Edisi Kamis 11 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 11 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 77 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ekonomi NTB di Tengah Pandemi

Dampak Corona Diprediksi Tak Separah Bencana Gempa Bumi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia, dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi NTB diprediksi tak separah ketika terjadi bencana gempa bumi akhir 2018 lalu. Dengan menggerakkan ekonomi lokal dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTB di tengah pandemi diprediksi akan bergerak positif. ‘’Dari hasil prediksi Bank Indonesia, walaupun ini (bencana Covid-19) dampaknya multisektor. Ternyata NTB, dengan kita menggeliatkan JPS dengan produk lokal, impact-nya (pertumbuhan ekonomi) tidak separah waktu gempa,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai berkunjung ke Dinas Perhubungan

(Dishub) NTB, Rabu (10/6) kemarin.

Gubernur mengungkapkan, sejak awal Pemprov sudah melakukan pemetaan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid19. Sesuai saran Pemerintah Pusat, penanganan yang dilakukan bukan saja dari sisi kesehatan. Tetapi juga bagaimana mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Meskipun berat, kata Dr.Zul, Pemprov membuat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal. Dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal untuk memasok barang-barang yang akan dibagikan ke masyarakat miskin dan rentan miskin serta masyarakat terdampak Covid-19 lainnya.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) -

TAK TERDAMPAK - Sektor pertanian, perikanan (kelautan) dan pertambangan sejauh ini diyakini tidak terdampak Covid-19. Tampak seorang nelayan sedang memanen rumput laut dan petani bawang putih sedang memeriksa tanamannya.

Terus Meningkat, Jumlah Kesembuhan Pasien Positif Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Meningkatnya kesembuhan pasien positif Covid-19 untuk warga NTB semua tidak terlepas dari ditaatinya protokol Covid-19 oleh warga NTB. Ketaatan masyarakat yang sangat positif itu, berimplikasi pada jumlah kesembuhan pasien yang terus meningkat di daerah ini.

TO K O H Apresiasi Korem 162/WB

Mohammad Iqbal

KO M E N TTAA R Tawarkan Metode Test Massal Covid-19

Arief Budi Witarto

(Suara NTB/humasntb)

PERSIKSA - Seluruh peserta yang mengikuti Rapat Evaluasi Penangangan Covid-19 bersama Forkopimda NTB di Pendopo Wagub, Selasa (9/6) malam diperiksa suhu tubuhnya.

Termasuk Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah.

Gubernur Keluarkan Pergub, Tidak Ada Pendampingan JPS Dewan Dikawal APIP dan APH di JPS DPRD NTB (Suara NTB/dok)

KAPOLDA NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dan soliditas dengan Korem 162/WB sudah resmi naik menjadi tipe A. TNI dan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab seiring sejalan mengawal pembangunan di Provinsi NTB. ‘’Selamat kami sampaikan kepada keluarga besar Korem 162/Wira Bhakti atas peningkatan status dari tipe B naik menjadi tipe A,” Bersambung ke hal 11

Demikian diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc dalam Rapat Evaluasi Penangangan Covid-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB di Pendopo Wagub, Selasa (9/6) malam. ‘’Alhamdulillah, semua hasil baik yang kita dapatkan ini, tidak terlepas dari upaya baik pula,’’ ujar gubernur.

Dr. Zul juga berpesan kepada seluruh peserta rapat untuk tetap menjaga kekompakan dalam menangani wabah pandemi Covid19. Dengan kekompakan yang dilakukan, kita mendapatkan hasil luar biasa. Dalam hal meningkat-

nya angka kesembuhan untuk warga Positif Covid-19 di NTB ‘’Selain ditaatinya protokol Covid19, meningkatnya angka kesembuhan di NTB, itu berkat kekompakan kita bersama. Jadi, mari jaga kekompakan kita,’’ ajak Dr. Zul. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah pada kesempatan itu mengatakan, protokol kesehatan Covid-19 adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat NTB, mengingat protokol kesehatan adalah salah satu jalan untuk menekan angka penularan wabah ini. ‘’Berbicara Covid-19 ini, sampai dengan ditemukannya vaksin nanti, yang paling penting bagaimana kita hidup dengan protokol kesehatan, maka dari itu, edukasi harus terus kita laksanakan,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 11

PERSIAPAN menuju kenormalan baru perlu melewati beberapa skenario, khususnya pemetaan populasi yang mungkin menjadi lokasi penularan virus Corona (Covid-19). Namun minimnya jumlah spesimen yang dapat diperiksa diakui menjadi kendala utama.

Direktur Sumbawa Technopark (STP), Dr. Arief Budi Witarto, M.Eng menerangkan ada satu metode pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menghemat sumber daya Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anggaran pengadaan bantuan itu dikelola dan dieksekusi sendiri wakil rakyat itu. Kejati NTB dan BPKP Perwakilan NTB siap turun tangan.

“Untuk yang Dewan itu (program JPS DPRD NTB) , kita tidak ada pendampingan. Di luar dari yang di pemerintah,’’ ujar Kepala Kejati (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH dikonfirmasi Rabu (10/6) kemarin.

Dalam hal pengelolaan anggaran penanganan Covid-19, Bersambung Nanang Sigit Yulianto ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid19. Di dalam Pergub tersebut mengatur tentang pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan JPS DPRD NTB berbasis dapil.

Di mana, proses pengadaan hingga distribusi dikawal Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Penggunaan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Mendagri serta Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dikawal oleh APIP dan APH. ‘’Makanya ada tim asistensi yang dibentuk oleh Pemprov dalam hal ini Pak Gubernur.

Untuk melakukan asistensi dan pendampingan dalam seluruh aktivitas penanganan Covid-19,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi terkait pengawalan JPS DPRD NTB, Rabu (10/6) kemarin.

Ibnu mengatakan, tim asistensi yang dibentuk untuk melakukan optimalisasi penatausahaan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19, salah satunya program JPS. Tim asistensi membantu memberikan saran dan ma-

sukan. Juga memantau distribusinya atas produk yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang secara fungsional bertanggungjawab dalam kegiatan penanganan JPS Gemilang. ‘’Sudah ada surat permintaan untuk saran dan masukan untuk pelaksanaannya. Sudah ada verifikasi dari BPBD dan itu sudah ada Pergubnya. Bentuknya berupa bantuan sosial anggota Dewan berbasis dapil. Ada dalam Pergub No. 22 Tahun 2020,’’ terang Ibnu.

Mantan Kepala Satpol PP NTB ini mengatakan tim asistensi yang mengawal akuntabilitas ini terdiri dari APIP dan APH. Bersambung ke hal 11

Kota Mataram, Masuk 5 Besar Angka Covid-19 Tertinggi Nasional Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data yang dirilis BNPB dalam rakor virtual bersama Presiden RI dan para Gubernur se-Indonesia, Rabu (10/6), Kota Mataram- NTB masuk dalam 5 besar nasional sebagai daerah dengan risiko tinggi dalam kasus penyebaran Covid-19. Jumlah kasus Covid19 per 100.000 penduduk berdasarkan kabupaten/kota, Kota Mataram berada di posisi ke-5.

Sementara di tingkat Provinsi NTB, Mataram berada pada peringkat pertama sebagai kota yang paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19.

Rilis data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19 tingkat NTB angka pandemi Covid-19 di Kota Mataram pada 9 Juni 2020 menyebutkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 333 orang, sembuh 176 orang. Sedangkan yang masih positif sebanyak 142 orang. Sementara yang meninggal 15 orang.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan atensi khusus terhadap kabupaten/kota yang memiliki peningkatan kasus Covid-19.

Apalagi daerah-daerah dengan kasus kematian yang terus bertambah. Perhatian dan peringatan harus diperkuat guna meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti protokol kese-

hatan yang diterapkan. ‘’Setiap hari harus diberi peringatan kepada daerahdaerah dengan kasus Covid-19 atau kematian meningkat. Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam upaya penanganan di lapangan,’’ tegas Presiden Jokowi saat memimpin Rakor Percepatan Penanganan Covid19 melalui video conference bersama gubernur se-Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada masyarakat NTB agar tetap mengikuti protokol kesehatan guna mencegah dan menurunkan kasus Covid-19, teruta-

Data BNPB 1. Jakarta pusat (149.2 per 100.000 jumlah penduduk) 2. Kota Jayapura (108 per 100.000 jumlah penduduk) 3. Kota Surabaya (107.6 per 100.000 jumlah penduduk) 4. Kota Banjarmasin (94.5 per 100.000 jumlah penduduk) 5. Kota Mataram (20,10 per 100.000 jumlah penduduk). ma bagi warga Kota Mataram.

Karena itu, pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kota Mataram untuk mensosialisasikan protokol kesehatan yang masif kepada masyarakat. ‘’Kita akan langsung turun ke

lapangan terutama di tempattempat keramaian, semua protokol kesehatan akan kita perkuat kembali seperti jaga jarak, pakai masker dan lain-lain,’’ ungkapnya usai mengikuti rapat bersama presiden di ruang kerjanya.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

Masyarakat Jangan Lalai MEMASUKI masa transisi menuju tatatan kehidupan baru atau kenormalan baru, sebagian kegiatan ekonomi dan ibadah mulai berjalan. Tapi beraktivitas secara normal memiliki persyaratan. Protokol kesehatan Covid19 diperketat.

Kelonggaran masyarakat tidak boleh lalai.

“Justru masyarakat harus tertib menjalankan protokol kesehatan. Jangan lalai menghindari penularan,” kata Camat Sandubaya, Saharuddin. Menurutnya, program Penanganan Covid19 Berbasis Lingkungan (Suara NTB/cem) (PCBL) dinilai sukses. KareSaharuddin na lingkungan mengawasi sendiri wilayahnya. Pintu masuk dijaga. Masyarakat wajib menggunakan masker. Pemeriksaan kesehatan rutin.

Namun, penerapan normal baru harus bertahap. Pemerintah memiliki persyaratan. Pelaksanaannya tidak bisa begitu saja. “Harus bertahap. Ndak langsung diterapkan begitu saja,” katanya.

Saharuddin memiliki harapan bahwa aktivitas ekonomi, sosial masyarakat serta pemerintahan berjalan normal. Masa transisi bisa dilakukan adalah merefocusing kembali anggaran kecamatan. Tetapi masih menunggu kebijakan dari Walikota Mataram terhadap masa transisi tersebut. “Apa yang menjadi kebijakan Pak Wali dalam hal ini, kita masih menunggu,” katanya.

Diketahui, masa transisi, Jumat (5/6) masjid tidak dibatasi.

Jemaah yang melaksanakan shalat Jumat wajib menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan melewati pemeriksaan suhu tubuh.

Bergerak aktivitas ekonomi di pasar serta pertokoan di komplek Pertokoan Mandalika. Dia telah meminta tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP serta Linmas mengawasi. Jaga jarak dan menghindari kerumunan tidak boleh lepas dari pengawasan. Pedagang maupun pengunjung harus memahami protokol kesehatan Covid19. Agar tidak terjadi penularan.

Masyarakat diimbau mentaati protokol kesehatan Covid19. Mengatur pola hidup sehat dan bersih. Sehingga perekonomian serta aktivitas sosial kemasyarakat dapat berjalan normal. “Harapan kita supaya virus Corona segera berakhir. Masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya,” demikian kata Sahar. (cem)

Halaman 2

Tak Menentu, Nasib 1.400 Pekerja yang Dirumahkan Mataram (Suara NTB) Fase kenormalan baru akan diterapkan pemerintah tak menjamin nasib 1.400 pekerja yang telah dirumahkan akan kembali bekerja. Masa transisi ini diharapkan perekonomian kembali normal. Pembatasan di dunia kerja tidak mampu menjawab pengurangan pengangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi menyebutkan, sebagian besar karyawan yang dirumahkan merupakan bekerja di dunia pariwisata. Mereka adalah karyawan hotel, toko oleh – oleh dan pusat perbelanjaan lainnya. Dari 1.400 tersebar di hotel – hotel dan restauran di

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. “Cuma mereka ini KTP-nya Mataram,” sebut Hariadi ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Pemulihan ekonomi pada fase transisi menuju kenormalan baru membutuhkan waktu. Perusahaan juga harus

mengikuti protokol kesehatan.

Hariadi menegaskan, karyawan dirumahkan diharapkan bisa kembali bekerja.

Meskipun kebijakan pembatasan karyawan pada ruang lingkup perusahaan.

Perusahaan diminta mengkomunikasikan kebijakan tersebut.

Dengan harapan seluruh karya-

wan kembali bekerja. “Mungkin bisa diatur dengan cara bergantian, kalau memang tidak bisa secara keseluruhan karyawan kembali bekerja,” ujarnya.

Pengurangan jam kerja memang memiliki konsekuensi terhadap pendapatan. Artinya, sistem kerja bergiliran karyawan juga tidak bisa menuntut mendapatkan upah penuh.

Bidang Hubungan Industrial akan mengawasi efektivitas operasional perusahaan. Dia mencatat 986 perusahaan beroperasi di Mataram. Baik skala besar, sedang dan kecil.

“Perusahaan besar itu hanya sedikit di sini,” sebutnya.

Disnaker memiliki tim pemantau deteksi dini. Terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Disnaker. Tim ini akan mendeteksi persoalan antara karyawan dan perusahaan. Permasalahan berkaitan dengan jam kerja, kebijakan merumahkan, pengupahan dan lainnya ditangani.

Hariadi mengingatkan, perusahaan mengedepankan musyawarah mufakat dengan karyawan. (cem)

(Suara NTB/cem)

SENTRA UMKM - Seorang pekerja mengangkat keranjang roti di Kelurahan Babakan baru-baru ini. Babakan menjadi salah satu sentra UMKM di Kota Mataram. Penyebaran wabah Covid-19 telah mengakibatkan sebagian usaha pelaku UMKM terdampak.

Tertibkan Cidomo MANTAN anggota Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram pada DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., meminta alat angkut tradisional cidomo, ditertibkan. Permintaan ini menyusul limbah kotoran kuda yang dihasilkan dari operasional cidomo di jalanjalan, diklaim menimbulkan masalah kesehatan. ‘’Cidomo ini kana lat angkut tradisional yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Cidomo ini spesifik di Kota Mataram. Kalau di daerah lain, Lombok Tengah, Lombok Timur ada, apa mungkin namanya. Tapi cidomo itu ada di Mataram,’’ katanya kepada Suara NTB usai menghadiri rapat Badan Anggaran di DPRD Kota Mataram, Rabu (10/6) kemarin.

Untuk melakukan penertiban cidomo, lanjut Gus Arik, sebetulnya bukan perkara sulit. Seperti diketahui, Mataram terdiri dari enam kecamatan. ‘’Cidomo ini harus ditertibkan. Tidak seperti selama ini, memiliki trayek yang tidak teratur,’’ kritiknya. Untuk itu, Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram, diharapkan melakukan penertiban dengan mengatur trayek cidomo.

Misalnya, pembedaan identitas di enam kecamatan dengan cara membedakan warna alat angkut tradisional dengan memanfaatkan tenaga kuda ini. ‘’Dulu kita tahu saat masih bergabungnya Lombok Barat dengan Mataram, itu pakai pelat LB (Lombok Barat). Sekarang pelat MTR (Mataram) misalnya, dan per kecamatan warnanya dibeda-bedakan. Sehingga kita tahu operasional cidomo ini di daerah mana, di kecamatan mana,’’ terang anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini.

Gus Arik menyoroti, banyak cidomo berkeliaran di Kota Mataram tanpa mematuhi aturan. ‘’Coba lihat, setiap musim kemarau asupan kontribusi cidomo itu sangat luar biasa memberikan kontribusi kotoran. Ispa meningkat. Kan kotoran kuda dari cidomo itu berserakan di tengah jalan,’’ kata anggota Komisi IV ini. Mestinya, limbah dari cidomo ini harus dapat diolah kembali. Seperti untuk pupuk. ‘’Bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Limbah kotoran kuda ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah inovasiinovasi inilah yang nantinya harus dilakukan oleh pemimpin ke depan. Makanya pemimpin itu harus punya inovasi.

Termasuk untuk hal-hal kecil seperti ini,’’ pungkasnya. Gus Arik mendorong Dishub Kota Mataram membuat run down kinerja mereka per tahun. ‘’Kontribusi cidomo terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh cidomo yang ada di Kota Mataram jangan disepelekan, itu cukup besar,’’ demikian politisi Demokrat ini. (fit) IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/fit)

Kerugian Negara Harus Segera Program Pencegahan Covid-19 Jadi Masalah Diselesaikan Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 terdapat sejumlah temuan.

Itemnya kesalahan administrasi dan kekurangan volume mengakibatkan kerugian negara. Organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menyelesaikan kerugian negara sebelum 60 hari.

“Kita minta pimpinan OPD mengembalikan apa yang menjadi temuan BPK. Kita dikasih waktu penyelesaian 60 hari,” kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengingatkan.

Kerugian negara akibat kekurangan volume sebesar Rp523.988.258. Item kerugian ini ditemukan terhadap pengerjaan fisik di beberapa OPD. Di antaranya, pengerjaan rumah jabatan Wakil Walikota senilai Rp4.821.000. Sekretariat DPRD senilai Rp5.998.505.

Sementara itu, di Dinas PUPR ditemukan banyak kekurangan volume pada setiap proyek. Total kerugian negara mencapai Rp418.153.924. Dengan rincian pekerjaan antara lain, peningkatan saluran irigasi Unus paket I senilai Rp3.850.717, paket I irigasi di Mataram senilai Rp1.314.289.

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito Kekurangan volume peningkatan jalan hotmix paket I komplek BBI Sayang – sayang senilai Rp2.536.616.

Pekerjaan jalan hotmix paket IV di Jalan Prasarana II senilai Rp2.978.854. Paket hotmix II di Jalan sebelah TK Internasional Karang Bata senilai Rp19.599.546. Pengerjaan jalan hotmix paket III senilai Rp19.078.193. Pekerjaan hotmix di Jalan TGH. Izzuddin Bokhari Rp11.513.345.

Selain itu, auditor negara juga menemukan kekurangan pada pengerjaan lanjutan gedung

Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp39.531.797.

Pengerjaan Kantor Camat Ampenan juga tak luput dari temuan kekurangan volume mencapai Rp25.662.288. Temuan paling besar pada pengerjaan Monumen Mataram Metro senilai Rp287.559.285.

Pada proyek di Dinas Perhubungan juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan marka jalan serta perlengkapan jalan pendukungnya untuk ruang henti khusus pejalan kaki dan jalur sepeda senilai Rp7.205.071.

Dinas Pariwisata pengerjaan lapak kuliner terdapat kerugian Rp50.363.478. Kecamatan Mataram terdapat kekurangan atas pengadaan pemasangan paving block pada Lingkungan Peresak Timur Rp4.790.370.

Dia akan mengevaluasi tindaklanjuti penyelesaian kerugian negara tersebut. Inspektorat diminta mengawasi dan mendampingi proses pengembalian kerugian itu ke kas daerah. “Kami akan evaluasi 30 hari pertama. Sejauh mana penyelesainnya,”demikian kata Sekda. (cem)

KPU Realokasi Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram melakukan refocusing atau realokasi anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pelaksanaan diharuskan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Anggota KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi mengatakan, keputusan bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri menyepakati Pilkada serentak digelar 9 Desember mendatang.

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Konsekuensi dari pelaksanaan adalah penyelenggara pemilu harus menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar.

KPU telah merealokasi anggaran Rp3 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan lainnya.

“Kita diminta membuat anggaran sesuai kebutuhan Covid,” kata Sopian ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/6). Sesuai

(Suara NTB/cem)

Sopan Sopian Hadi naskah pemberian hibah daerah (NPHD) yang telah ditandatangani, KPU dialokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pelaksanaan pilkada Kota Mataram. Proses tahapan telah dilaksanakan sebelum pandemi.

