Edisi Sabtu 12 September 2020 | suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 153 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Investor Tambang Dompu Lanjutkan Eksplorasi

Konstruksi Pembangunan Smelter AMNT Belum Jelas (humassetdantb)

MOTIVASI - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat memberikan motivasi kepada Duta ‘’Ownbeat 2020’’, Jumat (11/9).

Ketua TP PKK NTB Motivasi 20 Finalis ’’Ownbeat 2020’’ UKSES tidaknya pembangunan suatu daerah tidak lepas dari peran anak-anak mudanya. Lahirnya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif tentunya akan membuat kemajuan bagi daerahnya sendiri bahkan Indonesia. Untuk itu, potensi yang dimiliki anak-anak muda yang biasa disebut milenial harus dapat terus digali dan dikembangkan.

Inilah yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat memberikan motivasi kepada Duta ‘’Ownbeat 2020’’, Jumat (11/ 9). Ia mengajak para 20 Finalis Duta ‘’Ownbeat 2020’’ turut serta mewujudkan visi NTB Gemilang beserta ke enam misinya. ‘’Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, bergaul mencari teman dari berbagai kalangan, karena hal ini kelak akan memperkaya diri kita,’’ ujar Niken.

Ia kemudian menjelaskan jika saat ini Pemprov NTB begitu fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang tertuju pada anak-anak muda. Salah satu diantaranya yakni program beasiswa luar negeri yang masih berlangsung hingga hari ini. ‘’Anak-anak muda memiliki potensi yang luar biasa kalau kita bantu, mereka akan melejit. Mereka akan menjadi luar biasa bahkan menjadi generasi yang lebih baik dari pada kita,’’ ucapnya optimis.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Investor yang mendapatkan izin di Dompu, PT. Sumbawa Timur Mining (STM) masih menyusun studi kelayakan atau feasibility study (FS) konstruksi tambang bawah tanah. Sementara itu, konstruksi pembangunan smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih belum jelas akibat pandemi Covid-19. ‘’Memang eksplorasi (berjalan). Dia (STM) melanjutkan eksplorasinya. Dia sedang susun FS juga. Tapi belum selesai karena dampak Covid-19,’’ terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur,

Jumat (11/9) siang kemarin.

STM telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah kontrak karya (KK) Proyek Hu’u sejak tahun 2010.

Deposit sumber daya mineral Onto pertama kali ditemukan pada Agustus 2013 dan sejak saat itu sebanyak 64 lubang pemboran, setara dengan

61.000 meter telah dilakukan untuk menentukan ukuran, luas dan karakteristik sumber daya mineral.

Sementara, terkait dengan perkembangan pembangunan smelter AMNT di KSB, Husni mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat mengenai usulan AMNT yang meminta

penundaan pembangunan smelter. Termasuk mengenai respons Pemerintah Pusat terkait dengan usulan penundaan pembangunan smelter masih belum ada. ‘’Belum ada itu. Belum tahu kita. Belum ada surat ke kita,’’ ujarnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT. AMNT terkait dengan pembangunan smelter di KSB. Ia mengatakan, Pemprov masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi Covid-19.

Dalam surat yang diajukan PT. AMNT ke Kementerian ESDM, kata Amry, mereka meminta perpanjangan waktu untuk konstruksi smelter.

Hal inilah yang dimaknai oleh orang permintaan penundaan pembangunan smelter.

Meskipun AMNT mengajukan perpanjangan masa konstruksi smelter, bisa saja mereka memulai konstruksi akhir 2020 atau awal 2021.

Mengenai kapan AMNT akan memulai proses pembangunan smelter, hal inilah yang sedang dikoordinasikan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/kir/humaspoldantb)

(Suara NTB/dok)

Tak Ingin Seperti DKI Jakarta

Nurhandini Eka Dewi

DINAS Kesehatan (Dikes) NTB mengingatkan masyarakat dan Pemda tetap waspada meskipun kasus baru Covid-19 di daerah ini mulai melandai.

Melandainya kasus baru Covid19 jangan sampai membuat lengah yang dapat membuat terjadinya lonjakan kasus.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan, NTB tidak ingin seperti DKI Jakarta yang kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Sehingga, Pemprov DKI Jakarta akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R 50 Persen ASN Masuk Kantor PEMPROV NTB segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru.

Pemprov akan membatasi ASN yang masuk kantor sebesar 50 persen sesuai dengan status Bersambung ke hal 11

Pengaspalan Sirkuit MotoGP Dimulai Januari 2021

(Suara NTB/kir/humaspoldantb)

TO K O H

DIJAGA - Personel gabungan TNI Polri serta dari Pol PP Loteng diterjunkan untuk mengawal proses land clearing lahan yang berada di dalam kawasan The Mandalika, Jumat (11/9). Tampak alat berat diturunkan dalam proses land clearing.

Klaim Pemilik Lahan di Area Sirkuit MotoGP Didorong Tempuh Jalur Hukum Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga titik lokasi lahan dari total 11 lahan yang diklaim oleh masyarakat yang berada di dalam kawasan The Mandalika, Jumat (11/9) kemarin, diratakan. Kendati sempat ada reaksi dari warga pengklaim lahan, proses land clearing dapat berjalan lancar. Sekitar 800 personel gabungan TNI Polri serta dari Pol PP Loteng diterjunkan untuk mengawal proses

land clearing tersebut.

Pantauan Suara NTB, pengamanan cukup ketat dilakukan aparat kepolisian dibantu oleh personel TNI dan Satpol PP Loteng. Jalur sepanjang menuju kawasan wisata Pantai Kuta hingga lokasi pembangunan sirkuit MotoGP dijaga aparat.

Warga yang melintas menuju kawasan The Mandalika harus melalui pemeriksaan ketat.

Di lokasi land clearing sejum-

lah warga sempat berupaya mempertahankan lahan yang diklaimnya. Dengan sigap hal itu ditangani aparat gabungan yang dipimpin Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK. Sejumlah alat berat kemudian dikerahkan untuk meratakan lahanlahan yang diklaim oleh warga.

“Secara umum kegiatan land clearing bisa berjalan aman dan lancar,” Bersambung ke hal 11

JADWAL pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika mengalami beberapa penyesuaian. Akibat masih adanya persoalan yang dihadapi di lapangan. Selain persoalan klaim lahan oleh warga setempat, kontur tanah yang sedikit bermasalah juga cukup menghambat proses pembangunan sirkuit jalan raya pertama untuk event MotoGP tersebut. Akibatnya, proses pengaspalan jalur lintasan yang semula direncanakan mulai akhir tahun ini, ditargetkan baru akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2021 mendatang.

Meski demikian, tegas Managing Director The Mandalika, Wayan Karioka kepada wartawan, di lokasi proyek sirkuit MotoGP, Jumat (11/9) kemarin, hal tersebut tidak akan sampai menganggu target penyelesaian pembangunan sirkuit MotoGP. “Target (penyelesaian pembangunan sirkuit MotoGP) ini tidak boleh mundur. Jadi sesuai keputusan pemerintah, Oktober tahun depan harus dilaksanakan event MotoGP di Mandalika ini,” ujarnya.

Secara umum, untuk pengerjaan sirkuit MotoGP khususnya untuk groundwork (pengerjaan tanah) sudah mencapai 70 persen. Yang akan dikejar penyelesaiannya hingga akhir tahun ini. Karena untuk pengerjaan aspal sirkut direncanakan dimulai bulan Januari mendatang.

Bersambung ke hal 11

Anggaran Penanganan Krisis Air Bersih Belum Direspons

Lalu Hamdi

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kotadi NTB sudah meminta bantuan anggaran ke provinsi untuk penanganan krisis bagi masyarakat terdampak kekeringan sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK di NTB. Sementara itu, usulan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) yang sudah diajukan untuk penanganan krisis air bersih masih belum direspons BPKAD NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pihaknya belum menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan di NTB. Karena, masih menunggu pencairan anggaran penanganan krisis air bersih yang telah diajukan ke BPKAD dan BNPB. ‘’Uangnya belum disetujui.

Tapi kita bantu, dengan meminjamkan mobil-mobil tangki air bersih,’’ ujar Ahmadi dikonfirmasi di Mataram, Jumat (11/9) siang kemarin.

BPBD telah meminjamkan

dua unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter ke BPBD Lombok Tengah dan BPBD Lombok Timur.

Ia menyebutkan, jumlah armada mobil tangki air bersih yang dimiliki BPBD NTB sebanyak tiga unit. Sehingga, sekarang tinggal satu unit yang ada di BPBD NTB. ‘’Walaupun belum ada persetujuan dari BPKAD. Tetapi tetap apa yang mereka butuhkan kita siap. Mudah-mudahan usulan kita ke BNPB juga secepatnya diturunkan,’’ katanya.

Untuk penanganan krisis air bersih dampak kekeringan, BPBD mengusulkan BTT ke BPKAD sebesar Rp8 miliar. Sedangkan DSP ke BNPB sekitar Rp40 miliar. Untuk usulan anggaran DSP yang sudah diajukan ke BNPB, ada sinyal akan diberikan. Namun, pihaknya belum mengetahui berapa besar anggaran yang disetujui termasuk kapan akan diberikan.

Ia mengatakan, usulan BTT ke BPKAD telah diajukan sejak Juli lalu. Pemprov NTB juga sudah melaksanakan rapat koordinasi penanganan kekeringan yang dipimpin Asisten III Setda

NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM bersama seluruh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Perbankan, PMI dan BMKG. Ditanya jumlah usulan masing-masing kabupaten/kota ke provinsi, Ahmadi mengatakan sesuai dengan jumlah masyarakat yang mengalami krisis air bersih. ‘’Tapi tergantung anggaran di kita nanti kalau disetujui oleh BPKAD dan BNPB. Pada intinya, seperti tahun lalu, kita tetap bersinergi, kabupaten/kota, provinsi dan BNPB,’’ ucapnya.

Untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih saat ini, kata Ahmadi, Dinas Sosial (Disos) NTB juga sudah mulai turun mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak. ‘’Syukurlah, Dinas Sosial meng-cover dulu sebelum usulan anggaran disetujui,’’ katanya.

BPBD NTB mencatat jumlah masyarakat terdampak kekeringan hingga 18 Agustus lalu sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK. Tersebar di 341 desa, 75 kecamatan dan sembilan kabupaten/kota di NTB. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/pusdalops_bpbdntb)

DISTRIBUSI - Distribusi air bersih yang dilakukan BPBD Dompu bersama TNI dan Polri kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Ranggo dan Tembalae.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

PIK/R Jadi Garda Terdepan Tekan Kasus Perkawinan Anak ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pihaknya tetap mensosialisasikan ke masyarakat tentang peraturan daerah (Perda) Provinsi NTB bahwa usia pernikahan laki – laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. “Bagaimanapun juga kita tetap mensosialisasikan ke masyarakat,” kata Sudirman ditemui Kamis (10/9).

Dia memahami pernikahan adalah hak asasi manusia. Tetapi pernikahan usia anak dikhawatirkan menimbulkan persoalan. Terutama dari kesehatan reproduksi, ekonomi serta sosial lainnya. Usia anak alat reproduksi belum siap melahirkan, sehingga rentan menimbulkan penyakit. Pendekatan ke

tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda diharapkan meminimalisir kasus pernikahan anak di masyarakat.

“Kita fokus pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat,” sebutnya.

Disampaikan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja berada di lingkungan menjadi garda terdepan. PIK/R terdiri dari sekumpulan pemuda berencana. Salah satu fungsinya adalah memberikan sosialisasi serta edukasi kepada rekan sebaya mereka. Mantan Camat Selaparang bersyukur, terbentuknya PIK/R di masing-masing lingkungan di Kota Mataram sangat membantu pemerintah melaksanakan

program. Terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Memastikan program remaja berjalan, pihaknya tetap melakukan konsilidasi untuk memaparkan program serta mengevaluasi kegiatan.

“Alhamdulillah, di semua lingkungan suda ada. PIK/R sangat membantu dan jadi garda terdepan di lapangan,” ujarnya.

Kasus perkawinan usia anak diakui tidak terlepas dari tradisi serta faktor ekonomi. Mataram sebagai ibukota provinsi juga tidak terlepas dari label perkawinan anak. Meskipun di daerah lain juga terjadi kasus sama. Menurutnya,

(Suara NTB/ist)

KONSOLIDASI - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman bersama staf bertemu dengan PIK/R di Kecamatan Mataram belum lama ini untuk melakukan konsolidasi serta evaluasi program. perlu kolaborasi antara pemerintahdenganseluruhstakeholder un-

tuk menekan kasus pernikahan usia anak. (cem/*)

Pasien Reguler di RSUD Mataram Kembali Normal

Harus Beri Contoh PERATURAN Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang pencegahan penyakit menular mulai diterapkan Senin (14/9) lusa.

Masyarakat diwajibkan mengenakan masker di area publik. Sebelum penerapan sanksi itu, pemerintah harus memberi contoh serta edukasi ke masyarakat.

Camat Mataram, Zarkasyi menyampaikan, sebelum aturan itu diterapkan terlebih dahulu dimulai dengan menggencarkan sosialisasi bersama lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas. Tujuannya agar seluruh masyarakat mengetahui kebijakan dari pemerintah tentang pengenaan sanksi denda apabila terjaring razia oleh tim terpadu. “Yang paling penting kita sosialisasikan dulu, supaya semua masyarakat tahu,” kata Zarkasyi.

Tindakan tegas pemerintah dinilai sangat bagus untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Menurutnya, pemerintah sebagai pemilik kebijakan sekaligus pelaksana harus hadir di tengah – tengah masyarakat untuk memberi edukasi serta contoh. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan aturan, tetapi tidak taat. Contohnya sebut Zarkasyi, masyarakat hendak mendapatkan pelayanan di instansi justru menemukan petugas tidak mengenakan masker atau berkerumun. “Iya, kita harus memberikan contoh. Jangan sampai masyarakat datang ke kantor justru pegawai tidak taat,” terangnya.

Sosialisasi serta edukasi perlu memanfaatkan media. Baik itu, mengumumkan dari masjid, memasang spanduk serta imbauan melalui media massa. Di tengah pandemi Covid-19 sambungnya, tantangan terberat dihadapi adalah faktor kebiasaan. Dengan menuju tatatan kehidupan baru masyarakat dituntut untuk mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Hal ini sulit bila tidak dibiasakan. “Sama seperti saya kalau pergi ke masjid hanya bawa sajadah. Kondisi saat ini harus pakai masker dan minimal mengantongi hand sanitizer,” katanya mengingatkan.

Menurutnya, memutus mata rantai penyebaran virus harus ada kerja kolektif antara pemerintah dengan masyarakat. Minimal masyarakat mengikuti imbauan serta mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Zarkasyi (cem) (Suara NTB/cem)

Penggunaan BTT Masih Dievaluasi Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, mengevaluasi penggunaan dana bantuan tidak terduga di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kebutuhan anggaran di rumah sakit umum daerah (RSUD) akan dievaluasi secara khusus.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, kebijakan baru bahwa rencananya ada penambahan bantuan tidak terduga, sehingga dilakukan evaluasi dari pengalokasian anggaran sebelumnya. Pemaparan setiap OPD sifatnya gambaran umum yang masih perlu didalami oleh TAPD. “Dari pemaparan sudah ada gambaran berapa proyeksi kebutuhan sampai bulan Desember,” kata Sekda ditemui Jumat (11/9).

Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran BTT mencapai Rp140 miliar. Sekda tidak menyebut detail BTT telah dimanfaatkan untuk penanganan serta pencegahan penyebaran virus Corona. Namun demikian, proyeksi penambahan anggaran tidak terlalu besar karena dana diajukan oleh OPD masuk dalam rencana keseluruhan berdasarkan hasil review Inspektorat.

Sekda menegaskan, perlu pendalaman adalah di RSUD Kota Mataram. Karena, kebutuhan sangat dinamis. Dari alokasi anggaran digelontorkan sebelumnya ternyata masih ada dana diajukan Rp11 miliar belum sampai Desember. Oleh karena itu, Inspektorat ditugaskan untuk mengevaluasi secara khusus.

“Dibutuhkan waktu 10 hari untuk mengevaluasi secara khusus.

Dari hasil rumah sakit menjadi bahan untuk memberikan laporan ke Walikota dalam mengambil kebijakan,” tandasnya.

Di satu sisi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sambung Sekda, berencana menambah satu bulan untuk penyaluran jaring pengaman sosial (JPS). Pemberian bantuan sembako bagi 32.548 kepala keluarga (KK) membutuhkan anggaran sekitar Rp8,4 miliar. Bantuan stimulus ekonomi sangat tergantung dari sisa dana BTT yang belum terpakai. Eko belum berani menyimpulkan apakah JPS akan ditambah lagi atau sebaliknya. “Iya, nanti sangat tergantung dari dana yang tersedia,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

EVALUASI - Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memimpin rapat evaluasi penggunaan dana bantuan tidak terduga yang dialokasikan mencapai Rp140 miliar. Khusus penambahan anggaran di RSUD Kota Mataram akan dievaluasi secara khusus oleh Inspektorat.

Mataram (Suara NTB) – Tingkat kunjungan pasien reguler di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mulai kembali normal. Di mana rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut saat ini dapat melayani hingga 600 orang pasien reguler per hari.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra, menerangkan saat pandemi virus corona (Covid-19) memaksa rumah sakit mengurangi beberapa layanan pasien reguler, tingkat kunjungan di RSUD Mataram sempat menurun hingga 70 persen. “Saat pandemi itu sekitar 150 – 200 orang (pasien) per hari,” ujarnya, Jumat (11/9).

Hal tersebut berpengaruh langsung pada pendapatan rumah sakit, terutama yang datang dari pasien BPJS Kesehatan. Menurut dr. Jack, sapaan akrabnya, saat pandemi pendapatan rumah sakit dari pasien reguler hanya mencapai 30 persen, atau sekitar Rp4 – 5 miliar. “Kemarin ada akumulasi dari yang sebelumnya, ada yang masih sisa. Itu saya tanda tangan (klaim pasien BPJS) Rp11 miliar, biasanya Rp12-13 miliar,” jelas dr. Jack.

Untuk mengakomodir peningkatan jumlah pasien reguler tersebut, pihaknya juga kembali mengubah pola pemanfaatan fasilitas di RSUD Mataram. Antara lain alih fungsi Graha Mataram yang sebelumnya diperuntukkan bagi pasien Covid-19 kembali menjadi tempat pelayanan pasien biasa.

Menurut dr. Jack, peningkatan jumlah kunjungan pasien tersebut perlu didukung dengan inovasi dari rumah sakit.

Pasalnya, sejak pembatasan pelayanan pasien reguler diterapkan karena fokus pada penanggulangan pasien Covid-

19, kepercayaan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit diakui menurun akibat takut tertular virus tersebut.

“Sekarang ini kita perang inovasi. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman

”

Kami juga mencoba memfasilitasi live music dengan mendatangkan grup band untuk memberi hiburan di area rumah sakit untuk memberi rasa nyaman kepada pengunjung dan pasien Lalu Herman Mahaputra

dan kepercayaan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit bisa kembali,” jelasnya. Dicontohkan, beberapa yang diterapkan pihaknya seperti menghubungi pasien-pasien yang terdata di RSUD NTB dan telah lama tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 belum akan selesai dalam waktu dekat. Karena itu, penyesuaian-penyesuaian di berbagai bidang, termasuk kesehatan, perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi dampak lainnya dari pandemi yang terjadi.

“Kita perlu yakinkan

(Suara NTB/bay)

KEMBALI BEROBAT - Suasana pelayanan pasien di RSUD Kota Mataram, Jumat (11/9).

Pasien reguler mulai kembali berobat mengunjungi fasilitas kesehatan setelah pasien Covid-19 berkurang. masyarkaat jangan takut ke rumah sakit. Karena kasihan kalau masyarakat sampai takut. Misalnya orang (dengan penyakit) diabetes itu yang berat. Dia harus dapat obat, dan injeksi. Kalau obat memang bisa dipesan-pesan barangkali, tapi injeksi dia harus ke rumah sakit,” ujar dr.

Jack.

Selain itu, doker Jack juga mencoba memfasilitasi live music dengan mendatangkan grup band untuk memberi hiburan di area rumah sakit untuk memberi rasa nyaman kepada pengunjung dan pasien yang sedang menjalani perawatan.

“Musik itu bisa membuat orang nyaman. Kita tidak terlalu memikirkan covid, tapi

protokol tetap kita jalankan, itu pasti,” ujarnya. Live music tersebut mengambil tempat di samping ruang layanan poliklinik RSUD Mataram. “Ini

Kasus Covid-19 Melandai

Pemkot Tutup Lokasi Karantina Mataram (Suara NTB) – Melandainya kasus positif virus corona (Covid-19) di Kota Mataram menjadi salah satu indikator penentu masuknya ibu kota provinsi tersebut ke dalam zona hijau pandemi. Pelandaian salah satunya dapat dilihat dari jumlah pasien positif yang dirawat di fasilitas kesehatan yang ada saat ini.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menerangkan sampai saat ini jumlah pasien positif di Kota Mataram telah jauh berkurang. Bahkan pihaknya telah menutup lokasi karantina di Wisma Nusantara dan gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. “Sekarang kita fokuskan di RSUD Kota Mataram, dan ada juga beberapa pasien yang melakukan isolasi mandiri. Jadi dengan pola itu kita sudah bisa meng-cover semua pasien dalam pengawasan atau PDP,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Jumat (11/9).

