Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu desa wisata andalan NTB. Desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini memiliki sejuta keindahan yang memesona. Tak hanya indah, keramahan masyarakat, kekompakan pemuda serta aktivitas masyarakat yang masih tradisional melengkapi keindahan desa tersebut.

Bersambung ke hal 11

Aset Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu Digugat Warga

(Suara NTB/nas)

DIGUGAT - Aset Gedung Wanita milik Pemprov NTB yang berada di Jalan Udayana Kota Mataram digugat oleh warga.

Mataram (Suara NTB) Dua aset Pemprov NTB yang berada di jantung Kota Mataram digugat warga. Aset tersebut adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB dan Gedung Wanita yang lokasinya bersebelahan, berada di Jalan Udayana Kota Mataram.

Kedua aset tersebut milik Pemprov NTB yang digugat oleh warga atas nama I Made Singarsa. ‘’Silakan siapapun yang menggugat tapi kita tetap menghadapi,’’ ujar Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/7) siang kemarin.

Salah satu aset yang digugat yaitu Gedung Wanita memang kelihatan terbengkalai dan tak terurus. Ruslan mengatakan, gugatan warga atas kepemilikan aset tersebut masuk ke pengadilan

Januari lalu. Sekarang sudah masuk tahap pemeriksaan saksi baik dari penggugat maupun tergugat dalam hal ini Pemprov NTB. Ia menjelaskan, persidangan kasus gugatan ini sempat terhenti akibat wabah Covid-19. Namun kembali dilanjutkan sejak 2 Juni lalu.

Ruslan mengatakan, pihak penggugat telah mengajukan saksi yaitu H. Hamdani dan H. Mustajib. Salah satunya merupakan mantan Kepala Biro Umum Setda NTB yang sekarang sudah pensiun. Sedangkan Pemprov NTB sendiri sebagai tergugat juga sudah menghadirkan saksi yaitu mantan Sekda NTB, Drs. H. Abdul Malik, MM. Ruslan menjelaskan, Kantor Bawaslu NTB merupakan aset Pemprov yang perolehan dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

Halaman 2

Korban Benang Layang-layang Bertambah 80 Persen Telah Siap SEBAGIAN lingkungan di Kota Mataram mulai berbenah untuk mengikuti lomba kampung sehat. Tak terkecuali Lingkungan Karang Medain, Kelurahan Mataram Barat. Persiapan diklaim mencapai 80 persen. Sisanya difokuskan membersihkan drainase dan tembok rumah warga berada di pinggir jalan.

“Pak Camat dan Pak Kapolsek sudah mengecek. Kesiapan kita sudah mencapai 80 persen,” kata Lurah Mataram Barat, Sri Sulistowati. Empat indikator penilaian pada lomba kampung sehat yakni sosial – ekonomi, kesehatan, keamanan serta partisipasi masyarakat.

Dari aspek sosial – ekonomi dijelaskan Sulis, sapaan akrabnya, warga Lingkungan Karang Medain aktif menjalankan aktivitas ekonomi mereka meskipun di tengah pandemik. Sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan pelaku industri kecil menengah. “Seperti usaha alat peraga tetap menjalankan aktivitas walaupun pesanan sedikit menurun,” jelasnya.

Untuk keamanan sudah memiliki Satgas Abdi Satya. Mereka aktif memantau kondisi di wilayah serta membagi pola penjagaan. Petugas keamanan telah terkoordinasi dengan baik. Menurut Sulis, dipilihnya Lingkungan Karang Medain mengikuti lomba menjadi pemantik semangat bagi lima lingkungan lainnya.

Indikator keamanan, kesehatan, sosial – ekonomi serta partisipasi masyarakat juga tumbuh beriringan. “Kita harapkan enam lingkungan di Mataram Barat juga bisa menjadi kampung sehat,” harapnya.

Partisipasi masyarakat menurutnya, sangat dibutuhkan. Karena, masyarakat akan lebih tahu bagaimana menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Sebagai contoh, sosialisasi ketahanan pangan. Awalnya, masyarakat tidak tahu pola tanam dengan sistem hidrophonix. Pola tanam ini memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Artinya, masyarakat tidak perlu membeli kebutuhan dapur ke pasar. (cem) Sri Sulistiowati (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sikap tegas Satpol PP Kota Mataram agaknya perlu dipertanyakan. Janji menertibkan layang – layang sekadar gertak.

Sebaliknya, korban tersangkut benang layang – layang terus bertambah.

Suyuthi harus menahan perih usai jarinya tersangkut benang layang-layang.

Warga Griya Parampuan Asri tak mengira bakal menjadi korban. Awalnya, ia melihat pengendara di depannya terluka tersangkut benang. Naas, ujung benang masih membentang dan mengenai tangannya. “Saya habis dari Getap. Saya perhatikan orang di depan saya berdarah kena benang. Saya juga ndak perhatikan ternyata ujung benang itu masih ada yang nyangkut dan posisinya rendah. Langsung kena tangan saya dan kayak pisau itu,” tutur Suyuthi, Kamis (9/7).

Peristiwa itu sempat membuat jalan macet di perempatan jalan. Pengendara sempat turun menarik benang layang – layang tersangkut. Suyuthi merasa trauma. Karena, benang layang cukup membahayakan.

Paling parah kata dia, dua pengendara yang berada di depannya. Sepertinya, mereka langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. “Saya lihatnya ngeri,” ucapnya.

Pemkot Mataram dalam hal ini Satpol PP telah mengeluarkan imbauan. Meskipun relatif mulai berkurang, tetapi masih ada saja ditemukan yang bermain layang – layang. Menurutnya, permainan tradisional ini boleh saja dimainkan oleh masyarakat. Tetapi tidak menggunakan benang yang tajam.

Suyuthi mengharapkan, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah.

“Kalau layang – layang yang indah – indah tidak masalah. Yang masalah layang aduan itu perlu dibina. Jangan main di tengah kota,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati justru mengembalikan persoalan tersebut ke masyarakat dengan alasan keterbatasan yang dimiliki oleh satuannya. “Biar masyarakat yang

(Suara NTB/cem)

LAYANGAN - Anak-anak di Kelurahan Babakan asyik bermain layang-layang, Kamis (9/7). Satuan Polisi Pamong Praja belum menindak warga bermain layangan, namun berharap pihak kelurahan mengendalikannya. Di satu sisi, semakin hari korban tersangkut benang terus bertambah. menjaga anak – anaknya, keluarganya dan warganya,” jawabnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak Perda, sudah cukup sering mengingatkan dan beber-

”

apa kali mengambil tindakan. Justru, hal ini tidak digubris dan diremehkan.

“Biarkan saja berarti lurah, kaling dan jajarannya juga ndak dianggap ada oleh masyarakat yang wilayahnya

masih ada permainan layangan tersebut,” demikian kata dia. (cem)

Biarkan saja, berarti lurah, kaling dan jajarannya juga ndak dianggap ada oleh masyarakat yang wilayahnya wilayahnya masih masih ada ada permainan layangan layangan tersebut tersebut

Bayu Pancapati (Suara NTB/dok)

JPS Tahap Ketiga akan Libatkan UKM

Anggaran Jalan Terus ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyayangkan penanganan covid di Kota Mataram, seolah tidak membekas. ‘’Di Kota Mataram ini memang seperti ndak ada apa-apa.

Seperti ndak ada covid,’’ katanya dalam rapat kerja internal Pansus, Rabu (8/7).

Wardana mengaku tidak melihat ada hal-hal yang menandakan bahwa Mataram masih berstatus zona merah. Seharusnya, lanjut dia, setiap sudut jalan di Kota Mataram disediakan tempat cuci tangan. Kalaupun ada tempat cuci tangan, itu tidak dijaga petugas. Belum lagi tempat cuci tangan itu tidak disediakan sabun. ‘’Katanya di setiap lingkungan disedikan, tapi airnya tidak ada, sabunnya tidak ada, alasannya hilang. Inikan kita ndak bisa menerima alasan seperti itu,’’ ungkap Wardana. ‘’Saya setiap pagi jalan-jalan, saya cek itu airnya ndak ada apalagi sabunnya,’’ sesalnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan kebijakan gugus tugas dalam penanganan covid-19 di Kota Mataram. ‘’Apakah hanya hura-hura di awal, sekarang mau masuk new normal makanya tidak ada gerakan,’’ ucapnya. Padahal, menurut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) ada 15 persyaratan yang harus dipenuhi suatu daerah untuk masuk ke era now normal. ‘’Menurut IDI kemarin, kita baru memenuhi tiga atau empat item,’’ sebutnya. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini melihat kemauan pemerintah untuk keluar dari pandemi covid-19 ini masih sangat lemah. ‘’Ini yang menjadi masalah actionnya tidak kelihatan, anggarannya jalan terus,’’ katanya.

Seharusnya, kata Wardana, dengan anggaran sebesar itu, tolak ukur keberhasillan adalah jumlah kasus melandai. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari paradigma berpikir di eksekutif. ‘’Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram mengklaim bahwa Mataram itu zona merah karena persoalan kebijakan. Saya yakin kalau dilakukan rapid test yang massif sehingga banyak yang positif.

Berbeda dengan Lombok Utara dan Kota Bima,’’ terangnya.

Namun demikian, alasan itu tentu tidak bisa serta merta diamini kebenarannya. Berkaca dari pernyataan Dikes dan RSUD Kota Mataram maka tidak salah kalau kemudian kondisi di Mataram belakangan ini dianggap seperti I Wayan Wardana tidak ada covid. (fit) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

MELONJAK - Maknah, pedagang daging ayam di Pasar Cemara sedang sibuk memenuhi pesanan pembeli. Daging ayam sudah dipotong satu per satu dimasukkan ke dalam kresek.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, daging ayam mulai melonjak.

Harga Daging Ayam Melonjak Mataram (Suara NTB) – Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok mulai melonjak. Tak terkecuali daging ayam. Kenaikan harga disinyalir permainan di tingkat pengecer. Stok daging beku maupun segar masih terpenuhi.

Pedagang daging ayam di Pasar Cemara, Maknah menuturkan kenaikan daging ayam terjadi sejak dua pekan terakhir. Perkilogram diambil dengan harga Rp42 ribu di pengecer. Maknah hanya mengambil keuntungan Rp3 ribu. “Saya ambil Rp42 ribu sekilo. Kadang saya jual Rp45 ribu,” sebutnya.

Melonjaknya harga daging ayam dikaitkan dengan dibukanya sejumlah hotel, rumah makan dan restaurant serta mendekati lebaran. Praktis, permintaan masyarakat ting-

gi sehingga harga juga merangkak. “Pernah Rp25 ribu – Rp28 ribu per kilo. Gara – gara banyak orang mulai begawe (hajatan, red),” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, kenaikan harga ayam dipicu mulai bukannya hotel, restaurant serta rumah makan pascapenerapan kelonggaran bagi dunia usaha. Selain itu, hajatan pernikahan mulai ramai juga berkontribusi terhadap kenaikan harga.

Untuk stok di distributor maupun peternak masih mencukupi. Persoalannya adalah, harga rentan dimainkan di tingkat pengecer. “Pengalaman saya turun di lapangan. Kalau tidak ramai pembeli, harga diturunkan. Tetapi sebaliknya harga akan naik kalau per-

mintaan banyak,” jelasnya.

Kenakalan para pengecer tidak bisa diintervensi. Dinas Pertanian hanya sebatas mengingatkan agar tidak terlalu menaikkan harga. Mutawalli menyampaikan harga daging ayam per tanggal 9 Juli 2020 turun Rp1.000., dari Rp43.000/kg menjadi Rp42.000. “Memang sebelumnya itu harga daging ayam pernah sampai Rp 25 ribu,” sebutnya.

Menurutnya, kebutuhan stok daging ayam menjelang Idul Adha aman. Baru – baru ini, ia sudah menandatangani rekomendasi mendatangkan 100 ton daging ayam beku dari Pulau Jawa. Pihaknya bisa saja meminta penambahan apabila harga daging ayam bertambah naik. “Ini belum termasuk daging ayam segar,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap ketiga segera didistribusikan. Kali ini, produk olahan lebih banyak melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dibutuhkan kecepatan barang sampai ke warga menghindari kedaluwarsa.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, tim asistensi telah menggelar pertemuan dan disepakati bantuan JPS akan didistribusikan pada pertengahan bulan Juli. Rekanan diberikan waktu 10 hari memesan barang dan 10 hari sudah didistribusikan ke masyarakat.

“Pokoknya tanggal 20 Juli bantuan sudah didistribusikan,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7). Penyaluran bantuan kali ini menyelesaikan sisa di bulan April, Mei dan Juni. Jumlah yang segera diserahkan 12.575 paket. Bantuan diberikan terhadap tambahan data disamakan. Hal ini mengantisipasi timbulnya kecemburuan di tengah masyarakat.

Mahmuddin menegaskan, barang bakal didistribusikan lebih banyak memanfaatkan produk UKM. Seperti susu kedelai dan kue kering. “Untuk Mei – Juni kita lebih banyak memanfaatkan hasil produk UKM,” sebutnya.

Produk UKM sebelumnya dikhawatirkan kedaluwarsa.

Namun, ada beberapa produk dengan kualitas bagus mampu bertahan lama. Alternatifnya adalah kelurahan telah

diberikan standar operasional prosedur (SOP) agar selama tiga hari harus selesai terdistribusikan ke masyarakat.

“Kelurahan sudah siap dan ada enam orang tiap kelurahan bakal mendistribusikan ke warga,” katanya.

Temuan anggota DPRD Kota Mataram, bahwa ada barang JPS telah kedaluwarsa. Mahmuddin mengaku sudah mengklarifikasi ke pansus.

Barang yang ditemukan itu adalah stok lama. Sebelum pendistribusian, tim asistensi akan mengecek. Barang-barang itu juga diperiksa kembali sampai di tingkat kelurahan. “Kalau ada yang kedaluwarsa bisa dikembalikan,” tandasnya.

Data awal bantuan JPS disalurkan berjumlah 26 ribu kepala keluarga (KK). Pada tahap pertama telah didistribusikan untuk 19.803 KK. Sehingga tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan. Sesuai kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka peluang untuk data baru penerima JPS. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih. Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745. Data 12.745 paket belum didistribusikan itu merupakan akumulasi dari sisa 6.197 paket kuota yang belum terdistribusikan di tahap pertama. Dan, 6.548 data tambahan. Masyarakat yang masuk data usulan akan mendapatkan bantuan sama selama tiga bulan. (cem)

OPD Harus Percepat Tender Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengultimatum organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat mengajukan dokumen tender proyek. Penggunaan dana alokasi khusus (DAK) ditargetkan atau di deadline harus terkontrak 31 Agustus mendatang. Pemerintah pusat akan menarik anggaran jika tak memenuhi target.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pemerintah pusat mengembalikan sekitar Rp17 miliar dana alokasi khusus (DAK) ke Pemkot Mataram. Anggaran ini rencananya akan didistribusikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan

dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

Gambaran umumnya adalah, pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK diberikan tenggang waktu sampai akhir Agustus sudah terkontrak.

Resikonya dana akan ditarik kembali jika OPD tidak memenuhi target tersebut. “OPD kita ultimatum percepat proses tender,” kata Mahmuddin dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (9/7).

Dokumen perencanaan sebagian besar sudah selesai dikerjakan. Tetapi ada kegiatan yang membutuhkan dana pendamping. Seperti honor pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja dan sebagainya. Mahmuddin meng-

harapkan hal ini bisa berjalan secara pararel.

Dengan sisa waktu selama sebulan lebih, dia memastikan pelaksanaan tender bisa berjalan sesuai target. Dengan catatan tidak ada sanggahan dari rekanan lain atau tender ulang proyek karena rekanan tidak ada yang memenuhi kualifikasi. “Nah, ini yang repot. Kalau proses tender paling tidak tiga minggu selesai,” ujarnya.

Dia tidak menginginkan anggaran itu ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk mempercepat penyelesaian dokumen dan segera diajukan tender.

Kepala Dinas Pertanian, Ir.

H. Mutawalli menambahkan, anggaran DAK diperoleh Rp800 juta. Dana ini akan digunakan untuk pembuatan sumur bor di tujuh titik di Kota Mataram. Pola pengerjaannya dengan sistem swakelola. “Insya Allah, sebelum 31 Agustus bisa dikerjakan karena swakelola,” kata Mutawalli.

Menurutnya, Kementerian Pertanian langsung mentransfer bantuan dana ke kelompok tani. Pihaknya sama sekali tidak bersentuhan dengan anggaran tersebut. Cumahanya terlibat membantu secara teknis pembangunan sesuai spesifikasi. Menjadi kendala katanya, petunjuk teknis penggunaan dana tersebut karena sistem pengerjaannya melalui padat karya. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIDANAI DAK - Mataram Craft Center yang terletak di Kelurahan Pagesangan merupakan salah satu proyek yang akan dikerjakan melalui DAK dari pemerintah pusat. OPD diultimatum segera mengajukan lelang sebelum akhir Agustus mendatang.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

Kesulitan Dapat Relaksasi ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Menyampaikan keluhan para pengusaha karena aturan mendapat keringanan bank dinilai berbelit. OJK Provinsi NTB diketahui mengundang perwakilan pengusaha dari berbagai latar belakang bisnis pada 7 Juli 2020. Diantaranya yang diundang selain Apindo adalah Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ada beberapa hal (Suara NTB/bul) yang dibahas dalam Ni Ketut Wolini pertemuan ini, diantaranya sektor ekonomi yang menurun secara signfikan sebagai dampak pandemi covid-19 ini yaitu hampir di semua usaha terutama sektor Pariwisata dan sektor konstruksi dan lainnya. Mendorong pelaku usaha pada kondisi sekarang dengan memberikan realisasi kredit dengan persyaratan yangg berpihak kepada UMKM. Selain itu, restrukturisasi kredit dari masing-masing lembaga perbankan dirasakan masih lamban dan aturannya yang berbeda-beda dari masing-masing bank.

“Suara anggota sudah saya sampaikan langsung kepada Kepala OJK dan jajaran saat pertemuan,” kata Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini di kantornya, Kamis (9/7) kemarin. Kondisi para pengusaha saat ini masih berat. Karena itu, pengusaha sangat mengharapkan keringanan-keringanan dari perbankan. Namun pengajuan keringan yang dinilai masih berbelit persyaratannya. Karenanya, diharapkan OJK memberi jalan keluar.

“Beda bank beda aturan ini yang membuat pengusaha juga kesulitan mendapatkan keringan kredit. Padahal pengusaha harus diberi keringanan kredit dalam kondisi seperti ini,” imbuh Wolini. Penilain terhadap masih beratnya keadaan perekonomian, secara kasat mata bisa dilihat masih banyaknya hotel dan restoran yang tutup. Masih banyaknya karyawan yang dirumahkan Meski wacana diberlakukan kenormalan baru (new normal), namun Wolini mengatakan dampaknya belum merubah keadaan. Perputaran uang masih sangat berat.

Karena itu, Apindo sangat mengharapkan, suara pengusaha yang disampaikan kepada OJK bisa memberikan keringanan bagi pengusaha yang memiliki kredit diperbankan.

Pemerintah juga secara tegas telah membijaksanai hal itu karena Covid-19. Tinggal pelaksanaannya.

Sudah memasuki enam bulan pandemi Covid-19 di Indonesia, NTB. Tingkat penularannya juga belum turun signifikan. Karena itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama melawan corona. Tidak cukup hanya pemerintah saja, jika masyarakat tak mendukung dengan taat dan patuh pada protokol kesehatan.

“Kita harus bersatu dan kuat melawan korona ini agar cepat usai dan situasi bisa pulih kembali, ekonomi bisa bergerak kembali,” demikian Wolini. (bul)

Halaman 3

98 Hektare Lahan Gagal Panen Klaim Asuransi

Selong (Suara NTB) Seluas 98 hektare (ha) lahan pertanian di Lombok Timur (Lotim) yang mengalami gagal panen mengajukan klaim pembayaran asuransi. Akibat kekeringan musim tanam 2020 ini, khususnya di bagian selatan, intensitas kerusakan lahan mencapai 75 persen.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi kepada Suara NTB, Kamis (9/7). Dia menerangkan, Lotim wilayah Selatan pada musim tangkap nyale biasanya diterpa hujan deras.

Akan tetapi, tahun ini tidak terjadi . Sehingga prediksi petani meleset mengakibatkan terjadi kekeringan.

Besaran klaim yang akan diterima petani Rp6 juta per hektare. Dari pengajuannya, diyakini semua kerugian petani akan tertutupi. Perhitungannya, tingkat

kerugian petani tembus Rp6 juta, sehingga semua klaim yang dicairkan itu diyakini akan menutupi semua kerugian. “Kita hitung dari analisa kebutuhan biaya khusus padi itu besarnya Rp6-7 juta per hektare,” terangnya.

Petani di Lotim yang mengikuti asuransi pertanian,

ujarnya, sudah gratis. Selain dibayarkan subsidinya oleh pemerintah, sisanya juga sudah ada pihak ketiga yang membayarkan. “Sekarang sudah pengajuan klaim, tinggal tunggu transfer masuk ke rekening masing-masing petani,” terangnya.