Dari anggaran itu kata Sopian, tidak ada penambahan dari APBD Kota Mataram. KPU

menyisir hampir semua anggaran, dari anggaran perjalanan dinas, pertemuan di hotel diminimalkan, dan lainnya.

Di satu sisi, pelaksanaan Pilkada juga terjadi penambahan tempat pemungutan suara (TPS). KPU RI sebelumnya membatasi satu TPS untuk 800 pemilih. Masa pandemi maksimal 500 pemilih. “Konsekuensinya kita harus menambah 25 TPS. Sebelumnya TPS kita siapkan 700. Sekarang jadi 725 TPS. Otomatis kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga bertambah,” jelasnya.

Sesuai aturan semua tahapan pilkada juga dibatasi.

Tatap muka dibatasi. Sosialisasi boleh digelar dengan mengatur jarak dan maksimal 20 orang.

Untuk mensiasiati serta mengoptimalkan penyebaran informasi ke masyarakat. KPU telah memprogramkan sosialisasi promosi di media massa serta memasang spanduk di sejumlah titik di Kota Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terus bekerja keras memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Tetapi kasus positif terus meningkat. Edukasi dimulai dari tingkat lingkungan melalui Penanganan Covid19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan menjadi masalah dari sisi pencegahan.

“Memang kita ada masalah dari pencegahan. Karena ini butuh partisipasi masyarakat.

Seperti menggunakan masker, membatasi pertemuan dan jaga jarak,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa.

Diketahui, data kasus Covid-19 pasien positif 336 orang.

Yakni, 132 masih dalam perawatan dalam kondisi baik, 186 sembuh dan 15 meninggal dunia. Rentang usia pasien terpapar mulai usia 0-17 tahun 34 kasus, 18-45 tahun 172 kasus,46-65 tahun 103 kasus dan usia 65 tahun ke atas 24 kasus.

Peningkatan kasus memang telah diprediksi sejak awal. Ahli epidemologi memperkirakan puncak penyebaran virus sampai Agustus dengan tingkat penularan 5 ribu jiwa terpapar.

Prediksi ini kata Nyoman, dijawab dengan berkomitmen menerapkan PCBL. Adapun persoalan tren kenaikan dan pasien meninggal konsekuensi dari rapid test massal

yang sudah dilakukan. “Kota Mataram paling banyak menyuplai specimen. Artinya specimen akan keluar semakin banyak dan sudah diantisipasi,” terangnya.

Apalagi dengan kondisi pembukaan mall, toko dan tempat bisnis lainnya. Sejauh ini, konsep strategis PCBL belum genap berjalan sebulan dinilai efektif.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan mengevaluasi di mana yang harus ditingkatkan.

Konsep ini sebagai solusi menekan penyebaran.

Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa memiliki permasalahan komparatif. Hal ini berbeda dengan daerah lain di NTB. Aspek pencegahan memang diakui sebagai permasalahan. Pencegahan membutuhkan partisipasi masyarakat. Kedisiplinan melaksanakan protokol Covid-19 di masyarakat masih sangat rendah.

“Masih ada yang tidak pakai masker, tidak mau jaga jarak dan lain sebagai. Memang harus diakui pencegahan ini masih jadi masalah,” terangnya.

Nyoman menilai tidak ada benang kusut dari sisi penanganan. Tenaga kesehatan secara profesional menangani pasien.

Pemerintah juga telah menyiapkan skenario rumah sakit darurat untuk menampung pasien.

Partisipasi masyarakat secara masif dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran wabah tersebut. (cem)

Infografis

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

Halaman 3

Kawasaki W175, sepeda motor klasik yang kini menjadi gaya hidup kaum urban.

Didukung Sektor Pertanian, Kawasaki Optimis NTB Masih Menjanjikan Mataram (Suara NTB) Perusahaan otomotif masih cukup optimis dengan penjualan di NTB. Salah satu sektor yang sangat mendukung adalah pertanian. Beberapa bulan pemerintah sangat ketat melaksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi penularan virus Covid-19 di Indonesia. Nyaris semua sektor usaha mati suri akibat terbatasnya pergerakan orang dan perputaran uang.

NTB masih lebih untung, dibanding provinsi-provinsi lainnya yang mengandalkan sektor pariwisata.

“Keadaan NTB masih lebih baik, dibanding daerah yang 90 persen lebih mengandalkan sektor pariwisata. di NTB masih sangat tertolong karena sektor pertanian,” demikian diungkapkan Risma, SPV Kawasaki Duta Intika Mataram.

Kepada Suara NTB, Rabu (10/6) kemarin, Risma mengatakan, untuk penjualan kendaraan sepeda motor, peluang pasarnya juga masih cukup terbuka. Sejauh ini, sektor pertanian secara luas yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan tak terlalu terpengaruh corona. Penjualan sepeda motor produk-produk Kawasaki juga tak terpengaruh signifikan.

Meskipun, dalam empat bulan awal tahun ini, penjualannya tidak sebanding dengan periode penjualan yang sama tahun 2018 lalu.

“Kalau diadu keadaan penjualan awal tahun lalu dengan awal tahun sekarang di musim corona, memang tidak bisa ngejar. Dan ini terjadi di semua jenis usaha. Bukan otomotif saja,” jelas Risma. Dengan potensi di sektor pertanian NTB ini,

Kawasaki Duta Intika Mataram juga tengah mempersiapkan program khusus kepada masyarakat di provinsi ini. Rencana programnya pada pertengahan Juni 2020 ini.

Berdasarkan keadaan penjualan, menurut Risma, masyarakat sangat menggandrungi sepeda motor tipe – tipe klasik dan trail. Untuk tipe klasik, Kawasaki memiliki W175 yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Kendaraan tipe klasik ini paling banyak diminati di perkotaan. Trennya sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Demikian juga dengan jenis trail, komunitas-komunitas trail terus berkembang.

“Dalam waktu dekat, Kawasaki juga akan meluncurkan Ninja ZX25R. Sepeda motor sport premium dengan empat silinder, 250 cc. Peluncurannya ini sempat tertunda, karena corona,” demikian Risma. (bul)

Masa Pembelian Tembakau Virginia

Diproyeksikan Mundur distanting.

Jadi harapannya layanan ini mampu memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada konsumen loyal kami,” ungkap Kresna Murti, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB. Honda Home Shopping akan tetap diterapkan selama masa pandemic Covid19. Namun bagi konsumen tetap ingin mampir ke showroom Dealer Honda, tak perlu khawatir karena di seluruh Dealer Honda telah menerapkan protokol kesehatan Kini hadir layanan “Honda Home Shopping” yang seperti anjuran dapat dinikmati oleh semua kalangan dari pemerintah.

Misalnya, pengukuran suhu tu- didalam showroom Dealer. “Kami buh sebelum konsumen memasuki tetap ingin memberikan pelayanan showroom. Tersedianya tempat cuci nomor satu bagi konsumen setia tangan dan handsanitizer. Pember- Honda. Dengan semangat Satu Hati, lakuan jaga jarak pada ruang tung- mari tetap menjaga kesehatan prigu konsumen, serta wajib meng- badi dan #dirumahaja #bersagunakan masker selama berada mahonda,” demikian Kresna.(bul) (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB bersama jaringan Dealer yang ada di wilayah NTB melakukan inovasi untuk memudahkan konsumen Honda dalam melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda. Kini hadir layanan “Honda Home Shopping” yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai remaja, orang tua, perusahaan hingga karyawan.

Tidak perlu repot untuk mengunjungi showroom Dealer Honda, cukup pergunakan layanan Honda Home Shopping, konsumen cukup bersantai dari rumah sembari melihat-lihat katalog motor yang dapat diakses pada aplikasi Motorku X. Layanan Honda Home Shopping dapat dinikmati di seluruh Dealer Honda yang ada di Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.

Konsumen bisa melakukan pembelian via WhatsApp, Facebook, maupun Instagramnya Dealer, dan tidak perlu ke Dealer untuk mengecek motornya, karena bisa melalui video Call. Katalog Motor bisa dilihat melalui Aplikasi Motorku X. “Layanan Honda Home Shopping ini bertujuan untuk membantu konsumen dalam mereview produk Honda, khususnya saat ingin membeli sepeda motor tetapi terkendala dengan situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan physical

Selain BUMN, ITDC Libatkan Investor Tangani Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 32 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di NTB mengerahkan dukungan untuk penanganan Covid-19 di provinsi ini. Keberadaan para investor lain juga tak luput diminta terlibat menangani virus corona. Hal ini dipertegas Ketua harian Satgas BUMN NTB, Pari Wijaya di Mataram, Rabu (10/6) kemarin.

Operations Head The Mandalika Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) ini mengatakan, upaya mendukung penanganan COVID-19, ITDC sebagai BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB bersama Club Med Indonesia memberikan bantuan alat medis berupa 21 ribu masker kesehatan, untuk 11 rumah sakit di Provinsi Bali dan NTB. Bantuan medis yang terdiri dari 20.000 surgical mask (masker bedah) dan 1.000 masker N95 tersebut akan disebar di sejumlah RS yang menjadi RS rujukan dan penanganan Covid19 di Bali dan NTB yaitu RSUD Buleleng, RSUD Bangli, RSUD Karangasem . RSUD Prov. NTB, RSUD Dr. Soedjono Selong, RS H.L Manambai

Pari Wijaya Abdulkadir Kabupaten Sumbawa Besar, RSU Bima, RS Kota Mataram, RS Kabupaten Lombok Tengah, RS Kabupaten Lombok Barat, dan RS Kabupaten Lombok Utara.

“ITDC selalu menyuarakan kepada Investor ITDC untuk terus berpartisi membantu penanganan Covid di NTB. investor-investor lain juga sudah berpartisipasi langsung dilingkungan sekitar,” katanya. Pari menambahkan, sejak mewabahnya Covid-19, BUMN yang beroperasi di NTB membangun kekuatan untuk mendukung pemerintah daerah. Sesuai arahan Menteri BUMN, Erick Tohir, keberadaan BUMN harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat. keberadaan

BUMN ini sesuai komitmen Menteri BUMN, harus memberikan dukungan penuh, baik dalam keadaan normal dan upnormal seperti saat ini.

BUMN juga diminta untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Diantara BUMN yang tergabung dalam Satgas BUMN NTB diantaraya, PT. ITDC, PT TASPEN (PERSERO), PT TELKOM, PT.PLN, Pertamina, Pelindo III, Jasa Raharja, ASDP, Garuda Indonesia, Bulog, Damri, PT POS, Kimia Farma, PNM, Waskita, Angkasa Pura, Pegadaian, Jamkrindo, Asabri, Wika,Pelayaran nasional Indonesia, Jasindo, BGR Logistics, Askrindo, Abipraya, Airnav, Perusahan Perdagangan Indonesia, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI. Dalam beberapa waktu terakhir, Satgas BUMN yang dikoordinatori oleh ITDC ini telah menyalurkan sejumlah bantuan. Diantaranya 1.000 APD (Alat Pelindung Diri) kepada empat rumah sakit rujukan Covid-19 di NTB. Tahap kedua, sebanyak 350 pcs kepada seluruh rumah sakit rujukan dan rumah sakit Kota Mataram.

“Totalnya dari Satgas BUMN ini sudah Rp650 juta sampai Mei 2020, kalau ITDC sudah hampir Rp200 juta,” demikian Pari. (bul)

Musim tanam tembakau virginia pada tahun 2020 ini mundur. Biasanya, pada Bulan Mei, petani sudah mulai menanam. Melihat fakta lapangan di Lombok, lahan-lahan pertanian sangat jarang terlihat tanaman emas hijau. Yang ada, petani masih dalam tahap pembibitan.

Husnul memperkirakan hingga Bulan Agustus, proses penanaman tembakau virginia masih berlangsung.

Perusahaan yang biasanya melakukan pembelian mulai di Bulan Agustus, September hingga berakhirnya panen, sejauh ini belum memberikan rencana pasti jadwal pembeliannya. “Nampaknya pembelian bisa bergeser ke Oktober sampai Februari 2021 nanti,” jelas kepala dinas di ruang kerjanya, Rabu (10/6) kemarin.

Husnul mengatakan, salah satu faktor utama yang menyebabkan pergeseran pola tanam adalah iklim. Hal tersebut di luar teknis.

Ada 20-an perusahaan yang tetap melakukan pembelian. Diantaranya yang paling besar adalah PT.

H. Husnul Fauzi

(Suara NTB/bul)

Honda Hadirkan Layanan ”Home Shopping”

Mataram (Suara NTB) Euforia musim tanam tembakau virginia tahun 2020 ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemprov NTB memastikan, kendati demikian, tata niaganya tetap normal. Namun masa pembelian diproyeksikan mundur, hingga tahun depan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si menyebut, mundurnya masa waktu pembelian bisa berkisar hingga Februari 2021 mendatang. Petani diminta tidak khawatir.

Bentoel. Perusahaan mitra petani tembakau di NTB ini bahkan paling tertib dan telah mengkonfirmasi rencana pembeliannya kepada pemerintah daerah.

Tahun 2020 ini, PT. Bentoel rencananya akan membeli 8.500 ton, berkurang sebanyak 500 ton dari tahun lalu. Pemerintah daerah meminta kepada perusahaan, agar sebaliknya. Menaikkan kuota pembelian-

nya. “Baru Bentoel yang sudah jelas rencana pembeliannya. Yang lain belum ada,” jelas Husnul. Ia menambahkan, harga pembelian juga tergantung kualitas tembakau petani.

Perusahaan biasanya menyiapkan puluhan pilihan harga, menyesuaikan kualitas. Tahun lalu, pembelian tertinggi Rp47.000/Kg daun kering. Tahun 2020 ini, kata kepala dinas, harganya tak jauh berbeda. Pemprov NTB memperkirakan tahun ini areal tanam tembakau antara 12.000 hektar sampai 18.000 hektar. Dengan proyeksi produksi sampai 26.000 hektar.

Jumlah areal dan luas tanam akan menyusut dibanding tahuntahun sebelumnya. jika persoalannya karena petani kurang bersemangat menanam emas hijau ini, pemerintah daerah tentu tak bisa memaksa.

Beberapa alternatif tanaman yang disarankan salah satunya adalah jagung kepada petani. “Petani mau tanam apa, kita tidak bisa memaksa. Silahkan saja, boleh tanam yang lain-lain,” demikian Husnul. (bul)

Gadai Emas Efektif Pengaruhi Dampak Ekonomi akibat Corona Mataram (Suara NTB) Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid19 atau corona, pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Dampak dari keadaan ini terbantu dengan gadai emas di Pegadaian. “Produk Gadai kami masih lancar, karena masyarakat kita banyak yang pegang emas di Bali, NTT, NTB. Dengan kondisi sekarang, mereka bingung, karena punya emas jadi mereka letakkan di Pegadaian karena kalau dijual, sayang,” kata Kepala Departemen Bisnis Pegadaian Kanwil VII Denpasar mewilayahi Bali, Nusa Tenggara Al Manfaluthy.

Berdasarkan laporan data Pegadaian Kanwil VII, perkembangan Pegadaian Kanwil VII cukup baik. Outstanding Loan (OSL) Pegadaian pada Maret 2020 mencapai Rp5,425 triliun tumbuh 10,15 persen secara ytd dan secara yoy tumbuh 25,33 persen. Pada April 2020 tumbuh 11,89 persen menjadi Rp5,510 triliun secara year to date (ytd). Secara year on year (yoy) juga tumbuh 28,13 persen.

Pada Mei 2020 terjadi sedikit penurunan karena pengaruh dampak Covid-19 sangat terasa. OSL Mei mencapai Rp5,491 triliun turun 11,50 persen (ytd) dan secara yoy turun 25,49 persen. Penurunan dan peningkatan OSL tidak terlepas dari kinerja masing – masing produk Pegadaian. Pegadaian terdiri dari produk emas dan non emas (mikro).

Produk emas dikatakan tidak terlalu berpengaruh terhadap situasi Covid-19, namun justru produk non emas (mikro) yang terdampak karena dalam produk mikro ada kredit kreasi yang menggunakan jaminan BPKB. Sementara saat ini banyak usaha – usaha yang terdampak. Selain itu, kredit – kredit seperti kredit kendaraan bermotor juga terdampak karena pekerja yang memanfaatkan produk ini banyak yang pengdapatannya berkurang dan perekonomian terganggu.

(Suara NTB/bul)

Kepala Departemen Bisnis Kanwil VII PT Pegadaian (Persero) Denpasar Al Manfaluthy dan Kadep Risiko Martinus Hurint Dengan baiknya kinerja produk emas, membuat kinerja Pegadaain Kanwil VII tetap naik meski tidak terlalu signifikan. “Karena gadainya kuat. Yang memang agak banyak itu di daerah Dompu karena di sana daerah perkebunan,” ungkapnya. Di masa sulit selama pandemi Covid-19 dan menuju kenormalan baru, Pegadaian telah melakukan beberapa strategi. Mengingat untuk bertemu langsung dengan nasabah agak sulit, sehingga pemanfaatan sosial media dan digitalisasi dioptimalkan seperti penggunaan PDS (Pegadaian Digital Service).

Strategi lain yang dilakukan Pegadaian adalah memanfaat-

kan agen Pegadaian untuk melayani nasabah yang tetap ingin bertemu. Karena di setiap cabang Pegadaian ada agen gadai dan agen pembayaran. Bisnis yang tetap berjalan baik juga dibarengi dengan komitmen membantu masyarakat di tengah pandemi. Kepala Departemen Risiko Pegadaian Kanwil VII Denpasar Martinus Hurint mengatakan, ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan stimulus pada nasabah yang terdampak dengan memberikan restrukturisasi pada kredit mikro. Dari 6.750 nasabah yang mengajukan, sebanyak 3.122 telah disetujui. (bul)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Wabup Loteng Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, M.Tauhid, S.IP., dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Rabu (10/6).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng tahun 2019 tersebut berisi tentang laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di mana Loteng kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke delapan kalinya secara beruntun.

“Laporan keuangan pemerintah daerah ini terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan keuangan. Terdiri dari laporan realisasi ang-

garan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan hingga 31 Desember 2019,” ungkap Pathul dalam pidato pengantar di hadapan anggota DPRD Loteng.

Secara umum, realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2019 mencapai di atas 97,85 persen dengan rincian untuk realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.148.565.721.033,12 atau 99,39 persen. Dari target penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2.161.842.234.622, 38. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasikan sebesar Rp204.512.599.142,12 atau 100,70 persen dari target sebesar Rp203.099.854.513,38.

Kemudian pendapatan transfer dari target Rp1.861.

787.750.109,00 terealisasikan sebesar Rp1.844.595.774. 205,00 atau 99,08 persen. Sementara Lain-lain pendapatan yang sah, tercapai 102,58 persen sebesar Rp96.954.630. 000,00.

Dari sisi belanja dan transfer daerah terealisasi 96,32 persen, sebesar Rp2.195.368.

068.434,96 dari target sebesar Rp2.279.133.654.703,50. Terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar Rp 1.466.365.130.

596,69 sebesar 95,27 persen dari target Rp1.539.161.776.

995,44. Kemudian belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dari target Rp421.179.805.508,06 tercapai Rp413.387.700.591,62 atau 98,15 persen.

Ditambah belanja dari target Rp1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp999.967. 750,00 Belanja ini digunakan untuk penanggulangan bencana alam antara lain akibat banjir dan longsor serta penanggulangan bencana alam kekeringan.

Adapun untuk target transfer daerah, untuk transfer bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi kepada pemerintah desa adalah sebesar Rp6.953.

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid memimpin rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (10/6).

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD Loteng 2019.

411.442,65, atau 68,66 persen dari anggaran sebesar Rp10.

127.847.000,00. Transfer bantuan keuangan terealiasasi sebesar 100 persen dari anggaran sebesar Rp307.664.225.

200,00. Sedangkan bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik direalisasikan sebesar Rp799.498.932,00 atau 99,94 persen.

Dengan begitu, ada defisit

APBD sebesar Rp46.802.347.