Dengan ditutupnya Wisma Nusantara dan LPMP sebagai lokasi karantina, penanganan Covid-19 di Mataram diakui dapat lebih terfokus. Terlebih karantina yang dilakukan di beberapa hotel di Mataram juga telah selesai dilakukan.

“Sekarang pelayanannya hanya di RSUD Mataram. Karena di sana pelayanannya sangat siap dan masih banyak tersedia kamar untuk perawatan PDP,” jelasnya. Melihat progres tersebut, pihaknya berharap Mataram dalam waktu dekat dapat masuk zona hijau pandemi Covid-19.

Diterangkan, sampai saat ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mataram bersama stakeholder terkait terus melakukan evaluasi berkala terhadap progres penanganan pandemi. Termasuk penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat yang dikawal bersama-sama dengan TNI – Polri dan tim pengaman lainnya.

Selain itu, isolasi pasien tanpa gejala secara mandiri juga telah dijalankan guna mengurangi penumpukan di fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga penanganan di fasilitas kesehatan dapat dioptimalkan untuk pasien dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

“Beberapa pasien yang tanpa gejala dan rumahnya memenuhi syarat menjalankan isolasi secara mandiri. Terutama yang masyarakat sekitarnya juga welcome. Ada parameternya yang harus dipenuhi untuk melakuan isolasi mandiri ini,” jelasnya.

Puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga terus melakukan pengawasan terhadap pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri. “Itu bagian dari protokol yang harus dipenuhi, jadi tidak boleh isolasi mandiri tanpa pemantauan dari Satgas,” ujar Nyoman.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menyebut pelandaian kasus Covid-19 yang terjadi di Mataram sebagai kabar baik. Terutama dengan berkurangnya pasien yang menjalani isolasi ditandai dengan penutupan Wisma Nusantara dan LPMP NTB sebagai lokasi karantina.

“Melandainya kasus Covid-19 di Mataram ini bukan berarti kita lengah. Kita tetap harus waspada dan kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya seminimal mungkin, bila perlu zero terhadap potensi penularan Covid-19,” ujarnya.

Sebagai informasi, sampai dengan 11 September 2020 total kasus Covid-19 di Mataram tercatat sebanyak 1.103 orang pasien. Dari total tersebut 966 orang telah dinyatakan sembuh, 59 orang masih menjalani isolasi, dan 78 orang lainnya meninggal dunia. (bay)

juga menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan kunjungan pasien reguler setelah pasien Covid-19 mulai menurun,” tandasnya. (bay)

Kembangkan Wisata Pesisir

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

Sudirman

Mataram (Suara NTB) – Pusat Informasi dan Konseling Remaja menjadi garda terdepan di lingkungan untuk menekan kasus perkawinan anak.

Pasalnya, program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, Sudirman menyampaikan, pernikahan anak seperti fenomena gunung es. Kasus ini nampaknya sulit ditekan karena berkaitan dengan budaya serta sosial

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Syamsul Bahri mendorong pengembangan wisata pesisir. Dia melihat, garis pantai yang dimiliki oleh Kota Mataram sepanjang 9 kilometer, sangat potensial untuk dikembangkan. ‘’Untuk pengembangan daerah pesisir yang ada di Kota Mataram khusus yang ada di wilayah Sekarbela, kalau Pemkot Mataram serius menangani ini, sangat bisa membantu menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ katanya saat berbincang dengan Suara NTB baru-baru ini.

Daerah-daerah lain yang juga memiliki pantai seperti halnya Kota Mataram, lanjut Syamsul, sudah berpikir lebih inovatif. Dia mencontohkan Desa Sekapuk di Daerah Gersik Jawa Timur. ‘’Itu menjadi desa wisata,’’ sebutnya. Kota Mataram, menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela, bisa melakukan hal yang sama. Apalagi, masyarakat sudah mulai melakukan pembukaan destinasi-destinasi wisata baru.

Seperti wisata pantai di perbatasan Jempong Baru yang diberi nama Pantai Batas Senja. Oleh karena itu, sambung Syamsul, Pemkot Mataram melalui Dinas pariwisata seharusnya segera menangkap peluang-peluang seperti itu. Politisi PKS ini tidak menampik kalau sekarang ada tren yang sedang berkembang, yakni masyarakat senang berwisata. Terutama wisata pantai. ‘’Itu saya rasa masyarakat sangat menyukai,’’ imbuhnya. Buktinya, ketika dilakukan pembukaan destinasi wisata baru seperti Pantai Batas Senja, pengunjungnya cukup banyak. Hal ini membuktikan betapa animo masyarakat untuk wisata pantai, sangat tinggi. Meskipun, wisatawan yang datang, masih berkutat pada wisatawan dalam daerah seperti Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Nah ini, kalau Pemkot Mataram serius menggarap wisata pesisir, saya rasa itu akan menjadi salah penyumbang PAD yang menjanjikan,’’ ungkapnya.

Syamsul menyayangkan, sampai saat ini atensi Pemkot Mataram untuk giat pariwisata, masih di seputar Pantai Ampenan. ‘’Itu saja yang saya lihat. Terutama yang sekarang disebut Pantai Bom. Lalu bagaimana dengan pengembangan wilayah selatan,’’ tanyanya. Karena bagaimanapun, Sekarbela juga menjadi bagian dari bentangan 9 kilometer garis pantai Kota Mataram. Terutama yang berbatasan dengan Lombok Barat. Kalau itu serius ditangani, hasilnya diyakini akan sangat maksimal dan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM di daerah pesisir.

Intinya, tegas Syamsul, dibutuhkan keseriusan dari Pemkot Mataram untuk menggarap wisata pesisir pantai. Sebab, potensi yang ada akan menjadi sia-sia kalau tidak digarap dengan maksimal. ‘’Terutama kepedulian kita dengan pedagang-pedagang kecil. Bagaimana kita memberdayakan mereka.

Saya mendorong pengembangan wilayah pesisir ini untuk memberdayakan pelaku UMKM kita,’’ demikian H. Syamsul Bahri Syamsul. (fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

Risiko Gagal Panen 55.000 Hektar Komoditas Pertanian di NTB Ditanggung Asuransi

Jumlah Pengguna Taksi Meningkat SEJAK Juli 2020, pengguna taksi di wilayah Lombok terus menunjukkan tren positif. Dibanding daerahdaerah lainnya di Indonesia (di luar Pulau Jawa), Lombok termasuk daerah yang mengalami pertumbuhan paling positif di tengah pandemi Covid-19.

Kabar positif ini disampaikan Manajer Pool Lombok Taksi (Blue Bird) Group, Amir Muslim, SH. Pada Bulan Juli 2020, jumlah penumpang yang naik menggunakan Lombok Taksi ratarata 7,2 orang penumpang naik/hari/taksi. Pada Bulan Agustus, naik menjadi 8 orang penumpang/hari/taksi.

Lalu pada Bulan September (Suara NTB/dok) 2020 ini, naik lagi menjadi 9 Amir Muslim orang penumpang/hari/taksi. “Diluar Pulau Jawa, Lombok perkembangannya paling tinggi pertumbuhannya dibanding daerah-daerah lain. Berdasarkan catatan Blue Bird,” kata Amir.

Tren positifnya jumlah pengguna jasa taksi di wilayah Lombok, terutama ditopang oleh pengguna taksi di Kota Mataram. Lalu lalang orang dengan berbagai kepentingan. Kenaikannya terjadi sejak diberlakukannya era kenormalan baru. Amir melihat, kecenderungan ini karena bergeraknya ekonomi kerakyatan, usaha mikro kecil menengah yang jumlahnya terus menjamur.

“Ekonomi kecil menengah hidup. Lihat saja berbagai macam jenis kuliner bisa kita jumpai di pinggir –pinggir jalan. Itu menandakan ekonominya mengalami pergerakan,” imbuhnya. Karena melihat membaiknya pertumbuhan pengguna jasa taksi di Pulau Lombok, kebijakan Blue Bird, Lombok didukung armada baru transmover, taksi dengan kendaraan keluarga kapasitas 7 orang penumpang. Ada seratus unit yang diturunkan ke Lombok secara bertahap hingga Januari 2021 mendatang.

“33 unit sudah beroperasi, 34 unit lagi Keluar Oktober, sisanya sampai Januari 2021 mendatang,” kata Amir. Taksi baru dengan kendaraan keluarga ini untuk menyesuaikan kebutuhan pasar saat ini. Disisi lain, terdapat 32 unit armada taksi jenis sedan dilelang oleh Lombok Taksi. Blue Bird memberikan perhatian agar taksi yang beroperasi di Lombok adalah kendaraan usia baru.

Mengingat Lombok adalah persiapan tuan rumah penyelenggaraan MotoGP pada 2021 mendatang di KEK Mandalika. Lombok Taksi saat ini mengoperasikan sebanyak 238 unit armada taksi. “Sementara ini masih pergerakan orang lokal saja. di hotel-hotel, apalagi weekend, orang lokal yang ngisi.

Dari wisatawan domestik, apalagi mancanegara, kita belum terlalu berharap banyak,” demikian Amir.

Kaitan dengan transportasi ini, berdasarkan potret Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada Bulan Juli 2020 naik sebesar 39,06 persen dibandingkan Bulan Juni 2020. Demikian juga jumlah penumpang berangkat naik sebesar 27,93 persen. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Bulan Juli 2020 sebanyak 30.702 orang. Naik sebesar 190,41persen dibanding bulan Juni 2020.

Jumlah penumpang datang melalui penerbangan internasional pada Juli 2020 sebanyak 1.347 orang. Sementara jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Juli 2020 melalui penerbangan domestik 26.853 orang, naik sebesar 217,75 persen dibandingkan Bulan Juni 2020. Jumlah penumpang berangkat melalui penerbangan internasional pada Juli 2020 sebanyak 22 orang.

Tidak ada penerbangan internasional pada Juni 2020. (bul)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB adalah lumbung pangan nasional, karena luasnya potensi lahan pertanian. Tentu ekonominya bergantung pada sukses atau tidaknya hasil produksi. Semestinya, agar masyarakat petani tak menanggung risiko gagal panen, seharusnya petani mengasuransikan komoditas pertanian yang sedang diproduksinya.

Tingkat keberhasilan dan gagal panen sektor pertanian di NTB sangat erat kaitannya dengan pengaruhnya terhadap perekonomian. Sayangnya, jumlah lahan pertanian yang diasuransikan saat ini masih tergolong kecil. Meski demikian, Branch Manager Jasindo NTB, Erwin A Sasangko menyebut, animo petani beransuransi, terus naik. Saat ini Jasindo mengcover risiko gagal panen padi seluas 40-an ribu hektar di NTB dan 15.000 hektar jagung.

Demikian juga peternakan, Jasindo memberikan perlindungan dari kematian, pencurian kepada 2.500 ekor sapi.

Masing-masing premi dise-

butkan, untuk padi preminya sebesar 180.000/hektar. Petani membayar hanya 20 persen, 80 persen ditanggung pemerintah. “Hanya dengan membayar 20 persen, satu musim sudah dijamin risikonya oleh Jasindo,” kata Erwin kepada Suara NTB. Jika terjadi gagal panen karena kekeringan, hama, banjir, dalam satu hektar petani mendapatkan ganti rugi senilai Rp6 juta. Sementara jagung, saat ini pemerintah belum memberikan subsidi premi. Tentu premi ditanggung penuh oleh petani. Ada empat klasifikasi premi, 2 persen, 2,5 persen, 3 persen dan 4 persen. Dari total nilai klaim

yang diterima oleh petani jagung bila mengalami gagal panen. Klaim petani jagung ada pilihan Rp10 juta/hektar, ada juga Rp15 juta/hektar.

“Kalau petani pilih klaim Rp10 juta/hektar, kena 2,5 persen sama dengan Rp250.000, Pilih 3 persen sama dengan Rp300.000. Demikian seterusnya,” papar Erwin. Sementara untuk asuransi sapi, pemilik ternak bisa mengajukan klaim sebesar Rp10 juta, atau 15 juta jika terjadi kematian ternak, atau kemalingan. Petani hanya membayar 2 persen/tahun dari nilai klaimnya.

Pada tahun 2019, Jasindo membayar klaim sebesar Rp 3,5 miliar untuk lahan padi,

Rp1,5 miliar untuk petani ja- salah satu asuransi terbaik di gung dan Rp1,5 miliar untuk Indonesia. Status Jasindo klaim ternak. “Kenapa klaim sendiri adalah BUMN (Badan pertanian padi besar? Akibat Usaha Milik Negara). (bul) terjadinya pergeseran masa turun hujan, kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan dan gagal panen. Petani mendapatkan ganti rugi,” ujarnya.

Keuntungan berasuransi, lanjut Erwin, petani/peternak akan merasa aman apabila terjadi kerugian. Bisa segera melakukan tanam kembali karena kerugian dicover asuransi dan bagi peternak dapat membeli sapi lagi kalau sapi hilang atau mati karena penyakit.

Asuransi Jasindo berada di bawah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau sering disebut sebagai PT Asuransi Jasindo. Perusahaan Erwin A Sasangko ini termasuk (Suara NTB/bul)

Astra Motor NTB Mencari Pelajar Berbakat untuk Ajang AHMBS 2020 Mataram (Suara NTB) Kabar gembira untuk Semeton Honda NTB yang masih duduk di bangku sekolah setingkat SLTA (SMA/SMK/MA/ MAK), PT. Astra Honda Motor bersama Astra Motor NTB sedang mencari pelajar berbakat yang memiliki kreatifitas dan inovatif untuk mengikuti ajang AHMBS atau yang dikenal dengan Astra Honda Motor Best Student 2020.

Kompetisi yang memasuki tahun pelaksanaan ke 18 kali ini hadir dengan konsep baru yang lebih menantang bagi para pelajar dengan menyesuaikan proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di dunia pendidikan saat ini. Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) merupakan upaya PT Astra Honda Motor (AHM) dan seluruh jaringannya untuk memberikan wadah kepada para siswa-siswi SLTA/Sederajat untuk menuangkan ide/gagasan dan kreatifitasnya sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan potensi dan mencerdaskan para siswa-siswi tersebut dalam sebuah karya tulis.

Mengusung tema Satu Hati Menuju Indonesia Maju, AHMBS 2020 akan digelar secara daring. Keseluruhan proses kompetisi mulai dari sosialisasi, seleksi, kegiatan pengayaan ilmu, hingga penganugerahan

Pengembang Minta Bank Jalankan Kebijakan Ekonomi Pemerintah

(Suara NTB/ist)

SELEKSI AHMBS - Kegiatan seleksi AHMBS 2019 di salah satu region. Kegiatan terlaksana sebelum pandemi (2019) pemenang juga dilakukan secara daring. Astra Motor NTB telah membuka pendaftaran bagi pelajar yang ada di NTB untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini. Adapun tahapan yang perlu diikuti yaitu melakukan pengisian data diri secara online pada link bit.ly/ RegistrasiAHMBS2020 dan dapatkan informasi selengkapnya pada postingan feed instagram @mayohondantb.

“Kami mengundang adikadik yang masih duduk di bangku SMA/SMK/MA/MAK yang memiliki ide atau gagasan tentang program pendidikan dan kebudayaan, atau program lingkungan, atau program kesehatan, atau program kewirausahaan bahkan mungkin di bidang inovasi teknologi untuk ikuti lomba AHM Best Student 2020. Caranya gampang, tuangkan ide/gagasan kalian ke

dalam sebuah karya tulis, dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Covid-19 bukan sebagai halangan untuk sebuah karya,” ujar Muh. Zainurrohman, PIC CSR Astra Motor NTB. “Saat ini sudah 19 orang peserta yang mendaftar untuk region NTB. Jumlahnya masih bisa bertambah mengingat penutupan pendaftaran sampai tanggal 19 September 2020. Segera daftarkan diri kalian,” demiki-

an Oman, sapaan akrabnya.

Ditambahkan Gusti Ayu Liliek Ratmawati, Adm.Fin Sub.Dept Head Astra Motor NTB, selain pelaksanaan kompetisi yang dilakukan secara daring, konsep perlombaan juga semakin disempurnakan sesuai perkembangan dunia pendidikan saat ini.

“Kategori perlombaan dibagi menjadi 5 kategori yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, serta inovasi di bidang teknologi. Dengan beragamnya kategori ini diharapkan dapat memberi ruang lebih banyak bagi pelajar dengan berbagai minat ilmu untuk berkreasi dalam kompetisi ini,” jelas Gusti Ayu. Pengujian dimulai dengan seleksi karya tulis siswa berdasarkan tema yang dipilih dan dikuasai.

Peserta dengan karya tulis yang kreatif dan inovatif berkesempatan melakukan seleksi presentasi yang dilakukan secara daring dengan tahapan mulai dari main dealer, area regional, hingga seleksi final di tingkat nasional.

Para peserta nantinya akan diuji atas kreativitasan gagasan, dampak yang dihasilkan, kemungkinan keberhasilan penerapan, kekuatan penyajian data dan sumber informasi, serta kemampuan presentasi yang dimiliki. (bul)

1,4 Juta Ekor Benih Lobster Dilalulintaskan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1,4 juta benih bening lobster (BBL) sudah dilalulintaskan dari NTB. Ada belasan perusahaan yang tercatat aktif mengirim ke luar. Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram, Suprayogi mengatakanm dari jumlah benih lobster yang dilalulintaskan, terdiri dari 109.249 ekor benih lobster jenis mutiara, 1.296.401 ekor benih lobster jenis pasir. Totalnya 1.405.650 ekor.

“Itu jumlah pengiriman ke luar NTB dari Juli sampai 10 September 2020,” kata Suprayogi kepada Suara NTB. Dengan nilai yang sudah disampaikan oleh masing-masing perusahaan. total nilai benih bening lobster yang sudah dikeluarkan Rp15.696.

535.00. Dari sebanyak 36 perusahaan yang terverifikasi

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB)Para pengembang di NTB mengharapkan lembaga keuangan mengeksekui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga perekonomian tak jatuh terlalu dalam karena pandemi Covid-19. Lebih dari seratus usaha ikutan dari sektor properti yang bakalan tumbuh, bila lembaga keuangan menjalankan amanat yang diemban pemerintah.

Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Indra Sutiadi kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (11/9) kemarin mengatakan, (Suara NTB/bul) pemerintah saat ini mendorIndra Sutiadi ong kegiatan usaha bisa berjalan. Pemerintah sudah berupaya mengungkit daya beli masyarakat melalui skema bantuan tunai langsung, dan menjamin fasilitas kredit kepada para pelaku usaha. Misalnya kredit senilai Rp100 miliar, hingga Rp1 triliun, pemerintah menunjuk asuransi kredit pelat merah memberikan jaminannya.

“Makanya perbankan sekarang harus betul – betul cepat menyalurkan dana itu. termasuk kita di property, perbankan tidak boleh terlambat menyalurkan kredit karena pemerintah sudah menjaminnya,” kata anggota DPRD Kota Mataram ini. Jaminan tersebut adalah manakala kredit nasabah mengalami kendala (macet), risiko pengembalian kredit macetnya sudah ditanggung oleh perusahaan penjamin kredit. Sehingga seharusnya tak menjadi keraguan bagi perbankan menyalurkan kreditnya secara massif.

Ketika kredit mengucur, seluruh elemen ekonomi akan merasakan dampaknya. Tanpa terkecuali properti. Khusus sektor ini, kata Indra, ada 170 jenis usaha yang bisa digerakkan. Misalnya, dari penggalian pondasi rumah, tenaga kerja membutuhkan peralatan cangkul, linggis, sekop. Otomatis produsen alat-alat tersebut bisa merasakan dampaknya. Belum lagi untuk kebutuhan batu bata, penggali batu, pengumpul.

Demikian juga pasir, genteng dan lain-lain. Semuanya akan ikut tergerak jika daya beli terdongkrak. Sektor properti di NTB punya harapan, dengan stimulus dan kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk rumah-rumah subsidi, kuotanya cukup terbatas melalui skema fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah menanggung subsidinya. Skema lain adalah Selisih Suku Bunga (SSB), tak berbeda jauh dengan skema pembiayaan rumah subsidi. Skema-skema pembiayaan ini kata Indra , dapat mendongkrak masyarakat memiliki rumah.

“Bahkan rumah komersil juga masih ada harapan. Yang harganya masih di bawah Rp500 juta. Sekarang kuatkan lagi daya beli dan ekonomi masyarakat dengan penyaluran kredit perbankan untuk sektor UMKM,” imbuhnya. Jangan terlambat. Saat ini waktu yang tepat untuk menjaga ekonomi tak resesi. Ibarat penanganan pasien oleh medis. Jangan menunggu kondisi pasien semakin parah, baru mengambil langkah lanjutan. (bul)

Halaman 3

dan terdaftar boleh melalulintaskan benih bening lobster, 14 perusahaan diantaranya yang aktif mengirim.

Pemerintah telah resmi mencabut pelarangan ekspor benih lobster melalui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Dalam Permen ini salah satunya mengatur tentang Lobster Konsumsi dan Benih Bening Lobster (BBL) yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo.

Dengan beberapa ketentuan. KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya. Persyaratan lainnya, calon eksportir benih lobster harus memperoleh Surat keterangan telah melakukan usaha pembudidayaan lobster yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster. Surat penetapan sebagai Eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat, berita acara pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditandaSuprayogi tangani

oleh Dinas setempat, Surat keterangan asal benih dari Dinas setempat. Dan laporan pembudidayaan lobster memuat informasi produksi. Selain itu, untuk menjadi budidaya benih lobster pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada KKP dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha dan informasi jenis usaha.

