Edisi Jumat 12 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 12 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 78 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kapolda NTB Sambangi Polres dan Kodim Se-Pulau Lombok

(Suara NTB/bidhumaspoldantb)

Mataram (Suara NTB) Penguatan soliditas dan sinergitas TNI-Polri terus dipupuk demi terciptanya kondusifitas wilayah. Dalam upaya memperkokoh kekompakan dan kerjasama yang baik tersebut, Kamis (11/6), Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.Si. menyambangi Markas Komando Distrik Militer (Kodim) dan Polres se-Pulau Lombok.

Selain bersilaturrahmi untuk memperkenalkan diri dan meminta dukungan dalam mengemban

amanah, kepada para prajurit TNI di Kodim 1606/Lombok Barat, Kodim 1620/Lombak Tengah, dan Kodim 1615/Lombok Timur, Irjen Pol. M. Iqbal dalam arahannya mengungkapkan, soliditas dan sinergitas TNI-Polri harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. ‘’TNI-Polri harus tetap solid, harus bersinergi. Kita hanya dibedakan warna seragam saja tetapi hati tetap satu.

Kita adalah saudara kandung, satu ibu kandung yaitu ibu pertiwi dan rakyat.

Mari kita bersama-sama berjuang membangun bangsa dan negara yang

SAMBANGI - Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.Si. menyambangi Markas Kodim dan Polres se-Pulau Lombok. Dalam kunjungannya itu, Kapolda dan rombongan disambut hangat jajaran Kodim dan Polres yang disambanginya.

kita cintai ini lewat soliditas TNI-Polri,’’ ungkap Kapolda.

Menurut jenderal bintang dua ini, pihaknya berharap jalinan erat dan hubungan kerjasama yang baik antara TNI dan Polri di NTB, dapat menjadi contoh dan ditiru oleh institusi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Saya akan sampaikan ke Pusat (Mabes Polri, red) bahwa soliditas TNIPolri di Provinsi NTB ini, bisa menjadi acuan kekuatan soliditas maupun solidaritas untuk TNI-Polri di seluruh negeri ini. Sekali lagi, saya bangga dan mengapresiasi anggota Kodim 1615/ Lotim ini,’’ ujar Kapolda saat berada di Makodim 1615/Lombok Timur.

Bersambung ke hal 11

Jangan Gegabah Siapkan Kenormalan Baru Pariwisata

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menegaskan bahwa proses menuju kenormalan baru sektor pariwisata merupakan sebuah keharusan.

Kendati demikian, seluruh persiapan tersebut akan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan penghitungan yang cermat. ‘’Kenormalan baru itu suatu kemestian. Kita memang ada wacana secara bertahap, tapi tidak gegabah,’’ tegas gubernur yang akrab disapa Dr. Zul, ditemui seusai Sidang Paripurna di DPRD NTB, Kamis (11/6).

Dicontohkan seperti persiapan NTB membuka kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabuapten Lombok Utara (KLU) sebagai destinasi pertama yang diwacanakan beroperasi. Proses tersebut menurut Dr. Zul telah disiap-

kan melalui lima tahapan. ‘’Rencana Sabtu (13/6) ini tahap pertama sosialisasi.

Jadi belum dibuka (untuk umum), tapi masih kita sosiasliasi,’’ ujarnya. Sosialisasi yang dimaksud antara lain persiapan destinasi wisata

andalan tersebut untuk memenuhi seluruh aspek cleanliness, health, and safety (CHS) dalam kenormalan baru.

Di sisi lain, rencana swab massal juga menjadi pertimbangan pemerintah. Terutama untuk menjamin seluruh kawasan Tiga Gili bebas dari Covid-19 yang saat ini menjadi momok dunia kesehatan secara global. ‘’Ada rencana swab massal pakai test. Tapi kita (masih) perlu sosialisasi. Jangan sam-

pai keluar (instruksi) pool test, tapi hasilnya sia-sia karena kita tidak paham,’’ jelas Dr. Zul. Untuk itu, seluruh persiapan menuju kenormalan baru ditekankan akan terus dimatangkan.

Menurut Dr. Zul, persiapan menuju kenormalan baru berkaitan erat dengan menjaga bergeraknya roda ekonomi di masyarakat. ‘’Tapi kita tidak gegabah dan tidak buru-buru.

Semoga ekonomi kita jalan, pariwisata jalan, tapi tidak

mengesampingkan aspek kesehatan,’’ katanya mengingatkan.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, dampak pandemi Covid19 untuk sektor pariwisata memang cukup besar. Dicontohkannya seperti penurunan tingkat hunian kamar hotel hingga minus 25-50 persen.

Harga penjualan kamar minus 10 -25 persen dan total pendapatan hotel minus 25-50 persen.

Hal serupa juga terjadi pada sektor ekonomi kreatif yang mengalami penurunan sekitar 30-50 persen. ‘’Banyak usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengalami kebangkrutan usaha, yang berakibat langsung terhadap tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,’’ ujarnya, Kamis (11/6) Bersambung ke hal 11

TO K O H Genjot Stimulus Ekonomi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Ekspor Masih Terjaga AKTIVITAS ekspor beberapa produk NTB relative masih stabil. Bahkan dalam situasi pandemi virus Corona (Covid19), pemenuhan kuota ekspor ke beberapa negara dapat dilakukan dengan lancar.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs.H.Fathurrahman,M.Si menerangkan, sampai dengan Mei pihaknya mencatat nilai ekspor NTB mencapai 4 juta dolar Amerika. ‘’Kondisinya tidak stagnan, tapi nilai ekspor kita masih dalam tahap progresnya ada (stabil),’’ ujarnya, Kamis (11/6).

Beberapa kendala memang terjadi pada ekspor NTB. Diantaranya beberapa eksportir yang tidak melakukan aktivitas lagi karena adanya kendala produksi.

Dicontohkannya seperti PT. Balai Seafood yang terpaksa tutup sementara lantaran adanya persoalan internal.

H.Fathurrahman Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/bay)

Tiga Gili Memasuki Tahap Awal Kenormalan Baru PERSIAPAN menuju kenormalan baru sektor pariwisata mulai dilakukan di NTB. Terutama dengan pembersihan serentak kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) sebagai tahap awal menuju pariwisata pascapandemi virus Corona (Covid-19).

Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan, menerangkan pembersihan serentak tersebut dilakukan bersama-sama asosiasi dan masyarakat sekitar. ‘’Kita bekerjasama dengan asosiasi lain seperti APGT, PHRI NTB, IHGMA, Gili Eco Trust, dan yang paling penting bersama lapisan masyarakat seluruhnya, terutama di Gili Trawangan,’’ ujarnya, Kamis (11/6).

Diterangkan, pembersihan tersebut dilakukan untuk me-

menuhi aspek cleanliness, health and safety (CHS) yang menjadi acuan penerapan kenormalan baru di Indonesia.

Selain itu, upaya pembersihan juga dapat menjadi salah satu materi promosi pariwisata NTB pascapandemi. ‘’Semua properti yang ada kita minta membersihkan area masing-masing, dilakukan serempak. Ini bagaimana kita bersama-sama berniat untuk mulai persiapan membuka Tiga Gili,’’ ujar Kusnawan.

Selain pembersihan properti, pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat juga membersihan ruas jalan di sunset point Gili Trawangan.

Dimana area tersebut sempat tersapu banjir rob beberapa waktu lalu.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

MENUJU KENORMALAN BARU - Pembersihan serentak di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara dilakukan bersama-sama asosiasi dan masyarakat sekitar, Kamis (11/6) kemarin.

Pemprov Pastikan Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak Rp147 Miliar

Transmisi Lokal Capai 66 Persen

Kota Mataram dan Lobar Jadi Atensi Mataram (Suara NTB) Pemprov mencatat kasus positif Covid-19 di NTB sebesar 66 persen merupakan transmisi lokal. Sedangkan 34 persen dari imported case. Secara umum Pulau Lombok khususnya Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi karena penambahan kasus baru dari transmisi lokal masih tinggi. ‘’Memang kalau transmisi lokal ini menjadi atensi. Kalau imported case sudah berakhir. Kecuali nanti ada PMI kita yang pulang. Penambahan kasus baru yang terjadi sekarang ini kebanyakan transmisi lokal,’’ kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/6) kemarin.

Berdasarkan data Pemprov NTB,

kasus positif Covid-19 dari transmisi lokal di Kota Mataram sebesar 86,5 persen, Lombok Barat 78,9 persen, Lombok Utara 33,3 persen, Lombok Tengah 81,1 persen. Kemudian Lombok Timur 85,4 persen, Sumbawa Barat 84,6 persen, Sumbawa 48,6 persen, Dompu 13,6 persen, Bima 36,4 persen dan Kota Bima 75 persen.

Untuk Pulau Sumbawa, penyebaran kasus transmisi lokal sudah mulai terkendali. Hal tersebut terlihat dari angka penambahan kasus baru yang hampir tidak ada.

Bersambung Gede Putu Aryadi ke hal 11

(Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB akan mulai masuk ke tahap recovery atau pemulihan pasca-pandemi Covid-19 pada Juli 2020 mendatang. Sesuai konsep yang telah dibuat, pemberian stimulus ekonomi akan digenjot dengan pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UKM lokal. ‘’Karena anggapan kita, bulan Juli sudah mulai masuk tahap transisi atau new normal. Artinya orang sudah beraktivitas.

Ekonomi juga menggeliat. Di bulan Juli itu, kita sudah masuk tahap recovery. Konsep kita, di situlah stimulus ekonomi kita genjot lagi,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan selaku Koordinator Bidang Pemulihan Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/6) kemarin.

Dari pengalaman dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersambung ke hal 11 H. Ridwan Syah

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota pada Desember mendatang.

Hasil monitoring yang dilakukan Biro Pemerintahan Setda NTB, anggaran Pilkada serentak sebesar Rp147 miliar lebih yang dialokasikan Pemda Kabupaten/Kota tidak terkena rasionalisasi atau pemangkasan saat dilakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. ‘’Hasil monitoring kita kemarin dengan Pemda kabupaten/kota di tujuh kabupaten/kota. Rata-rata tujuh

kabupaten/kota tidak melakukan rasionalisasi atau pemangkasan terhadap anggaran Pilkadanya. Anggaran Pilkada siap,’’ ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/6) siang kemarin.

Ia mengatakan, ada dua OPD yang melakukan monitoring dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak di NTB. Yaitu, Biro Pemerintahan Setda NTB dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

Halaman 2

DPRD Tetapkan Empat Perda Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Kamis (11/ 6) kemarin menetapkan empat paket raperda menjadi Perda Kota Mataram dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Paripurna yang dilakukan secara virtual ini dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di

Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 2. Raperda tentang Pengarustamaan Gender; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Raperda tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

aula Pendopo Walikota Mataram didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha.

Adapun empat paket raperda yang ditetapkan Dewan, masing-masing : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam paripurna itu, salah seorang Ketua Pansus, yakni Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 2 Thn 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Raperda tentang Pengarustamaan Gender, Hj. Baiq Mirdiati didaulat membacakan laporan hasil kerja gabungan Pansus.

(Suara NTB/fit)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menetapkan empat Perda Kota Mataram yang ditandai dengan persetujuan seluruh peserta paripurna.

(Suara NTB/fit)

Juru bicara gabungan Pansus DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati membacakan laporan hasil kerja Pansus.

A. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Panitia Khusus bersama Eksekutif telah bersepakat untuk melakukan pengharmonisasian, penyelarasan, penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut dengan berpedoman pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

B. Raperda tentang Pengarustamaan Gender Panitia Khusus bersama Eksekutif telah bersepakat untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Pengarustamaan Gender dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Aktivitas Belum Normal

(Suara NTB/dok)

Hasbullah MEMASUKI menuju tatanan kehidupan baru di Kota Mataram, sebagian aktivitas di pusat perbelanjaan, areal publik dan masjid mulai bergairah. Namun, kondisi berbeda justru terjadi di eks Pelabuhan Ampenan. Aktivitas pengunjung maupun pedagang belum berjalan normal.

Lurah Ampenan Tengah Hasbullah menyampaikan,

sejak Jumat pekan kemarin, aktivitas ibadah di masjid tidak lagi dibatasi. Jemaah akan melaksanakan Salat Jumat harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Menggunakan masker. Mencuci tangan.

Mengecek suhu tubuh. “Kalau aktivitas ibadah sudah mulai sejak Jumat pekan kemarin,” kata Hasbullah dikonfirmasi lewat sambungan telpon.

Memang untuk aktivitas di eks Pelabuhan Ampenan belum normal. Satu dua pengunjung yang datang. Itupun masyarakat Kota Mataram yang melepas penat di rumah usai bekerja. Sementara, pengunjung dari luar nihil.

Demikian pula, pedagang di sana juga sepi. Pedagang memahami meski telah diwacanakan kehidupan baru, tetapi aktivitas ekonomi belum pulih.

“Pedagang juga masih sepi.

Kita sudah informasi tapi masyarakat juga tahu kondisi sekarang ini,” jawabnya. Tiga bulan wabah Coronavirus Disease diakui Hasbullah, sangat berdampak terhadap kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat. Pedagang di eks Pelabuhan Ampenan beralih profesi sebagai pedagang di pasar tradisional. Jika mengharapkan penghasilan disana tidak mungkin. Apalagi ada pembatasan serta penutupan objek wisata oleh pemerintah.

“Jelas berpengaruh ke penghasilan mereka. Awalnya ramai tiba – tiba ditutup.

Dari mana lagi dapat penghasilan,” jelasnya. Wacana tatanan kehidupan baru diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah. Aktivitas ekonomi segera pulih. Peluang lapangan pekerjaan terbuka serta kehidupan sosial masyarakat segera normal. Hasbullah tetap mengingatkan masyarakat maupun pengunjung di eks Pelabuhan Ampenan, mentaati protokol kesehatan Covid-19. Disiplin menggunakan masker. Menjaga pola hidup bersih dan sehat dan mengatur jarak. (cem)

(Suara NTB/fit)

Juru bicara gabungan Pansus DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyerahkan laporan hasil kerja Pansus kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. C. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Materi muatan yang diatur dalam Raperda tersebut, telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan beberapa penyempurnaan yang telah disepakati bersama oleh Panitia Khusus dan Eksekutif sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, interoperabilitas, akuntabilitas, dan keamanan.

D. Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara Umum, Raperda tersebut perlu dilakukan pengharmonisasian dan penyempurnaan dalam penggunaan ragam bahasa produk hukum dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ditempat terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Anggota Dewan karena telah berhasil menyelesaikan pembahasan em-

pat buah Raperda yang berasal Eksekutif. Sehingga keempat Raperda tersebut pada hari ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. ‘’Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kota Mataram, kami sampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dan kesungguhan seluruh anggota Dewan yang telah membahas serta mengkaji materi empat buah Perda dimaksud. Sehingga menghasilkan materi Perda yang maksimal dan aplikatif,’’ terangnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, Pemkot Mataram telah mempunyai instrumen hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada publik. (fit/*)

Mataram Peringkat Kelima Nasional Kasus Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram seolah menjadi epicentrum penyebaran virus corona. Kasus positif terus meningkat setiap hari. Hal ini menempatkan ibukota provinsi NTB sebagai peringkat kelima nasional. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terus bekerja keras melakukan pencegahan dan penanganan. Walaupun faktanya dari analisisnya bahwa penambahan pasien positif ternyata paling banyak oleh orang tanpa gejala.

Kasus karyawan swasta yang ingin perjalanan ke luar daerah dan membutuhkan keterangan swab ternyata positif. Seorang ibu mau melahirkan datang ke rumah sakit setelah diperiksa juga positif. “Secara fisik mereka sehat. Inilah yang menjadi keheranan saya dan menjadi pertanyaan saya. Kenapa yang sehat – sehat justru positif. Berarti OTG kita banyak,” kata Walikota menanggapi posisi Mataram berada di peringkat kelima nasional kasus positif Covid-19 ditemui Kamis (11/6).

Kasus positif sampai Rabu (10/6) 339. Diantaranya, 123 positif masih dalam perawatan, 199 dinyatakan sembuh dan 17 meninggal dunia. Menurutnya, penu-

laran paling riskan berada di lingkungan kerja. Masyarakat tidak secara sadar kontak langsung dengan teman seprofesinya.

Belakangan wacana kenormalan baru yang disampaikan oleh pemerintah pusat juga berpengaruh.

Wacana itu justru disambut oleh masyarakat dengan menormalkan diri. Seperti di jalan – jalan, tempat ibadah dan pusat perbelanjaan ramai. Paling penting dalam pencegahan penularan adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid19. Dengan disiplin menggunakan masker. Rajin cuci tangan. Menjaga kontak fisik. Dan, tidak ke luar rumah jika tidak ada yang mendesak.

“Protokol kesehatan jadi kun-

ci. Masyarakat wajib menggunakan masker kalau ke luar rumah,” katanya mengingatkan.

Strategis pencegahan tetap melalui program Penanganan Covid19 Berbasis Lingkungan. Menurutnya, tindakan tegas tidak menjadi pilihan. Paling penting masyarakat memiliki kewaspadaan tinggi karena penyebaran virus secara masif menyerang siapa saja tanpa mengenal usia.

Mataram sebagai epicentrum penyebaran telah diprediksi sebelumnya oleh ahli epidemologi. Saat ini merupakan puncaknya. Sebagai ibukota provinsi akan berbeda dengan daerah lain. Mataram sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. “Tingkat mobilitas

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh tinggi dan tidak lepas dari perilaku masyarakat. Kalau kita kurang disiplin maka tingkat penularan meningkat,” tandasnya. Masyarakat diminta disiplin mentaati protokol kesehatan Covid-19. Harapannya, tatanan menuju kehidupan baru terlaksana dengan baik. (cem)

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan

(Suara NTB/fit)

Nyayu Ernawati SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendesak gugus tugas penanganan covid-19 di Kota Mataram segera mencairkan insentif bagi tenaga medis yang menangani covid-19. ‘’Setelah kami rapat dengan Dinas Kesehatan, dengan RSUD Kota Mataram.

Disitulah kami tahu terkait penanganan covid-19 ini,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis

(11/6) kemarin.

Dikatakan Erna, ada OPD yang masuk dalam tim gugus tugas melakukan sesuatu yang kurang tepat. ‘’Seharusnya yang melakukan itu Dinas Kesehatan dan memang benar Dinas Kesehatan yang melakukan tapi anggarannya ada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),’’ ungkapnya. Contohnya honor tim gugus tugas penanganan covid 19 Rp1.180.000.000 dan honor tim tracing dan pengawasan covid 19 yang mencapai Rp2,380 miliar.

Demikian pula anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang bertugas mengangkut jenazah, OB yang mana mereka berhadapan langsung dan sangat rentan terpapar, sampai saat ini belum ke luar. ‘’Apa yang menjadi kendala,’’ tanyanya. Hal ini, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, akan dipertanyakan kepada tim gugus tugas penanganan covid 19. ‘’Kasian, karena kami tahu betul mereka ini kan sudah berhari-hari meninggalkan keluarga. Kemudian mereka melaksanakan tugasnya dengan baik,’’ ucapnya. Dari awal, sambung Erna, pihaknya telah menyampaikan

bagaimana supaya tenaga kesehatan ini diperhatikan.

Sayangnya, pada tataran kenyataan, sampai saat ini, mereka belum mendapatkan anggaran tersebut. ‘’Seharusnya mereka ini yang kita perhatikan benarbenar,’’ cetusnya. Terkait anggaran pembiayaan pasien covid -19 yang selama ini disebut-sebut mencapai Rp150 juta untuk satu pasien, ternyata tak sepenuhnya benar. ‘’Itu gak ada. Anggarannya itu semua sampai saat ini, berasal dari RSUD Kota Mataram dan refocusing tahap pertama,’’ sebutnya.

Hal-hal itulah, lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, yang melatarbelakangi mengapa dewan ingin bertemu dengan tim gugus tugas penanganan covid19. ‘’Karena memang banyak hal yang perlu dipertanyakan,’’ katanya.

Dikes dan juga RSUD sebagai garda terdepan seharusnya mendapat dukungan penuh dari Pemkot Mataram. ‘’Bukan saya katakana mereka tidak diperhatikan, tapi porsinya itu sangat minim,’’ sesalnya. (fit)

Dinas Pertanian Tetap Tutup Pasar Ternak di Mataram

(Suara NTB/dok)

H.Muttawali Mataram (Suara NTB) – Meski pemerintah telah mewacanakan menuju tatanan kehidupan baru. Bukan berarti aktivitas masyarakat tidak dibatasi. Social distancing dan physical distancing harus diperketat. Pencegahan penyebaran virus dilakukan dengan tetap menutup pasar ternak di Kota Mataram.

“Pertama di pasar ternak ratusan orang datang dari berbagai penjuru di Pulau Lombok bahkan dari Pulau Sumbawa. Ini yang kita jaga su-

paya tidak terjadi penularan,” demikian kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir.H.Muttawali dikonfirmasi, Kamis (10/6). Pasar ternak tetap ditutup di Kelurahan Selagalas. Dinas Pertanian kata Muttawali, tidak mampu menjamin social distancing dan physical distancing. Karena ratusan orang datang bertransaksi.

Berbeda dengan pasar tradisional. Pengunjung hanya warga kota dan pedagang dapat diatur. “Mungkin kalau hanya sekedar memasang tempat cuci tangan dan penyemprotan. Kita mampu.

Kalau social distancing dan physical distancing yang berat.

