Edisi Senin 10 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 10 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 127 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/bul)

Dua Merah dan Tujuh Daerah Zona Oranye di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan pedoman umum terkait pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau dan kuning dengan sejumlah persyaratan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, mengatakan dengan keluarnya pedoman umum tersebut, tak serta merta pembelajaran tata muka di daerah zona hijau dan kuning langsung dibuka.

Namun, perlu dilakukan kajian secara mendalam. Karena secara provinsi, NTB masih zona merah penyebaran Covid19. Pasalnya, dari 10 kabupaten/kota, dua daerah masih zona merah, tujuh daerah masuk zona oranye dan hanya satu daerah zona kuning.

“Kita akan kaji dulu. Itu tidak otomatis (pembukaan pembelajaran tata muka di daerah zona kuning). Kita akan melihat perkembangan kondisi daerah,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (9/8) siang kemarin.

Aryadi memaparkan, peta zona penyebaran Covid-19 di NTB saat ini. Di mana, dua daerah yaitu Kota Mataram dan Lombok Barat masih zona merah. Kemudian tujuh daerah yang dulunya zona kuning, kini malah menjadi zona oranye.

Ketujuh daerah itu, antara lain, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima.

Sedangkan satusatunya daerah yang zona kuning di NTB adalah Kabupaten Bima. “Sekarang kabupaten/ kota banyak yang oranye, bukan kuning lagi.

Bersambung I Gede Putu Aryadi ke hal 7

SAMBUT WISATAWAN - Destinasi wisata di kawasan Mandalika, Kuta, Lombok Tengah siap menyambut kunjungan wisatawan. Kawasan ini menjadi salah satu pilot project kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19. Setiap wisatawan yang memasuki kawasan wisata super prioritas nasional ini, diwajibkan mematuhi protokol kesehatan.

Teluk Santong akan Jadi Lokasi KEK Minyak dan Gas

Sumbawa Besar (Suara NTB) PT Palu GMA Refenery Consortium (PGRC), akhirnya memilih Teluk Santong, Kecamatan Plampang, sebagai lokasi membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Oil and Gas (minyak dan gas). Keputusan ini diambil setelah Direktur dan Komisaris PT PGRC bersama rombongan Pemprov NTB melakukan kunjungan lapangan Jumat (7/8) pekan lalu.

(Suara NTB/dok)

Dalam kunjungan lapangan, Direktur dan Komisaris PT PGRC menyampaikan rasa takjubnya dengan segala potensi yang dimiliki Teluk Santong.

Menurut mereka, potensi Teluk Santong dan sekitarnya konon melebihi semua persyaratan yang diminta oleh para investor.

Bahkan rencana awal jumlah investasi sebesar Rp150 triliun, kini berkembang lagi. Direktur dan Komisaris PTPGRC ini akan mengembangkan pabrik etanol dengan nilai proyek sebe-

TO K O H Anak Muda Jadi Aktor Penting

sana. Sudah sesuai rencana kita,’’ ujar Direktur PT PGRC Dr. Muhammad Rusdy seusai rapat dengan Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah dan sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB di Sumbawa, Sabtu (8/8).

Bahkan menurut mereka, floatingnya dinilai pas untuk minyak dan gas. Untuk lahan yang diminta seluas 1000 hektare dan yang tersedia 1.187 hektare.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humssetdantb)

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dalam kunjungannya ke Kabupaten Sumbawa,akhir pekan kemarin.

Selain mengantar investor, juga dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan warga di Pulau Moyo.

Penyaluran BLT Pekerja Delapan Pemda Bergaji di Bawah Rp5 Juta di NTB Belum Punya Tunggu Juklak-Juknis Pusat Perda RDTR

GUBERNUR NTB Dr.H. Zulkieflimansyah bersama Ketua TP PKK Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dinobatkan sebagai Ayah dan Bunda Genre NTB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB. Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 7

KO M E N TTAA R

sar Rp40 triliun. Jadi total investasi yang akan digelontorkan di Sumbawa ini bisa menyentuh angka Rp190 triliun. ‘’Hasilnya (survei) sangat memuaskan. Semuanya melebihi ekspektasi kami. Ada tiga hal. Pertama kontur lahan sangat bagus. Perfect. Kedua, soil condition juga solid. Terakhir dari sisi kedalaman lautnya yang mencapai 25 meter.

Jadi kalau mau narik SPR, tidak panjang-panjang amat.

Kita sudah survei langsung ke

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat saat ini tengah menyusun program stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk menanggulangi dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah, membenarkan adanya penyusunan program tersebut. Namun untuk

(Suara NTB/humassetdantb)

Usulkan Samota Jadi KEK PEMPROV NTB terus menggenjot investasi di Pulau Sumbawa khususnya di Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota). Untuk menarik investor menanamkan modalnya, Pemprov telah mengusulkan Samota menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bersambung ke hal 7 H.Mohammad Rum

penerapannya di daerah diakui masih menunggu arahan lebih lanjut. ‘’Iya ada bantuan, tapi belum ada informasi teknisnya mau diambil dari mana. Apakah peserta kemarin yang waktu Pra-kerja atau data yang lainnya,’’ jelas Wismaningsih, Minggu (9/ 8). Berdasarkan informasi yang diterimanya, pekerja yang akan diberikan stimulus sebanyak 13,8 juta orang se-Indonesia, diambil dari pekerja non-PNS dan non-BUMN yang aktif terdarftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bersambung ke hal 7

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengungkapkan delapan Pemda di daerah ini belum memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Dari 10 Pemda Kabupaten/ Kota di NTB, baru Kabupa-

ten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Bima yang memiliki Perda RDTR Perkotaan Taliwang dan Perkotaan Woha.

“Yang baru punya RDTR, Taliwang dan Woha, dalam bentuk Perda.

Bersambung ke hal 7

Pelamar CPNS Pemprov Pilih Ujian di 15 Provinsi

Panitia Tak Boleh Gugurkan Peserta SKB Reaktif Corona

’’

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Muhammad Nasir

Panitia tidak boleh menggugurkan peserta seleksi, walaupun peserta dari hasil rapid test reaktif.

Pelaksanaan SKB dapat dilakukan peserta di ruang khusus, setelah mendapat rekomendasi dari tenaga medis

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merilis data final peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 yang melaksanakan ujian di luar NTB. Sebanyak 124 pelamar dari 936 peserta SKB yang melakukan daftar ulang memilih lokasi ujian di UPT BKN yang berada di 15 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, kaitan dengan peserta SKB yang dinyatakan reaktif virus Corona (Covid-19), panitia tak diperbolehkan menggugurkan peserta. Bagi peserta yang dinyatakan reaktif Corona, disediakan ruangan ujian khusus oleh panitia. ‘’Panitia tidak boleh menggugurkan peserta seleksi, walaupun peserta dari hasil rapid test reaktif. Pelaksanaan SKB dapat dilakukan peserta di ruang khusus, setelah mendapat rekomendasi dari tenaga medis,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, Sabtu (8/8).

Nasir mengatakan hal tersebut sesuai penjelasan dari Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto saat meninjau kesiapan pelaksanaan SKB CPNS di NTB, pekan lalu. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri seluruh Kepala BKPP/BKPSDM se-Pulau Lombok.

Selain itu, kata Nasir, waktu untuk setiap pergantian sesi sekitar 90 menit, dapat digunakan untuk membersihkan sarana prasarana yang digunakan dalam seleksi SKB. Seperti ruang CAT, keyboard, mouse, kursi, meja, handle pintu, loker, serta penyemprotan cairan disinfektan.

Di ruangan CAT, panitia diminta mematikan AC dan membuka jendela, guna menghindari penyebaran virus Covid-19.

Sedangkan penitia yang bertugas di ruang khusus harus dilengkapi dengan alat pelindung diri berupa masker, face shield dan sarung tangan.

Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 10 Agustus 2020

Jaga Ketahanan Pangan

(Suara NTB/ist)

Mahnum

PANDEMI Coronavirus Disease tidak saja berdampak terhadap kesehatan, melainkan sektor ekonomi dan lainnya. Pemanfaatan pekarangan dengan pola tanam modern jadi solusi menjaga ketahanan pangan selama pandemi.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum menjelaskan, empat bulan lebih penyebaran virus Corona telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sejumlah karyawan swasta terutama pelaku pariwisata dirumahkan. Perputaran uang tidak stabil dan sulitnya masyarakat me-

ngembangkan usaha mereka.

Namun demikian, masyarakat tidak boleh terpuruk. Inovasi serta kreativitas harus muncul untuk tetap bertahan di tengah pandemi seperti saat ini. “Bukan kesehatan saja, banyak sektor terganggu,” kata Mahnum dikonfirmasi Minggu (9/8).

Di tengah pandemi, kelurahan mencoba hadir di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan stimulus. Polanya tidak memberikan uang tunai, melainkan bantuan bibit ikan, ayam dan tanaman. Tujuannya adalah membentuk kemandirian serta ketahanan pangan. “Kalau kita berikan uang sama artinya memanjakan masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat mulai mengembangkan ternak ikan dan ayam. Di samping itu, memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam. Pola cocok tanam menggunakan pola modern. Seperti hidrophonix, aquaphonix dan lainnya. Hal ini mulai dirasakan manfaatnya. Kebutuhan sayur tidak lagi harus membeli di pasar.

Menurut Mahnum, bantuan seperti itu sangat berharga bagi masyarakat terutama di tengah penyebaran virus Corona yang melanda Kota Mataram maupun secara global.

Penyebaran virus berdampak ke sektor ekonomi dan psikologi. Hal ini paling berat dirasakan oleh kaum perempuan dan anak – anak. Rata – rata pelaku usaha kecil menengah tidak dapat mengembangkan usaha, sehingga pendapatan relatif menurun.

Sedangkan, bagi anak – anak Covid-19 menimbulkan ketakutan serta tidak maksimal mengenyam pendidikan.

“Virus Corona ini tidak memandang usia,” ucapnya.

Upaya memutus mata rantai penyebaran virus tetap dilakukan melalui penanganan serta pencegahan. Kelurahan bersinergi dengan TNI dan Polri serta semua unsur elemen masyarakat. Wacana menuju tatanan kehidupan baru diharapkan tidak diartikan sebagai kembali hidup normal.

Tetapi harus beradaptasi dengan kehidupan baru dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. (cem)

Selektif Pilih Kontraktor ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., tidak mempersoalkan beberapa lelang proyek di Kota Mataram justru dimenangkan oleh rekanan dari luar daerah.

Toh lelang pengadaan barang dan jasa lingkup Kota Mataram yang dimenangkan rekanan dari luar daerah itu, bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). ‘’Memang ada beberapa proyek yang sifatnya bukan fisik. Ada beberapa rekanan yang dari luar juga,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, (Suara NTB/ist) Minggu (9/8) kemarin.

Shinta Primasasri Sementara itu, proyek fisik seperti di Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, belum selesai tender. Hal yang perlu diantiasipasi, kata Shinta, justru proyek fisik jangan sampai dimenangkan kontraktor yang tidak kuat secara finansial.

Dalam Permen PU nomor 27 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa sudah diatur. Mulai dari standar dokumen pelelangan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk usaha besar, kecil dan menengah, sudah ada ketentuannya. Menurut Shinta, semua pihak boleh ikut lelang karena lelang proyek itu sifatnya terbuka. ‘’Yang baru ada pemenang di proyek Dikes yang dimenangkan kontraktor luar,’’ imbuhnya. Namun demikian, politisi Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa proyek Dikes tersebut bersumber dari DAK. ‘’Banyak juga kontraktor lokal yang ikut, tapi karena hasil evaluasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), ada beberapa kontraktor yang tidak memenuhi syarat,’’ ungkapnya.

Menurut Shinta, sah-sah saja manakala ada rekanan luar ikut menggarap proyek di Kota Mataram sepanjang sesuai aturan. Tidak molor waktunya. ‘’Karena pekerjaan yang bersumber dari DAK ini, berakhir tahun tahun 2020 ini. Proyek itu bernilai Rp8,9 miliar lebih.

Yang jelas, tegas Shinta, kontraktor harus profesional, disiplin dan bonafide. ‘’Saran saya kepada eksekutif, lebih hati hati saja dalam seleksi kontraktor,’’ pungkasnya. (fit)

Halaman 2

Sejumlah Proyek Berpotensi Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek di Kota Mataram berpotensi mangkrak. Pembangunan proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran tidak dilanjutkan.

Keterbatasan anggaran dinilai jadi pemicu.

Proyek pembangunan Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, misalnya.

Proyek ini mulai dikerjakan tahun 2017 lalu dan diperkirakan telah menghabiskan anggaran Rp16 miliar. Berikutnya gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terletak di kompleks perkantoran di Jalan Lingkar Selatan yang telah dikerjakan dua tahap dimulai tahun 2017 dengan nilai Rp2,5 miliar.

Tahun 2019 dengan pagu anggaran pembangunan gedung BKPSDM sekitar Rp1,5 miliar.

Terakhir, gedung kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga dua tahap pengerjaan. Dimulai tahun 2017 dengan anggaran Rp1,5 miliar dan dikerjakan oleh rekanan dengan nilai kontrak Rp1,1 miliar. Pemkot Mataram kembali mengalokasi-

kan anggaran Rp1,5 miliar.

Namun, pekerjaan tak rampung sampai saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi pekan kemarin menyampaikan, pihaknya kembali memunculkan anggaran untuk melanjutkan pengerjaan Monumen Mataram Metro, gedung Dispora dan BKPSDM di tahun 2021.

Tetapi tidak bisa keseluruhan proyek dilanjutkan karena melihat komposisi anggaran tidak cukup untuk penyelesaian sampai tuntas. “Yang penting ada keberlanjutan. Kapan tuntas tergantung kondisi anggaran,” kata Miftah.

Dengan komposisi anggaran yang tersedia di tahun 2021, Dinas PUPR mencoba mengalokasikan Rp1 miliar – Rp1,5 miliar untuk pengerjaan landscape monumen. Untuk merampungkan keseluruhan

bangunan monumen diproyeksi membutuhkan anggaran sekira Rp6 miliar. “Kita selesaikan bawahnya dulu. Kita bertahap,” ucapnya.

Miftahurrahman menambahkan, termasuk gedung kantor BKPSDM dan Dispora tetap akan diperhatikan. Tetapi kembali tergantung dari komposisi anggaran. Jika terjadi keterbatasan anggaran kompleks kantor walikota akan ditunda.

Pertimbangannya adalah gedung BKPSDM belum rampung.

“Kalau landscape kita kerjakan kan kasihan material akan ditaruh di sana,” tambahnya.

Secara keseluruhan tidak berani diprediksi kapan proyek strategis tersebut bisa rampung. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran fisik dipangkas.

Miftah mengharapkan pandemi berakhir, sehingga anggaran pembangunan bisa kembali normal. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM RAMPUNG – Pengendara melintas di ruas jalan lingkar depan monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Minggu (9/8).

Monumen ini salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tetapi belum rampung. Proyek ini berpotensi kembali mangkrak karena keterbatasan anggaran.

Program ADM Kota Mataram Anggaran Ditarik, Program Kelurahan Tidak Jalan Belum Bisa Terealisasi Mataram (Suara NTB) – Program pemerintah untuk pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Mataram sampai saat ini belum dapat terealisasi. Padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan program tersebut telah bisa diakses di kota/ kabupaten seluruh Indonesia pada 2021 mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Chaerul Anwar, menerangkan khusus untuk Kota Mataram pengadaan ADM terhalang oleh masalah anggaran. Mengingat harga mesin yang dibutuhkan tergolong mahal, sedangkan anggaran daerah yang ada tengah difokuskan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

“Itu (program ADM, Red) sudah mulai berlaku. Cuma sekarang tergantung di masingmasing daerah kemampuan membeli alatnya itu. Kita belum ada untuk itu,” jelas Chaerul saat dikonfirmasi, Minggu (9/8).

