Edisi Sabtu 13 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 13 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 79 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringatan bagi Penentu Kebijakan

Enam Daerah Risiko Tinggi Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19 di Indonesia. Sebanyak enam kabupaten/kota di NTB masuk daerah yang memiliki risiko tinggi penularan virus Corona. ekonomi agar tetap berpatokan pada protokol kesehatan. ‘’Daerah risiko tinggi berarti proses penularan masih berjalan. Itu menjadi warning bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menerapkan, menghidupkan kembali kegiatan tapi tetap harus berpatokan pada protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar Kepala Dinas

Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/6) kemarin.

Penentuan daerah yang berisiko tinggi penularan Covid-19 dilihat dari angka insiden rate atau jumlah kasus baru yang dilaporkan pada periode tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dimana penyakit

Maka itu jawabannya. Kita masih lihat proses penularan masih berjalan. Buktinya, angka positif bertambah terus.

Artinya proses penularan masih berjalan,’’ kata Eka. Ia menyebutkan, insiden rate di NTB sebesar 17,17 per 100.000 penduduk. Angka tersebut didapatkan dari ratarata insiden rate 10 kabupaten/kota. Untuk Kota Mataram angka insiden rate sebesar 80 per 100.000 penduduk. Lombok Barat 27 per 100.000 penduduk, Lombok Tengah 10 per 100.000 penduduk. Lombok Timur 8 per 100.000 penduduk

dan Lombok Utara 21 per 100.000 penduduk.

Kemudian Dompu 19 per 100.000 penduduk, Kabupaten Sumbawa 9 per 100.000 penduduk, Bima 5 per 100.000 penduduk dan Kota Bima 2 per 100.000 penduduk. ‘’Jumlah penduduk tak berubah. Yang berubah adalah kasus positif. Makanya harus patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar Eka mengingatkan.

Dari enam daerah risiko tinggi Covid-19, lima daerah akan melaksanakan Pilkada pada 2020 ini. Berkaitan

dengan hal ini, Eka mengatakan Dikes hanya melakukan kajian epidemiologi dan memberikan saran kepada penentu kebijakan.

Karena Pilkada akan dilaksanaan Desember mendatang, perkembangan kasus Covid-19 di NTB terus dipantau. Dikes bersama pakar melakukan kajian epidemiologi dan melihat perkembangan kasus dalam dua sampai tiga minggu. ‘’Yang daerah-daerah hijau.

Dihitung selama dua minggu tak ada penambahan kasus. Kasus baru turun 50 persen selama tiga pekan,’’ jelasnya. (nas)

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Enam kabupaten/kota tersebut adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Dompu.

Melihat masih banyaknya daerah yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19, menjadi warning bagi penentu kebijakan yang mulai membuka kegiatan sosial dan

tersebut berjangkit. Untuk daerah yang angka insiden rate di atas 10, maka penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Selain melihat insiden rate, juga positive rate atau rasio antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dengan tes yang dilaksanakan di masyarakat masih tinggi. Angka positive rate NTB masih di atas 10 persen. Sementara salah satu syarat daerah dapat menerapkan new normal atau kenormalan baru apabila positive ratenya di bawah 5 persen. ‘’Artinya kalau penerapan new normal, bisa atau ndak.

SWAFOTO - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (memegang tongkat ponsel) berswafoto diapit bersama Gubernur NTB, Wagub NTB, Kapolda NTB, Kajati NTB, Ketua DPRD NTB, Jumat (12/6) di sela upacara penyambutan kenaikan tipe Korem 162/WB di Mapolda NTB. Dari (kiri ke kanan) Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengendarai sepeda motor mengawal Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang duduk di mobil Baracuda Brimob Polda NTB menuju Pendopo Gubernur, Jumat (12/6) usai upacara penyambutan kenaikan tipe Korem 162/WB (foto kanan).

Forkopimda Sambut Meriah Danrem 162/WB TO K O H Undang IKM Jadi Mitra PEMPROV NTB melalui Science Technology and Industrial Park (STIPark) membuka kesempatan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) Permesinan dan Logam menjadi mitra dalam mengerjakan pesanan 2.133 mesin dan alat pengolahan.

Dalam hitungan jam, sebanyak 50 IKM Permesinan dan Logam yang mendaftar menjadi mitra.

Direktur STIPark NTB, M. Khaerul Ihwan, MT mengatakan pembukaan pendaftaran mulai dibuka Jumat (12/6) kemarin.’’Tadi jam 10.30 kita buka, sudah banyak sekali yang daftar. Dari IKM, SMK, KUBe, BUMDes. Kita tak akan tutup pendaftaran. Pendaftaran akan berlangsung terus menerus,’’ Bersambung ke hal 11

penyambutan. Rizal yang kini sudah berpangkat jenderal bintang satu tiba di Mataram setelah penganugerahan kenaikan pangkat di Jakarta tiga hari lalu.

Di ujung karpet yang diapit pasukan TNI-Polri, sudah menunggu Gubernur NTB didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal,

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.MH, Kepala BNNP NTB Brigjen. Pol. Gde Sugianyar Dwi Putra, dan pejabat utama Lanal Mataram serta Lanud ZAM. Para pejabat daerah ini saling beradu siku. Tanda sambutan pengganti jabat tangan demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Mereka pun saling bertukar pujian dan senyuman. Kekuatan TNI AD

di NTB makin bertambah.

Rizal diberi kesempatan mengisi panggung. Danrem mengatakan, TNI-Polri adalah saudara kandung. Sehingga saling asuh, saling asih, saling menghargai, dan saling membina sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

“Orang tua kandungnya adalah rakyat. Maka kami perintahkan jajaran TNI, jangan sekali-sekali menakuti dan

menyakiti hati rakyat. Mari kita bersatu padu membangun NTB yang gemilang,’’ ujarnya terbata-bata menahan haru.

Upacara penyambutan tersebut, sambung dia, merupakan contoh bagi masyarakat.

Para pemimpin di NTB menunjukkan kekompakan.

Demikian pula seharusnya masyarakat dalam mendukung keamanan wilayah NTB. Bersambung ke hal 11

Saatnya Inovasi Riset Iptek Kampus 98 Persen Hotel di NTB Dimanfaatkan Masyarakat Lebih Pilih Tutup

M. Khaerul Ihwan (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Siapkan ’’Pool Test’’ di Tiga Gili PEMPROV NTB menyiapkan skenario swab massal di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno). Hal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan persiapan pembukaan destinasi wisata unggulan NTB tersebut untuk menuju kenormalan baru.

Bersambung ke hal 11

PENYAMBUTAN Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Jumat (12/6) kemarin berlangsung meriah.

Jajar kehormatan TNI-Polri melengkapi penyambutan Forkopimda NTB yang dipimpin Gubernur NTB. Dr. Zulkieflimansyah, SE,M.Sc di Lapangan Gajahmada, Mataram.

Karpet merah digelar di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, melengkapi

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah kembali berkunjung ke Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram), Jumat (12/6). Kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap berbagai inovasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dilakukan Unram pada berbagai fakultas yang dimiliki.

Terdapat sejumlah Fakultas di Unram yang telah berhasil berinovasi. Di antaranya ialah Fakultas Pertanian, Peternakan dan Fakultas Teknik merupakan sejumlah program studi di Unram yang banyak menghasilkan produk produk riset dan inovasi teknologi untuk masyarakat.

Gubernur NTB mendorong agar hasil riset dan inovasi dari Iptek Unram ini dapat dibumikan dan dimanfaatkan di du-

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah (paling kanan) didampingi Rektor Unram H. Lalu Husni saat berkunjung ke Unram, Jumat (12/6). nia kerja untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas masyarakat. “Inovasi teknologi ini sangatlah dibutuhkan oleh para petani kita,” tegasnya.

Salah satu langkah membu-

mikan karya berupa ilmu dan teknologi dari dunia kampus, menurut Gubernur adalah dengan menyiapkan SDM yang siap menjadi petani dan peternak.

Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Dibukanya kembali beberapa hotel di tengah pandemi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 virus Corona (Covid-19) menjadi angin segar bagi sektor 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pariwisata. Kendati demikian, hal tersebut, belum bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 memberikan progres yang signifikan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, beberapa hotel memang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mulai beroperasi sejak difungsikan sebagai lokasi karan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tina oleh beberapa perusahaan. Namun minimnya tingkat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kunjungan wisatawan dan kegiatan meeting, incentive, con123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 vention, and exhibition (MICE) yang masih dilarang mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 buat sebagian besar masih memilih tutup.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ‘’Hotel di NTB bukanya terbatas. Kalau dipersentase123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kan, hotel yang buka cuma 2 persen,’’ sebut Faozal, Jumat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 (12/6). Hotel yang kembali beroperasi tersebut menurut123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 nya didominasi hotel-hotel berbintang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Dicontohkan Faozal seperti PT. Amman Mineral Nusa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Tenggara (AMNT) yang menyewa beberapa hotel di Kota Ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 taram sebagai lokasi karantina. ‘’Mereka ada di Puri Indah, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Astoria, Lombok Plaza sedikit, Lombok Raya, dan Lombok 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Garden. Hotel yang lain kebanyakan belum buka,’’ katanya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Diterangkan, belum meratanya operasional hotel terse123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 but menjadi perhatian pihaknya. Untuk itu, Standard Op123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 erational Procedure (SOP) pelayanan pariwisata di teng123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ah pandemi Covid-19 diharapkan dapat segera selesai.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Percepat Pemeriksaan Sampel Corona

Sepuluh RS Kabupaten/Kota akan Dilengkapi Laboratorium TCM

Nurhandini Eka Dewi Nurhandini Eka Dewi

Mataram (Suara NTB) Untuk mempercepat pemeriksaan spesimen Covid-19,10 rumah sakit (RS) Pemda Kabupaten/Kota akan dilengkapi Laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM). Laboratorium TCM yang sudah beroperasi di NTB saat ini berada di RSUD Kota Mataram, RS. H. L. Manambai AbdulKadir Sumbawa dan RSUD NTB. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, dalam waktu dekat akan segera beroperasi Laboratorium TCM RSUD dr. Soedjono Selong Lombok Timur. ‘’Nanti kalau sudah beroperasi Laboratorium TCM yang di RSUD Selong akan semakin banyak (spesimen yang diperiksa). Nanti kita juga akan ditambahkan ke semua kabupaten/kota. Kita kirim nanti alatnya,’’ kata Eka dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/6) kemarin.

Untuk pemeriksaan spesimen Cov-

id-19 di NTB, menggunakan Laboratorium PCR dan Laboratorium TCM. Laboratorium PCR berada di RSUD NTB, RS Unram, STP Sumbawa, Litbangkes dan RSUD Kota Mataram. Sedangkan Laboratorium TCM berada di RSUD NTB, RSUD Kota Mataram dan RS. H. L. Manambai Abdul Kadir.

Di Laboratorium PCR RSUD NTB, jumlah spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 5.873 sampel, RS Unram 1.457 sampel, STP Sumbawa 1.226 sampel, Litbangkes 23 sampel dan RSUD Kota Mataram 18 sampel. Sedangkan di Laboratorium TCM RSUD NTB, jumlah spesimen yang sudah diperiksa 55 sampel, RSUD Kota Mataram 55 sampel dan RS. H. L. Manambai 68 sampel.

