Edisi Kamis 10 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 151 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Daerah Zona Oranye Covid-19

Menteri PANRB Minta Pemda Batasi ASN Masuk Kantor 50 Persen

Mataram (Suara NTB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Program Kampung Sehat NTB dapat Anugerah Promoter Reward dari LEMKAPI

NTB sebagai daerah yang masuk zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid19, sesuai edaran Menteri PANRB tersebut, diminta agar ASN yang bekerja dari

kantor maksimal 50 persen.

Sementara 50 persen sisanya, bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Hamdi, M.Si.,

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Dugaan penjualan aset daerah di Gili Tangkong yang dilaku1234567890123456789012345678901212 kan secara online terus dikaji Pemprov NTB. Pemprov telah 1234567890123456789012345678901212 meminta Tim Investasi Daerah untuk mengkaji pelanggaran 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hukum terkait dugaan penjualan aset Gili Tangkong tersebut.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Kemarin kita sudah rapat dengan Tim Investasi. Masih 1234567890123456789012345678901212 sedang diselidiki oleh Tim Investasi, Biro Hukum dan lain1234567890123456789012345678901212 nya,’’ ujar Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengam1234567890123456789012345678901212 anan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Daerah (BPKAD) NTB, Drs. Muhammad Anwar dikonfir1234567890123456789012345678901212 masi Suara NTB, Rabu (9/9) siang kemarin.

1234567890123456789012345678901212 Anwar mengatakan, Tim Investasi Daerah Pemprov NTB 1234567890123456789012345678901212 terdiri dari berbagai unsur. Seperti Kejaksaan, pakar hu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kum dan pakar ekonomi.

Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9) siang kemarin mengaku sudah mendapatkan surat edaran dari Menteri PANRB tersebut. Namun, untuk penerapannya, pihaknya

masih mengkonsultasikannya dengan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. ‘’Sedang kita konsultasikan dengan Pak Sekda dulu. Supaya nanti kita dapat masukan dari Tim Gugus Tugas.

Kita coba mau bahas dulu penerapannya,’’ kata Hamdi.

Jika melihat bunyi surat edaran tersebut, kata Hamdi, maka ASN Pemprov yang masuk kantor jika hal itu diterapkan maksimal 50 persen.

Karena NTB saat ini masih berstatus daerah zona oranye

atau risiko sedang penyebaran Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, hanya satu daerah yang masuk zona merah atau risiko tinggi yaitu Kota Bima. Sedangkan sembilan kabupaten/ kota masuk zona oranye.

Hamdi menambahkan, pihaknya belum memastikan kapan surat edaran Menteri PANRB tersebut diterapkan di NTB. Karena, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas. ‘’Maka-

nya, kita coba dapat masukan dulu dari Tim Gugus Tugas yang menyatakan daerah zona merah, oranye, kuning dan hijau. Kita kawinkan dengan surat edaran itu,’’ katanya.

Dikatakan, sesuai surat edaran Menteri PANRB, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/ kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Semen-

tara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen.

Pengaturan kehadiran ASN yang bekerja dari kantor tujuannya untuk mengurangi risiko Bersambung ke hal 11

Investor Gili Tangkong Panselnas Umumkan Hasil Diminta Segera ’’Action’’ SKB CPNS Akhir Oktober

(Suara NTB/bay)

TO K O H

H. L. Gita Ariadi

Potensinya Menggiurkan RENCANA pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa kembali mendapat angin segar.

Salah satu perusahaan nasional asal Jakarta melirik potensi investasi mega proyek yang pembangunannya ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan akses penumpang antarpulau bahkan antarprovinsi tersebut.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB telah berlangsung sejak 3 - 9 September 2020. Namun ada waktu tambahan selama sehari, Kamis (10/9) hari ini, untuk satu pelamar atau peserta SKB yang sebelumnya positif Covid-19.

Selama tujuh hari pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB, tercatat 21 pelamar yang menyia-nyiakan kesempatan menjadi PNS. Karena mereka tidak hadir dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan jadwal yang ada.

Sedangkan pelamar yang dinyatakan reaktif Covid-19, sejak hari pertama sampai hari ketujuh sebanyak 30 orang. Namun, kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, semua pelamar yang reaktif diperbolehkan ikut SKB setelah mendapatkan rekomendasi dari tim medis yang disiagakan di lokasi tes. ‘’ Ada 21 orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ke-21 orang yang tidak hadir.

Sedangkan yang reaktif 30 orang,’’ sebut Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9) sore kemarin.

BKD NTB mencatat seharusnya 818 pelamar yang ikut SKB di NTB. Tetapi yang hadir sebanyak 797 orang ditambah satu orang yang akan

ikut ujian susulan Kamis (10/ 9) hari ini. Sedangkan 21 pelamar yang tidak hadir mengikuti SKB. Sementara, 124 pelamar lainnya mengikuti SKB di luar daerah.

Nasir mengatakan, setelah SKB selesai, maka Panselnas akan mengolah data hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan SKB. Pelamar yang memperoleh hasil nilai integrasi SKD dan SKB tertinggi pada setiap formasi yang nantinya akan lolos menjadi PNS. Dikatakan, Panselnas akan mengumumkan hasil SKB pada akhir Oktober mendatang. ’’Pengumuman minggu ketiga dan keempat Oktober.

Nanti Panselnas yang mengolah datanya. Kemudian akhir Oktober pengumuman secara resmi,’’ jelasnya.

Nasir menambahkan, pelaksanaan SKB secara nasional akan berakhir 12 Oktober mendatang. Untuk peserta SKB sebanyak 124 orang yang ujian di luar daerah, belum diketahui nilainya. Karena pelaksanaan tes di luar daerah tidak bersamaan.

Berdasarkan data BKD NTB, hingga pelaksanaan hari ke tujuh, sebanyak 21 pelamar tak menghadiri SKB. Sehingga otomatis 21 pelamar tersebut dinyatakan langsung gugur. Pada pelaksanaan tes SKB hari ke tujuh

(Suara NTB/ist)

DISABILITAS - Salah seorang peserta SKB penyandang disabilitas difasilitasi oleh Panitia Seleksi Daerah CPNS Pemprov NTB sebelum pelaksanaan ujian di ruangan CAT, Rabu (9/9) kemarin. dan ke enam, masing-masing sebanyak satu pelamar yang tidak hadir. Kemudian hari ke lima sebanyak 4 orang, hari ke empat 7 orang, hari ke tiga 2

ke tujuh dan ke enam pelaksanaan SKB, masing-masing sebanyak 3 pelamar yang reaktif Covid-19.

Bersambung ke hal 11

Pakai Masker Sangat Mudah yang Sulit pada Kesadaran Masyarakat

KO M E N TTAA R Tunggu Sisko P2MI PEMBUKAAN pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB sampai saat ini masih dalam proses. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan hal tersebut masih menunggu pembukaan di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). ‘’Jadi kalau itu belum terbuka, masyarakat belum bisa berangkat,’’ ujar Wismaningsih, T. Wismaningsih Rabu (9/9) di Drajadiah Mataram.

(Suara NTB/bay) Bersambung ke hal 11

orang, hari ke dua dan pertama masing-masing tiga orang.

Sedangkan pelamar yang dinyatakan reaktif Covid-19 sebanyak 30 orang. Pada hari

WAJIB MASKER - Wagub NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalilah turun langsung ke Pelabuhan Lembar dan pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat untuk memastikan penerapan wajib masker sekaligus sosialisasi Perda No 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Rabu (9/9).

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah turun langsung ke masyarakat untuk memastikan penerapan wajib masker sekaligus sosialisasi Perda No 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Sebelumnya Wagub juga sidak langsung pelaksanaan protokol kesehatan di kantorkantor pelayanan publik dan lokasi keramaian yang ada di Kota Mataram.

Kali ini, sosialisasi kembali digencarkan yang menyasar para penumpang di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat. Sosialisasi dan edukasi ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Sekaligus brainstorming kepada masyarakat sebelum diberlakukan

denda bagi pelanggar protokol kesehatan yang mulai diterapkan pada 14 September mendatang. ‘’Ingat, jangan sampai nggak pakai masker. Bagi masyarakat yang mau keluar dan masuk NTB semua wajib pakai masker. Karena Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang sebentar lagi mulai ditegakkan,’’ tegas Wagub saat memantau penerapan protokol Covid-19 di Pelabuhan Lembar, Rabu (9/9).

Wagub menjelaskan bahwa kebijakan denda bagi masyarakat yang tak pakai masker bukan untuk menakut-nakuti.

Justru ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga akan lebih banyak jiwa yang dapat diselamatkan dari penyebaran wabah Covid-19.

Bersambung ke hal 11

Pjs Bupati Bima, KSB dan Sumbawa

Gubernur Resmi Ajukan Sembilan Pejabat Eselon II ke Mendagri Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., resmi mengajukan sembilan nama pejabat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dari sembilan nama pejabat tersebut, akan dipilih tiga orang untuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pjs Bupati Sumbawa dan Pjs Bupati Bima. ‘’Sudah diajukan sesuai ra-

diogram Mendagri. Karena kita dikasih waktu sampai 8 September mengajukan Pjs untuk tiga kabupaten, yaitu Bima, Sumbawa dan KSB,’’ ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (9/9) siang kemarin.

Dijelaskan penunjukan Pjs Bupati KSB, Pjs Bupati Sumbawa dan Pjs Bupati Bima

karena kepala daerahnya, baik bupati dan wakil bupati maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Sesuai ketentuan, bagi calon petahana yang ikut Pilkada harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

Masa kampanye Pilkada serentak akan dilaksanakan mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Sehingga, untuk mencegah kekoso-

ngan jabatan kepala daerah di KSB, Sumbawa dan Bima, maka ditunjuk Pjs Bupati.

Wahid mengatakan, izin cuti dari beberapa calon petahana sudah ada yang masuk ke gubernur. Ini sedang diproses sesuai ketentuan yang ada. ‘’Karena bupati dan wakil bupati maju dalam Pilkada, Bersambung ke hal 11

Lalu Abdul Wahid

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

Halaman 2

DPRD Setujui Nota Keuangan dan APBD Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Mataram sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian mengemuka dalam rapat paripurna virtual yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/9) kemarin.

Sekretaris gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., dalam laporan gabungan komisi-komisi dewan menyampaikan rincian nota keuangan dan APBD perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2020, sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.504.215. 687.

660,00

b. Berkurang Rp. 142. 277. 296.

163,85 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.361.938.391.496,15 2. Belanja a. Semula Rp. 1.525.0 18. 922. 683,12 b. Berkurang Rp. 59.128. 151. 860,58 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.465.890. 770. 822, 54 Defisit setelah Perubahan Rp. (103. 952 .379.326,39)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan 1. Semula Rp.20.803.235.02 3,12,2. Bertambah Rp.86.149.144. 303,27,Jml.Penerimaan setelah Perubahan Rp106.952.379.326,39,b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 2. Bertambah p. 3.000.000.000, 00,Jml. Pengeluaran setelah Pe-

rubahan Rp. 3.000.000.000,00,Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 103.952.379.326,39 Dalam kesempatan itu, gabungan komisi-komisi dewan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut : 1. Peningkatan program penanganan banjir antara lain melalui integrasi saluran drainase, penataan Kawasan bantaran sungai, pengadaan alat bantu normalisasi sungai, sosialisasi program bersih lingkungan, pembentukan tim terpadu serta mematangkan kajian secara komprehensif terhadap pemanfaatan wilayah Babakan sebagai kolam retensi pengendali banjir.

2. Peningkatan program penanganan sampah melalui pembenahan pola/sistem penanganan sampah serta peningkatan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah.

(Suara NTB/ist)

3. Dalam upaya peningkatan penyerapan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, agar program pembangunan fisik di Kota Mataram lebih memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal sehingga dapat memberi dampak penurunan angka pengangguran dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram meningkat.

4. Agar Pemerintah Kota Mataram terus melakukan Langkah penguatan kapasitas dan kapabilitas Badan Litbang sehingga tugas dan fungsinya terlaksana secara optimal dalam memberikan masukan dan dukungan pengambilan keputusan berbasis riset sehingga mampu menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas.

5. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, agar terus di-

lakukan upaya peningkatan pengawasan dan penertiban dan penindakan terhadap keberadaan reklame tanpa ijin.

6. Sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram terus melakukan sosialisasi program “Penerapan Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Dalam Jaringan (Daring)” 7. Mempersiapkan Raperda IPAL dalam rangka mendukung Pengelolaan Air Limbah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Ditempat terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan, dalam pembahasan

(Suara NTB/ist)

antara Komisi-Komisi Dewan serta rapat gabungan komisi dewan, berbagai masukan, saran, dan pandangan yang diterima menjadi wujud kesamaan pandang antara eksekutif dan legislatif dalam menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, serta adanya upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dalam merajut masa depan yang lebih baik. Dengan harapan penanganan pandemi Covid-19 bisa kita lakukan secara tuntas, namun tetap kita seimbangkan juga dengan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. ‘’Insya Allah, langkah dan upaya yang kita lakukan akan bermanfaat bagi lancarnya penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun-tahun mendatang,’’ demikian Walikota. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Sekretaris gabungan komisi-komisi DPRD Kota Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menandatangani persetujuan APBD perubahan Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., menyerahkan laporan gabungan komisi-komisi Mataram tahun anggaran 2020. membacakan laporan gabungan komisi-komisi Dewan. Dewan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS., SH., menyampaikan konsep keputusan DPRD Kota Mataram.

Kasus Covid-19 di Mataram Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus positif Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram terus bertambah. Ketidakdisiplinan menerapkan protokol kesehatan di area perkantoran dapat memicu penambahan kasus. Penerapan sanksi menjadi alternatif mendisiplinkan masyarakat.

Sosialisasikan Lewat Masjid PERATURAN Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang pencegahan penyakit menular mulai diterapkan 14 September pekan depan.

Penyebaran informasi atau sosialisasi diintensifkan lewat masjid. Masyarakat diharapkan mentaati protokol kesehatan agar tidak kena sanksi denda.

Lurah Mandalika, Yusuf Hidayat Sahidi, SIP menyampaikan, rencana penerapan sanksi denda tak mengenakan masker sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke kepala lingkungan dan pengurus masjid. Takmir masjid diminta membantu pemerintah (Suara NTB/ist) mensosialisasikan aturan Yusuf Hidayat Sahidin tersebut. “Jadi, kita mengumumkan lima kali sehari selesai shalat,” kata Yusuf dikonfirmasi Rabu (9/9).

Sanksi denda mulai diberlakukan tanggal 14 September pekan depan. Tim Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri akan melakukan penertiban terutama di area publik.

Yusuf mendukung kebijakan pemerintah menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Tetapi, sosialisasi serta edukasi perlu dikedepankan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat. “Nanti tim gabungan yang merazia,” sebutnya.

Faktor kebiasaan kata Yusuf, menjadi tantangan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi, pihaknya tetap mensosialisasikan serta mengingatkan warga untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker serta mencuci tangan.

Pendekatan seperti itu dinilai akan efektif membangun kesadaran masyarakat. “Misalnya saat jalan – jalan ke lingkungan tetap kita sampaikan. Bapak atau ibu gunakan masker. Jangan sampai nanti ada razia kemudian dikenakan denda,” katanya mengingatkan.

Dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jika terbangun kesadaran kolektif penerapan protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat sehari – hari. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat bersama – sama mencegah dan meminimalisir penyebaran virus. (cem)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengakui, penambahan kasus Covid-19 berasal dari klaster perkantoran. Banyak karyawan terkonfirmasi positif virus Corona. Meskipun kasus melandai seharusnya masyarakat tidak boleh lengah dan meremehkan protokol kesehatan. “Tiga hal itu seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak harus diperhatikan,” kata Usman ditemui Rabu (9/9).

Secara nasional klaster perkantoran cukup mengkhawatirkan. Di Kota Mataram sendiri sebutnya, tidak terlalu siginifikan. Menurutnya, pencegahan dengan disiplin menerapkan protokol keseha-

tan jadi syarat utama. Kasus ditemukan adalah orang tanpa gejala paling banyak terpapar. “Kita tidak tahu loh di sini ini ada yang OTG. Tolong sekali lagi protokol kesehatan diikuti,” katanya mengingatkan.

Langkah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menjatuhkan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker dinilai sangat tepat.

Usman mendukung upaya penegakan hukum tersebut sebagai salah satu cara membiasakan warga. Perubahan kebiasaan diakui sulit dan berat.

Tetapi kondisi pandemi Covid19, masyarakat harus terbiasa mengenakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. “Iya, me-

mang berat. Tetapi ini harus dilaksanakan,” imbuhnya.

Usman menyebutkan, dua kelurahan yakni Ampenan Selatan dan Ampenan Utara masih zona merah. Sedangkan, 20 kelurahan zona hijau, empat zona orange dan lainnya kuning. Masa transisi menuju tatanan kehidupan baru diingatkan kepada masyarakat tidak lalai dan lengah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menegaskan, mengantisipasi penyebaran virus Corona di areal perkantoran dibutuhkan ikhtiar stakeholder terkait, agar menekan angka penyebaran virus.

Komitmen ini memastikan bahwa tidak ada klaster baru.

“Setelah pencanangan menuju zona hijau perlu komitmen bersama,” kata Mahfuddin.

Belakangan ini menjadi atensi adalah pelaksanaan Pilkada. Proses pendaftaran bapaslon

yang tidak memperhatikan protokol kesehatan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terus berupaya melakukan pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran virus di tengah masyarakat. (cem)

Rekomendasi Pansus Belum Dijalankan

(Suara NTB/cem)

KESULITAN ELPIJI - Sejumlah warga berebut membeli gas elpiji 3 kg, Selasa (8/9) di salah satu SPBU di Kota Mataram baru -baru ini. Meskipun PT. Pertamina telah menambah pasokan tabung gas melon tersebut, namun warga tetap kesulitan mencari karena kelangkaan di tingkat pengecer maupun pengepul.

Pilkada Kota Mataram

Bapaslon Langgar Protokol Covid-19 Harus Ditindak Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh telah mengingatkan bakal pasangan calon (bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram mentaati protokol kesehatan Covid-19. Jika terjadi pelanggaran peraturan

(Suara NTB/ist)

CEGAH KLASTER BARU - Petugas dari BPBD Kota Mataram menyemprot cairan disinfektan di areal perkantoran Pemkot Mataram. Hal ini untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

harus ditegakkan secara ketat. “Saya sudah ingatkan semua. Bukan pada momen pendaftaran saja, tetapi semua agenda masyarakat yang mengumpulkan massa harus memperhatikan protokol kesehatan,” kata Walikota dikonfirmasi, Rabu (9/9).

Bapaslon diakui mengaju-

kan surat ke tim gugus tugas dan disetujui dengan persyaratan penerapan Covid-19 secara tepat. Pendaftran berlangsung justru muncul euphoria dari masyarakat. Hal itu hampir semua bapaslon diantar oleh pendukung. Kondisi ini di luar kontrol dan kendali tim gugus tugas.

Pelanggaran protokol harus ditegakkan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku lembaga pengawas diminta mengingatkan kembali bapaslon. Walikota menegaskan, tidak menutup kemungkinan nantinya sosialisasi para paslon dalam menyampaikan visi-misi serta program kedepan melibatkan massa dalam jumlah banyak. “Ketentuan harus ditaati. Kalau ada undangan di

suatu tempat berapa yang boleh hadir diatur,” katanya mengingatkan.

Seluruh pihak sambungnya, memiliki kepentingan sama melakukan pencegahan terhadap penularan Covid-19.

Apalagi Kota Mataram telah mendeklarasikan menuju zona hijau penyebaran virus Corona. Jangan sampai terjadi penularan dari klaster pilkada. Terkait permohonan rekomendasi oleh bapaslon kata Walikota, tidak disebutkan akan membawa massa, sehingga rekomendasikan dikeluarkan dengan catatan bapaslon menerapkan penerapan protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri menambahkan, pengawasan selama pendaftaran, para bapaslon tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, terjadi kerumunan massa. Sementara sebelumnya telah diimbau

agar memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

Pelanggaran protokol kesehatan diakui bukan menjadi ranah dari Bawaslu. Tetapi bisa saja, regulasi lain digunakan oleh tim gugus tugas atau Kepolisian dan TNI membubarkan massa. “Bawaslu memang sifatnya mengimbau saja. Bapaslon jangan main – main juga. Karena, ada aturan lain yang bisa digunakan agar menghindari kerumunan,” ungkapnya.

Bapaslon yang tak mematuhi protokol kesehatan menjadi petanda bahwa mereka belum siap berkompetesi di masa pandemi saat ini. Hasan menyampaikan, PKPU sendiri telah mengatur kapasitas pendukung saat rapat umum maupun tatap muka. Pembatasan itu mengantisipasi munculnya kasus baru penyebaran Covid-19. (cem)

REKOMENDASI Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan.

Salah satunya rekomendasi supaya rapat paripurna digelar secara langsung (tatap muka). Pantauan Suara NTB, rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/ 9) kemarin, masih dilaksanakan secara virtual.

Mantan Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait belum dilaksanakan(Suara NTB/fit) nya rekomendasi tersebut di interAbd Rachman nal DPRD, memberi jawaban standar. ‘’Kami juga belum mendapatkan jawaban dari ketua gugus tugas mengenai agenda rapat secara langsung. Seperti yang sudah kami rekomendasikan, bahwa untuk menunjukkan keadaan Kota Mataram menuju sistem new normal maka kami dari pansus merekomendasikan kepada eksekutif pentingnya memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menjalankan aktivitas normal di tengah pandemi covid 19, sesuai dengan standar protokol covid 19,’’ terangnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa Dewan masih memberikan waktu kepada para pihak untuk menindaklanjuti rekomendasi itu. ‘’Kami dari Pansus pasti akan mempertanyakan kelanjutan dari rekomendasi kami,’’ imbuhnya. Meski di internal Dewan rekomendasi tersebut belum dijalankan, namun Rachman meyakinkan bahwa pengawalan atas rekomendasi itu, tak pernah kendor.

