Edisi Selasa 12 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 12 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 56TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Trend Sembuh dari Covid-19 di NTB Terus Meningkat TREND kesembuhan pasien dari positif Covid-19 di NTB dalam beberapa hari belakangan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, bahkan jauh melampaui angka nasional.

Hingga hari Senin, 11 Mei 2020 total kesembuhan mencapai 117 orang atau 34,51% dari total pasien positif Covid-19 di NTB sebanyak 339 orang. Sedangkan angka kematian sebanyak tujuh orang atau sebesar 2,06%. Ini menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 di Provinsi NTB berjalan dengan baik.

Tapi kemajuan ini tidak boleh membuat kita semua lengah, karena ancaman penularan masih terus akan terjadi, jika tidak diikuti sikap disiplin dari semua pihak.

Artinya optimisme bahwa wabah ini akan cepat berakhir, harus diikuti dengan kepatuhan masyarakat untuk disiplin mengikuti seluruh protokol pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk patuh mengikuti seluruh imbauan dan instruksi pemerintah. Penanganan Covid19 berbasis PCBL/PCBD di beberapa kabupaten/kota serta langkah-langkah dan kebijakan lainnya harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Termasuk instruksi Gubernur NTB terkait kewajiban menggunakan masker untuk di seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah. Sebab penggunaan masker telah terbukti 70% mampu menurunkan risiko penularan atau tertular Covid-19. ‘’Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu’’, sehingga penggunaan masker secara masif dan disiplin oleh seluruh masyarakat diharapkan akan berkontribusi positif untuk menekan bahaya transmisi atau penularan wabah ini secara lebih luas.

Karenanya, Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan segenap stakeholder lainnya, mulai hari ini (kemarin) melakukan ujicoba dan sosialisasi wajib menggunakan masker, dengan cara membagikan ribuan masker kepada masyarakat di tempattempat keramaian. Sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat NTB senantiasa menggunakan masker di setiap aktivitasnya selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, juga senantiasa mengingatkan seluruh masyarakat bahwa penyakit Covid-19 bukanlah suatu aib.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Fokus Tangani Covid-19 BENCANA non alam Covid-19 menyebabkan perencanaan Pemda dalam APBD 2020 banyak yang tidak jalan. Selain dilakukan pemangkasan dana transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Pemda juga diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona.

Pemprov NTB sendiri telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk H.Lalu Gita Ariadi penanganan Corona Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Lirik Olahan Ikan RENCANA Pemprov NTB untuk memasukkan daging ayam beku sebagai komponen bantuan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II diakui perlu dikaji ulang. Pasalnya, mengikuti penyaluran bantuan yang membutuhkan waktu, kualitas daging dikhawatirkan menurun jika terlalu lama disimpan. ‘’Ini riskan (busuk) sehingga tidak jadi dilakukan. Jadi diganti dengan olahan ikan yang kering-kering seperti teri atau abon ikan,’’ ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir.Hj. Budi Septiani Bersambung ke hal 11 Hj. Budi Septiani

(Suara NTB/ist)

PASANGKAN MASKER - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah memasangkan masker pada seorang ibu di Pasar Kebon Roek, kemarin.

NTB Wajib Masker, Wagub Langsung Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Senin (11/5) kemarin, penerapan aturan wajib menggunakan masker kepada masyarakat di Provinsi NTB sebagai salah satu upaya mempercepat pemutusan mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19) dilakukan. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd beserta jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram, turun langsung di tempattempat keramaian untuk membagikan masker kepada masyarakat.

Langkah pembagian masker gratis kepada masyarakat ini, selain bertujuan sebagai upaya sosialisasi atas pemberlakuan aturan wajib menggunakan masker di NTB. Juga untuk memberikan penyadaran secara langsung kepada masyarakat. Terutama para

pedagang dan masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar dan tempat keramaian.

Mengambil lokasi di Pasar ACC Ampenan, Ummi Rohmi, melakukan sosialisasi dan edukasi serta membagikan masker kepada para pedagang dan pembeli di seputaran pasar.

Bahkan Ummi Rohmi sendiri beberapa kali memasangkan langsung pada pengunjung dan pedagang yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Rohmi beserta jajaran langsung memasangkan masker kepada masyarakat, sembari memberikan penyadaran agar

maskernya selalu digunakan. ’’Maskernya tetap digunakan ya bu,’’ pesannya. ‘’Kalau pakai masker, kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain juga,’’ sambungnya.

Wagub juga mengimbau kepada masyarakat, untuk selalu melakukan edukasi ke-

BPBD NTB Pasang Kelengkapan 4.200 TKI Asal NTB akan Pulang Medis di RS Darurat Corona Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mulai mendistribusikan kebutuhan perangkat medis di RS darurat Corona. Mulai Senin (11/5), sejumlah perangkat dipasang, salah satunya tempat cuci tangan. ‘’Tahap awal kita kirim dua set cuci tangan yang ditempatkan di RS Darurat Corona,’’ kata Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Ibrahim Kurniawan kepada Suara NTB, Senin (11/5) kemarin.

Barang- barang lain yang sudah didistribusikan seperti hand sanitizer, wastafel portable, tandon air. Sementara kebutuhan langsung untuk medis adalah Alat Pelindung Diri (APD) , sepatu boot, face shield dan masker medis. “Hari ini (kemarin) sudah kita distribusikan semua ke rumah sakit darurat,” ujar Ibrahim.

Tidak menutup kemungkinan akan menyusul barang kebutuhan lainnya, seperti hands cone untuk tenaga medis. Semua paket kebutuhan itu menurutnya sesuai dengan instruksi Plt. Kalak BPBD

di Tengah Pandemi

(Suara NTB/ist)

ANGKUT - Petugas medis RS Darurat Covid – 19 sedang mengangkut perangkat medis bantuan dari BPBD NTB. NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 untuk melengkapi kebutuhan medis di RS darurat. “Selanjutnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh manajemen rumah sakit darurat,” ujarnya.

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP1 sebelumnya mengatakan, pihaknya mendapat bagian

melengkapi fasilitas rumah sakit. Karena ada hotel di dalam kawasan Asrama Haji yang akan dimanfaatkan menjadi RS Darurat Corona.

“Kontribusi BPBD pada RS darurat Corona itu nanti tempat cuci tangan, APD, desinfektan dan masker,” kata Ahmadi.

Bersambung ke hal 11

Penambahan Kasus Baru Mulai Melandai Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

pada seluruh masyarakat. ‘’Para pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker.

Kalau pembeli tidak menggunakan masker, tidak boleh masuk pasar dan pedagang tidak boleh berdagang,’’ tegas Ummi Rohmi.

Bersambung ke hal 11

Tingkat Kesembuhan Pasien Corona di NTB di Atas Rata-rata Nasional Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat tingkat kesembuhan pasien dari Corona Virus Disease 2019 (Covid) berada di atas rata-rata nasional. Dari 331 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB, tingkat kesembuhan mencapai 32,02 persen atau 106 orang.

Sementara secara nasional, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia sebesar 20,20 persen. Dari 14.265 kasus positif Covid-19 secara nasional, sebanyak 2.881 pasien dinyatakan sembuh atau sebesar 20,20 persen.

Bersambung ke hal 11

”

Angka kesembuhannya (pasien Covid-19 di NTB) di atas nasional. Kalau kita lihat, tingkat kesembuhan pasien 32 persen. Sementara nasional 20 persen Nurhandini Eka Dewi

Mataram (Suara NTB) Diperkirakan ada 34.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang akan kembali ke Tanah Air pada Mei dan Juni mendatang. Sebanyak 4.200 diantaranya berasal dari NTB. Pemerintah sedang membuat skema antisipasi kepulangan mereka agar tidak menyebarkan virus Covid – 19.

Demikian pemaparan Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19. Dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Suara NTB, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan skema khusus terkait kepulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia. ‘’Kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir,’’ ujarnya di Jakarta Senin (11/5).

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, para pekerja tersebut berasal dari daerah Jawa Timur sebanyak kurang lebih 8.900 pekerja, disusul Jawa Tengah sejumlah 7.400 pekerja, Jawa Barat dengan 5.800 pekerja, NTB dengan 4.200 pekerja, Sumatera Utara dengan 2.800 pekerja, Lampung dengan 1.800 pekerja dan Bali dengan jumlah 500 pekerja. ‘’Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, dan ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan ikuti pergerakan sampai ke daerah,’’ imbuh Presiden.

Pemerintah menyiapkan pintu masuk bagi para pekerja migran tersebut melalui sejumlah jalur. Yakni melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, jalur laut melalui Pelabuhan Benoa dan Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

Halaman 2

Pemkot Belum Siapkan Skenario Penutupan Wilayah

PENANGANAN Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) mulai diimplementasikan.

Masyarakat memiliki peran pencegahan dan penanganan virus Corona. Tim gugus tugas tingkat lingkungan dibentuk menguatkan program tersebut.

Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur menyampaikan, penerapan PCBL ditindaklanjuti dengan menutup secara terbatas aktivitas masyarakat.

Pintu masuk lingkungan dibuat jadi satu. Upaya ini untuk mempermudah tim gugus (Suara NTB/ist) Muhammad Nur tugas tingkat lingkungan mengawasi lalu-lalang warga dan pengunjung.

“Tidak ditutup total. Ada kelonggaran masyarakat. Karena, tim gugus tugas tingkat lingkungan sudah kita bentuk,” kata Nur dikonfirmasi, Senin (11/5).

Standar operasional prosedur (SOP) pencegahan harus ditaati masyarakat. Di antaranya, rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika beraktivitas keluar rumah serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Muhammad Nur menambahkan, pintu masuk ke lingkungan dijaga ketat. Pengunjung datang dari luar daerah akan dicek suhu tubuhnya. Jika ditemukan suhu tubuh tinggi dianjurkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan.

“Jika ada orang luar dan kebetulan suhu badannya tinggi akan ditolak dan dianjurkan ke fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Langkah antisipasi lainnya di enam lingkungan, sejak beberapa pekan lalu, rutin penyemprotan cairan disinfektan dua kali seminggu. Penyemprotan difokuskan ke fasilitas umum, rumah warga dan lain sebagainya.

Pencegahan maupun penanganan kata dia, lebih banyak melibatkan masyarakat. Kelurahan hanya mendukung dari sisi peralatan atau fasilitas dibutuhkan. Seperti, thermoscan, tempat cuci tangan, masker dan lainnya. “Kita imbau masyarakat memperhatikan social distancing dan physical distancing dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” demikian kata Nur. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram belum mengambil kebijakan penutupan wilayah.

Meskipun, pasien positif Covid-19 terus meningkat. Masyarakat diingatkan tidak meremehkan penularan.

Data Perkembangan kasus Covid-19 tanggal 11 Mei pukul 12 Wita, pasien positif 129 orang. Dengan rincian, 93 orang dalam perawatan, 3 orang meninggal dunia dan 33 orang sembuh. Sementara, 43 orang dalam pemantauan, 196 pasien dalam pengawasan dan 295 orang tanpa gejala.

Semakin meningkatnya kasus Covid-19 dijelaskan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Senin (11/5) tidak terlepas dari upaya tim gugus tugas penanganan Covid-19 terus bekerja melakukan penelusuran. Hasil penelusuran itu ditemukan warga terpapar virus Corona.

Meskipun terjadi penambah-

an positif, tetapi ada tambahan pasien sembuh.

“Kita bersyukur ada juga secara bertahap pasien sembuh,” ungkap Walikota. Dia mengakui, kasus penularan Covid19 di Kota Mataram terbanyak di NTB. Pihaknya justru mengkhawatirkan transmisi lokal yang tidak diketahui sumbernya. Eskalasi penularannya saat ini semakin bertambah. Penularan tidak mengenal usia. “Tukang ojek dan tukang parkir kena. Kita tidak tahu dari mana dia kena,” ucapnya.

Sejumlah daerah seperti Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur menutup sebagian wilayah dengan mengalihkan arus kendaraan. Lang-

kah ini menurutnya, belum disiapkan. Pemkot Mataram memiliki cara-cara sendiri dalam penanganan Covid-19.

Justru dipersiapkan adalah rekayasa lalu lintas di pintu masuk menjelang lebaran Idul Fitri dan lebaran ketupat. Biasanya pengunjung sangat ramai. Rekayasa lalu lintas difokuskan di destinasi wisata agar tidak terjadi kerumunan. “Pantai – pantai ini akan kita tutup,” tegasnya.

Kondisi pasien positif Covid19 menunjukkan gejala sehat.

Meskipun demikian pesan Walikota, tidak boleh dianggap remeh. Buktinya, warga ada yang meninggal dunia karena terinfeksi virus Corona. Oleh karena

(Suara NTB/cem)

ISTIRAHAT – Tenaga kesehatan lengkap menggunakan alat pelindung diri (APD) sedang beristirahat usai pemeriksaan kesehatan para pedagang di Pasar Mandalika, Senin (11/5).

Sejumlah nakes mengeluh belum menerima insentif.

Anggaran Mubazir SEJUMLAH program penanganan covid-19 yang tersebar berbagai OPD lingkup Kota Mataram mendapat kritik dari kalangan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram. Salah satunya adalah anggaran penanganan covid19 yang parker di Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram. Dengan anggaran yang fantastis di tahap pertama, hasilnya dinilai tidak maksimal bahkan cenderung mubazir.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, (Suara NTB/fit) SH., saat berbicara dalam rapAbd Rachman at yang dihadiri Sekda Kota Mataram, Jumat (8/5) malam, mengkritisi hal tersebut. Dari data yang disuguhkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) disebutkan bahwa anggaran Rp1,8 miliar untuk kegiatan screening akses masuk Kota Mataram.

Terdiri dari pengadaan thermometer gun sebesar Rp14 juta.

Pengadaan Road Barrier Rp425 juta. Belanja makanan dan minuman 262.350.000. Sewa mobil Rp76.500.000. Pengadaan megaphone Rp1 juta. Pengadaan variabel message sign Rp600 juta dan pengadaan banner pengumuman Rp5 juta. ‘’Menurut pendapat saya, itu anggaran habis yang kurang tepat pada waktu pengganggaran karena tidak maksimal hasilnya. Itu makanya saya bilang anggaran yang sia-sia,’’ kritik Rachman. Fakta di lapangan, kata politisi Partai Gerindra ini, banyak pos-pos penjagaan yang dibangun di semua pintu masuk Kota Mataram, justru tidak ada petugas yang menjaga. ‘’Itu poskonya saja yang ada tapi petugasnya tidak ada,’’ sesalnya. Fokus Banggar saat ini, sambung dia, bagaimana mengawal anggaran tahap II agar tidak terjadi seperti di tahap I. Pantauan Suara NTB, dari tujuh pintu masuk Kota Mataram, screening masih aktif dilakukan petugas dari Dishub Kota Mataram di jalur BIL. Sedangkan di enam titik lainnya hanya aktif pada awal-awal peluncuran kegiatan tersebut. (fit)

Insentif Tenaga Kesehatan Belum Dibayar

Mataram (Suara NTB) – Tenaga kesehatan (nakes) di Kota Mataram mengeluh lantaran insentif hingga kini belum cair. Resiko terpapar virus Corona jadi ancaman. Dokter dan perawat menjadi pahlawan dalam penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19.

Salah seorang nakes mengeluhkan, sejak ditunjuk sebagai tim penanganan Covid19 Maret lalu, belum menerima insentif dari pemerintah.

Di satu sisi, ia bertaruh nyawa melayani pasien baik berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan serta pasien positif.

“Memang dari suplemen dan asupan gizi diperhatikan,” kata petugas medis yang enggan disebutkan namanya ditemui, Minggu (10/5) malam. Sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, ia memiliki rasa takut. Di sisi lain, ada tanggungjawab moril untuk menangani pasien.

Menurut dia, rata –rata rekan seprofesinya takut terpapar.

Setiap hari bersentuhan dengan pasien, mereka memikirkan anak, keluarga dan lainnya. Belum lagi harus melawan stigma dari masyarakat. “Kita ndak kenal waktu harus bekerja. Resiko kami ini besar,” ucapnya.

Pemkot Mataram diharapkan mengapresiasi perjuangan nakes di lapangan. Dia menyebutkan, nakes di Lombok Timur sudah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.

Sementara, Kota Mataram belum ada kabar yang membuatnya bersemangat melaksanakan tugas sehari – hari.

“Ada grup whatsApp. Temanteman di Lotim sudah dapat insentif dari pemda,” sebutnya.

Pemerintah pusat memang telah menjanjikan insentif bagi tenaga medis dan non medis yang menangani pasien Covid19. Untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat dan bidan Rp7,5 juta dan tenaga non medis Rp5 juta.

Menanggapi keluhan tim medis tersebut, Juru Bicara Penanganan Covid -19 Kota

Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menyampaikan, Pemkot Mataram telah menyiapkan skenario pemberian insentif bagi nakes. Skenario pertama sebutnya, pemberian insentif melalui anggaran pemerintah pusat. Kebijakan ini masih menunggu anggaran dari Kementerian Kesehatan.

Kedua, pemberian insentif melalui APBD. Penganggaran melalui APBD mengantisipasi tidak semua nakes mendapatkan insentif dari anggaran pemerintah pusat. Besar insentif diberikan dari APBD akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Skenario ini memang telah disiapkan dengan baik oleh Pemkot Mataram,” kata Nyoman. Berkaca dari Pemkab Lombok Timur sambungnya, intervensi melalui APBD. Karena, dana pemerintah pusat tidak cair. Hal ini menjadi motivasi untuk memberlakukan sama seperti apa yang diperoleh di Lotim dan Kota Mataram. (cem)

“

Bentuk Gugus Tugas Lingkungan

Tukang ojek dan tukang parkir kena. Kita tidak tahu dari mana dia kena itu, masyarakat tidak boleh melemahkan kesadaran masyarakat. Petugas medis terus bekerja memberikan perawatan bagi pasien terpapar maupun memiliki gejala serupa. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh

Pedagang di Pasar Sulit Ditata Mataram (Suara NTB) – Kondisi pasar tradisional di Kota Mataram semrawut. Protokol penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 belum dilaksanakan maksimal. Petugas kesulitan menata pedagang.

Kondisi ini terjadi di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Pekan kemarin, petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perdagangan menertibkan pedagang. Pedagang tidak tetap yang diminta naik ke lantai atas balik berjualan di lahan parkir.

Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi mengaku, berulangkali menyampaikan ke pedagang agar tidak menempati lahan parkir, menggunakan masker serta mengatur jarak. Akan tetapi, pedagang membandel. “Pagi kita tertibkan. Sorenya mereka kembali turun,” kata Malwi dikonfirmasi, Senin (11/5).

Pedagang tetap di Kebon Roek 859. Dan, pedagang tidak tetap 230. Malwi mengaku, pedagang tidak tetap cenderung enggan ditempatkan di lantai atas. Hal ini menimbulkan kecemburuan bagi pedagang lainnya.

Di tengah wabah pandemi Covid-19, semestinya pedagang mengatur jarak serta menggunakan masker. Diakui Malwi, sempat bersitegang dengan pedagang karena susah diatur.

“Yang bandel ini kita suruh berhenti jualan. Malah saya diancam pakai pisau,” jelasnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, pedagang di Pasar Kebon Roek sulit diatur. Tim gabungan sudah menata agar tidak berjualan di parki-

ran. Tetapi pedagang kembali lagi. “Kepala pasar harus mengembalikan pedagang. Diatur ke atas,” tegasnya.

Menurutnya, kepala pasar harus menegakkan aturan.

Tempat kerumunan seperti pasar berpotensi terjadi penularan. Pedagang maupun konsumen diwajibkan menggunakan masker. Pedagang yang membandel atau sulit diatur diminta dibubarkan saja.

“Kalau kita bicara kendala tidak bakal selesai – selesai ini. Sekarang urusannya mau atau tidak mau. Kalau pedagang dan kepala pasar tidak mau diatur. Dua – duanya dibubarkan saja,” tegasnya.

Pasien meninggal dunia asal Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat merupakan pedagang di Pasar Mandalika.

Almarhumah tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi. Dan, tidak pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Kecenderungan almarhumah terpapar di pasar.

Sebab, pengunjung pasar tidak diketahui kondisi kesehatan. Orang tanpa gejala memiliki resiko tinggi menular ke orang lain.

Sebagai langkah antisipasi, Walikota meminta tiga pasar induk yakni Pasar Mandalika, Pasar Kebon Roek dan Pasar Pagesangan disiapkan tempat cuci tangan. Pedagang maupun pembeli wajib menggunakan masker serta mengatur jarak. Selain itu, akan disiapkan pos terpadu.

“Nanti dari Kepolisian, TNI, Satpol PP dan petugas medis kita siapkan di sana,” demikian kata Walikota. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGARAHAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan pengarahan kepada kepala pasar se – Kota Mataram di Aula Pendopo, Senin (11/5).

Tak Jalani Protokol Covid-19

Toko Pakaian akan Ditutup Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri ramai pengunjung. Di tengah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 perlu diwaspadai.

Toko pakaian tak mengikuti protokol diminta ditutup.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, kasus Covid-19 tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa – biasa saja. Dia melihat sebagian warga seolah – olah menganggap tidak ada sesuatu yang terjadi. Faktanya, Kota Mataram termasuk daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi di NTB dengan jumlah 129 kasus dan tiga meninggal dunia.

“Jangan seolah –olah tidak mau tahu. Sikap seperti ini yang bahaya,” kata Walikota saat bertemu dengan perwakilan pengusaha pakaian serta pusat perbelanjaan di Kota Mataram, Senin (11/5).

Hasil analisa dalam waktu singkat disampaikan Walikota, kurva penyebaran sangat tinggi. Jika dianalisa penyebaran saat ini, bukan klaster besar. Pemetaan pola sebaran dan penuruan dari klaster besar sudah dideteksi. Pasien

positif Covid-19 pasti menular ke orang terdekat.

Faktanya penularan terjadi adalah di luar klaster tersebut.

Hal ini disebabkan membandel warga dengan tidak mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

“Karena itu jangan bengel (bandel, red),” sindirnya.

Walikota mencontohkan, pasien positif meninggal dunia asal Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat sebagai bukti penyebaran melalui klaster lokal. Sampai saat ini, belum terdeteksi di mana dan dengan siapa almarhumah tertular.

Resikonya, warga di sekitar lingkungan dan keluarganya juga positif terinfeksi virus Corona.

Pemkot Mataram mengeluarkan keputusan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah meniadakan shalat Jumat dan Tarawih di masjid dan mushala. Kebijakan ini justru jadi kontrovensi. Masyarakat berasumsi hanya tempat ibadah dilarang tapi pasar dan pusat pertokoan dibiarkan. “Pasar dan toko ini jadi sorotan,” sebutnya.

Oleh karena itu, toko paka-

ian atau sejenisnya harus mentaati protokol Covid-19.

Artinya, pengusaha mengatur jarak konsumen, memeriksa suhu tubuh serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Jika protokol ini tidak diikuti, Walikota meminta toko pakaian ditutup.

“Toko pakaian ini mau ditutup atau tidak. Kalau ditutup biar segera saya ambil kebijakan,” tegasnya. Ahyar tidak ingin mengambil resiko. Pasalnya, pemerintah telah bekerja keras mencegah dan penanganan.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan bersama-sama.

Perwakilan pengusaha, Wija-

narko meminta pemerintah tetap mengizinkan toko pakaian, sepatu dan lainnya untuk buka. Dengan catatan pengusaha menjalani protokol Covid-19. Seperti, jaga jarak pengunjung, menggunakan masker, menyiapkan cuci tangan dan lain sebagainya.

“Perhitungan kami bukan soal untung dan rugi. Tapi ini masalah kesehatan dan keselamatan,” kata Wijanarko. Pertimbangan lainnya sambungnya, menjelang lebaran akan ramai pembeli. Dari transaksi itu menjadi modal pengusaha membayar gaji karyawan. Jika toko ditutup berimbas hilangnya pendapatan karyawan. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PENGUSAHA PAKAIAN - Kepala Dinas Perdagangan,H. Amran Amin didampingi Kasat Pol.PP, Bayu Pancapati mengumpulkan pengusaha toko pakaian dan sejenisnya usai diberi pengarahan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Aula Pendopo Walikota, Senin (11/5). Pengusaha diminta mengikuti protokol Covid-19.