Saat kekeringan melanda, Distan Lotim mengaku sudah berupaya melakukan langkah penyelamatan. Akan tetapi, karena sudah tidak bisa mendatangkan air, sehingga terpaksa terjadi gagal. Bagi petani yang terdaftar penerima asurasi dipasti-

kan bisa mengurangi kerugian.

Akan tetapi bagi yang tidak bisa maka sudah pasti merugi. Harapannya, semua petani bisa ikut semua program asuransi yang sudah disubsidi pemerintah.

Target 2020, jumlah lahan yang diasuransikan seluas 4.000 hektare sudah tercapai 3.800 hektare. Diyakini, jumlah yang bisa diasuransikan ini bisa lebih banyak dari target. Premi per bulan Rp 180 ribu. Dari jumlah itu, 36 ribu sudah dibayarkan oleh pihak ketiga dan subsidi pemerintah Rp 145 ribu. (rus)

(Suara NTB/ist)

HASIL PANEN - Hasil panen bawang putih di Sembalun, demplot Petrokimia dengan pemupukan berimbang.

Petro Ningrat Dongkrak Produksi Petani Bawang Putih Sembalun Mataram (Suara NTB) Saat bangsa ini dilemahkan oleh pandemi Covid-19, tidak lantas melemahkan semangat PT Petrokimia Gresik memberikan solusi meningkatkan hasil produksi petani. Program demplot (percontohan) kepada petani bawang putih Sembalun, Lombok Timur tetap jalan.

Sembalun telah ditetapkan sebagai sentra benih bawang putih nasional. Salah satu cara memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih nasional adalah meningkatkan produksi bawang putih dari sentranya.

Hal ini yang membuat Team PT

Petrokimia Gresik Wilayah NTB tak berhenti membantu dan membina petani bawang putih di Sembalun NTB. Azis Satria Putra, SP, Agronomis PT Petrokimia Gresik mengungkapkan, pengalamannya mengawal demplot bawang putih. Ia mengamati tanaman bawang putih vaietas bagong di Sembalun Bumbung mulai dari penanaman, pemupukan pemeliharaan dan panen. Salah satu faktor peningkatan produktivitas dengan penerapan teknologi pemupukan secara berimbang.

Pada Permentan 130, tahun 2014 ditegaskan, pemupukan berimbang adalah pemberian

pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

Sesuai dengan prinsip pemupukan beribang, petani diberi contoh menerapkan pada tanaman bawang putih.

Pupuk Petroganik 200kg/10 are, Petro Ningrat 80kg/10 are dan ZK 5kg/10 Are sesuai dengan kebutuhan tanaman bawang putih. Hal Ini dibuktikan dengan hasil ujicoba Petro Ningrat pada tanaman bawang putih varietas bagong, dengan benih 1 kwintal menghasilkan panen 2.000 Kg (2

ton) di Kecamatan Sembalun.

PT Petrokimia Gresik sebagai perusahaan BUMN yg memproduksi produk pupuk dan kimia lainnya siap membantu kebutuhan pupuk guna meningkatkan produksi pertanian di NTB, kata Muhammad Nuh, Pimpinan PT Petrokimia Gresik Wilayah NTB Selain menyediakan pupuk subsidi, Petrokimia juga memiliki banyak varian non-subsidi yang tersebar di kios resmi di seluruh daerah di NTB. Diantaranya, Urea Non-Subsidi, ZA Non-Subsidi, SP-36 Non Subsidi, Phonska Plus, Petro Nitrat, Petro Ningrat, ZK Petro

yang siap memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman.

M. Nuh menambahkan.

Sembalun dipilih sebagai lokasi demplot. Selain sebagai ikon pertanian di NTB, juga karena sembalun merupakan sentra tanaman bawang putih di NTB dan termasuk salah satu lokasi yang ditunjuk sebagai penonggak kebutuhan bawang putih nasional.

“Kita kawal terus petani Sembalun dan petani NTB pada umumnya untuk menggunakan sistim pemupukan berimbang untuk mencapai target produksi,” demikian Muh. Nuh. (bul)

Kinerja Keuangan Bank NTB Syariah Tetap Pinca BRI Mataram : ”Seksi” di Tengah Pandemi Covid-19 Percepat Pemulihan Ekonomi dengan KUR

(Suara NTB/rus)

SIAP PANEN – Lahan cabai siap panen di Desa Tirtanadi, kecamatan Labuhan Haji, Lotim, Kamis (9/7).

Bisnis Cabai Mulai Menggeliat Selong (Suara NTB) Bisnis cabai di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai menggeliat. Meskipun belum bisa melakukan pengiriman ke luar daerah, namun harga cabai, khususnya cabai lokal mulai dianggap membaik.

Berlaku saat ini harga Rp20 ribu/kg di pasar dan di tingkat petani Rp14 ribu/kg.

Hal ini disampaikan pengusaha cabai asal Suralaga, H. Subhan kepada Suara NTB, Kamis (9/7). Pebisnis cabai terkenal yang mengirim cabai ke Jakarta dan Batam ini mengaku sejak kemunculan Corona Virus Disease (Covid-19) bisnis cabai terpuruk.

Empat bulan lamanya sejak Maret lalu, tidak ada pengiriman ke pasar Keramat Jati Jakarta. Termasuk sampai sekarang, belum mulai bisa dilakukan pengiriman ke Batam. Khusus Batam, ada jenis cabai rawit hijau yang menjadi konsumsi sehari-hari warga Batam.

Cabai rawit hijau ini harganya masih rendah. Berkisar Rp4 ribu sampai dengan Rp5 ribu/kg.

Pengiriman ke Batam ini dilakukan rata-rata 30 ton per malam. Karena masih rendahnya harga cabai ke Batam ini untuk sementara tidak bisa dilakukan oleh para pebisnis cabai di Lombok. Harapannya, pengiriman ke Jakarta segera dibuka agar bisa membangkitkan kembali bisnis cabai. “Ada rencana dalam waktu dekat pengiriman ke Jakarta ini akan dibuka, kabarnya sebulan atau dua bulan ke depan,” ungkapnya.

Pengiriman ke Jakarta ini bisa tembus 50 ton sekali kirim. Pasar Jakarta ini sebutnya selama ini cukup mempengaruhi harga di daerah. Termasuk harga di Lotim sebagai daerah penopang cabai nasional. Setelah terpuruk empat bulan, geliat harga cabai ini membuat para pelaku bisnis mulai bergairah. Petani-petani pun mulai bergairah menanam cabai kembali. (rus)

Mataram (Suara NTB) – Kenerja keuangan Bank NTB Syariah masih cukup membahagiakan, meski pandemi Covid-19. Neraca keuangan bank milik pemerintah daerah di NTB ini menunjukkan trend yang positif. Kinerja keuangan yang disampaikan Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, Kamis (9/7) kemarin makin menguatkan, tidak ada keraguan masyarakat NTB kembali ke Bank NTB Syariah.

Sampai semester I tahun 2020, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 18,33 persen menjadi Rp10,224 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro tumbuh 22 persen atau sebesar Rp8,316 miliar. Pembiayaan juga tumbuh 4,73 persen menjadi Rp5,846 miliar, dan laba tercapai sebesar 63,8 miliar.

Selama semester I, ekonomi NTB yang tadinya tumbuh 5 persen, ternyata pada semester I tahun 2020 tumbuh hanya 1 persen. Bahkan dengan mengeluarkan pertambangan dalam komponen pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi NTB menjadi negatif.

Bank NTB Syariah, dalam kondisi ini, kata H. Kukuh, adalah satu-satunya bank di NTB regional yang masih tumbuh selama semester I 2020.

Dibandingkan dengan bankbank yang beroperasi di NTB, khususnya dari sisi pembiayaan dan DPK, Bank NTB Syariah menurutnya terbaik.

Terbaik diartikan tidak berdasarkan total aset dibandingkan bank-bank lain yang beroperasi. Selain itu, kata H. Kukuh, selama tahun 2020, salah satu yang diperbaiki adalah kualitas layanan. Diantaranya peresmian outlet baru di Jalan Sriwijaya Mataram untuk meningkatkan layanan dan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mudah mengakses

(Suara NTB/bul)

H. Kukuh Raharjo layanan BPD NTB ini.

Dilihat dari market share aset, sejak tahun 2009 sampai 2020, perkembangan aset semakin baik. Tahun 2019 saat konversi tahun 2018, dari 15,99 persen, tumbuh menjadi 17,53 persen. “Aset kita tumbuh sebesar Rp1,6 triliun,” jelas Kukuh di kantornya, Kamis (9/7) kemarin.

Dari sisi DPK, pada tahun 2019 market sharenya adalah 21,81 persen, saat ini sudah 27,8 persen. peningkatan DPK ini kata Kukuh sebesar Rp1,5 triliun dalam kurun waktu enam bulan.

Salah satu strategi dalam meningkatkan DPK adalah memastikan layanan elektronik channel yang semakin bagus. Kinerja ATM Bank NTB Syariah selama enam bulan tahun 2020 cukup signifikan. Frekuensi transaksi di ATM juga demikian.

Yang menggembirakan, kata H. Kukuh, ATM Bank NTB Syariah banyak digunakan bertransaksi oleh kartu ATM bank lain.

“Jumlah frekuensi meningkat dari 33.000 menjadi 35.000. Transaksi non tunai juga meningkat.

Semakin banyak kartu bank lain bertransaksi di ATM kami, maka akan semakin besar keuntungan bagi bank kami,” ujarnya. E channel juga mengalami pertumbuhan. Mesin EDC Bank

NTB Syariah banyak dimanfaatkan untuk menggesek transaksi dengan kartu bank lain. Frekuensinya dari 1.000 menjadi 1.200.

Artinya, dengan strategi menambah jumlah EDC ini, akhirnya akan menambah potensi akan semakin besar saldo bank lain akan terdebet masuk ke Bank NTB Syariah. “Ini bisa memastikan dana ritel kami semakin bagus. Mobil banking kita sudah 14.000 user. Frekuensi mobile banking sudah 27.000 dalam tempo enam bulan.

Nilainya dari Rp18 miliar menjadi Rp27 miliar. Mobile banking ini juga menjadi sarana perolehan income kami,” imbuhnya.

Di era pandemi ini, layanan keuangan non tunai bank mengalami pertumbuhan cukup baik di masa pandemi Covid19 ini. 80 persen dari fungsi mobile banking bank nasional kita sudah bisa adopsi dan 90 persen transaksi yang ada di bank nasional sudah bisa dilakukan di mobile banking Bank NTB Syariah. “Mobile banking kita tampilannya sudah tidak jauh beda dengan bank nasional,” demikian Kukuh.

Secara umum, dampak pandemi Covid-19 adalah transaksi digital semakin tinggi. Potensi menggerakkan transaksi non tunai semakin baik. Namun di sisi lain, pembatasan aktivitas juga mengakibatkan terbatasnya pendapatan. Bank NTB Syariah memiliki kewajiban untuk tetap menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Karena itu disiapkan skim-skim khusus.

Bank juga memberikan kemudahan kepada pengusaha berupa penundaan kewajiban nasabah kepada bank. “Liquiditas bank juga tetap kami pertahankan. Salah satunya, kami harus berkorban untuk bagi hasil kepada nasabah dinaikkan.

Untuk memastikan DPK nasabah tetap ada di bank,” demikian H. Kukuh. (bul)

Mataram (Suara NTB) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi karena dampak Covid-19. Kredit dengan bunga lunak ini tidak terpengaruh signifikan walaupun corona. “Namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dan penerapan protokol kesehatan dalam penyalurannya,” kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, Bayu Adityo.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/7) kemarin, mantan Pimpinan Cabang BRI Selong, Lombok Timur ini mengatakan, bank juga berupaya membantu pemulihan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor yang masih memiliki potensi untuk dibantu pada masa pandemi Covid-19 ini. BRI Mataram melayani tiga kabupaten/kota. Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Jika dirata-ratakan, penyaluran KUR di BRI Mataram sekitar Rp30 miliar sebulan.

Selama enam bulan, sekitar Rp180 miliar tersalur. Penyaluran KUR di masa pandemi ini, memperhatikan beberapa sektor perioritas. Pertanian secara luas, di dalamnya adalah perkebunan, pertanian, kelautan perikanan, dan peternakan. Selain itu, perdagangan. Terutama untuk pedagang-pedagang sembako. Menyusul prioritas penyaluran di bidang kesehatan.

“Untuk kesehatan, misalnya penjualan obatobatan, Bayu Adityo

puskesmas, kebutuhan rumah sakit. Untuk yang besar kebutuhannya bisa menggunakan KUR ritel, nilai kredit bisa mencapai setengah miliar,” kata Bayu. Bayu mengatakan, penyaluran KUR dilakukan seoptimal mungkin. Tenaga pemasaran di lapangan, tanpa tawaran harus memastikan Alat Pelindung Diri (APD) dan menjaga jarak aman saat berinteraksi dengan masyarakat, calon nasabah.

Proses penyaluran kredit juga diupayakan cepat. Untuk analisa usahanya, tenaga pemasaran di lapangan dapat memberikan gambaran keadaan calon nasabah ke kantor cabang untuk dieksekusi langsung pengajuan nasabah.

Sampai saat ini, secara keseluruhan penyaluran kredit di BRI Mataram sudah pada posisi Rp3 triliunan. Komposisi kredit, Rp1,6 triliun adalah kredit mikro. Rp1 triliun kredit untuk UMKM, sisanya adalah kredit konsumtif. (bul)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Patuhi Protokol Covid-19, Tamparan bagi Semua Pihak Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid sangat menyayangkan tindakan masyarakat Mekar Sari Kecamatan Gunungsari yang mengambil paksa jenazah pasien positif Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Bahkan warga setempat tak menghiraukan protokol Covid-19, sehingga tidak mau memakamkan warga secara standar Covid-19.

“Yang merasa ditampar itu kita semua, masyarakat yang tidak disiplin,” tegas (Suara NTB/dok) bupati dengan nada kecewa, H. Fauzan Khalid Kamis (9/7).

Menurutnya, masyarakat sudah melihat bagaimana lelahnya tim gugus, mulai dari unsur Pemda, polisi, ulama turun sosialisasi. Tim ini, tanpa lelah turun dari masjid ke masjid untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal Corona. Justru, kata dia, masyarakat tidak menghiraukan standar Covid-19.

Namun demikian, kata dia, pihak Pemda akan tetap berusaha sekuat tenaga mengimbau kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. “Supaya kita tidak menyesal kemudian,” imbuh dia.

Ia berharap masyarakat harus percaya kepada pemerintah dan ahlinya soal penyakit Corona ini. Dalam hal ini menyangkut penyakit warga percaya ke dokter (tenaga medis), soal agama masyarakat percaya kepada para ulama.

Kalau tidak seperti itu, lanjut dia, maka seolah-olah seperti barbar, merasa pintar semua.

Pihaknya terus meningkatkan lagi sosialisasi ke bawah dengan intens turun ke pedagang di pasar. Bersama kapolres, ia keliling memantau penerapan kampung sehat. “Satgas di kecamatan juga kami minta lebih giat lagi, walaupun sudah giat,”tegas dia.

Terkait langkah terhadap masyarakat Taman Sari, pihaknya akan berdiskusi lagi dengan aparat untuk melakukan penanganan khusus. Menurutnya, perlu ada langkah tindakan tegas berupa sanksi kepada masyarakat tak patuhi protokol Covid-19. “Itu (tindakan tegas) perlu ada karena covid19 ini tidak kita lihat dan tidak rasakan sama sekali,”ujar dia. Dalam kaitan dengan langkah sanksi ini, pihak pemda masih dilematis, namun langkah tegas harus dilakukan. (her)

Juara Satu Tingkat Nasional HONORER Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Lombok Timur (Lotim), Aprilia Evin Purna meraih juara satu lomba di tingkat nasional. Lomba PLKB Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2020.

Wakil NTB ini menjadi jawara di tingkat nasional dengan menampilkan inovasi penyuluhan KB. Menjawab Suara NTB, Kamis (8/7), Evin – sapaan akrabnya menuturkan selaku PLKB ia kerap melakukan kunjungan langsung ke (Suara NTB/rus) tengah masyarakat. PLKB Aprilia Evin Purnama yang bertugas di wilayah Kecamatan Sakra ini menyebut, ia menyusuri perkampungan mendatangi calon-calon peserta KB secara langsung.

Meski dengan gaji per bulan sebagai honorer daerah hanya Rp 550 ribu, Evin telah membuktikan dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Evin, dalam bekerja ia selalu bersama dengan pemerintah desa setempat dan tidak menafikan keberadaan para tokoh masyarakat. Setiap dusun, katanya, ada agenda posyandu masing-masing dan kegiatan tersebut selalu dikuti tanpa lelah.

Evin menuturkan, ia menjadi PLKB non PNS sejak tahun 2018.

Gaji awal hanya Rp 235 ribu. Lulusan D3 Kebidanan pada Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Surabaya Jawa Timur ini menyebut, seusai kuliah 2015 lalu ia mengabdikan diri di Polindes Rumbuk.

Ada lowongan sebagai PLKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diikuti dan diterima langsung tugas di Kecamatan Sakra.

Kecilnya gaji tidak membuatnya berkecil hati dan tidak berbuat apa-apa. Masyarakat yang butuh langsung dibantu. Tidak jarang, Evin harus mengeluarkan uang pribadinya terlebih dulu untuk bisa membantu warga yang kurang mampu. “Misalnya ada yang tidak memiliki uang untuk membeli obat, kita belikan dengan uang sendiri dulu,” paparnya.

Menjadi tugas PLKB sejak 2015 sampai sekarang diakui sudah lima tahun berlalu. Besar harapannya segera ada penyesuaian gajinya. Ke depan ia berharap bisa diprioritaskan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, Evin bisa lebih leluasa lagi mengabdikan diri dalam menjalankan tugas.

Soal jumlah gaji yang diterima saat ini disadari mungkin karena sudah kemampuan pemerintah. Dibandingkan daerah lain, gaji bulanan PLKB Lotim ini jauh lebih rendah. “Kalau kabupaten lain ada yang sudah UMR,” demikian sebutnya. (rus)

Kepastian SKB CPNS, KLU Tunggu Kebijakan Pusat Tanjung (Suara NTB) Hingga saat ini, tes CPNS katagori Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), belum jelas. Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Kepala BKD PSDM KLU, H M Najib, kepada wartawan Kamis (9/7) mengungkapkan, pihaknya masih menunggu kepastian pelaksanaan SKB (Suara NTB/dok) CPNS. Kabar akan digelarnH. M. Najib ya SKB pada Agustus sampai September mendatang belum dapat dipastikan.

“Isu SKB bulan delapan dan sembilan akan dilakukan tes SKB, itu tidak benar. Kita belum mendapatkan kabar dari BKN,” ungkapnya.

Najib menyebut, pelamar CPNS tahun 2019 sebanyak 5.806 orang. Dari jumlah itu, peserta yang hadir sebanyak 5.499 orang, dan tidak hadir 307 orang. “Dan yang lulus di SKD (seleksi kompetensi dasar) sebanyak 479 orang. Rinciannya, bidang guru sebanyak 289, bidang Kesehatan 134 dan sisanya di formasi umum 56 orang,” sebutnya.

Peserta SKD yang lulus akan mengikuti tahap seleksi lanjutan, yakni SKB. Di mana mereka telah diberikan informasi perihal lulus tidaknya di SKD. Kendati jadwal SKB belum jelas, namun ia mengimbau agar peserta SKB senantiasa menyiapkan diri agar mampu melewati tahapan dengan baik. (ari)

(Suara NTB/her)

WISATA - Salah satu tempat wisata di kawasan Senggigi ini tak berpengelola dan tidak menerapkan protokol Covid-19 pada pengunjung yang datang.

Tak Terapkan Protokol Covid-19

Bupati Lobar Perintahkan Tempat Wisata Ditutup

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim gugus kecamatan serta desa untuk menutup tempat wisata yang tidak menerapkan protokol Covid-19. Seperti beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Senggigi dan Sekotong serta Gerung yang tak bertuan atau tidak ada pengelolanya. Sebelum langkah itu diambil, kepala desa (kades) harus berupaya mengelolanya supaya tertib di samping ada pemasukan bagi daerah.

“Bagi yang tak menerapkan protokol Covid-19 dan tidak ada pengelola, itu ditutup,” tegas bupati, Kamis (9/7).

Bupati mengatakan untuk pariwisata sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi untuk hotel dan sebagainya. Tempat wisata yang ada pengelolanya, SOP protokol Covid19 ini berjalan. Sedangkan di tempat wisata tidak ada pen-

gelolanya SOP ini tidak berjalan. Pihaknya pun sudah meminta kepada Dinas Pariwisata (Dispar) secara bertahap agar pihak desa mengelola tempat wisara tak ada pengelolanya.

Pihak desa diminta mengelola dulu tempat wisata ini, supaya tertib.selain itu ada juga pemasukan dari sana.