Nantinya, setelah semua RSUD kabupaten/kota dikirim alat TCM, kapasitas pemeriksaannya sebanyak 20 sampel per hari.

Bersambung ke hal 11

Data Penambahan Covid-19 di NTB pada 12 Juni 2020

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

Halaman 2

Harus Minta Maaf

Walikota Tegaskan Mataram Tidak akan Bangkrut

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mampu melakukan efisiensi anggaran tahun 2019 mencapai Rp106 miliar lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan tahun ini. Kekhawatiran Mataram terancam bangkrut dipastikan tidak akan terjadi.

“Kita tidak khawatir. Dan ndak sampailah kita bangkrut,” tegas Walikota Mataram dikonfirmasi usai menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2019, Jumat (12/6).

Silpa itu berasal dari pengelolaan anggaran dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) Rp3 miliar.

Jaminan kesehatan nasional (JKN) dikelola Puskesmas Rp2 miliar lebih, dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp2,6 miliar dan silpa APBD

Muhammad Erwan (Suara NTB/cem)

Belum Siap Jadi ’’Smart City’’

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

PETANI KHAWATIR - Buruh tani di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong, Kota Mataram, tampak sedang menanam padi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ke depan di Kota Mataram akan beriringan dengan alih fungsi lahan. Buruh tani khawatir akan kehilangan pekerjaan karena lahan produktif ditanami beton. Kendati demikian, Dinas Pertanian Kota Mataram masih optimis dengan menargetkan 1.500 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan.

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mengkritisi predikat yang disandang Kota Mataram sebagai smart city atau kota pintar. ‘’Tahun 2019 kalau ndak salah Kota Mataram termasuk dalam 75 smart city. Smart city itu kan ada beberapa indikator. Termasuk ada delapan indikator seperti keuangan daerah dan lain-lain,’’ katanya menjawab Suara NTB usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Jumat (12/6).

Gufron berharap Kota Mataram dengan predikat smart city harus jelas manfaatnya. Nyatanya Kota Mataram belum siap menjadi smart city. Dia mencontohkan saat pandemi covid seperti sekarang ini, Dinas Kominfo agar lebih aktif. ‘’Dalam surat menyurat. Kendala covid inikan membuat kegiatan surat menyurat terhenti. Seharusnya kan ada tandatangan elektronik yang dapat memudahkan kegiatan surat menyurat,’’ terangnya.

Politisi PAN ini menyayangkan smart city di Kota Mataram, masih sebatas predikat. ‘’Selama ini Kota Mataram hanya smart lighting saja. Lampu saja kan yang hidup mati,’’ kelakarnya. Selain itu masih stagnan, tidak ada gebrakan sama sekali di Kota Mataram. OPD yang berkaitan dengan pengaplikasian smart city yakni Dinas Kominfo dianggap masih belum maksimal.

Seharusnya, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, Kota Mataram harus segera menyesuaikan diri dengan predikat smart city itu. ‘’Jangan sampai pemerintah terlena dengan predikat itu sehingga kita lupa akan semuanya,’’ ujarnya. Gufron mengaku tidak tahu apa yang menjadi indikator pusat memberikan predikat kepada Kota Mataram sebagai smart city.

Seperti diketahui, konsep smart city membuat layanan pemerintah dapat lebih cepat, serta berdampak kepada masyarakat. Konsep smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Namun demikian, lanjut Gufron, predikat selalu lebih tinggi ketimbang kondisi nyatanya. ‘’Klaim itu pasti ada,’’ cetusnya.

Agar Mataram betul-betul layak disebut smart city, Ketua Fraksi Amanah Bangsa ini menyarankan kepada eksekutif untuk lebih meningkatkan kinerja mereka. ‘’Merombak apa yang saja yang memang diperlukan.

Jangan sampai, pola penanganan smart city yang termasuk di dalamnya smart people, tidak tepat.

Jangan menempatkan orang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jangan orang jurusannya apa di tempatkan di tempat yang tidak sesuai, tidak sinkron jadinya,’’ demikian Gufron.

Ahmad Azhari Gufron (fit)

di luar BLUD, JKN dan BOS mencapai Rp98,7 miliar.

Sisa anggaran akan diatur bergantung pada prioritas pembangunan. Saat ini, Pemkot Mataram sedang fokus pada tiga aspek penanganan Covid-19. Yakni, penanganan dan pencegahan kasus, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi. “Penanganan dampak ekonomi ini yang butuh anggaran cukup besar,” kata Walikota.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) akan meny-

harus dilakukan melalui pencegahan serta penanganan.

“Refocusing anggaran tahap pertama dan kedua itu sudah diperkirakan untuk penanganan Covid-19 sampai Agustus,” tandasnya. Besarnya silpa tidak bisa dikorelasikan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mampu belanja.

Hal wajar daerah melakukan prinsip efisiensi belanja sebagai cadangan anggaran.

Dari Silpa ini diharapkan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun selama lima tahun dapat terealisasi.

“Mudah – mudahan rencana pembangunan sebelumnya tertunda bisa terlaksana tahun ini,” demikian Ahyar. (cem)

usun perencanaan anggaran perubahan tahun 2020 untuk penggunaan dana Rp106 miliar. Pengalokasiannya diprioritaskan pada program sifatnya mendesak. Terutama pembangunan fisik tertunda.

Menurutnya, refocusing anggaran yang disusun oleh TAPD telah dirancang untuk penanganan Covid-19 dalam waktu 6 bulan. Jika dicermati dari pendapat para ahli epidemologi bahwa wabah tersebut tidak lebih dari enam bulan. Tentunya antisipasi tetap

Pasien Covid-19 Sembuh di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) – Tren pasien sembuh Covid19 di Kota Mataram meningkat.

Hal ini menjadi tanda denyut ekonomi serta aktivitas sosial masyarakat segera pulih.

Meskipun demikian, masyarakat harus tetap mentaati protokol kesehatan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menyampaikan, tren ini memang menjadi harapan sehingga program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) bisa menjadi pola efektif menekan warga yang positif dan menambah angka pasien sembuh. “Iya, memang ini yang kita harapkan selama ini. Melalui PCBL dapat menekan laju pasien positif,” kata Nyoman.

Pasien sembuh sampai Jumat (12/6) 208 orang. Pasien

masih dalam perawatan 128 orang dan meninggal 17 orang.

Dari tingkat penyebaran merata di enam kecamatan. Kecamatan Ampenan memiliki tingkat kesembuhan tinggi mencapai 67 kasus, 68 pasien dalam pemantauan, 5 orang dalam pengawasan, 28 positif dan 4 orang meninggal dunia.

Kecamatan Selaparang dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 30 kasus. 42 pasien dalam pengawasan, 5 orang dalam pemantauan, 20 pasien positif dan masih menjalani perawatan dan 2 orang meninggal dunia.

Kecamatan Cakranegara 36 orang sembuh, 23 PDP,4 ODP,15 positif dan menjalani perawatan dalam kondisi membaik dan 3 meninggal dunia. Kecamatan Sandubaya 19 orang sembuh, 34 PDP, 3 OPD, 22 positif dan masih perawatan dalam kondisi mem-

baik dan 2 meninggal dunia. Kecamatan Mataram 33 pasien sembuh, 47 PDP, 9 OPD, 20 positif dan masih perawatan dalam kondisi membaik dan 2 meninggal dunia. Kecamatan Sekarbela 23 orang sembuh, 40 PDP, 13 ODP, 23 positif dan masih dalam perawatan dalam kondisi membaik dan 3 orang meninggal dunia.

Meskipun tren pasien sembuh meningkat kata Nyoman, Kota Mataram tidak pernah mengklaim akan menuju kenormalan baru atau new normal.

Karena, tidak pernah ada pembatasan sosial berskala besar maupun mengunci wilayah. Normal baru memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

Program PCBL dinilai cukup efektif karena menciptakan partisipasi dari masyarakat.

“Dengan komponen masyarakat terlibat maka PCBL semakin efektif. Komunitas masyarakat tidak lagi memberi stigma terhadap keluarga positif maupun PDP,” katanya.

Wabah Covid19 tidak saja berbicara kesehatan.

Tetapi sosial dan ekonomi terdampak. Pulihnya aktivitas sosial dan e k o n o m i masyarakat bukanlah keniscyaan karena selama hampir tiga bulan harus berdiam diri di rumah. Aktivitas dibatasi dan tidak cukup banyak membantu. Di satu sisi menurutnya, masyarakat harus berkompromi dan berdamai dengan Covid-19. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh

Pemkot Kaji Penghapusan Pembayaran PBB Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram masih mengkaji rencana penghapusan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat terdampak. Pembebasan diprioritaskan bagi objek pajak masuk dalam basis data terpadu (BDT).

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, pembebasan pajak mengacu pada BDT maupun data terdampak akibat Covid-19. Tercatat dalam BDT 43 ribu jiwa. Jumlah ini tidak termasuk warga terdampak lainnya. “Data ini akan kita naikkan, dan berlaku kalu sudah ditandatangani oleh kepala daerah,” kata Syakirin ditemui, Jumat (12/6).

Kebijakan bebas pajak berlaku satu orang satu objek pajak. Dalam BDT terkadang ada penerima keluarga harapan. Pihaknya akan melihat serta mencermati terlebih dahulu. Hal ini perlu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mengecek by name by addres. “Baru diberikan adalah SK 632 dan 633. Yang akan dikaji adalah SK 633,” sebutnya.

Potensi p a j a k masih belum t e r catat sekitar 100 ribu.

BKD

(Suara NTB/dok)

RILIS yang dikeluarkan oleh Pemprov NTB menimbulkan gejolak. Dalam keterangan yang dipublish, Rabu (10/6) bahwa pasien M (56) dinyatakan meninggal dunia. Faktanya pasien sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dalam kondisi membaik. Kesalahan fatal ini, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah dan tenaga kesehatan.

“Tadi malam aparat keamanan sudah menenangkan keluarga dan masyarakat setempat. Sebelumnya, memang terjadi gejolak. Persoalannya kita tidak tahu di mana kekeliruannya,” kata Camat Cakranegara, Muhammad Erwan dikonfirmasi, Kamis (11/6).

Diketahui, rilis dikeluarkan Pemprov NTB menyebutkan pasien nomor 865 atas nama Ny. M (56). Penduduk Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara. Pasien tidak pernah perjalanan ke daerah pandemi. Dan, pasien juga tidak pernah kontak erat dengan orang sakit Covid-19. Pasien meninggal dunia dan dilakukan tatalaksana Covid-19.

Mengacu dari informasi itu, tim gugus tugas di kecamatan menelusuri ke keluarga dan rumah sakit. Pengakuan pihak keluarga bahwa pasien sedang dirawat di rumah sakit. Erwan menyesalkan tidak akuratnya data dikeluarkan oleh provinsi. Kasus ini menjadikan petugas bingung.

Dia meminta Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB meralat informasi dan memberi klarifikasi ke publik. Kadang rilis yang dikeluarkan provinsi ini sering salah. Alamat tempat tinggal, usia pasien. ‘’Ini harus diperbaiki segera. Jangan sampai kepercayaan publik hilang,” tegasnya.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus berjiwa besar dan menyampaikan permohonan maaf ke publik. Menurut Erwan, ini dalam rangka memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Paling bagus harus meminta maaf. Tidak ada salahnya pemerintah menyampaikan permohonan maaf. Karena pemerintah sebagai pelayan masyarakat,” pintanya.