401,84. Namun karena ada realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran

2019 yang bersumber dari Silpa tahun 2018 dan penerimaan kembali investasi non permanen pemerintah daerah sebesar

Rp117.436. 026.499,59, sehingga posisi akhir APBD Loteng tahun 2019, ada silpa sebesar Rp60.797.430.357,75. (kir/*)

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Loteng 2019 A. Pendapatan Daerah B. Belanja dan transfer daerah C. Surplus/defisit D. Penerimaan pembiayaan daerah E. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)

Rp 2.148.565.721.033,12 Rp2.195.368.068.434,96 Rp 46.802.347.401,84 (-) Rp 117.436.026.499,59 Rp 60.797.430.357,75

Tren Pasien Sembuh Terus Bertambah Tantangan Makin Berat JUMLAH kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lombok TImur (Lotim) terus bertambah. Rilis terakhir menyebut, seja ditemukan sampai saat ini jumlah kasus positif mencapai 89 kasus. 44 orang sembuh dan 43 orang masih harus dirawat.

Melihat kenyataan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong, dr. Muhammad Tantowi Jauhari menilai tantangan medis di Lotim makin berat. Sejumlah daerah di Indonesia justru sudah mulai memasuki tahap kernormalan (Suara NTB/rus) baru, sebaliknya di Lotim justMuhammad Tantowi ru mengalami lompatan terus.

Jauhari Menjawab wartawan di Selong, Rabu (10/6) kemarin, Muhammad Tantowi Jauhari menyebut khusus di RSUD Selong sampai kemarin merawat 37 orang. Terdiri dari 26 orang dewasa dan 10 anak. Menjadi tantangan terberatnya, katanya ada 5 pasien dalam pengawasan (PDP) hamil reaktif Covid-19. “Tren ibu hamil yang reaktif ini jadi tantangan,” ucapnya.

Perkembangan jumlah kasus positif tersebut pun membuat RSUD Selong ini harus siagakan tambahan ruangan.

Melihat dari kapasitas ruangan, sejatinya untuk Covid disiapkan hanya 55 unit. Tapi sekarang sudah sudah 60 ruangan yang tersedia. Seiring dengan penambahan jumlah kasus positif ini membuat RSUD Selong ini sudah mengalami overload. Pasalnya, RSUD Selong ini juga harus merawat pasien reguler. “Kita (RSUD—red) bisa kewalahan,” akunya.

Perawatan pasien Covid-19 selama ini memang cukup lama. Hal ini karena harus menunggu hasil swab test yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram. Banyak antrean dari daerah-daerah lain, sehingga butuh waktu lama baru bisa keluar hasilnya.

Atas alasan itu pula, Lotim pada bulan Juni 2020 ini melakukan pengadaan alat swab Tes sendiri di RSUD Selong. Saat ini, alat swab tersebut sedang dalam proses pengiriman ke Lotim. Setelah nantinya beroperasi di Lotim, penanganan Covid diharapkan bisa lebih cepat selesai. “di Rumah Sakit Provinsi ini kita ketahui juga terjadi over capacity, terlalu banyak yang harus dilayani sampel swab,” sebutnya. .

RSUD Selong sendiri mulai siapkan sarana dan prasarana penunjang swab test. Hasil dari pemeriksaan swab ini diyakinkan bisa dipertanggungjawabkan. Jika hasil swab negatif, maka bisa diyakinkan sembuh dari Covid.

Secara teknis, ada dua tenaga medis yang dimiliki Lotim yang bisa mengoperasikan alat swab tersebut, yakni dokter spesialis fatologi klinik‘. Begitu alat sudah datang, dilakukan uji fungsi maka langsung bisa dioperasikan. (rus)

Diduga Banyak Kesalahan Pendistribusian JPS di Lotim Selong (Suara NTB) Kalangan legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menemukan banyak kejanggalan dan kesalahan dalam pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Beberapa temuan di antaranya berupa adanya penerima ganda serta adanya masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan.

Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, SE, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6) mengatakan, saat ini seluruh komisi di DPRD Lotim turun berdasarkan Dapilnya masing-masing untuk melakukan sidak penyaluran JPS, baik berupa JPS dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun dari Dana Desa (DD). “Adanya penerima yang ganda rata-rata kita temukan di setiap desa. Begitupun untuk masyarakat yang belum tersentuh JPS,” terang politisi Partai Gerindra ini.

Misalnya di Kecamatan Masbagik yang mencapai ribuan.

Menurutnya, kondisi ini dikarenakan data yang tidak komprehensif, baik dari data Dukcapil, KB, maupun sumbersumber data yang lain. Namun untuk JPS ini, lebih menggunakan data Dukcapil tahun 2019, sehingga banyak menimbulkan persoalan karena masih banyak KK masyarakat yang belum online. “Banyak juga janda dan jompo yang tidak terdata bantuan JPS ini,” sebutnya.

“Ada juga temuan di lapangan, seorang nenek yang tinggal bersama cucunya di Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela tidak punya dokumen kependudukan,” tambahnya.

Maka dari itu, apa yang menjadi temuan-temuan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi yang disampaikan ke pemerintah daerah serta memanggil OPD-OPD terkait.

Bagaimanapun, katanya, masalah data ini perlu dituntaskan dan disatukan, mulai dari tenaga kerja, peternak, hingga data kemiskinan.

“Data BPS kerap tidak sesuai dengan data daerah baik Dukcapil, BP3AKB dan pendataan-pendataan yang lain.

Kita mendorong data basis data terpadu riil di lapangan,” ungkapnya.

Koordinator Pengadaan JPS Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, tidak menampik adanya data penerima JPS ganda maupun belum adanya masyarakat yang tersentuh bantuan dampak Covid-19. Kata dia, segala persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dalam penyaluran JPS tahap I, nantinya akan dilakukan perbaikan pada pengadaan dan penyaluran JPS tahap II, terutama terkait data penerima manfaat. “Kami akan perbaiki pada pembagian JPS tahap kedua ini. Kemungkinan sesuai by name by address yang baru,” terang Sekda Lotim ini. (yon)

Bupati Lobar Berencana Buka Kembali Tempat Wisata dan Masjid Giri Menang (Suara NTB) Tren pasien sembuh di Lombok Barat (Lobar) terus bertambah, dari 168 pasien positif tersisa 71 orang yang sembuh dan 90 orang masih dalam perawatan dan meninggal tujuh orang. Adanya tren penambahan pasien sembuh ini menyebabkan Pemda Lobar mempertimbangkan untuk melonggarkan areal publik, seperti masjid dan tempat usaha.

“Untuk itu, di new normal ini (nantinya, red) kita akan membuka kembali area-area publik, seperti masjid, tempat wisata, dan lain-lain . Tetapi dalam konteks tetap mempertahankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kemarin.

Dalam hal ini, pihaknya akan menunggu hasil rapat MUI dan webinar dari Dinas Pariwisata yang sudah melibatkan pelaku pariwisata dan desa berbasis

wisata yang akan memberikan masukan. Dengan memfokuskan penanganan pencegahan Covid-19 di kecamatan, bupati berharap untuk lebih banyak melibatkan puskesmas.

“Tolong lebih banyak libatkan puskesmas, karena mereka lebih banyak memahami dan tentunya mereka yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjelaskan protokol kesehatan Covid-19 ini,” tegas Fauzan.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menambahkan, dengan tidak lagi terkonsentrasinya penanganan di kabupaten, dan akan terkonsentrasi di kecamatan, MUI akan mengadakan rapat fatwa tentang Salat Jumat.

“Sepertinya MUI akan melonggarkan perkumpulan, dari dilarangnya orang berkumpul menjadi bagaimana mengelola orang berkumpul,” lanjutnya.

Baehaqi berharap camat bisa mengambil langkah-lang-

Pilkada Loteng

Golkar Resmi Ajukan Pasangan Pathul-Nursiah Praya (Suara NTB) Siapa yang akan menjadi pendamping Wabup Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang, mulai terkuak. Partai Golkar yang akan menjadi mitra koalisi Partai Gerindra telah menjatuhkan pilihan kepada Dr. H. M.Nursiah, S.Sos.M.Si., untuk mendampingi H.L. Pathul Bahri, S.IP di Pilkada Loteng Desember mendatang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., kepada Suara NTB, Rabu (10/6). “Kita (DPD II Partai Golkar Loteng,red) sudah mengusulkan pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., ke DPP Partai Golkar, untuk mendapat rekomendasi sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada Loteng mendatang,” terang Kelan.

Meski demikian, pihaknya dalam hal ini hanya sebatas mengusulkan saja, bukan sebagai penentu. Soal apakah

pasangan yang diusulkan tersebut disetujui atau tidak, itu menjadi kewenangan dari DPP Partai Golkar. Yang jelas, pihaknya sudah mengajukan usulan soal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang.

Bisa jadi pasangan calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar berbeda dengan yang diusulkan oleh DPD II Partai Golkar Loteng.

“Prinsipnya, kita sudah menjalankan apa yang ditugaskan oleh partai. Mengusulkan pasangan calon kepala daerah untuk diputuskan oleh DPP. Selanjutnya kewenangan sepenuhnya ada di tangan DPP,” tegasnya.

Disinggung dasar pertimbangan menjatuhkan pilihan kepada sosok Sekda Loteng tersebut, Kelan menjawab singkat. “Dia (Nursiah,red) yang kita nilai layak untuk diajukan sebagai calon kepala daerah mendampingi H.L. Pathul Bahri,” tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng ini.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul

Bahri, S.IP., menegaskan kalau pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar soal siap yang ditunjuk sebagai pendampingnya. Menurutnya, siapapun yang ditunjuk oleh Partai Golkar pihaknya siap menerima. “Semua kita serahkan ke Partai Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi sebelumnya soal usulan Partai Golkar tersebut mengaku belum mau berpikir soal politik. Dirinya masih ingin fokus untuk menuntaskan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dulu. Mengingat, tugas sebagai ASN masih banyak yang harus dituntaskan.

Kalaupun kemudian dirinya benar diusulkan oleh Partai Golkar, Nursiah mengaku itu jadi satu kebanggaan tersendiri. Tapi sekali lagi, itu ranahnya politik. Dirinya tidak mau terlibat lebih jauh persoalan politik.

“Kita serahkan urusan politik ke partai politik. Kalau kita fokus selesaikan tugas sebagai ASN saja dulu,” jawabnya diplomatis. (kir)

kah di kecamatan dan berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai ke dusun dan RT. “Kaitannya dengan Salat Jumat mungkin untuk jumatan tidak lagi di satu masjid tetapi untuk mempertegas social distancing, tempat jumatannya dibagi lagi,” ujar Sekda.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Made Ambaryati menambahkan angka pasien sembuh terus bertambah. Saat ini dari 168 pasien, 90 sembuh, 71 pasien masih dirawat. “Penambahan sembuh terus meningkat,”jelasnya.

Hasil konferensi virtual yang diadakan Dinas Pariwisata Lobar, Selasa (9/6) semua pelaku wisata, Pelaku usaha siap

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid membuka usahanya. Pihak Dispar provinsi pun mengizinkan lokasi wisata di Lobar dibuka menuju kenormalan baru.(her)

Keluarga Disabilitas dan Lansia Korban Gempa Segera Dibangunkan RTG Giri Menang (Suara NTB) Keluarga Papuq Sinarep penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) yang merupakan korban gempa di Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batulayar segera dibangunkan rumah tahan gempa (RTG). Menyusul nama Papuq Sinarep masuk SK tahap II. Dalam waktu dua minggu ke depan,pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) melakukan rekrutmen fasilitator sipil untuk mengawal proses pembangunan 2.700 sisa RTG yang belum terbangun di Lobar.

“Dia (Papuq Sinarep, red) sudah masuk SK bupati tahap II dan segera dibangun rumahnya (RTG red),” terang Kepala Dinas Perkim, H. L. Winengan pada Suara NTB, Selasa (9/6).

Dijelaskan, saat ini pihaknya tengah proses rekrutmen fasilitator sipil yang akan melakukan pen-

dampingan pembangunan RTG. Dua pekan ke depan, fasilitas sudah turun mengecek ke lapangan. Selanjutnya dilakukan proses pembangunan. Anggaran untuk pembangunan RTG sedang diajukan dan diperkirakan cair dua pekan ke depan. “Sudah pasti akan dilakukan pembangunan setelah anggaran cair,” ujar dia.

Kepala Bidang Perumahan L. Ratnawi mengatakan, nama Papuq Sinarep sudah masuk dalam SK Bupati Tahap II. Untuk diketahui lanjut dia,dana usulan tahap II belum ditransfer oleh BNPB Pusat, sehingga di sini bukannya Pemda Lobar dan Dinas Perkim tidak memperhatikan justru sangat memprioritaskan. Rumah Papuq Sinarep memang belum terbangun, karena datanya masuk dalam SK tahap ke II. Di mana dananya belum ditransfer BNPB. (her)

RSUD Soedjono Selong Belum Klaim Dana Penanganan Covid-19 Selong (Suara NTB) Jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) yang dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong terus bertambah setiap harinya.

Sampai dengan, Rabu (10/6), jumlah pasien positif yang masih dirawat sebanyak 89 orang. Akan tetapi sampai saat ini pihak dari rumah sakit plat merah ini belum melakukan klaim dana Covid-19 dari hasil recofussing.

Keberadaan dana ini pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit dalam penanganan Covid-19. Mengingat dalam penanganan satu pasien Covid-19 memakan anggaran yang cukup fantastis. Apabila ini dibiarkan, maka pihak RSUD Selong dikhawatirkan memanfaatkan dana BLUD yang berasal dari masyarakat.

“Pihak RSUD harus segera klaim anggaran Covid-19 itu.

Bukan malah menggunakan dana BLUD supaya sesuai peruntukannya,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, dikonfirmasi di

sela-sela Rapat Gabungan Komisi I, II, III, IV bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai tiga DPRD Lotim ini, dihadiri Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Perindag, Kadis Dukcapil, Direktur dr. R. Soedjono Selong, perwakilan Direktur RSUD Lotim dan Direktur PD. Agro Selaparang berlangsung alot dan hangat.

Dari hasil evaluasi program semester I dan evaluasi program dana Covid-19 ini dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM. Di mana perlu dilakukan evaluasi lanjutan dengan mengumpulkan dan melihat realisasi fisik dan keuangan, karena tidak sama antara data keuangan di BPKAD dan data-data di masing-masing OPD. Terutama program dan penanganan Covid-19 di RSUD dr. R. Soedjono Selong yang menjadi salah satu RSUD rujukan penanganan Covid-19 di Lotim, selain RSUD Lotim.

Sementara selama ini dana

penanganan Covid-19 yang digunakan berasal dari BLUD yang didapatkan dari masyarakat, sehingga dikhawatirkan dana-dana itu digunakan untuk Covid-19.

Apabila itu terjadi, maka program dan pelayanan terhadap pasien umum berpotensi terabaikan.

Untuk itu, kata Hasan Rahman, apabila dana itu sudah dilakukan dialihkan, pihak dr.

RSUD. R. Soedjono Selong diminta untuk segera melakukan klaim anggarannya. Hal yang menjadi sorotan DPRD Lotim yaitu terdapat perbedaan laporan pendapatan anggaran untuk kesehatan, yaitu untuk laporan di BPKAD baru sebesar Rp25 miliar, namun untuk kesehatan hampir Rp50 miliar. “Ini tentu jadi masalah. Siapa tahu dana Covid-19 sudah dipakai untuk itu,”jelasnya.

Adapun dari konfirmasi DPRD Lotim yang dilakukan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim dan BPKAD, sisanya menggunakan

(Suara NTB/yon)

RAPAT - Rapat Gabungan Komisi I, II, III, IV bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Ruang Rapat Utama lantai tiga Kantor DPRD Lotim, Rabu (10/6). dana BLUD di RSUD Selong dan akan diklaim di kemudian hari.

Sementara dari awal sebelum dilakukan pengalihan anggaran sebesar Rp10,3 miliar untuk RSUD Selong, dari DPRD Lotim meminta kepada pihak RSUD Selong untuk mempercepat proses klaim anggaran Covid-19.

Menanggapi hal ini, Direktur dr. R. Soedjono Selong, dr. Tantowi Jauhari, mengatakan jika

pihak rumah sakit bukannya tidak mengambil dana Covid-19 yang sudah disediakan. Melainkan saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi dan secepatnya sedapat mungkin dapat dinikmati oleh masyarakat. Bahkan yang dihadapi saat ini pertambahan pasien tidak seimbang dengan pasien yang sembuh dan jumlah PDP terus berkembang. (yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tiga LPM di Sumbawa Diberikan Dukungan Anggaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tiga Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Sumbawa mendapatkan dukungan anggaran tahun 2020 ini. Anggaran operasional dari pemerintah pusat ini, sebagai upaya memperkuat LPM dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Ketiga LPM dimaksud yakni LPM Saling Beme di

Alas Barat, Sejahtera di Kecamatan Lape dan Sopo Ate di Kecamatan Moyo Utara.

Masing-masing LPM diberikan biaya operasional sebesar Rp40 juta.

“Ada tiga LPM yang mendapat bantuan operasional dari APBN. Masing-masing Rp40 juta. Anggarannya sudah terealisasi. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan,

Jangan Paksakan Bepergian DITIADAKANNYA syarat tes cepat (rapid diagnostic test - RDT) penyeberangan antar pulau di pelabuhan Poto Tano - Kayangan disambut gembira masyarakat. Meski demikian Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin tetap meminta masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk bepergian selama pandemi virus corona belum benar-benar dapat dikendalikan.

“Kita berterima kasih ke gubernur karena sudah menghapus syarat rapid test itu. Tapi kami meminta masyarakat jangan paksakan diri melakukan perjalanan ke pulau Lombok,” cetus bupati kepada wartawan, Rabu (10/6).

Bupati menyatakan, jika dalam kondisi kesehatan yang tidak prima masyarakat jangan bersih keras melakukan perjalanan. Sebab pada akhirnya mereka tetap akan tertahan di pelabuhan saat pemerikaan kesehatan. “Di pelabuhan tetap ada pengecekan konidisi tubuh. Misalnya kalau anda sakit atau suhunya di atas normal tetap akan ditahan. Kalau sudah begitu kan yang rugi masyarakat juga,” timpalnya.

Demikian juga terkait tujuan perjalanan, orang nomor satu di KSB ini menyebutkan, agar masyarakat bijak. Jika tujuannya tidak mendesak agar menunda dulu perjalanannya hingga kondisi daerah benar-benar aman dari pandemi virus corona. “Kalau hanya untuk jalan-jalan itu kan bisa ditunda,” tandasnya. (bug) H. W. Musyafirin (Suara NTB/ist)

Rakor Bawaslu Sumbawa

Bahas Potensi Pemilih hingga Tata Laksana Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan KPU Sumbawa dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Terkait persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Dalam Rakor yang dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP tersebut menghasilkan sejumlah poin penting. Yakni, terhadap Disdukcapil, Bawaslu berharap agar dapat membangun sinergi yang positif dalam menyukseskan pilkada 2020 di Sumbawa. Terutama dalam menyempurnakan kdaftar pemilih. Terkait daftar pemilih potensial, Didukcapil diharapkan untuk mendata lebih rinci agar pemilih mendapatkan hak pilihnya pada pemilihan Pilkada Sumbawa 2020.

Kemudian, lanjut Syamsi, DP4 yang diterima oleh KPU Sumbawa terdapat perselisihan dengan DP4 yang diterima oleh Disdukcapil Sumbawa. Makanya, Bawaslu menekankan pentingnya verifikasi angka tersebut. “Data DP4 yang diterima oleh KPU yaitu sebesar 376.242. Sedangkan Disdukcapil Sumbawa menerima data DP4 dari Pusat sebesar 374.513. Selisih sebesar 1.728 sehingga dilakukan koordinasi terkait perbedaan data tersebut melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri,” sebutnya.