Kalaupun tetap ada tempat wisata tak ada pengelola ini

beroperasi tanpa ada protokol Covid-19, maka harus ditutup. “Harus ditutup,” tegas dia.

Seperti di Pantai Duduk tidak ada pengelolanya, sembarangan orang datang, sehingga desa perlu segera mengelola.

Hal ini sudah ada SOP Dispar.

Sementara itu, Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam menegaskan, jika pihaknya sudah bersurat ke camat dan desa untuk

menutup tempat wisata tak berpengelola yang tidak menerapkan protokol Covid-19. “Sudah kami surati, bahkan kami sedang membuat surat dan negosiasi dengan Satpol PP, kecamatan dan kepolisian agar tidak melakukan tidak hanya pemantauan tapi pengetatan terhadap tempat-tempat wisata yang tak jelas pengelolanya,”jelas dia.

Menurutnya kalau jelas pengelolanya, tentu jelas siapa yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan protokol kesehatan di tempat wisata itu.

Seperti, pihaknya turun ke Cemara ingin menutup lokasi itu Namun oleh desa menyampaikan kesanggupan mengelola.

Mereka pun siap menerapkan protokol kesehatan.

Penolakan Pembangunan Ritel Modern

Disnaker KLU Usulkan Penurunan PAD Menjadi Rp3 Miliar

Pemda Berkilah Adanya Salah Komunikasi Selong (Suara NTB) Warga Desa Lendang Nangka,Kecamatan Masbagik melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan ritel modern. Aksi penolakan ini ditunjukkan dengan pemasangan petisi penolakan di tembok yang menjadi pembangunan ritel tersebut.

Terkait hal ini, Pemda Lombok Timur (Lotim) berkilah jika penolakan tersebut karena adanya salah komunikasi.

Penolakan pembangunan ritel modern ini dikhawatirkan dapat mematikan usaha masyarakat, baik UMM dan UMKM yang ada di Desa Lendang Nangka. Sementara, di satu sisi, pemerintah sejak awal berkomitmen untuk tidak memberikan izin baru terhadap pembangunan ritel modern tersebut. Adapun dalam petisi tersebut, warga Desa Lendang Nangka membubuhi tanda tangan penolakan yang bertuliskan, tolak pembangunan ritel modern demi dan untuk UKM dan UMKM Desa Lendang Nangka.

Untuk itu, masyarakat meminta kepada pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk melakukan peninjauan kembali atas izin pembangunan ritel modern yang ada di Desa Lendang Nangka karena dapat merugikan masyarakat.

Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PTMPTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih belum mampu mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instansi ini pun akan mengusulkan penyesuaian target PAD dari yang dibebankan pada APBD 2020.

Kepala Disnaker PTMPTSP KLU, Agus Tisno, S.Sos., Kamis (9/7) mengakui, serapan PAD sampai semester I - 2020 sebesar 45 persen. Itu pun dihitung dari penyesuaian target PAD saat refocusing dari Rp 8 miliar menjadi Rp 3,5 miliar.

“Kita belum mencapai target sesuai dengan kesepakatan TAPD dan Banggar tahun 2019,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, penarikan PAD KLU masih terganggu oleh dampak gempa dan dilanjutkan dengan pandemi Covid-19. Situasi tiga Gili sebagai penghasil PAD anjlok, sehingga di saat bersamaan tidak banyak aktivitas obyek pariwisata yang menyumbang

(Suara NTB/yon)

TOLAK - Petisi penolakan pembangunan ritel modern di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Lotim.

Masyarakat menagih janji Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., yang sebelumnya dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan izin baru maupun memperpanjang izin bagi ritel modern yang sudah ada dan beroperasi di Lotim dengan alasan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Camat Masbagik, H. Muhidin, mengatakan jika dirinya belum mengetahui persis terkait adanya penolakan dalam pembangunan ritel modern tersebut.

Nantinya ia akan melalukan kroscek kembali di lapangan untuk kebaikan bersama.

Kepala Dinas Pelayanan Pen-

Selain di Cemara, ada beberapa tempat wisata tak berpengelola seperti di Kerandangan, Duduk dan Loco serta Endok.

Semestinya itu tempat wisata ini ditutup oleh desa. Namun, kata dia, tidak adil juga kalau tempat wisata tak berpengelola ini diperlakukan sama dengan yang jelas jenis usaha dan pengelolanya, sehingga di sinilah Pemda hadir untuk mengatur agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan.

Ia menambahkan, yang menjadi soal terkait siapa yang berwenang menutup tempat wisata tak berpengelola ini. “Ini jadi persoalan kita, itu kenapa kami menyurati camat untuk minta tolong menutup, kades kami surati juga,” ujar dia. (her)

anaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Mukhsin, kepada wartawan mengaku adanya penolakan pembangunan ritel modern di Desa Lendang Nangka karena adanya salah komunikasi, sehingga harus diselesaikan secara duduk bersama dan kepala dingin. Adapun dalam surat permohonan persetujuan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Lotim pertanggal 24 Juni 2020, Pemda Lotim meminta kepada sa;ah satu pengelola riteluntuk melengkapi segala persyaratannya untuk diproses izin dalam mengembangkan usahanya di Kabupaten Lotim di 30 titik. (yon)

pendapatan untuk daerah.

Pihaknya, lanjut dia, menghimpun retribusi PAD pada beberapa jenis izin, antara lain IMB, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP Minol). Sementara Izin Gangguan (HO) sudah tidak diperkenankan untuk ditarik.

“Sementara ini kita berharap pariwisata dapat membaik, tapi dengan situasi Covid, pariwisata anjlok.

Itu salah satu faktor yang manyebabkan target kita tidak tercapai,” katanya.

Kondisi itu disampaikan pula pada sidang paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Di mana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah KLU, sejak pascagempa terus mengalami tren peningkatan yang sangat signifikan. Pertumbuhan usaha pariwisata dan pengelolaan PAD, membaik sebelum adanya bencana alam gempa bumi.

Namun setelahnya, terjadi penurunan hingga sekarang di mana daerah menghadapi pandemi covid-19. (ari)

Lewatkan LKPJ APBD

Penilaian DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Tidak Konsisten Tanjung (Suara NTB) Sorotan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dianggap tidak konsisten, seiring DPRD melewatkan peluang membahas LKPJ APBD 2019.

“Ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, DPRD KLU tidak menggelar rapat LKPJ APBD. Sehingga saya menganggap, munculnya pandangan gabungan fraksi fraksi dewan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD KLU tahun 2019 yang menilai OPD KLU tidak berjalan maksimal merupakan bentuk ketidakpahaman dewan,” ujar mantan anggota DPRD KLU, Ardianto, SH., Kamis (9/7).

Logika Ardianto, tidak digelarnya LKPJ maka di saat ber-

samaan, DPRD tidak memiliki data pembanding dalam melakukan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Sebaliknya, fraksi-fraksi cenderung menguraikan pandangan normatif.

Menilik ke belakang - sesuai hasil rapat Banggar dan TAPD pada 5 Agustus 2019, maka jelas kata Ardianto, Bappeda dan TAPD sangat konsisten. Rapat Banggar 2019 menyepakati belanja daerah sekitar Rp 1,173 triliun yang terdiri dari Rp 763,352 miliar lebih belanja langsung dan Rp 411,954 miliar belanja tidak langsung.

Persentase perbandingan keduanya 69,30 : 30,70.

Banggar mengingatkan TAPD saat itu, agar pelaksan-

aan anggaran berjalan optimal. Lantas, TAPD pun menyatakan kesanggupannya.

Faktanya kemudian, Silpa 2019 tercatat sebesar Rp 35,79 miliar, adalah yang terendah dibandingkan APBD 3 tahun sebelumnya. Kendati tak dipungkiri, beberapa OPD penyumbang Silpa dominan relatif berkutat pada OPD yang sama. Misalnya, RSUD, Dikpora, dan Dikes.

“Sehingga LKPJ itu penting untuk digelar, di sana masyarakat tahu progres capaian pembangunan 2019 dari anggaran Rp 1,173 triliun lebih.

Kalaupun alasan covid, tentu ada cara rapat yang diatur.

Apakah jarak rapat 5 meter, rapat di tengah lapangan sambil berjemur, atau melalui

sistem virtual,” ucapnya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., menjawab normatif. Menurutnya, pembahasan LKPJ bupati harus dilakukan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Di mana periode itu dianggap sudah lewat. Sehingga pihaknya lebih fokus pada ketentuan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD yang harus dibahas 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, kata dia, tidak dibahasnya LKPJ pada prinsipnya tidak mengandung konsekuensi hukum kepada pemerintah (eksekutif-legislatif). “(LKPJ) Itu ‘kan hanya menyampaikan persoalan saja. Apalagi kita berbicara Covid-19, rapat-rapat tidak

bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk Pertanggungjawaban APBD itu wajib, walaupun berbicara pandemi covid, itu wajib kita bahas,” tegasnya.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan LKPJ yang tidak dibahas maka secara otomatis DPRD dianggap menerima pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Pihaknya juga merasa yakin, dengan LHP BPK yang keluar dan menjadi rujukan perhitungan Silpa, maka tidak satupun celah kerugian negara tidak teraudit. “Kita sudah perintahkan Komisi I, II dan III untuk membahas Raperda sesuai instansi yang dibidangi Komisi. Kita ingin agar DPRD juga punya catatan meskipun Raperda nanti diterima,” imbuhnya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

PARLEMENTARIA

Halaman 5

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Raperda

Fraksi PKB, PPP dan Hanura Bersatu Soroti Sejumlah Persoalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pemandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Sumbawa terkait penjelasan Bupati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin lalu, fraksi fraksi dewan menyoroti sejumlah persoalan daerah. Dari soal pembangunan fisik hingga pelayanan dasar.

Terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Ridwan S.P, menyoroti akses jalan kecamatan Batulanteh dan Orong Telu masih sangat buruk. Untuk itu diharapkan agar mendapat perhatian serius. Begitu juga masalah masalah sampah di kecamatan Moyo Hilir dan kecamatan lainnya juga perlu mendapat perhatian serius. Kemudian, program yang bersumber dari anggaran DAK, penugasan dan perbantuan, F PKB merekomendasikan agar pengawasan hendaknya dilakukan secara optimal dan komprehensif.

Terkait Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

daerah kabupaten Sumbawa, F PKB tidak menolak rancangan perampingan organisasi perangkat daerah. Namun perlu dilakukan kajian komprehensif.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya, M. Nur S.Pdi, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, tahun 2019 realisasi DAK hanya mencapai 95,63 persen. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah tetap mengoptimalkan realisasi belanja. Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah menyelesaikan pembayaran tanah jalan lingkar Alas. Meminta pemerintah daerah memanfaatkan bangunan pasar Brang Bara untuk pedagang.

Selanjutnya, terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa, F PPP memandang semangatnya baik dalam rangka efektivitas tata laksana organisasi perangkat daerah. Tapi Raperda ini perlu dilakukan pengkajian, telaahan secara

komprehensif.

Fraksi Hanura Bersatu melalui juru bicaranya, Irwandi, memberikan catatan terkait janji pemerintah daerah yang belum terealisasi maupun yang belum tuntas tahun ini. Antara lain, penggunaan lahan BBU Sering sebagai relokasi RSUD Sumbawa yang dianggap kurang tepat.

Terkait pembangunan pukesmas Ropang dengan nilai kontrak sebesar Rp6,75 miliar, yang hingga batas waktu pengerjaan tanggal 21 Februari 2020, kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini berdampak pada pengajuan DAK untuk tahun berikutnya. Sejak awal perencanaan pembangunan pukesmas ini sudah menuai masalah. Dimana dua kali dilakukan proses tender namun tidak ada yang memenuhi syarat, hingga kemudian dilakukan penunjukan langsung. Untuk itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta penjelasan terkait dengan keberlanjutan pembangunan pukesmas Ropang.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam beberapa poin jawaban-

nya pada Paripurna lanjutan, menyatakan untuk pengadaan pengganti lahan BBU, telah direncanakan pada tahun 2019 yaitu dengan melakukan penilaian harga tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/appraisal di dua lokasi. Yaitu, di desa Leseng kecamatan Moyo Hulu dan desa Kakiang kecamatan Moyo Hilir. Sebenarnya pada 2020 telah pula dialokasikan anggaran pengadaan lahan dimaksud. Namun akibat rasionalisasi anggaran covid-19, sehingga akan dianggarkan kembali pada 2021 mendatang.

Terkait pelaksanaan pembangunan puskesmas Ropang yang bersumber dari DAK afirmasi tahun anggaran 2019, dilaksanakan oleh PT. Jumindo Indah Perkasa dengan nilai kontrak Rp. 6.400.000.000.

Dalam pelaksanaannya, terjadi pemutusan kontrak dengan progress fisik 53%. Kondisi fisik puskesmas Ropang saat ini belum bisa dimanfaatkan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan memanfaatkan rumah dinas di lingkungan Puskesmas sebagai sarana

(Suara NTB/ist)

PEMANDANGAN UMUM - Juru Bicara Fraksi PKB, Ridwan saat menyampaikan pemandangan umum fraksi fraksi dewan terhadap dua Raperda. pelayanan kesehatan. Kelanjutan pembangunan pasca pemutusan kontrak menggunakan DAK afirmasi tahun

2019 yang tidak terserap. Saat ini sedang dilakukan review perencanaan terhadap kegiatan fisik yang belum dikerja-

kan. Selanjutnya akan ditender dengan harapan pada tahun 2020 puskesmas ropang dapat difungsikan. (arn/*)

Demi Kuota Benih Lobster, Data Jumlah Nelayan Diduga Digelembungkan Dompu (Suara NTB) Pemerintah mulai mengizinkan penangkapan benih lobster untuk kebutuhan ekspor. Namun, kondisi ini ditengarai dimanfaatkan oknum pengusaha untuk menggelembungkan jumlah nelayan demi kuota penangkapan benih lobster.

Untuk diketahui, sebelum diekspor, pengusaha yang bermitra dengan nelayan harus membudidaya benih lobster hingga ukuran 5 gram atau sekitar 5 bulan. Teluk Cempi Kabupaten Dompu memiliki potensi benih lobster berkualitas baik, dan pengusaha pun diharap melakukan budidaya di Dompu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (8/7) mengungkapkan, begitu keputu-

san Menteri Kelautan dan Perikanan mengizinkan penangkapan benih lobster, banyak pengusaha yang berdatangan ke Dompu. Karena yang boleh menangkap benih lobster hanya nelayan dan tidak boleh langsung oleh pengusaha. Pengusaha hanya bisa bermitra dengan nelayan.

“Pengusaha yang datang sebagai mitra dan nelayan akan diberikan izin menangkap oleh provinsi atau pusat. Kabupaten hanya menerbitkan surat keteran-

gan asal benih lobster,” katanya.

Pengusaha pun secara aktif mengumpulkan KTP warga pesisir agar bisa mendapatkan kuota penangkapan benih lobster dari Pemprov NTB. Karena kuota benih lobster untuk Provinsi NTB sekitar 28 – 30 juta ekor dan pembagian ke Kabupaten/kota didasarkan pada jumlah nelayan.

Namun, para pengusaha diduga mengumpulkan KTP yang tidak termasuk nelayan dan itu diketahui setelah dikonfirmasi

Pemprov NTB. “Setahunya (oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB), jumlah nelayan di Dompu 1.800 orang, tapi yang masuk (KTP-nya) sudah lebih dari 2 ribu. Makanya dikembalikan ke kita untuk dilakukan cek and ricek data yang dibawa. Sekarang kami sedang melakukan pengecekan nelayan yang menangkap benih lobster,” kata Wahidin.

Benih lobster ini lanjut Wahidin, ditangkap untuk kepentingan ekspor ke Vietnam.

Syaratnya harus berukuran 5 gram. Sementara benih lobster yang ditangkap nelayan, adalah benih lobster yang berbentuk larfa atau seperti kaca bening. Untuk bisa mencapai ukuran 5 gram, hasil penelitian

harus dibudidaya minimal 5 bulan. Proses budidaya benih lobster tidak harus di daerah asal penangkapan, tapi bisa di mana saja selama dalam provinsi NTB. “Tapi kita berharap, proses budidaya dilakukan di Dompu,” ungkapnya.

Saat ini ada beberapa pengusaha lokal Dompu yang mulai melakukan budidaya benih lobster di Jambu, Kecamatan Pajo dengan 3 – 4 keramba. Yang sedang memproses izin yaitu Burhan warga Mbawi dengan menggandeng pengusaha melakukan budidaya untuk 50 keramba di Desa Riwo kecamatan Woja. “Saat ini sedang difasilitasi untuk pembentukan kelompok dan dibuatkan kartu Kusu-

Kadispora Dompu Klarifikasi Dugaan Penggelapan Uang

(Suara NTB/dok)

Indah Dhamayanti Putri

(Suara NTB/uki)

Ramdin

Produksi Capai 297.989 Ton, Bima Butuh Gudang Jagung Bima (Suara NTB) – Produksi jagung di Kabupaten Bima mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk mengantisipasi permainan harga di tingkat petani, perlu dibangun gudang penampung. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima produksi jagung Kabupaten Bima saat ini mencapai 297.989 ton dengan luas lahan 40.292 hektar.

Dengan jumlah produksi jagung yang melimpah tersebut, Kabupaten Bima bisa dianggap salah satu daerah penghasil jagung utama di Indonesia. Bahkan dipasok untuk kebutuhan nasional.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ramdin SH kepada Suara NTB, Kamis (9/7).

Kata dia, pembangunan gudang penampung jagung harus diprioritaskan oleh Pemerintah kedepannya.

Menurut Duta Golkar ini, gudang penampung dibangun di wilayah atau Kecamatan yang memiliki luas lahan berskala besar. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi penjualan hasil jagung. “Adanya gudang penampung ini akan mempengaruhi harga jagung. Selain itu para pengepul juga tidak bisa memainkan harga,” katanya.

Tinjau Harga Jagung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima meminta Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) agar merevisi acuan aturan harga pembelian komoditi jagung di tingkat petani. Permintaan itu dengan mengirim surat resmi ke Mendag. Bahkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE tersebut sudah dikirim sejak 25 Juni 2020 kemarin.

“Sudah kita kirim suratnya. Kita meminta Mendag agar merevisi acuan aturan harga pembelian jagung,” kata Bupati, Kamis (9/7). Dalam surat tersebut, Bupati menjelaskan harga jagung tingkat petani di Kabupaten Bima kisaran antara Rp2700 sampai dengan Rp3000 perkg dengan kadar air (KA) sebanyak 15 persen. “Harga ini masih di bawah acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Ia mengaku sesuai ditetapkan Pemerintah dalam Permendag nomor 07 tahun 2020, tentang acuan pembelian di tingkat petani dan acuan penjualan di tingkat konsumen harga jagung sebesar Rp3.150 per kilogram KA 15 persen. “Maka dari itu sangat dibutuhkan perubahan kebijakan harga acuan,” ujarnya.

Dalam surat itu, Bupati mengaku sudah mengusulkan agar harga acuan pembelian jagung di tingkat petani Kadar Air 15 persen dilakukan perubahan menjadi Rp3.575 perkg sesuai struktur biaya yang wajar. Apabila tidak dimungkinkan lanjutnya berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi nasional, harga acuan pembelian jagung tingkat petani untuk wilayah NTB diatur secara khusus. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, tak menyangkal dirinya diperiksa penyidik Satreskrim Polres Dompu. Pemeriksaan itu terkait dugaan penggelapan uang pembayaran sapi hadiah lomba pacuan kuda di Desa Lepadi tahun 2017. Namun, ia membantah itu piutang dirinya selaku Plt. Kadisbudpar, tetapi merupakan tanggungan dari panitia penyelenggara. Dalam hal ini Pordasi yang diketuai Kadis PMPTSP, M. Amin, S.Sos. Nominalnya bukan Rp40 juta melainkan Rp46 juta.

“Bukan Rp40 juta tapi Rp46 juta, itu bukan utang saya tapi utangnya panitia,” terangnya mengklarifikasi pemberitaan media di ruang kerjanya, Kamis (9/7).

Uang sisa pembayaran sapi milik Darusman itu, lanjut dia, baru diketahuinya belum terbayar setelah Darusman melalui Sadikin meminta bantuannya untuk memfasilitasi proses penyelesaian. Ia pun mengomunikasikan persoalan tersebut

dengan M. Amin hingga akhirnya ditemukan titik penyelesaian.

Meskipun harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh penyidik Satreskrim Polres Dompu.

Dalam pagelaran pacuan kuda di Desa Lepadi tahun 2017, Disbudpar bukan panitia penyelenggara. Mereka hanya ikut membantu secara administrasi agar uang tersebut bisa dicairkan. Sebab penganggarannya diluar perencanaan.