Ketelitian maupun kecermatan harus diperhatikan.

Kesalahan sekecil apapun akan berdampak luas ke masyarakat. Menurutnya, ini bukan persoalan sederhana. Tetapi menyangkut kesehatan serta keamanan di lingkungan. (cem)

H. M. Syakirin Hukmi

akan melihat data berdasarkan administrasi kependudukan. Syakirin belum memastikan berapa total penurunan pendapatan dari PBB. Perubahan target sebelumnya Rp27 miliar otomatis merosot setelah pemberlakuan pembebasan PPB. Timnya akan menganalisis persentase penurunan dari data yang telah diterima.

“Sekarang posisi jatuh tempo tidak pada 31 Agustus.

Tapi sampai awal bulan Desember. Karena di situ ada cuti bersama. Tahun ini tidak ada gebyar PBB,” ujarnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, wabah Coronavirus Disease berdampak terhadap sejumlah sektor. Pengurangan terjadi dari aspek penerimaan daerah terutama transfer pemerintah pusat. Seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana insentif daerah, dana bagi hasil serta pendapatan asli daerah (PAD).

Khusus PAD yang ditargetkan oleh legislatif Rp450 miliar, dengan kondisi ini tidak akan tercapai. Penerimaan terutama dari PB1 dan PBB akan terganggu. Penyebaran virus Corona dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pemkot pasti akan melakukan pengurangan, penundaan bahkan pembebasan pajak. Pembebasan pajak terutama bagi masyarakat kurang mampu dan masuk dalam BDT penerima JPS. “Ada yang pembayaran PBB mulai Rp50.000 dan Rp50.000 – Rp100.000. Nah, ini yang kita akan bebaskan.

Jumlahnya itu 83 ribu KK,” sebutnya. Sementara, objek pajak dikurangi atau ditunda juga dikaji.

Langkah ini bagian dari stimulus ekonomi diberikan oleh pemerintah ke pengusaha maupun masyarakat yang terdampak Covid19. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

Halaman 3

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Harian Suara NTB

Senin, Pasar Ternak Masbagik Kembali Dibuka Selong (Suara NTB) Setelah dua bulan lamanya, akhirnya, Pasar Ternak Masbagik siap kembali dibuka. Sesuai instruksi Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, pembukaan pasar ternak terbesar di NTB ini mulai pada Senin (15/6) lusa.

Jumat (12/6) kemarin, jajaran Disnakeswan Lotim ini menggelar kegiatan bersih-bersih pasar Ternak Masbagik. Dilakukan Sterilisasi pasar dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan. “Kita melakukan desinfeksi pasar ternak,” penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Achsan Nasirul Huda.

Karena alasan masih di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), semua yang beraktivitas pasar di ternak diwajibkan

menerapkan protokol kesehatan. “Pengguna pasar ternak harus menaati protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Sebelum masuk pasar, ada petugas kesehatan yang disiagakan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Wajib menggunakan masker, sering cuci tangan, dan selama melakukan transaksi wajib jaga jarak minimal 1-2 meter.

Kepada para pengguna pasar ternak ini diharapkan dapat memahami semua ketentuan protokol kesehatan. Intinya, kata drh. Achsan, pemerintah akan berusaha dalam memberikan pelayanan di pasar ternak untuk melaksanakan protokol kesehatan dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang bertransaksi di pasar untuk mengikuti ketentuan tersebut.

Achsan menyebut pihaknya telah melakukan sosialisa-

Gandeng Duta Besar

Potensi Investasi NTB Dipromosikan ke Eropa dan Timur Tengah Mataram (Suara NTB) Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED) Provinsi NTB terus dorong peningkatan investasi dan perdagangan di Provinsi NTB. Salah satunya caranya dilakukan dengan menggadeng duta besar untuk negara-negara di Uni Erimat Arab (UEA) dan Eropa.

Dalam kondisi Covid-19, kegiatan promosi investasi dan perdagangan tetap dilakukan oleh TPED Provinsi NTB yaitu melalui format secara daring/online sebagai cara baru atau new normal. Dua pekan di Bulan Juni 2020 ini, kegiatan promosi investasi dan perdagangan dilakukan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels merangkap Luksemburg dan Uni Eropa.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020. Diikuti langsung oleh Kepala BI NTB, sekaligus Wakil Ketua TPED NTB,Achris Sarwani. Duta Besar RI Untuk Brussels merangkap Luksemburg dan Uni Eropa, H. E. Yuri Octavian Thamrin, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Ir. Mohammad Rum, Bank Indonesia Perwakilan London,Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London, dan perwakilan proyek investasi di NTB yaitu KEK Mandalika, Kawasan 3 Gili, Kawasan Samota dan Global Hub Kayangan.

Achris Sarwani memaparkan, kondisi perekonomian NTB relatif stabil meski menghadapi tekanan akibat pandemi Covid’19. Pada triwulan I-2020, Provinsi NTB masih mampu tumbuh sebesar 3,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 2,97% (yoy). Inflasi sepanjang tahun 2020 diperkirakan stabil rendah yang menunjukkan kondisi perekonomian Provinsi NTB yang relatif stabil.

Struktur ekonomi Provinsi NTB sendiri pada triwulan I-2020 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (21,38%), pertambangan dan penggalian (16,77%), pedagangan (14,64%), konstruksi (8,89%) dan transportasi (7,06%). Sektor LU Akomodasi dan Makan Minum pada Tw I - 2020 baru menyumbang sekitar 1,66% dari total PDRB, namun pertumbuhan pangsa sektor ini masih sangat potensial, seiring dengan berkembangannya sektor Pariwisata di Provinsi NTB. Perkembangan sektor pariwisata di NTB sendiri sangat menjanjikan, didorong oleh kekayaan alam NTB berupa pegunungan, pantai, serta kehidupan bawah laut dan tidak lupa dukungan pemerintah dengan menentapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Dan realiasi investasi di Provinsi NTB sepanjang tahun 2019 berdasarkan data dari DPMPTSP Provinsi NTB tercatat sebesar Rp10,22 triliun rupiah, dengan pangsa realisasi investasi sebesar 43% dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan 57% dari Penanaman Modal Domestik (PMD). Lima sektor investasi terfavorit antara lain sektor pariwisata (42%), pertambangan (25%), transportasi (11%), industri (8%) dan kelistrikan (4%).

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan Negara, Swedia dan Perancis (negara di kawasan eropa) merupakan 5 besar negara penyumbang investasi terbesar di NTB. Dari kegiatan ini, KBRI Brussels akan mencoba mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan promosi investasi proyek yang ada di NTB kepada calon investor potensial di negara-negara eropa, mengingat konsep pengembangan beberapa proyek di NTB bersifat eco-friendly.

Pada 10 Juni 2020, Kegiatan Promosi Investasi dan Perdagangan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi untuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Timur Tengah. Diikuti langsung oleh Duta Besar RI Untuk Uni Emirat Arab dan Timur Tengah, H.E. Mr. Husin Bagis,Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si, Bank Indonesia Perwakilan Tokyo, IIPC Jeddah, IIPC Dubai, IIPC Abu Dhabi, perwakilan dari proyek investasi KEK Mandalika, Ketua Asosiasi Ekspor NTB, Ketua Kopi NTB serta pelaku UMKM lainnya dari NTB. Berdasarkan laporan dariState of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat 4 (empat) dalam ranking indikator ekonomi Islam global. Mengacu pada sektor pertumbuhan ekonomi Islam terhangat tahun 2020 pada laporan tersebut, Provinsi NTB memiliki beberapa sektor di bidang ekonomi Islam yang menarik untuk dijajaki antara lain bahan makanan halal, industrifashion muslim, wisata ramah-Muslim yang terkustominasi, dan potensi kerjasama di sektor produksi (supply bahan baku).

Beberapa komoditas yang sangat potensial untuk dilakukan kerjasama perdagangan dengan Uni Emirat Arab dan Timur Tengah antara lain produk pertanian dan kelautan berupa ikan, udang vaname, kopi, mutiara, di bidang kerajinan antara lain ketak, cukli, kain tenun dan lain sebagainya, lanjut Achris Sarwani.

Dari kegiatan ini, KBRI Abu Dhabi juga akan menfasilitasi investasi dan perdagangan dengan beberapa calon investor/buyer/pembeli dari UEA, mengingat saat ini hubungan Indonesia dengan UEA sedang dalam hubungan yang sangat mesra. Kondisi ini perlu diisi dengan peningkatan kerjasama investasi dan perdagangan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk mendorong pelaku usaha di Provinsi NTB yang mayoritas merupakan pelaku UMKM untuk melakukan ekspor ke UAE. Kunci untuk masuk pasar ekspor adalah dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia, khususnya NTB. Daya saing di sini tidak hanya skala lokal seperti daya saing antara produk NTB dengan Bali maupun Jawa Timur, tapi juga dengan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia.(bul)

(Suara NTB/bul)

PROMOSI - Kegiatan promosi potensi investasi NTB oleh Wakil Ketua TPED Provinsi NTB, Achris Sarwani dan jajaran

si dibukanya pasar ternak ini juga protokol yang diberlakukan melalui 10 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada. Tidak itu saja, sosialisasi juga dilakukan melalui Persatuan pedagang Peternak Hewan Nasional Indonesia (PPHANI) Lombok Timur serta Asosiasi Jagal.

Sebelum terjadinya pandemi, pasar ternak yang pernah dua kali meraih penghargaan nasional berupa Penghargaan Pengelola Pasar Terbaik ini memiliki volume transaksi hingga 6.000 ekor untuk semua jenis hewan ternak dalam kurun waktu satu bulan. Pasar ini juga memiliki fasilitas lengkap seperti timbangan ternak digital, loss pasar/ gang way, juga running text yang memberikan berbagai informasi penting.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan

(Suara NTB/rus)

PENYEMPROTAN - Suasana Penyemprotan Pasar Ternak Masbagik menggunakan cairan Disinfektan, Jumat pagi kemarin.

(PUP) Disnakeswan, Drh. Surya wahyudi menambahkan, sebelum ada keputusan pembukaan, pihaknya terus berupaya melakukan sterilisasi pasar. Semua fasilitas pasar ternak, los-los pasar dan komplek. Karena itu, semua pengguna layanan pasar ini harus benar-benar memperhatikan kesehatan supaya tidak

terjadi penularan virus corona saat transaksi jual beli ternak di Pasar Ternak Masbagik.

Setelah dibuka pada 15 Juni ini, pasar ternak akan beroperasi seperti sedia kala. Berlaku selama tiga kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat. “Waktu operasional ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi,” katanya. (rus)

(Suara NTB/rus)

SPANDUK SOP - Spanduk berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) selama pandemi Covid layanan di Pasar Ternak Masbagik

UMKM NTB Didorong Rebut Pasar Makanan Halal Dalam Negeri Mataram (Suara NTB) Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peluang besar di dalam negeri, terutama pada komoditas makanan halal. Mendorong para pelaku usaha memanfaatkan peluang ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan seminar daring (online) sertifikasi halal dan izin edar bagi produk UMKM Jumat (12/6) kemarin.