Kita ndak mampu disitu,” ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di Mataram. Pejagal membeli langsung di salah satu pasar hewan di Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Alternatif lainnya dagang langsung ke peternak. Harga sapi jika beli langsung di peternak lebih murah dibandingkan di pasar hewan. Pasar hewan banyak calo sehingga harga dinaikan. “Tetapi inginnya mereka beli di pasar hewan karena dekat dan mengurangi biaya transportasi,”

(Suara NTB/cem)

Pasar Ternak Selagalas di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya tetap ditutup. Dinas Pertanian tidak mampu mencegah social distancing dan physical distancing karena pedagang dari luar daerah. Dikhawatirkan penularan virus corona meningkat. Disatu sisi, kasus Covid-19 di Mataram terus bertambah. sebutnya. Dia menyampaikan, pemotongan sapi di rumah potong hewan normal.

Perhari 15-20 ekor sapi dipotong untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Musim haji seperti bulan ini,biasanya jumlah pemotongan meningkat. Tetapi pemerintah meniadakan penyelenggaraan ibadah haji karena situasi pandemi. Untuk stok daging impor atau daging sapi beku 40 ton. Daging ayam beku 100 ton. Ketersedian daging diprediksi dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat sampai beberapa bulan ke depan.

“Kalau stok daging impor dan ayam beku masih aman.

Kemarin, saya sudah menandatangani sekitar 100 ton daging ayam dan 40 ton daging sapi masuk ke Kota Mataram,” bebernya. Perlu diantisipasi adalah pengiriman daging ke luar daerah. Pihaknya tidak bisa mencegah pengiriman daging untuk memenuhi kebutuhan seperti di Lombok Timur dan lain sebagainya. (cem/*)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

Konversi Masih Dipelajari SEKDA NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si ingin mempelajari lebih detail, niatan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing dari konvensional ke syariah penuh. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah.

Hal ini ditegaskan Sekda saat dikonfirmasi media di Mataram, Kamis (11/6) kemarin. Gita mengatakan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan pihak-pihak terkait. Diantaranya, jajaran direksi PT. Jamkrida NTB, Biro Perekonomian Setda NTB, bahkan jika memungkinkan menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal Provinsi NTB ini mengatakan, ia harus melihat peluang pendapatan bagi daerah dari salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyediakan jasa penjaminan kredit ini.

“Kita perlu mendengar dulu kondisinya seperti apa. karena memang, pemerintah daerah saat ini fokus kepada penanganan Covid-19,” katanya.

Seperti diketahui, PT. Jamkrida NTB Syariah saat ini kehilangan pangsa pasarnya, di Bank NTB Syariah. Setelah bank daerah ini melakukan konversi penuh dari konvensional ke syariah penuh. Kredit yang dikucurkan oleh Bank NTB Syariah saat ini, dijamin oleh perusahaan-perusahaan penjaminan nasional. Keuntungan penjaminan kredit di Bank NTB Syariah ini akhirnya menguap. Nilainya tidak kecil setahun.

Sementara Jamrida NTB harus gigit jari. Lantaran tidak bisa menjamin kredit karena statusnya tidak memiliki unit usaha syariah untuk masuk. tentu sayang, padahal, bila Jamkrida NTB yang menjaminkan kredit yang dikucurkan oleh Bank NTB Syariah, maka setiap tahun perusahaan penjaminan milik daerah ini akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit diserahkan ke Pemprov NTB sebagai pemilik saham mayoritas.

Jika Jamkrida NTB Bersaing bisa dikonversi penuh ke syariah, dengan modal inti yang dimilikinya saat ini sebesar Rp32,5 miliar, maka Jamkrida NTB akan leluasa bermitra dengan Bank NTB Syariah, sesama BUMD. PT. Jamkrida NTB sebetulnya ingin membentuk unit usaha syariah. namun aturan OJK mengharuskan Jamkrida memiliki modal khusus sebesar Rp10 miliar minimal. Tentu tidak mungkin bagi daerah memenuhi kebutuhan Jamkrida NTB yang telah lama diusulkan ini. Apalagi, anggaran lebih besar saat ini dialokasikan kepada penanganan Covid-19.

Karena itu, solusi yang paling realistis adalah mengkonversi Jamkrida NTB ke syariah secara penuh. Daerah tak perlu lagi menyediakan modal tambahan sebesar Rp10 miliar untuk membentuk unit usaha syariah.

Cukup dengan modal yang dimilikinya. Dengan demikian, Jamkrida bisa lebih eksis memberikan keuntungan lebih besar kepada daerah ini.

Gita cukup bersemangat membuat hubungan yang kuat antar perusahaan daerah atau antar BUMD. Sehingga manfaat secara ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh daerah ini. (bul)

Halaman 3

PLN Distribusikan 3.500 Masker Hasil IKM Melalui Disos NTB Mataram (Suara NTB) Melalui program corporate social responsibility, PLN Unit Induk Wilayah NTB memberikan bantuan masker sebanyak 3500 buah, yang terdiri dari 2.500 masker anak dan 1.000 masker dewasa kepada Dinas Sosial (Disos) NTB. Berlokasi di Panti Sosial Anak Generasi Harapan - Mataram, bantuan diserahkan oleh Senior Manager SDM & Umum PLN UIW NTB, Sumarno kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

Dalam sambutannya Hj. Niken menyampaikan apresiasinya kepada PLN karena kiprahnya dalam membantu masyarakat NTB pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Terima kasih telah dibantu untuk pengadaan masker khususnya masker anak, karena beberapa waktu lalu masker

menjadi sangat langka untuk diperoleh,” ungkap istri orang nomor satu di NTB ini.

Senada dengan Hj Niken, H. Ahsanul Khalik juga menyampaikan terima kasihnya karena telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dalam penyaluran bantuan.

“Apa yang dilakukan oleh PLN ini adalah suatu bukti kita memiliki kesamaan sikap dan tekad untuk melawan Covid-19,” katanya.

Ia juga berharap apa yang dilakukan oleh PLN dapat diikuti oleh pihak-pihak lainnya.

Bantuan masker ini sebagai bentuk komitmen PLN untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB. “Disamping mengelola

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan bantuan masker anak kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik. kelistrikan dan memastikan pasokan kondisi listrik tetap andal dan lancar, PLN juga ingin berkontribusi dalam membantu penanganan Cov-

id-19 melalui bantuan masker ini, khususnya masker untuk anak” ujar Sumarno.

Masker yang diberikan merupakan hasil dari produk

lokal Industri Kecil Menengah di NTB, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat selama pandemi terjadi. (bul)

Tempat Ibadah Dijadikan Sumber Pangan Mataram (Suara NTB) Keberadaan tempat-tempat ibadah tidak selalu dikonotasikan sebagai tempat puja puji manusia kepada tuhannya. Pemprov NTB menginisiasi peran tempat ibadah sangat strategis untuk dijadikan sumber pangan.

Tempat-tempat ibadah biasanya memiliki halaman yang luas. Namun kerap tak dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, jika kreatif, pekarangan tempat ibadah bisa dijadikan alternatif sumber pangan untuk kebutuhan dapur masyarakat sekitar, bahkan jadi sumber ekonomi.

Pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Bercocok tanam dengan semi teknologi. Menggunakan polybag. Jenis tanaman yang dapat ditanam adalah tanaman pangan. Diantaranya, cabai, tomat, terong, bawang dan sejenisnya. Selain itu, pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk memelihara ikan dengan sistim bioflok.

“Untuk memenuhi kebutu-

han pangan kita, asal kreatif bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang kita miliki. Kita mencoba melakukan gerakan memanfaatkan pekarangan, dengan memulai dari tempattempat ibadah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si di ruang kerjanya, Kamis (11/6) kemarin.

Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL) disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Apalagi disaat corona seperti saat ini, pemasukan

berkurang, aktifitas di luar rumah terbatas. Sementara tingkat konsumsi meningkat.

Fathul Gani mengatakan, biaya rumah tangga sangat pokok dan tidak kecil. Jika hanya mengandalkan membeli kebutuhan dapur dari pasar, tentunya sangat memberatkan. Karena itu, keberadaan pekarangan rumah dapat dijadikan alternatif mengurangi pengeluaran, bahkan menjadi sumber pendapatan (hasil produksi bisa dijual melalui tukang sayur keliling).

Di NTB, terdapat 285 KRPL. 197 diantaranya aktif.

Pemerintah daerah ingin mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangannya dengan menjadikan rumah ibadah sebagai percontohan.

“Kalau rumah-rumah ibadah sudah bisa dilihat hijau, menghasilkan pangan, bahkan hasilnya bisa dijual, yang datang beribadah bisa kita harapkan termotivasi melakukan hal yang sama,” kata mantan Kabag Humas Setda Provinsi NTB ini.

Untuk menggerakkan tempat ibadah sebagai sumber

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PEMANFAATAN PEKARANGAN - Salah satu konsep pemanfaatan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam

Sambut Kenormalan Baru, Golden Palace Hotel Tawarkan Paket Menarik Mataram (Suara NTB) – Persiapan menuju kenormalan baru di NTB menjadi perhatian banyak pihak.

Termasuk Golden Palace Hotel Lombok yang menawarkan peket menarik untuk menyambut pariwisata pascapandemi virus corona (Covid-19).

Marketing Communication Manager golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, menyiapkan paket menarik tersebut dengan tajuk Welcome to The New Normal: Book Now, Stay Soon!

Dengan paket tersebut, Golden Palace Hotel Lombok memberi kesempatan bagi tamu hotel untuk menikmati paket menginap di hotel bintang empat tersebut dengan harga bersaing.

“Jadi harga kamar kita tawarkan mulai Rp338 ribu per malam, termasuk dengan akomodasi sarapan untuk dua orang,” ujar Dayu, sapaan akrabnya, Kamis (11/6).

Pemesanan dapat dilakukan sampai 30 Juni mendatang. Untuk periode menginap sendiri dimulai pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2020.

Sebagai bagian menyambut kenormalan baru, Golden Palace Hotel juga menjamin pelayanan berbasis cleanliness, health, and safety (CHS).

Dimana tamu dapat menikmati pelayanan hotel dengan suasana yang bersih, sehat, dan aman degan penerapan protokol Covid-19. (bay)

pangan. DKP NTB berencana akan menggandeng Kemenag untuk mensosialisasikannya kepada pengelola rumah-rumah ibadah. Sementara ini, DKP juga tengah mengupayakan memperbanyak sumber-sumber bibit.

Salah satunya yang dilibatkan adalah Pramuka. Kwartir NTB kini sudah dijadikan sumber bibit tanaman pangan yang akan dibagikan ke rumah-rumah ibadah dan masyarakat yang ingin mengembangkan pekara-

ngannya untuk bercocok tanam.

Pemerintah desa juga bisa bergerak, mendorong rumah ibadah di sekitar desanya sebagai sumber bibit. Nantinya pembibitan rumah-rumah ibadah bisa dikomersilkan (dijual), atau bisa dibagikan kepada keluarga-keluarga yang tak mampu untuk mengurangi pengeluaran sehari-harinya.

Hanya dengan memanfaatkan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam. (bul)

RSI Siti Hajar Mataram ’’Disulap’’ Lebih Ramah Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Mataram terus dibenahi. Rumah sakit legendaris di Nusa Tenggara Barat ini ingin mewujudkan go greed hospital, sesuai standar Kementerian Kesehatan RI. RSI Siti Hajar dikenal sebagai rumah sakit yang ramah lingkungan. Ruang Terbuka Hijaunya (RTH)nya cukup memadai. Berdiri diatas lahan seluas 1,3 hektar dan 40 persen area hujau. Konsep bangunannya adalah bangunan lama. Meminimalisir pembangunan rumah sakit dengan gedung bertingkat.

Taman-tamannya ditata asri. Sampah-sampah juga diminimalisir berserakan. Pemandangan luar kamar perawatannya tetap hijau, menyejukkan. Dalam beberapa waktu terakhir, rumah sakit ini dibenahi. Terus di poles.

Tampilan depan rumah sakit telah dibarukan.

“Tinggal terus menghijaukannya. Agar semakin sejuk di semua lingkungan rumah sakit ini,” kata Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM. Didampingi Direktur RSI Siti Hajar Mataram, dr. Baiq Yuliana Adriani Putri, Kamis (11/6) kemarin, Lalu Imam Maliki mengatakan, keinginan untuk menjadikan RSI Siti Hajar Mataram sebagai rumah sakit ramah lingkungan sudah menjadi ciri khas rumah sakit di Jalan Catur Warga Mataram ini.

Pada saat kondisi normal, rumah sakit ini selalu ramai pengunjung. RSI Siti Hajar Mataram adalah salah satu rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan. Taman-tamannya biasanya dijadikan lesehan untuk berkumpul, bagi keluarga pengunjung. rumah sakit ini juga lebih aman ketika gempa. Pasien dan penunggu hanya tinggal beberapa langkah saja menuju ruang terbuka hijaunya

dr. Baiq. Yuliana

sebagai tempat berkumpul darurat.

Mewujudkan pelayanan kesehatan grend hospital, Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB ini mengatakan, pengelolaan limbah dilakukan sangat ketat, sampah-sampah plastic diminimalisir.

RSI Siti Hajar Mataram, sambung dr. Baiq. Yuliana memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. Ada 300 jumlah keryawan rumah sakit ini, 165 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Saat pandemi Covid-19 seperti ini, tingkat keterisian rumah sakit sekitar 35 persen.

Rumah sakit ini bukan rumah sakit rujukan utama pelayanan Covid-19. Meksipun, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan rumah sakit ini sebagai rujukan kedua (second line) penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, salah satunya korona.

Meski demikian, kata dr.

Baiq. Yuliana, pelayanan penanganan korona disediakan dengan jalur khusus. SOPnya sangat ketat. Masuk rumah sakit inipun diproteksi, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

“Meksipun beban operasional kami bertambah besar untuk memproteksi terhadap potensi adanya pasien korona.

Tapi harus dilakukan. Sebetulnya sangat diproteksi sangat aman agar pasien dan pengunjung lain tetap nyaman,” demikian Baiq. Yuliana.

RSI Siti Hajar Mataram merupakan rumah sakit type C dan terakreditasi. Saat ini kapasitas jumlah tempat tidur pasien berjumlah 78 tempat tidur dimana terdapat 3 bed (TT) di unit isolasi, 33 orang dokter spesialis. Pelayanan yang ada, yaitu IGD 24 jam, rawat inap, rawat jalan (poliklinik spesialis) pagi, siang dan sore hari, Farmasi, Laboratorium, Radiologi 24 jam, dan instalasi bedah (IBS).

Di RSI Siti Hajar Mataram juga tersedia paketan melahirkan syar’i dimana ibu yang akan melahirkan akan ditangani oleh tim wanita, kecuali dokter Obgyn/kandungan sesuai pilihan pasien.

RSI Siti Hajar Mataram sudah bekerja sama dengan BPJS dan asuransi lainnya (PT Telkom, PLN, Prudential, Generali, Ad Medika, BNI Life, Lipoo) dan asuransi lainnya yang berjumlah hampir 30 jenis asuransi. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

Halaman 4

Diduga Salah Sasaran Harus Berpihak ke UKM Lokal PEMKAB Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah menyiapkan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap II. Untuk pengadaan JPS Lotim ini, Pemda Lotim menunjuk PD. Agro Selaparang selaku penyedia.

Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, mengaku, dari temuan di lapangan, jika pengadaan JPS Lotim ini yang diuntungkan suplayer tertentu, salah satunya berupa pengadaan beras. Kondisi ini tidak sesuai harapan untuk memberdayakan UKM lokal di daerah ini.

(Suara NTB/dok) “Kita berharap jangan M. Badran Achsyid hanya satu suplayer, semestinya diberdayakan UKM-UKM yang ada. Seperti UKM pengadaan beras,”terangnya, Kamis (11/6).

Sementara, kata Badran, produk berupa beras di UKM dan IKM lokal memiliki kualitas yang cukup baik. Untuk itu, ia menekankan kepada PD Agro Selaparang selaku penyedia tidak hanya melibatkan suplayer untuk pengadaan beras. “Kita tahu bahwa pengadaan beras ini menggunakan satu suplayer. Itu sangat kita sayangkan,” ujarnya.

Termasuk untuk pengadaan telur yang diketahui didatangkan dari luar Lotim. Padahal, peternak ayam petelur di Kabupaten Lotim cukup banyak. Untuk telur ini diharapkan dapat berkelanjutan dalam pengadaan BPNT dengan memanfaatkan produk lokal.

“Alasannya karena harga telur di UKM kita lebih mahal. Tapi apa bedanya ketika didatangkan dari luar. Tujuan kita juga untuk memanfaatkan produk lokal,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur PD. Agro Selaparang, Sukirman, membantah jika suplayer yang digunakan untuk pengadaan item beras hanya satu, tapi banyak pengusaha lokal yang lain. Termasuk untuk pengepakan udah dimulai pada, Rabu lalu dan sudah 18 ribu paket yang sudah dilakukan pengepakan bertempat di BLKI Lotim. (yon)

Disos Usulkan 2000 Penerima Bantuan Dihapus Giri Menang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 2.000 lebih penerima bantuan Covid-19, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dihapus dari daftar penerima. Pasalnya, 2.000 lebih penerima bantuan ini salah sasaran, karena mereka terdaftar menerima bantuan ganda (dobel) dan meninggal dunia.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya kepada wartawan Kamis (11/6) mengatakan berdasarkan temuan yang dihimpun dari desa terdapat data penerima bantuan BST yang dobel dan meninggal. Data penerima BST dari pusat mengacu DTKS, sehingga ditemukan dobel dengan bantuan PKH, JPS Gemilang, BPNT.

Selain mengusulkan ke Kemensos untuk menghapus nama-nama penerima tersebut supaya tidak keluar lagi namanya, pihaknya sudah meminta desa mengusulkan penggantian.

Namun dari batas waktu yang ditentukan ada desa yang belum mengusulkan nama-nama pengganti. Terkait data penerima manfaat ini, pihaknya bersama

Inspektorat, BPKP melakukan evaluasi dan monitoring bantuan Covid-19 seperti BST dan bantuan lainnya. Hasil evaluasi dan monitoring itu, merupakan masukan dari pihak BPKP terkait dengan data bantuan semua data penerima manfaat baik itu JPS, BLT DD, JPS dan program bantuan lainnya satu pintu melalui Dinas Sosial.

Momentum Pilkada

Kapolres Imbau Warga Tidak Gampang Terprovokasi Isu Tanjung (Suara NTB) Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH, mengimbau warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk bijak menggunakan media sosial (Facebook). Warga juga diminta tidak mudah terpancing oleh isu yang tidak benar (hoaks).

“Jelang Pilkada ini, agar masyarakat tidak gampang percaya isu yang tidak benar. Tidak gampang menyebarkan, meneruskan informasi Pilkada yang belum tentu kebenarannya,” imbau Feri, di depan wartawan, Rabu (10/6).

Menjelang pilkada ini, kata Kapolres, Kepolisian Lombok Utara ikut andil dalam mengedukasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui peran media massa. Ia memandang, peran serta media dalam bentuk tulisan cukup penting untuk menjadi menyebarkan informasi akurat dengan sumber yang jelas.

“Reskrim Polri rutin melakukan patroli siber. Untuk menjelang pilkada sendiri, belum ada laporan karena memang tahapan (Pilkada) belum masuk,” sambungnya.

Namun demikian, Kapolres mengingatkan bahwa pihaknya akan mengatensi setiap laporan yang berkenaan dengan laporan penyeberan informasi yang tidak benar. Pasalnya, isu hoaks tidak hanya rawan saat pilkada tetapi bisa muncul pada kondisi yang dinamis.

Ia mencontohkan, Polres sudah membekuk satu orang yang diduga menyebarkan isu hoaks terkait Covid. Untuk kasus hoaks ini tim berhasil mengamankan seorang pelaku kaitan dengan cuitanya di media sosial facebook yang mengatakan “Tanjung positif 2 orang”.

Warga yang diamankan itu, diketahui pemilik akun “Solah Solah”. Akibat cuitannya, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Pelaku ini diancam dengan pasal 45 A ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang UU ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” ucap Kasat Reskrim, AKP Anton Rama Putra, menambahkan keterangan Kapolres. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - Kapolres Lombok Utara Feri Jaya Satriansyah saat menunjukkan BB dari penangkapan 9 kasus dalam dua bulan terakhir.

(Suara NTB/her)

L. Marta Jaya

Gubernur Tetapkan RSLT Tempat Darurat Penanganan Covid-19

Pemda KLU Batalkan SK Kades Sesait Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengeluarkan SK Pembatalan “bersyarat” atas SK Kepala Desa Sesait tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Ketiga SK Kades itu masing-masing No.141/15//PEM.DS/IV/2020, No. 141/16/PEM.DS/IV/2020 (keduanya tanggal 1 April) dan No. 141/17/PEM.DS/IV/2020 tanggal 6 April.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, membatalkan SK Kepala Desa melalui surat No. 311/19/DP2KBPMD/2020 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Sesait, Kecamatan Kayangan tentang pemberhentian 5 perangkat Desa Sesait. Surat itu tertanggal 9 Juni dan diterima oleh Kepala Desa pada 10 Juni 2020.

Adapun surat Bupati tersebut berisi 4 poin (diktum). Pertama, pada intinya membatalkan 3 SK Kades No.141/15, No. 141/16 dan No.141/17/Pem.Ds/IV/2020. Pembatalan tersebut diikuti “syarat”(diktum kedua), di mana kades diminta mencabut SK tersebut.

“Kedua: Memerintahkan Kepala Desa Sesait untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sesait sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan mengangkat kembali perangkat desa yang telah diberhentikan paling lambat 7 hari sejak keputusan bupati ditetapkan,” bunyi SK Bupati.

Berikutnya pada Diktum ketiga, berisi pernyataan bahwa apabila sampai 7 hari tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dijatuhi sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Terakhir (Diktum ke empat), melegitimasi keputusan bupati berlaku sejak ditetapkan.