(Suara NTB/cem)

PROTOKOL PENCEGAHAN - Penjaga keamanan salah satu toko pakaian di Cakranegara mengecek suhu tubuh konsumen, sesuai protokol pencegahan covid-129, Senin (11/5).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

Halaman 3

Potensi Ekonomi Lobster di NTB Mencapai Rp70 Triliun

Hentikan Monopoli Proyek SIAPA kuat, dia pemenang. Demikian hukum rimba. Hal itulah yang terjadi saat ini di sektor konstruksi. Kontraktor besar mendominasi. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH mengetakan, otoritas di sektor konstruksi di NTB tak adil.

Hanya kelompok dan golongan tertentu yang terindikasi dimenangkan tender. “Ada yang diperlakukan sangat istimewa, ada yang sebaliknya,” kata H. Salman.

Perlakukan istimewa pemerintah kepada kelompok-kelompok tertentu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah, di NTB. proyek-proyek dan tender hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. “Ada kelompok-kelompok yang sangat berkuasa di NTB. Khususnya pada proyekproyek fisik. Dulunya kami kontraktor lokal daerah merasa simpatik dengan mereka karena hanya mengambil dan mengerjakan proyek-proyek besar. Sekarang kami antipati karena mereka mengeruk proyek kecil di mana-mana,” ujarnya.

Akibatnya, kontraktor lokal yang notabenenya kontraktor kecil sekarang menjadi pengangguran. Sekaligus menjadi penonton. Praktik pengusaha-pengusaha di sektor konstruksi dimaksud yaitu memanfaatkan orang-orang lokal seolah-seolah sebagai pemegang otoritas perusahaan. Dengan cara itu, mudah baginya menguasai proyek dari yang besar, hingga proyek kecil.

Istilahnya, praktik monopoli proyek.

“Tender dikendalikan melalui oknum pejabat pengadaan dan persyaratan tender di rekayasa sedemikian rupa. Dan pemenangnya dari mereka yang berani bayar,” kata pengacara ini kepada Suara NTB, Senin (11/5) kemarin. Praktik ini menurutnya sudah terbaca. Namun kontraktor lokal tidak berdaya melawan. Jika menyanggah tender, sia-sia saja. Pemegang otoritas menurutnya telah dikuasai.

“Kalau pemerintah atau pejabat daerah selalu berbicara pengusaha lokal harus profesional supaya mampu bersaing dan bisa menang tender itu hanya normatif,” ujarnya. Karena itu, ia berharap, keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu agar dihentikan dan disamaratakan perlakukan terhadap seluruh kontraktor.

“Jika tidak, kami kontraktor lokal akan mati. Kami kontraktor lokal sudah berusaha berbicara dengan pemerintah daerah dan DPR supaya ada kebijakan pemberdayaan kontraktor lokal dalam proyek2 pemerintah daerah terutama yang kelas kecil,” ujarnya. Namun, kendati Gubernur dan Bupati sudah mendukung, praktik di lapangan pelaksananya sangat berat. Karena itu, Dinas terkait, PU dan ULP diharapkan profesional.

“Kami sangat berharap kurangi monopoli proyekproyek kecil. Kue harus dibagi rata sesuai porsinya.

Kontraktor lokal juga sangat berkepentingan.

Apalagi dalam masa Covid-19 ini,” demikian H. H. Salman Salman. (bul)

Mataram (Suara NTB) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah resmi mencabut PermenKP menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti tentang pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster. Kebijakan baru ini menjadi angin segar bagi nelayan dan daerah penghasil benih lobster, terutama NTB. Rusdianto, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) mengatakan, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki sumber daya perikanan lobster karang, bambu, pasir dan mutiara bernilai tinggi, berorientasi ekspor. Keberadaan stok sumber benih (Sink Population) diprediksi tahun 2020 sebanyak 700 juta benih benih yang berasal dari sekitar ratusan ribu induk Lobster.

Pemerintah Provinsi NTB bisa mendorong dan intervensi paket kebijakan untuk memaksimalkan pada partisipasi masyarakat pada pemanfaatan, penangkap benih bening, dan pembudidayaan benih lobster. Produksi benih lobster Vietnam statis pada angka 1-3 juta ekor per tahun, dan memproduksi lobster konsumsi sekitar 1.500 ton. Indonesia menghasilkan >100 juta ekor per tahun, termasuk NTB menyumbangkan sebesar 79 juta ekor benih. Namun produksi lobster konsumsi <100 ton.

Bagaimana Vietnam bisa

mengembangkan budidaya lobster yang berdaya saing tinggi meski dengan harga benih lobster yang tinggi (dari Indonesia). Maka, menurutnya pemerintah Provinsi NTB perlu penelitian untuk mendapatkan teknologi budidaya lobster yang berdaya saing tinggi. Penyelundupan lobster 5 tahun belakangan ini ternyata sangat besar. Hampir tiap hari ada yang masuk ke vietnam dari Indonesia. Terutama Lombok (penyelundupan lebih kurang Rp1 trilyun).

Belum ada teknologi in house breeding, adanya cuma tangkap di alam dan budidaya. Sementara Survival Rate di alam 0,01 persen, artinya 10.000 bibit yang bisa besar sampai layak konsumsi hanya 1 ekor. Kalau dibudidayakan bisa sampai 70 persen yaitu 7.000 ekor. Selama 5 tahun ini gak ada perkembangan di budidaya lobster, hanya ada pelarangan tangkapan.

Kemudian, harga bibit lobster minimal 60 ribu perekor sam-

pai vietnam, harga lobster dewasa bisa sampai 1 juta rupiah per kilogram.

Sedangkan skenario PNBP Benih Bening Lobster, katakan Menteri Keuangan menetapkan angka PNBP untuk ekspor benih bening lobster hasil tangkapan nelayan sebesar 10 ribu. Maka 10ribu per ekor x 700 juta benih pertahun = Rp70 triliun pertahun. “Kirakira pilih skenario yang mana,” katanya. Untuk mendorong potensi pendapatan sebesar itu, maka tentu strategi yang harus dilakukan yakni perbaikan regulasi.

Sekarang, nelayan sudah diperbolehkan menangkap benih lobster untuk dibudidayakan. NTB akan menetapkan zonasi budidaya lobster di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dibantu dari sisi anggaran untuk membuat dokumen zonasi lokasi spesifik untuk budidaya lobster, di Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk, Labuhan Bontong, Labangka, Labuhan Pidang, Penobo, Sili, Maci,

Pengusaha Belum Siap Berikan THR

(Suara NTB/bul)

Mata dan Sape.

Syarat lokasi budidaya lobster dikembangkan harus mencapai luas 1700 hektare yang dibagi di beberapa tempat lokasi, utamanya di lokasi persediaan stok. Dalam satu hektare, bisa sampai 50 keramba. Dalam satu keramba, lobster yang dihasilkan bisa sampai 70 kg. Maka, optimis NTB bisa ekspor 70-90 ton perbulan pada bulan keenam setelah masa budidaya.

Apabila hasil budidaya diperdagangkan, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk

lobster pasir ukuran 100 gram harganya mencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkan ukuran 200 gram mencapai Rp450.000.

Kalau lobster mutiara harganya antara Rp700.000 – 1.000.000 per ekor. Oleh karena itu, Pemprov NTB harus mencari solusi konkret terkait dengan pertimbangan peran BUMD NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) untuk terlibat dalam skema penangkapan benih, pengelolaan, pendederan, manajemen, pembesaran hingga ekspor agar NTB bisa segera mengambil manfaat. (bul)

e-Learning Edukasi Satu Hati, Cara AHM Dukung Siswa SMK Belajar di Rumah

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Ketanagakerjaan terkait pembayaran THR Keagamaan kepada karyawan/ pekerja nampaknya tak sepenuhnya dapat diterapkan. Para pengusaha di NTBpun tak sepenuhnya siap. Hal ini ditegaskan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini. Apindo NTB telah menerima edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pemberian THR tahun 2020.

Beberapa diantaranya yang ditegaskan dalam surat edaran Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah tanggal 6 Mei 2020, bahwa pandemi Covid -19 bukan halangan bagi perusahaan menunaikan kewajibannya kepada pekerja/karyawan untuk membayar THR keagamaan kepada yang dipekerjakan. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan undang-undang, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja.

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan undang-undang, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Bila perusahaan tidak mampu sama sekali membayar THR sesuai ketentuan undang-undang, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

“Dari edaran Menaker, lebih mengutamakan bipartit, kesepakatan bersama. Yang mampu silahkan. Cuma keadaannya, bagaimana pengusaha mau bayar THR. Untuk bayar listrik saja ndak bisa,” katanya ditemui di sekretariat Apindo NTB, Senin (11/5) kemarin. Pemerintah diharapkan memaklumi keadaan saat ini. Seluruh jenis usaha sangat terdampak wabah corona.

Apalagi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya di sektor pariwisata. Ekonomi tahun ini sangat berat. Apalagi belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Yang jelas, kata Wolini, perusahaan sangat mengedepankan itikad baik terhadap karyawan-karyawan yang dipekerjakan. Terbukti, sampai saat ini perusahaan masih mempertimbangkan karyawan di PHK. Pilihannya sebagian besar perusahaan hanya merumahkan.

“Itupun, perusahaan masih harus bayar kewajibannya kepada karyawan. Walaupun setengah kewajiban yang dibayarkan karena pemasukan tidak ada,” ujarnya. Yang terpenting saat ini, perusahaan dapat mempertahankan diri eksis. Sangat bersyukur perusahaanprusahaan yang masih mampu hidup dan mempertahankan karyawannya bekerja di tengah pandemi.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB, Yustinus Habus menegaskan, perusahaan harus tetap membayar THR kepada karyawan.

Sesuai yang diamanatkan undangundang dan keputuNi Ketut Wolini san pemerintah. (bul)

(Suara NTB/dok)

Lobster ekspor

(Suara NTB/ist)

DEMPLOT BAWANG - Salah satu demplot bawang Petrokimia Gresik di Sembalun, Lombok Timur.

Petani Difasilitasi Mobil Uji Tanah Gratis dan Demplot Mataram (Suara NTB) Mendukung NTB sebagai lumbung pangan nasional, PT. Petrokimia Gresik menyiapkan kendaraan uji tanah yang bisa digunakan mobile. Selain itu, untuk peningkatan produksi, ada puluhan demplot pertanian dan hortikultura dikembangkan di sejumlah titik di provinsi ini. “Kita punya satu mobil uji tanah. Akan ditambah satu lagi tahun ini rencananya,” kata Pimpinan Petrokimia Wilayah NTB, Muh. Nuh. Ditemui di kantornya, Senin (11/5) kemarin, Nuh menjelaskan, fasilitas mobil uji tanah ini disediakan gratis bagi para petani yang ingin memanfaatkannya. Untuk mendapatkan gambaran secara ilmiah kondisi tanah di lahan pertaniannya.

Dengan begitu, mudah bagi petani menyesuaikan pemupukan untuk mendapatkan hasil produksi maksimal. “Mobil uji tanah ini fasilitas yang diberikan Petrokimia Gresik kepada petani untuk menganalisis tanah pertaniannya secara gratis.

Hasil analisis itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah sehingga bisa

diperoleh rekomendasi dosis pemupukan yang tepat,” jelas Nuh. “Petani tidak bayar sepeserpun. Silahkan saja dimanfaatkan,” imbuhnya. Selain mobil uji tanah, Petrokimia Gresik di NTB juga melakukan pengembangan demplot.

Kata Nuh, total demplot yang akan dikembangkan tahun ini sekitar 50-an demplot.

Petrokimia bekerjasama dengan distributornya saat ini sebanyak 22 distributor.

Satu distributor, kerjasamanya mengembangkan dua demplot. Sehingga total demplot minimal 44 dari jumlah distributor yang ada. Demplotnya beragam. Padi, bawang, dan lainnya. Saat ini baru lima demplot yang sudah berjalan. Diantaranya, demplot bawang putih. Kelompok Tani Lumbung Hijau Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Lombok Timur.

Dengan pemupukan berimbang Petro Ningrat 160kg/20 are, ZA 20kg/20are, SP-36 50kg/20are, ZK 20kg/20are.

Demplot II, Kelompok Tani Fajar Darma Desa : Sembalun Lawang, Lombok Timur.

Demplot bawang putih dengan komposisi pemupukan Petro Ningrat 160 kg/20 are, SP-36 50kg, Petroganik 400kg, ZK 10 kg. Demplot III Kelompok Tani Sebia Unggul Desa Sembalun Lawang. Untuk tanaman cabai dengan komposisi pemupukan Petro Ningrat 160 kg/ 20 are, ZA 50kg, SP-36 50kg, ZK 20kg, Petroganik 400kg.

Demplot IV, Kelompok Tani : Sembalun Horti 441 Desa Sajang, Sembalun. Untuk tanaman kentang dengan komposisi pemupukan, Petro Ningrat 160 kg/20 are, ZA 50kg, SP-36 50kg, ZK 20kg. Demplot V, Kelompok Tani : Jorong Mandiri Desa : Sembalun Bumbung. Tanaman Bawang Putih, dengan pemupukan Petro Ningrat 160 kg/20 are, ZA 50kg, SP-36 50kg, ZK 20kg.

“Demplot ini bisa menghasilkan dari hasil kebiasaan.

Misalnya padi, dari yang hanya dapat 7 ton sehektar, bisa sampai 12 ton. Demplot kita kembangkan di seluruh NTB. kalau petani bisa menerapkan pemupukan berimbang, NTB luar biasa hasil pertaniannya,” demikian Nuh. (bul)

Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) mendukung aktivitas belajar mengajar di rumah melalui kehadiran portal e-learning Edukasi Satu Hati untuk 683 SMK binaan Astra Honda yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. E-Learning Edukasi Satu Hati dibuat untuk menjembatani kebutuhan “link & match” dunia usaha dan dunia industri agar tetap mampu menciptakan SDM unggul di bidang vokasi dalam berbagai kondisi.

Portal online yang dapat diakses melalui alamat https://edukasi.satuhati.id ini memuat seluruh materi Kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda, database online, database teknologi motor Honda terbaru dan artikel-artikel terkait SMK. Paket lengkap kurikulum TBSM ini selalu diperbaharui seiring perubahan teknologi sepeda motor Honda, sehingga seluruh siswa SMK binaan Astra Honda dapat memiliki kompetensi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.

Seluruh materi dalam eLearning Edukasi Satu Hati dapat diakses oleh tenaga pengajar, mulai dari silabus untuk memastikan standar pengajaran di seluruh SMK binaan Astra Honda, materi ajar yang dapat digunakan sebagai panduan dan acuan tenaga pengajar memberikan materi kepada siswa, lembar kerja siswa untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi ajar yang diberikan, petunjuk pelaksanaan praktek kerja industri hingga petunjuk pelaksanaan melakukan sertifikasi untuk tenaga pengajar dan siswa.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan portal e-Learning Edukasi Satu Hati untuk SMK ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh tenaga ajar di SMK binaan Astra Honda dimanapun, sehingga tidak menghalangi proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, salah satunya dalam kondisi seperti saat ini.

“Kami memiliki komitmen penuh untuk terus mendukung pemerintah menghadirkan sumber daya manusia unggul di bidang vokasi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, sejak 2017 kami menginisiasi inovasi dalam penerapan kurikulum TBSM Astra Honda di seluruh SMK binaan melalui portal e-Learning Edukasi Satu Hati. Portal e-learning ini akan terus kami kembangkan agar dapat terus menyesuaikan kebutuhan vokasi dan industri,” ujar Muhibbuddin.

Program pengembangan pendidikan vokasi telah dilakukan AHM sejak tahun 2010 dengan mengembangkan dan mengimplentasikan kurikulum TBSM Astra Honda. Siswa dari SMK mitra binaan AHM juga mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk teori, praktik, dan praktik kerja industri (Prakerin) langsung di jaringan bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS). Pada 2018, AHM telah memiliki SMK binaan Astra Honda yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat 60 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dapat dimanfaatkan oleh siswa SMK binaan Astra Honda yang ingin melakukan sertifikasi kompetensi yang dimilikinya. (bul)

(Suara NTB/ist)

Program e-learning satu hati AHM

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

Jangan Hanya Urus BLT PEMKAB Lombok Timur (Lotim) menyerahkan fokus penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ke desa.

Tidak lagi terpusat di tingkat kabupaten, namun dipusatkan ke masing-masing desa.

Sejauh ini, penanganan di tingkat desa dinilai sekadar mengurus bantuan langsung tunai (BLT) desa.

“Sejauh ini desa hanya mengurus data BLT-nya,” terang Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi saat ditemui usai pertemuan dengan para kepala desa se Kabupaten Lotim, Senin (11/5).

(Suara NTB/rus) Menurut Rumaksi, desa H. Rumaksi SJ sebenarnya bisa melakukan banyak hal dalam penanganan Covid-19. Di antaranya, desa bisa melakukan isolasi mandiri dengan menyiapkan tempat-tempat khusus di desa jika ditemukan ada kasus orang diduga terpapar. Para relawan penanganan Covid-19 di tingkat desa diminta bisa bekerja lebih maksimal. Urusan logistik diyakini sudah ada dana desa yang bisa digunakan.

Memaksimalkan peranan desa ini diyakini akan banyak membantu Pemkab Lotim. Masalah utamanya saat ini diakui adalah data yang belum rampung. Data masih menjadi masalah.

Data-data dari desa siap dilakukan verifikasi di tingkat kabupaten. Soal validasinya menjadi tugas desa untuk memastikannya melalui musyawarah desa. Hikmah Covid-19, sambung wabup menjadi kesempatan dari pihak desa untuk mendata secara lebih paripurna seluruh warganya. “Kalau betulbetul bekerja, soal data ini pasti akan selesai,” ucapnya. (rus)

BKD PSDM Klarifikasi Pembagian SK ASN Tanjung (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklarifikasi sorotan publik terkait pembagian SK pengangkatan ASN di tengah pandemi Covid-19.

Kepala BKD PSDM KLU, H. M. Najib, M.Pd., Senin (11/ 5) menegaskan pembagian SK itu secara kebetulan dibagikan di tengah suasana Covid-19. Namun secara teknis, ujarnya, Pemda KLU sudah jauh terlambat menyerahkan SK sekaligus pengambilan sumpah jabatan.

Diakuinya, BKD tidak secara sengaja mengumpulkan orang banyak di tengah pandemi. Hal ini sebagai upaya pencegahan, pihaknya pun sudah menerapkan SOP Covid-19 dalam proses pengambilan sumpah dan penyerahan SK. “Tentu kita tidak gegabah melaksanakan sebuah kegiatan. Dan, bukankah beberapa hari yang lalu Pak Gubernur juga melantik dan mengambil sumpah beberapa pejabat eselon II dengan peserta yang hadir cukup banyak,” ujar Najib.

Dalam acara di Aula Kantor Bupati itu, BKD Lombok Utara, menerapkan SOP Covid-19. Peserta diwajibkan mengenakan APD masker. Jika tidak memakai masker, peserta tidak diperbolehkan mengikuti acara.

Di samping itu, BKD juga mengatur jadwal pengambilan sumpah dan SK pengangkatan secara bertahap dimulai dari pukul 08.00 WITA, pengambilan sumpah dilakukan berwakil oleh 2 orang. Setelahnya, ASN diatur bertahap selang satu jam untuk pengambilan sumpah. Sehingga dengan cara ini, BKD dapat menghindarkan kerumunan ASN dalam jumlah banyak.

Sedangkan untuk pembagian SK kenaikan pangkat, sambung dia, hanya diwakili 2 orang saja setiap sesi. Tentu pengaturan jarak sesuai prosedur penangan Covid-19 akan dilaksanakan.

Secara kebetulan periode kenaikan pangkat kali ini cukup banyak dengan lompatan cukup jauh dari IIb ke IIIa. Hasil ini merupakan buah dari pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan di KLU yang diapresiasi Kanreg BKN Denpasar.(ari)

Bupati Lobar Terima Ratusan Paket APD dari Pengusaha Giri Menang (Suara NTB) Salah satu pengembang di Lombok Barat (Lobar) PT. Maulana Raya Lombok menyumbang 100 paket Alat Pelindung Diri (APD) kepada tim tenaga kesehatan Lobar, Senin (11/ 5). Hal ini bentuk sumbangsih dan kepedulian perusahaan pengembang untuk penanganan wabah Covid-19 di daerah ini. Selain APD, pihak pengembang juga membagikan masker kepada desa-desa yang ada di lokasi pembangunan perumahan.

Sumbangan APD inipun diterima langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda Lobar H. Baehaqi dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar H. L. Winengan serta Kepala Pelaksana BPBD. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengapresiasi pihak pengembang yang memberikan sumbangan APD ke Pemda.

“Kami apresiasi dan berterimakasih kepada donatur yang tidak telah membantu kita, salah satunya dengan cara memberikan APD,” jelasnya.

Menurutnya, APD standar ini begitu penting bagi tenaga medis yang saat ini menangani para pasien Covid-19. Bupati melihat, persoalan penanganan Covid 19 di Lobar bukan hanya terkendala oleh mahalnya biaya dan jumlah fasilitas, namun juga oleh minimnya jumlah tenaga kesehatan yang menangani.”Baik dokter maupun perawat. Kita siapkan insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta, dan perawat Rp5 juta per bulan,” tutur Fauzan Khalid.

Dengan kondisi seperti itu, masyarakat hanya bisa bergantung kepada para tenaga medis lainnya yang jumlahnya di Lobar sangat terbatas.

Sementara itu, Rogib Rova selaku Direktur Operasional PT. Maulana Raya Lombok menerangkan bantuan APD yang diberikan sebanyak 100 paket. Sebelumnya pihaknya sudah menyumbang APD ke Kota Mataram. Total CSR yang disiapkan Rp 125 juta untuk pengadaan APD. Selain APD, pihaknya juga memberikan makser kepada warga yang ada di desa-desa yang menjadi lokasi perumahannya. Total 7.000 masker dicetak untuk dibagikan kepada masyarakat, seperti di Badrain, Sembung, Merembu dan Terong Tawah. (her)

(Suara NTB/her)

TERIMA - Bupati Lobar H.Fauzan Khalid menerima sumbangan APD dari salah satu pengembang, Senin (11/5).

Halaman 4

Lotim Bisa Terancam Kolaps Selong (Suara NTB) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih belum bisa diatasi. Sementara kekuatan APBD Lombok Timur (Lotim) dihitung hanya sampai bulan Juni mendatang. Di atas bulan ini, Lotim terancam kolaps.

“Jika tidak kunjung berakhir, maka kita bisa kolaps,” ungkap Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy di depan para kepala desa di Selong, Senin (11/5).

Bupati menyebut, ada prediksi Covid-19 masih akan berlangsung sampai bulan Oktober mendatang. Karenanya, dibutuhkan keseriusan semua, termasuk jajaran pemerintah desa untuk membantu penanganan.

Bupati Sukiman Azmy memaparkan, sejauh ini Lotim hanya mengandalkan dana transfer pusat. Untuk itu, jika tidak ada lagi dana transfer pusat, maka tidak ada lagi dana yang digunakan. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lotim sudah tidak ada. Belum lagi, ratusan miliar Dana Alokasi Khusus (DAU) terpangkas.

Diakuinya, Kabupaten Lotim sempat masuk daftar daerah yang terkena sanksi penundaan transfer DAU, karena keterlambatan melakukan recovery dan refocusing anggaran.

Hal ini sudah diperbaiki dan Lotim sudah bisa keluar dari daftar sanksi tersebut. Kebijakan pemangkasan anggaran

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memberikan sambutan di hadapan seluruh kepala desa di Lotim. Bupati juga mengabsen seluruh kepala desa yang hadir di kantor Bupati Lotim, Senin (11/5). oleh pemerintah pusat itu dinilai sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Diharapkan, pemerintah daerah turut fokus dan koperatif dalam penanganan wabah mendunia ini.

Kebijakan pusat tersebut, kata Sukiman siap akan diterapkan ke desa. Desa-desa yang tidak kooperatif dalam penanganan Covid-19 diancam akan ditahan ADD-nya.

Menurut Sukiman Azmy, negara sangat serius menangani covid. Pemerintah Kabupaten Lotim pun di bawah kepemimpinannya juga sangat serius. Untuk itu, desadesa juga diminta serius.

