Edisi Rabu 13 Mei 2020 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 13 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Sangat Mendesak, Realisasi Program Bantuan Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Kesiapan sektor pariwisata untuk segera bangkit pascapandemi virus Corona (Covid-19) menjadi pertanyaan.

Pasalnya, banyaknya program bantuan untuk para pelaku usaha yang belum terealisasi dikhawatirkan akan menghambat pergerakan sektor tersebut nantinya.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani, menerangkan kecepatan realisasi bantuan pemerintah untuk sektor pariwisata saat ini menjadi hal penting dan mendesak. ‘’Pada saat ini bantuan pemerintah tersebut dibutuhkan untuk memperpanjang nafas.

Agar perusahaan/pelaku industri pariwisata tetap bertahan hidup dan tidak sampai tutup ataubangkrut,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Menurut Achris, bantuan tersebut dapat diberikan melalui otoritas, institusi, lembaga, atau BUMN terkait yang diharapkan segera merespons kebutuhan pelaku usaha. Terutama dalam masa tanggap darurat saat ini.

Jika realisasi bantuan yang diberikan tertahan lebih lama lagi, hal tersebut dikhawatirkan akan memicu kebangkurtan di pihak pengusaha. Sehingga layanan pariwisata yang seharusnya telah siap ditawarkan pada wisatawan menjadi terhalang. ‘’Jika sudah terlanjur perusahaan tutup/bangkrut karena tidak segera diberikan bantuan darurat tersebut. Maka upaya pada tahap pemulihan, di mana layanan pariwisata sudah harus mampu ditawarkan kepada para wisatawan. Sudah pasti tidak akan mudah. Karena kondisi pelaku industri sudah terlanjur tutup,’’ tegas Achris.

Di sisi lain, posisi sektor pariwisata pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB diakui belum sebesar kontribusi pariwisata di daerah lain seperti Bali dan Yogyakarta. Kendati demikian, sektor tersebut menjadi penyumbang bagi sektor turunannya seperti bidang usaha transportasi, perdagangan, dan industri pengolahan. ‘’Saat ini (posisi sektor pariwisata untuk PDRB NTB) kita sekitar 4-5 persen saja. Bali itu sudah 45-50 persen,’’ ujar Achris. Diterangkannya 4-5 persen sumbangsih sektor pariwisata pada PDRB NTB setara dengan anggaran sebesar Rp115 – 120 triliun.

Terpisah Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa, membenarkan sektor pariwisata saat ini membutuhkan dukungan untuk bisa bangkit.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 57TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

APH Utamakan Pencegahan Korupsi Dana JPS di NTB Mataram (Suara NTB) Aparat Penegak Hukum (APH) mengedepankan upaya pencegahan terkait alokasi anggaran untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Pemprov NTB maupun kabupaten dan kota. Jika ditemukan kekeliruan, akan diberi peringatan agar tidak mengarah ke tindak pidana korupsi.

Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH menegaskan, diminta atau pun tidak, pengawasan sudah dilakukan pihaknya pada alokasi anggaran JPS ini. ‘’Secara khusus kita memberi peringatan agar tidak ada satu orang pun berpikir korup. Di sinilah kita kedepankan langkah pencegahan,’’ ujar Nanang Sigit, Selasa (12/5).

Seperti diketahui, Pemprov sampai kabupaten dan kota di NTB sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid – 19, khususnya peruntukan sembako JPS dengan berbagai judul. Di Pemprov NTB mis-

alnya, menyebut JPS Gemilang. Kejati NTB maupun Polda NTB terus melakukan pengawasan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kebutuhan anggaran dan paket sembako semakin meningkat ketika Pemda menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan, Desa dan Kecamatan. Secara detail pemantauan alokasi anggaran di Pemprov NTB hingga kabupaten dan kota mengedepankan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen. ‘’Kita berharap sesuai peruntukannya.

Bersambung ke hal 11

’’

Secara khusus kita memberi peringatan agar tidak ada satu orang pun berpikir korup. Di sinilah kita kedepankan langkah pencegahan

(Suara NTB/dok)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Nanang Sigit Yulianto

TO K O H

(Suara NTB/ist)

PMI Warga Berkelas STIGMASI terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama ini hanya dianggap sebagai kelas pekerja. Ditambah dalam situasi pandemi covid 19, kepulangan mereka dikhawatirkan jadi sumber baru penyebaran virus Covid – 19.

Stigma itu perlahan lahan mulai diubah, nampak dari penyebutan TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mereka tidak sekedar pekerja, tapi dibalik itu PMI adalah Bersambung ke hal 11 Abri Danar Prabawa

KO M E N TTAA R Padat Karya Sektor Pariwisata PROGRAM Padat Karya untuk sektor pariwisata diakui belum dapat berjalan sampai masa pandemi virus corona (Covid-19) berakhir. Sebelumnya, program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha terdampak melalui relokasi anggaran dan usulan paket intervensi lainnya yang diajukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Diterangkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L.Moh. Faozal, S.Sos,M.Si, pihaknya belum bisa Bersambung ke hal 11

H.L.Moh Faozal

KUNJUNGAN - Kapolda NTB, Mohammad Iqbal disambut Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani dalam kunjungannya ke Makorem 162/WB di Mataram, Selasa (12/5).

Perkuat Sinergi Kawal Penanganan Covid-19 KAPOLDA NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal bersilaturahmi ke Korem 162/WB, Selasa (12/5) kemarin. Kapolda ingin soliditas TNI-Polri makin terjaga. Arahnya, untuk menciptakan stabilitas keamanan di tengah pandemi Covid-19.

Kunjungan perdana Kapolda NTB yang baru dilantik beberapa hari lalu itu, diterima langsung Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani. Iqbal mengapresiasi upaya bersama TNI-Polri dalam penanganan Covid-19.

Diantaranya, pendirian dapur bersama untuk santunan makan sahur dan berbuka bagi warga tidak mampu. Juga penyaluran sembako kepada masyarakat. Soliditas itu diharapkan terjaga termasuk dalam hal pengawalan dana penanganan Covid-19. ‘’Pengawasan dan pengawalan Bansos JPS kepada masyarakat terus kita tingka-

tan sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran,’’ kata Iqbal.

Kapolda menambahkan, TNI-Polri merupakan instrumen negara yang dikedepankan dalam berbagai tugas negara. Pengamanan penyelenggaraan event. Maupun penanganan bencana alam atau non bencana alam seperti penanganan Covid-19. ‘’Sehingga sangat dibutuhkan soliditas dari level atas sampai di tingkat bawah,’’ tegasnya. Iqbal berharap, sinergitas dan soliditas yang selama ini telah berjalan dengan baik dapat ditingkatkan lagi.

Sementara Danrem 162/ WB mengatakan, soliditas dan sinergitas TNI-Polri di NTB sudah terjaga. Tampak dalam penanganan bencana gempa bumi tahun 2018, pengamanan Pemilu 2019, dan yang terkini penanganan pandemi Covid-19.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Cegah Meluasnya Penularan Corona

NTB Telah Lacak 66.194 Warga Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah melakukan pelacakan terhadap 66.194 warga untuk mencegah penyebaran dan penularan Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, dilakukan rapid test atau tes cepat kepada 4.123 warga tanpa gejala yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. ‘’Iya memang 66.194 orang itu hasil pelacakan. Itu

05:01

12:15

15:35

18:07

nur, Selasa (12/5) kemarin.

Sebanyak 66.194 warga yang sudah dilacak tersebut terdiri dari Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), yakni orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 56.053 orang. Dimana, sebanyak 50.437 orang sudah selesai menjalani karantina selama 14 hari Bersambung ke hal 11

Malaysia Deportasi 14 Pekerja Migran Asal NTB

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

hasil contact tracing. Kalau ada positif satu orang, maka dilakukan penelusuran berapa dia telah kontak. Sehingga petugas memasukkan dia menjadi PPTG, OTG, ODP dan PDP. Itu dilakukan berdasarkan penelusuran dari pasien positif semua dilakukan penelusuran,’’ ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Guber-

19:19

(Suara NTB/ist_bp2mi mataram)

Penerapan protokol covid – 19 pada 14 PMI yang baru tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 14 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB dipulangkan dari Malaysia. Mereka dideportasi dengan berbagai masalah.

Sebagian habis masa kontraknya. Pemulangan mereka disambut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram.

Proses deportasi itu berlangsung pekan lalu, mereka baru tiba di Lombok melalui Pelabuhan Lembar Senin (11/ 5) sekitar pukul 11.00 Wita. ‘’Menindaklanjuti informasi dari UPT BP2MI Wilayah Pontianak Kalimantan Barat dan UPT BP2MI Wilayah Semarang Jawa Tengah, telah

tiba di Pelabuhan Lembar sejumlah 14 PMI Deportasi,’’ kata Kepala BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa dihubungi Suara NTB, Selasa (12/5).

Menurut Abri Dinar Prabawa, semua PMI itu sudah kembali ke tempat asalnya masing- masing. Tiba di pelabuhan, mereka sudah melalui proses pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol Covid – 19.

Data - data kepulangan PMI itu diantaranya dari Kabupaten Lombok Barat sejumlah 4 orang, Rahmat Zul Jalal, Ramdan, Muhadir, ketiganya asal Suka Makmur, Kecamatan Gerung, dengan status deportasi.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Miniatur Pembangunan

DPPKB Optimalkan Peran Kampung KB sangat efektif. Menjadi wadah untuk memberdayakan kaum milenial. Program ini dibentuk oleh pemerintah pusat sejak 2015 lalu di Kota Mataram, untuk memberikan keleluasaan bagi generasi muda untuk berkreativitas serta membantu pemerintah menyelesaikan persoalan akar rumput di masyarakat. Selain itu, Kampung KB sebagai langkah antisipasi bonus demografi.

“Kampung KB ini bagus.

Bisa jadi wadah generasi Sudirman

(Suara NTB/dok)

milenial,” pungkasnya. Indikator pembentukan Kampung KB diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan, angka putus sekolah serta aspek sosial lainnya. Kota Mataram sebut Sudirman, memiliki 19 Kampung KB tersebar di enam kecamatan. Umumnya, Kampung KB dibentuk di daerah pinggir atau perbatasan dengan kepadatan jumlah penduduk.

Meskipun demikian, Kampung KB mampu memberikan kontribusi ke pemerintah untuk menjaring permasalahan – permasalahan sosial. Misalnya, kasus angka putus sekolah, anak tidak memiliki dokumen penduduk, pernikahan dini dan lainnya.

“Yang dituju adalah memberdayakan generasi muda. Kaum milenial 69 persen dari jumlah pen-

duduk Kota Mataram,” bebernya.

Peran aktif generasi milenial di Kampung KB cukup membantu. Terutama pada kasus pernikahan dini. Menariknya sambung Sudirman, anak usia remaja mengedukasi serta mengkampanyekan ke rekan sebayanya agar tidak menikah di usia dini. Pusat Informasi dan Konseling Remaja memaksimalkan remaja. Kondisi saat ini, pencegahan dan penanganan Covid-19 juga melibatkan anak – anak muda untuk meretas penyebaran.

Sudirman menegaskan, karena sebagai miniatur pembangunan, permasalahan di tengah masyarakat tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Artinya, perlu keterlibatan lintas sektor seperti Di-

(Suara NTB/cem)

KAMPUNG KB – Gerbang masuk ke lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, kecamatan Sekarbela, yang merupakan salah satu Kampung KB di Kota Mataram. Kampung KB ini dibentuk sejak tahun 2015 lalu dan telah memberikan kontribusi dari sisi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. nas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta stakeholder lainnya.

“Misalnya, di satu wilayah pelayanan KB dan pendidikan ba-

gus. Tapi lingkungan jorok nanti koordinasi Perkim. Dari sisi kerawanan social, bisa disampaikan ke Dinas Sosial,” katanya mencontohkan.

Sejak terbentuk di tahun

2015, masyarakat di Kampung KB antusias. Dengan pola pendekatan mampu menekan angka kriminalitas, angka putus sekolah serta pernikahan dini. (cem/*)

Dua Pedagang Pasar Mandalika Reaktif Covid-19

Peran Aktif Kaling PEMKOT Mataram telah mulai menerapkan penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Program ini dinilai lebih efektif memutus mata rantai penyebaran virus corona. Peran aktif kepala lingkungan dibutuhkan untuk pelaksanaan di masyarakat.

Lurah Turida, H. Mustaal, Selasa (12/5) menyampaikan, penerapan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat meningkatkan pengawasan di lingkungan. Salah satunya, memasang portal di tiap gang masuk. “Kita tingkatkan pengawasan di tengah situasi dan kondisi Covid-19 seperti saat ini,” kata Mustaal.

Pelaksanaan PCBL tidak bisa dibebankan ke kelurahan, kecamatan maupun kota. Menurut dia, harus ada peran aktif kepala lingkungan. Kaling membangun komunikasi dan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader serta pemuda setempat.

Keterlibatan unsur di masyarakat akan mempermudah pemantauan atau pengawasan terhadap pasien yang menjalani isolasi mandiri. Di samping itu, pendampingan juga bisa dilakukan terhadap warga yang memiliki gejala Covid-19.

“Nanti bisa disampikan ke petugas kesehatan. Kalau yang batuk dan pilek seperti gejala Covid-19 biar segera ditangani oleh petugas medis,” terangnya.

Langkah antisipasi lainnya di tingkat lingkungan dengan rutin penyemprotan cairan disinfektan dua kali seminggu.

Penyemprotan difokuskan ke fasilitas umum, rumah warga dan lainnya.

Pencegahan maupun penanganan kata dia, lebih banyak melibatkan masyarakat.

Kelurahan hanya mendukung dari sisi peralatan atau fasilitas dibutuhkan. Seperti, thermoscan, tempat cuci tangan, masker dan lainnya.

Mustaal mengimbau, masyarakat tetap waspada dan tidak meremehkan penyebaran virus Corona.

Selain mengancam dari sisi kesehatan, juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

H. Mustaal (cem) (Suara NTB/dok)

Cakra Barat non reaktif. Petugas medis menemukan hasil sampel darah 2 warga reaktif di Kelurahan Babakan.

“Yang Salat Tarawih di masjid juga kita rapid test tadi malam. Dua orang di Babakan reaktif,” sebutnya seraya menambahkan dua or-

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan metode rapid test (tes cepat) terhadap pedagang di Pasar Mandalika.

Hasilnya dua pedagang reaktif dan segera menjalani uji usap atau swab.

Pemeriksaan kesehatan di Pasar Mandalika tindaklanjut dari meninggalnya salah seorang pedagang terpapar Covid19. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, menelusuri kontak erat agar tidak terjadi penularan secara meluas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi menyebutkan, pemeriksaan kesehatan dengan metode tes cepat virus Corona atau rapid test terhadap 23 pedagang yang berada di radius terdekat dari pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Namun, lima pedagang absen. Dan, hasil rapid test dua pedagang reaktif.

“Dari 23 orang, dua pedagang reaktif dan lima tidak datang,”

”

wa ke puskesmas untuk pengecekan kesehatan. “Sudah saya minta ke kepala pasar kalau mereka datang dibawa ke puskesmas,” tambahnya.

Dua pedagang reaktif diminta mengisolasi diri selama 14 hari. Selanjutnya, dikoordinasikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, untuk menjalani uji usap atau swab.

Selain di pasar, Dinas Kesehatan juga mengambil sampel darah jamaah yang melaksanakan shalat Tarawih di masjid.

Dirincikan Usman, hasil rapid test di Ampenan enam orang non reaktif, 19 orang di Selaparang non rekatif, 12 orang di Pagesangan non reaktif, 12 orang Karang Kemong, Kelurahan

ang warga juga diminta mengisolasi diri.

Sebagai tambahan informasi, pedagang di Pasar Mandalika yakni SM (alm) belum teridentifikasi memiliki kontak erat dengan klaster mana. Almarhumah diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan ke

daerah pandemi. Penularan melalui transmisi lokal menjadi ancaman serius. Terbukti keluarga almarhumah di Lingkungan Panarage terindikasi positif Covid-19. Selain itu, 12 warga di Lingkungan Panarage dari hasil tes cepat virus Corona reaktif. (cem)

Yang Salat Tarawih di masjid juga kita rapid test tadi malam.

Dua orang di Babakan reaktif jelas Usman dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Dijelaskan, rapid test pedagang di Pasar Mandalika untuk melacak kontak erat pasien positif meninggal dunia. Sehingga, pihaknya dapat mengetahui kondisi pedagang setempat.

Terhadap pedagang yang tidak hadir sambungnya, kepala pasar telah diminta memba-

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, tetap mengoptimalkan peran Kampung Keluarga Berencana (KB). Miniatur pembangunan permasalahan akar rumput terdeteksi. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sosial.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman dikonfirmasi, Selasa (12/5) mengatakan, Kampung KB memiliki peran

H. Usman Hadi

(Suara NTB/fit)

Penyaluran JPS Amburadul KETUA Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyoroti amburadulnya penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram. ‘’Sehingga masyarakat ribut di manamana,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Selasa (12/5) kemarin.

Mirdiati menyesalkan, ada masyarakat yang menerima bantuan ganda. Begitu pula sebaliknya, ada yang layak diberikan, justru tidak terdata sebagai penerima. Oleh karena itu, dia mendorong agar Pemkot Mataram melakukan pendataan ulang. Sehingga bagi orang miskin baru juga mendapatkan bantuan.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, perlu kerja keras dinas terkait untuk melakukan pendataan yang baik. ‘’Sehingga tidak kacau,’’ cetusnya. Untuk pendataan warga penerima bantuan covid-19, RT maupun kepala lingkungan sangat berperan. Dikatakan Mirdiati, aparat pemerintahan terbawah seperti kepala lingkungan dan juga RT harus diikutsertakan dalam pendataan.

Bagaimanapun, lanjut Mirdiati, kepala lingkungan dan juga RT lebih paham mana masyarakat yang harus diberikan dan sebaliknya. Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini berharap, penyaluran JPS Kota Mataram dilakukan dengan transparan dan ditempel data-data masyarakat yang berhak menerima. ‘’Nama-nama itu harus ditempel di tempat yang terjangkau oleh masyarakat,’’ pintanya. Dengan cara itu, Mirdiati yakin, tidak akan ada masyarakat yang dobel mendapat bantuan seperti saat ini. ‘’Kota Mataram ini kan kecil. Hanya enam kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan. Kalau ini betul-betul bekerja, pendataan gak akan berbulan bulan,’’ terangnya.

Seperti diketahui, dari 22.424 penerima JPS di Kota Mataram yang bersumber dari APBD, Pemkot Mataram baru menyalurkan sekitar 9.000 paket bantuan dalam dua tahap pendistribusian. ‘’Masih ada sisa sekitar 13 ribu lagi. Untuk penyaluran supaya betul-betul disalurkan secara tranparan,agar masyarakat tidak ribut di lapangan,’’ ucapnya.

Terkait JPS, anggota dewan dua periode ini menyarankan supaya Pemkot Mataram memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. ‘’Misalnya petugas di lingkungan yang meminta fotokopi KK dan KTP namun masyarakat tidak diberikan sembako. Nah sebaiknya masyarakat dijelaskan atau disosialisasikan dan dikembalikan fotokopi yang sdh diambil. Maksudnya agar masyarakat tidak berburuk sangka kepada petuHj. Baiq Mirdiati gas,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

SIAP TANAM - Buruh tani di Kelurahan Dasan Cermen, Selasa (12/5) mengambil bibit padi yang sudah cukup umur dan akan ditanam di sawah yang lahannya telah diolah. Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, sejumlah sektor ekonomi terganggu. Termasuk buruh tani terancam kehilangan pekerjaan karena distribusi maupun produksi tersendat.

Pemerintah Dorong Industrialisasi Alat Kesehatan dan Farmasi Mataram (Suara NTB) – Produksi alat kesehatan dan farmasi di NTB disebut memiliki potensi yang cukup besar. Terlebih dengan adanya laboratorium hepatika, sehingga industri bidang kesehatan tersebut dinilai bisa melengkapi industrialisai di NTB. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menerangkan pihaknya saat ini berusaha mendorong agar produksi alat kesehatan dan farmasi tersebut bisa berkembang menjadi produksi skala industri. “Karena sekarang masih kecil,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Diterangkannya ada beberapa alat kesehatan yang diharapkan dapat diproduksi di NTB. Di ant-

aranya seperti alat tes untuk malaria, demam berdarah, dan anemia. Selain itu, alat untuk mendeteksi atibodi manusia sebagai komponen pemeriksaan swab pasien virus corona (Covid-19) juga menjadi target dari industrialisasi alat kesehatan tersebut.

“Iya (didorong ke arah industrialisasi). Mulai dari hasil-hasil penelitian dr. Mulyanto bersama tim di Hepatika, begitu juga hasil-hasil riset beberapa perguruan tinggi yang perlu dikembangkan dan menjadi industri unggulan di NTB,” ujar Nuryanti. Jika produksi alat kesehatan tersebut dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Per-

industrian NTB, siap mendorong pemasarannya.

Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sebelum nanti dilanjutkan dengan pemasaran hingga ke luar daerah. Dengan begitu, alat kesehatan dan farmasi yang diproduksi di NTB diharapkan dapat dikenal lebih luas.

“Langkah pertama akan kami fasilitasi dulu untuk lokasi permanen untuk kegiatan induatri alat kesehatan ini oleh hepatika.

Selanjutnya baru fasilitasi pemasaran,” ujar Nuryanti.

Di sisi lain, pasar untuk produksi alat kesehatan dan farmasi disebutnya cukup besar. Mengingat rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di NTB

sampai saat ini masih menggunakan alat kesehatan yang diproduksi di luar daerah.

Padahal, menurut Nuryanti, kualitas produksi alat kesehatan dan farmasi di NTB tidak kalah dibanding produksi luar daerah. “Jika saja rumah sakit dan puskesmas di NTB ini menggunakan produk lokal, pasti geliat produksi alat kesehatan akan bagus,” ujarnya.

Sebagai informasi, Laboratorium Hepatika Mataram sampai saat ini telah memproduksi beberapa alat kesehatan. Diantaranya alat untuk mendeteksi infeksi seperti alat tes malaria, hepatitis B dan C, demam berdarah, serta alat untuk tes

narkoba yang semuanya dijual dengan harga relatif murah.

Menurut Nuryanti, semakin banyaknya pelaku usaha yang memproduksi alat kesehatan akan berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, produksi alat kesehatan adalah salah satu yang dicari.

Selain itu, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan diharapkan dapat terjawab dengan industrialisasi yang terus didorong berjalan. “Itu berdampak pada sarapan tenaga kerja sekolah-sekolah kesehatan kita di NTB. Kalau ini terus berjalan dan bisa terus berproduksi,” pungkasnya. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Turun Signifikan SUMBER dana untuk pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan, cukup signifikan. Penurunan terbesar terjadi setelah terdeteksinya covid-19 di NTB. “Turunnya sampai 35 persen dari penerimaan biasanya Januari sampai Mei 2020,” kata Kepala Cabang Jasa Raharja Wilayah NTB, Mulyadi.

