Edisi Senin 11 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 11 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 55 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mitigasi Pariwisata

Ini, Langkah Pemprov NTB Selamatkan Industri Terdampak Covid-19 terdampak Covid-19 di NTB yang kita himpun per 20 April 2020,’’ sebut Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.Moh.Faozal, S.Sos.M.Si kepada Suara NTB, Sabtu (9/5).

Ribuan tenaga kerja Parekraf di NTB yang terdampak ini, akibat tempat bekerja mereka sebagian besar menutup usahanya. Dari pendataan yang dilakukan kata Faozal, jumlah industri yang terdampak pademi virus Corona, masing-masing 1.244 hotel berbagai katagori. Hotel-hotel ini sebagain besar tutup. Kemudian 1.970 restoran dan rumah makan juga terdampak. Selanjutnya, sekitar 175 Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan usaha sejenis tidak beroperasi. Kemudian kurang lebih 1.200 tour guide kehilangan pekerjaan dan sedikitnya 80 toko souvenir terdampak.

Bersambung Awanadhi Aswinabawa ke hal 7

Sektor pariwisata lumpuh. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, pada 20 April 2020, jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) yang terdampak pandemi Covid-19 di NTB, sebanyak 8.522 orang. Ribuan tenaga kerja Parekraf di NTB yang terdampak ini, statusnya ada yang cuti di luar tanggungan (unpaid leave), bekerja dengan sistem shift dan bahkan ada yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja). ‘’INI (8.522 orang) berdasarkan data tenaga kerja Parekraf

H.L.Moh Faozal (Suara NTB/dok)

Industri terdampak Covid-19

Kasus Corona di NTB Bisa Tembus 2.500 Orang

(Suara NTB/dok)

Hanya KLU Berstatus Daerah Tertinggal di NTB Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) meneken atau menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 20202024. Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden pada 27 April 2020 tersebut, ada 62 daerah yang ditetapkan menjadi daerah tertinggal di Indonesia, salah satunya Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bersambung ke hal 7

TO K O H Percepat APBDP dan Revisi RPJMD KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana transfer untuk Pemprov NTB sebesar tahun 2020 sebesar Rp1,2 triliun lebih akibat Covid-19. Semula, pagu awal dana transfer untuk Pemprov NTB sebesar Rp3,8 triliun lebih, berkurang menjadi Rp2,6 triliun lebih.

Pemangkasan dana transfer bukan saja dialami Pemprov NTB. Tetapi seluruh Pemda kabupaten/kota juga dana transfernya dipangkas.

Bersambung H.Amry Rakhman ke hal 7

KO M E N TTAA R

Apabila intervensi yang dilakukan minimal, maka kasus Corona di NTB bisa menembus 5.225 orang pada Agustus 2020 mendatang.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, puncak siklus kasus Corona di NTB diperkirakan pada akhir Mei dan awal Juni. ‘’Kita sudah evaluasi. Bahwa pertambahan pasien (positif Covid-19) ternyata berhimpitan dengan kurva prediksi,’’ kata Eka dikonfirmasi di Mataram kemarin.

Dengan upaya yang dilakukan Pemda Kabupaten/Kota dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) dan Pembatasan Sosial Berskala Dusun/Desa (PSBD). Kemudian gerakan wajib menggunakan masker dan tidak keluar rumah akan berkontribusi dalam menekan jumlah kasus positif Corona di NTB. ‘’Kalau 5.225 kasus itu jika upayanya minimal. Kalau kita bisa maksimal mungkin 2.500 kasus. Kemudian lebih maksimal lagi semakin turun, semakin turun. Kuncinya masyarakat tidak keluar ru-

mah dan tetap menggunakan masker,’’ kata Eka. Berdasarkan data Pemprov NTB, Minggu (10/5), jumlah pasien terkonfirmasi positif Corona di NTB kembali bertambah menjadi 331 orang.

Kemudian 106 pasien dinyatakan sudah sembuh, 6 meninggal dunia, serta 219 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Populasi berisiko yang sudah diperiksa dengan metode Rapid Diagnostic Test (RDT), yaitu Tenaga Kesehatan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG), serta Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG).

Sebanyak 1.030 tenaga kesehatan telah diperiksa dengan hasil reaktif 30 orang atau 2,9 persen, 1.730 ODP/ OTG diperiksa dengan hasil 97 orang atau 5,6 persen reaktif, 3.136 PPTG dan OTG perjalanan Gowa Makassar diperiksa dengan hasil 524 orang atau 16,7 persen reaktif.

Serta PPTG dan OTG perjalanan Bogor dan Jakarta diperiksa 838 orang dengan hasil 24 orang atau 2,9 persen reaktif. Semua orang dengan

(Suara NTB/ist)

PASANG MASKER: Petugas Satpol PP NTB memasangkan masker pada seorang pengendara sepeda motor. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. hasil RDT reaktif dilanjutkan pemeriksaan swab sebagai standar pemeriksaan labora-

torium untuk penegakan diagnosa Covid-19.

Sementara, jumlah Pasien

Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 432 orang.

Bersambung ke hal 7

Hadapi Covid-19

(Suara NTB/dok)

Siapkan 422 Paket Non-Lelang

H.Sahdan

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB memprediksi jumlah kasus Corona bisa menembus 2.500 orang dengan dilakukan intervensi maksimal. Bahkan, jika intervensi yang dilakukan lebih maksimal lagi, maka kasus Corona dapat ditekan di bawah 500 orang.

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB menyusun pengerjaan paket proyek nonlelang yang ada di NTB. Hal tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja bidang konstruksi bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST.MT mengatakan, pihaknya telah mendata 422 paket kecil non-lelang yang dapat segera dikerjakan. “Untuk paket-paket kecil itu sudah kita gerakkan sejak beberapa bulan lalu. mudah-mudahan ini menjadi Bersambung ke hal 7

Nyayu Ernawati : Anak-anak Butuh Perhatian Khusus dari Pemerintah Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menunjukkan dedikasinya dalam upaya perlindungan anak. Minggu lalu, dia terjun langsung ke lapangan melakukan penjemputan anak yang orang tuanya positif terinfeksi virus corona. “Saya mendapat telpon dari Dirut RSUD Kota Mataram yang menyampaikan ada seorang anak yang membutuhkan rumah aman, karena seluruh keluarganya positip covid 19. Saya langsung menghubungi Ketua LPA Kota Nyayu Ernawati, S.Sos., saat berbicara dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Mataram bersama eksekutif Jumat malam. Dalam kesempatan itu dia menyinggung soal anggaran perlindungan anak.

Mataram dan kami pun bergegas menjemput ananda UW ke RSUD Kota Mataram,” akunya.

Saat itu, lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, pihaknya berusaha menghubungi Dinas Sosial Kota Provinsi dan DP3AP2KB NTB. “Namun tidak ada yang siap menerima ananda UW. Akhirnya kami memutuskan anak kita tinggal di rumah kami LPA Mataram,” ungkapnya. Nyayu terus mencari cara agar anak tersebut dapat hidup layak dan dirawat dengan baik.

“Hari Senin kami mendapat kabar bahwa Bunda Hj. Putu Selly Andayani dilantik menjadi Kadis DP3AP2KB NTB, kami pun langsung menghubungi beliau dan menyampaikan persoalan tersebut.

Bersambung ke hal 7 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Nyayu Ernawati, S.Sos., menggendong UW, anak yang orang tuanya positif terinfeksi covid 19. Selanjutnya UW dirawat di rumah aman.

(Suara NTB/dok)

BPBD NTB Lengkapi Fasilitas Pendukung Kebutuhan RS Darurat Covid-19 Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

(Suara NTB/ist)

Tampak Depan hotel Asrama Haji yang difungsikan sebagai RS Darurat Covid -19.

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menindaklanjuti instruksi Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah terkait sarana pendukung rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid – 19.

BPBD ditugaskan untuk menyiapkan tempat cuci tangan, masker dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengoperasikan Gedung Asrama Haji yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram menjadi RS Darurat Corona, berkapasitas 80 kamar.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pihaknya mendapat bagian melengkapi fasilitas rumah sakit. Karena ada ho-

tel di dalam kawasan Asrama Haji yang akan dimanfaatkan menjadi RS Darurat Corona. ‘’Kontribusi BPBD pada RS darurat Corona itu nanti tempat cuci tangan , APD, disinfektan dan masker,’’ kata Ahmadi. Perangkat kebutuhan pendukung rumah sakit itu sedang dalam proses distribusi ke Asrama Haji hingga terpasang. Peran pihaknya untuk memastikan gedung itu lengkap sebagai rumah sakit darurat penanganan pasien Covid – 19.

Bahkan pihaknya menyiapkan personel untuk mendukung operasional kegiatan dimaksud, termasuk menyiagakan ambulans dan sopir khusus.

Mengenai penganggaran, tidak ada alokasi dana khusus.

Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 11 Mei 2020

Masyarakat Lebih Waspada SETELAH terkonfirmasi satu warga Lingkungan Pengempel Indah terinfeksi virus Corona, masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan. Pola hidup bersih dijalankan setiap hari.

Kegiatan ibadah di masjid dan mushala dibatasi untuk menghindari penyebaran.

Lurah Bertais, H. Amanah menyampaikan, masyarakat memiliki pemahaman bagaimana pencegahan penularan Coronavirus Disease atau Covid-19. Salah satunya, rutin cuci tangan, menggunakan masker setiap keluar rumah, menerapkan pembatasan sosial.

(Suara NTB/cem) Kata dia, masyarakat lebih H. Amanah meningkatkan kewaspadaan setelah satu warga Lingkungan Pengempel Indah terindikasi positif Covid-19, sehingga penularan tidak terjadi. “Masyarakat sudah paham,” kata Amanah dikonfirmasi pekan kemarin.

Keputusan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, edaran Majelis Ulama Indonesia serta maklumat Kapolri telah disosialisasikan ke masyarakat. Aktivitas keagamaan seperti shalat tarawih, shalat Jumat serta kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak dikurangi.

Amanah mengakui, masih ada masjid atau mushala yang menggelar shalat terawih dan shalat Jumat. Tapi dibatasi dengan tidak memberikan izin bagi orang luar lingkungan.

“Warga usia lanjut tidak diberikan ke masjid. Disarankan untuk melaksanakan ibadah di rumah saja,” tandasnya.

Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dinilai lebih efektif melawan Corona. Pencegahan ini tidak sepenuhnya diserahkan ke pemerintah,melainkan melibatkan masyarakat di lingkungan.

Lingkungan di Bertais lanjut Amanah, sejak beberapa pekan lalu, telah membatasi warga luar daerah masuk ke lingkungan. Pendatang dari luar diminta memeriksa kesehatan terlebih dahulu ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini untuk memastikan pendatang benar – benar aman.

Amanah mengharapkan, kerja kolektif pemerintah dan masyarakat melawan virus Corona bisa berbuah manis, sehingga aktivitas ekonomi serta pemerintah berjalan normal. (cem)

Minta Kesadaran Masyarakat

Halaman 2

Walikota Evaluasi Pelaksanaan Program PCBL Mataram (Suara NTB) Belum sepekan berjalan, pemkot Mataram sudah mengevaluasi pelaksanaan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Camat dan lurah diminta konsentrasi mendukung program tersebut.

Evaluasi program itu dipimpin oleh Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, camat serta lurah se – Kota Mataram.

Walikota menegaskan, camat dan lurah menjadi garda depan mengawal program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan ini. Oleh karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan di bawah konsen-

lain,” kata Walikota.

Ahyar menekankan, camat dan lurah segera berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil agar menyiapkan kebutuhan untuk ditindaklanjuti sampai tingkat kelurahan, agar program berjalan secara masif dan efektif di tingkat lingkungan.

Sebagai tambahan informasi, dua lingkungan yakni Panarage dan Pelembak akan jadi rule model penanganan Covid-

trasi dan fokus, agar pelaksanaan program berjalan maksimal dan efektif untuk pencegahan dan penanganan.

PCBL adalah satu – satunya program penanganan Covid-19 di NTB. Program penanganan ini akan ditiru atau adopsi oleh Pemprov NTB. Bahkan, sudah dilirik oleh pemerintah pusat. “Program ini sudah menjadi perhatian pusat. Bahkan, provinsi mau menerapkan ke kabupaten

19 berbasis lingkungan. Pasalnya, dua lingkungan itu tingkat penularan transmisi lokal sangat tinggi. Bahkan, Pemkot Mataram mewacanakan menutup total akses masyarakat.

Penutupan total atau lockdown lingkungan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Sementara itu, tingkat penularan Covid-19 terus meningkat. Data perkembangan kasus Covid-19 tanggal 9 Mei 2020 pukul 20.00 Wita, warga positif terinfeksi Covid19 sebanyak 129 orang. Dengan rincian, 95 orang dalam perawatan, 3 orang meninggal dunia dan 31 orang lainnya

Pelaksanaan Koas Fakultas Kedokteran Unram Belum Bisa Maksimal

(Suara NTB/cem)

PENYEMPROTAN - Petugas kelurahan menyemprot cairan disinfektan di halaman rumah dinas Walikota Mataram baru-baru ini. Penyemprotan dengan menggunakan alat semprot khusus adalah sumbangan dari perusahaan swasta di Kota Mataram. Penyemprotan dua kali seminggu untuk mencegah penularan covid-19.

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menilai PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan) yang rencananya akan diterapkan di Mataram merupakan langkah yang cukup bagus untuk memutus mata rantai penularan covid 19.

Hanya saja yang masih menjadi persoalan saat ini adalah masih minimnya kesadaran masyarakat. “Masyarakat harus benar benar patuh, benar benar taat, benar benar sadar untuk menerapkan hal itu,” ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerja Komisi IV, Jumat (8/5) malam.

(Suara NTB/dok) Seperti physical distancing IGB Hari Sudana Putra maupun social distancing, berikut arahan untuk diam di rumah. “Kalau toh masyarakat ingin ke luar, gunakan protokol,” sarannya. Terlebih ketika ada masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai ODP (Orang Dalam Pengawasan) atau PDP (Pasien Dalam Pemantauan), Gus Arik mengajak masyarakat untuk segera melapor atau memeriksakan diri ke rumah sakit.

“Itu yang penting,” cetusnya. Di salah satu lingkungan di Cakra Barat, penyebaran covid 19 menjadi sangat masif, termasuk menjangkiti anak anak, karena dibawa oleh salah satu klaster.

“Kemudian dengan arogansi mengatakan diri sehat. Kan itu orang tanpa gejala. Ketika sudah dinyatakan seperti ini, mau menyesal kemudian kan percuma,” sesalnya. Oleh karena itu, anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini mengimbau semua elemen masyarakat, manakala sudah ada ketentuan dari pusat, maupun pemerintah daerah melalui satuan gugus tugas, maka hal tersebut harus diikuti. Apalagi semua kalangan menginginkan agar mata rantai covid 19 segera terputus.

“Sehingga kehidupan kita ini dapat berjalan secara normal,” ucapnya. Namun jika masyarakat masih saja bandel dan tidak mau mengikuti arahan pemerintah, tentu akan sulit memutus mata rantai penyebaran covid 19. “Kita janganlah meniru saudara kita yang sampai demo segala macam. Ini ulamanya yang sudah berbicara, dan mengeluarkan fatwa agar tidak lagi melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam aktivitas agama. “Dan semua agama sudah menuruti itu,” imbuhnya.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini mengajak masyarakat mematuhi aturan pemerintah. ‘’Beribadah kan bisa di mana saja.

Tidak mesti harus berkumpul orang banyak,’’ pungkasnya. (fit)

dinyatakan sembuh.

Sedangkan, pasien dalam pengawasan 177 orang, 61 orang dalam pemantauan dan 326 orang tanpa gejala. Dari sisi sebaran, enam kecamatan masuk zona merah. Kasus tertinggi di Kecamatan Ampenan dengan 34 orang positif Covid-19 dan satu meninggal dunia.

Disusul, Kecamatan Cakranegara 26 kasus positif dan satu meninggal dunia, Kecamatan Selaparang 13 kasus positif dan satu meninggal dunia, Kecamatan Sekarbela dan Sandubaya masing – masing 9 kasus positif dan Mataram 4 kasus. (cem)

Seluruh Anggaran Proyek Fisik di PUPR Dihapus Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, terpaksa menunda seluruh pekerjaan tahun ini. Pasalnya, refocusing anggaran tahap kedua mengakibatkan keseluruhan anggaran pekerjaan fisik dihapus.

Sesuai perencanaan awal pekerjaan fisik bakal dikerjakan yakni, lanjutan bangunan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp5,5 miliar. Lanjutan bangunan Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp4,5 miliar, pembangunan landscape kantor walikota Rp2 miliar, lanjutan pembangunan Kantor Camat Ampenan Rp400 juta. Dan, lanjutan pembangunan Kantor Lurah Sayang – sayang Rp300 juta.