Diterangkan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui harga pasti dari alat yang dibutuhkan untuk mendukung program ADM. Karena itu penganggaran untuk APBD Perubahan 2020 juga belum diajukan pihaknya.

(Suara NTB/dok)

Chaerul Anwar Kendati demikian, pengadaan mesin ADM diakui cukup penting. Terutama untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat bagi masyarakat. “Cuma kita belum bisa ajukan sekarang.

Nanti kita ajukan Rp5 juta, tahutahu harganya Rp30 juta. Jadi persoalan harga dari pusat juga belum ditentukan,” jelasnya.

Selain itu, pengadaan ADM kedepan disebutnya dapat menjamin keabsahan pencetakan data kependudukan. Terutama untuk memberikan akses cepat bagi masyarakat untuk mengurus data kependudukan, namun tetap sah dan sulit dipalsukan oleh oknum.

“Itu sudah dijamin dengan peralatan yang ada, keama-

nannya dokumen itu. Dalam artian memang banyak yang meragukan itu, tapi Pak Dirjen sangat meyakinkan tidak akan mungkin bisa dipalsukan,” ujar Chaerul.

Di sisi lain, Dukcapil Mataram saat ini disebutnya telah menerapkan beberapa aturan baru yang mempermudah masyarakat. Khususnya dengan pencetakan akta dan KK menggunakan kertas HVS. “Ini untu mempermudah dan mempermurah biaya itu, untuk tidak membebani masyarakat,” jelasnya.

Pencetakan sendiri masih dilakukan di Kantor Dukcapil Mataram, mengingat pengadaan mesin untuk ADM sampai saat ini belum dapat direalisasikan. Diterangkan Chaerul, pencetakan akta dan KK dengan HVS telah dimulai sejak 1 Juli lalu.

Dengan memberlakukan pencetakkan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS, penghematan anggaran yang dapat dilakukan disebutnya mencapai nilai Rp450 miliar se-Indonesia. “Ini juga keabsahannya terjamin. Kalau dia rusak (karena terbuat dari HVS), bikin lagi. Kenapa bingung. Ini untuk mempermudah masyarakat,” tandas Chaerul. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah program di kelurahan tahun ini, tidak berjalan alias mandeg. Pasalnya, dana kelurahan untuk program fisik dan pemberdayaan dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease atau covid-19.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, dana kelurahan sedang dibahas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Diharapkan, pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 mereda, sehingga dialokasikan kembali dana untuk kelurahan.

Prioritas penggunaan anggaran nantinya diarahkan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di kelurahan.

“Mudah – mudahan pandemi mereda, sehingga kembali lagi dana itu,” kata Putu ditemui pekan kemarin.

Alokasi dana kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp17,5 miliar.

Dan, alokasi 5 persen dari APBD Kota Mataram atau sekitar Rp70 miliar lebih. Pandemi Covid-19 justru tidak menyisakan sedikit pun anggaran

untuk program fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Putu mengaku, tidak mengetahui persis apakah anggaran dikembalikan di APBD perubahan atau sebaliknya. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Yang tahu persis BKD dan Bappeda,” ucapnya.

Setelah anggaran ditarik otomatis program kelurahan stagnan atau mandeg. Artinya, rencana program fisik dan pemberdayaan tidak berjalan.

Pasalnya, anggaran sebelumnya diprioritaskan untuk keselamatan manusia. Khusus operasional kendaraan roda tiga dan gaji kepala lingkungan sambung Putu,tidak dipotong. “Gaji kaling dan operasional sampah tetap atau tidak dipotong,” sebutnya.

Dia mengharapkan, pandemi mereda dan Mataram ditetapkan zona hijau penyebaran virus Corona, sehingga pemerintah pusat dapat mengevaluasi untuk mengembalikan sisa dana kelurahan sebelum akhir tahun. Menurutnya, sejumlah program yang dibutuhkan masyarakat banyak tertunda. (cem)

Target Partisipasi Penarikan Retribusi Parkir Aktif Pilkada Kota akan Gunakan Sistem Loket Mataram 77,5 Persen

Mataram (Suara NTB) – Sistem penarikan retribusi parkir di Kota Mataram akan diubah dengan pola loket.

Juru parkir tidak lagi mengambil uang dari pelanggan.

Kebijakan diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan asli daerah (PAD).

Pasar Pagesangan menjadi percontohan penerapan sistem loket parkir. Pertimbangannya pintu keluar masuk pelanggan dinilai representatif. Pelanggan tinggal membeli karcis di loket.

Setelah itu, karcis diserahkan ke juru parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyatakan, hanya bertugas memegang karcis untuk mengklaim bagian 70 persen bisa diambil saat itu. “Kalau bagus tidak saja di pasar.

Tapi kawasan tertentu bisa digunakan sistem itu,” terangnya.

Kebijakan Dishub adalah mencoba memposisikan jukir sesuai ruhnya. Jukir adalah juru parker, bukan juru pungut. Mereka tugasnya mengatur, menata dan mengarahkan kendaraan dengan baik, sehingga tidak terjadi kemacetan. Mengembalikan fungsi jukir harus dilakukan perubahan secara mendasar.

Saleh mengakui, kendala dihadapi adalah pada jukir itu sendiri. Selama ini, perda memberikan peluang mereka untuk menarik uang, sehingga fungsi yang dikedepankan adalah juru pungut, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. “Saya mau mencoba mengembalikan fungsi jukir

(Suara NTB/cem)

ATUR KENDARAAN - Seorang jukir di Jalan Pejanggik, Cakranegara mengatur kendaraan yang akan keluar pekan kemarin. Dishub akan menggunakan sistem loket agar memaksimalkan retribusi parkir tepi jalan umum. itu sendiri. Jukir mengatur dan mengarahkan kendaraan, bukan juru pungut,” jelasnya.

Sistem loket akan dievaluasi berkala. Jika dinilai berhasil dan efektif meningkatkan penyerapan PAD. Tidak menutup kemungkinan kawasan lainnya juga diterapkan hal serupa.

Seperti, di pusat pertokoan di Jalan Pejanggik. Dishub bisa saja menempatkan meja loket.

Tetapi tergantung dari hasil survei di lapangan.

Di satu sisi diakui, serapan capaian retribusi parkir tepi jalan umum hingga akhir Juli masih rendah. Dari target Rp25 miliar baru tercapai sekitar Rp1 miliar. Pihaknya demikian kata Saleh, berencana menurunkan target rpada APBD perubahan menjadi Rp12,5 miliar. Perubahan ini diakibatkan

kondisi pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, pihaknya akan memaksimalkan realisasi dengan mempersiapkan cashless system. Dishub sedanag berkomunikasi dengan bank daerah, sehingga diharapkan dapat menggunakan aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Sasaranya adalah generasi milenial pengguna smartphone.

Dengan sistem ini, pembayaran hanya menggunakan barcode. Selain memanfaatkan teknologi, Dishub juga akan membedakan atribut jukir di masing – masing wilayah.

Artinya, di setiap kecamatan atribut terutama rompi akan berbeda. Ini akan membedakan jukir resmi dengan jukir abal – abal, sehingga mudah dideteksi oleh petugas. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada 2020 Kota Mataram mematok angka partisipasi aktif pemilih dapat mencapai persentase 77,5 persen. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan pontensi dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Ketua KPUD Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan pihaknya sampai saat ini masih optimis angka partisipasi pemilih dapat mencapai target. Terutama dengan sosialisasi yang mulai digalakkan sejak beberapa waktu belakangan.

“Kita sekarang sedang upayakan, karena covid ini, kita ramaikan dengan baliho, dengan pemberitaan di media online dan cetak. Kita maksimalkan dulu sosialisasi di situ,” ujar Husni dikonfirmasi, Minggu (9/8). Selain itu, pihaknya sampai saat ini masih melihat perkembangan untuk penyesuaian sosialisasi tatap muka Pilkada 2020.

Diterangkan, target partisipasi aktif di Kota Mataram memang disesuaikan dengan target secara nasional.

“Mudah-mudahan bisa lebih di Kota Mataram,” jelasnya.

Di sisi lain, daftar penduduk potensi pemilih pemilihan (DP4) dalam Pilkada 2020 di Kota Mataram tercatat sebanyak 321 orang pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah tersebut mengalami pengurangan jumlah DP4 yang turun dari pusat sebanyak 327 ribu pemilih.

(Suara NTB/dok)

M. Husni Abidin “Yang turun 327 ribu, tapi hasil sinkron di KPU yang meninggal sudah kita keluarkan. Yang turun yang dicoklit (pencocokan dan penelitian) itu sekitar 321 ribu. Setelah dicoklit nanti bisa berkurang lagi, bisa bertambah,” ujar Husni.

Di luar dari DPT tersebut, pihaknya juga mencatat adanya potensi pemilih pemula. Di mana berdasarkan data yang diterima dari Dukcapil Kota Mataram jumlah penduduk yang berumur 17 tahun pada 9 Desember mendatang mencapai 3.000 orang lebih.

Kendati demikian, angka partisipasi pemilih pemula diperkirakan tidak akan terlalu besar. Mengingat alat kelengkapan seperti KTP yang belum dimiliki oleh masingmasing pemilih pemula. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 10 Agustus 2020

Dualisme Partai Berkarya

KPU hanya Terima SK Dukungan Parpol yang Resmi Terdaftar di Sipol Mataram (Suara NTB) Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Berkarya memberikan dampak terhadap proses pencalonan partai tersebut di Pilkada serentak 2020. Para kandidat pasangan bakal calon yang sudah menerima Sk dukungan Partai Berkarya dari kepengurusan Tommy Soeharto kini diselimuti kecemasan, lantaran SK yang sudah mereka terima terancam tak berlaku untuk dipakai mendaftar ke KPU. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SK kepengurusan partai Berkarya yang sah adalah kubu Muchdi Pr. Sementara di satu sisi, KPU sendiri akan menerima SK dukungan calon yang dikeluarkan oleh partai politik yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Ketua KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (9/8) kemarin terkait potensi kerancuan SK dukungan Partai Berkarya tersebut dalam masa pendaftaran pasangan calon pada awal September mendatang ini. Husni menegaskan pihaknya akan menerima dukungan parpol yang resmi terdaftar.

“Kita tunggu SK kepengurusan partai politik yang diserahkan ke KPU RI berbasis sipol (sistem informasi partai politik).

Kemudian nanti kita juga akan klarifikasi ke DPP parpol yang bersangkutan terkait SK dukungan di daerah,” ujar Husni.

Merespon kisruh kepengurusan partai politik tersebut, KPU RI telah menerbitkan surat edaran nomor 625,/PL.02.1.SD/05/KPU/ VIII/2020 tanggal 5 Agustus, prihal penyampaian salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Pilkada 2020. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Dimana KPU hanya akan menerima SK dukungan pasangan calon yang dikeluarkan oleh partai politik yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Partai politik (Sipol) KPU. Jika ada SK yang diterbitkan oleh kepengurusan parpol yang tidak terdaftar di Sipol, maka dipastikan KPU akan menolaknya.

“Salinan SK kepengurusan partai politik di tingkat Provinsi dan kabupatenl/kota akan diunggah oleh partai politik tingkat pusat melalui sistem informasi partai politik (Sipol). Itu jadi rujukannya, makanya kita tunggu dulu SK yang masuk ke Sipol,” jelasnya.

Disebut Husni, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (6) PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah. KPU RI akan menyampaikan salinan kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

“Salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinyatakan benar dan sah, menjadi dasar rujukan KPU Kabupaten/Kota dalam menerima pendaftaran pasangan calon,” katanya.

Diketahui di Provinsi NTB, partai Berkarya kubu Tommy Soeharto sudah mengeluarkan SK dukungan kepada empat pasangan calon yakni Baihaqi-Diyah Ratu Ganefi di Pilkada Kota Mataram, kemudian Pilkada Loteng kepada pasangan Pathul-Nursiah, Sumbawa kepada pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany, dan Dompu kepada pasangan Ruslan-Nasaruddin.

Sementara itu kepengurusan partai Berkarya kubu Muchdi Pr sudah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan menganulir SK dukungan yang sudah diterbitkan oleh kepengurusan Tommy Soeharto. Termasuk SK yang sudah diterbitkan kepada empat pasangan calon di NTB tersebut. (ndi)

Halaman 3

Nasdem Merapat ke Musyafirin-Fud

Petahana KSB Diprediksi Lawan Kotak Kosong

Mataram (Suara NTB) DPP Partai Nasdem akhirnya memutuskan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dukungan diberikan kepada bakal pasangan calon petahana, Musyafirin-Fud Syaifuddin. Dengan demikian Pilkada KSB Paslon petahana akan melawan kotak kosong, karena tidak punya lawan.

“Ya DPP Nasdem memutuskan mendukung petahana, pasangan Musyafirin-Fud. Itu sudah jadi keputusan DPP yang sudah final,” ujar Ketua Deks Pilkada DPW Nasdem NTB, Ardani Zulfikar kepada Suara NTB, Minggu (9/8).

Diketahui sebelumnya arah dukungan Partai Nasdem menjadi penentu apakah Pilkada KSB akan berlangsung dengan kotak kosong atau tidak.

Sebab dukungan partai politik yang tersisa hanya tinggal tiga partai politik saja, yakni Demokrat, PBB dan Nasdem. Sementara partai lainnya sudah bergabung ke dalam gerbong koalisi besar pengusung calon petahana.

Ketiga Partai Demokrat, Nasdem dan PBB tersebut diharapkan tidak ikut bergabung dalam gerbong Kaolisi pendukung petahana. Diharapkan

mereka dapat membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon yang akan jadi lawan petahana. Sehingga Pilkada KSB terhidar dari kotak kosong.

“Ya kita memang dari awal sudah membangun komunikasi politik dengan Demokrat, kita juga di daerah sudah sepakat menjalin koalisi dengan harapan Demokrasi di KSB dapat berjalan dengan baik,” kata Ardani.

Namun demikian, ujar Ar-

Delapan Tersangka Beda Jaringan

(Suara NTB/dok Polresta Mataram)

MASKER - Personel kepolisian mengawasi penggunaan masker pengguna jalan raya dalam operasi lalu lintas di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, pekan lalu.

Polda NTB Kawal Inpres Disiplin Protokol Kesehatan Paket Nur - Salam Terima

Mataram (Suara NTB) Setelah sempat terjadi tarik ulur dukungan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap pada komitmen awalnya untuk memberikan dukungan kepada kadernya yang akan tampil di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 sebagai kandidat bakal calon Bupati, yakni Nurdin Ranggabarani.

Nurdin yang berpasangan dengan Burhanuddin Ja’far Salam (BJS) sebagai wakilnya diketahui telah resmi menerima Surat Keputusan (SK) dukungan pencalonannya dari DPP PPP, pada Jumat pekan lalu. SK dukungan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa.

“Alhamdulillah, setelah berproses dengan cukup dinamis, sesuai Rekom DPC PPP Sumbawa dan Rekom DPW PPP NTB. Kami sudah menerima SK Penetapan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Sumbawa, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Bapak Suharso Monoarfa,” ucap Nurdin.

Nurdin Ranggarabarani menyampaikan, setelah resmi diterimanya SK dukungan PPP tersebut, ia akan meningkatkan semangat paket Nur-Salam dalam bergerak untuk memenangkan kontestasi di Pilkada Sumbawa.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu keputusan final arah dukungan DPP Partai Demokrat. Dalam komunikasi politik sudah ada kesepahaman dan kesamaan sudut pandang paket Nur-Salam dan Partai Demokrat yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas di DPP Demokrat.

Sehingga pihaknya optimis dan yakin, Partai Demokrat akan memberikan tiket dukungan ke paket Nur-Salam. “Koalisi PPPDemokrat jadi parpol pengusung paket Nur-Salam,” katanya.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri menyampaikan dengan ditetapkannya pasangan NurSalam tersebut. Maka PPP sudah menuntaskan arah dukungan pada tujuh pilkada kabupaten/kota di NTB. ”Dengan ditetapkan dukungan paket Nur-Salam di Pilkada Sumbawa. Arah dukungan PPP sudah tuntas,” kata Akri.