Terpisah, Kepala Desa Sesait, Susianto, M.Pd. yang dikonfirmasi mengakui sudah menerima Surat Pemberhentian yang dikeluarkan Pemkab Lombok Utara. Ia menyebut, pembatalan yang dikeluarkan bupati bersyarat. ‘’Diktum ke satu betul pembatalan. Di Diktum kedua, bersyarat dengan memerintahkan saya untuk mencabut SK yang sudah saya keluarkan,” katanya.

“Kalau saya mau, kalau tidak berarti syarat pembatalan gagal.

Dan saya tetap pada komitmen, tidak akan mencabut,” tegasnya.

Susianto bersikukuh pada pendiriannya untuk tidak mengangkat kembali perangkat desa yang tidak mampu bekerja. Terbukti, LKPJ APBDes tahun 2019 tidak bisa disusun oleh para perangkat yang ia berhentikan. (ari)

‘’Sehingga, kalau satu pintu di Dinas Sosial, semua data penerima manfaat bisa dipadankan dan sinkronkan mana warga yang sudah dapat bantuan dan mana yang belum. Kalau data dikeluarkan oleh OPD lain, tentu sulit disandingkan. Jadi data ini sulit dipadankan,”ujar dia.

Seperti data penerima BLT, begitu ada data dari masingmasing desa pihak Dinas PMD langsung menyerahkan ke Dinas Sosial untuk dipadankan, sehingga tingkat kesalahan data penerima bisa diperkecil supaya tidak terjadi dobel. “Saran dari BPKP seperti itu,”jelas dia.(her)

(Suara NTB/yon)

KUNJUNGAN KERJA - Kapolda NTB, Mohammad Iqbal, saat melakukan kegiatan kunjungan kerja beserta Ketua Bhayangkari Daerah dan rombongan PJU Polda NTB di Polres Lotim, Kamis (11/6).

Kapolda NTB Kunjungi Mapolres Lotim dan Loteng Selong (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, SIK, MH, menekankan kepada seluruh jajarannya agar menjalankan profesi kepolisian sebagai polisi secara baik.

Sebagaimana jargonnya yaitu pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Artinya, institusi kepolisian harus mampu mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan menjadikan profesi kepolisian mesin pemeras kepada masyarakat.

Hal tersebut ditekankan Kapolda NTB dalam kegiatan kunjungan kerja beserta Ketua Bhayangkari Daerah di Polres Lotim, Kamis (11/6).

Dalam arahannya, mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini mengungkapkan tujuan adanya Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002, di mana salah satu tujuan utamanya, yaitu mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang.

Untuk wilayah Kabupaten Lotim yang telah dipercayakan kepada bupati dan jajarannya agar masyarakat dari segala elemen dapat menikmati pembangunan, terciptanya rasa aman, berpendidikan, bisa beribadah sesuai dengan agamanya masingmasing. Untuk personel Polres

Lotim agar tetap melaksanakan tugas dalam rangka menjamin keamanan dari hal kecil agar masyarakat dapat menikmati keamanan di daerahnya sendiri serta memahami prinsip subjek tugas Polri, yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Ia berpesan kepada seluruh personel Polres Lotim yaitu agar merebut hati masyarakat, meninggikan rasa kepercayaan masyarakat, jangan sakiti hati masyarakat, serta tetap solid dengan TNI. Dan tidak kalah pentingnya yaitu memahami aturan yang ada, juklak dan juknis, serta tahapan tindakan kepolisian. Terutama kepada perwira yang telah melaksanakan sekolah perwira untuk mengarahkan anggota saat pelaksanaan tugas.

Pada kesempatan itu, Kapolda NTB juga bersilaturahim ke Kodim 1615 Lotim, diakuinya jika antaraTNIdanPolrimemangbeda, namun perbedaan itu hanya di baju, namun tetap satu hati. TNI danPolrimerupakansaudarayang nana ibu kandungnya adalah Ibu Pertiwi, sehingga harus berjuang demi utuhnya kedaulatan negara.

Kapolda NTB juga bersilaturahmi dengan jajaran Polres Loteng. Pada kesempatan ini, Kapolda NTB memberikan motivasi dan semangat bagi Kapol-

res Loteng beserta jajarannya supaya senantiasa menjalankan tugas dengan baik, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Menurutnya, tantangan tugas yang dihadapi aparat kepolisian saat ini semakin berat dan kompleks, terutama memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan cara itulah, polisi akan bisa merebut kepercayaan masyarakat, sehingga menjadi penting bagi jajaran Polres Loteng utamanya untuk bagaimana bisa merebut kepercayaan masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di daerah ini.

Pihaknya tidak ingin polisi hanya bisa lips service saja. Yakni hanya bisa berkata-kata dan menempel spanduk di mana-mana, jika polisi siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam hal ini, ujarnya, butuh langkah kongkrit di lapangan dengan sering turun untuk mendengar dan menyerap aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Tidak kalah penting, ajak masyarakat untuk bersamasama menjaga keamanan wilayah. Karena polisi tentu tidak akan bisa maksimal menjaga keamanan dan ketertiban, kalau hanya sendiri. Tanpa ada dukungan dari masyarakat. (yon/kir)

Bersiap Menuju Kenormalan Baru

Penumpang Pesawat di Bandara Naik Praya (Suara NTB) Arus penumpang pesawat di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mulai menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Menyusul mulai dibukanya penerbangan bagi masyarakat umum dengan persyaratan khusus, di masa persiapan penerapan kebijakan new normal (kenormalan baru). Persyaratan khusus ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020, sepekan lalu.

“Sejak regulasi tersebut terbit, secara rata-rata jumlah pengguna jasa yang berangkat dan tiba di Bandara Lombok juga mengalami peningkatan,” terang General Manager PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Nugroho Jati, Kamis (11/6).

Jika sepekan yang lalu ratarata pengguna jasa yang tiba dan berangkat dari BIZAM berkisar antara 150 sampai 200 orang penumpang per hari, kini sudah mencapai 500 penumpang per hari. Jumlah penerbangan juga perlahan mulai naik, rata-rata bisa mencapai hingga 10 penerbangan per hari.

“Hari ini saja (Kamis kemarin, red) ada 5 pesawat yang tiba dan 4 pesawat berangkat yang sudah terjadwal dengan tujuan Jakarta, Surabaya dan Bima,” tambahnya.

Guna mendukung operasional penerbangan dalam masa adapta-

(Suara NTB/kir)

PELAYANAN - Pelayanan bagi calon penumpang di BIZAM setelah penerbangan sudah dibuka bagi masyarakat umum dengan persyaratan khusus. si kebiasaan baru, pihaknya juga terus berbenah dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang. Untuk mendukung implementasi pedoman protokol kesehatan dan prosedur pelayanan kepada pengguna jasa yang telah ditetapkan oleh PT Angkasa Pura I. Pedoman protokol kesehatan dan prosedur pelayanan tersebut meliputi penerapan physical distancing, pengecekan dokumen kesehatan, serta pengecekan suhu tubuh. Prosedur ini tidak hanya ditujukan bagi penumpang tetapi juga bagi mitra usaha dan seluruh personel yang bertugas di bandara.

Pembersihan secara berkala juga dilakukan, untuk memastikan seluruh fasilitas di bandara aman dan steril. Terutama fasilitas-fasilitas publik, seperti konter

check-in, troli, toilet, mesin pemindai boarding pass, hingga handrail.

Itu penting memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang di bandara. Di area terminal juga telah disediakan tempat mencuci tangan serta hand sanitizer yang ada di beberapa titik di dalam terminal penumpang.

Seluruh petugas bandara juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD). Penanda berupa stiker dan marka untuk menjaga jarak antar orang (physical distancing) pada setiap antrean, seperti di area check-in, area pemeriksaan keamanan (security check point), garbarata, hingga area klaim bagasi (baggage claim) juga disiapkan. Termasuk di ruang tunggu, juga telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin jarak yang cukup di antara penumpang. (kir)

Selong (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., menetapkan Rumah Sakit Lombok Timur (RSLT) yang berada di Labuhan Haji menjadi rumah sakit darurat penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Penetapan tersebut dituangkan oleh dalam surat Keputusan Gubernur Nomor 445-464 tahun 2020.

Adanya keputusan gubernur ini disambut gembira Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/6). Sekda yang juga Sekretaris Gugus Tugas Perecepatan Penanganan Covid-19 ini, menegaskan, jika keberadaan rumah sakit tersebut kini sangat bermanfaat bagi daerah di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, tidak mungkin Lotim hanya mengandalkan Rumah Sak-

it Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong. Di tengah keterbatasannya, kehadiran RSLT ini dinilai sangat membantu.

Dalam Keputusan Gubernur ini dijelaskan, Rumah Sakit Darurat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emergency tertentu Rumah Sakit Provinsi NTB dapat melakukan pelayanan terhadap pasien dengan kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP) ringan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ringan, dan orang tanpa gejala.

Rumah sakit yang diputuskan Gubernur ini bisa mendapatkan pengampuan dari Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB dengan mendapatkan pergantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (rus)

Klarifikasi Penggunaan Anggaran Corona

DPRD Kecewa Jawaban Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengklarifikasi penggunaan anggaran Covid-19 sebesar Rp 72,5 miliar dengan meminta klarifikasi pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait, Kamis (11/6). Hasil klarifikasi tersebut, kalangan DPRD kecewa berat akibat beberapa penjelasan OPD yang tak memuaskan.

Rapat penjelasan penggunaan dana Covid-19 dipimpin langsung Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, Wakil Ketua Hj. Nurul Adha dan dihadiri Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi dan jajaran OPD terkait lainnya.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan pihak Dewan ingin memperjelas alokasi anggaran per masing-masing program bantuan, berapa untuk OPD masing-masing, dan kecamatan.

“Berapa anggaran untuk program bantuan JPS, kesehatan, kecamatan. Berapa masing-masing anggaran untuk ini,” tanyanya.

Namun akibat jawaban eksekutif yang kurang lengkap, karena alasan tak membawa data, membuat dirinya sangat kecewa.

“Saya kecewa sebenarnya. Padahal kita tunda rapat ini agar OPD membawa data lengkap, bagaimana sih bapak ini?” kritiknya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran Covid-19. Di mana, dari Rp 72 miliar baru terealisasi Rp 13 miliar, berarti sekitar 1518 persen itu. Padahal, pihak pemda sudah melakukan refocusing sejak April, namun realisasi anggaran sangat rendah. Hal ini menjadi pertanyaan, begitu banyak anggaran yang di-refocusing akan tetapi realisasinya kecil.

Belum lagi bicara terkait biaya satu orang paling begitu besar menjadi pertanyaan banyak pihak. Pihak DPRD pun berencana akan membentuk Pansus Pengawasan Dana Covid-19 untuk mengawal penggunaan dana besar ini. “Bila perlu kita bentuk pansus,” tegas dia.

Sementara itu, anggota

DPRD Saeun, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Covid19. “Justru ini bukan karena efesien, akan tetapi terlalu ngirit. Lantas apa dasarnya pemda menargetkan biaya penanganan Covid-19 itu Rp 72,5 miliar.

Apa indikatornya?” tegas dia.

Menurutnya,penggunaandana harus jelas supaya dana itu tidak sia-sia. Meski dana ini dikembalikan ke kas negara. Ia menyoroti terkait masih adanya masyarakat yang menolak penerapan Covid-19.

Namun, hal ini harus dijadikan atensi pemerintah.

Menjawab hal ini eksekutif melalui Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi memberikan penjelasan secara umum. Di mana mengacu data, alokasi Rp 72,5 miliar dialokasikan untuk kesehatan Rp 23,3 miliar sudah terealisasi Rp 1,2 miliar, RSUD Rp 2,2 miliar terealisasi Rp 232 juta, DLH Rp 38 juta lebih (belum ada realisasi), Diskominfo Rp 50 juta (belum ada realisasi) dan BTT Rp 46,9 miliar terealisasi Rp 9,7 miliar.

“Total realisasi anggaran covid19 Rp 13 miliar, sisa anggaran Rp 59.5 miliar,”sebut sekda.

Dalam sesi tanya jawab, pihak Dewan mempertanyakan rincian penggunaan dana Covid-19. Jawaban dari Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati yang memuai pertanyaan, karena dinilai berbeda dengan data yang disampaikan sekda. Disebutkan total dana dari BPBD untuk Dikes Rp 17,6 miliar ditambah Rp 390 untuk kebutuhan selama enam bulan. “Dana total Rp 18 miliar lebih,”ujar dia.

Kepala BPKAD H. Fauzan Husniadi mengatakan, terkait dasar atau indikator pengunaan dana Covid-19 ini sudah jelas, yakni Inpres Nomor 4 tahun 2020.

Mengacu aturan ini, dialokasikan untuk tiga hal yakni program JPS, penanganan kesehatan dan stimulan ekonomi. “Dalam pengalokasian dana ini tidak asal comot, namun jelas acuannya,” tegas dia.

Namun ketika ditanya rincian anggaran tiap program, Fauzan tak bisa menjelaskan, karena tak membawa data. (her)

(Suara NTB/her)

PENJELASAN - DPRD Lobar meminta penjelasan penggunaan anggaran Covid-19 dari eksekutif, Kamis (11/6).

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pilkada 2020

Tambahan Anggaran, Pemda Menunggu Mendagri

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIAMANKAN –Rd alias Once (30) terduga pelaku penipuan saat diamankan di Mapolsek Pekat, Kamis (11/6).

Intel Gadungan Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Sektor (Polsek) Pekat, berhasil membekuk terduga pelaku penipuan, Rabu (10/6), pukul 21.35 Wita. Ia adalah Rd alias Once (30) asal Desa Doropeti. Aksi penipuan itu dilakukan yang bersangkutan dengan menyamar sebagai anggota intel dari Mapolda NTB. Kapolsek Pekat, Ipda Muh Sofyan Hidayat, S. Sos., melalui Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada Suara NTB, Kamis (11/6) menyampaikan, tertangkapnya anggota intel gadungan ini buah tindak lanjut polisi atas laporan korban Suradin di Mapolres Bima. Dimana keterangan Kanit Pidum Polres Bima, Ipda Fardiansyah, SH., bahwa Rd alias Once masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat tidak pidana penipuan. Sesuai laporan korban dengan LP/149/IV/2020/NTB/Res. Bima tanggal 24 April 2020.

“Menurut Kanit Pidum bahwa yang bersangkutan akan dilakukan penangkapan apabila sudah dipastikan keberadaannya di Pekat,” terangnya. Atas informasi yang diterima, lanjut Hujaifah, jajaran Polsek Pekat kemudian melakukanpenyelidikan. Hanya saja, saat itu tidak langsung mendapatinya di kampung halaman. Ia dikabarkan tengah berada di Pulau Moyo untuk melancarkan aksi serupa.

Rd alias Once baru diketahui berada di rumahnya pada 10 Mei 2020, sehingga oleh tim langsung dilakukan penangkapan.

“Sementara ini Rd alias Once sudah diamankan di Polsek Pekat untuk kemudian dilimpahkan ke Mapolres Bima,” ujarnya. Dalam melancarkan aksi jahatnya pada 20 Maret lalu, Rd alias Once berkenalan dengankorbannya di Facebook. Selain mengaku sebagai anggota intel dari Mapolda NTB, ia jugamenawarkan diri untuk membantu anak korban menjadi anggota polri. Tetapi, syaratnya harus menyerahkan sejumlah uang.

Oleh korban, tambah Hujaifah, ketika itu langsung ditransfer senilai Rp17 juta. Setelah berhasil menipu pelaku kemudian hilang kontak sampai akhirnya dibekuk polisi.

Selain korban asal Bima, warga di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tak sedikit yang menjadi korban penipuandari anggota intel gadungan ini. “Pelaku diketahui seringkali melakukan aksi yang sama terhadap beberapa masyarakat di wilayah Pekat,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu masih menunggu surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Ada kemungkinan, Pemda yang siapkan anggaran atau kebutuhan APD bagi penyelenggara.

“Kalau sudah ada surat (Mendagri), suka atau tidak suka, harus siap (dengan tambahan anggaran),” kata Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (11/6) kemarin.

Surat resmi Mendagri ditunggu, kata Muhammad, karena saat telekonferensi sebelumnya menyebutkan konsekuensi APD dan kebutuhan lain dari pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid akan ditanggung APBN. Tapi video konferensi Mendagri menyebutkan, penam-

bahan pembiayaan dari pelaksanaan Pilkada serentak di serahkan ke APBD masing-masing daerah penyelenggara Pilkada.

Ketika ditanggung Pemda, kata Muhammad, ada dua pilihan yaitu Pemda siapkan pendanaannya atau siapkan bahan yang dibutuhkan penyelenggara Pilkada. Pilihan ini masih akan dibahas dan hingga saat ini belum ada pembahasan. “Mereka baru ajukan kemarin. Kita belum bicarakan, apakah Pemda yang siapkan anggaran atau Pemda yang siapkan bahan,” katanya.

Terkait pencairan anggaran

Pilkada menyusul tahapan akan kembali aktif mulai 15 Juni 2020, Muhammad mengaku, anggaran masih cukup banyak tersedia di KPU. Karena anggaran Pilkada sesuai NPHD dicairkan dalam 3 tahap yaitu 40 persen, 50 persen, dan 10 persen dari Rp14,5 Miliar anggaran Pilkada di KPU. Tahap pertama cair pada JanuariFebruari sebelum Covid, tahap kedua paling lambat 4 bulan sebelum pemungutan suara, dan tahap ketiga paling lambat 1 bulan sebelum pencoblosan.

Muhammad juga menegas-

Destinasi Wisata Unggulan Daerah Mulai Dibuka Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, mulai membuka sejumlah destinasi wisata unggulan daerah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dibukannya destinasi wisata dilakukan Pemerintah dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19).

“Memang kita sudah mulai membuka beberapa destinasi wisata unggulan yang kita miliki untuk dikunjungi oleh masyarakat. Tentu dalam penerapannya, kita tetap akan mengedepankan upaya pencegahan covid-19,” ungkap Kepala Dinas Parpora, Ir. IGB Sumbawanto M.Si, Kamis (11/6). Sehingga tidak muncul cluster baru pada saat penerapannya.

Pola yang diterapkan nanti, dengan membatasi pengunjung di tiap destinasi wisata. Bahkan untuk saat ini, hanya wisatawan lokal dan nusantara yang akan diberikan izin berkunjung ke destinasi wisata yang dimiliki. Hal itu dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 sehingga kasus tersebut tidak bertambah. Sementara bagi wisatawan asing, pihaknya memperlakukan pengawasan secara ketat. Minimal mereka harus menunjukkan surat bebas dari Covid-19 dengan melampirkan hasil swab.

“Untuk saat ini kita akan lebih utamakan wisatwan lokal dan nusantara dulu, sementara untuk asing kita butuh waktu enam bulan menerima mereka masuk,” sebutnya.

Sebagai langkah persiapan dari dinas sendiri saat ini pihaknya tengah mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap destinasi yang akan dikunjungi. Bahkan kebutuhan anggaran juga sudah diusulkan untuk bisa disetujui, terutama kaitannya dengan pemenuhan sarana cuci tangan. Selain itu, penambahan fasilitas kamar mandi juga akan dilakukan karena dirinya mengaku sejauh ini banyak destinasi wisata belum memiliki sarana tersebut.

Dengan pola demikian, pihaknya optimis tidak akan muncul kasus baru pada saat pembukaan destinasi wisata.

“Persiapannya sudah mulai kita lakukan dengan membenahi sarana yang belum lengkap. Kami berharap dengan pola demikian tidak akan muncul kasus baru dan pariwisata akan kembali menggeliat,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ula)

Muhammad ra harus menyiapkan masker medis ke pemilih dan harus dipake saat masuk ke TPS, serta kebutuhan lainnya. (ula)

Selain Kedelai, KSB Juga Siapkan Bibit Jagung Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyiapkan bibit jagung sebanyak 7.500 hektar jelang musim tanam kedua tahun 2020. Itu dilakukan guna menyikapi ratusan hektar lahan yang mengalami gagal panen. Upaya tersebut juga dilakukan dengan harapan para petani bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan tidak terlalu merugi.

“Memang kami sudah usulkan proposal ke pusat untuk diberikan bantuan bibit jagung guna menyikapi gagal tanam. Bantuan bibit akan kita berikan pada musim tanam (MT) kedua dan diharapkan bisa menutupi kerugian akibat gagal tanam padi,” sebut Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Kamis kemarin.

Sebelumnya Pemkab juga sudah mengusulkan 300 hektar

Realisasi Investasi Minim di Triwulan Pertama Taliwang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat realisasi investasi triwulan pertama tahun 2020 hanya berada di posisi 10,6 persen atau sebesar Rp530,7 miliar. Jumlah inipun masih sangat kecil jika dilihat dari target yang diberikan provinsi di angka Rp5,03 triliun dan itupun masih didominasi perusahaan yang sudah eksis.

“Memang realisasi investasi kita masih sangat kecil, tetapi kami masih optimis target tersebut akan tercapai. Enam bulan kedepan juga akan terus kita genjot, terutama perusahaan yang laporan realisasi investasinya tidak masuk ke KSB,” ungkap Sekretaris Dinas PMPTSP KSB, Noto Karyono SPi., M. Si kepada Suara NTB, Kamis (11/6).

Rendahnya realisasi investasi triwulan pertama tidak terlepas dari banyaknya perusahaan yang belum memasukkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bahkan dadi ratusan perusahaan yang eksis di KSB hanya puluhan saja yang rutin untuk melapor kondisi perusahaannya. Sementara sisanya sampai saat ini belum ada kejelasan, meskipun tim dari pengendalian juga intens turun melakukan pengecekan.

Parahnya lagi masih ada juga perusahaan yang belum sama sekali melakukan aktivitas sehingga untuk realisasi penanaman modalnya juga tidak jelas. “Memang kami masih terkendala di LKPM sehingga kita juga kesulitan untuk mengevaluasi sejauh mana penanaman modal dilakukan,” sebutnya.