Selain itu, pembangunan enam paket jalan dan jembatan dengan total anggaran Rp6,7 miliar lebih.

Pengendalian talud Rp1,2 miliar.

Serta, paket proyek lainnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman menyampai-

(Suara NTB/cem)

Miftahurrahman kan, refocusing anggaran tahap kedua oleh tim anggaran pemerintah daerah dari total Rp70 miliar anggaran yang dikelola tahun ini hanya tersisa Rp39 miliar. “Hampir 50 persen anggaran kita dipangkas,” kata Miftah dikonfirmasi pekan kemarin.

Dari refocusing tahap kedua ini, tidak ada sisa sama sekali proyek yang akan ditender dapat dikerjakan. Seperti irigasi, pembangunan gedung, jalan dan lain sebagainya.

Anggaran tersisa hanya untuk gaji pegawai, gaji pegawai tidak tetap, gaji buruh serta operasional kendaraan kebersihan.

“Sesuai surat edaran 50 persen belanja modal dan barang jasa dipotong. Saya harus merasionalisasikan kembali,” tandasnya.

Miftah menyebutkan, terdapat 14 paket pekerjaan fisik tuntas dikerjakan di triwulan pertama. Nilainya mencapai Rp2,8 miliar. Penghapusan seluruh pekerjaan fisik tidak saja program pokok – pokok pikiran (Pokir) Dewan, hampir seluruhnya program barang dan jasa tidak jalan. Perkara para wakil rakyat tersebut protes menjadi kewenangan TAPD untuk menjelaskan.

“Kan sudah dijelas SKPD A sekian dipotong. OPD B sekian dipotong.

Nanti TAPD yang jelaskan ke mereka,” demikian kata Miftah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan proses akademis di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) selama pandemi virus corona (Covid-19) belum bisa berjalan maksimal.

Proses akademis berupa perkuliahan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk profesi berupa Koasisten (Koas) di rumah sakit, tidak bisa dilaksanakan, sebagian diupayakan melalui pembelajaran jarak jauh.

Dekan Fakultas Kedokteran Unram, dr.

Hamsu Kadriyan, M.Kes, Sp.THT., pada Minggu (10/5) mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan kegiatan akademis lewat pembelajara jarak jauh, baik untuk tahap akademik maupun tahap profesi. Namun diakuinya, untk tahap profesi berupa koas, mahasiswa diharuskan kontak atau belajar dari pasien secara langsung. “Namun dengan kondisi seperti sekarang ini, mengubah sementara model pendidikan secara jarak jauh, tapi kalau di tahap profesi tidak langsung sepenuhnya dilaksanakan secara jarak jauh,” ujarnya.

Hamsu mencontohkan, jika mahasiswa koas dalam fase bagian penyakit dalam, ia harus 10 minggu belajar di rumah sakit.

Pembelajaran jarak jauh tidak langsung menghabiskan 10 minggu itu. Namun hanya mengambil dua sampai tiga minggu untuk memperkuat pengetahuan dan sikap atau attitude. “Untuk keterampilannya tidak bisa berharap dari pembelajaran jarak jauh, kami hanya ambil 30 persen dari total kegiatan di rumah sakit untuk belajar di rumah, sambil kita beharap pandemi ini segera berakhir (barulah akan dilanjutkan),” katanya.

Jika pandemi Covid-19 semakin lama usai, Hamsu menyampaikan harus memikirkan lagi cara melaksanakan koas itu, karena idealnya harus langsung melaksanakan kegiatan di rumah sakit. Salah satu opsinya adalah mempersiapkan Alat Perlindungan Diri (APD) dan langsung turun ke rumah sakit. “Kalau tidak begitu, tidak berani, karena risiko tertular ke mahasiswa cukup tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk tahapan akademik, menurutnya berjalan lancar. Walau praktikum dilasanakan secara jarak jauh.

Hamsu mengatakan tidak mungkin pelaksanannya seefektif pertemuan secara langsung. Pelatihan keterampilan juga dilaksanakan melalui web seminar (Webinar). “Mahasiswa kami minta untuk melakukan latihan dengan berbagai model,” katanya. (ron)

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Kader Pelayanan Terpadu Harus Dilibatkan Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, sedang berjibaku mencegah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Penularan melalui transmisi lokal jadi ancaman serius. Kader pelayanan terpadu harus dilibatkan dalam penanganan virus Corona.

Secara struktur dalam tim gugus tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memang tidak dilibatkan dalam penanganan Covid-19.

Akan tetapi, setidaknya kader pelayanan terpadu dilibatkan.

Kader di masyarakat berada diujung tombak. Peran mereka sangat penting terutama dari sisi edukasi. Kader bisa membantu dari sisi pencegahan penularan. Apalagi tranmisi lokal jadi ancaman serius dihadapi oleh pemerintah saat ini.

“Memang kendaraan operasional kita tidak kesana kemari seperti mobil BPBD dan Kepolisian. Tapi hampir setiap waktu kader pelayanan terpadu tetap berada di akar

rumput,” kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman dikonfirmasi pekan kemarin.

Setiap ada warga terpapar positif Covid-19, kader pasti tahu persoalannya. Mereka ada di wilayah. Sudirman menyebutkan, masing –masing lingkungan memiliki kader pelayanan terpadu. Seperti Kelurahan Ampenan Selatan, terdapat dua kader di tiap lingkungan, sehingga kader dimiliki kelurahan 10 orang.

Menurut mantan Camat Selaparang ini, pencegahan penyebaran virus Corona tidak cukup hanya melibatkan kepala lingkungan dan rukun tetangga saja. Kondisi saat ini, semua elemet harus dilibatkan.

Terkadang kader lebih paham dengan kondisi lingkungan serta psikologi warga itu sendiri.

“Kader ini kan perpanjangan tangan kepala lingkungan.

Sedikit tidak mereka memahami kondisi warga. Mereka terus turun dan berdialog dengan warga,” tandasnya.

Tercatat 18 anak di Kota

(Suara NTB/dok)

Sudirman.

Mataram terpapar Covid-19.

Sudir menegaskan, secara kedinasan DPPKB bukan menjadi instansi yang ditunjuk menangani. Secara pribadi, pihaknya juga turut terlibat membantu pemulihan dari sisi psikologi serta dukungan mo-

(Suara NTB/cem)

PELAYANAN KB - Sejumlah kader pelayanan terpadu memberikan pengarahan ke warga saat pelayanan KB gratis belum lama ini. Pelibatan kader sangat penting untuk penanganan Covid-19. ril. Anak terpapar diserahkan sepenuhnya ke petugas medis untuk menangani.

Pelibatan kader dalam pen-

anganan wabah tersebut lebih cepat mendeteksi penularan,sehingga bencana non alam bisa segera berakhir. (cem/*)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 11 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim dengan Harian Suara NTB

Disnakeswan Lotim Sukses Melakukan IB Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sukses melakukan Inseminasi Buatan (IB). Kesuksesan Disnakeswan ini tergambar dari jumlah pedet yang dilahirkan dari proses IB. Inseminator IB asal Lotim ini juga pada tahun 2019 lalu meraih Juara II tingkat nasional sebagai inseminator teladan.

KEPALA Bidang Peternakan Disnakeswan Lotim, Mustawan kepada Suara NTB menuturkan, Lotim berhasil karena dilihat dari target capaian IB juga bisa dipenuhi.

Sejauh ini, sebelum akhir tahun sudah tuntas pelaksanaan IB, sehingga, kebutuhan straw di Lotim justru setiap tahun mengalami kekurangan.

“Saya yakin tahun 2020 ini akan seperti2019, tenaga kita cukup gesit,” ungkapnya.

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan Bidang

Peternakan, Drh. Zulfan Ashri menambahkan, tahun 2020 ini target IB di Lotim melalui Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Nogeri (Sikomando) sebanyak 36.634 akseptor sapi dan 800 ekor kerbau.

Program yang dulu disebut Sapi Indukan Wajib Bunting (SIwab) ini ditargetkan berhasil bunting sebanyak 25.644 ekor sapi atau 80 persen. Sedangkan kerbau bunting dari proses IB sebanyak 320 ekor.Sementara tingkat keberhasilan sampai melahirkan,

Sayangkan Pembukaan Bandara BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,MM., menyayangkan kembali dibukanya penyeberangan orang baik dari jalur pelabuhan maupun bandara. Atas kebijakan ini, bupati mengimbau supaya Gubernur NTB, Dr. Zukieflimansyah, mengambil sikap dengan melayangkan surat ke pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

“Dari hati kecil saya berharap supaya dihentikan sementara. Kebijakan yang kemarin (penutupan) itu (Suara NTB/yon) sudah bagus,” ungkap buH. M. Sukiman Azmy pati dikonfirmasi Suara NTB di Pantai Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, akhir pekan lalu.

Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menegaskan, kebijakan penutupan sementara pelabuhan dan bandara merupakan langkah yang cukup bagus dan efektif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah. Untuk itu, dibukanya penyeberangan orang dari jalur pelabuhan dan bandara yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sangat perlu untuk dikaji kembali.

Menurutnya, pembukaan penyeberangan baik jalur laut maupun udara sangat berdampak terhadap daerah. Di samping pemerintah daerah tengah gencar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD) dan kelurahan di Kabupaten Lotim. Apabila keluar masuk orang dibiarkan, terutama ketika ada masyarakat yang terjangkit Covid-19.

Maka itu dapat terjadi penularan masyarakat di sekitarnya.

Menyikapi hal ini, Pemda Lotim kembali mengambil kebijakan dengan memperketat pengawasan bagi pendatang di pintu-pintu masuk atau perbatasan kabupaten Lotim, pertama di perbatasan Loteng dan Lotim di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, di Sukaraja dan Labuhan Lombok Kayangan. Menurutnya, apabila masyarakat hanya sekadar lewat tidak dipersoalkan, namun apabila warga pendatang itu singgah dan menetap di Kabupaten Lotim, tentunya akan dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP pemeriksaan Covid-19. (yon)

Lotim Sudah Lakukan ’’Refocusing’’Anggaran

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu daerah yang terkena sanksi penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun semua syarat pencairan DAU sudah diselesaikan.

Termasuk melakun refocusing (pergeseran) anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid) 19.

Demikian diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H M. Juaini Tofik menjawab Suara NTB via ponselnya, Minggu (10/5). Dibenarkan, Lotim sempat tertunda DAU-nya.

Dituturkan, biasanya Lotim menerima transfer pusat pada bulan April. Semua laporan refocusing dan realokasi sudah disampaikan ke Kemenkau. Diyakinkan, sudah ada kepastian DAU bulan Mei 2020 ini sudah bisa dikirimkan.

Pusat juga sudah melakukan rasionalisasi DAU senilai Rp 115 miliar. Pihaknya bersyukur item gaji belum terpotong. Gaji bulanan para pegawai di lingkup Pemkab Lotim masih bisa dibayar normal.

Total DAU Lotim Rp 1,2 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1 triliun diperuntukkan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). terpangkas Rp115 miliar berarti, masih ada tersisa Rp 85 miliar yang masih bisa digunakan untuk pembayaran operasional di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim.

Akibat pemangkasan ini terpaksa yang dikurangi adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk seluruh ASN. Pemangakasan TKD ini kemungkinan besar sampai 50 persen. Berlaku untuk semua aparatur. Termasuk operasional lainnya. Seluruh perjalanan dinas sudah ditiadakan serta makan minum pun sudah dikurangi. (rus)

ditarget 23.079 ekor atau 60 sampai 70 persen.

Sampai bulan Maret 2020 lalu, sudah berhasil disuntikkan IB 7.230 ekor sapi. “Kalau kerbau belum ada laporannya,” ucapnya.

Sementara laporan yang sudah lahir sebanyak 2.608 ekor. Sedangkan yang bunting catatan sampai Maret 2020 sebanyak 3.225 ekor. “Itu realisasi suntik IB tahap pertama, tahap kedua ini belum kita ketahui karena straw-nya sampai ekarang belum da-

tang. Sarana dan prasarana lain juga belum datang,” tutur Zulpan. Pandemi virus Corona belakangan ini disinyalir menjadi penyebab tertundanya program IB untuk tahap selanjutnya tahun 2020.

Zulfan menerangkan, memang tidak semua IB yang disuntikkan ke aksesptor itu langsung berhasil bunting dan berhasil hingga melahirkan. Ada yang terkadang sekali tembak, langsung jadi. Penyebab gagalnya IB beragam ada juga karena terjadi gangguan reproduksi.

Melihat tingginya tingkat keberhasilan membuat minat masyarakat peternak juga cukup tinggi. Antusiasme masyarakat melakukan IB sangat besar. “90 persen peternak mau melakukan IB,” sebutnya.

Menurutnya, peranakan

sapi melaluii IB jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan cara kawin awal. Data di Lotim, dari target 13.264 ekor setiap tahunnya, berhasil lahir secara kawin alam11.274 ekor.

Jenis sapi eksotik sebagian besar dipilih peternak. Pertimbangan ekonomis menjadi alasan utama peternak untuk lebih memilih IB untuk sapi brahma, limosin, simental dibandingkan ras Bali yang notabenenya sebagai sapi lokal. Sapi eksotik, baru lahir saja ditawar Rp 5 juta. Umur baru 6 bulan sudah bisa laku terjual dengan harga Rp 18 juta. Sedangkan sapi Bali, dua tahun belum tentu dapat menyamai harga jual sapi eksotik.

“Inilah yang menjadi kelemahan kita, peternak menjadi kurang bangga pada produk

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Zulfan Ashri

Mustawan

lokal,” terang Zulfan. Padahal sapi lokal ras Bali ini terbaik

dilihat dari segi reproduksi, sapi ras bali paling bagus. (rus/*)

Pemda Sesalkan Masyarakat Reaktif Tes Cepat Masih Bandel Giri Menang (Suara NTB) Biaya perawatan pasien positif Covid-19 mahal.

Sekali pemeriksaan satu pasien menelan biaya jutaan rupiah. Mahalnya biaya perawatan ini harus disadari masyarakat agar mematuhi imbauan pemerintah.

Pemda menyesalkan masih banyak masyarakat belum patuh terhadap imbuhan tersebut. Meski mereka berstatus hasil tes cepat reaktif tetap saja masih bandel dan tak mematuhi imbauan pemerintah.

Seperti di Desa Kramajaya Kecamatan Narmada, termasuk zona merah Covid-19, karena sudah ada warganya yang dinyatakan positif Covid-19. Untuk itu, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa terus melakukan sosialisasi termasuk melalui imbauan para tokoh agama.

Kepala Puskesmas Narmada dr. I Dewa Gde Ngurah Agung saat sosialisasi pencegahan Covid 19 di Kantor Desa Kramajaya bersama Satgas Kabupaten akhir pekan kemarin mengatakan Desa Kramajaya merupakan desa yang paling banyak terpapar Covid-19. Sebanyak 23 warga sudah

melakukan test cepat. Dari hasil test cepat ini ditemukan 10 orang reaktif, dan ketika diswab, 3 orang dinyatakan positif dan dirawat di Rumah Sakit Awet Muda (RSAM).

TGH. Subki Sasaki, Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Lobar mengakui masyarakat Lobar masih banyak yang melakukan Salat Jumat. Namun ia tidak berkecil hati, langkah pencegahan terus dikampayekan agar masyarakat benar-benar paham dengan bahaya Covid 19.

Oleh karena itu ia mengajak seluruh lapisan masyarakat ter-

(Suara NTB/ost)

SOSIALISASI - Sosialisasi pencegahan Covid 19 di Kantor Desa Kramajaya bersama Satgas Kabupaten Lobar, akhir pekan kemarin. utama warga Desa Kramajaya minggu lalu. Ini karena per- aya, namun ditanggung pemeryang saat ini masih melakukan mintaan Kepala Desa kami had- intah. “Kita sementara ini meSalat Jumat di masjid untuk ir bersama satgas Kabupaten, lakukan swab dan hasilnya menaati serta mematuhi im- namun jika masih tidak diden- dikirim ke Rumah Sakit Provingar dimana wibawa Pemerintah. si dan Bhayangkara,” katanya bauan pemerintah.

Plt Camat Narmada, Mu- Bupati juga tidak ingin ada tokoh ditemui sesaat sebelum acara hammad Busyairi juga menga- masyarakat kyai yang dibawa pemulangan pasien covid 19 takan sosialiasi di Desa Krama- oleh polisi, bupati kita masih yang dinyatakan sembuh.

Biaya ini, sebut dr Aan cukjaya sering dilakukan. Selain den- humanis. Untuk itu tolong dipaup mahal, yakni Rp 2.400.000. gan mengundang warga ke Kan- hami,” tegas Busyairi.