Seperti diketahui, masa kerja Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram sudah berakhir seiring dengan telah diparipurnakannya hasil kerja pansus. ‘’Setelah pansus bubar, rekomendasi pansus akan dilanjutkan pengawalannya oleh komisi masing-masing,’’ sebut Rachman.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini membantah kalau rekomendasi pansus tidak didengar. ‘’Bukan begitu mbak, mungkin butuh waktu untuk penyesuaian melaksanakan rekomendasi tersebut,’’ kilahnya. Padahal idealnya, menurut Rachman, rekomendasi pansus tersebut harus segera dilaksanakan. ‘’Karena selaku wakil rakyat kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa akitivitas normal di tengah pandemi bisa dilakukan selama mengikuti protokol covid-19 yang telah ditetapkan,’’ ujarnya. Rachman mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan rekomendasi pansus di internal dewan. Meskipun sampai saat ini, rapat paripurna masih dilakukan secara virtual.

Insya Allah gak sampa tahun depan mbak, kita dorong untuk dilakukan paling cepat minggu depan,’’ pungkasnya. (fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

KEK Mandalika Diharapkan Jadi Tonggak Kebangkitan Jasa Konstruksi Lokal Mataram (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah megaproyek konstruksi di sektor pariwisata perioritas nasional. Keberadaan KEK ini diharapkan menjadi sejarah, tonggak bangkitnya jasa konstruksi lokal. KEK Mandalika adalah tuan rumah penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang di Indonesia. Pada lebih dari seribu hektar kawasan di Kuta, Lombok Tengah ini akan dibangun sirkuit MotoGP. Sirkuit yang disebut-sebut oleh Dorna, sebagai penye(Suara NTB/bul) lenggara MotoGP adalah H. Hasmudin sirkuit paling indah di dunia.

Karena lokasinya di pinggir pantai nan indah.

Proses pembangunan KEK Mandalika, yang dikelola oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) terus berjalan. KEK Mandalika ini nantinya akan menjadi penggerak ekonomi daerah, bahkan ekonomi nasional bila terwujud.

Karena itu, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) berharap KEK Mandalika adalah sejarah besar kebangkitan jasa konstruksi NTB. Ada ruang yang disiapkan pengelola KEK Mandalika untuk memberikan kesempatan dan membangun para pelaku usaha kostruksi lokal selaku tuan rumah.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Inkindo NTB, Ir. H. Hasmudin mengatakan, ada harapan besar bagi para pelaku konstruksi lokal, baik konsultan, maupun kontraktor agar mereka terakomodir. Meskipun tidak sebagai pemain utama, atau sebagai subkontraktor dalam pembangunan infrastruktur KEK Mandalika. H. Hasmudin dalam diskusi dengan Suara NTB di Mataram, Rabu (9/9) kemarin mengatakan, para pelaku usaha jasa konstruksi sudah membangun komunikasi yang baik dengan pengelola, ITDC. Seluruh entitas usaha yang bernanung dibawah bendera Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bahkan secara khusus melakukan kunjungan ke KEK Mandalika dan beraudiensi langsung dengan manajemen ITDC baru – baru ini. Rencana besar pembangunan KEK Mandalika, harus terwujud hingga ke bawah. Artinya, aturan tender harus mengemban misi mengutamakan pengusaha daerah di dalamnya. Selama pengusaha daerah mampu melakukan penawaran sesuai teknologi dan biaya yang diinginkan oleh ITDC. “Ini yang memang kita lihat belum ada realisasi. Mungkin juga sudah ada, tapi realisasinya kecil,” kata H. Hasmudin.

Inkindo NTB sendiri baru-baru ini menerima laporan dari anggotanya yang ingin mengikuti tender paket pengerjaan konsultan di kawasan penyangga KEK Mandalika. Bekerjasama dengan perusahaan dari luar. Ternyata tak diberikan prioritas, tidak diberikan nilai lebih sehingga penawarannya kalah.

Padahal, dari sisi penawaran dan tenaga lokal yang diinginkan sudah terpenuhi. Dan harus mengedepankan aspek lokal agar lebih terbangun komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal. “Katanya sih membangun desa penyangga KEK Mandalika. Harusnya kalau orang lokal yang ikut diperankan, komunikasi dan apa kebutuhan lokal bisa lebih dipahami sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan paket,” ujarnya.

Dari sisi kesiapan SDM dan teknologi, H. Hasmudin mengatakan sudah terpenuhi standarnya. Berdasarkan konsep pembangunan KEK Mandalika yang digambarkan secara visual oleh ITDC, H. Hasmudin mengatakan pengusaha lokal mampu melakukannya. Hanya saja, terbentur pembangunan KEK Mandalika berdasarkan sumber anggarannya. Tidak murni dari anggaran pemerintah.

“Sumber anggarannya yang dari luar, ya bolehlah menggunakan kontraktor atau konsultan luar. Ada sumber dana dari pemerintah, kalau bisa disanalah pengusaha lokal diberikan ruang. Paling tidak sebagai sub kontraktornya,” katanya. Pengusaha lokal sudah melakukan pendekatan yang cukup baik dengan ITDC agar mendapat perhatian. Harapannya, KEK Mandalika jadi pintu besar memainkan peran pengusaha lokal dilevel nasional, bahkan internasional. (bul)

”NTB Mall” Segera Diluncurkan

Pasar Produk Lokal, Butuhkan 10.000 Jaringan Pemasaran Mataram (Suara NTB) NTB Mall, sebuah sistem pemasaran yang digagas sebagai etalase produk-produk lokal dalam waktu dekat akan diresmikan. Dibutuhkan 10.000 jaringan pemasaran atau Jadi Pengusaha (JP) hingga tahun 2021 mendatang. NTB Mall adalah wadah pemasaran produk lokal berbasis offline (toko) dan online (daring).

Seluruh produsen produk lokal NTB bisa masuk dan ikut berjualan menggunakan fasilitas ini. Tidak dikenakan biaya apapun. (suara NTB/dok) CEO NTB Mall, H. Ricky H. Ricky Hartono Hartono mengatakan tengah proses penyelesaian untuk toko NTB Mall di Jalan Langko, bersebelahan dengan Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB. NTB Mall adalah lanjutan dari ishopntb. Pasar online yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Owner Ricky Smarphone ini menambahkan, demikian juga untuk aplikasi pemasaran berbasis online. Tengah dirampungkan.

Online dan Offline NTB Mall diharapkan akhir bulan ini sudah “running”. NTB Mall dikelola secara professional, melibatkan SDM-SDM yang profesional di bidangnya. Dibina dan diawasi langsung oleh International Consul Small Business (ICSB) yang diketuai langsung oleh istri gubernur, H. Niken Saptarini Zulkieflimansyah. “Karena dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, manajemennya, ITnya, dan disediakan promo-promo. Saya yakin NTB Mall bisa berkembang,” kata H. Ricky kepada Suara NTB, Rabu (9/9) kemarin.

NTB Mall adalah wadah bagi seluruh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memasarkan produknya tanpa biaya besar, tanpa harus membangun toko besar. Cukup dengan menempatkan sampel produk di Toko NTB Mall, atau menampilkannya di pasar online NTB Mall. Harga jual, diatur oleh pengelola. Produsen menjual sesuai harga yang diberikan. ada 10.000 JP yang akan menjadi jaringan pemasaran produk-produk yang ada di NTB Mall.

10.000 orang jaringan pemasaran ini targetnya sampai 2021 mendatang. Untuk tahun ini, targetnya sebanyak seribu JP. Siapa saja dipersilakan menjadi JP. Tidak digaji.

Pendapatan JP dari keuntungan penjualan. “Sistem yang kita gunakan reseller. Misalnya, harga dari produsen Rp75.000. di NTB Mall dijual Rp100.000, Rp25.000nya untuk JP langsung masuk ke rekeningnya secara otomatis setelah terjadi transaksi,” papar H. Ricky.

Mekanisme kerja JP gampang. Hanya menawarkan kepada orang lain untuk berbelanja di NTB Mall. Penawaran bisa dilakukan melalui media-media sosial yang dimiliki JP. Sebab NTB Mall ini adalah fasilitas milik pemerintah daerah, ke depan juga direncanakan lahir Pergub yang mengatur seluruh ASN di NTB diharuskan membuka menginstal aplikasi NTB Mall. Serta sebulan sekali diwajibkan ASN berbelanja, apapun kebutuhannya disediakan. “Ini juga menjadi cara kita memasyarakatkan bela beli produk lokal,” demikian Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram ini. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tinggi, Animo Masyarakat Bekerja ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Jumlah angkatan kerja yang ingin mengadu nasib di luar negeri membludak.

Ditengah pandemi Covid-19 dan isolasi diri sejumlah negara yang menjadi tujuan bekerja. Hal ini dikemukakan Ketua Organisasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia atau Aspataki Provinsi NTB, H. Lalu Didiek Yuliadi.

Seperti diketahui, saat ini ada 54 negara yang tidak diperbolehkan keluar masuk warga negaranya oleh pemerintah Malaysia untuk memutus mata rantai penularan wabah corona. Dengan keputusan negara tujuan utama penempatan pekerja Indonesia ini, kata mantan pejabat Bank Indonesia ini kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (9/9) kemarin, apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, tentu tidak berarti apa

- apa bila pintu Malaysia tertutup. “Tetap kita ya bersabar saja sekarang,” ujarnya.

Aspataki turut mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Nakertrans Provinsi NTB beserta semua asosiasi, pemerhati dan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota se NTB. ‘’Ya kita mendengarkan saja. Tetap kesimpulannya tetap saja kita tidak bisa mengirim tenaga kerja keluar negeri, walaupun pemerintah di dalam negeri mengizinkan. Kita mau bilang apa,” katanya.

Mekanisme pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah terintegrasi dalam satu sistem. Tidak bisa masingmasing daerah memiliki kebijakan. Membuka layanan pengiriman bekerja ke luar negeri.

Ditengah terjepit kondisi seperti ini, L. Didiek mengkhawatirkan potensi berangkat ke luar negeri secara ilegal melalui jalur-jalur yang tidak direkomendasikan pemerintah. dengan potensi risiko cukup tinggi.

Di media-media dan media

sosial, banyak didapat informasi tentang penangkapan dan proses terhadap tenagatenaga kerja yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri.

Tidak sedikit juga dari NTB. Demikian juga informasi tentang kepulangan atau pekerja yang cuti namun tertahan karena pemerintah menutup pintu keluar masuk masing-masing negara.

Kondisi ini turut membingungkan para pelaku usaha di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sementara ini belum memungkinkan dilakukan. Jika rekrutmen dibuka, L. Didiek mengatakan jumlahnya sangat banyak yang ingin bek-

(Suara NTB/bul)

H. Lalu Didiek Yuliadi erja di luar negeri. Tetap saja tidak diproses. (bul)

(Suara NTB/bul)

Penyerahan secara simbolis Kartu Kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada atlet dan pegawai KONI NTB

KONI NTB Lindungi Atlet hingga Pegawai dengan BPJAMSOSTEK Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTB menggandeng BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai KONI dan atlet. Komitmen ini dibuktikan dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada Atlet PON XX Tahun 2020 di Papua, dan staf Kantor Sekretariat KONI Provinsi NTB yang dilakukan oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat di Sekretariat KONI Provinsi NTB, Rabu (9/9) kemarin.

Sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-37.

Penyerahan kartu peserta BPJAMSOSTEK secara simbolis diwakilikan kepada Ahmad Zigi Zaresta Yuda, atlet karate kebanggaan Indonesia asal NTB. Peraih medali emas pada SEA Games 2019, medali perunggu Asian Games 2018 dan Juara dunia junior tahun 2015. Selain itu, penyerahan kartu peserta BPJAMSOSTEK diwakili secara simbolis kepada Pelatih Kempo, Agus Suhariyan.

Sejak Agustus 2020, sekitar 137 atlet PON 2020 sudah terdaftar jadi peserta BPJAMSOSTEK untuk 2 program. Yaitu program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sedangkan untuk staf kantor Sekretariat KONI yang berjumlah 10 orang akan terdaftar untuk 3 program yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jam-

inan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Ketua KONI NTB, H Andy Hadianto mengatakan sangat mendukung penuh program BPJAMSOSTEK untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk atlet dan stafKantor Sekretariat KONI NTB. Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK diharapkan seluruh atlet dan pelatih PON 2020 serta staf Koni tidak perlu khawatir jika mengalami resiko-resiko saat bekerja dan bertanding karena sudah dilindungi oleh BPJAMSOSTEK. “Maka dari itu diharapkan para atlet bisa lebih fokus saat berlatih dan bertanding nanti untuk menjadi yang terbaik dan tentunya menjadi pemenang,” demikian Andy. Sementara Kepala Kantor BPJAMSOSTEK

Bina Pemuda dan IRT

PLN Beri Pelatihan Sablon dan Pengolahan Hasil Laut Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pelatihan sablon untuk pemuda dan pelatihan pengolahan hasil laut yang ditujukan kepada ibu – ibu rumah tangga di sekitar site pembangunan PLTMG Lombok Peaker, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Mataram (9/9) kemarin.

Sebanyak 25 orang peserta pelatihan yang merupakan ibu – ibu rumah tangga dan istri-istri nelayan di sekitar Kelurahan Tanjung Karang dituntut kreatifitasnya membuat hasil olahan ikan laut, dalam bentuk abon ikan, nugget, tekwan, dan pempek. Tak hanya itu, para peserta pelatihan juga dilatih dan diedukasi tentang tata cara pengemasan produk serta pemasaran produk ke masyarakat luas.

Pelatihan dilaksanakan sejak tanggal 8 Sptember 2020 sampai tanggal 9 September 2020, selama dua hari dengan melibatkan instruktur yang di datangkan langusng dari Indonesia Chef Association (ICA).

Pada kesempatan yang sama, para pemuda Kelurahan Tanjung karang sebanyak 10 orang juga mendapatkan pelatihan sablon. Pelatihan sablon ini dilakukan langsung oleh anggota dari Komunitas Orang Indonesia, dan dilaksanakan sejak

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Peserta Pelatihan sablon yang difasilitasi PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), foto bersama usai pelatihan. tanggal 8 September 2020.

Para peserta pelatihan sablon diedukasi mengenai pengenalan alat dan bahan, teknik dasar, dan praktik langsung dengan desain yang disiapkan sendiri oleh para peserta. Pada ujung pelatihan tersebut, para peserta berkesempatan menerima bantuan peralatan sablon sebagai wujud keseriusan pengembangan potensi pemuda yang ada di Mataram.

Manager Pertanahan dan Komunikasi UIP Nusra, Bondan Gustaman mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian PLN terhadap masyarakat di sekitar site pembangunan PLTMG Lombok Peaker. “Tidak hanya membangun pembangkit tenaga listrik yang nantinya mampu menerangi Pu-

lau Lombok, dan menyuplai kebutuhan pengembangan pariwisata di Lombok, kami juga berusaha mengembangkan potensi insani masyarakat sekitar, dengan memberikan pelatihan – pelatihan, dan bantuan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat sekitar tentunya,” kata Bondan.

Diharapkan, ke depan pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan dapat mencetak wirausahawan – wirausahawan baru dan para peserta pelatihan saat ini menjadi lebih produktif dan tentunya dapat menguatkan perekonomian keluarga dan lingkungannya.

“Kegiatan – kegiatan seperti ini akan tetap dilaksanakan oleh PLN,” demikian Bondan. (bul)

NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan sangat mengapresiasi Ketua KONI NTB yang mendaftarkan seluruh atlet dan pelatih beserta staf KONI NTB menjadi peserta BPJAMSOSTEK. “Ini sebagai momentum yang baik untuk seluruh pekerja di segala sektor baik formal, informal bahkan atlet bahwa para tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK,” ucapnya. BPJAMSOSTEK NTB juga turut mendukung para atlet untuk mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Barat di kancah PON 2020.

BPJAMSOSTEK menjamin peserta setiap atlet yang bertanding jika mengalami risiko-risiko, baik saat berlatih atau bertanding akan mendapat pel-

ayanan maksimal. “Kami pastikan setiap peserta BPJAMSOSTEK akan mendapatkan pelayanan yang maksimal ketika terjadi risiko-risiko saat bertanding atau berlatih,” sambungnya.

Seperti diketahui, manfaat yang didapatkan untuk program Jaminan Kematian dari yang semula Rp 24juta naik menjadi Rp 42juta dengan rincian santunan kematian dari Rp16,2juta menjadi Rp20juta, santunan berkala dari Rp4,8juta menjadi Rp12juta dan biaya pemakaman dari Rp3juta menjadi Rp10juta.

Beasiswa dari yang semula Rp12juta menjadi Rp174juta dengan rincian jenjang TK sampai SD Rp1,5juta/tahun/anak, jenjang SMP Rp2juta/tahun/ anak, jenjang SMA Rp3juta/ tahun/anak dan Perguruan Tinggi Rp12juta/tahun/anak. (bul/*)

Bupati Lobar Tegaskan Awasi Penjualan Gili Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan tidak akan terjadi penjualan gili di kawasan Lobar, karena proses transaksi jual beli itu pasti pihak notaris dan Pemda terlibat. Di tahapan inilah pemda akan melakukan pengawasan dan pengamanan. Pemda pasti membatalkan transaksi ini, kalau memang terjadi jual beli gili.

Dikonfirmasi Rabu (9/9), Bupati menegaskan bahwa Gili Tangkong ini milik provinsi bukan milik Lobar. Dan pihak pemprov sudah membantah terjadinya dugaan penjualan gili tersebut. Setahu dia, gili ini sudah dilakukan beauty contest oleh pemprov dan ada pemenangnya.

Menurut dia, kalau orang mengiklankan (promosi) menjual bisa saja. “Sama dengan saya, saya iklankan saja pakai akun, misalnya kantor bupati mau dijual. Tapi betul ndak, kan itu pertanyaannya?” tegas dia.

Ia menegaskan, konteks pengamanan dan pengawasan gili pihak pemda tidak akan pernah membiarkan terjadi penjualan gili. Karena itu, dirinya tak terlalu reaktif terkait isu dugaan penjualan Gili ini. Karena Menurut dia, hal ini sebatas mengiklankan. Ia membolehkan orang mengiklankan daerah Lobar, namun lagi-lagi proses jual beli ada di pemda.

Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi mengatakan, terkait kasus ini pihak BPKAD Provinsi berkoordinasi dengan Pemda Lobar. “BPKAD Provinsi berkoordinasi dengan kami, itu dari sisi pengamanannya,” ujarFauzan.

Sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini Bupati tegas dia, semua aset daerah entah itu milik kabupaten, provinisi dan desa harus diamankan semua. Pihaknya pun siap mendukung pemprov untuk mengusut kasus dugaan penjualan aset ini. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKAD provinsi maupun kabupaten kota lain pada saat rekon aset di provinsi dilakukan langsung oleh KPK. Sebelumnya areal yang ditawarkan di laman itu seluas 66 ribu meter persegi atau sekitar 6,6 hektare dari luas Gili Tangkong mencapai sekitar 14 hektare. Lahan dimaksud dibandrol dengan harga sekitar 53 juta US Dollar atau setara dengan Rp825 miliar. Adapun status kepemilikan lahannya dicantumkan free hold atau di Indonesia dikenal sebagai hak milik.

Masih dalam laman yang sama, di peta yang dicantumkan, penawar membagi Gili Tangkong menjadi dua bagian.

Satu bagian diberi tanda X. Bagian lainnya diberi tanda panah dan disebutkan luasnya, yakni 7,2 hektare. (her)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dana RTG Terancam Diblokir Tempatkan Pesawat Tempur KEBERADAAN Pangkalan Udara (Lanud) TGKH. Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) diakui memainkan peran cukup vital dalam mendukung kegiatan operasi udara, khususnya di wilayah timur Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan di Lanud ZAM juga akan disiagakan pesawat tempur, pesawat latih maupun pesawat logistik dan alat utama sistem pertahanan (alutsista) lainnya.

Demikian diungkapkan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) II Marsekal Muda TNI Minggit Tribowo, S.IP., didampingi Danlanud ZAM, Kolonel (Pnb) Andri Gandhy, M.Sc., kepada wartawan dalam kunjungan kerjanya, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Rabu (9/9).

“Kita berharap Lanud Lombok (ZAM) sebagai pangkalan operasi, suatu saat bisa kita gelar alutsista pesawat. Baik itu pesawat tempur, pesawat transport maupun pesawat latih,’’ ujarnya.

Namun penempatan pesawat tempur ini akan mempertimbangkan kemampuan, aspek kebutuhan dan ancaman. Meski mungkin tidak secara permanen, tapi temporari, karena wilayah NTB berada dekat dengan negara lain, seperti Australia maupun dengan Timor Leste.

Pun demikian, terkait soal ancaman gangguan udara sampai sejauh ini wilayah Lombok dan sekitarnya masih terkendali. Walaupun begitu, TNI AU sendiri secara berkelanjutan tetap melakukan operasi dan patroli kewilayahan dengan mengedepankan kewaspadaan. “Jadi saat masyarakat tidur, kita tetap siaga,” ujarnya.

Mengingat pentingnya keberadaan Lanud ZAM itulah pihaknya perlu melihat langsung kondisi dan kesiapan Lanud ZAM sendiri guna mendukung kegiatan-kegiatan dan operasi TNI AU ke depan.

Karena TNI AU sendiri memiliki tugas yang sangat penting dalam hal pengamanan wilayah.

Ke depan, pihaknya berencana terus mengembangkan dan melengkapi Lanud ZAM dengan sarana penunjang yang dibutuhkan, khususnya sarana prasana penunjang operasi udara dan operasi-operasi lainnya. “Lanud ZAM ke depan akan terus kita kembangkan,” imbuh Minggit.

Secara khususnya, Minggit menyampaikan apreasiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung Lanud ZAM selama ini.

Salah satu bentuk dukungan dengan pembangunan base ops TNI AU. “Ke depan Lanud ZAM bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta semua unsur yang ada di daerah ini,” ujarnya. (kir) Minggit Tribowo (Suara NTB/kir)

Dukcapil Sarankan KPU Hapus DP4 TMS

Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyarankan kepada KPU untuk tidak ragu menghapus data warga TMS (tidak memenuhi syarat) pada Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Sebagaimana syarat pemilih adalah usia 17 tahun, memiliki KTP dan sudah menikah, maka kekeliruan pada data DP4 dapat dianulir oleh KPU karena tidak memiliki hak pilih.

“Sederhana sebenarnya, data yang ada di DP4, baik yang meninggal, di bawah umur, atau profesinya polisi sekalipun, coret saja. Tidak perlu dilaporkan. Tapi lebih bagus dilaporkan sehingga ada berita acara koreksi ke depannya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak masalah dicoret kalau memang ditemukan data TMS. Itu lah fungsi coklit sebenarnya,” ujar Kepala Dinas Dukcapil KLU, Fahri, S.Pd., melalui Sekdis Dukcapil, Tresnahadi, S.Pt., Rabu (9/9).