Wujud keseriusan Pemkab Lotim tergambar dari keberhasilannya dalam penanganan Covid-19. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dulu tiadk bisa diandalkan bisa menangani

Bupati Lobar Tolak Bandara dan Pelabuhan Dibuka Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid dengan tegas menolak kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan bandara dan pelabuhan penyeberangan dibuka.

Bupati khawatir dengan kebijakan ini berdampak terhadap penambahan kasus penularan Covid-19 yang saat ini mulai sedikit stagnan di Lobar. Selain itu, dengan dibukanya bandara dan pelabuhan menyebabkan tim gugus tugas semakin sibuk dan menambah biaya, karena harus menyiapkan posko di masingmasing tempat.

Bupati menegaskan, pemda mulai dari gubernur dan bupati serta walikota konsisten dan gerakannya paralel dalam menangani Covid-19 ini. Namun, di satu sisi, pemda tidak bisa menolak kebijakan pusat. “Dari sisi suarasuara, rata-rata kami menolak sebenarnya tapi kewenangan ada di pusat. Ini tentu akan menambah kesibukan kita,” ujarnya, Senin (11/5).

Ia menegaskan, pernyataannya ini juga sebagai bentuk protes terhadap pusat atas kebijakan ini. Namun apa daya, yang berwenang adalah pusat.

Yang jelas kata dia, dampak kebijakan ini tentu menambah beban kerja dan biaya.

Diakuinya, pada awalawal kasus Covid-19, pemda menyiapkan posko di bandara dan

pelabuhan. Lalu keluar kebijakan menutup pelabuhan dan bandara, sehingga pemda pun menarik lagi tim dan posko dari masing-masing tempat itu. “Sekarang dibuka lagi, kami siapkan posko lagi dan lebih tinggi kekhawatiran kita, sehingga posko yang disiapkan harus lengkap dan lebih ketat lagi, nah ini nambah biaya belum lagi pengawasan,” tegas dia.

Saat ini, pihaknya mengatensi kasus transmisi Lokal.

Upaya pemda memutus mata rantai sudah banyak, namun hal ini tergantung dari kesadaran masyarakat. Karena itu, Pihaknya lebih fokus bagaimana membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi melibatkan semua unsur.

Selain itu, berbagai upaya pencegahan dilakukan salah satunya dengan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, diisi sosialisasi dan bagiamana warga malas keluar.

Sementara Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Gugus Tugas Percep a t a n Penanganan Covi d - 1 9

kembali siaga dengan mendirikan posko di Bandara Internasional Zainududdin Abdul Madjid. Pendirian posko ini untuk memperketat jalur masuk orang terutama dengan tujuan Kabupaten Lotim.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. Hasbi Santosa, M.Kes, Senin (11/5), menyampaikan dalam tim gabungan itu, petugas medis juga sudah membuka kembali pos pemeriksaan di bandara sejak minggu lalu. Hanya ada satu penerbangan yang datang dan hanya ada satu orang penumpang dalam satu pesawat tersebut dari data awal seharusnya ada 30 orang yang akan berangkat.

Akan tetapi karena hanya satu orang yang memenuhi syarat, maka hanya satu orang yang diperkenankan berangkat penerbangan dari Jakarta. Sedangkan, Senin kemarin berdasarkan informasi Angkasa Pura, akan ada tiga penerbangan. “Kita intens melakukan koordinasi dengan pihak bandara terkait jumlah penerbangan dan jumlah penumpang.

Setiap penumpang khususnya tujuan Lotim kita lakukan pemeriksaan,”ujarnya.

Sementara untuk jalur laut di Pelabuhan Lembar, petugas medis juga sudah disiagakan selama 24 jam sejak Senin minggu lalu. Kepulangan masyarakat dari jalur laut ini ditemukan setiap hari ada penumpang tujuan Lotim yang datang menggunakan kapal barang. Begitupun untuk di Pelabuhan Kayangan terdapat petugas medis dan gabungan yang ditempatkan. (her/yon) H. Fauzan Khalid

Covid-19, kini sudah bisa dan bahkan sudah berhasil melakukan penyembuhan pasien terpapar Covid-19.

Dalam hal ini, Lotim mengalokasikan dana Rp19 miliar khusus untuk rumah sakit.

Dari 34 kasus terpapar Covid di Lotim, 24 orang sembuh dan masih ada hanya 8 kasus yang masih dalam proses perawatan. Sampai sekarang tidak ada kasus yang meninggal.

Selain RSUD Selong, Lotim sudah mempersiapkan RSUD Lotim di Labuhan Haji. Sebanyak 23 tenaga kesehatan sempat dirawat di Rumah Sakit Labuhan haji itu dan kini sembuh. Lotim juga memberikan perhatian serius kepada tenaga medis dan menyiapkan tempat persinggahan sementara pasca merawat pasiencovid di PHI dan memberikan insentif yang sesuai. (rus)

Dewan Klaim KLU Bangkrut, Eksekutif Masih Percaya Diri DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) khawatir KLU di ambang kebangkrutan akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai konsekuensi keterlambatan pelaporan refocusing anggaran.

Sebaliknya, pihak eksekutif terlihat masih PD (percaya diri). Penundaan DAU di angka 35 persen setara dengan Rp 10 miliar.

“Keuangan kita yang tersisa sekarang ini hanya bisa bertahan untuk 2 bulan saja.

Belum lagi akibat leletnya eksekutif menyerahkan laporan mengakibatkan ditundanya 35 persen DAU kita. Lama-lama Lombok Utara akan bangkrut,” khawatir Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.Hi, kepada wartawan, Senin (11/5).

DPRD belum mendapat penjelasan, apakah 35 persen DAU itu termasuk dalam angka Rp 90 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Jika termasuk di dalamnya, maka Dewan mencemaskan implikasi dari rencana penggunaan anggaran untuk pembelian barang kebutuhan Covid-19.

“Banyak dampak yang ditimbulkan seperti gaji, kemudian pembiayaan lain-lain yang tidak bisa diabaikan. Salahsatunya pembiayaan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Jelas saling berkaitan juga antara satu dengan yang lainnya karena akan ada orang lain yang korbankan,” sambung Wakil Ketua DPRD, Mariadi, S.Ag. Dewan lantas meminta, jajaran eksekutif mempercepat penyesuaian anggaran, sekaligus eksekusinya. Sebab iso-

lasi mandiri berdampak langsung terhadap menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Drs. H. Suardi, MH., menyangkal kekhawatiran kalangan legislatif itu.

Baginya, penundaan DAU tidak dialami oleh KLU saja, melainkan banyak daerah di Indonesia. Meski di NTB, KLU termasuk yang disanksi penundaan pencairan, namun nominalnya tidak besar, sekitar Rp 10 miliar.

“Semua kabupaten diberlakukan sama. Dengan dasar (penyesuaian) PMK nomor 35, tidak sih bangkrut.

Mudahan tidak,” ujarnya menjawab wartawan.

Namun demikian, sekda meyakinkan pada refocusing lanjutan tidak akan terjadi keterlambatan pelaporan.

Sebab ia tahu, jika terlambat lagi melaporkan maka sanksi sama akan diterima untuk transfer tahap berikutnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos. M.Si., mengakui penundaan alokasi (transfer) DAU sebesar 35 persen. Hal ini sebagai konsekuensi atas keterlambatan pelaporan penyesuaian (refocusing) anggaranAPBD untuk penanggulangan dampak Covid-19. “Benar, memang sudah ada penundaan 35 persen. Setara Rp 10 miliar,” ujarnya, Senin (4/5).

Ia menyebut, penyesuaian APBD sudah dilakukan sesuai arahan Kementerian Keuangan. Hanya saja, penundaan tidak bisa dihindari karena item penyesuaiannya mengalami perubahan di tengah jalan. (ari)

(Suara NTB/her)

JPS Bersatu Mulai Disalurkan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai menyalurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu senilai Rp19,4 miliar bagi warga terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19). Penyaluran dilakukan secara bertahap selama tiga hari bagi 10.800 KK yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Loteng sebanyak 183 ribu KK, mulai Senin (11/5) sampai Rabu (13/5) besok. Penyaluran dilakukan di bawah pengawalan langsung Aparat Penegak Hukum (APH) dari pihak kepolisian dan jaksa.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin mengatakan, penyaluran JPS Bersatu dilakukan secara bertahap dimulai dari zona utara atau Zona Aik Meneng terdiri dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Pringgarata, Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara. Kemudian zona tengah (Tunjung Tilah) empat Kecamatan Praya, Praya Tengah, Jonggat dan Janapria.

Terakhir zona selatan (Empak Bau) juga empat kecamatan, yakni Kecamatan Praya Timur, Praya Barat, Pujut dan Praya Barat Daya. “Pembagian pola penyaluran ini dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan. Supaya bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung di kantor desa. Di mana keluarga sasaran dipanggil langsung untuk menerima bantuan tersebut secara tunai dan tidak ditransfer atau dibagikan melalui perangkat desa. Itu penting untuk meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan. “Jatah yang disalurkan ini jatah bulan April, sebesar Rp 600 ribu. Sementara untuk jatah bulan Mei dan Juni menyusul kemudian,” imbuh Herdan.

Terhadap KK miskin yang terdampak penyebaran virus Corona tapi tidak masuk dalam BDT, maka itu akan ditangani oleh BLT dari pemerintah desa. Namun jumlah penerimanya BLT desa berbeda-beda, tergantung kondisi

(Suara NTB/kir)

SALURKAN - Salah seorang warga Desa Teratak menerima bantuan JPS Bersatu yang mulai disalurkan oleh Pemkab Loteng, Senin (11/5). desa bersangkutan. Hanya saja, pemerintah pusat sudah memberikan batasan maksimal alokasi BLT sebesar 35 persen dari ADD-nya.

Menurutnya, ada sekitar 14 kriteria yang harus dipenuhi dan benar-benar terdampak yang berhak menerima BLT desa. Artinya, kalau di

desa tersebut memang tidak ada KK sasaran yang tidak memenuhi kriteria, maka desa tidak perlu memaksakan harus menyalurkan BLT. (kir)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

Jelang Musim Tanam Kedua, KSB Krisis Air Taliwang (Suara NTB) Pengamat perairan wilayah Taliwang, Abdul Hadi, mengatakan bahwa kondisi debit air di dua bendungan besar di Sumbawa Barat, mengalami fase kritis. Kedua bendungan itu, saat ini kondisi airnya berada di level 30 sampai 40 centimeter dari kondisi normal ketika hujan normal di angka 60-80 centimeter.

“KSB sudah mulai masuk musim kemarau dan puncaknya diprediksi di awal bulan Juni mendatang. Jika hujan tidak kunjung turun, maka ribuan hektar lahan pertanian terancam gagal tanam. Kalaupun saat ini masyarakat sudah mulai mengolah tanah, tetapi kita khawatir air yang tersedia saat ini tidak akan bertahan lama,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (11/5).

Sesuai prediksi dari BMKG bahwa intensitas hujan mulai berkurang di pertengahan bulan Mei dan puncaknya di bulan Juni sudah tidak terjadi hujan. Parahnya lagi cuaca panas yang terjadi saat ini dianggap paling ekstrem dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibat kondisi tersebut, beberapa daerah irigasi banyak yang belum teraliri air sebut saja di sebagian besar wilayah hilir kecamatan Taliwang.

“Memang di akhir bulan Mei sudah mulai dilakukan tanam kedua sesuai dengan siklus normal. Tetapi karena kondisi saat ini tidak ada hujan maka musim tanam juga akan molor,” sebutnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dirinya menghimbau agar petani tidak melakukan penyemaian benih terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan, karena belum ada tanda- mulai turunnya hujan. Jika dipaksakan tetap akan dilakukan penyemaian benih, dikhawatirkan tidak akan tumbuh normal karena kondisi hujan yang belum turun. Hal tersebut sengaja diingatkan karena dikhawatirkan hujan yang mulai turun saat ini dianggap tidak akan bisa bertahan lama.

“Kami berharap supaya petani tidak melakukan penyemaian benih terlebih dahulu karena hujan belum turun,” ajaknya.

Jika tetap dipaksakan untuk melakukan penyemaian, maka benihnya tidak akan tumbuh kekurangan air. Pihaknya juga tetap akan memantau kondisi air di bendungan untuk mengatur jadwal pembagian air. Jika intensitas hujan mulai stabil baru dan Bendungan terisi maka pihaknya meminta kepada para petani untuk melakukan penyemaian.

“Tunggu hujan normal dulu baru lakukan penyemaian benih, jika tetap dipaksakan dikhawatirkan benih tidak akan tumbuh dan rusak begitu saja,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Panen Perdana, Harga Jagung ”Terjun Bebas” Taliwang (Suara NTB) Ketua asosiasi petani jagung Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) M. Dahlan meminta Pemerintah segera mengintervensi harga jagung yang terus anjlok.

Sebab, saat ini jagung dihargai Rp200-250 ribu per kuintal, jauh dari harga normal di angka Rp301-350 ribu. Selain persoalan tersebut, produksi jagung juga merosot akibat serangan hama dan kemarau panjang.

“Kami sangat berharap supaya Pemkab bisa melakukan intervensi khusus atas harga jagung yang terjun bebas. Karena jika kondisi ini dibiarkan terjadi, maka para petani harus menanggung rugi hingga puluhan juta rupiah. Apalagi saat ini kita berada di tengah pandemi covid-19 dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (11/5).

Persoalan yang dihadapi para petani jagung di KSB yakni masalah harga yang tidak stabil. Untuk jagung dengan kadar air (KA) 17-19 dihargai sekitar Rp301-350 ribu

perkuintal jika kondisi normal.

Tetapi saat ini malah di hargai di angka Rp250 ribu per kuintal lebih rendah. Sementara untuk KA 24 keatas dihargai sekitar Rp210 ribu hingga Rp200 ribu perkuintalnya. Untuk itu perlu dibuatkan gudang supaya petani tidak langsung menjual jagungnya.

“Para petani jagung terpaksa menjual dengan harga murah karena mereka tidak memiliki gudang untuk menunggu harga bagus,” sebutnya. Kalau dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan rusak dan petani juga akan tambah rugi.

Selain masalah tersebut, di-

rinya juga meminta agar jaringan irigasi yang belum maksimal bisa dilengkapi. Karena jika dibiarkan tanpa upaya penanganan produksi jagung juga terhenti dampak gagal panen. Apalagi wilayah yang masuk dalam sentra produksi di Poto Tano bersifat tadah hujan, sehingga sangat bergantung pada air hujan. “Ada embung yang dibangun tahun 2017 lalu, tetapi sampai dengan saat ini belum digunakan karena masih terbatas jaringan irigasi,” sebutnya.

Untuk itu, dirinya sangat berharap agar Pemkab supaya bisa mengambil sikap terkait

masalah kekeringan yang terjadi di wilayah Poto Tano supaya produksi jagung tetap terjadi. “Kita minta agar Pemerintah bisa mengambil langkah strategis terkait kekeringan di Poto Tano. Karena kondisi ini selalu terjadi di setiap musim kemarau dan petani jagung yang merasakan dampaknya,” tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) KSB, Ir. Amin Sudiono MM, menyebutkan bahwa Pemkab belum bisa mengintervensi untuk masalah harga tersebut. Karena pada prinsipnya Bulog yang bertugas melakukan pengamanan harga ketika terjadi anjlok. Pihaknya juga sudah meminta Bulog untuk segera melalukan pengamanan, tetapi mereka mengatakan bahwa untuk pembelian jagung belum ada anggarannya. “ Tahun ini kita tidak siapkan

anggaran untuk pengamanan harga jagung karena anggarannya tidak cukup. Makanya kita minta Bulog agar segera melakukan intervensi,” sebutnya.

Ia menambahkan, sementara untuk persoalan gudang maka itu bukan ranah dari Diskoperindag, melainkan dinas Pertanian. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berkoordinasi supaya ada jalan keluar terbaik atas masalah petani jagung. Sehingga di musim panen berikutnya tidak terjadi seperti yang terjadi saat ini.

“Kalau masalah gudang bukan kewenangan kita melainkan dinas Pertanian, tetapi kami tetap akan berkoordinasi supaya masalah ini bisa ada jalan keluar terbaik,” pungkasnya. Sehingga para petani jagung tidak terlalu merugi ketika mengalami gagal panen dan masalah lainnya. (ils)

Stok Blangko E-KTP di Dompu Cukup untuk Sebulan Dompu (Suara NTB) Stok blangko E-KTP di Dompu, masih tersisa 2000 keping. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk kebutuhan sebulan kedepan.

Sementara pemegang Surat Keterangan (Suket) yang belum melakukan pencetakan tercatat sekitar 500 orang.

Sekretaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib kepada Suara NTB, Senin (11/5) menyampaikan, jika melihat antusias masyarakat mengurus dokumen kependudukan via daring saat ini, stok blangko E-KTP yang tersedia diperkirakan habis dalam jangka waktu se(Suara NTB/jun) bulan. “Dalam dua minggu terAbdul Nazib akhir saja 500an kita habiskan.

Jadi kalau 2000 keping ini perkiraan cukup sebulan,” terangnya.

Jika dibanding daerah lain di NTB, stok E-KTP yang dimiliki wilayah ini masih terbilang aman. Karenanya, dalam rapat koordinasi yang digelar bersama kementerian beberapa waktu lalu pihaknya tidak mengajukan permohonan pendistribusian blangko E-KTP. Kemungkinan besar permintaan tersebut baru akan disampaikan pada Juli mendatang.

Ditegaskan, pengurusan dokumen kependudukan via daring bukan semata-mata pengaruh pandemi Covid-19. Program tersebut akan terus berlanjut meski wabah ini berakhir karena menjadi salah satu program pemerintah pusat. Prinsipnya, pelayanan di kantor hanya dikhususkan bagi perekaman, legalisir dan pencetakan E-KTP. Termasuk mengatasi persoalan insidentil yang mengharuskan bertatap muka langsung. “Tiga itu saja yang bisa dilayani di kantor, sementara yang lain via daring semua. Inikan sudah menjadi program nasional,” ujarnya.

Sejauh pelayanan via daring diterapkan, lanjut Abdul Nazib, kendala utama yang dihadapi pemohon rata-rata sulit mengakses laman website yang mestinya dituju. Tak heran, satu akun terkadang mengirim beberapa berkas permohonan dari masyarakat.

Sementara disinggung jumlah pemegang Suket yang belum melakukan pencetakan, disebutkannya ada sekitar 500an orang. Harapannya, mereka segera datang menukar semasih blanko tersedia. “Bagi masyarakat yang masih pegang suket kita harap segera melakukan penggantian dengan mencetak baru KTP,” pungkasnya. (jun)

Awal Mei, Tak Ditemukan Kasus Gigitan HPR

Dompu (Suara NTB) Sebelas hari terakhir di Bulan Mei 2020, kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, nihil ditemukan. Hal itu berdasarkan laporan perkembangan korban yang ditangani tiap puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada Suara NTB di kantornya, Senin (11/5) menyampaikan, tertanggal 1-11 Mei 2020 ini belum ada laporan penanganan awal korban gigitan HPR dari pusat pelayanan kesehatan di delapan kecamatan. Karenanya, dipastikan tidak ada warga yang diserang hewan penular virus rabies tersebut.

“Sampai tanggal 11 ini belum ada laporan baru yang masuk, baik dari puskesmas dan rumah sakit. Artinya nihil gigitan kita untuk awal bulan ini,” terangnya.

Nihilnya temuan kasus pada pekan pertama di Bula Mei, menurut dia, tidak bisa menjadi acuan bahwa masyarakat telah bebas dari ancaman gigitan HPR. Kondisinya bisa sewaktu-waktu berubah seiring berakhirnya masa panen jagung petani. Untuk itu, kewaspadaan mandiri mesti tetap dibangun agar tak sampai jatuh korban jiwa atau luka-luka baru. Pun tak kalah peting yakni memastikan diri berobat ke sarana kesehatan jikalau menjadi korban gigitan, sebab hanya dengan cara itu angka kematian bisa ditekan signifikan.

Terkait kasus gigitan sepanjang tahun sendiri, disebutkan Rahmat, total keseluruhannya ada 141 dengan rincian pada Januari 48 kasus, Februari 31, Maret 45, April 17 kasus dan hingga tanggal 11 Mei masih nihil. “Dari total kasus tersebut belum ada tambahan lisa atau meninggal dunia,” ujarnya.

Rabies sebagai penyakit menular masih menjadi ancaman serius di wilayah ini.

Karenanya, selain menjauhi sumber gigitan upaya eliminasi dan vaksinasi harus tetap dilakukan. Minimal memastikan tidak ada satupun HPR terpapar virus berbahaya tersebut.

Jika masih ada satu HPR terpapar, tambah Rahmat, maka potensi menularkan pada HPR-HPR lain sangat mungkin terjadi. Sehingga upaya eliminasi atau mencabut status KLB dari wilayah ini akan lamban dicapai. “Semasih belum zero (HPR terpapar) resiko gigitan ini masih akan tetap ada,” tandasnya. (jun) Rahmat (Suara NTB/jun)

(Suara NTB/uki)

KERUMUNAN - Kerumunan warga di kantor Pos Kota Bima pada hari pertama penerapan PSBK di Kota Bima, Senin (11/5).

Hari Pertama PSBK, Banyak Warga Langgar Protokol Kota Bima (Suara NTB) Hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) yang mulai diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Senin (11/5) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 rupanya tidak efektif dilaksanakan.

Buktinya di lapangan masih terlihat aktivitas warga yang melanggar protokol Covid-19 selama PSBK diterapkan, yakni berkumpul atau berkerumun dalam jumlah besar, tidak menjaga jarak hingga tidak menggunakan masker.

Seperti pantauan Suara

NTB pada Senin (11/5). Kerumunan orang banyak dengan tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker terlihat di halaman kantor Pos yang berada di jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kota Bima.

Kerumunan warga tersebut merupakan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak covid-19 yang akan menerima Bantuan Bosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu. Terlihat warga tidak menerapkan jaga arak serta tidak menggunakan masker.

Salaseorang warga yang berada di lokasi bernama Sukri, mengatakan kedatangannya di Kan-

tor Pos hanya mengantar kerabat yang menerima bantuan BLT. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui jika hari ini Kota Bima mulai menerapkan PSBK. “Datang antar keluarga saja. Tidak tahu juga apa PSBK,” ujarnya.

Ia mengaku hanya mengetahui jika berpergian atau melakukan aktivitas di luar rumah tetap menggunakan masker, jaga jarak dan rutin mencuci tangan.

“Makanya kemana-mana saya tetap pakai masker,” ujarnya.

Sementara terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs. H. Muhidin MM, membenarkan di Kota Bima sudah dim-

Bima (Suara NTB) Pasien covid-19 asal Kabupaten Bima yang sembuh dan sempat dirawat di ruang isolasi RSUD Bima terus bertambah. Sebelumnya ada lima orang yang dinyatakan sembuh dan Senin (11/5) ada lagi penambahan tujuh orang.

Berdasarkan data tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bima, ada 17 warga yang terpapar atau positif Covid-19. Namun yang dinyatakan sembuh dan bisa dipulangkan ke rumahnya masing-masing ada 12 orang, sehingga tinggal lima pasien yang masih menjalani perawatan di RSUD Bima.

Kepulangan tujuh pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 tersebut disambut langsung oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE didampingi Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bima.

Pada kesempatan itu Bupati mengatakan tujuh pasien positif Covid-19 dinyatakan sembuh setelah hasil dua kali pemeriksaan swab dinyatakan bebas atau nefatif dari virus corona.

“Alhamdulillah, atas izin dan kuasa Allah pada bulan puasa ini, ada tujuh lagi warga kita yang sembuh dari Covid-19. Sebelumnya ada lima orang yang dinyatakan sembuh,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai dengan protokol penanganan Covid-19, pasien yang sudah dinyatakan sembuh berhak dipulangkan dan kembali ke rumahnya masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga dan menjalani kehidupan seperti biasa.

“Meski sudah sembuh dan kembali ke rumah, saya harapkan tetap mengikuti protokol Covid-19, seperti menggunakan masker, jaga jarak dan rutin mencuci tangan,” ujarnya.