Seminar bertajuk “Cara Praktis Mendapatkan Sertifikasi Halal dan Izin Edar Produk” menghadirkan beberapa narasumber. Diantaranya, Hj. Rauhun SE, Ketua Tim Pelaksana Sertifikasi Halal UMKM Provinsi NTB dan Siti Nurkolina, S.Si., Apt, Kepala Bidang Pemeriksa BPPOM Mataram.

Selain itu, dari pelaku usaha juga menghadirkan Sayuk Wibawati, owner UD Safir.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan, konsumsi terhadap produk halal telah menjadi tren global. Menurut Global Islamic Economy Report, pada akhir

2023, industri makanan halal akan bernilai US $ 1,8 triliun, industri pariwisata halal akan bernilai US $ 274 miliar, dan industri model halal akan bernilai US $ 361 miliar.

Di tengah pesatnya perkembangan industri halal tersebut, Indonesia masih berposisi sebagai Big Market (konsumen) ketimbang Player. Bahkan untuk sektor halal food Indonesia menempati posisi pertama sebagai konsumen. Sehingga peluang ini harus bisa ditangkap oleh para pelaku usaha termasuk UMKM di NTB. “Provinsi NTB sudah memiliki trademark halal yang kuat di sektor pariwisata, sudah saatnya in-

dustri halal di bidang makanan dan fashion untuk dikembangkan,’’ ujar Achris.

Dalam konteks industri makanan “halal” tidak hanya sekadar memproduksi makanan sesuai dengan syariat Islam, namun juga makanan yang baik (halalan thoyyiban). “Oleh karena itu kami tidak hanya mengundang tim sertifikasi halal, namun juga dari BPOM untuk memberikan gambaran mengenai aspek keamanan, manfaat, dan mutu produk sebelum beredar (pre-market evaluation) dan pengawasan selama produk di peredaran (post-market vigilance),’’ ujar Achris.

Sementara menurut Hj.

Rauhun, setiap pelaku usaha harus memiliki suatu sistem jaminan halal yang yang menjadi panduan dalam memproduksi produk halal dan baik.

Selanjutnya untuk memastikan berjalannya sistem jaminan halal tersebut Produsen harus melakukan pemeriksaan intern (audit internal). Sistem jaminan halal merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum memperoleh sertifikasi halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh Izin Edar dari BPOM akan memiliki keuntungan yang dapat meningkatkan daya saing produknya. Siti Nurkolina mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh pelaku usaha antara lain, legalitas produk, jaminan keamanan, mutu dan gizi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri.

Keuntungan-keuntungan ini

Tinjau Kesiapan Gili

Lama Ditinggal, Kolam Hotel Jadi Sarang Jentik Nyamuk Tanjung (Suara NTB) Satgas DPRD Lombok Utara dan Satgas eksekutif Kabupaten Lombok Utara, menyempatkan diri mengecek kesiapan Gili menuju new normal. Banyak persoalan yang harus diintegrasikan sampai Gili dinyatakan benar-benar siap menerima tamu (wisatawan).

Sekretaris Gugus Tugas DPRD Lombok Utara, Hakamah, Jumat (12/6), mengatakan pihaknya sudah turun ke Gili pada Kamis Jumat, kemarin. Kesiapan Satgas eksekutif untuk menyambut new normal menjadi atensi. Dimulai dari posko Satgas di pintu masuk Bangsal, kesiapan pengamanan transportasi, dan kondisi kesehatan/lingkungan di gili.

“Di Gili warga dengan Satgas sudah melakukan pembersihan, kita harapkan aspek kesehatan dan lingkungan betul-betul siap sebelum gili dibuka,” kata Hakamah. Ia menyadari, Pemkab disibukkan dengan keharusan menerapkan standar Covid secara ketat kepada wisatawan. Oleh karenanya, dewan tidak ingin Gili dibuka sebelum SOP Covid direncanakan dengan matang.

“Kami menyaksikan sendiri, kolam-kolam di beberapa hotel menjadi sarang jentik nyamuk karena lama ditinggal. Kita minta Dikes untuk turun memberi penanganan.

Jangan sampai ada wisatawan nan-

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Satgas eksekutif dan DPRD turun meninjau kesiapan hotel di gili menuju new normal. ti yang berlibur, pulangnya digigit nyamuk,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, mengamini DPRD tersebut. Dikes juga menurunkan staf mendampingi Satgas eksekutif yang turun meninjau lapangan. “Dikes ikut turun, laporan staf kolam banyak padati jentik nyamuk,” kata Bahrudin.

Solusi yang diambil, Dikes akan

menurunkan tim untuk menyebarkan abate, membagikan desinfektan, dan dibarengi dengan fogging di sebagian besar wilayah Gili. Menyiapkan standar lingkungan Gili yang sehat, Dikes tidak bekerja sendiri.

Melainkan dibantu oleh Dikes NTB, Satgas Covid KLU dan Unram.

Kolaborasi itu dibutuhkan untuk menyiapkan standar kesehatan yang Cleanest, safety dan healthy. (ari)

sudah dirasakan oleh UD Safir melalui produknya Nutsafir yang sudah memiliki akses pasar yang luas dan telah memperoleh banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Seminar online ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang merupakan UMKM yang ada di NTB. peserta seminar berharap seminar kemarin UMKM NTB dapat meningkatkan daya saing produk dengan dukungan dari lembaga-lembaga terkait.

Undang-undang No. 33 tahun 2013 tentang jaminan produk halal yang mengamanatkan adanya kewajiban kepada seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ke depan, perubahan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kehalalan suatu produk, akan mendorong terbangunnya industri pendukung lainnya. (bul)

Bank Masih Stabil, OJK Minta Nasabah Tak Khawatir Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta nasabah tak khawatir atas beredarnya berita-berita lama yang mengkaitkan kondisi beberapa bank. Seperti disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta nasabah tidak perlu khawatir, takut, atau ragu terhadap bankbank tersebut, karena pengawasannya dilakukan langsung oleh OJK. Viralnya berita lama tersebut juga dimanfaatkan oknum yang tidak beretika sebagai marketing gimmick untuk menarik nasabah bank. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Direktorat Hubungan Masyarakat OJK melalui OJK NTB, diterangkan bahwa industri perbankan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga, tercermin dari rasio keuangan hingga April yang berada dalam batas aman (threshold) seperti permodalan (CAR) 22,13 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 persen (NPL Net 1,09 persen) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Untuk itu OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157. OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media bahwa BPK tidak pernah membuat pernyataan yang banyak diberitakan. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. (bul)

KB Kookmin Bank Menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Bukopin Mataram (Suara NTB) KB Kookmin Bank, pemegang saham terbesar kedua di Bank Bukopin, merealisasikan komitmennya mendukung penguatan likuiditas dan permodalan bank. Efektif 11 Juni 2020, KB telah menyetorkan dana segar ke Bank Bukopin.

Direktur Operasi dan TI Bank Bukopin, Adhi Brahmantya menyatakan bahwa proses yang telah dilakukan dengan KB untuk menjadi pemegang saham pengendali baru, masih terus berjalan baik di regulator Indonesia maupun Korea Selatan.

Untuk membuktikan komitmen KB sebagai salah satu pemegang saham utama Bank Bukopin, KB telah menyuntikkan dana untuk mendukung likuiditas bank. Sebagai bank

terbesar di Korea Selatan, akusisi KB Kookmin Bank terhadap Bank Bukopin adalah pertanda positif di tengah lesunya sentimen pasar terhadap ekspansi bisnis dan perekonomian.

“Tentu hal ini adalah bukti, bahwa akusisi KB Kookmin Bank (terhadap Bukopin) adalah langkah nyata dari optimisme terhadap Bank Bukopin. Sebagai bank penyalur kredit retail (UMKM dan Konsumer) dengan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya,” terang Adhi dalam keterangan resminya kepada Suara NTB. Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Bank Bukopin, Jong Hwan Han, yang merupakan Direktur yang ditunjuk oleh KB menam-

bahkan, dalam waktu dekat KB akan merealisasikan keinginannya menjadi pemegang saham pengendali baru Bukopin dengan kepemilikan minimal 51%, dengan memenuhi proses dan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

Adhi berharap, bahwa nasabah semakin yakin bertransaksi keuangan dengan Bank Bukopin, mengingat sinergi dengan KB akan semakin kuat untuk menopang pertumbuhan bisnis ke depannya. KB Kookmin Bank resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Bukopin melalui Penawaran Umum Terbatas IV (rights issue) yang dilaksanakan pada Juni-Juli 2018.

KB Kookmin Bank menjadi standby buyer setelah mendap-

atkan pernyataan efektif dari OJK pada 29 Juni 2018. Dalam proses tersebut, KB Kookmin Bank meraih dana sebesar Rp1,46 triliun dan bank asal Korea Selatan tersebut menguasai 22% saham Bank Bukopin.

Pada 24 Oktober 2019, melalui forum RUPS Luar Biasa, rencana Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) resmi mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Dalam perkembangannya, KB Kookmin Bank telah menyatakan siap mendukung proses PUT V dan akan melaksanakan hak yang dimilikinya untuk menambah proporsi kepemilikan saham di Bukopin. KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Finan-

cial Group. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019.

Saham KB Financial Group tercatat di Korea Exchange (“KRX”) sejak 10 Oktober 2008 dan di New York Stock Exchange (“NYSE”) sejak 29 September 2008. Total aset KB Financial Group per 31 Desember 2019 mencapai KRW 789,6 triliun (ekuivalen IDR 9,350 triliun).

KBFG telah mengembangkan sayapnya ke pasar global dengan jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, China, HongKong, Jepang hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, Kookmin melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Seleksi CPNS 2020 Pantau Dana Covid POLRES Lombok Utara berkomitmen untuk memantau alokasi dan realiasi dana Covid-19 oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah, bahkan sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengawal langsung puluhan miliar BTT (Biaya Tidak Terduga) Covid-19.

“Saya sudah memerintahkan Kasat Reskrim, perintahkan juga Kasat Intel, untuk memantau penggunaannya (dana Covid-19),” tegasnya, belum lama ini.

Kapolres menegaskan, instruksi pemantauan dana (Suara NTB/ari) Covid merupakan langkah Fery Jaya Satriansyah penegasan setelah sebelumnya, - pada rapat-rapat Satgas - pihaknya menyarankan secara lisan agar penggunaan dana Covid dijalankan sesuai aturan.

“Kalau tadi, pak, tolong digunakan secara baik dan benar.

Langkah berikutnya, dipantau oleh fungsi Reskrim dan fungsi Intel. Jangan sampai, katakanlah yang seharusnya beli A, menjadi beli B,” imbuhnya. Kapolres menegaskan, pihaknya sebagai penegak hukum tidak ingin oknum di Satgas Covid kebablasan dalam menggunakan anggaran. Begitu juga, potensi permainan oknum yang melakukan mark up harga barang-barang yang dibutuhkan selama penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 di KLU. Dalam konteks pemantauan, dikatakan Kapolres, menitikberatkan terjadinya indikasi penyimpangan oleh oknum.

Terpisah, Sekretaris Satgas Covid DPRD Lombok Utara, Hakamah, mendukung langkah kepolisian dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Dewan kata dia, telah melihat komitmen dari lembaga penegak hukum di lapangan.