Ditemui di Pendopo Walikota Mataram usai penyerahan bantuan ambulance untuk RSUD Kota Mataram, Selasa (12/5) kemarin, Mulyadi menyebut, sumber penerimaan untuk klaim korban lakalantas ini dari iuran wajib (Suara NTB/dok) kendaraan bermotor. Dan Mulyadi iuran wajib dari tiket penyeberangan kapal laut dan tiket pesawat terbang.

Dalam kondisi normal, setiap bulan rata-rata 3.500 kendaraan yang membayar iuran wajib. Baik kendaraan baru, maupun kendaraan yang registrasi ulang pajak kendaraannya.

Padahal, pemerintah daerah sudah memberikan keringanan kepada wajib pajak pemilik kendaraan dengan penghapusan denda pajak. Berlaku sejak 30 April 2020 hingga 31 Mei 2020.

Minimnya jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor, diduga karena persoalan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, lalu lalang orang dari dan ke NTB mengalami penurunan drastis sejak Covid-19 menyerang. Apalagi, pemerintah memberlakukan penutupan penerbangan pesawat domestik dan internasional. Serta pembatasan operasional kapal penyeberangan laut.

Iuran wajib untuk asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan, besarannya Rp35.000/unit sepeda motor setiap tahun. Dan Rp143.000/ tahun untuk kendaraan roda empat. Iuran wajib untuk penumpang penyeberangan laut sebesar Rp2.000/orang. Dan Rp5.000/orang untuk penumpang pesawat terbang. Disisi lain, tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga mengalami penurunan.

Termasuk setalah Covid-19 mewabah. Sehingga pembayaran klaim santunan dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Pada periode Januari- Mei 2019, Jasa Raharja NTB membayarkan klaim kecelakaan lalu lintas kepada korban atau ahli waris korban sebesar Rp12,8 miliar lebih. Sementara pada periode yang sama per 11 Mei tahun 2020 ini, pembayaran santunan sebesar Rp9,1 miliar lebih.

Mengalami penurunan sebesar Rp3,6 miliar lebih atau sebesar 28,74 persen. Penurunan klaim terjadi untuk kategori pembayaran santunan meninggal dunia sebesar 35,53 persen, luka-luka – 14,22 persen, dan biaya ambulance P3K -48,03 persen. Berdasarkan PMK No 15 dan 16 Tahun 2017, santunan yang dibayarkan Jasa Raharja kepada korban laka lantas Rp50 juta untuk ahli waris yang meninggal dunia. Santunan cacat tetap Rp50 juta.

Santunan biaya perawatan luka-luka maksimal Rp 20 juta.

Penggantian biaya P3K (maksimal) Rp 1 juta dan penggantian biaya ambulans (maksimal) Rp 500 ribu. Biaya penguburan Rp 4 juta. “Angka kecelakaan lalu lintas kita mudahan terus menurun. Apalagi pemerintah juga memberlakukan pembatasan ke luar rumah dan mudik,” demikian Mulyadi. (bul)

Jasa Raharja Hibahkan Ambulans untuk Optimalkan Layanan RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) PT. Jasa Raharja (Persero) menyalurkan hibah sebanyak 15 unit mobil ambulans kepada rumah sakit di Indonesia setiap tahun. Tahun 2020 ini, salah satunya diberikan kepada RSUD Kota Mataram untuk wilayah NTB. RSUD Kota Mataram salah satunya dipilih karena rumah sakit ini termasuk paling banyak didatangi pasien lakalantas setelah RSUD Provinsi NTB. Selain itu, Mataram juga menjadi kota satelit di provinsi ini. Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan juga tertinggi kedua di Kota Mataram, setelah Kabupaten Lombok Timur. “Harapan kita, ambulans ini bisa menangani korban lakalantas dan mengurangi tingkat fatalitasnya,” kata Mulyadi. Ambulans yang dihibahkan ini menyediakan perangkat medis untuk penanganan kegawatdaruratan di luar rumah sakit dan mendukung unit layanan PSC 119 yang ada di RSUD Kota Mataram.

Penyerahan unit ambulans dilakukan Selasa (12/5) kemarin oleh Kepala PT Jasa Raharja Cabang NTB, Mulyadi dan jajaran. Diterima langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di pendopo. Turut mendampingi Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Mahaputra. Asisten I Setda Kota Mataram, L. Martawang. Kepala Dikes Kota Mataram, Kepala BPBD Kota Mataram dan pejabat lainnya.

Mulyadi menyampaikan salam hormat dari Direksi dan Manajemen PT Jasa Raharja. Jasa Raharja berdasarkan undang-undang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain itu, Jasa Raharja juga turut aktif melakukan langkahlangkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan di jalan raya. Bekerjasama dengan Ditlantas Polda NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan untuk memberikan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar tentang tata tertib berkendara dan berlalu lintas. Pemasangan rambu-rambu jalan, dan mendukung penanganan kedaruratan korban lakalantas. Salah satunya dengan penyediaan fasilitas ambulance kepada rumah sakit.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jasa Raharja yang turut berperan aktif mendukung pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan medis kepada masyarakat. Ambulans yang dihibahkan kepada RSUD Kota Mataram menurut Walikota sangat representatif. Apalagi salah satu program prioritas kesehatan di Kota Mataram adalah pelayanan langsung di rumah. Tanpa harus pasien mendatangi rumah sakit.

“Pelayanan rumah sakit Kota Mataram tidak menunggu, tapi jemput bola ke masyarakat. dengan ambulans ini bisa meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat di rumahnya langsung,” ujarnya. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pemerintah menggiatkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Pelayanan kedaruratan akan lebih mudah dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis RSUD Kota Mataram. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

PENYERAHAN AMBULANS - Penyerahan ambulans untuk RSUD Kota Mataram oleh Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi dan jajaran. Kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan jajaran.

Halaman 3

Madu Sumbawa Diharapkan Masuk Paket JPS Gemilang Mataram (Suara NTB) NTB memiliki salah satu kekayaan alam yang ikonik, yaitu madu Sumbawa. Kemenkumham telah mengakui dengan terbitnya HAKI Indikasi Geografis (IG) dipegang oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS). Petani madu sangat berharap ada kepastian pasar sumber daya alam NTB ini.

Salah satunya jaminan pasar yang diharapkan adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Harapan ini disampaikan Fasilitator Jaringan Madu Sumbawa, Julmansyah.

Kepada Suara NTB, Selasa (12/5) kemarin, ia menceritakan, jaringan madu Sumbawa ini menaungi lebih dari 1.000 petani madu. Saat ini yang asih eksis sebanyak 300-an orang. Alasannya banyak. Terutama soal ketidakpastian pasar dan kerusakan hutan yang mengakibatkan produksi madu Sumbawa mengalami penurunan terus menerus. JPS Gemilang diharapkan menjadi fasilitas pemasaran untuk madu hutan asli Sumbawa.

“Yang 150 mililiter, sampai 300 mililiter bisa kita penuhi.

Stoknya ada di masyarakat.

Inipun belum puncak panen pada Agustus nanti,” kata Julmansyah. Harga madu asli Sumbawa dijual Rp90.000 – Rp120.000 seliter. Lima tahun sebelumnya, produksi madu

hutan Sumbawa bisa mencapai 125 ton. Tahun ini ia masih meyakini produksi dari hasil perburuan masyarakat bisa bertahan di angka 100 ton.

Selama ini, madu-madu hutan Sumbawa, dari Kecamatan Empang, sampai Bima dijual melalui jaringan madu Indonesia. Bahkan bekerjasama dengan perusahaan. belakangan, pasar madu melalui jaringan ini cukup berkurang permintaannya. “Entah karena faktor apa.

Karena itu kita butuh kepastian pasar untuk madu hutan kita,” harapnya. Madu hutan saat ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat imunitas, di tengah wabah Covid-19. Seyogiyanya, pemerintah daerah juga turut menjaga kelestarian madu.

Beberapa hal yang mempen-

(Suara NTB/ist)

SARANG LEBAH - Julmansyah bersama peneliti perlebahan dari Australia di Sumbawa menunjukkan sarang lebah madu hutan Sumbawa garuhi penurunan produksi madu di Pulau Sumbawa, diantaranya. Perambahan hutan secara massif. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan jagung.

Selain itu, penyemprotan jagung dengan pestisida yang mengakibatkan punahnya lebah-lebah madu. “Penurunan produksi madu hutan sampai 50 persen

karena persoalan tersebut.

Karena itu, kita juga berharap pemerintah intensif menjaga kelestarian madu-madu kita,” demikian Julmansyah. (bul)

Tekan Kemiskinan dan Kerusakan Hutan

Guru Besar Unram Rekomendasikan Penanaman Porang Secara Massif di NTB

(Suara NTB/ist)

PENDAMPINGAN - Prof Suwardji melakukan kegiatan Pendampingan FP Unram dan Astra Internasional di Kelompok Tani Porang Gandasuli Bakong Sambik Elen, telah tertanam lebih dari 50 Ha Mataram (Suara NTB) – Profesor Suwardji, Guru Besar Universitas Mataram menawarkan NTB mengembangkan tanaman porang. Tanaman pangan masa depan yang dapat menekan angka kemiskinan dan kerusakan hutan. Tiga tahun terakhir, Prof. Suwardji merintis pengembangan porang di NTB. Kabupaten Lombok Utara dijadikan sentra penyediaan bibit porang.

Prof. Suwardji, penasihat nasional asosiasi petani porang Indonesia juga aktif menjadi mentor pengembangan porang di sejumlah provinsi di Indonesia.

Tanaman porang mampu tum-

buh pada ketinggian 0 - 900 meter di atas permukaan laut (dpl).

Optimal 90 – 600 m dpl. Suhu Udara Optimum untuk porang, berkisar antara 25 - 35° C dan suhu tanah antara 22 - 30° C. Membutuhkan curah hujan yang tinggi yaitu antara 1000 - 1500 mm. Namun porang tidak menghendaki air yang menggenang.

Tanaman porang memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat baik. Glukomanan/Karbohidrat kelas tinggi, sebagai lem terbaik. Campuran kertas agar kuat dan lemas, pengganti media tumbuh mikroba, pengganti selulosa dalam film. Isolator listrik, campuran dalam alat-alat

pesawat terbang dan parasut.

Campuran makanan shirataki dan konyiku (bahan baku pembuatan mie). Penjernih air dan pengikat formulasi tablet. Pengental sirup serta bahan obat.

“Harganya juga tak turun.

Meskipun Covid-19. Harganya naik dari Rp 6.000/Kg jadi Rp8.000/Kg. Bisa diekspor,” ujarnya. Kepada Suara NTB, Prof.

Suwardji mengatakan, dorongan untuk mengembangkan porang ini karena melihat tingkat kemiskinan dan kerusakan hutan di NTB. salah satu penyebab kerusakan adalah massifnya penanaman jagung. Unram dulu berkontribusi mendesain pengembangan jagung di NTB. “Saya merenung melihat faktanya sekarang. Lalu tanaman apa yang pas dan mahal harganya. Ketemulah porang, yang bisa tumbuh di bawah tegakan hutan,” ujarnya. Porang memiliki nilai ekonomi empat kali dibandingkan jagung. Tanaman ini tak merusak hutan.

Karena itu, tanaman ini dikembangkan di Fakultas Pertanian Unram.

Daerah-daerah lain yang sangat bersyahwat mengembangkan porang di Indonesia adalah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Irian. Dan ada 172 kabupaten di Indonesia pengembang porang yang sudah dikunjungi melalui pertemuan digital. Gayung ber-

Menuju Usia Ke-25 Tahun

Telkomsel Donasikan Ventilator, 100.000 APD dan Bansos Senilai Rp25 Milliar untuk Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju memperkuat perannya dalam upaya bersama membantu masyarakat dan Pemerintah RI menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

TekadTelkomsel untuk berada di barisan terdepan selama penanganan Covid-19 sejalan dengan semangat Telkomsel yang tengah memasuki usia ke-25 tahun.

Terutamadalammenghadirkan inisiatif pada aktivitas corporate social responsibility (CSR) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

Kini, upaya tersebut semakin diperkuat melalui pemberian donasi berupa alat ventilator serta lebih dari 100.000 Alat Pelindung Diri (APD) yang secara berkala diserahkan langsung kepada sejumlah Rumah Sakit Darurat dan Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid19 yang ada di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, memasuki usia perusahaan ke-25 tahun, Telkomsel menyadari keberadaan Telkomsel memiliki tanggung jawab yang sangat erat dalam memastikan kebutuhan masyarakat untuk dapat selalu terpenuhi dalam kondisi apapun.

Selainmenghadirkanlayananyang berkualitas, Telkomsel merasa perlumenguatkanperannyauntuk hadir bersama Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Termasuk semua pihak yang berada dalam ekosistem digital Telkomsel, dengan menghadirkan aktivitas CSR yang diharapkandapat meringankan beban tenaga medis dalam menjalankan tugas mulia dengan berjuang di garis pertahanan terakhir. Setyanto melanjutkan, sejumlah alat medis yang

(Suara NTB/ist)

(Ki-ka) General Manager CSR Telkomsel Tubagus Husniyullah, Vice President Corporate Communication Telkomsel Denny Abidin, Ketua Yayasan BUMN Harjawan Balaningrath, Direktur Utama PT. Pertamina Bina Medika IHC Dr. dr. Fathema Djan Rahmat beserta perwakilan dari PT. Pertamina Bina Medika IHC saat penyerahan donasi Telkomsel untuk PT. Pertamina Bina Medika IHC di Jakarta, Senin (11/5) diberikan Telkomsel dalam bantuan ini meliputi ventilator, alat pelindungdiri(APD)sepertibajuhazmat, thermogun infrared, masker, serta perlengkapan medis lainnya.

Lebih dari 100.000 unit alat medis tersebut akan diserahkan secara berkala kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, bantuan tersebut akan disalurkan secara langsung kepada beberapa Rumah Sakit Darurat (RSD) seperti RS Pertamina Jaya, rumah sakit rujukan Covid-19 yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, serta melalui pihak ketiga seperti Yayasan BUMN. Ketua Yayasan BUMN Harjawan Balaningrath mengatakan secara aktif menerima donasi terkait penanggulangan Covid-19 baik berupa dana maupun barang, seperti salah satunya dari Telkomsel. Untuk mendistribusikan donasi-donasi tersebut agar sampai ke seluruh daerah Rumah Sakit

BUMN yang dikelola oleh Pertamina Bina Medika IHC yang saat ini memiliki sekitar 70 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Kami harapkan semua donasi iniakantersalurkanhinggakedaerah-daerah yang selama ini masih sulit dijangkau,” harapnya. Direktur Utama PT. Pertamina Bina Medika IHC Dr. dr. Fathema Djan Rahmat menyampaikan penghargaan kepada Telkomsel yang telah mendonasikan untuk Covid-19 ini.

Amanah selanjutnya untuk mendistribusikanbantuantersebutkebeberapa daerah terutama Sorong, Tarakan, Dumai, Padang, Palembang, Jawa Timur yang mencatat kenaikan tinggi jumlah pasien Covid-19. ‘’Bantuan Telkomsel sangat berarti bagi kami terutama ventilator ini sangat dibutuhkan para pejuang kesehatan di daerah untuk menangani pasien dengan tingkat severity of illness yang sangat berat.’’ katanya. (bul)

sambut, Pemerintah Kabupaten Bima sangat antusias. Bupati Bima bahkan mengeluarkan instruksi untuk pengembalian dan perbaikan hutan dengan porang.

Daerah-daerah lain, masih harus dirayu. Kabupaten Lombok Utara juga sangat antusias mendukung. Bupati, bahkan ketua DPRDnya.

“Sebagai guru besar. Kebutuhan hidup saya sudah dipenuhi negara. Saya tinggal bekerja dan memikirkan apa yang bisa diberikan untuk negara. Untuk pengembangan porang di NTB, hanya butuh dukungan politik eksekutif dan leg-

islative. Pemerintah daerah harus tau, betapa besarnya manfaat porang. Tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.

Bank NTB Syariah juga siap mendukung dari aspek pembiayaan, kepada para petani porang. Kepada Asisten I Setda NTB, Ridwansyah, Prof. Suwardji juga telah melakukan persentasi untuk meyakinkan Pemprov NTB. Dengan harapan menjadi porang sebagai program unggulan. Empat desa di Lombok Utara, Sambik Elen, Loloan, Senaru dan Sukadana dijadikan pusat pengembangan bibit kering porang.(bul)

Peduli Anak Terdampak Covid-19

MTB, Pemuda NW, Mi6 Bagikan Paket Mainan dan Makanan Ringan Mataram (Suara NTB) – Lembaga Kajian Sosial Politik, Mi6 bersama Muhammad Taufik Budiman (MTB), dan Pemuda NW NTB, membagikan mainan, makanan ringan dan nasi bebek lebuy dari Dasker Resto kepada puluhan anak terdampak pandemi Covid-19 di Lombok Barat, Selasa (12/5) kemarin.

Penyerahan paket mainan anak dilakukan di Rumah Makan Resto Dasker, Desa Mesanggok, Gerung, Lombok Barat. Sebelum dibagikan mainan, puluhan anak-anak ini mendapatkan sosialisasi berupa nasihat-nasihat agar mereka tidak terlalu sering bermain di luar rumah, dan lebih sering berada di rumah saja selama pandemi corona ini.

MTB mengatakan, bantuan paket mainan anak ini berupa monopoli, ular tangga, puzzle, bola bekel, dan kartu mainan.

“Yang kami bagikan ini berupa mainan yang mengasah otak dan memancing daya berpikir anakanak,” kata Taufik Budiman.

MTB menjelaskan, selain penyaluran paket bantuan tim juga memberikan edukasi dan sosialisasi pada anak-anak tentang bahaya corona. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak paham dan mau menuruti anjuran diam di rumah. “Ini sebagai bentuk inisiasi untuk program psiko sosial anak NTB yang juga terdampak pandemi corona. Terutama para anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu,” tandasnya.

Disadari, dampak pandemi yang membuat kehidupan sosial yang lazim sudah berubah dan tidak seperti keadaan normal. Di mana saat ini pembatasan sosial dilakukan untuk mencegah penyebaran corona.

Sementara itu Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH

yang akrab disapa Didu mengatakan wabah Covid 19 ini, bukan saja berdampak pada para orang tua, kondisi ini juga dirasa berdampak bagi anak-anak. Mereka juga harus melakukan pembatasan untuk tidak sering bermain di luar rumah. “Kondisi ini tentu juga berdampak pada psikis anak-anak, dan berbagi mainan ini diharapkan bisa mengurangi tingkat stress dan tekanan psikologi bagi anakanak yang juga terpaksa bermain di rumah,” katanya.

Ketua Pemuda NW NTB, Zainul Pahmi menambahkan, bagi anak-anak kalangan keluarga mampu tentu mainan serupa itu hanya mainan murahan. Tetapi bagianak-anakdarikalangankeluarga miskin dan kurang mampu tentu menjadi berbeda. “Jadi kita ingin menginisiasi kepedulian pada anak-anak dengan program psikososial semacam ini,” ungkapnya.

Berbeda dengan trauma healing, program psiko sosial ini dilakukan agar anak-anak juga mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah, namun dari aspek psikis mereka tidak merasa tertekan. Kegiatan pembagian mainan anak-anak diselingi dengan pembagian aneka makanan ringan (snack) donasi Pemuda NW NTB dan makanan kotak bebek lebuy dari Dasker Resto untuk berbuka puasa bagi anak dan para orangtua yang mendampingi.

Sementara itu Darmi, orang tua yang mendampingi anaknya menerima bantuan mainan mengatakan senang dengan adanya bakti sosial yang dilakukan MTB, Pemuda NW NTB dan Mi6. “Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan mainan untuk anak anak agar mereka tetap kerasan tinggal di rumah ditengah wabah covid 19 ini,” katanya. (ndi/*)

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - MTB, Mi6 dan Pemuda NW berbagi kepada anak terdampak Covid-19.

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Menekan Populasi Anjing Liar dalam Rangka Mencegah Penyakit Rabies RABIES merupakan penyakit zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit rabies ini sangat berbahaya, karena ketika manusia digigit dan tidak segera dilakukan vaksinasi maka dapat menimbulkan kematian.

Demikian penjelasan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Kewan (Disnakeswan) Lombok Timur, drh. Hultatang. Kepada Suara NTB, Selasa (12/5) Hultatang mengatakan, di Pulau Lombok khususnya Lombok Timur merupakan daerah yang

bebas rabies. Akan tetapi kategorinya bebas terancam, hal ini dikarenakan Lombok ini diapit oleh dua pulau yang endemis rabies, Pulau Sumbawa dan Bali.

Sumbawa diketahui sampai saat ini sedang mewabah kasus rabies. Begitu pun dengan Pulau Bali juga diketahui sudah bertahun-tahun belum terbebas dari rabies. Rabies bisa digambarkan seperti vampire atau zombie, karena penularan penyakitnya melalui gigitan dan setelah menggigit maka hewan tersebut berakhir dengan kematian.

Ada beberapa hewan penu-

lar rabies (HPR ), anjing, kucing dan kera. Selain HPR maka termasuk target terakhir misalnya manusia setelah digigit oleh HPR, maka manusia tidak bisa menularkan atau mengigit dan ketika manusia tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan kematian pada manusia.

Hewan atau HPR yang menjadi sumber penularan adalah hewan yang tidak dipelihara atau liar. “Kalau hewan yang dipelihara maka kecil kemungkinan penularan rabies, karena hewan tersebut dirawat dengan baik oleh pemilik terutama vaksinasinya,”

urainya.

Guna menekan populasi anjing liar dalam rangka mencegah penularan rabies ini, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner memberikan penekan antara lain: Pertama, melakukan eliminasi selektif. Keberadaan anjing liar sangat mengganggu masyarakat, karena anjing dapat menimbulkan gangguan yaitu mengganggu kebersihan kota, mengganggu masyarakat, karena sering menggigit dan sering mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan.

Kedua, melakukan pena-

taan tempat sampah. Anjing dan sampah adalah sahabat sejati, sehingga pengelolaan tempat pembuangan sampah harus menjadi perhatian, mungkin perlu diberikan tembok keliling untuk tempat pembuangan sampah, penataan tempat sampah di kota atau di desa harus diperhatikan.

Ketiga, Pengetatan lalu lintas ternak harus menjadi yang utama untuk mencegah hewan/ternak yang berpenyakit masuk ke Lotim. Dengan demikian, Lotim bisa dipastikan menjadi wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.

hewan.

Sementara itu, Kedua, kegiatan peketika suatu musnahan masal terwilayah terjangkit hadap HPR, ketiga yang rabies maka yang dibutuhkan untuk memperlu dilakukan bebaskan suatu wilayah adalah, pertama dari rabies sangat lama. mempersiapkan Ke empat, ketika satu anggaran penanekor anjing menggigit dan ganan. Anggaran hasil pemeriksaan labyang dibutuhkan oratorium positif, sangat tinggi maka wilayah mulai dari tersebut bisa pengadinyatakan d a a n Kejadian vaksin L u a r untuk B i a s a manu(KLB). s i a drh. Hultatang (r/*) dan (Suara NTB/rus)

Segera Diperiksa Polisi PENANGANAN kasus laporan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) atas dugaan pemalsuan perizinan oleh oknum PNS terus berproses di Polres Lobar. Bahkan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintain keterangan segera dilakukan. Terlapor sendiri diketahui oknum pejabat di lingkup Pemkab Lobar.