Informasi terkait data pemilih pemula semester II tahun 2019 yang disampaikan oleh Dukcapil Sumbawa terdapat 9. 638 orang yang berumur 17 tahun dan 7 orang usia dibawah 17 sudah pernah kawin. Sehingga total potensi pemilih pemula pada semester II tahun 2019 berjumlah 9.645.

Sementara terhadap KPU Sumbawa, Bawaslu mendorong untuk memperhatikan letak biografis pemilih. Sebab banyak kejadian pemilih dan tempat TPS sangat jauh dari lokasi tinggal pemilih tersebut.

Terhadap dengan adanya pandemi Covid-19, Bawaslu mengingatkan lagi agar selalu meggunakan tatalaksana Covid-19.

Baik waktu Pencoklitan dan Tahapan-tahapan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (arn)

khususnya untuk beras, gabah dan sebagainya,” kata Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur. Dijelaskannya, LPM ini bisa memanfaatkan anggaran operasional tersebut untuk memperlancar usaha dan pada prinsipnya bisa bersaing dengan usaha yang lebih besar. Di mana di tahun sebelumnya ada empat LPM yang mendapat-

kan bantuan yang sama dari pemerintah pusat. “Sebelumnya tetap ada (bantuan anggaran). Walaupun tidak banyak, ada beberapa kelompok.

Tahun lalu juga ada 4 kelompok dari APBN,” terangnya.

Saat ini, kata Syafruddin, terdapat sebanyak 45 LPM di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah yang ada, diakuinya ada yang sudah tidak aktif

karena berbagai persoalan.

Mulai persoalan pengurus, serta fasilitas yang tidak diperbaiki. Pihaknya juga tetap mengusulkan bantuan, karena anggaran yang ada di daerah terbatas. “Kita terus bina dan aktifkan kembali.

Pengurusnya kita coba segarkan kembali. Termasuk fasilitas secara pelan-pelan,” tandasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

Warga Diminta Waspadai Klaster PMI Dompu (Suara NTB) Kendati sudah resmi menerapkan kenormalan baru sejak Jumat 5 Mei 2020, masyarakat diminta tetap mewaspadai ancaman penyebaran Covid-19. Terutama dari klaster PMI yang terus berdatangan sebulan terakhir ini. Prinsipnya, protokol penanganan Covid-19 harus dikedepankan saat aktifitas apapun di ruang publik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dompu, Abdul Syahid, SH, kepada Suara NTB di kantornya menyampaikan, saat ini ancaman baru datang dari klaster PMI. “Sekarang klaster PMI yang harus diantisipasi, karena masih terus ada pemulangan,” ungkapnya.

Riwayat kepulangan mereka dari daerah zona merah Covid19, menurutnya, patut diwaspadai semua elemen. Khususnya oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Selama pemulangan besar-besaran PMI dan CPMI disampaikan pemerintah provinsi dan pusat beberapa waktu lalu, tercatat 80an orang yang sudah tiba di kampung halamannya. Sebagian besar dinyatakan nonreaktif Covid-19 dan telah berakhir masa karantina mandiri.

Kendati demikian, lanjut Abdul Sahid, saat ini ada 10 CPMI dari BLK LN Jakarta yang tengah menjalani proses karantina di sekretariat PJTKI yang akan memberangkatkan mereka. (jun)

(Suara NTB/ist)

Masuki Kemarau, Debit Air BK I Menyusut

Taliwang (Suara NTB) Pengamat perairan wilayah Taliwang, Abdul Hadi, mengatakan dampak masuknya musim kemarau sudah mulai dirasakan. Sebab kondisi debit air Bendungan Kalimantong I mulai mengalami fase kritis. Bahkan saat ini debit air hanya mencapai 30 centimeter yang diproyeksikan hanya mampu mengairi 600 hektar dari luas tanam yang mencapai 1.430 hektar.

“Memang dalam dua minggu terakhir sudah tidak ada hujan yang berdampak pada debit air yang terus menurun setiap harinya. Bahkan puncak musim kemarau sendiri diprediksi sekitar bulan Agustus mendatang sehingga sisa lahan yang belum terakomodir terancam gagal tanam,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (10/6).

Berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan mulai berkurang di pertengahan bulan Juni dan puncaknya di bulan Agustus sudah tidak terjadi hujan. Parahnya lagi cuaca panas yang terjadi saat ini dianggap paling ekstrem dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun untuk

saat ini masih bisa tertangani karena air di Bendungan masih tersedia. Tetapi jika tidak masuk puncak musim kemarau maka pihaknya khawatir akan banyak lahan yang gagal tanam dan gagal panen karena bencana tersebut.

“Kami khawatir musim kemarau tahun ini akan berlangsung panjang dan jika itu terjadi maka banyak petani yang gagal tanam dan panen nantinya,” timpalnya.

Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di lapangan, pihaknya mulai memberlakukan sistem pembagian air dengan melibatkan P3A. Hal itu dilakukan dengan harapan semua area tanam bisa mendap-

(Suara NTB/ils)

KEKURANGAN AIR - Nampak lahan di Kecamatan Taliwang yang mulai kekurangan air. Kondisi ini tak terlepas dari kritisnya debit air Bendungan Kalimantong I. Saat ini debit air hanya 30 centimeter dan diproyeksikan hanya mampu mengairi 600 hektar dari luas tanam yang mencapai 1.430 hektar. atkan air dan tidak mengalami gagal tanam. Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar petani tidak melakukan penyemaian benih terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan, karena belum ada tanda-tanda hujan

akan turun. Jika dipaksakan tetap akan dilakukan penyemaian benih, dikhawatirkan tidak akan tumbuh normal karena hujan yang belum turun.

“Tunggu ada hujan dulu baru lakukan penyemaian benih, jika

tetap dipaksakan dikhawatirkan benih tidak tumbuh dan rusak begitu. Kami juga akan melakukan pembagian air secara adil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (ils)

Anggota Polres Dompu Dilarang Jagung Susah Berjenggot Dikirim, Harganya

Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu, terus berupaya meningkatkan kedisiplinan personel dalam bertugas. Bahkan, sampai mempermak penampilan perseorangan.

Bagi anggota yang berjenggot langsung dipangkas, pun demikian dengan mereka yang berambut panjang. Beberapa hal tersebut dianggap sebuah pelanggaran, sehingga harus diambil tindakan.

Seperti halnya dilakukan Wakapolres Dompu, Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, SH., sebelum apel pagi pada Rabu (10/6).

Selain menekankan personel agar tetap menjaga kerapian pakaian dan penampilan, pengecekan mendadak pagi kemarin juga menitiberatkan kelengkapan personel terkait KTA, KTP, SIM, STNK, BPJS dan kartu senjata bagi pemegang senjata api.

“Pengecekan ini tidak bertujuan mencari kesalahan anggota, namun wajib dilakukan sebagai salah satu cara untuk menertibkan disiplin,” tegas Wakapolres melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah kepada Suara NTB. Sebagai aparat penegak hukum, insan polri mesti menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan.

Pun menjaga wibawa polri dengan berpenampilan rapi, mulai dari pakaian biasa, seragam, hingga rambut dan jenggot.

Tak hanya itu, lanjut Hujaifah, dalam arahannya Wakapolres juga mengharapkan setiap personel menghindari pelanggaran etik maupun disiplin sekecil apapun. “Inipun sebuah langkah tindaklanjut dari penekanan Kapolres,” ujarnya.

Dalam agenda yang turut dihadiri Kabag Ops, AKP Nusra Nugraha, SH., dan Kabag Sumda, Kompol Ibrahim itu,

pengecekan tidak saja menyasar anggota bintara melainkan perwira utama, termasuk jajaran Provos Polres Dompu.

Terhadap sejumlah anggota yang ditemukan melanggar, tambah dia, untuk jenggot dan rambut langsung dipotong di tempat. Sementara mereka yang tidak melengkapi diri dengan berbagai dokumen keanggotaan diberi tenggat waktu untuk melenggkapinya. “Jika tidak diindahkan maka setiap personel akan dikenai sanksi,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIPANGKAS – Tampak Anggota provos Polres Dompu, memangkas jenggot personel di Lapangan Umum Mapolres, Rabu (10/6).

Audit Khusus Perusda Kapoda Rawi Segera Diserahkan ke Kejaksaan Rakor Bawaslu Sumbawa bersama KPU Sumbawa dan Disdukcapil Sumbawa.

Syafruddin Nur

Dompu (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, MSI mengaku akan segera menyerahkan hasil audit khusus terhadap Perusda Kapoda Rawi Dompu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Audit khusus ini diminta Kejari Dompu terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan.

“Memang ada permintaan kejaksaan untuk audit khusus.

Ini sudah 1 bulan terakhir kita lakukan pemeriksaan. Kita terhambat karena ada Covid ini juga. Mungkin pekan depan sudah rampung (pemeriksaannya),” kata H. Muhibuddin kepada Suara NTB di kantor Bupati Dompu, Rabu (10/6) kemarin.

Muhibuddin mengaku, laporan HMI Cabang Dompu ke Kejari Dompu melampirkan pernyataannya saat dialog lalu.

Saat itu, HMI mempertanyakan alasan Perusda Kapoda Rawi Dompu tidak menyetorkan dividen ke kas Daerah.

“Saya jawab, kalau masih kondisi rugi, tidak ada kewajiban untuk setor. Karena yang disetor itu hasil dari keuntungan perusahaan,” jelas Muhibuddin.

Kerugian pada perusahaan, kata Muhibuddin, belum bisa dinyatakan sebagai kerugian negara. Karena untung dan rugi

(Suara NTB/ula)

H. Muhibuddin pada perusahaan sebagai suatu hal yang biasa terjadi. Untuk menentukan kerugian tersebut menyebabkan kerugian negara dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dalam audit khusus. “Kalau tidak ada setor, berarti mereka rugi. HMI menganggap itu sebagai kerugian negara juga. Ini sedang kita dalami, ada kerugian negara atau ndak,” ungkapnya.

Dikatakan Muhibuddin, Pe-

rusda Kapoda Rawi Dompu kembali melaksanakan aktifitas usahanya sejak 2008 dengan membangun SPBU di Manggelewa. Pengelolaan SPBU menjadi satu-satunya penyertaan modal Pemda Dompu ke Perusda Kapoda Rawi Dompu. Sementara untuk pengelolaan sarang burung walet di Nangadoro, Wisma Dompu di Mataram, dan Wisma Praja masih bersifat hak kelola. Karena aset-aset tersebut masih tercatat sebagai aset Pemda Dompu. “Kalau Perusda itu, kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaannya harus melalui Perda dan yang diatur melalui Perda baru SPBU di Manggelewa itu saja,” katanya.

Terkait dana penyertaan modal Pemda Dompu untuk menstabilkan harga jagung tahun 2011/2012 lalu sebesar Rp4,5 M dan berujung menjadi temuan auditor, dikatakan Muhibuddin, tidak pernah tercatat sebagai dana penyertaan modal Pemda ke Perusda.

“Ndak ada di laporan keuangan mereka (Perusda sebagai penyertaan modal),” katanya.

Terkait kapan audit terakhir kali dilakukan pada Perusda Kapoda Rawi, Muhibuddin mengaku, itu dilakukan tahun 2015 lalu. “Kita audit terakhir itu tahun 2015,” jelasnya. (ula)

Sulit Dinaikkan

Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang biasa mengambil jagung untuk menaikkan harga jagung yang dianggap turun oleh petani dalam beberapa bulan terakhir.

Pengakuan itu disampaikan Bupati saat menerima masa aksi mahasiswa Donggo dan Soromandi yang menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikkan harga jagung, di ruang rapat kantor Bupati Bima, Rabu, (10/6).

Di hadapan perwakilan massa aksi, Bupati juga mengaku sempat mempertanyakan kepada pihak perusahaan yang membeli jagung di Kabupaten Bima apakah bisa menaikkan harga jagung.

Hanya saja dijawab, saat ini jagung susah dikirim. “Mereka (pihak perusahaan) belum bisa menaikan harga jagung karena jagung susah dikirim,” katanya.

Meski begitu, Bupati mengaku harga jagung di wilayah Kabupaten Bima cukup variatif. Misalnya di Kecamatan Sanggar, harganya diatas Rp3.000 ribu perkilo. Sedangkan di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi

berkisar antara Rp2.900.

“Paling tidak harga ini mendekati harga berdasarkan Permendag dengan harga Rp 3.750 perkilogram dengan tingkat kadar air 15 persen,” katanya.

Selain soal harga, Ia juga akan membangun komunikasi dengan pihak perusahaan pemilik gudang jagung di Desa Bolo dan Monggo Kecamatan Madapangga untuk membangun gudang jagung penampung di Kecamatan Soromandi dan Donggo. “Prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bima akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi sesuai aturan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Kecamatan Donggo dan Soromandi menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan harga jagung.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Pemerintah agar membangun gudang penampungan jagung di wilayah Donggo dan Soromandi.

Kemudian meminta Bupat agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang standar harga jagung yang dibeli ditingkat petani. Tuntutan lain yakni membentuk BUMD khusus membeli jagung serta menerapkan industrialisasi pengolahan jagung. (uki)

KPU Dompu Ajukan Tambahan Rp2,1 Miliar Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,144 M untuk pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.

Tambahan itu untuk penyesuaian pelaksanaan Pilkada serentak dengan protap Covid19, diantaranya pengadaan masker, suplemen dan lainnya bagi penyelenggara.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (10/6) mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid19 mengharuskan pihaknya menyelenggarakan setiap tahapan dengan mengacu protap Covid-19. Hal ini mengharuskan pihaknya mengajukan perubahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada.

Usulan tambahan anggaran Pilkada diajukan sebesar Rp7 M selain anggaran Pilkada Rp15 M yang telah ditandatangani NPHD-nya akhir 2019 lalu. Tambahan angga-

ran ini akhirnya direvisi menjadi Rp2,144 M, karena pengadaan APD dan rapid test bagi penyelenggara disiapkan oleh Pemda. Usulan tambahan anggaran ini termasuk untuk pengadaan masker kain bagi penyelenggaran, masker medis untuk pemilih yang akan dibagikan sebelum masuk ke TPS. “Maskernya akan dibagikan ke pemilih sebelum masuk ke TPS menggunakan hak pilih,” terangnya.

Diakui Arifuddin, anggaran untuk Pilkada sebelum pandemi Covid untuk KPU Dompu sebesar Rp15 M. Alokasi ini telah dimanfaatkan sebesar Rp1,347 M dan sisanya sebesar Rp13,665 M. Anggaran yang belum dicairkan dari Pemda Dompu ini, diajukan penggeseran dan penyesuaian.

Diantaranya alokasi untuk perjalanan dinas sebesar Rp200 juta diarahkan untuk pembiayaan penambahan 14 TPS. Sehingga jumlah TPS dari 458 menjadi 472 TPS. “Kita sekarang terapkan satu TPS itu maksimal 500 pemilih,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Usulkan Penilaian

Suka

Momen Covid-19

Ilmuwan Harus Integrasikan Sains dan Agama

Mataram (Suara NTB) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar seminar online, Rabu (10/6). Seminar membahas tentang Corona dalam perspektif Islam. Sebagai pembicara dalam seminar itu ialah Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Dr. Suprapto dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya.

Prof. Suprapto,MA.g., dalam paparannya menyampaikan hampir semua media cetak dan elektronik sudah banyak yang menginformasikan tentang Corona. Kemudian selain itu data-data tentang Corona juga berseliweran, baik yang valid, hoaks menghiasi media kita.

Tetapi ada yang lebih penting, kata Suprapto, bahwa masyarakat terbelah dalam melihat Covid-19. Ada sebagian melihat Corona sebagai azab, ada pula melihatnya sebagai musibah. Ironisnya pandangan ini berpengaruh pula terhadap sikap sosial dan politik di masyarakat. Bahkan ada pula yang menyangkutkan dengan sikap politik pada pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Perbedaan pandangan ini menjadikan masyarakat terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok. Kelompok yang memandang ini sebagai azab, sering kali menyatakan Corona merupakan hukuman dari Allah.

“Apa yang terjadi, seringkali menyalahkan korban. Jadi korban-korban itu sudah jatuh tertimpa tangga. Seolah-olah akibat ulah manusia,” ujarnya.

Padahal, ujarnya, model-model menyalahkan korban dampaknya ada dua yakni menyakiti perasaan korban, kedua menutup perbincangan tentang sains dan teknologi. Umat Islam tidak boleh berhenti sampai di situ, melainkan harus mampu menggali dari aspek saintis.

“Karena rata rata dominasi teosentrisnya tinggi, sedangkan antroposentrisnya berkurang. Islam memberikan ruang bahwa itu bukan azab, ada peluang saintis di situ,” paparnya.

“Jadi pandemi ini dan bencana lain bukan azab, jadi kita harus keluar dari stigma negatif. Yang sakit itu bukan Covid19 tapi stigma negatifnya. Saya cenderung menganggap ini sebagai musibah. Kalau dia musibah berarti ada hikmah di dalamnya. Saatnya meneguhkan integrasi sains dan agama.

Faktanya wabah ini menyerang siapa saja,” tambahnya.

Sementara itu sebagai jawaban atas persoalan wabah Corona yang mengakibatkan terjadinya pembelahan di tengah masyarakat, Prof. Ahmad Thib Raya, tengah menyiapkan sebuah buku kumpulan artikel terkait dengan pandemi Corona.

Saat ini sudah ada 61 artikel tentang Corona yang sudah ditulis Prof. Ahmad Thib Raya dan dalam waktu dekat akan diterbitkan karena banyaknya permintaan masyarakat. Selain itu dia mengungkapkan bahwa Corona disebut dalam teks agama sebagai penyakit thoun.

“Ini pun ada di dalam hadits sebanyak 300 kata digunakan dalam hadits. Saya menulis Ada 61 artikel tentang Corona. bagaimana Corona dalam perspektif Islam,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

FASILITASI - Pihak SMAN 2 Sumbawa Besar memfasilitasi masyarakat untuk pra pendaftaran jalur prestasi PPDB SMA tahun ajaran 2020/2021.

Mendaftar Jalur Prestasi

Nilai Calon Siswa Wajib di Atas 80 Mataram (Suara NTB) Proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMA sudah dimulai sejak 8 Juni kemarin. Namun hanya ada dua jalur yang sedang berproses pada masa ini, yakni jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan, SPd., MPd., menyebut pada masa ini calon peserta didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran sebagai pra syarat untuk bisa mendaftar pada tahap berikutnya.

Dikatakan Aidy adanya penilaian pra syarat ini lantaran tahun ini sekolah tidak melakukan UN, sehingga praktis penilaian prestasi hanya melalui nilai rapor. Mereka yang lulus pada tahap pra syarat ini diwajibkan mendaftar pada 15 Juni mendatang.

“Persiapan tahun ajaran baru pra pendaftaran nanti mereka yang lulus bisa daftar pada 15 Juni. Pra pendaftaran dilakukan bagi jalur prestasi dan jalur perpindahan. Karena adanya pra syarat,” tegasnya.

Pada tahap seleksi pra syarat ini, khusus untuk jalur prestasi siswa wajib mendap-

atkan nilai di atas 80. “Pra syarat nilai satu sampai semester lima. Karena tidak ada nilai UN, sehingga menggunakan nilai rapor. Dengan ketentuan tidak boleh jalur prestasi itu di bawah angka 80 ini dikategorikan berprestasi.

Inilah oleh calon peserta didik yang harus diinput,” ujarnya.

Menurutnya, tahun ini ada empat jalur penerimaan peserta didik baru, yakni jalur zonasi dengan bobot 60 persen, jalur afirmasi dengan bobot 20 persen, jalur perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi 15 persen.