Direktur Rumah Sakit Awet Bukan hanya itu, harga Alat tor Camat Narmada, sosialisasi juga langsung ke masjid bersa- Muda (RSAM), dr. AAN Putra Pelunding Diri (APD) sangat ma TGH. Yusi Adnan. “Seharus- Suryanatha mengatakan pa- mahal. Harganya berkisar Rp nya ini sudah masuk ke peninda- sien yang sembuh dan dipu- 800 ribu/unit yang hanya sekakan karena tugas Satgas selesai langkan tidak dibebankan bi- li pakai. (her)

Lobar Optimis Mampu Tangani Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) optimis mampu menangani wabah Covid-19. Pasalnya melihat tren kasus pasien positif mengalami penurunan.

Artinya, jumlah pasien tidak mengalami penambahan beberapa hari terakhir. Dibandingkan dengan tren pasien sembuh mengalami peningkatan signifikan di mana terdapat 21 pasien sembuh dari 44 orang pasien positif sehingga tersisa yang masih positif dan dirawat sebanyak 21 orang.

Sebelumnya terdapat 9 pasien sembuh ditambah Jumat (8/5) ada 12 orang pasien sembuh.

Sekda Lobar sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar Dr. H. Baehaqi dikonfirmasi Minggu (10/5) mengatakan, hasil sinergi dan kolaborasi dari dua tim yakni tim pencegahan dan penanganan bisa mengelaborasi persoalan-persoalan yang dihadapi dari berbagai sisi, sehingga diklaim

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi mampu menunjukkan hasil yang positif dalam menghadapi Covid-19. Hal ini terlihat dari beberapa tren, seperti angka penyebaran atau penularan kasus Covid-19.

Selain itu, kata dia, dilihat dari tren hasil rapid test terhadap masyarakat kontak dengan pasien positif yang reaktif sangat kecil. Setelah dilakukan swab pun angkanya juga sedi-

kit. Bahkan data beberapa waktu lalu, dari 557 orang yang dites kesehatannya terdapat 102 yang reaktif, setelah diswab yang positif hanya sebagian kecil. Melihat beberapa tren tersebut, menunjukkan bahwa Pemda mampu menekan covid19. “Melihat beberapa tren ini, kami optimis mampu menangani covid-19,”jelas dia.

Menurutnya keberhasilan ini atas peran dari semua pihak, baik itu gugus tugas kabupaten, kepolisian, TNI, dan semua pihak yang terlibat seperti MUI, FKUB, KNPI, dan relawan Covid-19 yang dibentuk masyarakat secara swadaya dan atas inisiatif sendiri.

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar Hj Made Ambaryati mengatakan terdapat 21 pasien sembuh, terakhir warga dari Desa Badrain. Menurutnya, melihat grafik kesembuhan tinggi, hasil rapid test banyak yang non reaktif dan kasus positif memiliki tren penurunan, maka pihaknya optimis Covid-19 bisa ditekan. (her)

Puluhan Sepeda Motor Diamankan dari Arena Balap Liar Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) terus mengintensifkan kegiatan operasi penertiban aksi balap liar di sejumlah wilayah yang marak terjadi selama bulan puasa kali ini. Dalam sepekan terakhir, aparat kepolisian berhasil mengamankan sekitar 60 unit sepeda motor dari arena balap liar di wilayah hukum Polsek Pujut serta Batukliang.

Seluruh sepeda motor tersebut saat ini sudah diamankan di Satlantas Polres Loteng.

“Seluruh sepeda motor yang diamankan dari lokasi balap liar itu kita tilang,” terang Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully RA., kepada Suara NTB, Sabtu (9/5).

Ia menjelaskan, untuk wilayah hukum Polsek Batukliang lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar yakni di jalur Praya-Mantang tepatnya di Dusun Sade. Sedangkan di

wilayah hukum Polsek Pujut di wilayah Desa Pengembur. Lokasi-lokasi tersebut memang sudah sering dijadikan arena balap liar hampir setiap tahunnya di bulan puasa, sehingga lokasi-lokasi tersebut memang menjadi atensi jajaranya.

Untuk mengantisipasi munculnya kembali aksi balap liar, jajaran Satlantas Polres Loteng bekerjasama dengan polsek yang ada terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Secara berkala juga dilakukan patroli di lokasi-lokasi yang sering dijadikan arena balap liar guna menekan aksi balap liar yang ada.

Karena aksi balap liar tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku aksi balap liar itu saja.

Tetapi juga bagi pengendara lainya. Masyarakat di sekitar arena balap liar juga mengaku terganggu dengan keberadaan balap liar tersebut. (kir)

Ketua DPRD KLU Mundur dari Satgas Covid-19 Kades Sesait Terima

Tanjung (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasru-

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Disebutkannya, jumlah yang menyatakan jika seseSelong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sebanyak 16 tenaga kese- pasien yang dirawat di RSUD orang itu positif Covid-29.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pada kesempatan itu, ia hatan yang sebelumnya din- Labuhan Haji sebanyak 22 or123456789012345678901234567890121234567890123456789 yatakan reaktif Covid-19 dan ang, sebanyak 16 orang merupa- meminta supaya masya123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dirawat di RSUD Lombok kan tenaga kesehatan dan sisan- rakat lebih cerdas dan ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 Timur (Lotim), Sabtu (9/5) ya merupakan anggota keluar- sedia untuk melakukan tes 123456789012345678901234567890121234567890123456789 akhirnya dipulangkan. Kebi- ga dari tenaga kesehatan itu cepat supaya mengetahui 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jakan ini menyusul hasil sendiri. Sementara, disebutkan- kondisinya. Apabila reaktif, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 swab sebanyak dua kali dari nya bahwa tenaga kesehayan maka secepatnya diambil 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 para tenaga medis tersebut yang reaktif Covid-19 dan dira- tindakan medis untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dinyatakan negatif usai wat di RSUD Lotim, berasal kesembuhannya. Untuk tes 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menjalani karantina terpu- dari 3 Puskesmas, yakni Puskes- cepat ini, kata dia, hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mas Selong Puskesmas Kotara- metode screening awal untuk sat selama 10 hari.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendeteksi virus Corona.

Kepada wartawan akhir ja, dan Puskesmas Rarang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara, Kepala Dikes Kepala Puskesmas Kecamapekan lalu, Direktur RSUD 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lotim, dr. Syarif Hidayatul- tan Selong, H. Sanurun yang juga Lotim, dr. Hasbi Santosa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lah mengaku sangat ber- menjadi salah satu PDP dipu- M.Kes, menjelaskan untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 syukur hasil swab tenaga langkan sangat berterima kasih tenaga kesehatan yang dipu123456789012345678901234567890121234567890123456789 medis negatif. Bahkan kon- atas pengabdian dari tenaga langkan itu nantinya tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 disi 16 tenaga kesehatan medis khususnya dalam menan- melanjutkan isolasi secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 beserta beberapa anggota gani pasien Covid-19. Hanya mandiri di rumahnya mas123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 keluarganya dalam keadaan saja, ia mengeluhkan masih ing-masing. Sedangkan un123456789012345678901234567890121234567890123456789 baik, sehingga diperboleh- banyaknya masyarakat yang tuk Puskesmas Kotaraja 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan pulang sesuai Standar tidak memahami makna tes ce- direncanakan dibuka lagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Operasional Prosedur (SOP) pat Covid-19. Melainkan men- tanggal 15 Mei 2020 atau hari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yamakannya dengan hasil swab Jumat mendatang. (yon) penanganan Covid-19.

123456789012345678901234567890121234567890123456789

Hasil Negatif, 16 Tenaga Kesehatan Dipulangkan

din, S.HI., memilih mundur dari jabatan Wakil Ketua Satgas Covid-19 eksekutif. Keputusan mundur itu diambil lantaran tidak banyak dilibatkan pada diskusi teknis menyangkut penanganan, pencegahan maupun diskusi perihal sebaran anggaran Covid-19.

“Saya masuk di Wakil Ketua Satgas, tetapi selama ini tidak pernah dilibatkan dalam diskusi, baik itu perencanaan maupun membahas alokasi,” kata Nasrudin di ruang kerjanya, Jumat (8/5).

Menurutnya, keputusan mundur Nasrudin mengaku baru terucap secara lisan.

Namun ia sudah meminta staf fraksi untuk membuat konsep surat mundur untuk ditandatangani. Surat itu selanjutnya akan dikirim ke Bupati, dan ditembuskan ke Gubernur, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri serta BPKP. Sebagai Wakil rakyat, Nasrudin menginginkan adanya transparansi pengelolaan anggaran Covid yang jumlahnya mencapai Rp 90 miliar (bukan Rp 65 miliar). Apalagi kata dia, dalam Satgas itu, terdapat pejabat dari lembaga vertikal, seper-

ti TNI dan Polri.

Terpisah, Sekretaris Daerah Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., kepada awak media mengaku tak mempermasalahkan keputusan mundur Ketua DPRD KLU. Baginya, opsi yang telah diambil bersifat pribadi dan menjadi haknya untuk tetap berada atau keluar dari Satgas Covid.

“Itu haknya, Ketua DPRD mau keluar tidak ada masalah silakan saja, tetapi apa iya, kita ini ‘kan seorang pejabat, pimpinan, cobalah kita berpikir secara jernih,” ujar Suardi.

Sekda mengatakan, Ketua DPRD ataupun anggota DPRD yang lain bisa menanyakan apa saja yang dirasa masih perlu dipertanyakan.

Terlebih lagi, Sekretariat Satgas Covid KLU didampingi oleh BPKP dalam pelaksanaan anggaran Covid-19.

Pada aspek anggaran yang menjadi sorotan Dewan, Suardi menegaska n semua dikelola secara akuntabel. Bisa dilihat, kata dia, eksekusi anggaran dimulai dari pengadaan barang dan jasa, serta penyalurannya, semua disesuaikan dengan protokol Covid-19. (ari)

Teguran Ketiga

Tanjung (Suara NTB) Polemik pemberhentian 5 perangkat desa Sesait (2 orang diantaranya karena mengundurkan diri), terus berlanjut. Kepala Desa (Kades) Sesait, Susianto, M.Pd., kembali mendapat teguran. Kali ini, kades yang dilantik 30 Januari 2020 itu pun, terancam diberhentikan sementara hingga pemberhentian (permanen).

Surat Teguran ke-3 dilayangkan Bupati Lombok Utara, melalui surat No. 802/203/DP2KBPMD/2020, tanggal 30 April 2020. Isi surat masih sama dengan2 surat teguran sebelumnya, yakni meminta mencabut SK Kepala Desa Sesait masing-masing No. 141/15//PEM.DS/IV/2020, No. 141/16/PEM.DS/IV/2020 (keduanya tanggal 1 April) dan No. 141/17/ PEM.DS/IV/2020 tanggal 6 April.

Teguran juga berisi “instruksi” untuk segera mengangkat kembali 5 orang perangkat dan memberikan hak-haknya sebagai perangkat desa.

“Apabila saudara tidak mengindahkan surat teguran III ini, maka akan diberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang ber-

laku, mulai dari pemberhentian sementara sampai pemberhentian,” demikian isi surat yang ditandatangani Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar.

Kembali mendapat peringatan, Kepala Desa Sesait yang dikonfirmasi, bukannya gentar.

Sebaliknya, ia justru pasang badan dengan keputusannya.

Susianto menyadari, ada dua opsi yang bisa ditempuh terhadap keputusan yang diterbitkannya.

Pertama, ia mencabut SK khususnya No. 141/16 dan 141/17. Dan kedua, tiga orang yang ia berhentikan melalui 2 surat tersebut menempuhjalurhukummelaluiPTUN. Hanya saja, tegasnya lagi, ia tidak akan melakukan opsi pertama. Pasalnya kekeliruan yang dilakukan ketiga orang itu, sangat fatal. Yaitu menghilangkan data dan informasi pengelolaan APBDes sebelumnya.

Di samping itu, ketiga aparatur itu juga dianggap tidak mampu bekerja. Lantaran tidak sanggup memenuhi LPPD, LPJ Desa sesuai tenggat waktu, sehingga sesuai kewenangannya, ia memberhentikan ketiganya karena tidak mampu. (ari)

SUARA NTB Senin, 11 Mei 2020

Antisipasi Mandeknya Pelayanan Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa masih merasionalisasi anggaran dalam rangka Covid19. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya agar bisa memenuhi pelayanan persampahan.

“Dalam rasionalisasi anggaran di LH kita juga berhati-hati. Jangan sampai pelayanan yang menyangkut persampahan tidak bisa terpenuhi hingga akhir tahun,” kata Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S. Sos. Pihaknya tetap berusaha (Suara NTB/ist) terkait anggaran persampaAbdul Haris han ini. Jika terjadinya kekurangan, pihaknya tetap akan bersurat kepada pimpinan agar pelayanan tetap berjalan. “Penting anggaran penanganan sampah. Makanya dalam rasionalsasi ini kita berharap jangan sampai terjadi stag pelayanan persamapahan,” harapnya.

Diakuinya, rasionalisasi anggaran di Dinas LH masih berproses. Sekarang ini masih sekitar 25 persen yang belum bisa dipenuhi. “Memang harus dipenuhi. Ini juga masih berproses rasionalisasi,” terangnya.

Adapun terkait penanganan sampah saat ini, lanjutnya, tetap berjalan seperti biasa. Belum ada perubahan jadwal pelayanan. Hanya saja, karena adanya covid-19 maka diwajibkan seluruh tim persampahan menggunakan perlengkapan seperti masker, sarung tangan dan baju tertutup.(ind)

Walikota Terima Laporan Warga Ada Oknum Pejabat Amoral Kota Bima (Suara NTB) Di tengah upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mencegah dan memutus mata rantai wabah Covid19, terendus kabar ada oknum pejabat yang diduga berbuat amoral.

Menanggapi kabar itu, Walikota Bima, H. Muhamamd Lutfi SE membenarkan dan tidak menampiknya. Bahkan Lutfi mengaku sudah menerima aduan atau laporan dari masyarakat. Sayangnya ia tidak membeberkan secara jelas oknum tersebut. “Ada laporan yang kita terima dari masyarakat,” katanya akhir pekan kemarin.

(Suara NTB/Dok) Kata dia, laporan atau Muhammad Lutfi aduan dari masyarakat bahkan lebih dari satu orang pejabat ruang lingkup Pemkot Bima yang diduga berbuat amoral. Nama-nama hingga jabatan pejabat tersebut telah dikantongi. “Baik nama dan jabatan sudah kami ketahui. Saat ini masih ditelusuri dan dipelajari secara mendalam,” ujarnya.

Lutfi menegaskan, jika kedepan laporan tersebut benar adanya, oknum-oknum pejabat itu akan diberikan sanksi dan tindakan tegas. Salahsatunya langsung mencopot jabatannya. “Kalau terbukti, langsung dicopot. Yang jelas laporan masyarakat ini kita sikapi dan tindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.

Baginya, tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatan oknum pejabat yang berbuat amoral. Sebab, selain melanggar sumpah jabatan, yang bersangkutan merusak dan mencoreng nama baik Pemerintah.

“Marwah Pemerintah harus tetap dijaga. Pejabat harus memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan masyarakat,” katanya.

Lutfi menambahkan, saat melantik pejabat yang menempati jabatan baru selama ini, Ia mengaku tetap dan seringkali mengingatkan agar tidak menyalahgunakan wewenang, seperti korupsi mengabaikan tanggungjawab dan tidak terlibat amoral.

“Bukan hanya pejabat saja. Tapi seluruh pegawai dan ASN agar tetap bekerja sesuai dengan penuh tanggungjawab amanah dan menjadi pelayan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Baru Dua Desa Finalkan Data Penerima BLT Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, meminta kepala desa untuk segera merampungkan proses pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Sebab sampai saat ini baru dua desa yang melaporkan penerima bantuan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa (Musdes) tersebut.

“Baru dua desa yang sudah menuntaskan pendataan penerima BLT DD sementara yang lain kami meminta mereka untuk segera. Itu kita lakukan karena arahan dari pimpinan daerah supaya bantuan tersebut bisa diterima oleh masyarakat sebelum lebaran,” ungkap Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes Rizki Syaputra S.STp, Minggu, 10 Mei 2020.

Para penerima manfaat nantinya akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Dalam proses tersebut, pihaknya tetap mengacu kepada data kemiskinan daerah yang sudah diberikan sebelumnya by name by address. Kalaupun ada penerima manfaat yang menganggap dirinya sudah tidak layak sebagai penerima, maka desa berwenang untuk menentukan pengganti. Tentu dalam proses tersebut harus melalui mekanisme musyawarah desa supaya tidak menjadi masalah.