“Kasus laporan Kepala Dinas Perizinan masih dalam proses penanganan kami.

Karena masih belum dilakukan (Suara NTB/her) pemeriksaan terlapor,” ungkap Dhafiq Shiddiq Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP. Dhafiq Shiddiq yang di konfirmasi, Senin(11/5) lalu.

Sejauh ini, pemanggilan seluruh saksi atas dugaan pemalsuan ini sudah dilakukan. Sebanyak 10 saksi sudah dimintai keterangan. Termasuk pihak pengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

Ia pun mengaku jika penanganan kasus ini tidak ada kendala. Termasuk pihaknya membantah jika ada ungkapan terlapor kebal pemeriksaan lantaran diduga di-back in oleh pejabat.”Tidak ada yang kebal hukum, tinggal tunggu waktu kasus ini kita naikan statusnya ke sidik,”tegasnya.

Diakuinya terlapor masih tercatat sebagai ASN salah satu OPD di Pemkab Lobar. Koordinasi dengan Pemkab Lobar juga sudah dilakukan pihaknya, agar mendukung setiap proses hukum yang berlangsung.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Lobar, H Subandi melaporkan salah seorang oknum ASN Pemkab Lobar atas tuduhan dugaan pemalsuan izin. Pasalnya, pihaknya tidak pernah merasa mengeluarkan izin IMB ketika baru-baru menjabat.

Bahkan diduga tanda tangannya diduga dipalsukan oleh oknum ASN yang diketahui berbeda dinas itu. (her)

50 Persen PAD Lobar Dipastikan Hilang Giri Menang (Suara NTB) Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai saat ini baru Rp30 miliar yang masuk ke kas daerah. Kalau ditotal dengan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai Rp 70 miliar. Jumlah ini pun sangat merosot dibandingkan target mencapai Rp274 miliar. Bahkan akibat kondisi Covid-19, dipastikan target PAD dipangkas 50 persen setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Akibat kondisi ini Lobar pun berpotensi kolaps.

“Bulan April kemarin PAD yang masuk baru sekitar Rp 30 miliar di luar BLUD. Kalau ditambah BLUD Rp70 miliar,” aku Kepala Bapenda Lobar H. Akhmad Saikhu, Selasa (12/5).

Mantan Kepala Dishubkominfo ini mengatakan, capaian PAD sangat terjun bebas, sehingga dari target awal tahun ini mencapai Rp 274 miliar malah diturunkan menjadi Rp181 miliar. “Target PAD dipangkas Rp 181 miliar lebih, hampir 50 persen lebih,”ujar dia.

Nantinya target ini akan dilaksanakan tahun ini dan dilihat kembali pada APBD perubahan. Saat ini tengah dilakukan penyesuaian dampak dari refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan estimasi perhitungannya, diperkirakan PAD yang hilang mencapai Rp 124 miliar lebih dampak Corona.

Menyusul hampir semua sektor sumber pendapatan daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak tidak bisa dipungut. Selain itu pajak bumi dan bangunan (PBB) juga terancam tak maksimal menyusul daerah pariwisata paling berkontribusi besar terhadap PBB justru banyak yang tidak beroperasi. Pihak dinas juga tidak bisa terlalu memaksa memungut masyarakat di tengah kondisi dampak Corona saat ini. “Kita coba berhitung dan estimasikan sempai akhir tahun ini (Desember) PAD dari target Rp 274 miliar (di luar BLUD Rp 101 miliar

lebih) mampu kita capai hanya 50 Persen, artinya defisitnya Rp 123 miliar lebih,” terangnya.

Perhitungan ini, jelas dia, berdasarkan kondisi saat ini. Pihaknya tidak tahu sampai kapan kondisi dampak Corona ini, kalaupun sampai 3-6 bulan lebih, tidak secepat itu pihak hotel akan mampu me-recovery, sehingga pihaknya tidak berharap banyak dari sektor pajak di sektor pariwisata.

Sektor-sektor lain yang menjadi harapannya untuk pemasukan PAD, seperti pajak penerang jalan (PPJ) dari PLN pun diyakini tidak maksimal menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat menggratiskan listrik 450 Watt dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 Watt dipastikan berdampak ter-

APBDes Sesait Rp1,5 Miliar Menggantung Tanjung (Suara NTB) Kisruh polemik pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa berujung “sanksi” terganjalnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa setempat. Sebesar Rp 1,568 miliar ADD tak bisa digunakan yang mengakibatkan perangkat desa maupun kader posyandu tidak menerima penghasilan tetap (siltap)/insentif sejak bulan Januari lalu. Termasuk pula, pemerintah desa tak bisa terlibat menyesuaikan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dikonfirmasi mengenai adanya keluhan aparatur di tingkat bawah, Kepala Desa Sesait, Susianto, M.Pd., tak membantah.

Diakuinya, sejak ia menjabat 30 Januari lalu, belum sekalipun anggaran DD dan ADD yang dapat dicairkan.

“Sejak Januari sampai sekarang anggaran masih utuh.

DD kami dapat Rp 2,674 miliar, ADD Rp 1,568 miliar dan bagi hasil pajak Rp284,969 juta,” ujarnya, Selasa (12/5).

Alasan di balik tertundanya eksekusi anggaran, dikarenakan faktor kelalaian perangkat desa yang ia berhentikan. Di mana mereka tidak mampu menyelesaikan RKPD, RPJMDes, dan LKPD tepat waktu.

Kedua, kata dia, polemik keputusannya memberhentikan perangkat yang tidak mampu itu berujung pada “sanksi” bupati. Di mana dalam surat teguran I - teguran III, kabupaten menyurati BPKAD dan Bank NTB Syariah Cabang Tanjung. Bagi Susianto, surat itu sudah jelas bermuara pada penahanan realisasi anggaran.

“Kami mengelola total Rp 4,526 miliar anggaran. Termasuk saya sendiri, sejak dilantik belum sekalipun terima siltap, begitu juga teman-teman yang lain,” ujarnya.

Idealnya anggaran sudah bisa berjalan per 1 Januari dengan catatan LKPJ APBDes tahun sebelumnya diselesaikan tepat waktu. Namun demikian, kades sebelumnya belum menuntaskan payung hukum pelaksanaan Perdes APBDes yang harusnya diketok 31 Desember 2019. “Sampai dilantik payung hukumnya belum tuntas. Bahkan sampai terbit SP 3 belum (tuntas),” imbuhnya.

Susianto berharap, suaka politik yang dilayangkannya ke DPRD KLU memberi jawaban atas menggantungnya APBDes Sesait. Sebab hingga saat ini, ia belum melakukan kegiatan apapun termasuk pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. melayangkan surat Teguran ke-3 dilayangkan, melalui surat No. 802/203/DP2KBPMD/2020, tanggal 30 April 2020. Isi surat masih sama dengan2 surat teguran sebelumnya, yakni meminta mencabut SK Kepala Desa Sesait masing-masing No. 141/15//PEM.DS/IV/2020, No. 141/ 16/PEM.DS/IV/2020 (keduanya tanggal 1 April) dan No. 141/ 17/PEM.DS/IV/2020 tanggal 6 April.

Teguran juga berisi “instruksi” untuk segera mengangkat kembali 5 orang perangkat dan memberikan hak-haknya sebagai perangkat desa.

“Apabila saudara tidak mengindahkan surat teguran III ini, maka akan diberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pemberhentian sementara sampai pemberhentian,” demikian isi surat yang ditandatangani Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar. (ari)

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Kepala Dinsos Loteng Baiq Sri Hastuti Handayani menunjukkan contoh kartu penerima program JPS Bersatu. Beberapa penerima JPS Bersatu ditangguhkan bantuannya oleh Dinsos Loteng, karena ada yang meninggal dunia dan menjadi TKI.

Penerima Sudah Meninggal dan Jadi TKI

Dinsos Loteng Tangguhkan Penyaluran JPS Bersatu Praya (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menangguhkan penyaluran bantuan sosial bagi sejumlah penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu di daerah ini. Alasannya, penerimanya sudah meninggal dunia serta masih tercatat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Demikian diungkapkan Kepala Dinsos Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5).

Pada saat penyaluran JPS Bersatu hari pertama Senin, jelasnya, pihaknya menemukan beberapa penerima JPS Bersatu yang sudah meninggal dunia dan masih berada di luar negeri sebagai TKI. Ada juga penerima bantuan yang ganda, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. “Jumlahnya kurang dari 10 persen dari total penerima program JPS Bersatu yang disalurkan pada penyaluran hari pertama kemarin,” sebutnya.

Sesuai regulasi yang ada, bagi penerima program JPS Bersatu yang penerimanya sudah meninggal dunia maupun masih menjadi TKI tersebut, tidak bisa dialihkan ataupun diambil oleh ahli waris maupun anggota keluarga yang bersangkutan. Bantuannya tetap ditarik kembali oleh pemerintah untuk nantinya menunggu usulan penerima pengganti dari pemerintah desa. Dan, baru akan diberikan pada penyaluran tahap kedua.

Untuk itu, pihaknya sudah meminta pemerintah desa mengusulkan calon penerima pengganti

bagi penerima program JPS Bersatu yang sudah meninggal dunia, menjadi TKI ataupun penerima ganda, jika ada. Supaya bisa diproses sebagai penerima program JPS Bersatu tahap dua nantinya. Dengan syarat, penerima pengganti tersebut masuk dalam Basis Data Terpadu.

“Jadi pedomannya tetap berdasarkan BDT. Termasuk untuk penerima program JPS Bersatu pengganti, harus yang masuk dan terdaftar di BDT. Kalau tidak, tidak akan diterima,” terangnya.

Kenapa harus berdasarkan BDT? tegas Tutik, karena memang aturan dari pemerintah pusat seperti itu. Bahwa setiap penerima program bantuan sosial, apapun bentuk dan jenisnya datanya harus diambilkan dari data BDT. “Bukan kita yang mengharuskan menggunakan BDT. Tapi karena memang aturannya yang mengatakan demikian,” tandasnya.

Lebih lanjut, Tutik menambahkan, untuk mempercepat proses penyaluran JPS Bersatu, pihaknya sudah memperbanyak tim dari semula hanya 10 tim menjadi 20 tim dan dikawal dan diawasi langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) serta dari unsur TNI. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima dan tepat sasaran.

Bantuan pun harus diterima oleh yang bersangkutan. Tidak boleh diwakili, meski yang mewakili tersebut membawa surat kuasa. Dan, bagi penerima yang tidak bisa datang karena sakit nanti tim yang akan mendatangi langsung ke rumahnya untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut. (kir)

Ikut Pengadaan Masker

IKM Minta Segera Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Lombok Barat (Lobar) mengharapkan masker yang dipesan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera dibayar. Ribuan masker belum dibayar, karena alasan dalam proses pengusulan pencairan anggaran untuk pembayaran.

Opan, salah satu pelaku IKM Lobar mengakui pihaknya sudah memasok 7.000 masker, namun belum dibayar sejak sebulan lalu. “7.000

masker saya pasok ke BPBD sebulan lalu, tapi belum dibayar,” akunya, Selasa (12/5).

Pihaknya memasok masker ke BPBD, karena adanya janji dari Kepala BPBD untuk segera dibayar.

Namun, begitu diberikan 5.000 masker ke BPBD, sepekan lebih ia menunggu pembayaran dari BPBD belum juga ada. Justru BPBD meminta lagi 2.000 masker dan sekalian mau dibayar oleh BPBD hingga satu bulan pihaknya menunggu belum juga ada pembayaran.

Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan, SSTP., menegaskan, terkait tunggakan pembayaran masker karena masih dalam proses pengajuan. Pengajuan dilakukan bertahap, karena tahapannya per bulan, kalau sudah selesai pertanggungjawaban bulan April baru diajukan bulan Mei. Menyoal harga, pihaknya mengacu pada standarisasi provinsi dan harganya tergantung jenis kain. ‘’Kalau dua lapis dihargakan Rp7.000 dan masker satu lapis Rp5.000. (her)

(Suara NTB/her)

HARAP - Pelaku IKM di Lobar mengharapkan masker yang dipasok ke BPBD segera dibayar.

(Suara NTB/her)

H. Akhmad Saikhu hadap PPJ. Pihaknya pun sudah bersurat PLN untuk merumuskan masalah ini. Dari PPJ saja ditarget Rp 28 miliar tahun ini, tiga bulan terakhir terdapat pemasukan Rp2,4 miliar per bulan-

nya. Namun keluarnya kebijakan pusat, maka PPJ dipastikan tak mencapai target.

Selain itu, sektor reklame, air bawah tanah (ABT), retribusi pasar, parkir dan ada Juga BPHTB. Dari berbagai sektor ini, lanjut dia, kalau maksimal, maka bisa dicapai 50 persen.

Sebenarnya lanjut dia, di awal tahun pihaknya optimis capaian PAD bisa maksimal, karena berdasarkan hitungannya tiga bulan terakhir (Januari-Maret) realisasi PAD mencapai Rp41 milliar atau 17 persen dari target. Capaian ini termasuk tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun memasuki bulan April, justru anjlok, karena banyak hotel, restoran dan tempat hiburan yang tutup.

Begitu juga sektor PBB jatuh temponya September dan SPPT dan SSPD nya pun sudah dicetak dan didistribusikan ke beberapa kecamatan. (her)

Pasien Sembuh Terus Bertambah Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah. Jumlah kasus per tanggal 12 Mei 2020, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 37 orang. Dari jumlah ini, 27 orang dinyatakan sembuh, 9 orang masih positif, dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia pada, Senin 11 Mei lalu.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Selasa (12/5), menjelaskan, meski terjadi penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lotim.

Akan tetapi untuk perkembangan kasusnya terjadi pelambatan dan jumlah kesembuhan pasien terus bertambah. Artinya dalam hitungan satu hari, penambahan kasus untuk Lotim berdasarkan hasil swab hanya satu orang bahkan nihil. Kondisi itu menunjukkan jika penanganan yang dilakukan Pemkab cukup baik dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Lotim.

Untuk kasus positif ini tersebar di 13 kecamatan di Lotim, di antaranya Kecamatan Aikmel 6 orang, Pringgasela 3 orang, Masbagik 1 orang, Sikur 1 orang, Terara 1 orang, Sakra 1 orang dan Jerowaru 2 orang. Selanjutnya untuk Kecamatan Sambelia 3 orang, Pringgabaya 3 orang, Wanasaba 1 orang, Suralaga 3 orang, Labuhan Haji 2 orang, dan Kecamatan Selong 2 orang. “Untuk pasien positif meninggal ini berasal dari Kecamatan Aikmel dan merupakan bayi lima tahun,” terangnya.

Sedangkan untuk kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 196 orang, 122 orang dirawat di RSUD Labuhan Haji dan RSUD Selong den-

gan 105 sembuh dan 17 orang masih dalam pengawasan, sementara 74 orang di Rusunawa Kayangan, selesai dalam pengawasan 11 orang dan masih dalam pengawasan 63 orang.

Untuk PDP ini tersebar di 8 kecamatan, di antaranya, Kecamatan Sembalun 2 orang, Montong Gading 3 orang, Sukamulia 1 orang, Sakra Barat 2 orang, Suela 13 orang, Lenek 5 orang, Sakra Timur 1 orang dan Kecamatan Keruak 6 orang. Sementara jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1.733 orang, 1.680 secara mandiri dengan selesai dalam pemantauan 1.609 orang dan masih dalam pemantauan 71 orang, untuk di rusunawa 53 orang, selesai dalam pemantauan 52 orang dan masih dalam pemantauan 1 orang.

Di samping itu, untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1.227 orang, OTG mandiri 1.199 orang dan di rusunawa 28 orang.

Sedangkan untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 15.106 orang, selesai isolasi 14.089 orang dan masih isolasi sebanyak 1.017 orang.

“Dalam penanganan Covid-19 di Lotim kita menilai kerjasama semua pihak cukup baik. Kita optimis kasus Corona di Lotim dapat tertangani,”jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kabag Kesra Lotim ini mengajak kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan Covid-19.

Salah satunya dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengkonsumsi gizi seimbang, rajin olahraga, menghindari kerumunan, dan menyegerakan berobat ketika batuk serta selalu menggunakan masker ketika berada di tempat umum dan saat berinteraksi dengan orang lain. (yon)

Dikes Lobar Khawatir Ledakan Kasus Covid-19 dari Transmisi Lokal Giri Menang (Suara NTB) Kasus positif Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) menjadi 50 orang, menyusul adanya tambahan lima orang dinyatakan positif pada Senin (11/5). Sedangkan jumlah pasien sembuh juga bertambah tiga orang menjadi 25 orang yang sembuh. Dari kasus positif yang terjadi di Lobar, banyak diakibatkan transmisi lokal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (12/5) mengatakan, lima pasien positif Covid-19 yang diumumkan hampir semua tertular dari transmisi lokal.

Pasien nomor 332 inisial USS asal Desa Bajur Kecamatan Labuapi tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit dan tak pernah kontak dengan pasien positif. Pasien 333 inisial M asal Desa Taman Ayu punya riwayat kontak dengan pihak positif nomor 173. Kemudian pasien nomor 334 inisial S asal Desa Kramajaya, pernah kontak dengan pasien posi-

tif nomor 260. Pasien 335 inisial Ny. J asal Desa Kramajaya pernah kontak dengan 260. Pasien 334 dan 335 merupakan satu keluarga. Pasien nomor 336 inisial M dari Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari.

“Kebanyakan yang menularkan ini transmisi lokal, kita fokus tangani itu. Diperkirakan penularannya bisa tiga kali lipat,” akunya.

Dijelaskan, kalau melihat jumlah warga klaster Gowa yang dites cepat dan dilacak kontaknya diperkirakan jumlahnya signifikan. Hanya menyisakan beberapa orang menunggu hasil swab.

Yang banyak saat ini, ujarnya, penularan transmisi lokal dan pihaknya memperkirakan dari tranmisi lokal ini bakal menularkan hingga tiga kali lipat. “Kami perkirakan transmisi lokal ini menularkan hingga tiga digit, kalau masyarakat masih bandel bisa saja jumlah yang positif lebih dari 100 orang,” tegas dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB Tingkatkan Minat Pengunjung

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa menambah koleksi ratusan judul buku tahun 2020 ini. Penambahan ini untuk melengkapi koleksi referensi yang ada, sehingga diharapkan menjadi daya tarik bagi pengunjungmendatangi perpustakaan.

Kepala Dispussip Kabupat-

Irin Wahyu Indarni

Hasil Swab 22 Nakes RSMA Negatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil pemeriksaan sampel swab 22 tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir (RSMA) terkonfirmasi negatif Covid-19. Puluhan nakes setempat kini sudah bisa bekerja, setelah sebelumnya diistirahatkan dan dikarantina lantaran kontak dengan pasien positif.

“Hasilnya negatif semuanya. Kalau negatif berarti tidak ada terinfeksi oleh covid. Dan sudah mulai bisa bekerja kembali,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan kepada wartawan, Selasa (12/5).

Diungkapkannya, 22 tenaga kesehatan yang diswab terkait dengan kasus pasien asal Lape. Saat dirujuk dari puskesmas, tidak dicurigai sebagai pasien covid. Sehingga penanganannya layaknya pasien umum.

Setelah dilakukan pemeriksaan rontgen, terdiagnosa pneumonia bilateral. Penyakit tersebut adalah salah satu gejala dari covid-19. Yang bersangkutan langsung ditetapan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Barulah tenaga kesehatan melakukan perawatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

“Tenaga medis yang sebanyak 22 itulah yang kami konfirmasi dengan swab apakah tertular atau nda. Kan kita khawatir, karena sebelumnya tidak pakai APD lengkap. Tenaga medis ini mulai dari yang di IGD sampai ke ruangan perawatan. Ada dokter, perawat, tenaga analis juga. Kemarin sempat kami istirahatkan dan karantina. Sekarang sudah kita buatin surat bebas covid untuk kembali bekerja,” terangnya.

Ke depannya, pihaknya akan lebih waspada mengantisipasi kejadian serupa. Koordinasi antara fasilitas kesehatan harus ditingkatkan. Terutama antara Puskesmas dengan rumah sakit. Pasien yang dirujuk harus terkonfirmasi apa keluhan serta gejala yang diderita. Sehingga memudahkan tenaga kesehatan untuk melakukan protokol penanganan. (ind)

Kekurangan Air Jadi Kendala Jelang MT Kedua Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mengaku kesulitan untuk mengejar target tanam sebesar 6000 hektar di musim tanam (MT) kedua. Hujan yang tidak normal serta terbatasnya pompa air menjadi kendala utama untuk mengejar target tersebut. Bahkan angka tanam saat ini baru mencapai 2000 hektar dari target tersebut.

“Memang untuk realisasi tanam di awal MT Kedua masih sangat kecil karena masih banyak lahan yang belum mendapatkan air. Meski demikian, kami akan mengoptimalkan potensi sumber mata air untuk kita gunakan demi mengejar target tanam. Apalagi sisa lahan yang belum tanam masih cukup banyak dengan intensitas hujan yang terus berkurang saat ini,” ungkap Kadistan, Suhadi SP., M.Si kepada wartawan, Selasa (12/5).

Persoalan yang dihadapi para petani yakni hujan yang turun belum optimal sehingga debit air yang tersedia saat ini dianggap belum mampu mengcover luas lahan yang belum tanam. Faktor lain yakni terbatasnya pompa air dan jaringan irigasi yang tidak optimal menambah masalah baru dalam upaya mengejar target tersebut. Bahkan di MT Pertama saja dari target sebesar 11.000 hektar terealisasi hanya 10.000 hektar saja dan yang sudah panen baru mencapai 8.000 hektar.

“Faktor cuaca menjadi alasan utama kita sehingga sulit untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. Tetapi kami berharap dua bulan kedepan hujan bisa normal supaya target tersebut bisa tercapai,” sebutnya. (ils)

Proposal ”Inovasi Covid-19” UTS Terpilih di Kompetisi Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Ideathon Indonesia 2020 merupakan kompetisi nasional pencarian inovasi oleh Kemenristek. Dengan tema “Gotong royong dalam menghadapi Covid-19”. Inovasi yang dicari dapat berupa ide, solusi, produk, platform, sistem atau aplikasi dengan tujuan bagaimana mencegah virus, mengendalikan virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis serta metode pembelajaran jarak jauh yang dapat di implementasikan dalam menghadapi Covid-19.

Proposal yang berhasil terpilih untuk didanai ini disusun oleh Putri Reno Kemala Sari, M.A (dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis UTS). Ia memiliki ide dengan tema “Gig Economy VS Covied-19” dan di temani oleh Shinta Essabela, MT (dosen fakultutas Teknik). dan Diah Anggraini Hasari, M.Sc (Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis UTS).