Menurut dia, kewenangan mencoret data calon pemilih potensial yang TMS berada di KPU dan bukan ranah Dukcapil.

Dukcapil hanya menyediakan data awal yang bersifat sangat sementara. Pada data DP4 sendiri, data warga meninggal masih tercatat karena belum dibuatkan akta kematian. Sebaliknya pula, tidak menutup kemungkinan ada warga menikah atau pindah, tetapi belum ber-KTP KLU,, karena belum dibuatkan KTP atau pengakuan surat pindah dari domisili asal.

Terhadap siswa berstatus siswa sekolah dasar di DP4 yang diterima oleh KPU dari Kemendagri, Tresnahadi tak mau berdebat. Ia mengakui kemungkinan itu selalu ada karena adanya kesalahan input (human error). Sebagaimana NIK dikeluarkan oleh sistem yang muncul secara otomatis setelah data diinput ke dalam aplikasi.

Pada sistem Adminduk NIK, terdapat 16 digit angka yang masing-masing memiliki representasi. Masing-masing 6 angka awal adalah kode (provinsi, kabupaten dan kecamatan. 6 angka kedua menyangkut tanggal, bulan dan tahun lahir pemegang NIK (pada perempuan di tambah 40) serta 4 angka terakhir adalah nomor urut kependudukan pemegang NIK. “Hak politik adalah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Seandainya ada warga yang memenuhi syarat tapi tidak ada nama di DPT, maka diajukan melalui DPT tambahan dengan menerbitkan KTP atau suket,” paparnya.

Sebagai solusi atas persoalan data temuan siswa SD di wilayah Kecamatan Bayan itu, Tresnahadi menyimpulkan dua opsi. Pertama, KPU melaluinya kewenangan yang melekat, menghapus tanpa berkoordinasi dengan Dukcapil. Kedua, data TMS dapat dikoordinasikan dengan Dukcapil sebelum atau sesudah data TMS dihapus.

“Memang yang masuk di data DP4 Kemendagri yang diolah dari data Dukcapil.

Kesalahan dalam olah data, kemungkinan bisa terjadi karena sekian ratus ribu warga yang harus diinput.

Selama ada tahap perbaikan, kita bisa perbaiki,” tandasnya. (ari) Tresnahadi (Suara NTB/ari)

Banyak Data LPJ Dana Gempa di Lobar Diduga Hilang

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana gempa di Lombok Barat (Lobar) diduga hilang. Hal ini menjadi kendala Pemda Lobar dalam menyelesaikan LPJ yang ditargetkan selesai bulan ini. Sampai saat ini progres penyelesaian LPJ baru 65 persen. Sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. Jika LPJ tidak rampung bulan ini, maka dana Rumah Tahan Gempa (RTG) susulan sebesar Rp 59,7 miliar terancam diblokir.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan mengatakan, pihaknya menangani LPJ dana gempa di lima kecamatan, yakni Batulayar, Narmada, Lingsar, Kuripan, dan Gerung. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menangani dua kecamatan. “Sejauh ini progres penanganan LPJ ini di atas 65 persen, insya Allah selesai bulan ini,” klaimnya.

Diakuinya, untuk mengejar 100 persen penyelesaian LPJ tidak mungkin bisa segera. Atas

dasar itu, pihaknya pun sudah melapor ke BNPB, paling tidak penyelesaian LPJ ini bisa dituntaskan bulan ini 90 persen.

Karena, aku dia, kendala yang paling berat dihadapi fasilitator adalah data-data lama LPJ banyak yang hilang. “Banyak data-data lama LPJ ini hilang, karena itu kami harus kerja sama dengan bank untuk mencari,”akunya.

Data LPJ ini hilang karena persoalan fasilitator lama yang diganti. Saat itu ketika di bawah penanganan Rekompak Provin-

si dan pusat, belum ada target progres, namun dana sudah dicairkan. Hal inilah belum diselesaikan, sehingga pihaknya perlu kerjasama dengan bank untuk mengambil data.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban progres RTG 050 persen menggunakan surat keterangan, dan surat pernyataan. Pihaknya pun mengusulkan ke BNPB agar penyelesaian LPJ ini tidak dipatok menjadi syarat pencairan sisa dana usulan gempa senilai Rp59,7 miliar untuk penanga-

nan 2.584 unit tersebut. “Pengusulan tengah berproses, kami sudah dapat info dari Kepala BNPB dan Sestama (sekretaris utama) dana segera diluncurkan,” akunya.

Begitu laporan ini selesai, pihaknya mendorong agar dana gempa yang susulan tersebut segera ditransfer ke daerah. Termasuk pihaknya mengusulkan honor fasilitator, PPK dan tim teknis. Pihaknya menargetkan dana ini bisa masuk bulan ini, paling telat awal bulan oktober.

Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan untuk LPJ RTG diberikan batas waktu bulan ini harus tuntas. Untuk menuntaskan LPJ ini tugas BPBD, namun untuk mengejar target bulan ini ia meminta Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas

PUPR ikut membantu. Masingmasing OPD pun sudah membagi wilayah penanganan per kecamatan.

Terkait kendala yang dihadapi, banyak data LPJ yang hilang jangan dilihat kondisi sekarang.

Namun perlu dilihat yang dulu, karena fasilitator masa jabatannya habis bulan Maret. Lalu fasilitator baru diangkat bulan Agustus, sehingga ada kevakuman. “Ini sebab pertama, lalu sebab kedua fasilitator yang bertanggung jawab dulu diangkat provinsi. Sehingga tanggung jawabnya ke yang mengangkat, sehingga kadang kalau diminta oleh kabupaten kadang tidak terlalu mendengar. Seharusnya, tanggung jawab LPJ ini seharusnya juga untuk fasilitator sebelumnya,’’ sarannya. (her)

Nursiah Resmi Lepas Jabatan

Idham Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Sekda

(Suara NTB/kir)

DISIAGAKAN - Empat pesawat tempur Super Tucano disiagakan di BIZAM dalam rangka operasi kewilayahan dan patroli wilayah, Rabu (9/9).

Gelar Operasi Kewilayahan

TNI AU Siagakan Empat Pesawat Tempur di BIZAM Praya (Suara NTB) Sebanyak empat pesawat tempur jenis EMB-314 Super Tucano dari Skuadron Udara 21 Lanud Abdurrachman Saleh Malang Jawa Timur, disiagakan TNI AU di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), mulai Rabu (9/9). Penyiagaan pesawat tempur tersebut dalam rangka operasi kewilayahan dan patroli udara untuk wilayah NTB dan sekitarnya, sehingga bisa mengantisipasi gangguan atau potensi penyusup ke daerah ini.

Kedatangan pesawat tempur bersama satu pesawat Boeing tersebut disambut langsung Panglima Komando Operasi (Pangkoops) AU II Marsekal Muda TNI Minggit Tribowo, S.IP., didampingi Danlanud TGKH. Zainudin Abdul Madjid (ZAM), Kolonel (Pnb) Andri Gandhy, M.Sc., di apron BIZAM. Sebanyak 6 pilot pesawat Super Tucano bersama personel lainnya dipimpin langsung Komandan Skuadron 21, Letkol (Pnb) Heru Wardhana, S.Sos. Termasuk Lettu Putu Pandu P.P., yang merupakan pilot

asal Praya Lombok Tengah (Loteng).

“Keberadaan pesawat tempur ini untuk memastikan wilayah kita, khususnya Pulau Lombok dan sekitarnya aman dari ancaman yang ada. Terutama dari gangguan atau potensi gangguan dari udara,” ungkap Pangkoops AU II Marsekal Muda TNI Minggit Tribowo, S.IP., kepada wartawan.

Ia menjelaskan, operasi kewilayahan dan patroli udara itu sendiri rutin dilakukan. Tidak hanya di wilayah Lombok saja. Tetapi juga di wilayah lainnya di bawah komando Pangkoops II. Hal ini untuk memastikan semua wilayah dalam kondisi aman dan terkendali.

Di tempat yang sama, Komandan Skandron 21, Letkol (Pnb) Heru Wardhana, S.Sos., menambahkan, fokus operasi nantinya yakni di Selat BaliLombok, termasuk wilayah perairan di timur Pulau Lombok dengan target sasaran potensi adanya illegal logging dan illegal fishing serta potensi gangguan udara lainnya.

Heru mengatakan, pesawat tempur yang dibawa sendiri

sudah dilengkapi amunisi lengkap. Itu artinya, dalam operasi patroli yang dilakukan nantinya dimungkinan dilakukan penindakan. Jika memang diperlukan penindakan, kalau ada muncul potensi gangguan yang mengancam wilayah.

“Jadi kita tidak hanya melakukan pemantauan atau patroli semata. Jika memang diperlukan ada penindakan, maka bisa dilakukan penindakan. Sehingga pesawat yang dibawa sudah dilengkapi dengan amunisi,” terangnya. Tapi itu semua tentu dilakukan sesuai potensi ancaman serta perintah operasi.

Untuk operasi sendiri, lanjut Heru secara kontinyu terus dilakukan sepanjang tahun. Hanya saja wilayah operasi yang berpindah-pindah dengan mempertimbangkan potensi dan eskalasi yang ada di wilayah tersebut. “Sejauh ini dari hasil pantauan kondisi wilayah masih aman.

Tapi sampai ada perintah untuk melakukan operasi, berarti ada eskalasi yang cukup meningkat,” ujar pilot dengan call sign udara “Lochness” ini. (kir)

Terduga Pengedar Sabu Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap dua terduga pengedar sabu asal Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong. Pelaku yang diketahui, Fao (38) asal Rakam dan Rus (35) asal Gereneng Timur, Sakra Timur ditangkap saat hendak mengedarkan barang haram tersebut.

Penangkapan terhadap keduanya berdasarkan laporan dari masyarakat. Menindak

lanjuti laporan tersebut, unit II Resnarkoba melakukan penggerebekan kendaraan jenis sedan yang dikendarai terduga pelaku bersama satu orang temannya dalam perjalanan di wilayah Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara.

“Kedua pelaku kita amankan secara bersamaan saat hendak mengedarkan sabu Selasa siang,”terang Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu.

Hendry Cristianto, Rabu (9/9).

Dari kedua tangan pelaku,

petugas mengamankan 1 poket kecil bruto 1 gram dan 2 poket besar kristal di duga sabu bruto 17 gram, 5 buah korek api gas, 3 buah tabung kaca, 2 buah tutup bong, 2 buah pipet serta uang tunai Rp17.000.000.00.

Pelaku beserta barang bukti dibawa menuju Mako Polres Lombok Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Penangkapannya disaksikan langsung oleh masyarakat yang kemudian kita jadikan saksi,”ungkapnya. (yon)

Praya (Suara NTB) Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Lombok Tengah (Loteng) Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., terhitung sejak Rabu (9/9), resmi melepas jabatanya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng. Guna mengisi kekosongan jabatan, Asisten III Setda Loteng, Drs. H. L. Idham Khalid, M.Pd., ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Loteng sampai menunggu penetapan Penjabat Sekda Loteng.

“Sudah, mulai tanggal 9 September hari ini (Rabu kemarin, red) tidak menjabat lagi,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.I.P., kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi terkait status jabatan H.M.Nursiah, Rabu siang.

Selain jabatan Sekda Loteng, Pemkab Loteng juga sudah menunjuk Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengantikan pejabat sebelumnya, H. Masrun, S.H., serta Kepala BKPP Loteng sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, menggantikan H. Sumum, S.H., M.Pd.

Kedua pejabat tersebut juga telah menyatakan pengunduran diri, karena akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng. H. Masrun maju sebagai calon Bupati Loteng berpasangan dengan H.Habib Ziadi. Sementara H. Sumum, maju sebagai bacawabup mendampingi Hj. Lale Prayatni.

Nazili menjelaskan, untuk posisi jabatan Sekda Loteng sementara ini masih status pelaksana harian. Di mana SK masih dikeluarkan oleh Bupati Loteng, karena masih menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) Penjabat Sekda Loteng dari Gubernur NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Untuk usulan Penjabat Sekda Loteng masih diproses,” tegasnya.

Masa jabatan untuk Penjabat Sekda Loteng maupun pelaksana tugas kepala dinas berlaku hingga enam bulan ke depan sampai menunggu dilantiknya pejabat yang definitif. Namun jika sampai enam bulan belum ada pejabat definitif, maka masa jabatan penjabat maupun pelaksana tugas bisa diperpanjang hingga satu tahun. “Untuk proses pengusulan Penjabat Sekda Loteng di pemerintah provinsi, itu butuh sekitar semingguan,” tandas Nazili. (kir)

Satu Unit Randis di Setwan Lobar Hilang Giri Menang (Suara NTB) Dalam upaya pengamanan keberadaan kendaraan dinas jenis roda dua (sepeda motor) di Sekretariat Dewan (Setwan) Lombok Barat (Lobar), pihak pengelola barang dan aset di lembaga ini, Rabu (9/9) menggelar penertiban sepeda motor. Sepeda motor yang dipakai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak, diminta untuk dibawa dan dikumpulkan di area parkir bawah sebelah barat.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Lobar, Aisyah Desilina Darmawati yang turut melakukan pemeriksaan, tidak menemukan adanya motor yang digadai seperti rumor yang beredar. Cuma yang menjadi masalah hanya terkait masalah administrasi berupa SPJ. Sementara fisik serta STNK motor dinyatakan lengkap saat dilalakukan pemeriksaan di TKP. Data yang dapat dihimpun pada pengelola barang dan aset

DPRD Kabupaten Lombok Barat, tercatat sepeda motor jenis Vario sebanyak 19 unit, “Namun hilang 1 unit yang dibawa oleh seorang pejabat di salah satu fraksi. Kasus kehilangan ini sudah ditangani pihak Satuan Lantas Lombok Barat, sementara pihak pemegang kendaraan pun sudah membuat surat kehilangan dan hal lain yang terkait dengan itu,” tegas dia.

Kendaraan roda dua lainnya berjenis Beat sebanyak 4 unit. Motor ini dipakai oleh Ketua dan wakil ketua.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) TU Setwan, Sapta W Hariadi berharap, setiap enam bulan sekali agar kegiatan serupa rutin digelar. Tujuannya, untuk menertibkan serta pengamanan keberadaan aset berupa sepeda motor ini. “Pekan depan kita tertibkan juga giliran untuk kendaraan roda empat,” kata Sapta. (her)

(Suara NTB/her)

PENERTIBAN - Setwan Lobar melakukan penertiban kendaraan dinas, satu kendaraan hilang.

Lancar, Tes Kesehatan JODA

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Pasangan JODA saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP NTB.

Tanjung (Suara NTB) Tes kesehatan bakal pasangan calon H. Djohan Sjamsu, SH., - Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng., (JODA) pada Selasa - Rabu (8-9/9) di RSUP berjalan lancar. Meski usia tidak lagi muda, namun Djohan Sjamsu, penantang petahana, memiliki fisik kuat dan mampu melewati rangkaian tes, terutama tes fisik.

Pada serangkaian tes kesehatan, banyak item tes kesehatan yang harus dilalui bapaslon. Seperti periksa urine, periksa darah, hingga tes fisik

(lari di tempat) dengan menggunakan alat treadmill test.

Ketua Tim Pemenangan JODA, Raden Nuna Abriadi, S.IP., Rabu (9/9) mengakui, selama pelaksanaan tes kesehatan paket JODA, berjalan lancar. Kedua bapaslon tidak memiliki hambatan pada setiap sesi tes yang diikuti.

“Pada saat cek fisik dengan uji lari di tempat menggunakan treadmill, normal saja. Beliau tidak merasakan sesak, dan tensi jantung normal,” ujar Nuna.

Paket JODA menyelesaikan

dua hari tes secara maraton.

Pada Selasa, tes dilalui dengan pemeriksaan urine, pemeriksaan darah dan pemeriksaan mata dan sebagainya. Bahkan pada hari pertama, JODA langsung bisa melanjutkan sesi tes psikologi tertulis.

Hari pertama dan kedua pemeriksaan, JODA didampingi oleh Tim Pemenangan, istri masing-masing bapaslon, serta keluarga. Tes hari pertama dimulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 18.00 WITA. Sementara pada hari kedua, tes dari pagi dan

berakhir pukul 14.00 WITA. Tim Pemenangan JODA, Astari Tapun, menguatkan JODA tidak mengalami kendala sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak. Khususnya pada tes fisik, membuktikan bahwa detak jantung dan aliran darah Djohan Sjamsu tidak bermasalah.

Pemeriksaan treadmill, atau yang juga dikenal dengan sebutan stress test, merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna melihat kinerja jantung selama seseorang melakukan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik da-

pat membuat jantung memompa lebih keras dan cepat. Pemeriksaan treadmill dapat membantu mengungkapkan adanya masalah aliran darah dalam jantung. Dalam pemeriksaan ini, irama jantung, tekanan darah, dan pernapasan Djohan Sjamsu terpantau sangat baik.

“Sesuai keterangan lisan dokter spesialis, hasilnya baik.

Jadi kepada pendukung JODA, jangan khawatir. Secara fisik beliau tidak ada masalah dan siap berkampanye menjemput suara rakyat,” pungkas Astari. (ari)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

(Suara NTB/ist)

LAPORAN - Juru Bicara Banggar, Adizul Syahabuddin menyampaikan laporan Banggar, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (9/9).

KUPA-PPASP 2020 Disetujui, Pendapatan Daerah Menurun Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa, menyampaikan laporan dalam Paripurna, Rabu (9/9). Terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020. Dalam pembahasan Banggar, diperoleh hasil, secara uum pendapatan daerah mengalami penurunan.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Banggar, Adizul Syahabuddin S.P, M.Si, Pendapatan Aasli Daerah (PAD), terdapat penurunan sebesar Rp. 8.543.050.601,03 dari sebelumnya Rp. 171.830.139.671,00. Pendapatan dari Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 158.797.235.939,00 dari semula Rp. 1.280.672.997.000,00 menjadi Rp.1.121.875.761.061,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp. 19.461.395.203,00 dari semula Rp. 338.913.379.000,00 menjadi Rp. 319.451.983.797,00.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan sebesar Rp.30.531.540.073,83. Berdasarkan hasil Audit BPK, yang semula dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.65.000.000.000 menjadi Rp.34.468.459.926,17 berdasarkan hasil perhitungan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. “Banggar dapat menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2020,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa dalam pendapat akhirnya seperti disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, menyatakan KUPA dan Perubahan PPAS merupakan acuan utama bagi TAPD menyusun Rancangan Perubahan Perda APBD tahun anggaran 2020. Diharapkan komitmen bersama yang telah terbangun sampai dengan kesepakatan terhadap Rancangan KUPA PPAS-P tahun 2020 ini, terus dijaga agar penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 pun nantinya dapat dilakukan dan selesaikan tepat waktu. Dengan tetap menjaga kualitas substansinya dan transparansi akuntabilitas prosesnya.

Berkurangnya besaran pendapatan daerah sebagai akibat pengurangan dari beberapa sumber pendapatan. Sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen KUPA mengharuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Sekalipun terjadi pengurangan pendapatan daerah namun tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dokumen Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini dengan menjaga besaran atau alokasi belanja yang sifatnya wajib. (arn)

Musyafirin Sebut Mustahil Parpol Cabut Dukungan Taliwang (Suara NTB) Bakal Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin menyatakan sangat mustahil jika ada partai koalisi pendukungnya berbalik arah mencabut dukungannya di tengah jalan. “Mustahil ya. Kami untuk 9 Parpol pendukung sudah final sejak awal dan kan sudah mendaftar,” tegasnya.

Menurut pemahamannya, Parpol yang sudah mendukung satu pasangan calon tidak mungkin dapat mencabut dukungannya lagi pasca mendaftar ke (Suara NTB/ist) KPU. “Ini aturan yang bicH. W. Musyafirin ara seperti itu. Coba kalian (wartawan) kaji lebih dalam lagi aturannya,” cetusnya.

Selain meyakini tidak akan ada Parpol pendukungnya yang akan ‘membelot’ di tengah perpanjangan masa pendaftaran.

Musyafirin sebelumnya pernah menegaskan tidak akan membongkar komposisi Parpol yang tergabung dalam Kolaisi Rakyat Luar Biasa, meski itu dimungkinkan oleh aturan. Ia sejak awal menyatakan kesediaan 9 Parpol itu mendukungnya berdasarkan kesepakatan dirinya dan pasangannya Fud Syaifuddin dan masing-masing Parpol. Terlebih dirinya mendapatkan dukungan tiap Parpol sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Parpol. “Jadi tidak ada alasan,” tandasnya beberapa waktu lalu.

Pernyataan bakal calon bupati pasangan F3 ini tentu semakin menguatkan sinyal akan terjadinya pasangan calon tunggal melawan kolom kosong di Pilkada KSB. Sebab walau KPU KSB telah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada pada tangga 10 sampai 12 September mendatang. Dipastikan tidak akan ada pasangan calon yang akan mendaftar lagi. Sebab dua partai, yakni PBB dan Demokrat yang belum mendaftarkan pasangan calonnya tidak bisa memenuhi syarat untuk mengusung calon. Kedua partai ini hanya menguasai 4 kursi di DPRD KSB sementara syarat minimal mengusung sebesar 20 persen penguasaan kursi di DPRD KSB diperlukan 5 kursi. (bug)

Perubahan Perda Retribusi Menara Terus Dikaji Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskominfotok), mengaku terus mengkaji usulan Komisi III DPRD untuk meninjau ulang besaran retribusi menara yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018. Bahkan saat ini sudah ada rapat awal bersama instansi lainnya sebelum Perda tersebut diusulkan untuk dirubah ke DPRD untuk disetujui bersama.

“Rapat awal sudah kita gelar bersama dengan asosiasi operator seluler dan leading sektor terkait guna membahas persoalan tersebut. Kami juga berupaya agar Perda tersebut bisa segera final sehingga retribusi menara yang tertunggak bisa kita tarik,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik, Drs. Burhanuddin, MM, Rabu, 9 September 2020.

Peninjauan kembali terhadap Perda tersebut bukan tanpa alasan, salah satunya yakni menjamin keberlangsungan investasi di KSB tetap berjalan dengan baik. Karena pada prinsipnya, keberadaan operator seluler dianggap sangat penting untuk menjamin jaringan telekomunikasi tetap terjalin. Jangan sampai karena biaya retribusi dianggap terlalu berat dikhawatirkan mereka (operator seluler) akan hengkang dari KSB. Jika itu terjadi, maka akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan investasi di KSB serta upaya promosi sektor unggulan daerah. “Memang jika melihat dari besaran biaya retribusi menara kita (KSB) yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain,” sebutnya.