Untuk diketahui panitia kegiatan yakni Mantan Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesli, S. IK., dan mantan Dandim 1614/Dompu Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP. Namun dalam hal piutang sisa pembayaran sapi untuk hadiah lomba sebesar Rp46 juta jadi tanggungan penuh Ketua Pordasi, M. Amin. “Saya hanya memfasilitasi pelapor dan Pordasi panitia, karena dae Obe (M. Amin) yang tanggung Rp46 juta itu,” jelasnya.

Tak hanya piutang pembayaran sapi hadiah lomba, uang pribadinya sebesar Rp250 juta pernah dipinjam panitia saat kegiatan. Hanya saja, itu sudah lunas dikembalikan semuanya.

(Suara NTB/jun)

H. Ichtiar Sementara untuk persoalan piutang sisa ini, tambah H. Ichtiar, dirinya hanya turut membantu panitia melunasi piutang mereka dengan menombok Rp21 juta. Sisanya dibayarkan tunai M. Amin. “Intinya sisa Rp46 juta, tapi kalau saya ndak usah lagi dibahas kerena barang sudah selesai.

Cuma kita meluruskan berita.

Yang pasti bukan saya yang ngutang,” pungkasnya. (jun)

KSB Tetap Berlakukan Belajar dari Rumah Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap memberlakukan proses belajar mengajar dengan sistem daring (online) jelang dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Sebab pandemi Covid-19 di wilayah setempat belum ada tanda akan berakhir. Apalagi edaran Kemendikbud sudah jelas bagi daerah yang masih zona merah, tidak diperbolehkan belajar tatap muka.

“Kami sudah putuskan proses belajar mandiri dari rumah tetap dilaksanakan. Apalagi saat ini kita masih memiliki dua pasien terkonfirmasi positif dan satu tambahan PPTG yang masih di rawat. Sehingga sangat berat untuk kita laksanakan belajar secara normal,” ungkap Kepala Dinas Dikbud KSB, Drs. H. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Kamis (9/7).

Meski sudah mulai dipersiapkan fasilitas jelang tatanan baru di lingkup pendidikan, tetapi up-

aya tersebut masih belum dipastikan berjalan. Makanya di tanggal 13 tersebut, pihaknya bersama dengan tim kesehatan dan komite sekolah akan melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan. Jika dari 80 persen indikator yang menjadi syarat belum dilengkapi maka sekolah tersebut tidak boleh melakukan belajar tatap muka sebelum sarana tersebut lengkap dan tentu Pemerintah juga akan memberikan atensi terhadap hal tersebut. (ils)

ka (kartu nelayan),” jelasnya.

Diakui Wahidin, harga benih lobster ini sekitar Rp3000 hingga Rp4000 per ekor. Kendati demikian, Pemprov NTB yang memiliki kewenangan menerbitkan izin penangkapan benih lobster hingga saat ini belum ada yang diizinkan.

“Prinsipnya kami belum mengizinkan. Karena belum ditentukan mulainya. Masih menunggu perintah dari provinsi untuk menangkap,” katanya. Namun proses penangkapan yang dilakukan sejumlah nelayan, tidak bisa ditangkapnya. “Itu sebenarnya belum bisa, tapi kewenangan mengawasi itu ada di provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi),” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Wahidin

Satu PPD dan Pasien Sembuh Covid-19 Jalani Tes Swab Taliwang (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tanggal 8 Juli, ternyata tak hanya melakukan pengambilan sampel lendir untuk tes swab pada dua pasien positif dan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). Dua orang lainnya juga turut diambil sampelnya, masing-masing seorang warga dengan status Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan satunya lagi pasien sembuh Covid-19.

“Iya memang ada lima orang kita swab,” sebut juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, satu orang PDP yang diswab merupakan pasien yang tengah dirawat di RSUD Asy-Syifa. Sementara pasien sembuh dimaksud adalah Tn. S yang saat ini masih berada di pusat karantina Rusunawa Belisung karena mendampingi anaknya Nh, salah satu pasien yang masih dinyatakan positif hingga sekarang. “Pak S juga kita

swab lagi. Karena walau sudah sembuh, tapi selama ini masih mendampingin anaknya Nh di Rusunawa,” timpalnya.

H. Tuwuh mengatakan, prosedur swab terhadap dua orang tersebut sudah sesuai prosedur. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi dan deteksi dini terhadap seseorang yang memiliki potensi terjanglkit virus corona. “Kalau yang sakit statusnya PDP kan jelas. Terus pak S kan masuk kategori kontak erat jadi perlu terus kita pantau kondisinya,” paparnya.

Selanjutnya H.Tuwuh kembali menyampaikan harapannya, agar seluruh sampel (5) swab yang dikirim pihaknya untuk dicek menunjukkan hasil negatif. Baik pasien positif maupun warga Rempe yang terdeteksi PPTG dan pasien RSUD berstatus PDP. “Kalau hasilnya semua negatif, kita berharap lagi selanjutnya tetap negatif supaya KSB segera kembali zona hijau,” imbuhnya. (bug)

DBD Meningkat, STBM Jadi PR Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sumbawa pada tahun 2019 sebanyak 335 orang. Kondisi ini mengalami kenaikan pada tahun 2020. Terdata per Juni 2020 jumlah kasus DBD adalah 350 orang.

“Ini berarti masih menjadi pekerjaan rumah bersama terutama dalam hal penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Ketersediaan air bersih untuk kabupaten Sumbawa tahun 2019 sudah mencapai 86,57%. Namun ada beberapa kecamatan

yang ketersediaan air bersihnya masih kurang,” terang Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menjawab sorotan fraksi fraksi di DPRD Sumbawa.

Sejumlah kecamatan yang ketersediaan air bersihnya masih kurang, seperti kecamatan Labangka, kecamatan Maronge, kecamatan Lape, kecamatan Orong Telu dan kecamatan Buer. Terhadap kecamatan tersebut, pemerintah daerah tetap akan melakukan upaya-upaya peningkatan cakupan sesuai target. Sehingga masyarakat mudah untuk mengakses air bersih. (arn)

Perumdam Batulante Diminta Segera Perbaiki Kebocoran Sumbawa Besar (Suara NTB)Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh Kabupaten Sumbawa, diminta segera memperbaiki kebocoran jaringan pipa di sejumlah titik. Pasalnya kebocoran ini menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya debit air yang disalurkan kepada pelanggan.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M,, menyampaikan, pihaknya sudah melakukan

pertemuan untuk membahas permasalahan Perumdam serta solusi ke depan. Terutama tekait tuntutan masyarakat karena adanya kendala kekurangan air.

Di mana persoalan tersebut selain karena kondisi kemarau, juga terjadinya kebocoran di sejumlah titik. Dalam pertemuan, pihak Perumda sudah diminta untuk segera melakukan perbaikan. Disamping juga tetap melakukan pengecekan ter-

hadap kondisi jaringan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran baru. “Saya sudah minta yang pertama masalah kebocoran itu harus segera ditanggulangi. Ada sekitar 4 titik kebocoran itu. Kedua saya minta juga untuk melihat secara langsung semua tempat-tempat, jangan sampai ada kebocoran lain lagi,” ujarnya, Kamis (9/7).

Pihaknya juga sudah menindaklanjuti usulan Perumdam

untuk tambahan sumber air.

Yakni sumur bor di tiga lokasi di sekitaran Kota Sumbawa Besar. Dalam hal ini meminta dinas teknis segera melakukan kajian teknis untuk melihat potensi dan debit air.

Sebelumnya, pada jawaban Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan, sumber air baku Batulanteh yang melayani lima kecamatan yaitu kecamatan Sumbawa, Labuhan

Badas, Unter Iwes, Moyo Hilir dan Moyo Utara mengalami penurunan debit. Sedangkan jumlah yang harus dilayani bertambah sehingga kemampuan layanan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah sedang mengusahakan sumber-sumber baru seperti Ai Ngelar untuk wilayah kota, Beringin Sila, Telaga Lompa, serta sumur-sumur bor untuk wilayah lain. (ind)

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Tidak Lulus Seleksi Jalur Zonasi

Usulkan Prodi Baru GUNA memenuhi kebutuhan stakeholder dunia usaha dan industri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) telah mengusulkan penambahan sejumlah program studi baru untuk jenjang Program Sarjana (SI) dan Program Doktor (S3).

Dekan FKIP Unram Prof.

Abdul Wahab Jufri, menegaskan ada banyak kebutuhan stakeholder yang harus dipenuhi perguruan tinggi. Hal demikian jadi salah satu tugas dan tanggung jawab dunia kampus.

“Kami juga berusaha memenuhi stakeholder sedang berusaha meran(Suara NTB/dok) Abdul Wahab Jufri cang usulan pembukaan pendidikan tata boga untuk mendukung program pariwisata halal di Lombok,” ujarnya belum lama ini.

Mendukung program pengembangan daerah sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB haruslah didukung penuh segenap pihak, termasuk perguruan tinggi.

Kebutuhan dunia kerja harus pula selaras dengan penyediaan sumber daya manusia di satu sisi, sehingga pembangunan pada prinsipnya bisa berjalan berkesinambungan.

Dikatakan sejak berdiri 39 tahun silam, hingga detik ini FKIP baru memiliki 10 prodi jenjang Sarjana (SI) dan Dua Program Magister Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Di samping itu untuk mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat lainnya, FKIP juga telah mengusulkan tiga program studi dan usulan program doktoral.

“Kami juga sedang usulkan tiga program studi jenjang sarjana Program studi Pendidikan Dasar, Pendidikan Biologi dan Pendidikan Fisika. Dan usulan program doktor (S3) Pendidikan Biologi,” urainya.

Adapun program studi lain yang telah dibuka FKIP Unram, di antaranya ialah Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. (dys)

Target Tahun Depan

Relokasi SLBN 2 Mataram ke Eks BKMM Mataram (Suara NTB) – Relokasi SLBN 2 Mataram ke gedung Eks Balai Kesehatan Mata Mataram (BKMM) ditargetkan bisa terealisasi pada tahun depan. Dibutuhkan renovasi menyeluruh untuk menyesuaikan kondisi bangunan Eks BKMM dengan kebutuhan SLBN 2 Mataram.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., ditemui pada Kamis (9/7) menjelaskan, pihakn(Suara NTB/dok) ya harus merenovasi terHj. Eva Sofia Sari lebih dahulu gedung eks BKMM yang berada di Cakranegera tersebut. “Dana turun langsung dilakukan renovasi,” katanya.

Pihaknya menargetkan relokasi tersebut bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2021/2022. Saat ini masih belum memungkinkan dilakukan relokasi. “Mudah-mudahan tahun depan bisa digunakan, sekarang belum memungkinkan.

Nanti akan dihilangkan gedung yang berada di tengah eks BKMM agar luas untuk kebutuhan anak SLB,” ujarnya.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., menyampaikan pihaknya sudah diundang untuk menandatangani nota kesepahaman untuk relokasi ke gedung eks BKMM. Ia memahami relokasi itu berjalan relatif lama karena memang dana untuk renovasi yang berangsur-angsur.

SLBN 2 Mataram sendiri sebelumnya bernama SLB Dharma Wanita Provinsi NTB. Pada tahun 2018 lalu dialihkan menjadi SLB negeri. Dengan telah resminya menjadi SLB negeri, maka Pemerintah Provinsi NTB harus memikirkan kelengkapan sarana dan prasarana di SLBN 2 Mataram. Termasuk melengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN 2 Mataram. Relokasi dilakukan, karena lahan SLBN 2 Mataram dinilai masih kurang untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pada kesempatan sebelumnya, Winarna berharap, yang terpenting nantinya lahan untuk sekolah lebih luas dari yang ada saat ini. Ruangannya juga lebih banyak dan ada sarana olahraga yang cukup. Juga ada tempat bermain siswa, ruang-ruang terapi, ruang seni, ruang audiometri, dan ruang kreativitas atau keterampilan. (ron)

Masyarakat Mengadu ke Dinas Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) – Puluhan masyarakat yang merupakan orang tua/ wali siswa pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Kamis (9/7). Mereka mempertanyakan anak mereka yang tidak diterima di tiga sekolah pilihan pada PPDB jalur zonasi.

Pengumuman PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada Rabu (8/7) malam. Dari hasil seleksi itu sejumlah nama pendaftar tidak diterima di salah satu dari tiga pilihan sekolah saat mendaftar. Salah seorang wali siswa, I Wayan Supandana, mengatakan mereka tinggal di Karang Jasi, Cakranegara, Mataram dan mendaftar di tiga sekolah yaitu SMAN 4 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SMAN 9 Mataram. Namun ketika pengumuman, anaknya tidak diterima di tiga sekolah pilihan sesuai zonasi tempat tinggalnya itu.

“Saya datang ke Dinas Dikbud NTB untuk menanyakan itu. Saya ingin agar anak saya bisa bersekolah,” katanya.

Wali siswa lainnya, Musdah Harjuna mengatakan, ia bersama masyarakat lainnya dari pesisir pantai Ampenan mempertanyakan anak mereka tidak diterima di SMAN 7 Mataram dan sekolah pilihan lainnya. “Permasalahannya, ada sekitar 12

orang yang mengadu, kami pertanyakan dinas ini yang punya otoritas, kenapa sekolah di zonasi anak ini tidak diterima. Kami bingung, mau di mana anak kami disekolahkan, di zonasi juga tidak masuk,” keluhnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan masyarakat terkait hasil PPDB jalur zonasi sejak Kamis pagi. Aduan masyarakat itu antara lain terkait tidak masuknya mereka di salah satu dari tiga pilihan sekolah.

Juga komplain karena diterima di sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.

Aidy mengatakan, bagi pendaftar yang tidak diterima di salah satu sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya, akan dicarikan jalan keluar. Terutama akan dimasukkan ke sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. “Sebab kalau kami paksakan di sekolah

(Suara NTB/ron)

TERIMA PENGADUAN - Panitia PPDB Dinas Dikbud NTB saat menerima pengaduan dari masyarakat terkait PPDB jalur zonkasi, Kamis (9/7).

Untuk PPDB SMA, ada emyang kuota sudah terpenuhi, ru- sinya, jika tidak diterima di angan belajar tidak cukup, tidak sekolah pilihan pertama, maka pat jalur yang dibuka yaitu alternatifnya bisa diterima di jalur zonasi dengan kuota minbisa dipaksa,” katanya. imal 60 persen, jalur afirmasi Sementara terkait dengan pilihan kedua atau ketiga.

“Kami harapkan juga dengan kuota paling banyak 20 pendaftar yang diterima di sekolah yang cukup jauh dari masyarakat bisa menerima persen, jalur perpindahan tutempat tinggalnya, Aidy men- dan menyesuaikan. Tidak gas orang tua/wali paling banjelaskan, pada pendaftaran kurang kok sekolah di Kota yak lima persen, dan jalur PPDB jalur zonasi, pendaftaran Mataram, ada negeri dan swas- prestasi dengan kuota paling diberikan tiga nominasi ta. Kalau sudah terakomoda- banyak 15 persen. Kuota per sekolah yang berada di zonasi si, memaksa keinginan itu rombongan belajar SMA maktempat tinggalnya. Konsekuen- yang tidak boleh,” pungkasnya. simal 32 orang. (ron)

Hadapi Revolusi Industri 4.0

Pergeseran Paradigma Pembelajaran

Mahasiswa Seni Rupa Punya Tantangan Berat

Guru Harus Berpikiran Terbuka

Mataram (Suara NTB) Revolusi Industri 4.0 menjadi era cukup berat, terutama bagi mahasiswa seni rupa.

Pasalnya, pemahaman berkesenian selama ini ialah bahwa seniman seni rupa hanya lahir di atas kanvas kertas. Padahal sejatinya tidak demikian.

Seni rupa bisa hadir dalam ruang apapun dan dimana pun. ‘’Pun demikian saat dunia bersiap menghadapi era revolusi industri 4.0 memberikan peluang dan tantangan bagi setiap orang. Mereka yang berhasil memanfaatkan kemampuannya secara optimal yang akan menjadi pemenangnya,’’ ujar R. Fanni Printi Ardi, Dosen Prodi Seni Rupa Fakultas Budaya dan Manajemen Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Kamis (9/7).

Menurutnya, era revolusi industri merupakan era semua aspek yang secara keseluruhannya difungsikan menggunakan sistem otomasi mesin. Sedangkan di satu sisi, seni rupa selalu diidentikkan dengan kanvas kertas, sehingga dua aspek ini selalu memunculkan pertanyaan di mana posisi seni rupa dalam era revolusi industri 4.0.

Diakuinya revolusi industri memiliki perubahan yang sangat cepat, sehingga kita tidak tahu kapan orang bisa belajar dalam situasi yang serba sangat cepat ini. Selain serba cepat, era ini pula menghadirkan kondisi yang serba tidak pasti.

Sementara di satu sisi era ini telah melahirkan adanya perubahan nilai atau value terhadap perspektif ekonomi dari sebuah produk. Tentu saja hal demikian dipengaruhi oleh faktor yang cukup kompleks. Faktor yang mempengaruhi terhadap sebuah variabel sangat banyak.

“Begitu juga seni rupa kalau cuma kondisinya melukis. Kan targetnya bisa diapresiasi sama orang syukurlah kalau ada orang yang mau membeli. Orang yang bisa menggambar hiperreality sangat banyak. Tapi di era

(Suara NTB/dys)

PAMERAN - Pameran karya tulis mata kuliah sketsa mahasiswa Prodi Seni Rupa Undikma di Jalan Udayana beberapa waktu lalu sebelum Covid -19. industri bukan aspek itu saja yang membuatnya bisa bertahan. Sekarang ada teknologi, sosial media,” ujarnya.

Sehingga kata dia variabelnya bukan cuma karya seni tapi butuh banyak variabel yang mempengaruhi. Sehingga yang dibutuhkan adalah kolaborasi.

Mengingat era ini juga memunculkan ambiguitas di mana orang punya kemampuan paspasan namun bisa diterima dan viral di tengah masyarakat.

“Di era ini sangat banyak.

Punya kemampuan pas pasan tapi bisa viral. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Jadi untuk membuat sebuah karya seni rupa di era ini, perlu kolaborasi,” terangnya.

Memiliki perspektif demikian di era revolusi industri ini sangat relevan. Mahasiswa seni rupa atau seniman tidak boleh menutup mata dengan kehadiran teknologi. Terlebih roadmap revolusi industri Indonesia ada di industri makanan, minuman, pakaian, kimia, elektronik. “Bisa nggak berperan aktif disitu, bisa nggak teman teman seni rupa berperan di industri makanan, industri pakaian. Yang bisa memberikan value yang lebih terhadap revolusi industri adalah teman

teman seniman,” jelasnya.

“Kami punya tanggung jawab pada orang tua yang menitipkan anaknya untuk sekolah yang kemudian harus keluar harus bisa diaplikasikan di dunia nyata di era ini. Jadi kalau jadi seniman itu bonus tapi setelah keluar dari sekolah seniman menghadapi era revolusi industri,” bebernya.

Selain mempunyai kemampuan dalam bidang seni rupa, mahasiswa ke depan harus pula punya kemampuan yang dibutuhkan di era ini. Bahkan skill tersebut tidak dapat digantikan oleh kehadiran mesin sekalipun. Di antaranya skill tersebut ialah miliki kemampuan sebagai problem solving, critical thinking, creativity, managing people, service orientation, negotiation, cognitive flexibility.

“Ini adalah skill yang tidak bisa digantikan dengan otomasi mesin, artificial intelegence.

Mahasiswa supaya setelah lulus tidak hanya bisa memamerkan ijazahnya saja tapi bisa mengaplikasikan kemampuan seni rupanya. Mau nggak kita berperan aktif memberikan nilai value lebih terhadap produk baik pangan sosial dengan keilmuan yang kita miliki,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Covid-19 telah membuka pintu perubahan luar biasa dalam mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini diikuti insan pendidikan. Jika dulu tidak pernah dibayangkan berlangsungnya interaksi guru dengan murid, namun kini semua terjadi. ‘’Untuk itu, guru harus harus punya sikap open minded atau berpikiran terbuka dengan segala bentuk perubahan paradigma pembelajaran yang tengah terjadi,’’ ujar Pengamat Pendidikan Universitas Mataram (Unram), Dr. Edi Harianto, M.Ed., pada Suara NTB, Kamis (9/7) Menurutnya, ada satu siklus di mana dalam satu siklus ada perencanaan. Proses pembelajaran di mana harus ada upaya peserta didik dan pendidik menggali dan menemukan. ‘’Banyak yang tidak dilakukan itu. Yang paling penting ialah evaluasi di dalam kelas,’’ ungkapnya.

Dikatakan Edi Harianto, terjadinya pergeseran dalam paradigma pembelajaran disebabkan karena perkembangan teknologi yang tidak bisa dibantah telah menjadi bagian hidup manusia sehari-hari.

“Kenapa bisa terjadi bisa kita lihat bahwa karena perkembangan IPTEK, sehingga dibutuhkan adanya adaptasi di dalam menjalani kebutuhan hidup,” ujarnya.

Selain itu adanya aspek unpredictable atau hal yang sama sekali tidak bisa diprediksi.

Sama dengan situasi sekarang ini siapa yang pernah menyangka wabah Covid-19 mengubah segalanya.