“Kami apresiasi langkah edukasi dan pencegahan. Kepolisian tidak hanya terlibat mengawasi, tapi mereka juga membantu mengawal pelaksanaan dan agenda satgas, baik di pintu masuk, pasar maupun kenormalan baru tiga Gili,” ujarnya. (ari)

SKB Direncanakan Digelar Agustus Praya (Suara NTB) Kelanjutan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 mulai ada titik terangnya. Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana melanjutkan tahap seleksi pada bulan Agustus mendatang. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., pada Suara NTB, Jumat (12/6).

Sebelum tahapan seleksi CPNS ditunda, ujarnya, Pemkab Loteng sudah menuntaskan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Di mana ada 14 ribu pendaftar dan sebanyak 1.145 peserta yang dinyatakan lolos SKD dan berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Awalnya, SKB akan digelar pada Bulan Februari lalu. Tapi karena tengah ada pandemi Covid-19, pelaksanaan SKB akhirnya ditunda sampai sekarang oleh pemerintah pusat. “Terakhir, informasi dari pemerintah pusat, SKB akan digelar pada bulan Agustus mendatang,” terang Nazili.

Untuk itu, pihaknya kini mulai mempersiapkan semua kebutuhan bagi pelaksanaan SKB, terutama kesiapan lokasi SKB yang kemungkinan besar akan dilaksanakan kemba-

li di SMK Negeri 1 Praya Tengah. “Soal lokasi sudah tidak ada masalah. Kita akan laksanakan SKB di tempat yang sama dengan pelaksanaan SKD sebelumnya,” jelasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terkait pola pelaksanaan SKB. Karena ada informasi juga kalau pola seleksinya akan berubah seperti sebelumnya. Tapi kalau polanya sama dengan SKD, maka pihaknya tidak akan terlalu kesulitan.

Baginya, yang terpenting sekarang ialah bagi peserta seleksi CPNS yang sudah dinyatakan lolos dan berhak mengikuti SKB, supaya mulai mempersiapkan diri, agar pada waktu pelaksanaannya nantinya, peserta sudah benar-benar siap. Karena bagaimanapun persaingan untuk memperebutkan formasi CPNS yang tersedia cukup ketat.

Soal anggaran pelaksanaan SKB, Nazili menegaskan tidak ada persoalan, meski ada refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran pelaksanaan SKB tidak ikut direalokasi. “Kalau masalah anggaran pelaksanaan SKB masih aman. Tidak ada perubahan dari sebelumnya,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

(Suara NTB/dok)

M. Nazili Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir)

Soal Penerima BLT DD

Kades Santong Sebut Ada Salah Paham Tanjung (Suara NTB) Kabar istri kedua oknum kepala desa (kades) memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kembali mencuat. Kali ini dialamatkan kepada Kades Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Zaini Anshori.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebut, kebijakan alokasi penerima BLT DD Desa Santong diduga janggal.

Lantaran Kades Santong menempatkan nama keluarga sebagai penerima, termasuk istri kedua. Bahkan klaim informan, istri kedua tidak hanya menerima BLT DD saja, tetapi juga menerima program bansos lain, yakni BPNT. Menjawab itu, Kepala Desa Santong, H. Zaini Anshori, via telepon mengakui terdapat kesalahpahaman warganya terhadap penerima BPNT dan BPNT. Ia menjelaskan, anaknya sebagai penerima BLT DD, karena terdampak Covid dan mengantongi KK sendiri. Sedangkan N - istri keduanya sebagai penerima, telah ia hapus dari daftar penerima.

“Namanya masyarakat dikira punya dia (istri kedua). Itu (BPNT) punya mertua, disuruh ngambil. Tidak benar itu pak,” tegas Zaini kemarin. Untuk dipahami, nama mertua Kades Santong sebagai penerima BPNT lantaran yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima oleh pemilik program-Kemensos.

Sementara BLT DD, murni lahir dari kebijakan desa setelah melalui proses pendataan dan musyawarah desa.

Pada persoalan nama N sebagai penerima, Zaini Anshori pun telah mengambil kebijakan. Dimana ia menghapus nama istri kedua sebagai penerima dan dialihkan kepada warga lain di dusun yang sama atas nama Maesarah. “Ini perlu klarifikasi, ibu N (menyebut nama) tidak dapat. Saya alihkan, ibu Maesarah yang dapat.” “Itu ada berita acaranya, sudah ditandatangani. Ada perubahannya di Perkades,” pungkasnya. (ari)

Separuh, Honor Dokter SK Perjanjian Kerja di Lotim Belum Dibayar Selong (Suara NTB) Tenaga kesehatan baik perawat dan dokter saat ini menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Ratarata tenaga kesehatan ini dituntut bekerja ekstra untuk menekan dan menyembuhkan pasien. Di balik itu, hak dari para dokter di Lombok Timur (Lotim) masih belum ada yang belum dipenuhi. Pasalnya, sejak bulan Januari, honor bagi dokter di Lotim yang pemegang SK Perjanjian Kerja (PK) tak dibayarkan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim, dr. Kurnia Akmal, dikonfirmasi, Kamis (11/6). Ia menuturkan, tidak dibayarkannya honor dokter ini mulai dari bulan Januari hingga April. Namun setelah IDI melakukan hearing, barulah kemudian terbayar dengan untuk tiga bulan sejak Januari. Nominal pembayarannya pun tidak penuh, terutama bagi dokter perjanjian kerja (PK).

Kondisi inipun menjadi catatan penting bagi IDI untuk mendorong pemerintah agar tidak hanya menuntut para dokter di Kabupaten Lotim bekerja. Melainkan hak-hak dari dokter tersebut harus menjadi prioritas untuk diatensi. Disebutkannya, untuk kriterianya sendiri ada dua macam khususnya di puskesmas, di antaranya 10 Puskesmas BLUD dan 25 non BLUD. Untuk BLUD biaya operasional dan gaji tenaga menjadi kewajiban dan kewenangan BLUD/institusi. Namun di perjalanan, mekanisme pembayaran gaji semua dilimpahkan ke puskesmas, baik BLUD maupun non BLUD. Sementara tidak semua puskesmas paham dan menggaji secara penuh.

Dari data IDI Lotim pada awal tahun lalu, mantan Ketua KNPI Lotim ini menyebut sekitar 36 dokter belum terbayarkan gajinya baik di puskesmas BLUD dan non BLUD, beserta 2 orang dokter gigi dari bulan Januari hingga April 2020. “Setelah dilakukan hearing dengan Dikes, barulah dibayar. Namun tidak semua,” jelasnya.

Sementara untuk pembayaran honor dokter ini dinilainya ada dua kemungkinan. Faktor pertama yang memengaruhinya berupa kemampuan puskesmas. Jika tidak, maka menjadi pekerjaan rumah Dikes untuk dialokasikan di APBD Perubahan. “Kita berharap tetap dibayarkan di APBD perubahan,” harapnya.

Sedangkan dalam SK sampai bulan Maret belum keluar.

Hal tersebut sempat dipertanyakan ke bupati, sehingga barulah SK yang keluar, namun tanpa ada nilai atau nominalnya. Yang dibayarkan oleh Dikes, Rp1.750 juta untuk honor dokter, Rp2.500 juta insentif, sehingga total diterima Rp4.250 juta untuk puskesmas biasa. Sedangkan untuk yang bertugas di puskesmas terpencil totalnya sebesar Rp5 juta.

Diakui Kurnia Akmal IDI merasa kecolongan, karena tidak dicantumkan nominal pada SK yang diterbitkan. Sehingga nantinya akan diminta untuk dilakukan revisi SK supaya jelas pembayaran gaji maupun honor terhadap dokter-dokter di Kabupaten Lotim.

Atas persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), dr. M. Hasbi Santosa, malah mempertanyakan dokter di puskesmas mana yang belum diberikan honor oleh kepala puskesmasnya masingmasing. Menurutnya ini perlu diketahui, supaya pihak dari Dikes bisa menelusuri kenapa hal itu bisa terjadi. Sementara, kata Hasbi, dari laporan diterimanya bahwa tenaga dokter yang ada di Lotim rataratasudahdiberikanhonornya,tapimungkinbelumsepenuhnya. “Honor tenaga kesehatan ada di puskesmas , sepenuhnya dikelola oleh puskesmas. Tapi kami akan segera cek per puskesmas atas info belum dibayarkannya honor bagi tenaga dokter ini,”janjinya. (yon)

(Suara NTB/her)

SALAT JUMAT - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menjadi khatib dan imam pada Salat Jumat berjamaah di Masjid Pemda, Jumat (12/6).

Salat Jumat di Lobar Mulai Digelar dengan Protokol Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Salat Jumat berjamaah di masjid mulai dibuka kembali di Lombok Barat (Lobar), Jumat (12/6). Pelaksanaan Salat Jumat di masjid ini mengacu maklumat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia MUI) Lobar. Akan tetapi pelaksanaan Salat Jumat ini tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak saf jamaah, memakai masker dan jemaah diperiksa suhu tubuh.

“Salat Jumatan di masjid di-

buka, sesuai dengan maklumat MUI. Termasuk tempat wisata mau kita buka tapi dengan standar Covid-19,” jelas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid usai Salat Jumat di Masjid Pemda.

Pada Salat Jumat berjamaah di Masjid Pemda ini, Bupati langsung menjadi khatib dan imam. Awalnya jelas dia, pemda melakukan pembatasan kerumunan, namun saat ini diubah menjadi pengaturan orang kumpul agar sesuai dengan protokol covid-19. Akan tetapi lan-

jut dia, keberhasilan penerapan strategi ini sangat tergantung dari masyarakat. “Karena itulah saya minta tolong supaya masyarakat disiplin untuk melaksanakan protokol Covid19,” harap dia.

Tidak hanya salat Jumat di masjid dibuka kembali, namun juga tempat wisata. Untuk membahas SOP tersebut, pihak dinas pariwisata akan melakukan FGD. Kalau cepat difinalkan SOP ini, maka pembukaan lokasi wisata bisa cepat dilaku-

Didukung Yatofa Bodak

Pathul - Nursiah Kian Mantap Maju di Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mendapat suntingan moral dari Yatofa Bodak untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Pasangan politik-birokrat ini pun dipastikan kian mantap untuk maju, setelah mendapat dukungan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) pendukung utama Partai Golkar di Loteng tersebut.

Pernyataan dukungan Yatofa Bodak disampaikan langsung Pimpinan Yatofa Bodak TGH. Padli FT., pada pertemuan yang digelar, Kamis (11/6) malam.

Bahkan, pasangan tersebut langsung disematkan jargon Maiq-Meres oleh tokoh karimastik Loteng tersebut. “Saya katakan paket ini sudah final tinggal kita tunggu rekomendasi partai (pengusung),” ungkap TGH. Padli, FT., dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (12/6).

Ditemui Jumat (12/6), Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., membenarkan kalau dirinya sudah bertemu dengan pimpinan dan keluarga besar Yatofa Bodak. Sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra dan PC NU Loteng juga hadir.

Pada pertemuan ini, dirinya bertemu juga dengan dua kandidat calon kepala daerah yang memutuskan untuk mundur, H. Humaidi dan Ferdian Elmansyah.

“Kita datang untuk bersilaturahmi sekaligus mo-

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pertemuan pimpinan Yatofa Bodak dengan L. Pathul Bahri dan Nursiah, Kamis (11/6) malam. hon doa dan restu agar dilancarkan hajat dari keduanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah,” sebut Pathul.