Selain itu, masih tingginya tunggakan retribusi menara yang mencapai miliaran menjadi catatan penting untuk meninjau ulang Perda tersebut. Karena yang dikhawatirkan jika masalah ini terus berlarut, maka tunggakan retribusi menara juga akan semakin bertambah. Parahnya lagi tidak ada PAD yang masuk ke kas daerah dari pembayaran retribusi karena keengganan para operator seluler untuk membayar kewajiban mereka. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan jalan keluar terbaik atas persoalan tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. “ Kita tidak mau kasus di tahun 2019 terulang lagi (operator yang menunggak pembayaran yang berdampak pada PAD yang tidak maksimal. Makanya Perda tersebut harus dirubah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga PAD bisa bertambah,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

DPRD Sumbawa Desak Pemkab Benahi Layanan Kesehatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, Adizul Syahabuddin S.P, M.Si, berharap kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan pasien COVID19. Saat ini Sumbawa, per tanggal 7 September 2020 yang sudah terkonfirmasi positif sebanyak 196 orang, yang sembuh 150 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 8 orang serta 38 orang masih dalam masa perawatan.

Demikian salah satu catatan Banggar DPRD Sumbawa, dalam paripurna KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2020, Rabu (9/9). Kepada Pemkab dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 dilakukan secara tepat sasaran. Terutama yang mengalami kesulitan hidup atau rawan sosial. Memberikan peluang dan jalan kepada masyarakat kecil selaku pelaku usaha mikro dan kecil melalui

anggaran stimulus ekonomi kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketahanan usahanya. Mengingat dimasa Pandemi ini, banyak sekali sektor yang menjadi penyumbang potensial PAD harus berhenti beroperasi selama beberapa bulan terakhir ini seperti Hotel, Restoran, Hiburan, kegiatan Galian C atau Pajak mineral Bukan logam dan batuan.

Oleh karena itu, dengan ket-

erbatasan sumberdaya anggaran agar dapat dilakukan kolaborasi program dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga program stimulus tersebut dapat maksimal dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Banggar meminta kepada pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan seperti Pajak

dan Retribusi Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pedapatan lain yang sah.

Sehubungan dengan prosesi Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan digelar tahun ini, Badan Anggaran DPRD mengharapkan agar dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar terlebih dimasa Pandemi Covid-19. Upaya pencegahan penyebaran Virus ini hendaknya dapat dilakukan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan lebih serius. Meskipun terdapat rasionalisasi anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong OPD untuk tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal sesuai

kebutuhan dan skala prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan keluhan pelanggan atas kekurangan air pada jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, Badan Anggaran DPRD meminta agar persoalan ini dapat direspon dengan baik.

Serta diselesaikan oleh pihak Perumdam Batulanteh dengan memperbaiki jaringan pipa yang bocor dan mengupayakan sumber air baru untuk mendukung sumber air baku Perumdam Batulanteh. Terlebih saat ini pada musim kemarau beberapa wilayah kekurangan air bersih, sehingga perlu upaya koordinasi para pihak untuk mensuplay air bersih kepada masyarakat. (arn)

Kasus Covid-19 di Kabupaten Bima Mulai Terkendali

(Suara NTB/ ils)

TIDAK TERURUS - Nampak pasar Brang Rea yang tidak terurus setelah anggaran untuk penanganan lebih lanjut tidak diberikan.

Penanganan Dua Pasar Dipastikan Molor Taliwang (Suara NTB) Penanganan terhadap dua unit pasar hasil pembangunan tahun 2017 dan 2018, dipastikan molor hingga tahun 2021 mendatang.

Sebab dua pasar yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp4,2 miliar tersebut tidak mendapatkan anggaran di APBD-Perubahan untuk penanganan lebih lanjut lantaran anggaran terserap untuk penanganan Covid-19.

“Memang anggaran penanganan dua pasar ini sudah kami usulkan di APBD-Perubahan sebesar Rp1,6 miliar tetapi karena masih pandemi covid-19 akhirnya tidak disetujui. Akibatnya kami harus menunggu di tahun berikutnya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) kepada Suara NTB, melalui Kabid Perdagangan Rahadi-

an S. Pd., M. Si, Rabu (9/9).

Dirincikannya, untuk Brang Rea pihaknya telah mengusulkan anggaran di APBD-P sebesar Rp746 juta dan pasar Brang Ene sebesar Rp934 juta. Khusus untuk Brang Ene anggarannya memang sangat besar karena masih banyak item yang belum terbangun. Salah satunya yakni penambahan urugan tanah karena lokasinya sangat rendah. Sementara untuk pasar Brang Rea hanya untuk penambahan pavin blok dan pagar pengaman saja.

Tetapi karena ada pertimbangan lain sehingga anggaran tersebut tidak kunjung diberikan. Akibatnya pemanfaatan pasar ini akan kembali mundur hingga tahun berikutnya dan itupun jika anggarannya kembali disetujui.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena memang anggarannya

tidak diberikan sehingga secara otomatis penggunaannya juga akan mundur,” sebutnya.

Dirinya juga mengkhawatirkan jika kedua pasar ini tidak segera ditempati akan rusak begitu saja sehingga akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah untuk bisa diberikan anggaran untuk penanganan lebih lanjut.

Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan pembangunannya tidak mubazir. Tentu untuk menjaga aset tersebut pihaknya berharap kepada kepala desa untuk memantau keberadaan kedua pasar dimaksud. Supaya tidak ada yang merusaknya, karena jika terjadi hal demikian maka anggaran penanganan lebih lanjut juga akan membengkak. (ils)

Bima (Suara NTB) – Penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini lebih cenderung dikendalikan, karena jumlah kasusnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di NTB lainnya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, sejak munculnya kasus Covid-19, hingga tertanggal 8 September 2020 tercatat ada 45 orang yang dinyatakan konfirmasi (positif) Covid-19.

Dari jumlah tersebut yang dinyatakan sembuh sebanyak 39 orang dan 1 orang meninggal dunia. Sementara 5 orang sisanya hingga kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bima.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP menegaskan penyebaran Covid19 di wilayah Kabupaten Bima cukup terkendali. “Jika dibandingkan di daerah lain, di Kabupaten Bima cukup terkendali,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (9/9).

Lebih lanjut dikatakannya, dari 18 wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima, terdapat 12 Kecamatan yang dinyatakan berstatus zona hijau. Sedangkan 6 wilayah Kecamatan bersatus zona orange. “Tidak ada Kecamatan di Kabupaten Bima yang berstatus ada zona merah Covid-19,” katanya.

Menurut dia, mampu dikendalikannya penyebaran vi-

(Suara NTB/uki)

Rifai rus Covid-19 tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima melalui Tim Gugus Tugas yang tetap intens melakukan sosialisasi terus menerus penerapan protokol covid-19 pada Setiap moment.

“Sosialisasi agar memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan sering kumpul serta penyemprotan disinfektan terus dilakukan sampai ke tingkat desa,” katanya.

Selain itu tambah dia, pintu masuk daerah, bandara, pelabuhan laut dan batas Kabupaten diperketat pengawasan dan pemeriksaan. serta cepat melakukan pelacakan (traciking) kontak pada kasus positif. “Prinsipnya kita tetap taat pada SOP yang dibuat,” pungkasnya. (uki)

Jaksa Mulai Teliti Berkas Kasus Desa Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat (Kejari) mengaku mulai melakukan penelitian terhadap berkas perkara kasus dugaan penyimpangan anggaran pengadaan lampu penerangan pantai di Desa Labuhan Lalar tahun 2018. Kasus tersebut terindikasi bermasalah setelah hasil penyidikan Polisi ditemukan tidak adanya pengadaan lampu tersebut sementara anggarannya terserap secara penuh.

“Berkasnya sudah kita terima

minggu kemarin dengan satu orang tersangka (mantan kades) dan saat ini kami masih melakukan penelitian apakah unsur formil dan materil sudah terpenuhi atau belum,” ungkap Kajari kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Rabu (9/9). Sementara untuk kerugian negara dalam kasus tersebut diketahui sebesar Rp153 juta dari pagu anggaran Rp193 juta dan dinyatakan total los.

Jika hasil penelitian berkasnya dinyatakan lengkap dan sudah

memenuhi unsur maka pihaknya akan langsung melakukan gelar perkara untuk tahap penanganan selanjutnya. Kasus ini juga akan tetap menjadi atensi khusus pihaknya untuk dituntaskan segera. Apalagi perkara pidananya sudah sangat jelas karena dinyatakan total los (tidak ada pembangunan) sehingga bisa segera dituntaskan. Tentu dalam upaya penelitian berkas, pihaknya juga diberikan waktu, sehingga dalam penanganannya tidak molor. Pihaknya juga menargetkan penye-

lesaian kasus ini bisa dilakukan sebelum pergantian tahun. “Kalau kita lihat dari berkasnya sendiri sudah tidak ada kendala untuk segera kita tuntaskan dan kami akan tetap upayakan segera,” sebutnya.

Selain menuntaskan kasus tersebut, pihaknya juga sudah mulai melakukan penyidikan satu kasus dugaan penyimpangan di salah satu desa yang ditaksir merugikan negara ratusan juta. Hanya saja untuk kasus yang saat ini masih menung-

gu hasil audit BPKP untuj penanganan lebih lanjut dan enggan memberikan bocoran desa dimaksud. Tetapi yang jelas di tahun 2020 akan ada kasus baru yang akan ditangani oleh Kejaksaan (Produk hukum Kejaksaan) termasuk juga laporan dari warga masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi juga tetap akan ditindak lanjuti. “Jika kasus ini tuntas, maka kami juga akan melangkah ke kasus yang lain dengan kerugian yang tidak sedikit,” tandasnya. (ils)

Kerjasama Dinas Kominfotik Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Penanganan Daerah Kurang Sinyal Terus Dioptimalkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan penanganan daerah yang kurang sinyal.

KEPALA Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin, MM menjelaskan, secara umum upaya menghadirkan jaringan sinyal telekomunikasi di seluruh wilayah KSB saat ini sudah cukup signifikan. Namun begitu, masih terdapat titik di sejumlah kecamatan yang berstatus minim sinyal atau bahkan belum ada sinyal telekomunikasi. “Nah yang kurang dan bahkan tidak ada sinyal ini yang akan kita optimalkan,” katanya kepada Suara NTB. Berdasarkan data Dinas Kominfotik, beberapa titik lokasi yang selama ini masih berstatus kurang sinyal terjadi di desa Tua Nanga, kecamatan Poto Tano, desa Talonang, kecamatan Sekongkang dan terakhir di dusun Jelenga, desa Goa, kecamatan Jereweh.

Dijelaskan Burhanuddin, terhadap 3 titik itu pihaknya sudah memberikan perhatian khusus untuk mengentaskannya. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah membangun komunikasi dengan operator seluler. Dengan harapan para pengusaha “sinyal” telekomunikasi selular itu dapat meningkatkan pelayanannya di titik-titik tersebut. “Ko-

munikasi sudah kita bangun dan mudah-mudahan segera ada titik terang,” harapnya.

Dikatakannya, semua persoalan terkait jaringan telekomunikasi akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Di mana di tahun 2019 lalu, pihaknya sudah berhasil mengentaskan wilayah yang masih mengalami blank spot yakni Desa Mataiyang, Rarak Ronges, Omal Sapa, dan beberapa titik di kecamatan Talonang. “Yang tiga titik tadi itu sebenarnya juga sudah kita perjuangan sejak tahun lalu.

Cuma belum dipenuhi oleh operator seluler,” ungkapnya.

Menurut Burhanuddin, dewasa ini kehadiran jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun di satu wilayah sangat penting. Karena jaringan telekomunikasi akan banyak mengatasi berbagai hambatan terutama dalam hal penyampaian informasi ke masyarakat. “Kalau semua wilayah kita dilayani sinyal (telekominikasi) dengan baik.

Pasti mau mengapa pun kita di sana akan lancar,” sebutnya.

Pada bagian lain mantan kepala BKPSDM KSB ini menyebutkan, saat ini pihaknya tengah memantau keberadaan me-

nara yang baru dibangun. Sebab berdasarkan laporan yang diterima, ada beberapa menara yang tidak berfungsi sehingga butuh penanganan khusus. Salah satunya di desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene yang saat ini tidak berfungsi.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya mengaku menyampaikan persoalan itu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk bisa dilakukan penanganan atas kerusakan yang terjadi. “Setelah kami laporkan tim langsung turun untuk melakukan pengecekan untuk melakukan perbaikan sehingga saat ini tidak ada masalah lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” sambungnya seraya menanbahkan bahkan kualitas jaringan di wilayah tersebut semakin baik. “Bahkan jaringan 4G sudah dirasakan di desa itu,” klaim Burhanuddin.

Selain sinyal telekomunikasi seluler, Burhanuddin menyebutkan, terdapat program jaringan telekomunikasi yang tengah dirintis pihaknya. Yakni pembangunan jaringan fiber optic (serat optik) di wilayah Maluk dan Sekongkang. Dua lokasi tersebut menjadi prioritas mengingat potensinya untuk keberlanjutan investasi sangat tergantung dari ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik. “Potensi dua kecamatan itu sangat banyak. Makanya kami prioritaskan,” cetusnya.

(Suara NTB/ist)

MENARA - Salah satu menara telekomunikasi di kecamatan Sekongkang, wilayah paling selatan KSB. Sementara ini upaya itu sudah dikomunikasikan dengan manajemen perusahaan penyedia jasa. Dalam hal ini PT Telkomsel dan XL untuk membahas masalah fiber optic ini. Sehingga di awal tahun 2021 mendatang, sambung Burhanuddin, dapat langsung terpasang dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku us-

aha yang ada di lokasi tersebut.

“Khusus untuk Maluk dan Sekongkang kami tengah mencoba untuk mengintervensi dengan jaringan fiber optic mudah- mudahan di awal tahun 2021 bisa dieksekusi. Sehingga asas manfaat keberadaan jaringan telekomunikasi bisa dirasakan secara maksimal,” pungkasnya. (ils/*)

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan matrikulasi untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan Prodi Pendidikan Agama Hindu.

Kegiatan matrikulasi dilaksanakan mulai Rabu (9/9) sampai dengan Minggu (13/9) di gedung Pascasarjana STAHN Gde Pudja.

Ketua Panitia Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Pas-

casarjana STAHN Gde Pudja, Dr. Ni Made Arini, S.Ag.,M.Pd.,dalam laporannya di pembukaan matrikulasi, Rabu (9/9) mengatakan, matrikulasi yang akan dilaksanakan selama lima hari ini bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi pada para mahasiswa baru.

“Agar nantinya mampu mengikuti proses perkuliahan dengan baik, mengingat para mahasiswa baru pada program pascasarjana belum tentu berasal dari latar belakang ilmu kesarjanaan sebidang,” jelas Ni Made Arini didampingi Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Dr. Ni

Lampaui Skor Minimal BERDASARKAN Surat Edaran (SE) Dinas Dikbud NTB Nomor 420/3266.UM/ Dikbud perihal Layanan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Selama fase transisi, sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru. Salah satunya mengisi data periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Setelah pengisian instrumen tersebut, sekolah yang memenuhi persyaratan dengan skor minimal 85 poin, dapat mengajukan layanan belajar mengajar tatap muka dengan sistem sif (Suara NTB/dys) atau blok, pada pertengahDian Iskandar an September mendatang.

Salah satu sekolah yang dinyatakan telah melampaui skor minimal ialah SMAN 1 Jonggat, Lombok Tengah. Sekolah ini berdasarkan hasil penilaian instrumen mendapatkan skor sangat memuaskan, yakni sebesar 97. Hal itu berarti sekolah ini telah siap membuka belajar tatap muka. “Nilai yang diperoleh berdasarkan hasil visitasi adalah 97,” terang Kepala SMAN 1 Jonggat, Dian Iskandar Jaelani, Rabu (9/9).

Pihaknya sangat bersyukur dengan hasil ini, karena dengan demikian rindu untuk belajar tatap muka dengan para siswa akan segera bisa dilakukan. Menyusul adanya pengumuman keputusan dari Dinas Dikbud NTB nantinya.

Hingga kini Dikbud NTB masih belum memutuskan berapa persentase jumlah sekolah yang siap belajar tatap muka. Rencananya rapat penentuan untuk sekolah-sekolah yang berada di Pulau Lombok, akan digelar di SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, pada tanggal 11 dan 12 September mendatang.

Dengan hasil pemeriksaan ke sekolah-sekolah berdasarkan pemenuhan indikator pada instrumen itu pula, pemerintah akan menyatakan kesiapan sekolah. Hasilnya menjadi dasar boleh tidaknya sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. ‘’Alhamdulillah sekolah kami sudah siap dan sudah mengirim laporan ke Dikbud dengan difasilitasi oleh pengawas SMA/SMK Kabupaten,” tutur Dian Iskandar.

Selain memastikan kesiapan sekolah secara internal, hal penting lainnya ialah kondisi daerah asal sekolah. Hal itu lantaran sebagai syarat untuk KBM tatap muka, daerah tersebut harus berada dalam zona kuning atau hijau. Sementara layanan belajar yang diajukan pihak SMAN 1 Jonggat ialah dengan pola double shift. Sesuai arahan Dikbud sekolah bisa mengajukan dua model, yakni double shift dan model blok.

“Rencananya pakai double shift pagi dan siang,” urainya. (dys)

Putu Listiawati, SE., Ak., MM. Ia menyampaikan, peserta matrikulasi terdiri dari 24 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan empat mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Hindu. Narasumber yang akan mengisi materi dalam kegiatn matrikulasi berjumlah 17 orang sesuai dengan jadwal yang telah disedikan. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para undangan dan para peserta matrikulasi yang menyempatkan diri hadir dalam kesempatan itu.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag.,

dalam sambutannya mewakili Plt. Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja memperkenalkan para pejabat dan dosen di lingkungan STAHN Gde Pudja yang hadir dalam pembukaan matrikulasi. Ia menyampaikan STAHN Gde Pudja telah menjadi IAHN, dan satusatunya di NTB. Perubahan tersebut patut disyukuri.

Ia juga mengajak mahasiswa baru program pascasarjana untuk meningkatkan pendidikan dan mengajak orang terdekat untuk turut mengeyam pendidikan. “Saya harap saudara-saudara, kita semua menomorsatukan pendidikan.

Dalam Hindu, jangan lupa menuntut ilmu, selamat bergabung di STAHN Gde Pudja Mataram,” katanya.

Dewi Rahayu juga mengatakan, pada program matrikulasi untuk menghubungkan apa yang diperoleh di S1 dengan S2. “Di S2 memang untuk lebih memperdalam, selamat mengikuti matrikulasi,” ujarnya.

Nantinya, mahasiswa baru Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Hindu dan Progam Pascasarjana Pendidikan Agama Hindu mengikuti matrikulasi sesuai jadwal untuk masingmasing program. (ron/*)

Libur Covid, LPA Deteksi Banyak Siswa Sekolah Menikah Tanjung (Suara NTB) Libur panjang selama Covid-19 membuat siswa sekolah vakum dari aktivitas pendidikan. Dampak kelonggaran waktu yang cukup lama, membuat puluhan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA memilih menikah di usia dini.

Kondisi itu ditemukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara. Dari deteksi yang dilakukan, LPA mencatat 60 kasus anak usia sekolah yang menikah selama libur Covid.

“Ada sekitar 60 kasus pernikahan anak siswa sekolah yang menikah usia dini. Didominasi oleh siswa-siswi setingkat SMP dan SMA,” ujar Ketua LPA KLU, Bagiarti, SH., Rabu (9/9).

Bagiarti yang juga Anggota Komisi I DPRD KLU itu mengatakan, dari 60 kasus, sekitar 45 persen dapat digagalkan.

Selebihnya, memilih untuk melanjutkan menikah dengan permohonan dispensasi dalam bentuk melanjutkan sekolah setelah menikah atau ikut program paket B dan paket C. Menurut Bagiarti, jumlah pernikahan siswa sekolah itu merata di tiap Kecamatan dari Pemenang sampai Bayan. Paling banyak di Kecamatan Kayangan dengan 30 kasus, Bayan 25 kasus dan 5 kasus ada di 3 kecamatan, yakni Gangga, Tanjung dan Pemenang.

Dari angka itu, LPA memastikan belum seluruh siswa ter-

data menikah usia dini di masa pandemi. Pihaknya mensinyalir, jumlah kasus nikah dini di usia sekolah ini mencapai di angka 100 bahkan lebih.

“Atas nama LPA, kami berharap kepada pemerintah baik provinsi dan kabupaten untuk mencari solusi terbaik.

Apakah menerbitkan Perda atau regulasi lain yang dapat mencegah,” sebutnya.

Pihaknya juga berharap, agar instansi pengelola lembaga pendidikan tingkat provinsi dan Kabupaten mulai mencari cara agar aktivitas pendidikan dap-

(Suara NTB/ist)

PERTANIANTERPADU - Pengelolaan sistem pertanian terpadu di SMKN 1 Kuripan. Pengelolaan ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan ketahanan pangan di daerah ini.

at menyibukkan siswa. Sebab dengan libur terlalu lama, dikhawatirkan membuat siswa lebih condong berpikir untuk meninggalkan bangku sekolah.

Terpisah, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., tak membantah fenomena itu.

Ia bahkan menyuarakan langsung persoalan itu saat pertemuan APKASI di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya meminta langsung kepada Pak Menteri Pendidikan untuk segera mengaktifkan kembali proses belajarmengajar. Umpamanya membagi dua metode belajar secara absensi, entah absen ganjil itu masuk pagi dan absen genap masuk siang,” usulnya.

Bisa pula, sambung Najmul, siswa masuk sekolah dibagi

per kelas. Misalnya, 3 kelas tingkat SD diatur masuk pagi dan sore. Begitu pula di tingkat SMP dan SMA. Pembagian itu mutlak karena SOP Covid mengatur pembatasan kuota ruangan sebesar 50 persen dari kapasitas awal.

“Bagaimana caranya tentu Pak Menteri lebih berwenang.

Kami juga berharap, anakanak sekolah diberi tambahan fasilitas seperti masker (face shield),” imbuhnya.

Pemda KLU sendiri, mengimbau pihak sekolah pada virtual meeting agar menghambat nikah dini kalangan siswa.