SIUP atau TDPIK. Surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pemb u d i dayaan lobster.

Surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen pembesaran Lobster dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50g/ ekor bagi

pembudidayaan lobster.

Khusus pembudidayaan Lobster di luar wilayah sumber benih, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi yakni Surat penetapan sebagai

Pembudidaya Lobster. Surat Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Nengah Rindi, Warga Peninjaoan Tinggal di Gubuk Reyot Seorang warga Dusun Peninjaoan Desa Golong Kecamatan Narmada Ni Nengah Rindi (60) hidup sebatang kara. Nengah Rindi tinggal seorang diri di gubuk reyot dengan kondisi memprihatinkan. Gubuk yang ditinggali Nengah Rindi ini mirip kandang ternak.

GUBUK reyot yang ditinggali Nengah Rindi sangat kecil, hanya berukuran 2x2,5 meter persegi. Gubuk itu ditopang menggunakan tiang yang sudah lapuk serta keropos. Dindingnya terbuat darí seng bekas dan karung semen dengan kondisi yang sudah lapuk, karena dimakan usia.

Di beberapa bagian berlubang ditutup karung bekas.

Lantai gubuk itu terbuat dari tanah, di bagian pinggir diapit

menggunakan batu bata mentah untuk mencegah air hujan masuk ke gubuk tersebut.

Atapnya dari seng bekas dengan kondisi berlubang di mana-mana. Di bagian dalam gubuknya, ada tempat tidur menyatu dengan dapur. Perabotan nenek tua ini pun sangat tidak layak.

Ditambah dengan kondisi kesehatan yang sudah agak menurun, di usia senjanya Nengah Rindi panggilan akrabnya hidup tanpa satu

Sasar Keluarga Kurang Mampu MEMASUKI musim kemarau, bencana kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Inilah yang kemudian menjadi atensi sejumlah pihak, tak terkecuali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Hal inilah yang kemudian menjadi sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hampir rampung disalurkan.

Direktur Utama PDAM Lotim, Bambang Suprayitno, mengatakan saat ini pihaknya merampungkan Program pemasangan air bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Suara NTB/yon) (MBR) atau masyarakat Bambang Suprayitno kurang mampu. Program MBR ini merupakan hasil subsidi dari Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lainnya. “Kriteria penerima bantuan MBR tersebut, indikatornya sederhana, yakni memiliki daya listrik 450 1300 kwh,” jelasnya, Jumat (11/9).

Nilai anggaran program MBR untuk Lotim sebesar Rp4,5 miliar dengan syarat anggaran tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Untuk saat ini, bantuan MBR di Lotim dialokasikan untuk Kecamatan Jerowaru dan Suela. dari 2000 sambungan rumah (SR) yang diusulkan ada sebanyak 1500 SR yang diterima. Progres pekerjaan hingga saat ini mencapai 92 persen yang akan rampung maksimal di akhir September ini.

Untuk itu, diharapkan program MBR ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan dibantu oleh pemerintah pusat.

Termasuk masyarakat pelanggan khususnya bisa menikmati air bersih yang sesuai dengan harapan dan bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. (yon)

Insiden di Kapal Lintasan Gili Mas-Banyuwangi

Calon Taruna Meninggal Dunia Giri Menang (Suara NTB) Sebuah insiden terjadi di lintasan penyeberangan Gili Mas Lembar menuju Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur, Kamis (10/9). Insiden naas ini terjadi saat Kapal Motor (KM) Mutiara Santosa III melaksanakan pemuatan unit kendaraan ke dalam kapal. Akibat insiden ini, diduga kru kapal yang berstatus calon taruna atau kadet meninggal dunia akibat tergencet kendaraan truk muatan kapal. Kasus inipun tengah ditangani oleh Polres Lombok Barat (Lobar).

Menurut Kapolsek Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Lembar, IPTU Made Darma Yulian. Sekitar Pukul 23.30 Wita Anak buah Kapal (ABK) KM Mutiara Santosa III melakukan pemuatan unit kendaraan ke dalam kapal. Ketika pemuatan tersebut ditugaskan korban inisial DH bersama rekannya untuk mengatur muatan yang ada di dalam kapal deck 1 di bawah pemantauan dua mualim.

Saat proses pengaturan kendaraan yang ada di di dalam kapal tersebut korban berjalan bersama-sama dengan teman kadet lainnya. Mereka mengatur salah satu kendaraan truk besar (TB) nomor polisi B 9996 UYU dengan sopir inisial S. Pada saat mengatur posisi truk besar ini, korban berada pada bagian belakang truk tersebut. Sedangkan satu orang kadet lainnya berada di depan truk untuk mengarahkan truk agar mundur.”Tiba-tiba kadet (korban) berpindah tempat dari sebelah kiri truk menuju ke sebelah kanan truk dengan cara melewati belakang truk dan posisi truk tersebut dengan kondisi mundur. Tidak lama kemudian terjadilah insiden kecelakan terhadap korban. Korban tergencet truk besar,” jelas dia.

Dengan kondisi korban mengalami pendarahan di bagian kepala, mulut mengeluarkan darah dan hidung mengeluarkan darah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tripat Patuh Patut Patju di Gerung. Korban dibawa oleh Mualim dan salah seorang bernama Sudir. Namun, nyawa korban tak tertolong. Korban meninggal munia dalam perjalanan menuju rumah sakit. “Korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit,” terang dia.

Dikatakan, korban berasal dari Lombok Tengah merupakan calon taruna yang sedang magang. Kapal ini melayani penyeberangan ke Banyuwangi, bermuatan kendaraan dan penumpang. Namun karena kondisi pandemi, penumpang yang menyeberang dibatasi.

Langkah penanganan yang dilakukan kepolisian, setelah insiden pihaknya langsung turun melakukan olah TKP bersama tim Ident Polres Lobar. “Setelah kejadian, kami langsung ke lokasi melakukan penanganan (olah TKP) pukul 01.00 dini hari,” ujar dia.

Untuk penanganan kasus ini, diambil alih oleh Polres. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pihak akan dilakukan oleh Polres Lobar.

General Manager Pelindo III Lembar Baharudin membenarkan insiden tersebut. Kejadian ini di kapal bukan di Pelabuhan Gili Mas. “Ini kecelakaan di kapal,” ujarnya. (her)

pun keluarganya di tempat itu rumah yang tidak layak huni.

Nengah Rindi yang dikonfirmasi, mengaku dirinya tinggal sendiri. Terkadang ia mengaku takut, apalagi terjadi hujan dan angin. Kalau hujan, aku dia pasti gubuknya tergenang. Mirisnya lagi untuk bisa makan, ia harus keliling menawarkan tenaganya untuk sekedar mencuci dan menyapu, jika ada yang membutuhkan tenaganya baru mau menerima upah sekedar untuk membeli beras.

Kepala Dusun Peninjaoan Made Wadistya menuturkan kalau warganya ini hidup jauh dari kelayakan, butuh perhatian pemerintah maupun donatur yang mau membantu

memperbaiki rumah yang tidak layak huni. “Saya prihatin dengan keadaan Bibi Rindi, saya menginginkan beliau supaya mendapatkan bantuan rumah yang layak huni seperti rumah-rumah warga lain,” harapnya.

Melihat kondisi warganya yang membutuhkan bantuan ia bersama warga lainnya urunan untuk sekedar dapat membantu memperbaiki rumahnya. Ada orang yang sudah membantu semen pasir dan uang namun belum berani kita mulai. Setelah berkoordinasi dengan keluarga Nengah Rindi yang kerja di Bali, keluarganya siap pulang untuk membantu agar rumah yang akan ditempati dapat diperbaiki.(her)

(Suara NTB/her)

GUBUK REYOT - Ni Nengah Rindi warga Dusun Peninjaoan Desa Golong Kecamatan Narmada tinggal di gubuk reyot mirip kandang ternak.

Lotim Komit Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menegaskan komitmennya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi yang bersih melayani. Apalagi tahun 2019 lalu sudah dicanangkan zona integritas bersama seluruh elemen.

Hal itu disampaikan bupati saat acara silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Jumat (11/9). Hadir juga Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim.

Bupati mengaku, sebagian besar pejabat Lotim sudah menaati aturan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Catatannya, tahun 2020 ini tercatat

274 pejabat dari 314 pejabat Lotim yang wajib lapor.

“Sudah 87,26 persen yang sudah melapor,” sebutnya.

Sisanya sebanyak 12,74 persen atau 40 orang itu belum melapor karena terkena mutasi. Bupati berharap Oktober mendatang semua pejabat sudah menyampaikan LHKPN. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan disadari Bupati memiliki risiko berat.

Termasuk risiko pelanggaran hukum. Karenanya, orang nomor satu di Lotim ini mengingatkan seluruh pembantunya agar terus berkoordinasi, sehingga pelaksanaan tugas ber-

jalan tertib dan lancar.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto memaparkan, pembangunan proyek strategis nasional ataupun daerah yang ditetapkan pemerintah dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. Pelaksanaannya harus didukung semua pihak. Pihak kejaksaan katanya memiliki peranan juga untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional/ daerah tersebut, sehingga akan melakukan pendampingan pembangunan proyek.

Kajati menyarankan kepa-

SILATURAHMI - Silaturahmi Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dengan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan Forkopimda Lotim, Jumat (11/9). la daerah membuat suatu penetapan jenis proyek strategis yang ada di lingkup daerah. Kepala daerah dan perangkatnya diharap menjamin dan memastikan seluruh

proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai rencana, seperti tahapan, waktu dan anggaran.

“Ini guna meminimalisir penyimpangan,” sarannya. (rus)

Terkendala di BPN, Pembayaran Kasus Sumur Bor 2016, Pajak Pelabuhan Kapal Pesiar Polisi Lakukan Cek Fisik Giri Menang (Suara NTB) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas Lembar sampai saat ini belum dibayarkan. Alasannya, proses pensertifikatannya masih dilakukan di BPN. Hal inipun menjadi atensi kalangan DPRD Lobar.

“Tadi sudah disampaikan Sekretaris Komisi kepada pihak GM Pelindo. Katanya diusahakan Oktober itu bisa direalisasi, kita mendorong bisa lebin cepat,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Lobar Abdul Majid.

Selain itu, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Lembar-

Sekotong juga melakukan tukar pikiran dengan pihak Pelindo, terutama kaitan dengan kontribusi riil pihak Pelindo terhadap Lobar. “Harus ada kontribusi buat masyarakat sekitar. Mungkin diakomodir bekerja, sehingga mendapatkan pendapatan yang layak,” jelasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, harus ada peran serta pihak Pelindo membantu menopang ekonomi masyarakat sekitar.

Terlebih event MotoGP Mandalika yang akan digelar 2021 mendatang.”Agar segitiga emas ini memberikan efek profit dari turis,” sambungnya.

Pihaknya menyarankan

adanya sebuah lapak atau tempat kuliner yang mengakomodir warga setempat, sehingga ketika para penonton MotoGP datang bisa menikmati sejumlah hasil UKM setempat.

Beberapa masukan dewan itu disambut baik GM Pelindo III, Baharudin. Menurutnya terkait BPHTB itu, masih terus berproses di BPN. Pihaknya berusaha agar pengurusannya bisa cepat selesai.”Karena keberadaan pelabuhan ini (Gili Mas) tidak lepas dari dukungan pemda maupun dewan.

Sehingga kelancaran logistik menjadi prioritas bersama,” jelasnya. (her)

Tenaga Honorer Tidak Diperbolehkan Terlibat Politik Praktis Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperingatkan agar tenaga honorer agar tidak terlibat politik praktis. Aturan tidak diperbolehkannya tenaga non PNS itu merupakan diskresi Pemda, karena mereka dibiayai oleh uang rakyat.

“Tidak diperkenankan untuk terlibat politik. Di samping digaji oleh rakyat, mereka juga pembantu pemegang kebijakan di OPD,” ujar Plt. Sekda KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Jumat (11/9).

Sekda menegaskan, setiap OPD pengendali tenaga honorer di lingkup kerjanya, harus mengamankan setiap tenaga honorer. Jangan sampai, tenaga honorer terlibat politik praktis yang menguntungkan calon tertentu.

Terhadap adanya kemungkinan temuan tenaga kontrak berpolitik, Nurjati mengingatkan agar kepala OPD tempat tenaga kontrak bernaung, mengambil sikap tegas. Kepala OPD memiliki

(Suara NTB/ari)

H. Raden Nurjati wewenang untuk tidak melanjutkan kontrak kerja setiap honorer, terutama dengan bukti keterlibatan tersebut.

“Sampai sekarang ini, Alhamdullilah belum ada yang terproses pelanggaran aturan tentang netralitas PNS. Harapan kita, hingga berakhirnya pemilihan, jangan sampai ada yang terkena sanksi nanti gara gara ikut terlibat di kampanye

calon atau kegiatan-kegiatan politik lain,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menyarankan kepada Pemda agar lebih tegas lagi mengatur ketentuan lisan yang disampaikan Setda KLU tersebut.

Larangan berpolitik, tidak cukup hanya dengan lisan, melainkan dibutuhkan regulasi tertulis berikut ketentuan sanksi yang akan diterima.

“Kalau memang itu bahasa sekda menyatakan bahwa honor tidak boleh ikut politik praktis, itu harus dipastikan dengan SK,” sarannya.

Dengan dasar SK itu, Bawaslu nantinya akan mengawasi tenaga honorer sering pengawasan terhadap ASN. Bagi Bawaslu, potensi pelanggaran di kalangan tenaga honorer selalu ada. “Silakan masyarakat menyampaikan kepada kami dan kami akan segera klarifikasi dan hasil klarifikasi kita akan sampaikan ke instansi yang berwenang untuk diberikan sanksi,” tandasnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) selaku pelapor kasus sumur bor APBD 2016 menemukan indikasi baru. Investigasi yang dilakukan pelapor, menunjukkan ada dugaan kekeliruan administrasi saat proyek tersebut diajukan.

Direktur Eksekutif LUCW, Tarpi’in, Jumat (11/9) mengatakan, kasus sumur bor masih menjadi atensi pengawalan.

Pihaknya selaku pelapor, menganggap proses lidik kasus tersebut relatif lama. Sejak 56 bulan sejak kasus dilaporkan, LUCW masih menunggu kejelasan status dari penanganan Reskrim Polres.

Dalam perjalanan penanganan kasus tersebut, pelapor secara terpisah melakukan pendalaman. Temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan tanda tangan palsu untuk memuluskan proyek di tiga titik tersebut.

“Dalam perjalanan kasus, kami lakukan investigasi. Dan temuan kami, beberapa pihak mengaku tidak pernah mengajukan proposal. Tapi dalam pemeriksaan, dokumennya ada,” ujar Tarpi’in.

Keterangan dan fakta terbalik antara proposal usulan yang tidak dibuat oleh warga dengan dokumen yang ada pada APH, menurut Tarpi’in, merupakan satu tindakan pembenar yang dapat memberatkan KPA proyek. “Artinya kami men-

duga, ada indikasi pemalsuan tanda tangan,” sebutnya.

Terhadap dugaan itu, LUCW berharap Polres Lombok Utara tegas agar kasus sumur bor mendapat kejelasan. Apakah ditingkatkan ke Penyidikan atau tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

“Kami beri kepercayaan penuh kepada Polres. Kalau memang dalam beberapa waktu tidak ada perkembangan signifikan, kami akan bersurat ke Polda untuk mengambilalih atau menangani kasus. Karena kami sangat yakin, pelanggaran administratif ini merugikan negara,” sambungnya.

Dikonfirmasi perihal kasus tersebut, Penyidik Satreskrim Polres Lombok Utara, Iptu Ghufron Subekti, SH., kepada wartawan mengakui penanganan kasus tetap berproses. Terakhir, Polres sudah meminta bantuan tim ahli Dinas PUPR KLU untuk mengecek fisik proyek tersebut. Pengecekan fisik dilakukan mengacu pada berkas yang dipegang oleh Polres.

“Kasus sumur bor, sudah diperiksa 23 orang saksi, dan pengumpulan dokumen. Kami juga minta bantuan pengecekan fisik sumur bor,” ujar Ghufron.

Pihaknya belum dapat memastikan kesimpulan dari kasus tersebut. Polres sementara ini, masih menunggu jadwal dari tim ahli untuk turun ke lapangan,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Tim ahli melakukan pemeriksaan kasus sumur bor yang disinyalir terjadi kekeliruan administrasi.

Anggaran Penanganan Covid-19 Loteng Tersisa Rp21 Miliar Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memutuskan hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 hingga bulan Desember mendatang dari rencana awal sesuai hasil refocusing dan realokasi APBD Loteng sebesar Rp 148 miliar.

Sementara anggaran yang sudah terpakai sebesar Rp 49 miliar lebih. Itu artinya, anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 kini tinggal tersisa Rp 21 miliar lebih.

Demikian disampaikan

Wakil Bupati Loteng H. L. Pathul Bahri, S.I.P., saat memberikan jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD Loteng, Jumat (11/9).

Dari sisa alokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut, ujarnya, nantinya akan diarahkan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 14 miliar. “Di antaranya untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan mendukung penguatan kapasitas testing, tracing dan treatment,” sebutnya.

Bentuknya berupa penyediaan alat PCR-real time dan

rapid test kit ditambah kebutuhan penanganan kesehatan lainnya. Mengingat, penanganan kesehatan memang menjadi fokus dan prioritas utama dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, sisa anggaran penanganan Covid-19 juga akan dialokasikan untuk menuntaskan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu sebesar Rp6,6 miliar. Itu sudah termasuk anggaran untuk antisipasi kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan ben-

cana alam dan bencana sosial lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 ini.

Lebih lanjut, Pathul menegaskan, Pemkab Loteng terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 oleh Satgas penanganan Covid-19 dengan melibatkan unit pelayanan teknis, dengan puskesmas sebagai garis terdepan dalam melakukan penjaringan contact tracing terhadap masyarakat yang potensial menjadi penular atau

pembawa virus.

Pemerintah daerah juga telah membentuk tiga tempat pelayanan khusus, seperti Rumah Mutiara Indonesia (RMI), sebagai tempat screening, Balai Karya sebagai tempat isolasi dan Aerotel dijadikan tempat karantina. “Prinsipnya pemerintah akan berupaya maksimal menangani pandemi Covid-19 yang terjadi. Tapi tentunya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pasien Bersalin Positif Covid-19 di Dompu (Suara NTB/ist)

Swastari HAZ

(Suara NTB/ist)

Kisman Pangeran

Advokat Nilai Bawaslu Diskriminatif Dompu (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, dinilai telah bertindak diskriminatif. Pasalnya, membedakan perlakuan terhadap para pihak yang akan diklarifikasi atas dugaan pelanggaran pemilu. Seperti contoh pemanggilan Bupati, H Bambang M Yasin pada Kamis (10/9). Lantaran tidak dipenuhi, Bawaslu justru mendatangi langsung ke ruang kerjanya.

Selain diskriminatif, sikap itu dianggap menjatuhkan martabat Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang dipercaya mampu menciptakan pemilu berkualitas di wilayah ini.

Demikian ungkap salah seorang advokat, Kisman Pangeran, SH., kepada wartawan, Jumat (11/9).

Pemanggilan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran selama proses pemilihan kepala daerah, Bawaslu mestinya tidak boleh kompromi pada pihak tertentu, apakah karena pertimbangan jabatan atau kekuasaan yang melekat. “Kalau Bupati tidak bisa hadir di hari itu, maka dipanggil ulang. Tidak bisa kemudian Bawaslu mendatangi orang yang dipanggil, apalagi yang didatangi ini seorang kepala daerah,” tegasnya.

Sikap Bawaslu yang mendatangi langsung Bupati lantaran tidak berkesempatan hadir memenuhi panggilan pertamanya untuk klarifikasi terkait mutasi ASN, menurut dia, jelas menunjukan sikapnya yang diskriminatif. Karena terhadap pihak lain mereka justru mewajibkan hadir pada tempat yang telah ditentukan.

Selain itu Bawaslu dianggap tidak taat akan asas persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan. “Asas ini tidak melihat pekerjaan, latar belakang dan lain-lain. Semua orang dianggap sama dihadapan hukum. Bupati tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk menekan, merendahkan martabat Bawaslu. Bawaslu pun tidak boleh merendahkan martabat mereka sendiri dan mengabaikan asas ini,” jelasnya.

Terpisah Koordinator Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH., MH., yang dikonfirmasi wartawan menyampaikan, tidak ada yang salah terkait upayanya mendatangi Bupati untuk klarifikasi. Itu dalam rangka pemenuhan waktu penanganan pelanggaran yang terbatas. Sehingga diperbolehkan untuk klarifikasi dimana pun.

“Jadi itu tidak bertentangan dengan ketentuan, SOP kami jelas itu boleh dilakukan,” terangnya.

Langkah yang demikian, tegas dia, juga berlaku sama terhadap pihak lain yang diklarifikasi. Seperti contoh dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan PPS dan Kepala Desa Pekat.

Daripada menunggu lama kehadiran mereka di Bawaslu, pihaknya beriinisiatif memeriksa mereka di Kantor Camat Pekat.

“Yang jelas di ketentuan tidak melarang. Saya kira tidak ada martabat Bawaslu yang direndahkan juga,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Komisioner KPU KSB saat acara sosialisasi penundaan dan perpanjangan jadwal pendaftaran Bapaslon Pilkada KSB, Kamis malam.

Parpol Tak Bisa Cabut Dukungan Pasca Pendaftaran Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan pencabutan dukungan oleh Parpol terhadap pasangan calon yang diusungnya tidak dapat dilakukan pasca pendaftaran.