“Ini adalah sesuatu yang bersifat unpredictable. Bisa jadi juga pergeseran paradigma karena adanya inovasi dan kreativitas.

Sehingga yang patut dilakukan ke depan bahwa kita tidak pernah stagnan,” jelasnya.

Hanya saja jelasnya, dunia

pendidikan tidak bisa mengharapkan pergeseran paradigma pembelajaran terjadi pada peserta didik, namun juga terjadi pada pendidik.

Keduanya harus berubah. Perubahan paradigma ini juga akan mempengaruhi peran orang tua dan sekolah. “Dampak itu juga akan terjadi pada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya perubahan paradigma pembelajaran pada masa lalu dan mendatang, tentu saja mengubah peran guru yang dulu sangat dominan. Namun sekarang peran guru tidak dominan. Artinya kalau dulu siswa sangat pasif, akan tetapi ke depan porsi siswa untuk aktif diberikan sangat besar.

Sementara peran orang tua yang biasanya dalam proses belajar mengajar ketika menyerahkan anaknya ke sekolah cukup di situ, tentu saja ke depan peran orang tua bisa jadi lebih tinggi perannya dibanding guru.

Sehingga kata Edi, karakter penting yang harus dimiliki setiap orang ialah open minded atau pemikiran yang terbuka.

Karakter lain yang harus dimiliki ialah karakter kreatif dan inovatif. Selain itu, guru harus bisa membuat sesuatu yang baru. Karakter lain ialah jujur karena kejujuran ini akan mendorong kita melakukan sesuatu yang benar dan juga adanya kolaborasi atau kerjasama. “kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu dalam proses belajar mengajar mendatang harus ada kerjasama.

Peka dan inisiatif dialah yang akan beruntung. Dialah yang bisa melakukan sesuatu. Kita tidak bisa katakan jadi orang paling hebat di dalam kelas.

Kita harus membuka bahwa kebenaran itu adalah suatu proses bisa jadi ada pada orang tua peserta didik,” urainya. (dys)

Prodi Ekonomi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Ekonomi Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar melalui webinar, Kamis (9/7). Webinar itu mengusung tema Ketahana Pangan Rumah Tangga Keluarga Hindu sebagai Bentuk Green Economic dalam Menghadapi Era New Normal.

Ketua Panitia Webinar, Ni Putu Ari Aryawati, SE.,M.Si., menjelaskan tujuan seminar itu yaitu terbentuknya gagasan atas konsep kesiapan untuk menghadapi era normal baru bagi rumah tangga keluarga Hindu, sebagai bentuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan lingkungan berbasis green economic.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya inisiasi dan munculnya ide-ide baru tentang cara bertahan di masa

pandemi Covid-19, khususnya mengenai ketahanan pangan dan ekonomi keluarga umat Hindu baik di lingkungan STAHN Gde Pudja Mataram maupun masyarakat secara umum,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., mengatakan melalui green economic atau ekonomi hijau bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. “Dalam kondisi ekonomi menurun, bagaimana sebagai umat Hindu mempertahankan rumah tangga agar tidak kolaps. Kami mohon dapat narasumber memberikan pencerahan, bagaimana mempertahankan keluarga dalam situasi ini,” ujarnya dalam sambutan.

Peserta webinar itu sebanyak 84 orang melalui aplikasi zoom meeting dan 200 orang melalui siaran langsung YouTube. Dengan begitu jumlah peserta sebanyak 284 orang. Webinar itu menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si., sebagai

Keynote Speaker. Narasumber lainnnya, yaitu Guru Besar Akuntansi Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Suartana, SE., M.Si., Ak., dan Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM. Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi kepada panitia seminar STAHN Gde Pudja Mataram. Ia mengatakan, saat ini krisis semakin berat, populasi semakin melonjak, dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menteri PPPA menyebutkan, secara garis besar, lima prinsip green economic yaitu prinsip keadilan, kesejahteraan, batas bumi, prinsip efisiensi atau kecukupan, dan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik.

Narasumber pertama, I Wayan Suartana membawakan materi berjudul Pandemi dan Keuangan Berkelanjutan. Menurutnya,

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ist)

PANITIA - Panitia Webinar Prodi Ekonomi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram. dalam kondisi sulit saat ini, pili- hijau atau akuntasi hijau, suatu han untuk melaksanakan kenor- istilah yang berupaya untuk malan baru adalah pilihan ter- menspesifikasikan pembiayaan baik. “Dalam situasi saat ini, yang dilakukan perusahaan dan kalau bicara ekonomi hijau, kita pemerintah, dalam melakukan bicara daya tahan pangan beru- konservasi lingkungan ke dalam pa diversifikasi pangan keluar- pos lingkungan di dalam prakga, kemudian lumbung pangan, tik bisnis perusahaan.

Narasumber kedua, Ni Putu harus mendapatkan perhatian, bagaiman entitas di desa itu bisa Listiawati membawakan mamenjadi lumbung pangan untuk teri berjudul Pengelolaan sementara waktu,” katanya.

Keuangan dalam Upaya KetIa juga menjelaskan, ekonomi ahana Pangan Rumah Tangga

WEBINAR - Suasana Webinar Prodi Ekonomi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom. dan Peran Ibu sebagai Benda- dan belanja keluarga.

“Manfaat yang diperoleh, hara Keluarga. Ia menjelaskan, persoalan ekonomi keluarga paham posisi keuangan keberkontribusi besar pada kon- luarga, peluang potensi penghasilan, mengendaliflik dalam rumah tangga.

Ni Putu Listiawati menyam- kan pola konsumsi dan pola paikan, tips pratis menjaga hidup untuk identifikasi berkeuangan keluarga yaitu per- bagai risiko untuk diantisijelas visi keluarga atau tujuan pasi, mendorong sikap ramasa depan keluarga. Juga sional, lakukan pencatatan mampu membedakan antara harian untuk pengeluaran kebutuhan dan keinginan. Rutin rutin, kuncinya disiplin,” menyusun anggaran pendapatan pungkasnya. (ron/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

Halaman 7

KPU Loteng Coklit 760.962 Ribu Pemilih Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) bakal melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap sekitar 760.962 pemilih. Hasil dari coklit itulah yang nantinya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang.

Coklit sendiri akan berlangsung selama satu bulan, mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang.

Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Kamis (9/7) kemarin, menga(Suara NTB/dok) takan dari hasil sinkronisasi L. Darmawan antara DPT pemilu legislatif dengan Daftar Penduduk, Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperoleh jumlah pemilih 883.565 orang. Setelah dilakukan padanan data ada 760.962 pemilih yang dinyatakan padan (sesuai). Sementara sisanya 122.603 pemilih dinyatakan tidak sesuai.

“Data pemilih padan hasil sinkronisasi inilah yang akan di-coklit,” jelasnya. Coklit dilakukan untuk memastikan apakah ada data pemilih yang ganda, data pemilih yang meninggal dunia, pemilih baru serta pemilih pemula.

Dikatakannya, Coklit sendiri penting dilakukan sebagai dasar menentukan jumlah pemilih untuk Pilkada Loteng mendatang. Sekaligus sebagai tahapan verifikasi dan validasi terhadap calon pemilih. Mengingat, jumlah pemilih sangat dinamis. Bergantung dari kondisi dan perkembangan penduduk.

Coklit sendiri akan dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Dengan tetap memperhatikan standar protokol Covid-19. Selain memastikan keberadaan calon pemilih, PPDP nantinya akan melakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak sesuai. Dan, memasukkan data pemilih baru yang ditemukan pada proses Coklit.

Darmawan mengatakan, coklit nantinya akan menghasilkan DPS untuk Pilkada Loteng. DPS tersebut kemudian akan menjalani proses diuji publik. Dengan menyebarluaskan kembali kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan.

Sebelumnya kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilihan Tetap (DPT). “Untuk penetapan DPT dilakukan pada tanggal 9-16 Oktober mendatang,” tegasnya.

Disinggung tahapan persiapan Pilkada Loteng, Darmawan mengatakan, saat ini KPU Loteng masih melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan dua bakal pasangan calon kepala daerah dari perseorangan. Dan, akan berlangsung hingga tanggal 11 Juli mendatang. “Untuk verifikasi faktual ini, kita melibatkan sebanyak 447 pertugas. Terdiri dari PPS dan tenaga peneliti,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

Baihaqi Berpeluang Jadi ”Kuda Hitam” di Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon Walikota Mataram, H. Baihaqi menegaskan jika dirinya tak terpengaruh dengan anggapan bahwa kehadirannya di panggung kontestasi Pilkada serentak 2020 Kota Mataram hanya ikut meramaikan saja.

“Pendapat orang itukan beragam, dalam politik itu sah-sah saja, mau beranggapan seperti apa, posisinya sama kalau kita bicara dalam konteks politik,” ucap Behaiqi.

Dikatakan Baihaqi, hal itu justru dia nilai sebagai suatu hal yang positif. Karena kehadiran di kontestasi politik Pilkada Kota Mataram mendapatkan sambutan dari masyarakat.

Karena dengan menjadi perbincangan di tengah masyarakat, justru akan semakin mengibarkan namanya. “Tapi saya malah bersyukur, kalau kita dibicarakan itu, itu artinya ada pembicaraan tentang kita di tengah masyarakat. Jadi silahkan saja jika ada pihak yang beranggapan seperti itu,” ucapnya.

Ditegaskan Baihaqi yang berpasangan dengan mantan anggota DPD RI, Baiq Diyah Ratu Ganefi itu, bahwa keikutsertaannya di Pilkada Kota Mataram tidak setengah-setengah. Dia akan berjuang dengan totalitas tinggi untuk merebut dukungan masyarakat.

“Bagi kami yang pasti kami serius untuk menjalankan proses kontestasi Pilkada ini. Kalau kami tidak serius ndak mungkin kami sudah sampai sejauh ini menjalani proses ini,” tegasnya.

Bukti keseriusan yang dimaksudkan Baihaqi adalah dengan telah diterimanya dukungan dari PAN secara resmi dan akan disusul oleh beberapa partai lainnya. Menurutnya mendapatkan dukungan partai itu tidak mudah, jika dirinya tidak serius dan sungguh-sungguh. “Ini (dukungan PAN) dalah bukti bahwa keseriusan kami tidak diragukan lagi. Kan partai ndak ujuk-ujuk berikan dukungan, ada prosesnya (survei),” katanya.

Karena Baihaqi meyakini tidak tertutup kemungkinan dirinya bisa menjelma menjadi kuda hitam di Pilkada Kota Mataram.

Disampaikan Baihaqi setelah dirinya merampungkan dukungan partai. Dia akan akan segera membahas strategi pemenangan yang akan dipakai. “Pemenangan itu teknis, kalau semua SK sudah clear, pembicaraan akan langsung ke sana dengan parpol, bagaimana bentuk tim koalisi, intinya pembicaraannya jauh lebih teknis, kita akan total,” pungkasnya (ndi)

Pilkada Loteng, PBB Pilih Habib Ziadi Praya (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyelesaikan proses seleksi calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Hasilnya, DPP PBB memutuskan menjatuhkan pilihan untuk menugaskan H. Habib Ziadi Thohir, sebagai bakal calon Bupati Loteng. Ditandai dengan turunnya surat persetujuan prinsip DPP PBB kepada H. Habib Ziadi Thohir.

“Ya, sudah ada penetapan. PBB memutuskan untuk memberikan mandat kepada H. Habib Ziadi Thohir,” ungkap Ketua DPC PBB Loteng, Legewarman, S.IP., kepada Suara NTB, Kamis (9/10) kemarin. Persetujuan prinsip tersebut nantinya bisa dijadikan dasar bagi H. Habib Ziadi, untuk menjalani komunikasi dengan partai politik (parpol) lain.

Ia menjelaskan, surat persetujuan prinsip tersebut sifatnya sementara. Artinya masih bisa berubah, tergantung hasil komunikasi dengan parpol koalisi. Termasuk posisinya di Pilkada Loteng mendatang. “Kalau sesuai surat persetujuan prinsip yang diberikan Habib Ziadi, sebagai calon bupati. Tapi bisa berubah tergantung kesepakatan dengan parpol mitra koalisi nantinya,” imbuhnya.

Legewarman mengatakan, surat persetujuan prinsip tersebut sudah dikeluarkan pada tanggal 3 Juli lalu. Tapi pada surat yang beredar di media sosial tertanggal 3 Maret. “Jadi ada kekeliruan tanggal pembuatan surat dan itu sudah dilakukan perbaikan. Tapi kalau isinya tidak berubah,” tandas anggota DPRD Loteng ini.

Sebelumnya, DPC PBB Loteng telah mengirim tiga bakal pasangan calon kepala daerah ke DPP PBB untuk diseleksi. Masing-masing pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, pasangan H.L. Suryade – H. Habib Ziadi serta H.L. Arif Rahman Hakim. Tapi dari hasil kajian DPP PBB akhirnya memutuskan untuk memberikan mandat kepada H.Habib Ziadi, sebagai calon Bupati Loteng.

“Itu keputusan DPP, kita hanya menjalankan. Tapi keputusan itu bisa berubah tergantung hasil pembicaraan dengan parpol koalisi,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, mengatakan untuk Partai Demokrat sudah hampir pasti akan mengusung pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara di Pilkada Loteng mendatang. DPP Partai Demokrat sudah memberikan surat tugas kepada Ahmad Ziadi untuk mencari dan membangun komunikasi dengan parpol koalisi. Dan, sejauh ini sudah ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang paling intens membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. (kir)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri didampingi Ketua Desk Pilkada, Zainul Aidi dan Ketua DPC Kota Mataram, HM. Zaini berpose bersama Sekjen DPP Demokrat, Teuku Riefki Harsyd saat di DPP Demokrat untuk membahas finalisasi dukungan di Pilkada 2020.

Arah Dukungan Final, Demokrat akan Serahkan SK Secara Serentak Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat NTB memastikan arah dukungannya di Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB sudah mengerucut. Sehingga bakal pasangan calon yang akan diusung Demokrat tinggal di-SK-kan DPP dalam waktu dekat ini.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Desk Pilkada DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/7) kemarin.

“Pembahasan di DPP sudah tuntas. Tinggal diumumkan resmi oleh DPP,” ujarnya.

Disampaikan Zainul Aidi, finalnya arah dukungan Par-

tai Demokrat di Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB itu, setelah tim Desk Pilkada Demokrat NTB melakukan pembahasan dengan Bappilu DPP Demokrat awal Juli kemarin.

“Kemarin kita sudah diundang oleh Bappilu DPP Partai Demokrat bersama seluruh

Ketua DPC yang daerahnya melaksanakan Pilkada untuk mempresentasikan hasil komunikasi politik serta arah dukungan dan koalisi partai menghadapi Pilkada yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember mendatang,” katanya.

Dalam rapat itu, Zainul Aidi menyampaikan kepada

Hasil Penjualan Tak Masuk Daerah

Kejari Telisik Dugaan Unsur Pidana Aset Jagaraga

(Suara NTB/her)

Banu Harli Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat melimpahkan persoalan aset daerah Jagaraga Kecamatan Kuripan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Penyerahan persoalan aset ini ke Kejari melaui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Persoalan aset ini sendiri mencuat lagi setelah mantan pejabat Lobar melaporkan dugaan aliran dana penjualan aset ini ke Polres. Hasil penjualan aset ini tidak masuk ke kas daerah. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Yusuf SH dikonfirmasi di kantornya mengatakan pihaknya sudah menerima SKK dari BPKAD terkait persoalan aset Lobar (Jagaraga, red). Pihaknya akan menelaah dulu dokumen yang dimiliki dan diserahkan oleh Pemda tersebut.

“Yang mana saja terlibat di situ. Nanti kami sikapi, apakah ini bisa selesaikan di luar persidangan atau tidak. Apakah perlu ke pengadilan? Kita bikin gugatan. Kami akan lihat juga, di samping perdatanya, ada ndak pidananya di situ. Itu juga kita kaji,” jelasnya. Pihaknya perlu mengkaji berbagai aspek

sebelum ke pegadilan, termasuk salah satunya aset ini telah didiami masyarakat. Tidak langsung kata dia ke pengadilan.

Apakah perlu mediasi dulu, diselesaikan di luar persidangan.

Terkait adanya putusan tetap pengadilan untuk eksekusi aset ini, menurut dia putusan itu berkaitan dengan pidana. “Inikan perdatanya, alas haknya. Kalau itu (putusan) kan pidananya, kita tidak masuk ke sana,” jelas dia. Namun jelas dia, perlu ada kajian kenapa ada pidananya dalam persoalan aset ini. Pihaknya perlu menelusuri kenapa ada pidananya? Sedangkan terkait SKK jelas dia menyangkut aset milik Pemda. Hal inilah dicari dan dianalisa hukumnya terkait siapa yang terlibat di sana. Pihaknya juga menelusuri kenapa masyarakat menguasai lahan ini?. “Apakah dengan cara membeli,? Lalu kalau membeli, mereka beli dari siapa? Dan apakah dia (pihak yang menjual) berhak menjual,” jelas dia.

Pihaknya akan bertemu dulu dengan pihak Pemda dalam hal ini BPKAD dan mengundang pihak masyarakat yang berkaitan dengan aset tersebut. Sebelumnya, Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi melalui Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub menegaskan bahwa pemda serius menyelesaikan persoalan aset, termasuk di Jagaraga. Pemda kata dia sudah meminta kuasa khusus (SKK red) ke Kejaksaan untuk membantu penanganan aset bermasalah. SKK tersebut, tidak saja terbatas aset Jagaraga namun semua persoalan aset.

“Kami naikkan status SKK (kuasa khusus) ke kejaksaan untuk semua persoalan aset, kaitan dengan Tata Usaha Negara (TUN) dan perdata, Pemda akan dibantu kejaksaan,” jelas Ayub.

(Suara NTB/her)

Yusuf Camat Kuripan Banu Harli menerangkan, terkait persoalan aset daerah di Dusun Tegal Desa Jagaraga sudah lama sejak zaman Kepala Aset H. Burhanudin.

Pada saat hearing Pemda dengan warga, pihak warga mengakui sudah membayar tanah itu kepada oknum dengan membawa bukti kwitansi Rp 635 juta lebih. “Tapi setelah kami dengan BPKAD menelusuri ternyata uang bayaran aset dari warga tidak ada masuk ke kas daerah. Sehingga secara fakta itu tetap tanah Pemda, walaupun secara riil sudah dikavlingkavling,” tegas dia.

Kalau warga membeli ke Pemda maka pembayarannya ke Pemda dan masuk Kasda bukan ke personal. Karena itulah, ketika ada pembangunan di lahan itu pihaknya menghentikan karena khawatir masyarakat lebih dirugikan. Ia pun ingin ada jalan tengah agar tidak merugikan Pemda dan masyarakat. Sebab kata dia tidak mungkin juga masyarakat berani menempati dan membangun di sana tanpa pernah membeli. Persoalannya siapa oknum tempat warga membayar. Warga perlu dipertemukan dengan oknum yang menerima uang tersebut. (her)

DPP terkait dengan peta politik di daerah, potensi kekuatan kandidat dan parpol mitra koalisi di daerah. Dia memastikan Partai Demokrat sudah punya parpol koalisi di tujuh kabupaten/kota. Dengan sudah clearnya parpol koalisi tersebut, maka koalisi Demokrat sudah memenuhi syarat dukungan raihan kursi untuk daftar di Pilkada.

“Semua sudah clear, karena koalisi itu jadi tahapan penting yang menjadi syarat diterbitkannya surat dukungan ter-

hadap pasangan calon yang akan di dukung dan dimenangkan oleh Partai Demokrat di Pilkada serentak 2020,” kata Zainul yang juga Sekretaris DPD Demokrat NTB itu.

Ketika ditanya nama-nama pasangan balon yang akan didukung Partai Demokrat, pihaknya mengaku tak mau mendahului keputusan DPP. “Kita tidak mau mendahului, karena DPP akan menerbitkan SK dukungan serentak.

Kita tunggu saja keputusan DPP,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Sumbawa

Nurdin Ranggabarani Pastikan Dukungan Demokrat - PPP Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon Bupati Sumbawa, Nurdin Ranggabarani memastikan dirinya sudah siap untuk bertempur di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Sumbawa. Hal itu ditegaskan Nurdin setelah memastikan kendaraan politik yang akan digunakan sudah lengkap.

“Kita tetap sebagai komitmen dari awal bersama Partai Demokrat, berkoalisi dengan PPP, dan itu Insya Allah sudah clear,” ucap Nurdin saat dikonfirmasi Suara NTB. Dari awal DPP PPP memang sudah memberikan dukungan kepada Nurdin, meskipun dukungan tersebut, baru dalam bentuk surat tugas.

DPP PPP akan mengganti surat tugas tersebut dengan Surat Keputusan (SK) dukungan definitif manakala Nurdin telah memastikan partai politik yang akan jadi mitra koalisi.