Meski tanpa persiapan matang, jelas Putri Reno sebagai leader, Selasa (12/5) kemarin, proposalnya berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Dari 5.590 proposal tersebut kemudian diseleksi administrasi yang dinilai oleh 54 reviewer nasional sehingga dipilih 2104 proposal yang lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian dilakukan seleksi substansi dan menghasilkan 203 proposal.

Tahapan berikutnya adalah penilaian panel ahli oleh 5 orang panelis dan menghasilkan 32 proposal yang maju untuk wawancara via Zoom dan presentasi. Dengan waktu singkat untuk persiapan materi PPT untuk bahan prsentasi, materi yang harus menarik dan kreatif baik visual, isi, konten dan cara presentasi yang menarik. “Alhamdulillah semuanya kami lewati dengan baik dan lancar,” ungkap Putri Reno.

Lalu sampailah pada pengumuman 17 proposal terpilih yang akan didanai oleh LPDP, pada Jumat 8 Mei 2020 lalu.

Pengumuman disampaikan langsung Menteri Riset dan Teknologi, Bambang PS Brodjonegoro via YouTube. (arn)

(Suara NTB/ist)

TERPILIH - Tim UTS yang proposalnya soal gotong royong inovasi covid terpilih di kompetisi nasional Kemenristek.

en Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menyampaikan, pengadaan buku ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan. “Pengadaanya sudah dimulai, anggarannya Rp 200 juta tahun ini.

Bulan Juli harus sudah selesai pengadaannya. Judul bukunya ratusan,” ujarnya.

Dijelaskannya, meskipun

bisa dtang ke Perpustakaan setelah nantinya pelayanan sudah bisa dibuka. “Diharapkan meningkatkan minat baca. Paling tidak keterpurukan ekonomi kemarin bangkit kembali. Karena dia baca buku keterampilan, barangkali dia bisa berbuat setelah covid ini. Meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan pendapatannya,”tandasnya.

Selain penambahan kolek-

anggarannya dari DAK, namun pengadaan buku ini tetap berjalan. Karena sebelum Covid-19, sudah dilakukan penandatanganan kontrak. “Jadi kontrak sudah ditandatangani, maka boleh dilanjutkan,” terangnya.

Pengadaan koleksi buku ini, lanjutnya, semua jenis buku yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Harapannya, masyarakat

si buku, Dispussip juga sudah mulai memikirkan perpustakaan digital. Namun untuk tahun ini belum bisa dilakukan, karena keterbatasan anggaran yang banyak dialihkan untuk Covid. Namun pada tahun tahun mendatang tetap akan diupayakan secara bertahap. Untuk menyesuaikan pelayanan di era digital seperti sekarang ini. (ind/arn/*)

Maju atau Mundur, Husni Butuh Pertimbangan Matang Sumbawa Besar (Suara NTB) Mundurnya Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dari proses pencalonan Partai Demokrat memunculkan spekulasi, Husni tidak akan ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada 2020. Husni pun mengakui dirinya absen pada kegiatan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon yang digelar DPD Partai Demokrat NTB, karena alasan kurang sehat waktu itu. Namun belum secara gamblang menjawab spekulasi yang berkembang, apakah dirinya akan ikut bertarung atau tidak di Pilkada 2020.

“Kan maju atau mundur nanti. Bahkan ada hal yang perlu dipertimbangkan matang. Saya masih aktif, ndak mau mengumbar-umbar gitu loh. Itu yang pasti. Kan ada tata krama berpolitik ini, saya secara politik matang. Orang kan ndak tau saya mau maju atau tidak,” kata Bupati yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5).

Terkait pengunduran dirinya dari uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Partai Demokrat hari Minggu lalu, diakui Husni, karena kondisinya yang kurang sehat saat itu. Hal itu juga sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Ketua DPC Demokrat Sumbawa. “Kita lagi pas ndak enak badan kan. Dan saya izin ke Pak Fikri,” bebernya.

H. Husni enggan berbicara banyak soal Pilkada, mengingat dirinya masih aktif sebagai Bupati. “Nanti kita lihat, belum bicara itu saya. Saya belum mau bicara tentang Pilkada. Karena saya masih aktif

Bupati. Apalagi seperti sosialisasi, saya masih aktif kok. Seorang politisi yang paham, dia tidak boleh bermain-main politik ketika dia masih aktif menjabat,” tegas Husni.

Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi terpisah, menjelaskan tiga hari sebelum digelar uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Bupati, Sabtu dan Minggu lalu oleh DPD Partai Demokrat NTB, Ia bersama jajaran pengurus DPC, Sekretaris, Hafifuddin S.H, Yasin Musamma, Sri Wahyuni dan lainnya sempat datang ke pendopo menemui Bupati yang saat itu didampingi Ketua TP PKK, Hj. Amien Rahmani. Ia menanyakan kesiapan Bupati untuk dapat mengikuti kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dimaksud.

Namun H. Husni waktu itu menjawab mundur dari proses pencalonan di Demokrat.

“Beliau (H. Husni) mengatakan mundur dari poses uji kelayakan dan kepatutan. Dengan ala-

san sedang terganggu kesehatannya. Beliau meminta kami Partai Demokrat memahaminya, karena Partai Demokrat sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga beliau,” terang Fikri.

Selain itu, pikiran H. Husni selama ini lebih banyak tercurah untuk pembangunan daerah dan masyarakat Sumbawa. “Full pikiran beliau dipersembahkan untuk Sumbawa. Jadi wajar kadang kesehatan beliau drop. Beliau adalah sokoguru politik. Begitu banyak kebijakan strategis yang dimabil oleh beliau untuk Sumbawa. Seperti pembangunan RSUD baru, pasar Seketeng, bendungan Beringin Sila, hotmix jalan, revitalisasi Puskesmas, Kredit SAHABAT, dan lainnya. Termasuk rencana pembangunan pelabuhan Teluk Santong, air Baku Ai Ngelar, hingga rencana bendungan Kereke serta masih banyak lagi,” kata Fikri.

Mundurnya H. Husni dari proses pencalonan di Demokrat, juga disampaikan langsung ke-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Syamsul Fikri

H. M. Husni Djibril

pada Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, yang juga menelepon saat dirinya berada di pendopo Bupati. “Lewat telepon, sampai tiga kali Ketua DPD menanyakan kesiapan Bupati mengikuti proses penjaringan di Demokrat. Bupati tetap menyatakan mundur, dengan alasan kesehatan. Padahal, Partai Demokrat sudah mengkomunikasikan keikutsertaan Bupati dalam pencalonan di Partai Demokrat hingga ke Ketua Umum DPP, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dan Ketum AHY pun memberikan sinyal koalisi Demokrat dan PDIP khusus di Sumbawa. Artinya, menjadi skala prioritas,” urai Fikri panjang lebar.

Partai Demokrat, tambah Fikri, menghormati apapun

keputusan mundurnya H. Husni di proses penjaringan calon di Demokrat. Sebab kesehatan sangatlah penting. Partai Demokrat hanya bisa menelan kerinduan, karena sosok H. M. Husni Djibril adalah sosok yang santun, konsisten dan berintegritas. Bahkan Bupati menitipkan Sumbawa kedepanya kepada figur seperti dirinya.

“Prestasi beliau selama hampir satu periode ini mengabdi, sudah cukup banyak. Makanya, kata Pak Bupati, saya berharap dinda (Syamsul Fikri) yang melanjutkan kedepan.

Meskipun saya saat ini, belum berpikiran untuk maju di Pilkada 2020. Fokus untuk menyelesaikan masa jabatan pimpinan DPRD. Tetapi kalau Pilkada berikutnya, maka saya siap bertarung,” tukasnya. (arn/ind)

Dompu Verifikasi Ulang Data KPM JPS Gemilang Dompu (Suara NTB) – Bantuan sembako tahap I untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Dompu, rampung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di delapan kecamatan. Secara umum tak ditemukan kendala berarti, baik menyangkut data penerima maupun sejumlah item bantuan. Kendati begitu, untuk penyaluran tahap II nanti Pemerintah Desa/Kelurahan diharuskan verifikasi dan validasi ulang data penerima.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (12/5).

Ia menegaskan, 7.840 KPM JPS Gemilang di wilayah ini sudah menerima semua item bantuan sembako, mulai dari beras, telur, minyak goreng, teh kelor dan sejenisnya. Namun demikian, untuk tahap II Bulan Mei ini pihaknya melalui Desa/ Kelurahan diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk verifikasi ulang data penerima.

“Provinsi meminta kita untuk melakukan verifika-

(Suara NTB/Polres Dompu)

DILUMPUHKAN – Bb (28) terduga jaringan curanmor dilumpuhkan tim gabungan Resmob Polres Dompu, Selasa (12/5).

Kabur Saat Pencarian Barang Bukti, Jaringan Curanmor Ditembak Polisi

Dompu (Suara NTB) – Bb (28) satu dari tiga terduga jaringan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) berhasil dilumpuhkan tim gabungan Resmob Polres Dompu, Senin (11/5) Pukul 17.40 Wita. Pria asal Dusun Tirta Mengi Desa Riwo itu, terpaksa ditembak dua betisnya lantaran berusaha kabur saat pencarian barang bukti.

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan, Selasa (12/5) menyampaikan, Senin sekitar Pukul 2.30 dini hari Bb kedapatan membawa kabur sepeda motor Mio milik Ardiansyah di Lingkungan Kota Baru. Atas kejadian tersebut korban kemudian melaporkannya secara resmi ke Mapolres dengan LP/K/42/V/ 2020/NTB/Sek. Dompu/Res.

Dompu/Tanggal 11 Mei 2020.

Menindaklajutinya, tim gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Hingga akhirnya jaringan curanmor itu kedapatan tengah asik memeriksa kendaraan bersama dua rekannya di depan SMAN 2 Dompu. “Upaya pengejaran langsung dilakukan, namun pelaku berhasil meloloskan diri ke area persawahan di Dusun Rasanggaro Desa Mangge Asi. Sementara motor milik korban disimpan depan penggilingan padi,” ungkapnya.

Setelah mengamankan barang bukti hasil curian, tim akhirnya berhasil mengantongi indentitas pelaku. Upaya penangkapan lantas dilanjutkan dengan mendatangi kediaman Bb di Dusun Tirta Mengi.

Dalam proses ini, lanjut Hujaifah, tim tak butuh waktu

lama untuk meringkus terduga pelaku, pun tidak mendapat perlawanan berarti. Bb ditangkap dan langsung diintrogasi sampai diketahui bahwa barang bukti kunci T yang dipakai membobol kendaraan korban telah dibuang saat pelarian di area persawahan. “Dari hasil introgasi diketahui barang bukti kunci T yang digunakan pelaku dibuang ke area persawahan So Rasanggaro,” jelasnya.

Atas informasi itu, tim berikut terduga Bb langsung terjun lapangan untuk mencari barang bukti. Namun demikian, kesempatan ini justru dimafaatkan Bb untuk berusaha kabur.

Sehingga terpaksa diambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan dua betisnya.

“Pelaku langsung dibawa ke polres untuk proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ist)

Dispussip Sumbawa Tambah Ratusan Judul Buku

si lagi terhadap data itu, sedang jalan ini,” ungkapnya.

Verifikasi dan validasi ulang data KPM JPS Gemilang untuk penyaluran sembako tahap II, lanjut dia, dilakukan agar datadata tersebut mengantongi surat penetapan dari pemerintah Desa/Kelurahan. Pun disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Selain menjadi dasar Pemprov NTB, langkah ini bagian dari upaya menghindari berbagai alasan Pemerintah Desa/Kelurahan ketika ditemukan persoalan yang berdampak hokum di kemudian hari.

“Yang mengetahui betul bahwa data itu asli, data itu valid adalah Pemerintah Desa/Kelurahan. Jadi tidak lagi ada alasan macammacam nanti,” tegasnya.

Kemungkinan adanya perubahan data setelah proses ini berlangsung bisa saja terjadi.

Apakah karena KPM kedapatan menerima PKH atau batuan lain.

Jika ada maka kewenangan penuh menyikapinya ada pada pemerintah Desa/Kelurahan.

Saat ini, tambah Tajuddin HIR, tim pendamping PKH masih dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan tersebut di lapangan.

Untuk jadwal pendistribusian sendiri, selain menunggu data final juga tergantung pada kebijakan pemerintah provinsi.

“Karena yang menentukan provinsi bukan dari kita,” tandasnya. (jun)

Tajuddin HIR

Desa Diminta Segera Cairkan DD Tahap Kedua Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mendesak seluruh kepala desa untuk segera mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahap kedua.

Percepatan pencairan anggaran tersebut dilakukan untuk mengintervensi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD sesuai dengan instruksi dari Pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap supaya dalam minggu ini anggaran DD tahap kedua bisa dicairkan

untuk mengintervensi program BLT DD yang dicanangkan oleh Pemerintah. Apalagi instruksi pimpinan daerah juga mengharapkan supaya bantuan tersebut bisa diberikan sebelum lebaran untuk meringankan beban masyarakat miskin yang terdampak Covid-19,” ungkap Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB, melalui Kabid Pemdes Rizki Syaputra S.STp, Selasa (12/5).

Dia menjelaskan, sebenarnya tidak ada alasan lagi desa menunda pencairan DD tahap kedua karena persyaratannya

sudah dipermudah. Karena jika mengacu ke PMK terbaru desa hanya melaporkan realisasi tahun sebelumnya (2019) untuk bisa mencairkan anggaran tersebut. Sehingga tidak ada alasan lagi desa untuk menunda pencairan DD tahap kedua apalagi peruntukannya untuk BLT juga akan diberikan kelonggaran. Maka dari itu, pihaknya mendesak dalam minggu ini anggaran tersebut bisa dicairkan supaya segera digunakan untuk BLT. “Aturannya sudah dipermudah ma-

kanya tidak ada alasan lagi desa menunda pencairan anggaran tersebut. Kami juga akan terus mengawal masalah ini supaya tidak molor,” sebutnya.

Seraya menambahkan, khusus untuk penerima bantuan BLT, pihaknya meminta supaya desa lebih selektif dalam menentukan penerima supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Sedangkan untuk besaran bantuan, dalam aturan sudah sangat jelas sebesar Rp600 ribu tidak boleh dipotong dan

dikurangi. Untuk itu, pihaknya berharap supaya proses verifikasi dan validasi data di lapangan bisa maksimal.

Apalagi data penerima tetap mengaku ke data kemiskinan daerah by name by address.

“Datanya sudah ada tinggal dilakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan supaya tidak bermasalah. Untuk itu, kami berharap supaya Pemdes bisa lebih teliti menjaring penerima supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pungkasnya. (ils)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Halaman 6

Tak Ada Pengawas

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana Diskusi Pendidikan Keluarga secara daring yang digelar Undikma Mataram.

Orang Tua Wajib Tahu

Prestasi Akademik Anak Bukan Ukuran Utama Mataram (Suara NTB) Prestasi akademik pada anak seringkali jadi ukuran keberhasilan pada anak. Padahal prestasi akademik pada anak bukanlah satu-satunya ukuran utama keberhasilan. Salah memandang hal ini tentu saja bisa berakibat fatal bagi tumbuh kembang anak.

Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram Nuraeni, M.Si.,mengingatkan pada orang tua agar tidak memaksakan seorang anak harus memiliki prestasi akademik tertentu.

Apalagi di masa pandemi Corona tentu saja akan terjadi banyak perubahan, karena tidak dalam situasi belajar normal.

“Orang tua jangan menganggap anak-anak harus berprestasi seperti kondisi saat normal. Anak-anak mau belajar saja sudah bagus,” kata Nuraeni dalam diskusi Daring Pendidikan Keluarga, yang digelar Undikma, Senin (11/5) lalu.

Menurutnya, hal paling penting dari seorang anak ialah bagaimana anak membuat sebuah proses. Bukan pada hasilnya. Mulai ke depan orientasi orang tua haruslah melihat bagaimana proses yang dijalani seorang anak.

“Ekspektasi kita jangan terlalu tinggi, jangan lombakan prestasi mereka tapi hargailah prosesnya. Mereka punya potensi beragam karena kemampuannya berbeda-beda,” katanya.

Dikatakan pula anak punya potensi beragam. Potensi itu berbeda pada setiap anak. Sebagai orang tua tidak perlu membanding bandingkan antara satu anak dengan anaknya yang lain, karena sudah pasti mereka akan berbeda. “Setiap anak punya tahapan perkembangan diri sendiri yang berbeda. Setiap anak beda, akibatnya anak jadi stres jangan dibedakan dengan anak orang lain,” tegasnya.

Begitupun kini dalam suasana belajar di rumah. Orang tua tak perlu memaksakan anak harus belajar seperti dalam keadaan normal. Dia pun menyarankan agar orang tua selain melakukan kontrol pada anak, harus pula proaktif bertanya pada guru di sekolahnya untuk materi tertentu. Tentunya untuk memudahkan melihat perkembangan anak.

“Kalau untuk anak SD mereka bisa menjawab tugas dari ibu guru sudah bagus. Yang agak sulit itu sebenarnya anak anak usia dini. Orang tua bisa meminta para guru untuk bertanya.

Saat anak anak kita ajak berkebun di sana ada psikomotoriknya. Kalau orang tua bisa tanya kepada bapak ibu guru untuk melihat tahapan perkembangannya sendiri,” jelasnya. (dys)

Seleksi Pengawas SLB Kemungkinan Dilakukan Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) NTB menyebutkan kemungkinan akan dilakukan seleksi atau perekrutan pengawas SLB di tahun depan. Karena saat ini tidak ada pengawas SLB di NTB. Untuk sementara, dalam pengawasan di SLB diberikan kepada pengawas SMA. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengakui tidak ada calon pengawas SLB di NTB. Menurutnya, ada kemungkinan pihaknya akan membuka seleksi pengawas SLB di tahun depan. Sementara untuk pengawas mata pelajaran di SMA dan SMK jumlahnya sudah cukup dan juga masih ada calon pengawas yang belum diangkat.

“Masih ada calon pengawas SMA dan SMK yang belum diangkat. Kami akan optimal-

kan itu untuk pengawas SLB yang memang tidak ada calon,” ujarnya pada Selasa (12/5).

Aidy mengatakan, terkait dengan pengawasan di SLB, untuk sementara diberikan kepada pengawas SMA yang ada. Terutama kepada pengawas yang berlatarbelakang guru BK/BP. Langkah ini dilakukan untuk menyiasati kekurangan pengawas itu.

Diakuinya, sebelumnya ada dua pengawas SLB yang dimiliki Dinas Dikbud NTB, satu

KERJAKAN TUGAS - Belum berakhirnya pandemi Corona sangat berdampak pada dunia pendidikan. Para murid atau siswa harus mengerjakan tugas di rumah yang diberikan gurunya secara online atau guru yang langsung ke rumah siswa. Tampak salah satu murid SD di Kota Mataram sedang mengerjakan tugas yang diberikan gurunya di rumah.

Sekolah Imbau Siswa Tetap Tinggal di Rumah Mataram (Suara NTB) Sekolah mengimbau siswa tetap tinggal di rumah selama masa belajar di rumah. Karena penyebaran virus corona (Covid19) belum mereda. Apalagi banyak dijumpai juga anak usia sekolah masih asyik bermain di luar rumah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (12/5) mengatakan, para kepala sekolah dan guru mengimbau agar anak-anak tetap tinggal di rumah. “Jangan keluar bila tidak ada kepentingan khusus, karena Covid-19 masih belum reda,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik juga menyampaikan, penekanan terhadap imbauan agar siswa tetap di rumah sudah dilakukan pihaknya melalui kepala sekolah. “Pengawasan langsung diserahkan ke sekolah,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, pihak sekolah tetap mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua siswa untuk tetap membimbing, mengawasi putra dan putrinya di rumah. Siswa diminta diarahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah melalui belajar secara dalam jaringan (daring) yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Bahkan, menurutnya sudah dilaporkan secara daring ke Kemendikbud, berupa monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan belajar dari rumah.

“Selain itu kami anjurkan siswa untuk mengikuti program belajar dari radio pemerintah dan stasiun televisi swasta,” ujar Suherman.

Seperti diketahui, masa belajar dari rumah di Kota Mataram diperpanjang sampai 1 Juni. Fatwir menegaskan guru diminta untuk terus memberikan materi pembelajaran dengan prinsip belajar dari rumah. Menurutnya respons orang tua siswa dengan konsep belajar dari rumah sudah cukup baik. “Hal-hal yang kurang akan kita perbaiki sesuai standar pelayanan,” katanya.

Sebelumnya, Fatwir juga mengatakan, guru-guru membuat model pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh siswa dengan kondisi seperti saat ini. Siswa harus mendapatkan pelayanan dasar dari guru-guru dengan segala metode. “Bila memungkinkan guru bisa hadir di kelompok kecil 4 atau 5 orang melakukan home visit atas kerja sama dengan orang tua,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan

Tidak Cukup Secara Daring

Guru SDN 2 Paokmotong Datangi Rumah Murid Selong (Suara NTB) Selama pandemi virus Corona, aktivitas belajar siswa dilakukan di rumah-rumah. Pihak sekolah dituntut untuk berinovasi. Pola belajar sistem daring atau online ini dinilai belumlah cukup. Apalagi bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki fasilitas telepon pintar.

Menyadari hal itu, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Paokmotong Kecamatan Masbagik mencoba untuk tetap memberikan pelajaran dengan mendatangi para muridnya. “Kalau saya gurunya yang datang ke rumah murid,” terang Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Paokmotong, Hj. Nurhayati kepada Suara NTB, Selasa (12/5).

Siswa belajar dirumah diyakini tidak bisa tanpa bimbingan, karenanya menjadi kebijakan sekolah, para guru langusng datang menemui para siswa. “Bagaimana sekarang ini, anaknya bisa ditemani belajar sama gurunya,” ucapnya.

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Aktivitas belajar murid SDN 2 Paokmotong di tengah pandemi Covid-19.

Sekolah dengan jumlah murid 292 orang ini mencoba tetap memberikan pembelajaran kepada murid agar tidak keting-

Bangun Kesadaran Masyarakat (Suara NTB/ham)

orang di Bima dan satu lagi di Mataram, tapi keduanya pensiun. Solusi dari permasalah itu, pihaknya akan menambah pengetahuan dari pengawas SMA berkaitan dengan SLB. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Disdikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., juga mengakui adanya kekurangan pengawasa SLB. Ia menyampaikan pihaknya mengupayakan ada seleksi dan pengangkatan pengawas ke depannya. “Akan kami lihat

dulu peluangnya ya,” ujarnya dihubungi Selasa (12/5).

Sebelumnya, Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., saat wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, dengan belum adanya pengawas SLB, pasti akan mempengaruhi intensitas kinerja terutama bagi para Kepala Sekolah. Kondisi itu mengakibatkan pengembangan SLB menjadi terhambat.

“Sebagai hal nyata, kita harus intens mencari informasi langsung ke cabang dinas maupun ke bidang Pembinaan PK-PLK. Di samping itu, bimbingan untuk informasi terkini dan kecepatan pembimbingan kita terpaksa tanya ke pengawas SMA,” ujar Winarna. (ron)

Komunitas Anak Muda Lobar Bagi 10 Ribu Masker Giri Menang (Suara NTB) Untuk menekan angka penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lombok Barat (Lobar), komunitas anak muda Lobar yang tergabung dalam GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkotika) yang ada di Lobar bagi-bagi 10 ribu masker secara gratis kepada masyarakat setempat, akhir pekan kemarin.