Pihaknya kini tinggal menunggu rekomendasi dari Partai Gerindra dan Partai Golkar untuk selanjutkan akan menggelar deklarasi pencalonan.

Terhadap rekomendasi sementara yang diberikan oleh Partai Gerindra sebelumnya, Pathul mengatakan sudah ditarik kembali dan nantinya akan diterbitkan kembali atas nama pasangan yang baru. Begitu juga dengan Partai Golkar. “Soal deklarasi kita tunggu rekomendasi lengkap dulu,” tambahnya.

Disinggung partai politik yang akan menjadi mitra koalisi, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini mengaku masih terus membangun komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) dan Partai Beringin Karya (Berkarya). Kehadiran parpol itu nantinya diharapkan bisa semakin memperkuat koalisi Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Ditemui terpisah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., enggan berkomentar terkait hasil pertemuan dengan kelurga besar Yatofa Bodak.

Kendati tidak menampik soal pertemuan tersebut.

“Saya saat ini masih fokus pada tugas sebagai ASN dulu. Jadi sementara belum bisa berkomentar apapun,” imbuhnya.

Termasuk soal kesiapan dan langkah politik yang akan diambil selanjutnya.

“Prinsipnya saya, karena saya masih berstatus ASN jadi lebih fokus pada tugastugas sebagai ASN. Kalau soal politik, biarkan mengalir saja,” jawabnya singkat. (kir)

kan. Ditanya soal OPD pelayanan publik menerapkan protokol covid-19?, Kalau pendidikan pihaknya mengaku tidak berani, karena harus menunggu petunjuk pusat. Sebab yang namanya anak-anak, kemungkinan di dalam kelas bisa diatur, namun pada waktu istirahat justru bisa saja saling tukar masker.

Untuk pelayanan publik, di Dukcapil sudah dibuka namun masih terbatas 50 orang. Pihaknya sudah meminta lahan di samping Kantor Dukcapil

untuk tempat pelayanan.

“Karena membeludak juga pelayanan kependudukan karena warga perlu untuk mengurus bantuan covid-19,”ujar dia.

Untuk memudahkan pelayanan kependudukan, pihaknya berharap kepala desa membantu warga untuk memobilisasi pelayanan kolektif.

Selanjutnya, Dukcapil yang datang turun langsung pelayanan ke desa. “Nanti Dukcapil turun jemput bola, mencegah penumpukan,” ujar dia. (her)

Puluhan Warga Sekotong Sukarela Kembalikan Bantuan Ganda Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 40 warga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengembalikan bantuan yang diterimanya sebesar Rp600.000. Bantuan tersebut dikembalikan oleh para penerima yang mendapatkan bantuan dobel dari Kementerian Sosial RI, yaitu BST (Bantuan Sosial Tunai). Para penerima bantuan ganda tersebut mengembalikan secara sukarela, dan diserahkan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan.

“Karena BST bersumber dari Kementerian Sosial RI. Pencairannya juga belakangan dari BLT DD, maka terdapat banyak penerima BST yang dobel dengan BLT DD. Agar tidak timbul penerima manfaat yang dobel, kami sudah instruksikan kepada para kadus untuk mendata dan membuatkan berita acara penggantian penerima BLT DD,” ungkap Kepala Desa Sekotong Tengah Lalu Sarappudin, di kantornya Jumat (12/6).

Adapun mekanisme pengalihan bantuan, para penerima BLT DD yang namanya terdaftar sebagai penerima BST menyerahkan uang yang diterimanya dari BLT DD kepada warga yang te-

lah ditetapkan sebagai penggantinya. Adapun daftar nama pengganti telah diusulkan serta diverifikasi dan ditetapkan melalui musyawarah desa khusus bersama BPD. Di mana pencairan BST Tahap 2 dilakukan di Kantor Pos Sekotong pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2020. Sedangkan BLT DD Tahap 2 di desa ini, disalurkan pada tanggal 9 Juni 2020.

“Jika tidak dilakukan pengalihan atau penggantian,maka para penerima yang dobel akan menerima sebesar Rp1.200.000,yang Rp600.000 dari BST dan Rp600.000 dari BLT DD.Jika di biarkan,hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga yang lain,” ujarnya.

Berdasarkan rekapan data penerima bantuan sosial di Desa Sekotong Tengah,di antara 2.654 KK,terdapat 602 KK penerima BPNT,595 KK Mendapat PKH,284 JPS Lobar,54 KK JPS NTB Gemilang,388 Penerima BLT DD,254 BST Kemensos RI dan BPNT Perluasan sebanyak 102 KK. “Karena penyaluran bantuan dari masing masing sumber tidak dilakukan serentak,ini yang menyebabkan terjadinya istilah yang satu “nganget” dan yang lainnya “ngengat”(yang satu dapat yang lain cuma menonton, red),”kata Muhamad Rasid, Sekdes Sekotong Tengah. (her)

(Suara NTB/ist)

KEMBALIKAN - Warga Desa Sekotong Tengah mengembalikan bantuan dobel dari pemerintah.

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

”Wedding Organizer” Minta Izin Kembali Beroperasi Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Dompu, satu dari tiga Kabupaten/Kota di NTB yang sudah resmi menerapkan kenormalan baru.

Meskipun masih terdapat lima pasien positif Covid-19.

Kendati status membanggakan tersebut telah disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, namun nyatanya tidak diikuti penormalan kembali aktivitas pelaku usaha yang sempat lumpuh, seperti misalnya wedding organizer.

Selama masa pandemi Covid-19 ini berlangsung tiga bulan terakhir, kegiatan mereka vakum lantaran dibatas(Suara NTB/jun) inya aktivitas masyarakat Kejora Paramita seperti acara pernikahan, hiburan dan agenda lain yang membutuhkan jasanya. Baik untuk tata rias pengantin, fotografer, penyewaan terop, sound system, seniman, musisi dan berbagai keperluan lain selama acara hajatan.

“Kalau kita mau nunggu sampai seenaknya pemerintah mengeluarkan pengumuman dibolehkan untuk acara, tepar semua kita dengan utang,” keluh salah seorang penggiat Wedding Organizer, Kejora Paramita saat ditemui wartawan ketika merancang agenda hering pada Senin 15 Juni mendatang dengan jajaran pemerintah daerah, Jumat (12/6). Dalam agenda dengar pendapat yang akan melibatkan semua pelaku usaha wedding organizer tersebut, lanjut dia, pihaknya tidak saja menuntut penormalan kembali aktivitas, tetapi berkomitmen menerapkan protokol penangan Covid-19 dalam setiap acara.

Pembekuan yang terus berkelanjutan ini tidak saja mencekik perekonomian keluarga akibat utang, tetapi seakan luput dari perhatian pemerintah daerah. Karena selama vakum tak ada bantuan yang diberikan layaknya keluarga penerima manfaat dari sembako pusat, JPS Gemilang maupun Terpijar. Untuk itu, harap Kejora Paramita, dengan status kenormalan saat ini pemerintah daerah harus menerbitkan izin atau edaran penormalan kembali aktivitas Wedding Organizer layaknya usaha-usaha lain yang masih tetap beroperasi ditengah pandemi Covid-19. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Agen Kapal Masih Enggan Gunakan Dermaga Lalar Taliwang (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku hingga kini dermaga Labuhan lalar belum dimanfaatkan meski sudah diperbaiki. Bahkan hasil pertemuan dengan agen kapal, mereka belum berani menyandarkan kapalnya di Dermaga tersebut karena dianggap belum aman.

“Hasil komunikasi terakhir kita dengan agen kapal mereka tidak berani menyandarkan kapalnya di Dermaga tersebut sehingga untuk sementara ini mereka tetap menggunakan pelabuhan Badas,” ungkap Kepala UPTD Kepelabuhanan Pelabuhan Lalar Muhammad Amin, kepada

Suara NTB, Jumat (12/6). Dirinya khawatir dermaga yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar akan kembali mangkrak.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dan kapten kapal beberapa bulan lalu, menyatakan dermaga dengan kondisi tersebut belum

layak untuk digunakan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan tambahan. Bahkan dalam waktu dekat ini agen kapal juga berencana untuk melakukan survei keamanan memastikan dermaga tersebut layak disandari. Jika hasil pengecekan tidak juga diperbaiki sesuai dengan sa-

ran yang diberikan, maka dermaga ini dikhawatirkan akan kembali mangkrak.

“Masih ada beberapa rintangan yang membuat kapal tidak aman pada saat sandar salah satunya batu besar yang berada di bawah kapal,” timpalnya.

Untuk itu, pihaknya berharap supaya Dinas PUPRPP sebagai pelaksana perbaikan untuk bisa membenahi fasilitas tersebut. Sehingga asas manfaat dari keberadaan dermaga ini bisa kembali dirasakan. Selain persoalan derma-

ga, pihaknya juga meminta management PLTU untuk memprioritaskan penggunaan dermaga Labuhan Lalar sebagai lokasi bongkar batu bara. Sehingga mereka juga berkontribusi bagi pendapatan asli daerah.

“Kami berharap agar DPUPRPP bisa segera merapikan pekerjaan yang ada supaya bisa digunakan kembali. Jika tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan dermaga ini kembali mangkrak dan tidak memberikan manfaat lagi bagi daerah,” pungkasnya. (ils)

Ruslan Optimis Didukung Partai Hanura Dompu (Suara NTB) Ir. Muhammad Ruslan, bakal calon Bupati Dompu dengan jargon Dompu Juara menegaskan tetap maju mencalonkan diri di Pilkada Dompu, 9 Desember 2020.

Berpasangan dengan Nasaruddin, SH (Ketua DPD PKS Dompu), pasangan ini menklaim didukung Partai Hanura (2), PKS (2), Partai Berkarya (1), dan PDIP (1).

“Alhamdulillah sudah 4 partai berkomitmen terhadap Dompu Juara (pasangan Ir. Muhammad RuslanNasaruddin, SH). PKS, Hanura, Berkarya, PDIP,” kata Ir (Suara NTB/ula) Muhammad Ruslan, bakal Muhammad Ruslan calon Bupati Dompu kepada Suara NTB saat ditemui di posko pemenangannya, Kamis (11/6).

Partai-partai ini telah mendapat rekomendasi pengurus tingkat Kabupaten dan Provinsi, bahkan untuk Partai Hanura dan Partai Berkarya telah mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPP sebelum pandemi Covid-19 lalu. “DPP Partai Hanura malah tadi pagi sempat komunikasi dan meminta dilakukan survei,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Dompu, H. Sanusi, S.Sos yang dikonfirmasi, Jumat (12/6) mengakui tahapan di tingkat DPC dan DPD untuk proses perekrutan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu hanya mengajukan pasangan Ir. Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH. Karena hanya pasangan ini yang siap dengan pasangan di antara bakal calon yang mendaftar ke Hanura saat itu.

Setelah diajukan ke DPP, juga dilangsungkan fit and propertes terhadap pasangan (Ir M Ruslan – Nasaruddin, SH) yang diajukan.

“Selesai kandidat melakukan fit and propertes, kami pulang (ke Dompu). Sampai sekarang belum kembali. Kami tinggal menunggu informasi dari (DPP) sana saja,” ungkap Sanusi.