“Datanya sudah ada tinggal kita lakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan supaya tidak bermasalah. Apalagi rentan waktu untuk proses verifikasi sudah mepet,” sebutnya.

Hal itu dilakukan untuk mengejar waktu penyaluran bantuan tersebut. Karena permintaan dari pimpinan daerah agar bantuan itu bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan paling lambat sebelum lebaran. Hal itu dilakukan supaya masyarakat dengan kategori miskin bisa menikmati lebaran dengan gembira.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala desa agar segera merampungkan proses pendataan. Sehingga anggaran tersebut bisa segera diusulkan untuk pencairannya.

“Sesuai dengan instruksi pimpinan daerah, maka bantuan tersebut harus bisa cair sebelum lebaran supaya masyarakat bisa menikmati lebaran dengan gembira,” tukasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Lagi, Sembilan Narapidana Lapas Dompu Dibebaskan Dompu (Suara NTB) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, kembali membebaskan sembilan orang narapidana untuk menjalani asimilasi di rumah. Mereka sebagian besar diantaranya terjerat tidak pidana penyalahgunan narkotika dan penganiayaan. Atas penambahan itu, maka total warga binaan dengan hak asimilasi saat ini tercatat 60 orang.

Kasi Binadik dan Kegiatan Lapas Dompu, Murdahim, SH., kepada Suara NTB, Minggu (10/ 5) menyampaikan, pembebasan sembilan orang tersebut menyusul 2/3 masa kurungan telah mereka jalani dibawah Tanggal 31 Desember 2020.

Karenanya diberikan hak asimilasi sebagaimana Surat Edaran (SE) Plt. Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS497.PK.01.04.04 dalam rangka pencegahan dan penanggulan-

gan Covid-19. “Sembilan orang ini sudah setengah pidananya dijalani, itukan dibawah 31 Desember jadi diberikan hak asimilasi,” terangnya.

Dengan tambahan sembilan orang itu, lanjut dia, maka total narapidana yang tengah menjalani kurungan rumah dibawah pengontrolan Balai Pemasyaratan (Bapas) ada 60 orang. Jumlah itu belum begitu signifikan mengurangi tingkat kelebihan warga bi-

naan. Bahkan tak sampai separuh dari kapasitas ideal 140 orang. “Masih jauh, karena saat ini kita punya binaan itu 353 orang. Harus ada ratusan lagi yang kita asimilasi baru bisa longgar kamar-kamar ini,” ujarnya.

Ditegaskan, selain tetap menekankan penerapan protap penanganan Covid-19 bagi petugas dan warga binaan. Pihaknya terus mengidentifikasi narapidana yang memasuki 2/

3 masa kurungan untuk mendapat hak asimilasi. Sehingga potensi penyebaran Covid-19 pada area Lapas bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

Untuk data narapidana dengan hak asimilasi itu sendiri, sebut Murdahim, beberapa diantaranya Syarifudin, M Ikram, Risfiyanto dan Faisal.

Mereka sebagian besar terjerat tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dan penganiayaan dengan masa kurungan maksimal 3,6 tahun.

Untuk lima orang lain tak diingat pasti data rincinya.

“Totalnya sampai Tanggal 9 kemarin itu tambahan kita sembilan orang, cuma saya kurang ingat semua nama-namanya,” pungkas dia. (jun)

(Suara NTB/jun)

Murdahim

Satpol PP dan Tim Hukum Kabupaten Sumbawa Razia Penggunaan Masker Sumbawa Besar (Suara NTB)Setelah kantor pemerintah dan BUMN, para penjual takjil di pinggir jalan, kini giliran Pol PP dan institusi lainnya yang tergabung dalam Tim Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Covid Sumbawa, merazia pemakaian masker di sejumlah toko dan SPBU di wilayah dalam kota. Mengingat sebelumnya dilaporkan sebagian dari mereka belum melaksanakan protocol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid.

Sebagaimana disampaikan Koordinator Tim Hukum Gugus Tugas, Staf Ahli Bagian Hukum Setda Sumbawa, Ketut Sumadiarta S.H, melalui Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si. Dalam menyikapi laporan masyarakat, terkait masih banyaknya sejumlah karyawan toko dan SPBU yang belum menggunakan masker. Termasuk belum memasang tempat cuci tangan dan handsanitizer. “Untuk itulah, kami turun menindaklanjuti laporan tersebut dan kami langsung melakukan penertiban,” terangnya.

Disebutkannya, dari empat

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Tim Hukum Gugus Tugas Kabupaten Sumbawa, saat menggelar sidak di salah satu SPBU. SPBU yang disidak, ditemukan semua SPBU telah memasang tempat cuci tangan. Tapi beberapa pengendara yang tengah

mengisi BBM, tidak menggunakan masker. Demikian petugas SPBU ada juga yang tidak memakai masker. Saat

Pemkab Dompu Belum Minta Pendampingan Realokasi Dana Covid-19 Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, masih belum meminta pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait realokasi dana penaggulangan Covid-19. Hal itu lantas dikhawatirkan memicu persoalan di kemudian hari, baik kerana temuan penyimpangan anggaran atau perbuatan melawan hukum lain.

Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkarnaen, SH., kepada wartawan di kantornya menerangkan, penandatanganan MoU pendampingan dana Covid-19 memang sudah dilakukan Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin selaku ketua tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 bersama pimpinan kejaksaan. Namun demikian, kesepakatan itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan surat permohonan pen-

dampingan atas item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan. “Sudah tandatangan MoU cuma belum ada permintaan dari pemda untuk pekerjaan mana saja yang akan didampingi, itu yang kita tunggu,” ungkapnya.

Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Dompu termasuk satusatunya daerah yang belum mengajukan permohonan pendampingan atas item pekerjaan. Upaya menyurati menyurati mereka dilakukan kejaksaan, namun tak juga mendapat respon apa-apa.

Ditegaskan, pihaknya baru bisa turun mendampingi proses pencairan hingga penggunaan dana Covid-19 ketika pemda mengajukan permohonan. Untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) misalnya, jauh sebelum pembelian mesti dilayangkan surat permohonan pendampingan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pengawalan dari awal. Pun demikian untuk sa-

rana prasana lain yang dibutuhkan dalam penanggulangan virus berbahaya ini.

“Jadi diminta itu per item pekerjaan,” ujarnya.

Terhadap item pekerjaan yang sudah dilakukan sebelum adanya MoU atau surat permohonan pendampingan dari pemerintah daerah, lanjut Zulkarnaen, maka tugasnya sebatas melakukan pemantauan atas pelaksanaanya di lapangan.

Jika dicurigai terjadi penyimpangan, pihaknya terbuka untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. “Jadi kalaupun kita tidak bisa melakukan pendampingan kan ada teman-teman intel, pantau paling tidak pekerjaan itu berjalan sesuai dengan koridor. Jangan sampai diam-diam tiba-tiba (ada masalah),” pungkasnya. (jun)

itu juga pihak SPBU ditegur dan diedukasi agar tetap mengikuti protocol kesehatan.

Begitu pula saat mendatangi

beberapa toko, ada beberapa karyawan yang belum mengenakan masker. Khusus di toko Roberto, sudah memasang tempat cuci tanan, karyawannya semua mengenakan masker, bahkan setiap pengunjung atau pembeli yang datang diatur jarak menuju kasir, serta diperiksa menggunakan thermo untuk suhu tubuh. “Kami mengimbau masyarakat kalau keluar belanja maupun isi BBM harus mengenakan masker,” tukasnya.

Sebelumnya Tim Hukum juga melakukan sosialisasi penataan pedagang di pasar. Para pedagang akan diatur agar berjarak antara satu dengan lainnya. Pedagang dan pengunjung pasar harus mengenakan masker. Untuk mempermudah pengawasan, rencananya akan dibangun Posko yang diisi para petugas dari sejumlah kesatuan. Tidak hanya itu sejumlah pintu masuk dan keluar pasar khususnya di Pasar Kerato akan ditutup. Nanti beberapa pintu ditutup, yang dibuka hanya 3 pintu yaitu 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar,”pungkas H. Sahabuddin. (arn)

Perusahaan Diingatkan Tetap Bayar THR Taliwang (Suara NTB)Pemkab Sumbawa Barat, memastikan akan tetap mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya meski kondisi ekonomi sedang lesu. Jika masih ada perusahaan yang mengabaikan instruksi tersebut maka sanksi tegas tetap akan diberikan. Bahkan pihaknya juga tidak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke PHI untuk ditindaklanjuti.

“THR harus tetap terbayarkan apalagi di tengah kondisi pendemi covid-19 karena hal itu merupakan hak para karyawan. Kecuali jika ada surat dari Pemerintah Pusat (Kemenaker) untuk meniadakan pembayaran THR baru kewajiban tersebut gugur,” ungkap kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) kepada Suara NTB melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Tohiruddin SH. Dikatakannya, pembayaran THR ditetapkan bagi karyawan yang memiliki masa kerja diatas 12 bulan dan bekerja secara terus menerus dibayarkan dengan sistem satu kali gaji. Tentu untuk mempertegas instruksi tersebut, pihaknya juga akan membuat surat edaran. Supaya

tidak ada lagi alasan dari perusahaan yang tidak mengetahui surat edaran tersebut karena ingin menghindar dari aturan.

“Surat edaran akan segera kita buat agar perusahaan bisa mempersiapkan anggaran untuk pembayaran THR karyawan yang dimiliki sesuai dengan masa kerja,” ungkapnya.

Ditambahkannya, meski hasil evaluasi pembayaran THR setiap tahunnya tidak ada perusahan yang ingkar. Tetapi pihaknya tidak akan tinggal diam untuk tetap memaksimalkan pengawasan di lapangan. Jangan sampai perusahaan memanfaatkan kondisi pandemi Covid19 untuk tidak membayarkan hak karyawannya. Karena jika ditemukan maka sanksi tetap diberikan. Baik itu berupa surat teguran sampai dengan sanksi peringatan dan denda. Sanksi tersebut tetap akan mengacu kepada aturan yang berlaku tidak hanya pukul rata saja.

“Selama belum ada kebijkan untuk menghapus pembayaran THR dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Maka tidak ada alasan perusahaan tidak menbayar sesuai dengan aturan berlaku dan kami akan tetap melakukan pengawasan di lapangan,” pungkasnya. (ils)

Dompu Diperkirakan Lebih Cepat Keluar dari Wabah Covid-19 Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu diperkirakan akan lebih cepat keluar dari wabah virus Corona (Covid-19).

Dari 52 swab yang dikirim ke Laboratorium Sumbawa, tidak satupun dinyatakan positif termasuk 32 orang anggota klaster Gowa yang sebelumnya positif terjangkit Covid-19 pada swab pertama. Begitu juga dengan 37 anggota klaster Gowa yang dipulangkan dari tempat isolasi, juga kondisinya baik.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, 52 swab yang dikirim ke Laboratorium Sumbawa pada Selasa (5/5) lalu untuk memastikan adanya infeksi Covid-19 atau tidak, sudah ada hasilnya. Dari hasil swab tersebut, tidak satupun dinyatakan positif, termasuk 32 orang hasil swab pertamanya dikonfirmasi positif dan dirawat di RS Pratama Manggele-

wa. “Info dari (Dikes) Provinsi, semuanya negatif. Tinggal tunggu rilis nanti malam,” kata sumber ini kepada Suara NTB, Minggu (10/5) kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dikonfirmasi terkait hal ini tak menampik informasi tersebut. Dikatakannya, 52 swab yang diambil dan dikirim pada 5 Mei lalu kemungkinan hasilnya akan dirilis Minggu (10/5) malam atau Senin (11/5) hari ini.

“Kalau hari ini hasilnya bisa keluar, besok bisa dilanjutkan Swab selanjutnya. Karena mereka sudah menjalani pengobatan sepekan lebih, hasilnya negatif misalnya. Tapi insyaallah ada bayangan (hasilnya negatif),” kata Maman.

Saat ini Kabupaten Dompu masih nol angka kesembuhannya, karena proses menuju sembuh harus 2 kali dinyata-

(Suara NTB/ula)

Maman kan negatif hasil swab terakhir. “Ok, sekarang Dompu masih nol angka kesembuhannya. Tetapi, ketika keluar swab 2 kali berturut – turun negatif, maka Dompu akan mencapai di atas 90 persen angka kesem-

buhannya,” tegas Maman. “Istilahnya, bukan hanya sehat, tapi dia dikatakan sembuh.

Disitulah tempat kebanggaan kita nanti,” tambahnya.

Selain hasil swab terhadap mereka yang sebelumnya dikonfirmasi positif Covid-19, juga tidak ada penambahan kasus positif baru di Kabupaten Dompu. Kelompok kontak erat pasien positif Covid-19 yang dikhawatirkan sebagai transmisi lokal virus, hasil swabnya negatif.

32 orang positif yang diambil swabnya 5 Mei lalu itu selama ini dirawat di RS Pratama Manggelewa. Kelompok kontak erat pasien positif merupakan keluarga pasien positif di kecamatan Dompu dan Woja, serta 3 orang dokter dan 1 orang perawat. Mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

Terhadap 37 orang yang dipulangkan ke rumahnya dari tempat isolasi terpusat setelah

2 kali dinyatakan negatif hasil Swabnya, menurut Maman, kondisinya baik – baik saja dan tidak memiliki keluhan kesehatan. “Mereka baik – baik saja, masih melanjutkan isolasi di rumah,” katanya. “Sebenarnya, isolasinya hanya 7 hari, tapi kita perpanjang 14 hari untuk membuktikan bahwa mereka benar – benar tidak ada gejala sama sekali,” kata Maman.

Dengan tidak adanya tambahan kasus baru, jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Dompu masih 39 orang.

Satu orang meninggal dunia, 38 orang masih dikategorikan positif dan dalam keadaan baik.

Yang dinyatakan positif ini dirawat di RS Pratama Manggelewa sebanyak 32 orang, dan 6 orang dirawat di Wisma Sanggilo Dompu. Semua pasien positif Covid-19 ini akan menjalani pengujian swab tahap lanjutan, Senin (11/5) malam. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 11 Mei 2020

Halaman 5

Kerja Sama Bagian Protokol dan Dokpim Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Wabup KSB Salurkan BST Kemensos untuk Penanganan Dampak Covid-19 Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemesos) akhirnya dapat dinikmati masyarakat penerima di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu bantuan pemerintah pusat untuk menangani dampak pandemi Coronavirus Disease (Covid19) itu, secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Sabtu (9/ 5), kepada keluarga penerima manfaat (PKM) di kantor Pos Taliwang.

UNTUK di KSB, jumlah penerima BST Kemensos ini ditetapkan sebanyak 8.468 kepala keluarga (KK) atau KPM. Bantuan ini disalurkan oleh Kemensos dalam bentuk uang tunai di mana setiap KPM akan menerima sebesar Rp. 600.000/bulan selama 3 bulan terhitung mulai April hingga Juni mendatang.

“Mudah-mudahan bantuan dari Kemensos ini bisa turut meringankan beban masyarakat,” kata Wabup di sela sambutannya.

Menurut Wabup, BST Kemensos ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di tengah pandemi virus corona saat ini. “Jadi ada beberapa paket bantuan yang diluncurkan pusat dan salah satu-

nya BST ini,” cetusnya.

Ia menjelaskan, nilai bantuan yang diterima per KK/KPM dari BST ini sebesar Rp. 600 ribu tanpa adanya potongan. Dan selain BST, terdapat beberapa program JPS lain yang disiapkan pemerintah untuk warga sebagai upaya meringankan beban masyarakat akibat Covid-19.

“Ada banyak bantuan. Dari pusat saja lewat Kemensis ada PKH, BPNT dan sekarang ini BST. Belum lagi dari kemeterian lain. Belum lagi dari provinsi dan bahkan kami di kabupaten juga siap menyalurkan bantuan yang bentuk dan tujuannya sama. Yakni mengatasi dampak corona itu terhadap perekonomian masyarakat,” tegas Wabup.

Untuk pemerataan, disampaikannya, bantuan dari pemerintah ini hanya diperuntukkan bagi

satu KK/KPM. Tidak boleh satu KK mendapat dua jenis bantuan berbeda. Karena itu untuk memastikan bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih penerima, Pemda KSB terus mengawal penyalurannya di tingkat lapangan.

“Kami sudah minta Disos untuk mengawal data penerima semua bantuan. Supaya dipastikan tidak ada kepala keluarga terima dua program,” bebernya.

Program JPS, baik yang diluncurkan pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tengah pandemi corona ini, ditegaskan Wabup, hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Atau warga yang tidak mendapat upah atau imbalan dari negara.