Sebisa mungkin, sekolah juga memberi kesibukan kepada siswanya meskipun pembelajaran dilakukan melalui daring (dalam jaringan). (ari)

Tingkatkan Kreativitas Anak Asuh Lewat Berbagai Lomba

(Suara NTB/rus)

LUNCURKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meluncurkan kurikulum kondisi khusus di bidang pendidikan, Rabu (9/9).

SMKN 1 Kuripan Lotim Luncurkan Kurikulum Kondisi Khusus Kembangkan Pengelolaan Pertanian Terpadu Giri Menang (Suara NTB) Ketersediaan lahan yang memadai jadi masalah ketahanan pangan secara global saat ini. Adanya konservasi lahan menjadi hantu bagi ketersediaan pangan di masa mendatang. Untuk itu, semua pihak diharapkan mampu mencari alternatif lain untuk menyangga ketersediaan pangan secara nasional maupun di daerah-daerah.

Sebagaimana dilakukan SMKN 1 Kuripan Lombok Barat (Lobar). Di tempat ini, seolah tengah mengembangkan sistem pengelolaan pertanian terpadu integrated farming system. Dengan sistem ini memungkinan bagi SMK memberikan kontribusi bagi terwujudnya ketahanan pangan melalui pembelajaran di SMK Pertanian.

Kepala SMKN 1 Kuripan, H. Khaerul Ahmad, M.Pd., menyebut sistem pertanian terpadu ialah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan kehutanan dan ilmu lain dalam satu lahan. Konsep pertanian terintegrasi ini dikembangkan melihat fakta semakin berkurangnya lahan-lahan produktif pertanian menjadi alih fungsi akibat dampak pembangunan, sehingga diharapkan sebagai solusi bagi peningkatan produktivitas lahan akibat adanya program pembangunan dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, sistem pertanian terpadu dikembangkan melalui program unggulan yang disebut sebagai teaching factory. Adapun teaching factory, yakni pembelajaran yang berorientasi pada bisnis dan produksi.

“Kita berupaya di lapangan untuk mensinergikan bahwa harus ada perkawinan massal antara dunia pendidikan dan di lapangan,” paparnya.

Menurutnya, terdapat berbagai bentuk implementasi dalam megembangkan integrated farming system. Diantaranya ialah melalui pengelolaan tanaman terpadu mulai dari meliputi cara tanam, pola tanam, perawatan tanam, dan metode tanam.

Khusus untuk pola tanam, pihaknya menggunakan pola tanam tumpang sari yang meliputi banyak jenis tanaman dalam satu lahan, sehingga lebih efektif. Ini digunakan untuk menyiasati ketersediaan lahan produktif yang makin menghilang. Dengan pola tanam tumpang sari, petani akan menghasilkan produktivitas hasil pertanian yang tentu saja bisa mendukung ketersediaan pangan.

Sementara untuk pengelolaan hama terpadu, pihaknya menggunakan pestisida efektif dan ramah lingkungan. Meski demikian, tidak selamanya pihaknya menggunakan pestisida dari bahan kimia. Akan tetapi juga secara biologis. (dys)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih (tengah) saat memberikan sambutan didampingi Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Ni Putu Listiawati, dan Ketua Panitia Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Ni Made Arini (kanan) saat pembukaan Program kegiatan matrikulasi, Rabu (9/9).

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy melaunching kurikulum kondisi khusus, Rabu (9/9). Kurikulum baru ini menjadi standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Bupati Sukiman mengingatkan seluruh orang tua/wali murid dan praktisi pendidikan mewaspadai dampak yang dapat ditimbulkan oleh metode pembelajaran daring.

Melalui jaring internet ditemukan banyak konten yang tidak sesuai untuk anak usia sekolah. Orang nomor satu di Lotim ini menginginkan pembelajaran tatap muka dapat segera dilakukan.

Situasi pandemi belum berakhir, membuat kegiatan tatap muka belum bisa dilaksanakan. Hadirnya kurikulum kondisi khusus yang disusun

jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim ini disambut baik. Bupati mengapresiasi keberhasilan dan semangat tim Dikbud atas kerja keras para guru pada masa pandemi ini.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Lotim Achmad Dewanto Hadi menjelaskan, kurikulum ini merespon kegelisahan orang tua/wali murid dan seluruh tenaga kependidikan terhadap situasi yang terjadi.

Diketahui bersama, kondisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kurikulum kondisi khusus berhasil disusun dalam waktu singkat oleh tim dan berhasil dirampungkan pada 31 Agustus lalu.

Guna mendukung pembelajaran dengan menggunakan sistem daring dilakukan pula penyerahan secara simbolis kuota internet gratis dari provider.

Penyerahan kuota ini diterima kepada sekolah swasta yang ada

di wilayah Lombok Timur.

Lotim pada kesempatan itu pula meneken kerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Mataram (Unram).

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diwakili Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik sementara Pascasarjana Unram diwakili Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Muhammad Sarjan. Kerja sama ini merupakan pembukaan kelas pendidikan formal program magister, khususnya untuk Pendidik dan tenaga kependidikan di lingkup Pemkab Lotim.

Bupati meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan sedikitnya lima puluh orang untuk mengikuti program tersebut.

Hal ini sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang diharapkan berdampak pula terhadap kualitas sumber daya manusia Lotim. (rus)

(Suara NTB/dok)

lihat langsung saja banyak siswa yang belum paham. Praktik itu tidak bisa hanya dilihat saja, harus dicoba, dilakukan, harus terus kontinu dicoba, baru dia terampil,” katanya.

Ia berharap simulasi pembelajaran tatap muka yang direncanakan mulai pekan depan bisa berjalan lancar, maka praktik SMK akan bisa dilaksanakan dengan baik. Namun jika ada SMK yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik, maka pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, menyarankan, guru harus kreatif dalam pengajaran siswa di SMK. Apalagi selama beberapa tahun terakhir terjadi bencan alam seperti gempa bumi di tahun 2018 dan bencana non alam seperti virus Corona (Covid-19) di tahun 2020 ini. Kondisi itu mengakibatkan pembelajaran di SMK menjadi tidak sempurna. Karenanya guru harus kreatif dalam memberikan materi dan praktik, sehingga kompetensi siswa tetap terjaga. (ron)

Kemampuan Siswa Berkurang, Dibutuhkan Strategi Tepat untuk Praktik SMK

Mataram (Suara NTB) – Kemampuan siswa SMK dinilai berkurang selama pandemi Covid-19 ini. Dikarenakan tidak adanya kesempatan siswa melaksanakan praktik secara langsung di sekolah.

Dibutuhkan strategi tepat untuk kebijakan praktik SMK. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, apapun alasannya kemampuan siswa dalam praktik akan berkurang selama pandemi Covid-19 ini. “Karena mereka tidak bisa melaksanakan praktik secara optimal,” katanya.

Ia mengatakan, komposisi pembelajaran yang ideal di SMK yaitu 70 persen berupa praktik dan 30 persen berupa teori. Umar memastikan saat ini sulit untuk mencapai ketuntasan kurikulum untuk praktik. “Jangankan praktik, bahkan yang teori pun juga tidak sampai,” ujarnya.

Namun demikian, menurut mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini, jika sampai akhir tahun ini pandemi Covid-19

Umar bisa selesai, pihaknya bisa mengomunikasikan untuk membuat kurikulum dengan materi yang esensial. Menurutnya, saat ini bukan lagi target kurikulum yang diutamakan, tapi penanaman nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran yang penting diutamakan.

Umar menekankan, praktik siswa sulit dilakukan secara daring, karena dibutuhkan bimbingan dan ketepatan dalam proses praktik siswa.

“Jangankan praktik daring, kita

Mataram (Suara NTB) – Panti Asuhan Ibu Aminah, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia dan tahun baru Islam 1442 H. Berbagai perlombaan itu untuk meningkatkan kreativitas anak asuh.

Ketua Panitia, Ir.H. Suryo mengatakan, berbagai perlombaan itu untuk meningkatkan kreativitas anak asuh. Selain itu, untuk meningkatkan disiplin dan jiwa patriotisme untuk mental anak-anak. “Untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan evaluasi hasil pembelajaran baik formal maupun non formal,” katanya.

Ada dua jenis bidang lomba yang diperlombakan, yaitu bidang keagamaan dan bidang olahraga.

Acara lomba dimulai pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 4 September 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 30 santri atau anak asuh yang tinggal dalam asrama, baik putra maupun putri.

Suryo menyebutkan, terdapat sembilan mata lomba di antaranya tartil, tahfidz, salat, azan, pidato, dan wudhu. Hadiah lomba yang sangat menarik di antaranya, baju, sepatu, uang, Mushaf Al-Qur’an, buku, dan lainnya.

“Semua juara 1 sampai dengan 3 dari setiap mata lomba diberikan hadiah menarik yang berasal dari sponsor tunggal yaitu UD. Sumber Gizi Susu Kedelai di Sandubaya,” katanya.

Sekretaris kegiatan itu, yaitu Akhmad Bayu Rifki, dan bendahara, Tekad Notoroso Waspodo, ST. Acara pembagian hadiah diawali dengan ceramah agama dengan narasumber, Drs. Ustadz.

H. Mahsan. Selama kegiatan berlangsung panitia senantiasa disiplin melaksanakan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.

Pengawas Panti Asuhan Ibu Aminah, Baehaki Syakbani mengapresiasi kegiatan perlombaan ini. Ia mengharapkan kegiatan seperti ini bisa terus diadakan nantinya untuk meningkatkan kreavitas anak. (ron)

Berangkat Sekolah

DP3AP2KB Minta Guru Pastikan Anak Salaman dengan Orang Tua Mataram (Suara NTB) Peran keluarga dalam melahirkan generasi berkualitas sangat penting. Dengan kata lain, kualitas anak sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya. Di mulai dari hal-hal terkecil seperti bersalaman dengan kedua orang tua sebelum dan setelah pulang sekolah, merangkul orang tua dan sebagainya. ‘’Maka penting bagi pihak sekolah mulai dari guru untuk memastikan anak-anak harus bersalaman dengan orang tua mereka sebelum berangkat sekolah,’’ ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, M.M., saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Rabu (9/9).

Dikatakan Husnanidiaty Nurdin, hal ini perlu sekali dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan di dalam keluarga.

Mengingat hasil analisis pihaknya bahwa faktor kekerasan di dalam keluarga lahir, karena tidak ada kontak yang erat antara bapak dengan ibu, ibu dengan bapak, serta anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karenanya, ke depan kebiasaankebiasaan tersebut harus tumbuh di dalam keluarga.

Di samping itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini juga menyayangkan adanya siswa yang memilih menikah

dini. Angka pernikahan di bawah umur juga masih tinggi. Apalagi di masa pandemi ini, banyak siswa juga memilih menikah.

“Seharusnya anak-anak kita berada di depan guru bukan di depan penghulu. Dari apa yang coba kita lihat dalam perjalanan bahwa harmonisasi di dalam keluarga harus menjadi fokus bersama,” ujarnya mengingatkan.

Semua persoalan keluarga mulai dari tindak kekerasan, maraknya pernikahan di bawah umur tidak bisa diselesaikan tanpa adanya kebersamaan sikap antar semua pihak. Oleh sebab itu hendaknya semua elemen ini bahu membahu menuntaskan masalah sosial ini.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama di mana keluarga yang sudah ada saat ini harus kita mulai untuk membuatnya lebih hangat lagi. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada anak nikah dini, yang tua saja kebingungan mengurus rumah tangga, apalagi anak-anak,” ungkapnya.

Pihaknya pun telah menyiapkan sejumlah strategi pencegahan pernikahan dini.

Mulai dari melakukan optimalisasi kapasitas anak, hingga melakukan penguatan regulasi dan koordinasi. “Kami mencoba menekan dengan beberapa strategi yaitu optimalisasi kapasitas anak, kemudian lingkungan yang mendukung pencegahan nikah dini, penguatan regulasi dan penguatan koordinasi,” tuturnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

Muazzim Instruksikan Kader PAN Sumbawa Menangkan Husni-Ikhsan

Kehadiran Fahri Hamzah di Panggung Pilkada Sumbawa Bukan Ancaman

Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar akhirnya mengeluarkan instruksi kepada kader dan pengurus partai di Kabupaten Sumbawa untuk memenangkan paket pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Husni Djibril-Muhammad Ihsan di Pilkada Sumbawa 2020.

“Karena ini kebijakan DPP PAN, maka kita tegak lurus dan satu komando mengamankan kebijak a n DPP den g a n memenangkan

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Keterlibatan langsung politisi beken Fahri Hamzah di panggung kontestasi politik Pilkada Kabupaten Sumbawa dengan mendukung pasangan bakal calon Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam), tidak membuat PKS yang mendukung pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) gentar.

Ketua tim koalisi partai pendukung pasangan Mo-Novi, Sembirang Ahmadi kepada Suara NTB baru-baru ini mengatakan keterlibatan langsung Fahri di Pilkada tidak dipandang sebagai suatu ancaman. Ia menganggap kehadiran Fahri sebagai seorang politisi untuk ikut terlibat, merupakan suatu yang wajar-wajar saja.

“Bahwa Fahri ikut terlibat mendukung di Sumbawa, ya kan Fahri adalah politisi, wajar-wajar saja kalau dia ikut membackup salah satu pasangan calon, ya kita hormati dan kita hargai,” ujar Sembirang.

“Bagi saya tidak ada yang aneh kalau beliau ikut turun di sana.

Saya hanya fokus menjalankan tugas saya saja, mau siapapun lawan Mo-Novi tugas saya memenangkannya,” sambungnya.

Lanjut disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB itu. Keterlibatan langsung Fahri bersama Partai Gelora yang baru dia bentuk di Pilkada Sumbawa bisa jadi ajang untuk menguji dan membuktikan kekuatan pengaruhnya politiknya setelah tidak bersama PKS. “Bagi saya inikan ruang buat beliau untuk membuktikan dirinya, apakah beliau masih punya pengaruh atau tidak, masih punya taring atau tidak. Karena kan nanti ada hubungannya dengan kontestasi berikutnya, Pileg 2024,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya justru menyambut baik kehadiran langsung Fahri Hamzah di Pilkada Sumbawa. Karena dengan kehadiran dia, maka dinamika politik Pilkada Sumbawa bagi Sembirang kian menarik, sebab semakin banyak elit yang terlibat langsung, maka pertarunganperebutansuararakyatakansemakin kompetitif.

“Pilkada ini adalah panggung bagi politisi. Jadi kalau dia terlibat, bagaimanapun caranya, karena memang Pilkada ini merupakan panggung tempat para politisi mengadu jurus, tempat mengadu kemampuan taktik dan strategi,” ujarnya. ”Jadi tidak ada yang aneh menurut saya, biasa saja. Kalaupun beliau turun di sana, karena memang beliau seharusnya hadir di dalam setiap momentum politik sebagai politisi, kalau dia diam justru aneh kan. Karena itu buat saya ya senang-senang saja gitu, kita buat ini happy lah,” pungkasSembirang Ahmadi nya. (ndi)

Halaman 7

H. Muazzim Akbar

pasangan Husni-Ikhsan,” kata Muazzim Akbar, Rabu (9/ 9) kemarin. Sebelumnya diketahui Muazzim sempat tidak percaya dan membantah dukungan DPP PAN kepada Husni-Ikhsan sampai H-1 pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU. Bahkan dia menginstruksikan kepada DPC PAN Sumbawa untuk mendaftarkan pasangan Djarot-Muhlis ke KPU. Pihaknya memperoleh pemberitahuan secara resmi dari DPP terkait perubahan arah dukungan PAN di Pilkada Sumbawa pada Jumat 5 September. Dengan ada

pemberitahuan itu, sehingga pihaknya meminta dan instruksikan kepada DPD PAN Sumbawa agar ikut daftarkan paket Husni-Ikhsan di KPU Sumbawa sebagai balon Bupati dan balon wakil Bupati.

Terkait hal itu, diakui Muazzim bahwa pihaknya di daerah sama sekali tidak mengetahui proses terbitnya SK dukungan DPP PAN kepada Husni-Ikhsan. Meski dalam aturan, kata dia, penentuan arah dukungan di Pilkada melalui proses penjaringan di daerah. Namun menurutnya, hal itu tidak menjadi persolan karena DPP punya otori-

tas dan kewenangan mutlak dalam menentukan sikap dukungan di Pilkada.

Sehingga terkadang ada halhal tertentu membuat DPP mengambil kebijakan, tanpa perlu melibatkan pengurus di daerah. “Terbit SK dukungan ke paket Husni-Ikhsan, komunikasi langsung antara pak ketum Zulhas dan ketum DPP PDIP ibu Megawati,” jelasnya.

Dengan kebijakan DPP PAN mengalihkan dukungan dari paket Djarot-Mokhlis kepada paket Husni-Ikhsan, pihaknya tunduk dan patuh dengan kebijakan tersebut. Dipastikan ada tiga koalisi partai dukung dan usung paket Husni-Ikhsan, yakni, PAN, PDIP dan PKB. “SK dukungan ke jarot-Mokhlis dibatalkan DPP,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini koalisi tiga parpol ter-

us merapatkan barisan, memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan paket Husni-Ikhsan di Pilkada Sumbawa. Baginya, HusniIkhsan sebagai calon petahana dirinya optimis dan yakin tidak sulit untuk mensosialissikan paket Husni-Ikhsan kepada masyarakat pemilih di kabupaten Sumbawa.

Relatif kepemimpinan periode pertama Husni Djibril sebagai Bupati Sumbawa, sudah banyak capaian dan torehan prestasi. Terutama pembangunan instrastruktur dan daya dukungan sarana psarana pertanian. Sehingga pihaknya optimis Husni Djibril akan kembali memimpin Sumbawa lima tahun ke depan. “Kami cukup optimis kemenangan paket Husni-Ikhsan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Pasangan Kurir-Pemesan Sabu 1,97 Kg Divonis Penjara Seumur Hidup Mataram (Suara NTB) – Jaringan peredaran narkoba Aceh-Lombok, Fery Firmansyah dan Ricco Setiawan menjemput nasibnya. Mereka yang terlibat pengiriman sabu 1,977 kg ini dihukum penjara seumur hidup.

Pengadilan Negeri Mataram menilai duo residivis ini membahayakan masa depan generasi muda.

“Dua terdakwa ini diputus hukuman seumur hidup,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi dikonfirmasi Rabu (9/9). Putusan itu sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Kejati NTB sebelumnya. Hanya Ricco yang sudah mengajukan banding sampai batas akhir waktu menyatakan upaya hukum lanjutan. Hakim yang akrab disapa Ojik ini menerangkan, alasan yang memberatkan para terdakwa yakni sebelumnya pernah dihukum atas kasus yang sama.

Selain itu juga perbuatan mereka yang membahayakan nyawa.

“Jumlah narkobanya sangat signifikan. Kalau beredar bagaimana jadinya masyarakat kita,” terangnya. Dua terdakwa tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan pasal 114 ayat 2 UU RI No35/2009 tentang Narkotika. Terdakwa Riko dan Fery terbukti terlibat dalam peredaran 1,977 kg sabu. Sabu itu berasal dari Malaysia. Dibawa Riko ke Lombok melalui Aceh.

Riko mulai terdeteksi ketika mendarat lewat Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah, Sabtu 4 Januari lalu.

Riko menyembunyikan sabu di dalam koper. Sabu dibagi dalam enam bungkus plastik besar. selanjutnya diantarkan kepada Fery yang menunggu di depan sebuah hotel di Jalan Raya Senggigi, Senggigi, Batulayar, Lombok Barat. Keduanya tertangkap BNNP Provinsi NTB saat transaksi. (why)

Bawaslu akan Tindak Tegas Bapaslon Pelanggar Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Proses pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) di Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di Provinsi NTB dianggap telah melanggar aturan PKPU dan juga protokol kesehatan karena adanya kerumunan massa yang luar biasa pada saat pendaftaran berlangsung. Karena masing-masing kandidat membawa massa pengantar dalam jumlah besar.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut menyampaikan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada jajarannya di Bawaslu tujuh kabupaten/kota tersebut untuk membuat penilaian terkait proses pendaftaran calon, utamanya yang menyangkut penerapan protokol kesehatan.

“Saya sudah minta Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan penilaian terhadap proses pendaftaran itu. Jika ditemukan dugaan pelanggaran harus dievaluasi. Kemudian kami minta segera menginformasikan ke publik terkait hasil pengawasan terhadap Paslon yang mendaftar,” ujar Khuwailid.

Jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, maka Bawaslu tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi terhadap bapaslon yang bersangkutan. Menurutnya tindakan tegas penting diambil, supaya ke depannya para bapaslon tidak lagi mengabaikan protokol kesehatan di dalam menjalani tahapan Pilkada selanjutnya.

“Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dapat menjadi shock therapy bagi Paslon yang melanggar standar protokol kesehatan Covid-19” tegas Khuwailid. Khuwailid menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada selanjutnya, seperti kampanye, pihaknya tidak ingin lagi kecolongan terhadap aktivitas dan kegiatan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan. Jika tidak tidak maka hal tersebut bisa menjadi pemicu klaster baru penyebaran covid-19. Karena itu pihaknya mengingatkan semua pihak, bahwa pilkada serentak tahun ini bisa berjalan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.

“Kita harapkan para Bapaslon beserta pendukungnya mengedepankan protokol kesehatan guna cegah Covid 19. Sehingga, baik pelaksana, bakal calon dan pendukung tertib dalam aturan pemerintah dalam pencegahan Covid 19. Hal ini juga, agar tidak ada dalam tahapan ini terciptanya cluster-cluster yang baru,” serunya.

Dikatakannya, memang untuk penegakkan hukum di luar ruangan, memang menjadi dominan tugas polri. Namun, pihak penyelenggara pemilu juga bisa menggunakan perangkat hukum seperti KUHP 212, atau undang undang kesehatan termasuk juga Peraturan Daerah (Perda) yang bisa dilakukan oleh Pol PP dan bahkan maklumat Kapolri.

“Ini menjadi penting, aturan ini harus ditegakkan. Kalau tidak komitmen dengan aturan maka (pembiaran) interaksi masyarakat bisa menjadi penyebab penyebaran Covid-19. Setidaknya dengan mengedepankan protokol kesehatan, kita bisa menjaga sesama agar tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

DALAM PENGAWALAN - Tersangka kurir sabu asal Aceh, Jani (tengah) dalam pengawalan Polda NTB Rabu (9/9) usai tertangkap karena membawa sabu 1 kg melalui Lombok International Airport.