Diputuskan arah dukungan di Pilkada Sumbawa paket NurSalam itu lantaran sudah ada komitmen dan kesepakatan koalisi PPP dan Demokrat baik di tingkat pengurus daerah dan DPP, untuk dukung dan usung paket tersebut.

Dengan komitmen dan kesepakatan itu, jadi pertimbangan DPP menetapkan arah dukungan ke paket Nur-Salam di Pilkada Sumbawa. Koalisi PPP-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 9 kursi daftar paslon di KPU. PPP 4 kursi dan Demokrat 5 kursi. SK dukungan B1.KWK sudah diserahkan oleh ketum DPP PPP, Suharso Monoarfa, kepada paket Nursalam, di kantor DPP PPP Jakarta.

Seperti diketahui, PPP sudah menetapkan dan menyerahkan SK dukungan di enam Pilkada kabupaten kota di NTB. Yaitu, Pilkada Kota Mataram paket Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman, Pilkada Lombok Tengah paket Najmul Akhyar-Suardi, Pilkada Lombok Tengah paket Ahmad Ziadi-Aswatara. Berikutnya, Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat paket Musyafirin-Fud Syaifuddin, Pilkada Dompu paket Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani, dan Pilkada Bima paket Indah Damayanti Putri-Dahlan M. Noer.

Dengan sudah tuntas arah dukungan PPP di tujuh kabupaten kota di NTB. Maka pihaknya saat ini fokus terhadap penguatan dan koordinasi seluruh struktur dan mesin politik PPP untuk melakukan kerja-kerja politik bagi kemenangan paslon didukung dan usung di Pilkada kabupaten kota. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SK DUKUNGAN - Paket Nur-Salam resmi menerima SK dukungan DPP PPP yang diserahkan langsung Ketua Umum, Suharso Monoarfa didampingi Sekjen, Arsul Sani dan Ketua Desk Pilkada DPP PPP, Ermalena.

tahu apa pertimbangannya DPP sehingga memutuskan dukungan ke petahana. Meskipun kita di DPW dan juga DPD KSB sepakat merekomendasikan koalisi dengan Demokrat,” jelasnya.

Ardani berharap supaya Demokrat dan PBB dapat memaklumi keputusan Nasdem tersebut, yang lebih memilih mendukung petahana. Karana meskipun sudah terjalin komunikasi politik yang erat, tetapi pihaknya didaerah tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. “Karena kewenangan ada di DPP, kita hanya melaksanakan apa yang diputuskan DPP,” pungkasnya. (ndi)

Penggerebekan Narkoba

Pilkada Sumbawa

SK Dukungan PPP

dani dalam prosesnya, DPP memutuskan lain. DPP memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan petahana.

Demikian demikian, Pilkada KSB dipastikan akan berlangsung dengan kotak kosong.

Sebab, Partai Demokrat dan PBB saja tidak cukup syarat untuk mengusung calon yang akan penantang petahana. Koalisi Demokrat dan PBB akan tercukupi mengusung paslon jika Nasdem ikut bergabung.

Akan tetapi kenyataannya Nasdem memilih bergabung ke gerbong koalisi petahana.

“Akan tetapi setelah kita usulkan ke DPP, ternyata DPP memutuskan lain. Kita tidak

Mataram (Suara NTB) Pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 masa adaptasi kenormalan baru diperketat. Mulai dari terbitnya Inpres 6 Tahun 2020, sampai Perda NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Polda NTB siap mengawal penerapan sanksinya.

“Inpres ini memberikan payung hukum dan semangat bagi anggota Polri melaksanakan tugasnya di lapangan,” terang Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Minggu (9/8) kemarin. Inpres tersebut, sambung dia, sebagai penegasan terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid19 yang sudah dilakukan selama ini. seperti pengawasan penggunaan masker di masyarakat, serta sarana cuci tangan di fasilitas umum, pusat keramaian, dan pelaku bisnis.

“Itu sudah dilakukan melalui Operasi Aman Nusa. NTB kini juga sedang giat mendukung pemerintah melalui kegiatan lomba Kampung Sehat,” jelasnya. Artanto mengatakan, lomba Kampung Sehat yang digagas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menggunakan pendekatan peran serta masyarakat. Berbeda dengan Inpres yang menggunakan pendekatan represif atau pemberian sanksi. “Lomba Kampung Sehat menstimulasi masyarakat untuk dapat menyeimbangkan kehidupan ekonomi di masa pandemi.

Masyarakat sehat, ekonomi bisa kembali kuat,” jelasnya.

Artanto menegaskan pihaknya akan mengawal penerapan Inpres serta Perda Provinsi NTB. Poinnya, masyarakat tetap bisa produktif di masa pandemi dengan penguatan protokol kesehatan. Tujuannya, agar keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kondusif. Inpres 6/2020 mengatur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam diktum kedua poin kelima, Presiden memberi instruksi khusus kepada Kapolri.

Antara lain, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan; melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; bersama Panglima TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; Serta, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sanksi yang diatur dengan membuat turunan Pergub/Perwal diantaranya teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan penghentian atau penutupan sementa-

ra penyelenggaraan usaha. Sementara dalam Perda Provinsi NTB tentang tentang Penanggulangan Penyakit Menular, diatur tentang denda administratif paling banyak sebesar Rp500 ribu dan atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan, selokan, tempat umum, fasilitas umum.

Sanksi itu termuat dalam pasal 2 ayat 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban. Dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum, fasilitas umum, tempat ibadah, atau tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial, keagamaan, budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu. ASN mendapat ancaman sanksi lebih berat.

Setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum, fasilitas umum, tempat ibadah, atau tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (why)

Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Sumbang Sembako Bantuan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Hetty Andika Perkasa menyerahkan bantuan sembako kepada warga Dusun Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

Penyerahan bantuan tersebut melalui Ketua Persit KCK Koorcab Rem/162 Kirana Rizal Ramdhani. “Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian berbagi kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19,” ucapnya dalam keterangan tertulis Minggu (9/8) kemarin. Kirana menjelaskan, Kabupaten Lombok Utara menjadi sasaran penyerahan bantuan karena merupakan daerah yang terdampak bencana gempa bumi dua tahun lalu. Belum selesai dampa gempa bumi, kabupaten termuda di NTB itu sudah dihantam pandemi, Kirana berharap, bingkisan sembako dari Ketua Umum Persit KCK dapat memberikan

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

SEMBAKO - Ketua Persit KCK Koorcab Rem/162 Kirana Rizal Ramdhani (kanan) mewakili Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Hetty Andika Perkasa, Jumat (7/8) menyerahkan bantuan sembako penanganan Covid-19 kepada warga Dusun Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. berkah dan manfaat dalam membutuhkan,” pungkasnya.

Perwakilan warga penerima membantu meringankan beban masyarakat di tengah pan- bantuan Nurhayani menyatakan rasa syukurnya atas sumbangan demi covid-19 saat ini. “kegiatan positif ini dapat kita sembako tersebut. Dia mewakili tularkan, untuk peka dan peduli warga dusun mengatakan meradengan sesama, kita saling mem- sa terbantu di tengah pandemi bantu bagi yang berkucukupan ke- dengan kondisi ekonomi yang pada saudara-saudara kita yang makin sulit. (why/*)

Mataram (Suara NTB) Delapan tersangka jaringan peredaran narkoba ditangkap Polda NTB. Mereka berbeda jaringan tetapi diduga mengedarkan sabu di Kota Mataram, sampai Lombok Timur. jaringan ini mengedarkan dengan menawarkan poketan kecil. Penangkapan pertama di salah satu hotel di Jalan Panjitilarnegara, Kekalik Jaya, Sekarbela, Mataram.

“Empat orang kita amankan dari dua kamar,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Minggu (9/8).

Mereka yakni warga Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur, MK (31), YG (31), IA (25), dan seorang wanita asal CIamis, Jawa Barat berinisial RA (36).

Barang bukti yang disita dua klip sabu, alat hisap, dan uang tunai Rp107 ribu. Barang bukti itu disita dari kamar nomor 208 dan 102. “Ditemukan di meja dekat tempat tidur. Mereka diduga selesai pesta sabu,” ucapnya. Dari keterangan empat orang itu, tim Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB me-

ngembangkan ke sumber barang itu diperoleh. Pengembangannya ke sebuah rumah di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram.

Dua orang diamankan, EBH alias ML (27) dan IRS alias IR (26). “Mereka digerebek saat sedang transaksi,” beber Artanto.

Barang bukti yang diamankan, satu klip sabu, ponsel, dua alat hisap, dan uang tunai Rp1,55 juta.

“Uangnya diduga hasil transaksi,” imbuh dia. Di Karang Bagu tersebut, dua orang lain yang merupakan rekan transaksi dua tersangka itu juga ditangkap.

“Cuma beda RT. Diduga ada keterkaitannya,” kata Artanto. Di rumah HD alias DY (21) didapati seorang calon pembeli berinisial HT (32) seorang wanita asal Karang Baru, Selaparang, Mataram. “Pembeli ini baru membeli satu poket,” terangnya.

Delapan tersangka itu dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 UU RI No35/2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukumannya penjara paling singkat lima tahun dan maksimal 20 tahun. (why)

(Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

Penggeledahan tersangka pesta sabu di salah satu hotel di Jalan Panjitilarnegara, Sekarbela, Mataram.

Pungli Dana RTG Batukliang

Hakim Perberat Vonis Tiga Terdakwa Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tinggi NTB memperberat vonis terdakwa korupsi pungli dana bantuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Teratak, Batukliang Utara, Lombok Tengah. Hakim banding menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Lalu Nu’mansyah, Lalu Samsul Anwar, dan Doni Bayangkari. Hal itu tertuang dalam putusan banding bernomor 7/PID.TPK/ 2020/PT Mtr yang diketok hakim ketua Mas’ud dengan hakim anggota Miniardi dan Sutrisno.

Amarnya, menerima banding jaksa penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang bernomor 5/ Pid.sus-Tpk/2020/PN Mataram.

“Mengadili sendiri, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun serta pidana denda sebesar Rp200 juta,” ucap Mas’ud seperti tertera dalam petikan amar putusan yang diunggah di sipp.pn-mataram.go.id yang diakses Minggu (8/8) kemarin.

Pidana denda itu apabila tidak dibayar maka wajib diganti dengan kurungan selama satu bulan. Penjatuhan putusan itu berdasarkan pembuktian pasal 12 huruf e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Putusan banding ini lebih tinggi dari putusan pengadilan tingkat pertama. Yang mana, tiga terdakwa divonis bersalah melanggar pasal 11 UU Tipikor. Dengan amar putusan, satu tahun pen-

jara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah Agung Kunto Wicaksono menjelaskan, putusan banding tersebut ditindaklanjuti dengan permohonan kasasi dari pihak terdakwa. “Kita kasasi. Kita juga membuat kontramemori kasasi untuk menghadapi kasasi terdakwa,” ucapnya. Menurutnya, vonis putusan banding belum mencerminkan rasa keadilan.

Sebab, pungli itu dilakukan terhadap korban bencana Gempa Lombok 2018 lalu. Dampak pungli ini menghambat warga memanfaatkan bantuan rumah sebagai pengganti tempat tinggal yang hancur dihantam gempa. ”Ini korupsi saat bencana. Seharusnya diputus sesuai tuntutan. Soal pidana badannya yang kita kasasi. Di tuntutan kan lima tahun,” tegas Agung. Jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan lima tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan berdasarkan pasal 12 e UU Tipikor.

Dalam putusan hakim, tiga fasilitator RTG Lalu Nu’mansyah, Lalu Samsul Anwar, dan Doni Bayangkari terbukti memeras aplikator pembangunan RTG. Para terdakwa yang perannya sebagai fasilitator ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan dengan barang bukti Rp5,2 juta.

Uang itu merupakan fee dari proyek RTG Pokmas Amanah di Dusun Montong Dao dari Aplikator CV Fana Alam Semesta. Aplikator ini mendapat proyek pengerjaan 13 rumah rusak berat dengan nilai Rp650 juta. (why)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 10 Agustus 2020

Kecolongan Potensi PAD LOMBOK Barat (Lobar) kecolongan potensi PAD dari pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster (BBL), pasalnya belum ada aturan untuk menarik kontribusi semacam retribusi atau sumbangan dari pihak perusahaan yang mengirim benih lobster tersebut. Sampai saat ini, terdapat ratusan ekor BBL dari Lobar yang diekspor. Pemda setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pun tengah mencari celah regulasi yang mengatur tentang penarikan retribusi dari penerbitan Surat Keterangan Asal (Suara NTB/her) Benih (SKAB).

L. Sukawadi “Kita memang kecolongan (potensi PAD, red) dari pengiriman benih lobster. Karena dalam Permen KP Nomor 12 hanya mengatur budidaya, penangkapan dan pengiriman lobster. Tidak dibarengi dengan bagaimana kontribusi ke daerah,” aku Kepala DKP Lobar L. Sukawadi, ditemui akhir pekan kemarin.

Dikatakan, dari sebulan lalu pihaknya berupaya mencari celah hukum dan aturan terkait penarikan kontribusi dari pengiriman lobster ini. Pihaknya berkoordinasi dengan OPD terkait, Bagian Hukum, namun belum ada titik terang.

Aturan tentang penarikan kontribusi ini perlu, karena jangan sampai, ketika dilakukan penarikan justru dianggap pungli. “Jangan sampai nanti dianggap pungli,” tegas dia.

Kalau ada payung hukum yang jelas soal kontribusi ini, pihak ketiga juga tidak memiliki celah menggugat pemda.

Pihaknya tengah mengkaji celah aturan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Sumbangan Pihak Ketiga sebagai acuan. Nantinya, dalam penarikan sumangan ini pihak ketiga diminta membuat semacam surat pernyataan sepihak bahwa bersedia memberikan sumbangan ke daerah.

Sebab kalau dibuat perda, kata dia prosesnya butuh waktu lama, sehingga pihaknya pun akan mencari celah melalui perbup, kalau memungkinkan. “Tapi perbup ini juga kurang kuat kalau tidak ada perdanya,” ujar dia.

Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut berbagai aturan ini agar jangan sampai pemasukan dari lobster ini hilang. Menurut dia sangat sayang kalau kontribusi dari pengiriman benih lobster ini tidak ada ke daerah, padahal potensi pemasukan dari sana sangat besar. Apalagi keuntungan yang diperoleh pihak ketiga dari pengiriman lobster ini sangat besar. (her)

Pemda Lobar Akui Sulit Tagih Kerugian Negara Rp1,4 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat (Lobar) kesulitan menagih kerugian negara senilai Rp1,4 miliar lantaran terhambat pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang meminta pihak asuransi tidak membayar jaminan pelaksanaan proyek ke Pemda Lobar. Pihak pemda saat ini masih menghadapi sengketa di BANI akibat digugat oleh rekanan yang mengerjakan proyek dermaga Senggigi.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi yang dikonfirmasi akhir pekan mengatakan terkait persoalan sengketa proyek di BANI dan kerugian negara pihaknya sudah membentuk panitia penyelesaian sengketa proyek tersebut. “Panitia ini nanti yang mengurus perkembangan sengketa di BANI itu agar proses pengembalian (kerugian negara red) segera,” tegas sekda.

Penanggung Jawab Panitia ini, terdiri dari Kabag Hukum, sekretarisnya dari PPK

di Dinas Perhubungan dan Asisten III Setda Lobar selaku pengarah.

Untuk biaya menghadapi sengketa (sidang) dan membiayai pengacara, pihaknya sudah menambah anggaran Rp 35 juta pada APBD, sehingga total anggarannya mencapai Rp 50 juta untuk menghadapi sengketa tersebut. Diakui, terdapat kerugian negara akibat dana jaminan belum dikembalikan pihak asuransi ke pemda. “Bentuk keseriusan, kita bentuk panitia,”tegas dia.