“Ingat untuk semua program yang berhak menerima hanya

warga kurang mampu dan karena corona ini ia semakin kesulitan secara ekonomi. Jadi kalau bapak ibu PNS atau bekerja di pemerintahan tidak boleh menerima bantuan ini,” tukas orang nomor dua di KSB ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KSB, H. Syaifuddin dalam laporannya menyampaikan, BST diberikan selama tiga bulan yakni Bulan April, Mei dan Juni 2020. Pemda KSB sebelumnya mengusulkan 8.600 KK sebagai penerima BST ke Kemensos. “Jadi pak (wabup) penyaluran hari ini merupakan untuk periode bulan April,” terangnya.

Program lain dari JPS yang disalurkan Kemensos ada Program Keluarga Harapan (PKH).

Di mana untuk program ini pusat telah menaikkan nilai bantuannya dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 25 persen. Jumlah penerima PKH di KSB juga ditambah sebanyak 884 KK sehingga total penerima manfaat PKH di KSB sebanyak 6.684 KK. Selanjutnya ada Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako (BPNT). H. Syaifuddin menye-

(Suara NTB/ist)

SIMBOLIS -Wabup KSB,Fud Syaifuddin menyerahkan BST Kemensos kepada warga penerima di kantor PosTaliwang, Sabtu (9/5). butkan, tahun ini terjadi penam- penerima program JPS di KSB bahan jumlah KK penerima se- saat ini sebanyak 23.805 KK. banyak 1.512 KK. Sehingga kini Namun begitu ia memperkiratotalnya sebanyak 11.323 KK. “Se- kan angka itu masih akan mentara itu yang sydah dilincur- berunah, karena Pemda masih kan oleh pusat lewat Kemensos. mendata penerima program lainDan selain dari pusat ada juga JPS nya, seperti program BLT dari Gemilang dari Provinsi NTB den- Kementerian Desa dan Pembangan jumlah penerima sebanyak gunan Daerah Tertinggal yang diusulkan sebanyak 10.000 KK. 1.535 KK,” urainya.

Terakhir mantan kepala Di- JPS Pariri ditargetkan 3.000 KK, nas Kesehatan (Dinkes) KSB ini serta Pariri Lansia dan Disbailmenambahkan, sementara ini itas reguler sebanyak 6.399 or-

(Suara NTB/ist)

Fud Syaifuddin ang. Bantuan bagi warga fakir miskin sebanyak 1.586 KK. “Perkiraan kami pak wabup penerima JPS di KSB dalam upaya meringankan beban warga akibat Covid-19 mendekati angka 30.000-an KK,” sitirnya seraya menambahkan untuk penyauran BST ini Kemensos juga memanfaatkan lembaga perbankan. “BST ini penyaluraannya lewat bank juga pak Wabup,” sambungnya. (bug/*)

138 Jiwa Warga Ngali Terdampak Kebakaran Bima (Suara NTB) Sebanyak 138 jiwa terdampak kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Jumat (8/5) pagi.

Kerugian ditaksirkan mencapai angka miliaran rupiah.

(Suara NTB/Ist)

PETAHANA - Bakal Pasangan petahana Cabup Bima, Indah Dhamayanti Putri didampingi Cawabup Bima, Dahlan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPD Partai Demokrat NTB di Hotel Parahyangan Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5).

Ikut Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dinda-Dahlan Optimis Diusung Demokrat Bima (Suara NTB) Bakal Pasangan Calon Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Calon Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPD Partai Demokrat NTB di Hotel Parahyangan Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5).

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut salahsatu tahapan yang dilakukan partai Demokrat untuk menguji Cabup dan Cawabup Bima yang akan diusung atau direkomendasi dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020.

Usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Bacabup Bima, Indah Dhamayanti Putri mengaku optimis dirinya dengan Bacawabup Dahlan bisa meraih atau mengantongi rekomendasi Partai Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020.

Pasalnya lanjut dia, sejak tahapan awal yakni mulai dibukanya pendaftaran, pengambilan formulir hingga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan keduanya tetap mengikuti.

Hal itu dilakukan sebagai keseriusan keduanya agar diusung oleh Demokrat.

“Tahapan demi tahapan yang dilakukan Demokrat tidak pernah kita lewati. Kami sangat optimis bisa meraih rekomendasi Demokrat,” ujarnya.

Lebih lanjut ibu dua orang anak ini menjelaskan uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan salahsatu tahapan untuk menguji kelayakan dan kepatutan Bacabup dan Bacawabup yang mendaftar di partai Demokrat. Tahapan itu kata dia, hampir dilakukan oleh semua Partai.

“Fit and Proper Test bertujuan mengetahui apakah figur yang mendaftar layak dan patut atau tidak untuk diusung dalam Pilkada. Mekanisme seperti ini hampir semua partai melakukannya,” katanya.

Terlepas dari itu, Ia tetap meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bima agar dirinya bersama Dahlan bisa mendapat rekomendasi Demokrat, berjuang bersama dalam Pilkada yang direncanakan akan digelar pada Bulan Desember 2020 mendatang.

“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Bima, supaya Partai Demokrat memberikan kepercayaan untuk mengusung pasangan Dinda-Dahlan pada Pilkada 2020,” ujarnya.

Selain Dinda-Dahlan, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar partai berlambang Mercy tersebut juga diikuti oleh sejumlah Bacabup dan Bacabup lainnya, seperti Drs. H. Syafruddin, H. M. Noer M.Pd, Ahmad Abbas dan Drs. H. Arifin MM (Bacabup)serta Ady Mahyudi (Bacawabup). (uki/*)

“Ada 38 Kepala Keluarga (KK) atau 138 jiwa yang terdampak kebakaran,” kata Kepala Desa Ngali, Ihwan S.Pd kepada Suara NTB, Minggu (10/5).

Menurutnya, ratusan jiwa yang terdampak tersebut telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) dengan harapan agar bisa ditindaklanjuti.

“Hingga kini warga yang terdampak kebakaran berada ditenda-tenda pengungsian yang dibangun di sekitar lokasi kebakaran,” katanya.

Meski hingga saat ini masih dilakukan pencatatan, Ihwan mengaku total kerugian akibat kebakaran tersebut berkisar angka miliaran rupiah. Terhitung dari 38 unit rumah serta benda berharga

lainnya, seperti motor hingga lumbung pangan. “Kerugian bisa mencapai angka miliaran,” ujarnya.

Disamping itu pasca terjadinya kebakaran, sampai saat ini banyak pihak memberikan bantuan kepada korban. Mulai dari Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, perkumpulan Kepala Desa hingga organisasi sosial dan mahasiswa lainya. Kata dia bantuan yang dinerikan bervariatif, ada uang tunai, sembako, obat-obatan dan makanan.

“Dan ada juga bantuan dapur umum serta bantuan tenaga dari Tagana, BPBD dan TNI yang membersihkan puing-puing sisa kebakaran,” ujarnya.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya kebakaran hebat melanda pemukiman warga di dua Dusun Desa Ngali Kecama-

(Suara NTB/Uki)

PUING - Tagana, BPBD bersama TNI membersihkan puing-puing sisa kebakaran di Desa Ngali Kecamatan Belo, Minggu (10/5).

Kepala Badan Penanggulantan Belo Kabupaten Bima pada bat ke rumah warga lainnya.

Beruntungnya kebakaran gan Bencana Daerah (BPBD) Jum’at (8/5). Puluhan rumah hangus terbakar serta belasan unit ru- itu tidak ada jatuh korban Kabupaten Bima, melalui Kasi sak sedang dan ringan akibat di- atau meninggal dunia. Kobaran Kedaruratan dan Logistik, Bamapi berhasil dipadamkan be- bang Hermawan S.Sos mengalahap si jago merah.

Informasi yang dihimpun berapa jam kemudian, setelah takan kebakaran di Desa Ngali Suara NTB, kebakaran tersebut 2 unit mobil pemadam kebaka- terjadi sekitar pukul 9.30 wita. diduga dipicu akibat meledaknya ran (damkar) diterjunkan ke “Dugaan sementara kebakaran kompor gas di salahsatu rumah lokasi. Pemadaman juga diduga dipicu akibat meledaknwarga. Api dengan cepat meram- dibantu oleh warga setempat. ya kompor gas,” katanya. (uki)

Dokter di Puskesmas Sebotok Jaksa Atensi Data Penerima Bansos Terus Diupayakan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberadaan Puskesmas Sebotok di Desa Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Selain dilengkapi peralatan, puluhan petugas juga sudah ditempatkan. Kini Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa tengah berusaha mencari dokter yang akan ditempatkan.

“Cuma dokter yang belum.

Petugas lainnya sudah siap semua. Petugasnya ada 24 orang, seperti perawat, tenaga laboratorium, bidang, petugas gizi, petugas Kesling, ada survelen dan manajemennya,” ungkap Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos. Dijelaskannya, meskipun belum adanya dokter, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pelayanan di Puskesmas setempat. Pasien pun setiap saat dilayani. Untuk dokter, sementara disiasati dengan sistem penjad-

(Suara NTB/ist)

Abdul Malik walan. Di mana dokter yang ada di Puskesmas Labuhan Badas mempunyai jadwal kunjungan ke Puskesmas Sebotok. “Kita pake sistem penjadwalan dari Puskesmas Labuhan Sumbawa,” ungkapnya.

Pihaknya juga terus berupaya mencari dokter yang bisa

ditempatkan di Puskesmas setempat. “Dokternya tetap kami upayakan. Kami sudah mencari dokter yang ada di lokal.

Kalau memang tidak ada, nanti ada droping pusat melalui tenaga Nusantara Sehat. Kalaupun ada rekrutmen CPNS, nanti akan kita usulkan bahwa kita membutuhkan dokter di Sebotok,” sebutnya.

Terhadap pelayanan di Puksemas Sebotok, lanjutnya, dilengkapi dengan sarana prasarana. Saat ini sudah ada dua ambulan air yang stanby.

Sedangkan ambulan yang mengangkut pasien dari Puskesmas ke Dermaga, juga sudah tersedia. Pihaknya sedang berupaya melakukan droping ke puskesmas. “Sarana prasarana lengkap. Ambulan air sudah stand by dua di sana. Cuma mobil ambulan yang dari puskesmas ke dermaga itu yang belum. Mobilnya sudah disiapkan, sedang kita berupaya untuk drop,” tandasnya.(ind/arn/*)

Covid-19, Program BSPS di Sumbawa Tetap Berjalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR di Sumbawa tetap berjalan ditengah pandemi Covid-19. Tapi tentu saja, dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini akan disesuaikan dengan standar Covid-19. Terutama dalam sosialisasi program.

Sebagaimana disebutkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa melalui Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan, Zubhan S.T, program BSPS untuk tahap pertama sebanyak 200 unit MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada delapan desa di empat kecamatan. Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang, desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Kemudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge.

Untuk tahap pertama ini, fasilitator telah melakukan verifikasi MBR calon penerima bantuan pada masing masing wilayah pendampingan. Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Begitu pula dalam sosialisasi yang dilakukan, tidak lagi mengumpulkan calon penerima bantuan. Tapi dengan lebih banyak membagikan pamflet atau brosur yang berisi syarat penerima bantuan, jenis kegiatan dan tahapan pelaksanaan BSPS dari Kementerian PUPR. “Pengurus inti Kelompok Penerima Bantuan (KPB) bisa ikut membantu sosialisasi ke setiap anggotanya,” terang Zubhan.

Syarat penerima bantuan, diantaranya, memiliki atau mnguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya rumah yang tidak layak huni. Belum pernah menerima bantuan se-

jenis dan bersedia berswadaya, membentuk kelompok dan tanggung renteng. Jenis kegiatan BSPS di Sumbawa tahun ini, berupa peningkatan kualitas rumah swadaya dengan besaran bantuan Rp15 Juta untuk bahan bangunan ditambah Rp2,5 Juta untuk upah pekerja sehingga totalnya Rp17,5 Juta.

Sejauh ini, lanjt Zubhan, sudah dilakukan review Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dikiirimkan ke PPK BSPS yang ada di Propinsi. Sehingga diperkirakan pencaiaran tahap pertama bisa dilakukan pada bulan Juni mendatang. Sedangkan untuk tahap keedua BSPS di Sumbawa alokasinya menyusul kemudian dari pusat. Informasinya, Sumbawa akan mendapatkan sedikitnya tambahan 150 unit rumah pada tahap kedua nanti.

“Membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah meski di tengah situasi Covid-19 saat ini, juga penting. Agar warga

(Suara NTB/ist)

PAMFLET - Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan menunjukkan pamflet Kementrain PUPR terkait pelaksanaan Covid-19 dengan protokol kesehatan. kita bisa menempati rumah home”, masyarakat kita betah yang layak dan nyaman. Sesuai berada di dalam rumah sendiri himbauan pemerintah “stay at yang layak,” tukasnya. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, memberikan atensi khusus terhadap para penerima program bantuan sosial (Bansos). Sebab pendataan penerima yang tidak maksimal dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

Apalagi anggaran untuk pemberian Bansos sangat besar baik oleh pusat, Provinsi, maupun daerah sehingga sangat rentan bermasalah.

“Bansos kita atensi khusus karena potensi terjadi penyalahgunaan bantuan sangat besar dibandingkan dengan program yang lain. Makanya kami sudah meminta kepada Pemerintah agar data para penerima bisa diverifikasi secara maksimal supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkap Kajari kepada Suara NTB, mela-

lui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH. Apalagi saat ini ekonomi sedang lesu sehingga bantuan sekecil apapun akan sangat berarti bagi masyarakat.

Memang persoalan pendataan penerima harus di kawal khusus, supaya tidak ada yang tumpang tindih.

Karena untuk Bansos ada yang bersumber dari Pusat, Provinsi dan Daerah. Jangan sampai ada orang yang sama tetapi mendapatkan ketiga bantuan tersebut itu yang tidak boleh. “Tidak boleh ada yang tumpang tindih di penerima program bansos baik itu pusat, Provinsi maupun daerah,” tegasnya. Bahkan besaran nilai yang di terima oleh masing-masing penerima manfaat juga sudah ditentukan dan sama rata. (ils)

Perusahaan di KSB Terus Kurangi Karyawan Taliwang (Suara NTB) Perlahan tapi pasti, imbas pandemi virus corona mulai menggerogoti dunia usaha di Kabupaten Subawa Barat (KSB). Terbukti saat ini perusahaan-perusahaan terus melalukan pengurangan karyawan karena sepinya usaha mereka.

Cara pengurangan karyawan yang ditempuh perusahaan itu yakni dengan merumahkan pekerjanya hingga bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PKH). Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, jumlah karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya baik secara permanen (PKH) maupun sementara (dirumahkan) sudah mencapai 840 orang.

Dengan rinciang 630 orang status dirumahkan dan sisanya 210 orang kena PKH. Kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY memprediksi, jumlah karyawan yang akan kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi virus corona masih akan terus bertambah. “Perusahaan yang melapor ke kami soal rencana mengurangi karyawannya ham-

pir tiap hari ada,” ungkapnya kepada Suara NTB. Perusahaan memang tidak punya banyak pilihan untuk mempertahankan pekerjanya di tengah situaso sulit seperti sekarang ini. Dikatakan H. Muslimin, bahkan bagi perusahaan yang ‘memarkir’ karyawannya dengan cara dirumahkan, pada dasarnya masih kesuitan memenuhi kewajibannya kepada karyawannya.

“Bayangkan saja ada yang driumahkan tanpa gaji. Mereka ini hanya status saja masih sebagai pekerja tapi hak-haknya selama tidak beraktifitas (belerja) ya tidak bisa diberikan oleh perusahaan,” ungkap mantan kepada Dinas Pertanian (Distan) KSB ini.

Menghadapi kondisi itu, dikatakannya, pihaknya sebagai perpanjangan tangan pemerintah tidak bisa berbuat banyak bagi karyawan. Satusatunya yang bisa dilkukan Disnakertrans KSB adalah memastikan setiap proses pengambilan kebijakan oleh perusahaan dalam memangkas pekerjanya sesuai aturan dan kesepakatan bersama.(bug)

Halaman 6

SUARA NTB Senin, 11 Mei 2020

Abu Hurairah r.a berkata : ‘’Rasulullah SAW bersabda : ‘’ Tiada balasan bagi orang yang menyimpan harta dan tidak dikeluarkan zakatnya melainkan dibakar di dalam neraka jahanam.

Lalu dibuatkan baginya setrika dari api kemudian disetrikakan ke badannya’’ (Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim)

Takwa (1) Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PEMBACA yang berbahagia, takwa merupakan tujuan akhir dari setiap ibadah yang dilakukan oleh orang beriman.

Karenanya, tingkatan takwa yang diraih dari suatu ibadah tertentu berbedabeda. Ada derajat takwanya orang yang rajin bersedekah, salat, haji dan sebagainya. Beribadah puasa selama satu bulan penuh Ramadhan pun pada hakekatnya untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah SWT. Demikianlah harapan syariat puasa yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an.