Polda NTB Ungkap Kasus 1 Kg Sabu

Kurir Narkoba Bawa Sabu Dalam Koper Mataram (Suara NTB) – Sabu 1 kg asal Aceh urung diterima bandar di Lombok.

Kurirnya, Jani (23) sudah lebih dulu ditangkap Polda NTB. Pria asal Kuala, Bireun, Aceh ini membawa pesanan barang itu via jalur udara. Proses pengantarannya gagal. Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menerangkan, tersangka Jani diberhentikan ketika

melintas di Jalan Raya PrayaKeruak, Batunyala, Praya Tengah, Lombok Tengah. “Dia menumpang taksi online,” ucapnya, Rabu (9/9) kemarin.

Jani pada Selasa (8/9) sore pukul 17.00 Wita baru saja tiba di Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah.

Tim gabungan Polda NTB bersama Polres Lombok Barat mengintai pergerakan Jani. Pengiriman yang diduga ke Lombok

Timur ini dihentikan. “Sabunya di dalam koper. Di balik lipatan celana. Ada empat bungkus besar disembunyikan. Informasi itu kita kelola dengan baik sehingga pelaku ini kita tangkap saat di perjalanan,” jelas Helmi.

Pria ini membawa sabu dalam koper dengan penerbangan berlanjut. Berangkat dari Batam, Kepulauan Riau transit di Surabaya, Jawa Timur.

Lalu meneruskan penerbangan

Antisipasi Transmisi Lokal Covid-19

Korem 162/WB Dirikan Pasar Mandiri Mataram (Suara NTB) – Korem 162/WB menggelar Pasar Mandiri yang didirikan di asrama Yonif 742/SWY di Gebang, Cakranegara, Mataram. Dasar mandiri ini untuk antisipasi transmisi lokal Covid-19 antarprajurit TNI. Serta melengkapi rangkaian HUT TNI ke-75 tahun 2020.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani resmi membuka Pasar Mandiri tersebut, Rabu (9/9). Dia mengatakan, Pasar Mandiri bertujuan meminimalisasi risiko penularan covid-19 khususnya dalam kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari.

“Khususnya untuk ibu-ibu yang hari ke hari harus belanja ke pasar, mengantisipasi agar tidak tertular di pasar atau ditempat kerumunan lainnya untuk itu kita coba buka Pasar Mandiri di Gebang ini,” kata Danrem dalam sambutannya.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) memberi atensi khusus terhadap keselamatan prajurit

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani berbelanja sembako di Pasar Mandiri asrama Yonif 742/SWY Gebang, Cakranegara, Rabu (9/9). dari penularan Covid-19. “Mengingat jumlah prajurit, PNS dan keluarganya yang tinggal di asrama Gebang cukup banyak, hal ini harus diantisipasi,” jelasnya. Danrem menerangkan bahwa Pasar Mandiri meningkatkan ketangguhan pangan. Dili-

hat dari jarak tempuh yang lebih dekat dan harga yang lebih murah. “Kita upayakan harganya yang paling rendah dari harga pasar sehingga bisa menghemat biaya belanja kehidupan sehari-hari,” tandas Rizal. (why/*)

ke Lombok. Total sabu yang dibawa setelah ditimbang yakni 800 gram. Sabu tersebut diduga merupakan pesanan seorang bandar. Tetapi identitasnya belum diungkapkan. “Pengirim sabunya ada di Batam sana. Kalau yang di sini kita masih kembangkan siapa pemesannya,” imbuh dia.

Jani baru kali ini mendapat tugas mengantar sabu ke Lombok. Pengakuannya mendapat-

kan upah satu kali pengantaran. Upah baru dikirim setelah barang berhasil diterima pemesan. Jani dijanjikan imbalan Rp5 juta. “Kalau yang pengiriman seperti ini tergantung seberapa barang yang dibawa.

Yang pengirimannya 1 kg ada yang dikasih Rp10 juta, ada yang Rp5 juta,” kata Helmi.

Dari kantong Jani, disita juga uang tunai Rp2,05 juta sisa uang jalannya. (why)

Sekretariat Dewan Belum Terima Usulan PAW Ady Mahyudi Mataram (Suara NTB) Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PAN, Ady Mahyudi belum bisa diproses oleh Sekretariat Dewan. Karena sampai saat ini Sekretariat Dewan belum menerima surat usulan PAW dari PAN. Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9) menyampaikan, Sekretariat Dewan baru menerima surat pengunduran diri Ady Mahyudi. Tetapi itu belum bisa dijadikan dasar untuk memprotes PAW-nya. “Sudah ada surat pengunduran diri beliau, namun dokumen PAW-nya belum ada dari partainya,” ucap Mahdi Muhammad.

Dijelaskan Mahdi, pihaknya baru bisa meneruskan proses PAW Ady Mahyudi jika sudah ada surat masuk dari partainya, karena itu menjadi dasar untuk diproses lebih lanjut terkait pengusulan pemberhentiannya. ”Karena belum ada surat dari partainya, jadi kita belum bisa memprosesnya. Kita tunggu itu dulu baru bisa kita proses lebih

lanjut,” ucap Mahdi.

Jika sudah ada surat masuk dari partainya terkait usulan PAW Ady Mahyudi, Sekretariat Dewan akan menyampaikan hal tersebut ke Gubernur, kemudian diteruskan ke kementerian dalam negeri untuk mengeluarkan SK pemberhentian Ady Mahyudi.

Ady Mahyudi diharuskan mundur dari keanggotaan DPRD Provinsi NTB karena dia maju di Pilkada serentak 2020 sebagai Bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Bima. Syarat mundur tersebut merupakan syarat wajib, jika tidak maka pencalonan bisa dibatalkan oleh KPU. Ady Mahyudi sendiri yang dikonfirmasi terkait hal itu, mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. Namun terkait proses lebih lanjutnya, dia serahkan kepada partai dan Sekretariat Dewan. ”Sudah saya serahkan dari kemarin pengunduran diri saya. Nah saya tidak tahu tapi kalau belum ada surat masuk dari partai. Coba nanti saya tanyakan ke partai supaya ini bisa cepat kelar,” jawabnya. (ndi)

Kasus BOS SDN 19 Cakranegara

Penyidik Serahkan Dokumen ke Auditor Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menggenjot penanganan kasus dana BOS SDN 19 Cakranegara. Kasus itu kini sedang proses penghitungan kerugian negara. Penyidik Unit Tipikor menambah dokumen yang diperlukan auditor untuk mempercepat audit.

“Yang sudah diserahkan ke BPKP itu laporan pertanggungjawaban,” terang Kasatreskrim

Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Rabu (9/9) kemarin.

Hal itu sebagai tindaklanjut dari permohonan penghitungan kerugian negara yang sudah dimintakan sebelumnya. Sejumlah dokumen lainnya akan menyusul diserahkan. Sesuai dengan hasil tambahan pemeriksaan. “Saksi-saksi kita panggil lagi. Kalau diperlukan ada

dokumen tambahan yang kita sita sebagai barang bukti,” kata Kadek Adi. Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS SDN 19 Cakranegara tahun 2015-2017. Modusnya, laporan pertanggungjawaban direkayasa dengan transaksi fiktif, dan penggelembungan harga item barang.

Pengelolaan dana yang dima-

nipulasi antara lain kegiatan perbaikan taman, pemasangan paving, pembelian alat tulis, sampai keperluan pertemuan.

Pengelolaan dana BOS diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Selama tiga tahun anggaran, yakni 2015 sampai 2017, laporan pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasinya. Total anggaran yang

dikelola SDN 19 Cakranegara sepanjang tiga tahun tersebut mencapai Rp1,6 miliar.

Sampai saat ini saksi yang sudah dimintai keterangan sejumlah 37 orang. Diantaranya 20 guru dan mantan guru serta 17 rekanan penyedia barang mulai dari alat tulis kantor dan konsumsi. Dari perhitungan awal, kerugian negara ditaksir mencapai Rp650 juta. (why)

Kamis, 10 September 2020

SUARA NTB

Halaman 8

Tak Gunakan Masker

Pedagang di Pasar akan Disanksi Mataram (Suara NTB) – Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjadi salah satu sasaran utama penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 di Mataram per 14 September mendatang. Untuk itu sosialisasi perlu terus dilakukan, mengingat kedua tempat tersebut menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat dan rentan terjadi pelanggaran.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, menerangkan sampai saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait penerapan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular tersebut. “Bahkan jauh sebelum pemberlakukan Perda Nomor 7 ini, kita di pasar sudah secara terus-menerus mensosialisasikan wajib memakai masker serta pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/9).

Sosialisasi melibatkan beberapa pihak, antara lain Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Mataram, TNI – Polri, serta stakeholder terkait baik di tingkat Provinsi maupun Pemkot Mataram.

Dengan diterapkannya perda tersebut nantinya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengentasan pandemi Covid-19 diproyeksikan akan meningkat.

Pasalnya, sampai saat ini diakui adanya beberapa masyarakat yang masih enggan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

“Memang masih ada sebagian kecil yang masih cuek dengan imbauan ini. Saya pikir, dengan penerapan sanksi atau denda seperinya ini Insya Allah mereka akhirnya akan berpikir sebelum tidak mematuhi aturan yang dimaksud,” ujar Amran.

Menurutnya, penerapan Perda Penanggulangan Penyakit Menular tersebut ditujukan se-

bagai landasan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 paling mendasar. Salah satunya dengan memastikan pemakaian masker. “Prinsipnya memang sudah saatnya kita melakukan penindakan terhadap ketidaktaatan ini,” jelasnya.

Dalam Perda tersebut diatur sanksi denda administratif bagi masyarkaat umum yang tidak menggunakan masker di ruang publik seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan sebesar Rp100 ribu. Selain itu, sanksi administratif sebesari Rp250 ribu juga dapat diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan namun tidak menerapkan protokol kesehatan. Se-

dangkan untuk pengurus atau penanggungjawab fasilitas umum dan tempat ibadah yang melanggar perda tersebut akan dikenakan sanksi denda Rp400 ribu.

Ditekankan Amran penerapan denda tersebut bukan dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Melainkan ingin mendorong kedisiplinan kepada setiap orang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan bersama-sama menanggulangi penyebaran Covid-19.

“Ini supaya bisa ditekan (penularannya) mudahmudahan pada titik nol. Jadi mengenai besaran (denda) ini juga sudah melalui kajian semua. Jadi bagi kami tidak masalah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Pasar Induk Mandalika, Ismail, menerangkan pihaknya telah jauhjauh hari turut mensosialisasikan penerapan perda tersebut pada para pedagang.

Menurutnya, sampai saat ini penerapan protokol kesehatan

telah cukup dipahami, baik oleh pedagang maupun pengunjung di pasar.

“Kira-kira sudah 95 persen penerapan pakai masker itu, buat yang pedagang sama pengunjung. Karena dari depan itu sudah kita siapkan, kalau tidak pakai masker kita suruh pulang. Tukang parkir juga sudah kita pesan, supaya kalau ada yang tidak pakai masker disuruh balik saja,” ujar Ismail kepada Suara NTB, Rabu (9/9).

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada penolakan yang disampaikan oleh para pedagang terkait penerapan protokol tersebut. “Mereka sudah tahu kalau akan ada denda (bagi yang melanggar), tapi sampai sekarang tidak ada yang protes juga. Mungkin karena belum mulai (diterapkan),” jelasnya.

Selain itu, dengan penerapan perda tersebut pihaknya berharap pasar dapat kembali ramai dikunjungi. Terutama bersama-sama menekan

(Suara NTB/bay)

PASAR MANDALIKA - Aktivitas di pasar induk Mandalika, Sweta, Kota Mataram, Rabu (9/9). Mulai pekan depan pedagang maupun pengunjung pasar akan diberikan sanksi denda terhadap mereka yang tak mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19. potensi penularan Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan, salah satunya pemakaian masker.

“Sekarang ini kunjungan

memang berkurang. Sekitar 1020 persen lah pengurangannya.

Tidak terlalu besar memang, tapi kita berharap bisa normal seperti dulu,” ujar Ismail. (bay)

Investor Lirik Bupati Lobar Sidak Pengerjaan Rumah Kumuh Potensi Wisata Balon Udara di Mataram Mataram (Suara NTB) – Investasi sektor pariwisata di Kota Mataram sampai saat ini disebut masih menyimpan potensi yang menjanjikan.

Salah satunya dilihat dari minat investor asal Swiss untuk membangun wisata bianglala dan balon udaha di beberapa destinasi wisata yang ada di Mataram.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, menerangkan rencana investasi tersebut saat ini tengah menunggu kontrak. “Ini jadi salah satu indikator menggeliatnya wisata kita di Kota Mataram ini. Ini cara kita membangkitkan kembali pariwisata yang selama ini hampir mati (karena pandemi Covid-19),” ujarnya, Rabu (9/9).

Menurutnya, dalam minggu ini investor yang dimaksud akan melakukan feasibility study (FS). Dispar Kota Mataram sendiri telah memiliki draf kontrak yang akan ditandatangani oleh pihak investor dan pemerintah.

Wisata bianglala nantinya akan difokuskan di Taman Loang Baloq. Sedangkan wisata balon udara mengambil tempat di tiga titik, antara lain Taman Loang Baloq, Islamic Center NTB, dan Taman Mayura.

Jika salah satu destinasi tersebut tidak memenuhi standar FS, pihaknya siap menawarkan destinasi wisata lainnya yang ada di Kota Mataram. Nilai investasi mencapai miliaran rupiah, antara lain wisata balon udara Rp2 miliar dan wisata bianglala Rp500 juta.

Masing-masing spesifikasi juga telah disiapkan. Dicontohkan seperti penerbangan balon udara dengan ketinggian mencapai 56 meter dengan durasi terbang 20-30 menit. “Itu dari Angkasa Pura juga akan memandu. Sarana dan fasilitas masih disiapkan, karena mereka kontak juga dengan investor,” jelas Denny.

Sembari menunggu realisasi investasi tersebut, menurutnya Pemkot Mataram akan fokus untuk melakukan pembenahan masing-masing destinasi wisata. Antara lain pembangunan lapak-lapak kuliner di Taman Loang Baloq yang saat ini masih dalam proses.

“Lanskapnya nanti kita atur. Untuk sarana balon udaranya nanti investor yang akan melakukan,” ujarnya. Pihaknya berharap proses penyiapan dokumen dapat segera selesai, sehingga pada akhir Oktober mendatang proses investasi dapat mulai berjalan.

Di sisi lain, realisasi rencana investasi tersebut nantinya akan berpengaruh langusung pada pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat investasi yang akan dijalankan menganut sistem kerjasama antar pemerintah dan investor.

“Kita bagi hasil nanti. Kemudian ada sewa lahan juga ke Pemkot. Itu pasti masuknya ke PAD Kota Mataram,” ujar Denny. Kendati demikian, pihaknya belum mengkomunikasikan hal tersebut dengan masing-masing pengelola destinasi. Mengingat pengkajian baru akan dilakukan minggu depan.

“Ini kan baru awal perencanaan. Jadi belum kita komunikasikan. Kalau sudah ada deal (dengan investor) baru kita komunikasikan ke pengelola,” tandas Denny. (bay)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) H. Lalu Winengan bersama Kapolres Lobar turun memantau pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun ini, terdapat 1.175 RTLH ditangani pemda.

Sampai saat ini masih tersisa 4.000 lebih rumah kumuh yang belum ditangani di Lobar.

Fauzan menargetkan penanganan 4.000 lebih rumah kumuh ini tuntas sampai akhir masa jabatannya (tahun 2024). Artinya, di tahun 2024, Lobar bebas dari rumah kumuh. Bupati turun mengecek pengerjaan RTLH di dua titik di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar, Rabu (9/9). Di sini ada 36 unit RTLH yang dibangun Disperkim. Setelah mengecek pengerjaan RLTH, Bupati menyerahkan buku tabungan MBR RTLH kepada masyarakat di kantor Desa Lembar.

Bupati mengatakan bahwa di Lobar jumlah rumah tak layak huni alias rumah kumuh masih tersisa sekitar 4.000 lebih. “Kita punya target sampai tahun 2024 itu selesai semua (4.000 rumah kumuh).

Rata-rata tiap tahun itu kan kita bangun di atas 1.000 unit RTLH. Tahun ini kita tangani 1.175 unit,” terang Bupati.

Menurut dia, setelah dikurangi RTLH yang ditangani tahun ini, itulah yang masih tersisa

dan dikerjakan sampai 2024.

Dalam penanganan RTLH ini, pihaknya mendorong masyarakat melakukan gotongroyong dan swadaya. Seperti yang dilakukan di Desa Lembar.

Sehingga rumah yang dibangun menjadi lebih bagus lagi. Karena anggaran yang diberikan ke masyarakat terbatas, masingmasing Rp 17.500.000 per unit.

Menurut dia, untuk mempercepat penanganan rumah kumuh tentu ada pembagian merata di setiap desa. Merata ini bukan berarti dibagi setiap desa namun dilihat juga tingkat kelayakannya. Sumber anggaran penanganan RTLH ini sejauh ini masih berasal dari tiga sumber yakni APBD I, APBD II dan APBN. “Per tahun kita usulkan untuk program RTLH ini,” tegas dia.

Ditanya terkait komitmen pengembang membantu pemda menangani rumah kumuh?

Pihaknya berinisiatif membuat peraturan Bupati agar setiap izin yang keluar untuk perumahan ada kewajibannya.

Hasil komunikasinya dengan pengembang, mererka bersedia. “Perbup ini lagi berproses, Insya Allah tahun depan bisa terealisasi untuk membantu capaian 0 atau bebas rumah kumuh tahun 2024,” tegas dia.

Terkait seberapa banyak pengembang membantu penanganan RTLH, hal ini tengah dibahas. Apakah murni berpatokan pada luas tanah, atau

(Suara NTB/her)

SIDAK RTLH - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid di dampingi Kadis Perkim, H. Lalu Winengan dan Kapolres saat inspeksi mendadak (sidak) memantau pengerjaan RTLH di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar, Rabu (9/9). ada perpaduan luas tanah dengan jumlah rumah yang dibangun, dan jenis rumah yang dibangun. Parameter ini nanti diatur dalam Perbup.

Menyoal data RTLH ini jelas dia berbeda dengan BDT yang tengah dikerjakan Pemda, sebab BDT ini kepentinga-

ASN dan Penyelenggara Pilkada Harus Jaga Netralitas Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) sudah semakin dekat. Untuk itu, para penyelenggara pilkada mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Loteng

agar tetap menjaga netralitasnya. Guna mewujudkan gelaran Pilkada Loteng yang berwibawa dan bermartabat.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng, Lalu Muhamad Akhyar pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (9/9) mengatakan, selaku penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu memainkan peran penting.

Dimana sukses tidaknya pelaksaan Pilkada Loteng tahun ini, tergantung dari para penyelenggaranya.

Sehingga menjadi sangat penting bagi penyelenggara pilkada untuk menjaga netralitasnya. Dalam menjalan-

kan tugas-tugasnya, penyelenggara pilkada haruslah tetap berpegang teguh pada aturan dan regulasi yang ada.

“Prinsip-prinsip netralitas harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Demi lancarnya gelaran Pilkada Loteng tahun ini,” ujarnya.

Hal yang sama juga harus ditunjukkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini. Bahwa sebagai abdi negara, ASN juga harus netral seperti yang sudah diatur dalam regulasi yang ada. Memang ASN punya hak pilih, tetap tidak boleh terlibat politik praktis. “Khusus kepada Bawaslu Loteng, fungsi pengawas juga harus dijalankan dengan sebaik mungkin,” tandasnya.

Pada gelaran Pilkada Loteng tahun ini, setidaknya ada empat pejabat lingkup Pemkab Loteng yang ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Mulai dari Sekda Loteng, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, S.H., Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., hingga Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. Lalu Aswatara. (kir)

nnya untuk program bantuan sosial. Kalau mengacu data ini kata dia, maka datanya bukan 4.000 unit lebih lagi, namun ratusan ribu unit. “Padahal realnya, rumah kumuh yang masih tersisa di Lobar hanya 4.000 unit lebih,” jelas dia.

Sementara itu, kepala Dis-

perkim Lobar, H. Lalu Winengan menegaskan pihaknya optimis bisa menyelesaikan 4.000 rumah kumuh tahun hingga akhir masa jabatan bupati.

“Sesuai target pak bupati, rumah kumuh kami tuntaskan sampai akhir masa jabatan pak bupati,” tegas dia. (her)

Perangkat Desa Dapat Subsidi Gaji Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjamsostek) memastikan para perangkat desa turut memperoleh subsidi gaji. Seperti disyaratkan, subdidi gaji atau upah yang diberikan pemerintah tersebut adalah mereka yang mendapat gaji di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta aktif Bpjamsostek.

“Kalau kepala desa aman semua,” terang Kepala Cabang Bpjamsostek Lotim, Akbar Ismail, Rabu (9/9). Menjawab Suara NTB, dia menerangkan, subsidi sebesar Rp600 ribu/ bulan selama empat bulan di tahun 2020 ini di Lotim sudah mulai diberikan.

Ditanya bagaimana dengan honorer? Akbar Ismail menjawab di Lotim tidak semua honorer masuk dalam kepesertaan Bpjamsostek. Disebut ada sebagian saja yang masuk.

Hal ini katanya tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang ada di instansi pemerintah.

Secara nasional tahap pertama subsidi upah dicairkan kepada 2,5 juta pekerja. Saat ini sudah masuk tahap kedua pencairan dengan jumlah keseluruhan 3 juta pekerja. “Tahap pertama dari Lotim kosong, tapi tahap kedua

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4357 EB HONDA DR.4357 EB NOKA : MHIJM3122JK119940,NOSIN : JM31E-2116033 NO.BPKB.0.01373458 AN.TAUFIKURRAHMAN HLG SKTR TANJUNG KARANG KOTA MATARAM

(Suara NTB/rus)

Akbar Ismail

ini ada 197 orang yang cair,” paparnya.

Keseluruhan di Lotim jumlah pekerja yang akan dapat subsidi upah ini sebanyak 6.400 dari 9.600 pekerja formal. Jumlah pekerja tersebut tersebar di 830 perusahaan se Kabupaten Lotim. Tidak semua dapat subsidi upah karena ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat menerima subsidi.

Target awal pemerintah, Desember 2020 ini seluruh pekerja sudah menikmati subsidi upah Rp2,4 juta itu.