Kepala Dinas Perhubungan H. M. Najib mengakui penagihan kerugian negara ini terkendala pihak BANI yang meminta asuransi tak mengembalikan jaminan pelaksanaan proyek ke pemda. Pihaknya sudah bersurat ke pihak asuransi untuk meminta agar uang muka dan jaminan pelaksanaan dikembalikan oleh pihak ketiga dan asuransi.

“Kami sudah bersurat ke pihak asuransi agar segera mengembalikan ke daerah, tapi dari pihak asuransi mem-

Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) mengintensifkan kembali layanan kependudukan keliling mulai bulan Agustus ini. Langkah tersebut dilakukan untuk menuntaskan sisa 32 ribu lebih tunggakan wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP di daerah ini.

Demikian diungkapkan Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana pada Suara NTB, Sabtu (8/8).

Ia menjelaskan, sampai saat ini prosentase capaian perekaman KTP di Loteng sekitar 95,1 persen atau sebanyak 712.906 jiwa dari total 744.941 jiwa jumlah wajib KTP di daerah ini sesuai data hingga bulan Juni lalu. “Jadi masih ada sisa 32.035 wajib KTP lagi yang belum melakukan perekaman. Dan, itulah yang menjadi sasaran untuk dituntaskan hingga akhir tahun ini,” jelasnya.

Dikatakannya, pelayanan kependudukan keliling merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna menuntaskan sisa wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP tersebut. Kendati diakui, untuk bisa mencapai 100 persen jelas bukan hal yang mudah,

Selong (Suara NTB) Akibat Corona Virus Disease (Covid), subsidi Insenimasi Buatan (IB) di Lombok Timur (Lotim) turut terpangkas. Target akseptor sebelumnya 35 ribu, menurun menjadi 19 ribu.

Meski tanpa subsidi, target akseptor IB di Lotim diyakini akan tercapai. Peternak di Lotim sudah kecanduan IB. Hal ini dipaparkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Achsan Nasirul Huda kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Dikatakan, peternak sapi dan kerbau sudah menjadikan IB sebagai kebutuhan. Ada subsidi atau tidak ada subsidi, petani tetap memilih IB untuk bisa menghasilkan keturunan sapi yang terbaik.

Achsan menyebut terdapat 117 petugas medis hewan yang tersebar di 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Pihaknya mendata, hingga saat ini petani yang sudah melakukan IB cukup banyak. “Laporannya cukup stabil, meski tidak ada subsidi tapi bisa tembus 4,200 akseptor,” tuturnya.

Berdasarkan laporan pelaksanaan IB tersebut, peternak dinilai tidak terlalu bergantung pada subsidi pemerintah. Peternak bisa melakukan kegiatan IB secara swadaya. Tidak ada straw atau sperma pejantan subsidi, peternak mencari sampai ke luar daerah. Pihaknya meyakini, target akseptor tersebut bisa tercapai. Kegiatan Sikomandan (Sapi Kerbau Andalan Negeri) dipastikan bisa tetap terlaksana di Kabupaten Lotim. (rus)

Hindari Kesan Negatif Pariwisata

Selong (Suara NTB) Pengelola destinasi wisata di Kecamatan Sembalun Lombok Timur (Lotim) memperketat pengawasan pendakian ke sejumlah bukit di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif oleh wisatawan saat melakukan pendakian. Salah satunya berupa pemeriksaan dan memperketat barang bawaan pendaki.

Ketua Pokdarwis Lotim, Royal Sembahulun, Sabtu (8/8), mengaku, kasus video joget atau dugem pendaki di Bukit Kondo Savana Propok menjadi suatu pembelajaran bagi pelaku dan pengelola pariwisata di daerah ini, khususnya di Sembalun.

Kejadian serupa jangan sampai terulang kembali, sehingga kesan negatif untuk dunia pariwisata terhindarkan.

Hal ini, ujarnya, untuk mengembalikan marwah dunia pariwisata yang seyogyanya untuk mencari ketenangan, menikmati alam bahkan bersahabat dengan alam. Apalagi Sembalun merupakan kawasan destinasi halal. “Kita lakukan tindakan tegas supaya jangan sampai citra pariwisata kita di Sembalun tercoreng oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya, Adapun dalam razia barang bawaan pendaki di Bukit Pergasingan dan Bukit Anak Dara Sembalun, petugas berhasil menyita sejumlah barang dari pendaki yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di atas bukit. Di antaranya berupa salon, music box dan parang. Bahkan didapatkan adanya pendaki membawa beberapa minuman keras.

“Untuk parang dan alat musik tersebut kita sita dan akan dikembalikan saat mereka turun. Sedangkan untuk minuman keras kita musnahkan langsung,”terangnya.

Kendati demikian, lanjut Royal, pihaknya tetap mengizinkan para pendaki untuk melakukan pendakian terhadap bukit yang sudah direncanakannya. Kebijakan ini diberikan karena para pendaki tersebut mau mengikuti aturan yang diterapkan pengelola serta menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker.

Dalam razia yang dilakukan pada hari pertama tersebut, disebutkan jumlah pendaki ke Bukit Pergasingan sebanyak 240 orang dengan asal pengunjung dari berbagai daerah yang tersebar di Pulau Lombok. Rata-rata, pengunjung hanya menginap satu malam. “Kita juga ingatkan supaya pendaki membawa turun sampahnya dan itu sudah mulai diterapkan,”pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

PEMERIKSAAN - Petugas pengelola Bukit Pergasingan, Sembalun melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bawaan pendaki, Sabtu (8/8).

balas surat kami. Jawabannya masih proses, sehingga memang masih mengendap di sana,” terang dia.

Dijelaskan secara administrasi pihaknya sudah melakukan upaya penagihan ke pihak ketiga dengan menindaklanjuti berupa surat ke pihak terkait, hanya saja belum ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana itu ke daerah. “Belum dikembalikan,” imbuh dia.

Pihaknya akan berupaya menyelesaikan sebelum deadline BPK. Namun hal ini sangat tergantung dari pihak asuransi yang jelas secara administrasi sudah ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabidin mengatakan tunggakan kerugian negara di dinasnya sebesar Rp80 juta

sudah diselesaikan. “Sudah kami selesaikan,” jelas dia.

Kerugian itu sudah diselesaikan dan mengembalikan sebelum batas waktu tanggal 15 Juli lalu. Pengembalian dilakukan oleh rekanan yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Lobar H. Ilham mengatakan, temuan kerugian negara senilai Rp 1, 4 miliar sebagian besar mengendap di pihak ketiga atau kontraktor dan asuransi. Untuk mempercepat pengembalian kerugian negara ini, Inspektorat pun terus “menagih” para kepala OPD yang bertanggung jawab.

Tiga OPD tempat kerugian negara ini, d iantaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian Perdagangan. (her)

Disdukcapil Intensifkan Layanan Keliling

Peternak Lotim Kecanduan IB

Barang Bawaan Pendaki ke Bukit Sembalun Diperiksa

Halaman 4

mengingat, jumlah wajib KTP di Loteng sangat dinamis.

“Untuk bisa mencapai hasil 100 persen bisa dikatakan tidak mungkin. Karena jumlah penduduk Loteng terus bertambah setiap waktunya.

Tapi paling tidak, kita bisa mendekat 100 persen.

Khususnya yang terkait perekaman KTP tersebut,” ujarnya.

Anita mengatakan, perekaman KTP sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi penduduk di daerah ini. Sementara bagi wajib KTP itu sendiri, perekaman KTP juga tidak kalah penting, karena bagi yang sudah melakukan perekaman KTP, maka bisa menjamin hak-haknya sebagai warga negara. “Baik bagi pemerintah maupun wajib KTP itu sendiri, perekaman KTP sama-sama penting,” tandasnya.

Guna memaksimalkan pelayanan kependudukan keliling, Disdukcapil Loteng menerjunkan enam tim sekaligus.

Di mana masing-masing tim akan melayani seluruh pembuatan dokumen kependudukan termasuk pembuatan KTP di setiap desa selama empat hari dengan pelayanan dipusatkan di kantor desa setempat. (kir)

Nelayan Hilang Terdampar di Pantai Kunjungan ke Joben Belum Normal Teluk Elong Sembalun (Suara NTB/rus)

BELUM NORMAL – Kunjungan ke objek wisata Otak Kokok Joben di Lotim yang belum normal akibat pandemi Covid-19.

Selong (Suara NTB) Kunjungan wisatawan ke objek wisata Otak Kokok Joben Desa Pesanggrahan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum normal. Situasi pandemi yang masih berlangsung tampak membuat salah satu objek wisata andalan Lotim ini terbilang masih sepi pengunjung.

Kepala Desa Pesanggrahan, H. Badrun kepada Suara NTB mengakui fenomena pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membuat aktivitas wisata ke Joben belum kembali pulih. Karena masih pandemi, pintu masuk objek wisata Joben tetap menerap-

kan protokol kesehatan.

“Sudah dipersiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk dan cek suhu tubuh pengunjung,” ungkap H. Badrun. Pihak desa dan petugas yang ada di pintuk masuk tidak menginginkan terjadi klaster baru penularan Covid di objek wisata.

Wisatawan yang datang ke joben diketahui sebagain besar masih lokal. Itupun tidak seramai waktu sebelum pandemi. Menurut Kades Pesanggrahan yang ikut lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru, para wisatawan tampak belum berani mengunjungi Joben, karena masih ada kekhawatiran pada Covid-19.

Desa Pesanggrahan juga cukup ketat memeriksa semua tamu yang masuk. Mulai dari penyemprotan massal tempat-tempat umum. Hingga beberapa pekan terakhir ini, Pesanggrahan masih melakukan penyemprotan cairan disinfektan. “Sekadar antisipasi saja,” ucapnya.

Ditambahkan, menghadapi pandemi Covid, Desa Pesanggrahan ini sudah melakukan banyak agar tidak terjadi penularan. Upaya memutus rantai penularan virus terus dilakukan. Secara khusus, Pesanggrahan ini menyiapkan tempai khusus untuk isolasi warga yang terpapar Covid. (rus)

Kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng Dirombak Praya (Suara NTB) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura merombak kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lombok Tengah (Loteng). Perombakan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan jalannya kepengurusan serta organisasi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Hanura NTB, H. Syamsul Rijal, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (9/8). “Ya, memang ada pergantian kepengurusan di DPC Partai Hanura Loteng,” sebut Rijal, via ponselnya.

Ia menjelaskan untuk posisi Ketua DPC Partai Hanura Loteng diserahkan kepada L. Firmansyah. Adapun posisi Sekretaris dijabat Sunaryawan. Keduanya merupakan anggota DPRD Loteng aktif saat ini.

Sementara Ketua DPC Partai Hanura sebelumnya, M. Fihirudin, ditarik sebagai salah

satu Wakil Ketua di DPD Partai Hanura NTB yang Surat Keputusan (SK) kepengurusannya sudah disampaikan ke DPP Partai Hanura, karena dinilai aktif. Termasuk Japun, Sekretaris DPC Partai Hanura sebelumnya. “Pergantian kepengurusan ini hal yang wajar. Sebagai upaya optimalisasi kerja-kerja partai ke depan. Bukan hanya Loteng, beberapa daerah yang lain juga sama,” jelasnya.

Rijal mengatakan, penunjukan dua anggota DPRD Loteng untuk memimpin Partai Hanura tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang oleh DPP. Keduanya dipandang mampu dan cakap memimpin dan memajukan Partai Hanura Loteng ke depan. Terlebih dengan statusnya sebagai anggota DPRD Loteng aktif, akan lebih memudahkan koordinasi dan komunikasi, baik internal pen-

gurus maupun dengan eksternal pengurus.

Ia pun membantah pergantian pimpinan di DPC Partai Hanura, karena kinerja pengurus sebelumnya buruk. Justru sangat baik. Tapi DPP punya pertimbangan lain sampai kemudian melakukan pergantian pengurus DPC Partai Hanura Loteng. “Tidak ada persoalan terkait pergantian kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng. Ini sematamata untuk kepentingan partai ke depan,” tandasnya.

Dengan adanya pergantian posisi Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Loteng, maka saat ini pihaknya masih menunggu usulan kepengurusan baru untuk selanjutnya bisa disahkan secepatnya. Mengingat, banyak agenda-agenda ke depan yang sudah menunggu, sehingga butuh kepengurusan yang kuat dan kompak. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Sirnadi (47) - nelayan asal Dusun Sri Menganti, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, yang hilang sejak Minggu (2/8) malam, ditemukan terdampar di Pantai Teluk Elong, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Korban tenggelam akibat perahu terbalik itu dijumpai warga dalam keadaan telah meninggal dunia.

Dalam rilis yang diterima koran ini, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mataram, Nanang Sigit PH., SIP. MM., Sabtu (8/8), mengungkapkan korban ditemukan terdampar di pinggir pantai Teluk Elong, Desa Biloq Petung, pada Jumat (7/8) sore. Warga setempat menjumpai sesosok mayat laki-laki dalam keadaan tertelungkup.

“Jumat sore kami terima informasi terkait penemuan mayat di Pantai Teluk Elong. Tim SAR gabungan yang sedang melakukan pencarian segera menuju ke lokasi penemuan untuk kroscek kebenaran informasi yang diterima,” kata Nanang Sigit PH. Nanang menjelaskan, Tim SAR bersama dengan pihak keluarga korban mendatangi lokasi penemuan untuk memastikan mayat tersebut merupakan anggota keluarganya yang tenggelam di Pantai Jumbrik, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan. Usai diidentifikasi oleh pihak keluarga, dipastikan bahwa jasad yang terdampar itu

adalah nelayan atas nama Sirnadi.

Korban kemudian diangkut ke kediaman keluarga untuk selanjutnya dimakamkan pada Sabtu pagi. “Operasi SAR (pencarian dan pertolongan) telah ditutup setelah melakukan pencarian selama 4 hari,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Sirnadi (47), nelayan asal Dusun Sri Menganti, Desa Anyar, kecamatan Bayan, dilaporkan tenggelam dan hilang. Peristiwa naas itu terjadi Minggu (2/8) malam saat korban bersama rekannya Ritanom, pergi melaut pukul 20.00 WITA. Keduanya berangkat dari seputaran Pantai Labuhan Carik, Bayan. Mereka menuju arah barat dan tiba di seputaran pantai di mana terdapat Ponpes Nurul Bayan, Desa Sukadana.

Dari sana mereka kemudian berbalik ke arah Timur dan tiba di Pantai Jumbrik, Dusun Barong Borak, Desa Sambik Elen.

Keduanya berusaha menyelamatkan diri menuju pantai dengan cara berenang. Ritanom korban selamat, tiba lebih dulu di daratan usai berjuang sekuat tenaga. Ia kemudian menunggu rekannya.

Namun sampai 15 menit ditunggu, korban belum juga sampai tepi. Korban selamat akhirnya memutuskan memberitahukan kejadian itu kepada anggota keluarganya untuk selanjutnya diteruskan ke pihak terkait untuk dimintai bantuan. (ari)

SUARA NTB Senin, 10 Agustus 2020

Pimpinan dan Jajaran Sekretariat KPU Sumbawa Jalani Pemeriksaan Swab Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa, melakukan pemeriksaan swab bagi pimpinan dan jajaran sekretariatnya yang berjumlah 30 orang, Sabtu (8/7). Untuk memastikan penyelenggara Pilkada bebas covid-19 dalam Pilkada Sumbawa “PANDAI” tahun 2020.

Komisioner KPU Sumbawa, M.Ali, menyebutkan swab dilakukan terhadap Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Kasubag, staf PNS/non PNS, dan staf kontrak. Bekerja sama dengan Lab. Sumbawa Technopark (STP). Pel(Suara NTB/ist) aksanaan swab diatur dalam M. Ali Perpu Nomor 2 tahun 2020, penyelenggaraan Pilkada harus mematuhi protokol covid19.

“Swab dilakukan bukan saja memastikan kami negatif covid19, tetapi untuk normalisasi kondisi, yang sebelumnya covid19 telah menciptakan kondisi Pandemik bagi penyelenggara dan pemilih khususnya,” terangnya.