Meski menyediakan empat jalur pendaftaran, namun ini hanya berlaku bagi jenjang SMA saja, bukan untuk SMK. Adapun SMK tidak menggunakan jalur zonasi. Mereka bisa mendaftar di SMK mana saja. “Ini dikecualikan untuk SMK, swasta dan SLB. Kalau SMK itu bebas tidak ada

zona. Kalau ada anak Mataram mau ambil Jurusan Nautika bisa ke Lembar.

Pada bagian lain, masyarakat masih meminati SMA tertentu untuk dipilih pada jalur prestasi. Hal itu terbukti pada pra pendaftaran yang bertujuan untuk inventerisasi dan verifikasi data calon siswa, kebanyakan masyarakat memilih memasukan data ke SMA tertentu.

Salah satunya SMAN 1 Mataram yang masih diminati oleh banyak orang. Kepala SMAN 1 Mataram Kun Andrasto, S.Pd.,.dihubungi pada Selasa (10/6) mengatakan banyak sekali peminat jalur prestasi untuk SMAN 1 Mataram. Sementara kuota jalur prestasi 15 persen dari kuota keseluruhan PPDB meliputi 8 persen prestasi nilai rapor, 5 persen prestasi piagam, dan 2 persen tahfidzul Qur’an.

Seperti diketahui, untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi

PAS SLB

Orang Tua Siswa Ambil Materi ke Sekolah Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) di Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan dengan beberapa metode, salah satunya orang tua/wali siswa mengambil materi atau soal ke sekolah. Jawaban dari siswa dikirim secara daring atau diantar ke sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., dihubungi di sela-sela pemantauan pelaksanaan PAS dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SLB, pada Rabu (10/ 6) mengatakan, untuk PAS SLB, semua guru menyiapkan soal atau materi masing-masing mata pelajaran. Khusus siswa SMP Luar Biasa dengan ketunaan tunarungu, dilakukan dengan cara daring.

“Sedangkan untuk ketunaan yang lain, para orang tua siswa datang ke sekolah untuk mengambil materi masing-masing dan jawabannya dikirimkan via WhatsApp atau diantar langsung ke sekolah,” ujarnya.

Eva juga menyampaikan, sudah ada rambu-rambu kenaikan kelas yang menjadi pedoman oleh sekolah. “Kami sudah punya rambu-rambunya yang bisa diikuti oleh sekolah.

Sekolah yang memahami kondisi sekolah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., juga menyampaikan, pihaknya

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari saat memantau pelaksanaan PAS di SLBN 2 Mataram, Rabu (10/6). mengikuti rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud NTB. Terkait dengan penugasan saat pembelajaran yang diberikan, pihaknya memberikan materi yang diambil oleh orang tua siswa ke sekolah.

Kemudian hasil dari tugas itu diserahkan ke guru dan dilaporkan di Dinas Dikbud NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, untuk memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan PAS/PAT, Dikbud NTB sudah mengeluarkan edaran mengenai PAS/PAT. Ia menyebutkan, ada beberapa strategi yang bisa dipilih oleh sekolah, yaitu penilaian melalui daring dan penilaian melalui luring.

Juga strategi berupa penilaian

dengan portofolio, penilaian dengan penugasan, atau penilaian bentuk lainnya.

Dijelaskannya, penilaian melalui daring adalah pemberian tugas atau penilaian yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan siswa difasilitasi dan didampingi oleh guru mata pelajaran.

Sementara penilaian melalui luring dapat dilakukan dengan ketentuan bila satuan pendidikan berada di kawasan tidak memiliki akses internet atau blank spots, sehingga tidak memungkinkan dilakukan melalui daring. Penilaian melalui luring dilakukan pada siswa yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran atau penilaian secara daring. Juga dilakukan pada siswa berkebutuhan khusus. (ron)

Pemuda Milenial Harus Dilibatkan dalam Agenda Politik Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang, KNPI NTB menggelar diskusi virtual, Rabu (10/6). Diskusi menghadirkan Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, Komisioner KPU RI I Dewa Kadek Wiarsa dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja pada kesempatan itu mendorong agar KPU daerah merangkul anak-anak

muda milenial sebagai pejuang dan relawan demokrasi.

Jika di Bawaslu saat ini sudah ada sekolah kader pengawas partisipatif, maka KPU juga harus melibatkan pemuda sebagai relawan demokrasi.

Dikatakan Rahmat Bagja, dengan telah diketoknya palu pelaksanaan pilkada serentak pada Desember nanti, pihaknya tak ada kata siap atau tidak siap. Mengingat ini merupakan perintah undang-undang

yang harus dilaksanakan.

Hanya saja yang perlu kini dipersiapkan ialah bagaimana Kesiapan infrastruktur pelaksanaan hingga ke tingkat daerah. KPU harus jujur mengatakan siap atau tidaknya. Ungkapan kejujuran itulah yang kini ditunggu berbagai pihak. Terlebih anggaran penyelenggaraan dipangkas untuk dialihkan ke kesehatan penanganan Covid-19. Sementara di satu sisi pelaksanaan pemilu di

masa pandemi akan menghasilkan kebutuhan cukup banyak.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud yang turut dalam diskusi juga menyampaikan jika kebutuhan pelaksanaan pemilu cukup banyak. Pemilu kali ini, kata dia, jauh lebih berat, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti sehat hasil pemilunya dan sehat pelaksana pemilu.

Sementara itu Ketua KNPI NTB Hamdan Kasim dalam

kesempatan itu menyampaikan diskusi virtual ini sebagai bentuk partisipasi aktif anak muda dalam turut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan pilkada serentak yang digelar Desember nanti.

Selain itu diskusi juga digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan penyelenggara Pemilu dalam menjalankan agenda penting ini. Terlebih yang cukup memberatkan ialah Pemilu dilakukan di masa pandemi Covid-19. (dys)

dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen.

Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Hal yang sama juga terjadi di SMAN 2 Sumbawa besar.

Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., mengungkapkan, sampai dengan hari Rabu (10/ 6) kemarin sudah ada 70 orang yang mendaftar. “Kami menyiapkan fasilitas pendukug bagi pendaftar, yang tidak bisa bersaing kita sarankan mendaftara ke sekolah lain,” katanya.

Sedangkan kondisi yang berbanding terbalik terjadi di SMA lainnya. Seperti di SMAN 4 Mataram yang sampai dengan Rabu kemarin baru ada tiga orang calon siswa yang mengikuti pra pendaftaran jalur prestasi akademik. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, mengatakan, pra pendaftaran sampai dengan kemarin ini berjalan dengan lancar.

Sementara Kepala SMAN 7

Mataram, Munawar mengatakan belum banyak calon siswa yang mengikuti pra pendaftaran. “Kami hanya bantu koreksi persyaratan aja, secara resmi belum didaftar,” katanya.

Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dalam bentuk inventarisasi dan verifikasi berkas oleh panitia di tingkat Cabang Dinas dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (dys/ron)

Alih Fungsi SMA ke SMK

Infrastruktur Harus Disiapkan Lebih Dulu Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memutuskan mengubah atau alih fungsi lima SMA negeri menjadi SMK negeri. Dewan Pendidikan Provinsi NTB mengingatkan infrastruktur alih fungsi itu juga harus disiapkan lebih dulu, sehingga tujuan dari alih fungsi itu bisa tercapai.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah pada Rabu (10/6) menegaskan lulusan SMK mengarah pada dunia kerja.

Ia mempertanyakan kesiapan infrastruktur saat alih fungsi SMK itu. “Perangkat di dalam sekolah diubah atau tidak? Perangkat yang di dalamnya itu harus diubah. Apakah sekolah sudah siap berubah menjadiSMK?harusadaalatpraktik yang lengkap. Bayangkan, pendidikan umum (SMA) menjadi vokasi tidak bisa serta merta, harus disiapkan infrastrukturnya. Kalau dalamnya tetap SMA, sama saja bohong,” ujarnya.

Rumindah menjelaskan, alat praktik di SMK seharusnya lengkap dan bisa digunakan oleh semua siswa bersamaan. Di samping itu, guru produktif di SMK juga harus cukup dan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka. “Saya setuju saja alih fungsi itu, mudahmudahan sudah dipersiapkan infsratukturnya,” harapnya.

Sebelumnya, ia juga menyoroti rasio jumlah siswa dengan ketersediaan alat praktik di SMK. Menurutnya, SMK harus menerima siswa sesuai dengan rasio ideal antara alat jumlah alat praktik di sekolah dengan jumlah siswa.

Selain itu, Rumindah menyampaikan, perlu ada penyeragaman atau link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan kurikulum SMK. Di samping itu, pihak DUDI bisa juga menjadi pengajar atau konsultan di SMK. “Bisa mengundang orang industri sebagai guru tamu, atau sebagai pemateri diskusi atau sejenisnya. Bisa sekali sebulan,” katanya.

Sementara

itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd. M.Pd., melalui Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Disikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi pada Rabu (10/6) mengatakan infrastruktur di SMK baru itu dipersiapkan pada tahun kedua.

Lima SMK baru itu akan langsung menerima siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. SMA yang diubah menjadi SMK yaitu SMAN 2 Lembar berubah menjadi SMKN 2 Lembar, SMAN 1 Jerowaru menjadi SMKN 1 Jerowaru, SMAN 2 Masbagik menjadi SMKN 1 Masbagik, SMAN 1 Labangka menjadi SMKN 1 Labangka, dan SMAN 1 Tambora menjadi SMKN 1 Tambora.

Sebelumnya Aidy Furqan mengatakan, perubahan ini untuk mendukung program industrialisasi dari pemerintah Provinsi NTB. Di samping itu, alih fungsi SMA menjadi SMK juga sebagai bagian dari re-engineering dan revitalisasi SMK. Aidy juga mengatakan, Gubernur NTB berharap jumlah SMK bisa lebih banyak dari SMA. Namun diakuinya hal itu tidak mudah dilakukan, karena harus melihat dari sisi ketersediaan guru dan fasilitas pendukung lainnya. “Walaupun itu kita bisa lakukan bertahap dalam satu-dua tahun ke depan,” ujarnya. (ron)

H. Rumindah

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

BALAI Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB) mengusulkan diri untuk dinilai menjadi lembaga yang menjalankan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di tahun 2020 ini. ZI-WBK menjadi kebutuhan bagi satuan kerja (satker) untuk terus berbenah.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., pada Rabu (10/6) menjelaskan, jika tahun sebelumnya mekanisme pengusulan Satker menuju ZI-WBK berdasarkan penunjukan dari bagian sekretariat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Konsekuensinya, satker harus siap. Namun pada tahun ini mekanismenya sedikit berbeda, di mana satker yang secara langsung mengusulkan untuk dinilai menjadi ZI-WBK. “Itu artinya BP-PAUD dan Dikmas pada tahun 2020 ini secara sadar menganggap bahwa legitimasi ZI-WBK bukan sekadar nilai yang patut untuk diperoleh, melainkan menjadi kebutuhan bagi Balai untuk terus berbenah menjadi lebih baik,” jelas Suka.

Ia menjelaskan, persiapan yang dilakukan BP-PAUD dan Dikmas menuju ZI-WBK antara lain menetapkan kembali Tim ZI-WBK, Tim Agen Perubahan,dan Tim Penanganan Gratifikasi melalui mekanisme yang demokratis yaitu musyawarah mufakat. Melalui penetapan tim tersebut, diharapkan menjadi sistem atau motor penggerak bagi seluruh pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas.

“Khususnya dalam mewujudkan BP-PAUD dan Dikmas membudayakan bekerja tanpa korupsi, pegawai yang berkinerja tinggi, dan memberikan layanan prima sepenuh hati,” katanya.

Selain itu, dilakukan upaya menginternalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi ke dalam setiap program yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas NTB.Juga meninjau ulang standar operasional prosedur (SOP) secara berkala dengan tujuan agar dapat memastikan efektivitas SOP. Terutama melakukan peninjauan ulang terhadap SOP pelayanan bagi pihak eksternal.

“Kami juga mengoptimalkan fungsi media informasi, sebagai wadah pemutakhiran data dan infomasi melalui website dan media sosial resmi BPPAUD dan Dikmas NTB,” jelas Suka. (ron)

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Diduga Terlibat Proyek JPS, PKB Ancam PAW Anggotanya Mataram (Suara NTB) – Salah satu oknum anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB diduga ikut terlibat dalam pengadaan barang pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang maupun JPS dewan. Bahkan oknum anggota tersebut diisukan sudah memberikan uang panjar kepada pimpinan Dewan supaya dapat ditunjuk jadi pihak ketiga dalam pengadaan barang JPS dewan tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Fraksi PKB, yang juga sekaligus Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani langsung memberikan peringatan keras kepada semua anggotanya di DPRD NTB, supaya tidak mengambil kesempatan untuk ikut-ikutan berbisnis di dalam program JPS tersebut.

“Saya tegas melarang seluruh anggota fraksi untuk berbisnis di DPRD ini. Karena itu menyalahi aturan, menyalahgunakan kewenangan dia sebagai anggota dewan,” tegas Hadrian saat dikonfirmasi di ruang fraksi PKB, Rabu (10/6) kemarin.

Menurutnya, jika dalam kasus dugaan keterlibatan anggota fraksi di dalam proses pengada-

an barang dalam program JPS tersebut terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Ia akan menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjutinya lebih dalam.

“Kalau betul terbukti terjadi kecurangan, atau pelanggaran aturan. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaknya terkait dengan JPS ini,” serunya. Tidak hanya menyerahkan kepada APH, Fraksi PKB juga akan mengambil tindakan tegas secara politik kepada anggotanya yang terbukti dalam permainan proyek di JPS. Ia berjanji akan menjatuhkan sanksi paling berat yakni diusulkan untuk diberhentikan sebagai

anggota dewan.

“Terkait soliditas, Fraksi PKB sangat solid, karena ini tidak ada kaitannya dengan fraksi, tapi perbuatan sendiri.

Kalau sampai ada yang ketahuan dan terbukti, maka kita akan berikan sanksi paling tegas, yakni kita usulkan untuk PAW,” katanya.

Imbauan itu berlaku untuk semua anggota Fraksi PKB. Sebab fraksi sama sekali tidak membenarkan ada anggotanya yang ikut cawe-cawe dalam proyek pengadaan barang JPS tersebut. Sebab bukan menjadi ranah dan tupoksi anggota dewan. Hadrian pun mempersilahkan pada Badan Kehormatan (BK) untuk memproses dugaan

pelanggaran etik yang dilakukan anggotanya yang terlibat dalam proyek pengadaan barang JPS. “Nanti kita juga akan cek dan dalami. Kalau BK juga mau telusuri ya silahkan saja, nanti kita lihat hasilnya. Kalau terbukti tidak hanya Haji Wahid, semua anggota Fraksi PKB, kalau melakukan cawe-cawe di DPRD ini, maka saya pastikan akan berikan sanksi yang paling tegas yaitu PAW,” tegasnya.

Keterlibatan anggota Fraksi PKB, H. Abdul Wahid dalam proyek pengadaan barang pada program JPS itu diketahui pada saat dia mengamuk melayangkan protes pada pimpinan dewan didalam rapat pimpinan DPRD. Karena pihaknya gagal ditunjuk jadi pihak ketiga dalam pengadaan barang pada program JPS gemilang. Padahal Abdul Wahid menyebutkan pihaknya sudah memberikan uang panjar pada pimpinan supaya lewat pengaruhnya dapat

meloloskan dia ditunjuk jadi pihak ketiga.

Terkait hal itu, di tempat terpisah H. Abdul Wahid memberikan klarifikasi terkait insiden dia mengamuk dalam rapat pimpinan dewan tersebut. Dia membantah dirinya dikatakan mengamuk di dalam rapat lantaran kecewa kepada pimpinan Dewan yang dianggapnya gagal memperjuangkan supaya pihaknya ditunjuk jadi rekanan pengadaan isi paket JPS Gemilang.

“Saya bukan ngamuk, tapi bicara keras saja, tidak ada lempar kursi, hanya bicara lantang.

Karena posisi ketua (pimpinan dewan) yang harus perjuangkan aspirasi anggota, supaya lebih jelas didengar oleh pemerintah saja,” ujar Abdul Wahid saat memberikan klarifikasi di ruang Fraksi PKB. Dijelaskan oleh wakil rakyat dari dapil Lombok Timur bagian utara itu, ia melakukan hal itu bukan untuk kepentingan

Manuver Suhaili Pertahankan Ketua Golkar NTB di Balik Keputusan Keluarga Bodak Mataram (Suara NTB) Keputusan Bodak menarik semua anggota keluarganya untuk diusung Partai Golkar maju sebagai bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 kabupaten Lombok Tengah, masih menjadi pertanyaan besar publik. Pasalnya secara realitas politik, figur yang berasal dari Bodaklah yang paling memiliki kans besar untuk diusung Golkar.

Sejumlah pihak menilai sebenarnya Bodak tidak terlalu sungguh-sungguh untuk tidak akan sama sekali mengirimkan salah satu dari tiga keluarganya didorong tampil maju bertarung pada Pilkada 2020 ini. Keputusan Bodak tersebut dinilai hanya sebatas manuver politik.

Penilaian itu diungkapkan pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid. Menurutnya keluarga Bodak punya kepentingan politik lain yang jauh lebih besar. “Tidak tertutup kemungkinan bahwa di balik keputusan Bodak yang tidak merestui satupun anggota keluarganya untuk ikut mencalonkan diri di Pilkada Loteng ini, hanya manuver politik saja, karena ini sangat kental dengan kepentingan politik Bodak yang lebih besar ke depannya,” kata Ihsan kepada Suara NTB, Rabu (10/6).

Manuver politik yang dimainkan keluarga Bodak itu ditujukan kepada internal Partai Golkar. Terutama terkait kepentingan suksesi kepemimpinan di DPD I Golkar NTB yang saat ini masih dipegang oleh Suhaili FT. “Setidaknya disini dengan pembatalan tersebut, Suhaili ingin memberikan gertakan jika dia siap ke luar dari Golkar jika tidak didukung lagi oleh DPP untuk menjadi ketua DPD Golkar NTB. Sebagai bentuk gertakan pertama ya dia berani batalkan pencalonan anaknya dan keluarganya yang lain,” jelasnya.

Diketahui, kepemimpinan Suhaili di DPD Golkar NTB sudah habis beberapa waktu lalu. Namun oleh DPP masih di perpanjang lantaran gagal melaksanakan Musda yang terhalang oleh pandemi Covid-19.

Suhaili sendiri telah menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua DPD Golkar NTB untuk periode kedua.

Bahkan ia mendapatkan dukungan dari 8 DPD II yang punya hak suara dalam Musda tersebut.

Namun DPP Golkar berkehendak lain. DPP Golkar tak merestui Suhaili untuk memimpin Golkar yang kedua kalinya. DPP Golkar justru menghendaki Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk memimpin Golkar NTB lima tahun mendatang.

“Keputusan Bodak menarik keluarganya yang diusung Golkar di Pilkada, akan menaikkan posisi tawar Suhaili dalam perebutan Ketua DPD Golkar NTB,” sebut Ihsan. Diketahui dalam beberapa periode ini, Lombok Tengah merupakan salah satu lumbung suara Partai Golkar. Di DPRD NTB saja Golkar Loteng selalu mengirimkan tiga kadernya. Jika Bodak sampai ke luar dari Golkar, maka tentu ini menjadi ancaman serius Partai Golkar dalam mempertahankan Loteng sebagai lumbung suara.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal ini, Ketua DPD II Golkar Loteng, Humaidi enggan memberikan tanggapan. Ia memilih untuk tidak bicara terkait dengan keputusan keluarga Bodak yang tidak mengutus dirinya dan atau salah satu dari anggota yang lainnya untuk tampil sebagai balon kepala daerah Loteng. (ndi)

Utang Proyek Senilai Rp10 Miliar Lebih Jadi Atensi BPK Giri menang (Suara NTB) Berdasarkan laporan hasil pemeriksa (LHP) BPK RI perwakilan NTB yang diterima oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dan Ketua DPRD Hj Nurhidayah beberapa waktu lalu, terdapat temuan bersifat administrasi dan kerugian negara.