Bupati mengaku sembuhnya tujuh pasien tersebut tidak terlepas dari perhatian dan kekompakkan tim medis Covid-19 RSUD Bima, yang selama ini tetap sabar menangani dan merawat

pasien hingga rela meninggalkan keluarga di rumah.

“Kami sampaikan terterima kasih kepada kekompakan Tim Medis yang menangani pasien covid-19 hingga bisa sembuh,” katanya.

Disamping itu, Bupati juga meminta Camat dan Kepala Desa masing-masing agar memberikan pemahaman dan edukasi kepada warga lain agar dapat menerima kembali tujuh pasien sembuh tersebut tanpa ada stigma buruk ataupun saling mengucilkan.

“Camat dan Kades harus pastikan kepada masyarakat agar dapat menerima kembali warga yang dipulangkan ini,” pungkasnya. (uki)

ulai disalurkan BST. Kata dia, penyaluran BST sudah berjalan sejak satu Minggu. “Penyaluran BST dilakukan di Pos. Jadi KPM menerima bantuan langsung di kantor Pos,” ujarnya.

Terkait ada warga atau KPM yang melanggar protokol Covid19 saat penyaluran BST, hingga kini belum ada laporan. Kata dia, pihaknya telah mengingatkan agar tetap menerapkan protokol covid-19, salahsatunya tetap menggunakan masker.

“Dari awal kami ingatkan agar tidak mengabaikan protokol Covid-19, terutama pihak pelak-

sana yang menyalurkan BST,” katanya.

Walau demikian tambah dia, temuan adanya warga yang masih melanggar protokol Covid-19 saat penyaluran BST tersebut akan segera ditindaklajuti oleh pihaknya. Sembari berharap pihak Kelurahan agar tetap terus mengingatkan warganya untuk menggunakan masker dan jaga jarak.

“Kita akan tindaklanjuti dan akan evaluasi. Kami harap semua pihak bisa memaklumi himbuan Pemerintah,” pungkasnya. (uki)

Sembuh, Tujuh Pasien Covid-19 Izin Usaha Terancam Dicabut, Jika Tak Taat di Kabupaten Bima Selama PSBK

(Suara NTB/uki)

SEMBUH - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati Bima dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bima menyambut tujuh pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, di RSUD Bima, Senin (11/5).

Kota Bima (Suara NTB) Para pelaku usaha atau pedagang terancam akan dicabut izin usahanya jika tidak menaati aturan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) yang mulai diterapkan di Kota Bima, Senin (11/5).

Pemberlakuan PSBK, memuat sejumlah aturan untuk aktivitas kemasyarakatan. Termasuk aktivitas perdagangan. Ada sejumlah protappencegahanpenyebarancovid-19 yang harus dilakukan para pelaku usaha. Jika tidak, maka izin usahanya akan dicabut.

Dalam Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang PSBK, pasal 9 ayat 3 memuat protap yang harus dilakukan pedagang selama melayani pemenuhan kebutuhan warga yakni pelaku usaha mengutamakan pemesanan barang secara daring dengan fasilitas layanan yang ada.

Kemudian, turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan, serta tidak diperbolehkan makan di tempat.

Pelaku usaha juga harus memastikan konsumen yang mema-

suki pasar atau toko, serta karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

Selain itu, ada kewajiban penggunaan masker dan alat pelindung lainnya sesuai kebutuhan.

Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 20 tertulis sejumlah sanksi bagi semua pihak yang tidak taat pada aturan selama PSBK. Khusus untuk pelaku usaha, akan dicabut izin usahanya.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menegaskan pencabutan izinakandilakukanolehpihakyang berwenang setelah sebelumnya diberikan teguran administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis. “Setelah lisan dan tertulis tidak diindahkan, maka izinnya dicabut,” ujarnya.

Ia berharap ada kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak selama pelaksanaan PSBK. Pasalnya Pemerintah Kota Bima, ingin memastikan semua warga di Kota Bima aman dan bebas dari virus corona.

“Kalau hanya pemerintah yang keluarkan aturan, terus masyarakat tidak jalankan juga percuma. Harus ada kerjasama, saling menjaga dan mengingatkan,” pungkasnya. (uki)

Baru Satu Desa di Dompu Salurkan BLT DD Dompu (Suara NTB) Desa Nowa Kecamatan Woja menjadi satu – satunya Desa yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada warga terdampak Covid-19 di Dompu. Empat Desa lainnya dalam tahap permohonan pencairan dana dan lebihnya masih tahap musyawarah di Desa. Himbauan pendistribusian BLT di Dompu melalui rekening masih dipersoalkan Desa akibat keterbasan waktu dan fasilitas.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemdes Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Arif Mauluddin, MM kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

Dikatakannya, baru Desa Nowa yang telah mendistribusikan BLT DD untuk April pada 28 April lalu secara tunai. Sedangkan 4 Desa lainnya yaitu Desa

Jambu, Nowa, Konte, dan Desa Sorisakolo yang sudah mengajukan pencairan untuk BLT DD. Molornya pendistribusian BLT DD, kata Arif, karena Desa harus melakukan musyawarah khusus untuk perubahan APBDes tahun 2020 dan menetapkan nama – nama penerima BLT DD. Dari 72 Desa se Kabupaten Dompu, baru 27 Desa yang telah menyelesaikan proses musyawarah. “Kita sekarang sedang mendorong Desa – Desa untuk menyelesaikan perubahan APBDes dan menetapkan nama penerima BLT DD,” kata Arif.

Diakui Arif, ada surat Bupati tanggal 27 April 2020 yang menghimbau Desa dapat menyalurkan BLT DD secara non tunai dengan memanfaatkan rekening BRI masih dipersoalkan beberapa Desa. Karena warga akan kesuli-

tan membuka rekening bank dan akses ke perbankan di tengah pandemi Covid-19. “Karena surat himbauan Bupati sudah keluar, makanya kepala Desa – Kepala Desa ini ingin bertemu dulu dengan Bupati agar mereka bisa langsung menyalurkan secara tunai ke warga penerima,” katanya. “Kalau Nowa, mereka sudah salurkan secara tunai. Kebetulan mereka mulai distribusi sehari setelah surat Bupati keluar,” tambahnya.

Peran pendamping Desa sangat diharapkan sehingga proses perubahan APBDes dan penetapan nama penerima BLT DD bisa segera dilakukan.

Termasuk untuk memastikan agar BLT DD tepat sasaran dan tidak tumpang tinding dengan bantuan lainnya. Karena tidak hanya BLT DD yang disalurkan selama 3 bulan sebagai bantu-

an terdampak Covid-19, tapi juga ada bantuan dari pusat, provinsi, dan Kabupaten. “Selain ada pendamping Desa, kita juga tetap mengontrol dan memberikan pembinaan,” katanya.

Sementara Kepala Desa Nowa, M Qurais yang dihubungi terpisah mengatakan, jumlah penerimta BLT DD yang sudah disalurkan pihaknya untuk tahap pertama sebanyak 192 KK dan per KK-nya memperoleh Rp.600 ribu. Proses pendistribusian BLT DD tidak ada masalah. “Biasa masyarakat yang sudah dapat PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih minta agar bisa dapat BLT DD. Ujung – ujungnya kita di Desa jadi sasaran,” akunya.

Dari 800an KK di Desa Nowa, 192 KK dapat BLT DD, 195 KK bantuan pusat, 60 KK dapat JPS Gemilang NTB, dan 60 KK un-

(Suara NTB/ula)

Arif Mauluddin tuk BLT Terpijar Dompu. Tapi dari bantuan tersebut, baru BLT DD dan JPS Gemilang yang sudah disalurkan. (ula)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Belajar dari Rumah Diperpanjang Tidak Intervensi saat PPDB DEWAN Pendidikan Provinsi NTB mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlalu meningintervensi sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri pada tahun ajaran baru nanti. Hal itu penting agar kuota siswa yang diterima sesuai dengan kapasitas dan sarana sekolah.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah pada akhir pekan kemarin mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan otoritas kepada sekolah saat PPDB tahun ajaran (Suara NTB/dok) 2020/2021 nanti. Sekolah H. Rumindah harus menyesuaikan menerima siswa dengan sarana dan kapasitas sekolah sendiri.

“Peluang untuk ‘bermain’ masih memungkinkan. Kalau bisa pemerintah daerah dalam proses PPDB jangan terlalu jauh mencampuri urusan sekolah,” ujarnya menyarankan.

Sebelumnya ia juga mengatakan, terkait dengan pendaftaran PPDB yang direncanakan secara dalam jaringan (daring), perlu diperhatikan kondisi siswa di daerah yang sulit mengakses internet. Juga memikirkan siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk mengakses internet.

“Harus dipikirkan orang yang tidak paham teknologi informasi, jangan-jangan karena tidak paham malah mereka tidak mendaftar. Semua berhak mendapatkan pendidikan bermutu, semua orang harus dipikirkan, terutama yang tidak bisa mengakses internet,” sarannya.

Ia juga menyarankan agar sosialisasi Juknis PPDB harus dipercepat. Sosialisasi secara masif sebaiknya dilaksanakan sebelum Juknis itu ditetapkan. “Kalau bisa disosialisasikan lebih awal, siapa tahu ada kritik yang membangun, bisa menyempurnakan Juknis,” sarannya.

Menurutnya, lebih banyak manfaat yang diperoleh jika Juknis PPDB disosialisikan ke masyarakat sebelum Juknis ditetapkan.

Kalau kritik sebelum ditetapkan, ada kesempatan bagi Dinas Dikbud untuk memperbaiki. Namun ketika kritik terhadap Juknis PPDB dilakukan setelah ditetapkan, maka akan sulit untuk memperbaikinya. “Tapi kalau sekarang disosialisasikan ada masukan, memperkecil kemungkinan terjadi penyimpangan dari Juknis,” ujarnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang menyempurnakan Juknis PPDB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan PPDB nanti tetap menggunakan batas kuota sesuai daya tampung. Saat ini satu rombel diisi maksimal 36 siswa. Pihaknya juga mengupayakan tidak ada pembukaan pendaftaran lagi di luar jadwal yang sudah ditentukan. “Kemendikbud sebut begitu 36 satu rombel, tanpa boleh membuka kelas baru lagi,” ujarnya. (ron)

STIKES Yarsi Berikan Bantuan untuk Membeli Internet bagi Mahasiswa Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram memberikan bantuan uang untuk membeli internet kepada mahasiswa. Langkah itu merupakan salah satu cara mendukung pembelajaran jarak jauh secara dalam jaringan (daring) untuk mencegah penyebaran virus corona.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., dihubungi pada Senin (11/5) mengatakan, pihaknya memberikan bantuan membeli internet sebesar Rp90 ribu per mahasiswa. STIKES Yarsi (Suara NTB/dok) Mataram meniadakan kegiaH. Zulkahfi tan tatap muka, pembelajaran dilakukan secara daring. “Tidak ada perubahan uang kuliah, hanya kami memberikan bantuan uang pulsa internet,” ujarnya.

Di samping itu STIKES Yarsi juga mengambil keputusan menarik semua mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), termasuk mahasiswa Program Profesi Ners yang baru saja mulai mengikuti praktik di Rumah Sakit dr. Saeful Anwar (RSSA) Malang.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua Program Studi S1 Keperawatan, Irwan Hadi., Ns., M.Kep., penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara daring, bisa dilakukan dari rumah calon mahasiswa. STIKES Yarsi memiliki situs web untuk pendaftaran yaitu http://pmb.stikesyarsimataram.ac.id/. “Kita punya website untuk pendaftaran dan dapat dilakukan di rumah untuk pemberkasannya” katanya.

STIKES Yarsi Mataram memiliki program studi Profesi Ners, Program Sarjana (S1) Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, dan Program Profesi Kebidanan. STIKES Yarsi Mataram juga terus berupaya membuka peluang lulusan STIKES Yarsi bisa bekerja di luar negeri, dan terbukti sejumlah lulusan sudah bekerja di berbagai negara. STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” kata Zulkahfi.

Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lembaga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya.

STIKES Yarsi memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. (ron)

Dikbud Minta Kepsek Efektifkan Kunjungan Rumah Mataram (Suara NTB) – Masa Belajar dari Rumah (BDR) di NTB resmi diperpanjang sampai dengan Senin (1/6). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga meminta kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah kepada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan (daring) dan semi daring.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan, masa belajar dari rumah yang berakhir pada Senin (11/5) resmi diperpanjang sampai dengan Senin (1/6). Ia meminta agar kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bisa belajar daring (online) atau semi daring dengan menugaskan guru BP/BK atau guru yang relevan.

Aidy juga meminta kepala sekolah memastikan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah. Dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. “Tetap di dalam rumah, atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya,” ujarnya pada Senin (11/5).

Terkait pembelajaran selama bulan Ramadhan, Aidy mengatakan, sekolah dapat melakukan observasi tidak langsung atas aktivitas spiritual siswa bekerjasama dengan orang tua/wali siswa. Hasil observasi tidak langsung

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. Lalu Basuki Rahman, M.Pd. Lalu Basuki turut mendaftarkan diri dalam jabatan sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Saya ikut pansel Direktur SMP di Kemendikbud,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (11/5).

Dia pun siap melepas jabatan Kepala KCD Dikbud KLU seandainya terpilih dalam seleksi . Selain jabatan di atas, jabatan lain yang diseleksi ialah jabatan Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengem-

(Suara NTB/ham)

MAIN BULU TANGKIS - Pemprov NTB kembali memperpanjang program belajar dari rumah hingga 1 Juni 2020. Kebijakan ini sebagai akibat pandemi Corona atau Covid-19 yang belum berakhir. Tampak sejumlah anak-anak di Kelurahan Monjok Mataram memanfaatkan kegiatan di rumah dengan bermain bulu tangkis di lingkungan tempat tinggalnya. atau wali kelas untuk menginformasikan perkembangan berlajar mandiri putra/putrinya di rumah,” ujar Aidy.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sekolah ter-

kait hal itu. Pelaksanaan layanan belajar siswa dari rumah tetap dilaksanakan seperti biasa sampai kondisi normal.

“Sekolah diminta membuat jadwal layanan yang tidak tumpang tindih antar sesama guru, tidak menumpuk tugas sehingga menambah beban siswa,” katanya.

Purni juga menyampaikan,

agar pelaksanaan penilaian akhir tahun (PAT) atau ujian semester dilakukan dengan mode daring, portofolio atau layanan jarak jauh lainnya.

“Untuk siswa yang tidak mungkin dilayani via daring, agar guru dan sekolah melakukan upaya tertentu, misalnya kunjungan rumah atau sejenisnya,” katanya. (ron)

Pembelajaran di Tengah Pandemi Corona

Guru Tidak Mesti Capai Target Kurikulum Praya (Suara NTB) Pola pembelajaran daring di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) diakui cukup memberatkan. Bukan hanya bagi kalangan siswa, tapi juga bagi para guru itu sendiri. Namun bagaimanapun juga, mau tidak mau pola itu harus ditempuh. Meski harus dihadapkan dengan ancaman penyebaran virus Corona, kewajiban guru untuk memberikan pendidikan bagi siswanya tetap harus dijalankan.

“Pembelajaran dengan pola yang sekarang ini (daring) bisa dikatakan barang baru bagi guru dan siswa kita. Jadi wajar jika kemudian muncul banyak keluhan. Tapi memang ini harus dilakukan di tengah ancaman pandemi virus Corona yang tengah melanda,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara

NTB, akhir pekan kemarin.

Artinya, butuh waktu bagi para siswa dan guru di daerah ini untuk bisa menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran yang ada sekarang ini. Di sinilah kemudian dibutuhkan inovasi dan kreasi dari para guru supaya bisa memberikan pembelajaran yang optimal bagi para siswanya. Selain itu, materi pelajaran yang diberikan juga maksimal diserap oleh siswa.

“Mari kita lihat sisi positif dari kondisi sekarang ini. Sebagai pendidik, kita didorong agar bisa melahirkan ide dan pemikiran yang inovatif serta kreatif dalam memberikan materi bagi anak didik. Supaya target pembelajaran bisa tercapai,” sebutnya.

Pemerintah daerah menyadari tidak mudah menerapkan pola pembelajaran di tengah pandemi Corona sep-

erti sekarang ini, sehingga para guru juga diberikan kelonggaran terkait indikator pencapaian kurikulum pembelajaran, bahwa indikator kurikulum tidak mesti harus tercapai.

Menurutnya, yang paling utamanya sekarang ini ialah bagaimana supaya para siswa terselamatkan. Tapi dengan tetap memperoleh pendidikan yang baik sesuai dengan standar kurikulum yang ada. “Soal capaian target kurikulum sekarang bukan yang utamanya. Artinya, tidak mesti harus tercapai. Yang penting siswa bisa survive di tengah ancaman pandemi virus corona,” imbuh Sumum.

Disinggung sampai kapan pola pembelajaran daring akan berlangsung, Sumum mengaku itu semua tergantung kebijakan pemerintah.

Jika pemerintah sudah mem-

LPMP NTB Evaluasi Persiapan PMPRB Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan evaluasi persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020, pada Jumat (8/5). Kegiatan evaluasi itu dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi.

Diikuti oleh tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebanyak 34 orang.

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan ZI-WBK di LPMP NTB. Hasil evaluasi yang didapatkan akan dijadikan sebagai acuan perbaikan dan akan dilakukan tindak lanjut, sehingga akan ada perbaikan nilai atau skor dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bulan sebelumnya.

Adanya evaluasi ini diharapkan keterlaksanaan pembangunan ZI-WBK sesuai

Kepala KCD Dikbud KLU Ikut Seleksi Terbuka di Kemendikbud Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk sejumlah jabatan.

Di antara jabatan yang diseleksi ialah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktur Sekolah Dasar, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktur Kursus dan Pelatihan, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Salah satu yang ikut mendaftar dalam seleksi ini ialah Kepala

dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari penilaian ranah afektif.

Kepala sekolah juga diminta menyampaikan laporan progres belajar mandiri yang dilaksanakan oleh setiap guru.

Laporan itu disampaikan melalui Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala Seksi Kurikulum SMK, dan Kepala Seksi Kurikulum PK-PLK pada Dinas Dikbud NTB. Hasil observasi tidak langsung atas aktivitas spiritual siswa selama bulan Ramadan juga dilaporkan kepada Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, dan Bidang PKPLK pada Dinas Dikbud NTB. Orang tua siswa juga diminta memastikan anaknya tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Termasuk tidak mengizinkan melakukan kegiatan yang diikuti banyak orang seperti perlombaan atau pertandingan, kegiatan seni budaya, pameran, nyongkolan, dan lainnya.

“Selama belajar mandiri di rumah agar para orang tua siswa mengawasi atau membimbing putra dan putrinya.

Apabila diperlukan, diminta kepada orang tua untuk berkomunikasi dengan para guru

bangan dan Perbukuan, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra.

Saat ini, ujarnya, seleksi JPTP l sudah memasuki tahap penilaian akhir. Basuki Rahman dinyatakan lulus dalam tahapan administrasi ini. Selanjutnya menunggu proses berikutnya untuk dilakukan penilaian akhir. (dys)

dengan program reformasi birokrasi pemerintah dan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang prima lebih baik, efektif, efesien, murah, cepat, tepat, dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

Menurut Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan (Kasi FPMP) LPMP NTB, Dra. Hj. Sudiati Prihatininggrum, yang juga sebagai Koordinator Tim Penguatan Pengawasan berharap rapat evaluasi persiapan PMPRB tahun 2020 dilaksanakan setiap minggu, mengingat batas waktu penyampaian dokumen pendukung (PMPRB) ini paling lambat tanggal 20 Mei 2020.

“Evaluasi persiapan ini harus dilakukan dalam rangka memenuhi dokumen inti dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam PMPRB tersebut.

Melaui video konferensi ini juga diharapkan semua permasalahan pelaksanaan pembangunan ZI-WBK di LPMP NTB dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Ahmad Sahid, S.Pd., M.Pd., menyampaikan target yang ingin dicapai dalam penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kinerja Kemendikbud dan meningkatnya akuntabilitas Kemendikbud. Sedangkan langkah-langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan keterlibatan pimpinan dan peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan dan peran aktif dari pimpinan dalam Pembangunan ZI-WBK mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaksanaan, maupun dalam pemantauan kinerja individu maupun kinerja lembaga dapat dilihat dari pe-

mantauan yang telah dilaksanakan secara berkala.

LPMP NTB tahun 2019 mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas prestasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dengan nilai sebasar 99,00 sebagai peringkat kedua. Sedangkan akuntabilitas kinerja LPMP NTB Tahun 2019 masuk dalam kategori : BB dengan nilai 75,96 dengan interpretasi : Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal.

Ketua Tim Pembangunan ZIWBK, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan video konferensi itu bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap persiapan LPMP NTB dalam PMPRB tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI-WBK tetap dilaksanakan dan tidak akan menyurutkan Pembangunan ZI-WBK walaupun di tengah situasi Pandemi Covid-19.

“Kami berharap Tim Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB tetap bersemangat untuk menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan dalam PMPRB walaupun saat ini sedang menunaikan ibadah puasa,” ujarnya.

Dari laporan masing-masing Tim Pengungkit mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah terjadi peningkatan hasil dari Pelaksanaan Pembangunan ini. Progres yang telah dicapai masing-masing Tim Pengungkit selama ini bila dilihat dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada bulan Februari, Maret, dan April 2020 yang terus menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. (ron)

bolehkan bagi sekolah untuk memulai proses belajar mengajar langsung, maka siswa dan guru sudah diperbolehkan masuk lagi. Tapi sampai sejauh ini belum ada informasi kapan pembelajaran di sekolah akan dimulai kembali.

“Kita tunggu saja petunjuk pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengizinkan untuk proses pembelajaran dilaksanakan disekolah, kita mulai. Tapi kalau belum ada petunjuk, kita juga tidak bisa paksakan diri. Karena yang kita hadapi ini virus (Corona, red),” tandasnya.

Pun kalau kondisi masih juga belum memungkinkan sampai akhir tahun ajaran nantinya, pemerintah sudah menyiapkan sistem penilaian bagi siswa sebagai pedoman bagi para guru dalam memberikan penilaian akhir bagi

(Suara NTB/dok)

H. Sumum siswanya sebagai dasar penentuan kelulusan maupun kenaikan kelas. “Semua sudah disiapkan. Tinggal guru laksanakan saja,” pungkas Sumum. (kir)

Durasi Pembelajaran Agama di Sekolah Dinilai Masih Kurang Mataram (Suara NTB) Waktu sangat mempengaruhi efektivitas sebuah kegiatan. Semakin efektif dan efisien seseorang dalam menggunakan waktu maka semakin optimal pula hasil yang diperoleh. Begitupun dengan waktu belajar di sekolah. Biasanya waktu belajar di sekolah selama kurang lebih 12 jam sampai 14 jam tergantung sekolahnya. Sementara dari pembagian waktu tersebut, waktu belajar agama di sekolah masih sangat sedikit.

Biro Agama dan Dakwah Pengurus Wilayah Syarikat Islam (PWSI) NTB Abdullah Zulfa, mengungkapkan bila melihat perbandingan antara banyaknya waktu pembelajaran mapel agama atau pendidikan agama Islam antara sekolah umum dengan madrasah akan sangat berbeda jauh.

Sekolah umum hanya memiliki dua jam mapel PAI sekali dalam seminggu. Sedangkan di madrasah mapel PAI masih dipecah menjadi lima mapel, yaitu aqidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, Qur’an Hadits dan Bahasa Arab, sehingga tiap-tiap mapel pai tersebut juga mendapatkan jam masing-masing dalam setiap pertemuannya dalam seminggu.

Melihat durasi pembagian tersebut terkesan tidak adil bila melihat perbandingan jumlah jam pelajaran PAI di sekolah umum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran di madrasah. Mengingat pembelajaran agama itu sangat penting untuk perkembangan moral dan religiusitas bangsa kita ini yang telah mengalami

penurunan semenjak kita tak sengaja mengikuti era globalisasi yang terkesan banyak pertukaran budaya asing baik positif maupun negatif.