Pembagian masker ini di sebar dalam 3 titik yang diantaranya, Gerung, Bundaran Bypass dan Kediri, adapun sasarannya yakni para pengendara motor yang tidak memakai masker dan masyarakat yang belum memakai masker.

Ketua GPAN Lobar Mursidin menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid -19 yang ada di Lobar yang mewajibkan masyarakatnya khususnya yang ada di Lobar untuk se-

lalu memakai masker.

Menurutnya, kegiatan bagibagi masker ini digagas pengurus dengan cara patungan menyisihkan sebagian rezekinya.

“Kami gagas dari semua pengurus GPAN kecamatan yang ada di Lombok Barat, untuk patungan dan sedikit diberikan support oleh beberapa donatur untuk ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan Covid-19 yang ada di Lobar,” ujarnya.

Hal itu dilakukan karena banyak masyarakat kita masih apatis terhadap penularan Covid-19 ini, sehingga GPAN prihatin dan peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Hal ini membuatnya pihaknya berusaha untuk memberikan masyarakat pengetahuan bahaya Covid-19 melalui sosialisasi pencegahan yang sekaligus pembagian masker kepada masyarakat yang ada di Lobar. (dys)

(Suara NTB/ist)

BAGI MASKER - Komunitas GPAN di Lobar saat berbagi 10.000 masker pada masyarakat.

galan mata pelajarannya.

Diakuinya, sudah pula dilakukan belajar secara online.

Para guru sudah memiliki no-

mor WhatsApp dari orang tua murid. Tugas-tugas belajar murid dikirim melalui group.

Dari grup WhatsApp inilah

dapat belajar dengan baik, meskipun tidak semua bisa melakukannya.

Selama pandemi Covid, siswa dilarang pergi ke sekolah dan diterapkan sistem belajar di rumah secara daring. Akan tetapi sejauh ini dinilai sebagian besar waktu para murid digunakan untuk bermain-main saja. Hanya sebagian kecil yang belajar.

Meski tidak setiap hari mendatangi para murid, tapi setidaknya dalam sepekan bisa dilakukan kunjunagn ke murid tiga kali. “Dalam seminggu rata-rata tiga kali kunjungan guru ke muridnya,” tutur Nurhayati.

Selama bulan suci Ramadhan ini aktivitas para guru tetap terpantau dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Sepulang mengajar, para guru melakukan tadarus Al Qur’an. “ Pulang guru ngajar dari rumah kerumah, tiang suruh tadarusan di sekolah,” demikian paparnya. (rus)

Kendala Sarana Menyulitkan Pembelajaran Jarak Jauh Mataram (Suara NTB) Pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya bisa berjalan efektif. Kendala tidak memiliki sarana ponsel dan fasilitas internet dialami oleh siswa, terutama siswa dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Sekolah menyiasatinya dengan memberikan penugasan konvensional.

Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., dihubungi akhir pekan kemarin mengatakan, siswanya yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, kesulitan untuk mengakses pembelajaran mandiri secara dalam jaringan (daring) dari rumah. “Tentu yang membuat kendala, ada siswa yang tidak punya ponsel berbasis android.

Jika punya pun, ada yang tidak punya paket internet. Apalagi siswa kami kebanyakan kemampuan ekonominya menengah ke bawah,” ujarnya.

Ia mengakui pembelajaran tidak bisa berjalan efektif, tapi apa boleh buat karena musibah virus corona (Covid-19) yang saat ini sedang terjadi. Pihaknya menyiasati dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa sebelum masa belajar mandiri di rumah. Sementara koordinasi dengan guru dilaksanakan secara daring.

Kegiatan praktik bagi siswa pun tidak bisa dilaksanakan. Proses penilaian bagi siswa kelas XII juga tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya,

(Suara NTB/dok)

Gusti Ketut Tantra karena pelaksanaan uji kompetensi keterampilan siswa SMK dibatalkan.

“Kalau guru kita instruksikan, mulailah belajar daring itu, kalau kita katakan tidak efektif, susah juga, tapi saya bersyukur dengan adanya teknologi ini. Diupayakan secara daring tapi juga ada tugas manual yang penting ada aktivitas pembelajaran,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, selama pandemi Covid-19 ini, pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring), semi daring, dan konvensional. “Pembelajaran saat ini dilakukan secara daring dan semi daring ketika anak kita yang tidak punya fasilitas, dilayani secara konvensional,” katanya.

Menurut Aidy, pelayanan secara konvensional, yaitu pel-

ayanan yang diberikan oleh para guru. Pengajaran ini pun lebih tepat bagi kelas tinggi agar lebih mudah dalam prosesnya. Diakuinya, dari koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas diperoleh hasil maksimal 55 persen siswa pembelajaran secara daring, 15 sampai 25 persen pembelajaran semi daring, dan 15 sampai 20 persen siswa belajar secara manual atau konvensional. “15 sampai 20 persen adalah anakanak yang tidak mampu yang digratiskan dari sekolah, itulah yang harus dilayani secara konvensional,” katanya.

Ia juga mengakui mendapatkan keluhan dan masukan terkait pembelajaran daring yang lebih banyak diberikan tugas. Aidy menyampaikan, tugas dominan itu karena para guru merasa tidak maksimal menyampaikan materi secara tidak langsung. Akhirnya mengeksplorasi kompetensi siswa dengan memberikan tugas. Di satu sisi guru juga harus memberikan penguatan materi pokok yang bisa diperkaya oleh siswa.

Oleh karena itu, sekolah harus membagi jadwal. Dalam kondisi saat ini, sekolah tidak bisa menuntaskan kurikulum dan tidak bisa juga harus mencapai tingkat ketuntasan.

“Yang penting terjadi layanan proses pembelajaran, terjadi layanan proses penilaian, sehingga nanti dikeluarkan nilai standar, minimal, bisa jadi untuk syarat naik ke jenjang berikutnya,” jelas Aidy. (ron)

Unram Peringati Malam Nuzulul Qur’an Secara Daring Mataram (Suara NTB) Keluarga besar Universitas Mataram (Unram) memperingati Nuzulul Qur’an 1441 H dengan menggelar peringatan Nuzulul Qur’an secara daring melalui aplikasi Zoom, Sabtu (9/5) malam lalu.

Acara peringatan Nuzulul Qur’an diisi Dekan Fakultas Pertanian Unram Ir. Sudirman, M.S., Ph.D., yang mengangkat tema “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Pandemi Covid-19".

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., dalam sambutannya mengatakan, peringatan Nuzulul Qur’an di Unram tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya

Unram biasa menggelar acara peringatan Nuzulul Qur’an secara langsung di malam hari di Masjid Babul Hikmah Unram, maka di tengah pandemi Covid-19 ini peringatan dilaksanakan secara daring.

Namun demikian, Prof.

Husni berharap hal tersebut tidak mengurangi kekhidmatan acara momentum peringatan turunnya kitab suci umat Islam tersebut. “Semoga kita dapat mengamalkan Al-Qur’an dalam menjalani kehidupan sehari-hari” pesannya.

Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian Unram Sudirman, memulai pembahasannya dengan memaparkan bahwa umat Islam saat ini

dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian dalam memahami Al-Qur’an. “Kelompok pertama adalah orang yang kurang memahami Al-Qur’an” urainya.

Menurutnya, orang-orang yang terkategori kelompok pertama ini adalah orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Qur’an tanpa memperhatikan adab dan tata cara yang benar dalam membacanya (sesuai tajwid). “Kelompok kedua adalah kelompok orang yang memahami Al-Qur’an tapi masih sedikit,” bebernya.

Dia menguraikan kelompok kedua ini adalah orangorang yang membaca AlQur’an dengan benar, sedikit memahami Al-Qur’an, namun

masih belum tahu cara mengaktualisasikan konsep-konsep dalam Al-Qur’an.

“Terakhir kelompok ketiga yakni orang-orang yang memahami Al-Qur’an dan tahu bagaimana cara mengaktualisasikan konsep-konsep di dalamnya, mengamalkannya dan ini lah sejatinya maksud dari Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia (huda linnas),” tegasnya.

“Mengamalkan isi AlQur’an tentu dengan ilmu, maka dari sini kita bisa kembali lagi ke ayat yang pertama kali diturunkan yakni Al‘Alaq ayat 1-5" sambungnya.

Sebab menurutnya, membaca dan menulis adalah

pangkal ilmu. Dia juga mengutip perkataan ahli tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa membaca yang dimaksud tidak sekedar membaca ayatayat Qauliyah (ayat-ayat AlQur’an) semata namun juga membaca ayat-ayat Kauniyah (tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta) agar umat Islam bisa maju seperti nenek moyang mereka dahulu.

“Apalagi di era industri 4.0 ini kita dituntut untuk memiliki 4K yaitu Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif yang ke empatnya berbasis pada kemampuan membaca, membaca semua hal,” ujarnya.

Dia menjelaskan pula dalam surat Al-Qasas ayat 1

Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari pahala negeri akhirat, namun juga tidak lupa akan bagian mereka dari kehidupan dunia, memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

“Ini artinya Allah perintahkan kita untuk membentuk keseimbangan, ya tentu kembali berbekal dengan kemampuan paripurna dalam membaca semua hal tersebut,” tambahnya.

Selain itu, ungkapnya, fakta kerusakan di dunia saat ini kebanyakan didominasi oleh ulah tangan manusia. Sebagaimana halnya kasus virus Corona (Covid-19) yang saat ini, dia memandang juga bahwa

hal itu juga dimulai oleh manusia terlepas dari berbagai macam spekulasi apakah sengaja dibuat atau tidak.

“Lewat virus ini Allah menegur kita karena telah merusak keseimbangan itu sekaligus juga menantang kita untuk menyiapkan iptek untuk menanganinya,” tekannya.

Dia berharap melalui momentum Ramadhan dan peringatan Nuzulul Qur’an ini, AlQur’an tidak hanya turun dari rak-rak buku umat Islam, tapi juga turun ke dalam hati mereka. “Kita aktualisasikan sesuai dengan disiplin ilmu kita, sehingga dampaknya bisa kita rasakan secara nyata,” tutupnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Terhalang Status Bukan PSBB SEJUMLAH pemudik dari dan ke Pulau Lombok belum bisa dikontrol.

Demikian juga dengan penerapan sanksi pelanggaran aturan isolasi mandiri. Maklum, di wilayah NTB belum ada penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penanganan Covid-19.

“Status penanganan itu kan bisa menjadi payung hukum kita menerapkan aturan kekarantinaan wilayah,” ucap Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Dewa Putu Maningka Jaya, Selasa (12/ 5) kemarin. Upayanya bukan hanya penegakan hukum, (Suara NTB/dok) sebagai salah satu langkah Dewa Putu Maningka Jaya terakhir. Dewa menyebut, pengamanan penanganan Covid-19 NTB sudah masuk dalam Operasi Aman Nusa II dan Operasi Ketupat Gatarin 2020.

“Operasi Ketupat ini 37 hari lo. Tahun sebelumnya kan cuma 16 hari. Tujuannya sama sasarannya yang berbeda,” terang mantan Kapolres Lombok Tengah ini. Tapi, tetap saja. Upanya baru sebatas imbauan dan penyuluhan. Kecuali itu memang pelanggaran pidana atau pelanggaran UU LLAJ. “Itu tetap ada yang kita tilang,” tegasnya.

Dalam hal pengamanan itu, Operasi Ketupat Gatarin kali ini tidak ada pendirian Pos Pengamanan atau Pos Pelayanan. Pos pengamanan yang ada dimanfaatkan. “Pos itu yang memantau. Yang mudik, kita imbau balik,” tutupnya. (why)

Halaman 7

Pilkada, Demokrat Tak Ingin Sekadar Jadi Kendaraan Politik Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Provinsi NTB sudah menuntaskan proses penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak, pada pekan kemarin.

Penjaringan kandidat bacalon dilakukan oleh Partai Demokrat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat DPC kabupaten/kota. Kemudian baru ditindaklanjutinya selanjutnya oleh DPD dan hasilnya akan dikirim ke DPP untuk keputusan akhir siapa yang bakal diberikan rekomendasi dukungan.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, Zainul Aidi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5) kemarin menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat pleno terkait dengan hasil fit and propertest yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikirim ke DPP. “Semua bakal calon yang ikut fit and propertest kemar-

in itu kami kirim semua ke DPP, tidak ada yang tidak dikirim. Nanti di DPP akan ada proses lanjutan. Hasil fit and propertest kemarin juga jadi catatan DPP dalam penentuan siapa yang akan didukung Demokrat,” ujar Zainul Aidi.

Dijelaskan Zainul Aidi bahwa dalam kegiatan fit and propertest yang digelar DPD Partai Demokrat NTB itu sebenarnya hanya untuk pendalaman saja. Ada tiga poin pokok yang paling diatensi sebagai materi pendalaman kepada para kandidat bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut. “Karena kita tidak mau mengusung sembarangan, sehingga perlu kami mendapat informasi yang utuh, lengkap terkait dengan kesungguhan

calon itu mengikuti proses pencalonan,” katanya.

Disebutkan Zainul Aidi bahwa diketahui Partai Demokrat di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 itu tidak ada yang bisa mengusung pasangan calon sendiri. Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya. Karena itu Demokrat ingin memastikan kesiapan calon tersebut dalam menggalang dukungan partai di luar Demokrat.

“Kita tahu Demokrat tidak bisa mengusung sendiri, karena itu kita kumpulkan dan kita tanya para calon itu terkait dengan dukungan parpol kepada mereka. Kita pingin membangun komunikasi dengan partai lain yang akan jadi koalisi seperti apa,” sebutnya.

Atensi kedua adalah Demokrat memastikan komitmen para balon tersebut kepada partai terkait keinginan mereka yang ingin diusung oleh Partai Demokrat, terutama ketika mereka berhasil. Diantarkan memenangkan pertarungan sebagai calon kepala daerah.

“Demokrat tidak ingin mengulang pengalaman yang sudah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Begitu kita mengusung orang tersebut dan menang, lalu pergi. Kita tidak mau yang seperti itu, karena itu kita tekankan komitmennya, jangan hanya jadikan Demokrat kendaraan politik saja dan setelah itu pergi,” tegasnya.

Poin terakhir menyangkut strategi pemenang dan pasangan calon. Mengingat yang mengikuti proses penjaringan di Demokrat tidak semua sudah memiliki pasangan.

Maka hal ini juga jadi bahan pertimbangan penilaian terkait kesiapan para calon.

(Suara NTB/ist)

Zainul Aidi “Strategi pemenangnya seperti apa, kemudian posisi bakal calon inikan ada sudah punya pasangan dan komit, dan ada yang belum. Kita berikan atensi sendiri bagi yang sudah punya pasangan, dan yang belum kita berikan ruang untuk mencari,” pungkasnya. (ndi)

Usulan Bacalon Pilkada Loteng Masih Tertahan di DPW PKS NTB Mataram (Suara NTB) – Meski DPW PKS NTB sudah hampir sebulan menerima usulan bacalon dari DPD PKS Loteng. Tetapi sampai saat ini belum bisa diproses dan tindaklanjuti usulan itu ke DPP PKS. Sehingga berkas usulan bacalon Pilkada Loteng masih ditahan di DPW. “Untuk Pilkada Loteng, berkas usulan bacalon masih di DPW,” kata sekretaris DPW PKS NTB, Uhibbusa’adi, yang dikonfirmasi Selasa (12/5) kemarin. Diketahui ada tiga paket bacalo yang diajukan oleh PKS Loteng ke tingkat DPW. Yakni, paket Lalu Suryade – Habib Ziadi Thohir (HZT), Paket Dwi Sugiyanto – Normal Suzana, dan paket Masrun – Lalu Aksar Ansori.

Kendati, DPW menerima tiga berkas usulan bacalon di Pilkada Loteng. Tetapi sangat terbuka kemungkinan pihaknya hanya mengajukan satu paket bacalon ke DPP. Dengan berbagai telaah dan pertimbangan. Seperti misalnya, PKS ingin berikan prioritas kepada kader internal yakni paket Lalu Suryade – HZT untuk didukung dan usung di Pilkada Loteng.

PKS berkomitmen ingin mengutamakan kader internal di Pilkada Loteng. Walau begitu, DPW PKS belum plenokan siapa kandidat bacalon akan diajukan ke DPP. “Tetapi tetap kader internal jadi prioritas utama,” ucap mantan ketua DPD PKS kota Mataram tersebut. Pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk plenokan siapa bacalon yang akan diusulkan ke DPP. Dipastikan hanya berkas bacaloj di Pilkada Loteng, masih berada di daerah dan terakhir akan diajukan ke DPP. Pleno usulan balon kada di Pilkada Loteng, belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat ini. Lantaran, DPW masih fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19. “Kita masih cari-cari waktu tepat, untuk finalisasi usulan bacalon ke DPP di Pilkada Loteng,” jelasnya.

Balon Bupati internal PKS, Lalu Suryade optimis dirinya akan didukung dan usung partai di Pilkada Loteng. Karena PKS tetap berkomitmen mendukung dan mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng. Meski raihan kursi PKS tak cukup untuk mengusung sendiri di Pilkada. Jumlah kursi 6, dari persyaratan 10 kursi.

Namun, dirinya sudah memperoleh sinyal positif parpol lain sebagai mitra koalisi PKS di Pilkada Loteng. Hanya saja, ia masih merahasiakan parpol mitra koalisi PKS tersebut. “Belum waktunya kita umumkan, parpol mitra koalisi PKS usung paket Lalu Suryade – HZT,” pungkasnya. (ndi)

KPU Lantik Pejabat Struktur Secara Virtual Mataram (Suara NTB) – Sekretariat KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat yang dilakukan secara virtual. Hal itu dilakukan untuk mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Pelantikan itu dilakukan untuk pengisian jabatan Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Dompu “Dalam kegiatan-kegiatan KPU di NTB kita upaya menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Salah satunya dalam kegiatan pelantikan pejabat struktural yang kami laksanakan dengan media virtual,” ujar Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya yang sudah melakukan pelantikan virtual baru-baru ini.

Kegiatan pelantikan pejabat secara virtual itu memang terkesan sederhana. Namun acara tetap berjalan khidmat.

Pelantikan itu disaksikan oleh sejumlah Komisioner KPU Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota lainnya. “Meski pelantikan dilaksanakan secara virtual, namun seluruh sekretaris KPU di 10 Kabuoaten/kota se-NTB cukup antusias hadir menyimak acara pelantikan itu,” kata Mars Ansori.

Pelantikan Umi Kalsum sebagai Kasubbag teknis dan hupmas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut yang ditinggal lantaran pejabat lama sudah memasuki masa pensiun.

Diketahui Kasubbag Teknis dan Hupmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting di dalam menjalankan agenda Pilkada secara teknis. Merekalah yang mengatur supaya setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.

“Karena itulah Bagian Teknis ini dipandang penting. Lebih-lebih pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pemilihan, dimana digelar tanggal 9 Desember. Karena itu pejabat kasubag teknis ini harus segera diisi,” katanya.

Terakhir disampaikan Ansori bahwa dengan telah kelurnya Perppu Pilkada itu maka tidak lama lagi tahapan pemilihan tahun 2020 akan segera berjalan kembali. Dalam hal ini, Kasubbag Teknis dan Hupmas berada dalam posisi penting dalam pelaksanaan tahapan pemilihan terutama di masa tanggap darurat Covid-19 ini. (ndi)

(Suara NTB/KPU)

SUMPAH - Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya tengah mengambil sumpah jabatan Kasubbag teknis dan hupmas KPU Dompu secara virtual.

(Suara NTB/why)

MUSNAHKAN BARANG BUKTI - BNNP NTB memusnahkan barang bukti tiga kasus sabu dan ekstasi yang diungkap sepanjang Maret-April, Selasa (12/5).

BNNP NTB Musnahkan Barang Bukti Sabu dan Ekstasi Mataram (Suara NTB) – BNN Provinsi NTB memusnahkan barang bukti 368,67 gram sabu serta 469 butir ekstasi setara 151,35 gram.

Narkoba tersebut disita dari lima tersangka yang ditangkap sepanjang MaretApril lalu. Pemusnahan itu sebagai bagian proses penyidikan. “Kasusnya masih ditangani. Bagian dari itu, barang bukti yang sudah kita sita,

kita musnahkan,” kata Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Selasa (12/5) kemarin.

Pemusnahannya dengan menggunakan blender. Sabu dan ekstasi digiling halus. Kemudian dicampur dengan oli bekas lantas ditimbun di dalam tanah. “Kalau dihitung nilai yang dimusnahkan itu hampir Rp1 miliar,” terangnya. barang bukti yang dimus-

nahkan dari kasus dengan tersangka Irwan (37) warga Bireun, NAD, dan M Rusdi (41) warga Pancor, Selong, Lombok Timur. Irwan membawa sabu di dalam dubur dari Medan, Sumatera Utara 6 Maret.

Ketahuannya di Lombok International Airport (LIA) Praya, Lombok Tengah. Irwan membawa sabu itu untuk Rusdi. Beratnya 133,07 gram. Dikurangi 0,78 gram

untuk uji lab sehingga yang dimusnahkan 132,29 gram.

Dari kasus Zeinal alias Heru (22) warga Madura, Jawa Timur dimusnahkan 40,22 gram. Dari total barang bukti 41,01 gram. Sebagian 0,79 gram sudah diambil untuk uji lab. Heru ditangkap di LIA, Praya, Lombok Tengah karena ketahuan bawa sabu di dalam dubur.

Kasus terakhir yang di-

ungkap 10 April lalu dengan tersangka Saleh (27) warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Penjaga sekolah ini menjadi kurir untuk napi narkoba berinisial AJ (28) dengan upah Rp400 ribu.

Barang bukti yang disita sabu 198,49 gram, pil ekstasi warna kuning 189 butir seberat 61,47 gram, dan pil ekstasi warna merah muda 300 butir seberat 96,34 hram. (why)

Pabrik Air Aki Adendum KSO Buntu Ilegal Digerebek

Kasus LCC

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa kasus lahan mal Lombok City Center (LCC), Lalu Azril Sopandi mengajukan saksi meringankan dalam sidang Selasa (12/5).

Yakni Tim Pakar Kerjasama Operasional PT Tripat-PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Sudiarto. Ahli hukum bisnis Unram ini memberi kesaksiannya sebagai tim pakar di hadapan majelis hakim yang ketuanya Sri Sulastri.

Sudiarto menjelaskan sebagai saksi fakta, bukan pendapat keilmuannya sebagai ahli.

Sudiarto adalah salah satu yang menyoal klausul KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss. Diantaranya, kerjasama yang tanpa batas waktu.

Juga, tentang sertifikat lahan yang boleh dijaminkan. ”Makanya 2017 itu kita mau ajukan adendum,” ujarnya.

Usulannya yakni mengubah jangka waktu kerjasama menjadi 30 tahun dengan opsi bisa diperpanjang 20 tahun, sesuai peruntukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Klausul agunan sertifikat dihapus.