Selain persoalan tersebut, ada juga perusahaan yang tidak memasukkan laporannya di lokasi tempat mereka melakukan usaha melainkan di tempat lain. Salah satunya PBU belum sama sekali melaporkan LKPM-nya ke daerah tempat mereka melakukan aktivitas melainkan daerah asal begitupun juga PT Mac Mohan. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya tengah mencoba untuk melakukan kordinasi dengan Pemerintah pusat, sehingga LKPM perusahaan yang beraktivitas di KSB bisa masuk juga dalam penghitungan LKPM daerah. “Kami berharap usulan kami bisa disetujui sehingga realisasi investasi kita juga bisa semakin kita genjot. Kami juga akan berupaya maksimal melakukan promosi dengan harapan para investor bisa berinvestasi di KSB,” tukasnya. (ils)

kan, pihaknya tidak pernah mebahas setiap item pekerjaan yang ingin dikerjakan dan biayai KPU. Tapi pihaknya hanya mematok alokasi anggaran dan KPU yang memutuskan pembiayaannya.

“Tidak pernah (KPU) bahas per item dengan kita. Kecuali soal rencana KPU menyiarkan langsung saat debat di TV nasional yang kita larang. Karena dari itu saja, ada banyak biaya yang bisa dikurangi,” katanya saat ditanya banyak item kegiatan dicoret Pemda atas usulan KPU termasuk soal sosialisasi dan publikasi melalui media massa.

Sebelumnya, Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin mengaku, mengajukan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sebesar Rp2,144 Miliar. Besarnya alokasi ini karena penyelengga-

(Suara NTB/jun)

MENUNTUT KOMITMEN –Warga yang tergabung dalam Insan Cita Institute (ICI) bersama gerakan pemuda Barisan Mone Wadu (BMW)saat aksi demonstrasi menuntut komitmen Kejari Dompu, Kamis (11/6).

Kasus Tumpang Sari, ICI Minta Komitmen Kejaksaan Dompu (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari tahun 2019, dicurigai sengaja diperlambat. Menindaklanjuti dugaan tersebut Insan Cita Institute (ICI) selaku pelapor menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis (11/6).

Mereka meminta kejaksaan berkomitmen menuntaskan perkara yang menjerat kerabat salah seorang petinggi daerah tersebut. “Jangan coba-coba menutup mata atas persoalan tumpang sari, karena ribuan petani akan bergerak menduduki kejaksaan,” tegas Direktur Eksekutif ICI, Slamet Abadi Sentosa dalam orasinya.

Program tumpang sari jagung dan kedelai tahun 2019 diduga sarat penyelewengan.

Karena dari 371 Kelompok Tani (Poktan) yang diusulkan dalam CPCL, sebagian besar diantaranya diduga merupakan poktan fiktif. Sebab mekanisme pengusulan mereka tidak melalui persetujuan

petani atau UPTD, tetapi secara sepihak.

Kondisi ini tak heran membuat banyak poktan relokasi yang bermunculan setelah ditolaknya bantuan bibit oleh petani dalam CPCL awal.

Selain poktan fiktif, lanjut Slamet Abadi Sentosa, dalam penyaluran di lapangan kuat dugaan adanya penyunatan bantuan oleh oknum Distanbun. “Kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kadistanbun, indikatornya menandatangani SPTJM yang membenarkan bahwa 371 kelompok tani berhak mendapatkan bantuan, tapi pada kenyataannya begitu banyak kelompok tani fiktif,” jelasnya.

Atas sekelumit persoalan yang kini mengorbankan hakhak petani tersebut, ICI yang ikut didukung gerakan pemuda Barisan Mone Wadu (BMW) lantas mendesak kejaksaan untuk berkomitmen mengusut tuntas perkara ini, pun tidak akan goyah ketika diintervensi pihak luar.

Sementara itu Kasubsi

Penerangan Hukum Kejari Dompu, Ariz Rizky Ramadhon, SH, mewakili Kajari dan Kasi Intel yang tengah ada tugas luar daerah menjelaskan, kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai ini masih terus diproses.

Setelah 200-an orang poktan dalam CPCL awal diperiksa, kini ditemukan data baru 180 poktan relokasi.

Mereka ini telah diagendakan untuk menjalani pemerikasaan pekan depan untuk memastikan tahapan dalam penerimaan bantuan. Disamping Poktan, lanjut dia, sejumlah pihak pada Distanbun Dompu seperti Kasi Benih dan Kabid Tanaman Pangan (TP) sudah dihadirkan untuk pemeriksaan awal, tetapi untuk panggilan kedua tak dipenuhi dengan alasan sakit dan dalam proses isolasi mandiri.

“Untuk penyedia bibit di Jakarta belum bisa hadir karena penerbangan. Untuk Kadistanbun kami jadwalkan diakhir, karena harus melengkapi data-data terlebih dahulu dari bawah,” pungkasnya. (jun)

untuk bibit kedelai dengan harapan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani yang terdampak kemarau. Bahkan saat ini, pihaknya tengah menyusun lokasi mana saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut dengan kriteria utama gagal tanam padi di musim tanam pertama. Karena jika tidak diberikan bantuan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemuadian hari dan akan mengganggu kondusivitas wilayah.

Hanya saja pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk bersabar karena bantuan tersebut masih sebatas usulan.

“Kita hanya sebatas mengusulkan permohonan bantuan saja ke pusat dengan harapan bisa terealisasi. Sehingga masyarakat yang mengalami gagal tanam merasa terbantu dengan adanya bibit jagung yang akan kita berikan di MT Kedua,” pungkasnya (ils)

Kabupaten Bima Tak Ingin Gegabah Terapkan New Normal Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima tidak ingin gegabah untuk menerapkan tatanan kehidupan baru (new normal), walaupun daerah setempat dianggap mampu mengendalikan Covid-19.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan, sejumlah daerah di pulau Sumbawa termasuk Kabupaten Bima mendapat apresiasi dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah SE, karena mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.”Karena tidak ada peningkatan kasus adanya warga yang terpapar Corona,” katanya kepada Suara NTB. Karena dianggap mampu mengendalikan Covid-19 dan tidak ada peningkatan kasus, Gubernur kata Bupati menginginkan agar new normal mulai diterapkan di Kabupaten Bima dan Kota Bima.”Daerah-daerah di Pulau Sumbawa termasuk di Kabupaten Bima, virus Covid-19 mampu dikendalikan,” ujarnya.

Mengenai penerapan new normal, Bupati mengaku pihaknya siap, namun perlu ditelaah dan dikaji lebih mendalam. Pasalnya masih ada sejumlah warga daerah di Pulau Sumbawa yang terpapar corona.”Di Kabupaten Bima sendiri masih tersisa 4 orang dan saat ini masih dirawat di RSUD Bima. Belum lagi daer-

(Suara NTB/Dok)

Indah Dhamayanti Putri ah lain,” katanya.

Selain itu, lanjut Bupati penerapan new normal juga perlu sinergitas dan kerjasama antara daerah-daerah yang ada di pulau Sumbawa, agar penerapannya berjalan lancar tanpa ada kasus.” Mengendalikan Covid-19 perlu kerjasama semua pihak,” katanya.

Bupati menegaskan sejauh ini pihaknya masih mengikuti arahan atau instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pusat terkait pengendalian Covid19 dan menyiapkan new normal.”

Mengenai Covid-19 dan menyongsong new normal, kita selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan Pusat,” tegasnya. (uki)

Tahapan Sumbawa Produktif dan Aman Covid-19 Segera Disusun Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa segera menyusun Tahapan Sumbawa Produktif dan Aman Covid-19 dengan pola Sistem Terintegrasi Bersatu Lawan COVID. Berdasarkan arahan dan analisa rekomendasi Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Covid-19 tentang Menuju Tahapan Indonesia Produktif dan Aman Covid-19.

Sebagaimana disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, kondisi yang akan diwujudkan adalah adaptasi kebiasaan baru yang tampak dari perubahan perilaku sebagai entry point dengan pola hidup yang lebih bersih, hidup yang lebih sehat dan hidup yang lebih taat.

Kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan secara nyata dan dilakukan secara ber-

tahap tergantung dari tingkat kenaikan kasus di wilayahnya.

“Dalam waktu dekat, Gugus Tugas akan membicarakan tahap pra kondisi dengan mempercepat alur pencatatan data pada level puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan Dinas Kesehatan serta data terkait lainnya. Ini guna mengoptimalkan eksplorasi analisis lokal kabupaten, sebelum masuk tahap timing, tahap prioritas, tahap koordinasi pusat daerah dan tahap monev di Kabupaten Sumbawa,”sebut Sekda.

Sebelumnya itu, Sekda juga menyampaikan, Pemkab Sumbawa sudah melakukan sejumlah langkah dalam rangka persiapan menuju kenormalan baru. Sementara ini, Pemkab setempat sedang melakukan pengkajian terhadap kondisi yang ada sebagai acuan melaku-

kan kebijakan. “Sekarang sedang digodok kecenderungan data-data untuk melahirkan kebijakan tentang new normal.

Kita garap ibadah dulu. Sampai betul-betul siap untuk new normal dalam beribadah, maka untuk kehidupan sektor lainnya juga akan dilanjutkan,”katanya.

Dijelaskannya, kriteria new normal sudah jelas. Namun untuk menuju penerapan new normal ini membutuhkan kajian terhadap kondisi yang ada. Diantaranya terkait perkembangan kasus positif yang terjadi. Kemudian tingkat kasus yang meninggal dan sembuh. Demikian pula terhadap penelusuran kontak (tracing contact), apakah penyebarannya semakin meluas atau tidak menunjukkan penyebaran.

“Kriteria new normal sudah jelas. Untuk menuju ke sananya yang butuh kondisi-kondisi terse-

but. Ini sedang dikaji. Laporan atau kejadian setiap harinya sedang dianalisa,” terangnya.

Hasil kajian yang dilakukan sebagai dasar kebijakan yang diterapkan. Apakah penerapannya untuk satu wilayah kabupaten ataupun menghasilkan zonasi.

“Kalau di semua tempat menunjukkan gejala yang semakin lama semakin tidak ada, maka bisa serempak berlaku satu kabupaten ini. Tapi kalau tidak maka terpaksa harus dilakukan zonasi. Menuju ke zonasi itulah pendataan data ini. Sehingga nanti ada zona aman hijau, kemudian ada zona sedang kuning. Itu nanti analisanya menghasilkan skoringskoring. Kemudian ada zonasi daerah penularan tinggi yaitu zona merah,” jelasnya.

Pihaknya juga tidak menginginkan terpuruknya ekonomi karena orang mengurung diri di ru-

(Suara NTB/ist)

H. Hasan Basri mah. Makanya, dalam kondisi Covid ini masyarakat harus bisa beraktivitas seperti biasa. Namun hal itu dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan. (arn/*)

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 OMBUDSMAN RI 12345678901234567890123456789012 Perwakilan NTB mem12345678901234567890123456789012 inta kepada satuan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pendidikan untuk me12345678901234567890123456789012 matuhi dan merujuk 12345678901234567890123456789012 pada mekanisme yang 12345678901234567890123456789012 tertuang di Petunjuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Teknis (Juknis) Pener12345678901234567890123456789012 imaan Peserta Didik 12345678901234567890123456789012 Baru (PPDB) tahun aja12345678901234567890123456789012 ran 2020/2021. Hal itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penting dilakukan untuk 12345678901234567890123456789012 meminimalisasi po12345678901234567890123456789012 tensi maladministrasi.

12345678901234567890123456789012 Demikian disam12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 paikan Asisten Om12345678901234567890123456789012 budsman RI Perwak12345678901234567890123456789012 ilan NTB Bidang 12345678901234567890123456789012 Pencegahan, Mu12345678901234567890123456789012 hammad Ridho Rasy12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 id, kepada Suara NTB 12345678901234567890123456789012 pada Kamis (11/6).

Muhammad Ridho Rasyid 12345678901234567890123456789012 Ia mengingatkan 12345678901234567890123456789012 setiap institusi pendidikan merujuk pada mekanis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 me dan prosedur yang tertuang di dalam juknis. Den12345678901234567890123456789012 gan begitu seluruh alur proses PPDB harus mengacu 12345678901234567890123456789012 kepada juknis yang sudah dibuat oleh masing-mas12345678901234567890123456789012 ing daerah. “Hal ini untuk meminimalisasi praktik12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 praktik yang berpotensi maladministrasi,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Rangkaian PPDB SMA, SMK, dan SLB sudah dim12345678901234567890123456789012 ulai pekan ini. Sementara di kabupaten/kota yang 12345678901234567890123456789012 menaungi jenjang TK, SD, dan SMP mulai melaksan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 akan PPDB pada pekan depan.

12345678901234567890123456789012 Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy 12345678901234567890123456789012 Furqan, M.Pd., mengatakan, pelaksanaan PPDB dilaku12345678901234567890123456789012 kan secara daring, kecuali SLB. Menurutnya, untuk jen12345678901234567890123456789012 jang SMA dan SMK, tidak ada hambatan dalam melak12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sanakan PPDB daring. Calon siswa harus mendaftar 12345678901234567890123456789012 dari rumah. Namun, sekolah juga boleh memfasilitasi 12345678901234567890123456789012 pendaftaran daring dengan tetap memperhatikan pro12345678901234567890123456789012 tokol kesehatan Covid-19. Sekolah juga diingatkan tidak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 boleh menambah kuota melebihi kuota yang telah diteta12345678901234567890123456789012 pkan petunjuk teknis Juknis PPDB. 12345678901234567890123456789012 Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur presta12345678901234567890123456789012 si dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai den12345678901234567890123456789012 gan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan 12345678901234567890123456789012 pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur 12345678901234567890123456789012 afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 akan pada 23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 12345678901234567890123456789012 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, 12345678901234567890123456789012 pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, sele12345678901234567890123456789012 ksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram juga akan 12345678901234567890123456789012 mempertegas penerapan zonasi pada PPDB SMP di 12345678901234567890123456789012 awal tahun ajaran 2020/2021. Hal itu dilakukan karena 12345678901234567890123456789012 sejumlah sekolah pinggiran wilayah Kota Mataram 12345678901234567890123456789012 kerap mengalami kekurangan siswa. “Saya akan keras 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kepada kepala sekolah agar jangan bermain dengan 12345678901234567890123456789012 zona itu. Saya akan pertegas zonasinya,” ujar Kepala 12345678901234567890123456789012 Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir 12345678901234567890123456789012 Uzali, S.Pd., M.Pd., belum lama ini.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jadwal PPDB di Kota Mataram, yaitu pendaftaran 12345678901234567890123456789012 PPDB TK pada 15 Juni sampai dengan 20 Juni. SD 12345678901234567890123456789012 pada 15 Juni sampai dengan 27 Juni. Untuk PPDB 12345678901234567890123456789012 SMP, jalur prestasi dan afirmasi pada 16 Juni sampai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan 19 Juni, pengumuman pada 20 Juni. Pendaft12345678901234567890123456789012 aran jalur zonasi pada 22 Juni sampai 27 Juni, pengu12345678901234567890123456789012 muman pada 29 Juni. Untuk perpindahan orang tua 12345678901234567890123456789012 dibuka pada 16 Juni sampai 27 Juni. (ron) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penilaian Akhir Tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Belum semua siswa SMKN 3 Mataram bisa men12345678901234567890123456789012 gakses jaringan internet. Padahal kebutuhan akan jar12345678901234567890123456789012 ingan internet pada masa pandemi Covid-19 ini san12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gat penting. Terlebih semua proses belajar mengajar 12345678901234567890123456789012 kini dilakukan dari rumah.

12345678901234567890123456789012 Tentu saja sekolah papan atas di Kota Mataram 12345678901234567890123456789012 seperti SMKN 3 Mataram saja bisa mengalami kondi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 si seperti ini, bagaimana nasib sekolah pinggiran lain12345678901234567890123456789012 nya. Bisa jadi lebih sulit.

12345678901234567890123456789012 Kepala SMKN 3 Mataram Ruju Rahmad, mengakui 12345678901234567890123456789012 kebenaran jika siswanya masih banyak yang belum 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengakses internet. Akibatnya mereka tidak bisa ikut 12345678901234567890123456789012 belajar dari rumah melalui sistem daring. Di saat siswa 12345678901234567890123456789012 lainnya belajar dengan mudah, ada sebagian siswanya 12345678901234567890123456789012 harus belajar manual.

12345678901234567890123456789012 “Selama Covid-19 harus belajar di rumah. Kalau 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kompetensi harus kita berikan project home. Memang 12345678901234567890123456789012 jaringan internet ada beberapa persen yang tidak ter12345678901234567890123456789012 jangkau ke sana makanya kita home visit,” jelasnya, 12345678901234567890123456789012 Kamis (11/6).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Diakuinya, meski SMKN 3 Mataram sekolah favor12345678901234567890123456789012 it tengah kota, siswanya berasal dari berbagai daerah, 12345678901234567890123456789012 mulai Lombok Barat, Lombok Tengah hingga Pulau 12345678901234567890123456789012 Sumbawa. Ini pula yang membuat sebagian siswanya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 belum bisa mengakses internet lantaran jaringan di 12345678901234567890123456789012 tempat mereka terganggu.

12345678901234567890123456789012 Menghadapi masalah ini, pihaknya menginisiasi 12345678901234567890123456789012 membentuk tim sapu jagat. Tim ini bertindak menyi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sir siswa yang tidak terjangkau oleh internet. Mereka 12345678901234567890123456789012 didatangi dan diberikan tugas manual.

12345678901234567890123456789012 “Ada tim yang turun ke anak yang tidak terlayani 12345678901234567890123456789012 secara online. Ada guru kelas guru BK mereka turun ke 12345678901234567890123456789012 anak anak. Bentuk tim sapu jagat,” tambah Ruju.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kini di saat penilaian akhir tahun sedang berlang12345678901234567890123456789012 sung dari 8-20 Juni, tim sapu jagat bekerja setiap hari.

12345678901234567890123456789012 Tim melakukan evaluasi setiap hari. Mendata siswa 12345678901234567890123456789012 yang tidak terhubung internet. Selain itu memastikan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penilaian akhir tahun bisa berjalan tanpa hambatan.

12345678901234567890123456789012 “Nanti kita evaluasi. Ada berapa persen anak kita 12345678901234567890123456789012 yang tidak bisa ikuti itu. Tiap hari kita evaluasi. Bera12345678901234567890123456789012 pa persen yang masuk, besok pagi tim sapu jagat turun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ke rumah siswa untuk memberi soal. Tugasnya home 12345678901234567890123456789012 visit yang tidak terlayani.

12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, 12345678901234567890123456789012 membenarkan tidak semua 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 belajar secara online.

12345678901234567890123456789012 Berdasarkan hasil 12345678901234567890123456789012 evaluasi ditemukan ada 12345678901234567890123456789012 55 persen siswa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengakses belajar 12345678901234567890123456789012 online, 20 persen semi 12345678901234567890123456789012 online, dan sisanya 12345678901234567890123456789012 konvensional. Pembelaja12345678901234567890123456789012 ran konvensional 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diberikan pada 12345678901234567890123456789012 anak anak yang 12345678901234567890123456789012 tidak ada 12345678901234567890123456789012 memiliki akses 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 internet atau 12345678901234567890123456789012 blank spot.

12345678901234567890123456789012 (dys) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ruju Rahmad 12345678901234567890123456789012

Harus Patuhi Juknis

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

SMKN 3 Mataram Bentuk Tim Sapu Jagat

PENDIDIKAN

Halaman 6

Tak Ada Keistimewaan

Seluruh SD Harus Terapkan PPDB Zonasi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan tidak ada keistimewaan untuk sekolah dasar (SD) tertentu pada PPDB tahun ajaran 2020/2021. Semua SD harus menerapkan PPDB Zonasi.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (11/6) menegaskan semua sekolah negeri wajib memakai zonasi saat PPDB. Hal itu untuk menampik ada keistimewaan pada SD tertentu yang dianggap menjadi favorit masyarakat. “Sekolah negeri wajib pakai zonasi,” tegasnya.

PPDB pada Sekolah Dasar menggunakan sistem luar jaringan (luring) atau offline. Orang tua/wali calon peserta didik baru mendaftar langsung ke sekolah tujuan yang terdekat

dengan tempat tinggalnya.

PPDB SD dilaksanakan melalui tiga jalur yakni jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dari daya tampung, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

“Kuota paling sedikit 80 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif

dan kuota paling banyak 5 persen dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru,” jelas Fatwir.

Fatwir juga menegaskan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 dilaksanakan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal ke Sekolah. Seleksi itu tidak berupa seleksi akademis. “Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak,” tegas Fatwir.

Di samping itu, mantan Ke-

pala SMAN 1 Mataram ini menjelaskan, pada PPDB itu, sekolah harus memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Jumlah peserta didik pada SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Jumlah rombongan belajar atau kelas baru paling banyak empat rombongan belajar.

Jadwal PPDB SD yaitu untuk Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali dilakanakan pada Senin (15/6) sampai dengan Sabtu (20/6).

Untuk Jalur Zonasi pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu 27/6). Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Senin (29/6). Pengumuman hasil seleksi semua jalur pada

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali Selasa (30/6). Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2020. (ron)

Dikbud Tawarkan Banyak Alternatif Pembelajaran di Era Kenormalan Baru

(Suara NTB/ist)

ASESMEN - Calon siswa baru di SLBN 2 Mataram mengikuti asesmen saat PPDB SLB. Asesmen dilakukan untuk mengetahui hambatan yang disandang siswa.