“Perhatikan saja bagaimana agama diajarkan di level SD sampai SMA. Pemberian durasi waktu selama dua jam dalam sepekan tidak akan memberikan hasil pembelajaran yang baik. Oleh karenanya berapa banyak generasi muda yang tidak bisa membaca kitab sucinya lantaran tidak mempunyai guru private karena yang diajarkan di bangku pendidikannya hanya yang bersifat umum. Apalagi sampai mengantarkan peserta didik pada tataran ilmu yang wajib diketahui oleh seseorang yang disebut Muslim,” ujarnya.

Padahal bila kita melihat materi atau isi pembelajaran yang diajarkan pada siswa sekolah umum ternyata cukup banyak dan luas, karena PAI ini telah mencakup dan meringkas dari keseluruhan materi pada lima mapel PAI yang ada di madrasah. Seperti materi sejarah, tajwid atau hukum bacaan, hukum fiqih.

Kenyataannya guru PAI juga mengalami kendala terhadap waktu yang telah ditentukan pemerintah yang hanya dua jam mata pelajaran dan hanya sekali dalam seminggu. Kendalanya ialah kurangnya waktu yang disediakan dalam menyampaikan materi ajar, sehingga target penyelesaian materi ajar tidak tercapai bahkan banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang memuaskan ketika dilakukan ujian. (dys)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

Butuh Kesadaran Kolektif DALAM rangka memutus mata rantai penularan Covid19 yang makin luas, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan wajib menggunakan masker bila ke luar rumah. Jika tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi tegas. Kebijakan wajib penggunaan masker tersebut dinilai oleh kalangan wakil rakyat di DPRD NTB sebagai satu langkah yang cukup tepat dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 ini. Sebab usaha pencegahan jauh lebih penting saat ini untuk tidak makin meluasnya penyebaran.

“Terlebih untuk memutus (Suara NTB/ndi) mata rantai penyebaran, kekoL. Budi Suryata mpakkan masyarakat untuk menaati anjuran pemerintah ini menjadi sangat penting. Itu semua demi kebaikan bersama,” ucap anggota Komisi V DPRD NTB, L. Budi Suryata. “Jadi sudah sepatutnya masker wajib digunakan oleh masyarakat kita. Baik di dalam maupun di luar rumah dalam rangka mencegah penularan Covid-19,” sambungnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi PDI-P itu bahwa dalam mempercepat penanganan Covid-19 di NTB, perlu dibangun gerakan koletif semua elemen baik pemerintah dan masyarakat untuk saling membantu dalam menangani wabah Covid-19 ini. Sebab penularan Covid-19 ini sangat cepat, sehingga pemerintah tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

“Penggunaan masker ini harus menjadi bentuk kesadaran pribadi atau kesadaran kolektif setiap masyarakat jika ingin menghentikan Covid-19 ini. Pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker adalah merupakan sanksi yang tepat dan proses itu harus segera di lakukan untuk menghentikan keganasan virus Covid-19. Karena jika terlambat dilakukan bukan tidak mungkin NTB akan menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia,” katanya.

Persoalan Covid-19 kata Ketua Fraksi gabungan Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB itu, tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi sampai mengabaikan setiap anjuran yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karenanya, kata Budi Suryata, kesadaran bersama menjadi penting dalam menyikapi persoalan Covid-19. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Puaddi Tentukan Pendamping Setelah Musyawarah Keluarga Mataram (Suara NTB) – Dinamika politik Pilkada Kabupaten Lombok Tengah kembali menghangat setelah ada kepastian hukum waktu pelaksanaannya. Terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2020 itu telah membangkitkan kembali gairah politik di tengah pandemi Covid-19 ini. Terbukti dari sejumlah parpol dan politisi yang kembali beraktivitas melakukan persiapan menghadapi Pilkada.

Persaingan tiga anggota keluarga dekat Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT dalam bursa pencalonan kepala daerah, masih menjadi yang paling disoroti. Siapa diantara tiga orang trah Bodak itu yakni H. Ahmad Puaddi FT, Ferdian Elmiansyah dan Humaidi yang akan maju bertarung untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Suhaili pada Pilkada 2020.

Ketiganya nampaknya memiliki ambisi politik yang sama untuk bisa tampil. Hal itu nampak dari gerakan politik yang mereka mainkan cukup agresif. Misalnya Ferdian Elmiansyah dan Humaidi, tidak saja aktif membangun komunikasi politik dengan

partai, tetapi juga sudah memiliki pilihan pasangannya masing-masing.

Sementara itu hanya Puaddi yang masih belum memiliki pasangan. Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, dua mengatakan bahwa dirinya masih menunggu keputusan musyawarah keluarga Bodak terkait siapa kandidat yang didukung dan dicalonkan di Pilkada Loteng. “Saya tunggu musyawarah keluarga dulu,” katanya, Senin (11/5).

Diungkapkan, belum adanya musyawarah keluarga Bodak, membuat dirinya belum mau menetapkan siapa kandidat yang akan dipilih sebagai pendampingnya di Pilkada. Pasalnya, dalam

musyawarah keluarga itu nanti akan diputuskan siapa satu dari tiga trah Bodak itu akan didukung dan dicalonkan di Pilkada Loteng.

Dengan kondisi tersebut, sehingga dirinya sejauh ini belum menentukan siapa pasangan di Pilkada. “Musyawarah keluarga ini nanti jadi acuan saya tentukan pendamping,” ungkap Anggota DPRD NTB dapil Loteng tersebut. Jika nanti, kata dia, musyawarah keluarga Bodak menetapkan dirinya sebagai kandidat balon Bupati didukung dan dicalonkan di Pilkada. Maka dirinya tentu dirinya akan menyampaikan siapa kandidat pendamping.

Siapa pendamping itu ten-

tu tidak terlepas dari masukan dan saran pihak keluarga juga. Bagaimanapun, lanjutnya, dirinya tetap akan mempertimbangkan dan mendengarkan saran dan masukan pihak keluarga. “Tetapi sejauh ini kita tetap maju di Pilkada,” terangnya.

Jika pun nanti, musyawarah keluarga memutuskan tidak dukung dirinya maju di Pilkada. Ia memastikan akan tunduk dan patuh terhadap hasil musyawarah keluarga tersebut.

Ia tak akan memaksakan diri maju di Pilkada, jika keluarga tidak menghendaki dirinya.

Walau demikian, Ia memastikan dirinya sejauh ini tetap maju di Pilkada Loteng.

Ia pun sudah mengikuti sejumlah penjaringan balon kada di parpol. Yakni Partai Golkar dan PKB. Dua parpol itu pun belum menentukan siapa kandidat balon kada diusung di Pilkada Loteng. “Prinsipnya, Bodak tetap akan dukung satu balon kada,”

(Suara NTB/dok)

H. Ahmad Puaddi FT Terkait kapan musyawarah keluarga bodak akan dilakukan?. Dia mengaku, belum bisa memastikan kapan musyawarah keluarga itu akan digelar. “Tetapi kita berharap secepatnya musyawarah keluarga bisa dilakukan,” pungkasnya. (ndi)

Strategi Komunikasi dan Kerjasama KAPOLDA NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal memulai pengabdiannya Senin (11/5).

Mengurangi kriminalitas dan membantu penanganan Covid-19 jadi fokusnya. Jenderal bintang dua lulusan Akpol 1991 ini punya taktik menjaga keamanan NTB. “Strategi saya, komunikasi dan kerjasama,” ucapnya usai menerima laporan satuan dan penandatanganan memori serah terima jabatan dengan pendahulunya Irjen Pol Tomsi Tohir di Mataram.

Komunikasi jadi andalan perwira tinggi Polri kelahiran Palembang, Sumatera Sela(Suara NTB/Humas Polda NTB) tan ini. Tidak asing bagi Iqbal Mohammad Iqbal yang malang-melintang menjadi juru bicara Polri. Iqbal menjabat Karo Penerangan Masyarakat tahun 2017. Setahun kemudian naik pangkat dan jabat menjadi Kadiv Humas Polri. Karir kehumasan-nya dimulai sejak menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya tahun 2015. “Saya ini orang Humas jadinya senang ketemu masyarakat,” ujarnya.

Komunikasi yang baik sejalan dengan baiknya kerjasama.

Yang dirangkul setiap elemen masyarakat. Dari tingkat eksekutif, legislatif, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ormas, dan tidak luput anggota Polri sendiri. “Langkah kepolisian tidak akan optimal tanpa bantuan elemen masyarakat. Kerja tim lebih optimal daripada perseorangan. Keamanan terjamin, mendukung program pembangunan di NTB,” jelasnya.

Tugas awal yang menanti Iqbal yakni sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan ritme penanganan Covid-19 di NTB. Provinsi NTB sudah masuk dalam zona merah penyeberan yang memerlukan penanganan lebih dari biasa. “Untuk Covid-19 kita laksanakan langkah kemanusiaan. Ini akan terus berlanjut,” tegasnya.

Masa pandemi Covid-19 awalnya memunculkan kekhawatiran bahwa tindak kriminalitas makin merajalela.

Setidaknya menurut catatan Polda NTB, hal demikian tidak terjadi. “Tindakan pencegahan maksimal. Walaupun terbagi fokus dengan penanganan Covid-19, jaminan keamanan tidak akan kurang 0,01 persen pun,” sebut Iqbal.

Bentuknya, imbuh dia, dengan patroli skala besar bersama TNI. Sementara masyarakat menguatkan keamanan lingkungannya dengan dukungan Kades, Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Pencegahan kriminalitas diperkuat.

“Kriminalitas di daerah kita menurun. Memang ada kejahatan jalanan yang timbul tapi dapat kami ungkap. Maka mari kita bahu-membahu perkuat pencegahan,” tandas Iqbal. (why)

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

SERAH TERIMA JABATAN - Kapolda NTB Mohammad Iqbal (kanan) menerima memori serah terima jabatan dari Staf Ahli Sospol Kapolri Irjen Pol Tomsi Tohir, mantan Kapolda NTB, Senin (11/5) di Mapolda NTB.

Kerugian Negara KUA Labangka

Audit BPKP Diduga Kurang Hitung Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli auditor dalam sidang kasus korupsi proyek balai nikah dan manasik haji KUA Labangka tahun 2018. Ahli pada BPKP Perwakilan NTB tidak menghitung pekerjaan terpasang sebagai prestasi. Dalam auditnya malah tetap mencantumkan total loss alias rugi total.

Hal itu terkuak dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (11/5) kemarin. Ahli pada BPKP Perwakilan NTB I Gede Agus Subakti Wijaya mengungkap hasil audit penghitungan kerugian negara pada proyek KUA Labangka tersebut. “Keseluruhan bangunan kurang layak seperti disyaratkan dalam kontrak sehingga merugikan negara Rp1.036.678.181,50,” ucapnya saat memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri.

Gede menyebut metode penghitungannya yakni menghitung pengeluaran negara dikurangi pajak dikurangi asesoris dikuran-

gi fisik terpasang sesuai spesifikasi teknis. “Selisihnya itu yang menjadi kerugian negara,” terangnya. Penghitungan itu, sambung dia, didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan bangunan Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) Dinas PU Kabupaten Sumbawa. Yang intinya memuat mutu beton tidak layak uji tes sehingga tidak memenuhi syarat bangunan bertingkat.

Dalam perencanaannya, mutu beton K-225. Tim ahli teknik menemunkan mutu beton hanya K-125. Dalam sidang yang lalu diralat menjadi mutu K-128. Walau begitu, proyek tetap dibayar penuh.

“Realisasinya menjadi hanya 41,65 persen. Dibayar tetap 100 persen. Kerugian total loss karena bangunan tidak

Sahyan Melawan Sampai Kasasi bunyi putusannya seperti apa. Pertimbangan hakim seperti apa,” paparnya ditemui terpisah.

Pengadilan Tinggi NTB menghukum Sahyan dengan vonis penjara satu tahun enam bulan.

Hakim banding juga membebani Sahyan untuk membayar pengganti kerugian negara Rp159,25 juta. Vonis itu tertuang dalam putusan banding No 4/PID.TPK/ 2020/PT MTR tertanggal 28 April 2020. Majelis hakim yang diketuai I Gusti Lanang Dauh menerima permintaan banding jaksa penuntut umum Kejari Mataram.

Vonis juga meliputi pidana denda Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Sahyan diberi tambahan hukuman membayar pengganti sebesar Rp159,25 juta, apabila uang pengganti tidak dibayar maka Sahyan harus menggantinya dengan tiga buluan kurungan. Majelis hakim banding memutuskan barang bukti uang

tunai Rp5,75 juta dikembalikan ke kas daerah Pemda Lombok Barat. kemudian, memerintahkan jaksa untuk segera memasukkan Sahyan ke dalam Lapas.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri MatarammenghukumSahyandengan pidana penjara enam bulan 22 hari.

Masa pidana itu sudah selesai dijalani Sahyan. Hakim pengadilan tingkatpertamamenghitungKerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta. Sahyan menggunakan uang tersebut berdasarkan MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati. Sekaligus menjadi realisasi program 100 kerja saat kampanye saat Pilkades 2018. (why)

(Suara NTB/why)

BERI PENDAPAT - Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB I Gede Agus Subakti Wijaya (tengah bawah) memberikan pendapatnya dalam sidang perkara proyek gedung balai nikah dan manasik haji KUA Labangka 2018, Senin (11/5) tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,3 miliar. Dalam kasus itu dua orang menjadi terdakwa yakni pejabat Kemenag Kabupaten Sumbawa M Firdaus selaku pejabat

pembuat komitmen (PPK). Terdakwa lainnya yakni Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resources, Johan Satria yang merupakan rekanan pelaksana. (why)

Bawaslu Minta KPU Segera Revisi PKPU Tahapan Pilkada 2020

Kasus Dana CSR PDAM Giri Menang

Mataram (Suara NTB) – Kades Lingsar nonaktif, Sahyan mendapat hukuman lebih berat di pengadilan tingkat banding. Terdakwa kasus korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini masih belum mau menyerah. Keadilan akan dicarinya sampai Mahkamah Agung RI. Penasihat hukum Sahyan, Byon Hidayat mengatakan pihaknya sudah menerima petikan putusan banding dari Pengadilan Tinggi NTB. “Iya karena itu kami akan ajukan upaya hukum kasasi,” ujarnya dihubungi Senin (11/5) kemarin.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan menyebutkan, petikan putusan masih di meja pimpinan. Pihaknya belum menentukan sikap atas vonisbandingtersebut.Diapunmenghormati Sahyan yang apabila memang mengambil langkah kasasi.

“Itukanhaknyapihakterdakwa.Silakansaja.Yangdarikitabelumada saya baca. Nanti saya baca dulu

layak,” kata Gede. Catatannya, bangunan bisa dipakai asalkan dengan perbaikan dengan menambah struktur bangunan.

Penasihat hukum terdakwa Johan Satria menolak kesimpulan total loss tersebut. sebab, dari bukti menunjukkan adanya prestasi pengerjaan fisik tembok sepanjang 36 meter. Yang ternyata alpa dari LHP PKKN auditor. Gede pun sempat bingung. Lembar demi lembar LHP yang dibawanya ke ruang sidang tidak banyak membantu.

Akhirnya ketua majelis hakim Sri Sulastri menengahi. “Ya sudah saudara kelolosan kan menghitungnya. Kok bisa itu.

Intinya sudah dapat,” tegasnya.

Proyek Balai Nikah Kecamatan Labangka dibiayai Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada

(Suara NTB/dok)

Agus Hilman Mataram (Suara NTB) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dengan keluarnya perppu tersebut, maka pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang ditunda tahapannya lantaran wabah Covid-19 memiliki kepastian hukum.

Dengan terbitnya perppu

tersebut, pilkada serentak akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, dengan demikian Pilkada hanya ditunda selama tiga bulan saja yang sedianya jadwal awal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada akan dilangsungkan pada tanggal 23 September.

Namun demikian kepastian hukum terkait tahapan Pilkada tidak bisa berhenti sampai dengan terbitnya perppu tersebut.

Akan tetapi perlu ditindaklanjuti oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan jadwal dan tahapan.

Hal itu didorong oleh Bawaslu supayaKPUsegeramerevisiPKPU terkait dengan tahapan dan jadwal.“Artinyasudahadadasarhukum mengenai kapan Pilkada dilaksanakan. Namun selain itu juga diperlukan perubahan pada PKPU terkait tahapan, ini juga sudah diingatkan oleh Bawaslu RI,” ujar Komisioner Bawaslu provinsi NTB DivisihukumdanHumas,Suhardi.

Revisi PKPU terkait tahapan dan jadwal Pilkada itu sangat penting, mengingat itu menjadi dasar hukum pelaksanaan secara teknis. Selain itu juga revisi PKPU tahapan dan jadwal itu berkepent-

ingan dengan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

“Setelah perppu Pilkada diterbitkan, KPU harus segera menyiapkan revisi PKPU tahapan Pilkada untuk menjamin kepastian dilanjutkannya pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang ditunda serta kepastian penegakan hukum Pemilu dan pengawasannya,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, KomisionerKPUNTB,AgusHilmanyang dikonfirmasi terkait hal itu menyampaikan bahwa dengan sudah terbitnya perpu tersebut, maka KPU kemudian langsung mulai mempersiapkan perangkat aturan hukum dan petunjuk teknis terkait persiapan Pilkada digelar 9 Desember 2020. Diantaranya melakukan revisi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan Pilkada, Program dan jadwal pelaksanaan Pilkada.

“Dengan sudah terbit Perppu, KPU RI akan menindaklanjutinya dengan persiapan pembentukan perangkat aturan hukum dan teknis bagi pelaksanaan Pilkada 9 Desember disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19,” katanya.

Disampaikan, dalam Perppu

(Suara NTB/dok)

Suhardi nomor 2 tahun 2020 terbitkan oleh Presiden Joko Widodo, mengakomodir usulan disampaikan oleh KPU RI. Dalam Perppu tersebut, KPU RI diberikan kewenangan untuk memutuskan menunda dan melanjutkan tahapan Pilkada.

“Tentu KPU tetap berkoordinasi semua pihak baik pemerintah, DPR, Kemenkes, dan BNPB terkait perkembangan pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2020

Halaman 8

Positif Covid-19

Pasutri di Lobar Diisolasi Giri Menang (Suara NTB) Pasangan suami istri (Pasutri) yang bekerja sebagai pegawai pemkab Lombok Barat (Lobar) dinyatakan positif covid-19. Masing-masing inisial HS (pasien nomor 328) tercatat sebagai ASN di Dikbud Lobar dan istrinya insial N yang bekerja sebagai tenaga kontrak di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Labuapi.

Saat ini keduanya menjalani penanganan di rumah sakit Mataram. Pegawai ini diketahui merupakan salah satu anggota keluarga di Mataram yang positif covid-19. Pihak Dinas Kesehatan Lobar sendiri sudah melakukan trakcing kontak di Dikbud yang satu ruangan dengan berangkutan. Selain itu, tim melacak orang tua istrinya di Dasan Tapen kecamatan Gerung,

karena bersangkutan pernah ke rumah orang tuanya.

“Yang bersangkutan reaktif hasil Rapid test-nya dan swabnya positif, sejak tanggal 27 April dia tidak masuk kantor.

Dia dikarantina di wisma Nusantara. Yang bersangkutan ASN di Dikbud,” tutur kepala Dikes Lobar, Hj Made Ambaryati, kemarin. Dijelaskan, orang tua HS ini pasien nomor 233 positif tanggal 27 April. Begitu orang tuanya diumumkan positif covid-19, yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor.

Lalu diumumkan oleh provinsi pada Sabtu tanggal 9 Mei, bahwa HS Positif. Berdasarkan rilis Provinsi itu lanjut dia, HS kontak dengan orang tuanya.

Dikes langsung melakukan tracking ke keluarga bersangkutan di Gerung. Karena dia pernah mengunjungi orang tuanya

(Suara NTB/her)

Hj Made Ambaryati di Dasan Tapen Gerung, sebelum diumumkan mertuanya positif covid-19. Tim Puskesmas melakukan Rapid test terhadap lima orang keluarga dari istrinya. “Hasil Rapid test-nya non

reakrif,” tegas dia. Selain itu, hasil trakcing terhadap pegawai di Dikbud ditemukan satu orang yang seruangan dengan bersangkutan. “Sudah dirapid tes, tinggal menunggu hasil,” jelas dia.

Sedangkan istri bersangkutan jelas Ambar, asal Dasan Tapen Gerung dan bertugas sebagai tenaga kotrak SMA di Labuapi. Pihaknya belum melakukan trakcing di SMA tersebut, sebab sekolah saat ini libur.

Meskipun guru tetap masuk, namun bersangkutan tidak pernah masuk selama dua minggu.

Selain itu ada beberapa santri di kota Mataram yang pulang dari Temboro, Magetan diumumkan positif dan pernah kontak dengan santri dari Lobar. Sehingga pihaknya pun melakukan Trakcing dan Rapid tes. “ Empat santri kita sudah kami Rapid Test, semuanya non

Reaktif. Tapi tetap menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing,”ujar dia. Pihaknya tidak saja mewaspadai kontak Pasien di kota Mataram dengan Lobar, namun juga dari daerah lain seperti Loteng, KLU dan Lotim. Berbagai informasi kontak pasien dengan warga Lobar langsung ditelusuri. “Semua kita telusuri,” tegas dia.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya sudah melakukan Rapid tes terhadap 660 orang. Hasilnya, sebanyak 525 non reaktif dan sisanya 135 reaktif. Dari 135 ini, setelah dilakukan Swab 44 orang positif sedangkan belasan orang masih menunggu hasil swab dan jadwal swab.

Trakcing dan Rapid test dilakukan terdapat keluarga pasien positif. Untuk tracking warga klaster Gowa, pihaknya memperkirakan sudah habis. (her)

Diduga Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tidak Dilaporkan

(Suara NTB/rus

Selong (Suara NTB) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Hanya saja, masih cukup banyak kasus di lapangan yang tidak terlapor.

Diharapkan, seluruh elemen masyarakat dapat meningkat kesadarannya untuk turut membantu melaporkan kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Demikian kemukakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lotim, Hj. Nurhidayati kepada Suara NTB di Selong, Senin (11/5). Sebagai bentuk atensi serius pemerintah daerah Kabupaten Lotim saat ini sudah dibentuk UPTD PPA yang bertugas khusus untuk melakukan penjangkauan kasus, memproses kasus dan memfasilitasi proses penyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Istri Sekretaris Daerah Lotim H. M. Jauni Taofik ini mengutarakan, sesuai peraturan menteri kesehatan dan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 tahun 2019 tentang perlindungan anak dan perempuan, UPTD PPA Lotm mencoba hadir di Lotim guna meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumlah penduduk Lotim yang cukup besar diyakini berbanding lurus dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama sebulan terakhir ini, yang diterima laporan hanya delapan kasus. Semuanya sedang dalam proses penyelesaian. Sesuai amanah Perbup dan Perkemkes, Unit PPA Lotim mencoba melakukan mediasi terlebih dulu dengan keluarga. “Ketika korban merasa perlu meneruskan ke aparat hukum, baru difasilitasi ke aparat hukum,” ungkapnya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini erat kaitannya dengan gangguan psikologis korban dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat UPTD PPA Lotim ini menyiapkan tenaga psikolog khusus yang melakukan konseling terhadap para korban. Psikolog melakukan pendampingan agar bisa mengurangi tingkat trauma para korban. Seperti beberapa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), ada anak-anak yang membutuhkan pendampingan psikolog.

Guna meningkatkan peran serta masyarakat agar turut memiliki kesadaran dalam penanganan kasus, Unit PPA Lotim ini mencoba terus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.

Selama ini, masih banyak aparatur desa sendiri yang kurang faham dalam penanganan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Terkadang, masyarakat lebih mengedepankan aspek sosialnya dibandingkan pertimbangan masa depan korban. Contoh kasus, pemerkosaan terhadap anak perempuan.

Pertimbangan masa depan anak, pendidikan dan kesehatan anak korban pemerkosaan ini juga harus menjadi perhatian. Karenanya, salah satu langkah dilakukan dengan menitipkan korban di panti asuhan perlindungan anak dan perempuan milik pemerintah provinsi yang ada di Mataram.

“Yang tidak siap untuk nikah, jangan dipaksa untuk menikah,” urainya. Masa depan dan keselamatan harus diperhatikan. Dalam proses penyelesaian kasus, tetap berkoordinasi dengan aparat desa setempat.