“Jadi aturannya jelas ya. Parpol yang sudah mendaftarkan paslonnya baik sendiri maupun berkoalisi (beberapa parpol) tidak bisa menarik dukungannya lagi setelah mendaftarkan paslonnya ke KPU,” cetus ketua KPU KSB, Denny Saputra saat acara sosialisasi penundaan dan perpanjangan jadwal pendaftaran Bapaslon Pilkada KSB, Kamis malam.

Menurutnya, larangan parpol mencabut dukungan terhadap paslon sudah turut termaktub sejak terbangunnya kesepakatan antara parpol dan paslon. Dan hal itu semakin dikuatkan saat mendaftar ke KPU, karena pada salah satu formulir isian yang disediakan untuk syarat pencalonan. Tertera bahwa parpol yang telah bersedia mendukung sudah tidak bisa merubah keputusannya.

Selanjutnya Denny menyampaikan, hanya ada satu kondisi parpol yang bisa kemudian membuat dukungannya berubah. Jika kemudian paslon yang didukungnya mengeluarkannya sebagai bagian parpol pengusung. Tentunya dalam hal ini, paslon yang sudah mendaftar ke KPU diwajibkan melakukan pendaftaran kembali dengan membawa perubahan parpol pendukungnya tersebut.

“Ini contoh di tempat kita (KSB). Misalnya paslon Firin Fud yang sudah kita terima pendaftarannya di tahap pertama dengan dukungan 9 partai. Nah kemudian datang lagi mendaftar di masa perpanjangan nanti tapi hanya dengan 8 partai. Artinya 1 partai yang dikeluarkan dari koalisinya itu kita anggap tidak mendukung pasangan itu lagi. Dan partai yang dikeluarkan tadi bisa kemudian datang mendaftarkan paslon lain yang didukungnya,” demikian jelas Denny. (bug)

Dompu (Suara NTB) – Warga terpapar Covid-19 di Kabupaten Dompu, terus bertambah. Setelah balita berusia 1,5 tahun, kini giliran ibu hamil yang hendak bersalin di rumah sakit umum. Ia terkonfirmasi positif setelah dilakukan uji swab.

Plh. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, Skm., MMKes., kepada wartawan di kantornya, Jumat (11/9) membenarkan adanya pasien inisial Ys (30) yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Perempuan asal Kelurahan Kandai I ini awalnya masuk rumah sakit dengan maksud bersalin. Namun saat dilakukan tes cepat terhadap sampel darah dan serum, ia

kendapatan reaktif. Sehingga diputuskan uji swab dan hasilnya positif Covid-19. “Ys masuk rumah sakit rencana mau melahirkan. Sesuai protap di rapid hasilnya reaktif dan langsung di swab ternyata positif,” ungkapnya.

Sebelum diketahui positif, Ys pernah dites cepat oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Berkaitan dengan interaksinya bersama

pasien positif pertama yang meninggal, yakni almarhum HU. Hanya saja, waktu itu hasilnya non reaktif.

Sementara menyangkut riwayat perjalanan Ys sampai sekarang dinyatakan positif, tim masih melakukan penelusuran.

“Riwayatnya ini yang belum kita ketahui, ini yang masih kita telusuri. Tapi tadi malam kita sudah tracing kontak terhadap keluarganya, ada sekitar bela-

san orang,” jelasnya.

Selain belasan orang keluarga Ys diambil sampel swabnya untuk pengujian di Laboraturium Sumbawa, warga sekitar kediamannya turut dites cepat. Termasuk tenaga medis yang pertama kali menangani pasien bersalin tersebut.

Saat ini, tambah Maman, Ys dalam perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Dompu. Kalaupun nantinya bersalin dalam kondisi terpapar, tim medis akan menanganinya sesuai protap yang ada. “Kalau melahirkan ditengah isolasi nanti penanganannya sudah jelas, ada

(Suara NTB/jun)

Maman protapnya terhadap pasien Covid-19,” pungkasnya. (jun)

12 Kelurahan di Kota Bima Krisis Air Bersih

(Suara NTB/ils)

HANGUS - Nampak gudang Alsintan milik Pemkab Sumbawa Barat yang hangus terbakar di Lingkungan Balisung, Kelurahan Menala, Kamis (10/9).

Gudang Alsintan Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp750 Juta

Taliwang (Suara NTB) Gudang alat dan sarana pertanian (Alsintan) Pemkab Sumbawa Barat, di Lingkungan Balisung, Kelurahan Menala terbakar hebat, Kamis (10/9) malam. Akibat bencana tersebut belasan mesin pompa air, mesin perontok jagung, handtraktor dan beberapa beekas penting ludes terbakar.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB di lapangan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WITA lingkungan Balisung, Kecamatan Taliwang.

Kobaran api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran setempat turun ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Beruntung gudang yang terbakar tersebut tidak sempat merembet ke rumah yang ada di sampingnya. Sementara pada saat kebakaran terjadi, tidak ada penjaga gudang di lokasi tersebut sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Kapolres KSB, kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S. IK, Jumat (11/9) membenarkan adanya peristiwa tersebut dan saat ini tim dari identifikasi sudah turun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sedangkan untuk penyebab dari kebakaran hasil kesimpulan awal diduga kuat

karena hubungan pendek arus listrik yang terjadi di bagian atap gudang. Kobaran api itu langsung membesar dan menghanguskan alat Alsintan yang berada di dalam gudang tersebut. Tak pelak kondisi itu membuat panik warga sekitar yang berusaha melakukan upaya pemadaman.

“Saat ini kami masih menunggu hasil olah TKP untuk memastikan penyebab dari kebakaran gudang dimaksud. Bahkan puing gudang yang terbakar masih kita pasang garis polisi untuk kebutuhan penyelidikan,” sebutnya.

Saat ini tim masih juga terus bekerja di lapangan melakukan pengumpulan keterangan beberapa saksi mata terkait musibah kebakaran tersebut.

Sementara kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai Rp750 juta dan saat ini masih terus dilakukan inventalisir jumlah kerugian akibat musibah tersebut. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga rumah mereka dari bencana kebakaran karena saat ini musim kemarau sehingga akan semakin rawan. “Kerugian akibat musibah tersebut ditaksir mencapai Rp750 juta bahkan saat ini tim masih melakukan inventalisir kerugian di lapangan.

Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa waspa-

da dan menjaga rumah mereka dari musibah kebakaran,” tambahnya. Apalagi saat ini musim kemarau sekarang kebakaran akan sangat rawan terjadi.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB, melalui Kepala Bidang pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, mengaku masih menghitung jumlah kerugian akibat bencana tersebut. Jika sudah terkumpul laporannya, akan dilaporkan secara resmi. Tetapi yang jelas jumlah kerugiannya bisa mencapai Rp750 Juta sesuai dengan estimasi penyidik Polres. Karena tidak hanya Alsintan saja yang terbakar melainkan ratusan berkas dinas juga hangus, maka pihaknya akan segera membuat laporan polisi terkait bencana itu. Pihaknya juga akan tetap memantau dan mengawasi kondisi di lapangan untuk menekan adanya aktifitas penjarahan terhadap aset dimaksud supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.” Kita masih melakukan pendataan dan inventalisir akibat bencana tersebut ketika sudah final akan langsung kita sampaikan ke publik,” tukasnya. Kejadian ini juga dipastikan murni kecelakaan tidak ada indikasi yang lain.

Kendati demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. (ils)

Kota Bima (Suara NTB) – Krisis air bersih pada musim kemarau ini tidak hanya melanda 38 Desa di Kabupaten Bima.

Hal serupa terjadi di wilayah Kota Bima. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, krisis air bersih tersebar di 12 Kelurahan. Sebaran 12 Kelurahan yang krisis air bersih itu bertambah jika dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu, hanya tersebar pada 7 Kelurahan. Sehingga tahun 2020 ini sebarannya bertambah 3 Kelurahan.

Belasan kelurahan yang dilanda krisis air bersih tersebut juga diakui Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Bahkan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menyiapkan berbagai upaya.

Langkah pertama yang dilakukan lanjut Walikota yakni menyiapkan sejumlah mobil pengangkut air bersih yang bertugas menyalurkan atau mendropping air bersih ke wilayah yang terdampak. “Langkah kedua kita juga tengah melakukan pengeboran air di sejumlah titik,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (11/9).

Langkah ketiga lanjutnya, yakni terus meningkatkan program penghijauan dengan menanam pohon di wilayah

(Suara NTB/Uki)

Muhammad Lutfi timur pegunungan Kota Bima.

Tujuannya memulihkan sumber mata air. “Langkah penghijauan ini sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih,” katanya.

Lutfi mengaku beberapa upaya tersebut diharapkan mampu meminimalisir krisis air bersih akibat dampak kekeringan. Karena sejumlah upaya itu termasuk jangka pendek dan menengah. “Kita harapkan persoalan krisis air bersih dampak kekeringan pada tahun berikutnya bisa dapat teratasi,” katanya.

Selain akibat kekeringan, krisis air bersih di Kota Bima karena saluran pipa PDAM rusak akibat banjir bandang akhir 2016 lalu. (uki)

(Suara NTB/ist)

PEMERIKSAAN - Pasangan H. Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Feryani usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSU Provinsi NTB, Kamis (10/9).

Tuntas, Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Kejar Pelaku Bom Ikan, Polisi di Pilkada Dompu Amankan Tiga Kapal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengeboman ikan atau illegal fishing terus terjadi di Sumbawa. Seperti halnya aksi yang didapati Sat Polairud Polres Sumbawa di lokasi Pulau Tete, Kecamatan Lape, Kamis (10/9). Tujuh terduga pelaku pengeboman ikan yang tersebut berhasil melarikan diri. Mereka langsung meninggalkan kapal dan hasil pengeboman saat mengetahui kedatangan polisi. Kepolisian berhasil mengamankan 3 unit kapal dan ikan hasil pengeboman.

Kasat Polair Polres Sumbawa AKP Aloisius Ignasius membenarkan kejadian tersebut.

Dibeberkannya, pengeboman ini dilakukan sekitar pukul 14.50 Wita. Pihaknya mendapati pelaku melakukan pengeboman ditandai suara yang menggelegar. Setelah itu pihaknya langsung mendekati kapal para pel-

aku. “Mengetahui kedatangan kami, para pelaku langsung mengayuh kapal menuju perbukitan dan melarikan diri. Pelaku menggunakan 4 kapal namun 1 kapal karam sehingga yang kami amankan hanya 3 kapal,” terangnya, Jumat (11/9).

Kasubbag Humas Polres Sumbawa Iptu Sumardi, S.Sos menyampaikan, Polairud Polres Sumbawa akan tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Penggunaan bom ikan ini, pasti berdampak buruk bagi ekosistem laut. Terutama terumbu karang dan berbagai jenis spesies laut lainnya. Se-

(Suara NTB/ist)

KAPAL - Barang bukti kapal pelaku pengeboman ikan yang diamankan polisi di Pulau Tete, Kecamatan Lape, Kamis (10/9). hingga pihak kepolisian harus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. (ind)

Dompu (Suara NTB) RSUD Provinsi NTB menuntaskan pemeriksaan kesehatan tiga bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada 9-10 September 2020.

Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/9) menjelaskan hal tersebut. “Semua tiga pasang itu sudah menjalaninya pada 9-10 kemarin. Tapi terkait hasil, KPU belum punya,” katanya.

Sesuai jadwal, IDI dan RSUD Provinsi NTB akan menyerahkan hasilnya ke KPU Dompu pada 12 September 2020. Terkait adanya kekhawatiran kandidat yang terpapar Covid-19, menjadi ranah RSU dan IDI. Kuasa Hukum Ika Rizky Feryani menegaskan, kliennya dalam keadaan sehat walafiat dan itu juga sesuai hasil pemeriksaan di RSUD Provinsi NTB. Bahkan, ujarnya, dari tiga bapaslon, SUKA langsung menerima hasil uji kese-

hatannya. “SUKA langsung diserahkan hasil uji kesehatannya dan dinyatakan sehat semua,” ungkap Kisman melalui pesan WhatsApp. Kisman juga mengungkapkan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan IDI, BNN dan psikolog terkait mata, hidung, telinga, tekanan darah, jantung, paru-paru, psikologi hingga status bebas narkoba. Pemeriksaan dilakukan lengkap oleh tim dokter, prikolog dan BNN NTB. “Semua diperiksa,” katanya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes menjelaskan, sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan tim gugus Provinsi NTB, pemeriksaan kesehatan untuk Ika Rizky Feryani akan dijadwal ulang.

Pengunduran jadwal pemeriksaan menyusul status positif Covid-19 hasil swab yang diumumkan pada 4 September lalu dan mengharuskan Chika menjalani isolasi yang berakhir 12 September 2020. (ula)

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa telah dibuka sejak beberapa bulan lalu. Sehingga seluruh masyarakat (umum, mahasiswa dan pelajar) sudah bisa melakukan aktivitas baik membaca, meminjam dan mengembalikan buku di dinas setempat.

Meskipun demikian, para pengunjung tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari ruang pelayanan, dan menjaga jarak saat berada di dalam ruangan. Penerapan protokol kesehatan ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19.

“Kita tetap mengimbau pengunjung yang datang agar mematuhi protokol kesehatan.

Karena kita tidak menutup perpustakaan. Kita tetap buka, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni, saat ditemui di Kantor Bupati Sumbawa.

Menurutnya, di Dispussip

sendiri, pihaknya tetap menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian handsanitizer juga disediakan di meja pelayanan. Melalui pelayanan umum yang berada di depan kantor, pihaknya juga tak henti mengingatkan para pengunjung agar menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai upaya antisipasi penyebaran covid-19. “Jangan sam-

pai ada klaster baru dari perpustakaan. Itu yang tidak kita inginkan,” harapnya.

Sebelumnya, lanjutnya, jumlah yang terpapar covid-19 sempat menurun dan kembali mengalami kenaikan. Tetapi dalam beberapa hari terakhir sudah tidak ada tambahan kasus positif. Meskipun demikian, dalam pelayanan pihaknya selalu mengingatkan

pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. “Jadi imbauan tetap. Pengunjung yang datang tetap kita imbau mematuhi protokol kesehatan. Bahkan yang berdekatan di ruang baca tetap saya minta untuk jaga jarak,” tukasnya. (ind/arn/*) Irin Wahyu Indarni

(Suara NTB/ind/arn/*)

Cegah Covid-19, Pengunjung Dispussip Tetap Diimbau Terapkan Protokol Kesehatan

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Abai Protokol Kesehatan

Sekolah Tidak Boleh Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mataram (Suara NTB) – Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di jenjang SMA, SMK, dan SLB dimulai Senin (14/9). Sekolah harus mematuhi protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. Jika sekolah tidak mengabaikannya, maka sekolah tersebut terancam tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ke depannya.

(Suara NTB/dys)

TIM - Tim LCC SMPN 14 Mataram yang berhasil melaju ke tingkat provinsi.

LCC, SMPN 14 Mataram Maju ke Tingkat Provinsi Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya terus dilakukan Museum Negeri NTB, untuk mengenalkan sejarah dan budaya yang ada di NTB, khususnya terkait dengan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu masyarakat Pulau Lombok dan Sumbawa, yang kini menjadi koleksi Museum NTB. Salah satunya, yaitu melalui Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum dan Sejarah Tingkat Kabupaten/ Kota, hingga Provinsi tingkat SMP sedejarat se NTB. SMPN 14 Mataram berhasil lolos menjadi wakil Kota Mataram ke tingkat provinsi.

“Alhamdulillah anak-anak SMPN 14 Mataram lolos mewakili Kota Mataram,” kata Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, Kamis (10/9) lalu.

Sebelumnya kata Chamim, pelaksanaan lomba telah digelar mulai hari Senin lalu dengan babak penyisihan. Pada hari Selasa, digelar babak semi final dan final. Untuk tingkat Kota Mataram diambil dua regu mewakili Kota Mataram ke provinsi.

Melalui lomba cerdas cermat museum yang diikuti para pelajar SMP/MTs se NTB ini. Diharapkan bisa mengenalkan sejarah, budaya, maupun adat istiadat yang ada dan pernah berkembang di Pulau Lombok maupun Sumbawa pada para siswa peserta lomba.

Pihaknya pun optimistis bisa meraih hasil maksimal pada LCC Tingkat Provinsi NTB. Dengan segenap persiapan yang dilakukan oleh tim, SMPN 14 Mataram yakin bisa meraih prestasi membanggakan. (dys)

Gelar Pembelajaran dengan Sistem Daring dan Luring Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram akan melaksanakan pembelajaran dengan menggabungkan sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) atau blended learning di awal tahun akademik 2020/2021. Sementara untuk kegiatan praktik akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covi-19.

Wakil Ketua Bidang Akademik, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., mengatakan, pihaknya mengombinasikan daring dan luring. Nantinya pembelajaran tatap muka akan dilaksankan secara bergiliran setiap minggunya. “Nanti satu minggu daring, dan satu minggu tatap muka,” katanya, Jumat (11/9).

Sementara itu, terkait dengan praktik akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. Disinggung mengenai praktik di rumah, menurutnya hal itu sulit dilaksanakan kecuali praktiknya berupa perancangan atau sifatnya manajemen yang masih bisa dilakukan.

Sebelumnya, pada awal masa pandemi Covid-19, kegiatan praktik tidak bisa dilaksanakan, karena STP Mataram masih menggunakan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di samping itu, pembelajaran teori dilaksanakan menggunakan aplikasi google classroom. Sementara untuk rapat menggunakan aplikasi zoom atau sejenisnya.

Sementara itu, Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia di STP. Salah satunya mendorong adanya guru besar di STP Mataram. “Kami memberi peluang, jangan sampai kampus tidak memfasilitasi itu, dalam rangka itu kami dorong dosen melanjutkan pendidikan,” katanya.

Ia menyampaikan, saat ini dosen yang sudah bergelar doktor di STP Mataram sebanyak empat orang. Sementara yang sedang menempuh pendidikan doktoral sebanyak delapan orang.

Diakuinya, peningkatan SDM dosen tidak hanya dari melanjutkan kuliah. Namun untuk kali ini memang ditempuh dari sisi pendidikan. Selain sisi pendidikan, ada juga dari sisi kenaikan pangkat dan cara lainnya. (ron)

“Sekolah yang mengabaikan protokol Covid-19, tidak diizinkan melakukan layanan pembelajaran tatap muka sampai dengan maksimal satu semester ke depan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., Jumat (11/9).

Ia menyampaikan, simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan sistem sif, blok, atau sliding yang ditentukan oleh sekolah sesuai dengan kondisi masing-masing. Terkait durasi waktu simulasi per sif dalam satu hari maksimal empat jam pelajaran.

Sementara jumlah siswa yang boleh mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka mak-

simal 50 persen dari total jumlah siswa masing-masing sekolah, dengan pengaturan kelas diisi oleh maksimal 18 orang.

“Apabila selama pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka, terindikasi sekolah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, maka sekolah wajib langsung menutup seluruh kegiatannya,” katanya.

Seluruh warga sekolah juga diwajibkan mengenakan masker saat di lingkungan sekolah, saat kedatangan, maupun kembali ke rumah.

Sekolah juga diwajibkan memberikan edukasi setiap hari sebelum memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran berakhir, melalui pengeras suara masing-masing sekolah.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Putu Gede

ua pada tanggal 21 sampai dengan 26 September, dan minggu ketiga dari tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya tetap waspada, karena yang paling krusial adalah anak berkerumun di lingkungan sekolah. Oleh karena itu kesadaran siswa yang perlu diingatkan kembali, terutama dalam menjaga jarak, memakai masker, dan penerapan protokol kesehatan lainnya. “Sekolah akan terus mengingatkan,” katanya.

Sahyuddin juga menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti menyiapkan alat cuci tangan dan mengatur ruang kelas, di mana satu bangku untuk satu siswa.

“Contohnya, kami punya delapan rombongan belajar di kelas X, kami akan siapkan 16 ruangan untuk kelas X dalam dua hari itu,” katanya. (ron)

SLBN 2 Mataram Sosialiasikan Pembelajaran Tatap Muka ke Orang Tua Siswa

(Suara NTB/dys)

BAGI MASKER - Mahasiswa baru Stikes Mataram membagikan masker sebagai rangkaian kegiatan PKKMB.

PKKMB Stikes Mataram Gunakan Metode Campuran

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pengenal Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa baru tahun ini di hampir semua perguruan tinggi dilakukan dengan sangat variatif. Berbagai variasi itu dilakukan mengingat situasi dan kondisi pandemi.

Sebagaimana dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram. Tahun ini PKKMB dilakukan menggunakan metode blanded atau campuran, yakni secara virtual dan offline.

“PKKMB Stikes Mataram tahun ini berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, PKKMB tahun ini dilaksanakan dengan metode blended, daring dan Luring,” ujar Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Stikes Mataram Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep. Khusus untuk yang bagian offline, dirangkai dengan kegiatan New Student Social Campaign Project. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Stikes Mataram pada Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru tahun ini. Tujuan

kegiatan ini adalah memastikan setiap orang yang ditemui mahasiswa baru memakai masker, jika ada yang tidak memakai masker, maka mahasiswa baru akan memberikan masker. “Dan membuka kalimat pakai maskernya ya bu, ibu selamat, semua selamat,” tutur Antoni.