Ada juga klausul soal dividen lima persen dari kontrak yang minta diperbarui karena semenjak LCC operasi. “Itu berkaitan syarat obyektif dan subyektifnya. Pengagunan la-

(Suara NTB/why)

BERSAKSI - Tim Pakar Pemda Lombok Barat Sudiarto bersaksi dalam sidang kasus LCC, Selasa (12/5) kemarin. han itu sudah perbuatan melawan hukum. Diatur dalam PP No6/2006,” jelasnya. Sudiarto ini juga tim yang berangkat ke kantor PT Bliss di Jakarta.

Azril juga ikut. Isabel Tanihaha menemui sebagai perwakilan PT Bliss. Jawabannya, kata Sudiarto, berkas adendum mau dipelajari dulu.

“Karena itu kita usulkan minta gugat perdata karena syarat obyektifnya tidak terpenuhi sehingga bisa batal demi hukum,” imbuh dia.

Sampai Sudiarto duduk menjadi saksi di pengadilan kemarin pun balasan tidak diketahuinya. Sampai mal LCC tu-

tup lagi karena tidak profit.

“Tidak ada direspons apaapa,” ungkapnya.

Jaksa penuntut umum Hasan Basri lantas menunjukkan bukti surat jawaban PT Bliss atas permohonan adendum KSO dimaksud. Isinya malah mengingatkan soal poin klausul. “Ada permintaan dari Bliss ke PT Tripat untuk membeli tuntas bangunan mal LCC itu,” terang Hasan.

Azril menanggapi pernyataan saksi benar sehingga tidak ada sanggahan. Sidang selanjutnya digelar Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota. (why)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mengendus pembuatan air aki oplosan di Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram. Pabrik air aki ini juga mengolah tepung tapioka. Izin usahanya tidak diperpanjang. Hal itu terkuat dalam penggerebekan Selasa (12/5) siang kemarin. Bisnis aki oplosan itu sudah berlangsung lama. Aman beroperasi karena menyaru bisnis rumahan.

“Pengakuannya dia sudah jalan 20 tahun,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa.

Pabrik yang seperti rumah warga biasa ini hanya penampakan luarnya saja. Di halaman

belakang ditemukan drum, jeriken, ratusan botol air mineral tanpa cap, dan alat campur. Alat itu dirakit sendiri tanpa standar keamanan lingkungan. Barang bukti sudah disita.

Tempatnya juga dilingkari garis polisi. Langkah itu untuk memastikan apakah bisnis yang dijalankan tersebut sudah sesuai dengan izin.

“Izinnya mati tahun 2019.

Cuma formalitas dia saja,” imbuh Adi. Sedangkan bisnis tepung yang dijalankan itu tidak jelas. Mereka membeli berkarung-karung tepung dan kanji, lalu dikemas ulang. Kemasannya pun didesain bertuliskan tepung tapioca. (why)

(Suara NTB/why)

PABRIK AKI - Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa (kanan) memimpin penggerebekan pabrik air aki bodong di kawasan Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram, Selasa (12/5).

SUARA NTB

Rabu, 13 Mei 2020

Halaman 8

Pembayaran Zakat Anggota DPRD Lotim Dinilai Minim Selong (Suara NTB) Para Wakil Rakyat Lotim disinyalir minim membayar zakat. Laporan pembayaran zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim menyebut terkumpul selama sebulan ratarata dari pimpinan dan anggota DPRD Rp5 juta/bulan.

Sementara potensi zakat bisa yang dikumpulkan dari pembayaran gaji para wakil rakyat ini Rp37 juta/bulan.

Direktur Pelaksana Baznas Lotim, Abdul Hayyi saat ditemui di Selong, Selasa (12/5) menyam(Suara NTB/rus) paikan harapan besar dukungan Abdul Hayyi dari para wakil rakyat untuk membayar zakatnya melalui Baznas. Diduga, para wakil rakyat hanya membayar sedekah dan infaqnya saja. Sedangkan potensi zakat yang besar belum bisa terbayar.

Akumulasi Baznas, sebanyak 50 anggota DPRD Lotim ini memiliki penghasilan rata-rata Rp30 juta/bulan. Sesuai ketentuan besaran zakat yang wajib dibayar 2,5 persen maka terakumulasi per orang wajib membayar Rp750 ribu/bulan. Jika dikalikan seluruh anggota dewan, maka akan terkumpul Rp37 juta/ bulan dari wakil rakyat saja.

Sementara dari sekretariat dewan sendiri sejauh ini sudah cukup baik. Per bulan terkumpul Rp3,8 juta. Melihat rendahnya capaian zakat dari wakil rakyat ini, pihak Baznas berharap atensi dari para pimpinan dewan dan para anggota dewan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan, anggota DPRD Lotim itu turut membayar zakat setiap bulannya. Terlapor sejauh ini kewajiban para anggota dewan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Mereka ada yang bayar tiap bulan,” terangya.

Murnan menambahkan, pihaknya secara kelembagaan tidak mengkoordinir pembayaran zakat. Akan tetapi, sepengetahuannya para wakil rakyat tetap terpotong gajinya setiap bulan untuk Zakat Infak dan Sedekah serta untuk wakafnya.

Dalam praktik pembayarannya, bisa saja kata Murnah bentuknya berupa infaq atau shodaqoh saja. “Seperti saya lebih memilih zakat di Lembaga Zakat DASI sekali setahun,” paparnya. Sesuai aturan, pilihan pembayaran zakat penghasilan ini ada yang tiap bulan ada juga yang sekali dalam setahun.

Selanjutnya, menjadi kritikan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini, Baznas belum transparan dalam pengelolaan zakat. Biasanya ada laporan rutin tentang penyaluran zakat ke anggota dewan. Sementara, pengurus saat ini tidak pernah ada laporannya. Ketua DPRD Lotim ini juga sebelumnya mengkritik soal kerap terlambatnya Baznas dalam menyalurkan zakatnya kepada para mustahiq. (rus)

Bulog Ganti Telur yang Rusak Selong (Suara NTB) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (12/5) melakukan pemusnahan terhadap 12.000 butir telur rusak yang merupakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang milik Provinsi NTB. Proses pemusnahan ini dilakukan setelah proses penggantian telur busuk tersebut tuntas dilakukan di lapangan.

Kepada Suara NTB di kantornya, Kepala Perum Bulog Sub Divre Lotim, Harisun mengatakan, pemusnahan belasan ribu telur tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Di lapangan, kata dia, seluruh telur yang ditemukan rusak ditarik kembali untuk dilakukan proses penggantian. Begitupun dalam tahap pemilahan di gudang Bulog ditemukan telur rusak sebanyak tujuh ribu butir dan diganti sebelum didistribusikan. Sehingga, dipastikannya tidak ada masyarakat yang menerima maupun mengkonsumsi telur yang dalam kondisi rusak.

Untuk pemusnahan telur rusak tersebut, dilakukan dengan proses pembakaran di kantor setempat. Sebanyak 12.000 lebih telur yang dinyatakan rusak lenyap seketika termakan si jago merah. Disamping itu, katanya, pemusnahan dilakukan menyusul kondisi telur yang rusak dan busuk cukup mengganggu aktivitas di gudang Perum Bulog Lotim.

“Jadi telur yang ditemukan rusak ini, secara keseluruhan sudah kita ganti seratus persen. Baik temuan di lapangan maupun di gudang Bulog. Penggantian ini karena ada garansi yang kita berikan selaku pihak penyedia,”jelasnya.

Harisun menambahkan, Perum Bulog dipercaya oleh Pemprov NTB melalui PT. GNE untuk pengadaan beras dan telur dalam program JPS Gemilang dalam menghadapi dampak Covid-19.

Pihaknya kemudian bergerak cepat untuk melakukan pengadaan terhadap dua item tersebut. Hanya saja, ketika telur dan beras tersedia, data jumlah penerima beberapa kali terjadi perubahan dari pemerintah yang menyebabkan pendistribusian molor.

“Di gudang kita saja (Bulog, red), telur sudah kita sediakan selama dua minggu. Tapi data dari pemerintah terus berubah yang menghambat proses pendistribusian. Kita ketahui bersama, telur jika lama disimpan pasti rusak,” terangnya.

Sementara untuk item beras tidak terjadi masalah atau keluhan di lapangan. Di mana untuk beras dapat bertahan hingga tiga bulan dan sangat jauh berbeda dengan telur. Untuk itu, Harisun mengharapkan supaya data penerima manfaat dari pemerintah lebih awal diverifikasi dan divalidasi supaya proses pendistribusian tidak tertunda dari waktu yang sudah ditentukan. “Jika data sudah siap dan tidak terjadi perubahan, maka proses pendistribusian cepat,” ungkapnya.

Untuk kerusakan item telur ini, ia mengaku tengah dalam tahap komunikasi bersama pemerintah provinsi melalui PT. GNE untuk pembayaran proses penggantiannya tersebut. Pasalnya untuk 12.000 butir telur saja yang mengalami kerusakan, total anggaran yang dihabiskan sekitar Rp24 juta. Adapun paket sembako berupa beras yang tersedia di Bulog Lotim sebanyak 287 ton dengan masing-masing masyarakat menerima 10 kg dan telur sebanyak 576.400 butir.

Diketahui, dalam paket bantuan sembako JPS Gemilang ini, berisi sembilan produk atau komoditi lokal senila Rp250 ribu per KK. Di antaranya, dalam satu paket sembako tersebut berupa beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir, susu, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik dan minyak kayu putih atau minyak cengkeh. Data penerima bantuan ini sepenuhnya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dikirim oleh pemerintah. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIMUSNAHKAN - Beginilah proses pemusnahan 12 ribu telur rusak program JPS Gemilang di kantor Perum Bulog Lotim, Selasa (12/5).

(Suara NTB/kir)

DISEGEL – Warga yang datang ke kantor Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Loteng, menuntut kejelasan soal pembagian sembako JPS Gemilang.

Mereka lalu menyegel kantor desanya, Selasa (12/5).

Warga Mangkung Segel Kantor Desa Praya (Suara NTB) Warga Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, Selasa (12/5), menyegel kantor desa. Warga penasaran lantaran sembako dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB tak kunjung disalurkan.

Akibatnya aktivitas di kantor desa tersebut terganggu.

Penjabat Kepala Desa Mangkung, Sadirun Anwar, mengungkapkan persoalan dipicu oleh adanya informasi yang diperoleh warga kalau bantuan JPS Gemilang sudah disalurkan keseluruh desa.

Termasuk desa-desa di Loteng. Bahkan, penyalurannya sudah masuk tahap kedua.

Warga memperoleh informasi soal penyaluran bantuan JPS tersebut dari salah seorang anggota DPRD NTB. Sementara belum ada satupun warga Desa Mangkung yang sudah menerima bantuan tersebut sampai saat ini. Sehingga warga men-

duga bantuan JPS Gemilang diselewengkan.

Persoalan kian diperkeruh dengan persoalan data penerima bantuan yang disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran. Puncaknya sekitar pukul 11.00 wita, warga kemudian menyegel kantor Desa Mangkung. Akibatnya, aktivitas pelayanan di kantor desa menjadi terganggu.

Namun setelah situasi tenang, warga kemudian diberi penjelasan. Bahwa untuk Loteng JPS Gemilang belum disalurkan sama sekali. “Jadi setelah diberi penjelasan,

warga baru paham. Sehingga atas kesadaran sendiri warga kemudian membuka kembali segel kantor desa,” terang Sekcam Praya Barat ini.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani mengatakan, untuk progam JPS Gemilang memang belum disalurkan di Loteng. Hal itu dikarena masih ada kekeliruan data yang terjadi. Sehingga butuh waktu untuk perbaikan, sebelum kemudian disampaikan seluruhnya ke pemerintah provinsi.

Ia menjelaskan, pada awalnya pemerintah provinsi men-

yampaikan data calon penerima program JPS Gemilang untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping desa di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng. Namun rupanya informasi yang diterima di bawah sedikit keliru.

Data tersebut bukannya diverifikasi malah ditambah oleh pemerintah desa.

Akibatnya data usulan penerima program JPS Gemilang membengkak. Dari seharusnya hanya sekitar 11 ribu menjadi 73 ribu untuk seluruh Loteng. Oleh pemerintah provinsi kemudian meminta bantuan Dinsos Loteng untuk mengkomunikasikan kembali persoalan data tersebut ke pemerintah desa. Sehingga desa kemudian diminta mengajukan kembali usulan penerima prorgram JPS ber-

dasarkan alokasi awal yang diberikan.

Dalam perjalanannya, sampai saat ini desa yang sudah mengajukan data perbaikan baru sekitar 100 desa.

Dan, baru sekitar 77 desa yang usulannya sudah disampaikan ke pemerintah provinsi.

Sehingga pemerintah provinsi belum bersedia menyalurkan bantuan JPS Gemilang.

Karena masih menunggu data usulan tuntas seluruhnya.

“Tapi kita sudah minta ke pemerintah provinsi supaya JPS Gemilang disalurkan saja dulu, bagi desa-desa yang datanya sudah tuntas. Sembari menunggu desa-desa yang lainnya. Informasinya hari ini, (Selasa kemarin,red) pemerintah provinsi sudah siap untuk memulai penyaluran JPS Gemilang di Loteng,” pungkasnya. (kir)

Pandemi Corona Tak Surutkan Minat Investasi Praya (Suara NTB) Pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah melanda diakui cukup berdampak pada laju masuknya arus investasi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun tidak sampai menyurutkan minat investor untuk mau berinvestasi di daerah ini. Terbukti, beberapa investor sudah mengajukan izin investasi di daerah ini

meski tengah ada pandemi virus corona.

“Terganggu iya, tapi tidak sampai menyurutkan minat investor untuk mau berivestasi di daerah ini,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Drs. H. Muhammad kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi kondisi perkembangan investasi

Fraksi Dukung Mundurnya Ketua DPRD dari Satgas Covid Tanjung (Suara NTB) Sebanyak lima fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), nyatakan sikap mendukung keputusan mundur Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., dari jabatan Wakil Ketua Satgas Covid-19 eksekutif. Kelima fraksi itu masing-masing Nasdem dan PKS (Fraksi PAN), Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB. Hanya Fraksi Demokrat dan gabungan fraksi PPP dan PBB yang tidak menyatakan sikap.

Kepada wartawan, Selasa (12/5), Fajar Marta (Nasdem) dan Yusuf, M.Pdi., (PKS) secara tegas mendukung langkah Nasrudin. Fajar bahkan meminta satgas eksekutif memaknai maksud mundurnya Ketua DPRD KLU. Kata Fajar, dukungan tidak hanya pada alasan tidak dilibatkan dalam setiap perencanaan dan eksekusi dana Covid, tetapi juga minimnya koordinasi dalam pembagian bantuan. Akibatnya, terjadi anomali dan ketidakadilan keputusan pembangunan beras di masyarakat. “Jeritan masyarakat ini sangat kita rasakan. Begitu satu positif dikasih 31 ton, dan sekarang sudah 6 Positif tapi tidak ada, ada apa dengan pemerintah ini,” tanyanya.

Ketua fraksi PKB, Adam Malik, juga mendukung dengan alasan Satgas Covid legislatif akan terbebani melakukan pengawasan karena adanya Ketua DPRD yang duduk di eksekutif. Secara tupoksi, ketua Dewan yang bertindak selaku eksekutor anggaran Covid ia nilai tidak relevan. Pernyataan tegas diungkap pula oleh Ketua Fraksi PDIP, Tusen Lasima, SH. Tusen berpandangan dalam beberapa pekan ini, banyak muncul keluhan di tingkat bawah. Teruta-

ma menyangkut transparansi.

Awalnya ia berharap, anggaran Covid Rp65 miliar dimanfaatkan maksimal. Namun melihat fakta lapangan, pembagian pembagian beras yang merata hanya terjadi di Malaka dan Teniga. Sedangkan di 7 Desa lain, diberlakukan pembagian per dusun dimana pasien positif berdomisili. “Ini sangat melukai hati masyarakat kita, karena mereka sama, terdampak.”

“Yang di karantina juga tanggung jawab Gugus Tugas, termasuk biaya hidup keluarganya. Tapi saya lihat ini ada kelalaian, padahal mereka, untuk keluar belanja saja tidak bisa,” tegasnya. Tusen lantas menuntut transparansi informasi pengelolaan dana Covid secara terbuka. Referensi Tusen, adalah pejabat eksekutif tidak mangkir saat dipanggil oleh DPRD. (ari)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2188 EE NOKA/NOSIN : MHIJM312XKK720112/ JM31E-2713891 AN.PELAPOR HLG SKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.5852 HS NOKA/NOSIN : MHIJFJ112EK250331/ JFJ1E-1256671 AN. DARUS ROHMAN HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 5161 EB NOKA/NOSIN : MHIJFZ120JK886389/ JFZ1E-2890379 AN.RIZKI ARININGTYAS HLG STNK R2 HONDA DR. 5778 CT NOKA/NOSIN : MHIJM311XHK015875/ JM31E-1025350 AN.MULTAZAM HLG SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

di Loteng, Selasa (12/5).

Ia mengatakan, keberadaan kawasan The Mandalika dengan penggelaran MotoGP-nya masih menjadi daya tarik tersendiri bagi investor luar utamanya untuk mau berinvestasi di daerah ini. Terlebih dengan tetap berjalannya proses pembangunan sirkuit MotoGP, membuat calon investor semakin yakin untuk berinvestasi di Loteng.

Di tengah situasi yang serba tidak pasti dampak penyebaran virus corona.

Saat ini, sudah ada beberapa investor yang mengajukan izin investasi. Kebanyakanya di kawasan The Mandalika.

Lagi pula, proses pengajuan izin tidak meski dengan cara

datang langsung. Tetapi bisa dengan menggunakan sistem online yang sudah disiapkan oleh pihaknya.

“Tentunya kita semua berharap kondisi penyebaran virus corona bisa segera terkendali. Situasi pun bisa kembali normal. Supaya investasi bisa bergairah kembali seperti pada awal tahun 2020 kemarin,” tambahnya.

Kalau situasi ini tetap berlangsung sampai akhir tahun mendatang, jelas akan berat bagi daerah. Terlebih, Loteng sendiri punya target bisa menarik investasi sebesar Rp3 triliun pada tahun ini. Naik dua kali lipat dari capaian investasi tahun 2019 lalu yang bisa mencapai Rp1,4 triliun.

Dengan kata lain, bisa tidaknya target nilai investasi tersebut tercapai sangat tergantung dengan kondisi penyebaran virus corona. Karena kalau bicara proses izin, mungkin bukan jadi soal. Yang jadi soal, jika pandemi corona terus berlangsung akan sulit bagi investor untuk mulai berinvestasi.

Karena kalau mau berinvestasi jelas butuh mobilisasi pekerja dan material. Ini akan terganggu jika kondisi pandemi virus corona berlangsung lama.

“Mari kita saling bahu membahu, membantu pemerintah menekan penyebaran virus corona. Supaya iklim investasi kita bisa kembali bergairah,” tandas mantan Kepala Pelaksana BPBD Loteng ini. (kir)

SUARA NTB

Rabu, 13 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2020

Momentum Ramadhan

“Barangsiapa menegakkan shalat pada malam Lailatul Qadr atas dorongan iman dan mengharap balasan (dari Allah), diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu.”

(Hadits Riwayat Al Bukhari, An Nasa’i dan Ahmad)

Rezeki yang Tidak Disangka-sangka Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PEMBACA yang berbahagia, sungguh menakjubkan yang orang beriman itu.

Bagaimana tidak, sejak diikrarkannya dirinya untuk berserah diri hanya kepada Rabb-nya, mereka langsung dapat bonus di dunia berupa janji yang pasti (alhaq) dengan berupa rezeki yang tidak dapat disangkasangka dan tanpa batas pula (bighari hisab). Namun harus disadari semua itu, tidak akan diterima kecuali dengan bekal ketakwaan sebagai manifestasi dari keyakinan atas Allah SWT, Sang Pemilik alam raya.

Rezeki sebagaimana kita ketahui berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memelihara kehidupan, baik berupa makanan, keuntungan atau pendapatan maupun kesempatan untuk menikmati semua itu. Secara teologis, semua kita tentu sepakat bahwa sumbernya utamanya adalah pemberian Allah SWT, walaupun jalurnya bermacam-macam.

Yang jelas sumber utamanya adalah sang Maha Pencipta. Allah SWT menegaskan: “dan tidaklah ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezki atasnya.” (QS. Huud: 6).

Saudara, berbicara rezeki ini terkadang membuat orang sinis atau kadang apatis. Pasalnya, setiap orang punya watak masing-masing dalam memahami hakikat rezeki. Sebagian besar kita berpikir dengan bekerja sekeras-kerasnya kita akan mendapatkan rezeki sebanyak-banyak. Saya katakan ini agak keliru. Bekerja itu adalah salah satu dari sekian banyak cara dalam menemukan rezeki. Apakah kita pernah berfikir, banyak orang bekerja tapi rezekinya malah kurang? Kurang apa kerasnya pemukul batu dibandingkan dengan duduk di kantor.

Sama-sama bekerja tapi hasilnya berbeda. Itulah sedikit ilustrasi hakikat pemberian rezeki oleh Allah SWT. Dalam ayat suci Al-Qur’an kita sudah dapati bahwa, hakikat rezeki itu sesungguhnya sudah disediakan oleh Allah SWT bagi setiap makhluk-Nya, hanya bagaimana kita bisa meraihnya. Itulah yang kemudian menjadi “rahasia” yang menjadikan manusia harus bergerak dalam hidupnya. Namun atas kehendak Allah, ada memang rezeki yang tidak biasa, yang Allah khususkan bagi orang-orang beriman memiliki tingkatan tertentu rezeki-rezeki dalam bentuk kebutuhan di atas datang begitu saja di hadapannya, seperti yang terjadi pada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa A.S. semua kita pasti mengiman itu, namun jangan sampai salah penafsiran.

Allah SWT menggunakan kata “rezeki yang tidak disangka-sangka” adalah janji Allah SWT bagi orang bertakwa yang merupakan kunci utamanya. Dalam konsep takwa, ajaran agama selalu mengajarkan untuk berbuat atau melakukan perbuatan baik. Jika kita mengatakan menganggur atau malas di saat orang lain bekerja sepertinya keliru. Islam tidak menganjurkan pemeluknya untuk memerankan diri sebagai penganggur, apalagi dengan dalih konsentrasi beribadah kepada Allah SWT. Jadi, usaha itu merupakan keharusan. Itulah sebabnya Al-Qur’an menggunakan kata dambah (melata). Orang Muslim sungguh malu bergantung kepada orang lain, menunggu belas kasih dari orangorang yang lalu-lalang melewatinya. Hal ini menjadikan rezeki yang didapat akan diragukan keberkahannya.

Ciri rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah halal dan berkah. Sebab, rezeki yang didapat saat ini akan bepengaruh pada lahirnya insan-insan di masa depan, yaitu anak-anak yang berjiwa suci dan berkepribadian luhur, lantaran mendapatkan asupan gizi dari makanan halal berkah tersebut. Selain itu, juga dapat menghadirkan karunia lain, yang tidak bisa terpantau oleh indera ataupun dihitung dengan materi (bighairi hisab).