Akan tetapi ada informasi diperpanjang sampai kwartal 2021. Ada kemungkinan tidak empat bulan, tapi bertambah lagi di tahun 2021 mendatang.

Namun, informasi tersebut belum dipastikan apakah akan ada penambahan untuk bagi yang sudah menerima atau penambahan waktu bagi yang belum terdaftar sebagai penerima di tahun 2020. (rus)

SUARA NTB

Kamis, 10 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Kamis, 10 September 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Diatensi KPK, 391 Aset Pemprov Belum Bersertifikat Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi terhadap aset Pemprov yang belum disertifikatkan. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebanyak 391 bidang aset Pemprov NTB yang belum bersertifikat.

Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD NTB, Drs. Muhammad Anwar mengatakan, persoalan aset daerah yang belum bersertifikat memang menjadi atensi saat ini. Apalagi, dalam rekomendasi KPK, aset yang belum bersertifikat harus segera diselesaikan oleh Pemda. ‘’Makanya saya terus berkoordinasi dengan Kanwil BPN NTB dan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota untuk mensertifikatkan tanah-tanah kita.

Kita koordinasi dengan Kantor Pertanahan bagaimana mempercepat atau mempermudah mensertifikatkan tanah-tanah provinsi,’’ kata Anwar dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9).

Ia menyebutkan, aset Pemprov berupa tanah yang belum disertifikatkan sebanyak 391 bidang, tersebar di kabupaten/kota. Ia menyebutkan, se-

Penyertaan Modal PDAM Giri Menang Diaudit Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, melakukan audit terhadap penyertaan modal di PT. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang (Perseroda). Auditor telah mengumpulkan bahan keterangan dan bahan data. Data awal dijadikan pintu masuk untuk audit secara rinci.

Direktur Utama PT. PDAM Giri Menang (Perseroda), H. Lalu Ahmad Zaini membenarkan adanya audit tujuan tertentu dari BPK terhadap penyertaan modal oleh Pemkot Mataram di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. Pemeriksaan ini dinilai hal biasa, karena setiap tahunnya audit rutin dilakukan oleh akuntan publik dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Tentu kita pun bersyukur ada dar eksternal yang mengaudit. Artinya, ada persepektif berbeda,” kata Zaini ditemui di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (9/9).

Dana penyertaan modal dikelola PDAM Giri Menang sekitar Rp3 miliar lebih. Anggaran tersebut merupakan dana hibah dari sambungan air ke seribu rumah tangga tidak mampu. Dijelaskan Zaini, dana hibah itu nantinya akan diganti oleh pemerintah pusat. “Kenapa hibah dari APBD supaya merangsang pemerintah daerah memberikan perhatian ke PDAM. Maka diganti uangnya nanti lewat APBD dan masuk lagi

ke APBD,” jelasnya.

Pemeriksaan dana penyertaan modal tidak saja ke PDAM. BPK sebut Zaini, juga mengaudit Bank NTB Syariah. Periodesasi audit tergantung dari BPK. Tetapi auditor yang terjunkan sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan. Pemeriksaan tahap awal selama dua pekan telah berakhir. Auditor akan kembali turun memeriksa lebih detail dan rinci. “Rekomendasi maupun saran nanti setelah selesai pemeriksaan,” ucapnya.

Zaini menyampaikan, dana penyertaan modal berdasarkan Perda penyertaan modal adalah minimal dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. PDAM Giri Menang menyetor dividen Rp5-6 miliar pertahun. Sementara, penyertaan modal dari dana hibah hanya Rp3 miliar.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebelumnya menyampaikan, BPK RI Perwakilan NTB akan turun melakukan audit terhadap penyertaan modal di dua BUMD. Yakni, PT. PDAM Giri Menang (Perseroda) dan PT. Bank NTB Syariah. Audit dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan keuangan daerah dinilai lima tahun.

Oleh karena itu, dia meminta dua BUMD tersebut menyiapkan dokumen atau data – data yang diperlukan oleh auditor. Di satu sisi, proses pemeriksaan harus dijalankan secara kooperatif. (cem)

banyak 10 bidang tanah yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Lombok Timur.

Kemudian akan berproses juga sebanyak 5 bidang tanah di Lombok Utara.

Ia menyebutkan, ratusan aset yang belum bersertifikat tersebut kebanyakan berupa aset tanah sekolah. Aset tanah sekolah ini menjadi aset provinsi karena adanya perubahan kewenangan mengenai pendid-

ikan jenjang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014. ‘’Aset yang diperoleh akibat peralihan kewenangan berdasarkan UU No.24 Tahun 2014. Ternyata masih banyak belum bersertifikat atau di balik nama dari SHM menjadi SHP, terus dari namanya (kepemilikan) kabupaten/kota diubah menjadi Pemerintah Provinsi,’’ tuturnya.

Untuk mensertifikatkan 391 bidang tanah tersebut, kata Anwar, tak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi akan dilakukan secara bertahap. Pada 2021 mendatang, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar

Rp1,3 miliar untuk mensertifikatkan aset milik daerah.

Sebelum mendaftarkan aset daerah tersebut untuk disertifikatkan ke Kantor Pertanahan.

Anwar mengatakan, pihaknya terlebih dahulu melakukan mapping. Yakni membuat perencanaan, identifikasi dan inventarisasi anah-tanah yang akan disertifikatkan. ‘’Dari 391 bidang, kami akan mapping.

Baru kami daftarkan 10 bidang untuk uji coba di Lombok Timur.

Kemudian 5 bidang di Lombok Utara,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK mengeluarkan 10 rekomendasi terkait program pencegahan korupsi terintegra-

si di NTB. Sepuluh rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti pada semester II Tahun 2020. Dari 10 rekomendasi KPK tersebut, beberapa rekomendasi berkaitan dengan penatausahaan aset.

Antara lain, KPK meminta Pemprov melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi BMD untuk seluruh OPD dengan koordinasi Bidang Aset.

Dalam rangka menginventarisasi dan menentukan action plan terkait identifikasi BMD bersertifikat atau belum bersertifikat. Kemudian identifikasi masalah aset dengan Pemda lain maupun instansi pusat sebagai efek pemekaran

wilayah atau perubahan kewenangan.

Selanjutnya, identifikasi BMD bermasalah karena dikuasai, digugat, atau dikelola oleh pihak lain. Serta identifikasi BMD yang perlu ditertibkan seperti kendaraan atau rumah dinas yang dikuasai pihak ketiga, yang perlu dilelang atau BMD yang kurang optimal pemanfaatannya.

Selain itu, KPK juga merekomendasikan agar Pemprov melakukan langkah peningkatan sertifikasi aset tanah dengan melakukan rekonsiliasi data BMD bersertifikat antara Pemprov dengan Kanwil BPN NTB. (nas)

Pusat Penjaminan Mutu STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Rabu (9/ 9). Webinar ini mengusung tema Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kampus Merdeka di Era Kebiasaan Baru.

Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag.,M.Si., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram dalam sambutannya menyampaikan, situasi negara dan dunia mengalami fase yang sangat kritis, di mana Covid-19 sangat mengancam kehidupan bersosialasi di seluruh dunia. Oleh karena itu dunia pendidikan perlu membangun pembelajaran di kampus agar berjalan dengan baik, dengan tidak mengurangi kualitas.

“Oleh karena itu konsep kampus merdeka dan sistem penjaminan mutu harus benar-benar mendapatkan prioritas, supaya masyarakat yang menempuh pendidikan di kampus kita ini ke depannya tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Ketua Panitia, Ni Nyoman Satya Widari, SP., M.Si., menyampaikan, tujuan sem-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Pusat Penjaminan Mutu STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Pusat Penjaminan Mutu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

inar ini untuk mempersiapkan SPM Dikti dalam kerangka merdeka belajar-kampus merdeka pada masa kebiasaan baru dari sisi pemahaman umum, akreditasi, hak belajar tiga semester di luar program studi dan tracer study. Selain itu, pada era kebiasaan baru saat ini literasi baru dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 digunakan untuk mempersiapkan lulusan yang lebih kompetitif.

“SPMI pada pembelajaran online/PJJ menerapkan PPEPP yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar PJJ,” katanya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom diikuti 100 orang dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram dengan diikuti

RADIO

91 orang. Bertindak sebagai pembaca acara saat pembukaan, yaitu Ni Putu Ari Aryawati, M.Si. Narasumber webinar ini, Prof.Dr.drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS., merupakan dosen Universitas Udayana Denpasar. Webinar ini dimoderatori dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Joko Prayitno, S.Ag.,ST.,M.Pd.H. Nyoman Sadra Dharmawan membawakan materi berjudul Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Menuju Kampus Merdeka di Era Kebiasana Baru. Dalam pemaparan materinya menyampaikan, ada tiga hal terkait pembelajaran daring di era kebiasaan baru yaitu, mengenaiSPM Dikti, Kampus Merdek, dan dikaitkan dengan era kebiasaan baru.

SPM Dikti diatur melalui

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti.

Nantinya akan ada perubahan dengan dikeluarkannya Permendikbud. Dalam Permenristekdikti tersebut dijelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi, yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

“Sistem penjminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara, Kampus Merdeka, merupakan merdeka belajar di perguruan tinggi

yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif.

Terkait era kebiasaan baru.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki literasi di bidang data, tapi gabungan literasi data dan teknologi. Perlunya literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0, agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya era revolusi industri 4.0 tidak hanya cukup literasi lama, membaca, menulis, dan matematika sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat.

“Kita khawatir kalau hanya sarjana saja, tanpa dibekali literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, itu kurang kompetitif,” ujarnya. (ron/*)

RAGAM Pemkot Mataram Siapkan BTT Rp140 Miliar

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 10 September 2020

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) sekitar Rp140 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pengeluaran tidak biasa dan berulang lainnya, terutama dalam penanganan bencana alam maupun pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menekankan, kebijakan bantuan tidak terduga sekitar Rp140 miliar tidak dilakukan ra-

sionalisasi untuk pembiayaan pengeluaran tidak biasa dan berulang lainnya, terutama penanganan Covid-19 yang sulit diprediksi. Berbeda halnya dengan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung dirasionalisasi pada refocusing anggaran. “BTT yang kita alokasikan cukup besar, Rp140 miliar. Dan, ini tidak kita rasionalisasi karena Covid-19 tidak kita ketahui sampai kapan berakhirnya,” kata Walikota dikonfirmasi, Rabu (9/9).

BTT digunakan untuk stim-

ulus ekonomi berupa pemberian bantuan sosial. Pemkot Mataram membantu masyarakat terdampak sosial dan ekonomi mencapai 70 ribu kepala keluarga (KK). Khusus jaring pengaman sosial (JPS) ditangani 32.548 KK dan telah disalurkan empat tahap. Jika pandemi terus berjalan dan ekonomi belum normal. Walikota kembali akan memberikan JPS tahap V ke masyarakat terdampak.

“Tolong Pak Sekda dilihat berapa sisa dari Rp140 miliar BTT

yang belum digunakan. Coba tambah satu bulan lagi JPS ini,” ungkapnya.

Penyaluran 32.584 KK diprediksi menghabiskan anggaran Rp8,4 miliar. Dengan prediksi satu paket sembako seharga Rp250 ribu. Dikatakan, stimulus ini dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat dirasakan manfaatnya. Apabila ada penambahan satu bulan bantuan disesuaikan seperti sebelumnya. “Tapi ini tergantung dari kondisi. Nan-

Pandemi Covid-19

ti saja kita lihat,” katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, BTT yang telah dikeluarkan sekitar Rp90 miliar dari total Rp140 miliar lebih.

Dana itu merupakan hasil review dari Inspektorat. Ditambahkan, porsi anggaran BTT memang cukup besar dibandingkan dari tahun sebelumnya sekitar Rp1 miliar – Rp4 miliar tiap tahunnya. Akibat pandemi Covid-19 serta kebi-

jakan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga BTT lebih besar. “Kalau tidak salah sekitar Rp90 miliar lebih,” sebut Syakirin.

Penggunaan BTT untuk pengadaan bantuan JPS dinilai tidak masalah. Anggaran telah tersedia dan tinggal dilaksanakan. Tetapi kata Syakirin, porsi atau nominal akan digunakan tergantung dari hasil review auditor pengawas internal pemerintah (APIP).

“Nanti tergantung hasil re-

view. Kalau kita sih siap saja.

Tidak ada masalah,” ucapnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menambahkan, dana BTT Rp140 miliar dinilai cukup besar untuk penanganan bencana alam maupun non alam di Kota Mataram. Porsi penggunaan tergantung dari pengajuan dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Uangnya ada di BKD. Tinggal digunakan saja,” tambahnya. (cem)

Kerjakan FS Jembatan Lombok-Sumbawa

Meningkat, Angka Kekerasan pada Anak dan Pernikahan Dini NSP akan Gandeng Dua Perusahaan asal Korsel Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan saja, akan tetapi berdampak juga pada sosial. Salah satunya dampak sosial pada keluarga, di mana terjadi peningkatan angka kekerasan pada anak serta pernikahan dini.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), NTB satu dari 13 Provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka pernikahan di usia remaja atau sekolah. ‘’Salah satu alasannya adalah masalah budaya. Di NTB ada istilahnya merariq kodeq (menikah dini),” ungkap Ketua TP-PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati saat menjadi pembicara pada webinar pendidikan keluarga.

Pada webinar yang terselenggara di Ruang Sidang Bacalah, Universitas Pendidikan Mandalika, Rabu 9 September 2020, Ketua TP-PKK NTB menyampaikan bahwa pernikahan di usia remaja dipicu banyak hal. Selain alasan budaya, alasan ekonomi pada orang tua, kasus hamil pada remaja turut andil dalam meningkatnya angka pernikahan di usia remaja di NTB. Selain itu juga, kurangnya pengawasan orang tua selama pembelajaran di rumah. Aktivitas belajar di rumah yang mengakibatkan remaja memiliki keleluasan dalam bergaul di lingkungan masyarakat, hingga minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi bagi orang tua dan remaja juga

(Suara NTB/humassetdantb)

WEBINAR - Ketua TP-PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati saat menjadi pembicara pada webinar pendidikan keluarga. menjadi faktor .

Sehingga, penguatan keluarga dalam pendidikan anak amat penting di masa pandemi Covid-19. Selain itu, peran dari segala pihak baik dari pemerintah provinsi hingga desa, sangat diperlukan dalam mencegah pernikahan di usia dini.

Dukungan orang tua pada pendidikan anak di rumah seperti, pemenuhan kebutuhan fisik, perhatian, kasih sayang, memfasilitasi dan mendampingi anak belajar dapat mendukung tumbuh kembangan anak.

Lebih jauh menurut data Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada bulan Januari - Juni dilaporkan terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia sebanyak 3.087 kasus. Kata Niken, angka tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya masalah

Menteri PANRB Minta Pemda Batasi ASN Masuk Kantor 50 Persen Dari Hal. 1 penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) ber-

dasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Menteri Tjahjo mengingatkan, seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. (nas)

Potensinya Menggiurkan Dari Hal. 1 Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerangkan perusahaan tersebut adalah PT. Nabil Surya Persada (NSP) yang tertarik menggarap beberapa potensi investasi di NTB. Antara lain pengembangan smart city beserta infrastruktur pendukung di dalamnya, serta investasi untuk feasibility study (FS) Jembatan Lombok – Sumbawa. ‘’Mereka punya kompetensi (untuk pembangunan jembatan tersebut), maka kita beri penjelasan. Jembatan Lombok – Sumbawa mungkin atau tidak direalisasikan,’’ ujar Sekda. Menurutnya, in-

vestasi tersebut memang memiliki potensi yang menggiurkan. Terutama didukung dengan pengembangan kawasan industri tambang di dareah Maluk, Sumbawa Barat, yang ke depan membutuhkan akses cepat untuk distribusi barang dan lain-lain. ‘’Ini masih kita kaji dulu.

Bagaimana FS-nya sampai business plan yang menyertai itu,’’ jelas Sekda. Pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan untuk samasama melihat perspektif, baik dari investor maupun pemerintah terkait pengerjaan jembatan Lombok – Sumbawa tersebut. (bay)

Tunggu Sisko P2MI Dari Hal. 1 Kendati demikian, jika telah resmi dibuka nanti seluruh calon PMI yang terdaftar di sistem tersebut akan menjadi prioritas untuk pemberangkatan.

Diterangkan, saat ini ada 12 negara penempatan yang telah dibuka kembali. Khusus untuk NTB, negara penempatan yang memungkinkan adalah Taiwan dan Hong Kong.

Mengingat Malaysia sebagai negara penempatan dengan jumlah peminat paling banyak masih menutup aksesnya.

Selain itu, penutupan pengiriman PMI sejak maret lalu diakui menimbulkan penumpukan gelombang kerja. Antara lain dengan banyaknya calon PMI yang telah menerima id card dan sudah terdata pada Sisko P2MI. Bahkan ada yang telah memiliki paspor dan tinggal berangkat menuju negara penempatan. ‘’Ada juga yang sudah sampai Jakarta dan akhrinya kembali ke daerah. Mereka ini yang tadinya akan didahulukan. Cuma tanggal berapanya itu teknis operasionalnya Sisko yang akan dibuka. Kare-

na belum dibuka jadi belum diberangkatkan,’’ jelas Wismaningsih.

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenaker) RI sebelumnya mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun peraturan tersebut dicabut pada 17 Agustus lalu dengan pembukaan 12 negara pempatan untuk tujuan pengiriman PMI. ‘’Artinya ini sudah akan dibuka dan sudah akan boleh di kirim PMI-PMI ini untuk ke negara sasaran.

Hanya saja, negara penempatan yang sudah buka dan menjadi sasaran kita (hanya) Hong Kong dan Taiwan,’’ jelasnya. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut. ‘’Memang yang banyak peminat lama. Yang tadinya sudah terdaftar mau berangkat seperti ke Malaysia, Singapura, Timur Tengah, tapi itu negaranya yang belum buka,’’ katanya. (bay)

ekonomi di tengah pandemi membuat orang tua cemas dan khawatir sehingga mudah marah dan stres. ‘’Selain itu, ketidaksiapan orang tua dengan kondisi tetap di rumah bersama dan mendampingi anak belajar selama berbulan-bulan, serta ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak,’’ ujarnya.

Niken mengajak para orang tua untuk tetap semangat dalam mendampingi anak baik belajar dari rumah maupun beraktivitas. Untuk itu, orang tua perlu memiliki berbagai strategi. Salah satunya, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman, menciptakan disiplin dalam proses pendampingan anak hingga konsisten dalam kesepakatan yang dibuat.

Rektor Undikma Bapak Prof.

Drs. Kusno mengatakan bahwa kita sebagai manusia menyadari pandemi Covid-19 ini dap-

at dikatakan sebagai bencana alam, wabah, maupun krisis.

Sehingga hal ini merupakan bagian dari ujian untuk menjadi manusia yang sabar. Oleh karenanya dalam pandemi ini, diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kita akan mencoba untuk mencari apa yang harus kita lakukan, khususnya untuk masyarakat NTB dalam menghadapi pandemi ini. Setidaknya harus ada solusi terkait kesehatan, pangan sandang, hingga pendidikan,” ungkapnya.

Kusno menyampaikan komitmen Undikma untuk terus mendukung dan membantu pemerintah dalam pendidikan dan pemberdayaan keluarga melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pada webinar tersebut TPPKK NTB dengan Undikma melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman terkait pendidikan dan pemberdayaan keluarga serta pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Undikma, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, menyatakan selama pandemi Covid-19 Undikma memberlakukan sistem online dan terus meningkatkan performa dalam penggunaan e-learning di mana para dosen melakukan pelatihan di bawah asuhan program studi pendidikan teknologi informatika. Hal itu diharap mampu mempermudah mahasiswa menerima pelajaran.

Terkait nota kesepahaman antara TP PKK NTB, Warek 1 berharap mampu menciptakan banyak hal yang bisa ditindak lanjuti terutama terkait SDM di UNDIKMA dan dapat membuka kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Direktur PT. Nabil Surya Persada (NSP), Fauzi, menerangkan pihaknya tertarik mengembangkan smart city yang terintegrasi dengan pariwisata di NTB karena melihat potensi besar yang ada. Termasuk untuk mendorong akses yang lebih cepat dengan realisasi pembangunan Jembatan Lombok – Sumbawa. ‘’Kita sudah bicarakan dengan Pak Sekda untuk mendukung penunjang Jembatan Lombok – Sumbawa dan pembangunan convention center. Jadi tinggal memutuskan kesepahaman kita dari PT. Nabil dengan Pemprov NTB,’’ ujarnya saat ditemui seusai pertemuan dengan Sekda NTB, Rabu (9/9).

Menurut Fauzi, pihaknya akan berperan sebagai eksekutor dari pembangunan smart city dan jembatan tersebut. Khusus untuk pembangunan jembatan, pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk pembiayaan FS yang dibutuhkan. ‘’Kita kaji FS-nya yang kita sediakan. Yang tertarik mungkin untuk menunjang supaya lebih meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Lombok maupun di Sumbawa,” ujarnya. Untuk mendukung pengerjaan proyek tersebut, pihaknya akan menggandeng dua perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) yang telah menjalin konsorsium selama 10 tahun dengan PT. NSP. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, menerangkan ada lima poin yang akan ditawarkan kepada PT. NSP. Antara lain pengembangan digital ekosistem pariwisata, investasi pembangkit tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga ter-

Pakai Masker Sangat Mudah yang Sulit pada Kesadaran Masyarakat Dari Hal. 1 Karena target pemerintah bukan uang denda, target utamanya adalah edukasi agar masyarakat NTB patuh dan sadar akan pentingnya protokol kesehatan. ‘’Harapan kita agar masyarakat semua bisa pakai masker. Pakai masker bukan sesuatu yang sulit, namun kesulitan terletak pada kesadarannya. Untuk itu, sosialisasi wajib masker akan terus ditingkatkan,’’ ujar Rohmi sembari menyambangi penumpang kapal.

Karena bagaimana pun katanya, tatkala Perda sudah mulai diberlakukan maka otomatis denda Rp100 ribu bagi siapapun yang tak pakai masker saat keluar rumah maupun mengunjungi tempattempat keramaian akan mulai dikenakan.