Masker yang dibagikan disediakan oleh kampus dan sumbangan dari mahasiswa. Ada sekitar 1.000 masker yang habis terbagi di beberapa titik lokasi di sekitaran kampus, artinya masih ada 1.000 orang yang belum memakai masker. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan.

“Ada 1.000 masker yang kami bagikan, artinya ada 1.000 orang yang masih belum menggunakan masker hari ini. Angka yang buruk bagi kesadaran menggunakan masker,” paparnya.

Sebelumnya mereka turun langsung untuk survei kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sebelum mereka turun, kita sudah briefing terlebih dahulu agar mereka juga memberikan contoh memakai masker yang benar, menjaga jarak di antara mereka dan tetap

menggunakan sarung tangan atau memakai hand sanitizer selama proses berlangsung.

Sebelum turun ke lapangan, mahasiswa baru diberikan tugas bertajuk “Media Social Campaign Project”, di mana mahasiswa baru mengkampanyekan konsep konsep pencegahan penularan Covid-19, penggunaan masker, physical distancing dan mencuci tangan.

Pada kesempatan itu mahasiswa baru Stikes Mataram memastikan semua orang yang dilihatnya memakai masker, hal kecil yang mungkin dapat mengubah paradigma masyarakat, bahwa memakai masker adalah salah satu upaya melindungi mereka dari Covid-19 sekaligus memberi rasa aman bagi orang lain.

“Acara PKKMB dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pake face shield, masker, sarung tangan. Pertemuan tatap muka hanya 2-3 jam di kampus dengan materi yang sangat penting termasuk kurikulum, metode pembelajaran serta menyusun Rencana Studi, sisanya dilakukan secara daring,” tegasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – SLBN 2 Mataram mensosialisasikan simulasi pembelajaran tatap muka ke orang tua siswa dengan mengundang orang tua siswa ke sekolah. Hal itu penting dilakukan karena pembelajaran tatap muka di SLB memerlukan perhatian khusus.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi dengan menghadirkan orang tua siswa ke sekolah, pada Kamis (10/9) siang. “Kemarin siang kami baru sosialisasi tentang persiapan pembelajaran tatap muka di era kebiasaan baru,” katanya.

Winarna menyamapaikan, prosedur dan alat pelindung diri sebisa mungkin disiapkan pihaknya. Ia menyampaikan, SLBN 2 Mataram melaksanakan simulasi tatap muka pada Senin sampai dengan Kamis dengan durasi hanya dua jam. Sedangkan di hari Jumat dan Sabtu, pihaknya mengagendakan kunjungan rumah dan evaluasi.

Diakuinya, ada tantangan

pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di jenjang SLB, seperti anak yang hiperaktif harus didampingi orang tua siswa. “Mungkin ada juga guru bantu nantinya,” katanya.

Nantinya, ketika simulasi pembelajaran tatap muka benar-benar diterapkan, sebelum siswa masuk sekolah, guru harus melayani agar protokol kesehatannya berjalan dengan baik. Ia mengatakan, pada pekan depan pihaknya akan mengundang perwakilan dari orang tua siswa untuk melakukan diskusi kelompok terpumpun.

Pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan pihaknya sejak masa awal pandemi Covid-19. Terkait dengan penugasan yang diberikan, pihaknya memberikan materi yang diambil oleh orang tua siswa ke sekolah. Kemudian hasil dari tugas itu diserahkan ke guru dan dilaporkan di Dinas Dikbud NTB. Winarna juga mengatakan, SLBN 2 Mataram memprogramkan kunjungan rumah. (ron)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Orang tua siswa SLBN 2 Mataram saat hadir ke SLBN 2 Mataram untuk sosialisasi mengenai simulasi pembelajaran tatap muka.

Mahasiswa Perikanan dan Kelautan Diarahkan Petakan Potensi Lokal Mataram (Suara NTB) Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) akan mengarahkan mahasiswanya untuk bisa memetakan potensi bidang kelautan, terutama di sekitar ekowisata bahari di NTB sangat luar biasa.

Hal itu, menurut Ketua Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Unram, M. Junaidi,sesuai dengan visi

misi jurusan, yakni menjadi Jurusan Berbasis Riset dalam Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Berdaya Saing Internasional tahun 2025 yang merupakan turunan dari visi Unram.

Laut yang terbentang luas di perairan sepanjang pulau Lombok dan Sumbawa menegaskan potensi luar biasa tersebut. Untuk itu mahasiswa tidak boleh abai melihat potensi hebat yang dimiliki daerah ini.

Dorongan pada mahasiswa ke arah tersebut suatu keharusan. Sejalan dengan misi yakni melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional, membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak.

Terlebih pada jurusan yang dia pimpin, terdapat ada dua prodi dalam jurusan ini ialah Prodi Budidaya Perairan dan Prodi Ilmu Kelautan. Didukung

dengan 25 dosen, yang terbagi ke dalam Prodi Budidaya Perairan ada 13 dosen, dan 12 dosen ada di Prodi Ilmu Kelautan.

Dengan SDM yang dimiliki itu, tentu saja harapannya ialah mahasiswa nanti bisa miliki kemampuan membangun ekosistem pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM unggul di bidang ekowisata bahari yang bereputasi internasional.

Di samping bisa memiliki ke-

mampuan membangun sistem kemitraan dengan industri dan bisnis ekowisata bahari untuk mendukung kualitas dan relevansi kegiatan pengajaran dan penelitian yang berstandar internasional. Termasuk yang paling teknis ialah bisa memiliki kemampuan pemetaan potensi lokal yang komprehensif meliputi SDA, sektor kelautan perikanan yang menitikberatkan pada bidang ekowisata bahari. (dys)

Pengawas Harus Lakukan Pemantauan secara Ketat Simulasi pembelajaran tatap muka di SMA, SMK, dan SLB mulai dilaksanakan Senin (14/9) pekan depan.

Pengawas yang ditugaskan harus benar-benar melakukan pemantauan secara ketat. Di samping itu guru juga menjadi contoh penerapan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19.

Halus Mandala

Bagi warga sekolah yang tidak mengenakan masker wajib dipulangkan dan dikenakan denda sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

“Simulasi pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan oleh sekolah atas dukungan komite dan persetujuan orang tua/wali,” ujar Aidy.

Sementara itu, pihak sekolah mulai mematangkan persiapan untuk menggelar simulasi. Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto pada Kamis (10/9) menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai persiapan sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud NTB. “Kami juga sudah membuat video

simulasi saat tatap muka terbatas nanti,” katanya.

Ia menjelaskan, siswa akan bergiliran masuk sekolah, SMAN 3 Mataram membagi, siswa kelas X hadir ke sekolah pada hari Senin (14/9) dan Selasa (15/9), kelas XI pada Rabu(17/9) dan Kamis (18/9), dan kelas XII pada Jumat (19/ 9) dan Sabtu (20/9).

“Untuk video simulasi hanya beberapa siswa dan guru yang terlibat. Mulai dari pemeriksaan masker, suhu tubuh, cuci tangan, pengaturan tempat duduk di kelas dan seterusnya, hingga pulang meninggalkan sekolah,” katanya.

Dinas Dikbud NTB telah merilis daftar sekolah di kabupaten/kota yang akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Sekolah di setiap kabupaten/kota akan dibagi secara bergilir per minggu, minggu pertama dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September, minggu ked-

MANSUR Sipinathe dari Serikat Guru Mataram juga Litbang Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan, FSGI menyarankan agar pengawas yang ditugaskan benar-benar melakukan pemantauan secara ketat.

Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, simulasi dapat dihentikan.

“Setelah semua sekolah mengadakan simulasi nanti

pihak Dinas Pendidikan dapat mengevaluasi untuk menentukan apakah tatap muka bisa dilanjutkan atau tidak,” katanya pada Jumat (11/9).

Setiap sekolah yang melaksanakan simulasi tatap muka akan didampingi atau dipantau oleh pengawas pendidikan dan tenaga kesehatan dari puskesmas.

Selain itu, guru adalah komponen penting untuk dapat mengarahkan siswa dalam

pencegahan penularan covid19. Ia menyampaikan, guru harus merancang proses kegiatan belajar mengajar yang dapat meminimalisasi terjadinya pengumpulan siswa.

“Guru haruslah menjadi contoh penerapan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19 dan harus terus memantau aktivitas siswa di kelasnya,” ujar Mansur.

Menurut Mansur, FSGI memandang langkah Dinas Dikbud NTB untuk mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka di sekolah telah sesuai dengan SKB 4 Menteri tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Koordinasi dengan Daerah Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf mengatakan, Dinas Dikbud NTB dalam menentukan kebijakan simulasi pembelajaran tatap muka tetap harus berkoordinas dengan Ketua Tim Gugus Tugas Provinsi NTB. Namun perlu diketahui SMA, SMK, dan SLB adalah wilayah hukum pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu koordinasi gugus tugas pencegahan Covid-19 setempat di mana lokasi SMA, SMK, dan SLB berada.

“Seandainya jika ada terpapar Covid-19 tejadi dalam wilayah Kota Mataram siapa yang bertanggung jawab

apakah Pemerintah Kota Mataram atau Pemerintah Provinsi NTB, demikian juga jika ada siswa yang terpapar di Lombok Barat, oleh karena itu Dikbud NTB tetap harus melakukan koordinasi dengan ketua tim gugus tugas pencegahan Covid-19 setempat,” katanya.

Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan karena kewenangan itu ada pada bupati/walikota setempat. “Memang yang memiliki kewenangan dalam tata kelola SMA,SMK, dan SLB ada di pemerintah provinsi, tapi wilayah hukum di mana SMA, SMK, dan SLB ada di pemerintah daerah kabupaten/kota mutlak ada pada bupati/walikota,” pungkas Yusuf. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

Halaman 7

RSUP NTB Serahkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon kepada KPU Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menuntaskan proses pemeriksaan kesehatan para bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk enam Daerah Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan pihak RSUP kepada masing-masing KPU di enam kabupaten/kota, di Mataram, Jumat (11/9) kemarin. Masing-masing Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu. Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum dilakukan pemeriksaan kesehatan lantaran dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran calon.

Hadir di dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan para bapaslon tersebut yakni anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hillman didampingi Sekretaris Mars Ansori Wijaya. Kemudian dari

at (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Diketahui kesehatan bapaslon merupakan syarat yang sangat menentukan untuk lulus dan tidaknya menjadi calon.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSUP NTB, dr. Hamzi Fikri menyampaikan bahwa tim medis yang memeriksa kesehatan para bapaslon yang direkrut adalah orang yang profesional, independen dan dipastikan bebas dari konflik kepentingan. ” Tadi kami sudah melakukan pleno dan semua tim telah menyepakati hasil pemeriksaan kesehatan ini, dan sudah final.

Jadi apapun hasil Insya Allah dilakukan secara sangat-sangat objektif,” ujar Fikri.

Beberapa hal yang dipotret

Bawaslu Yuyun Nurbaeti, dan masing-masing ketua dan anggota KPU dari lima kabupaten/kota, sedangkan untuk Mataram langsung diserahkan di KPU Kota Mataram.

Sedangkan dari pihak tim pemeriksa kesehatan, hadir langsung adalah Direktur RSUP NTB, dr. Hamzi Fikri, Ketua Tim pemeriksa kesehatan, dr.

Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K) MARS, dan Ketua IDI, dr.

H. Doddy A, K. Sp.OG. KPU kemudian akan melakukan pleno atas hasil pemeriksaan kesehatan para bakal pasangan calon tersebut, yang nantinya akan diputuskan apakah kesehatan para bapaslon tersebut akan dinyatakan Memenuhi Syar-

dalam pemeriksaan kesehatan tersebut adalah untuk memastikan apakah semua organ berfungsi dengan baik sehingga bapaslon yang bersangkutan tidak memiliki kendala di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. ”Penilaiannya kita memotret apakah dia mampu melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan. Jadi bukan berarti tidak punya penyakit, sepanjang penyakitnya itu bukan penyakit yang tidak dapat dikoreksi,” jelasnya.

Sementara itu untuk hasilnya pihak RSUP tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan kepada publik, karena itu menjadi kerahasiaan bapaslon. Hasil hanya akan diserahkan kepada KPU untuk dijadikan dasar diputuskan apakah MS atau TMS sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah karena aspek kesehatan ini merupakan salah satu syarat calon. “Jadi nanti

(Suara NTB/ndi)

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN - Ketua Tim pemeriksa kesehatan Bapaslon, dr. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K) MARS (kiri), menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bapaslon kepada KPU. biar KPU saja yang menyampaikannya,” kata Fikri.

Sementara itu, Ketua Tim pemeriksa kesehatan, dr. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K), menambah bahwa faktor usia bapaslon tidak menjadi acuan dalam menentukan apakah

yang bersangkutan sehat atau tidak. Acuan utamanya adalah fungsi organ yang dipastikan selama lima tahun ke depan berfungsi dengan baik.

“Selama tidak ada ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi, maka dipastikan ca-

lon tersebut memenuhi syarat, berapapun usianya. Semua kompen organ itu kami periksa, misalnya pada jantung, apa ada gangguan berat atau ringan, apakah termasuk kemampuan yang tidak dapat dikoreksi atau tidak,” pungkasnya. (ndi)

Jaksa Mulai Periksa Sinergi untuk Negeri HUT TNI Ke-75 Korem 162/WB Berkas Pembunuhan Linda Damai Bukan Tanda Penyelidikan Selesai

Mataram (Suara NTB) – Korem 162/Wira Bhakti menyambut HUT TNI ke-75 Tahun 2020 dengan kegiatan sosial, Jumat (11/9). Sinergitas dengan semua pemangku kebijakan semakin disolidkan melalui kebersamaan dan bhakti sosial. Hal itu untuk menjawab tantangan yang masih dihadapi bersama yakni pandemi Covid-19.

Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah, bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Danlanal Mataram, dan Danlanud Zainuddin Abdul Majid memulai dengan jalan sehat bersama.

“Kegiatan ini menambah sinergi. Tanpa sinergi, permasalahan tidak akan selesai,” ujar Danrem di sela meninjau rangkaian kegiatan di Mako Yonif 742/SWY Gebang, Mataram.

Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat memupuk silaturrahmi. Kemudian, meningkatkan sinergitas TNIPolri bersama Forkopimda NTB. Sekaligus mengkampanyekan budaya hidup sehat dan disiplin protokol kesehatan menuju NTB yang produktif dan aman Covid-19. Rangkaian kegiatan sesuai dengan tema HUT TNI ke-75 “Sinergi Untuk Negeri”. Momentum

PEKERJA Migran Indonesia (PMI) Jamilah alias Inaq Wati (40) korban penyiksaan majikan di Abu Dhabi berdamai dengan tekong dan perusahaan pengirimnya. Ganti ruginya dijanjikan sebesar Rp75 juta. Tetapi, penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak serta merta berhenti.

Kasus itu sudah dalam atensi Polda NTB sehingga tidak bisa mundur begitu saja hanya karena damai. “Kasus yang (TPPO) meninggal karena ke(Suara NTB/dok) bakaran di Mekkah juga Ni Made Pujewati damai. Tapi tetap lanjut,” ucap Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, Jumat (11/9) kemarin.

Dia merujuk kasus tekong Siti Aisyah dan cukong Heni Wulanasari, Direktur PT Inti Japfarindo. Keduanya memberangkatkan warga Jago Praya, Lombok Tengah Siti Nurjani ke Mekkah lewat jalur ilegal. Nurjani meninggal dunia dalam kebakaran Juni 2019. Heni menyetor uang damai Rp30 juta. Siti Aisyah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Praya. Divonis penjara satu tahun dan denda Rp2 miliar subsider satu bulan kurungan. Sementara Heni divonis satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp2 miliar subsider dua bulan kurungan.

Kasus Aisyah dan Heni menunjukkan bahwa perdamaian tidak menghapuskan unsur pidana. “Anggota sedang bekerja. Tunggu saja hasil penyelidikannya,” kata Pujewati. Dalam kasus Jamilah, perusahaan PMI yang memberangkatkannya ke Abu Dhabi minta damai. Perusahaan penyalur bersedia membayar gaji Jamilah setahun Rp48 juta dan ongkos pengobatan Rp27 juta. Sehingga total uang damainya Rp75 juta.

Jamilah sebelumnya pulang dengan nestapa. Warga Dusun Poton Bako, Jerowaru ini disiksa majikan. kepalanya dibenturkan ke tembok, disiram air panas, dan dipukul sampai patah kaki. Jamilah diberangkatkan ke Jakarta pada Juni. Selama sebulan Jamilah ditampung. Jamilah lalu diterbangkan ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. (why)

HUT TNI dimaknai untuk meningkatkan sinergitas. “Termasuk dalam upaya percepatan penanganan putus dan cegah penyebaran covid-19 di NTB kita semua bersinergi, karena tanpa bersinergi permasalahan akan sulit diselesaikan,” tandasnya.

Peringatan HUT TNI ke-75 kemarin dikolaborasikan dengan HUT Lalu Lintas ke-65 dengan menggelar Baksos diantaranya donor darah, khitanan, dan pemberian paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan, sinergitas TNI-Pol-

ri di NTB terjalin baik dan begitu hangat. “Saya paham betul apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat, bersinergi tanpa batas untuk masyarakat,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI ke-75 Korem 162/ WB antara lain, senam aerobik, futsal, bola voli, menembak pistol, basket, permainan singkat, donor darah, khitanan, dan pemberian paket sembako. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengatur jarak, penggunaan masker dan mencuci tangan di tempat yang disediakan. (why/*)

Dibutuhkan Sanksi Tegas terhadap Bapaslon Pelanggar Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Kegiatan para bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada serentak 2020 yang menyangkut dengan pelanggaran penerapan protokol kesehatan Covid-19, tidak memiliki sanksi yang tegas, yang bisa berakibat pada status pencalonannya.

Hal tersebut kemudian menjadi celah para kandidat untuk melakukan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan demi meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2020. Karena itu, selain komitmen, dibutuhkan pengaturan yang tegas kepada bapaslon yang melanggar protokol kesehatan.

Salah satu bentuk pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh hampir semua bapaslon saat melakukan pendaftaran calon ke KPU beberapa waktu lalu. Mereka membawa massa pengantar dalam jumlah besar tanpa mengindahkan protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikon-

(Suara NTB/dok)

Partai Berkarya Kubu Tommy Tetap Bergerak Menangkan Paslon Mataram (Suara NTB) Meskipun Surat Keputusan (SK) dukungan di Pilkada serentak 2020 terhadap sejumlah kandidat bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diterbitkan pengurus Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto tidak diakui keabsahannya oleh KPU, tidak lantas membuat mesin politik kubu Tommy Soeharto lenyap di Pilkada serentak 2020 ini.

Ketua DPW Partai Berkarya NTB kubu Tommy Soeharto, H. Darmawan mengatakan, pihaknya tetap akan eksis dan ikut terlibat langsung bergerak dalam memenangkan sejumlah pasangan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah didukungnya di empat Pilkada kabupaten/kota di NTB. “Kita tetap bergerak memenangkan paslon sudah kita rekomendasikan. Mesin politik kami kan masih tetap utuh dan kuat, kalau soal siapa diterima dan tidak oleh KPU itu, hanya soal administrasi saja,” katanya kepada wartawan.

Diketahui, Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto sudah menerbitkan SK dukungan kepada empat bapaslon, yakni, pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi di Pilkada Kota Mataram, kemudian Pilkada Loteng ke paket Pathul-Nursiah, Pilkada Sumbawa ke paket Mo-Novi. Sedangkan di Pilkada Dompu ke paket Ruslan-Nasaruddin, meskipun paket itu gagal daftar karena tidak meraih dukungan cukup.

Ditegaskan, sesuai arahan ketum DPP Berkarya kubu Tommy Soeharto, pihaknya diminta untuk menginstruksikan tetap bekerja dan bergerak melakukan kerja-kerja politik bagi pemenangan calon sebagai bentuk bukti komitmen dan konsisten terhadap dukungan bapaslon di Pilkada.

Selain itu, juga sebagai pembuktian bahwa hanya Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto yang punya struktur kepengurusan lengkap dan jaringan Politik yang kuat sampai tingkat bawah. Sehingga struktur dan perangkat itu akan digerakkan dalam pemenangan di Pilkada.

“Pak ketum juga sudah berjanji akan turun kampanyekan balon kada didukung Berkarya,” tandasnya. Pihaknya pun tak mempersoalkan SK dukungan yang terbitkan kubu Muchdi PR yang diakui oleh KPU. Namun dipastikan Berkarya kubu Tommy Soeharto sedang menempuh upaya hukum terhadap terbit SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan hasil Munaslub dipimpin Muchdi PR. Direncanakan pada pertengahan September PTUN Jakarta akan mengambil keputusan terkait gugatan pembatalan terbit SK Menkumham diajukan pihaknya tersebut. “Kami yakin gugatan diajukan akan diterima PTUN,” terangnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

BINGKISAN - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal memberi bingkisan bantuan kepada warga peserta khitan massal di Mako Yonif 742/SWY, Jumat (11/9) dalam rangka peringatan HUT TNI ke-75.

Hasan Basri

firmasi tersebut hal tersebut mengakui jika masih terjadi kekosongan hukum terkait pemberian sanksi kepemiluan terhadap pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh para kandidat.

Jika ada aturan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 kemudian berpengaruh terhadap status pencalonannya, maka para kandidat kemungkinan akan bisa lebih mematuhi penerapan protokol kesehatan diadakan melakukan kegiatankegiatan terkait Pilkada.