Pasangan Ir. M. Ruslan – Nasaruddin, SH, kata H. Sanusi, juga telah dibuatkan kesepakatan bersama diantara 4 partai yang bakal menjadi pengusung. Tapi kesepakatan bersama ini hanya sesuai kewenangan Kabupaten. Bila keputusan DPP keluar, apapun keputusannya akan tetap dipatuhi. (ula)

Bertahap, Kegiatan Rutin Mulai Diaktifkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara bertahap mulai mengaktifkan kegiatan-kegiatan rutinnya. Seperti senam pagi yang diikuti oleh Sekda Sumbawa, Jumat (12/6). Ini merupakan upaya mempersiapkan diri menghadapi kenormalan baru.

Selain senam pagi, sebut Sekda, kegiatan apel pagi dan sore juga akan diaktifkan lagi mulai Senin, 15 Juni 2020. Sekda berharap kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah ini juga dapat dilaksanakan oleh seluruh ASN pada Dinas atau Instansi lain yang berada di lingkup Pemkab Sumbawa.

Diketahui, Pemkab Sumbawa juga sudah melakukan sejumlah langkah dalam rangka persiapan menuju kenormalan baru. Dengan melakukan pengkajian terhadap kondisi yang ada sebagai acuan dalam mengambill kebijakan.

Sebab untuk menuju penerapan kenormalan baru ini membutuhkan kajian terhadap kondisi yang ada. Diantaranya terkait perkembangan kasus positif yang terjadi. Kemudian tingkat kasus yang meninggal dan sembuh. Demikian pula terhadap penelusuran kontak, apakah penyebarannya semakin meluas atau tidak menunjukkan penyebaran. (arn)

Sumbawa Tunggu Surat Resmi SKB CPNS Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 direncanakan sekitar bulan September-Oktober mendatang. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa masih menunggu informasi resmi.

“Kita baca berita dari pemprov bahwa Insya Allah akan dilaksanakan bulan September-Oktober. Kalau informasi resminya belum kami terima,” kata kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H. Dijelaskannya, pelaksanaan SKB ini juga dilihat dari perkembangan covid-19. Jika memungkinkan, pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai rencana. Namun jika tidak, kemungkinan akan diundur kembali. “Mekanismenya seperti tahun kemarin sistem CAT. Insya Allah jika pandemi ini berakhir, akan dilaksanakan pada September-Oktober.

Kalau masih covid kemungkinan diundur lagi,” terangnya.

Sementara ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan SKB. Meskipun demikian, pihaknya siap melaksanakan jika waktunya sudah ditentukan. “Persiapannya kita lihat dari provinsi bagaimana. Yang jelas tetap kita menggunakan SMKN 3. Kalau sudah ada tanggal pelaksanaan dikasih, baru kita laksanakan . Yang penting siap kita laksanakan SKB CPNS,” tandasnya. (ind)

(SuaraNTB/ils)

PEMUSNAHAN -Proses pemusnahan barang bukti sabu dan pil ekstasi dengan cara diblender di Mapolres KSB, Jumat (12/6).

Ratusan Gram Sabu Dimusnahkan Taliwang (Suara NTB) PolresSumbawa Barat, memusnakan 120 gram sabu hasil operasi cipta kondisi (cipkon) yang ditingkatkan. Barang bukti senilai Rp250 juta tersebut diungkap dari 18 tersangka

dengan 12 kasus dalam dua bulan terakhir, Jumat (12/6).

“Pemusnahan ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen kami (Kepolisian) untuk menekan peredaran narkoba di wilayah hu-

kum Sumbawa Barat,” ungkap Kapolres AKBP Herman Suriyono S.IK, MH kepada wartawan, Jumat (12/6).Dirinya menegaskan, jika masih ada jajarannya yang terlibat, akan langsung ia pecat.

Penumpang Bandara SMS Bima Wajib Kantongi Tes Cepat dan Swab Bima (Suara NTB) – Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin (Bandara SMS) Bima, kini mulai beroperasi kembali serta memperbolehkan maskapai penerbangan untuk membawa penumpang umum.

Mulai beroperasinya Bandara dan diperbolehkan maskapai membawa penumpang, berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor 7/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41/2020.

Kepala TU Bandara SMS Bima, Sudarmana S.St, mengaku pihaknya telah menerima SE dan Permenhub terkait diperbolehkannya maskapai penerbangan membawa penumpang umum.”Sudah bisa membawa penumpang umum. Tapi harus memenuhi syarat dan ketentuan protokol kesehatan Covid-19,” katanya, kepada Suara NTB, Jumat (12/6).

Menurut dia, syarat dan ketentuannya yakni para penumpang yang dibawa oleh maskapai penerbangan harus mengantongi surat kesehatan hasil tes cepat (rapid test) dan swab.”Surat kesehatan tes cepat dan swab ini tergantung daer-

ah kedatangan dan keberangkatan penumpang,” katanya.

Para penumpang dengan tujuan dan dari Denpasar dan Makassar harus mengantongi hasil swab. Sementara tujuan dan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) cukup hasil tes cepat saja.”Ketentuan ini berlaku masing-masing daerah.

Yang jelas penumpang baru bisa naik pesawat harus ada hasil tes cepat dan swab,” katanya.

Meski penerbangan ke dan dari Denpasar dan Makassar sudah mulai beroperasi sejak kemarin, namun jadwalnya belum normal. Begitupun penerbangan ke dan dari Lombok hingga kini belum diberlakukan secara normal.”Kapan mulai normal jadwal penerbangannya kami belum dapatkan informasi resmi dari pihak maskapai,” katanya.

Sudarmana menambahkan sesuai dengan SE nomor 7/2020 dan Permenhub nomor PM 41/2020 maskapai yang membawa penumpang harus berdasarkan ukuran pesawat.”Seperti pesawat Wings Air bisa membawa penumpang 60 lebih orang. Maskapai berbadan sedang hanya 70 persen saja,” pungkasnya. (uki)

“Meski sudah menjadi kasus rutin setiap tahunnya, narkoba akan tetap menjadi prioritas untuk kita tuntaskan,” timpalnya.

Tren kasus ini dimulai tahun 2019 sudah mulai bergeser dari

hanya ditemukan sabu kini sudah mulai beredar pil ekstasi. Mengingat sebelum tahun 2019 penemuan pil ekstasi tidak pernah dilakukan, tetapi mulai tahun 2019 barang itu (ekstasi) mulai muncul. (ils)

Jalani Isolasi Mandiri, Kondisi HBY Baik Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menjalani isolasi mandiri pasca pengumuman tambahan 5 warga Dompu positif Covid-19 pada 5 Juni lalu. Bupati yang sempat berfoto bersama salah satu pasien positif langsung melakukan tes cepat dengan hasil non reaktif. Selama jalani isolasi mandiri, HBY mengaku kondisinya baik-baik saja dan tidak ada keluhan.

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin melalui pesan singkatnya, Jumat (12/6). “Alhamdulillah, sehat dan tidak ada keluhan,” katanya.

H. Bambang direncanakan akan menjalani tes cepat tahap kedua setelah menjalani isolasi mandiri yaitu 7-10 hari setelah tes cepat pertama. “Saya belum koordinasi lagi dengan Bupati, rapid test tahap keduanya,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes, Jumat (12/6).

Sementara terkait perkembangan 5 pasien positif Covid-19, Maman mengaku, kondisinya baik. Saat ini masih menjalani isolasi dan pengobatan di Wisma Sanggilo Dompu. Hasil swab terhadap mereka setelah menjalani perawatan juga belum keluar. Yang baru keluar yaitu PDP asal Kadindi Barat kecamatan Pekat yang meninggal di RSU Dompu berinisial LMA (76) dengan hasil negatif. “Hasil (Swab) nya, Negatif. Itu (pemakaman) untuk memenuhi syar-

at kehati-hatian, tetap harus memenuhi protap Covid. Syukur negatif, jadi tidak ada resiko bagi keluarga,” ungkapnya.

Mamanjugamengaku,pihaknyaakankembali mengambil swab terhadap 60 orang warga Dompu di RS Pratama. Mereka ini ada yang diswab pertama dan kedua dari kelompok reaktif hasil tes cepat dan dari pihak keluarga positif Covid.

“Duakemudian baru kita lakukan swab lagi untuk mereka di Puskesmas Nangakara (warga Pekat),” jelasnya.(ula)

H. Bambang M. Yasin

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Antisipasi Masalah, Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Terus Diperkuat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan sosial dalam masa pandemi covid-19 ini cukup banyak. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga anggaran dari dana desa (DD). Penyalurannya diharapkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Sehingga pemutakhiran data penerima ini harus diperkuat. Sambil melengkapi kuota untuk jenis bantuan yang belum terpenuhi. Seperti program sembako perluasan.

“Terkait bayaknya bantuan, kendala utama masalah data.

Memang kita selama ini terlihat kurang siap. Karena banyak penerima itu yang sudah tidak tepat sasaran. Ini menjadi pemicu ataupun titik tolak untuk kita perbaiki data secara menyeluruh dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kita perkuat pemutakhiran. Ketika dapat bantuan segala macam

bisa meminimlaisir kesalahan-kesalahan itu,” kata Kepala Dinas Sosial melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mirajuddin, S.T. Dijelaskannya, terhadap bantuan dari Kementerian Sosial, terdapat perluasan program Sembako, PKH dan Bansos Tunai. Penerima bantuan juga sudah dilakukan verifikasi. Namun saat penyaluran, terdapat temuan terkait penerima. Sehingga tetap perlu dilakukan perbaikan.

“Semuanya pada prinsipnya sudah selesai verifikasi.

Tinggal memang pada saat penyaluran ada ditemukan lagi hal yang perlu diperbgaiki sambil berproses. Tentu lewat aplikasi yang ada di Kemensos,” ungkapnya.

Selain bantuan dari pusat, juga terdapat tambahan kuota bantuan JPS Gemilang sebanyak 1.000 KK. Saat penyaluran tahap per-

tama, Sumbawa mendapat jatah 5.681 penerima. Sedangkan pada tahap kedua ini bertambah menjadi 6.681. Penyalurannya juga terdapat perubahan pola. Jika sebelumnya rata-rata bantuan sembako dari provinsi, sekarang sudah banyak yang diambil dari kabupaten/kota.

“Terkait tambahan 1.000 peerima ini sudah selesai pendataan. Karena data limpahan dari BLT DD kemudian bansos tunai yang belum kena, itulah yang disalurkan ke 1.000 penerima ini. Tetapi tidak rata. Ada beberapa desa yang sudah tidak ada penerimanya karena sudah full, banyak yang dialihkan ke desa yang lain,” bebernya.

Terhadap perbaikan, lanjutnya, terutama di program bansos tunai. Karena bansos tunai dinamikanya sangat tinggi.

Di mana ada yang dulunya datanya terselip dan tidak terdeteksi. Tetapi sekarang muncul

sebagai penerima PKH. “Itu yang bagi desa. Mungkin pada koordinasi awal mereka kurang dengan pendamping. Sehingga saat penyaluran yang kedua ternyata diketahui dapat PKH, akhirnya diubah lagi. Mekanisme itu dibenarkan, difasilitasi Kemensos tetapi melalui aplikasi. Harapan kita penerima atau sasaran bantuan ini harus tepat sasaran. Sehingga pada saat penyaluran pun ditemukan penerima bermasalah, katakanlah double tidak menutup kemungkinan diubah pada saat itu juga,” pungkasnya.