Usai memantau penerapan Covid-19 di Pelabuhan Lembar, Rohmi beserta rombongan juga berkesempatan untuk meninjau penerapan protokol

kesehatan di Pelabuhan Gili Mas. Menurutnya, Gili Mas merupakan gerbang pariwisata sekaligus wajah Provinsi NTB. Maka penerapan protokol Covid-19 harus benar-benar ditingkatkan. Mengingat kawasan itu akan menampung ribuan wisatawan asing dari berbagai negara yang datang melalui kapal-kapal pesiar. ‘’Selain itu, tata kelolanya harus selaras dengan visimisi NTB Gemilang. Terutama penataan lingkungan yang lebih mengedepankan kawasan asri dan lestari. Dengan tanaman-tanaman yang hijau serta pengelohan sampah yang terintegritas. Supaya ‘’wajah’’ kita nggak kelihatan gersang,’’ pesan Rohmi.

Kepala Syahbandar Pelabuhan Lembar, M. Juanidin mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19 mulai mewabah di NTB. Sosialisasi wajib masker kepada para penumpang yang masuk dan keluar pelabuhan terus dilakukan. Termasuk penerapan protokol kesehatan di setiap pelayanan yang ada

di kawasan pelabuhan. ‘’Alhamdulillah hingga saat ini, kesadaran para penumpang yang keluar masuk pelabuhan untuk pakai masker sudah sangat meningkat. Termasuk juga wisatawan mancanegara. Sehingga tidak ada lagi yang kita temukan yang tidak memakai masker,’’ katanya.

Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung regulasi Perda itu, pihak pelabuhan terus melakukan sosialisasi wajib masker kepada para pengunjung. Dengan melibatkan seluruh Satgas Covid-19 baik dari pihak TNI, Polri dan Pemda terus melakukan edukasi di semua titik pelabuhan sehingga kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pakai masker terus meningkat.

Dalam kegiatan sosialisasi Perda serta pemantauan penerapan Covid-19 tersebut, Wagub NTB turut didampingi oleh Asisten I, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP Provinsi NTB Kepala Biro Kesra Setda NTB serta General Manager Pelindo III. (r)

Fauzi

H. Amry Rakhman barukan, pemasangan lampu hias di beberapa titik strategis provinsi dan kabupaten/kota, investasi convention hall, serta investasi untuk pengerjaan jembatan Lombok – Sumbawa.

“Kita pernah lakukan pra-FS untuk proyek tersebut. Sekarang setelah kita beri informasi bahwa kita FS jembatan itu, mereka tertarik dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi funding di dalam FS ini,’’ ujar Amry.

Menurutnya, hasil dari FS tersebut akan menjadi penentu realisasi jembatan penghubung antara Lombok – Sumbawa.

Diterangkan, saat ini pihaknya tengah meminta PT. NSP untuk melengkapi dokumen-dokumen dan proposal yang dibutuhkan. Dalam bahasan berikutnya, akan ditentukan apakah proses FS akan dilakukan bersamaan dengan mencari rekanan investor atau mekanisme lainnya yang memungkinkan. ‘’Jadi kita FS dulu tahap satu, berikutnya tergantung sistemnya,’’ ujar Amry. Dengan adanya investasi untuk pembangunan jembatan tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk

penerapan penyeberangan berbayar saat operasionalnya nanti. ‘’Tapi kalau jembatan ini harus publik, kita akan bawa ke Jakarta lalu di Kementerian (yang menentukan). Apakah dia jadi publik atau campuran itu nanti di pembicaraan berikutnya,’’ sambungnya.

Menurutnya, dalam proses FS jembatan tersebut harus memiliki teknis dan pasar yang jelas. Termasuk penghitungan aspek komersial, finansial, ekonomi, dan kemanfaatan terhadap perekonomian wilayah maupun nasional. Mengingat pembangunan jembatan tersebut berada pada jalun nasional.

Di sisi lain, untuk penganggaran proyek tersebut memang cukup sulit. Mengingat dari hasil pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya konstruksi jembatan tersebut mencapai Rp850 miliar – Rp1 triliun per kilometer (KM). Dengan panjang 16,5 KM, maka total anggaran yang dibutuhkan paling sedikit Rp16,5 – 20 triliun jika termasuk penabahan aksesori. “Itu akan kita hitung ulang,” tandas Amry. (bay)

Investor Gili Tangkong Diminta Segera ’’Action’’ Dari Hal. 1 Sehingga, merekalah yang mengkaji secara mendalam mengenai dugaan penjualan aset daerah lewat situs www.balivillasale.com senilai Rp825 miliar tersebut. ‘’Sudah kita serahkan ke Tim Investasi. Masih sedang diselidiki. Di sana, Tim Investasi itu pakar-pakar hukum isinya. Kalau kita bukan orang hukum. Itu yang kita rapat kemarin,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Anwar, pihaknya juga sedang menyurati PT. Heritage Resort & Spas

yang memenangkan beauty contest untuk pemanfaatan aset Pemprov NTB seluas 72.723 meter persegi di Gili Tangkong. ‘’Kami akan bersurat. Suratnya sudah naik ke Pak Kaban untuk memanggil Heritage. Sebagai pemenang tender kemarin. Kita dorong segera action,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam situs balivillasale.com, tanah seluas 66.000 meter persegi ditawarkan dengan harga Rp825 miliar. Dalam situs tersebut juga ditampilkan beberapa foto pemandangan indah Gili Tangkong. (nas)

Panselnas Umumkan Hasil SKB CPNS Akhir Oktober Dari Hal. 1 Sementara, sejak hari pertama sampai ke lima, sebanyak 24 pelamar yang reaktif Covid-19.

Pada hari ke lima, pelamar yang reaktif Covid-19 sebanyak tujuh orang. Sedangkan pada hari pertama hingga hari ke empat, jumlah peserta yang reaktif Covid-19 sebanyak 17 orang.

Sebanyak empat orang

pada pelaksanaan SKB hari ketiga dan 8 orang pada hari ke empat. Sedangkan pada hari pertama dan kedua ditemukan sebanyak lima peserta SKB yang reaktif Covid-19 dan satu orang positif Covid19. Sementara satu pelamar yang positif Covid-19, dijadwalkan mengikuti SKB pada Kamis (10/9) atau H+1 pelaksanaan SKB. (nas)

Gubernur Resmi Ajukan Sembilan Pejabat Eselon II ke Mendagri Dari Hal. 1 dia harus cuti maka kosong jabatan kepala daerah di sana.

Sesuai aturan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, maka ditunjuk Pjs oleh Mendagri melalui usulan gubernur,’’ terangnya.

Wahid menambahkan, masing-masing kabupaten diusulkan tiga pejabat eselon II Pemprov NTB untuk menjadi Pjs Bupati. Sehingga, untuk tiga kabupaten tersebut, ada sembilan nama pejabat eselon II Pemprov yang diusulkan ke Mendagri.

Ia mengatakan, SK penetapan Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima akan keluar sebelum tanggal 26 September mendatang. Setelah SK keluar, nantinya tiga Pjs yang ditetapkan Mendagri akan dilantik oleh gubernur di Mataram.

Pjs yang ditunjuk nantinya harus mengawal proses Pilkada agar berjalan aman dan sukses. Dipastikan, Pjs Bupati yang ditunjuk akan bersikap netral. ‘’Saya yakin figur yang ditunjuk paham aturan.

Kalau Pjs keluar dari garis aturan, pasti akan terdeteksi oleh Bawaslu. Bawaslu tak main-main.

Betul-betul dipelototi ASN ini. Bagi Pjs

yang coba-coba, maka siap dipanggil Bawaslu,’’ katanya.

Sementara itu, kata Wahid, untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Karena yang maju Pilkada hanya bupatinya, maka wakil bupati yang akan ditunjuk menjadi Plt Bupati KLU. Dalam Pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, sebanyak 23 pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU, hingga 6 September 2020.

Pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) ada dua bapaslon yang mendaftar. Pertama, pasangan petahana, H. Najmul Akhyar – Suardi yang diusung koalisi partai Demokrat, PAN, PPP, Nasdem, Golkar dan PBB. Kedua, pasangan H. Djohan Sjamsu – Danny Carter yang diusung koalisi Partai Gerindra, PKS, PDIP dan PKB. Untuk Pilkada Kota Mataram, ada empat bapaslon yang mendaftar. Bapaslon pertama yang melakukan pendaftaran dan sudah diterima KPU yakni pasangan H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburahman yang diusung koalisi tiga partai politik, Golkar, PPP, dan Nasdem.

Pasangan kedua yang

mendaftar ke KPU yakni pasangan H. L. Makmur Said – Badruttamam Ahda yang didukung koalisi empat parpol yakni Gerindra, PKB, PKPI dan Berkarya. Bapaslon ketiga adalah pasangan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan yang diusung koalisi dua partai politik PDIP dan PKS. Bapaslon keempat adalah Baihaqi – Baiq Diyah Ratu Ganefi mendaftar di hari terakhir, Minggu, 6 September 2020 didukung oleh koalisi Demokrat, PAN dan Hanura.

Kemudian Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Sampai hari terakhir pendaftaran calon ke KPU, Minggu, 6 September 2020 ada lima pasangan yang mendaftar. Pertama, pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara yang didukung koalisi Demokrat-PPP. Kedua, bapaslon dari jalur perseorangan, Lalu Saswadi – Dahrun dengan total dukungan 57.072. Bapaslon ketiga yang sudah diterima pendaftarannya ke KPU yakni Masrun – Habib Ziadi yang didukung koalisi PKS, Hanura, PAN dan Berkarya.

Bapaslon keempat adalah L. Fathul Bahri – Nursiah yang diusung koalisi gemuk Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PDI-P. Kemudian pasangan kelima adalah Lale Prayatni-

Sumum yang diusung koalisi dua partai yakni PKB dan PBB. Kedua pasangan terakhir ini mendaftar ke KPU pada hari terakhir, Minggu, 6 September 2020.

Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hampir dipastikan hanya akan diikuti oleh satu pasangan saja, yakni pasangan petahana Musyafirin-Fud Syafuddin dengan koalisi partai pengusungnya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKS, PKB, PPP dan PKPI. Karena hanya ada satu pasangan calon, Musyafirin-Fud hampir dipastikan akan melawan kotak kosong.

Kemudian di Pilkada Kabupaten Sumbawa sampai dengan hari terakhir pendaftaran, ada lima pasangan yang mendaftar ke KPU. Pertama yakni pasangan H. Mahmud Abdullah – Dewi Noviany yang diusung koalisi PKS, Nasdem dan Golkar. Kemudian pasangan kedua adalah dari jalur perseorangan yakni TalifudinSudirman yang dengan jumlah total dukungan sebanyak 30.233. Pasangan ketiga adalah Nurdin Ranggabarani – Burhanuddin Jafar Salam yang diusung koalisi dua partai yakni Demokrat dan PPP. Pasangan keempat adalah Djarot – Muhlis yang diusung

koalisi Gerindra, PAN, Hanura dan PKPI dan pasangan calon kelima adalah H. M. Husni Jibril – H. Muhamad Ikhsan yang didukung koalisi PDIP dan PKB. Pilkada Kabupaten Dompu tampaknya akan diikuti tiga paslon yang telah mendaftar.

Pasangan pertama yang diterima pendaftarannya oleh KPU adalah pasangan Hj. Eri Aryani – H. Ichtiar dengan partai koalisi pendukungnya adalah, PKB, PDIP, PKS dan PBB. Pasangan kedua adalah Kader Jaelani -Syahrul Parsan yang diusung partai koalisi Gerindra, Nasdem, dan Hanura. Kemudian pasangan ketiga adalah Saifurrahman – Chika yang diusung partai koalisi Demokrat, PAN, Golkar dan PPP. Pilkada Kabupaten Bima ada tiga bapaslon. Pertama adalah pasangan petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri – H. Dahlan M. Noer yang didukung koalisi Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan Demokrat. Bapaslon selanjutnya adalah pasangan H. Syafruddin – Ady Mahyudi yang didukung koalisi dua partai politik yakni Nasdem dan PAN. Selanjutnya, pasangan Irfan – Herman Edison yang didukung koalisi PKS, PDIP dan Hanura. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 10 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Realisasi Subsidi Upah di Dompu Tidak Terlacak Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, tidak mengetahui berapa realisasi Bantuan Subsidi Upah atau BSU untuk karyawan terdampak Covid-19. Pasalnya, proses pendataan dilakukan oleh internal perusahaan lewat BPJS Ketenagakerjaan Bima. Penyaluran pun dilakukan langsung ke rekening pribadi karyawan.

Demikian ungkap Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Dompu, Sadaruddin, SE., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, dari tiga wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Bima yang meliputi Kabupaten/Kota Bima dan Dompu, ada sekitar 7.060 orang yang sudah diusulkan mendapat bantuan subsidi upah di Ke-

menterian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun demikian, untuk wilayah ini tak diketahui pasti berapa yang sudah dikirim serta terealisasi.

“Informasinya sekarang sudah 5,5 juta rekening yang

disalurkan. Tapi itu tidak bisa kita lacak berapa untuk Dompu, apakah ada disana atau tidak, karena sifatnya langsung ke rekening yang bersangkutan,” terangnya.

Tak adanya laporan realisasi BSU dari BPJS Ketenagakerjaan Bima dan karyawan penerima manfaat, baginya menyulitkan upaya pendataan oleh Disnakertrans, termasuk menginventarisir karyawan yang tidak terkaver lantaran tak memenuhi syarat, seperti mis-

alnya tercatat sebagai WNI, bekerja dengan upah dibawah Rp5 juta serta kepesertaannya di BPJS aktif per 31 Juni 2020.

“Jadi kalau punya kartu tapi tidak aktif membayar, ya tidak bisa masuk. Ini juga sebenarnya penghargaan bagi mereka yang aktif,” ujarnya.

Batuan subsidi upah secara tunai lewat rekening pribadi tersebut, tegas Sadaruddin, akan diterima setiap karyawan yang sudah diusulkan dan memenuhi syarat sebesar Rp600

Raih Dua Emas, Atlet Menembak Buka Peluang Ikut SEA Games Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB tampil gemilang di Kejurnas Menembak Online dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-75, 31 Agustus 2020. Mereka berhasil meraih dua medali emas di ajang singel event nasional itu. Hasil itu juga membuka peluang atlet NTB mengikuti SEA Games 2019.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariano yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, belum lama ini mengatakan bahwa selain meraih dua medali emas kontingen NTB juga berhasil meraih tiga medali perak dan dua tiga medali perunggu.

“Alhamdulillah atlet menembak NTB berhasil meraih dua medali emas, tiga medali perak dan tiga medali perunggu,” ucapnya.

Andik yang merupakan pelatih menembak Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) SEA Games 2019 mengatakan bahwa dua emas NTB diraih oleh Bagus Soleh di nomor Double Trap Men Individu dengan meraih total 93 poin. Ia berhasil mengalahkan atlet asal Papua, Slamet Riadi yang berada diperingkat dua dengan 91 poin, serta Nanda Suhelmi asal Lampung diperngkat tiga dengan total 81 poin.

Selanjutnya medali emas kedua NTB diraih oleh Liza Rizna Widjajanti di nomor 10 meter air pistol putri dengan total 560 poin dari enam series pertandingan. Liza berhasil mengalahkan atlet asal Bali, Lily Sulistyadewi yang meraih medali perak dengan total 559 poin. Sementara medali perunggu diraih atlet asal Papua, Marya Bonai dengan total 558 poin.

Sedangkan tiga medali perak diraih oleh Bagus Soleh di nomor trap man individu, Citra Putri Mudi Andini di kelas 10 meter air rifle women dan Dasep Imam Suherman di nomor 300 meter Standar rifle men individu. Kemudian tiga medali perunggu diraih Putri Acellya di kelas 10 meter air pistol women, I Kadek Yogi Permana nomor 10 meter air pistol men dan Supadmi di nomor doble trap men.

Event ini merupakan ajang seleksi untuk atlet SEA Games Indonesia dan sekaligus mengukur kekuatan atlet NTB. Dalam hal ini capaian prestasi yang diraih atlet di event itu kata Andik sebagai tolak ukur PON dan SEA Games 2021. Itu artinya beberapa atlet NTB yang meraih medali di event ini berpeluang meraih target satu atlet emas cabor menembak di PON 2021 dan peluang atlet NTB mewakili Indonesia di SEA Games 2021.

“Kejuaraan online ini sebagai ajang seleksi atlet SEA Games Indonesia, dan sebagai ajang mengukur kemampuan atlet NTB dalam rangka menghadapi PON di Papua tahun 2021. Alhamdulillah ada dua atlet NTB yang berpeluang mewakili Indonesia di SEA Games 2021,” jelasnya. (fan)

ribu selama empat bulan. Proses pencairannya dilakukan dalam dua tahap, yakni September dan sekitar Bulan November mendatang.

Sementara menyangkut kepastian data realisasi di lapangan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Bima. “Prinsipnya satu orang dia dapat selama empat bulan. Soal data itu nanti kita koordinasi dulu dengan BPJS Ketenagakerjaan Bima,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/Jun)

Sadaruddin

Pilkada Bima, ASN Diingatkan Tetap Netral dan Fokus Bekerja

(Suara NTB/ula)

KETERANGAN PERS - Bupati Dompu, H. Bambang M.Yasin didampingi anggota Forkopimda Kabupaten Dompu dalam keterangan persnya, Rabu (9/9).

Masa Isolasi, Pemeriksaan Kesehatan Bacawabup Chika Ditunda Dompu (Suara NTB) Bakal calon wakil Bupati Dompu, Ika Rizky Feryani atau yang akrab disapa Chika akan dijadwalkan ulang pemeriksaan kesehatannya.

Semula dijawalkan Rabu (10/ 9) ini, ditunda hingga setelah 12 September 2020. Penjadwalan ulang ini menyusul status terkonfirmasi positif Covid-19 yang dirilis tim gugus tugas Provinsi NTB pada 4 September 2020 lalu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin selaku ketua tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Dompu dalam keterangan pers di Makodim 1614/Dompu, Rabu (9/9) menegaskan, seseor-

ang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sesuai protokol Covid hasil revisi ke-5 harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Ketika ada hasil swab berikutnya menunjukan hasil berbeda, tidak bisa dijadikan acuan hingga masa isolasi selesai.

“Kapan selesainya diisolasi? Nanti dokter yang akan mengeluarkan surat pernyataan (setelah isolasi dilakukan) bahwa bersangkutan dinyatakan sembuh dan isolasinya bisa selesai,” kata H. Bambang. Ia pun memastikan bahwa Ika Rizky Feryani saat ini menjalani isolasi mandiri, kendati sempat menolak.

Terkait munculnya hasil Swab dari RS Universitas Mataram terhadap Ika Rizky Feryani yang hasilnya negatif, dikatakan H. Bambang, pada Jumat (4/9) sore lalu pihak Dinas Kesehatan melalui tim Covid Kabupaten Dompu telah mengambil sample Swab kedua untuk Chika. Faktanya, sampelnya ada 3 yang diambil.

“Satu sampel dikirim secara resmi oleh pak Maman (Dinas Kesehatan) ke STP (Sumbawa Tehnoparc). Yang 2 ini, yang masih kami cari. Siapa yang membawanya ke Mataram?,” kata H. Bambang.

Hasil swab kedua yang dikirim ke STP juga terkonfirmasi negatif, sama seperti hasil dari RS Unram. Namun hasil swab ini tidak bisa dijadi-

kan rujukan untuk menyatakan Chika bebas dari Covid-19, karena ia harus tetap menjalani isolasi selama 10 hari.

“Jadi pekerjaan kami pemerintah, melindungi masyarakat. Itu yang utama,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama mengaku sudah berkonsultasi dengan tim gugus tugas Provinsi NTB terkait jadwal pemeriksaan kesehatan bagi Ika Rizky Feryani. Sesuai jadwal yang dikirim RS Provinsi NTB, ia dijadwalkan pada Kamis (10/9) hari ini. Sementara masa isolasinya baru akan berakhir pada 12 September 2020. “Sesuai dengan konsultasi kami dengan tim gugus tugas Provinsi, bahwa kepada ibu Chika akan diberi kesempatan dan direvisi jadwalnya untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi menunggu sampai masa isolasinya selesai,” kata Maman.

Kuasa hukum Ika Rizky Veryani, Kisman Pangeran, SH yang dihubungi melalui percakapan WhatsApp, Rabu sore menyampaikan, saat ini pihaknya bersama Chika sedang berada di Mataram untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Belum ada pemberitahuan terkait penundaan pemeriksaan kesehatan bagi kliennya. “Jadi (pemeriksaan kesehatan) dan sekarang sudah ada di Mataram. Besok baru jadwal pemeriksaanya,” ungkap Kisman. (ula)

Bima (Suara NTB) – Konstelasi Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 kian hari semakin memanas. Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diingatkan agar tetap netral serta fokus bekerja melayani masyarakat.

“ASN harus tetap netral, tetap melayani masyarakat. Tidak boloeh berpolitik praktis,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, Rabu (9/9). Meski belum resmi ditetapkannya kandidat yang mengikuti Pilkada, ASN wajib menjaga etik atau sikapnya sebagai aparatur negara.

Tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon-calon kandidat tertentu. “Ini yang harus tetap dijaga oleh ASN,” katanya.

Aminurlah mengaku, dirinya kerapkali mendapatkan informasi, jika ada beberapa oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Bahkan terang-terangan mengumpulkan massa kandidat calon-calon tertentu. “Informasi lisan banyak disampaikan masyarakat, adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum ASN yang mengarahkan massa calon tertentu,” katanya.

(Suara NTB/Dok)

Taufik HAK

Untuk itu, Ia meminta Lembaga Penyelenggara Pilkada seperti Bawaslu agar tetap mengawasi para ASN di lapangan. Jika kedapatan, maka harus diproses dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Saya harapkan juga agar Sekretaris Daerah (Sekda) bisa mengarahkan dan membina ASN agar tidak berpolitik praktis. Tetap netral dan fokus bekerja,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK M.Si menegaskan pihaknya tetap mengingatkan seluruh ASN agar tidak menunjukkan keberpihakannya dalam pelaksanan Pilkada.

“Tetap kita ingatkan. Selalu kita arahkan, karena sesuai dengan aturan, ASN tidak dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Sekda menegaskan kalaupun ada ASN yang terlibat, masyarakat disarankan agar m melaporkan ke pihaknya ataupun pengawas penyelenggara Pilkada agar bisa diproses sesuai aturan berlaku. “Jika ditemukan di lapangan. Laporkan saja ke kami atau Bawaslu, biar diproses. Apabila terbukti bersalah akan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

M. Aminurlah