Ali berharap covid19 segera usai dan berlalu dalam fase normal baru ini. Sebagai penyelenggara sangat memahami psikis pemilih karena Covid19 ini. apalagi saat ini dalam tahapan coklit daftar pemilih dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus. 1. 010 orang PPDP berhubungan langsung dengan pemilih dari rumah ke rumah.

Karenanya, PPDP dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan tetap jaga jarak. Agar pemilih tidak ragu untuk di coklit.

“Penerapan protokol covid19 ini hingga Pilkada Sumbawa selesai dilaksanakan, khususnya puncak pemilih menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020 nanti,”tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kasus Terus Bertambah, Masyarakat Diimbau Tidak Abai Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam beberapa waktu terakhir ini, kasus positif covid-19 di Kabupaten Sumbawa terus bertambah. Pemkab setempat terus berupaya melakukan upaya antisipasi. Meskipun demikian, untuk memutus mata rantai penyebaran covid, dibutuhkan kerja sama semua pihak. Termasuk kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang sebelumnya sudah dianjurkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt menyampaikan, new normal bukan berarti bebas melakukan aktifitas secara sembarangan. Tetapi konsepnya menyesuaikan kebiasan baru dengan standar protokol covid. Karenanya, penerapan protokol kesehatan ini jangan sampai diabaikan.

“Sekarang kita lihat orang sudah lepas masker. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kita tetap beraktifitas, tetapi selalu menggunakan masker.

Jangan Sampai abai. Harus tetap waspada dengan mener-

apkan protokol kesehatan,” terangnya.

Dijelaskannya, kasus positif covid-19 dalam beberapa waktu terakhir ini terus bertambah. Sehingga penelusuran kontak juga tetap dilakukan. Terhadap penanganan pasien, diakuinya saat ini lebih ringan dari keadaan sebelumnya. Di mana pasien terkonfirmasi positif yang tidak sakit dan tanpa gejala, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumahnya dengan pengawasan dari puskesmas. Hal ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar.

“Yang positif tanpa gejala bisa dilakukan isolasi di rumah. Ini juga jauh lebih ringan dari keadaan sebelumnya. Sebelumnya semua yang positif kita bawa ke rumah sakit dan dilakukan karantina terpadu.

Sekarang tidak begitu. Kita harapkan masyarakat bisa menerima dan tidak mengucilkan keluarga yang kebetulan melakukan karantina rumah.

Makanya perlu kerja sama semua pihak,” tukasnya.

Adapun untuk pemeriksaan covid, pihaknya memilih untuk langsung dilakukan swab. Hal ini untuk mem-

persingkat proses pemeriksaan. “Sekarang sudah langsung swab semua, supaya pasti.

Kalau rapid test itu kan hanya sebagian saja yang reaktif dinyatakan positif. Kalau swab sudah pasti dia.

Lebih singkat juga.

Tracing contact juga lebih singkat caranya,” pungkasnya. (ind)

H. Didi Darsani

Sembuh dari Covid-19, Satu Karyawan PT STM Dipulangkan Dompu (Suara NTB) Satu dari 11 orang karyawan PT STM yang dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat di Wisma Terpijar Dompu akhirnya dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumahnya. Karyawan asal Doromelo Kecamatan Manggelewa tersebut dinyatakan sembuh setelah sekali Swab dinyatakan negatif dan tidak menunjukan gejala selama masa isolasi 13 hari.

“Dia dipulangkan kemarin, karena baru dia yang sudah menjalani isolasi selama 13 hari dan tidak menunjukan gejala klinis (Suara NTB/ula) selama isolasi. Kalau 10 orJufri ang lainnya masih dirawat di Wisma Terpijar. Kondisinya baik dan tidak menunjukan gejala klinis semua,” kata Jufri, ST, MSI sekretaris Tim gugus Covid-19 Kabupaten Dompu yang juga Kepala BPBD Dompu kepada Suara NTB, Minggu (9/8) kemarin.

Dikatakan Jufri, ketentuan terbaru penanganan Covid19 hanya cukup sekali swab dan menjalani isolasi selama 13 hari. Bila dalam 13 hari dinyatakan tidak bergejala, pasien positif atau mereka yang pernah kontak dengan pasien positif dinyatakan bebas dari Covid-19.

Tenaga kesehatan RSUD Dompu yang menangani pasien Hr (62) warga Manggelewa yang dinyatakan positif Covid-19 dan meninggal di RSUD Dompu, hasil swabnya dinyatakan negatif Covid-19. Dua dokter dan 9 orang perawat tersebut saat ini masih menjalani isolasi. “Mereka kemarin baru menjalani isolasi 4 hari, berarti masih 8 hari mereka jalani isolasi. Kalau tidak ada gejala klinis, mereka dinyatakan bebas Covid-19,” jelas Jufri.

Sejauh ini, 11 orang tenaga medis yang sedang menjalani isolasi dalam kondisi baik – baik saja. Begitu juga dengan 10 orang karyawan yang bekerja di PT STM, kondisinya dalam keadaan baik. (ula)

BPBD Belum Lakukan Pendistribusian Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengaku belum melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak meski status siaga bencana kekeringan sudah ditetapkan tertanggal 7 Juli. Mereka mengklaim belum adanya permintaan air bersih dari desa yang terdampak menjadi alasan utama meski di SK siaga sudah menetapkan tiga kecamatan yang mulai terdampak masalah tahunan tersebut.

“Memang sampai dengan saat ini kami belum mendistribusikan air bersih ke beberapa wilayah terdampak dengan jumlah KK 3.837 dan jiwa 12. 837 di tiga kecamatan tersebut. Makanya kami minta kepada desa yang mulai terdampak untuk melapor terlebih dahulu supaya bisa kami bantu,” ujar Kepala pelaksana (Kalak) BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Ardiwinata, S. Pd. Jika sudah ada permintaan dari desa maka pihaknya akan langsung melakukan pendistribusian. Apalagi saat ini usulan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan sebesar Rp200 juta sudah dalam proses. Sehingga diharapkan peran serta dari desa untuk bisa bersurat secara resmi sehingga bisa dilakukan penanganan dengan cepat. Terutama bagi wilayah yang rentan kekeringan yakni di wilayah pesisir dan di kaki gunung. Seperti di desa Poto Tano, Kiantar, Kokarlian, dan Tua Nanga yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.

“Jika tidak ada laporan yang masuk kami juga kesulitan untuk membantu, maka dari itu kami berharap agar desa lebih pro aktif melaporkan kondisi mereka untuk kita tangani,” sebutnya.

Makanya penetapan status siaga bencana kekeringan di tiga kecamatan tersebut diharapkan menjadi acuan supaya anggaran penanganan kekeringan bisa terealisasi. Adapun wilayah tersebut yakni Kecamatan di Poto Tano dengan total enam desa dan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan memantau kondisi terkini di lokasi-lokasi tersebut,” pungkasnya. Dari ketiga kecamatan tersebut terdapat 13 Desa yang masuk dalam status siaga bencana kekeringan. (ils)

(Suara NTB/jun)

PISAH SAMBUT - Plt. Kadispora Dompu, M. Amin, S. Sos., saat memberi sambutan dalam acara pisah sambut di obyek wisata Enca Kecamatan Kilo, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Plt. Kadispora Dompu Perjuangkan Insentif Guru Honor Daerah Dompu (Suara NTB) – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, M. Amin, S. Sos., berkomitmen membenahi dunia pendidikan di wilayah ini. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, mutu pembelajaran serta pemenuhan sarana prasarana penunjang sekolah. Bahkan sekarang tengah diperjuangkan insentif bagi semua guru honor daerah.

Sebagai salah satu pro-

gram mantan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, SH., sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati dalam Pilkada 2020, ia selaku pengganti mesti meneruskannya. “Saya ingin guru honor yang sudah mendapat SK Bupati itu dapat gaji atau penghargaan. Saya mulai berangkat dengan standar Rp300 ribu, karena ini program H. Ichtiar maka saya akan tuntaskan,” ungkapnya dalam acara pisah sambut Kadispora di obyek wisata

Enca Kecamatan Kilo, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Insentif bagi guru honor ini, lanjut dia, sudah disampaikan langsung ke Kepala DPKAD. Mereka menyetujui dan memintanya segera menyusun RKA untuk tahun 2021. Karenanya, dipastikan tahun depan tenaga pendidik tersebut mendapat insentif dari deerah. Ini salah satu bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan guru dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Penyaluran Program Pariri Lansia/Disabilitas Belum Jelas Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum bisa memastikan kapan akan mulai menyalurkan program Pariri Lansia/Disabilitas.

Kepala Dinsos KSB, H. Syaifuddin Naim yang dikonfirmasi, mengaku sementara ini pihaknya masih melakukan penyesuaian data calon penerima salah satu program janji politik HW. Musyafirin Fud Syaifuddin itu. “Kita masih ada masalah data ya sedikit. Jadi belum kita jadwalkan untuk penyalurannya,” ungkapnya kepada Suara

NTB, Jum’at pekan lalu.

Program stimulus dalam bentuk santunan bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas (cacat) itu sama sekali belum disalurkan sepanjang tahun 2020 ini. Padahal merunut kebiasaan tahuntahun sebelumnya, biasanya pemerintah mulai mencairkan untuk tahap pertama sekitar bulan April, sekaligus untuk 3 bulan (triwulan).

Menurut H. Syaifuddin, sebenarnya program Pariri Lansia/Disabilitas ini tidak mesti dipatok waktu pencairannya. Sebab sifatnya hanya stimulan. Di mana para calon

penerima tidak sepenuhnya bergantung pada program tersebut untuk memenuhi biaya hidup kesehariannya. “Ini stimulan ya. Artinya program ini kapan pun disalurkan karena masyarakat tidak bergantung dari itu,” tegasnya.

Namun demikian, mantan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini memastikan, program tersebut akan direalisaskikan pemerintah untuk tahun ini. “Pasti (dicairkan).

Begitu datanya fiks (di SK-kan bupati) kita langsung salurkan. Mekanismenya tetap sama lewat rekening bank,” janji H. Syaifuddin. (bug)

Timbang Sabu, Warga Langam Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang pemuda berinisial DN (27) warga Desa Langam, Kecamatan Lopok, terpaksa diamankan ke Polres Sumbawa, Sabtu (8/ 8) sekitar pukul 23.30 Wita. Yang bersangkutan ditangkap saat sedang menimbang narkotika jenis sabu di rumahnya.

Dari tangan DN, juga berhasil diamankan barang bukti berupa tiga poket sabu dengan berat bruto 7,15 gram serta sejumlah barang bukti lainnya.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, IPTU Masdidin, S.H membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan DN kerap melakukan transaksi narkotika di rumahnya. Setelah melakukan penyelidikan, tim langsung melakukan penggerebekan ke rumah DN. Saat itu DN sedang menimbang barang haram

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Barang bukti yang diamankan polisi dari seorang pemuda berinisial DN (27) warga Desa Langam, Kecamatan Lopok, Sabtu (8/8). tersebut. “Ia di tangkap saat sedang menimbang narkotika jenis sabu,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/8).

Terduga dan barang bukti, kini sudah diamankan ke Mapolres Sumbawa untuk proses penyidikan dan penye-

lidikan lebih lanjut. Sementara ini, pihaknya sudah melakukan introgasi dan tes urine terhadap terduga. Kemudian memeriksa saksi-saksi serta melakukan penyelidikan pengembangan terhadap adanya dugaan pelaku lain. (ind)

Di hadapan puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) se Kecamatan Kilo, Dae Obe sapaan akrab M Amin berharap, semua elemen pendidikan bisa menerimanya minimal dalam dua aspek.

Pertama, ikatan emosional keperibadian untuk tetap menjaga tali silaturrahmi. Kedua, dalam keterbatasan dan kelemahannya di dunia pendidikan. Sebab dengan demikian mutu pendidikan di wilayah ini bisa dibenahi bersama sehingga mampu bersaing ditingkat

regional maupun nasional.

Prinsipnya, ia terbuka menerima saran dan kritikan jikalau melakukan kekeliruan.

Pun tidak ingin memperumit masalah pelayanan bagi setiap satuan pendidikan. “Seperti misal masalah tandatangan, saya sudah komitmen dengan teman-teman dan hari ini pada tempat ini juga saya akan mengedepankan pelayanan. Saya sekali lagi akan mengedepankan pelayanan,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Harap UMKM Terdampak Covid Terakomodir Stimulus Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan updating dan perbaikan data UMKM terdampak pandemi covid-19.

Diharapkan UMKM terdampak ini nantinya dapat terakomodir stimulus modal kerja yang disiapkan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, H. Arief M.Si, menyampaikan, kejadian covid 19 hampir merambah seluruh sendi kehidupan. Termasuk UMKM yang paling merasakan dampak. Dampak yang dirasakan antara lain kehilangan pelanggan. Makanya pemerintah memberikan stimulus terhadap UMKM terdampak dengan berbagai regulasi dan kebijakan. Yang terbaru saat ini pemerintah pusat menyiapkan stimulus bantuan modal untuk 12 juta UMKM seluruh Indonesia.

Terkait UMKM yang terdampak ini, pihaknya terus melakukan pendataan dan tetap disampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kalau soal data hampir dipastikan kami sudah lengkap.

Selalu diminta dan kami selalu kasih. Bahkan ke pusat.

Sudah kita perbaiki sampai hari ini. Kalau kita diberikan kelonggaran untuk update terus sampai September kami akan update perkembangannya,” ujarnya.

Disebutkannya, berdasar-

(Suara NTB/ist)

H. Arief kan pendataan yang dilakukan, jumlah UMKM di Sumbawa lebih kurang 18 ribu. Dari jumlah ini, hampir semuanya terdampak covid-19. Diantaranya bergerak di bidang kerajinan, makanan atau pangan, konveksi pakaian, sembako, kios maupun pedagang eceran.

Pihaknya juga tersu melakukan pendataan dengan berbagai cara untuk mendapatkan updating data. Pihaknya berharap, UMKM yang terdampak covid-19 ini bisa mendapatkan bantuan stimulus nantinya.

“Terus dilakukan updating perbaikan data sesuai dengan dinamika. Harapan kita semoga sebanyak-banyaknya bisa direalisasikan dapat bantuan. Mudah-mudahan bisa diakomodir,” harapnya. (ind/arn)

SUARA NTB

Senin, 10 Agustus 2020

Halaman 6

Dikbud Dukung Praktik SMK secara Tatap Muka Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membolehkan praktik di SMK secara tatap muka di semua zona penyebaran Covid-19. Praktik di SMK penting untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya menyetujui kebijakan tersebut agar kompetensi vokasi siswa tidak banyak tertinggal.

Serta bisa menuntaskan kompetensi siswa tersebut.

Aidy juga mengatakan, pihaknya sudah merencanakan praktik di SMK untuk mata pel-

ajaran kompetensi keahlian secara tatap muka. Namun baru bisa dilakukan setelah fase transisi atau setelah tanggal 13 September. “Setelah 13 September baru boleh, di fase menuju kenormalan baru. Sedangkan di masa transisi kita optimalkan materi umum,” katanya.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam siaran persnya mengatakan, praktik di-

bolehkan dilaksanakan pada SMK di semua zona. Hal itu diputuskan dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK. Pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

“Ini untuk menjaga kelulu-

san siswa. Siswa SMK juga harus memiliki keterampilan, yang hanya bisa dilaksanakan lewat praktik,” ujarnya, dikutip Suara NTB melalui siaran langsung YouTube Kemendikbud.

Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., dihubungi Minggu (9/8) mengatakan, kebijakan itu sudah melalui pertimbangan yang matang dari Kemendikbud. Pihaknya menunggu arahan teknis selanjutnya. Penerapan protokol kesehatan dan pembagian sif ketika siswa praktik juga sangat perlu diperhatikan. “Praktik SMK sangat penting karena

ada beberapa hal yang tidak bisa lewat daring termasuk di dalamnya teknik dan kerjasama tim dalam sebuah proyek,” kata Istiqlal.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, kebijakan Mendikbud itu tetap harus menunggu izin dari pemerintah daerah. Ia mengatakan, BDR fase I di tahun ajaran lalu dilaksanakan hanya untuk pelajaran normatif dan adaptif. Sedangkan, pembelajaran khusus untuk mata pelajaran produktif tidak bany-

ak disentuh pihaknya. Ia menekankan untuk pelajaran produktif ada keharusan menghadirkan siswa ke sekolah. Sementara pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Karena untuk produktif harus siswa dihadirkan ke sekolah dalam rangka untuk pengenalan cara menggunakan alat, cara bagaimana pelaksanaan praktik yang semestinya dilakukan, itu tidak bisa dilaksanakan secara daring, harus dilaksanakan secara langsung di sekolah. Dengan cara seperti itu, kami perlu membuat pola pelaksanaannya,” jelas Umar. (ron)

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan

Pelayanan Paspor di Lotim Dibatasi Selong (Suara NTB) Sempat ditutup akibat pandemi virus Corona (Covid-19), layanan keimigrasian di kantor Imigrasi Lombok Timur (Lotim) kembali dibuka. Hanya saja, pelayanan untuk pembuatan paspor belum maksimal dapat dilakukan.

Imigrasi Lotim hanya akan melayani pemohon hingga 50 persen.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (8/8), Kepala ULP Kelas IIB Imigrasi Lotim, Awaludin, mengatakan, kuota permohonan untuk pembuatan paspor dibatasi mak(Suara NTB/yon) simal 50 persen sejak dibuka seAwaludin lama masa kenormalan baru. Kondisi ini dikarenakan untuk pelayanan paspor belum normal serta masih terjadinya pandemi Covid-19. “Pelayanan sudah kita buka sejak tanggal 15 Juni. Tapi permohonan dibatasi 50 persen dibandingkan hari sebelum pandemi,” terangnya.

Untuk pelayanan paspor ini, kata dia, berupa paspor untuk umum seperti umrah, haji dan pertukaran pelajar. Sedangkan untuk paspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipusatkan pelayanannya di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang terletak di kompleks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Lotim.

Kendati pelayanan dibatasi, untuk biaya pembuatan paspor masih tetap semula. Artinya tidak ada potongan maupun diskon baik sebelum maupun ketika terjadi pandemi Covid-19. Sementara itu, minat masyarakat untuk membuat paspor sangat kurang. Rata-rata setiap hari hanya empat sampai lima pemohon baik secara online maupun manual.

Namun untuk pengurusan paspor oleh masyarakat di kantor ULP Imigrasi Lotim, masyarakat diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. (yon)

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Akses jalan rusak dan sempit dari Buwun Mas Sekotong menuju daerah Mandalika Loteng.

Sambut MotoGP 2021

Bupati Usulkan Pembangunan Akses Sekotong-Loteng Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid sangat antusias menyambut perhelatan motoGP yang rencananya uji coba tahun depan. Bupati pun mendorong agar masyarakat mempersiapkan rumah-rumah mereka bisa menjadi home stay bagi tamu yang datang. Untuk mendukung akses menuju kawasan Mandalika Loteng, Pihaknya sudah mengusulkan pembangunan akses jalan Sekotong-Mandalika Lombok Tengah (Loteng) dari Pelabuhan Ka-

pal Pesiar Lembar.

Bupati mengatakan semua potensi harus dimafaatkan dalam rangka menyambut MotoGP. Tugas Pemda menyiapkan fasilitas publik seperti areal pelabuhan, sedangkan kapal pesiar disiapkan oleh pemilik sendiri. Diperkirakan dengan jumlah kamar pengiapan yang ada di daerah Lobar sendiri tak mencukupi untuk para tamu. “Diperkirakan ratusan ribu tamu, karena itu kalau menurut saya sangat bagus semua potensi dimanfaatkan.

Salah satu solusinya kapal pesiar (hotel terapung),” jelas dia.

Pemda pun kata dia harus siap dari sisi pengangkutan, akomodasi kalau misalnya kapal pesiar dijadikan penginapan.

Salah satunya ia sudah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju Loteng dari Lembar-Buwun Mas Sekotong. Pihaknya sudah bertemu dengan Deputi Kemenko Maritim, ia menyampaikan ke Deputi bahwa akses jalan yang bagus dan dekat menuju Mandalika adalah melalui Buwun Mas Sekotong.

“Pak deputi pun akan menyampaikan ke pak menteri,”jelas dia.

Kalau dibandingkan dengan akses saat ini justru lebih jauh dan padat. Akses jalan ini bisa dilebarkan menjadi dua jalur.

“Tinggal ditambah 10 meter, bisa jadi jalur dua,” imbuh dia.

Kondisi saat ini akses jalan ini memang sempit dan rusak, setelah daerah Buwun Mas jalannya tidak hotmik. Akan tetapi sudah ada jalan, tinggal dibangun. Ia menambahkan terkait fasilitas puskesmas di daerah Sekotong, saat ini dengan jumlah dua puskesmas dirasa cukup. Namun memang dari sisi

geografis yang luas, sehingga butuh tambahan fasilitas kesehatan (faskes) di sana. “Tahun depan kia bangun dua puskesmas, masing-masing di Kuripan dan Batulayar,” jelas dia.

Selain itu, pihaknya sudah mendapatkan persetujuan anggaran Rp7 miliar dari pusat untuk pembangunan terminal yang tak difungsikan di Segenter. Kalau terminal tempat parkir ini terbangun, pihaknya akan bersurat ke ASDP agar parkir semua kendaraan dialihkan ke sana, sehingga ada pemasukan daerah dari parkir tersebut. (her)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membolehkan zona hijau dan zona kuning penyebaran Covid-19 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Meski demikian, digelarnya pembelajaran tatap muka bergantung dari keputusan pemerintah daerah setempat dan kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sekolah.

Kemendikbud merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang sebelumnya hanya membolehkan daerah yang berada di zona hijau menggelar pembelajaran tatap muka. Di revisi tersebut, selain zona hijau, satuan pendidikan di daerah zona kuning dapat diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang menggelar pembelajaran tatap muka.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Minggu (9/8) mengatakan, pihaknya senang dengan keputusan itu agar siswa bisa segera kembali belajar ke sekolah. Dengan begitu akan ada transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan ke anak didik. Pihaknya akan menyiapkan rencana pelaksanaan dan membahas hal tersebut pada minggu ini. Di samping itu akan dilakukan pemeriksaan kesiapan sekolah untuk penerapannya.

“Meski pemerintah pusat sudah memberika izin zona kuning boleh tatap muka, tapi kami cek dulu kesiapan sekolah untuk pasti bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd., dihubungi Minggu (9/ 8) mengatakan, pihaknya baru akan mengadakan rapat pimpinan menyikapi revisi SKB empat menteri tersebut pada Senin (10/8) pagi. Ia menjelaskan, untuk saat ini pembelajaran jarak jauh dengan sistem Belajar dari Rumah

(BDR) fase II masih dilaksanakan hingga bulan September mendatang. BDR fase II itu sebagai fase transisi menuju adaptasi kebiasaan baru yang nantinya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sistem sif atau blok.

“Besok pagi (hari ini, red) kami mengadakan rapat pimpinan menyikapi revisi kebijakan SKB 4 menteri,” katanya.

Walaupun sekolah berada di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemerintah daerah atau kantor wilayah dan kepala sekolah. Seperti SKB sebelumya, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dari siaran pers Kemendikbud, berdasarkan data tanggal 3 Agustus 2020, menunjukkan 43 persen peserta didik di Indonesia berada di zona hijau dan kuning, sementara 57 persen peserta didik berada di zona merah dan oranye.

Selain itu, kepala sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka juga harus melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Daftar itu antara lain ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu, memiliki thermogun, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Juga membuat kesepakatan bersama komite terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf, pada Minggu (9/8) mengatakan, keputusan diperbolehkan masuk sekolah tatap muka diserahkan kembali kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota selaku ketua gugus tugas. “Jika kepala daerah sebagai ketua Gugus Tugas Covid-19 mengijinkan maka kita mengikuti regulasi yang ada,” katanya. (ron)

Penanganan Krisis Air di KLU Dinilai Masih Konvensional Dikbud akan Periksa Asosiasi Guru PAI Bantu Kesiapan Sekolah Kebakaran di Bima di Zona Kuning (Suara NTB/ist)

BANTUAN – Pengurus AGPAII NTB memberikan bantuan bagi anggota AGPAII yang terkena musibah kebakaran di Palibelo, Kabupaten Bima.

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan bantuan pada korban kebakaran di Kabupaten Bima.

Sebagaimana diketahui bahwa sebanyak 37 rumah di Desa Ntongga, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ludes dilalap si jago merah pada 31 Juli lalu.

“Kebakaran itu menerpa sejumlah guru PAI,” kata Ketua DPW AGPAII NTB, Sulman Haris, Sabtu. Akibat kebakaran tersebut, guru PAI di Kabupaten Bima juga ada yang terdampak. Kebakaran telah melahap dan meratakan rumah bangunan. Sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar. “Termasuk salah satunya GPAII dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp2 miliar,” jelasnya.

Dijelaskan bantuan yang diberikan pada korban kebakaran merupakan urunan para guru PAI. Hal ini sebagai bentuk solidaritas pada sejumlah guru PAI korban kebakaran.

“Semoga semua saudara kita yang terdampak diberikan kekuatan dan Kesabaran,” sebutnya.

Pihaknya berharap agar kegiatan sosial yang dilakukan oleh asosiasi ini bisa berdampak positif pada semakin tumbuhnya kepedulian sosial para guru terhadap lingkungan sekitar. Tentu saja modal sosial ini penting dan tidak boleh dilupakan sebagai kearifan yang harus dijaga. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai, krisis air bersih pada musim kemarau setiap tahunnya di KLU tidak disikapi dengan baik oleh eksekutif pemerintah daerah. Pasalnya, setiap tahunnya terdapat puluhan ribu jiwa yang terdampak.

Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., Sabtu (3/8) mengatakan kritik dan saran untuk meningkatkan layanan dasar khususnya air bersih kepada masyarakat. Namun sayangnya, belum terlihat ada inovasi selain pola penanganan konvensional dan parsial. “Pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayanan air bersih kepada warga.

Tahun ini saja, ada 26 ribu jiwa lebih di 67 dusun terancam krisis air,” ujarnya.

Dikatakannya, eksekutif seharusnya memiliki skala ukur yang jelas dalam pengurangan jumlah warga terdampak kek-

eringan. Misalnya, data terdampak krisis air bersih tahun ini harus lebih sedikit dibanding tahun 2019 lalu. Skala prioritas itu menjadi penekanan Artadi, mengingat banyaknya potensi yang bisa dikelola. Contohnya, SPAM Mursemalang di Desa Salut bisa dikelola untuk menangani warga 4 desa mencakup Salut, Selengan, Gumantar dan ke Desa Mumbulsari di wilayah Bayan.

“Masalahnya apa sampai pemerintah belum menyerahkan SPAM Mursemalang ke PDAM. Ini menjadi pertanyaan kita.

Jangan hanya karena mau pilkada, bupati tidak berani mengambil keputusan,” cetusnya.

Ia sepakat dengan sikap Fraksi Gerindra sebelumnya, SPAM Mursemalang harus segera dikelolakan ke PDAM. Dengan begitu, air bersih akan dapat dinikmati oleh ribuan jiwa di 4 desa tersebut. “Pola penanganan dengan distribusi menggunakan armada dinas, harusnya ini berlaku jangka pendek, dan untuk warga yang ditinggal di pegunungan. Kalau

di dataran rendah, PDAM harus dipaksa untuk melayani sehingga tidak menjadi beban jangka panjang,” cetusnya.

Sementara, Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, ST. MM., mengatakan status aset SPAM Mursemalang masih menjadi milik Kementerian PUPR. Aset tersebut belum dihibahkan ke daerah. “Yang berlaku sementara adalah serah terima pengelolaan, kalau hibah permanennya, belum,” ujar Rusdi.

Menurut dia, dengan serah terima kelola itu maka SPAM Mursemalang sudah dapat dikelola oleh daerah melalui PDAM. Hanya saja, serah terima kelola dari Pemda ke PDAM belum dilakukan. “Kita minta ke Kementerian supaya hibahnya segera. Kita tidak ingin seperti bangunan pasar, walaupun sudah diserah kelola, tapi belum boleh memungut retribusi,” tandasnya. (ari)

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

HILANG HLG STNK R4 HYUNDAI DR.1240 XF NOKA : KMHBT51HR4U140924/ NOSIN : G4EA3428022 AN.Drs.HARRY WIDYA WARDHANA YOMO HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

RAGAM

SUARA NTB Senin, 10 Agustus 2020

Halaman 7

Jelang Nyiwaq - Mengenang Drs. HL. Mudjitahid

Muji Miq Mudji Pernah membaca tulisan Lalu Anas Amrullah (LAA) berjudul Tujuh Hari Di Ruang Isolasi Covid 19 ? Tulisan ini viral di medsos dan WA Group.

MEMBACA tulisan LAA, muncul perasan duka bercampur haru. Duka karena kita ditinggal seorang tokoh yang ketokohannya sangat disegani. Haru karena LAA berani mengambil keputusan berisiko pada saat yang tepat.

Saya baca tulisan part 1 dan part 2 berulang kali. Tulisan bagus, inspiratif, informatif, edukatif, persuasif, jujur dan terbuka. Selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pandemi Covid 19 Provinsi NTB saya salut dan terbantu.

Informatif, karena dari testimoni itu kita tahu detail banyak peristiwa sebelum dan selama perawatan Covid 19 hingga berpulangnya ke Rahmatulloh Mamiqda Drs. HL. Mudjitahid.

Edukatif, karena sejatinya banyak pesan moral yang terselip di dalamnya. Dalam suasana batin yang pasti terguncang, LAA tampil ambil risiko demi bakti kepada mamik, kepada ibu dan kepada keluarga dengan tetap menjaga imunitas diri demi kebaikan semua.

Semua diceritakan terbuka tanpa ada yang ditutupi dan jujur agar masyarakat paham bahwa Covid 19 ini

bukan aib tapi wabah yang butuh komitmen dan kesadaran bersama untuk memutus mata rantai penularannya.

Siapkah anda bertindak seperti LAA bila menghadapi hal yang sama ? Dalam era new normal yang masyarakatnya kendor menerapkan protokol Covid 19, kita harus bersiap hadapi situasi terburuk. Kuatkan batin dan tingkatkan imunitas demi jalani takdirtakdirNYA. LAA dan HL Mudjitahid Family, contoh baik bagaimana merespons vonis positip Covid 19. Terguncang itu pasti. Tapi pikiran tetap terkontrol menghadapinya. Semua harus jalani contact tracing di rapid test, diswab, rumah disterilisasi dan semua protokol Covid 19 dijalani.

Sebelum meninggal dunia, Miq Mudji ( lahir di Kuripan 8 September 1938 ), memang dinyatakan positif Covid-19. Awalnya keluhan nyeri di punggung dan gangguan tidur. Dari konsul dengan dokter internis dan dokter psikiatri diagnosisnya rematik dan diberikan obat untuk pereda nyeri dan gangguan tidur.

Jumat sore ( 31/7 ) keluar-

oleh : H. Lalu Gita Ariadi (Sekda NTB) ga melakukan pemeriksaan darah (lab) dan gula darahnya diangka 230. Miq Mudji sudah sejak satu tahunan diminta untuk menjaga gula darahnya .

Sabtu ( 1/8 ) siang kondisi Miq Mudji semakin terlihat kelelahan dan mulai susah bernafas. Setelah dilakukan observasi oleh dokter keluarga, Sabtu malam diminta untuk melakukan foto torak dan laju endapan darah.

Dari hasil foto torak, terlihat sudah ada bercak di paruparu, mengarah ke pneumonia berat, hingga akhirnya keluarga memutuskan membawa ke RSUP NTB pada jam 3 dini hari.