Dalam mengenal hakikat takwa, perlu kita pahami arti takwa secara ijmal (global) dan takwa secara operasional. Takwa secara global, bermaksud terpeliharanya seseorang dengan perbuatan baik setelah ia melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh keyakinan. Dengan kata lain, dari kata ‘memelihara’ (wiqayah) sesorang memelihara hubungan baik dengan Allah SWT. Memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang dimurkai-Nya. Sehingga kita sering mendengar arti takwa, memelihara segala perintah-Nya untuk dapat dijalankan, perintah dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan.

Berdasarkan definisi ijmal di atas, maka takwa tidak hanya sebatas rasa takut kepada Allah SWT. Rasa takut kepada Allah merupakan hanya bagian kecil dari takwa. Dalam tafsir Al-Azhar, disebutkan dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridha, dan sabar. Dengan demikian, ia adalah pelaksanaan dari iman dan amal saleh.

Saudara sekalian, dalam kitab suci Al-Qur’an, kita bisa menemukan takwa dalam definisi ijmal itu misalnya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Justru, mereka selalu patuh menjalankan segala perintah Allah.” (QS At-Tahrim: 6).

Berdasarkan ayat itu, takwa sebagai upaya pemeliharaan diri dan orang lain, harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan seorang Muslim. Seseorang yang bertakwa akan mampu mengontrol tingkah lakunya seharihari. Ia akan selalu menimbang-nimbang apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Takwa di sini akan mencerminkan priadi Muslim yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan ciptaan-Nya. Kita umat Islam harus menjadikan basis takwa sebagai jalan kehidupan (way of live). Jika kita mampu mewujudkan takwa sebagai pakaian atau hiasan, maka akan tercermin suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya yang terampil Islami. Sebab, mereka selalu menerapkan ketakwaan itu dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang demikian adalah mereka yang akan selalu diberkahi hidup mereka oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surat AlA’raf ayat 26:”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka Kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi.”

Namun, saudara-saudara sekalian, mewujudkan pemahaman takwa dalam arti ijmal ini memang masih sulit. Kita masih kurang percaya dengan firman Allah di atas. Banyak faktor penyebabnya, salah satunya karena masyarakat kita sudah terkena virus materialisme. Masyarakat kita masih banyak yang memegang teguh prinsip ‘tidak kerja tidak dapat uang’. Tidak dapat uang sama dengan tidak bisa makan, dan akhirnya mati kelaparan. Pola pikir ini sebetulnya merupakan pola pikir generasi yang malas mempelajari dan mendalami Al-Qur’an. Sehingga keyakinan atas janji-janji Allah tersebut dianggap hanya sebagai bacaan kosong bahkan menjadi gurauan. Maka, sejatinya orang yang beriman memahami arti takwa secara ijmal dengan penuh penghayatan agar budaya materialistis dapat ditangkis dengan konsep keberkahan dalam wadah masyarakat Islami. (bersambung…)

RADIO

Jajaran Dukcapil Lobar Isi Ramadhan dengan Tadarus dan Doa Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) konsisten menggelar kegiatan tadarus Al-Qur’an atau ngaji pada bulan puasa. Kegiatan untuk mengisi bulan puasa ini dimulai sejak Ramadhan tahun lalu. Tadarus Al-Qur’an diadakan setiap hari, diikuti oleh kepala dinas, pejabat hingga staf.

“Sudah setahun berjalan tadarusan Al-Qur’an. Dimulai tahun lalu,” jelas Sekretaris Dinas Dukcapil Lobar Fathurrahman, pekan kemarin.

Selain tadarus Al-Qur’an, jajaran Dukcapil juga menggelar doa bersama untuk mendoakan agar negara dan daerah Lobar tercinta bebas dari wabah Corona. Dampak dari kegiatan ini pun berpengaruh positif terhadap kinerja dan Kegiatan ini juga diharapkan bisa memberi ketenangan bagi jajaran setelah bekerja melayani masyarakat.

Dijelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi jajaran terutama yang Muslim setelah bekerja dari jam 08.00 pagi sampai sore. Hal ini agar staf menjadi adem, karena selama melayani warga, mereka menghadapi berbagai karakter masyarakat.

Tadarusan dimulai pukul 12.00 siang di kantor setempat.

Semua staf ikut entah itu ASN

(Suara NTB/ist)

Fathurrahman maupun tenaga kontrak mengaji Al Qur’an. Kalau Ramadhan sebelumnya, kegiatan mengaji ini diisi juga kuliah tujuh menit (kultum). Pemateri dalam kultum beberapa kali diisi oleh bupati, sekda dan jajaran pejabat terkait.

Selain itu dari internal pejabat di OPD terkait. Namun pada Ramadhan kali ini kultum ditiada-

kan, karena wabah Corona.

Mengaji Al Qur’an pun dilaksanakan sesuai standar Covid-19, di mana ada pemandu melalui pengeras suara dan tidak berkerumun. “Staf mengaji dari mejanya masing-masing, karena menerapkan Physical distancing,” ujar dia.

Damkak dari kegiatan keagamaan ini sendiri, mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan. karana sebelum mengaji ini, Kinerja dinas dinilai cukup oleh pusat. Namun setelah diadakan kegiatan ini, selama dua semester ini dinilai terjadi peningkatan nilai baik di atas 83 poin. Dan nilai LAKIP dinas juga naik. ‘’Yang jauh lebih utama, sesama jajaran mampu menciptakan suasana kebersamaan, nasib sepenanggungan. Tujuan jangka panjangnya, diharapkan ngaji ini mampu meningkatkan kemampuan para jajaran dalam membaca Al Qur’an,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala SMPN 3 Gerung H. Halil menyerahkan bantuan makanan pada warga yang tidak mampu di Dusun Batu Samban Lembar.

SMPN 3 Gerung Bangun Gerakan Berbagi di Bulan Ramadhan Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan peduli masyarakat yang terkena dampak Covid-19 harus terus tumbuh di tengah masyarakat. Semakin banyak yang terlibat, semakin ringan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Seperti yang dilakukan SMPN 3 Gerung Kabupaten Lombok Barat yang menggandeng berbagai elemen, mereka berbagi di tengah masyarakat.

Menurut Kepala SMPN 3 Gerung H. Halil, M.Pd., bulan Ramadhan kali ini bertepatan dengan wabah Corona dihadapkan dengan orang yang kehilangan banyak sumber pencaharian. Hal ini tentu

berdampak pada mereka dalam menjalani hidup.

Untuk itu, pihaknya dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat membangun gerakan berbagi. Pada Ramadhan kali ini, sasaran kegiatan peduli ini ialah masyarakat yang terletak di sekitar Desa Batu Samban. Mereka diberikan masker dan makanan gratis. Tentu saja ini sangat membantu masyarakat di tengah situasi sulit sekarang ini. “Pemberian masker dan nasi kotak kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (9/5).

Selain membantu masyarakat yang terletak di sekitar

Dusun Batu Samban Desa Lembar Kecamatan Lembar, bantuan juga disebarkan di sekitar terminal Lembar atau tepatnya di Mako Lanal. Di tempat ini terdapat sebanyak 40 paket dibagikan untuk masyarakat sekitar. “Semoga kegiatan ini sebagai wujud peduli sesama untuk giat bela negara bersama meretas penularan Virus Corona,” terangnya.

Diakui bahwasanya kegiatan peduli sesama ini adalah sebuah kegiatan mulia yang harus terus dibangun sebagai kekuatan sosial di tengah masyarakat dalam situasi sekarang. (dys)

Olahraga saat Puasa BULAN Ramadhan adalah bulan yang unik di mana umat Muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Antara waktu tersebut, kurang lebih selama 13 jam, tubuh tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman dari luar.

Selain waktu makan, makanan yang dimakan saat bulan Ramadhan biasanya berbeda dari biasanya karena terdapat tradisi makan makanan tertentu yang hanya ada di bulan Ramadhan, seperti kolak, kurma, dan es blewah. Perubahan pola makan ini dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Banyak orang yang tetap melakukan olahraga untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap bugar di bulan Ramadhan. Bagaimana cara menjalankan olahraga yang baik di bulan Ramadhan? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Berikut penjelasannya sebagaimana dikutip dari hellosehat.com.

1. Waktu olahraga Pertama yang harus diperhatikan adalah waktu melakukan olahraga. Tidak disarankan untuk melakukan olahraga di saat waktu puasa. Seperti yang dilansir dari thenational dan islamicity, olahraga sebaiknya tidak dilakukan saat berpuasa karena saat puasa perut dalam keadaan kosong. Waktu terbaik untuk melakukan olahraga di bulan Ramadhan adalah pada saat setelah berbuka, karena setelah berbuka tubuh mendapatkan energinya kembali dari makanan dan minuman.

Namun, ada juga yang beranggapan bahwa waktu terbaik melakukan olahraga adalah pada saat menjelang berbuka puasa. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, dr. Saptawati Bardosono mengatakan bahwa olahraga sebaiknya dilakukan 30-60 menit menjelang berbuka karena mendekati waktu makan.

2. Olahraga yang baik dilakukan saat puasa Selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah jenis olahraga. Lakukan jenis olahraga yang biasa Anda lakukan seperti biasanya. Namun, sebaiknya lakukan jenis olahraga intensitas ringan sampai sedang, seperti berjalan, jogging, dan bersepeda. Disarankan untuk tidak mencoba intensitas olahraga yang lebih tinggi dari yang biasa Anda lakukan karena ditakutkan tubuh tidak mampu melakukannya.

3. Asupan makanan yang diperlukan Saat Ramadhan, tubuh diberi waktu dua kali untuk makan, yaitu saat sahur dan berbuka puasa (waktu Maghrib). Waktu makan di bulan Ramadan agak berubah dibandingkan dengan hari biasanya.

Selain itu, porsi makan mungkin juga dapat berubah.

Namun, usahakan untuk tetap memakan makanan dalam jumlah yang sama seperti hari biasanya, tidak berlebih dan juga tidak kekurangan, dan juga makan beragam makanan yang mengandung zat gizi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh.

Karbohidrat merupakan energi utama bagi tubuh.

Karbohidrat dapat mengembalikan kadar glukosa darah yang menurun saat berpuasa. Makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan serat (yang memiliki indeks glikemik rendah) diperlukan karena membantu melepaskan energi secara perlahan sehingga energi dalam tubuh tidak cepat habis.

Memakan makanan yang mengandung indeks glikemik rendah pada saat berbuka puasa bertujuan untuk meningkatkan cadangan karbohidrat, sedangkan jika mengonsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, maka kadar gula darah akan cepat meningkat tetapi akan cepat habis juga.

Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi saat berbuka puasa untuk memaksimalkan cadangan glikogen otot dan kemudian konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi saat sahur untuk memperlambat pencernaan sehingga perut tidak cepat kosong.

4. Banyak minum Dehidrasi dapat terjadi saat berolahraga apalagi dilakukan pada saat cuaca panas. Sehingga untuk mencegah hal ini terjadi, asupan cairan ke dalam tubuh harus diperhatikan. Asupan cairan yang disarankan adalah 1,5-2 liter per hari.

Selain itu, Anda juga disarankan untuk membatasi melakukan aktivitas fisik di siang hari untuk mencegah dehidrasi. Melakukan olahraga yang mengeluarkan banyak keringat di siang hari saat puasa dapat menyebabkan dehidrasi karena cairan tubuh hilang melalui keringat.

5. Perhatikan juga lama tidur Untuk menjaga tubuh tetap prima saat bulan Ramadhan, waktu tidur harus cukup. Orang dewasa memerlukan waktu tidur sekitar 7-9 jam per hari. Waktu tidur yang kurang dapat mempengaruhi kinerja tubuh.

Tidur siang mungkin kadang diperlukan untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap sehat.

Lombok Ruqyah Center Berbagi Sembako dengan Kaum Dhuafa Selong (Suara NTB) Di tengah wabah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 hampir sebagian besar masyarakat terdampak, terutama di bulan Ramadhan ini. Sektor ekonomi lumpuh dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Lombok Ruqyah Center ambil bagian membantu pemerintah membantu masyarakat.

Bantuan difokuskan bagi yatim piatu dan dhuafa.

Pengasuh Lombok Ruqyah Center Desa Labuhan Lombok Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur, Abdul Azis, S.Pd., menjelaskan, kondisi serba sulit dan terbatasnya aktivitas masyarakat akibat penyebaran Covid-19, berimbas terhadap perekonomian.

Dampaknya tidak saja dirasakan oleh masyarakat perkotaan, melainkan membias ke

masyarakat tingkat desa.

Dia memahami kehidupan desa terutama di pelosok dusun mencerminkan kemiskinan.

Sebagian besar masyarakat tak memiliki pekerjaan tetap.

“Seperti Dusun Menanga Baris dan sekitarnya yang merupakan desa baru yang merupakan pemekaran Desa Labuhan Lombok yang kehidupan sehari-hari mereka adalah para buruh tani lepas dan nelayan tradisional,” paparnya.

Acok Abu Ammar sapaan akrabnya mengungkapkan keprihatinannya. Buruh tani dan nelayan tradisional kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hasil panen dan tangkapan ikan sepi pembeli.

Lombok Ruqyah Center berinisiatif membuka donasi santunan kepada para yatim piatu dan dhuafa yang terdam-

pak Covid-19. Donasi dihimpun melalui media sosial dan mendapat respons dari para netizen. “Tema sebar nasi kotak dan sembako untuk para dhuafa. Alhamdulillah banyak mendapat respons,” ucapnya.

Disampaikan, penanganan masalah sosial tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Abu Ammar menilai perlu ada gerakan sosial dari masyarakat untuk menghimpun donasi dan disalurkan ke warga terdampak.

Dari gerakan tersebut diharapkan kepedulian dan kepekaan terhadap para yatim piatu dan para dhuafa. “Pekerjaan rumah bukan hanya tugasnya para datu (pemerintah,red) tapi tugas yang mulia sesama hamba Allah, terlebih di bulan suci Ramadhan ini,” ucapnya.

Dia menegaskan, berinfaq

RADIO

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pengasuh Lombok Ruqyah Center Labuhan Lombok, Abdul Azis berfoto bersama para yatim piatu penerima bantuan pekan kemarin. dan sedekah tidak membuat orang yang membutuhkan. Gerorang miskin. Justru, Allah akan berbagi sembako akan menjanjikan akan menambah terus dilakukan selama Raharta bagi para dermawan yang madhan terlebih di tengah panmenyalurkan hartanya untuk demi Covid-19. (cem)

SUARA NTB

Senin, 11 Mei 2020

Gubernur NTB Keluarkan Instruksi Wajibkan Penggunaan Masker Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus melakukan berbagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada Sabtu (9/ 5), mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB tentang kewajiban penggunaan masker untuk mencegah penularan Covid-19.

Dalam Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum tahun 2020 tersebut diterangkan bahwa dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang terus

meningkat di NTB, diperlukan langkah-langkah bersama dari setiap warga masyarakat.

Instruksi Gubernur kepada kepada seluruh Bupati dan Walikota di NTB tersebut dihajatkan agar para kepala daerah senantiasa terus mengingatkan warganya untuk tetap menggunakan masker jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah.

Selain itu, ada beberapa poin penting yang turut menjadi perhatian demi mencegah semakin

Nyayu Ernawati : Anak-anak Butuh Perhatian Khusus dari Pemerintah Dari Hal. 1 Alhamdulillah beliau langsung merespon dan mempersiapkan segala sesuatunya di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk menerima UW,” terangnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menyampaikan bahwa sejak Rabu pekan kemarin, UW sudah pindah dari rumah LPA Mataram ke UPT PPA “Namun tetap kami dampingi,” cetusnya. Nyayu berdoa semoga keluarga UW segera sembuh sehingga UW bisa segera kembali bersama kedua orang tuanya. Dia berharap semoga ke depan tidak ada lagi anak anak yang menjadi korban sehingga harus dititipkan di rumah aman. “Karena bagaimana pun rumah yang paling aman adalah di rumah sendiri bersama keluarga tercinta,” tuturnya.

Berjuang di Parlemen Nyayu merasa prihatin dengan semakin bertambahnya anak anak yang terpapar covid 19. Untuk itu, dia akan memperjuangkan anggaran perlindungan anak ini melalui jalur parlemen. Data dari gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Kota Mataram menyebutkan bahwa jumlah anak anak terpapar covid 19 di Kota Mataram sebanyak 18 orang.

Belum lagi anak anak yang menjadi korban akibat orang tuanya dinyatakan positif corona.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, anak anak di Kota Ma-

taram membutuhkan rumah aman. Sayangnya, tahun ini anggaran belum berpihak pada kegiatan perlindungan anak.