Menurut Hasan, Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi, hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang lainnya untuk membubarkan kegiatan-kegiatan para bapaslon yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19. ”Kami hanya bisa memberikan rekomendasikan untuk dibubarkan kegiatan yang kami anggap melanggar protokol kesehatan dan yang berhak membubarkan itu adalah pihak kepolisian. Fungsi Bawaslu hanya memberikan rekomendasi jika kampanye melanggar protokol kesehatan,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutannya pada telekonferensi rapat koordinasi (Rakor) pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Kamis (10/9), menyatakan bahwa pada dasarnya semuanya sudah diatur. Hanya saja pada saat pendaftaran, sengaja mengerahkan massa pendukung untuk unjuk kekuatan.

Terkait sanksi kepada siapapun kontestan yang tiga kali melanggar protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur

PKPU, maka jika kontestan itu terpilih, Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan yang bersangkutan selama enam bulan.

Selama enam bulan itu, kontestan terpilih yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan berkali-kali selama tahapan pilkada, akan disekolahkan dalam jaringan IPDN guna menjadi kepala daerah yang baik. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pembunuhan Linda Novitasari ke jaksa peneliti Kejari Mataram. Berkas dengan tersangka Rio (22), kekasih korban ini mulai diteliti kelengkapannya. Apabila masih kurang, berkas bakal dikembalikan lagi.

Kepala Kejari Mataram Yusuf menerangkan tim jaksa Seksi Pidana Umum sudah menerima pelimpahan tahap satu berkas tersebut. “Baru hari ini kita terima. Kita punya waktu 14 hari untuk meneliti berkasnya,” ucapnya, Jumat (11/9) kemarin. Dia menambahkan, kasus tersebut masuk atensi. Penelitian kelengkapan berkas disegerakan. Tujuannya agar kasus dapat selesai segera. “Sebelum 14 hari, kami pastikan sudah selesai diteliti,” imbuhnya.

Sesuai dengan KUHAP, apabila berkas kurang lengkap nantinya jaksa peneliti akan mengembalikan lagi berkasnya ke penyidik. Disertai petunjuk P-19 untuk dilengkapi. Yusuf belum bisa menerangkan lebih banyak mengenai materi perkara tersebut. Sebelumnya, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, tim penyidik melimpahkan berkas karena pemeriksaan dan penyitaan untuk sementara dicukupkan.

“Alat bukti terkait unsur pi-

dananya sudah lengkap sehingga kita limpahkan. Nanti kita lihat pendapat jaksa seperti apa,” ujarnya. Tersangka Rio pun sudah diperiksa lagi. Serta sejumlah saksi lain yang banyaknya sampai 23 orang. Termasuk ahli forensik yang menerangkan secara medis kondisi kematian korban. Kadek Adi mengatakan, ahli forensi menerangkan korban Linda diyakini sebagai korban pembunuhan.

“Ada tulang lidah yang patah tanda dari pencekikan. Kecil kemungkinan tulang patah disebabkan gantung diri,” paparnya. Begitu juga dengan kondisi korban yang baru mulai mengandung janin. Tampak dari ukuran rahim korban yang lebih besar dari kondisi normal. “Tim forensik tidak menjelaskan umur kehamilannya. Hanya menjelaskan adanya tanda-tanda kehamilan,” tutup Kadek Adi. Tersangka Rio disangka membunuh Linda pada Kamis (23/7) petang di Perumahan Royal Mataram. Tersangka mencekik leher korban. Tubuh korban kemudian digantung di ventilasi. Pembunuhan diduga dipicu tersangka yang dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan korban. Tersangka Rio dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. (why)

(Suara NTB/dok)

KABUR - Tersangka Rio menunggangi kendaraannya kabur dari rumah saat peragaan rekonstruksi kasus pembunuhan Linda Novitasari Agustus lalu.

Kasus Kredit Bank NTB Cabang Dompu

Beda Pandangan Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Audit kerugian negara BPKP mentah di kasus kredit modal kerja Rp6,2 miliar dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri.

Unsur kerugian negara tidak terbukti di persidangan. Bahkan sebaliknya, BUMD Provinsi NTB malah untung Rp800 juta.

Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB Adi Sucipto mengatakan pihaknya sudah profesional mengaduit. “Itu sudah sesuai dengan keahlian kami,” ucapnya dihubungi kemarin.

Menurutnya, kerugian negara timbul pada saat kredit itu dicairkan. Sebab, dana pinjaman itu keluar dari proses yang melanggar prosedur. Kerugiannya pun dicap senilai uang yang cair. “Total loss karena tidak sesuai prosedur,” terangnya. Audit kerugian negara itu menyatakan seharusnya uang kredit dari Bank NTB Cabang Dompu tidak bisa dicairkan. Tetapi pada kenyataannya tetap cair. Walaupun hanya Rp6,2 miliar dari total

Rp10 miliar.

Dalam perjalanannya pun kredit itu dibayar lunas.

Lengkap dengan bunganya.

“Kami berpendapat pelunasan kredit itu pemulihan kerugian negara,” kata Adi. Penasihat Hukum terdakwa Syarifudin Ramdan, Hartono menace sudah mempelajari seluruh pertimbangan putusan hakim.

Bukan hanya soal kerugian negara yang tidak terbukti yang membuat kliennya bebas.

“Logikanya, bagaimana bisa bicara kerugian negara kalau sifat perbuatan melawan hukumnya saja tidak terbukti,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Prosedur pengajuan kreditnya pun panjang. sampai akhirnya Loan Committee Bank NTB Kantor Pusat Mataram menyetujui pemberian kredit. alur mulai pengurusan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sampai adanya pembeli. “Jaminannya sudah dihitung sehingga pantas diberi kredit Rp10 miliar,” imbuh dia. Dalam perkara tersebut Kejati NTB memakai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI. Jaksa penuntut umum men-

yatakan kasasi atas putusan bebas dua terdakwa, mantan Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT PDM Surahman.

Pengadian Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan dua terdakwa tersebut tidak bersalah. Menurut majelis hakim, proses pengajuan dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan ketentuan. Akta perjanjian kredit yang ditandatangani Ramdan dan Surahman pada tahun 2017 sah menurut hukum. Pengajuan kredit untuk membangun 150 unit rumah subsidi Dorompana Permai di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu disetujui Rp10 miliar. Namun, pencairannya baru sampai Rp6,2 miliar selama lima bulan berjalan.

Syarat pencairan kredit sudah terpenuhi berupa prestasi kemajuan pekerjaan fisik. Ditambah, adanya 426 calon pembeli dengan 117 diantaranya lolos BI Checking. 20 calon pembeli sudah menyetorkan uang muka. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 12 September 2020

Halaman 8

Kemiskinan di Loteng Diprediksi Naik Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memprediksikan terjadi kenaikan angka kemiskinan serta pengangguran di daerah pada tahun ini. Dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak triwulan pertama tahun 2020. Hal itu terungkap dari jawaban pemerintah daerah pada rapat paripurna DPRD Loteng, Jumat (11/9).

“Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat terutama pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, industri pengolahan dan jasa,”

sebut Wabup Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. Karenanya Pemkab Loteng memproyeksi ada kenaikan angka pengangguran pada rancangan perubahan APBD Loteng tahun ini. Dari semula

2,85 persen menjadi 3,12 persen. Kondisi tersebut dipicu pula oleh peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Karena adanya bonus demografi.

Namun katanya, proyeksi

angka pengangguran tersebut lebih rendah dari proyeksi pusat dan provinsi. Hal itu disebabkan dukungan dari sektor pertanian yang justru mampu bertahan di tengah pandemi. Indikasinya bisa dilihat dari peningkatan nilai tukar petani (NTP).

Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini mengatakan, peningkatan proyek angka pengangguran tersebut, berimplikasi pada

perubahan asumsi tingkat kemiskinan. Dari 13,60 persen sampai 13,41 persen, menjadi 13,55 persen. “Karena pengangguran meningkat mengakibatkab kemampuan daya beli masyarakat menuru,” sebutnya.

Pun demikian, tegas Pathul pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui berbagai program bantuan yang bersumber dari anggaran pusat,

provinsi dan kabupaten hingga desa. Dengan prioritas sasaran penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) Khususnya bagi petani, nelayan, buruh dan pedagang kecil, Pemkab Loteng, melalui dinas terkait telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan temua usaha. Dalam rangka pengurangan biaya produksi dan pemilihan komoditas per-

tanian yang bernilai jual tinggi serta menjajaki potensi yang memiliki peluang usaha yang tinggi. Ditambah bantuan penyediaan sarana prasarana lainnya.

“Program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dengan sasaran kelompok nelayan perairan laut dan kelompok nelayan perairan umum, juga sudah dan akan terus dilakukan,” tambah Pathul. (kir)

Pemda Lobar Kaji Usulan Pemberhentian Kades Lembuak Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan kantor di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada dialihkan sementara ke rumah kepala dusun di desa itu, menyusul kantor desa masih disegel warga. Tuntutan warga untuk memberhentikan kepala desa pun tengah dikaji oleh Pemda Lobar.

Plt Camat Narmada, M. Busyairi mengatakan, segel Kantor desa Lembuak belum dibuka. Sehingga untuk pelayanan publik tidak bisa dilakukan di kantor desa. “Sehingga dialihkan pelayannya, tadinya mau di kantor camat. Tetapi warga minta ke rumah salah satu Kadus di Lembuak. Jadi tidak terganggu pelayanannya,” katanya.

Dari awal pihaknya melarang warga melakukan penyegelan. Karena mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Masalah inipun tengah berproses hukum, sehingga perlu menunggu hasil dari proses hukum tersebut. “Tapi warga keras,” imbuh dia.

Pihaknya terus berupaya mengurai benang kusut persoalan di desa ini. Pihaknya akan melakukan pendekatan ke warga.

Terkait kasus aset, ada dua Laporan ke Polda. Yakni laporan warga yang menggugat pemdes. Ada juga warga melaporkan Kades. Beberapa pihak pun sudah diperiksa oleh penyidik.

Tindaklanjut warga setelah aksi penyegelan, Jumat (11/ 9) Ketua BPD dan masyarakat menghadap Bupati untuk melaporkan persoalan ini.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Heri Ramadhan mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan mempelajari tuntutan warga untuk menghentikan kades. Surat tuntutan masyarakat dalam hal ini BPD sudah masuk ke dinas. “Kita sedang pelajari, kaji dan cermati usulan warga ini,” tegas dia. Terkait tuntutan pemberhentian Kades memenuhi unsur? Menurut dia, hal ini akan dikaji bersama Inspektorat, bagian hukum. Pihaknya perlu melakukan investigasi, tidak serta-merta laporan warga langsung dipenuhi sesuai tuntunan.

Kalau terjadi pelanggaran, pihaknya akan melakukan langkah Penanganan sesuai ketentuan. Di mana pihaknya akan memberikan sanksi terhadap kades. Beberapa permasalahan yang menjadi kajian terhadap indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Kades, terkait masalah pemberhentian kadus. Tidak hanya menyangkut aset yang diduga disalahgunakan oleh bersangkutan. “Dua-duanya berproses, kalau terbukti memenuhi syarat diberikan sanksi maka dijatuhkan sanksi. Sanksinya kita tegur dia, kalau diabaikan diberhentikan sementara kalau diabaikan lagi maka diberhentikan permanen,” tegas dia.

Kecuali kata dia, ada sangkut paut dengan pidana. Ada mekanisme tersendiri di APH. Pihaknya perlu menunggu proses hukum incraht barulah bisa diambil tindakan. Pihaknya menargetkan pekan depan sudah ada tindaklanjut kajian dari Dinas PMD melibatkan OPD terkait lainnya. (her)

UANG ZAKAT - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyerahkan uang zakat kepada mustahiq di pendopo Lotim, Jumat (11/9).

(Suara NTB/rus)

Potensi Zakat Lotim Mencapai Rp25 Miliar Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat potensi zakat yang bisa ditarik di tengah masyarakat mencapai Rp25 miliar per tahun.

Potensi besar tersebut belum bisa digarap maksimal. Sejauh ini yang bisa ditarik hanya dari zakat profesi, utamanya dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nilainya tembus Rp15 miliar per tahun.

Hal ini diutarakan Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar saat penyerahan zakat kepada 78 mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) di Pendopo Bupati Lotim, Jumat (11/9). Menurutnya, jika seluruh potensi zakat tersebut bisa dikembangkan maka akan se-

makin banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Potensi zakat yang belum tersentuh sama sekali adalah zakat pertanian. Sejauh ini penarikan zakat berlaku di tengah-tengah masyarakat langsung. Tidak melalui Badan Amil Zakat atau lembaga zakat infak dan sedekah. “Kita masih terbentur dengan kebiasaan masyarakat,” terangnya.

Adapun dalam pencairannya, Baznas Lotim memberikan delapan asnaf sesuai dalil Quran. Komitmen Baznas ini mencoba hadir untuk bangkitkan perekonomian umat melalui zakat. Ismul Basar menuturkan, sesuai hasil penelitia di sejumlah negara di dunia menyebutkan ekonomi sosialis dan liberal belum mampu en-

taskan kemiskinan.

“Hanya ekobomi syariah yang bisa entaskan kemiskinan,” terangnya. Keberadaan Baznas, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah diyakini akan bisa mewujudkan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Fakta di Lotim, kata Ismul yang juga Wakil ketua Mastakat Ekonomi Syariah Lotim ini menyebut, melalui zakat akan bisa membantu pemkab Lotim menuju target penurunan kemiskinan.

Seperti dilakukan, Jumat kemarin sebanyak 78 mustahiq yakni pelaku usha kecil yang diberikan bantuan. Harapannya, dari bantuan Rp500 ribu untuk pribadi dan Rp2,5 juta

sampai Rp5 juta untuk kelompok ini dapat berkembang. Dituturkan, beberapa mustahiq yang sudah diberikan sebelumnya juga banyak yang menunjukkan perkembangan positif.

Sekretaris Baznas Lotim, Abdul Hayyi Zakaria menambahkan, bantuan yang diberikan seperti hibah dari pemerintah daerah. Tidak ada pengembalian. Akan tetapi, ada pola yang coba diterapkan. Yakni mengajak penerima terbiasa

berinfak. “Nanti semua yang menerima ini akan dibagikan celengan, jadi selesai bekerja masuk beberapa rupiah masukkan ke Celengan sebagai tabungan akhirat,” sarannya.

Tabungan itu selanjutnya diserahkan ke Baznas untuk selanjutnya akan di berikan ke kelompok lain menunggu antrian untuk diberikan. “Nanti akan ada proses pembinaan lebih lanjut,” demikian sebutnya. (rus)

Dua Jabatan Eselon II di Lotim Kosong (Suara NTB/her)

DISEGEL - Warga Lembuak kecamatan Narmada, Lobar, saat menyegel kantor desanya beberapa hari lalu.

Selong (Suara NTB) Panita seleksi (Pansel) jabatan eselon II, yakni Sekretaris DPRD Lombok Timur (Lotim) dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim sudah menutup pendaftaran untuk mengikuti ujian. Dari dua jabatan yang

dipansel ini, terdapat sejumlah pejabat yang ikut mendaftar.

Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik yang juga Ketua Pansel menyebutkan, pihaknya tengah fokus untuk menggencarkan penggunaan masker kepada masyarakat. Dinilainya karena penggunaan masker jauh lebih penting dan dahsyat dampaknya kepada masyarakat. Sekda berjanji akan menyampaikan ke media soal Pansel pekan depan.

“Masker ini eksternalitas nya lebih dahsyat kepada masyarakat daripada Pansel,” terangnya.

Menurut Sekda, tanpa dilakukan pansel pengisian jabatan kursi Sekwan dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tugas di dua jabatan tersebut tetap jalan karena sudah ditunjuk pelaksana tugas (Plt). Maka dari itu, dirinya akan mengumumkan jumlah pendaftar hari Senin pekan berikut pejabat yang mendaftar. “Kita fokus pada sosialisasi pemakaian masker dulu,”ungkapnya.

Pemda Lotim melalui Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi menutup

pendaftaran Pansel terhadap dua jabatan yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan informasi sementara, Sekwan banyak peminatnya sekitar 8 orang pendaftar.

Sedangkan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum diketahui jumlah pendaftarnya. Beredar informasi jika jabatan ini sepi peminat, sementara berdasarkan aturan bahwa jumlah pendaftar Pansel dalam satu OPD harus berjumlah empat orang.

Sebelumnya, Sekda juga menyebutkan jika lamanya proses Pansel ini dikarenakan tim asesor belum bisa datang mengingat situasi pandemi Covid-19. Sementara syaratnya harus melakukan asesmen dikarenakan harus melakukan uji psikotes dan itupun tergantung dari asesor.

Untuk asesor berasal dari unit pelaksana teknis uji kompetensi Provinsi NTB sehingga netralitas dalam proses penjaringan lebih terjaga.

Pendaftar akan mengikuti Pansel yang panitia Pansel ini berasal dari Sekda selaku ketua, akademisi dari Unram, tokoh masyarakat, dan BKPSDM. (yon)

(Suara NTB/ist)

SABUNG AYAM - Tim Puma Polres Lobar saat mengamankan barang bukti judi sabung ayam di desa Jembatan Gantung, Lembar, Lobar, Jumat (11/9).

Polres Lobar Bubarkan Judi Sabung Ayam Giri Menang (Suara NTB) Sekelompok pelaku judi sabung ayam digerebek dan di bubarkan Tim Puma Polres Lombok Barat (Lobar). Operasi yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Dhavid Shiddiq tersebut, terjun ke TKP di Dusun Gubug Bali, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lobar sebagai tindaklanjut laporan masyarakat terhadap penyakit sosial yang kerap meresahkan masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhavid Shiddiq, S.H., SIK mengatakan, tindakan tegas ini disikapi karena dianggap meresahkan masyarakat. Terlebih, aktivitas gelanggang judi sabung ayam ini di masa pandemi. Untuk itu, harus dibubarkan. “Tidak ada toleransi terhadap perjudian ini apa lagi di tengah pandemi Corona,” ujarnya.

Menyikapi penyakit sosial ini, diterjunkan jajaran di Kepolisian

guna penindakan.”Dalam penggerebekan ini, kami didampingi oleh Kadus dan Tokoh Adat setempat di pemukiman warga yang bernama Gubug Bali, tepatnya di Bale Banjar Pura,” jelasnya saat di konfirmasi di ruang kerjanya.

Hanya saja kata Dhavid, ketika Polisi hendak masuk di arena untuk penggerebekan, para pemain tesebut langsung berhamburan dan melarikan diri. Pun kita hanya bisa menyelamatkan barang bukti untuk diamankan.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya empat ekor ayam aduan, empat buah kurungan ayam aduan, satu buah kotak warna coklat yang berisi enam buah gulungan tali warna putih untuk mengikat taji, dua buah taji, dan satu buah kentongan tradisional yang terbuat dari bambu.”Terhadap semua barang bukti yang kami temukan, selanjutnya kami amankan ke Polres Lombok Barat guna penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya. (her)

HILANG HLG SNK R2 HONDA DR.5664 CL NOKA :MHIJFH112FK460681,NOSIN : J F H 1 E - 1 4 5 9 2 9 5 AN.SAPRUDIN HLG SKTR RSUD KOTA MATARAM HLG STNK R2 DR.4586 CP NOKA/NOSIN : MHIKF111XGK541392/KF11E1538792 AN.SOHUT HLG DSKTR AMPENAN

SUARA NTB

Sabtu, 12 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Sabtu, 12 September 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Targetkan 15.000 Bibit

Sinergi NTB Pilih Jotang dan Lamenta sebagai ’’Pilot Project’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Sinergi NTB Samsun Hidayat menargetkan 15.000 bibit tersedia di Kecamatan Empang, dari 20.000 bibit yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa. 15.000 bibit tersebut telah dipastikan berada di dua desa yaitu Desa Jotang dan Desa Lamenta.

Menurut Samsun, dipilihnya dua desa tersebut didasarkan pada hasil FGD di Kaloka Hotel Sumbawa 22 Agustus lalu. ‘’Di FGD sudah ada satu desa sasaran yaitu Batu Tering. Namun kompleksitas isu dari rekomendasi FGD, Jotang dan Lamenta kita masukkan dengan harapan tiga desa bisa jadi pilot project,’’ jelas Samsun, Jumat (11/9) kemarin.

Di waktu yang sama hadir juga Perwakilan Bidang Kerjasama UTS Muhammad Iqbal mendampingi Direktur Sinergi NTB meninjau progress kegiatan Kebun Bibit Desa Jotang dan Kelompok Lancar Jaya di Desa Lamenta.

Muhammad Iqbal mengaku, kehadirannya bertujuan me-

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Amwalihin Hengky bersama Samsun Hidayat (kanan) mastikan kolaborasi program bisa menyelesaikan berbagai MERDEKA milik UTS dengan masalah lingkungan khususnKader Lestari Fellowship pro- ya kehutanan,’’ jelas Iqbal.

Adanya program Kader Legram milik Sinergi NTB dan Dinas LHK NTB maksimal stari Fellowship dari Sinergi menyelesaikan persoalan NTB dan Dinas LHK NTB disambut baik oleh Kepala Desa lingkungan dan kehutanan. ‘’Saya ingin pastikan kolabo- Jotang Herman Hakim, SIP. rasi kita sesuai harapan dan Kades yang akrab disapa Ba-

TKI Asal Mataram Batal Diberangkatkan ke Malaysia Mataram (Suara NTB) – Puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Mataram yang berada di penampungan batal berangkat. Pasalnya, Malaysia sebagai negara tujuan bekerja menutup akses masuk bagi warga dari sejumlah negara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi, Jumat (11/9) memprediksi sekitar 100 lebih calon TKI asal Kota Mataram yang telah mengantongi rekomendasi penempatan di Malaysia batal berangkat.