Dalam satu tahun terakhir, Miq Mudji juga menderita syaraf kejepit.

Semua kronologis penyakit dengan medical record yang rapi diuraikan dengan baik sehingga pembaca sangat paham dengan penyakit yang menghinggapi Miq Mudji.

Ketika Kepala Biro Umum Setda Propinsi NTB melapor via WA, Wak Mudji masuk rumah sakit. Terbersit rasa cemas luar biasa. Betapa tidak, beberapa hari sebelum-

nya Mamiq Mariyun masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saya cemas terhadap pasien komorbid para senior sesepuh yang masuk pada kelompok umur rentan Covid-19.

Kadikes Provinsi NTB dan Direktur RSUP intens melaporkan perkembangan perawatan pasien-pasien Covid19 yang kemudian menjadi bahan press release setiap malamnya.

Sosok yang sosok Dalam acara pemakaman mewakili Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya sampaikan ungkapan duka cita yang mendalam dan rasa kehilangan sosok ( figur ) yang sosok ( bahasa sasak : pantas / layak ) jadi panutan.

Miq Mudji sosok yang seakan tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana.

Tidak ke mana-mana, utuh hadir sebagai kepala rumah tangga melimpahkan kasih sayangnya ke ibu ( uwaq ) Hj Kerniasih ( menikah 8/9/1964 ) yang dikaruniai 4 putra-putri dan cucu-cucu. Sebagai suami dan seorang ayah, Miq Mudji berhasil membina keluarga sakinah mawaddah

waarahmah.

Ada di mana-mana, Miq Mudji nyaris hadir di semua dimensi ruang ipoleksosbud NTB. Secara ideologi, keimanannya terpancar kuat dari wajah, kata dan perbuatannya.

Aktif di berbagai organisasi keagamaan Islam, di persarikatan Muhammadiyah, memimpin Dewan Masjid dan lain-lain. Secara ideologi politik, Mudjitahid bajang adalah Sekum Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu PKI NTB ( 1965-1966 ). Sekum HMI Cabang Mataram ( 1963-1966 ), Ketua Dewan Pakar ICMI NTB, pembina KAHMI dan masih banyak lagi organisasi afiliasi Islam yang lain. Dengan jiwa merah putih yang kuat, ia tetap hangat dengan yang non islam, dengan Parisada, Prajaniti, Kristen, Nasrani, PSMTI dan lain-lain. Nyaris ia adalah bapak dari semua.

Dikancah politik praktis, selain berhasil menduduki jabatan politik sebagai Wakil Ketua DPRD-GR NTB (1971).

Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat, Miq Mudji juga tokoh sentral Partai Golkar NTB. Mik Mudji

politisi hebat yang awali karier sebagai birokrat. Pernah menjadi Camat Tanjung ( 1969 ) dan berbagai jabatan struktural di berbagai tempat.

Di bidang ekonomi, Miq Mudji sangat perhatian pada gerakan koperasi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan ekonomi syariah. Pernah dalam rapat penyempurnaan kepengurusan Islamic Centre di Masjid Hubbul Wathan, dengan halus Miq Mudji minta tidak didudukkan di posisi pembina yang elitis tapi bersedia duduk di bidang yang operasional sifatnya yang berhubungan dengan pengembangannekonomi umat dan pengembangan ekonomi syariah. Hingga menjelang akhir hayatnya, kami masih sering diskusi intens memformulasi gagasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang sedang getol dengan program MAWAR EMAS yaitu Melawan Rentenir Berbasis Masjid.

Di bidang sosial, tak terbilang lembaga sosial yang digelutinya mulai dari pembina gerakan pramuka, yayasan sosial, lembaga pendidikan, kependudukan, lingkungan hidup dan sebagainya. Atas segala dedikasinya Presiden RI pada tahun 1992 menganugerahinya Satya Lencana

Pembangunan Bidang Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana.

Di bidang budaya, Miq Mudji menaruh perhatian yang sangat besar terutama dalam kapasitasnya sebagai pemucuk wali paer Majelis Adat Sasak ( MAS ). Berdiskusi dengan Miq Mudji seakan menimba air dari sumber yang tak pernah mengering.

Stamina juga dibutuhkan bila berdiskusi karena Miq Mudji siap berdialog berlama-lama dari A to Z dengan semua elemen dan segala strata sosial. Miq Mudji adalah oase yang memberi kesejukan dan mitra dialog yang menyenangkan.

Miq Mudji dikagumi banyak pihak. Ingin rasanya berlama-lama bersama Miq Mudji. Manusia berencana, Takdir Tuhan maha penentu segalanya. Tenaga medik telah berbuat optimal atasi positip Covid 19 yang diderita. LAA sudah paripurnakan tugasnya sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua.

Dengan tenang Miq Mudji minggu 2 Agustus 2020 meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Innalillahi waainnailaihirojiun. Allahummagfirlahu warhamhu waafihi wa’fuanhu. Alfatehah.

Wassalam. Puyung, Ahad 9/8/2020

Honda Fun Amazing Race 2020 Berlangsung Seru Teluk Santong akan Jadi Lokasi KEK Minyak dan Gas Dari Hal. 1 Dari kunjungan lapangan ini, jajaran Komisaris PT PGRC juga tertarik mengembangkan pabrik etanol. Terkait hal ini, perusahaan membutuhkan lahan minimal 20 ribu hektar untuk tanaman tebu. Dan menurut data Pemda NTB, ada sekitar 21 ribu hektare lahan yang bisa disediakan.

Hal lain lagi yang membuat kagum para investor ini adalah proses pembangunan KEK sudah berjalan. Dan KEK yang dikembangkan adalah KEK agro dan energi. ‘’Dan ini menjadi cocok dengan rencana pembangunan PGRC. Energinya kan oil dan gas. Agronya untuk pabrik etanol,’’ kata Rusdy.

Ia menambahkan, ini akan menjadi green KEK. Karena energi yang akan dikembangkan di sana adalah clean energy. Dan proyek ini mengarah menggunakan green nuklir yang sekarang sudah masuk Indonesia. ‘’Yang lebih penting adalah untuk pertama kalinya di Indonesia lahannya clear dan clean.

Tidak ada isu pembebasan lahan. Ini merupakan pertama kali ada KEK yang lahannya clear and clean. Ini terobosan baru yang luar biasa dari Bapak Gubernur,’’ kata Rusdy.

Sementara itu, Komisaris PT PGRC Mr.Akhmad Khalil mengapresiasi perhatian Gubernur NTB yang dinilai sangat luar biasa dalam memfasilitasi perusahaan. Memberikan kemudahankemudahan dalam mendukung rencana kegiatan perusahaan. ‘’Ini hari yang sangat luar biasa. Kami menemukan lokasi yang menakjubkan. Kita bisa mulai bisnis di sini,’’ ujarnya.

Menurutnya, karena usaha ini telah direncanakan sebelumnya, maka langkah selanjutnya tinggal menindaklanjuti dari rencana yang sudah ada.

Misalnya menyiapkan lanskap, fasilitas akomodasi, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. ‘’Kita akan mulai aksi Bulan Desember ini. Masa persiapan

ini butuh waktu sekitar tiga sampai lima tahun,’’ ujarnya.

Setelah proses lanskap, pekerjaan Strategic Petroleum Reserve (PSR) atau cadangan minyak strategis. ‘’Tujuannya pertama agar cashflow nya jalan. Jadi investornya gak terlalu lama, bisa jadi trading,’’ katanya.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan cadangan minyak strategis nasional.

Sekarang sekitar 11 hari.

Jika mendapat tambahan 30 juta barel, diharapkan bisa meningkat paling tidak ke angka 25 hari cadangan strategisnya. Ini berkaitan dengan strategi blue print pemerintah dalam hal ketahanan energi nasional. ‘’Setelah SPR, refinery dengan Petrokimia. Jadi dua itu dijalankan paralael,’’ pungkasnya.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah mengibaratkan potensi alam Sumbawa dan syarat yang dicari oleh perusahaan seperti mur ketemu baut. ‘’Kita rencanakan ground breaking pada 17 Desember bertepatan dengan HUT NTB. Semoga ini semua berjalan sesuai rencana kita semua,’’ harap Dr.Zul. Selain mengantar investor, gubernur dalam kunjungannya ke Kabupaten Sumbawa berkesempatan bersilaturahmia dengan warga Desa Labuhan Haji, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Dalam silaturahminya, gubernur menyerap aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda di sana. Beragam aspirasi disampaikan termasuk oleh kepala desa. Harapannya masyarakat, Kecamatan Badas yang juga menjadi lokasi destinasi wisata dunia, Pulau Moyo ini, keberadaannya tidak saja menguntungkan investor. Tetapi dampak positifnya juga dinikmati masyarakat. (Humas NTB)

Panitia Tak Boleh Gugurkan Peserta SKB Reaktif Corona Dari Hal. 1 Nasir menjelaskan setiap peserta SKB akan di cek suhu tubuhnya di pintu masuk area tes. Apabila suhu tubuh peserta di bawah 37,3 derajat celcius maka peserta dapat melakukan ke pos berikutnya. Apabila suhu tubuh peserta di atas 37,3 derajat celcius maka akan dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jarak waktu 5 menit.

Jika suhu tubuh peserta SKB masih di atas 37,3 derajat celcius. Maka peserta akan diperiksa oleh tim medis. Apabila tim medis merekomendasikan untuk mengikuti tes, maka peserta dapat melakukan tes pada ruang khusus. Tetapi bila tidak mendapat rekomendasi, maka peserta akan mengikuti tes pada H+1 pelaksanaan seleksi SKB. Selain itu, kata Nasir, di lokasi penyelenggaraan SKB juga harus disiapkan ambulans.

Nasir menambahkan jumlah peserta SKB yang melakukan daftar ulang sebanyak 936 orang. Dimana, 812 orang memilih lokasi ujian SKB di

CAT BKD NTB. Sedangkan sisanya sebanyak 124 peserta, memilih lokasi ujian di luar NTB yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 124 peserta SKB yang memilih lokasi ujian di luar NTB, yaitu 3 orang di Kantor Regional VI BKN Medan, 11 orang di BKN Pusat, 10 orang di UPT BKN Semarang, 29 orang di Kantor Regional II BKN Surabaya.

Kemudian, 17 orang di Kantor Regional IV BKN Makassar, satu orang di UPT BKN Padang, satu orang di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, 10 orang di Kantor Regional III Bandung, 22 orang di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Selanjutnya, 13 orang di Kantor Regional X Denpasar, satu orang di UPT BKN Pontianak, 2 orang di UPT BKN Balikpapan, satu orang di UPT BKN Palu, satu orang di UPT BKN Mamuju, Satu orang di UPT BKN Ambon dan dua orang di Kantor Regional IX BKN Jayapura. (nas)

ASTRA Motor NTB pada Sabtu (8/8) menggelar acara Honda Amazing Fun Race 2020.

Acara ini mengusung konsep petualangan tim untuk menyelesaikan misi tantangan yang telah

disiapkan berupa game-game menarik, menguji ketangkasan dan wawasan dari para peserta Honda Amazing Race.

Acara dimulai dengan touring para peserta. Pada tantangan ini,

Kegiatan Honda Fun Amazing Race 2020 berlangsung seru

sebanyak delapan orang influencer telah bekerja sama dengan Honda NTB. Delapan influencer Lombok tersebut terdiri dari Wisnu Witarsa, Dian Maya, Aji, Caroline, Halim Halilintar, Eta Pauline, Ardi Syahresa, dan Winola.

Honda Amazing Fun Race Start di Main Dealer Astra Motor kemudian menuju ke Pos-pos yang sudah disiapkan panita, dan menyelesaikan Games yang ada disana sesuai petunjuk Panitia Honda Amazing Fun Race.

Acara dimulai dengan pengenalan para influencer yang dipandu oleh MC kece Gina. Start di kantor Main Dealer Astra Motor NTB Jl. TGH Saleh Hambali No 08 Dasan Cermen Mataram. Para influencer ini menggelar touring menggunakan Honda PCX150 dan Honda ADV150 ke setiap lokasi tantangan setiap tim.

Tak lupa Honda NTB juga

Anak Muda Jadi Aktor Penting Dari Hal. 1 Gubernur sangat mengapresiasi program Generasi Berencana (Genre) di Provinsi NTB dan berharap anak-anak muda NTB menjadi garda terdepan dalam mewujudkan NTB Gemilang.

“Anak-anak muda menjadi aktor penting dalam membangun daerah,’’ ujar gubernur saat membuka acara pemilihan Duta Genre, Minggu (9/8).

Dalam kesempatan itu, gubernur menuturkan bahwa se-

jak kecil ia sering mengikuti lomba pidato keluarga sejahtera. Acara semacam itu sangat bagus untuk melatih dan meningkatkan keterampilan anak dalam berbicara di depan umum. Sehingga ia berharap aneka lomba yang melibatkan anak-anak muda perlu dibangkitkan kembali.

Dengan begitu, anak-anak muda NTB sejak dini sudah paham tentang pentingnya kesejahteraan keluarga.

Anak-anak muda NTB juga

harus bisa menginspirasi di tengah revolusi industri 4.0 ini.

“Sejak dini, anak-anak muda NTB harus ditanamkan mental yang kuat, harus kreatif. Dengan begitu, kita optimis, generasi muda NTB menjadi contoh untuk anak-anak muda di daerah lainnya,’’ harapnya.

Pada kesempatan itu, tak hanya dinobatkan sebagai Bunda Genre NTB. Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah juga diminta menjadi juri kehormatan. (r)

Dua Merah dan Tujuh Daerah Zona Oranye di NTB Dari Hal. 1 Yang kemarin hijau dan kuning, sekarang malah menjadi oranye,” jelasnya.

Banyaknya daerah yang berubah menjadi zona oranye, kata Aryadi,karenamemangpenemuan kasus baru positif Covid-19 terus bertambah. Di samping itu, kasus kematian pasien Covid-19 juga terus meningkat. Hingga Sabtu (8/8), jumlah kasus positif di NTB telah mencapai 2.289 orang.

Dengan rincian, 734 orang masih menjalani perawatan dan isolasi, 1.429 pasien sudah sembuh dan 126 pasien meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 288 kasus suspek masih isolasi, 1.541 kontak erat masih karantina dan 864 pelaku perjalanan masih karantina.

Sebanyak 734 pasien yang masih positif dan menjalani perawatan tersebar di Kota Mataram 297 orang, Lombok Barat 178 orang, Lombok Utara 25 orang, Lombok Tengah 37 orang, dan Lombok Timur 59 orang. Kemudian Sumbawa Barat 7 orang, Sumbawa 43 orang, Dompu 9 orang, Kota Bima 52 orang dan Bima 8 orang.

“Ini yang mengkhawatirkan kita. Artinya, kita harus mendisiplinkan masyarakat dulu. Kita semua harus disiplin dulu. Ka-

lau kita semua disiplin, bisa nurut tatanan baru, kan aktivitas (pembelajaran tata muka) bisa dibuka,” katanya.

Untuk itulah, kata Aryadi, dengan adanya Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang telah dibuat Pemprov NTB menjadi media untuk membangun kesepahaman menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 secara bersama-sama. Dengan keluarnya pedoman umum tantang pembukaan pembalajaran tata muka di daerah zona kuning dan hijau, kata Aryadi, tentunya akan melihat kondisi di daerah.

“Pusat itu memberikan pedoman secara umum. Penerapan itu kembali ke kondisi di daerah. Kondisi sekarang, kalau kita lihat dari peta zona, yang kuning kemarin sudah oranye.

Daerah yang kuning tinggal Kabupaten Bima. Kalau melihat peta, kita hampir sudah tidak ada yang kuning. Dan secara provinsi kita masih merah,” paparnya.

Aryadi menambahkan, Pemprov melarang pembukaan pembelajaran tata muka di sekolah dam madrasah untuk mencegah anak didik terpapar virus Corona. “Kalau tiba-tiba dibuka, ndak bisa kita jamin keselamatan

anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud berencana untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau dan kuning.