Diantara temuan di eksekutif, salah satunya piutang proyek pembangunan tahun 2019 menjadi temuan BPK pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2020. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menyebut, proyek yang diutang senilai Rp10 miliar lebih tersebut sebagian besar ada di Dinas Kesehatan. Sesuai rekomendasi BPK, piutang tersebut harus dibayarkan selama 60 hari masa tindaklanjut LHP tersebut.

“Proyek belum dibayar (piutang) itu Rp10 miliar, tapi bukan tidak ada uangnya, hanya prosesnya saja dilakukan tahun ini.

Hampir semua proyek puskesmas. Itu dibayar setelah LHP BPK itu,” sebut Politisi Gerindra ini, kemarin. Piutang proyek ini menjadi salah satu Item temuan BPK. Sebagian besar proyek Puskesmas dan Pustu di Dikes.

Sesuai rekomendasi BPK soal tindaklanjut penyelesaian pembayaran piutang proyek ini dilakukan setelah ada hitungan BPK. Pihak BPK perlu memeriksa dulu berapa piutang yang mesti dibayar. “Rekomendasi BPK dibayarkan 60 hari Setelah penyerahan LHP itu,” imbuh dia. Lebih jauh dijelaskan, dalam LHP BPK tersebut tidak ada temuan alias Zero temuan.

“Kalau di dewan zero temuan. Tidak ada temuan sama sekali,” katanya. Capaian ini, patut disyukuri karena menjadi sejarah di DPRD tidak ada temuan. Berbeda dengan di eksekutif.

Nol Temuan ini, jelas dia, berkat kerja keras semua pihak. Terutama pihaknya memperkuat dan membenahi sistem. Kerawanan terjadi temuan pada perjalanan dinas, karena selisih biaya hotel, bisa juga karena salah hitung hari.

Saat ini sistem dibenahi, di mana Sekretariat tidak mengelola uang perjalanan dinas. Namun biaya hotel, tiket pesawat semuanya dikelola oleh pihak ketiga. “Jadi kalau ada masalah di invoice hotel, ada masalah dengan tiket pesawat misalnya, pemeriksa langsung berhubungan dengan travel. Pihak travel bisa mempertanggungjawabkan, jadi anggota tidak memegang uang tiket lagi,” tegas dia.

Kepala Dikes Lobar Hj Made Ambaryati mengkalim Kalau piutang proyek sudah dibayar. Hanya saja pihaknya belum mendapatkan bukti setoran.

“Sudah dibayar oleh BPKAD, tapi kami belum dapat bukti setor,” aku Ambar. Piutang Rp10 miliar ini lanjut dia disebabkan karena kesalahan rekanan bukan Pemda. Rekanan terlambat menyelesaikan Proyek. Selain itu, ada kekurangan volume juga sudah dibayarkan. (her)

(Suara NTB/ndi)

KLARIFIKASI - H. Abdul Wahid (kanan) didampingi ketua fraksi saat memberikan klarifikasi terkait dugaan terlibat dalam pengadaan barang proyek JPS baru-baru ini. pribadinya sebagai pengusaha beras. Melainkan untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yang tergabung dalam Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) Kabupaten Lombok Timur, di mana dia sendiri sebagai Ketuanya.

“Jadi bukan atas nama pribadi, tapi kelompok yang ndak

sama sekali diakomodir. Makanya saya ngomong untuk membantu menyuarakan kelompok petani, pengusaha padi supaya juga dapat manfaat.

Kita ingin membangun mental kelompok tani ini, hanya item beras yang saya perjuangkan, karena itulah bidang yang saya bina,” jelasnya. (ndi)

Lapas Mataram Kecolongan

Napi Diduga Nyabu di dalam Sel

(Suara NTB/ist)

SWAFOTO - Kapolda NTB Mohammad Iqbal (kiri) mengangkat ponsel untuk berswafoto bersama Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto (kedua kiri) dalam kunjungan perdana di kantor Kejati NTB, Rabu (10/6).

Polisi Kuat, Jaksa Hebat Mataram (Suara NTB) Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menerima kunjungan perdana Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Rabu (10/6) kemarin. kepolisian dan kejaksaan merupakan relasi strategis dalam sistem peradilan. Sinergi keduanya tetap solid termasuk dalam hal pengawasan dan pendampingan penanganan pandemi Covid-19.

“Kehadiran Kapolda NTB memberi semangat kepada kami. Juga sebagai bentuk sosialisasi program ‘Polisi Kuat, Jaksa Hebat. Kompak itu Keren,” ucap Nanang, ditemui usai kunjungan tersebut.

Menurutnya, jaksa dan polisi bukan hanya sekadar rekan di dalam sistem peradilan. Na-

mun lebih dari itu merupakan elemen yang saling mendukung dalam hal penegakan supremasi hukum.

Sementara Iqbal menegaskan, jaksa penuntut umum dan penyidik pada kepolisian berkoordinasi di tahap awal penanganan kasus. Tujuannya untuk meminimalisasi kasus yang mandek karena berkas yang tidak kunjung dinyatakan lengkap. “Intinya koordinasi di tingkat awal kami optimalkan. Sebelum ditemukan kendala, kami sudah duduk satu meja. Koordinasinya sesuai dengan kewenangan. Setelah berkas dicek, dikontrol jaksa misalnya berkas lengkap maka berkas akan maju,” terangnya.

Kapolda menerangkan,

kunjungan tersebut juga membicarakan adanya laporan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diduga tidak sesuai. Masing-masing Kejati NTB dan Polda NTB menerima laporan yang substansinya sama. “Tugas kami menerima laporan itu, Kejati juga terima laporan. Kami pada prinsipnya apabila ada bukti yang tidak terbantahkan maka kami akan proses hukum. Sudah jelas itu,” kata Iqbal.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda NTB didampingi Dirreskrimsus, Dirreskrimum, dan Dirresnarkoba. Sementara Kajati NTB menerima kunjungan dengan didampingi Wakajati NTB, dan para Asisten Bidang. (why)

Mataram (Suara NTB) – Lima narapidana Lapas Mataram ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna dan pemilik narkoba dalam dua kasus terpisah. Dari sembilan orang yang diamankan, tujuh orang teridentifikasi positif narkoba. Empat napi dan satu tahanan pendamping diduga mengonsumsi sabu di dalam sel penjara.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto mengatakan, dari sembilan orang yang diamankan, lima orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. “Ada yang napi ada yang orang luar. Perannya ada yang pemakai ada yang pengedar,” terangnya, Rabu (10/6) kemarin. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain tahanan pendamping berinisial SA yang diduga membawa sabu 6,8 gram dari dalam Lapas Mataram. Napi berinisial G, AZ, H, dan SB, seorang kurir berinisial A yang mengambil sabu dari SA. Empat napi dan satu tahanan pendamping dinyatakan positif narkoba. Beberapa diantaranya mengaku mengonsumsi sabu pada Minggu (7/6) dan Senin (8/6) pagi. penggerebekannya pada Senin sore. “Berarti masih ada napi yang masih menggunakan narkoba di sana,” terangnya. Dalam hal pengembangan kasus, Guntur mengaku tidak mendapat kesulitan mengakses Lapas Mataram.

“Buktinya lima orang napi ini bisa kita bawa dan kita periksa. ini

hasil kolaborasi kita dengan pihak Lapas,” ucapnya.

Guntur menyebutkan, sel penjara yang dihuni para napi itu sudah digeledah. Hasilnya ditemukan barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba. Namun baru sebatas korek api gas. Sementara barang bukti narkoba tidak ada ditemukan. Kepala Lapas Mataram Muhammad Susanni mengakui pihaknya kecolongan. Lalu lintas penitipan barang selama masa Covid-19 ini meningkat akibat adanya pembatasan kunjungan.

“Karena pandemi rutinitas pengiriman barang untuk napi meningkat. Kalau misalnya dari sana ada keteledoran petugas kami mungkin itu suatu keniscayaan. Berarti memang ada penyelundupan,” terangnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti menjelaskan, proses penindakan Polresta Mataram di lingkungan Lapas Mataram tidak terganggu. meskipun, pada saat penggerebekan Senin (8/6) sore lalu, tim Satresnarkoba kesulitan masuk ke dalam Lapas untuk pengembangan kasus karena dihadang sipir yang bertugas jaga di pintu gerbang.

“Ada miskomunikasi. Tidak ada menghalangi dan tidak ada masalah sama sekali. Sudah clear. Bagi kami, ini adalah bagian dari upaya membersihkan Lapas dari narkoba,” terangnya. (why)

(Suara NTB/why)

KOMITMEN - (kiri ke kanan) Kasatresnarkoba Polresta Mataram Elyas Ericson, Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto, Kadivpas Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti, Kalapas Mataram M Susanni, dan Kabagops Polresta Mataram Taufik bersama-sama mengepalkan tangan sebagai tanda komitmen membersihkan Lapas dari peredaran narkoba usai berkoordinasi, Rabu (10/6) kemarin.

Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Lobar

Kedua ”Mempelai” Beri Pengakuan Mengejutkan Giri Menang (Suara NTB) Pernikahan sesama jenis yang terjadi di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang menghebohkan masyakarat telah bergulir ke ranah hukum. Setelah mempelai pria yang tidak tahu jika pujaan hati yang dinikahinya seorang laki-laki merasa ditipu melapor ke pihak kepolisian.

Korban dan pelaku pun samasama memberikan pengakuan terkait kasus pernikahan tersebut. Didampingi Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Arman Iswara dan kuasa hukumnya Aan Ramadhan, MH akhirnya menceritakan kisah yang membuat malu dan terpukul dirinya dan keluarganya.

MH menceritakan awal mula ia bekenalan dengan MIT melalui aplikasi Tamtam empat bulan lalu. Masih teringat dibenaknya ketika ia bertemu pertama kali dengan MIT. Sosok wanita Solehah, baik dan ramah membuat MH begitu yakin menikahi MIT. Terlebih lagi ia sudah beberapa kali mengenalkan kepada orang tuanya.

Namun ia tak menyangka jika wanita yang dinikahi 2 Juni lalu itu ternyata seorang lelaki.

Beberapa kecurigaan sebenarnya sempat dirasakan oleh MH sebelum menikah. Mulai dari suara MIT yang menyerupai seorang lelaki. Namun ditanyakan, pelaku beralasan jika pita suaranya pernah dioperasi di Sanglah Bali, akibat kecelakaan yang dialami. “Dan katanya masih ada bekas benjolan sisa operasinya di perut,” beber MH. MIT mengaku jika orang tuanya sudah meninggal. Namun

demi meyakinkan korban, pelaku menelpon kakaknya di sumbawa menggunakan video call. Bahkan pelaku membawanya ke keluarganya yang diakui sebagai misannya di Desa Dasan Tapen.

“Kakak misannya itu bilang ke MIT untuk pandai-pandai menjaga suamimu itu, karena dia polos sekali,” ungkapnya menceritakan ketika diberikan restu.

Mendapat restu dari pria yang diakui sebagai kakak misannya, MH pun mempersiapkan pernikahannya. Uang peisuke (adat) sebesar Rp4 juta pun disodorkan oleh MH kepada dirinya dan keluarga. Itu dikatakan atas permintaan kakaknya. Disamping maskawin Rp500 ribu ditambah air zam-zam satu gelas.

Orang tua korban yang mendegar itu menyangupinya dan memberikan dulu Rp3 juta.

Segala biaya pernikahan ditanggung seluruhnya oleh orang tua korban. “Karena yang punya uang itu bapak saya, bukan saya sendiri. Itu sekitar Rp25 juta semuanya kita keluarkan biayannya,” jelasnya. Uang pesuke itu ternyata dipegang sendiri oleh MIT dengan alasan belum sempat mengirimkan ke kakaknya.

Saat rias pengantin, pelaku hanya ingin merias sendiri wajahnya. Pernikahan pun dilangsungkan, dengan sederhana. Namun ketika malam pertama MIT menolakmelakukanhubunganbadan karena alasan datang bulan. “Dari malam pertama saya curiga sekali, apa alasannya dia tidak mau kasih lihat semua organ tubuhnya.

Alasannya ke saya dia bilang malu kalau dilihat benjolan bekas operasi, ntar jijik,” ceritanya.

Malam kedua, tiba-tiba saja

istrinya itu ke luar kamar menuju rumah kakak korban di depan rumahnya. Kata cerai terlontar dari pelaku kepada dirinya. Itupun dilakukan melalui chat WhatsApp tanpa berbicara langsung. Ia sempat meyakinkan sang istri itu jika tindakannya dosa meminta cerai. “Saya saat itu belum tahu kalau dia seorang lelaki. Setelah chat yang ke9 itu, ya udah saya bilang mau gimana. Dia terus minta dipulangkan,” katanya.

Sementara itu Kades Gelogor Arman mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, tidak saja dua wilayah yang terdampak akibat kejadian ini. “Ini menjadi pembelajaran yang besar buat kita, supaya lebih teliti lagi,” jelas dia. Masyarakat Gelogor, kata dia sangat terpukul dengan kejadian ini.

Pihaknya pun memiliki beberapa bukti, yang akan ditangani oleh kuasa hukum desa.

Menurutnya, sah-sah saja pelaku membuat pernyataan berbeda-beda sebagai upaya pembenaran. Namun hal ini tentu akan dibuktikan di pengadilan.

Jujur, kata dia, pihak desa terpukul dengan pencemaran nama baik oleh pelaku. Pihak Kelurahan Pajarakan pun mendukung dan membantu desa dalam hal mengungkap hingga penyelesaian kasus ini. “Bukan hanya korban saja yang merasakan (tercemar) tapi keluarga bahkan masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu, pengakuan mengejutkan disampaikan oleh pelaku, MIT alias S kepada penyidik. Pria yang dituduh melakukan penipuan terhadap mantan

suaminya dengan berpura-pura sebagai seorang wanita itu membeberkan alasannya kenapa ia sampai bersedia menikah dengan MH pria asal Desa Glogor Kecamatan Kediri yang dikenalnya melalui media sosial.

Dihadapan penyidik Polres Lombok Barat, pelaku MIT alias S mengaku diajak menikah oleh MH semenjak beberapa bulan resmi menjalin hubungan asmara. Bahkan beberapa kali pelaku diajak ke rumah korban. MIT pun mengaku pada Awalnya ia menolak ajakan untuk menikah karena alasan hubungan belum lama.

“Saya bilang ke dia, kalau saya enggak mau nikah. Tapi saat itu, dia terus mengajak dan bilang tidak mau putus, bahkan sempat mengancam akan mau bunuh diri jika saya pulang,” kata MIT. Pria asal Pajarakan itu mengaku, beberapa alasan yang membuat MH jatuh cinta padanya. Karena di akun media sosialnya ia selalu memajang fotonya berpenampilan begitu cantik.

Ia juga memiliki suara yang mirip perempuan dan setiap

mereka melakukan pertemuan MIT selalu menutup wajahnya dengan cadar sehingga MH begitu yakin ia seorang perempuan.

MIT juga mengaku, saat memutuskan bersedia menikah dengan MH dan ikut tinggal di rumah MH selama satu minggu, semua persyaratan dokumen untuk keperluan pendaftaran menikah sah secara hukum, semuanya di persiapkan oleh MH. Ia juga menyangkal pernyataan MH yang menyebut jika mereka tidak pernah berhubungan suami istri setelah resmi menikah pada tanggal 2 juni lalu.

MIT mengaku, setelah menjalani ijab kabul, mereka sempat satu kali berhubungan. Soal pengakuan MH yang tak mengetahui jenis kelaminnya, MI membantahnya. MH justru mengetahui bahwa ia seorang pria, karena selama pacaran mereka sempat tiga kali melakukan hubungan badan, sebelum akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungannya dengan melangsungkan akad nikah di hadapan penghulu. (her)

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - MH bersama Kades Gelogor dan Kuasa hukum saat memberi keterangan.

Kamis, 11 Juni 2020

DPRD Loteng Bentuk Pansus Anggaran Covid-19 Praya (Suara NTB) DPRD Lombok Tengah (Loteng) sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan pengelolaan anggaran Covid-19. Keputusan tersebut diambil pada rapat paripurna DPRD Loteng, Selasa (10/6). Ketua DPC PDI Perjuangan, Suhaimi, S.H., ditunjuk sebagai Ketua Pansus didampingi Legewarman sebagai wakilnya.

Pansus sendiri diberi waktu selama tiga bulan kedepan untuk berkerja, mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 (Suara NTB/dok) di Loteng. Terutama anggaran Legewarman Covid-19 yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah. “Kita diberi waktu tiga bulan. Dan, masih bisa diperpanjang jika diperlukan,” ungkap Wakil Ketua Pansus Covid-19, Legewarman kepada Suara NTB. Sebagai langkah awal, pihaknya segera menyusun jadwal kegiatan pansus. Dengan agenda pertama nantinya, memanggil Satgas Covid-19 Loteng. Hal itu dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan awal, terkait kebijakan serta penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Loteng.

Hasil dari pemanggilan Satgas Covid-19 Loteng itulah yang nantinya akan menjadi dasar kebijakan, untuk menentukan langkah selanjutnya dari Pansus. Apakah perlu menggali informasi lebih mendalam dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolaan anggaran Covid-19 ataukah cukup hanya dengan Satgas kabupaten saja.

Lebih lanjut, Legewarman menjelaskan, niatan awal dari pembentukan Pansus Covid-19 tersebut sebagai wadah pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran Covid-19 di daerah ini. Harapanya, jangan sampai anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar justru disalahgunakan.

Karena bagaimanapun anggaran penangana Covid-19 tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikawal penggunaannya dengan baik. Apalagi, banyak program pembangunan yang terpaksa ditunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Pansus ini adalah bentuk tanggung jawab DPRD Loteng dalam menjalankan fungsi pengawasan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran sekitar Rp148 miliar untuk penanganan Covid-19 di daerah ini. Anggaran tersebut dialokasikan sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT), hasil dari refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020. Dari anggaran yang disiapkan tersebut, Rp36 miliar di antaranya sudah digunakan oleh pemerintah daerah.

“Fokus awal kerja-kerja Pansus nanti ialah terkait anggaran yang sudah digunakan. Apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak,” pungkas Ketua DPC PBB Loteng ini. (kir)

SUARA NTB

Halaman 8

Banyak Pekerja di Lobar Dirumahkan Tanpa Gaji ”

Giri Menang (Suara NTB) Kasus perselisihan hak pekerja dengan perusahaan di Lombok Barat (Lobar) meningkat semenjak pandemi covid-19. Kasus yang banyak diperselisihkan terkait upah atau gaji dan pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sejak terjadi pandemi Corona. Banyak diantara pekerja yang dirumahkan tersebut tak menerima gaji.

Hanya beberapa perusahaan besar yang bersedia menggaji karyawannya selama dirumahkan. Gaji merekapun dibayar hanya 30 persen dari total gaji yang diterima sebelumnya. Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Lobar, Asmuni Hadi mengatakan, sejauh ini ada aduan sengketa ketenakerjaan sebanyak tujuh kasus. Namun semuanya sudah diselesaikan.

“Kasus aduan ini memang ada peningkatan, karena kebanyakan akibat covid-19. Notabene perselisihan masalah hak, pesangon dan gaji,” jelas Asmuni. Dijelaskan, pekerja yang di-PHK sudah tidak ada

hubungan kerja dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mendapatkan hak seperti pasangon dan gaji. Kecuali kata dia, pekerja yang dirumahkan bisa direkrut lagi ketika kondisi normal. Hal ini mengacu UU nomor 13, bahwa pekerja dirumahkan tidak diputus kontrak.