Tapi dengan adanya kabar kepastian dukungan Demokrat kepada Nurdin, maka dalam waktu yang tidak lama, PPP akan menerbitkan SK dukungan kepada Nurdin. “Tapi untuk Demokrat, saya tidak mau mendahului, silahkan konfirmasi ke Demokrat.

Tapi kabarnya pekan ini SK-nya akan keluar,” ucapnya.

Terkait pasangan calon wakilnya, Nurdin Ranggabarani akan berpasangan dengan Syukri Rahmat yang merupakan kader Partai Demokrat.

Sehingga koalisi DemokratPPP di Pilkada Sumbawa itu masing-masing mengutus kader sendiri. “Pasangan tetap dengan Sukri,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait dengan arah dukungan Demokrat di Pilkada Sumbawa. Sekretaris DPD partai Demokrat NTB yang juga

(Suara NTB/dok)

Nurdin Ranggabarani merangkap sebagai Ketua Desk Pilkada, Zainul Aidi menyatakan jika arah dukungan partainya sudah final untuk Pilkada Sumbawa.

Hanya saja Zainul belum mau menyebutkannya secara terang siapa figur yang akan mereka dukung di Pilkada Sumbawa. Zainul berdalih pihaknya di daerah tidak mau mendahului DPP, karena DPP akan mengumumkan secara serentak bersama daerah lainnya. “Kita tidak mau mendahului, karena nanti DPP yang akan umumkan dan serahkan SK-nya secara serentak. Kita tunggu saja keputusan DPP,” katanya.

Saat disebutkan nama pasangan Nurdin Ranggabarani-Syukri Rahmat. Zainul Aidi tak menampiknya jika pasangan itu merupakan salah satu prioritas yang akan diberikan dukungan. Sebab hanya pasangan itulah yang selama ini paling intens membangun komunikasi politik dengan Demokrat. “Memang ini (Nurdin-Syukri) jadi bapaslon prioritas Demokrat,” pungkasnya. (ndi)

Rentan Dipolitisasi, Pansus Sarankan Penyaluran JPS Bersatu Tidak Diperpanjang Praya (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk memperpanjang waktu penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu, menuai kritikan kalangan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Loteng.

Bahkan Pansus Covid-19 menyarankan supaya penyaluran JPS Bersatu dikembalikan ke pola awal, yakni selama tiga bulan dengan besaran bantuan sebesar Rp 600 ribu.

“Kalau rencana pemerintah daerahkan diperpanjang waktu penyalurannya JPS Bersatu menjadi 6 bulan. Tapi jatah yang diberikan dikurangi men-

jadi Rp 300 ribu. Lebih baik kembali ke pola semula. Toh, jatah yang akan diterima masyarakat tetap sama,” ungkap Wakil Ketua Pansus Covid-19, Legewarman, S.IP., kepada Suara NTB, Kamis (9/7).

Usai rapat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Sosial, Legewarman mengatakan, kalau waktu penyaluran JPS Bersatu diperpanjang itu rentan dipolitisasi, karena Loteng akan segera menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada bulan Desember mendatang. “Jadi untuk menghindari anggapan-

anggapan yang macamamacam, lebih baik pola penyaluran JPS Bersatu dikembalikan.

Jadi dalam dua bulan ke depan, penyaluran JPS Bersatu sudah tuntas. Sehingga potensi munculnya anggapan negatif soal penyaluran JPS Bersatu bisa diminimalisir,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, mengatakan kalau keputusan sudah diambil dan itu sesuai arahan pimpinan. “Itu (perpanjangan waktu penyaluran JPS Bersatu) perintah pimpinan. Kita hanya melaksanakan saja,” jawabnya singkat. Sebelumnya

Tutik – sapaan akrab Kepala Dinas Sosial Loteng, menjelaskan Pemkab Loteng memutuskan untuk memperpanjang penyaluran JPS Bersatu, dari semua hanya tiga bulan menjadi enam bulan. Tetapi dana yang diterima kepala keluarga (KK) sasaran dikurangi menjadi Rp 300 ribu saja dari yang diterima sebelumnya sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Keputusan itu didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Yang paling utama untuk mengimbangi kebijakan pemerintah pusat yang juga akan memperpanjang penyaluran program bantuan sosial bagi

masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sehingga masyarakat bisa lebih lama menikmati manfaat dari program JPS Bersatu itu sendiri.

Masyarakat pun tidak menjadi terlalu konsumtif dan bisa memanfaatkan dana yang diterima seoptimal mungkin, untuk keperluan yang vital saja.

Pemkab Loteng menyiapkan anggaran sebesar Rp 19,4 miliar lebih untuk mendukung program JPS Bersatu. Anggaran tersebut diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 yang merupakan hasil dari refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 10 Juli 2020

Halaman 8

Masyarakat Mulai Abai

Kasus Positif Covid-19 di Lotim Terus Bertambah

(Suara NTB/her)

BANTUAN - Plt Kades Jagaraga, Iskandar menyerahkan bantuan sosial tunai tahap III kepada masyarakat, Kamis (9/7).

Kades di Lobar Tunggu Regulasi Perpanjangan Penyaluran BLT DD Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) tengah menunggu regulasi terkait perpanjangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang rencananya ditambah tiga bulan kedepan (enam bulan). Sejauh ini hampir semua desa di Lobar menyalurkan BLT DD tahap III. Selain BLT DD, Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap III juga telah disalurkan.

Ditemui disela-sela membagi BST tahap III, Plt Kades Jagaraga, Iskandar, S.Sos mengatakan, pada intinya pihaknya siap menyalurkan BLT DD yang diperpanjang hingga tiga bulan kedepan dengan nilai masing-masing per bulan Rp300 ribu per KK. “Intinya kami dari pemdes Jagaraga siap, tinggal menunggu instruksi dari pimpinan baik dari pusat maupun daerah,” jelas dia. Berdasarkan keputusan pusat, penyaluran BLT ini sendiri diperpanjang sampai tiga bulan kedepan.

Selaku Kades, pihaknya siap dan bangga melaksanakan instruksi tersebut. Sebab bagaimanapun dana ini dikembalikan ke masyarakat untuk mengurangi beban mereka menghadapi pandemi covid-19 ini. Ia justru tak mempersoalkan desa tidak mengurus pembangunan fisik, namun memprioritaskan bantuan ke masyarakat. “Karena kondisi dampak pandemi sangatlah berat dirasakan warga kami,” imbuh dia.

Terkait pelaksanaan perpanjangan masa penyaluran BLT DD, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan aturan atau regulasi dari pemda dalam hal ini Bupati. “Makanya itu (perbup) kami tunggu, sebagai dasar hukum kami melanjutkan penyaluran BLT DD ke tahap selanjutnya,” terangnya. Dari sisi kesiapan anggaran DD untuk penyaluran BLT, pihaknya mengaku alokasi DD yang ada mencukupi.

Terkait penerima BLT tahap selanjutnya, pihaknya masih menggunakan data penerima sebelumnya. Karena kata dia, data ini sudah final setelah beberapa kali dilakukan verifikasi ulang terhadap penerima yang dobel. Pihaknya melibatkan semua unsur masyarakat, baik tingkat RT, tokoh pemuda, toma, tokoh agama, Babinsa, bhabinkamtibmas, Kadus, BBD dan satgas Cocvid-19 yang ikut terlibat.

Ia menambahkan, jumlah penerima BLT DD di desanya sebanyak 369 KK, sedangkan untuk BST sudah selesai tahap III diberikan kepada 351 KK. Awalnya penerima BST sebanyak 357, ada 6 orang dikeluarkan karena meninggal dunia (tidak ada ahli waris). Sementara bantuan yang belum tahap III antara lain, JPS mantap dengan jumlah pemerima 404 KK, dan JPS Gemilang menyasar 88 KK. Sekdis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Heri Ramadhan mengatakan terkait regulasi perpanjangan penyaluran BLT DD cukup mengacu Permenkeu dan Permendes yang sudah ada.

“Tapi kami akan segera buatkan tindaklanjutnya berupa Surat edaran mengacu intisari dari Permenkeu dan Permendes,” jelas dia. SE tersebut kemungkinan sudah ditandatangani oleh Bupati. (her)

Selong (Suara NTB) Menjelang fase new normal atau kenormalan baru, kasus terkonfirmasi positif di kabupaten Lombok Timur (Lotim) justru terus bertambah. Kondisi ini dinilai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) salah satunya akibat masyarakat terkesan abai dan mulai cuek.

Data terbaru jumlah kasus terkonfirmasi positif 146 kasus. Sebanyak 102 orang sembuh dan masih dirawat 42 kasus. Sampai saat ini belum ada tambahan kasus yang meninggal dunia.

Juru Bicara Gugus Tugas, Dr. Pathurrahman kepada Suara NTB, Kamis (9/7) menjelaskan, menjelang new normal bukan berarti kehidupan ini sudah bebas tanpa corona.

New Normal maksud sebenarnya adalah bisa hidup berdampingan dengan virus dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Dikatakan, munculnya kasus-kasus baru di Lotim ini diduga karena banyaknya aktivitas luar. Terjadi interaksi sosial yang tanpa protokol kesehatan. Deteksi yang dilakukan Gugus Tugas sejauh ini pun tidak bisa untuk semua warga. Gugus tugas hanya mendeteksi yang sudah kontak dengan pasien positif.

Termasuk untuk swab seluruh warga Lotim diakui cukup bagus tapi butuh biaya yang

besar. “Kalau tes massal cukup berat, jadi kita cukup sebenarnya dengan mengecdek yang potensial terkena,” ucapnya.

Hikmah yang bisa dipetik, semakin banyak yang ketahuan akan dapat dengan mudah mengetahui penyebarannya. Di mana saja yang positif dapat dengan mudah terdeteksi dengan cepat.

Karenanya, salah satu kunci utama pemutusan rantai hanya dengan melaksanakan protokol Covid. Masyarakat harus terus ditingkatkan kesadarannya. Bukan sebaliknay makin cuek terhadap covid. “Jadi, manakala abai dan lengah, maka akan cepat menular,” imbuhnya.

Kebiasaan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Sepulang kerja langsung mandi dan melepas semua pakaian. Maka, keluarga akan bisa terjaga dari paparan virus. “Cuci tangan in iharus kita budayakan karena ancaman Covid masih ada,” demikian. (rus)

(Suara NTB/her)

TENAGA KONTRAK - Tenaga kontrak daerah di Lobar diberikan bantuan JPS Mantap.

Guru Honorer di Lobar Merasa Dianaktirikan Giri Menang (Suara NTB) Guru honorer di Lombok Barat (Lobar) merasa diperlakukan kurang adil, menyusul kebijakan Pemda membagikan JPS bagi tenaga kontrak di Pemda melalui koperasi di kantor Pemkab setempat.

Sedangkan, bagi tenaga guru sukarela dan honorer yang mendapatkan SK dari kepala sekolah belum diberikan bantuan. Padahal mereka juga terdampak covid-19.

Biro Komunikasi dan Informasi PGRI Lobar, Sahman memberikan apresiasi kepada pemda Lobar yang telah menyalurkan JPS mantap kepada tenaga kontrak yang ada di masing-masing OPD. “Kebijakan ini sangat populis. Mereka terdampak pandemi ini,” katanya. Kedepannya, pemda perlu memperhatikan guru honorer SD dan SMP yang hanya mengantongi SK kepala sekolah. Mereka juga sangat terdampak pandemi ini.

“Gaji mereka dalam sebulan hanya Rp100.000 . Kebanyakan mereka sudah mengabdi puluhan tahun,” katanya.

Jumlah guru tetap daerah (GTD ) yang memiliki SK dari Pemda sebanyak 1.514 orang.

Mereka menerima gaji Rp750.000/bulan yang dianggarkan melalui APBD Lobar.

Sedangkan jumlah guru tidak tetap (GTT) yang hanya memiliki SK Kepala Sekolah sebanyak 1.069 orang. Mereka di gaji melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). “Gaji mereka di hitung per jam mata pelajaran. Apalagi persyaratan untuk mendapat gaji dari BOS harus memiliki NUPTK. Untuk mendapatkan NUPTK harus memiliki SK dari Bupati atau SK Kepala Dinas Dikbud. Guru honorer yang hanya mengantongi SK kepala sekolah ini, masih menunggu SK kepala dinas,” katanya. Menurutnya, nasib guru honorer yang mengabdi di

SD, SMP dengan hanya mengantongi SK dari Kepsek sejauh ini belum jelas. Banyak di antara mereka yang mengabdi puluhan tahun.

Kepala Dinsos Lobar, Lalu Marta Jaya mengatakan terkait bantuan kepada guru kontrak sudah dibagikan bersamaan pada tahap I. Pada penyaluran tahap I, data tenaga kontrak ini diperoleh dari Dikbud, selanjutnya data itu disebar ke masingmasing desa sesuai alamat mereka. “Sudah disalurkan ke tenaga guru kontrak itu pada tahap I,” ujar dia. Terkait ada yang belum mendapatkan bantuan akan dilakukan penyisiran dan koordinasikan lebih lanjut dengan Dikbud.

Kenapa penyalurannya

berbeda dengan kontrak daerah dilakukan melalui koperasi pemda?, menurutnya penyaluran saat ini merupakan sisa dari sebelumnya. Selain guru honorer, ada beberapa OPD yang dilakukan penyaluran tahap I. “Kalau data, kami terima dari masing-masing OPD, lalu kami droping ke masing-masing desa sesuai alamat,” jelas dia. Menurutnya, tenaga kontrak guru yang sudah mendapatkan bantuan merasa terbantu dan bersyukur sekali diberikan bantuan. Ia menambahkan Untuk JPS tahap II sudah sebagian besar disalurkan oleh desa, bahkan ada beberapa Bumdes sudah mengajukan klaim pembayaran ke Dinsos. (her)

Penyuluhan Posyandu Kembali Digalakkan Selong (Suara NTB) Revitalisasi Posyandu menjadi salah satu program unggulan pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Kini memasuki era normal baru, penyuluhan posyandu kembali digalakkan setelah sebelumnya terhenti akibat pandemi Covid-19.

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR.4256 TD NOKA/NOSIN : MH8BG41CACJ-794906/ G 4 2 0 - 1 D 8 5 4 6 0 4 AN.M.FAHIDIRRIZA SURYA ATMAN HLG SKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.4431 AK NOKA/NOSIN : MHIJBC116AK851503/ JBC1E-1853813 AN.DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM HLG DSKTR CAKRANEGARA

Revitalisasi posyandu merupakan ikhtiar untuk meningkatkan strata posyandu menuju posyandu keluarga. Sehingga Posyandu bisa melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu Kesehatan Ibu dan anak (KIA), Posyandu Remaja, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Lansia.

Sebagaimana penyuluhan posyandu perdana yang dilakukan tim Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Pringgabaya di Posyandu Sirua-Rua, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, belum lama ini.

Sekretaris PLKB Kecamatan Pringgabaya, Jumadi, S.Ap., pada kesempatan itu menyampaikan materi seputar Program Bangga Kencana tentang Peran Orang Tua dalam mencetak Generasi yang berkualitas. Menurutnya, yang harus dipahami oleh orang tua ialah bahwa dalam mencetak generasi yang berkualitas diawali sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Oleh karena itu penting bagi ibu hamil mengetahui cara merawat kehamilannya hingga anak tumbuh dengan mandiri dan berkualitas.

Dikatakan Jumadi, anak berkualitas didapat dari perencanaan yang matang, kapan waktunya untuk merencanakan perkawinan, kapan harus punya anak, kapan harusnya membatasi jumlah anak. Sehingga dengan perencanaan yang bagus akan mencetak generasi muda yang berkualitas.

Selain itu orang tua harus bis menjadi guru dan dosen bagi anak-anaknya, lebih-lebih saat Pandemi Virus Corona saat ini. Tentu saja anak membutuhkan peran aktif orang tua di masa ini lewat pengetahuan memadai yang mereka peroleh saat po-

syandu. “Kami hadir di tengah masyarakat sebagai pendobrak untuk menyongsong masyarakat milenial yg berkualitas dan berdaya saing di tengah Pandemi Virus Covid 19,” ujarnya.

Untuk diketahui juga bahwa revitalisasi posyandu bertujuan untuk menjadikan posyandu sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun. Seperti pendewasaan usia perkawinan, stunting, bahaya narkoba, pendidikan tanggap bencana dan masalah kesehatan dan sosial lainnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

POSYANDU - Tim PLKB Kecamatan Pringgabaya, Lotim, sedang melakukan penyuluhan di acara Posyandu perdana.

SUARA NTB

Jumat, 10 Juli 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 10 Juli 2020

Halaman 10

Pertama di Indonesia

Pelaku Wisata NTB, Kemenparekraf dan RL-UGGp Gelar Festival Geowisata Virtual Mataram (Suara NTB) Pandemi bukan halangan untuk bergerak dan berkreasi. Event festival geotourism virtual pertama di Indonesia ini menjadi bukti bahwa dalam keadaan orang masih bisa terus produktif dengan aneka kreasi dan inovasi.

Event ini akan berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 15-16 Juli 2020. Event virtual tentang geowisata pertama di Indonesia ini didedikasikan untuk para pelaku wisata, pelaku UMKM dan masyarakat luas di NTB dan Indonesia yang mau belajar, pantang menyerah dan mau memanfaatkan peluang.

Ketua Panitia, Meliawati Ang mengatakan, bentuk acara festival geowisata 2020 terdiri dari pameran & eksebisi pelaku UMKM dan pelaku wisata, webinar, virtual tour dan pertunjukan budaya & musik jazz. ‘’Dalam kegiatan pameran & eksebisi akan diikuti oleh para pelaku UMKM dan pelaku wisata di NTB yang akan memamerkan aneka produk UMKM dan aneka Produk wisata yang dimiliki,’’ kata Melia-

wati Ang dalam siaran persnya Kamis (9/7).

Ia mengatakan, panitia menyediakan 30 booth virtual untuk para pelaku wisata dan pelaku UMKM yang ada di Lombok dan Sumbawa. Panitia telah bekerjasama dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB untuk mengisi booth pameran virtual ini.

Untuk pelaku UMKM panitia akan melibatkan para pelaku UMKM binaan instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dan instansi lainnya.

Ia menerangkan untuk acara webinar, akan mengangkat tema tentang geowisata terdiri dari tiga sesi dengan topik-topik menarik yang akan disampaikan oleh para praktisi geowisata berskala internasional yaitu perta-

ma, Geoturism Development in Asia Pacific (Prof. Jin Xiaochi, Presiden Asia Pacific Geoparks Network (APGN). Moderator : Lalu Adi Gunawan, Ph.D. Topik kedua, Success Story of Geoturism Development in Japan (Dr. Atsuko Niina & Ms. Yoshie Nakada dari Jaringan Geopark Jepang) Moderator : Surayani Eka Wijaya, Ph.D. Topik ke tiga, How to Create Geoturism Package (Prof. Noel Scott, dari University of Sunshine Coast - Australia). Moderator : Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Sedangkan acara Virtual Tour tersedia 7 paket wisata virtual yang bisa dipilih oleh para peserta festival yaitu , Trail to the most Complete Eruption History of Rinjani - Lokasi Desa Tanak Beak dan sekitarnya -

Lombok Tengah.

Ke dua, A Walk to Remember in Ancient Caldera of Sembalun Lokasi Desa Sembalun dan sekitarnya - Lombok Timur. Tiga, Rinjani Cultural Landscape - Lokasi Desa Senaru dan sekitarnya Lombok Utara. Empat, Exotic Tambora - Lokasi Gunung Tambora - Dompu.

Kemudian, Wild Life Bird Watching: Transition Type of Asian - Australian Avifauna Lokasi TWA Kerandangan dan sekitarnya - Lombok Barat. Enam, Poso Lake Virtual Geotour - Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Tujuh, Trek To The Most Powerful Volcano Eruption in Modern Era-JalurPendakianGunungRinjani - Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kegiatan virtual tour ini akan memberdayakan para pelaku wisata yang ada di masing-masing kawasan. ‘’Mereka akan dilibatkan sebagai interpreter lokal yang akan memandu wisata virtual secara interaktif dengan para

peserta festival,’’ katanya.

Selain untuk memberdayakan para pelaku wisata, acara ini juga sekaligus untuk memperkenalkan Virtual Tour sebagai potensi ekonomi baru di bidang pariwisata kepada para seluruh pelaku wisata yang ada di NTB. Sehingga ke depan dalam kondisi apapun, para pelaku wisata masih tetap bisa produktif dan roda perekonomian di sektor pariwisata akan tetap terus bisa berputar.

Sebagai acara hiburan, diacara virtual ini juga akan ditampilkan acara hiburan berupa pertunjukan seni budaya berkolaborasi dengan penampilan musik jazz. Selengkapnya acara hiburannya, Hikayat Samalas, melibatkan pelaku budaya Lombok yang akan membacakan babad Lombok.

Cultural Performance & Jazz, kolaborasi antara seniman Lombok dan para pelaku musik Jazz.