Asesmen saat PPDB SLB Penting untuk Mengetahui Hambatan Siswa Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SLB dilaksanakan secara luar jaringan (luring). Hal itu dilakukan, karena calon siswa harus mengikuti asesmen terlebih dahulu. Asesmen itu penting untuk mengetahui hambatan yang disandang siswa dan perkembangan yang sudah dikuasainya.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., pada Kamis (11/ 6) menjelaskan, PPDB SLB dilaksanakan secara luring, karena siswa baru harus mengikuti asesmen. Ia menjelaskan, asesmen itu dilakukan untuk mengetahui hambatan yang disandang siswa.

Juga mengetahui perkembangan yang sudah dikuasainya jika disandingkan dengan usia sesungguhnya atau calendarage siswa itu.

“Dari hasil asesmen dan identifikasi itu akan diketahui antara usia mental atau kemampuan umum (mental age) dan usia sesungguhnya. Di samping itu juga akan mudah dikelompokkan jenis ketunaannya, sehingga mudah dalam

pengelompokan kelasnya. Namun harus juga dilihat umur siswa tersebut,” jelas Winarna.

Ia menyebutkan kuota siswa baru untuk TK, SD, dan SMP di SLBN 2 Mataram sebanyak 20 orang siswa, kecuali siswa lanjutan dari sekolah setempat.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., sebelumnya menjelaskan, prosedur pendaftaran calon peserta didik sekolah luar biasa melalui sistem Luring dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih. Kemudian, calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

“Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang

dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia,” jelas Eva. Rangkaian PPDB SLB mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang dilaksanakan sejak 8 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2020. Di petunjuk teknis (juknis) PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dicantumkan kuota per rombongan belajar. Namun, karena keterbatasan jumlah SLB di NTB, kuota itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Eva mengakui bahwa dalam Juknis PPDB tertulis kuota per rombongan belajar. Namun bila siswa yang mendaftar melebihi kuota, pihak sekolah akan mengatur sesuai keadaan sekolah.

“Dalam arti tidak boleh menolak anak untuk bersekolah,” ujarnya.

Di Juknis PPDB dicantumkan kuota per rombongan belajar TK Luar Biasa (LB) maksimal lima orang, untuk SDLB maksimal lima orang, dan untuk SMPLB dan SMALB maksimal delapan orang. (ron)

Masuki Era Kenormalan Baru

Kesiapan Guru Harus Dimaksimalkan Mataram (Suara NTB) Pandemi Corona memberikan alternatif pilihan hidup normal dalam segala sendi kehidupan tak terkecuali bidang pendidikan. Banyak aspek yang perlu diperhatikan.

Di antaranya ialah kesiapan guru dan siswa.

Guna mendapatkan gambaran utuh terkait hal tersebut, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram menggelar seminar online menghadirkan dosen Undikma, Ketua PGRI NTB sebagai narasumber, Kamis (11/6).

Dosen Undikma Sutarto pada kesempatan itu menerangkan bahwa kampus harus banyak memberikan bimbingan dan konseling bagi masyarakat kampus dan luar kampus terlebih kondisi akibat Corona ini.

Mengingat pandemi ini telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih pada dunia pendidikan sekarang. Mau tidak mau kata dia, untuk meminimalisir dampak Corona

dunia pendidikan dipaksa untuk belajar dari rumah.

Tapi seiring berjalannya waktu ternyata diamnya di rumah saja tidak berpengaruh positif terhadap bidang pendidikan. ‘’Di sinilah pola hidup normal akan dipraktikkan. Prinsipnya ialah kita akan hidup secara normal dengan ditambah dengan protokol kesehatan Covid-19,’’ ujarnya. “Pertanyaan semua ialah siapkan guru siswa LPTK menyongsong new normal ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB M Yusuf pada kesempatan itu mengaku bahwa pihaknya telah mengadakan survei dengan responden 61,913 orang tua, 19,296 guru, dan 64,386 peserta didik di 34 provinsi, termasuk NTB. Melalui survei yang disebar melalui berbagai media sosial dan jaringan organisasi di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, didapatkan hasil 85,5 persen orang tua khawatir jika sekolah dibuka kembali. Hanya 14,5 persen orang tua yang tidak khawatir jika putra/pu-

trinya kembali ke sekolah.

Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran di sekolah dilanjutkan dengan pembelajaran daring dan sekolah tidak dibuka kembali hingga situasi memungkinkan. Yang menyatakan setuju Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilanjutkan sebanyak 72.2 persen, sisanya 27.8 persen tidak setuju.

Mereka juga menyatakan bahwa siswa mengikuti PJJ dengan baik sebanyak 68.5 persen, dan 31.5 persen menyatakan belum.

Lebih jauh Yusuf menyebut kesiapan guru dalam normal baru sekolah adalah 53.5 persen menyatakan siap, sisanya 46.5 menyatakan belum siap.

Di sisi lain, ketika siswa ditanya perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, yang menyatakan setuju 42.6 persen, sisanya 57.4 menyatakan tidak setuju. “Perlu evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PJJ agar ke depan lebih baik dan siswa merasa nyaman,” katanya menjelaskan. (dys)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menawarkan sejumlah opsi bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di era kenormalan baru. Salah satu di antaranya ialah perpaduan antara belajar online dan tatap muka.

“Kemudian penyeimbang antara online dan tatap muka.

Separuhnya tatap muka dan separuhnya online. Kita bisa belajar dari kemarin bahwa berjalan antara online dan tatap muka tentu dengan protokol kesehatan,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, kemarin.

Dikatakan Dikbud telah melakukan evaluasi pembelajaran selama ini. Hasilnya belum semua siswa mengakses belajar online. Namun bagi mereka yang tidak terlayani dengan baik, pihaknya telah memberikan alternatif lain seperti adanya home visit.

Melihat hal itu, Dikbud setidaknya akan siap menyongsong new normal life. Dengan berbagai penyesuaian yang ada proses belajar mengajar ke depan akan dipilih yang terbaik bagi siswa. “Kami sudah susun beberapa strategi yang kami lakukan meski belum semua dilakukan itu. Pertama ialah manajemen sekolah kita minta sekolah agar tetap perhatikan protokol kesehatan seperti social distancing, layanan kesehatan, siapkan tempat cuci tangan, siapkan alat pengukur suhu tubuh,” terangnya.

Alternatif lain kata Aidy Furqan ialah belajar dengan sistem shift. Belajar dengan

pola ini memungkinkan berlangsung dengan cara siswa masuk beberapa hari saja selama seminggu. “Kemudian kami siapkan pola pengajaran yang sesuai dengan new normal life misalnya dengan sistem shift. Maka dalam satu Minggu ada enam hari maka setiap kelas belajarnya cuma dua hari,” tambahnya.

Selain itu pihaknya juga memberikan alternatif pembelajaran dengan pola full day.

Artinya anak akan belajar seharian penuh. Sehingga dalam seminggu mungkin anak akan belajar selama empat hari saja.

“Kita upayakan juga dengan pola full day jika memungkinkan untuk itu. Sehingga siswa bisa belajar empat hari. Sisa harinya itu bisa dikerjakan belajar di rumah,” tambahnya.

Hal lain, ujarnya, adalah pengaturan manajemen kelas.

Di sini, sekolah akan mengatur jadwal belajar dengan sistem rumpun mata pelajaran. ‘’Misalnya pada hari Selasa siswa yang masuk ialah blok IPA, hari Rabu siswa blok IPS. “Sehingga siswa bisa mengatur masuknya sesuai dengan jadwal bloknya,” sebutnya.

Di manajemen kelas, ujarnya, sekolah menyiapkan satu model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bisa diberikan satu project tertentu dengan waktu penyelesaian belajar cukup panjang bisa satu dua Minggu hingga satu bulan, sehingga yang dinilai itu ialah prosesnya. ‘’Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya bisa dimasukkan dalam penilaian afeksi,” tutup Aidy. (dys)

Pariwisata Menurun

Masyarakat Jangan Tunda Pendidikan Mataram (Suara NTB) – Dunia pariwisata terdampak dan mengalami penurunan yang cukup terasa akibat Covid-19. Dengan adanya kondisi itu, sebaiknya masyarakat tidak menunda pendidikan. Karena dalam beberapa tahun ke depan, ketika pariwisata mulai bangkit, masyarakat sudah siap.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., mengatakan, saat ini pariwisata mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang begitu mengetahui adanya penurunan di pariwisata, motivasi untuk pendidikan atau kuliah pariwisata menjadi menurun, bahkan tidak kuliah. Menurut Halus, pemikiran itu justru keliru.

“Jangan masuk kuliah pariwisata ketika pariwisata tengah naik atau booming.

Harusnya memulai saat terjadi penurunan. Saat ada peningkatan nanti, masyarakat sudah siap, katakanlah dua atau tiga tahun lagi pariwisata kembali, kita sudah siap dengan sumber daya manusia,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pada umumnya, begitu bidang pariwisata mengalami penurunan, banyak yang beralasan pariwisata sudah tidak menari lagi dan meninggalkannya.

Padahal hal itu kurang tepat, Halus menekankan, seharusnya saat kondisi terpuruk, dimulailah meningkatkan sumber daya manusia.

Ditegaskannya, masyarakat sebaiknya jangan menunda untuk pendidikan.

“Menang waktu, menang segalanya, harus memulai di awal,

pada saat terjadi keterpurukan itulah kita masuk, begitu siap, sumber daya manusia kita siap bersaing dari segi kualitas dan ijazah,” ujarnya.

Selama pandemi Covid19 ini, pelaksanaan perkuliahan di STP Mataram dilaksanakan secara jarak jauh untuk mencegah penularan Covid-19. Meski demikian, STP Mataram tetap berupaya meningkatkan kreativitas mahasiswa dengan pemberian tugas praktis.

STP Mataram memberikan tugas praktis ke mahasiswa dengan pemberian nilai ekuivalen dengan mata kuliah. Halus mencontohkan, untuk mata kuliah produk, mahasiswa masak atau membuat minuman, atau jajanan di rumah. Kemudian produk itu dijual secara daring.

Halus juga mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa memasarkan atau menjual produk yang ada di kampus, seperti menjual kamar hotel atau paket acara di Hotel Lombok Vaganza milik STP Mataram. “Bagi mereka yang bisa menjual produk, di-ekuivalenkan dengan nilai mata kuliah marketing,” katanya.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan mengikuti seri webinar terutama berkaitan dengan bisnis. Bagi mahasiswa yang mengikutinya, nilainya di-ekuivalenkan dengan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP).

Begitu juga bagi mahasiswa yang mengikuti lomba dan dapat juara bisa mendapatkan nilai. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

Halaman 7

PKS akan Survei Ulang Elektabilitas Paslon Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat dikonfirmasi usai rapat Paripurna penjelasan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019 di DPRD NTB, Kamis (11/6) kemarin.

“Tentu seperti partai lain,

kita harus survei lagi, yang kemarin ndak kita pakai lagi, kan waktunya sudah berubah,” jelas Zulkieflimansyah.

Diketahui Pilkada serentak 2020 memang sempat tertunda tahapan pelaksanaannya karena terhalang pandemi Covid-19. Bahkan jadwal pemungutan suara juga digeser yang sedianya akan dilaksanakan 23 September, diundur

menjadi 9 Desember. Dalam jeda waktu itu, Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini, meyakini banyak mengalami perubahan politik, terutama terkait elektabilitas figure. Sehingga pihaknya merasa perlu kembali melakukan survei.

“Kita tidak pakai filing-filingan. Kita akan kedepankan survei supaya kita tahu titik kekuatannya di mana dan kelemah-

annya di mana, sambil terus menyiapkan diri,” katanya.

Dia menegaskan bahwa partainya dalam mengambil keputusan akan merujuk pada hasil survei. Pihaknya tidak akan berspekulasi dengan kalkulasikalkulasi Politik yang lain di dalam memutus arah dukungan. Sebab PKS menurutnya sangat meyakini hasil survei.

“Kalau tidak ada survei apa yang jadi basis datanya ambil keputusan, ndak bisa pakai filing-filingan,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul

Hadi mengatakan bahwa pihaknya memang dalam mengambil keputusan, hasil survei adalah jadi patokan utama. Namun untuk Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB, survei hanya akan dilakukan di beberapa daerah saja yang masih belum tuntas.

Sedangkan di daerah yang sudah diputuskan, tidak akan dilakukan survei lagi.

“Dibeberapa tempat surveinya akan dilanjutkan, yang lain tetap sih. Diulang itu maksudnya dalam persepsi saya adalah untuk beberapa daerah

PKB Survei Elektabilitas Bakal Calon untuk Pilkada Loteng

Bisnis Narkoba Diduga Dikendalikan dari Penjara

Mataram (Suara NTB) – Penentuan arah dukungan PKB untuk Pilkada Lombok Tengah salah satu yang cukup lambat dilakukan. Pasalnya dinamika politik di Loteng menurut partai dengan lambang bola dunia itu, berbeda dari daerah-daerah lain. Sehingga PKB harus lebih berhati-hati dalam menetapkan arah dukungannya.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi di ruang kerja fraksinya di DPRD NTB, mengaku bahwa pihaknya tidak bisa serampangan dalam menetapkan arah dukungan. Mengingat Loteng adalah basis utama PKB. “Lebih-lebih pascakeputusan Bodak, ternyata tidak ada yang muncul calon dari sana, sehingga kita harus kembali melihat dinamika yang terjadi. Jadi Loteng ini sangat dinamis sekali,” katanya.

Ditengah tingginya dinamika konstelasi politik di Loteng itulah, PKB kemudian melakukan survei sendiri untuk mengukur tingkat elektabilitas pera figur yang sudah mendaftar di PKB. “Karena melihat realitas dinamika politik di lapangan, sehingga untuk meyakinkan kami, kita lakukan survei sendiri, khusus untuk Loteng saja, tidak ada kita lakukan di daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Hadrian, selain karena alasan untuk mengetahui tingkat objektivitas peta politik di Loteng. Survei sendiri yang dilakukan PKB itu juga dilakukan lantaran pihaknya tidak percaya dengan hasil survei yang dibawa oleh para bakal calon.

“Saya masih belum bisa percayai hasil survei yang dibawa para calon karena sifatnya sangatlah subjektif. Ya biasalah mereka jualan untuk meyakinkan partai. Tapi kami kurang yakin, karena saat kita sandingkan tiga hasil surveinya sangat berbeda, beda dengan daerah lain, relatif sama,” ungkapnya.

Terakhir disampaikan Hadrian, bahwa dukungan PKB tidak akan keluar dari nama-nama yang sudah mendaftar di PKB. Hanya saja kepada siapa, hal itu sangat tergantung dari kesiapan para calon itu sendiri, terkait dengan pasangannya, partai koalisi dan juga tentu tingkat elektabilitas mereka. (ndi)

Polisi Tetapkan MIT sebagai Tersangka Giri menang (Suara NTB) Polres Lobar menetapkan MIT atau S sebagai tersangka dalam kasus pernikahan sesama jenis. MIT ditetapkan tersangka lantaran diduga telah menipu MH lelaki asal Kediri yang menikahinya dengan menyembunyikan identitas asilnya sebagai lelaki.

“Hasil gelar kemarin sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dalam perkara ini untuk MIT alias Sup diduga melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP,” beber Kapolres Lobar melalui Kasubag Humas Polres Lobar, Iptu Ketut Sandiasa, kemarin.

Pria asal Pejarakan itu diduga memalsukan data identitas KTP agar bisa menikah dengan MH. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq mengungkapkan jika pelaku meminjam KTP orang lain yang berbama Mita dan menganti foto dengan miliknya. Sehingga bisa meyakinkan MH jika KTP itu miliknya.”Sehingga pada waktu pernikahan itu dia memaki identitas palsu,” jelasnya.

Dari Awal Sudah Tahu Tapi Tetap Mau Ikatan perkawinan Mh dan istri laki-lakinya Mit (31) langsung buyar. Sang suami menuduh Mit melakukan penipuan.

Tapi Mit tak terima. Bahkan dia membongkar perlakuan Mh terhadap dirinya sebelum terikat pernikahan.

Mit memberi klarifikasi melalui ketua tim kuasa hukumnya, Ilham dalam keterangan kepada media Kamis (11/6) kemarin. “Mereka sudah saling kenal selama enam bulan. Klien kami bahkan sering diajak menginap di rumah pelapor. Mereka tidur berdua,” ucapnya.

Ilham pun menunjukkan cetakan dari foto yang diambil Mita saat bercengkerama berdua di kamar MH. Tidur seranjang sebelum menikah pun bukan sekali dua kali. “Sudah sering. Waktu bulan puasa kemarin juga klien kami tetap diajak,” bebernya.

Mit dan MH menikah pada Selasa (2/6) lalu di Gelogor, Kediri, Lombok Barat. Belakangan, Mit diadukan karena penipuan dan minta ganti rugi Rp20 juta. senilai mahar yang diklaim diminta Mit. “Memang benar klien kami menikah dengan wali hakim dari pihak pelapor. Tapi pernikahan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak ada niat dari klien kami untuk menipu pelapor,” sebut Ilham.

Dia meluruskan soal tuduhan yang menyebut Mit kabur tiga hari setelah menikah. Namun, Mit mengaku bahwa MH yang menginapkannya di sebuah hotel. “Setelah itu ditinggal begitu saja.

Kalau klien kami yang dibilang kabur itu tidak benar,” terangnya.

Godok Rencana Lapor Balik Mit bahagia ketika MH mengajaknya menikah. Apalagi pengurusan dokumen pernikahan diuruskan oleh MH. Seperti administrasi pernikahan wilayah Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sampai ke jenjang persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Lombok Barat. “Pelapor itu yang uruskan. Klien kami mengakui kalau dirinya disodorkan KTP milik orang. Kemudian disuruh tempel foto diri dengan wujud perempuan di KTP tersebut. Intinya klien kami ini pasif,” kata Ilham.

“Segala urusan memang klien kami ini ikut dengan pelapor, tapi dia disuruh diam, tidak boleh bicara, yang bicara di situ si pelapor, dia hanya tahu tanda tangan saja,” imbuhnya. Anggota tim kuasa hukum Mit, Abdul Kasim menambahkan, pihaknya masih menimbang mengenai upaya pelaporan balik terhadap MH. Namun dengan alasan agar fokus, maka pihaknya mengikuti dulu proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penipuan pemalsuan identitas diri yang kini sedang ditangani Penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat.

“Ada rencana (lapor balik) tapi belum. Kami ikuti proses hukum yang sedang jalan ini saja. Kami menganggap pelapor memberikan keterangan yang tidak benar. Kami punya saksi dan bukti dokumen untuk membuktikan itu,” tandas Kasim. (her/why)

(Suara NTB/why)

FOTO - Tim kuasa hukum Mit, Kamis (11/6) menunjukkan salinan cetak rekaman foto saat Muhsin dan Mita menginap di dalam kamar yang sama selama proses penjajakan sebelum akhirnya menikah.

yang belum, untuk yang sudah diputuskan lanjut, yang belum diputuskan yangg akan dilanjutkan surveinya, ini kan sedang kita proses,” katanya.

Hadi menyebutkan bahwa dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Arah dukungan PKS sudah final di lima daerah yakni, KLU, Kota Mataram, Sumbawa, KSB dan Bima. Sedangkan dua daerah yang masih belum final adalah Lombok Tengah dan Dompu. “Yang dua itu saja yang dilanjutkan surveinya,” pungkasnya. (ndi) H. Abdul Hadi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPW PKS NTB memastikan pihaknya akan melakukan survei ulang untuk mengukur tingkat elektabilitas para figur bakal pasangan calon yang akan mereka usung di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

(Suara NTB/ndi)

SALINAN PUTUSAN - Muhammad Akri saat menunjukkan salinan usulan Paslon yang sudah dikirim ke DPP PPP.

Pilkada Serentak

SK Dukungan DPP PPP akan Terbit Akhir Juni untuk NTB Mataram (Suara NTB) – DPW PPP NTB sudah mengirimkan ke DPP usulan dukungan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Dengan telah diusulkan ke DPP, maka dalam waktu dekat DPP PPP akan segera menjadwalkan untuk melakukan fit and propertest secara virtual kepada seluruh usulan bakal calon tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang ditemui di ruang Fraksi PPP DPRD NTB, Kamis (11/6) kemarin. “Usulan nama-nama sudah ada di DPP dan dalam waktu dekat ini DPP akan melakukan fit and propertest secara virtual,” katanya.

Akri pun menyebutkan nama-nama figur yang sudah diusulkan ke DPP itu. Untuk Kota Mataram, PPP mengusulkan tiga balon Walikota yakni pasangan Mohan Roliskana-TGH. Mujiburahman, kedua pasangan

Makmur Said-Badruttamam Ahda, dan ketiga Baehaqi tanpa pasangan wakil.

Lombok Tengah, PPP mengusulkan empat nama balon Bupati tanpa pasangan wakil. Mereka adalah Ahmad Ziadi, Masrun, Aksar Ansori, Dwi Sugiono. Sedangkan Humaidi dan Puaddi tidak jadi diusulkan lantaran mereka mengundurkan diri.

“Berdasarkan hasil rekomendasi cabang, Loteng tidak ada yang punya pasangan, hanya cabup saja. Tapi nanti DPP akan keluar berikan surat tugas untuk mereka segera tetapkan pasangannya dan koalisi. Karena Loteng ini memang dinamis sekali,” jelas Akri.

Sementara itu untuk KLU, PPP mengusulkan dua pasangan calon yakni Djohan Sjamsu dengan pasangannya dan Najmul Akhyar dengan pasangannya. Kemudian di Sumbawa, PPP hanya mengusulkan satu pasangan calon saja, yakni Nurdin Ranggabarani-Sukri Rahman. “Kalau di Sumbawa dia tunggal, karena

kader sendiri,” jelasnya.