Sebagai penutup, rezeki adalah hak semua orang dan kemiskinan mendekati kekufuran, maka ibadah dan usaha adalah jawabannya. Ibadah di sini harus dibangun atas keikhlasan. Sebab tanpa keikhlasan, rezeki yang didapatkan pun tidak bisa dirasakan keberkahan dan keindahannya. Ramadhan ini hendakknya kita jadikan bulan ibadah untuk selalu mendekatkan diiri kepada Allah sedekat-dekatnya agar kita memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin.

Semoga bermanfaat.

RADIO

Guru Ngaji di Lotim Terima Insentif dari Pemerintah

Selong (Suara NTB) Sebanyak 1.522 guru ngaji di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat angin segar pada momentum bulan Ramadhan tahun ini. Pasalnya, Pemda Lotim menggelontorkan anggaran untuk diberikan kepada para guru ngaji tersebut sebagai insentif atau honornya pada tahun 2020. Penyaluran honor guru ngaji ini dilakukan sebanyak dua tahapan dengan masing-masing sebesar Rp1,5 juta untuk satu kali pencairan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5), Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, menjelaskan, honor yang diberikan tersebut sebagai bentuk perhatian dari Pemda Lotim terhadap guru ngaji di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH. Pemberian honor kepada guru ngaji ini, katanya, bukanlah program dalam mengatasi pandemi Covid-19. Melainkan merupakan program rutin yang dihajatkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya rutin disalurkan melalui Bagian Kesra. “Untuk tahun ini, honor untuk guru ngaji kita bertepat keluar dengan kasus wabah Corona,”jelasnya.

Untuk penyalurannya diba-

gi dalam dua tahapan dalam satu tahun atau enam bulan sekali. Total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp2,2 miliar dengan proses penghitungan Rp250 ribu per bulan berdasarkan DPA atau total yang akan diterima masing-masing guru ngaji tersebar sebesar Rp3 juta.

Adapun guru ngaji yang menerima honor ini yang mengajar di masjid dan musala serta datanya diusulkan oleh pemerintah kecamatan ke kabupaten. “Ini tahun kedua pemberian honor kepada guru ngaji sejak bupati dan wakil bupati yang sekarang menjabat,”jelasnya.

Ia menambahkan, honor yang diberikan ini secara individual dan bukan melihat jumlah TPQ tempatnya mengajar mengaji. Misalnya di salah satu TPQ di Desa Gerami Kecama-

(Suara NTB/yon)

TERIMA - Guru mengaji di Kabupaten Lotim saat menerima bantuan dari pemerintah daerah melalu Bagian Kesra bertempat di Kantor Camat Sikur, Selasa (12/5). tan Sikur, jumlah guru ngaji di salah satu musala dua orang, maka dua orang tersebut masing-masing mendapat honor dengan penghitungan Rp250

Momen Ramadhan, Ketua DPRD Lobar Salurkan Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurhidayah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Corona di wilayah Gunungsari dan Batulayar akhir pekan kemarin. Bantuan yang mengambil momentum Ramadhan ini dalam upaya meringankannya beban warga dampak pandemi Corona. Paket bantuan ini disalurkan langsung oleh Ketua DPRD didampingi oleh tim relawan anggota DPR RI Dapil NTB dari Gerindra.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD dan rombongan menelusuri perkampungan padat penduduk untuk menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat setempat. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat saat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Corona.

“Kami bersama tim relawan Partai Gerindra mengunjungi langsung masyarakat untuk mengetahui kondisi masyarakat dan berdialog langsung untuk menampung keluh kesah dari masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga menyalurkan bantuan sebanyak 300 paket sembako. Paket tersebut berupa beras dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Ia mengatakan pihaknya akan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat agar

tu meringankan beban guru ngaji di tengah pandemi virus Corona dan momentum Ramadhan.

Terlebih sebagian besar guru ngaji tidak memiliki mata pencaharian yang lain selain menjadi guru mengaji.

“Kita kerja sebatas sebagai guru mengaji. Tidak ada penghasilan yang lain. Sehingga kita sangat bersyukur atas perhatian dari pemerintah,”terangnya ditemui di usai menerima honor di Kantor Camat Sikur. (yon)

Tongseng Ayam Pedas

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - Momentum Ramadhan dimanfaatkan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah untuk berbagi bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Gunungsari dan Batulayar. masyarakat terdampak Coro- penyaluran bantuan ini juga sena tidak kesulitan dalam me- bagai bentuk dukungan terhadap menuhi kebutuhan hidupnya. upaya pemerintah dalam memMenurutnya, bantuan ini bantu masyarakat. Menurutnya diprioritaskan kepada lansia bantuan dari pemerintah pusat, dan masyarakat terdampak provinsi dan kabupaten dalam Corona di wilayah Lombok bentuk JPS dan lainnya belum Barat. Ia prihatin dengan kon- dapat mencover atau menjandisi masyarakat saat ini yang gkau semua lapisan masyarakat. kesulitan akibat dampak Co- Karenanya ia menyalurkan banrona. Karenanya Ia bersama tuan kepada masyarakat agar tim relawan akan terus beru- masyarakat yang belum mempaya membantu masyarakat peroleh bantuan pemerintah daagar tidak kesulitan dalam pat terjangkau.

Ia juga mengatakan pimemenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 ini. haknya bersama partai dan “Tentunya kami terus beru- Fraksi Gerindra DPRD Lobar paya agar dapat membantu telah menyalurkan bantuan di masyarakat yang kesulita ak- sejumlah kecamatan lain di ibat Covid-19 ini,” kata Hj Lobar. Bantuan ini akan terus disalurkan ke masyarakat Nurhidayah.

Dalam kesempatan tersebut, yang berada di seluruh kecaHj. Nurhidayah mengatakan matan di wilayah Lobar.(her)

Mudik dan Cuti Bersama Lebaran bagi ASN di Lobar Ditiadakan Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi mengatakan mudik lebaran bagi ASN di Lobar ditiadakan, menyusul larangan dari pemerintah pusat. Selain mudik, libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri juga diundur hingga akhir tahun. Kebijakan ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di wilayah setempat.

“Mudik itu ditiadakan, dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri diundur sampai akhir tahun,” jelasnya, Selasa (12/5).

Begitu pula cuti bersama bagi ASN, mengacu SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jika cuti dimundurkan.

Menurutnya, protokol Covid-19 yang juga tak membolehkan warga lalu lalang kema-

ribu per bulan. Termasuk dalam pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada guru ngaji yang bersangkutan.

Salah satu guru ngaji di Kecamatan Sikur, M. Wendi Saputra, mengaku sangat bersyukur atas perhatian dari pemerintah daerah terhadap guru ngaji. Wendi mengakui, honor yang didapatkannya ini merupakan yang pertama selama empat tahun menjadi guru ngaji. Adannya bantuan ini, kata dia, sangat memban-

(Suara NTB/ist)

H. Baehaqi na-mana tanpa ada keperluan yang penting. Diakui, ASN tidak mudik karena lebih karena kesadaran mereka sendiri.

“Lebih karena kesadaran warga tidak mau mudik,”ujar dia.

RADIO

Terhadap ASN yang bandel dan nambah libur, menurutnya harus ada tindakan tegas.

Yang jelas dalam situasi Corona ada kebijakan kerja dari rumah, sehingga ada kelonggaran bagi ASN berusia di atas 50 tahun bisa bekerja melalui rumah. Namun tentu pengawasan terhadap ASN tetap diberlakukan secara ketat.

“Tentu kita terus pantau, turun sidak ke OPD,”tegas dia.

Ia tak ingin karena alasan Covid-19 dan Ramadhan, membuat kinerja ASN kendor. Malah, kata dia, di saat inilah ASN diperlukan oleh masyarakat yang butuh penanganan. “Di saat covid19 ini lah para ASN dibutuhkan untuk membantu dan melayani masyarakat,”tegas dia.

Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni menambahkan, terkait cuti bersama memang sesuai dengan imbauan pemerintah pusat ditiadakan dan diundur sampai akhir tahun. Terkait itu, pemda akan mengeluarkan kebijakan menindak lanjuti aturan pusat tersebut. “Tentu Pemda mengikuti aturan di atasnya, ini juga dalam rangka menangani Corona,”tegas Lale.

Dalam hal ini, ujarnya, tak ada toleransi bagi ASN yang libur pada saat cuti bersama.

ASN mulai libur tanggal 21-25 Mei, dan 26 Mei dan 27 Mei masuk kerja lagi. Padahal seharusnya dua hari cuti bersama, namun sesuai dengan SKB tiga menteri, maka cuti diundur sampai dengan akhir tahun ini. (her)

SAAT musim pandemi Corona atau Covid-19, kita dianjurkan berada di rumah untuk menghindari penyebaran Corona agar tidak semakin meluas. Apalagi di bulan Ramadhan ini, bagi Anda yang ingin mencoba menu-menu baru untuk berbuka dan sahur tidak ada salahnya mencoba berkreasi. Salah satu menu yang bisa Anda coba adalah bagaimana membuat menu Tongseng Ayam Pedas.

Berikut ini cara membuat menu Tongseng Ayam Pedas seperti dikutip dari brilicious.brilio.net.

Bahan-bahan : - 500 gram paha/dada ayam fillet - 1 buah jeruk nipis - 2 lembar daun jeruk - 2 lembar daun salam - 1 batang serai dan memarkan - 1 ruas lengkuas geprek - 500 ml air - 2 sdm kecap manis - garam dan gula secukupnya - penyedap jamur secukupnya - 3 sdm fibercreme - 3 lembar kol iris kasar - 1 buah tomat merah iris - 1 batang daun bawang iris - bawang goreng secukupnya - minyak untuk menumis Bumbu halus: - 3 siung bawang putih - 5 siung bawang merah - 1 buah cabai merah besar - 25 buah cabai rawit - 2 butir kemiri sangrai - 1/2 sdt ketumbar bubuk - 1/2 sdt merica bubuk - 1 cm jahe - 1 cm kunyit - 1/4 sdt pala bubuk Cara memasak: 1. Cuci ayam, potong sesuai selera, lumuri air perasan jeruk nipis, diamkan sebentar, bilas, dan tiriskan.

2. Tumis bumbu halus, masukkan daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas. Masukkan ayam, masak hingga berubah warna. Tuang air.

3. Beri kecap manis, garam, gula, penyedap jamur, fibercreme, masak hingga ayam empuk.

4. Tambahkan air lagi hingga sampai ke permukaan. Didihkan.

5. Masukkan kol, tomat, dan daun bawang. Masak hingga layu, aduk rata.

6. Beri taburan bawang goreng. Silakan Anda sajikan untuk keluarga tercinta.

SUARA NTB NTB Usulkan Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Tetap Digelar

Halaman 11

Rabu, 13 Mei 2020

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 agar tetap dilaksanakan. Pasalnya, muncul wacana SKB tidak perlu dilaksanakan, dengan melakukan perankingan terhadap peserta yang lolos tiga besar dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk ditetapkan menjadi CPNS. “Saya mengusulkan SKB tetap kita laksanakan. Kalau

SKB tidak kita laksanakan dengan alasan Covid ini, masalahnya panjang nanti. Banyak yang akan protes,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5) kemarin.

Nasir mengatakan apabila penentuan peserta yang jadi CPNS tanpa melaksanakan SKB. Atau hanya memilih peserta nomor satu yang masuk tiga besar hasil SKD, maka peserta nomor dua dan nomor

TKD Besar, Banyak ASN Kabupaten/Kota Ajukan Pindah ke Provinsi Mataram (Suara NTB) Besarnya tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diberikan Pemprov NTB menyebabkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda kabupaten/kota yang mengajukan pindah sebagai ASN provinsi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir menyebutkan, puluhan ASN kabupaten/kota yang mengajukan diri pindah ke provinsi. ‘’Jumlahnya kurang 100. Di bawah 50 orang. Alasannya untuk mengabdi ke Pemprov NTB. Kalau sekarang mungkin itu (TKD yang cukup besar) salah satu alasannya,’’ kata Nasir dikonfirmasi Selasa (12/5) kemarin.

Ia mengatakan, proses perpindahan ASN dari kabupaten/ kota ke provinsi tak semudah membalikkan telapak tangan.

Apabila perpindahan tersebut tak disetujui daerah asal maka tidak akan bisa ditindaklanjuti.

Mengenai jabatan di provinsi, Nasir mengatakan peluang jabatannya ada. Karena Pemprov masih kekurangan pegawai. ‘’Peluang untuk jabatan ada. Tapi kalau tak diizinkan bupati/ walikota ndak bisa,’’ ucapnya.

Nasir menambahkan untuk tahun 2021, Pemprov rencananya tak lagi memberlakukan TKD tetapi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Artinya, TPP untuk pegawai mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diberlakukan sama.

Namun ada kelas jabatan dan besaran APBD masing-masing daerah yang membedakan besaran TPP yang diperoleh ASN. Dengan penerapan TPP ini, kata Nasir, maka tak ada lagi ASN yang banyak tertarik ke OPD-OPD yang ‘’basah’’ seperti Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Banyak ASN yang tertarik pindah ke Bappenda dan BPKAD karena honor yang diperoleh banyak. Dengan penerapan TPP, maka tidak ada lagi pemberian honor-honor di OPD. Meskipun ada, kata Nasir, tapi terbatas.

Jika kebijakan ini diterapkan mulai 2021 mendatang, maka pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB paling rendah akan mendapatkan TPP sebesar Rp10 juta per bulan. Karena selama ini TKD yang diperoleh pejabat eselon II sekitar Rp7 juta per bulan.

Sedangkan untuk pejabat eselon III, TPP yang diperoleh bisa mencapai Rp5 - 7 juta sebulan. Selama ini, TKD yang diperoleh pejabat eselon III sekitar Rp2,7 juta sebulan. Sementara untuk pejabat eselon IV, TPP yang diperoleh bisa mencapai Rp2 - 3 juta. Untuk staf, TPP yang diperoleh disesuaikan dengan golongannya. (nas)

Sangat Mendesak, Realisasi Program Bantuan Sektor Pariwisata Dari Hal. 1 Khususnya dukungan dari pemerintah terkait realisasi program bantuan seperti relaksasi kredit dan keringanan pajak yang sebelumnya dijanjikan.

Diterangkan Awan, sampai saat ini pihaknya bersamasama dengan Dinas Priwisata (Dispar) NTB terus melakukan negosiasi dengan beberapa pihak. Kendati demikian, negosiasi tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil. ‘’Kita sudah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak terkait seperti BPJS, PLN, Disnaker. Cuma kita masih menunggu hasilnya bagaimana. Celakanya, semuanya masih menunggu (keputusan) dari pusat,’’ ujar Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB ini.

Dicontohkannya seperti program relaksasi kredit yang masih sulit diakses di masingmasing pihak perbankan dan leasing. Padahal, program

tersebut telah mendapat instruksi langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diterangkan Awan, dalam dua minggu terakhir GIPI NTB bersama asosiasi pariwisata lainnya telah menginisiasi pembicaraan relaksasi pajak dan lain-lain dengan difasilitasi Dispar NTB. ‘’Dalam dua minggu terakhir kita secara maraton negosiasi ke beberapa, seperti PLN, BPJS, dan sebagainya. Akan tetapi ikhtiar itu ternyata belum berjalan paralel dengan hasilnya,’’ ujarnya.

Untuk itu, Dispar NTB bersama asosiasi pariwisata disebutnya tengah menyusun tim kecil yang akan berperan untuk membantu negosiasi dengan pihak ketiga tersebut. ‘’Pihak ke tiga seperti Pemda, BPJS, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk terus membangun supaya ritme gerakan industri (pariwisata) ini tetap berjalan,’’ pungkasnya. (bay)

Padat Karya Sektor Pariwisata Dari Hal. 1 memulai program Padat Karya selama masa tanggap darurat Covid-19. Di mana pihaknya juga telah membangi penanganan pandemi tersebut untuk sektor pariwisata. Antara lain Tahap Tanggap Darurat (Maret-29 Mei 2020), Tahap Pemulihan PascaPandemi Covid-19 (Juni-Desember 2020), dan Tahap Normalisasi (Januari-Desember 2021).

Berdasarkan proyeksi tersebut, Dispar NTB menargetkan Padat Karya sektor pariwisata dapat terlaksana paling tidak pada Juni mendatang. Mengingat pemerintah pusat telah memproyeksikan masa pemulihan dimulai pada 29 Mei mendatang. ‘’Di Tanggap Darurat tidak bisa, karena kita harus physical distancing (pembatasan fisik) bagaimana orang mau bekerja?

Kan harus protokol Covid-19 juga,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi, Selasa (12/5) di Mataram.

Untuk itu, program Padat Karya menurutnya akan dimulai pada Tahap Pemulihan.

Untuk memulai program Padat Karya dalam waktu dekat disebutnya belum memungkinkan. Mengingat standar kerja harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. ‘’Itu kan berat. Nah, ini makanya kita setelah masuk pemulihan baru masuk kerja,’’ ujar Faozal.

Diterangkannya, program Padat Karya salah satunya berupa pembenahan destinasi wisata.

Sampai saat ini Dispar NTB

mencatat pembenahan melalui Padat Karya setidaknya akan dilakukan di 41 destinasi wisata. ‘’Itu yang kita usulkan, dari pusat (juga) merekomendasikan 5 destinasi utama yang mereka support (dukung),’’ jelasnya.

Beberapa destinasi tersebut dicontohkannya seperti Narmada, Tiga Gili (Meno, Terawangan, Air), dan Mantar. Berdasarkan catatan Dispar NTB, lokasi Padat Karya masing-masing di Lombok Barat ada lima destinasi. Lombok Tengah, delapan destinasi. Kota Mataram empat destinasi. Lombok Timur lima destinasi.

Kemudian masing-masing tiga destinasi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima serta empat destinasi di Kabupaten Sumbawa.

Anggaran yang diusulkan untuk program tersebut diterangkan Faozal mencapai Rp14 miliah lebih. “Anggarannya sesuai dengan kebutuhan destinasinya, tapi yang jelas target kita destinasi bersih menjelang new-destination setelah pandemi,” ujarnya.

Melalui Padat Karya, Faozal berharap ada banyak tenaga kerja lokal yang dapat diserap. Termasuk penggunaan bahan-bahan lokal untuk melaksanakan pembenahan destinasi. “Kita mau sebanyak-banyaknya terserap tenaga kerja lokal, yang kita gunakan juga bahan-bahan lokal semua,” ujarnya. (bay)

tiga akan protes. Di samping itu, akan banyak suara sumbang di masyarakat kaitan dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019.

Apalagi sesuai ketentuan, bobot nilai SKB 60 persen dibandingkan nilai SKD yang hanya 40 persen. Sehingga, kata Nasir, SKD CPNS 2019 harus tetap dilaksanakan sampai menunggu Covid-19 mereda.

Nasir mengatakan pihaknya belum secara resmi mengusulkan ke BKN. Tetapi se-

cara informal sudah berkomunikasi dengan pejabat di BKN. “Janganlah kita ubah, tunggulah Covid-19 ini selesai. Kalau kita ambil nomor satu saja, pasti banyak protes dari pelamar,” katanya.

Ia menambahkan banyak juga pelamar yang menanyakan soal wacana adanya pembatalan SKB. Kemudian peserta juga menanyakan kepastian pelaksanaan SKB setelah diundur sampai batas waktu belum ditentukan sejak 25

Maret lalu. Nasir menegaskan sampai sekarang belum ada pembatalan untuk SKB. Diketahui, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menetapkan sebanyak 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut SKB. Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Jumlah pelamar yang me-

menuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan

guru 1.071 orang, tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang.

Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru 1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang. (nas)

Pemprov Hentikan Sementara Tender Proyek APBD 2020 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menghentikan sementara proses pengadaan barang dan jasa atau tender kegiatan/proyek APBD 2020. Baik tender paket proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun proyek non lelang.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

(BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan, penghentian proses tender proyek APBD 2020 tersebut sejak dilakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Meskipun realokasi dan refocusing anggaran sudah selesai, sebelum 23 April lalu, namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih melakukan penyesuaian setelah ang-

garan mereka dipangkas untuk penanganan Covid-19. ‘’Tender dihentikan sementara. Termasuk paket non lelang juga dihentikan sementara. Kemarin ada suratnya pak Sekda, tender dihentikan sementara,’’ kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/5) kemarin.

Sadimin mengatakan, masih menunggu OPD melakukan penyesuaian ang-

Jadi Hafiz Cilik

Naja Menjadi Inspirasi dan Motivasi dalam Hal Pendidikan Anak MUHAMMAD Naja Hudia Afifurrohman, anak usia 10 tahun yang telah menjadi Hafiz Al Qur’an 30 Juz telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak lain dalam hal pendidikan. Muhammad Naja Hudia Afifurrohman atau yang biasa disapa Naja ini ditemani oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si bertemu dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (12/5).

Dalam kesempatan itu Gubernur NTB mengaku kaget sekaligus sangat bangga dengan sosok Naja yang bukan hanya mampu menghafal Al-Qur’an saja, tetapi juga mengetahui arti dari ayat-ayat yang dibacanya.

Gubernur penasaran dengan metode atau cara belajar Naja sehingga dalam waktu yang relatif singkat telah mampu menghafal 30 juz Al Qur’an. Gubernur Zul juga berbincang dengan Naja terkait dengan cita-citanya

(Suara NTB/ist)

Muhammad Naja Hudia Afifurrohman didampingi Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, bertemu Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (12/5). kelak setelah dewasa.

Terkait dengan penyakit yang sedang dideritanya, Pemerintah Provinsi NTB kata gubernur dengan tangan terbuka akan membantu Naja dalam proses pemulihannya.

Menurutnya, anak yang cerdas seperti Naja tidak hanya diajarkan tentang Al-Qur’an dan Hadits saja tetapi juga bisa diajarkan tentang banyak hal yang mungkin saja Naja memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Misalnya dalam hal penguasaan bahasa asing. ‘’Bisa Bahasa Inggris?

Habis ini belajar Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin ya,’’ pesan gubernur.

Sementara itu Ibu Naja, Dahlia Andayani menjelaskan bahwa sejak kecil Naja telah divonis oleh dokter sebagai penderita kelumpuhan otak. Dimana Naja tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena gangguan di saraf motoriknya. ‘’Sejak kecil sering didengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada Naja. Dari situ saya tahu bahwa Naja memiliki kelebihan di indera pendengarannya,’’ ujarnya. (r).

APH Utamakan Pencegahan Korupsi Dana JPS di NTB Dari Hal. 1 Jangan ada yang berpikir mendapat keuntungan nantinya,’’ tegas Kajati.

Namun tidak selamanya diberi peringatan ketika ditemukan masalah. Manakala peringatan itu tidak diindahkan, maka prosedur sebagaimana instruksi dari Kejaksaan Agung ditindaklanjuti. ‘’Dari Kejagung sudah perintahkan, ancaman pidana seberat- beratnya. Karena dalam situasi bencana seperti ini, tidak ada yang boleh berpikir macam macam,’’ tegasnya lagi.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto menjelaskan, timnya melekat pada saat pendistribusian paket sembako JPS Gemilang maupun paket dari kabupaten dan kota. “Kami berikan peringatan, supaya pembagian sembako sesuai apa yang menjadi target dari pemerintah,” kata Kabid Humas, Selasa (12/5).