Padahal, mereka sedang menjalani pelatihan di Jakarta dan tinggal menunggu visa. “Yang sudah kita rekomendasikan sekitar 100 orang. Mereka di penampungan dan tinggal menunggu penempatan,” kata Hariadi.

Calon TKI umumnya akan bekerja sebagai asisten rumah

tangga, perkebunan dan bangunan. Sejauh ini kata Hariadi, pihaknya belum menerima informasi dari Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indoensia (PJTKI) kepastian yang sudah maupun belum berangkat. Kebijakan penundaan dipastikan memiliki konsekuensi ke PJTKI. “Pastinya berapa itu yang belum kita terima informasinya,” pungkasnya.

Minat warga Kota Mataram menjadi pekerja migran relatif kecil dibandingkan daerah lainnya di NTB, seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, KLU maupun Pulau Sumbawa. Di tahun 2019 tercatat sekitar 590 warga Kota Mataram berangkat menjadi pejuang devisa. Jumlah ini turun drastis di tahun 2020 sekitar 100 orang.

Bagi calon buruh migran yang ingin pindah negara tujuan sulit.

Mereka harus mengajukan usulan baru sesuai dengan keahliannya. Diakui Hariadi, Malaysia dan Arab Saudi menjadi pilihan pertama warga untuk bekerja ke luar negeri.

Sementara, negara lainnya seperti Korea, Taiwan, Hongkong, Siangpura, Qatar dan lainnya sebagai membuka peluang bagi calon pekerja migran. “Ada 14 negara yang juga menerima,” sebutnya.

Hariadi mengingatkan masyarakat bersabar dan tetap mengikuti prosedur penempatan calon pekerja migran. Dia menyarankan agar memilih negara tujuan ke Asia Pasifik yang mengedepankan kompetensi. Hal ini juga memiliki konsekuensi terhadap pendapatan. (cem)

TINJAU - Direktur Sinergi NTB, Samsun Hidayat dan Perwakilan Bidang Kerjasama UTS, Muhammad Iqbal meninjau progress kegiatan Kebun Bibit Desa Jotang dan Kelompok Lancar Jaya di Desa Lamenta.

Sementara Ketua Kelom- baik untuk hijaukan NTB,’’ nargetkan progres 50.000 bibgas ini mengaku Program it akan terlihat bulan NovemKader Lestari sangat bisa pok Sadar Lingkungan “Lan- kata Hengky.

Dalam rangka monev dan ber sehingga siap tanam paldikolaborasikan dengan be- car Jaya” Desa Lamenta Amberapa program prioritas de- walihin Hengky mengaku, evaluasi kegiatan kebun bibit ing lambat Januari 2021. ‘’ sanya. ‘’Program ini bagus, Kader Lestari Fellowship bisa desa, Tim Sinergi NTB akan Saat ini kita masih evaluasi kita butuh hal seperti ini un- menjadi langkah awal mem- melanjutkan kunjungan ke tiga progress. Harapannya bibit tuk bersama sama memaksi- bumikan gerakan Hijaukan kabupaten/kota lainnya untuk yang ada akan siap tanam paling lambat Januari 2021,’’ malkan program program NTB. ‘’Program ini akan bisa melihat progress kegiatan.

Direktur Sinergi NTB me- demikian Samsun. (r) yang kami miliki,’’ ujar Bagas. menjadi langkah awal yang

RAPBD Perubahan

Pendapatan Lotim Berkurang Rp150 Miliar Selong (Suara NTB) Pendapatan Lombok Timur (Lotim) diasumsi berkurang sekitar Rp150 miliar. Hal ini tertuang dari rencana pendapatan sebelumnya Rp2,730 triliun menyusut menjadi Rp2,579 triliun atau menurun sebesar 5,52 persen.

Demikian disampaikan Bupati H. M. Sukiman Azmy dalam penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2020 di gedung DPRD Lotim, Jumat (11/9).

Menurutnya, akibat pendapatan ini, asumsi belanja daerah pun terjadi penurunan dari yang direncanakan Rp2,663 triliun lebih menurun menjadi Rp132 miliar lebih atau berkurang 4,75 persen dari

RADIO

anggaran sebelumnya Rp2,796 triliun lebih.

Pengurangan pendapatan ini terbesar dari dana perimbangan atau transfer pusat. Pada APBD perubahan direncanakan sebesar Rp1,640 triliun. Berkurang cukup signifikan menjadi Rp178,394 miliar.

Pengurangan tersebut merupaan menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana DesaTahun Anggaran 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Anca-

man yang Membahayakan Perekonomian Nasional..

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim sendiri direncanakan sebesar Rp342,112 miliar.

PAD ini meningkat Rp 19,171 miliar atau 5,94 persen. Peningkatan PAD dipengaruhi optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong dan puskesmas. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, direncanakan Rp597, 541 miliar atau meningkat sebesar Rp8,518 miliar.

Komposisi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,516 triliun lebih, berkurang sebesar Rp62

miliar lebih atau 3,94 persen dari jumlah sebelumnya. Dari sisi Belanja Langsung direncanakan Rp1,147 triliun lebih, berkurang sebesar Rp70,758 miliar lebih atau turun 5,81 persen dari jumlah anggaran sebelumnya.

Sementara itu pada pos Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp91,18 miliar lebih atau bertambah Rp15,816 miliar lebih dari estimasi penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp75 miliar lebih atau naik 21,03 persen. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp7 miliar berkurang sebesar Rp2 miliar lebih dari estimasi penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp9 miliar atau turun 22 persen. (rus)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2020

Tak Ingin Seperti DKI Jakarta Dari Hal. 1 ‘’Maka, walaupun kasus baru di NTB melandai, kita harus tetap waspada. Kita tak ingin apa yang terjadi di DKI Jakarta. Atau apa yang kita alami awal Juni lalu, dimana kasus naik secara drastis terulang kembali di NTB,’’ ujar Eka di Mataram, kemarin.

Eka menjelaskan, apa yang terjadi di DKI Jakarta polanya sama seperti yang pernah terjadi di NTB. Pada bulan Juni, kasus Covid-19 di DKI Jakarta mulai menurun dan melakukan transisi menuju new normal. Setelah itu diberlakukan, dalam satu bulan terakhir, kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali meningkat tajam sehingga diputuskan kembali PSBB. ‘’Kita pernah mengalami hal yang sama. Pada bulan Mei, kasus baru di NTB sudah melandai. Tapi pada saat itu terjadi pelonggaran aturan-aturan saat Hari Raya Idul Fitri. Akibatnya, angka terkonfirmasi positif baru di NTB naik tajam hingga akhir Agustus,’’ katanya.

Dan sekarang, kasus Covid19 di NTB kembali melandai.

Penambahan kasus baru setiap hari lebih rendah dibandingkan kasus sembuh. Artinya, mulai melandai jumlah kasus Covid-19. Tetapi, kata Eka, semua harus waspada.

“Karena kita pernah mengalami hal itu, pada saat kasus melandai, semua orang abai, tidak mengikuti protokol kesehatan. Maka kasus baru kembali naik,” ujarnya mengingatkan.

Eka mengatakan, untuk mengembalikan kasus Covid19 yang kembali melandai di NTB butuh waktu tiga bulan.

Untuk itu, perlu peran semua pihak, bukan saja petugas kesehatan. Petugas kesehatan adalah garda terakhir dalam penanganan Covid-19. ‘’Tapi masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan, sehingga tak terjadi penularan. Dan kasus baru bisa kita kendalikan,’’ katanya.

Eka menyebutkan, NTB masih punya tiga PR terkait dengan pengendalian infeksi Covid-19. Yaitu, angka positif rate yang masih di atas standar. Kemudian angka kematian yang masih tinggi dan komparasi antara tracing dan testing yang belum tercapai sesuai standar. Sedangkan untuk tingkat kesembuhan pasien Covid-19, Eka mengatakan angkanya sudah di atas 78 persen.

Untuk menekan kasus kematian, apabila orang yang

bergejala lebih awal ditemukan maka penanganan kesehatan akan lebih cepat dilakukan. Sehingga sebagian besar pasien akan sembuh. “Sehingga angka kematian bisa ditekan,” katanya.

Eka kembali mengatakan apa yang terjadi di DKI Jakarta dan NTB polanya mirip. Meskipun dalam skala yang berbeda. “Polanya mirip. Karena itu, kejadian di DKI menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kewaspadaan kita harus ditingkatkan. Covid-19 masih ada, pandemi belum berakhir.

Maka kewaspadaan harus tetap dijaga,” imbuhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama di perkantoran. Menteri PANRB sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, dan bupati/walikota untuk menata kembali jadwal berkantor ASN yang ada di Indonesia, termasuk NTB berdasarkan zona risiko. Untuk daerah risiko tinggi atau zona merah maksimal 25 persen ASN yang masuk kantor, risiko sedang atau zona oranye maksimal 50 persen, risiko rendah atau zona kuning maksimal 75 persen dan tanpa risiko atau zona hijau sebesar 100 persen.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai Kamis (10/9) sebanyak 2.909 orang. Dengan rincian 2.288 orang sudah sembuh, 172 meninggal dunia, serta 449 orang masih positif. Sedangkan jumlah kasus suspek sebanyak 11.124 orang dengan perincian 377 orang (3%) masih dalam isolasi, 260 orang (2%) masih berstatus probable, 10.487 orang (95%) sudah discarded.

Jumlah kontak erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 21.543 orang. Terdiri dari 1.374 orang (6%) masih dalam karantina dan 20.169 orang (94%) selesai karantina.

Sedangkan pelaku perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 75.288 orang. Pelaku perjalanan yang masih menjalani karantina sebanyak 1.330 orang (2%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 73.958 orang (98%). (nas)

50 Persen ASN Masuk Kantor Dari Hal. 1 penyebaran Covid-19 di daerah ini yang masuk zona oranye atau risiko sedang.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/9) siang kemarin mengatakan pihaknya sedang menyusun draf surat edaran gubernur menindaklanjuti edaran Menteri PANRB tersebut. ‘’Ini sedang kita susun. Mau bawa, paraf ke Pak Sekda. Kita tindaklanjuti sesuai surat edaran Menteri PANRB,’’ kata Hamdi.

Hamdi mengatakan, jika surat edaran gubernur tersebut segera rampung, maka mulai Senin depan, ASN Pemprov NTB yang masuk kantor sudah dibatasi maksimal 50 persen.

Dijelaskan, surat edaran Menteri PANRB tersebut harus ditindaklanjuti dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. ‘’Kita harus tindaklanjuti dalam rangka pencegahan Covid-19. Itu kebijakan nasional,’’ jelasnya.

Dalam pengaturan ASN yang masuk kantor, kata Hamdi, nantinya dilakukan oleh OPD masing-masing. Mereka yang mengatur supaya tak mengganggu pelayanan publik dan kesehatan tetap jadi perhatian. ‘’Nanti ada informasi dua mingguan dari Satgas Covid19. Yang akan memberikan informasi status masing-masing kabupaten/kota. Itu menjadi acuan kepala OPD menetapkan pegawai yang masuk.

Apakah 75 persen, 50 persen, 25 persen dan 100 persen. Itu acuannya nanti,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Sistem kerja baru

bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Dalam surat edaran tersebut, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen.

Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen.

Pengaturan kehadiran ASN yang bekerja dari kantor tujuannya untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah. Pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/ tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Menteri Tjahjo mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. (nas)

Anggaran Penanganan Krisis Air Bersih Belum Direspons Dari Hal. 1 Dengan kebutuhan air bersih sebanyak 5 liter per jiwa.

Masyarakat NTB yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan, mereka membutuhkan suplai air bersih sebanyak 3,5 juta liter setiap hari.

Ahmadi menyebutkan, kebutuhan 3,5 juta liter air bersih

untuk masyarakat terdampak kekeringan itu hanya untuk minum dan memasak.

Jika digabung dengan kebutuhan untuk minum, memasak dan mandi, maka setia jiwa membutuhkan air sekitar 30 liter. Artinya, kebutuhannya akan semakin meningkat menjadi 21,17 juta liter per hari. (nas)

Halaman 11

Pemerintah Salurkan Bantuan Tahap 2 bagi Pekerja Wisata Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mencatat 22.000 pekerja pariwisata di NTB terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Mekanisme penyaluran bantuan terus diupayakan untuk membantu para pekerja tersebut mengatasi dampak pandemi yang berlangsung.

Kepala Dispar NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan sampai saat ini total bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat melalui mekanisme Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 21.000 paket. Antara lain melalui penyaluran tahap pertama sebanyak 15.000 paket pada 17 Juni lalu.

“Sekarang yang tahap kedua kita berikan pada semua asosiasi yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Artinya, asosiasi yang pada periode pertama tidak dapat anggotanya,” ujar Faozal, Jumat (11/9). Pada penyaluran tahap kedua pihaknya menyalurkan sebanyak 6.000 paket bantuan JPS bagi pekerja pariwisata.

Paket tersebut antara lain berisi 2 Kg gula pasir, 250 gr ikan asin, 10 Kg beras, dan 1

Kg minyak goreng yang diambil dari produksi UKM lokal NTB. Pendistribusian mulai dilakukan sejak 11 September bagi pekerja pariwisata di seluruh kabupaten/kota di NTB. Menurut Faozal, jumlah pekerja pariwiasta yang membutuhkan bantuan memang cukup besar. Terlebih sampai saat ini dari 22.000 pekerja terdampak belum sepenuhnya dapat dipanggil untuk bekerja atau menerima gaji secara normal.

“Memang sudah ada yang kembali bekerja. Kita lihat saat di weekend sudah ada operasional, tapi banyak yang paruh kerja sekarang. Artinya dikurangi jam kerjanya,” jelasnya. Dengan demikian, masingmasing pekerja yang kembali bekerja disebutnya mendapatkan gaji antara 40-50 persen dari pengajian saat normal.

Bahkan pihaknya mencatat sebanyak 750 pekera pariwisata juga harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). “Ini yang di-PHK total, di luar yang dapat pembagian paruh kerja atau yang dirumahkan,” jelasnya.

Diterangkan, pihaknya telah mengajukan agar pekerja

H.Lalu Moh. Faozal yang terkena PHK dan yang dirumahkan di NTB untuk terakomodir dalam program bantuan platihan Kartu Pra-kerja. Dengan begitu, stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan dapat disalurkan dengan lebih merata.

Di sisi lain, penarikan kembali pekerja yang dirumahkan disebutnya banyak terjadi di Kota Mataram.

Meskipun belum memiliki data pastinya, hal tersebut diproyeksikan terjadi karena mulai ramainya kegiatan meetings, incentives, confer-

ences, and exhibitions (MICE).

“Sekarang ini banyak di Mataram yang dipanggil kembali, bekerja paruh kerja karena MICE juga mulai aktif,” jelas Faozal.

Terpisah, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistyo, menerangkan okupansi hotel di Mataram saat ini memang berkisar antara 25 – 30 persen. Hotel dengan okupansi tinggi rata-rata didominasi oleh hotel-hotel yang dimanfaatkan sebagai lokasi karantina untuk kasus pandemi virus corona (Covid-19) “Yang lumayan tinggi (okupansi) itu untuk hotel yang sudah buka, dan ada beberapa hotel yang dipakai untuk karantina. Seperti Lombok Raya, Lombok Garden, Puri Indah, dan ada juga Pratama dan Arianz hotel, tapi itu kan tidak dibuka untuk umum,” ujar Yono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Menurutnya, jika hotel-hotel yang saat ini dipakai sebagai tempat karantina Covid-19 membuka pelayanan untuk tamu secara umum kemungkinan persentase okupansi hotel akan menurun. “Hotel untuk karantina tingkat huniannya

memang lumayan tinggi, tapi kalau dia buka untuk umum nanti bisa turun lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, seluruh hotel di Mataram disebutnya telah membuka kembali usaha. Namun dengan tingkat hunian yang belum cukup merata di semua hotel, peningkatan okupansi yang terjadi terbilang masih kecil dan belum dapat dibandingkan dengan situasi normal.

Hal serupa juga terjadi untuk kegiatan MICE, di mana sebagian besar kegiatan tersebut tidak disertai dengan menginap seperti dalam situasi normal. “Meeting ini belum terlalu banyak. Kalaupun ada, kebanyakan yang setengah hari atau sehari tanpa menginap,” ujar Yono.

Seluruh tamu dan kegiatan MICE sendiri disebutnya masih berasal dari instansi pemerintah dan tamu-tamu dalam daerah. Dicontohkan seperti kegiatan Pemkot Mataram dan Pemprov NTB yang mulai banyak melakukan MICE di hotel-hotel yang ada.

“Ini sifatnya masih kegiatan lokal. Untuk yang luar daerah atau nasional itu kita masih menunggu,” tandas Yono. (bay)

Atlet PPLP NTB Masih Jalani Latihan Mandiri Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan kegiatan latihan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB belum kembali normal. Hingga saat ini para atlet pelajar masih melaksanakan latihan mandiri di kabupaten/kota masing-masing, meskipun sebelumnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB sempat mewacanakan akan kembali memanggil atlet pelajar untuk kembali mengikuti pemusatan latihan terpusat di Asrama PPLP NTB awal September 2020.

Kabid Keolahragaan Dispora NTB, Anang Zulkarnain yang dikonfirmasi Suara NTB di

Mataram, Selasa (11/9) kemarin membenarkan bila kegiatan latihan atlet PPLP NTB belum dapat dilaksanakan secara terpusat di Asrama PPLP NTB. Dalam hal ini sebanyak 62 atlet PPLP NTB masih menjalani program latihan mandiri di rumah masing-masing.

Diakui Anang, pemusatan latihan atlet PPLP NTB belum dapat kembali normal.

Untuk sementara kegiatan latihan atlet PPLP NTB masih latihan mandiri di kabupaten/kota masing-masing.

Menurutnya, pemusatan latihan terpusat atlet PPLP NTB akan dapat dimulai apabila sudah ada surat resmi dari Dinas Pendidikan dan Budaya

(Dikbud) NTB yang menegaskan dimulai kembalinya pembelajaran tatap muka secara normal untuk pelajar di Kota Mataram. Namun demikian sejauh ini belum ada surat resmi dari Dikbud NTB terkait diaktifkan kembali pembelajaran tatap muka untuk pelajar SMP dan SMA di Kota Mataram.

“Kita masih menunggu surat resmi dari Dikbud NTB kapan pembelajaran tatap muka dimulai,” ucapnya.

Sementara itu, Kadispora NTB, H. Surya Bahari sebelumnya juga pernah menyampaikan terkait belum dilakukan pemanggilan atlet pelajar masuk PPLP NTB. Diakuinya, sejauh ini pihaknya masih berk-

Polisi Gagalkan Penyelundupan Miras ke Bima Selong (Suara NTB) Penyelundupan minuman keras (miras) ke Kabupaten Bima berhasil digagalkan aparat kepolisian di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.

Penggalan itu berhasil dilakukan bertempat di areal parkir Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok sekitar pukul 18:00 wita, Kamis (11/9) lalu.

Upaya penggagalan ini berawal dari kecurigaan petugas serta adanya laporan masyarakat. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu armada bus SK dengan Nomor Polisi EA 7403 S tujuan Mataram - Bima. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, ditemukan bus tersebut membawa dan menyimpan barang berupa miras jenis arak dan tuak sebanyak 5 dus yang hendak diselundupkan ke Bima.

“Kita lakukan penggagalan

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Barang bukti miras saat diamankan di Polsek KPL Labuhan Lombok, Kayangan. penyelundupan miras itu berdasarkan laporan dan kecurigaan petugas,” terang Kepala Polisi Sektor Kesatuan Pengamanan Laut Kayangan, Iptu. Sahiman, Jumat (11/9).

Adapun miras yang diamankan berupa tuak sebanyak satu dus dengan jumlah

botol sebanyak 12 botol air mineral uluran besar. Sedangkan miras jenis arak sebanyak 4 dus dengan jumlah botolan sebanyak 72 botol air mineral besar. “Barang bukti miras saat ini diamankan di Polsek KPL Labuhan Lombok, Kayangan,” ujarnya. (yon)

Konstruksi Pembangunan Smelter AMNT Belum Jelas Dari Hal. 1 Mantan Asisten II Setda KSB ini menambahkan, kegiatan di lokasi pembangunan smelter tetap berjalan. Seperti clearing lahan yang menjadi lokasi pembangunan smelter.

Termasuk proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Lahan yang menjadi kawasan inti pembangunan smelter sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengurusan HGB. Total lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya seluas 850 hektare.

Sekitar 430 hektare termasuk di dalamnya lahan yang tuntas dibebaskan seluas 154 hektare dan lahan milik PT.

AMNT yang ada sekarang.

Sehingga sisa lahan yang masih akan dibebaskan seluas 420 hektare.

Dari lahan seluas 154 hektare yang menjadi kawasan inti smelter, nantinya akan dibagi menjadi 12 blok. HGB diurus oleh PT. AMNT. Pemda melalui tim percepatan dan tim fasilitasi memberikan fasilitasi untuk percepatan.

Sebelumnya, PT. AMNT mengajukan permohonan penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga 12 hingga 18 bulan. Permohonan tersebut dilayangkan secara resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Smelter yang berada di Sumbawa Barat itu terkena

dampak pandemi Covid-19.