Sementara itu untuk KSB, PPP hanya mengusulkan satu pasangan calon juga, yakni pasangan petahana, Musyafirin-Fud. Kemudian Dompu ada dua pasangan yakni Saifurahman-Chika, dan Subhan yang merupakan ketua DPC PPP Dompu.

“Kalau di Kabupaten Bima kita mengirimkan satu calon Bupati yaknis Dinda Damayanti Putri bersama tiga pasangan calon wakilnya H. Dahlan M Nur, Suryadin, Abdullah Ishak. Apa yang kita kirim itu berdasarkan usulan cabang yang kita teruskan,” sebutnya.

Lebih lanjut diungkapkan Akri bahwa melihat tahapan jadwal di DPP terkait dengan pencalonan Pilkada serentak 2020. Pada pertengahan Juni ini akan langsung dilakukan fit and propertest secara virtual dengan semua bakal calon.

Kemudian setelah setelah itu, DPP akan menerbitkan SK dukungan sekitar akhir Juni.

“SK dukungan akan keluar akhir Juni ini, paling telat awal Juli lah,” pungkasnya. (ndi)

Pengadilan Tinggi NTB Terima Banding Jaksa Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tinggi NTB menerima banding jaksa penuntut umum dalam perkara pungli pencairan ADD di Sekotong Barat, Sekotong, Lombok Barat.

Meski demikian, hakim banding tidak mengubah besaran vonis penjara dan denda bagi terdakwa Ramang, mantan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong.

Ketua majelis hakim Gusti Lanang Dauh hanya menguatkan vonis terhadap Ramang yang diputus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam musyawarahnya bersama hakim anggota Mas’ud dan Sarwoko. Vonis hakim banding tertuang dalam putusan No 6/PID.TPK/2020/PT MTR tertanggal 3 Juni 2020.

“Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan meng-

uatkan putusan No 3/ PID.SUS.TPK/2020/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut,” kata Lanang Dauh.

Hakim banding menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penasihat hukum Ramang, Deni Nur Indra enggan mengomentari putusan banding tersebut sebab pihaknya belum menerima petikan maupun salinan putusan. “Kita sudah tahu tapi hanya lewat website. Materi putusannya belum ada kita terima,” terangnya.

Tanggapan senada juga dari Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan yang belum bisa bersikap atas putusan banding tersebut. yang mana masih belum memenuhi 2/3 dari tuntutan yang diajukan. “Belum ada kita terima (putusan banding),” ucapnya. Ramang sebelumnya di-

hukum penjara dua tahun dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. sementara jaksa mengajukan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Ramang terbukti menarik pungutan pencairan ADD desa wilayah Sekotong Barat yang totalnya mencapai Rp76,4 juta. penarikannya dilakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Perbuatan Ramang itu terbongkar lewat operasi tangkap tangan, yang mana didapati barang bukti Rp3 juta. uang tunai yang disetorkan pihak Desa Gili Gede Indah. Uang tersebut merupakan yang diterima terdakwa sebagai biaya pengurusan administrasi pencairan anggaran desa.

Dana desa tidak dapat dicairkan apabila pejabat desa tidak menyetorkan uang. (why)

Mataram (Suara NTB) – BNN Provinsi NTB mengapresiasi pengungkapan penyelundupan sabu dari dalam Lapas Mataram ke kurir untuk diedarkan keluar.

BNN RI dan Bareskrim Polri punya analisa yang sama. Yang pada intinya, bisnis narkoba sebagian besar dikendalikan dari dalam sel penjara.

“Hampir 80 persen pengendaliannya dari dalam Lapas.

Data itu dikeluarkan dari rilis BNN pusat maupun dari Mabes Polri,” ungkap Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra dihubungi Kamis (11/6) kemarin. Gde mengatakan penyelundupan dari dan ke dalam Lapas sudah menjadi atensi sejak lama. Sekurangnya dua kasus yang ditangani BNNP NTB juga menunjukkan gejala yang sama. Bahwa bisnis narkoba dikontrol narapidana.

“Saat akan dikembangkan selalu putus,” terangnya. Namun, imbuh jenderal bintang satu ini, pengungkapan Polresta Mataram menguatkan indikasi.

Sebab oknum napi yang kini sudah jadi tersangka juga merupakan intaian BNNP NTB dari analisa kasus yang diungkap sebelumnya. “Yang ditangkap itu cocok dengan yang kita pantau selama ini,” kata Gde. Dia tidak merinci tetapi berdasarkan peta aktor yang dianalisa BNNP NTB, napi yang diamankan bukan pemain baru. Melainkan residivis yang berulang-ulang tertangkap karena tidak jerajera mengedarkan narkoba.

Gde punya taktik jitu agar itu bisa berakhir. “Satu-satunya jalan untuk memutus jaringannya adalah memutus komunikasinya. Mereka bisa berhubungan dengan jaringannya kan karena bisa berkomuniksasi,” cetus Gde. Sebelumnya, Kadiv Pemasyarakatan kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang kini sedang berjalan karena pada prinsipnya upaya penggerebekan itu sejalan dengan misi institusinya.

“Kami punya program Lapas Bersinar, Lapas Bersih dari Narkoba. Kami sudah merencanakan selanjutnya setelah ini akan membersihkan Lapas bersama kepolisian dan BNN,” terangnya.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto menerangkan, penindakan tersebut merupakan salah satu upaya bersama membersihkan Lapas dari peredaran narkoba.

“Kita kerjasama, kolaborasi.

Penggerebekan yang lalu itu juga hasil koordinasi dengan Lapas,” ucapnya. Lima narapidana Lapas Mataram ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna dan pemilik narkoba dalam dua kasus terpisah.

Mereka yakni tahanan pendamping berinisial SA yang diduga membawa sabu 6,8 gram dari dalam Lapas Mataram dan seorang kurir berinisial A yang mengambil sabu dari SA. Napi berinisial G, AZ, H, dan SB yang diduga membeli sabu 0,94 gram.(why)

TPPO

Tekong PMI Perekrut Anak Segera Diadili

Mataram (Suara NTB) – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tujuan Arab Saudi dengan korban anak penyidikannya sudah selesai. hal itu ditandai dengan pelimpahan tahap dua Kamis (11/6) kemarin. Tersangka Agus Salim (AS) kini dalam kewenangan jaksa penuntut umum (JPU) untuk diajukan ke persidangan. Tersangka Agus Salim menjalani pelimpahan tahap dua secara virtual dengan jaksa penuntut umum Khrisna Pramono melalui telepon video. Salim lalu kembali di masukkan ke Rutan Polda NTB. Tapi kali ini sudah menjadi tahanan JPU. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono menjelaskan, kasus yang menjerat Salim ini merupakan kasus keenam yang ditangani selama 2020 ini. “Yang masuk proses hukum dengan korban anak adalah satu kasus ini,” ucapnya.

Hasil penyelidikan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, Salim diduga memang hendak memberangkatkan anak untuk menjadi pekerja di Arab Saudi Februari lalu. “Dia (Salim) merekrut anak-anak untuk bekerja di luar negeri dan berangkat tanpa prosedur,” imbuh Awan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB T Wismaningsih Drajadiah menerangkan, Gubernur NTB sudah menerbitkan aturan yang mengembargo sementara pemberangkatan dan pen-

empatan Pekerja Migran Indonesia selama pandemi Covid19 ini. “Kita sejak April sudah tidak melayani proses penempatan PMI. Kalau ada yang tetap berangkat, berarti itu tidak prosedural,” ucapnya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram Abri Danar Prabawa mengatakan, setiap tahunnya NTB paling sedikit mengirim 30 ribu PMI ke berbagai negara tujuan. “Terkait perlindungannya, PIMI ini wajib memiliki kontrak kerja yang mengikat mereka. Kalau tidak ada tentu kita bisa duga dia tidak prosedural,” terangnya.

Tersangka Agus Salim ini pada Februari lalu merekrut anak berusia 17 tahun. Korban ditampung di Jakarta sejak Januari. Korban diimingi gaji Rp7 juta, dapat ibadah haji, dan umroh, serta diberi uang pelicin Rp3 juta di muka. Salim menginapkan korban di rumahnya di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah selama empat hari. korban anak dikirim ke Jakarta bersama lima calon PMI lainnya. Para korban diserahkan ke salah satu PJTKI yang menjadi agen kerjasama dengan tersangka Salim diajukan ke persidangan dengan pasal 6 dan atau pasal 10 UU RI No21/ 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 81 juncto pasal 53 UU RI No18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (why)

(Suara NTB/why)

PELIMPAHAN - Tersangka Salim (kiri) mengikuti panggilan video dengan jaksa penuntut umum dengan didampingi penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, Kamis (11/6) dalam proses pelimpahan tahap dua kasus anak korbanTPPO tujuan Arab Saudi.

SUARA NTB

Jumat, 12 Juni 2020

Halaman 8

Hadapi Covid-19

Sekda Lotim Akui Tidak Ada Parameter Standar Selong (Suara NTB) Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19), tidak ada parameter standar yang bisa digunakan. Covid-19 merupakan masalah baru. Belum ada teori dan cara penanganannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim menjalankan tugasnya sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Lotim, yakni mengacu pada protokol yang diberikan pemerintah pusat.

“Tidak ada parameter standarnya, karena Covid ini kan masalah baru,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (11/6).

Sekda Lotim mencoba mengklarifikasi tudingan dari para wakil rakyat Lotim yang menyebut tidak ada skenario yang jelas dalam penanganan Covid-19 di Lotim. Pertama, soal penganggaran eksekutif Lotim sudah melakukan tiga kali realokasi dan refokusing anggaran. Inti realokasi dan refocusing, seluruh anggaran untuk tiga hal. Pertama, terkait penanganan Covid-19 baik penanganan penyebaran maupun penanganan medis bagi yang terpapar. Dua OPD terlibat, Dinas Kesehatan dan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong sebagai pelaksana teknis.

Selanjutnya diperuntukkan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk tiga bulan, April, Mei dan Juni. Ketiga, diperuntukkan juga untuk memulihkan perekonomian daerah pasca-Covid-19.

Semua langkah-langkah penganggaran tersebut sudah tertuang jelas dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang realokasi anggaran APBD Induk 2020 yang menurut Permendagri 12 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah. Perkada diberikan sepenuhnya kewenangannya di eksekutif dan akan ditampung nantinya pada saat pembahasan APBD Perubahan.

Meski demikian, Bupati Lotim telah mengarahkan untuk terus membangun komunikasi non formal kepada para wakil rakyat. Setiap realokasi selalu dengan pimpinan DPRD. Memang tidak melalui paripurna. Beberapa kali Sekda melakukan komunikasi non formal kepada para pimpinan DPRD. Menurut Sekda, tidak ada persoalan saat pemkab Lotim melakukan penyisiran anggaran Rp123 miliar. Belakangan, muncul Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi anggaran. Di mana, 10 persen Dana Alokasi Umum Lotim dipotong langsung pemerintah pusat. Lotim pun mencoba melakukan perimbangan belanja dengan

pendapatan dengan tujuan anggaran Lotim tidak kolaps.

“Sehingga kita rasionalisasi kembali anggaran yang sudah teranggarkan dalam APBD induk 2020, termasuk pokok pikiran dewan turut terpangkas 50 persen, belanja barang dan jasa di OPD sampai 60 persen, bahkan untuk tambahan gaji pegawai juga dikurangi,” terang sekda.

Diketahui, kasus perdana Covid ada di Lotim. Gugus tugas kemudian begitu cepat menuntaskan dua kluster penyebaran virus corona, Jakarta dan Gowa. Keberhasilan Lotim di tahap pertama kemunculan kasus ini dinilai tidak lepas dari kedisiplinan masyarakat.

Masyarakat belum terlalu lelah. Pengetatan masjid, sekolah diliburkan dan aktivitas ekonomi dibatasi.

Kemunculan fase kedua ini memang cukup mengejutkan.

Dari dua kasus terakhir menjelang lebaran beberapa waktu lalu, kini melonjak menjadi 48 kasus. Dari dua kasus ter-

akhir bertambah 46 kasus baru. Belum lagi melakukan tracing dengan orang-orang yang sudah bersinggungan dengan yang positif. Akan tetapi, semua diklaim Sekda sudah berada dalam pengendalian oleh gugus tugas.

Menghadapi lonjakan kasus pada fase kedua ini, penjelasan Sekda, Gugus Tugas mencoba menguatkan sektor hilir. Satu sisi, ada wacana menerapkan New Normal. Lotim memang belum masuk sebagai daerah yang memenuhi syarat bisa melaksanakan kenormalan baru, tetapi bermodal semangat didorong partisipasi masyarakat. Syukurnya, sejauh ini tidak ada masyarakat yang melakukan penolakan untuk diisolasi. Bahkan, wacana akan melakukan isolasi mandiri ini sedia dilakukan masyarakat.

Isolasi mandiri dengan bersyarat, harus dilakukan kelayakan rumah tempat isolasi mandiri dan kelayakan lainnya.

Ditambahkan lagi soal penganggaran, sesuai petunjuk pusat bahwa penganggaran

HLG STNK R2 HONDA DR. 6159 AD NOKA/NOSIN : EE060 49320/CB100E – 1443642 AN.I PUTU ARDI HLG SKTR MATARAM

(Suara NTB/rus)

H. M. Juaini Taofik garan seharusnya ada kesiapan yang jelas arah penggunaannya. Penggunaan anggaran Covid-19 ini dinilai tidak terencana dengan baik. Sejatinya, perencanaan itu menyesuaikan anggaran. Kesan yang tergambar, perencanaan penanganan Covid direncanakan hanya secara dadakan. (rus)

Ziadi-Aswatara Terdepan Dapat Rekomendasi Partai Demokrat

Polisi Dalami Tiga Kasus Dugaan Penyelewengan Bantuan Covid-19 Praya (Suara NTB) Tiga kasus dugaan penyelewengan bantuan Covid-19 di tiga desa di Lombok Tengah (Loteng) tengah didalami jajaran Satreskrim Polres Loteng. Tiga kasus ini, adalah dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sengkerang Praya Timur, Mangkung Praya Barat serta Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut.

Kasat Reksrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., kepada wartawan, Kamis (11/6), menegaskan, pihaknya sejauh ini masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan pendukung terkait dugaan penyelewengan tersebut. Pihak-pihaknya yang dinilai mengetahui perihal program BLT tersebut secara bertahap terus dipanggil untuk dimintai keterangannya. “Soal hasil belum bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas, kasusnya terus kita dalami,” ujarnya.

Ia mengatakan, bentuk dugaan penyelewengan BLT di tiga desa tersebut adanya kebijakan pembagian rata BLT yang diterima. Di mana, masyarakat yang semestinya tidak berhak menerima bantuan justru ikut menikmati, karena adanya kebijakan pembagian rata bantuan tersebut.

“Bentuk dugaan penyelewengannya hampir sama. BLT yang semestinya diterima oleh masyarakat yang masuk data penerima, baik itu bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, kabupaten maupun desa itu dibagi-bagi secara merata. Jadi masyarakat yang tidak masuk data penerima, juga ikut menerima bantuan,” terangnya.

Meski demikian, karena kasusnya masih proses penyelidikan tentunya belum bisa disimpulkan apakah tindakan tersebut menyalahi aturan atau tidak. Pihak kepolisian tentu masih perlu pendalaman kembali terkait regulasi yang mengatur soal penyaluran BLT tersebut. Jika meHILANG mang ada regulasi yang mengatakan boleh bagi HLG STNK R2 HONDA rata tentu kebijakan terseDR.5403 MK NOKA/NOSIN but tidak bisa disalahkan.

Terlebih jika kebijakan : MHIJM3118JK894590/ J M 3 1 E 1 8 9 2 5 2 4 tersebut diambil atas A N . N U R M A W A T I . S . P d dasar keputusan bersama HLG SKTR MONJOK antara pemerintah desa dengan masyarakat. Tapi KOTA MATARAM kalau memang aturannya HLG STNK R2 HONDA DR. tidak membolehkan bagi 6935 UD NOKA/NOSIN : rata, tentu itu akan menjaM H I J F Z 2 1 9 K K 6 2 5 8 2 1 / di dasar bagi pihaknya unGFZ2E-1625649 NO.BPKB tuk bertindak. (kir) P.04574121 AN.NESTI UGI PERTIWI HLG SKTR JL.WISMA SERUNI KOTA MATARAM

sampai bulan Juni. Pada tahap awal penanganan di Lotim diakui banyak dana yang dikeluarkan. Dari Rp 123 miliar dianggarkan, khusus berkaitan langsung Covid Rp 56 miliar.

Sebagian besar digunakan untuk belanja modal.

Anggaran yang banyak menelan adalah JPS. Batas waktunya sampai bulan Juni. Setelah ini, jika terjadi makin memburuk maka tidak saja menjadi tugas pemerintah.

Diharapkan, seluruh elemen masyarakat turut disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Jika selama tindakan preventif dan promotif dilakukan tetap juga yang sakit, maka siap akan diobati di fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Dalam waktu dekat sudah ada alat swab tes. Dengan alat ini, ada kepastian penanganan Covid-19 di Lotim akan bisa lebih cepat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lotim, Badran Achsyid mengkritisi skenario penanganan Covid di Lotim tidak jelas.

Menurut Badran, dari sisi ang-

(Suara NTB/her)

BATASI - Warga yang mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Dukcapil dibatasi 50 orang per hari. Tampak, anggota Satpol PP sedang siaga menjaga warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Cegah Penularan Covid-19

Dukcapil Lobar Batasi Pelayanan 50 Orang Per Hari Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) mulai membuka pelayanan reguler kepada masyarakat sejak hari Senin lalu, setelah sebelumnya pelayanan terbatas bagi warga yang sangat butuh karena sakit dan keperluan mendesak lainnya.

Menindaklanjuti kebijakan transisi menuju new normal (kenormalan baru), pihak dinas terkait pun menerapkan protokol Covid-19 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain mewajibkan warga menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.

“Kalau sebelum Corona kan bisa dilayani 200-300 orang, mereka datang dan masuk. Dengan adanya protokol Covid-19 ini tentu kita filter dalam arti kita beri-

kan jatah 50 orang per harinya,” terang Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun, Kamis (11/6).

Menurutnya, kalau pihaknya membuka pelayanan secara bebas di mana sekitar 300-400 orang lebih dibiarkan masuk maka khawatir terjadi kerumunan, sehingga rawan terjadi penularan penyakit ini. Di samping itu, jelas dia, dalam transisi menuju new normal ini pihaknya juga menerapkan standar kesehatan. Di mana pihaknya mewajibkan warga memakai

masker. Kalau ada warga tidak menggunakan masker akan ditolak. “Kalau sudah memenuhi syarat akan dibolehkan masuk, warga masuk pun diatur lima orang sekali masuk,”imbuh dia.

Diakui, selama pelayanan di masa Pandemi, banyak masyarakat mengurus dokumen kependudukan untuk keperluan bantuan Covid-19, seperti PKH, JPS, BLT dan BST. Di satu sisi untuk mendapatkan dan mengambil bantuan ini harus menggunakan KTP dan KK. (her)

Praya (Suara NTB) Pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara, menjadi yang terdepan untuk memperoleh rekomendasi dari Partai Demokrat untuk diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Bahkan, dalam minggu ini juga rekomendasi DPP Partai Demokrat diyakini sudah keluar, atas nama pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara.

Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, kepada Suara NTB, Rabu (10/6). Meski demikian, ujarnya, sebelum rekomendasi keluar tentunya semua masih mungkin berubah.

Hanya saja, pihaknya optimis kalau Partai Demokrat tetap komit pada pernyataan awal untuk mengusung Ketua DPC Partai Demokrat Loteng tersebut di Pilkada Loteng mendatang.

“Rencana minggu ini rekomendasi dari Partai Demokrat sudah keluar untuk Pilkada Loteng. Nantinya, Pak Ketua DPC (Partai Demokrat Loteng) sendiri yang akan langsung menjemput rekomendasi tersebut,” ujar Andi.

Ia menjelaskan, ada dua model pemberian rekomendasi di Partai Demokrat terkait pengusungan calon kepala daerah di pilkada. Pertama pemberian

(Suara NTB/dok)

Andi Mardan surat tugas bagi calon kepala daerah yang belum memiliki pasangan dan parpol mitra koalisi. Terakhir nanti DPP Partai Demokrat akan memberikan rekomendasi langsung bagi pasangan calon kepala daerah yang sudah memiliki partai politik mitra koalisi.

“Saat ini pasangan ZiadiAswatara sudah berpasangan tetapi belum memiliki parpol mitra koalisi. Rekomendasi itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pasangan tersebut untuk memastikan parpol mitra koalisi,” terangnya. (kir)

Sulitnya Realokasi Anggaran Rasionalisasi

Berharap Tanggap Darurat Tak Panjang Seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) disibukkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Terlebih dampak langsungnya, menyasar ekonomi dan sosial masyarakat.

KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) KLU, Agus Tisno, S.Sos., mencatat jumlah warga KLU yang menerima dampak dirumahkan sementara sejumlah 4.600 orang. Hal ini akibat sektor pariwisata lumpuh.

“Tahap pertama laporan ke pusat, tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 2.455 orang.

Menyusul tahap dua dan tiga masing-masing 1.397 orang dan 709 orang. Selanjutnya pada tahap 4, laporan akan dikirim pekan ini dengan proyeksi jumlah lebih sedikit sekitar 100-an orang,” papar Agus Tisno belum lama ini.

Belakangan dengan kebijakan kenormalan baru, masyarakat berharap dibukanya Tiga Gili dan Taman Nasional Gunung Rinjani, menjadi awal bangkitnya perekonomian di masa pandemi.