Pekerja yang dirumahkan ini sebenarnya wajib mendapatkan hak berupa gaji. Namun UU terkadang kalah dengan kesepakan antara pekerja dengan pihak perusahaan, yang penting pekerja tidak di-PHK, mereka siap tidak dibayar gajinya. “Hanya beberapa perusahaan yang memberikan gaji karyawan yang dirumahkan, tapi persentase 30 persen diba-

1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Namun UU terkadang kalah dengan 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 kesepakan antara pekerja dengan 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 pihak perusahaan, yang penting 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 pekerja tidak di-PHK, mereka siap 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 tidak dibayar gajinya 1234567890123456789012345678901

Asmuni Hadi yar dari gaji. Sebagian besar tidak diberikan gaji,” jelas dia.

Perumahan karyawan ini tak ada batas waktu. Yang jelas, mereka akan dipanggil setelah kondisi normal. Karenanya kata dia, kebijakan wacana kenormalan baru ini sangat di-

tunggu oleh para pekerja.

Sejauh ini belum ada pekerja yang dirumahkan dipanggil kembali untuk bekerja lagi.

Sebab kondisi di kawasan Senggigi sepi pengunjung dan tamu. Kalaupun ada hanya terbatas kebanyakan tamu

lokal saja. Hal ini tergantung pemerintah, apakah benarbenar menerapkan new normal, tempat wisata dibuka sesuai dengan protokol covid19 dan membolehkan tamu luar masuk ke Lobar.

“Kalau saja Surat Edaran (SE) dikeluarkan untuk wisata dibuka, maka dengan sendirinya pihak perusahan memanggil karyawan yang dirumahkan,” ujar dia. Berdasarkan data Disnaker tercatat 1.562 orang diPHK dan dirumahkan. Terdiri dari 1.437 dirumahkan dan PHK 125 orang. Dari jumlah ini 931 orang dari Lobar. (her)

DPRD KLU Soroti Indikasi Anggaran Ganda untuk Media Covid Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid DPRD Lombok Utara, menyoroti indikasi anggaran media yang terkesan ganda. Anggaran mengatasnamakan media tersedia di Humas/Juru Bicara Covid senilai Rp270 juta. Sedangkan di BPBD, anggaran mengatasnamakan media juga tersedia dengan nominal yang tidak diketahui.

Anggaran ganda media itu mencuat saat rapat di ruang sidang DPRD KLU, Rabu (10/6). Satgas DPRD Lombok Utara mengundang Satgas eksekutif untuk mengklarifikasi penanganan dan penanggulangan pandemi Covid - 19 Lombok Utara.

“Sekda sebut ada anggaran untuk media, berapa anggaran tersebut,” tanya Sekretaris Satgas Covid DPRD, Hakamah.

Pertanyaan itu dilontarkan Hakamah usai Kalak BPBD (anggota Satgas eksekurif) memaparkan progres pengadaan dan realisasi logistik Covid di BPBD. Sampai pada pernyataan, bahwa (ternyata) di BPBD juga terdapat anggaran untuk penyebaran informasi. “Jadi penting juga kita bekerjasama dengan media, karena memang media mitra kita. Tanpa media kita tidak bisa menyampaikan informasi,” ungkapnya.

Namun kata Hakamah lagi, klaim kemitraan dengan media itu ia sebut bertolak belakang dengan fakta. Di mana ia dapati, terdapat pemangkasan anggaran media massa. Bahkan dampaknya, 15 dari 30 anggota DPRD tidak mendapatkan eksemplar koran di Sekretariat DPRD. “Jadi pola kemitraan ini sedikit membingungkan. Di satu sisi, anggaran media dipangkas. Di sisi lain, Covid menempatkan anggaran mengatasnamakan media di dua tempat, yaitu di Jubir Covid dan BPBD,” sebutnya usai rapat.

Bahkan, Hakamah melihat pola kemitraan yang keliru dengan media membuat informasi covid yang beredar tidak utuh. Terbukti, DPRD masih menjadi bulan-bulanan pertanyaan masyarakat terhadap realisasi dana Covid.

Menjawab pertanyaan itu, Kalak BPBD KLU, H. Muhadi, SH., mengklarifikasi. Bahwa nomenklatur anggaran media yang berada di BPBD tidak sama dengan anggaran yang dikelola Juru Bicara Covid.

“Jadi langsung saya jawab, kaitannya dengan (anggaran) media, ada di BPBD dan Bu Evi (Koordinator Juru Bicara Covid),” ujar Muhadi.

“Jadi kalau di kami BPBD, seperti apa yang kita sampaikan.

Media yang dimaksud adalah prasarana komunikasi informasi dan edukasi (KIE), untuk penyuluhan, misalnya seperti spanduk, baliho dan lainya untuk Covid-19 begitu. Jadi untuk ini yang kami maksud, bukan untuk media (mainstream),” sambungnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI – Silaturahmi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dengan para pejabat dan staf di lingkup Dinas Pariwisata NTB, Rabu. Gubernur menekankan kekompakan seluruh komponen untuk menghidupkan kembali dunia kepariwisataan NTB.

Halalbihalal dengan ASN

Gubernur NTB Serukan Pentingnya Harmonisasi Kerja Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan arahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Arahan dan pembinaan bagi ASN tersebut sekaligus halalbihalal bersama Gubernur bersama ASN Provinsi NTB, Rabu (10/6).

Menggunakan motor, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengawali kunjungannya di

Dinas Pariwisata NTB. Beberapa hal yang menjadi penegasan gubernur di antaranya adalah tentang pentingnya harmonisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja, terlebih dalam waktu dekat pariwisata di NTB dibuka dengan kenormalan baru. “Semua ASN di Pemprov NTB harus kompak, terutama di Dinas Pariwisata.

Karena, dengan kekompakan dan kerja bersama, Insya Allah pariwisata kita di NTB bang-

kit kembali,” ungkap Gubernur.

Gubernur mengajak seluruh ASN lingkup Dinas Pariwisata untuk terus berdoa dengan harapan badai Covid-19 segera berlalu di NTB dan tanah air hingga menggairahkan kembali dunia pariwisata yang sedang mulai bangkit setelah sebelumnya terpuruk akibat gempa bumi. “Pariwisata ini salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Saya mengajak bapak ibu semua untuk terus berdoa dan

Penanganan Stunting di Lotim Tetap Berlanjut Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) memastikan penanganan stunt-

ing tetap berlanjut. Diketahui, stunting sebelum kedatangan Corona Virus Disease (Covid19) menjadi isu utama kesehatan. Semenjak kemunculan Covid-19 Maret lalu, sejumlah kegiatan penanganan Covid menjadi terhenti.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Mahallil Ulil Amri di Selong, Rabu (10/6). Dia menerangkan, saat ini pihaknya sedang mengkaji sejumlah langkah teknis untuk melanjutkan penanganan stunting.

Salah satu kegiatan yang terpaksa terhenti akibat Covid adalah, kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di seluruh pelosok Lotim. Dalam waktu dekat, kegiatan Posyandu ini katanya akan kembali digelar.

Salah satu yang menjadi kajiannya adalah, penggunaan alat timbang direncanakan tidak lagi menggunakan kain.

Ada rencana alat timbang ini akan menggunakan alat digital. Penggunaan alat tim-

Mahallil Ulil Amri bang yang bisa disterilisasi dari paparan virus ini dimaksudkan agar tidak terjadi penularan virus saat proses posyandu. Alat timbang manual sebelumnya itu pastinya digunakan lebih dari satu orang.

Bisa saja salah satu solusi lainnya menggunakan satu anak satu kain timbang. (rus)

HILANG

HILANG

HLG STNK R4 HONDA JAZZ DR.1767 XL NOKA/NOSIN : MHRGD37206J500689/ L1A420143987 NO.BPKB M.07281298 AN.HUSWATUN HASANAH,SP HLG SKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.5514CI NOKA/NOSIN : MHIJM3119HK012125/ JM31E-1010172 AN.OVVY ARIF HIDAYAT HLG DSKTR JL.RAYA TANJUNG

HLG STNK R2 HONDA DR.6946 YI NOKA/NOSIN : MHIJFY112HK096846/JFY1E1094362 NO.BPKB M11473252.0 AN.WA’DAH SA’BANI HLG SPTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR 2504 EG NOKA/NOSIN : MHIJM 3 1 3 3 1 K 2 0 9 7 1 0 / JM31E3205000 NO.BPKB P.08694496 AN. ALVIN KURNIAWANHLGSKTRAMPENAN

(Suara NTB/dok)

HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL EA 3929 CZ NOKA/ NOSIN :MH355S002CKO76219/55S-076258 AN.SYAIFUL MAKMUN HLG SKR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3429 CR NOKA/NOSIN : MHIJFWW116GK589612/JFW1E1582214 NO.BPKB M-09443563.0 AN. LALU ACHMAD FATONI HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA

ikhtiar bersama dalam memajukan pariwisata di daerah kita tercinta,” serunya.

Sementara itu, bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Bang Zul mengapresiasi langkah Dishub yang mengganti rapid test dengan clearance yang ketat. “Alhamdulillah atas kerja keras Dinas Perhubungan, rapid test di penyeberangan Poto Tano dan Kayangan diganti dengan clearance yang ketat,” ujar Gubernur. Jan-

gan sampai di tengah pandemi Covid-19 ini, kita semakin mempersulit masyarakat. Menurut Gubernur, mengganti rapid test dengan clearance yang ketat adalah langkah tepat dalam meringankan beban masyarakat.

“Banyak petani dari Lombok yang harus panen di pulau Sumbawa, banyak juga mahasiswa kita yang harus kembali belajar, kalo mereka harus rapid test, nanti uang Rp600 ribu dari pemerintah, habis untuk rapid tes,” ujarnya. (r)

Polisi Gerebek Rumah Tersangka Pengedar Narkoba Praya (Suara NTB) Sebuah rumah di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur yang disinyalir tempat transaksi narkoba, digerebek aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (9/6). Enam orang terduga pelaku pengedar narkoba berhasil diamankan, termasuk sang pemilik rumah, P (55). Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,94 gram juga berhasil diamankan.

Polisi sudah cukup lama mendapat informasi dari masyarakat kalau rumah tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Sehingga begitu mendapat informasi kalau akan ada transaksi narkoba pada Selasa kemarin sekitar pukul 16.00 wita, polisi kemudian bergerak menuju lokasi.

Setelah mengamankan lokasi, anggota Satresnarkoba Polres Loteng langsung melakukan penggerebekan. Selain mengamankan pemilik rumah, polisi juga mengamankan M (47) warga Desa Mujur yang saat itu tengah berada di dalam rumah.

Sempat mengelak, namun terduga pelaku akhirnya tidak bisa berkutik setelah polisi menemukan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut.

Rupanya, para terduga pelaku baru akan mulai mengemas paket narkoba tersebut untuk selanjutnya diedarkan. Karena hanya ditemukan dua paket narkoba. Satu paket sebesar 5,30

gram serta satu paket lagi sebesar 0,64 gram. Di lokasi tersebut juga ditemukan timbangan digital, alat hisap serta uang tunai yang diduga hasil penjualan.

Setelah menangkap kedua terduga pelaku, berdasar keterangan keduanya, polisi kemudian mengejar beberapa terduga pelaku lainnya. Hasilnya, empat orang yang diduga bagian dari jaringan pengedar narkoba berhasil ditangkap di lokasi berbeda. Masing-masing MA (48) warga Desa Mujur, NJ (40) asal Desa Loangmaka Janapria serta A (38) warga Desa Semoyang Praya Timur dan R (48) asal Desa Aik Mual Praya.

“Enam terduga pelaku pengedar narkoba ini diduga satu jaringan,” terang Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, STK. SIK., Rabu (10/6). Adapun para terduga pelaku saat ini sudah diamanakan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Termasuk semua barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Pihaknya kini masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Untuk mencari tahu sumber atau asal narkoba milik terduga pelaku. Termasuk kemungkinan keterkaitan jaringan tersebut dengan jaringan peredaran narkoba lainnya. Pasalnya, pada Jumat (5/6), polisi juga berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba antar provinsi. (kir)

SUARA NTB

Kamis, 11 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Kamis, 11 Juni 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juni 2020

Halaman 11

ASN KSB Tetap Wajib Kantongi Nelayan Sekotong Merasa Sangat Terbantu Izin Pimpinan OPD

Program JPS Gemilang Tahap II Giri Menang (Suara NTB) Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II telah disalurkan Pemerintah Provinsi NTB kepada warga yang terdampak Covid19. Sebanyak 12 jenis paket sembako yang terdiri dari berbagai jenis seperti beras, minyak goreng, gula, sabun, ikan kering, masker diberikan kepada warga yang terdampak covid 19 di NTB. Pada paket JPS Gemilang tahap II tersebut, ikan kering dipilih sebagai pengganti telur. Hal itu disebabkan ikan kering dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak.

Salah satu UMKM yang digandeng Pemprov NTB untuk menyediakan ikan kering atau teri adalah Koperasi Syariah Bina Laut Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar). “Ya, memang benar ikan kering yang terdapat di paket JPS NTB Gemilang merupakan produk Koperasi Syariah Bina Laut Sekotong,” kata H. Badrun Tamam, A.Ma, pengurus Koperasi Syariah Bina Laut di kantornya, Selasa (9/6).

Diakuinya, awal mula UMKM binaannya tersebut digandeng Pemprov NTB adalah berdasarkan usaha usaha yang telah lama digeluti oleh koperasi tersebut, yakni di bidang usaha perikanan.

(Suara NTB/ist)

SIAPKAN - Pelaku UMKM Sekotong menyiapkan ikan kering untuk diserap bantuan JPS Gemilang tahap II. Sementara potensi ikan kering atau teri yang terdapat di kelompok binaan Koperasi Syariah Bina Laut dapat dikatakan cukup melimpah, karena ratusan nelayan merupakan mitra binaan koperasi. ”Para nelayan yang kami bina sekitar 400 KK yang tersebar di Kecamatan Sekotong dan

Kecamatan Lembar,”terang H. Badrun.

Untuk kualitas daripada ikan kering yang diproduksi oleh Koperasi Syariah Bina laut dipastikan layak konsumsi. “Insya Allah,ikan kering yang kami produksi telah melalui pengujian yang cukup baik, sehingga layak untuk

dikonsumsi,” ucapnya.

Dengan diberdayakannya UMKM oleh Pemprov NTB,dalam penyediaan paket sembako terutama ikan kering, ternyata telah cukup membantu pulihnya kembali aktivitas ekonomi para nelayan di masa pandemi wabah Covid-19. (her)

Data Ganda PBI Kesehatan, Bupati Minta BPJS Beri Kompensasi Taliwang (Suara NTB) Polemik data ganda Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan yang ditangani Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) masih terus bergulir. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri, sekitar 2.000 lebih penerima PBI BPJS Kesehatan yang ditalangi kabupaten, ditemukan ganda dengan data penerima PBI BPJS pusat maupun provinsi. Hal ini kemudian ditengari Pemda

KSB jika pembayar iuran BPJS terhadap data ganda tersebut terjadi dobel.

Menanggapi kondisi itu, bupati KSB, HW. Musyafirin mengaku, selama ini pemerintah melalui Bappeda Litbang terus menyisir keberadaan data PBI BPJS kesehatan ganda itu. “Iya memang posisinya sejauh ini ada sudah ada sekitar 2 ribu lebih yang ganda ditemukan oleh Bappeda,” akunya kepada wartawan, Rabu (10/6).

Menurut bupati, jika akhir-

nya fakta-fakta kegadaan data yang menyebabkan pembayar dobel iuran PBI BPJS itu terjadi. Harusnya kata orang nomor satu di KSB ini, BPJS wajib mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan. Khususnya kepada Pemda KSB mengingat hirarki bantuan jaring kesehatan bagi masyarakat miskin itu secara berjenjang dari pusat ke daerah.

“Kalau memang sudah ditalangi pusat dan provinsi.

Kan kita di daerah tidak perlu lagi membayarnya. Jadi kalau

selama ini ganda, pembayaran yang kabupaten keluarkan harus dikompensasi,” cetusnya.

Berdasarkan hasil penyisiran Bappeda Litbang KSB, dari 56.769 masyarakat KSB penerima PBI BPJS kesehatan. Sementara ditemukan sebanyak 2.919 data ganda. Dan jumlah itu diperkirakan masih kemungkinan bertambah mengingat proses penyisiran masih terus berlangsung. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pelonggaran syarat mobilisasi antar pulau dalam provinsi di NTB tidak berlaku bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk kepentingan pribadi mereka, para ASN KSB tetap harus mengantongi izin dari pimpinannya.

Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Agus Hadnan menyatakan, ketentuan cuti urusan penting bagi ASN saat bepergian ke luar daerah untuk kepentingan pribadinya tetap berlaku. “SE bupati yang mengatur perjalanan ASN dan pegawai pemerintah lainnya tetap berlaku,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (10/6).

Menurut Agus Hadnan, pelonggaran syarat bepergian antar pulau dalam bentuk peniadaan ketentuan tes cepat (rapid diagnostic test - RDT) oleh pemerintah provinsi NTB tidak bisa dijadikan dalih bagi ASN

bepergian seenaknya. Walau kemudian perjalanan untuk kepentingan pribadi itu dilaksanakan di luar jam kantor (libur).

“Misalnya mereka mau nyebrang ke Lombok atau ke Sumbawa pada Sabtu Minggu (libur). Itu tidak bisa. Mereka harus kantongi izin cuti urusan penting,” urainya.

Dalam ketentuan mendapatkan cuti urusan penting itu, seorang ASN dan pegawai Pemda KSB lainnya harus memiliki alasan yang benarbenar mendesak. Dijelaskannya, secara garis besar kegentingan alasan ASN agar dapat mengantongi izin khusus itu, jika urusan pribadinya tersebut memiliki sangkut paut dengan anggota keluarga intinya. “Misalnya orang tuanya saktit keras atau meninggal di Sumbawa atau di Lombok. Itu boleh diberikan izin,” urai Agus King sapaan Asisten III Setda KSB ini.

Pengetatan aktivitas mobilisasi pegawai di lingkup

Pemda KSB itu, kembali dikatakan mantan Sekretaris DPRD KSB ini bukan dalam rangka mengekang hak-hak pribadi pegawai. Namun dalam upaya pencegahan dan menutup ruang infeksi wabah virus corona terus meluas, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan masif terhadap seluruh kemungkinan penularannya.

“Dan pemerintah memandang perlu mengatur tata perjalanan keluar daerah ASN sebab mobilisasi massa menjadi salah satu cara virus itu bisa menyebar cepat,” bebernya.

Untuk diketahui, sejak SE mengenai ketentuan tata cara keluar daerah bagi ASN di tengah pandemi virus corona diterbitkan. Banyak ASN KSB yang terjaring razia di posko pintu gerbang KSB di kecamatan Poto Tano. Terhadap mereka yang melanggar telah dijatuhkan sanksi mulai yang ringan hingga sedang dalam bentuk pencopotan dari jabatan.(bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, memastikan penganan rumah rehab rekon pasca gempa tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan meski di tengah pandemi covid-19. Apalagi rumah yang belum rampung hanya yang mengalami rusak ringan sedangkan untuk rusak berat dan sedang sudah tuntas. Sehingga penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Meski di tengah pandemi covid-19, penanganan rehab rekon tetap akan menjadi prioritas kita untuk selesaikan.

Apalagi tersisa hanya rumah rusak ringan saja yang tidak membutuhkan waktu yang lama,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM. Bahkan polanya saat ini tinggal menunggu transfer sisa anggarannya saja dari Pusat untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Diakuinya memang ada

beberapa masyarakat yang bertanya terkait potongan sebesar Rp500 ribu dari bantuan yang seharusnya diterima di angka Rp10 juta untuk rusak ringan. Terkait masalah tersebut, Pemkab sengaja tidak memberikan uang secara penuh ke masyarakat melainkan hanya Rp9,5 juta dari kebutuhan anggaran yang sudah ditransfer. Sebab jika semunya diberikan sedangkan sisa kebutuhan anggaran belum dikirim oleh BNPB maka akan banyak rumah yang tidak kebagian anggaran. Bahkan jika dibagi sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima ada sekitar 4.200 orang yang tidak akan mendapatkannya.