The Story of Peresean, sejarah, filosofi dan teknis pelaksanaan

olah raga tradisional Peresean akan disampaikan dalam bentuk video oleh salah seorang tokoh budaya Lombok. Ke empat Tarung Peresean, akan menampilkan live performance pertarungan peresean yang akan mempertemukan para pepadupepadu terbaik Pulau Lombok.

Meliawati mengatakan, para peserta festival akan melibatkan Jaringan Geopark Indonesia (JGI), Jaringan Geopark Asia Pasifik (APGN) dan Jaringan UNESCO Global Geopark di seluruh dunia.

Selain itu peserta umum lainnya juga akan mengundang kelompokkelompok komunitas, asosiasi, akademisi, pelajar & mahasiswa dan masyarakat umum lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sehingga target peserta yang akan mengikuti acara Festival Geowisata 2020 ini ditargetkan sejumlah minimal 500-1000 orang.

Registrasi peserta sudah mulai dibuka sejak tanggal 23 Juni 2020.

Acarainirencananyaakandibu-

kasecararesmioleh GubernurNTB Dr.H Zulkieflimansyah pada tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 09.00 Wita yang akan dilakukan secara virtual dan akan mengundang perwakilan dari Kantor Unesco Paris, Kantor Unesco Global Geopark Council, Kantor Global Geopark Network, Kantor Unesco Jakarta, Asia Pacific Geopark Network (APGN), Kemenko Maritim & Investasi,KementrianPariwisatadan Ekonomi Kreatif, Kementrian ESDM, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian LingkunganHidupdanKehutanan, Komite Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU), Badan Geologi Bandung, Jaringan Geopark Indonesia(JGI)danseluruhanggotaJaringan Geopark Indonesia sejumlah 19 geopark.

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Rinjani Lombok Unesco Global Geopark (RL-UGGp) didukung oleh Kementrian Pariwisata & Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan berbagai pihak. (r)

Sambut Kenormalan Baru, DPKP NTB Dorong Pengesahan Dua Perda Mataram (Suara NTB) – Kembali dibukanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPKP) NTB dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut kenormalan baru pascapandemi virus corona (Covid-19).

“Kemarin pelayanan perpustakaan sempat kita tutup. Setelah ada surat edaran kita buka lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan: pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, dan petugas kita juga sudah memakai face shield (pelindung wajah),” ujar Kepala DPKP NTB, Dr. Manggaukang Raba, kepada Suara NTB, Kamis (9/7) ditemui seusai kunjungan Gubernur NTB untuk pembinaan ASN. Diterangkan, dalam menyambut kenormalan baru pihaknya saat ini tengah menargetkan pengesahan dua Peraturan Daerah (Perda). Di antaranya Perda Kearsipan dan Perda Perpusta-

kaan. “Kita berusaha dua hal itu yang penting. Sebagai Pembina arsip seluruh NTB, hanya kita yang di NTB yang belum punya. Kabupaten/kota sudah punya semua, kami tidak,” jelasnya.

Menurutnya, naskah akademik dan rancangan perda tersebut telah diajukan ke Biro Hukum Pemprov NTB. Saat hendak dimasukkan dalam rapat pengesahan di DPRD NTB, pandemi Covid-19 masuk ke NTB menjadi penghambat.

“Maku mau dimasukkan ke DPR malah Covid, semua direfocusing.

Padahal kalau sudah ada Perda ini kita bisa naik peringkat,’’ ujar Manggaukang. Diterangkan, sampai saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengantongi nilai dengan poin 49 secara nasional. ‘’Itu nilainya cukup. Kalau sudah ada Perda ini kita bisa di atas 80 atau B plus,’’ sambungnya.

Diterangkan, DPKP NTB dalam waktu dekat akan berkonsultasi ke Bappeda NTB dan TAPD. Khususnya

mengikuti arahan Gubernur NTB dalam kunjungannya, di mana refocusing anggaran salah satunya akan melihat pengesahan Perda Kearsipan dan Perda Perpustakaan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam kunjungannya ke Kantor DPKP NTB menerangkan masalah kearsipan di NTB adalah salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Kemarin itu kita potong semua (anggaran) karena orang tidak tahu Covid ini selesainya kapan. Jangan sampai setelah diprediksi tiga empat bulan ternyata belum selesai. Jadi kita ambil skenario yang terburuk,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut.

Dalam prosesnya, seluruh anggaran tersebut akan disusun olah dalam pengajuan anggaran perubahan.

“Banyak anggaran untuk kepentingan yang kadang-kadang banyak orang tidak menanggap itu. Nanti kita kembalikan lagi,” tandas Dr. Zul. (bay)

RADIO

(Suara NTB/bay)

KUNJUNGAN - Kunjungan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah ke Kantor DPKP NTB, Kamis (9/7).

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 10 Juli 2020

Gubernur : Selalu Ada Peluang dan Terobosan Baru dalam Krisis Dari Hal. 1 “Yang paling penting masyarakat kami percaya kita mampu. Mahal sekali biaya bagaimana menyadarkan masyarakat yang sudah terbiasa menjadi konsumen” ujarnya.

JPS Gemilang yang kini memasuki tahap III melibatkan 4.673 UMKM di seluruh NTB. Dengan komoditi antara lain, beras, garam, kopi, ikan kering, serbat jahe, masker, sabun, gula aren, susu kedelai, hingga abon. Selain JPS Gemilang, IKM di NTB juga telah mampu menciptakan mobil listrik, motor listrik dan cold storage bertenaga surya.

“Kami yakin betul, untuk mengatasi pengangguran, kita bebas dari kemiskinan, harus berani meretas jalan baru dengan langkah yang tidak biasa” tegas orang nomor satu di NTB tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB kini juga tengah sibuk menyusun berbagai kebijakan untuk melindungi para IKM /UKM. Diantaranya penyusunan Peraturan Gubernur untuk bela dan beli produk lokal, kerjasama permodalan dengan Bank Daerah tanpa bunga, serta paket stimulus ekonomi untuk industrialisasi.

“Mudah-mudahan UKM / IKM kita segera naik kelas, bukan hanya skalanya tapi juga kapasitasnya” tambah gubernur.

Harapan gubernur, kedepannya UMKM di NTB tidak lagi menggunakan teknologi rendah namun juga akan mulai meningkat kelasnya menjadi UMKM dengan teknologi lebih canggih dan mampu merebut pasar yang lebih luas di masa yang akan datang.

“Kami dalam proses, banyak ide besar, memaknai semua feedback yang disampaikan, tugas kami adalah menyediakan dan mendampingi UMKM dengan maksimal” tutup Gubernur Zul. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang juga hadir sebagai narasumber mengingatkan UMKM agar segera menjawab tantangan digitalisasi khususnya jika ingin naik kelas.

“Persaingan marketplace makin ketat, terlebih brandbrand besar juga sudah bergabung. Sehingga kita perlu persiapkan UMKM yang betul-betul siap naik dari kapasitas produksi” jelasnya.

Teten berjanji akan segera melakukan kunjungan kerja ke NTB. Menteri Teten akan membawa anak-anak muda kreatif dari Bandung, yang merupakan para pemuda jaringan kreativepreuner dengan berbagai keahlian untuk berdiskusi dan transfer ilmu kepada para pemuda NTB. “Nanti kita buat event di NTB, mereka ini lah yang nanti akan membangun komunitas kreatif di NTB” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan jika salah satu permasalahan utama UKM/IKM di NTB yakni rendahnya pemanfaatan internet. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2018 hanya terdapat 3,56% pelaku UMKM yang memanfaatkan

internet untuk menunjang aktifitas usahanya.

Sedangkan untuk dampak Covid-19 bagi UMKM, ada pada penurunan permintaan serta kendala pemasaran. Sektor industri makanan dan industri kreatif menjadi yang paling terdampak Covid-19. Pandemi Covid-19 juga disebutnya telah mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan media digital, khususnya platform jual beli yang akan bertahan melampaui pandemi. ‘’Dalam kondisi kita seperti sekarang, global mengalami masalah ekonomi ini, tapi kita bersyukur penanganan Covid-19 saya kira juga cukup bagus. Walaupun di sana sini masih ada masalah, tapi day-to-day saya kira trendnya semakin baik,’’ ujarnya.

Luhut kemudian memaparkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Salah satu tujuan utama BBI antara lain, mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat, mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi serta menumbuhkan rasa bangga pada produk lokal.

Pada webinar yang diinisiasi oleh CEO DANA, Vince Iswara tersebut, Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM, dan Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Terpisah, Kepala Dinas Perindusrian NTB, Nuryanti, menerangkan untuk meningkatkan kapasitas IKM/ UKM di daerah pemerintah pusat akan menggelontorkan dana stimulus mencapai Rp800 triliun. Untuk mengakses bantuan tersebut, pelaku usaha ditekankan perlu segera melakukan dan memahami digitalisasi usaha.

“Sekarang memang belum ada kuota (pasti) untuk NTB, tapi anggaran untuk itu sudah disiapkan pemerintah. Nanti tergantung kecepatan IKM untuk mengakses itu semua,” jelas Nuryanti. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, proses pencairan dana tersebut paling cepat terealisasi Agustus mendatang. Mengingat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sampai saat ini masih disusun.

Selain dari pemerintah pusat, program stimulus dari pemerintah daerah juga disebut terus berjalan. Antara lain dengan penyerapan dari program JPS Gemilang, serta perencanaan penyerapan belanja permesinan.

“Itu dari APBD Provinsi.

Sedangkan stimulus dari pusat nanti menunggu aturan, ada dalam bentuk bantuan modal IKM/UKM, keringanan pajak, penunggakan pembayaran cicilan dan sebagainya,” ujar Nuryanti. Untuk itu pihaknya mendesak agar pelaku usaha di NTB segera menyiapkan diri, terutama untuk pemanfaatan informasi teknologi (IT). “Karena ini berbasis IT semua nanti, pengurusan dokumen dan lainlain,” katanya. (bay/r)

Protokol Covid MotoGP 2021 Segera Disusun Dari Hal. 1 ‘’Tidak ada yang terhambat kalau di fisik. Konstruksi jalan terus, sekarang sudah progresnya 40 persen. Artinya dia punya waktu sampai September 2020 untuk menyelesaikan. Kita bisa lakukan, kemudian pengaspalan mulai Juli ini,’’ ujar Faozal.

Sebelumnya, Managing Director ITDC, I Wayan Karioka, menerangkan selama pandemi Covid-19 pihaknya terus melaksanakan pengerjaan infrastruktur dan pembangunan fasilitas pendukung sesuai jadwal. Di antaranya pengerjaan galian tanah untuk sirkuit MotoGP yang telah mencapai 40 persen, serta kelanjutan pembangunan Pullman Hotel. ‘’Semuanya masih berjalan sesuai jadwal dan pengerjaan juga sudah sesuai protokol juga,’’ ujarnya. Dicontohkan penger-

jaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang telah selesai antara lain penataan ulang Pantai Kuta dengan jalan setapak sepanjan 1,4 Km, pembangunan 303 kios sebagai sentra Bazaar Mandalika. Pembangunan jalan utama dalam kawasan sepanjan 11 Km di area barat yang dilanjutkan dengan pembangunan jalan menuju Pantai Grupuk dan Tanjung Aan. Selain itu, dibangun juga instalasi pengolahan air bersih dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dengan kapasitas 3.000m3/hari. Termasuk pembangunan kompleks Mandalika International Street Circuit sebagai fasilitas kelas dunia untuk menjamu berbagai atraksi sportainment kelas dunia di Indonesia. (bay)

Aset Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu Digugat Warga Dari Hal. 1 Sedangkan aset Gedung Wanita diperoleh melalui pembebasan lahan.

“Kita yakin menang, sertifikat ada, dokumen kepemilikan jelas. Kita sudah menghadirkan saksi. Pertama, mantan Sekda NTB, Pak Malik dan Nyono mantan Pegawai PTPN XII,” terangnya.

Ia menilai dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki penggugat sangat lemah. Karena bukti yang dimiliki berupa surat keterangan dan pipil. Untuk memperkuat bukti atas kepemilikan lahan tersebut,

Ruslan mengatakan pihaknya menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. ‘’Yang mengetahui bahwa ini aset daerah. Makanya kenapa kita hadirkan Pak Malik. Karena beliau dulu yang mengetahui saat peralihan aset dari PTPN XII ke Pemprov NTB,’’ tandasnya.

Ia tak memungkiri munculnya klaim atas aset milik daerah akibat lahan tersebut terbengkalai dan kosong (Gedung Wanita).

Sehingga ada pihak-pihak yang kemudian mengajukan gugatan, mengklaim sebagai pemilik. (nas)

Halaman 11

Lobster yang Diselundupkan Dilepasliarkan di Pantai Cemara Giri Menang (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Barat (Lobar) melepasliarkan 4.600 benih lobster yang berhasil diamankan dari TA, oknum guru SD di Jalan Raya Montong Kecamatan Batulayar ketika hendak dibawa menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (6/7) lalu.

Menurut Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Dhafid Shiddiq, Kamis (9/ 7) malam, pelepasliaran dilakukan di Pantai Cemara Desa Lembar Selatan, Selasa (7/7) lalu. Pelepasan itu didampingi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (BKIPM).

Dari hasil koordinasi dengan BKIPM benih bibit lobster ini rentan mati, apabila dibiarkan terlalu lama dengan kemasan plastik tersebut. Untuk itu, pihaknya segera melepasliarkan benih lobster tersebut ke laut.

Sebelumnya, TA, seorang oknum guru SD asal Mataram diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lobar di Jalan Raya Montong Kecamatan Batulayar ketika hendak dibawa menuju KLU, Senin (6/7) lalu.

Pelaku mengangkut benih lobster dengan menggunakan mobil Suzuki AVP, kemudian dibawa ke wilayah

Nipah KLU. Benih lobster itu dimasukan di 46 bungkus plastik. Kemudian ditaruh dalam boks es styrofoam.

Ia menjelaskan, awal mula pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat. Diduga terdapat mobil yang mengangkut benih lobster dengan tujuan ke wilayah Lombok utara. Dan memang benar, saat melintas di wilayah Montong anggota unit Tipidter memberhentikan mobil dan melakukan pemeriksaan. “Hasil pemeriksaan anggota mendapati ada boks yang ditaruh di jok tengah mobil dan setelah diperiksa memang benar isinya benih lobster,” bebernya.

Pelaku sempat diamankan di Mapolres Lobar. Sedangkan barang bukti ribuan benih lobster tersebut dilepasliarkan di Pantai Cemara Desa Lembar Selatan. Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan Pasal 16 ayat (1) jo pasal 88 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004.

Namun pelaku tidak dilakukan penahanan, hanya kenakan wajib lapor sambil melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. (her)

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Pihak Polres Lobar bersama BKIPM Mataram saat melepas benin lobster di perairan cemara Lembar, selasa (7/7) lalu.

Fokus di Pencalonan

Sekda Loteng Disarankan Segera Mundur Praya (Suara NTB) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Supli, S.H., menyarankan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., segera meletakkan jabatannya sekaligus mundur sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Dengan mundurnya Nursiah sebagai ASN agar lebih fokus pada pencalonannya sebagai calon wakil bupati mendamping H. L. Pathul Bahri, S.IP., di Loteng di Pilkada Loteng, Desember mendatang.

“Kalau memang sudah

memantapkan niat untuk maju di Pilkada Loteng mendatang, sebaiknya Sekda Loteng segera mundur dan meletakkan jabatanya. Agar bisa fokus mengurus persiapan pencalonan,” saran Supli, Kamis (9/7).

Terlebih pelaksanaan Pilkada Loteng sudah semakin dekat. Artinya, jika bicara momen saat inilah waktu yang baik untuk mundur, sehingga bisa bersosialisasi dengan maksimal. Masyarakat pun tidak terus-terusan bertanya soal rencana maju di Pilkada Loteng mendatang.

“Kalau tetap bertahan, se-

mentara baliho pencalonan sudah menyebar di manamana, kan jadi pertanyaan di masyarakat, apakah benar Sekda Loteng akan maju di Pilkada Loteng mendatang.

Tapi kalau sudah menyatakan mundur dan meletakkan jabatanya, masyarakat mendapat kepastian,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Loteng, Legewarman, S.IP. Menurutnya, jika Sekda Loteng sudah ada niatan untuk maju harus segera menetukan sikap.

Apalagi Sekda Loteng sudah diusulkan untuk mendapat rekomendasi sebagai calon

Kemenkeu Surati Satker Percepat Belanja untuk Pulihkan Ekonomi NTB Dari Hal. 1 dibandingkan dengan semester I tahun 2019 lalu.

Ia menyebutkan realisasi belanja di NTB sampai 30 Juni 2020. Dari pagu Rp12,03 triliun sudah terealisasi Rp5,26 triliun atau 43,79 persen. Dengan rincian belanja pegawai dari pagu Rp3,01 triliun, realisasinya Rp1,38 triliun atau 46,05 persen. Kemudian belanja barang dari pagu Rp2,7 triliun, realisasinya Rp1,02 triliun atau 37,93 persen.

Selanjutnya, belanja modal dari pagu Rp2,8 triliun, realisasinya Rp1,15 triliun. Kemudian belanja bantuan sosial dengan pagu Rp15,09 miliar, realisasinya Rp5,6 miliar

atau 37,16 persen.

Selain itu, DAK Fisik dari pagu Rp1,27 triliun realisasinya Rp146,6 miliar atau 11,47 persen. DAK non fisik dari pagu Rp987 miliar, realisasinya Rp644 miliar atau 65,25 persen. Dan terakhir dana desa dari pagu Rp1,22 triliun, realisasinya Rp906,4 miliar atau 74,14 persen.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai 30 Juni 2020 sudah mencapai 54,49 persen. Dari pagu Rp14,9 triliun, realisasinya Rp8,1 triliun.

Dengan rincian, Pemprov NTB dari pagu Rp3,38 triliun realisasinya Rp1,8 triliun, Bima dari pagu Rp1,48 triliun, realisasinya Rp768 miliar.

Kemudian Dompu dari pagu Rp812 miliar realisasinya Rp439 miliar, Lombok Barat dari pagu Rp1,29 triliun realisasinya Rp708 miliar. Selanjutnya, Lombok Tengah dari pagu Rp1,7 triliun realisasinya Rp928 miliar, Lombok Timur dari pagu Rp1,9 triliun realisasinya Rp1,14 triliun.

Sumbawa dari pagu Rp1,28 triliun realisasinya Rp701 miliar, Kota Mataram dari pagu Rp889 miliar, realisasinya Rp495 miliar, Kota Bima dari pagu Rp614 miliar, realisasinya Rp325 miliar, Sumbawa Barat dari pagu Rp768 miliar realisasinya Rp412 miliar dan Lombok Utara dari pagu Rp667 miliar realisasinya Rp367 miliar. (nas)

TNI dan Polri Luncurkan Kampung Tangguh Nusantara di Desa Kembang Kuning Dari Hal. 1 Tak heran kemudian di tahun 2019 lalu, desa dengan jumlah penduduk 2.122 jiwa (610 KK) ini berhasil menjadi juara pertama lomba desa wisata tingkat nasional kategori desa berkembang.

Di tengah pandemi Covid19 ini pun, Desa Wisata Kembang Kuning semakin berbenah. Tempat cuci tangan sangat mudah ditemukan.

Bahkan, desa ini menjadi kawasan wajib masker. Prestasi yang membangggakan itulah yang membuat desa wisata Kembang Kuning menjadi lokasi launching atau peluncuran Kampung Tangguh Nusantara Kamis (9/7).

Kampung Tangguh Nusantara merupakan program khusus Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, keamanan dan sosial ekonomi.

Peluncuran Kampung Tangguh di desa berhawa sejuk ini dihadiri secara virtual oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis,M.Si serta Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal, S.I.K.,MH, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,SH.,M.Han, Bupati Lombok Timur H.Sukiman Azmi, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB. Di NTB sendiri, kampung tangguh tersebut bernama Kampung Sehat (Steril, Ekonomi Produktif, Harmonis, Asri, Tangguh). Sebanyak 7.024 Kampung Tangguh Nusantara dilaunching kemarin oleh Kapolri dan Panglima TNI. Mengawali peluncuran, Kapolri berdialog terkait progres serta dampak adanya Kampung Tangguh Nusantara yang dibentuk di provinsi masing-masing. Kapolri berharap, kampung tangguh yang dilaunching ini banyak melibat-

kan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19.

“Harapan kita, seluruh masyarakat hingga ke tingkat RT/RW ikut berpartisipasi dalam mencegah penularan Covid-19. Kita optimis, jika di tingkat RT sudah tangguh.

Maka, Indonesia tangguh,” ujarnya.

Sementara itu Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, SIP dalam sambutannya mengatakan, panen raya yang digelar kemarin menjadi bukti kesungguhan TNI/Polri untuk mendukung pemerintah dalam rangka ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.

“Kita semua merasakan dampaknya. Untuk itu kita semua dituntut untuk terus menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Panglima.

Sesuai Instruksi Presiden, lanjut Panglima, pihaknya diminta turut membantu pemerintah menjaga stabilitas pangan. Pasalnya, stabilitas pangan berkaitan erat dengan kondisi sosial Indonesia.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, TNI/Polri serta masyarakat luas atas dukungannya terhadap Kampung Tangguh Nusantara yang di launching hari ini,” tutupnya.