Hanya saja, langkah itu menjadi tantangan bagi pelaksana yang mengatur personel bidang kesehatan. Dinas Kesehatan KLU terkendala oleh jumlah personel yang dapat ditugaskan di tiap pintu masuk. Personel Satgas Covid sejatinya sudah ditempatkan untuk berjaga di tiga pintu, yakni Pusuk, Klui (Malaka) dan Sambik Elen (Bayan). Sementara penempatan petugas di Bangsal belum dilakukan karena personel yang terbatas. Kondisi itu pun disikapi dengan melonggarkan pintu masuk Pusuk. Petugas di Posko Pusuk, ditarik untuk ditempatkan di pintu masuk Bangsal - Pemenang.

“Penjagaan di pintu masuk Gili (Bangsal) dimulai Senin (8/6),” ujar Koordinator Satgas Covid Bidang

Penanganan dan Penanggulangan Kesehatan, dr. H. Lalu Bahrudin, belum lama ini.

Tidak hanya aspek tenaga kerja, sektor usaha lain juga tutup. Pasar Hewan Tanjung vakum, sedangkan pasar-pasar tradisional tidak memperoleh omzset selayaknya sebelum Covid-19.

Hanya di beberapa usaha lain masyarakat yang menerima manfaat akibat Covid-19.

Sebut saja usaha masker, pembuatan minyak goreng (Pendua dan Sokong), minyak kayu putih (di Malaka), sabun organik anti Covid dan disinfektan (di pemenang).

“Sampai saat ini, UMKM yang melaporkan dirinya kolaps tidak ada. Tapi yang tampak, UMKM yang mendapat pesanan JPS Gemilang mulai hidup, seperti pembuatan minyak goreng, masker dan sabun,” ujar Kadis Perindag, H. Raden Nurjati, Senin (8/6).

Pandemi Covid-19 menjadi tangan besar para pemangku kebijakan khususnya di lingkup Tim Anggaran Pemda (TAPD). Kepala Bappeda, Heryanto, SP., mengaku selama proses revisi perencanaan, semua daerah kesulitan. Lantaran Pemda dihadapkan pada realokasi usai sumber-sumber anggaran pusat dirasionalisasi terlebih dahulu.

Pada tahap 1, DAU semua daerah dikurangi - untuk KLU terpotong Rp 42 miliar. Sementara DAK ditarik (kecuali kesehatan dan pendidikan) serta Dana Insentif Daerah ditarik.

Kesulitan bertambah, setelah muncul PMK 35/2020 dan SKB 3 Menteri. Lombok Utara diwajibkan merevisi kembali anggaran mencapai Rp 442 miliar. Banyak kegiatan yang telah direncakan harus dihapus.

“Kami kerja lembur sampai 12 malam. Pertama TAPD ambil kebijakan bottom up (bawah atas), kegiatan yang sudah dan belum dikerjakan agar tidak menjadi utang pemda dibiarkan,” kata Heryanto. “Dalam perjalanan, masih muncul kekurangan Rp 42 miliar, sehingga kami ambil kebijakan top down (atas bawah). Kami putuskan tutup SIMDA, anggaran OPD ambil alih,” sambungnya.

Strategi itu tentunya dilalui dengan konsultasi ke BPKP. Kekurangan yang masih ada ditutup dengan berbagai cara, termasuk meminjam dana TKD Kesra ASN Rp 3 miliar, BBM eselon dipangkas dari 12 ke 6 bulan, perjalanan dinas sebagian besar di-nol-kan, tersisa hanya perjalanan Satgas yang dianggap penting.

Bappeda berharap, pergeseran anggaran akan berdampak langsung pada sosial

dan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdampak Covid-19. “Usul Dinas Sosial anggaran JPS 3 bulan. Tapi penting pastikan tanggap darurat sampai bulan apa, jangan sampai kita merencanakan di luar tanggap darurat,” sebutnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA, H. Faisol menambahkan, pemda telah menyiapkan Rp 14 miliar dana BTT Covid untuk pengadaan beras sembako melalui program JPS Covid-19 KLU. Dana itu berkurang usai refocusing kedua, dengan anggaran beras sebelumnya sebesar Rp 20 miliar.

Faisol menyebut, anggaran Rp 14 miliar itu akan mengintervensi 20.762 KK warga terdampak Covid-19. KK Warga sebanyak itu setelah dikurangi dari total penerima bantuan berbagai sumber. Meliputi, penerima bantuan PKH Non BPNT 924 KK, BPNT (Sembako) 29.659 KK, BST 7.745 KK, BLT DD 13.751 KK dan JPS NTB Gemilang, 4.079 KK. Sehingga kata Faisol, dari total KK terdampak Covid-19 se KPU 76.738 KK (berdasarkan laporan 33 desa) masih ada 20.762 KK yang belum tertangani sama sekali.

“Rencana yang diberikan oleh kabupaten untuk JPS Covid KLU adalah 20.762 KK. Mudah-mudahan, setelah Desa Sokong dan Sambik Elen masuk, jadi pas datanya. Kami tidak ingin disalahkan kalau datanya salah,” jawabnya.

Ia menjelaskan, asumsi awal warga penerima bantuan se kabupaten dari berbagai sumber mencapai 39 ribu masyarakat miskin. Bantuan akan diberikan ketika berlakunya lockdown wilayah.

Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dukcapil, dan diketahui jumlah rumah tangga se KLU sekitar 78.000-an KK. Dengan demikian, asumsi KK yang belum tertangani sejumlah 40.000 KK. “Apabila saat itu terjadi lockdown, kami akan memberikan semua sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan itu, selama 2 bulan,” ujarnya.

Syukurnya, pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown, sehingga anggaran beras Covid-19 sebesar Rp 20 miliar, atau Rp 14 miliar setelah refocusing kedua belum terbelanjakan. Realisasinya anggaran itu masih harus menunggu verifikasi data dari 33 desa. Di mana sampai Rabu lalu, menyisakan dua desa yang belum menyerahkan data, yakni Sambik Elen dan Sokong.

“Data kasar yang kami ambil dari yang sudah masuk sampai dengan hari ini (tersisa dua desa), data terdampak Covid sekitar 76.738 KK (dari total 78.000-an KK, red). Ini berdasarkan data yang sudah di SK-kan oleh desa,” paparnya. (ari)

SUARA NTB

Jumat, 12 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

Jumat, 12 Juni 2020

Pelatih Tolak Program Latihan Mandiri Mataram (Suara NTB) Sebanyak 37 pelatih cabang olahraga yang lolos PON tahun 2021 mengatakan tidak setuju dengan program latihan mandiri atlet PON NTB tahun 2020. Mereka meminta KONI NTB melaksanakan Pelatda Desentralisasi di masing-masing cabor lolos PON ketimbang harus melaksanakan program latihan mandiri.

Ketua Forum Komunikasi Pelatih, Agus Suharyan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (10/6) kemarin mengatakan penolakan program latihan mandiri dilakukan oleh

puluhan pelatih dari 17 cabang olahraga yang lolos PON XX Papua tahun 2021.Mereka menolak kegiatan program latihan mandiri dikarenakan program latihan mandiri di-

nilai merugikan pelatih.

“Program latihan mandiri sangat merugikan pelatih.

Program latihan mandiri terkesan pelatih tidak punya peran. Padahal pelatih selama

ini tetap menjalankan tugasnya melatih atlet,”ucapnya.

Dijelaskan Agus, penolakan program latihan mandiri tersebut terkemuka dalam rapat pelatih PON di Mataram belum lama ini. Rapat tersebut diikuti sebanyak 22 pelatih PON NTB dari sebanyak 37 pelatih yang berasal dari 17 cabor lolos PON. Sisa 15 pelatih tidak hadir karena masih berada di luar NTB dan

berhalangan tetap.

“Belasan pelatih tidak hadir, karena ada yang izin karena kerja. Ada juga yang tidak bisa hadir karena lokasi Meraka jauh di dipualu Sumbawa,”jelasnya.

Terkait dengan dihapusnya Pelatda PoN 2020, mereka meminta KONI NTB untuk mendukung langkah pengurus cabor provinsi yang akan melaksanakan Pelatda De-

sentralisasi apabila KONI NTB tidak bisa melaksanakan Pelatda PON. “Kami mendukung langkah pengprov untuk melakukan Pelatda desentralisasi,”tegasnya.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi belum dapat memberikan jawaban yang mutlak. Meski demikian dia menegaskan bahwa keputusan program latihan mandi-

ri bukan berdasarkan kehendak pribadi. Menurutnya setiap keputusan mesti berdasarkan hasil rapat anggota dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini mesti dibicarakan bersama.

“Keputusan KONI bukan keputusan pribadi-pribadi.

Setiap keputusan mesti berdasarkan hasil rapat anggota dan ketentuan yang berlaku,”ujarnya singkat.(fan)

Pacuan Kuda Batal Digelar, Anggaran Dialihkan untuk Covid-19 Kota Bima (Suara NTB) Covid-19 yang mewabah hingga saat ini, berdampak pada kegiatan dan pembangunan daerah, seperti di Kota Bima, banyak program kegiatan yang tak dilaksanakan karena pemangkasan anggaran.

Salahsatu kegiatan yang gagal dilaksanakan, yakni pacuan kuda (pacoa jara). Padahal perhelatan tahunan ini sedianya akan digelar dalam waktu dekat.

“Pacuan kuda Kota Bima batal dilaksanakan karena anggarannya dipangkas untuk penanganan Covid-19,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, Yuliana, Kamis (11/6).

Yuliana mengatakan event pacuan kuda menjadi salahsatu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bima.

Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian warga.”Event ini banyak memberikan dampak ekonomi bagi warga,” katanya.

Ia mengaku, tidak hanya pacuan kuda yang batal digelar.

Namun sejumlah kegiatan lain di Dispar setempat juga tidak dilaksanakan karena pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Hingga saat ini obyek-obyek wisata di Kota Bima masih ditutup, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah pandemi Covid-19,” katanya.

Meski demikian, Yuliana menambahkan pihaknya akan mengupayakan agar anggaran pelaksanaan pacuan kuda diakomodir dalam APBD perubahan 2020.

“Kita lihat kondisi anggarannya nanti. Jika memungkinkan kita akan laksanakan, karena banyaknya permintaan masyarakat agar pacuan kuda tetap digelar,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN MANDIRI - Atlet Muay Thai, Ardiansyah (kiri) tengah menjalani latihan mandiri dengan pelatih, Indra Gunawan di Phoenixs Gym di Wilayah Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Kamis (11/6).

Atlet Muay Thai Tetap Maksimal Berlatih Mataram (Suara NTB) Pandemi virus Corona (Covid-19) mengharuskan sejumlah atlet PON NTB latihan mandiri di rumah masing-mas-

ing. Namun tidak bagi atlet muay thai NTB, Ardiansyah.

Atlet asal Kabupaten Dompu ini tetap menjalani latihan terpusat di Arena Muay Thai di

Kawasan Sengingi Lombok Barat (Lobar) bersama pelatihnya, Indra Gunawan.

Latihan terpusat di Pulau Lombok tetap dilaksanakan oleh

Hari Ini, Pengurus Cabor Audiensi dengan Dewan Mataram (Suara NTB) Rencana pimpinan pengurus cabang olahraga audiensi dengan dewan akhirnya terpenuhi. Pihak Komisi V (Lima) DPRD NTB rencananya akan menerima pimpinan pengurus cabor PON untuk audiensi, Jumat (11/6) hari ini.

Informasi yang diterima Suara NTB, pimpinan DPRD NTB telah mengundang secara resmi seluruh pengurus cabor untuk melakukan audiensi dengan pihak Komisi V

DPRD NTB pukul 14.00 Wita hari ini. Surat DPRD NTB Nomor : 005/427/PP/DPRD/2020 ditandatangani oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq. isvie Rupaeda tanggal 10 Juni 2020.

Ketua Harian Pengprov Perkemi NTB, Agus Suharyan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (11/6) membenarkan bila sejumlah pimpinan cabor dari 17 cabor yang dinyatakan lolos PON akan melakukan audiensi dengan Pihak Komisi V DPRD NTB, Jumat (12/6) hari ini.

“Pertemuan pengurus cabor dengan Komisi V DPRD NTB nantinya sifatnya hearing.

Dalam hal ini Pengurus cabor akan menanyakan kebijakan KONI NTB dan Dispora NTB terkait anggaran pembinaan olahraga di NTB,”ucap Agus.

Agus yang juga Ketua Forum Komunikasi Pelatih PON NTB menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah telah mendukung penganggaran Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) persiapan mengikuti PON 2020.

Namun dalam pelaksanaanya

kegiatan Pelatda PON dihentikan dan digantikan dengan program latihan mandiri. Mirisnya dalam program latihan mandiri atlet tidak mendapat dukungan peralatan latihan.

Terkait kebijakan tersebut, pihak pengurus cabang olahraga menginginkan pihak DPRD NTB memanggil pengurus KONI NTB dan Dispora NTB untuk menyampaikan secara terbuka soal kebijakan yang dinilai telah menyulitkan atlet dan pelatih dalam melaksanakan persiapan menghadapi

RADIO

PON di Papua tahun 2021.

Diharapkan kedepan KONI NTB dan Dispora NTB dapat mendukung program latihan atlet dalam persiapan mengikuti PON/2021.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi membenarkan bila pihaknya telah mengundang sejumlah pengurus cabor untuk audiensi dengan Dewan.

Selain cabor pihaknya juga mengundang KONI NTB dengan Dispora NTB.(fan)

Ardiansyah dan pelatihnya guna mengejar prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021. “Atlet muay thai tetap latihan terpusat di basecamp Muay Thai. Ini kami lakukan supaya kegiatan latihan atlet tetap terpantau sesuai program latihan,”ucapnya.

Indra yang merupakan pelatih senior muai Thai NTB memilih untuk latihan mandiri bersama atletnya karena memang mereka serius menghadapi multi event nasional. Mereka ingin menunjukkan bahwa cabang olahraga muay Thai dapat memberikan kontribusi medali emas di PON Papua tahun 2021.

Bagi Indra, untuk meraih medali emas di PON tidak semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu latihan yang terukur tetap dilakukan meski mereka harus melewati pandemi Covid-19 yang sangat menakutkan.

Indra berharap di tengah

Pandemi Covid-19 ini pemerintah juga dapat memberikan perhatian kepada atlet PON NTB. Karena perhatian pemerintah ditengah Covid-19 masih pada masyarakat miskin.

Diakuinya di masa Covid-19 para atlet butuh dukungan semua pihak dalam rangka menjalankan program latihan. “Saat ini atlet butuh dukungan dari pemerintah, mereka butuh suplai vitamin dan gizi untuk mendukung kegiatan latihan,”jelasnya.

Ditempat terpisah, atlet Muay Thai NTB, Ardiansyah mengatakan bahwa sejauh ini dia tetap berlatih dengan maksimal sesuai program latihan dari pelatih. Ia mengaku tetap latihan maksimal guna mengejar target medali emas di PON XX thaun 2021.

“Saya harus serius berlatih karena saya ditargetkan medali emas di PON. Soal makan sudah ditanggung sama pelatih saya,”ucapnya.(fan)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 Juni 2020

Dari Hal. 1 Untuk itu, pihaknya bersama-sama asosiasi dan pelaku usaha bidang pariwisata telah merumuskan penerapan kenormalan baru di NTB. Di mana proses tersebut diproyeksikan membutuhkan waktu hingga tiga bulan terhitung sejak Juni.

Dalam tahap awal kenormalan baru kawasan Tiga Gili telah dipilih sebagai percontohan. Untuk itu, Dispar NTB bersama-sama pihak terkait mematangkan SOP yang akan diberlakukan. Termasuk pengaturan arus keluar-masuk serta penyediaan pokso pemeriksaan di pintu masuk, termasuk untuk pintu masuk utama seperti bandara dan pelabuhan.

Diterangkan Faozal, penerapan simulasi kenormalan di Tiga Gili sendiri akan mewajibkan beberapa prosedur.

Antara lain penjualan tiket dengan e-ticketing, petugas pengelola harus menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan karet. Ketersediaan sarpras kesehatan seperti thermo gun, hand sanitizer, tempat cuci tangan yang disesuaikan dengan luas destinasi dan kapasitas wisatawan.

Adanya posko kesehatan dengan ambulans dan tim medis dalam pola rujukan RSUD juga menjadi salah satu persiapan. Termasuk pel-

ibatan pihak berwajib dari TNI/Polri dan Satpol PP, pengaturan alur kunjungan dengan sistem one way traffic, dan pembatasan hari pelaksanaan serta waktu operasional dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Pada bulan Juli penerapan kenormalan baru tersebut juga akan dievaluasi sebagai persiapan untuk membuka destinasi wisata lainnya. Dengan begitu, memasuki Agustus 2020 diharapkan uji coba pelaksanaan kenormalan baru di destinasi wisata dengan skala terbatas dapat dijalankan.

Diterangkan, seluruh persiapan tersebut akan memperhatikan waktu operasional dan kapasitas kunjungan wisatawan yang diizinkan beraktivitas. Selain itu, rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 Daerah juga menjadi salah satu rujukan penting penerapan kenormalan baru di NTB. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha juga diharapkan mendapatkan rasa aman ketika menjalankan kenormalan baru. Artinya, penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung diharapkan dapat ditekan dengan menjalankan protokol-protokol yang telah ditentukan. (bay)

Tiga Gili Memasuki Tahap Awal Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Menurut Kusnawan, pembersihan memang merupakan langkah awal dari pembukaan Tiga Gili. Selanjutnya, pada 13 Juni mendatang akan dilakukan juga fogging di seluruh kawasan Tiga Gili oleh pelaku usaha, lapisan masyarakat, dan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Kita sudah menerima pinjaman alat fogging lima unit dari Dinas Kesehatan KLU dan ada dua lagi tambahan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan,’’ ujarnya. Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal, melihat keterlibatan seluruh pihak untuk membuka kembali Tiga Gili cukup besar. ‘’Masyarakat begitu antusias. Bahkan kegiatan ini diumumkan di masjid-masjid, sehingga masyarakat yang menjadi depan,’’ jelas Kusnawan. Diterangkan, proses pembersihan dan persiapan lainnya bahkan secara aktif diatur oleh masyarakat dengan sistem kerja per RT. ‘’Jadi seperti alat fogging, itu juga akan disebar per RT. Kita akan sebar, kemudian dokumentasikan sebagai bagian dari (materi) promosi kita, bahwa Tiga Gili ini sudah memenuhi CHS,’’ sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, pembersihan yang dilakukan Kamis (11/6) memang merupakan tahap awal dari pembukaan Tiga Gili. ‘’Nanti tanggal 13 kita buat simulasi, kita asumsikan gili sudah kita buka dengan berbagai skenario yang sudah kita susun berdasarkan protokol Covid-19,’’ ujarnya saat memberi keterangan, Kamis (11/6).

Protokol yang dimaksud akan meliputi seluruh ko-

mponen pariwisata. Antara lain mulai dari SOP di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Kemudian di transportasi pariwisata di Pelabuhan Bangsal, di cidomo, di hotel, dan lain-lain.

Jika persiapan tersebut berhasil, Faozal menyebut pihaknya menyiapkan pembukaan awal Tiga Gili secara bertahap pada 20 Juni mendatang. ‘’Artinya, yang kita prioritaskan pertama itu pekerja bisa masuk semua,’’ ujarnya.

Diterangkan Faozal, untuk para pekerja diharapkan bisa mulai beraktifitas di Tiga Gili seperti biasa. Terlebih Gubernur NTB telah mengarahkan agar arus keluar-masuk para pekerja untuk seluruh bidang kerja tersebut dapat dilakukan tanpa menunjukkan hasil rapid test yang sebelumnya dikeluhkan karena memakan biaya yang cukup mahal. ‘’Supaya industri ini tahu bahwa Tiga Gili akan segera kita buka dan ada protokol Covid yang harus segera mereka pahami. Sosialisasinya pada protokol kesehatan yang penting. Kalau melihat aturan yang baru, pekerja bisa masuk tanpa rapid, tapi dengan surat keterangan sehat,’’ jelasnya.

Melihat seluruh persiapan tersebut, Dispar NTB optimis pembukaan Tiga Gili dapat dilakukan pada 20 Juni mendatang. Selain itu, untuk memenuhi aspek persiapan kenormalan baru, pekerja yang masuk juga akan dijamin dengan pemberian sertifikat. ‘’Tanggal 20 itu baru kita berikan mereka (para pekerja) mulai beraktifitas.

Secara bertahap dengan standar CHS. Sertifikat CHS-nya sedang kita siapkan,’’ pungkasnya. (bay)

Ekspor Masih Terjaga Dari Hal. 1 Sehingga ekspor komoditi perikanan sempat mengalami penundaan, mengingat perusahaan tersebut terbilang cukup mendominasi ekspor ikan NTB. ‘’Kita sedang melakukan monitoring dengan para pengusaha yang aktif melakukan ekspor dan kita pantau. Tapi memang ada beberapa (tidak eskpor lagi) karena mereka tidak bisa melakukan operasional,’’ jelas Fathurrahman.

Diterangkan, dengan tidak beroperasinya perusahaan tersebut memang menimbulkan beberapa kendala. Kendati demikian, perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama disebut masih dapat menopang aktivitas ekspor NTB. ‘’Seperti perusahaan Panorama Alam yang mempunyai katagori sama (di bidang perikanan), yaitu bubuk ikan. Termasuk juga PT. Anugerah, ekspor komoditi sama yakni udang Vanamei,’’ jelasnya.

Di tengan pandemi yang berlangsung, Fathurrahman menyebut pihaknya akan terus menggenjot ekspor NTB agar bisa stabil atau bahkan meningkat. Dicontohkan seperti potensi ekspor bidang perikanan untuk lobster. ‘’Kita harapkan di bulan-bulan berikutnya ada yang bisa dilakukan kerjasama ekspor, agar semakin naik eskpor NTB,’’ ujarnya.