“Memang banyak masyarakat yang mempertanyakan masalah itu (potongan Rp500

ribu) tetapi setelah kita berikan penjelasan akhirnya mereka juga menerima hal itu,” sebutnya.

Terhadap sisa anggaran yang belum ditransfer, pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan terus mengupayakan supaya segera direalisasikan. Anggaran ini juga nantinya akan diupayakan untuk menutupi anggaran yang dipotong (Rp500 ribu) dari yang seharusnya diterima Rp10 juta. Bahkan Pemkab sudah mengirimkan rincian sisa kebutuhan pembiayaan untuk segera diberikan. Jika anggaran tersebut ditransfer, maka pihaknya optimis penanganan rehab rekon bisa segera tuntas. Apalagi hanya rumah rusak ringan saja yang anggarannya belum tersedia. (ils)

KSB Pastikan Penanganan RTG Tetap Berlanjut

Dampak Corona Diprediksi Tak Separah Bencana Gempa Bumi Dari Hal. 1

Gubernur Keluarkan Pergub, JPS Dewan Dikawal APIP dan APH Dari Hal. 1 Berkaitan dengan JPS DPRD NTB berbasis dapil, pihaknya mengingatkan soal data penerima yang harus menjadi atensi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih data penerima antara JPS Gemilang dan JPS DPRD NTB. ‘’Ini bantuan sosial berbasis dapil yang berasal dari Pokir. Tapi tetap basis datanya seperti JPS, supaya tidak overlap (tumpang tindih). Artinya, dia sudah melihat data di Dinas Sosial, mana yang belum (dapat bantuan lain) dan sebagainya. Itu yang mungkin didis-

tribusikan,’’ pungkas mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini.

Diketahui, untuk pengadaan JPS DPRD NTB, digelontorkan anggaran sebesar Rp6,5 miliar. Satu paket sembako JPS DPRD NTB senilai Rp100 ribu. Isi sembakonya 5 kg beras, 1 kg minyak goreng dan mi instan 7 bungkus. Dengan anggaran Rp6,5 miliar, total paket sembako yang akan disalurkan sebanyak 65.000 paket. Bantuan akan disalurkan oleh 65 anggota DPRD NTB di masing-masing dapilnya. (nas)

Kota Mataram, Masuk 5 Besar Angka Covid-19 Tertinggi Nasional Dari Hal. 1 Rohmi meminta bantuan kepada pihak TNI, Polri, Pol PP untuk meningkatkan jumlah personel di setiap pos-pos penjagaan sekaligus mengedukasi masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan. Juga mengimbau masyarakat tetap pakai masker, jaga jarak serta protokol Covid-19 lainnya. Sinergitas antara semua pihak juga menjadi fak-

tor penting untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di NTB terutama di Kota Mataram. ‘’Untuk itu, setelah Kota Mataram masuk dalam 5 besar dengan kasus tertinggi di nasional. Diharapkan kewaspadaan kita terhadap Covid-19 ini semakin tinggi.

Sehingga sosialiasi untuk mengedukasi masyarakat harus terus digencarkan,’’ tegas Ummi Rohmi. (r)

Apresiasi Korem 162/WB Dari Hal. 1 ungkap Iqbal saat berkunjung ke Markas Komando Batalyon Infanteri 742/Satria Wira Yudha di Mataram, Rabu (10/ 6) kemarin. Kapolda mengungkapkan bahwa kenaikan status Korem 162/WB itu merupakan suatu prestasi, sebagai buah dari kerja keras pimpinan dan personel dalam pengembangan organisasi.

Selanjutnya akan beriringan dengan restrukturisasi organisasi, termasuk di dalamnya penyesuaian kepangkatan dan kebutuhan personel serta persenjataan ‘’Kepada Pak Danrem Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., atas nama institusi Polri dalam hal ini Polda NTB, kami ucapkan selamat memanggul amanah sebagai Perwira Tinggi TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, TNI dan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan erat sebagai pilar penyangga tegak dan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Merupakan suatu ke-

harusan antara kedua pilar negara itu selalu seiring sejalan, bahu membahu guna peningkatan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Iqbal mengapresiasi kerjasama antara Polda NTB dengan Korem 162/WB yang selama ini terjalin. Terbukti dalam penanganan gempa Lombok 2018 lalu, pengamanan Pemilu 2019, dan yang kini beriringan membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. ‘’Terus terang selama ini kami merasa sangat terbantu dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Korps TNI,’’ kata Kapolda.

Dia berharap, kenaikan tipe Korem 162/WB dapat memacu prajurit TNI untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. “Sehingga senantiasa dicintai dan menjadi kebanggaan rakyat,” tandas Iqbal. (why)

Tidak Ada Pendampingan di JPS DPRD NTB Dari Hal. 1 Nanang mengatakan harus tetap mengedepankan akuntabilitas untuk menutup celah penyimpangan. ‘’ Memangnya Dewan punya anggaran sendiri (untuk Covid-19)? Atau apa itu dari gubernur (Pemprov NTB)? Kita tidak dampingi juga kalau yang itu (JPS Dewan),’’ katanya.

Terpisah Koordinator Pengawas Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan NTB

Edi Sunardi mengatakan, dalam hal pengawasan anggaran JPS DPRD Provinsi NTB, pihaknya belum menerima permintaan evaluasi atau review.

Penyaluran JPS, kata Edi, harus satu strategi dengan Pemprov NTB. Berkaitan dengan dinas yang mengeksekusi anggaran JPS tersebut. ‘’Kalau masukan calon penerima silakan saja. Hanya harus tetap sesuai kriteria keluarga penerima manfaat. Mekanisme dan penyalurannya harus sesuai aturan,’’ te-

gasnya dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Provinsi NTB menyalurkan JPS dengan total anggaran Rp6,5 miliar. Anggaran digunakan untuk pengadaan paket sembako yang satu paket senilai Rp100 ribu.

Rinciannya, paket berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, dan tujuh bungkus mi instan.

Total pengadaannya sebanyak 65 ribu paket. Pengadaannya melibatkan UMKM mitra DPRD Provinsi NTB. (why)

Tawarkan Metode Test Massal Covid-19 Dari Hal. 1 namun dengan hasil yang tetap akurat. “Tekniknya disebut Pool Test. Saya sudah juga coba di Sumbawa, secara teknis kita bisa lakukan,’’ ujarnya, Rabu (10/6) di Mataram.

Diterangkan, metode Pool Test sebelumnya digunakan di Wuhan, China, yang menjadi lokasi pertama penularan Covid-19 untuk memeriksa spesimen 9,9 juta penduduk.

Dengan motode tesebut pemeriksaan hanya membutuhkan waktu 14 hari dengan biaya terjangkau dan hasil yang tetap akurat.

Menurut Arief, pihaknya telah melayangkan surat pada Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan Dikes Sumbawa untuk melakukan metode tersebut.

Khususnya bagi daerah-daerah yang dianggap berpotensi menjadi lokasi transmisi lokal. ‘’Untuk daerah yang terisolasi itu bisa dilakukan,’’ jelasnya. Dengan banyaknya metoda pemeriksaan yang dapat diterapkan di NTB, pihaknya berharap masyarakat dapat lebih terbantu sekaligus pemerintah dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19. ‘’Jadi masyarakat tetap terlindungi dengan hasil yang baik,’’ sambungnya.

Metode Pool Test menurut Arief, dilakukan dengan me-

ngumpulkan seluruh sampel dari populasi di satu wilayah.

Seluruh sampel tersebut kemudian disatukan untuk diperiksa sehingga menghemat proses pengujian.

“Kalau dari sempel itu ketemu ada virusnya, baru kita periksa satu-satu,’’ ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan dengan lebih cepat daerah mana yang terbebas dari Covid-19 dan daerah mana yang membutuhkan penangangan.

Untuk penanganan di rumah sakit disebutnya memang memerlukan metode diagnosis dengan menguji satu per satu specimen pasien. Namun untuk melihat populasi yang lebih luas, metode tersebut dinilai akan menghabiskan banyak biaya, waktu, serta menguras tenaga.

Metode tersebut juga telah diterapkan pihaknya untuk memeriksa 150 spesimen pasien di Kecamatan Sumbawa. ‘’Hasilnya negatif. Tapi yang lebih penting adalah kita punya gambaran bagaimana daerah itu populasi orangnya,’’ ujar Arief.

Mengingat pengujian di Sumbawa dilakukan dalam rangka penelitian, pemetaan dengan distribusi yang lebih merata diharapkan dapat terwujud melalui peraturan resmi pemerintah. Terutama untuk dilakukan di daerah-

daerah yang membutuhkan pengujian secara menyeluruh.

Dicontohkan metode tersebut dapat diterapkan untuk mempersiapkan kenormalan baru di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno). Di mana seluruh penduduk di Tiga Gili dapat diperiksa secara bersamaan untuk melihat ada atau tidaknya populasi positif Covid-19. ‘’Tiga Gili terutama kita (perlu) pastikan penduduk yang tinggal di sana semuanya negatif dengan metode Pool Test.

Pariwisata banyak pekerja yang dari luar pulau, ini juga akan kita tes. Kemudian kita bisa kejar Gili itu bisa (dibuka) untuk pariwisata,’’ ujar Arief.

Metode tersebut juga dapat diterapkan untuk memeriksa kelompok wisatawan yang akan masuk ke Tiga Gili.

Di mana dengan Pool Test biaya yang dikeluarkan untuk bisa ditekan hingga menyamai biaya rapid test sebesar Rp200-300 ribu.

“Itu kualitasnya sudah sama (dengan swab) Pool Test itu. Saya yakin itu bisa dilakukan,’’ katanya. Menurut Arief, hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan selama ini yang mengedepankan aspek kualitatif, yaitu untuk mengetahui apakah pasien positif atau negatif dari Covid-19. (bay)

Hasil kajian yang dilakukan BI Perwakilan NTB, pelibatan IKM dan UKM lokal berpengaruh positif terhadap ekonomi NTB. Dr. Zul mengatakan, ada beberapa sektor yang tidak terdampak Covid-19 di NTB. Seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan. Namun sektorsektor lainnya banyak yang terkena dampak. Hal ini terjadi bukan saja di NTB tetapi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Akibat terdampaknya sejumlah sektor selain pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah, negara bahkan dunia terancam menjadi minus.

Dengan menggeliatkan ekonomi lokal, Pemprov berharap pertumbuhan ekonomi NTB jangan sampai minus terlampau besar. Karena pandemi Covid-19 berdampak terhadap semua sektor. ‘’Insya Allah kita relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain,’’ katanya.

Terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menngungkapkan, pertumbuhan ekonomi NTB ketika bencana gempa bumi pada triwulan III - 2018 terjadi kontraksi atau minus. Sedangkan di tengah pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi NTB masih berada di atas satu persen. ‘’Artinya, ketahanan ekonomi NTB cukup baik menghadapi bencana. Padahal kalau dipikir-pikir bencana Covid-19 ini seluruh kabupaten/kota yang kena, seluruh sektor terdampak. Kalau bencana gempa dulu hanya di Pulau Lombok, Sumbawa dan Sumbawa Barat,’’ katanya.

Berdasarkan hitung-hirungan BI, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif di tengah pandemi. Ia mengatakan hal itu kemungkinan disebabkan, NTB mampu mempertahankan konsumsi masyarakat. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

adalah konsumsi masyarakat. ‘’Dengan adanya bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemda kabupaten/kota dan dana desa, relatif tidak banyak mengganggu konsumsi masyarakat. Sehingga kemampuan mereka cukup bagus. Sehingga mempengaruhi juga tingkat pertumbuhan ekonomi NTB,’’ jelasnya.

Untuk mengtasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan delapan jenis bantuan di NTB. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 324.756 KK. Setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp240,5 juta.

Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Dengan besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar. Ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih.

Keempat, program rehabilitasi sosial lansia dengan sasaran 2.530 orang yang tersebar di NTB. Setiap lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,7 juta dengan total anggaran Rp6,8 miliar lebih.

Kelima, Bantuan sosial tunai lansia kepada 1.350 orang selama 3 bulan. Masing-masing lansia mendapatkan Rp600 ribu dengan total anggaran Rp2,4 miliar lebih.

Keenam, JPS Gemilang dalam bentuk bantuan sembako senilai Rp250 ribu per KK. Dengan total anggaran sekitar Rp78 miliar lebih. Ketujuh, JPS kabupaten/kota dan kedelapan, Bantuan Langsing Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan. (nas)

Terus Meningkat, Jumlah Kesembuhan Pasien Positif Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 Mengingat tingginya angka OTG di NTB. Wagub meminta kepada seluruh petugas, utamanya tenaga kesehatan untuk mengedukasi pasien OTG agar melaksanakan isolasi mandiri dengan menjalankan aturan isolasi mandiri yang benar.

60 Nakes Sembuh Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyebutkan, sampai saat ini, untuk Pelaku Perjalanan Negara Terjangkit (PPTG) itu mencapai 1.893 orang. Kemudian untuk Orang Tanpa Gejala(OTG) mencapai 481 orang, selanjutnya untuk yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 855 orang dan terakhir Pasien Dalam Pengawasan (PDP) itu mencapai 493 pasien.

Sementara untuk jumlah positif sebanyak 857 pasien.

Sudah sembuh 485 pasien dan yang masih positif atau yang sedang menajalani karantina itu sebanyak 343 pasien. Baginya ini merupakan hal hebat yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam penanganan Covid19. ‘’Tingkat kesembuhan melonjak tinggi pada Senin tanggal 8 Juni 2020 hanya mencapai 34 orang, sedangkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 pasien sembuh mencapai 76 orang,’’ sebutnya.

Dari 76 orang pasien sem-

buh, 60 orang diantaranya tenaga kesehatan (nakes). Kurva jumlah pasien sembuh dengan jumlah pasien yang dirawat menunjukkan hasil baik.

Untuk meningkatkan penanganan wabah Covid-19 ini, Pemprov NTB melaksanakan kegiatan berupa disinfeksi dan sosialisasi terkait protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

Selain itu, respons penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya melakukan pelacakan kontak

pasien, Pool Test di Tiga Gili yakni sosialisasi dan pelaksanaan, penambahan tenaga kiriman dari Kemenkes, melengkapi alat, bahan/reagen, operasional.

Menambahkan 500 TCM untuk RSUP, RS Manambai, RS Kota Mataram dan ditambah lagi dengan RRS Selong.

Selain itu, Pemerintah juga berencana melaksanakan pool test di daerah beresiko seperti pasar, daerah risiko tinggi, pesantren, sekolah. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 11 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri dalam sambutannya di Muskablub PTMSI Sumbawa.

Ketua Cabor Diminta Jangan Rangkap Jabatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri manjelaskan Ketua Cabang Olahraga (Cabor) tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus di Cabor lainnya. Hal itu disampaikannya, saat Muskablub PTMSI Sumbawa, Rabu (10/6), di arena latihan PTMSI. KONI berharap ketua organisasi apapun termasuk di cabang Olahraga PTMSI harus kuat. Karena roh dari Muskablub PTMSI Sumbawa harus memilih pengurus yang kuat sehingga organisasi berjalan. Terpenting lagi bagaimana Cabor melakukan pembinaan dengan baik. Menemukan atau mencari bibit yang handal serta pola latihan yang teratur. Sehingga akan lahir atlet-atlet yang berprestasi.

“Jadi sangat saya tekankan

agar siapa saja yang akan menjadi ketua terpilih agar tidak boleh merangkap jabatan dalam hal ini menjadi pengurus Cabor lainnya” kata Syamsul Fikri yang didampingi Kabid Olahraga Dispopar Sumbawa, Sartono, Sekretaris KONI Sumbawa, Tata Kostara dan Kabid Organisasi Amir Van Bryan.

Dalam kegiatan tersebut, Zainuddin terpilih sebagai Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) secara aklamasi. Terpilihnya Zainuddin untuk masa bakti 2020-2024 diharapkan oleh masingmasing club tenis meja yang bernaung di PTMSI Sumbawa agar menjadi pucuk harapan dalam memajukan PTMSI Sumbawa. (arn)

Dana Covid-19, Rp50 Miliar Untuk Sektor Kesehatan dan Sosial Ekonomi

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima telah menganggarkan dana siap pakai sekitar Rp50 milliar hasil pergeseran APBD tahun 2020 untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Hingga kini penggunaaan dana sebesar Rp50 miliar itu, memunculkan spekulasi dan manufer dari berbagai pihak.

Bahkan dianggap dana itu, hanya untuk Bantuan sosial (Bansos) terhadap warga yang terdampak Covid-19.

Benarkah demikian ? Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M. Chandra Kusuma, M. AP menegaskan dana Rp50 miliar digunakan untuk sejumlah sektor, seperti kesehatan dan sosial ekonomi. “Jadi dana ini tidak hanya untuk Bansos saja. Tergantung kebutuhan yang urgen,” katanya, Rabu (10/6).

Menurutnya sebagian dana Rp50 miliar itu untuk pogram Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima RAMAH. Selama tiga Bulan Pemerintah akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. “Untuk JPS Bima RAMAH ini sedikitnya ada Rp12 milliar,” katanya.

Selain JPS lanjutnya, sebagiannya juga untuk sektor kesehatan terutama membeli Alat Pelindung Diri (APD) antara lain alat tes cepat (rapid test), masker, hand sanitizier, dan kebutuhan penanganan pasien Covid-19 di RSUD hingga Puskesmas. “Termasuk juga insentif dan bantuan untuk tenaga medis yang menangani Covid-19,” katanya.

Menurutnya anggaran Rp50 miliar tersebut juga tidak sembarang digunakan.

Penggunaannya akan tetap mengacu kebutuhan yang mendesak (urgen) sesuai arahan Pemerintah Pusat. “Jadi tidak semua langsung dipakai habis. Digunakan sesuai kebutuhan daerah selama pandemi Covid-19,” pungkasnya. (uki)

Dompu Belum Dapat Realisasi Kartu Prakerja Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, hingga pertengahan tahun 2020 ini belum mendapat realisasi kartu prakerja atas ribuan pemohon yang diusulkan. Upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sudah cukup intens dilakukan. Hanya saja, tidak membuahkan hasil apa-apa. Demikian diungkapkan Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (10/6).

Ia mengatakan, dari 2000an pemohon kartu prakerja yang diusulkan belum ada satupun yang direalisasikan pemerintah pusat. Padahal, data-data mereka sebelumnya didesak segera bahkan sampai membuat pegawainya lembur siang malam untuk penginputan. “Kami belum dapat informasi lebih lanjut atas nama-nama yang kita usul, itu ada sekitar 2000an orang,” terangnya.

2000an pencari kerja yang diusulkan tersebut, baru data manual yang diterima di kantor selama tenggat waktu yang telah diberikan. Sementara mereka yang menempuh jalur mandiri via dar-

ing, diperkirakan cukup banyak juga.

Kepastian lulus verifikasi dan validasi sangat diharapkan, karena ditengah pandemi Covid-19 ini mereka tidak lagi bisa bekerja, baik itu PMI atau CPMI pulang kampung serta angkatan kerja yang di PHK dan dirumahkan perusahaan. “Bukan saja dari pencari kerja, saya pribadi juga sangat menginginkan itu direalisasikan saat pendami ini,” ujarnya.

Upaya mempertanyakan kejelasan data yang dikirim, tambah Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu,

M. Nursalam, sudah beberapa kali disampaikan ke Disnakertrans NTB. Hanya saja, mereka rupanya tengah kebingungan, sebab keputusan akhirnya ada pada pemerintah pusat.

Parahnya, belum jelas realisasi kartu prakerja untuk tahap I kini tersiar kabar dibukanya pendaftaran tahap II via daring dengan sasaran semua warga Indonesia. “Ini yang akan jadi kendala kita kedepan karena tidak bisa memantau berapa orang Dompu yang terakomodir. Tapi yang jelas untuk tahap I belum ada satupun terealisasi,” pungkasnya. (jun)