Menurut Hj. Nurhidayati, kata kunci untuk mencegah munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah keluarga. Harus dibangun ketahanan keluarga yang kuat. Negara kuat ada pada ketahanan keluarga. Jika ketahanan keluarga baik, maka seluruh aspek dalam kehidupan keluarga tersebut juga baik. (rus)

Hj. Nurhidayati

(Suara NTB/her)

AKSI WARGA - Warga melakukan aksi demonstrasi di lokasi pengeboran air baku milik PT Air Minum Giri Menang di Lembah Sempage, Lobar.

Warga Hentikan Proyek Pengeboran Air Baku di Lebah Sempaga Giri Menang (Suara NTB) Proyek pengeboran milik PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) yang tengah dikerjakan di Desa Lebah Sempaga didemo warga setempat. Aksi demo sekaligus pemboikotan yang terjadi Sabtu (09/05) di lokasi proyek, dipicu oleh tindakan pihak perusahaan dan kontraktor yang dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.

Warga geram lantaran pengerjaan proyek pengeboran air baku tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pengerjaan proyek tersebut. Wargapun mendesak proyek tersebut dihentikan sementara waktu. “Aksi ini dilakukan warga karena imbas dari Pemerintah desa dan Perseroda tidak melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan warga, terhadap keberadaan proyek itu,” ujar warga, Nasri.

Bahkan pada saat pelaksanaan proyek di mulai hingga pengeboran mencapai kedalaman 112 meter, papan informasi proyek tidak pernah dipanelkan oleh pelaksana proyek. Sehingga memunculkan asumsi bahwa pekerjaan proyek diduga siluman. “Kami protes keberadaan Proyek itu.

Yang anehnya lagi, kenapa bisa muncul berita acara persetujuan keberadaan proyek yang ditandatangani kepala Desa dan BPD. Nilai proyeknya saja kami tidak mengetahuinya,” cetusnya.

Meskipun lahan di lokasi proyek milik perusahaan, lokasi itu masih masuk wilayah Desa. Tentunya lintas koordinasi antara Perusaan Air minum, Pemerintah Desa dan kontraktor semestinya disosialisasikan terlebih dahulu

Hasil Tes Cepat

Empat Staf Kejari Lotim Reaktif Covid-19 Selong (Suara NTB) Sebanyak empat orang staf di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) dinyatakan reaktif virus Corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Empat orang tersebut saat ini sudah dibawa ke Rusunawa Labuhan Lombok untuk menjalani isolasi dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan sudah dilakukan swab dan hasilnya masih dalam proses.

“Benar ada empat orang staf Kejari Lotim yang reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes cepat yang dijalaninya.

Hasil swab, insya Allah keluar hari ini, (kemarin,red),” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim), dr. Hasbi San-

tosa, M.Kes, Senin (11/5).

Terhadap empat orang staf Kejari Lotim ini, Hasbi mengungkapkan bahwa dari tim medis dalam waktu dekat akan melakukan swab untuk mengetahui dan memastikan yang keempat orang tersebut positif ataupun negatif Covid-19. Dari empat orang itu, satu berasal dari Kecamatan Sukamulia dan Sakra. “Semua akan kami lakukan secara prosedural dari gugus tugas,”ujarnya.

Termasuk untuk kantor Kejari Lotim apakah meminta untuk dilakukan penutupan sementara atau tidak.

Nantinya terlebih dahulu akan melakukan pelacakan kontak, terutama untuk beberapa kasus yang belum jelas sehingga semua dapat terdata dengan

baik secara jelas dan hasilnya dapat disampaikan ke gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengungkapkan belum mengetahui pasti adanya staf di Kejari Lotim yang reaktif Covid-19. Saat dikonfirmasi, Wasita mengaku sedang mengambil cuti sejak minggu lalu sehingga tidak mengikuti perkembangan yang ada.

Sementara terkait penanganan sejumlah kasus di Kejari Lotim, segala proses untuk sementara ditiadakan karena terkendala Covid-19.

Sehingga untuk menghindari terjadinya penularan dan risiko, maka pertemuan maupun pemeriksaan untuk sementara ditiadakan. (yon)

kepada masyarakat, sebelum menandatangani surat persetujuan di atas materai.

Hal senada juga disampaikan Sahnan. Menurutnya, keberadaan proyek ini telah memunculkan indikasi adanya kecacatan pemerintah terhadap implementasi tata laksana administrasi proyek.

Sudah menjadi kewajaran, di tengah ancaman pandemi Covid 19, warga memaksakan diri untuk turun ke lokasi proyek demi tegaknya aturan.

Di sisi lain, apabila pengeboran proyek air selesai dan air mulai disuplay ke sejumlah wilayah, diprediksi dapat mengurangi volume air di wilayah desa. Sehingga berhujung semakin berkurangnya ketersediaan volume air untuk warga di desa setempat. ‘’Kami sebagai masyarakat meminta pemerintah desa hentikan pekerjaan proyek. Supaya kondisi masyarakat tidak diributkan perilaku oknum di lingkup pemerintah,” tutupnya.

Kades Lembah Sempage, Mohammad Adi mengatakan aksi warga untuk menanyakan soal perizinan. Masalah perizinan, dia menerangkan ke warga bahwa desa tidak berwenang mengeluarkan izin.

Namun yang punya kewenangan adalah Pemerintah daerah. “Desa tak berwenang mengeluarkan izin, pihak PDAM hanya betabek (pemberitahuan) ke desa,”ujar dia.

Awal mula pengeboran jelas dia, pihaknya tidak memutuskan sendiri. Namun ia mengumpulkan ketua BPD, Anggota BPD, ketua LPM dan beberapa Kadus untuk membahas bersama. Keputusan ini diambil secara musyawarah, tidak hanya diputuskan olehnya.

Akhirnya PDAM pun membuat berita acara pertemuan ini. Meski demikian ia dan warga tetap bersikukuh jangan dilakukan pengeboran, namun pihaknya kalah dengan aturan lebih tinggi. Pihak PDAM pun menjamin pengeboran tak mengganggu air permukaan. Kalaupun terganggu air permukaan maka pengeboran diberhentikan.

Selang beberapa Minggu, alat berat pun didatangkan untuk pengeboran. Hanya saja dalam tataran eksekusi pengeboran justru Pihak PDAM kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga memicu keributan di bawah.

“Karena itu warga demo un-

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR. 3520 CM NOKA/NOSIN : MH3SE8810FJ330225/E3R2E0391081 AN.I NYOMAN SABDE HLG SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM

tuk menuntut pengeboran diberhentikan, kami sudah bersurat ke PDAM dan tembusan ke ketua DPRD, kecamatan, Polsek agar pengeboran diberhentikan dulu untuk keamanan,” jelas dia. Saat ini Pengerjaan pengeboran di lapangan sudah dihentikan sementara waktu.

Minggu malam lanjut dia, terjadi aksi perampokan oleh orang tak dikenal di lokasi proyek pengeboran.

Pihak desa pun sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek. Pihak kepolisan pun sudah turun melakukan penanaman di lapangan.

Sementara itu, Dirut PT Air Minum Giri Menang, H. Lalu Ahmad Zaini membenarkan bahwa hari Sabtu ada warga bertanya tentang izin pengeboran. “Sudah dijawab sudah ada izinnya dan sudah sosialisasi di desa,” tegas dia.

Selain itu, aksi menimpa justru terjadi di lokasi pengeboran. Di mana korbannya adalah para pekerja. (her)

Desa di Lobar Bentuk Posko Pengaduan Giri Menang (Suara NTB) Banyak warga Lombok Barat (Lobar) protes lantaran tak masuk daftar penerima bantuan covid-19, baik itu Jaring Pengaman Sosial (JPS), PKH, BPNT, bantuan Kemensos dan bantuan non program. Padahal dari sisi kondisi perekonomian mereka tergolong layak. Warga yang tak terdaftar inipun mengadu ke posko pengaduan yang dibentuk oleh Desa. Adanya posko ini pun sangat efektif, karena pihak desa banyak mengoreksi data calon penerima bantuan setelah ada aduan dari masyarakat.

Plt kepala Desa Jagaraga, Iskandar,S.Sos mengatakan Posko pengaduan dibuat tujuannya untuk tempat mengadu bagi masyakarat yang tidak mendapatkan bantuan baik PKH, BPNT, JPS gemilang, JPS mantap, BLT desa, bantuan non program dan BST dari pusat, namun mereka layak memperoleh bantuan. “Kami bentuk posko pengaduan bantuan covid-19 sebagai tempat mengandu bagi warga yang memang benar-benar layak mendapatkan bantuan tapi tidak masuk daftar,” tegas Sekcam Kuripan ini.

Sejauh ini, ada puluhan warga yang mengadu ke posko.

Di antara mereka sudah diverifikasi, ada yang jauh lebih parah kondisinya dimasukkan dan warga yang tak terlalu parah diganti.

Sejak dibukanya posko pengaduan jelas dia, banyak perbaikan data yang dilakukan dari hasil aduan warga.

Pihaknya mulai membuka posko sejak beberapa hari terakhir ketika dilakukan pendataan bantuan covid-19. Banyak warga yang sudah mengadu ke Posko perihal warga yang jauh lebih layak sebagai penerima bantuan, dibandingkan dengan yang tercantum dalam data uji publikasi.

Pihaknya sudah melakukan uji publik calon penerima bantuan BLT dengan mengumumkan di tempat umum, musalla, pura, masjid. “Kalau tidak layak dinilai masyarakat, warga bisa keberatan dan laporkan ke kantor Desa.

Dan kami sudah ganti kalau membawa bukti, dan kami turun langsung ke lapangan. Kalau kami temukan, langsung kita ganti,” jelas dia.

Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan Musdes dan Musdus untuk menentukan penerima bantuan BLT. Tinggal di SK kan. Namun belum meng SK kan karena memberi ruang kepada masyarakat menilai kelayakan penerima bantuan, karena pihaknya benar-benar selektif.

Edi Erwinsyah, Kades Kediri selatan mengakui, masih banyak warganya yang protes lantaran belum masuk penerima bantuan. “Tapi kami berikan ruang untuk terus kami data, ada masukan warga yang belum kami inventaris lagi aga bisa di-cover lewat program lain,”jelas Edi. Ia mengatakan di Desanya memiliki 1.881 kepala keluarga (KK), hanya bisa diakomodir 318 KK dari JPS mantap. BPNT dan PKH sudah bisa terakomodir 640 KK, kemudian dari NTB Gemilang, 24 KK dan dari kemensos 119 KK sehingga penyasarannya 1.024 KK. “Sekitar 800 KK yang belum , kami akan pakai dana desa bisa kita sasar 244 KK, sisanya sekitar 600-an KK. “Jika masih ada yang belum tersasar kami siap bersurat ke bupati untuk memperbolehkan kami menggunakan dana desa untuk menyasar lagi sisanya supaya tidak tersisa.

Hampir semua terdampak karena warga kami banyak yang mata pencariannya sebagai pedagang keluar daerah, seperti Sumbawa, Bima, Dompu, Flores. Mereka dagang gorden yang sampai saat ini mereka belum bisa berjualan lagi karena akses keluar daerah di tutup,” ungkap Edi. “Bagaimanapun caranya, kami dari pihak desa akan menyasar untuk semua warga yang terdampak secara ekonomi supaya merata,” tegas Edi. Menyiasati warga yang belum dapat, pihaknya akan mengarahkan kegiatan karang taruna untuk kegiatan sosial. (her)

(Suara NTB/her)

Iskandar

(Suara NTB/her)

Edi Erwinsyah

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2020

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Semua amal kebaikan anak manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan serupa hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Kecuali puasa. Puasa adalah milik-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya karena ia meninggalkan syahwat dan makanan demi Aku.’ Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu satu kebahagiaan saat berbuka puasa dan satu kebahagiaan lainnya saat menemui Tuhannya. Sungguh bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada bau kesturi,’” (Hadits Riwayat Muslim)

Takwa (2 - habis) Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram SAUDARA, apabila takwa sudah menjadi pemelihara diri seseorang dari perbuatan yang merusak, maka ia akan selalu hidup dalam kewaspadaan. Kewaspadaan itu selalu dilakukan untuk memproteksi diri mereka dari perbuatan maksiat yang membuat hati mereka gelisah dan malu serta takut kepada azab Allah SWT. Hakikat orang demikian, adalah orang yang paham tentang kehidupan di dunia yang singkat ini. Allah SWT mengatakan, “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan permainan dan senda gurau. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” (QS. Al-Maidah ayat 32).

Pembaca yang budiman, takwa secara operasional dapat dimaknai sebagai ‘kedewasaan’ atau pola pikir yang dewasa. Menurut Qasim Nurseha, orang yang bertakwa selalu dididik oleh Allah SWT untuk berpikir dewasa dalam menyelami bahtera kehidupan di dunai ini. Kedewasaan yang diraih oleh orang yang bertakwa menjadikannya semakin dekat dengan Rab-nya sehingga jiwa dan raganya semakin mantab (nikmat) untuk beribadah kepada Allah SWT. Inilah makna takwa secara operasional.

Dalam menerapkan arti takwa secara operasional ini, paling tidak terdapat empat hal yang perlu dihiasi dengan takwa. Pertama, takwa dalam arti kedewasaan dalam beremosi. Orang yang bertakwa pandai mengendalikan emosinya ketika mendapat nikmat (kegembiraan) atau pun ketika mendapat musibah (sesuatu yang tidak mengenakkan) dari Allah SWT. Orang yang bertakwa tatkala mendapat nikmat, mereka senantiasa bersyukur.

Sebagai wujud syukur itu ia senang berbagi rezeki kepada orang lain. Pikirnya, hari ini Allah telah memberikan rezeki 100 ribu misalnya, kok terasa berbeda. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, sama-sama 100 ribu tapi rasa menerimanya berbeda, mungkin satunya karena ada tekanan yang lainnya tidak. Adapun tatkala menerima suasana yang tidak mengenakkan (musibah), orang yang bertakwa selalu bersabar dan tetap optimis kepada Allah.

Ia tiada henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah atas masalah itu dengan mengikutinya dangan ibadah salat. Demikianlah, orang yang dewasa dalam beremosi sebagai cermin kektakwaan pada dirinya.

Kedua, takwa dalam arti kedewasaan dalam berbicara. Kita tahu semua orang punya hak berbicara, yakni sebagai cara untuk mengungkapkan pendiriannya. Orang yang bertakwa dididik oleh Allah untuk mampu berbicara yang benar. Mereka juga dididik oleh Allah untuk dewasa dalam menerima perbedaan pendirian itu. Pikirannya selalu positif, mungkin saja saya keliru Anda benar, atau sebaliknya. Begitulah saudara, sehingga Allah menegaskan apagila sudah sepakat atas sebuah perselisihan harus diserahkan kepada Allah SWT, “dan apabila kalian telah bertekat (berazam), maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.” (QS. Al-Imran ayat 159).

Ketiga, dewasa di dalam berkehendak. Orang yang bertakwa harus dewasa dalam menampilkan keinginannya atau mengujudkan kehendaknya. Mereka mampu menimbang diri dengan keinginannya, mampu memahami sekala prioritas dan kemanfaatan lebih besar. Ada kalanya kita mampu untuk membeli kendaraan mewah, gedung bertingkat, atau perhiasan indah. Tapi, pertanyaanya adalah layak apa tidak digunakan dengan profesi saat ini. Jika Anda seorang yang sudah tua renta, kemudian membeli perhiasan gelang yang sangat mahal. Anda memakainya keluar rumah bak anak muda (ABG), apa yang terjadi? Kita bahkan ditertawakan dengan penampilan itu. Begitu juga kemampuan Anda membeli kendaraan, jika bukan kebutuhan maka sebaiknya jadikan sekala prioritas dan kemanfaatan yang lebih besar didahulukan. Tentu bukan karena gaya-gayaan atau kesenangan semata, sementara tetangga kita masih menyisih makanan di tong sampah kita biarkan. Kita dewasa dalam menampilkan hal itu, kemanfaatan dimaksud adalah tidak mengudang beban yang lebih besar di kemudian hari.

Terakhir, yang mungkin bisa kita pahami dari kedewasaan ke empat adalah dewasa dalam berbuat. Orang yang bertakwa, dia sanggup dan konsisten melakukan perbuatan yang baik, dan mampu serta dalam meninggalkan perbuatan jahat. Ada kedewasaan yang harus dipegang erat dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Mereka adalah orang yang yakin dangan sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan di dunia ini sudah direkam dan diawasi oleh Allah SWT. Bagi mereka hanya kebaikan dan kebaikan yang selalu ada dalam diri orang-orang tersebut. Kondisi ini kemudian diapresiasi oleh Allah SWT melalui firman-Nya, “Sesungguhnya Allah bersama orangorang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan.” (QS. An-Nahl ayat 128). Wallahu’alam.

Demikian semoga bermanfaat.

Mengatasi Lemas saat Puasa (Suara NTB/yon)

JUAL PETASAN - Salah satu pedagang petasan di jalan raya Pasar Keruak Lotim. Penjualan petasan ini meresahkan masyarakat yang sedang menjalankan puasa.

Petasan Ganggu Kenyamanan Masyarakat di Bulan Ramadhan Selong (Suara NTB) Penjualan petasan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilakukan secara terbuka. Masyarakat begitu leluasa menjual dan membeli petasan. Kondisi inipun sangat berdampak terhadap kenyamanan dan ketertiban umum, terutama mengganggu umat Islam yang sedang berpuasa.

Penjualan petasan dan kembang api yang begitu terbuka ini sangat jauh berbeda dengan bulan Ramadhan sebelum. Di mana pada tahun lalu pengawasan terhadap peredaran petasan khususnya di Kabupaten Lotim begitu ketat. Bahkan tak jarang petugas gabungan melakukan penyitaan untuk kemudian dimusnahkan, karena sangat mengganggu masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Terkait hal ini, Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, mengaku sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Termasuk Polsek jajaran diminta untuk melakukan pengawasan dan tin-

dakan tegas terhadap pedagang petasan yang membandel. “Kita sudah minta masing-masing Polsek untuk turun mengawasi penjualan petasan,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/5).

Dalam pengawasan ini, Kapolres meminta supaya petugas juga tidak asal melakukan tindakan, melainkan mengecek izin dari penjualan petasan itu.

Apabila tidak ada izinnya barulah dilakukan penindakan. Begitupun sebaliknya. “Izin-izinnya tetap kita perhatikan supaya masyarakat atau pedagang petasan ini tidak merugi. Tapi apabila tidak ada izinnya, itu risiko bagi pedagang,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, ia berharap tokoh agama mau-

pun tokoh masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan, karena merasakan langsung dampak dari pembunyian petasan tersebut. Apabila ditemukan adanya yang menjual petasan supaya dilarang dengan mengedepankan etika dan kekeluargaan.

Pantauan Suara NTB, penjualan petasan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim begitu terbuka. Seperti di wilayah Kecamatan Masbagik dan Keruak begitupun di kecamatan lainnya. Para penjual petasan terlihat berjejer menjajakan aneka petasan dari ukuran kecil hingga besar. Harga dari petasan itupun bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp60 ribu tergantung jenisnya. (yon)

Baznas Bisa Berikan Bantuan untuk Warga Beda Agama

Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diperkenankan memberikan bantuan kepada warga non Muslim atau yang beda agama. Hanya saja bantuan dari Baznas ini tidak berasal dari zakat. Zakat tetap untuk warga Muslim. Dana bantuan yang diizinkan untuk warga non Muslim ini dari non zakat.

Menurut Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Baznas Lotim M. Nazri, menjelaskan, dasar hukum penyaluran bantuan pada masa pandemi Covid-19 ini mengacu pada surat edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang pendistribusian zakat infaq dan sadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dan penanggulangan dampak bagi ekonomi.

Diakuinya, dari instruksi Baznas Pusat, seluruh Baznas di daerah dalam melakukan pendistribusian ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya bisa untuk penanganan Covid-19

(Suara NTB/rus)

M. Nazri seperti Alat Pelindung Diri dan lainnya. Pembelian ini dapat menggunakan dana Infak dan sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam surat edaran ini ada klaster yang berhak untuk disantuni, yakni tenaga pendidik dan dakwah seperti guru san dosen honorer, khatib atau penceramah, marbot masjid.

Selanjutnya bisa juga ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah, seperti tukang cukur, tukang sablon atau

pedagang kecil lainnya.

Bantuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarkaat dari Baznas ini juiga diizinkan untuk buruh formal seperti penjaga kantor. Karyawan honorer daerah. Juga kepada korban PHK dan pengangguran.

Adapun bentuk santunan bisa diberikan berupa sembako, uang tunai atau sesuai kebutuhan. Dalam penyaluran bantuan, baznas tak sekadar mengacu pada data tapi juga melihat realita. Selain melihat data, Baznas Lotim ini mencoba melihat kondisi riil dari warga yang akan menerima bantuan. Karenanya, besaran bantuan yang diberikan dari Baznas ini pun beragam. Jumlah itu disesuaikan dengan realita yang dialami masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Jadi kami (Baznas, red) tidak bisa pukul rata dalam memberikan bantuan, jenis bantuan juha tidak bisa berikan uang saja, ada juga dalam bentuk sembako,” demikian imbuhnya. (rus)

Lazismu Santuni 48 Anak Yatim dan 602 Dhuafa Mataram (Suara NTB) Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) NTB menggelar kegiatan bagi - bagi sembako pada anak yatim dan dhuafa. Sembako yang dibagikan tersebut sebanyak 48 paket untuk anak yatim dan 602 paket untuk kaum dhuafa. Penyerahan sembako tersebut dilakukan saat acara silaturrahmi PW Muhammadiyah NTB dengan Rumah Qur’an Riyadhul Mubarok di Mushalla Riyadhul Mubarok Selagalas Kota Mataram beberapa waktu.

Acara ini diadakan atas kerja sama dengan Tahfidz Qur’an Riyadul Mubarok binaan M. Anugrah Arifin, M.Pd. Mei Laduna, salah satu anak yatim Rumah Tahfidz merasa senang dan bersyukur karena pa-

ket sembako dari Lazismu. “Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikuti pengajian singkat tentang Fiqih Darurat Ibadah di situasi wabah virus Corona melanda. Virus ini membuat kami kehilangan waktu untuk menuntut ilmu secara bersama. Dengan bekal pengajian ini kami menjadi yakin untuk terus belajar dan beribadah dari rumah. Apalagi kami diberikan kado Ramadhan berupa sembako dan tas school kits. Semoga setiap tahun saya terus mendapat undangan seperti ini,” ujar Laduna.

Di tempat yang sama, Ketua Lazismu NTB, Wiryandinata menjelaskan, tahun ini Lazismu mentasyarufkan dana infak berupa kado Ramadhan kepada 48 anak yatim dan 602 orang kaum dhuafa.

RADIO

“Alhamdulillah tahun ini kami bisa tasyaruf-kan 650 paket kado Ramadhan untuk yatim dan dhuafa, yang dikemas dalam bentuk sembako dan school kits,” kata Wirya.

Wirya juga menyampaikan kepada para kaum Muslimin tidak ragu untuk membayar zakat, infak dan sedekah ke Lazismu NTB. “Untuk bapakbapak dan ibu-ibu serta semua umat Muslim, silakan salurkan zakat dan infak ke Lazismu.

Lazismu NTB Insya Allah mengelola dana zakat dan infak secara amanah,” jelasnya.

Terpisah, Ketua PW Muhammadiyah NTB TGH. Falahuddin, M.Ag memberikan pesan kepada anak yatim agar terus belajar dan rajin mengaji walaupun dari rumah. (dys)

MENGUBAH beberapa kebiasaan Anda di bulan Ramadhan dapat menciptakan perbedaan besar untuk membuat tubuh lebih bertenaga. Jangan biarkan rasa lemas saat puasa menurunkan produktivitas.

Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara sederhana yang dapat dicoba untuk mengatasi lesu dan kurang energi saat puasa.

1. Pastikan anda cukup minum Dehidrasi kemungkinan besar menjadi penyebab Anda merasa lemas saat puasa. Pastikan pada saat berbuka puasa dan sahur, Anda mencukupi kebutuhan minum Anda. Anda bisa mencoba pola 2-4-2, dua gelas saat berbuka puasa, empat gelas sepanjang malam, dan dua gelas saat sahur. Tidak hanya air putih, Anda bisa mengonsumsi buah-buahan atau yogurt untuk menambah asupan cairan.