Di sisi lain, ada juga beberapa komoditi yang menjadi perhatian karena mengalami kendala akibat pandemi Covid-19. Dicontohkan seperti ekspor jagung yang terhambat karena menurunnya kebutuhan pakan.

Padahal produksi jagung NTB cukup tinggi dan memiliki potensi besar untuk dikirim ke luar negeri. ‘’Dua tahun lalu jagung ini menjadi primadona karena memang dipergunakan pakan ternak. Tapi karena Covid19 itu yang paling berpengaruh,’’ ujarnya.

Menurut Fathurrahman, beberapa negara tujuan ekspor NTB yang masih aktif sampai saat ini adalah Israel, Australia, China, Jepang, Inggris dan Jerman. Negaranegara tersebut seluruhnya sudah menerima pengiriman komoditas ekspor NTB untuk memenuhi kuota sesuai MOU yang dibuat.

Selain itu, beberapa upaya juga diakukan untuk meningkatkan kapasitas ekspor. Diantaranya gelaran misi dagang di Jawa Timur beberapa waktu lalu. “Jadi beberapa produk, termasuk produk VCO (minyak kelapa-red) itu yang sangat diminati. Kemudian ada produkproduk memang selalu menjadi andalan kita, seperti kopi dan kerajinan yang masih juga mendominasi,’’ pungkasnya. (bay)

Lotim Kembali Siapkan 70 Ribu Paket JPS Tahap Dua Selong (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Timur (Lotim) kembali menyiapkan 70 ribu paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap dua. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan tahap pertama. Persiapan sesuai jumlah tahap awal itu untuk mengantisipasi tambahan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Mirza Sophian kepada Suara NTB, Kamis (11/6).

Dia menerangkan, saat ini JPS berupa sembako senilai Rp 250 ribu per paket ini sedang di-packing oleh Agro Selaparang. Dari informasi yang diperoleh pihaknya, JPS yang disiapkan Pemda Lotim ini terjadi perubahan, bisa saja terjadi pengurangan atau penambahan. “Pastinya nanti kita lihat datanya di Dinas Sosial,” terang Mirza.

Dari penambahan tersebut ada kemungkinan, data penerima JPS Sembako tahap pertama di Lotim ini dikelu-

arkan, karena sudah menerima dari BPNT atau JPS Gemilang. Ada juga tambahan usulan dari pemerintah desa yang kemungkinan besarnya jumlah penerima tahap dua ini mirip dengan penerima tahap pertama.

Adapun item paketnya sebelumnya telur 15 butir diganti ikan teri seperempat kilogram. Selain takut rusak, pemberian teri ini dimaksudkan agar lebih variatif sumber protein yang dikonsumsi masyarakat yang terkena

Silpa APBD 2019 Meningkat 52 Persen Mataram (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB memberikan sorotan terhadap besarnya Silpa dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur NTB terhadap penggunaan APBD tahun 2019 yang disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna, Kamis (11/6). Silpa pada APBD 3019 mencapai Rp144,929 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 49,795 miliar atau 52,34 persen dibandingkan dengan Silpa pada APBD 2018 yang hanya sebesar Rp95,133 miliar.

Besarnya Silpa pada APBD 2019, menurut Banggar DPRD melalui juru bicaranya, Nauvar F Farinduan, bahwa hal itu menunjukkan buruknya tingkat kinerja anggaran ek-

sekutif, baik dalam hal perencanaan maupun realisasi belanja.

“Untuk itu badan anggaran meminta kepada pihak eksekutif supaya dapat melakukan upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah melalui efektivitas dan efesiensi program,” ujarnya.

Varin pun menyebutkan realisasi Silpa sebesar Rp144 miliar lebih itu bersumber dari sejumlah program. Pertama dari Kas Daerah sebesar Rp63,2 miliar. Kemudian kas bendahara penerimaan sebesar Rp17 juta. Selanjutnya kas bendahara pengeluaran sebesar Rp234 juta lebih.

Selanjutnya berasal dari kas badan layanan umum daerah sebesar Rp54 miliar.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp26 miliar lebih dan kas lainnya sebesar Rp2,9 miliar lebih.

Dari Silpa tersebut, Banggar DPRD NTB lantas menyoroti besarnya sisa anggaran dengan total Rp89 miliar lebih pada alokasi belanja pegawai. Belanja pegawai yang semula direncanakan sebesar Rp 1,47 triliun, yang terealisasi hanya sebesar Rp 1,38 trilliun.

“Sehingga Badan Anggaran menyarankan kepada eksekutif agar dalam melakukan proyeksi belanja pegawai dilakukan lebih cermat dan teliti. Melalui koordinasi yang lebih baik antara Badan Kepegawaian Daerah dengan OPD terkait,’’ pungkasnya. (ndi)

Pemprov Dorong Bupati/Walikota Susun SOP Persiapan Menuju Kenormalan Baru Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong Bupati/Walikota menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk persiapan menuju new normal atau kenormalan baru. Secara ini, NTB masih belum memenuhi kriteria untuk penerapan new normal. Namun persiapan-persiapan menuju new normal harus mulai dipersiapkan oleh kepala daerah kabupaten/kota di semua sektor.

Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM menjelaskan new normal dapat diterapkan apabila terjadi penurunan kasus positif Covid-19. Kemudian tingkat kesembuhan pasien dari Covid-19 meningkat.

Selain itu, suatu daerah dapat memasuki new normal apabila disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Yaitu, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Jangan sampai seperti yang terjadi saat ini, masyarakat baru disiplin ketika ada aparat. Setelah tidak ada aparat, kembali tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Pada saat kita sudah menjaga diri masing-masing untuk selalu berprilaku sesuai protokol kesehatan Covid-19, maka itulah sebenarnya new normal.

Sekarang sedang proses ke arah sana (menuju new normal),’’ kata Syafi’I dikonfirmasi saat men-

dampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc berkunjung ke Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Rabu (10/6).

Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 membutuhkan perhatian dan kinerja semua pihak secara bersama-sama. Karena menurutnya untuk mengubah prilaku masyarakat agar disiplin tidak mudah.

“Butuh kebersamaan, butuh keterlibatan semua pihak. Karena dia tak terbiasa menggunakan masker,” katanya.

Mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini mengatakan NTB saat ini sedang dalam persiapan menuju new normal. Untuk menuju fase new normal, Pemprov tetap berpegang pada kriteria yang ditetapkan World Health Organization (WHO), Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur.

Dalam persiapan menuju new normal, Pemprov mendorong Bupati/Walikota menyusun SOP di semua sektor. “Sekarang kita dorong bupati/walikota membuat keputusan dan SOPSOP. Di sekolah, berprilaku seperti apa. Di pasar berprilaku seperti apa. Di tempat ibadah berprilaku seperti apa. Semua ada SOP-SOP yang menaungi. Tapi

dinaungi oleh surat keputusan bupati/walikota,” terangnya.

Untuk penerapan new normal, lanjut Syafi’i bahwa memang penurunan kasus positif harus turun secara konsisten.

Kasus positif Covid-19 akan bisa turun secara konsisten apabila prilaku masyarakat bisa berubah atau patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Ditanya kapan NTB bisa menerapkan new normal. Syafi’i mengatakan tidak bisa diprediksi dalam seminggu atau dua minggu. Hal ini sangat tergantung dari kedisiplinan masyarakat.

“Misalnya pak gubernur bilang satu bulan (menuju penerapan new normal). Tapi ada orang yang tidak mau disiplin, juga tak bisa (diterapkan). Jadi bagaimana kesadaran itu mematuhi protokol Covid untuk menjaga diri bersama. Untuk kepentingan, kesehatan bersama,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pemprov NTB hingga Selasa (9/6), jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 857 orang. Dengan rincian sebanyak 485 pasien sudah sembuh, 343 pasien masih dalam perawatan dan 29 meninggal dunia. Selain itu, masih tercatat 676 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 447 orang dalam pemantauan (ODP). (nas)

dampak Covid.

Mirza menolak menyebut merek air mineral yang akan diberikan. Katanya, itu menjadi urusan penyedia yang sudah ditunjuk. Masing-masing rencananya akan diberikan air mineral dua botol ukuran tanggung. Alasan pemberian air karena sejumlah desa di Lotim diketahui warganya mengalami kekurangan air, sedangkan beras tetap sebanyak 10 kg per paket.

Mengenai waktu pembagian, Dinas Perindag Lotim ini

menunggu kepastian data dari Dinas Sosial. Dikatakan, kalau data sudah rampung maka tinggal didistribusikan saja. Di mana, penyediaan seluruh paket sudah siaga dan sedang dalam proses pengemasan.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Lotim H. Ahmat mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan data.

Di antaranya, ada penambahan sebanyak 25.120 dari Kementerian Sosial (Kemensos) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (rus)

DPRD Soroti Pelayanan di Rumah Sakit Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan rumah sakit di Lombok Barat (Lobar) disorot kalangan DPRD. Pasalnya, pasien umum banyak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang fokus hanya kepada pasien covid-19. Padahal banyak pasien umum yang perlu dilayani secara adil oleh pihak RSUD. Bahkan ada ketakutan warga umum yang sakit ke rumah sakit, karena khawatir kalau sakit flu atau batuk dianggap Covid-19.

“Karena itu kami dorong agar pelayanan rumah sakit adil kepada pasien umum.

Jangan sampai didiskriminasi penanganan gara-gara hanya fokus menangani Covid(Suara NTB/her) 19,” kritik anggota DPRD LoArbain Ishak bar dari PAN, Munawir Haris, Kamis (11/6).

Anggota DPRD asal Kuripan ini mengaku banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan rumah sakit, di mana penanganan rumah sakit selalu fokus pada penanganan Covid-19.

Padahal, jelas dia, banyak warga yang sakit biasa atau non Covid-19 kadang-kadang takut ke rumah sakit, karena khawatir dianggap Covid-19. Padahal ada juga penyakit yang berbahaya, seperti demam berdarah dengue (DBD).

Ia juga menyoroti pasien dirujuk dari puskesmas ke RSUD yang tidak bisa tertampung, karena alasan IGD dan kamar penuh. Kalau alasannya jumlah pasien yang dilayani dibatasi masih bisa diterima, karena alasan ketersediaan ruangan, namun yang jauh lebih penting pelayanan harus adil. Pihaknya juga berharap agar puskesmas tidak asal rujuk ke rumah sakit. Untuk itulah, pihaknya mendorong agar RSUD melakukan pelayanan yang sama kepada para naik itu Covid-19 maupun non Covid-19.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Tripat, drg. Arbain Ishak, menegaskan, pihaknya tidak membedakan dalam pelayanan pasien antara yang umum dan Covid-19. Hanya saja kondisinya, ruangan penuh, karena banyak yang dipakai untuk Covid19. “Bayangkan, tiga gedung kami alihkan untuk penanganan Covid-19, otomatis kan berkurang ruangan pelayanan pasien,” terang dia.

Selain itu,tambahnya, ada beberapa tenaga kesehatan yang masih positif dan dikarantina, sehingga mau tidak mau tenaga kesehatan berkurang. Belum lagi ada tenaga kesehatan yang menunggu swab. ‘’Baru-baru ini ada 16 orang yang diisolasi di Hotel Aruna dan Jayakarta. Itu juga kendalanya, bahkan sempat beberapa ruangan kita off-kan (tutup),” imbuh dia. (her) Munawir Haris

Kapolda NTB Sambangi Polres dan Kodim Se-Pulau Lombok Dari Hal. 1 Sementara saat menyambangi Polres jajaran se-Pulau Lombok, Irjen Pol. M. Iqbal yang di penghujung bulan pertama menjabat Kapolda NTB menyampaikan, berbagai dinamika permasalahan dan tantangan harus dijawab dengan terciptanya suasana aman dalam kehidupan masyarakat. Dikatakannya, sebagai anggota

Bhayangkara sudah menjadi suatu kewajiban setiap personel memahami filosopi dan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. ‘’Karena itu, Polri harus bisa merebut kepercayaan masyarakat dengan memberi keamanan, dengan sering melaksanakan patrol. Sehingga tidak ada kesempatan tindak kejahatan dan bisa menjamin aktifitas masyarakat

yang aman,’’ tegasnya.

Kapolda menambahkan, Polri adalah dambaan dan harapan masyarakat. Di mana untuk memenuhi harapan tersebut Polri harus memiliki langkah dan inovasi konkret dan selalu hadir di tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi (sikon) apapun. ‘’Harapan masyarakat kita semua, anggota Polri harus hadir di tengah-tengah mere-

ka. Rebut kepercayaan masyarakat dengan langkah konkrit, tidak hanya di spanduk. Namun harus turun ke masyarakat. Kunjungi tokoh-tokoh masyarakat dan para tuan guru, sehingga polisi benar-benar dekat dan berbaur di tengah masyarakat,’’ jelasnya.

Kapolda menegaskan, senjata yang ada dan digunakan personel Polri merupakan senjata milik masyarakat. Oleh

karenanya, senjata-senjata itu harus digunakan untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib). ‘’Gunakan senjata itu untuk membuat masyarakat merasa aman, bukan gunakan senjata untuk menakuti masyarakat.

Tunjukkan keberhasilan Polri dengan demikian Polri akan dirindukan masyarakat, dicintai dan disayangi masyarakat,’’ tandasnya. (*)

Kota Mataram dan Lobar Jadi Atensi Dari Hal. 1 Sedangkan di Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram dan Lombok Barat masih terjadi penambahan kasus yang cukup tinggi. ‘’Tinggal Pulau Lombok terutama Kota Mataram dan Lombok Barat. Perlu atensi, masyarakat harus tetap di-

siplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 terutama di Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ kata Aryadi.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat diminta tetap disiplin. Untuk menuju tahap new normal, harus melalui tahapantahapan secara ketat.

Masyarakat harus mulai mem-

budayakan protokol kesehatan.

Dalam beberapa hari terakhir, kata Kepala Diskominfotik NTB ini ada tren penurunan kasus baru dan peningkatan pasien yang sembuh.

Namun, sebagian besar tambahan pasien baru yang positif Covid-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala. ‘’Dari hasil contact tracing yang

Genjot Stimulus Ekonomi Dari Hal. 1 Gemilang, Pemprov sudah mampu mengidentifikasi klaster-klaster IKM dan UKM di NTB. Seperti klaster IKM minyak kelapa, klaster IKM sabun lokal, klaster IKM abon, klaster IKM ikan kering, klaster IKM masker/konveksi, kaster IKM beras, klaster IKM minyak kayu putih dan lainnya. ‘’Kita akan lanjutkan pendampingan dan penguatan mereka dalam stimulus ekonomi,’’ katanya.

Ridwan mengatakan, IKM dan UKM pengolahan akan diberikan bantuan alat dan mesin untuk peningkatan kapasitas produksi. Ia menyebut lebih dari 2.000 alat dan mesin yang telah dipesan Pemprov NTB melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepala IKM permesinan yang ada di NTB. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp20 miliar. ‘’Kita masuk tahap recovery

bulan Juli sampai Desember,’’ ujarnya.

Pada tahap recovery, Pemprov NTB bersama Bank Indonesia (BI) dan BPS akan memetakan sektor-sektor yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Termasuk melakukan kajian seberapa besar dampaknya dan penanganan yang akan dilakukan supaya cepat pulih.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan beberapa hari lalu, Pemprov akan menggenjot sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Melalui pemberdayaan dan pembinaan IKM dan UKM yang bergerak di bidang industri olahan di sektor tersebut. ‘’Dalam stimulus ekonomi itu kita akan perkuat. Mereka butuh sarana dan prasarana apa, mesin apa? Mesinnya dibuat oleh IKM permesinan. Kita sudah anggarkan untuk stimulus ekonomi sekitar Rp100 miliar untuk mulai kita luncurkan

pertengahan Juni,’’ terangnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mewajibkan OPD terkait, jika memberikan bantuan alat dan mesin kepada IKM/UKM dan kelompok masyarakat supaya menggunakan produk yang dihasilkan IKM permesinan lokal yang ada di NTB. Untuk menggerakkan IKM permesinan di tengah pandemi, Pemprov memesan 2.000 mesin dan alat yang akan dibagikan ke IKM dan UKM pengolahan.

Sehingga, ketika pandemi sudah berakhir IKM permesinan tetap terus berproduksi.

Begitu juga IKM dan UKM pengolahan, tetap terus berkembang. Bahkan, Pemprov NTB juga akan menjalin kerjasama dengan DKI Jakarta. Di mana, sejumlah produk IKM dan UKM NTB akan dikirim ke DKI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. (nas)

dilakukan petugas, cenderung memang gejala ringan dan tanpa gejala. Kasus masih lumayan tinggi kita temukan di Kota Mataram dan Lombok Barat atau Pulau Lombok. Tapi pasien gejala ringan bahkan tanpa gejala. Sehingga orang positif Covid harus disiplin untuk mencegah penyebaran,’’ katanya.

Aryadi mengatakan, beber-

apa hari lalu ada penambahan 23 kasus baru positif Covid-19 di NTB. Ternyata, sebagiannya merupakan masyarakat yang akan bepergian keluar NTB. Petugas mengetahuinya setelah keluarnya hasil tes swab mandiri yang menjadi persyaratan bagi pelaku perjalanan yang akan keluar NTB lewat bandara. (nas)

Pemprov Pastikan Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak Rp147 Miliar Dari Hal. 1 Hasil monitoring terakhir yang dilakukan belum lama ini, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota sudah siap dan tidak dilakukan rasionalisasi pada waktu realokasi dan refocusing anggaran.

Sebagaimana diketahui, semua Pemda Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 sudah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak. Total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemda sebesar Rp147,36 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25

miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar.

Wahid mengatakan, penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak pasti akan berpengaruh terhadap penambahan anggaran. Karena pasti petugas TPS akan membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD). Namun seberapa besar penambahan anggaran Pilkada ini pihaknya masih belum mendapatkan angkanya. Tetapi yang pasti KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah mengantisipasinya. ‘’Saya pikir penyelenggara sudah mengantisipasi ini. Pemprov dan kabupaten/kota sifatnya menunggu kalau ada tambahan anggaran. Itu domainnya KPU dan Bawaslu. Pemda harus memenuhi (tambahan anggaran) karena perintah Undang-Undang,’’ katanya. (nas)

(Suara NTB/her)

Jangan Gegabah Siapkan Kenormalan Baru Pariwisata

Halaman 11

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 12 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penggunaan Dana Covid-19 Dokter Spesialis Bedah Perlu Rutin Dilaporkan RSUD Sumbawa Sembuh Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa intens melakukan pengawasan terhadap dana covid-19.

Penggunaan anggaran diminta rutin dilaporkan untuk mengantisipasi terjadi permasalahan.

“Kita tetap melakukan pengawasan setiap minggu. Kita juga tetap meminta update berapa perkembangan dana BTT (Belanja Tidak Terguga) yang dibelanjakan oleh masing-masing instansi,” kata Kasi Intel Kejari Sumbawa, Ida Made Oka Wijaya, SH, Kamis (11/6).

Diungkapkannya, sementara ini, sekitar Rp32 miliar anggaran dari BTT yang digelontorkan oleh Pemda ke beberapa instansi. Instansi tersebut diminta melaporkan setiap minggu apa saja kegiatan yang dibelanjakan.

“Setiap minggu memang kita minta laporannya untuk kegiatan apa saja. Bahkan yang untuk pencairan

tahap II dari pencairan tahap I, yang masih ada sisa di tahap I itu dikembalikan dulu ke BPKAD. Tetap kita dilaporkan,” terangnya.

Pihaknya juga menyarankan kepada PPK maupun kepala dinas yang menerima BTT, agar mengutamakan kewajaran harga dalam melakukan pembelanjaan. Dari pengawasan diakuinya, masih berjalan dengan baik dan belum ada permasalahan yang dialami di lapangan. Karena setiap saat tetap diingatkan. Jika terjadi permasalahan diminta agar tetap dikomunikasikan.

“Dalam menyusun RKB harus mengutamakan kewajaran harga.

Seteah itu RKB itu tetap direview oleh Inspektorat. Kalaupun ada permasalahan, tetap kita mengutamakan ke APIP dulu. Manakala sudah tidak bisa mengikuti saran APIP masih saja begitu, baru kita akan melakukan tindakan penegakan hukum,” pungkasnya.(ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satu dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dinyatakan sembuh dari covid-19 setelah dua kali hasil pemeriksaan swab negatif. Dengan sembuhnya dokter spesialis berinisial GI (45) ini, pelayanan di kamar operasi (OK) akan kembali berjalan normal.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri membenarkan hal tersebut. Pihaknya bersyukur hasil swab kedua dr. GI negatif. Sehingga pelayanan untuk kamar operasi, baik bedah, opgin dan lainnya kembali berjalan normal.

Karena sebelumnya pelayanan tersebut sempat terhenti.

“Tadi malam rilisnya yang hasil swab kedua negatif untuk dokter GI. Sehingga pelayanan semua tim OK bisa ber-

jalan dengan normal. Jadi hari sabtu mereka bersih-bersih untuk cleaning. Nanti hari Senin mereka mulai aktif kembali, normal seperti biasanya. Operasi bedah, operasi kandungan, operasi apapun, hari Senin sudah mulai,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/6).

Disebutkan Dede, saat ini tinggal tiga tenaga medis RSUD positif Covid-19. Yakni satu dokter spesialis dan dua perawat. Pihaknya menunggu hasil pemeriksaan sampel swab kedua. Diharapkan hasilnya negatif, sehingga mereka kembali bekerja untuk memberikan pelayanan. “Yang positif sisanya dua perawat dan satu dokter spesialis.

Swab kedua sudah, tinggal menunggu hasil pemeriksaan.

Harapannya kalau bisa negative semua,” harapnya. (ind)