Sejauh ini memang ditemukan ada indikasi kekeliruan data penerima dan produk dalam paket sembako yang rusak. Setiap ada ditemukan kekeliruan pada saat pendampingan itu langsung diberikan catatan. ‘’Kalau ada sesuatu yang

sebenarnya ada kekeliruan dan sebagainya, langsung diberikan peringatan. Kita koordinasikan. Jangan sampai berlarut- larut,’’ ujar Artanto.

Apakah sejauh ini ada temuan mengarah ke pidana? Dipastikan Artanto belum ada.

Karena sementara upaya pencegahan yang dikedepankan. ‘’Kalau ada yang sekiranya kurang pas, saat itu juga kita lakukan koordinasi supaya jangan berlarut- larut,’’ tandasnya.

Pemantauan dan pengawasan tidak saja dilakukan untuk dana JPS di Pemprov NTB, Polda NTB juga mengedepankan fungsi masing- masing Polres. Sebab bantuan didistribusikan ke kabupaten dan kota.

Pemantauan yang sama juga Kejati NTB dengan melibatkan Kejaksaan Negeri masingmasing daerah.

Hal yang sama diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana sebelumnya. Dalam hal ini, Polda NTB mengutamakan pencegahan.

Penindakan merupakan jalan paling terakhir, sebab di masa penanganan pandemi Covid19 ini ada kebijakan diskresi pejabat yang diambil. Apabila tidak ada niat jahatnya maka tidak harus dipidana.

‘’Kalau itu kesalahan administrasi, tidak apa-apa.

Yang penting jangan niat melanggar hukum. Jangan sampai ada perbuatan melawan hukumnya. Kalau ada itu (indikasi penyimpangan), kita yang tangani nanti,’’ terangnya.

Namun demikian, hal yang disayangkan, dalam masa pandemi dan ekonomi sulit, bantuan untuk warga tidak mampu, terdapat masalah pada distribusi bantuan. Seperti temuan beras rusak dan telur yang busuk. Ia sedang menelusuri kemungkinan ada oknum yang terlibat. ‘’Dari sisi kemanusiaan, ini memprihatinkan. Pemerintah sudah membantu, ini kita cari oknumnya ini,’’ imbuhnya.

Polda NTB memang mendapat tugas untuk mengawal pengelolaan dan penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dianggarkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan itu meliputi anggaran penanganan Covid19 serta penggunaan anggaran JPS bagi warga terdampak.

Untuk pengawasan JPS tujuannya agar anggaran sesuai peruntukan. Pengadaan transparan dan penerimanya tepat sasaran. (ars)

Malaysia Deportasi 14 Pekerja Migran Asal NTB Dari Hal. 1 Fran Wijaya asal Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, juga dengan status deportasi.

Satu PMI lainnya atasnama Kardi asal Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Ia pulang karena habis masa kontrak. Lima orang lainnya dari Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ari Azwar dan Mahirun alamat Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Marsan Maun dan Muslihan asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Rupawan alamat Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang. Mereka pulang dengan status habis kontrak.

Sementara di Kabupaten Lombok Timur ada empat orang. Mereka Adiansyah asal Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kariawan dari Desa Lando, Kecamatan Terara. Erwin asal Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, mereka pulang dengan status putus kontrak. Samsul Hadi dari Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, dengan

status deportasi.

Mereka pulang menggunakan KMP Citra Nusantara, rute Pelabuhan Padangbai, Bali - Lembar. ‘’Seluruh PMI tersebut dipulangkan dari Malaysia melalui jalur Pontianak, Semarang, Denpasar sampai Lombok,’’ jelasnya.

Setibanya di Pelabuhan Lembar, para PMI tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat. Selanjutnya para PMI didata pihaknya untuk kemudian diserahkan kepada Tim Pencegahan Covid-19 Pemda setempat atau pihak keluarga untuk dilanjutkan penanganannya sebagaimana protokol yang berlaku.

Menurut Abri, penerapan aturan protokol dalam penanganan kepulangan PMI di masa Covid – 19 sudah jadi keharusan. Sehingga ia berharap masyarakat tidak lagi khawatir dengan kehadiran para PMI ketika sampai kampung karena kondisinya sudah sehat. ‘’PMI yang akan keluar dari satu negara setelah dilakukan test rapid ter-

lebih dahulu. Tidak sehat gak bisa keluar,’’ tandasnya.

Salah seorang PMI asal Lombok Utara, Kardi yang dihubungi Suara NTB mengaku tak bisa berbuat banyak di Malaysia selain pulang. Selama lockdown di Malaysia, praktis penghasilannya macet sebagai pekerja bangunan dengan gaji 700 ringgit per bulan. Ketika terpaksa harus pulang, ia sampai di rumah dengan tangan kosong. Sebab uang sisa jerih payahnya Rp 3 juta, habis untuk biaya transportasi. ‘’Alih alih mau bawa pulang bawa uang, habis ongkos di jalan,’’ keluhnya.

Selanjutnya dia semakin bingung karena tidak ada lapangan pekerjaan apapun tersedia dalam situasi pandemi Covid – 19. ‘’Ya nganggur, ndak ada kerjaan,’’ akunya. Setibanya di kampung halaman, ia langsung didata petugas dari dusun, namun belum ada bantuan apapun seperti paket sembako. Dalam situasi serba sulit ini, ia berharap mendapat uluran tangan pemerintah setidaknya paket sembako. (ars)

garan setelah dilakukan rasionalisasi. Setelah penyesuaian anggaran tuntas dilakukan OPD, maka mereka diminta untuk mempercepat menyampaikan revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP). ‘’Kan kemarin RUP masih total. Sekarang RUP itu harus dilaporkan sampai pelaksanaannya, kontrak sampai pembayarannya. Tapi harus klop.Setelah revisi, RUP harus disesuaikan. Kalau memang ditender, segera tender,’’ jelasnya.

Sadimin mengatakan lebih dari 50 persen paket proyek yang batal ditender. Karena pendapatan Pemprov NTB berkurang sekitar Rp412 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa serta belanja modal dipotong sebesar 50 persen yakni mencapai Rp926 miliar.

Sehingga hampir Rp1,4 triliun nilai paket proyek atau kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau ditunda. ‘’Pekerjaan yang masih jalan tinggal Rp900 miliar sekian. Itu sudah kemarin dipotong pekerjaan yang jalan sekitar tiga bulan sebelumnya. Jadi sekitar Rp500-600 miliar kegiatan yang masih jalan,’’ sebutnya.

Untuk pelaksanaan paket yang ditender lewat ULP, Sadimin mengatakan masih

menunggu OPD melakukan penyesuaian anggaran. Pada saat dilakukan realokasi dan refocusing anggaran oleh TAPD beberapa waktu lalu, ternyata ada kegiatan yang sudah berjalan ikut juga kena potong anggarannya.

Misalnya di Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB, ada banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan ikut kena pemotongan pada saat realokasi dan refocusing anggaran. Proses penyesuaian anggaran di OPD paling tidak akan tuntas dalam satu atau dua minggu ke depan. Setelah itu, baru bisa dilakukan proses pelelangan lagi.

Berdasarkan data e-Monev Biro BAPP dan LPBJP, semula paket proyek yang akan dilelang melalui ULP sebanyak 240 paket dengan pagu Rp465,3 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 paket sudah selesai tender senilai Rp72,8 miliar.

Sedangkan jumlah paket proyek non tender sebanyak 3.017 paket dengan pagu Rp356,9 miliar. Jumlah paket yang sudah SPK/SPB sebanyak 1.270 paket senilai Rp195 miliar lebih, sedang proses 634 paket senilai Rp84,4 miliar dan belum proses 1.113 paket senilai Rp77,5 miliar lebih. (nas)

PMI Warga Berkelas Dari Hal. 1 penyumbang remitansi triliunan rupiah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah remitansi dari PMI untuk triwulan pertama 2020 mencapai Rp 290 miliar. Ditaksir mencapai triliunan pada akhir tahun. sementara tahun 2019 lalu, total remitansi yang disumbangkan PMI mencapai Rp 1,22 triliun.

Atas alasan itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa sepakat paradigma harus diubah. ‘’Jadi sekarang paradigma kita harus berubah.

PMI itu warga kelas satu yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian semua lapisan,’’ katanya, Selasa (12/5).

Sumbangsih para PMI sangat besar, sehingga itu menjadi alasan pihaknya memberikan penyambutan dan pelayanan ketika sampai di Pelabuhan Lembar. Dilayani dengan baik dengan pemeriksaan kesehatan.

Begitu juga soal informasi 4.200 PMI yang habis masa kontrak di sejumlah negara penempatan. Pihaknya masih

menunggu diantara mereka yang akan pulang meski belum dipastikan. Termasuk berapa orang yang bertahan memperpanjang kontrak kerja. ‘’Jadi tidak pasti semuanya (pulang).

Itu proyeksi berdasarkan data di sistem kami,’’ ujar Abri Danar Prabawa.

Dalam catatannya, 4.200 itu adalah data PMI asal NTB yang akan habis masa kontrak periode Mei - Juni 2020, juga tercatat pada data PMI yang tercatat di Sisko TKLN BP2MI (sebelumnya BNP2TKI). ‘’Apakah mereka akan kembali atau pulang ? tidak pasti semuanya,’’ tandas Abem.

BP2MI terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik di pusat atau pun di daerah. Ini guna utk memastikan pelayanan kepulangan atau kedatangan PMI dari luar negeri. Pihaknya pun siap menerima mereka kapan pun tiba. Bahkan saat ini pelayanan kepulangan PMI hampir setiap hari. “Ya kami siap melayani mereka kembali ke tanah air. Berapapun jumlahnya. Siap kami melayani dan melindungi dengan nurani,” pungkasnya. (ars)

NTB Telah Lacak 66.194 Warga Dari Hal. 1 dan 5.616 orang masih menjalani karantina.

Kemudian 4.123 warga yang pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19 tetapi tak bergejala. Sehingga mereka disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). Dari jumlah tersebut, 2.089 OTG sudah selesai dalam pemantauan dan 2.034 OTG masih dalam pemantauan.

Selanjutnya, jumlah warga yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) di NTB sebanyak 5.260 orang. Di mana, sebanyak 4.809 orang sudah selesai dalam pemantauan dan 451 orang masih dalam pemantauan. Sedangkan, jumlah warga yang masuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 758 orang.

Sebanyak 328 orang sudah sembuh atau selesai dalam pengawasan dan 430 orang masih dalam pengawasan atau perawatan.

Sementara itu, menurut Kepala Diskominfotik NTB ini, ribuan orang populasi berisiko telah dilakukan tes cepat. Yakni sebanyak 1.030 tenaga kesehatan telah diperiksa dengan hasil reaktif 30 orang. Kemudian 1.730 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) diperiksa dengan hasil 97 orang reaktif.

Selanjutnya, 3.136 Pelaku

Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) dan OTG perjalanan Gowa Makassar diperiksa dengan hasil 524 orang reaktif. Serta PPTG dan OTG perjalanan Bogor dan Jakarta diperiksa 838 orang dengan hasil 24 orang reaktif. ‘’Tapi tak semua 66.194 orang itu dilakukan rapid test.

Kalau dia kontak erat dengan pasien positif, langsung dilakukan swab,’’ kata Aryadi.

Ia menambahkan, tingkat kematian pasien sangat rendah dan tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di NTB cukup tinggi. Dari 339 kasus positif di NTB, tingkat kematian 2,06 persen atau 7 orang. Sementara di tingkat nasional, tingkat kematian pasien positif Covid-19 sebesar 6,95 persen dan dunia sebesar 6,73 persen.

Begitu juga untuk tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 juga cukup tinggi.

Tingkat kesembuhan di NTB sebesar 34,51 persen atau 117 pasien yang sembuh dari 339 kasus. Sementara angka nasional, tingkat kesembuhan baru 20,2 persen dan dunia 35,93 persen. ‘’Angka kematian di NTB sangat rendah dibandingkan daerah lain. Itupun yang meninggal pasien punya penyakit bawaan. Kalau Corona murni masih belum ada. Seperti yang kemarin yang meninggal, dia darah tinggi,’’ katanya. (nas)

Perkuat Sinergi Kawal Penanganan Covid-19 Dari Hal. 1 “TNI-Polri tanggap dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Semoga,

setiap permasalahan dapat diatasi sehingga dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat NTB,’’ ujarnya. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 13 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerja Sama Bagian Protokol dan Kopim Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Bupati KSB Pimpin Langsung Regu Tanam ASN Taliwang (Suara NTB) Kegiatan acara tanam padi serentak nasional yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (12/5), terasa spesial bagi petani.

Pasalnya regu tanam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan membantu petani di masa pandemi virus corona ini, langsung dipimpin oleh Bupati KSB, H. W. Musyafirin.

Acara tanam padi nasional sekaligus dirangkaikan telekonferensi kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo itu berlangsung di blok persawahan Lang Tenga’, kelurahan Kuang, Taliwang. Hadir bersama bupati di acara itu, jajaran Forkopimda setempat dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim regu tanam ASN yang turut dibantu personil TNI/Polri serta para petani.

Sebelum memulai telekonferensi dengan Mentan, bupati terlebih dahulu melakukan penanaman padi bersama petani dan regu tanam ASN. Keg-

iatan yang dilakukan secara bergotong royong itupun setidaknya berhasil menanami sekitar 11 hektar lahan sawah di Lang Tenga’ tersebut. “Alhamdulillah. Kan bisa juga selesai walau cuma bersama petani dan ASN dibantu TNI/Polri yang menanam,” cetus bupati.

Di hadapan Mentan, saat diberi kesempatan berbicara di telekonferensi, Bupati menyampaikan, beberapa kendala yang dihadapi pemerintah KSB dalam upaya menyukseskan kegiatan musim tanam kedua tahun ini di tengah pandemi virus corona. “Saya kira sama pak menteri dengan daerah lain.

Kami di sini juga menghadapi beberapa kondisi yang menghambat perecepatan musim tanam kedua ini,” cetusnya.

Setidaknya ada dua masalah serius yang disampaikan bupati kepada Mentan, yakni soal acaman kekeringan dan berikutnya mengenai minimnya tenaga kerja (buruh tani).

“Kalau buruh tani kita ada regu tanam ASN. Tapi soal ancaman kekeringan, ini penting harus

perlu ada intervensi bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah,” sebutnya.

Khusus soal ancaman kekeringan, orang nomor satu di KSB ini memaparkan, prediksi BMKG telah menyatakan kemarau di wilayah NTB akan sangat panjang. Karenanya potensi ancamannya untuk menggangu musim tanam petani akan lebih semakin besar.

Mengantisipasi ancaman kekeringan itu sendiri. Pada musim tanam kedua ini, bupati menyebutkan, pemerintah melalui Dinas Pertanian (Distan) telah meminta petani untuk tidak memaksakan diri menanam padi. Sebagai gantinya, petani sebagian diarahkan menanam tanaman palawija.

“Untuk diketahui pak (menteri), di musim tanam kedua ini kami hanya menanami 60 persen lahan sawah kami. Sisanya kita minta petani menanam jagung,” ungkapnya.

Meski telah mengurangi luasan tanam, bupati mengaku, cara tersebut belum bisa benarbenar efektif. Karena itu kepa-

Disnakertrans KSB Siap Jemput Tiga PMI Asal UEA Taliwang (Suara NTB) Upaya penjemputan khusus mengantisipasi penyebaran virus corona akan kembali dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke daerah.

Kali ini penjemputan akan dilakukan terhadap 3 orang PMI yang diketahui baru pulang dari negara penempatan Uni Emirat Arab (UEA). “Iya kami ada konfirmasi terbaru dari BP3TKI NTB. Katanya ada 3 orang PMI kita yang baru sampai di Mataram,” ungkap kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY kepada Suara NTB, Selasa, 12 Mei 2020.

Sesuai prosedur penangan-

ganan dan pencegahan Covid19 yang ditetalkan gugus tugas kabupaten. Dikatakan H. Muslimin, ketiga PMI itu akan dilakukan penjemputan khusus di pelabuhan Poto Tano. Nantinya mereka akan diarahkan menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan mulai dari posko pintu masuk hingga mendapatkan pengawasan kesehatan selama 14 hari ke depan.

“Kita tidak perbolehkan mereka pulang sendiri-sendiri.

Nanti kita akan jemput mereka di Poto Tano,” tegasnya.

Untuk jadwal kepulangan ketiga PMI itu sendiri. H. Muslimin mengaku, sementara ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan BP3TKI NTB. Pasalnya para PMI tersebut

masih menjalani karantina kesehatan untuk memastikan mereka benae-benar bebas dari infeksi virus corona.

“Mereka sudah menjalani rapid test (tes cepat) dan hasilnya tidak reaktif. Tapi tetap perlu dikarantina dulu di Mataram,” timpalnya.

Mengenai kepulangan PMI selama wabah corona ini, Disnakertrans dan tim gugus tugas penanganan Covid-19 KSB memang menerapkan prosedur ketat. Menurut H. Muslimin, pemerintah tidak ingin kecolongan terjadinya infeksi kasus baru virus itu lewat tenaga migran yang pulang kampung. “Kita tahu sendiri kan beberapa negara tujuan PMI kita berstatus pandemi,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PETANI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin bersama petani dan saat mengikuti telekonferensi dengan Mentan. da menteri, bupati meminta gung mengenai pasokan pupuk timpal bupati seraya mene- sembako kepada petani dan agar Kementerian Pertanian dan daya dukung pemerintah gaskan KSB siap mendukung tim regu tanam ASN. Menu(Kementan) bisa menyalurkan pusat khususnya Kementan ketahanan dan ketersediaan rut bupati, bantuan sembako bantuan kepada petani mengh- dalam rangka percepatan me- pangan nasional menghadapi ini salah satu upaya Pemda adapi masa-masa sulit se- kanisasi pertanian di daerah. pandemi Covid-19 sekarang KSB meringankan beban pet“Ada tambahan (per- ini. “Dalam penanganan Cov- ani mengingat selama pankarang ini. “Mohon dibantu mesin pompa air. Karena blok sawah mintaan) pak menteri. Tolong id-19, soal ketersediaan pan- demi virus corona aktivitas yang jauh dari sumber air sudah kuota pupuk kami jangan di- gan jadi salah satu atensi mereka terbatas mencari mulai kesulitan dapat air saat pangkas-pangkas lagi. Terus khusus kami,” tandasnya. penghasilan sampingan. “Wabantuan permensinan (alsinkeamarau nanti,” ujarnya.

Usai mengikuti telekonfer- bah virus corona ini membuat Selain menyampaikan ke- tan) diperbanyak lagi untuk ensi dengan Kemetan, dalam semua orang terdampak tidak sulitan yang dihadapi petani. memudahkan proses produk- acara itu bupati berkesempa- terkecuali petani kita,” imbuSelanjutnya bupati menying- si petanian kami di daerah,” tan membagikan bantuan hnya. (bug/*)

Kemensos Tambah Kuota 2.800 KK Penerima PKH Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menambah kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bima sebanyak 2.800 Kepala Keluarga (KK).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM mengatakan penambahan 2.800 KK tersebut dari 10.000 ribu yang diuslkan pihaknya beberapa waktu lalu.

“Dari 10.000 KK yang kita usulkan hanya 2.800 KK yang diakomodir oleh Kemensos,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (12/5).

Ia mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercakup dalam penambahan tersebut akan memperoleh bantuan pada bulan Mei 2020. Saat ini dalam tahap proses. “Akan dicairkan Bulan ini. Saat ini sedang berproses,” ujarnya.

Lebih jauh Sirajuddin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 ten-

tang Penanganan Fakir Miskin, memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk pendataan adalah Kemensos. “Yang menetapkan penerima PKH adalah Kemensos. Kita di daerah hanya mengusulkan,” katanya.

Ia menegaskan, untuk menjamin kemutakhiran data, Kemensos juga melakukan verifikasi dan validasi (verval) data dengan melibatkan lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

“Selanjutnya Kemensos menetapkan data terpadu

sebagai sumber data dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Selain itu lanjutnya, dengan adanya data terpadu yang valid dan termutakhirkan akan menjadi rujukan bagi berbagai program bantuan sosial atau subsidi lainya oleh pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran.

“Data terpadu juga menjadi rujukan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (uki)

RSUD Kota Mataram Terima Hibah Ambulans dari Jasa Raharja Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menerima bantuan hibah ambulans dari PT. Jasa Raharja. Kendaraan ini akan digunakan untuk operasional pusat pelayanan publik (public service center).

Direktur RSUD Kota Mataram dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Jasa Raharja atas hibah mobil ambulans. Kendaraan ini akan digunakan untuk pelayanan public service center (PSC) 119.

“Memang dari jauh-jauh hari saya meminta ke Jasa Raharja, agar diberikan hibah mobil ambulans. Dan, alhamdulillah dari 15 daerah seluruh Indonesia yang diberikan termasuk Kota Mataram,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya, Selasa (12/5).

Kerja sama dengan PT. Jasa Raharja sudah berlangsung sejak lama. RSUD Kota Mataram menjadi penyumbang kedua dari jumlah pasien setelah RSUD NTB. Jack menegaskan, mobil ambulans sangat dibutuhkan.

Terutama memberikan pelayanan secara langsung bagi masyarakat. Idealnya sebagai rumah sakit tipe B 10 -15 ambulans dibutuhkan. “Sekarang ada enam kita punya ambulans.

Mobil gugus tugas Covid-19 bantuan dari PMI,” ucapnya.

Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi menjelaskan, tugas pokok Jasa Raharja mem-

berikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas baik itu di darat, laut dan udara. Periode Januari – Mei 2020 terjadi tren penurunan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Di NTB turun 28 persen dan Kota Mataram 22 persen. “Mataram memiliki kontribusi kedua setelah Lombok Timur yakni 19 persen,”sebut Mulyadi.

Penyerahan hibah mobil ambulans diharapkan dapat menekan tingkat fatalitas kecelakaan. Kendaraan itu bisa dimanfaatkan untuk pelayanan PSC 119. Mulyadi menambahkan, PT. Jasa Raharja bersama stakeholder terus berupaya menekan angka kecelakaan.

Kerjasama dibangun dengan Dirlantas, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.

“Besar harapan pemberian hibah ini bermanfaat,sehingga dari tahun ke tahun korban lalu lintas makin menurun. Karena setiap nyawa sangat berharga,” pesannya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi kepedulian dari PT. Jasa Raharja terhadap penyedian fasilitas bagi pelayanan rumah sakit. Bantuan ini menjadi motivasi menambah fasilitas di rumah sakit daerah terutama di PSC (public service center). PCS sebagai pelayanan kedaruratan dinilai sangat efektif membantu masyarakat.

“Sehingga, masyarakat cukup menunggu di rumah. Petugas kesehatan akan datang menjemput,” tambahnya. (cem/*)