Hindari minuman yang mengandung kafein selama puasa. Kafein dalam kopi, minuman bersoda, maupun teh yang dikonsumsi 3-6 jam sebelum tidur dapat membuat Anda sulit tidur dan berpeluang mendadak terjaga di tengah malam. Berhenti mengonsumsi kafein secara bertahap adalah cara terbaik untuk tetap berenergi sepanjang hari. Anda mungkin justru akan merasa lemas dan sakit kepala saat tidak mengonsumsi kafein. Kondisi ini hanya bersifat sementara.

2. Perhatikan makanan saat berbuka puasa dan sahur Semua makanan memang terlihat mengenyangkan pada saat berbuka puasa, tapi tidak semuanya mendatangkan nutrisi bagi tubuh. Makanan berbahan dasar tepung dan yang mengandung kadar gula tinggi bisa membuat Anda lemas saat puasa. Jadi usahakan hindari makanan seperti ini. Konsumsi makanan segar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan secara teratur.

Dibandingkan menyantap makanan dalam jumlah besar pada satu kesempatan, lebih baik mengonsumsinya dalam jumlah kecil tiap 3 jam sekali dari waktu berbuka puasa hingga menjelang imsyak. Berikut ini adalah beberapa pilihan kudapan yang bisa menghasilkan energi untuk beraktivitas: · Buah potong, misalnya sebuah pisang ambon ukuran sedang mengandung sekitar 100 kalori dan apel ukuran sedang mengandung sekitar 80 kalori. · Salad dan telur rebus. Satu butir telur ukuran sedang bisa menghasilkan energi sekitar 80 kalori. · Cokelat hitam batangan tanpa susu mengandung sekitar 250 kalori pada tiap 50 gram-nya.

3. Lakukan olahraga yang anda sukai Beraktivitas normal saja sudah melelahkan, bagaimana jika disarankan untuk berolahraga saat puasa? Namun, percayalah bahwa berolahraga teratur akan membuat Anda lebih bertenaga saat beraktivitas dan terhindar dari lemas saat puasa.

Bahkan untuk sebagian orang, berolahraga bahkan mampu meningkatkan kualitas tidur mereka. Berolahraga dua setengah jam dalam sepekan adalah durasi yang dianjurkan untuk menjaga kebugaran tubuh.

Namun Anda tidak harus memenuhi durasi kuota ini seketika.

Mulailah dengan porsi latihan kecil seperti 10 menit sehari berjalan kaki. Agar tetap bersemangat, pilihlah olahraga dan suasana yang Anda sukai. Aktifitas tersebut bisa disertai dengan iringan musik atau dilakukan secara beregu di tempat terbuka.

4. Pastikan jam tidur tetap sama seperti biasa Cukup istirahat adalah kunci untuk terus berenergi saat beraktivitas sepanjang hari dan menghindari lemas saat puasa.

Cobalah untuk bangun dan tidur di jam yang sama tiap hari, sehingga tubuh memiliki jam biologis yang terjadwal. (*)

Pesmol Ikan Nila RAMADHAN sudah memasuki hari ke sembilan belas. Dalam berbuka, tentu, kita menginginkan menu-menu makanan yang menyegarkan dan menyehatkan, sehingga bisa kembali berpuasa untuk keesokan harinya. Na, jika Anda ingin mencoba menu Pesmol Ikan Nila bisa Anda coba di rumah. Apalagi ikan nila cukup banyak kita temukan di pasaran dan tempat budidaya ikan lainnya dengan harga terjangkau.

Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Pesmol Ikan Nila seperti dikutip dari brilicious.brilio.net..

Bahan-bahan : - 10 butir bawang merah - 8 siung bawang putih - 4 buah kemiri - ½ sendok teh ketumbar - 2 cm kunyit - minyak goreng untuk menumis Bumbu lainnya - 1 cm jahe - 1 cm lengkuas - 2 lembar daun salam - 1 batang serai - 200 ml santan - gula garam kaldu bubuk - 1 batang daun bawang, iris kasar - 2 buah cabai merah, iris kasar - 5 buah cabai rawit, biarkan utuh - cuka secukupnya - gula pasir, garam, kaldu bubuk secukupnya Cara memasak: 1. Tumis bumbu halus, masukkan bumbu lain, Tumis sampai harum.

2. Tuang s a n t a n , masak sampai mendidih.

3. Masukkan ikan, beri gula, garam, kaldu bubuk, dan sedikit cuka.

4. Masukkan daun bawang, cabai merah, cabai rawit, masak hingga air surut. Setelah itu Anda sajikan untuk keluarga. Selamat mencoba!

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2020

BPBD NTB Pasang Kelengkapan Medis di RS Darurat Corona Dari Hal. 1 Perangkat kebutuhan pendukung rumah sakit itu sedang dalam proses distribusi ke asrama haji hingga terpasang.

Peran pihaknya untuk memastikan gedung itu lengkap sebagai rumah sakit darurat penanganan pasien Covid – 19.

Bahkan pihaknya menyiapkan personel untuk mendukung operasional kegiatan dimaksud, termasuk menyiagakan ambulance dan sopir khusus.

Mengenai penganggaran, tidak ada alokasi dana khusus.

Karena perangkat tersebut merupakan bagian dari bantuan yang dikirim BNPB hingga CSR dari perusahaan perusahaan yang masuk ke pihaknya.

Fasilitasnya pada dasarnya sudah ada, hanya tinggal dilengkapi fasilitas standar rumah sakit. ‘’Di situ ndak terlalu banyak dibutuhkan tambahan

fasilitas karena sudah kayak hotel. Paling kita tambahin ruang dokter, ruang perawat, alat-alat kesehatan lainnya. Ndak terlalu banyak butuh uang. Rencana kita Jumat atau minggu ini (dioperasikan),’’ ujar Ahmadi.

BPBD NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) dan RSUD NTB adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diminta memenuhi standar Asrama Haji sebagai rumah sakit. Di mana, Dikes dan RSUD NTB menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan penanganan medis. ‘’Nanti Dikes yang banyak disiapkan seperti catering, honor paramedis, laundry dan lainnya. Asrama Haji saja difokuskan menjadi rumah sakit darurat Corona supaya pasien umum merasa tidak takut datang ke rumah sakit,’’ jelas Ahmadi. (ars/*)

4.200 TKI Asal NTB akan Pulang di Tengah Pandemi Dari Hal. 1 Kepala Negara menekankan bahwa skema kepulangan mereka harus melalui protokol kesehatan yang ketat dan diikuti dengan kesiapan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi para pekerja migran Indonesia tersebut.

‘’Ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Juga dipastikan kesiapan tempat karantina, rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut,’’ tandasnya. (ars)

Lirik Olahan Ikan Dari Hal. 1 saat dikonfirmasi, Senin (11/ 5) di Mataram.

Penyaluran JPS Gemilang yang harus dilakukan di ratusan desa di NTB dipastikan akan membutuhkan waktu.

Hal tersebut diakui akan menjadi kendala, mengingat jumlah kotak pendingin yang tersedia belum memadai.

Evaluasi tersebut menurutnya merupakan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mengkhawatirkan kualitas daging ayam yang dibekukan tersebut jauh menurun ketika nanti disalurkan. ‘’Karena kita belum mempunyai cool storage (kotak pendingin), atau istilahnya masyarakat kita belum mempunyai sarana prasarana yang terstandar untuk daging beku itu,’’ ujarnya.

Padahal, produksi daging ayam di NTB dipastikan dapat mencukupi kebutuhan JPS Gemilang tahap II yang akan disalurkan untuk 125.00 KK. Di sisi lain, Budi menyebut penyediaan komponen pengganti lainnya tetap akan melibatkan UMKM dan IKM lokal. Termasuk yang bergerak dalam bidang olahan ikan yang saat ini menjadi salah satu pilihan pengganti untuk daging ayam beku. ‘’Sesuai arah Pak Gubernur, semua UMKM dan IKM olahan ikan (akan dilibatkan). Karena yang ingin digerakkan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah UMKM dan IKM kita,’’ ujarnya.

Terpisah, Asisten II Setda NTB, Ir.H. Ridwansyah, MTP menerangkan, usulan daging ayam sebagai komponen JPS

Gemilang ditujukan untuk mengganti penyaluran telur dalam bantuan tersebut yang sempat bermasalah. Dimana sejumlah telur ditemukan membusuk atau rusak.

Kendati demikian, opsi tersebut belakangan dikhawatirkan akan bernasib sama. Sehingga pihaknya memutuskan untuk mencari pengganti yang lebih awet seperti hasil olahan ikan.

Terlebih, hasil olahan ikan di NTB sampai saat ini dapat dikatakan melimpah. ‘’Jadi itu masalahanya bukan diganti. Kita sedang memastikan pengganti telur itu dengan apa? Antara lain dengan abon ikan salah satu altenatif (pengganti) ayam beku. Memang hasil rapat itu mempertimbangkkan hal tersebut,’’ujar Ridwansyah.

Di sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi penyaluran JPS Gemilang tahap I, salah satu keluhan yang diterima pihaknya adalah pendataan penerima dan produk yang menjadi komponen bantuan. Di mana aspirasi masyarakat yang diterima Pemprov NTB komponen bantuan diharapkan tidak berisi produk yang mudah rusak. ‘’Kalau telur kita pastikan tidak akan lagi (jadi komponen JPS Gemilang).

Karena melihat pelaksana tahap pertama yang keluhannya itu adalah soal pendataan dan produk. Di mana produk ini masyarkat minta untuk tidak diberikan barang yang mudah rusak, seperti telur. Baru muncul usulan untuk telur itu diganti dengan daging ayam,’’ pungkasnya. (bay)

Fokus Tangani Covid-19 Dari Hal. 1 dari komponen belanja langsung sebesar Rp926 miliar.

Tak berhenti pada realokasi dan refocusing anggaran, Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB yang mencapai Rp3,04 triliun. Pemprov NTB kena penyesuaian dana transfer sebesar Rp1,2 triliun. ‘’Refocusing itu sudah berhenti berpikir target-target apa, indikator dan lain sebagainya.

Fokus sekarang tangani Covid19,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi mengenai dampak pemangkasan dana transfer terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar target RPJMD tahun 2020 di Mataram, Senin (11/5) kemarin.

Akibat berkurangnya anggaran, Pemda akan menyesuaikan lagi program dan kegiatan.

Karena berkurangnya pendapatan baik yang bersumber dari dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD) maka akan berpengaruh terhadap belanja.

Artinya, ketika pendapatan bermasalah maka belanja untuk program dan kegiatan juga harus disesuaikan. ‘’Kita harus bersikap realistis juga. Pendapatan negara, devisa berkurang. Sehingga selain berkurangnya devisa negara, kemudian negara melakukan pengaturan-pengaturan untuk penanganan Civid-19 dari sesuatu belum direncanakan. Sehingga terjadi perubahan kebijakan,’’ katanya.

Sekda belum mendapatkan informasi pemangkasan dana transfer sebesar Rp1,2 triliun untuk NTB. Ia mengatakan, akibat Covid-19, pendapatan daerah terkoreksi sebesar Rp412 miliar. Yang berasal

dari dana transfer pusat dan PAD. ‘’Sehingga dengan terkoreksinya pendapatan, maka belanja juga harus dirasionalisasi,’’ ucapnya.

Khusus untuk penanganan Corona, Sekda mengatakan Pemprov sudah melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebesar Rp926 miliar. Anggaran yang dialihkan untuk belanja tak terduga (BTT) tersebut dialokasikan untuk tiga sektor prioritas dalam penanganan dampak Corona.

Yakni, sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Corona, stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB per 30 April 2020, total dana transfer dan dana desa yang dipangkas untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/ kota di NTB sebesar Rp3,04 triliun. Dari pagu awal sebesar Rp16,3 triliun, dana transfer dan dana desa berkurang menjadi Rp13,2 triliun lebih.

Pemda yang dana transfernya dipangkas paling besar adalah Pemprov NTB sebesar Rp1,2 triliun. Dari pagu awal Rp3,8 triliun berkurang menjadi Rp2,6 triliun. Dengan rincian, Dana Alokasi Umum (DAU), pagu awal sebesar Rp1,6 triliun berkurang menjadi Rp1,4 triliun lebih.

Kemudian DAK Non Fisik, pagu awal sebesar Rp1,2 triliun berkurang menjadi Rp229 miliar lebih. Selanjutnya, Dana Insentif Daerah (DID), pagu awal sebesar Rp43 miliar lebih berkurang menjadi Rp39 miliar lebih.

Selain itu, DAK Fisik pagu awal sebesar Rp416 miliar lebih berkurang menjadi Rp357 miliar lebih. (nas)

Halaman 11

Sejumlah Klaster Corona di NTB Dapat Dikendalikan Tak Beranak Pinak Mataram (Suara NTB) Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, sejumlah klaster penyebaran virus Corona dapat dikendalikan sehingga tak beranak pinak. Kemudian klaster Gowa yang merupakan penyumbang terbesar pasien positif Corona di NTB sudah terpetakan dengan baik. ‘’Setelah klaster Gowa bisa terpetakan dengan baik.

Klaster-klaster imported case ini sudah kita baca. Klaster Bali, Klaster Bogor, Klaster Jakarta dan Klaster Sukabumi itu sudah dapat dikendali-

kan. Kita ingin tak terjadi transmisi lokal yang beranak pinak lagi ,’’ kata Gita dikonfirmasi Senin (11/5) kemarin.

Sekda NTB ini mengatakan, dengan adanya rapid test atau tes cepat, petugas kesehatan dapat langsung melakukan penelusuran kontak. Meskipun banyak yang dilakukan pelacakan kontak, namun hal tersebut membantu dalam melakukan penanganan. Sehingga orang yang reaktif langsung diisolasi untuk mencegah penyebaran virus Corona ke orang lain. ‘’Dengan cepat kita rapid test, cepat kita isolasi kita harapkan bisa terlokalisir,’’ kata Gita.

Namun sekarang ada kekha-

Bandara Dibuka, Arus Penumpang Belum Signifikan Mataram (Suara NTB) – Dibukanya kembali penerbangan penumpang di Bandara Lombok Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), belum menunjukkan pergerakan penumpang yang signifikan. Dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi penumpang dan maskapai, beberapa jadwal penerbangan bahkan harus dibatalkan.

Communication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Arif Haryanto menerangkan, rute penerbangan yang diakomodir di LIA saat ini adalah Lombok – Jakarta dan sebaliknya, serta rute Lombok – Denpasar dan sebaliknya yang difasilitasi Garuda Indonesia.

Berdasarkan catatannya, sampai dengan Senin (11/5) penerbangan yang difasilitasi Garuda Indonesia untuk rute Jakarta – Lombok tiba di LIA pada pukul 14.05 Wita dengan membawa 56 orang penumpang. Sedangkan untuk rute Lombok – Jakarta terbang pada pukul 14.50 Wita dengan membawa 35 orang penumpang.

Selain itu, ada juga rute Lombok – Denpasar dan sebaliknya yang difasilitasi maskapai Wings Air yang sempat melakukan penerbangan perdana pada Jumat (8/5) lalu pascapenutupan bandara untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Kendati demikian, rute tersebut saat ini telah dibatalkan oleh pihak maskapai. ‘’Seharusnya Wings Air (ada jadwal penerbangan) seperti kemarin, tapi hari ini (kemarin) cancelled (dibatalkan),’’ ujar Arif saat dikonfirmasi, Senin

(11/5). Diterangkannya, dalam penerbangan perdana Wings Air sempat mengangkut 1 orang penumpang dari total 36 orang yang melakukan reservasi untuk rute Denpasar – Lombok. Sedangkan untuk rute Lombok - Denpasar ada 18 orang penumpang yang diterbangkan dari 36 orang yang melakukan reservasi.

Diterangkan Arif, pihaknya sampai saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari maskapai terkait jadwal penerbangan tersebut. Mengingat keputusan pembatalan sepenuhnya menjadi wewenang dari maskapai. “Itu maskapai yang putuskan dan tahu alasannya. Biasanya alasan operasional,” ujarnya.

Untuk bisa melakukan penerbangan, penumpang pesawat terbang memang diharuskan mengikuti prosedur yang cukup ketat. Setidaknya ada empat kriteria calon penumpang yang dapat dilayani oleh pihak bandara.

Kriteria yang dimaksud antara lain penumpang dengan tujuan perjalanan dinas dari lembaga pemerintah atau swasta, penumpang yang anggota keluarganya meninggal dunia, pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat serta repatriasi pekerja migram/ pelajar, serta pemulangan orang dengan alasan khusus.

Kemudian penumpang juga diharuskan memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan, termasuk menunjukkan hasil tes kesehatan. Mengingat hanya penumpang yang telah dinyatakan negatif Covid-19 yang bisa berangkat. (bay)

watiran Gugus Tugas dengan dibukanya lagi akses transportasi seperti bandara. Pihaknya khawatir ada imported case baru dengan pembukaan akses transportasi tersebut terutama dari daerah-daerah yang masuk zona merah Corona seperti Jakarta, Surabaya dan Bali. ‘’Memang ada juga kecemasan kita dengan longgarnya bandara. Kita yang sudah berjibaku, akan ada PR lagi yang harus kita waspadai. Walaupun ketentuan untuk penerbangan itu tidak seperti penerbangan biasa,’’ katanya.

Berdasarkan data Gugus

Beberapa pasar yang dikunjungi Wagub, selain Pasar ACC Ampenan seperti Pasar Perumnas, dan Pasar Kebon Roek. Selain di pasar, Wagub juga berkesempatan melakukan pembagian masker di tempat-tempat keramaian dengan melibatkan seluruh elemen OPD lingkup Provinsi NTB. ‘’Mari seluruh masyarakat, kita ikhtiarkan instruksi Gubernur NTB untuk selalu menggunakan masker, agar dapat mengurangi risiko (terpapar virus Corona). Insya Allah kita bisa menang dalam melawan virus Corona di NTB,’’ katanya optimis.

Menanggapi pemberlakuan aturan wajib masker ini, Kepala Pasar ACC Ampenan, Ahmad Mahdawi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih, kepada Pemerintah Provinsi NTB, khususnya kepada Wagub NTB yang turun langsung membagikan masker dan memberikan edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker.

Menurutnya langkah strategis melalui aturan wajib masker ini, akan dikawal oleh Pemerintah Kota Mataram, khususnya Kepala Pasar. Ia berharap dengan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker, para pedagang di pasar akan terhindar dari virus Corona. Dengan demikian, akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB dengan cepat.

Dalam kesempatan yang sama di lokasi yang berbeda, Kepala Pasar Perumnas, Mustakim mengatakan, sejak ada perintah dari Presiden, imbauan Gubernur, Walikota dan jajarannya, langsung menerapkan dan tertib menjaga apa yang diperintahkan Gubernur, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. ‘’Bagi yang tidak punya, kami bagikan. Jangan sampai virus tertular dan kami konsisten dengan edaran Gubernur NTB dan Walikota Mataram,’’ tegasnya.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 lebih luas, Pemprov NTB mewajibkan

seluruh masyarakat menggunakan masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Melalui Instruksi Gubernur, selain untuk mempercepat penanganan wabah Corona, langkah ini diambil dengan mempertimbangkan sebaran kasus di beberapa wilayah dengan transmisi lokal, seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur. Sebaran dengan transmisi lokal menuntut pemerintah melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang lebih tegas dan ketat.

Setidaknya 32 titik keramaian menjadi fokus sosialisasi, edukasi dan pembagian masker gratis di wilayah Kota Mataram, Senin kemarin.

Dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi, Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Di lokasi lain, di Pasar Karang Lelede, Cakra Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dra.Hj. T. Wismaningsih Drajadiah, juga melakukan kegiatan yang sama. ‘’Kegiatan ini upaya kita bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bapak Gubernur NTB sudah menginstruksikan wajib menggunakan masker mulai hari ini (kemarin). Bila dilanggar akan ada sanksi,’’ ujarnya mengingatkan pengunjung Pasar Karang Lelede.

Edukasi juga menjadi penting dalam kegiatan ini. Wismaningsih mengingatkan pengunjung pasar untuk sebisa mungkin tetap di rumah.

Namun jika terpaksa harus keluar rumah seperti ke pasar untuk berbelanja harus menggunakan masker. Selain tetap memperhatikan physical distancing, menjaga etika batuk dan bersin serta rajin mencuci tangan selepas beraktivitas. ‘’Jika terpaksa harus keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, baik masker kain atau medis, sesuai Instruksi Gubernur terbaru tentang penggunaan masker,’’ katanya mengingatkan.

Salah seorang pedagang sembako di pasar Karang Lelede, Sri, mengaku sudah mendengar imbauan untuk menggunakan

tif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 4.107 orang. Terdiri dari 2.051 orang atau 49 persen masih dalam pemantauan dan 2.056 orang atau 51 persen selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 55.707 orang. Terdiri dari PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 5.823 orang atau 10 persen dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 49.884 orang atau 90 persen. (nas)

Hidroponik, Solusi Bertani di Sempitnya Lahan Perkotaan SEMAKIN sempitnya lahan pertanian di wilayah perkotaan, membuat para petani diharuskan mencari cara lain dalam melakukan aktivitas cocok tanam hingga menjual hasil produk pertaniannya. Sistem hidroponik menjadi salah satu solusi menghadapi permasalahan tersebut. Dalam melakukan cocok tanam, sistem hidroponik dikenal tidak membutuhkan lahan yang banyak, sehingga dapat memanfaatkan area yang kecil dan sempit sekalipun.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Penggerak PKK Provinsi NTB mengadakan kegiatan pelatihan budidaya tanaman hidroponik yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Senin (11/5). Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Kelompok Kerja (Pokja) 3 dan sejumlah anggota PKK lainnya terlihat semangat mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB berpesan untuk tetap bersemangat dalam belajar dan mencari pengalamanpengalaman baru. Tak hanya itu, Tim Penggerak PKK di seluruh kabupaten/kota di NTB diminta untuk terus berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan ketahanan pangan keluarga selama situasi Covid-19 berlangsung. ‘’Tugas kami di Tim Penggerak PKK Provinsi adalah menggerakkan dan memberdayakan Tim Penggerak PKK diseluruh kota/ kabupaten di NTB,’’ ucapnya.

Ia yakin, keahlian berkebun dan bertani dapat menjaga kelangsungan pangan disetiap keluarga sehingga tetap terpenuhi.

Dengan sistem hidroponik, ia berharap masyarakat mampu belajar untuk memenuhi kebutuhan seperti buah dan sayur dengan cara yang lebih mudah dan efisien. ‘’Untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses, keter-

NTB Wajib Masker, Wagub Langsung Turun Tangan Dari Hal. 1

Tugas, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 752 orang. Dengan rincian 432 orang atau 57 persen PDP masih dalam pengawasan, 320 orang atau 43 persen PDP selesai pengawasan/ sembuh, dan 16 orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.235 orang. Terdiri dari 500 orang atau 10 persen masih dalam pemantauan dan 4.735 orang atau 90 persen selesai dalam pemantauan.

Kemudian jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien posi-

masker. Tetapi ia berharap pembagian masker seperti saat ini harus rutin dilakukan.

Menurutnya, para pedagang ini bertemu dengan banyak orang setiap hari sehingga cukup rentan terpapar virus Covid-19. Maka pembagian masker gratis dari Pemrov NTB sangat membantu. ‘’Saya punya masker kain cuma 2 buah, dengan adanya masker ini dapat diganti-ganti setiap hari,’’ kata Sri. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pengunjung pasar, Nur Nasis, warga Kareng Kateng. Ia merasa senang dan teredukasi dengan penjelasan tentang bahaya Covid-19. Sehingga kewajiban menggunakan masker ternyata harus dilakukan. ‘’Pembagian masker dan sosialisasi dari ibu dan bapak aparat pemerintah tadi cukup memberi pengetahuan kepada kami,’’ ujar Nur. Sementara itu, dari pantuan lapangan di Pasar Pagutan, hampir seluruh pengunjung pasar terlihat sudah menggunakan masker. Begitu pula dengan pedagangnya. Aliya, salah seorang pedagang, warga Peresak Timur, mengatakan, penggunaan masker membantu memberikan rasa aman, jika harus beraktivitas di pasar. ‘’Tadi ada imbuan dari aparat, mulai hari ini kita wajib memakai masker,’’ kata Aliya.