Namun demikian, implementasi pembelajaraan tersebut harus memperhatikan syarat yang harus dipenuhi, yakni empat persetujuan.

Pertama, persetujuan dari pemerintah daerah (Pemda) atau dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah zona hijau dan kuning. Kedua, persetujuan kepala sekolah atau setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah meskipun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Keempat, adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa. Pembelajaran tatap muka di zona oranye dan merah rencana tetap dilarang. Sekolah pada zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. (nas)

mengedukasi para peserta Honda Amazing Fun Race agar selama perjalanan menuju lokasi tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan berkendara baik untuk diri sendiri maupun yang lainnya.

Marketing Sub Dept Head Astra Motor NTB Kresna Murti Dewanto mengatakan, Honda Amazing Fun Race ini merupakan rangkaian Event Virtual Launching Honda Vario Series untuk memberikan pengalaman

berbeda kepada para peserta, serta mengenalkan landmark yang ada di Pulau Lombok.

“Setelah semua tugas diselesaikan, dipilih team terbaik dan Favorite dan mendapatkan total hadiah jutaan rupiah,” ujar Kresna.

Harapannya kegiatan ini dapat menginsirasi kalangan muda khususnya yang ada di NTB untuk tetap selalu #Cari_Aman saat berkendara,” tutup Kresna. (bul)

Delapan Pemda di NTB Belum Punya Perda RDTR Dari Hal. 1 Delapan Pemda belum menetapkan Perda RDTR. Seharusnya kawasan cepat tumbuh harus punya Perda RDTR,” kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR NTB, Ni Nyoman Yuli Suryani, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Delapan Pemda yang belum memiliki Perda RDTR adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima. Ia menegaskan penyusunan Perda RDTR menjadi tugas Pemda Kabupaten/Kota.

Karena Perda RDTR merupakan amanat dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing kabupaten/kota. Jika Pemda kabupaten/kota sudah memiliki Perda RDTR, maka tidak perlu ada rekomendasi kesesuain ruang apabila ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Karena di dalam Perda RDTR, peman-

faatan ruang sudah diatur secara detil.

Menurut Yuli, keberadaan Perda RDTR sangat dibutuhkan di kawasan yang pertumbuhan investasinya cukup tinggi. Misalnya, Kota Mataram, karena menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka setiap kecamatan seharusnya memiliki Perda RDTR. “Sekarang untuk percepatan investasi, setiap daerah yang laju investasinya tinggi harus punya Perda RDTR. Kami di provinsi, membantu percepatan, fasiitasi.

Kita memberikan bantuan teknis, memperbaiki materinya dan proses untuk rekom kita percepat,” katanya.

Bahkan,kataYuli,PerdaRDTR Perkotaan Sumbawa Besar menjadi salah satu target dalam RPJMN. Peda RDTR Perkotaan Sumbawa Besar harus sudah ditetapkan September mendatang. ‘’Target RPJMN, Perkotaan Sumbawa Besar, September harus menjadi Perda. Karena itu target pusat,’’ pungkasnya. (nas)

Usulkan Samota Jadi KEK Dari Hal. 1 ‘’Kita perjuangkan jadi KEK, Kawasan Ekonomi Khusus.

Sudah kita usulkan ke pusat.

Bulan Maret kalau ndak salah diusulkan. Sudah ada suratnya Pak Gubernur,’’ ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (9/ 8) siang kemarin.

Rum mengatakan, Samota diusulkan menjadi KEK Agro dan Energi. Kawasan yang berada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima ini dinilai cocok untuk pengembangan minapolitan, pariwisata dan pertanian dan energi.

Disinggung mengenai adanya investor yang tertarik untuk pembangunan kilang minyak di kawasan tersebut, Rum membenarkannya. Namun, rencana tersebut masih sedang dimatangkan.

Samota merupakan kawasan yang unik karena memiliki potensi kelautan dan perikanan, perkebunan serta

pengembangan pariwisata. Kawasan Samota, diibaratkan akuarium raksasa karena perairan laut yang dikelilingi Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora.

Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, Ir. H. Badrul Munir pernah menyebutkan, hasil riil dari enam komoditas unggulan perikanan di kawasan Samota pada 2018 nilainya mencapai Rp10,252 triliun. Enam komoditas unggulan di kawasan Samota ada rumput laut, udang, kerapu, tuna, bandeng dan ubur-ubur.

Kawasan Samota belum dikelola secara maksimal. Saat ini, baru 45 persen potensi Samota yang terkelola. Komoditas unggulan yang dihasilkan masih berupa bahan mentah.

Saat ini sudah ada sejumlah industri atau pabrik yang berdiri di kawasan Samota. Antara lain, pabrik gula di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Kemudian pabrik minyak kayu putih terbesar di Indonesia di wilayah Tambora. Dan sudah pabrik pengolahan ikan beku di Teluk Saleh. (nas)

Penyaluran BLT Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Tunggu Juklak-Juknis Pusat Dari Hal. 1 Rencana penyaluran BLT bagi pekerja tersebut juga telah diumumkan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah pusat sendiri menyiapkan anggaran hingga Rp31 triliun untuk program

tersebut. Di mana BLT akan disalurkan langsung per dua bulan ke rekening pekerja dengan besaran bantuan diproyeksikan mencapai Rp2,4 juta per orang.

Menurut Wismaningsih, pelaksanaan teknis penyaluran bantuan tersebut memang masih digodok di tingkat pusat. Sehingga pihaknya saat ini dalam posisi menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk

penerapan di daerah.

“Makanya itu belum ada juknisnya. Kalau sudah ada, apakah diusulkan atau mengambil data yang kemarin Prakerja, ini masih kita cari informasinya,” jelasnya. Program tersebut diproyeksikan dapat dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 mendatang.

Menurut Wismaningsih, jika mengambil dari data BPJS

Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang akan mendapatkan bantuan tersebut di NTB terbilang cukup banyak. “Kalau yang dari (BPJS Ketenagakerjaan) itu di NTB kita sudah banyak yang terdaftar, tapi yang penerima BLT itu masih belum ada tindak lanjut. Lain halnya kalau BLT yang JPS kemarin ada kriteria yang jelas,” jelasnya.

Sebagai informasi, stimulus dalam bentuk BLT bagi pekerja

tersebut diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Pertama, memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya beli. Kedua, dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyekproyek padat karya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 10 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Road Show Keliling 139 Desa Tuntas

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng bersama lurah dan kader Kelurahan Renteng Praya.

(Suara NTB/ist)

Menggunakan sepeda motor, Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, touring hingga ke pelosok desa di Loteng

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, bertemu warga Lingkungan Tanggak Praya

(Suara NTB/ist)

Murid SD menyambut kedatangan rombongan road show Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, di Kelurahan Renteng.

Suhaili: Terima Kasih Masyarakat Lombok Tengah Praya (Suara NTB) Touring atau road show Bupati Lombok Tengah (Loteng) bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta unsur pejabat lingkup Pemkab Loteng, Sabtu (8/8), tuntas digelar. Sebanyak 139 desa dan kelurahan di seluruh Loteng, sudah dikunjungi. Dengan wilayah Kecamatan Praya menjadi yang terakhir dikunjungi, sebanyak 10 kelurahan serta 6 desa.

Ada empat agenda utama yang dibawa dalam kegiatan road show menggunakan sepeda motor yang sudah digelar sejak pertengahan bulan Juli lalu ini.

Selain untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan daerah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan protokol Covid-19 dan lomba kampung sehat. Pada kesempatan itu, Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, juga menyampaikan salam perpisahaan berkenaan dengan akan segera berakhirnya masa jabatannya pada Februari 2021 mendatang.

Secara khusus, Suhaili menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus ucapan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Loteng. Karena telah dipercaya memimpin Loteng selama dua periode atau 10 tahun lamanya. “Apresiasi yang tinggi bagi masyarakat Loteng yang telah mendukung pemerintah daerah membangun daerah ini selama hampir 10 tahun lamanya,” ucapnya.

Pun demikian, ia mengaku selama memimpin Loteng masih

banyak harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat di daerah ini yang belum bisa diwujudkan.

Masih banyak kekurangankekurangan selama memimpin Loteng. Tapi yang jelas dirinya bersama Wakil Bupati H. L. Pathul Bahri, S.IP., sudah berupaya maksimal mewujudkan Loteng yang Beriman Sejahtera dan Bermutu (Bersatu).

“Kita akui masih banyak kekurangan-kekurangan selama memimpin Loteng. Masih banyak pula harapan masyarakat Loteng yang belum bisa diwujudkan. Tapi yang jelas, upaya terbaik sudah kita lakukan,” tandas Suhaili. Pihaknya berharap dengan modal fondasi yang sudah ada, pemimpin Loteng kedepan bisa lebih baik lagi.

Terkait pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda Loteng pada khususnya, Suhaili tidak henti-hentinya mendorong masyarakat agar bisa tetap produktif. Dengan menerapkan pola hidup baru di tengah pandemi. Yakni dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga jarak serta senantiasa menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah.

Menurutnya, melawan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Tapi harus bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat didaerah ini. Bahwa Covid-19 telah membawa dampak buruk yang begitu luas. Sehingga harus dilawan secara bersama-sama.

“Covid-19 tidak bisa dilawan hanya oleh pemerintah. Harus

bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, kebijakan new normal atau kenormalan baru dengan penerapan protokol Covid-19 merupakan salah satu cara untuk bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Supaya masyarakat bisa tetap produktif. Tidak terus-terusan terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19.

“Terutama menjaga jarak dan memakai masker, itulah pola hidup baru yang harus bisa benarbenar disiplin diterapkan dikehidupan sehari-hari kita,” timpal mantan Ketua DPRD NTB ini.

Disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19 masih rendah. Terutama dalam hal pengunaan masker. Masih banyak masyarakat didaerah ini yang enggan menggunakan masker. Padahal penggunaan masker penting, tidak hanya untuk perlindungan diri dari Covid-19. Tetapi jugauntukmencegahpotensipenularan Covid-19 kepada orang lain.

Guna mendorong disiplin masyarakat tersebut berbagai upaya terus dilakukan pemerintah. Termasuk melalui gelaran lomba kampung sehat. Sebagai salah satu wahana menumbuh kembangkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19.

“Makna dari lomba kampung sehat ialah untuk mendorong kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19. Sebagai upaya melawan penyebaran Covid-19 di daerah ini,” pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, membakar semangat masyarakat dengan salam tangguh.

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, bicara di hadapan warga Desa Mertak Tombok.

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, susuri kampung menggunakan sepeda motor.

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, menyapa warga di selasela road show sosialisasi kampung sehat.

Jenazah Pasien Covid-19 Dikuburkan Biasa, Keluarga Terancam Sanksi Kota Bima (Suara NTB) Jenazah pasien positif Covid-19 berinisial Rk (56 Tahun) warga Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang diambil paksa di ruang isolasi RSUD Bima, Jumat (7/8) oleh pihak keluarga dikuburkan tidak dengan protap Covid-19, pada Sabtu (8/8).

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM,

mengatakan pihaknya sudah memberikan pemahaman dan edukasi terhadap pihak keluar-

ga, hanya saja ditolak dan ditentang keras, sehingga Rk dikuburkan seperti orang meninggal bi-

asa. “Dikuburkan biasa, tidak menggunakan protap Covid-19,” katanya akhir pekan kemarin.

Menurut Malik, saat pihaknya bersama aparat TNI/Polri yang tergabung Tim Gugus Tugas memberikan pemahaman dan edukasi, awalnya dengan diterima baik oleh pihak keluarga agar pasien dikuburkan sesuai Protap Covid-19. Namun beberapa jam kemudian muncul penolakan hingga terjadi ketegangan antara petugas dengan pihak keluarga.

“Pemakaman dengan Protap Covid-19 sudah dipersiapkan semuanya tapi tetap ditolak. Kita juga tidak ingin ada masalah,” katanya.

Meski begitu lanjutnya, pihak keluarga korban terancam

akan dikenai sanksi. Pasalnya penanganan dan pencegahan Covid-19 ada Protapnya yang diatur dalam regulasi dan pihak-pihak yang melanggarnya, resikonya akan dikenai sanksi.

“Akan tetap dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang ada, karena menyebarkan hal-hal membahayakan orang lain,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, pihaknya akan melakukan pelacakan kontak (tracking contact) mulai dari pihak keluarga yang mengambil jenazah di RSUD Bima, pelayat, pihak yang memandikan, hingga yang menguburkan. “Mesjid tempat jenazah disalatkan juga disterilkan yakni dengan menyemprotkan cairan disin-

Insentif Nakes Dikirim ke Rekening Pribadi demi Hindari Pemotongan Dompu (Suara NTB) Plh. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Maman, Skm., MMKes menegaskan, insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid19 disalurkan melalui rekening pribadi. Karenanya, dipastikan tidak akan ada pemotongan oleh oknum tertentu. Namun demikian, untuk pemerataan diserahkan sepenuhnya pada manajemen rumah sakit atau puskesmas.

“Sekarang belum dicairkan karena memang masih dalam penginputan rekening masingmasing tenaga kesehatan,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya beberapa waktu lalu.

Dalam proses pencairan insentif untuk Bulan MaretJuni 2020, batas maksimal nakes yang diusulkan ke pusat hanya 20 orang. Seperti misalnya di Puskesmas Dompu Barat, dari 100 nakes yang diterjunkan menangani pasien Covid-19, mereka hanya bisa menginput rekening 20 orang. Sementara 80 orang lainnya terkendala aturan perhitungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menyikapi kodisi tersebut,

maka untuk pemerataan pihak manajemen harus mengeluarkan kebijakan tersendiri. Karena bagaimanapun tidak hanya 20 orang dimaksud yang bertaruh nyawa menangani pasien positif Covid-19. ‘Walaupun masuknya ke rekening si A atau B, tapi kebijakan lebih lanjut ada di puskesmas. Karena mereka lebih tahu siapa saja yang bekerja, terpenting nakes ini memiliki surat tugas,” jelasnya.

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan berfariasi, tergantung pada berapa lama mereka bekerja sesuai dengan surat tugas masing-masing.

Dalam usulan awal, tambah Maman, pihaknya mengusulkan anggaran insentif bagi ratusan nakes di sembilan puskesmas sesuai rumus perhitungan sebesar Rp2,1 miliar. Namun oleh pusat ditransfer Rp3 miliar lebih. Kelebihan tersebut diperkirakan untuk insentif nakes yang berada dibawah naungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RS Pratama Manggelewa. Tetapi untuk kejelasan akan dikoordinasikan lebih lanjut. “Intinya sekarang masuk rekening masing-masing dan tidak boleh ada pemotongan sedikitpun,” pungkasnya. (jun)

fektan,” katanya.

Seperti diketahui aksi pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 terjadi di RSUD Bima, pada Jum’at (7/8). Pihak keluarga keberatan pasien inisial Rk (56 Tahun) warga Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dinyatakan terpapar dan dikubur dengan Protap Covid-19.

Petugas medis RSUD Bima sempat berupaya melarangnya.

Hanya saja tidak digubris dan diindahkan oleh pihak keluarga pasien. Lolosnya pihak keluarga membawa pulang jenazah itu lantaran juga diduga tidak ada penjagaan aparat keamanan di RSUD setempat.

Usai mengambil peti yang berisikan jenazah di ruang isolasi RSUD Bima, pihak keluarga langsung membawa pulang dengan menggunakan mobil box. Saat ini pasien berada di rumah dalan pengawasan pihak keluarga dan akan dikuburkan seperti pasien umum.

Informasi yang diperoleh Suara NTB pihak keluarga beralasan, pengambilan paksa jenazah tersebut lantaran pasien tidak terima dikuburkan dengan protap Covid-19, pasalnya yang bersangkutan juga hanya sakit sesak napas dan tidak terkait kasus positif Covid-19. (uki)