Sementara itu Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal, S.I.K.,MH mengatakan, di era pandemi Covid-19 ini ketahanan pangan menjadi faktor penentu. Masyarakat harus tetap bisa makan, perekonomian masyarakat pun kita harap terus menggeliat. Tapi, di sisi lain protokol kesehatan harus tetap dijalankan oleh seluruh masyarakat.

“Kita bangga di tempat ini kita sudah siap panen ikan lele, ikan nila dan padi, jumlahnya pun cukup besar. Ini semua kita persembahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi yang ada di Lombok Timur, khususnya di Desa Wisata Kembang Kuning. Kita bersyukur, di tengah pandemi Covid-19 ini , perekonomian di

NTB tetap survive,’’ ujar Kapolda.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bersyukur NTB diberikan Kapolda seperti Pak M. Iqbal dan Danrem seperti Pak Rizal Ramdhani yang sangat aktif dan kompak di masa pandemi ini. ‘’Kita syukuri, di tengah masa sulit ini, kebersamaan antara pemerintah dan jajaran TNI/Polri tetap terjaga.

Alhamdulillah, ini anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Mari kita jaga kebersamaan ini hingga masa mendatang,’’ ajak Wagub.

Menurutnya, berkat kekompakan semua pihak, perekonomian NTB di masa pandemi ini semakin membaik. Namun demikian, pekerjaan rumah berupa edukasi terus menerus kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol Covid-19 harus terus dilakukan.

“Faktor paling sulit adalah mengedukasi masyarakat.

Dalam edukasi pun perlu caracara dan lompatan-lompatan baru, kampung sehat ini salah satu cara terbaik mengedukasi masyarakat dalam mencegah penularan covid-19,” ujar Rohmi.

Dengan adanya peluncuran Kampung Tangguh Nusantara dengan mengambil lokasi di NTB menjadi penyemangat baru di tengah pandemi Covid-19. Sektor pertanian dan peternakan akan terus digeliatkan untuk mendukung daya tahan ekonomi.

“Alhamdulillah pertanian kita di NTB masih bagus, peternakan terus berjalan, aspek-aspek perekonomian pun terus meningkat di masa sulit seperti saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memudahkan seluruh ikhtiar kita semua,’’ ujar Rohmi.

Pada kesempatan itu, Wagub didampingi Kapolda NTB, Danrem, Bupati Lombok Timur kemudian melakukan panen raya padi, ikan dan melihat industri kreatif UMKM Desa Wisata Kembang Kuning. (yon/r)

kepala daerah oleh salah satu partai politik.

Dalam hal ini kepala daerah juga diharapkan segera menentukan sikap untuk menyiapkan pengganti Sekda Loteng supaya urusan pembangunan bisa benar-benar fokus dikawal oleh pejabat sementara Sekda Loteng nantinya. “Banyak persoalan pembangunan yang harus disele-

saikan. Jangan karena pencalonan, urusan pemerintahan dan pembangunan tidak terurus dengan baik,” timpalnya.

Dikonfirmasi Suara NTB terkait saran tersebut, Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., enggan menanggapi. Ia memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut saat ditanya via ponselnya. (kir)

Realisasi Keuangan Minus 14 Persen Dari Hal. 1 ‘’Kita tetap mengoptimalkan belanja APBD dengan situasi yang ada. Dengan refocusing dan realokasi anggaran, belanja memang mengalami penurunan,” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (9/7) kemarin.

Dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran, struktur APBD NTB mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dalam APBD murni 2020, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp5,67 triliun, menjadi Rp5,049 triliun. Atau target pendapatan berkurang sebesar Rp622 miliar lebih.

Penurunan pendapatan ini akibat dari penyesuaian APBD murni 2020 dengan Perpres APBN No.78 atau revisi pertama. Dimana berdasarkan Pergub No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD 2020 tanggal 6 Januari 2020 berkurang sebesar Rp210 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil Rp23 miliar, DAU Rp41 miliar, DAK Rp235 miliar dan DID Rp6,4 miliar.

Kemudian penyesuaian APBD setelah revisi pertama akibat Covid-19, berdasarkan Pergub No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Penjabaran APBD 2020 tanggal 13 April 2020 berkurang sebesar Rp412 miliar. Dengan rincian PAD Rp165,8 miliar, dana bagi hasil Rp13 miliar, DAU Rp226 miliar, DAK Rp82 miliar, DID Rp3,9 miliar dan pendapatan hibah Rp16 miliar.

Sedangkan dari sisi belanja daerah berkurang sebesar Rp603 miliar. Dari proyeksi Rp5,7 triliun di APBD murni 2020 menjadi Rp5,1 triliun setelah rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Amry mengatakan, belan-

ja pemerintah merupakan salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

Ia mengatakan, konsumsi masyarakat pada Juli ini mulai membaik dengan intervensi yang dilakukan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan stimulus ekonomi untuk IKM dan UKM lokal. ‘’Seiring dengan adanya pendapatan karena pegawai mulai bekerja. Maka kosnumsi mulai ada tanda-tanda membaik. Di samping adanya bantuan melalui JPS dari tingkat pusat sampai daerah.

Itu untuk menggerakkan konsumsi,” katanya.

Lewat pelibatan dan pemberdayaan IKM dan UKM di masa pandemi, mereka tetap berproduksi. Sehingga intervensi yang dilakukan akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Pengeluaran pemerintah dengan memberi stimulan.

Seperti stimulus ekonomi kepada IKM dan UKM merupakan langkah pemerintah supaya proses produksi berlangsung,” jelasnya.

Terkait dengan realisasi keuangan APBD 2020 yang minus 14 persen, Amry mengatakan penyerapan anggaran akan terus berlangsung. Penyerapan anggaran akan dikalkulasikan setelah akhir tahun anggaran. Sekarang, katanya, penyerapan anggaran masih di pertengahan perjalanan.

Meskipun realisasi keuangan masih di bawah target.

Tetapi realisasi fisiknya jauh di atas realisasi keuangan.

Artinya, ada aktivitas produksi yang berlangsung. ‘’Bisa jadi realisasi fisik lebih besar dari keuangannya.

Dengan uang muka plus uangnya menangani itu sudah jalan.

Nanti tinggal menerima sisa pembayaran,’’ katanya. (nas)

Strategi Menjaga Ketahanan Pangan Dari Hal. 1 Langkah inipun menjadi salah satu konsep dan strategi dari Pemprov NTB untuk menjaga ketahanan pangan di tengah masa sulit Corona.

Rohmi mengakui bahwa ia bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, berbagi tugas menyikapi pandemi Corona. Ia selaku Wagub fokus pada penanganan Covid-19, sementara gubernur pada perekonomian. Dari pembagian tugas ini sudah mengerucut sehingga masalah ekonomi tidak terlalu berimbas kencang menghancurkan perekonomian masyarakat khususnya di NTB. ‘’Inilah kemudian programprogram berdasarkan produksi berbasis NTB. Alhamdulillah dampaknya kita rasakan bersama. Tak terkecuali bagi pelaku-pelaku usaha lokal,’’ ujarnya dikonfirmasi saat panen raya dan launching Kampung Tangguh Nusantara di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kamis (9/7).

Wagub juga mengajak kerjasama semua pihak dalam menghadapi masa sulit ini.

Program-program yang yang direalisasikan dalam JPS Gemilang, dampaknya saat

ini sudah mulai terlihat, berupa produksi pertanian, perikanan relatif normal di masa sekarang ini. ‘’Mari tetap untuk saling menguatkan satu sama lain,’’ pesannya.

Wagub menyampaikan terima kasihnya kepada bupati dan walikota di seluruh NTB yang selalu aktif dalam mengatasi pandemi Corona.

Meskipun beberapa daerah masih zona merah, oranye dan kuning, ia berharap kepala daerah selaku pemilik wilayah tetap mengajak masyarakatnya untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. ‘’NTB saat ini cukup kompak. Mari kita jaga dan PRPR (pekerjaan rumah) mari kita kerjakan bersama dengan tetap mengedukasi masyarakat,’’ ajaknya.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, berharap fokus dalam tiga hal, pertama kesehatan dengan menekan sedemikian rupa supaya Lotim kondisinya tidak semakin parah, kedua aspek kesejahteraan dengan penyaluran Jaring Pengamana Sosial (JPS), dan faktor yang tidak kalah penting yaitu keamanan. (yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 10 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Musyafirin Ungkap Sikapnya Terhadap Partai Nasdem Taliwang (Suara NTB) HW. Musyafirin buka suara terkait ‘tarik ulur’ dukungan Partai Nasdem terhadap dirinya di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Calon bupati pasangan petahana ini mengungkapkan, atas sikap Nasdem itu kecenderungan pihaknya saat ini akan melepaskan salah satu partai koalisi pendukungnya di Pilkada tahun 2016 lalu tersebut. “(dukungan) Nasdem belum final.

Kami sepertinya cendrung melepasnya saja,” cetus Musyafirin kepada wartawan di Masjid Agung Darussalam, Kamis (9/7).

Musyafirin mengungkapkan, kecendrungan melepas partai berslogan gerakan restorasi itu sudah ditunjukkan pihaknya sejak beberapa waktu lalu. Di mana ia dan pasangannya Fud Syaifuddin memilih tidak ikut dalam proses survei yang digelar partai Nasdem. “Sempat diajukan proposal survei ke kami. Tapi kami tidak mau. Kan itu (survei) dibiayai calon,” timpalnya.

Tidak mau ikutnya ia, lanjut bupati KSB ini sekaligus untuk menunjukkan ke publik. Bahwa stigma yang saat ini melekat jika ia dan pasangannya di Pilkada KSB keempat memborong seluruh partai tidak benar.

“Kembali saya tegaskan. Bahwa kami tidak borong partai. Kondisinya beda karena partai yang datang ke kami dan kami kemudian ikut prosedur partai itu,” tandasnya.

Karena itu sambunya, apa pun keputusan Nasdem dirinya tidak lagi memusingkannya. Hanya saja ia tetap meyakini bahwa survei yang dilakukan Nasdem saat ini tetap akan menempatkan pasangan Firin - Fud di posisi teratas. “Partai-partai lain yang mendukung kami juga survei kok. Dan semuanya memenangkan kami. Jadi tidak ada masalah apapun keputusan Nasdem nantinya,” bebernya.

Sebelumnya ketua DPC Partai Nasdem KSB, Jamaluddin Refi membenarkan, jika sementara ini partainya belum memfinalkaj arah dukungan di Pilkada KSB. Hal ini dikarenakan partainya masih melakukan survei untuk melihat keunggulan para figur maupun pasangan calon yang ingin maju. “Kami masih survei. Tapi pasti secepatnya kita akan tentukan pilihan siapa yang akan didukung,” katanya beberapa waktu lalu kepada Suara NTB. (bug)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Atlet Minta Gubernur NTB Benahi Lintasan Atletik

Mataram (Suara NTB) Kondisi lintasan atletik sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram dinilai tidak layak untuk aktivitas latihan atlet NTB dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional Indonesia (PON) XX di Papua tahun 2021. Terkait hal itu, atlet meminta Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah segera menganggarkan perbaikan lintasan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh salah seorang atlet atletik PON NTB, Ridwan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Kantor Dispora NTB, Rabu (8/7). Atlet asal Sumbawa itu mengungkapkan kondisi lintasan atletik GOR yang tak lagi layak digunakan untuk tempat latihan PON setelah mendapat kesempatan berbicara di hadapan Gubernur NTB. “Sarana olahraga atletik di GOR tidak layak lagi untuk digunakan latihan atlet persiapan PON XX di Papua tahun

2021. Mohon pemerintah menganggarkan perbaikan lintasan tersebut,” ucapnya.

Atlet yang sukses meraih medali emas di beberapa kali pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ini menjelaskan bahwa kondisi lintasan atletik GOR 17 Desember telah lama rusak, dan terkahir diperbaiki pada pelaksanaan Porprov NTB tahun 2018. Namun kondisi lintasan kembali rusak dan belum dapat dibenahi hingga hingga saat ini.

Kondisi Lintasan yang rusak tersebut, kata Ridwan

(Suara NTB/fan)

BERKUNJUNG - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Asisten II Setda NTB, Ridwansyah saat berkunjung ke Kantor Dispora NTB, Rabu (8/7). akan mengganggu persiapan tersebut dijawab dengan singkat anggaran diperioritaskan unatlet atletik NTB menghada- oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulk- tuk penanganan Covid-19. Dia pi ajang multi event olahraga ieflimansyah. Dia mengatakan berharap perbaikan lintasan di Papua tahun 2021. Pada akan mengupayakan perbaikan atletik akan di anggarkan atlet atletik selalu mem- lintasan tersebut. Pasalnya ia tahun yang akan datang.

“Perbaikan lintasan atletik persembahkan medali emas menilai perbaikan lintasan atleterbanyak disetiap PON. Ter- tik sangat penting setelah meli- sangat penting karena melihat akhir di PON Jabar 2016 ca- hat prestasi atlet atletik NTB prestasi atlet atletik. Namun situasi saat ini belum mungkinbor atletik meraih enam med- yang telah mendunia.

Namun demikian dia mene- kan karena semua anggaran diali emas dan 7 medali emas gaskan untuk tahun ini belum fokuskan untuk penanganan di PON Riau 2012.

Pernyataan atlet PON NTB ada anggaran, karena semua Covid-19,” ujarnya singkat. (fan)

Gubernur Beri Lampu Hijau Pelatda PON Dimulai Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan lampu hijau kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB untuk kembali melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON yang sempat dihentikan akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19) di NTB Maret lalu. Ia menilai sangat memungkinkan Pelatda PON dapat kembali dimulai.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat diwawancara Suara NTB usai berkunjung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Rabu (8/ 7). Saat itu Gubernur didampingi Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin.

“Kalau memang masih mungkin dan ada ruang kita untuk tetap latihan saya pikir

bisa. Apalagi mereka (atlet) secara fisik bagus,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Gubernur ketika dimintai tanggapan soal wacana KONI NTB ingin kembali melaksanakan Pelatda PON dalam kondisi new normal. Menurut Gubernur rencana KONI NTB untuk melaksanakan Pelatda PON sangat bisa, apalagi dilihat dari kondisi fisik atlet sangat memungkinkan untuk melaksanakan Pelatda dalam situasi saat ini.

Meski memberikan lampu hijau kepada KONI NTB untuk melaksanakan Pelatda PON. Namun ia menegaskan pelaksanaan Pelatda PON harus lebih mementingkan keselamatan atlet, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. “Bagaimanapun keselamatan itu lebih penting.

Jadi Kami akan melihat bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan,” jelasnya.

Wakil Ketua KONI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa KONI NTB sedang menyusun kembali rencana untuk melaksanakan Pelatda PON di akhir tahun ini. Pasalnya program latihan mandiri yang di gelar oleh KONI NTB selama Covid-19 tidak dapat meningkatkan prestasi atlet, sehingga perlu di gelar kembali Pelatda PON yang sempat dihentikan akibat Covid-19.

“KONI NTB sedang merencanakan untuk kembali melaksanakan Pelatda. Mudahmudah bisa dilaksanakan paling cepat bulan September dan kami berharap paling lambat bulan Desember 2020,” terangnya. (fan)

KONI NTB akan Akhiri Program Latihan Mandiri Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan akan segera mengakhiri program latihan mandiri. Keputusan ini diambil setelah mengetahui kondisi daya tahan fisik atlet menurun selama menjalani program latihan mandiri beberapa bulan lalu.

“Dari hasil monitoring Panitia Pelaksan (Panpel) program latihan mandiri, kita merekomendasikan latihan mandiri

kurang efektif. Program latihan mandiri akan kita akhiri bulan Agustus hingga September,” ucap Ketua Tim Program Latihan Mandiri, M. Nur Haedin kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

M. Nur Haedin yang disapa Edo menjelaskan bahwa hasil rapat pihaknya dengan Panpel program latihan mandiri menjelaskan bahwa program latihan mandiri tak bisa dilanjutkan, karena tak bisa meningkatkan daya tahan atlet.

“Hasil evaluasi Panpel, memang ada sebagian atlet yang daya tahannya meningkat namun sebagin besar menurun. Tapi kita tidak bisa terjebak naik dan turunnya kondisi fisik atlet. Sehingga kita sepakat sisa tiga bulan ini panpel akan melakukan pertenua dengan cabor dan KONI kabupaten/kota untuk segera melaporkan hasil evaluasi Panpel,” jelasnya.

Menurut Edo, dalam pertemuan dengan cabor dan KONI

kabupaten/kota nanti pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi hasil latihan mandiri. Mereka sepakat akan mengembalikan kegiatan latihan atlet PON dengan melaksanakan Pelatda PON yang dipusatkan di Mataram.

Kebijakan KONI NTB ingin melaksanakan Pelatda PON setelah melihat pemerintah provinsi memberikan kelonggaran untuk memberikan kesempatan atlet melaksanakan latihan centralisasi. Hal ini dapat dilihat dari sikap Kapolri yang sudah mencabut maklumat tentang ijin keramaian.

Dalam hal ini pihak Polri dapat memberikan kesempatan untuk kegiatan latihan terpusat untuk atlet berprestasi.

“Tentu kita akan mengikuti protokol Covid-19. Dan kita memohon kepada Gubernur NTB supaya dapat memberikan Swab gratis kepada seratus atlet. Karena kami ingin ada jaminan bahwa atlet sehat dan steril dari Covid,” ungkapnya. (fan)

Periksa Pendatang, Kota Bima Buka Kembali Posko Covid-19 Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19, akan kembali membuka posko pemeriksaan dan pengawasan di pintu masuk Kota setempat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM, Kamis (9/7).

Kata dia, posko dan penjagaan di perbatasan pintu masuk Kota Bima untuk memeriksa orang baru masuk.

“Dalam waktu dekat ini, posko pengawasan dan pemeriksaan Covid-19 di Niu akan kita buka kembali untuk memperketat pengawasan orang masuk,” katanya. Ia mengaku, posko dan penjagaan tersebut sempat ditutup pasca Kota Bima dinyatakan daerah zona hijau Covid-19. Sepekan ditutup, enam warga Kota Bima dinyatakan positif Covid-19.

“Karena adanya warga Kota Bima yang terpapar Covid-19 makanya posko pengawasan kita aktifkan lagi,” ujarnya. Lebih jauh Malik menjelaskan, diaktifkannya kembali posko pemeriksaan dan pengawasan Covid1 9 ,

Abdul Malik

agar pergerakan orang yang baru masuk di Kota Bima bisa dipantau secara tepat.

“Kebijakan transportasi juga saat ini mulai dilonggaarkan, sehingga kita perlu antisipasi pergerakan orang yang datang dari luar Kota Bima,” jelasnya.

Selan itu, tingkat pengawasan dan pemeriksaan tingkat Kelurahan juga diperketat. Para Lurah kata Malik juga sudah diminta untuk terus mengingatkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Penerapan protokol kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker dan jaga jarak salahsatu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” ujarnya.

Malik menambahkan dalam waktu dekat juga, pihaknya akan membahas apakah Kota Bima perlu menerbitkan aturan atau regulasi terkait pembatasan social. Sama seperti Perwali tentang Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK). “Karena Perwali PSBK sudah dicabut tertanggal 1 Juni 2020 kemarin, tentu akan diterbitkan aturan baru.

Dan ini akan kita bahas dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

Pengadaan Bantuan Bibit Jagung Ditunda Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, memutuskan untuk tidak melakukan pengadaan bibit jagung sebanyak 7.500 hektar jelang musim tanam kedua tahun

2020. Sebab musim tanam yang tidak seragam sehingga dikhawatirkan benih ini akan diendapkan untuk musim tanam berikutnya tidak untuk saat ini.

“Kami sudah putuskan untuk meniadakan bantuan bibit jagung sebanyak 7.500 hektar tersebut karena pola tanam yang tidak seragam,” ujar Kadistan kepada Suara NTB melalui Kabid Tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Kamis (9/7). Upaya itu dilakukan supaya benih yang diberikan tidak diendapkan yang dikhawatirkan akan rusak begitu saja nantinya.

Sebenarnya 7.500 hektar tersebut, tentu sangat cukup untuk menutupi jumlah lahan yang tidak bisa ditanami padi. Bahkan saat ini, pihaknya juga sudah menyiapkan lokasi mana saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut dengan kriteria utama gagal tanam padi di musim tanam pertama. Tetapi karena ada pertimbangan lain sehingga rencana tersebut tidak dilanjutkan. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk bersabar karena untuk bantuan tersebut belum teresaliasi untuk saat ini dan akan diganti di musim tanam pertama tahun berikutnya.

“Kami tetap akan upayakan bantuan bibit jagung bisa direalisasikan, tetapi untuk saat ini kita pending dulu karena kondisi. Kami juga berharap supaya petani bisa bersabar karena pasti akan diganti di musim tanam yang akan datang,” pungkasnya. (ils)