Adapun lokasi sosialisasi wajib menggunakan masker antara lain, di Pasar Kebon Roek, Pagutan, Pagesangan, Karang Lelede, Mandalika, Rembiga. Pasar Abian Tubuh, Pasar ACC Ampenan, Cakra, Cemare, Dasan Agung.

Pasar Karang Medayin, Karang Sukun, Panglima, Perumnas, Sayang-sayang, Selagalas, Sindu.

Kemudian Terminal Mandalika, Jalan Sriwijaya, Jalan Airlangga, Jalan Bung Hatta, seputaran Malomba dan Sangkareang, pintu masuk kawasan Tembolak, Gerimak, Simpang empat Dasan Cermen, Meninting, Selagalas dan Sweta.

Kegiatan sosialisasi, pembagian masker gratis dan penerapan wajib menggunakan masker ini dilakukan selama 3 hari. Mulai 11-13 Mei 2020.

Setelahnya akan ada sanksi jika terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker. (r)

(Suara NTB/ist)

HIDROPONIK - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Pokja 3 dan sejumlah anggota PKK lainnya terlihat semangat mengikuti kegiatan tersebut. ampilan, kesabaran dan tangan- tersendiri untuk melakukan pertangan dingin dari kita semua tanian. Dengan sistem hidroponik, lahan kering pun dapat meyang harus kita asa,’’ ujarnya.

Terkait hal tersebut, Tim Peng- miliki potensi yang besar untuk gerak PKK Provinsi NTB telah dijadikan lokasi bercocok tanam. ‘’Kalau ibu punya lahan termemiliki sejumlah program yang akan segera dilaksanakan dalam bengkalai, satu are atau rooftop waktu dekat. “Alhamdulillah Tim itu bisa digunakan untuk berPenggerak PKK Provinsi dengan tani. Sehingga nanti di NTB Pokja 3 sudah memiliki program tidak ada alasan kekurangan yang Insya Allah akan dilaunch- gizi,’’ katanya. Masbuhin meing hari Rabu besok oleh Pak Gu- nilai, bercocok tanam dengan bernur untuk memberikan bibit- sistem hidroponik juga dinilai bibit ke desa-desa dan juga ke sangat prospektif dan menghasilkan sayur yang lebih segar Posyandu,’’ tutupnya.

H. Masbuhin yang ditunjuk dengan masa panen yang lebih menjadi narasumber merupa- cepat dibandingkan dengan cara kan seorang pegiat hidroponik konvensional. Selain itu, biaya yang sudah malang melintang di yang dikeluarkan juga tidak NTB mengatakan bahwa semua mahal dan terjangkau bagi setempat memiliki potensinya mua kalangan masyarakat. (r)

Tingkat Kesembuhan Pasien Corona di NTB di Atas Rata-rata Nasional Dari Hal. 1 ‘’Angka kesembuhannya (pasien Covid-19 di NTB) di atas nasional. Kalau kita lihat, tingkat kesembuhan pasien 32 persen.

Sementara nasional 20 persen,’’ sebut Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/5) petang kemarin.

Secara nasional, provinsi yang paling tinggi tingkat kesembuhan pasien Covid-19 berada di Bali. Tingkat kesembuhan pasien di Bali, kata Eka mencapai 65 persen.

Eka menyebutkan, dari 331 kasus positif Covid-19 di NTB, sebanyak 106 pasien sembuh atau 32,02 persen, pasien meninggal 6 orang atau 1,81 persen dan pasien yang masih dirawat sebanyak 219 orang atau 66,16 persen. Namun pada Senin (11/5), ada tambahan 11 pasien yang dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien yang sembuh dari Covid-19 di NTB menjadi 117 orang. ‘’Kita tingkat kesembuhan pasien 32 persen. Artinya sudah on the right track apa yang kita upayakan. Kita menemukan sebanyak mungkin pasien, kita rawat dengan baik.

Alhamdulillah mereka sebagian besar sembuh,’’ ucap Eka. Eka mengatakan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi ini, berkat kerjasama semua pihak termasuk pasien itu sendiri. Pasien kooperatif dan tenaga medis serius dan optimal dalam melakukan perawatan. ‘’Sehingga pasien kita banyak yang sembuh. Hari ini kita ada tambahan pasien yang sembuh 11 orang. 117 pasien yang sembuh sampai hari ini,’’ sebutnya.

Ditanya langkah yang dilakukan sehingga angka pasien yang sembuh bisa di atas ratarata nasional. Eka menerangkan begitu ada pasien yang terkonfirmasi positif, langsung dilakukan tracing contact. Pihaknya berusaha sedari awal menemukan kasus.

“Dengan lebih awal menemukan kasus, keadaan pasien masih relatif baik. Sehingga pada saat perawatan cepat memberikan respons terhadap obat-obatan yang

diberikan,” ungkapnya.

Eka menyebutkan sekitar 70 persen pasien Covid-19 di NTB tanpa gejala. Artinya, mereka tidak dalam kondisi sakit berat. Namun, mereka cukup berbahaya bagi orang lain seperti lansia, dan orang yang punya riwayat penyakit seperti hipertensi, diebetes.

“Itulah sebabnya meskipun tanpa gejala tetap kita kejar dan obati. Karena dia menjadi penular bagi orang lain,” terangnya.

Eka menuturkan peningkatan kasus Covid-19 di NTB dalam tujuh hari terakhir mulai melandai. Jumlah pasien yang sembuh semakin banyak dari tambahan kasus baru. “Mulai dari tujuh hari yang lalu kurva kita sudah mulai melandai. Semoga tidak ada lagi kenaikan yang tinggi. Kalau penambahan di bawah 10. Artinya, yang kita kejar penambahan itu dengan yang sembuh, lebih banyak yang sembuh,” tandasnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 752 orang. Dengan rincian 432 orang atau 57 persen PDP masih dalam pengawasan, 320 orang atau 43 persen PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.235 orang. Terdiri dari 500 orang atau 10 persen masih dalam pemantauan dan 4.735 orang atau 90 persen selesai dalam pemantauan.

Sementara, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 4.107 orang. Terdiri dari 2.051 orang atau 49 persen masih dalam pemantauan dan 2.056 orang atau 51 persen selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 55.707 orang. Terdiri dari PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 5.823 orang atau 10 persen dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 49.884 orang atau 90 persen. (nas)

Trend Sembuh dari Covid-19 di NTB Terus Meningkat Dari Hal. 1 ‘’Kita semua tidak ingin penyakit ini menimpa diri kita dan orang-orang terdekat yang kita sayangi. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang positif Covid-19 hendaknya tidak

dikucilkan,’’ pesan Dr.Zul. Sebaliknya, gubernur mengajak masyarakat untuk saling menyemangati dan mengedapankan kepekaan sosial untuk membantu dan bergotong royong menghadapi wabah ini, hingga cepat berakhir. (Putu Gede Aryadi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 12 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Swab Pertama, Pasien Covid-19 02 KSB Negatif Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi pasien Covid-19 02 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Berdasarkan hasil uji swab tahap pertamanya pasca dinyatakan terkontaminasi virus asal Wuhan itu, pasien berinisial Tn. HM (63), warga kelurahan Kuang, Taliwang ini kini dinyatakan negatif.

“Alhamdulillah. Perkembangan pak haji M ini bagus sekali. Hasil swab beliau yang dilaporkan ke kami Sabtu kemarin. Beliau itu sudah negatif,” kata Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Senin (11/5).

HM masih perlu menjalani swab tahap kedua untuk memastikan virus corona pada tubuhnya benar-benar telah hilang.

Menurut Wabup, kondisi pasien positif Covid-19 02 KSB itu sangat stabil. Selama menjalani masa karantina khusus di Rusunawa Belisung, ia tetap menjalani aktivitas rutin hariannya. Termasuk menjalankan ibadah puasa ramadan.

“Tapi harapan kami, baik pak HM maupun keluarga bersabar dulu sampai selesai swab tahap kedua dan beliau benarbenar dinyatakan sudah steril,” timpalnya.

Selain hasil swab tahap pertama Tn. HM, ada 10 hasil swab lainnya yang diterima tim gugus tugas penanganan Covid-19 KSB. 10 hasil swab itu berasal dari warga yang sebelumnya dinyatakan reaktif tes cepat (rapid test).

“Nah yang menggembirakan lagi. Dari 10 orang itu, 4 orang sudah menjalani swab tahap keduanya dan hasilnya tetap negatif. Mereka ini akan segera kita nyatakan steril dan bisa menjalani hidup normal lagi,” sebut Wabup.

Selanjutnya Wabup menyampaikan, kondisi pasien positif Covid-19 03 KSB atas nama Tn. AF. Ia menjelaskan, Tn. AF sejauh ini tetap dalam kondisi sehat selama menjalani karantina khusus di Rusunawa Belisung. Namun demikian terhadap Tn. AF sementara ini belum sama sekali dilakukan swab pasca dinyatakan terjangkit sekitar sepekan lalu.

“Info yang saya dapatkan katanya hari ini adinda AF akan menjalani swab pertamanya pasca dinyatakan positif. Tentu harapan kita dia juga hasilnya (swab) negatif ya, sama seperti pak HM,” harapnya.

Meski upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di KSB terus membaik setidaknya dengan melihat perkembangan pasien positif dan turunnya jumlah warga dalam penanganan. Wabup mengingatkan, agar masyarakat tidak lengah dalam mengantisipasi penyebaran virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok itu.

Menurutnya, salah satu yang menyebabkan cepatnya mewabah virus corona itu di Indonesia. Karena sejak awal baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama terlambat menerapkan sistem pencegahannya.

“Kita di KSB ini yang boleh dibilang sudah hampir kondusif dari serangan virus itu harus tetap siaga. Karena kalau ada yang terinfeksi (baru) lagi, kita akan semakin kesulitan melacak awal keberadaan virus itu masuk ke Fud Syaifuddin KSB ini,” pungkasnya. (bug)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sembuh dari Covid-19, Tiga Pasien RSMA Dipulangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga lagi pasien Covid di Rumah Sakit H. L. Manambai AbdulKadir (RSMA) yang telah dinyatakan sembuh dipulangkan, Senin (11/5). Pemulangannya dilepas Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri didampingi Jubir Gugus Tugas Covid Sumbawa, H. Didi Darsani.

Dari ketiganya, dua orang pasien sembuh berinisial A dan AR berasal dari Kecamatan Lunyuk dan satu orang

pasien sembuh lainnya berinisial S berasal dari Kecamatan Labangka. Kepastian sembuh didapat setelah hasil

cek swab di laboratorium ketiganya dinyatakan negatif.

Sekda Sumbawa yang juga Kepala Sekretariat Gugus Tu-

(Suara NTB/ist)

Satpol PP Sumbawa Intensifkan Penyemprotan Fasum Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumbawa mengintensifkan penyemprotan disinfektan pada sejumlah titik di Sumbawa. Seperti yang dilakukan Senin (11/5) pagi, penyemprotan dilakukan di

taman dalam Kota Sumbawa.

Lanjut siang dan sore harinya di sejumlah pasar dan lokasi lainnya pada tiga kecamatan.

Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si, penyemprotan dilakukan di sejumlah

taman dalam kota di Sumbawa, dari Taman Bugis, taman Lapangan Pahlawan, taman Genang Genis. Penyemprotan juga dilakukan di sejumlah pasar. Seperti pasar Brang Biji, pasar Labuan Sumbawa, pasar Kerato dan pasar Brang Bara.

Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Pelatih NTB mengatakan program latihan mandiri merupakan kegiatan latihan atlet persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2021.

Lewat program latihan itu KONI NTB diminta memperhatikan asupan gizi atlet.

“Saya tidak setuju bila kegiatan pelatihan mandiri atlet PON dianggap hanya sebagai menjaga kebugaran saja. Selama ini atlet latihan intensitas tinggi, tolong KONI NTB memperhatikan asupan gizi atlet,” ucap Agus Suharyan kepada Suara NTB di Mataram belum lam ini.

Pernyataan ini dilontarkan Agus berkaitan dengan program latihan mandiri yang berdampak pada pengurangan honor pelatih.

KONI NTB mengurangi honor pelatih karena program latihan mandiri berbeda dengan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON. Selain mengurangi honor pelatih, KONI NTB juga tak lagi menanggung biaya makan dan minum atlet selama program latihan mandiri. Dalam hal ini atlet akan mendapatkan honor seperti biasa.

Pengurus KONI NTB berpendapat latihan mandiri tidak seperti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON, sehingga berdampak pada pengurangan honor pelatih dan biaya asupan Gizi atlet.

Diketahui, dua bulan sebelumnya Pelatih menerima honor sebesar Rp5 juta. Namun setelah diterapkan program latihan mandiri, kini honor pelatih berkurang menjadi Rp 1,750 juta.

Pengurangan honor pelatih itu dianggap sebagai penyesuaian gaji pelatih setelah adanya perubahan program latihan. Dari sebelumnya Pelatda PON menjadi program latihan mandiri.

Menurut Agus, latihan mandiri seharusnya tidak sampai berdampak pada pengurangan honor pelatih. Pasalnya pelatih tetap bekerja profesional. “Kita tetap memberikan program latihan kepada atlet seperti biasa. Kenapa honor pelatih dikurangi,” tanyanya. (fan)

Intinya, penyemprotan diutamakan pada fasilitas umum pada wilayah tiga kecamatan. Yakni kecamatan Sumbawa, Unter Iwes dan Labuan Badas. Termasuk di lokasi kuliner dan wisata Pantai Jempol dan Pantao Goa. Ka-

laupun ada permintaan masyarakat pada wilayah tiga kecamatan tersebut, pihaknya siap melayani. “Saya pimpin langsung penyemprotan dengan menurunkan 20 personel,” terang H. Sahabuddin. (arn)

Sebagian Penerima BLT Dana Desa Dialihkan ke BST Kemensos

UPTD Uji KIR Sepi Pengunjung

KONI NTB Diminta Perhatikan Gizi Atlet

wat segera dinyatakan sembuh dan semoga tidak ada lagi penambahan pasien positif Covid-19,” kata H. Hasan Basri.

Sambil meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah. Menerapkan pembatasan sosial, selalu mencuci tangan dengan sabun dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. (arn)

SEMPROT - Personel Satpol PP Kabupaten Sumbawa melakukan penyemprotan di sekitar pantai Goa dan Jempol Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5).

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Kepala UPTD pengujian kendaraan dan KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap mengatakan, tingkat kunjungan masyarakat melakukan uji KIR kendaraan sangat minim. Bahkan dalam satu bulan terakhir terhitung hanya 5-10 kendaraan yang masuk untuk di KIR. Kondisi ini mengakibatkan target retribusi sebesar Rp200 juta terancam tidak tercapai.

“Tingkat kunjungan masyarakat melakukan uji kir sangat sepi di awal tahun 2020 terlebih setelah wabah covid-19. Bahkan dalam satu hari full, jumlah kendaraan masuk hanya satu sampai tiga kendaraan. Jika kondisi ini berlarut, maka pendapatan dari retribusi uji KIR terancam tidak tercapai seperti tahun 2019 lalu,” ujarnya kepada Suara NTB, kemarin.

Dikatakannya, realisasi pendapatan hingga saat ini baru mencapai Rp85 juta dari target Rp200 juta. Padahal potensi pendapatan yang bisa ditarik awal tahun mencapai angka Rp1015 juta. Hal itu terjadi karena kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji KIR masih sangat rendah. Bahkan dari total potensi kendaraan yang mencapai ratusan unit, hanya 4050 persen saja yang rutin mengurus surat-suratnya. Sisanya sampai saat ini belum ada jelas, termasuk kendaraan yang buku KIRnya disita petugas juga banyak yang belum terambil.

“Kesadaran masyarakat masih sangat kecil untuk melakukan KIR kendaraan yang dimiliki,” sebutnya.

Ia menambahkan, padahal proses uji KIR merupakan salah satu cara untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentu dengan kecilnya pemilik kendaraan yang datang bisa diindikasikan bahwa kesadaran masyarakat sangat minim. Apalagi saat ini pihaknya tidak bisa melakukan razia untuk menjaring kendaraankendaraan habis masa KIR di tengah pendemi covid-19.

“Sudah puluhan buku KIR yang kita sita hasil operasi gabungan beberapa bulan yang lalu, tetapi masih belum sepenuhnya terambil. Melihat kondisi tersebut kami sangat pesimis target bisa tercapai,” pungkasnya. (ils)

gas Penanganan Covid-19 Sumbawa, melepas kepulangan ketiga pasien sembuh tersebut. Dengan adanya penambahan tiga orang pasien sembuh, maka total pasien sembuh covid-19 di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini menjadi delapan orang.

“Mari kita berdoa agar semua pasien yang sedang dira-

(Suara NTB/ist)

APD - Anggota DPRD NTB Dapil V, Sambirang Ahmadi didampingi Budi Suryata menyerahkan bantuan APD ke Direktur RSMA didampingi jajarannya.

DPRD NTB Sumbang APD ke RSMA di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Satgas Lawan Covid DPRD NTB, Sambirang Ahmadi S.Ag, M.Si didampingi anggota DPRD NTB dari Dapil V, H. Lalu Budi Suryata S.P, menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir (RSMA). Yang diterima Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan didampingi Ashari Cahyadi S.KM, Senin (11/5).

Bantuan teresebut dalam bentuk Baju APD 50 buah, kacamata googles 20 buah, masker medis 1000 buah dan alat Rapid Test 25 buah.

Ketua Satgas, Sambirang Ahmadi menjelaskan, bantuan ini berasal dari Satgas Lawan Covid DPR RI dan DPRD NTB menjadi bagian tak terpisahkan dari Satgas tersebut.

Bantuan ini diberikan kepada

6 rumah sakit rujukan Covid di NTB termasuk salah satunya, RSMA. “Ini rumah sakit kelima yang kami bantu. Besok di Bima akan diserahkan oleh Bapak Mori Hanafi. Dan ini bantuan stimulan karena kami terus berupaya untuk mendapatkannya guna memenuhi kebutuhan APD rumah sakit,”terangnya.

Diakui Sambirang, tidak mudah untuk mendapatkan bantuan dari Satgas DPR RI. Sebab harus terdaftar lebih dahulu melalui Website Satgas Lawan Covid DPR RI. Setelah terigester diakomodir dalam data di pusat untuk mendapat persetujuan. Agar bantuan bisa tersalurkan. Sementara diakuinya, masih banyak APD yang dibutuhkan sejumlah rumah sakit rujukan pasien Covid di NTB. Seperti

masker N-95, yang untuk kebutuhan hariannya bisa mencapai Rp4 juta.

Pihaknya pun berjanji akan melaporkan kebutuhan APD RS Rujukan Covid di NTB kepada Satgas Lawan Covid DPR RI. Agar menjadi perhatian untuk dapat dibantu. Selain APD, tenaga medis juga membutuhkan suplemen agar mereka tetap sehat dalam melayani pasien.

Dirut RSMA, dr. Arindra Kurniawan pun menyampaikan terima kasih segala bentuk bantuan yang berikan sejumlah pihak termasuk DPRD NTB. Perhatian ini begitu penting dalam memberikan motivasi bagi jajarannya.

“Kami membutuhkan masker N-95. Karena masker ini dinilai yang paling ideal. Temanteman medis lebih percaya diri jika pakai masker N-95,”tandasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Jumlah data masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemungkinan akan berkurang.

Ini dikarenakan, sebagian akan dialihkan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Mulyadi menjelaskan, untuk menenuhi kuota penerima BST Kemensos, KSB sejauh ini masih kekurangan sekitar 400 kepala keluarga (KK) lagi. Dan untuk memenuhi kekurangan tersebut, Pemda KSB memutuskan mengambilnya dari data calon penerima BLT dana desa.

“Kemarin (Minggu) kita rakor dipimpin pak Wabup bersama para kepala desa. Sempat dibahas soal belum terpenuhinya kuota BST itu. Dan instruksi pak Wabup agar diambil kekurangannya itu dari data calon penerima BLT (dana) desa,” terang Mulyadi kepada Suara NTB, Senin (11/5).

Dialihkannya sebagian penerima BLT dana desa itu ke BST Kemensos. Secara otomatis, jumlah data penerima BLT dana desa akan berkurang. Menurut Mulyadi, dari total anggaran BLT dana desa yang disiapkan seluruh desa di KSB, diperkirakan calon penerimanya mencapai 10.000 KK lebih. “Nah kalau kita lihat data yang sekarang sedang disusun desa.

Ada kemungkinan BLT dana desa tidak tersalurkan semua. Karena memang penerimanya yang kurang. Kan warga lain sudah semua terima bantuan di program lainnnya,” sebutnya seraya menambahkan saat ini data penerima BLT dana desa masih terus digodok oleh pihak desa.

(Suara NTB/ist)

Mulyadi “Sebenarnya sudah ada desa yang siap menyerahkan datanya ke kami. Cuma ada instruksi lagi agar desa menyisir kembali data itu untuk kebutuhan memenuhi kuota BST Kemensos. Jadi desa mundur lagi,” sambung mantan kepala pelaksana BPBD KSB ini.

Meski memperkirakan BLT dana desa tidak tersalurkan semua. Mulyadi menyatalan, pihaknya tetap mengarahkan desa mengalokasikan anggaran untuk program penanganan dampak pandemi virus corona itu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Sebab jika tidak, desa dapat dijatuhi sanksi atas ketidakpatuhannya tersebut.

“Tidak apa-apa. Misalnya sesuai persentase dana yang disiapkan desa untuk BLT lebih banyak dari penerimanya. Nanti kan kelebihan anggarannya bisa dikembalikan ke kas desa dan selanjutnya untuk pemanfaatannya bisa dibuat lagi lewat APBDes perubahan,” imbuh Mulyadi. (bug)

Hari Ini, Pelatih Tagih Bonus SEA Games Mataram (Suara NTB) Pelatih dan atlet peraih lima medali emas, dua perak dan dua perunggu di SEA Games 2019 mengaku kecewa bonus mereka belum dicairkan. Terkait hal itu mereka mengaku akan menghadap Gubernur NTB untuk menagih bonus yang sudah enam bulan belum dicairkan.

Pelatih Pelatnas SEA Games Menembak asal NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Se-

nin (11/5) mengatakan, ia bersama rekan sesama pelatih dan atlet SEA Games 2019 mengaku kecewa bonus mereka belum dicairkan oleh Pemprov NTB. Pihaknya pun sudah menanyakan Dispora NTB terkait pencairan bonus atlet dan pelatih SEA Games 2019, namun belum ada kepastian.

“Saya sudah tanya Kadispora NTB, katanya bonus mau dicairkan awal tahun 2020, namun sampai saat ini belum

juga cair,” ucapnya.

Terkait belum adanya kejelasan pencairan bonus atlet dan pelatih SEA akan mendatangi Kantor Gubernur NTB untuk menanyakan kapan bonus atlet dan pelatih SEA Games dicairkan.

Pasalnya, mereka mengaku butuh uang untuk biaya hidup dan melanjutkan kegiatan latihan mandiri atlet sehari-hari.

Dalam hal ini, ia berharap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkief-

limansyah dapat emberikan solusi supaya bonus SEA Games dapat dicairkan bulan ini. Pasalnya pihak Pemprov NTB sebelumnya telah menjanjikan bonus atlet dicairkan tahun ini. Namun sayangnya bonus tersebut belum dicairkan hingga saat ini.

Diketahui, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah sudah menyerahkan secara simbolis bonus atlet dan pelatih SEA Games 2019. Penyerahan bonus atlet SEA Games dirang-

kaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB di Pendopo Kantor Gubernur NTB, bulan Desember 2019.

Dalam penyerahan bonus secara simbolis saat itu belum diserahterimakan uang tunai. Baru sebatas penyerahan nominal uang lewat tulisan kertas. Dimana bonus Rp50 juta bagi atlet peraih medali emas, kemudian Rp35 juta peraih perak dan Rp25 juta peraih medali perunggu. (fan)