“Anggaran LPA saja mau dihabisi sama dinas. Makanya anggaran LPA ini nol koma kosong,” tegas Nyayu saat rapat Banggar dengan eksekutif di DPRD Kota Mataram, Jumat (8/5) malam. LPA, kata dia, membutuhkan anggaran untuk pembelian masker anak dan mainan untuk anak-anak.

Termasuk buku bacaan dan buku mewarnai. ‘’Mereka kan disuruh diam di rumah. Jadi harus ada media bermain yang bernilai edukasi agar anak-anak tidak bosan,’’ tambahnya.

Nyayu menyerukan supaya Pemkot Mataram membuka mata, membuka hati, membuka pikiran untuk anak-anak. Menurut dia, anak-anak sekarang ini tidak terlalu diperhatikan. ‘’Kalau kita tidak mau katakan diabaikan,’’ cetusnya. Sedangkan kasus anak di NTB, Kota Mataram terbanyak.

Oleh karena itu, dia berharap tahun depan, dinas lebih berpihak terhadap kegiatan kegiatan perlindungan anak.

“Yang cukup mendesak adalah pembangunan rumah aman bagi anak-anak. Sehingga kalau ada hal hal yang tidak terduga seperti pandemi ini, anak anak kita sudah punya tempat yang aman dan nyaman,” demikian Nyayu. (fit/*)

Percepat APBDP dan Revisi RPJMD Dari Hal. 1 Total jumlah dana transfer dan dana desa yang dipangkas untuk 11 Pemda di NTB mencapai Rp3,04 triliun. Akibat pemangkasan dana transfer tersebut, akan berpengaruh terhadap program atau kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD 2020. Pemprov akan mempercepat pembahasan APBD Perubahan dan akan merevisi RPJMD NTB 2019-2023. ‘’Dengan adanya perubahan kebijakan nasional, maka langkah yang perlu dilakukan melihat kembali target-taeget makro, target-target program, tujuan, sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Dengan adanya perubahan seperti ini, nampaknya RPJMD NTB perlu dilakukan penyesuaian.

Agar target-target yang dilakukan penyesuaian itu dapat dicapai pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 20192023,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/5) kemarin.

Amry mengatakan, akan mempelajari mana saja dana transfer yang mengalami pengurangan. Begitu juga pendapatan asli daerah yang juga akan mengalami pengurangan akibat pandemi Covid-19. Itulah yang akan menjadi dasar dalam perubahan APBD 2020. Belum lagi realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp926 miliar lebih. ‘’Maka ini pekerjaan besar.

Minggu ini kita mulai bahas APBD Perubahan. Realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 bagian dari APBD Perubahan yang ditempuh lewat Perkada (Peraturan Kepala Daerah),’’ jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, maka program atau kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya juga perlu direvisi. Apakah itu program atau kegiatan bidang fisik, sosial dan budaya serta ekonomi. Jika pengurangan anggaran signifikan, maka akan signifikan juga perubahan program/kegiatan berdasarkan sasaran dan target. ‘’Implikasinya RPJMD-nya harus kita lihat kembali sebagai induknya. Kalau RPJMD harus dilihat kembali sebagai induk lalu berubah besaran sasaran dan target, implikasinya ke tahun-tahun berikutnya terjadi revisi rencana kerja pemerintah daerah,’’ katanya.

Untuk perubahan RPJMN, Amry mengatakan sudah ada payung hukumnya dengan adanya Perpres tentang RPJMN. Dimana, dalam RPJMN sudah ada perubahan prioritas pembangunan. ‘’Dengan dasar dokumen hukum seperti itu, kita punya dasar melakukan penyesuaian terhadap program nasional,’’ imbuhnya.

Kemudian dengan adanya fakta bencana non alam Covid19. Dimana, banyak arahan-arahan atau kebijakan dari Pemer-

intah Pusat yang meminta daerah melakukan perubahan anggaran untuk tiga prioritas dalam penanganan Covid-19.

Yakni sektor kesehatan, stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS). ‘’Berarti terjadi pergeseran anggaran dari sebelumnya. Kalau terjadi pergeseran ditambah kurangnya PAD, dana transfer.

Tentu itu menjadi dasar kita melakukan revisi. Kalau revisi RPJMD tahun ini beres, maka itulah dasar untuk kita buat perencanaan kegiatan 2021, 2022 dan 2023. Tercapailah target kalau kita revisi,’’ ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini.

Amry menargetkan, semua dokumen terkait dengan perubahan APBD 2020 dan revisi RPJMD harus clear pekan ini. Selanjutnya akan diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Total dana transfer dan dana desa yang dipangkas untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB sebesar Rp3,04 triliun. Dari pagu awal sebesar Rp16,3 triliun, dana transfer dan dana desa berkurang menjadi Rp13,2 triliun lebih.

Pemda yang dana transfernya dipangkas paling besar adalah Pemprov NTB sebesar Rp1,2 triliun. Dari pagu awal Rp3,8 triliun berkurang menjadi Rp2,6 triliun. Kemudian Bima dipangkas sebesar Rp158 miliar, dari pagu awal Rp1,5 triliun berkurang menjadi Rp1,4 triliun.

Dompu dipangkas sebesar Rp139 miliar lebih, dari pagu awal Rp910,8 miliar, berkurang menjadi Rp771,7 miliar. Lombok Barat dipangkas Rp204,4 miliar, dari pagu awal Rp1,3 triliun lebih menjadi Rp1,1 triliun lebih. Lombok Tengah dipangkas sebesar Rp268,9 miliar, dari pagu awal Rp1,8 triliun berkurang menjadi Rp1,5 triliun lebih.

Selanjutnya, Lombok Timur dipangkas sebesar Rp267,1 miliar dari pagu awal Rp2,08 triliun berkurang menjadi Rp1,82 triliun. Sumbawa dipangkas sebesar Rp250,9 miliar dari pagu awal Rp1,4 triliun berkurang menjadi Rp1,2 triliun lebih. Kota Mataram dipangkas sebesar Rp134,4 miliar, dari pagu awal Rp919 miliar berkurang menjadi Rp784 miliar lebih.

Kemudian, Kota Bima dipangkas sebesar Rp122,7 miliar dari pagu awal Rp691 miliar berkurang menjadi Rp568 miliar lebih. Sumbawa Barat dipangkas sebesar Rp127 miliar lebih dari pagu awal Rp848 miliar lebih berkurang menjadi Rp721 miliar. Dan Lombok Utara dipangkas sebesar Rp121,7 miliar lebih dari pagu awal Rp736 miliar lebih berkurang menjadi Rp614 miliar lebih. (nas)

menyebarnya Covid-19. Diantaranya kewajiban pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang untuk menyediakan tempat cuci tangan dan atau hand sanitizer bagi konsumen.

Pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang agar tidak melayani pembeli/penumpang yang tidak menggunakan masker. Poin penting lainnya dari Instruksi Gubernur ini yaitu TNI/Polri dan Sat Pol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melakukan beberapa ketentuan di atas tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Minggu (10/5) menyampaikan bahwa pemerintah tetap menganjurkan masyarakat agar memprioritaskan berada di rumah. ‘’Pemerintah tetap menganjurkan masyarakat berada di rumah, sering mencuci tangan dan menjaga etika ketika batuk dan bersin. Namun jika terpaksa harus keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, minimal masker kain dua lapis, sesuai Instruksi Gubernur terbaru tentang penggunaan masker,’’ jelasnya.

Merujuk pada Instruksi Gubernur tersebut, pemerintah bersama TNI dan Polri akan melakukan pengawasan dan tindakan jika ada warga yang tidak menaati. Tidak tanggungtanggung, pemerintah bahkan akan menutup tempat usaha yang nekat melayani warga tanpa masker. ‘’Instruksi Gubernur ini akan kita kawal di lapangan disertai tindakan dan sanksi tegas oleh aparat pemerintah,’’ tegas Najam. Pemerintah Provinsi berharap seluruh kabupaten /kota bisa memaknai ini sebagai ikhtiar bersama. (r)

Hanya KLU Berstatus Daerah Tertinggal di NTB Dari Hal. 1 Artinya, tujuh kabupaten di NTB telah keluar dari status daerah tertinggal. Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, ada 8 kabupaten di NTB yang berstatus daerah tertinggal. Yakni, KLU, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima.

Dari delapan kabupaten tersebut, cuma KLU yang masih menyandang status sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2020 berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengatakan, pihaknya akan membedah variabel-variabel yang menyebabkan KLU masih berstatus daerah tertinggal. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk melakukan akselerasi agar KLU dapat keluar dari status daerah tertinggal.

“Kita cek variabel yang perlu

diatensi. Kita lihat kondisinya sampai tahun ini seperti apa, titik startnya dimana? Kita bergeraknya bagaimana, mau dicapai dalam berapa lama? Lalu kita buat instrumen yang cocok untuk itu. Kita panggil yang bersangkutan. Perlu koordinasi lebih lanjut supaya ada akselerasi,” kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (10/5) kemarin.

Terdapat enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi aspek ketertinggalan suatu daerah.

Enam kriteria tersebut adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Sedangkan 27 indikator ketertinggalan daerah antara lain adalah persentase penduduk miskin, pendapatan/pengeluaran perkapita penduduk, angka harapan hidup,rRata-rata lama sekolah. Angka melek huruf, jumlah desa dengan jalan aspal/ beton, jumlah desa dengan jalan diperkeras dll.

Mantan Kepala Bappeda KSB ini mengatakan setiap komponen dan indikator harus dicek mana yang perlu mendapatkan perhatian. Dari variabel atau komponen-komponen yang masih kurang itulah dibuat perencanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil Pemda untuk mempercepat KLU terentaskan dari daerah tertinggal. ‘’Kalau targetnya keluar dari daerah tertinggal maka dikejarlah variabel-variebel yang masih kurang pencapaiannya.

Apakah variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,’’ katanya.

Meskipun ada tujuh daerah yang keluar dari status daerah tertinggal di NTB, kata Amry, namun tetap dilakukan pembinaan selama tiga tahun oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selama tiga tahun.

Kemendes PDTT akan memprioritaskan KLU akan bisa keluar dari ketertinggalan selama lima tahun ke depan. (nas)

Siapkan 422 Paket Non-Lelang Dari Hal. 1 stimulus ekonomi untuk daerah NTB sehingga kita harapkan masyarakat bisa ikut bekerja,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).

Menurut Sahdan, hal tersebut telah sesuai dengan arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, agar proyek-proyek konstruksi di NTB tetap berjalan. Terlebih di masa pandemi ini banyak pekerja harus dirumahkan, bahkan terkena PHK. “Semua yang bernilai perlu kita gerakkan untuk membantu masyarakat kita,” ujar Sahdan. Diterangkannya 442 paket non-lelang yang ada di PUPR NTB tersebut memiliki total anggaran mencapai Rp61 miliar. “Ini kita lakukan supaya masyarakat bisa terserap (lapangan pekerjaan). Maklum sekarang hotel sudah merumahkan tenaganya, begitu juga sek-

tor-sektor lain,” sambungnya.

Dengan menggerakkan paketpaket konstruksi yang ada, diharapkan dapat menjadi solusi alternatif lapangan pekerjaan di tengah pandemi. Diterangkan Sahdan jumlah anggaran paket di PUPR NTB memang tergolong kecil.

Kendati demikian hal tersebut diharapkan dapat mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat. Terlebih jika diakumulasikan dengan paket konstruksi di stakeholder terkait.

“Paket-paket ini kan bukan hanya ada di kita. Di Perkim (Dinas Perumahan dan Permukiman) misalnya juga ada,” ujar Sahdan.

Selain menyiapkan paketpaket kecil non-lelang, PUPR NTB juga disebutnya masih melanjutkan pengerjaan beberapa proyek yang sudah berjalan.

Diantaranya pengerjaan bendungan di Beringin Sila, Meninting, dan lain-lain.

“Kalau bendungan sekarang

ini yang berjalan itu di Beringin Sila, Meninting itu sudah berjalan semua. Mudah-mudahan ini semua tetap lancar,” ujar Sahdan.

Selain bendungan, paket yang tengah berjalan termasuk untuk pengerjaan konstruksi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jalur bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sedang dalam tahap pelelangan.

Di sisi lain, beberapa paket yang dikelola PUPR NTB juga harus macet karena pandemi Covid-19.

Dicontohkan Sahdan seperti dua paket irigasi dari DAK dengan anggaran sebesar Rp14 miliar.

Menurutnya masing-masing paket tersebut ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. “Itu belum ada penjelasan lebih lanjut dari pusat (soal dana DAK yang macet). 27 Maret (lalu) otomatis di-stop dulu,” pungkas Sahdan. (bay)

Halaman 7

Kasus Corona di NTB Bisa Tembus 2.500 Orang Dari Hal. 1 Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.207 orang, terdiri dari 500 orang atau 10 persen masih dalam pemantauan dan 4.707 orang atau 90 persen selesai pemantauan.

Sedangkan jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 3.994 orang, terdiri dari 1.956 orang atau 49 persen masih dalam pemantauan dan 2.038 orang atau 51 persen selesai pemantauan. Sementara, Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 55.611 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 6.071 orang atau 11 persen , dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 49.540 orang atau 89 persen.

Terpisah, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si mengatakan, untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona, pihaknya bersama seluruh OPD lingkup Pemprov NTB melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan masker jika keluar rumah. Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, SE, M. Si telah mengeluarkan instruksi wajib menggunakan masker.

Mulai Senin - Rabu pekan ini, Satpol PP bersama OPD akan melakukan sosialisasi dan membagikan masker kepada masarakat yang berada di titiktitik keramaian seperti pasar, seluruh pintu masuk Kota Mataram dan tempat-tempat ngabuburit. Setelah itu, mulai Kamis dan seterusnya, pihaknya akan memberikan sanksi kepada masarakat yang tidak menggunakan masker. ‘’Tiga hari kita ingatkan. Kalau ke pasar tak pakai masker kita tegur, kita beri masker. Nanti hari keempat kalau tak pakai masker baik pembeli dan pedagang kita suruh balik. Karena berdasarkan hasil penelitian kesehatan, kalau memakai masker 70 persen kita sudah aman,’’ katanya.

Ia mengatakan ada 19 pasar di Kota Mataram, tujuh pintu masuk dan 32 titik area publik yang akan menjadi sasaran sosialisasi mengenai kewajiban menggunakan masker. Kota Mataram menjadi atensi karena dari sisi jumlah kasus Covid-19, tertinggi di NTB. Kemudian Kota Mataram juga merupakan daerah transmisi lokal penyebaran Covid-19. (nas)

BPBD NTB Lengkapi Fasilitas Pendukung Kebutuhan RS Darurat Covid-19 Dari Hal. 1 Karena perangkat tersebut merupakan bagian dari bantuan yang dikirim BNPB hingga CSR dari perusahaan perusahaan yang masuk ke pihaknya.

Ahmadi sebelumnya menjelaskan, fasilitasnya di rumah sakit tersebut pada dasarnya sudah ada, hanya tinggal dilengkapi fasilitas standar rumah sakit. ‘’Di situ ndak terlalu banyak dibutuhkan tambahan fasilitas karena sudah seperti hotel. Paling kita tambahkan ruang dokter, ruang perawat, alat-alat kesehatan lainnya. Ndak terlalu banyak butuh uang. Rencana kita Jumat atau minggu ini (dioperasikan),’’ ujar Ahmadi.

BPBD NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) dan RSUD NTB adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diminta memenuhi standar Asrama Haji sebagai rumah sakit. Dimana, Dikes dan RSUD NTB menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan penanganan medis. ‘’Nanti Dikes yang banyak disiapkan seperti catering, honor paramedis, laundry dan lainnya. Asrama Haji saja difokuskan menjadi rumah sakit darurat Corona supaya pasien umum merasa tidak takut datang ke rumah sakit,’’ jelas Ahmadi.

Setelah RS Darurat Corona ini dioperasikan, kemungkinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB akan dikhususkan

menangani pasien umum atau bukan pasien Corona. ‘’RSUD NTB khusus untuk pasien umum saja. Pasien Covid-19 ke Rumah Sakit Darurat Corona. Makanya kita segera melengkapi kebutuhan medisnya,’’ jelasnya.

Dengan melonjaknya penambahan jumlah pasien positif Covid-19, NTB menambah kapasitas ruang isolasi menjadi 319 tempat tidur. Kapasitas ruang isolasi untuk pasien Corona pada 18 rumah sakit rujukan di NTB saat ini sebanyak 235 tempat tidur. Kemudian akan ditambah sebanyak 84 tempat tidur di tiga rumah sakit rujukan Corona.