Penundaan itu membuat pembangunan smelter mundur dari target pada akhir 2022. ‘’Betul. Kami memang sudah berkomunikasi dengan kementerian ESDM. Kondisi Covid-19 ini membuat banyak sekali halangan dalam progress smelter,’’ ujar Manager Head of Corporate Comunication PT.AMNT, Kartika Octaviana kepada Suara NTB, 3 Mei 2020 lalu.

Menurut Vina—sapaan Kartika Octaviana—bahwa ada halangan yang tidak bisa dikontrol sehingga berujung penundaan. ‘’Halangan ini tidak bisa kami control. Karena ini terkait mitra bisnis untuk pembangunan smelter yang berasal dari negara-negara lain,’’ tulis Vina melalui WhatsApp.(nas)

oordinasi dengan Dikbud NTB terkait penetapan jadwal pemanggilan atlet pelajar PPLP NTB. Hal ini untuk menyesuaikan jadwal atlet pelajar masuk sekolah tahun ini.

Surya berharap, bila sudah ada informasi dari Dikbud NTB terkait jadwal masuk sekolah, pihaknya akan mengupayakan sebelum kegiatan sekolah dimulai atlet PPLP NTB sudah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan terpusat di Asrama PPLP NTB. “Saat ini Dikbud NTB masih melakukan pembahasan. Mereka masih eval-

uasi situasi saat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya pihak Dispora NTB berencana memanggil atlet untuk mengikuti pemusatan latihan di Mataram, 1 September 2020. Pemanggilan yang dimaksud adalah memanggil sebanyak 62 atlet pelajar yang tengah menjalani program latihan mandiri di kampung halaman masingmasing karena situasi Covid-19.

Namun pemanggilan atlet PPLP NTB belum dapat dilakukan karena masih menunggu kegiatan belajar sekolah di Mataram kembali normal. (fan)

Ketua TP PKK NTB Motivasi 20 Finalis ’’Ownbeat 2020’’ Dari Hal. 1 Niken berpesan agar anakanak muda NTB mampu mencari dan menggali potensi yang dimilikinya. Potensi ini kemudian diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dikemudian hari. ‘’Mari kita mencari sisi positif pada diri kita yang kelak akan bermanfaat untuk masyarakat,’’ajaknya.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Halus Mandala, M. Hum, mengatakan bahwa ajang Duta ‘’Ownbeat 2020’’ merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dari anak-anak muda. ‘’Anak muda diharapkan memiliki wawasan dan masa depan mandiri dalam bidang wirausa-

ha dan tidak bergantung kepada orang lain,’’ katanya.

Halus pun berharap ke depannya semakin banyak anak muda yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan positif dan bertujuan membangun kapasitas diri. ‘’Semoga ke depannya semakin banyak yang ikut Duta Ownbeat. Untuk tahun ini yang mendaftar sekitar 70 peserta dan tersisa menjadi 20 finalis seperti sekarang,’’ sebutnya.

Duta Ownbeat sendiri merupakan ajang yang bertujuan untuk mengasah jiwa wirausaha generasi muda.

Tak hanya itu, para finalis yang merupakan anak-anak muda dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di NTB ini turut memiliki bakat dan keahlian di bidang lainnya. (r)

Pengaspalan Sirkuit MotoGP Dimulai Januari 2021 Dari Hal. 1 Dan, ditargetkan tuntas pada bulan Juni di tahun yang sama.

Karioka mengatakan, ada tiga titik lokasi sirkuit yang sedikit bermasalah dan butuh penanganan khusus. Karena mengalami likuifaksi atau pencairan tanah. Lahan-lahan tersebut pun saat ini terus dikebut penanganannya. Supaya tidak sampai mengganggu atau menghambat jadwal penyelesaian pengerjaan sirkuit MotoGP itu sendiri. ‘’Sekarang kita fokus dulu tuntaskan penyelesaian pengerjaan tanah. Baru kemudian pengaspalan bisa mulai dilakukan,’’ terangnya. Mengingat, pengerjaan aspal untuk sirkuit itu berbeda dengan pengaspalan jalan pada umumnya. Pengerjaan tanahnya harus clear terlebih dahulu.

Karena pengaspalan tidak bisa dilakukan terputus, harus terus menerus. Jadi sepanjang 4,32 Km lintasan untuk sirkuit tersebut pengaspalannya harus sekaligus. Kalau sampai terputus atau terhenti, akan bisa mengganggu kualitas hasil pekerjaan aspalnya. ‘’Sehingga jadwal pengaspalan diatur sedemikian rupa, supaya proses pengaspalan tidak terganggu,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah pengaspalan selesai di bulan Juni mendatang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan oleh pihak Dorna, selaku penyelenggaran MotoGP pada bulan Juli hingga September. Sehingga pada bulan Oktober, sirkuit MotoGP Mandalika diharapkan sudah benar-benar siap digunakan untuk menggelar event balap motor dunia tersebut. (kir)

Klaim Pemilik Lahan di Area Sirkuit MotoGP Didorong Tempuh Jalur Hukum Dari Hal. 1 sebut Kabid Humas Polda NTB Kombes.Pol. Drs. Artanto, SIK.,M.Si., kepada wartawan, Jumat (11/9) kemarin.

Land clearing itu bagian dari upaya mendukung pembangunan sirkuit MotoGP. Ia menjelaskan ada tiga titik lahan yang akan diratakan. Masing-masing lahan di HPL 76 yang diklaim Masrup seluas 1,6 hektar dan lahan di HPL 73 yang diklaim Amaq Karim seluas 60 are. Satu lagi lahan di HPL 78 seluas 33 are yang diklaim oleh Suhartini.

Lahan-lahan yang diratakan tersebut nanti akan terkena pembangunan sirkuit MotoGP yang saat sudah berjalan dengan progres lebih dari 40 persen. ‘’Ada sekitar 11 titik lahan yang diklaim oleh masyarakat yang akan diratakan. Tapi untuk tahap awal ini, kita lakukan di tiga titik dulu. Baru kemudian menyusul yang lain,’’ terangnya.

Dikatakanya, proses land clearing sendiri sebenarnya

direncanakan sejak dua bulan yang lalu. Namun oleh pihak ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika masih melakukan pendekatan kepada warga pengklaim lahan.

Termasuk memberikan peringatan sebanyak tiga kali untuk mengosongkan lahan yang diklaim tersebut. ‘’Jadi kita melakukan land clearing tidak begitu saja.

Sudah ada proses sosialisasi maupun pendekatan secara personal terlebih dahulu sejak dua bulan yang lalu. Untuk memberikan pemahanan kepada warga pengklaim lahan.

Bahkan beberapa kali rencana land clearing ditunda untuk memberikan waktu untuk sosialisasi,’’ tandas Artanto.

Tempuh Jalur Hukum Masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di area pembangunan Sirkuit Mandalika, didorong menempuh jalur hukum. ‘’Kita mendorong masyarakat yang mengklaim untuk gugat keperdataan ITDC ke Pengadilan,

karena negara ini adalah negara hukum,’’ ujar Kabid Humas mewakili Kapolda NTB. Sementara terkait proses land clearing lahan lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika, Pamen Polri Melati Tiga itu mengapresiasi kepatuhan masyarakat pengklaim yang patuh hukum, sehingga proses land clearing berjalan kondusif tanpa hambatan.

“Alhamdulillah, pemilik lahan yang di-land clearing hari ini, patuh atau taat pada hukum. Atas nama Kapolda NTB, kami mengapresiasi kepatuhan masyarakat yang mengklaim atas lahan tersebut,” kata Artanto.

Lebih jauh Kabid Humas Polda NTB menyampaikan bahwa harus disadari, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang di dalamnya termasuk Sirkuit MotoGP, dihajatkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB. ‘’Proyek MotoGP ini adalah untuk masyarakat NTB.

Masyarakat nasional dan internasional terus melihat dan memperhatikan kita. Oleh karena itu, mari kita bekerjasama menegakkan aturan yang benar, sehingga project ini selesai tepat waktu,’’ katanya.

Sementara Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP Awan Haryono mengatakan, lahan yang kemarin hingga lima hari ke depan dilakukan land clearing pada prinsipnya telah clear and clean. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan, merupakan lahan yang telah dibebaskan atau dibeli untuk peruntukan KEK Mandalika. ‘’Jadi, kami sudah melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen milik warga, disandingkan dengan milik PT ITDC, digabungkan dengan data dan dokumen dari instansi yang terkait dengan objek kepemilikan tanah ini, baik dari Pemprov, Pemkab, Kepolisian, Pengadilan, BPN, Pengadilan, Kejaksaan dll. Verifikasi dilaku-

kan atas hak kepemilikan ITDC, kalau kita lihat jelas secara riwayat perolehannya,” katanya.

Tim sudah bekerja selama dua bulan dan secara maraton berkomunikasi dengan masyarakat yang mengklaim untuk saling memberikan info,masukan terkait posisi alas hak masing-masing.

Terpisah, Managing Director The Mandalika, Wayan Karioka menjelaskan ada dua tipe persoalan lahan di dalam kawasan The Mandalika. Pertama lahan inklave serta lahan klaim. Untuk lahan inklave saat ini masih berproses untuk pembebasanya. Sementara lahan klaim itulah yang saat ini tengah dilakukan land clearing.

Permintaan harga yang terlalu tinggi menjadi kendala utama belum selesainya proses pembebasan lahan inklave didalam kawasan The Mandaliak. Tapi bagaimana pun pihaknya tetap berupaya mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang berstatus inklave tersebut. (kir)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 12 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

1.400 Usulan UMKM Terindikasi Bermasalah Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 1.400 pelaku usaha dan UMKM dari 4000 usulan penerima bantuan UMKM dari Pemerintah pusat bermasalah. Sebab hasil verifikasi dan validasi di provinsi ditemukan masih ada data penerima ganda dan juga sulit untuk dilacak keberadaan pemilik usaha tersebut sehingga terpaksa belum diproses usulannya.

“Memang ada sekitar 1.400 usulan yang bermasalah sebagai penerima bantuan dana UMKM dari jumlah 4000 yang kami usulkan. Kami juga saat ini tengah melakukan perbai-

kan lanjutan terhadap data yang bermasalah tersebut,” ungkap Kepala Dinas Koperindag Kepada Suara NTB melalui Kabid Koperasi dan UMKM, Firmansyah S.Ip, Jumat (11/9).

Diakuinya dampak covid yang terjadi saat ini sangat dikeluhkan oleh para pelaku UMKM dan pedagang kecil lainnya. Sebab sejak awal pandemi covid-19 terjadi sam-

pai saat ini para pelaku usaha mengaku merugi. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pelaku UMKM untuk bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Bahkan hasil penelusuran di lapangan beberapa pelaku usaha juga sudah mulai menutup gerai usahanya lantaran kehabisan modal. “Memang dampak dari pandemi covid19 sangat dirasakan oleh pel-

aku usaha bahkan ada yang sampai tutup karena kehabisan modal,” sebutnya.

Tentu terhadap perbaikan data dimaksud, pihaknya akan tetap mengupayakan dalam waktu dekat sudah rampung.

Khusus untuk data yang ganda, saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan. Sedangkan untuk pelaku usaha dan UMKM yang tidak bisa dilacak, pihakn-

Guru Jangan Takut Diintimidasi Paslon Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, M. Amin, S. Sos., mengingatkan guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) untuk tidak takut diintimidasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, sekalipun itu seniornya seperti H. Ichtiar, SH. Prinsipnya, tenaga pendidik harus tetap netral di Pilkada.

“Jangan takut dengan intimidasi dari tim atau H. Ichtiar sendiri, karena ini secara kedinasan H. Ichtiar tidak ada hubungan dengan bapak dan ibu guru,” tegasnya saat dimintai komentarnya soal percakapan H. Ichtiar yang diduga mengintimidasi KCD dan Kepsek untuk mengeluarkan guru honor. Percakapan dalam grup WhatsApp itu kini beredar luas di media sosial.

Kalaupun ada yang merasa terancam atau benar dikeluarkan oknum tertentu tanpa sepengetahuannya, ia menjamin guru atau kepsek yang bersangkutan akan tetap dipertahankan pada posisinya. Karena bagaimana pun mereka berhak menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing. “Saya menjamin kalau ada ancaman dari setiap calon. Ini kan politik hak merekalah untuk memilih calon mana yang menurut hati nuraninya. Kalau himbauan pada H. Ichtiar, itu tugas Bawaslu, tapi kami imbau guru agar tetap netral,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, SH., dikonfirmasi terpisah Suara NTB membenarkan adanya percakapan tersebut. Namun demikian, itu berlangsung saat dirinya masih menjabat sebagai Kadispora. Dan sekarang sengaja dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjatuhkannya.

Dijelaskan, awalnya ada oknum yang bersedia mendukungnya ketika tampil sebagai Cawabup Dompu. Kedekatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memasukan GTT ke sekolah-sekolah pinggiran tanpa sepengetahuannya. Lantaran terbongkar, dirinya kemudian meminta KCD untuk mengeluarkan GTT yang masuk tanpa prosedur tersebut. Bahkan ketika tidak direspon kepsek akan jadi sasaran pemecatan pihaknya.

“Saya nggak mau dimanfaatkan. Lebih baik dia tidak dukung saya, saya tegas kalau tidak dikeluarkan kepsek-nya saya pecat. Harusnya kepsek lapor kalau ada oknum bawa-bawa nama kadis titip GTT, padahal sekolah itu sudah tidak butuh guru.

Intinya saya tidak mau nama saya dijual untuk kepentingan oknum yang cari keuntungan,” pungkasnya. (jun)

ya tetap akan melakukan tinjauan lapangan. Khusus untuk lokasi yang memiliki kendala di jaringan telekomunikasi, dalam waktu dekat akan segera melaporkannya. Jangan sampai hanya karena kendala jaringan telekomunikasi pelaku yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan justru tidak menerimanya. Sehingga pada saat program itu dilaksanakan, tidak menimbulkan masalah yang baru di kemudi-

an hari dan penerima manfaatnya merupakan pelaku usaha yang benar-benar merasakan dampak akibat Covid-19 itu.

“Perbaikan data ini kami targetkan dalam waktu dekat sudah rampung supaya pelaku usaha bisa merasakan manfaat dari bantuan dimaksud.

Kami juga tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

SKB CPNS di KSB Berjalan Lancar

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN DOKUMEN - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin saat menyerahkan dokumen KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 dan diterima oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Dompu, Jumat (11/9).

RAPBD Perubahan Dompu, Belanja Pegawai hanya 39,43 Persen Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin mengungkapkan struktur belanja pegawai pada APBD Dompu selama 10 tahun terakhir rata – rata berada di 42 persen. Bahkan tahun anggaran 2020, belanja pegawai pada kisaran 39,43 persen.

“Ini menandakan, betapa konsennya saya selaku kepala daerah untuk membangun bumi nggahi rawi pahu ke arah yang lebih baik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Drs H. Bambang M Yasin pidato pengantar penyampaian rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020 pada rapat paripurna Dewan, Jumat (11/9) .

APBD Perubahan tahun 2020 yang diajukan Bupati dalam rapat paripurna Dewan, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,022 triliun atau turun Rp132,654 M dari sebesar Rp1,155 triliun dalam APBD murni. Belanja daerah yang semula sebesar Rp1,197 triliun menjadi Rp1,076 triliun atau berkurang sebesar Rp120,759 M. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa tahun anggaran 2019 hasil audit BPK yang semula ditargetkan sebesar Rp41,871 M menjadi Rp53,766 M atau bertambah sebesar Rp11,894 M. H. Bambang mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan perubahan APBD 2020. Pandemi Covid-19 berdampak signifi-

kan terhadap keuangan daerah.

“Pada tahun anggaran 2020 ini, telah terjadi perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2020 sebanyak lima kali untuk menyesuaikan dengan dana transfer pusat dan penyesuaian rencana pendapatan asli daerah,” katanya.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang memimpin rapat paripurna dan didampingi Jamaluddin, S.Sos dan H M Amin, S.Pd selaku wakil Ketua DPRD Dompu mengatakan, dokumen KUA/PPAS yang diajukan pemerintah akan segera dibahas pihaknya melalui alat kelengkapan Dewan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (ula)

Taliwang (Suara NTB) Kegiatan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan CPNS Formasi 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 4 September lalu diklaim Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat berlangsung sukses.

Selama dua hari rangkaian tes kedua penerimaan CPNS tersebut, berdasarkan catatan BKPSDM KSB tidak ada kendala berarti yang dihadapi di lapangan. Baik dari segi teknis pelaksanaan maupun pesertanya. “Alhamdulillah semua lancar,” kata kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin kepada wartawan, Jumat (11/9).

Khusus di sisi peserta, H. Malik menjelaskan, kekhawatiran utama adanya peserta yang terindikasi terganggu kesehatannya yang mengarah pada gejala Covid-19 tidak ditemukan. Seluruh peserta yang hadir dengan pengecekan suhu tubuh rata-rata menunjukkan normal sehingga bisa tetap mengikuti tes tanpa penerapan protokol Covid-19.

“Jadi tidak ada peserta yang memanfaatkan ruang khusus kita sudah sediakan.

Semua ikut tesnya di ruangan utama gedung CAT,” sebutnya H. Malik.

Demikian pula dengan tingkat kehadiran. Dari 237 peserta yang mengikuti tes SKB di KSB, hanya 1 orang

peserta yang dinyatakan tidak hadir. Peserta tersebut diketahui berasal dari luar daerah dan pada saat jadwal tesnya tidak hadir tanpa keterangan. “Peserta yang tidak hadir itu domisilinya Sumbawa. Bersangkutan tidak juga menyampaikan keterangan ke kami perihal kealpaannya itu,” timpal H. Malik.

Pasca pelaksanaan SKB itu, lanjut mantan Asisten III Setda KSB itu, kini pihaknya masih menunggu peserta SKB yang memilih ujian di luar daerah. Untuk diketahui terdapat 12 peserta asal luar daerah yang kemudian memilih menjalani tes SKB di tempatnya masing-masing. “Kalau yang ikut tes di luar daerah itu sudab selesai. Maka nilai 248 peserta kita sudah lengkap,” urainya.

Untuk penetapan kelulusan penerimaan CPNS Formasi 2019 itu. Selanjutnya H. Malik menyatakan, nantinya akan dilakukan secara nasional. Namun sebelumnya Panselnas CPNS akan membimbing seluruh daerah dalam menyusun penetapan kelulusan peserta sesuai hasil penilaian yang diperoleh masing-masing peserta. “Insyaallah kalau ikut jadwal tentatif yang sudah ditetapkan, 30 Oktober sudah diumumkan peserta yang lolos.

Dan per 1 November mereka sudah dilakukan pengusunal penetapan NIP-nya (nomor induk pegawai),” imbuhnya. (bug)

Keberatan Dipecat Sepihak, Sekdes Gugat Kades ke PTUN Mataram Bima (Suara NTB) – Sekretaris Desa (Sekdes) Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Ardiansyah, S.Pd, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram lantaran keberatan dipecat sepihak oleh Kepala Desa (Kades), Hidayat Nurdin.

Ardiansyah dinonaktifkan sebagai Sekdes Lewintana pada akhir Bulan Mei 2020 kemarin. Pemberhentiannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kades Lewintana Nomor 12 Tahun 2020.

Ardiansyah menilai SK pemberhentian yang dikeluarkan Kades tersebut, cacat hukum karena dasarnya hanya dianggap jarang masuk kantor serta tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekdes.

Padahal selama ini Ardiansyah mengaku tetap berkantor dan bekerja seperti biasa.

Namun ia menduga pemberhentiannya sebagai Sekdes karena faktor ketidaksukaan atau dendam politik. “Sejak akhir bulan Mei kemarin saya dinonaktifkan secara sepihak sebagai Sekdes Lewintana,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (11/9).

Karena tidak mendasar dan sepihak, Ardiansyah mengaku memilih untuk menempuh jalur hukum dengan

mengajukan gugatan ke PTUN Mataram. Ia optimis gugatan yang diajukan tersebut menang. “Gugatan sudah dilayangkan sejak Bulan Juli 2020 lalu,” katanya.

Terpisah Kades Lewintana, Hidayat Nurdin mengakui telah memberhentikan Ardiansyah sebagai Sekdes Lewintana. Pemberhentian Sekdes itu sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Memang benar. Sebelum diberhentikan dan mengeluarkan SK, kami juga telah konsultasikan ke Camat Soromandi,” katanya.

Lebih lanjut Kades mengaku, Ardiansyah diberhentikan sebagai Sekdes karena kerap tidak masuk kantor.

Tidak mau bekerjasama dengan unsur lain serta melakukan tindakan kriminal berupa pengancaman. “Jarang berkantor dan jadi tersangka pelaku pengancaman. Saya sendiri menjadi korbannya,” katanya.

Sebelum diberhentikan, Kades mengaku pihaknya mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sampai dengan tiga kali. Hanya saja SP tersebut tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan. “Kita keluarkan SP sampai tiga kali, tapi tidak ada perubahan malah terus

meninggalkan kantor. Atas dasar ini kita berhentikan dan sekarang sudah ditunjuk Plt,” katanya.

Terkait persoalan itu telah dibawa ke ranah hukum, yakni Sekdes mengajukan gugatan ke PTUN, Kades menegaskan tidak keberatan, karena hal tersebut hak setiap warga negara. Bahkan dirinya siap digugat kemanapun.

“Tidak masalah saya digugat ke PTUN Mataram. Yang jelas kita siap hadapi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

GUGATAN - Mantan Sekdes Lewintana, Ardiansyah yang didampingi penasehat hukum saat mengajukan gugatan ke PTUN Mataram beberapa waktu lalu.