Dengan penambahan kapasitas ruang isolasi sebanyak 84 tempat tidur, maka dalam beberapa minggu kedepan, jumlahnya sudah mencapai 319 tempat tidur.

Sebanyak 18 rumah sakit rujukan Corona yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan kapasitas ruang isolasi 235 tempat tidur. Antara lain, RSUD NTB, RSUD dr.

R. Soedjono Selong, RS H. L. Manambai Abdulkadir, RSUD Kota Bima, RSUD Kota Mataram. Kemudian RSAD Korem Wirabhakti Mataram, RS Unram, RS. Harapan Keluarga, RS Siloam Mataram, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, RSUD Praya, RSUD Lombok Utara, RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat dan RSUD Dompu, RS Bhayangkara, RSI Siti Hajar, RSUD Sumbawa dan RS Awet Muda Narmada. (ars/*)

Ini, Langkah Pemprov NTB Selamatkan Industri Terdampak Covid-19 Dari Hal. 1 Menyikapi kondisi ini, Dispar NTB tidak tinggal diam.

Sejumlah langkah sedang dilakukan dan sudah rencanakan. ‘’ Langkah itu kita rancang dalam sebuah program yang kita sebut Mitigasi Pariwisata.

Tahap mitigasi ini sesuai dengan standar World Tourism Organization (UNWTO),’’ jelasnya.

Langkah mitigasi yang dirancang, pertama Tahap Tanggap Darurat (Maret-29 Mei 2020). Ke dua, Tahap Pemulihan Pasca-Pandemi Covid-19 (Juni-Desember 2020) dan ke tiga Tahap Normalisasi (Januari-Desember 2021).

Pada Tahap Tanggap Darurat, Dispar NTB pada tahap ini telah menyediakan Command Center di Kantor Dispar NTB. Kemudian melakukan identifikasi dan pengumpulan data pelaku usaha pariwisata yang terdampak Covid-19. ‘’ Kami juga melakukan upaya sterilisasi dengan disinfektisasi di kawasan tiga gili, kemudian di Kuta Mandalika, Islamic Center dan destinasi wisata lainnya,’’ jelas Faozal. ‘’Langkah di Tahap Tanggap Darurat ini, kita menggunakan hotel-hotel yang masih buka sebagai opsi tempat isolasi mandiri para penumpang transportasi udara, laut dan darat dari luar daerah,’’ jelasnya. Langkah lainnya di Tahap Tanggap Darurat, mengusulkan adanya pengurangan biaya listrik, air, sewa (untuk hotel, usaha atraksi, pelaku pariwisata). ‘’Kami juga telah mengusulkan adanya pembebasan pembayaran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan untuk industri pariwisata,’’ katanya.

Selain itu, di masa Tahap Tanggap Darurat ini, menyadari begitu banyak tenaga kerja Parekraf di NTB yang terdampak. Pemprov NTB melalui Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah telah bersurat ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, meminta bantuan bahan pokok untuk pekerja sektor Parekraf yang terdampak Covid-19. ‘’Surat permohonan bantuan tertanggal 6 Mei 2020, sudah dikirim ke Menteri Parekraf RI,’’ ujar Faozal.

Selain itu, di tengan pandemi Covid-19, Dispar NTB juga

tetap menggelar Pesona Khazanah Ramadhan 2020. Event ini merupakan kegiatan tahunan yang mendapat apresiasi luar biasa. ‘’Tahun ini Pesona Khazanah Ramadhan tetap kita laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Sehingga rangkaian acara kita streaming secara online dan masyarakat bisa menikmatinya dari rumah.’’

Pesona Khazanah Ramadhan 2020 ini, diapresiasi oleh Kementerian Parekraf melalui Deputi Bidang Produk Penyelenggaraan Kegiatan (Events), Rizki Handayani Mustafa. Rizki menyampaikan selamat atas pelaksanaan woderful events Pesona Khazanah Ramadhan 2020 di NTB. ‘’Semoga kegiatan ini hadir sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi Covid-19. Mari tetap semangat dan jaga jarak di rumah saja. Pakai masker dan mari kita jaga Indonesia. Salah pariwisata dan salam sehat,’’ ujarnya.

Kemudian Tahap Pemulihan Pasca-Pandemi Covid-19 (JuniDesember 2020). ‘’Tahap Pemulihan, setelah masa Pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh Pemerintah Pusat.’’ Beberapa langkah sudah dirancang untuk tahap ke dua mitigasi dampak Covid-19. Diantaranya, koordinasi dan identifikasi dampak pandemic, publikasi, promosi, penyelenggaraan MICE dan aktivitas budaya serta kegiatan lainnya.

Mengadakan event-event berskala nasional maupun internasional. Promosi pada semua media di dalam negeri dan luar negeri. Mengundang Dubes sahabat sites visit ke KEK Mandalika dan sekitarnya untuk melihat situasi terkini.

Kemudian melakukan sterilisasi dan sanitasi pada venue mice. ‘’Kami juga merancang usulan skema pinjaman lunak, skema penjaminan dan skema insentif. Insentif untuk airlines/ TA/ TO/ pelaku pariwisata dan langkahlangkah lainnya,’’ jelasnya.

Tahap Normalisasi (Januari - Desember 2021). Pada tahap ini menurut Kadispar, beberapa langkah sudah disiapkan.

Seperti memperbanyak jalur penerbangan udara domestik dan luar negeri (charter flight/ reguler flight). Kemudian promosi destinasi dan ekonomi kreatif bersama Kemenparekraf RI.

Mengajak para stakeholders pariwisata domestik lebih gencar memasarkan paket-paket wisata yang lebih menarik.

Memperkuat promosi digital melalui website, influenser, vloger/blogers, medsos dll.

Program Padat Karya Selain berbagai kegiatan di masa Tahap Tanggap Darurat sudah dan sedang dilakukan.

Dispar NTB kata Faozal, juga mengusulkan relokasi angggaran dan paket usulan untervensi ke Mekenparekraf. Usulan itu berupa pola kerja dengan skema padat karya sektor pariwisata.

Program padat karya tunai menjadi fokus utama pemerintah selama masa recovery Covid-19, dDengan mengutamakan aspek pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin, terdampak PHK dan bersifat produktif.

Mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja, bahan/material dan teknologi lokal.

Meningkatkan pendapatan dan daya beli serta mengurangi pengangguran.

Program padat karya yang diusulkan Dispar NTB, salah satunya adalah penataan destinasi wisata. Disebutkan Faozal, ada 41 destinasi diusulkan untuk dilakukan penataan.

Masing-masing di Lombok Barat ada lima destinasi. Lombok Tengah, delapan destinasi. Kota Mataram empat destinasi.

Lombok Timur lima destinasi.

Kemudian masing-masing tiga destinasi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima serta empat destinasi di Kabupaten Sumbawa. Anggaran yang diusulkan penataan 41 destinasi wisata di NTB sebesar Rp14 miliar lebih. ‘’Industri Pariwisata NTB sudah membuktikan bahwa kami adalah pejuang yang tangguh dan siap bertempur sampai garis akhir. Kami siap tempur lagi dan kami tahu kami pasti akan menang lagi. Kami hanya membutuhkan uluran tangan yang nyata dan cepat,’’ tegas Faozal.

Ikuti Paradigma Baru Pariwisata Pascapandemi Tantangan pariwisata NTB pascapandemi Covid-19 dinilai akan semakin besar. Pasalnya, persaingan tersebut berjalan secara

global dengan mengelaborasi pelayanan-pelayanan yang harus memenuhi protokol kesehatan.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa menerangkan, pengembangan pariwisata NTB ke depan diharapkan dapat menyesuaikan dengan paradigma baru tersebut. “Produk dan layanan kita harus sesuai dengan protokol kesehatan saat ini. Orang (wisatawan, Red) akan lebih concern (memperhatikan) destinasi ini aman atau tidak,” ujarnya, Minggu (10/5).

Diterangkan Awan, pascapandemi Covid-19 pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata perlu menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan tersebut. Terlebih biaya berwisata diprediksi akan meningkat, sehingga layanan yang diberikan juga harus ditingkatkan.

“Kita di industri meyakini biaya perjalanan wisata dan perjalanan dinas atau MICE akan menjadi lebih tinggi dibanding situasi sebelum pandemi,” tegas Awan. Pasalnya, para penyedia jasa akan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 seperti pembatasan fisik dan lainlain, sehingga biaya yang akan dikeluarkan wisatawan kemungkinan membengkak. ‘’Artinya sebagian dari pada biaya primer itu menjadi lebih tinggi,’’ sambungnya.

Dengan demikian pasar wisata pascapandemi diprediksi akan didominasi oleh komunitas tertentu yang sangat mementingkan pelayanan. Untuk bersaing secara global, maka persiapan-persiapan untuk membenahi pelayanan sesuai protokol kesehatan harus segera dilakukan.

Diterangkan Awan, pihaknya saat ini telah mulai memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku usaha agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi paradigma pariwisata baru pascapandemi. “Dari dijemput di bandara sampai chek-in hotel harus ada SOP yang baru. Memang tidak gampang, dan sangat merepotkan. Tapi mau tidak mau, kalau masih mau di pariwisata, harus beradaptasi dengan kemauan wisatawan,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk mewujudkan kebangkitan pariwisata NTB pascapandemi diakui Awan membutuhkan dukungan

terutama dari pemerintah. Pasalnya, sampai saat ini perusahaanperusahaan bidang pariwisata diakuinya cukup kesulitan mempertahankan usaha. ‘’Kita sudah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak terkait seperti BPJS, PLN, Disnaker. Cuma kita masih menunggu hasilnya bagaimana,” ujar Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB tersebut.

Selain itu, program relaksasi kredit yang diinstruksikan pihak OJK juga disebut Awan masih cukup sulit diakses di pihak perbankan maupun leasing.

Sembari menunggu realisasi program-program bantuan tersebut, pelaku usaha telah melakukan beberapa langkah.

“Pertama kita potong gaji, kemudian rotasi-rotasi giliran masuk. Kita juga melakukan sebagian dari karyawan dibuat cuti tanpa bayar. Artinya mereka dirumahkan sementara, tapi bukan PHK,” ujar Awan. Kendati demikian, jika kondisi terus berlangsung dan realisasi program bantuan harus menunggu lebih lama lagi, pihaknya memprediksi gelombang PHK mungkin saja terjadi. “Kalau terjadi PHK, berarti kita sudah tutup semua,” sambungnya.

Diterangkan Awan, dalam dua minggu terakhir GIPI NTB bersama asosiasi pariwisata lainnya telah menginisiasi pembicaraan relaksasi pajak dan lainlain dengan difasilitasi Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. “Dalam dua minggu terakhir kita secara maraton negosiasi ke beberapa instansi, seperti PLN, BPJS, dan sebagainya,’’ ujarnya.

Untuk itu, Dispar NTB bersama asosiasi pariwisata disebutnya tengah menyusun tim kecil yang akan berperan untuk membantu negosiasi dengan pihak ketiga tersebut. “Pihak ketiga seperti Pemda, BPJS, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk terus membangun supaya ritme gerakan industri (pariwisata) ini tetap berjalan,” pungkasnya. (bay)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR. 3758 BH NOKA/NOSIN : MH35TL2068K172292/5TL1171527 NO.BPKB : F.NO.2094881 AN. I GEDE WENTEN HLG SKTR AMPENAN

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 11 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Program Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram

Pemerintah dan Masyarakat Bahu - Membahu Lawan Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah mencanangkan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program ini adalah satu – satunya di NTB. Program dengan konsep pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan virus Corona akan menjadi rule model di tingkat nasional.

Sistem kerja program ini adalah melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan.

Penanganan maupun pencegahan wabah menjadi kerja kolektif. Artinya, pemerintah dan masyarakat bahu – membahu berperang melawan virus Corona. Pencanangan program PCBL pekan kemarin, dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana,

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani,S.Sos, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD, camat dan lurah se – Kota Mataram.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, program penanganan Covid-19 akan memberikan akselarasi serta panduan bagi tim gugus tugas sampai di unit kerja tingkat lingkungan dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Mataram.

Saat ini, Mataram dalam kondisi tanggap darurat.

Artinya, pemerintah bersama masyarakat sedang berperang melawan virus Corona. Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah, melainkan butuh keterlibatan masyarakat. “Saat ini kita sedang berperang melawan Covid-19,” kata Mahfuddin, Rabu (6/5).

Mendukung pelaksanaan PCBL, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, akan membekali di masing – masing lingkungan dengan satu alat thermoscan, buku pedoman, pembagian 975 tempat cuci tangan untuk 325 lingkungan di Kota Mataram, serta alat semprot dan masker.

Walikota menyampaikan,

Kota Mataram merupakan daerah yang paling banyak terpapar Covid-19 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sejauh ini, terkonfirmasi 101 kasus warga terinfeksi. Jika merujuk dari hasil studi epidemologi dari Universitas Mataram, diprediksi puncak penyebaran virus pada pertengahan Mei dan Juni mencapai 300 orang terpapar. “Kalau melihat kasus ini Kota Mataram sudah mampu menekan laju penularan pasien positif Covid19,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Mataram justru mengkhawatirkan transmitter lokal bukal lagi dari klaster luar.

Kondisi ini dibutuhkan gerakan yang masif, terstruktur, sistemik serta pengawasan yang ketat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Program PCBL dinilai sangat penting. Karena, program ini langsung melibatkan kepala lingkungan atau masyarakat dalam penanganan Covid-19 di tingkat lingkungan.

Pencegahan penyebaran sambung Walikota, sudah banyak langkah maupun anggaran yang disiapkan untuk memutus penularan.

Akan tetapi, tidak ada artinya jika tidak mendapat dukungan dari warga masyarakat Kota Mataram.

Sementara itu, Danrem mengapresiasi langkah dari Pemkot Mataram yang memiliki ide atau inovasi penanganan Covid-19 dimulai dari tingkat terkecil yakni lingkungan. Penanganan dari tingkat bawah akan leb-

ih efektif untuk melawan virus Corona.

“Saya mengapresiasi ide dari Pak Wali. Penanganan Covid-19 dimulai tingkat lingkungan kemudian bisa meluas ke tingkat kota,” ungkap Danrem. Upaya pence-

gahan penularan Covid-19, TNI akan turut andil membantu pemerintah melaksanakan program. Seluruh Babinsa akan dikerahkan untuk mendukung program tersebut. Bahkan, Danrem tidak segan – segan menco-

pot atau mengganti Babinsa yang tidak bekerja dengan baik. “Kalau ada Babinsa yang tidak bekerja maksimal dibawah. Tolong lapor ke saya. Saya akan carikan pengganti yang lebih baik,” tegasnya. (cem/*)

Stakeholder Galang Dukungan Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 menjadi ancaman serius dan menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah stakeholder menggalangan dukungan membantu pencegahan dan penanganan. Bencana non alam diharapkan segera berakhir.

Dukungan mengalir baik dari perusahaan swasta dan perusahaan daerah. Salah satu perusahaan swasta di Kota Mataram memberikan bantuan tanki air dan alat pelindung diri. Kemudian,

bantuan sembako dari salah satu paguyuban serta bantuan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan di puskesmas dari perusahaan daerah.

Bantuan APD bagi petugas medis berasal dari PT. PDAM Giri Menang (Perseroda). Direktur Utama PDAM Giri Menang, H.L.Ahmad Zaini menyampaikan, alat pelindung diri yang diberikan sebanyak 10 untuk 11 puskesmas di Kota Mataram dan 150 APD untuk RSUD Kota Mataram. Zaini

memahami bahwa APD menjadi barang sulit atau langka. Sebab, hampir seluruh daerah membutuhkan untuk keperluan tenaga medis.

“Selain pemberian APD. Kami juga sedang berupaya meringankan masyarakat selama masa pandemi,”kata Zaini. Dukungan dari berbagai stakeholder membantu pemerintah mencegah dan menangani wabah Covid-19 ini diapresiasi oleh Walikota Mataram,H.Ahyar Abduh. Walikota mengatakan, tenaga kesehatan telah bek-

erja luar biasa dalam penanganan Covid-19. Mereka tidak mengenal waktu dan rela jauh dari keluarga demi menangani pasien terinfeksi virus Corona.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Salah satunya adalah memprioritaskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tenaga medis.

APD ini memang sangat kita butuhkan terutama bagi tenaga medis,”kata Walikota. Penanganan virus

Corona menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Artinya, perlu keterlibatan sejumlah pihak baik itu swasta dan masyarakat. Kerja kolektif melawan virus akan lebih efektif dan efisien jika saling bahu – membahu.

Walikota dua periode menegaskan, peran masyarakat di lingkungan diharapkan lebih aktif dalam penanganan Covid-19. Dengan catatan tetap memperhatikan keselamatan dan protokol penanganan. (cem/*)