Selain itu, untuk jenih program bantua tertentu yang belum memenuhi kuota juga terus dipenuhi. Seperti program sembako perluasan sambil dilakukan penyaluran. Untuk program sembako perluasan ini yang sudah redistribusi 1279 KK dari 1547 KK kuota

(Suara NTB/ist)

Mirajuddin yang diberikan pusat. Sedangkan untuk program perluasan PKH dari kuota 1773 KK, setelah dilakukan pemuktahiran data yang memenuhi syarat hanya 1064 KK. (ind/arn/*)

Mulai Merasa Jenuh PROSES perkuliahan perguruan tinggi menggunakan media kuliah dalam jaringan (daring) sudah berjalan setidaknya lebih dari dua bulan. Selama itu pula, dosen dan mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan pola baru ini. Terlalu dengan sistem kuliah daring membuat sebagian dosen merasa jenuh. Pasalnya kuliah daring memberikan lebih banyak waktu dibanding sistem kuliah tatap muka.

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Mataram (Unram) Dr. Asrin mengakui jika ada titik jenuh yang (Suara NTB/dok) dirasakan saat kuliah Asrin sistem daring terlalu dilakukan. Tentu saja kuliah model ini jelasnya memiliki banyak waktu luang yang harus disiapkan dosen.

Kondisi demikian sebutnya membuat banyak dampak negatif. Salah satunya ialah terkait dengan kesehatan mata dosen. Dia pun mengeluhkan jika terlalu lama di depan HP maupun laptop membuat penglihatannya jadi terganggu.

Wajar, kata dia, setiap hari ada saja perkuliahan menggunakan daring. Tidak saja kuliah, diskusi dan rapat yang mengharuskan hadir juga kerap dilakukan menggunakan daring dengan beragam aplikasi yang digunakan.

Sebagai dosen dia mengampu banyak kelas. Satu kelas bisa berisi 25-30 orang. Selain kuliah dDaring, dosen juga harus memeriksa tugas mereka satu persatu. Inilah yang membuat mengajar sistem ini jadi agak berat dan menjenuhkan.

Bisa dibayangkan, kata dia, setiap selesai memberikan tugas kuliah. Dia juga harus memeriksa kembali tugas mahasiswa. Tentu dia harus kembali bergelut di depan HP dan laptop. Sementara jika tugas mahasiswa dicetak, membutuhkan pekerjaan tambahan. Dan tentu saja ini tidak efektif.

Padahal dari segi kesehatan ada batas waktu penggunaan HP. Jika berlebihan tentu akan sakit dan tidak sehat.

Belum lagi tambahnya, ada tugas lain di rumah sebagai kepala keluarga dan juga guru bagi anak-anak yang juga sama membutuhkan pengajaran, karena mereka juga belajar dari rumah.

Meski mengeluh dengan kondisi ini namun apa daya sistem sudah berlangsung akibat Corona. Semuanya tentu tidak bisa dilawan karena keadaannya memang begitu. Hanya saja pemerintah harus memperhatikan aspek ke depan jika harus dilakukan dalam jangka panjang tertentu. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Hadapi Pandemi, Dikbud Didorong Buat Strategi Giri Menang (Suara NTB) Hingga kini belum ada kejelasan kapan sekolah akan kembali diaktif.

Kekhawatiran menurunnya kualitas pendidikan bagi para siswa pun muncul.

Meski sudah ada wacana pemberlakuan pembelajaran melalui online. Lebihlebih sejauh ini belum ada strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) terkait pelayanan pendidikan di SMP dan SD selama menghadapi masa pandemi Covid-19.

“Belum ada strategi dari Dikbud ini selama pandemi. Seharusnya dia memperisapkan diri, Dikbud kita harus lebih mempersiapkan, karena ini masalah pendidikan anak-anak,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Jumat (12/6).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Dikbud Lobar mempersiapkan diri untuk kemungkinan ke depan. Terlebih lagi dengan rencana new normal (kenormalan baru) yang akan diberlakukan. Menurutnya, penting dipikirkan juga dampak tidak sekolahnya para siswa itu. Walaupun sudah ada teknologi smartphone dan sebagainya, tapi dikhawatirkan akan disalahgunakan.

Politisi PKS ini memberikan beberapa masukan yang bisa dilakukan Dinas Dikbud, seperti melakukan kajian pemetaan zonasi pendidikan di desa melihat kasus Covid-19, sehingga

jika satu daerah di Lobar masih hijau, sekolah bisa dibuka kembali.”Adakan kajian, kalau ada desa yang zona hijau tidak ada pasien positif dan penduduknya banyak sebagai petani. Ya mungkin bisa dikasih kelonggaran dan dibolehkan sekolah dibuka,” paparnya.

Nantinya jika diizinkan kembali dibuka sekolah, penerapan metode belajar perlu diubah. Yang dulunya full selama 6 hari dengan durasi belajar sampai sekitar 7 jam diubah dengan bergiliran. “Dirolling misal Senin kelas 1, Selasa kelas 2 dan seterusnya.

Atau pagi kelas satu terus siangnya kelas 2, interaksi guru dan murid itu sangat penting di dunia pendidikan,” ujarnya.

Pada bagian lain, ungkapnya, pelaksanaan ujian akhir semester yang digelar beberapa waktu lalu dinilai melanggar Surat Edaran Menteri Pendidi-

kan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 tahun 2020 yang ditandatangani 24 Maret 2020.

Sebab mengacu SE ini, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya SE ini.

Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Haer-

(Suara NTB/dok)

Fauzan

Pemda Siapkan Program ’’Teaching Factory’’

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin (kedua dari kanan) saat memimpin rapat persiapan PPDB di SMPN 6 Mataram, pada Jumat (12/6).

Meski Daring, SMP Tetap Fasilitasi Pendaftaran Siswa

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai pada Selasa (16/6) dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun datang langsung ke satuan pendidikan atau sekolah.

Pihak SMP tetap memfasilitasi pendaftaran siswa.

Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin pada Jumat (12/ 6) mengatakan, untuk PPDB tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena adanya pandemi Covid-19. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, karena pendaftaran PPDB tahun 2020 ini dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.

“Untuk menjaga kondusivitas PPDB, jangan sampai ada kerumunan dalam jumlah banyak. Sekolah melakukan persiapan protokol kesehatan jelang penerimaan peserta didik baru,” katanya saat dihubungi seusai melaksanakan rapat persiapan PPDB kemarin.

Nantinya di SMPN 6 Mataram, kata Azizudin, pihaknya akan melaksanakan protokol kesetahan cegah Covid-19 antara lain pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah. Juga penggunaan masker, pembatasan jumlah orang atau menjaga jarak, menyiapkan fasilitas cuci tangan, menyiapkan cairan pembersih tangan sesuai anjuran pemerintah.

Terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib yang juga melaksanakan rapat koordinasi terbaru persiapan PPDB pada Jumat (12/6) mengatakan

persiapan sudah mencapai 90 persen. Ia menekankan, pihak sekolah pasti akan memfasilitasi seoptimal mungki siswasiswa yang mendaftar. Hal itu sesuai dengan amanat Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMP. “Di mana melalui sistem daring, para orang tua diperbolehkan datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan lalu meminta bantuan panitia untuk mendaftarakannya. Insya Allah, kami berkomitmen 100 persen,” ujar Mustajib.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, dihubungi Jumat (12/ 6) kemarin. menurutnya, PPDB di SMPN 3 Mataram tetap dilaksanakan sesuai juknis dan sesuai protokol kesehatan cegah Covid-19. Dianjurkan pendaftaran daring atau melalui SD secara kolektif boleh melalui kantor camat atau lurah. Namun tidak menutup kemungkinan menerima pendaftaran secara luring untuk masyarakat yang belum memahami teknologi informasi.

“Pada dasarnya kita akan sukseskan PPDB tahun ini sehingga komitmen semua anak di Kota Mataram harus bersekolah,” ujarnya.

Sementara Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari menjelaskan persiapan PPDB di SMPN 14 Mataram sudah dilaukan dengan sosialisasi kepada warga sekolah melalui pertemuan dan grup WhatsApp. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk dan media sosial.

“Kami juga siap melayani masyarakat yang membutuhkan layanan daring dari sekolah jika masyarakat ada

masalah pendaftaran dari rumah. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, kami fasilitasi pengukuran suhu tubuh, dan kelengkapan lainnya, termasuk menyiapkan alat pelindung diri kepada panitia,” jelasnya.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, Pengajuan pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan secara mandiri dalam jaringan dari rumah maupun datang langsung ke Satuan Penidikan yang menggunakan PPDB sistem daring.

“Masyarakat juga bisa mengakses wifi di kantor lurah dan kantor camat,” katanya.

Ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

Kuota paling sedikit 50 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, dan Kuota paling banyak 5 persen dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru melalui Jalur Prestasi dan Afirmasi dilaksanakan pada Selasa (16/6) sampai dengan Jumat (19/6). Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada Selasa (16/6) sampai dengan Sabtu (27/6). Jalur Zonasi pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6). (ron)

Pasca-Covid-19

Unram dan MAS Bahas Perubahan Praktik Kebudayaan Mataram (Suara NTB) Adanya tatanan normal baru sebagai dampak dari pandemi Covid-19 mengubah segala tata laku kehidupan masyarakat. Dampak lainnya terjadi pada aspek kebudayaan di masyarakat lokal. Praktik kebudayaan turut berubah.

Fenomena perubahan itu menarik jadi bahan kajian.

Landasan teoritis atas nilai kebudayaan dimungkinkan

terjadi perubahan signifikan.

Mengingat semuanya kini sedang mengalami perubahan. Membahas fenomena sosial itulah, Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram bersama Majelis Adat Sasak (MAS) NTB menggelar diskusi virtual, Kamis (11/6) siang.

Ketua Majelis Adat Sasak, Drs. Lalu Bayu Windya mengungkapkan di tengah masya-

apan daring ini dioptimalkan di sekolah di perkotaan, karena orang tua memiliki handphone.

Dalam pembelajaran daring ini, guru sudah kreatif. Ada juga program kolaborasi kedua program ini. Terkait penerapan sistem ini dinilai tidak efektif, karena minim alat pendukung. Menurut dia, sistem ini disepakati bersama dengan kepala sekolah.

Terkait pelaksanaan semester boleh dilakukan asalkan tidak mengumpulkan anak.

Namun tim guru yang turun antar jemput soal. Pihaknya sudah membuat posko-posko tempat pengambilan soal. “Mulai hari Senin dilakukan akhir semester anak-anak di satu sekolah sesuai protokol kesehatan di buatkan pos-pos di sana mereka berkumpul diatur jarak, dan pakai masker,” ujar dia.

Ada juga tim guru mengantarkan soal ke rumah peserta didik. “Kami tidak meminta sekolah mengumpulkan anakanak di ruang kelas,” imbuh dia.

Terkait rencana pemanggilan Dikbud oleh DPRD, pihaknya mengaku siap. Pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan dari DPRD untuk penerapan pelayanan pendidikan nantinya. (her)

Wujudkan SDM Berkualitas

Pembelajaran dari Rumah di KLU Didominasi Belajar Luring Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerapkan belajar dari rumah (BDR) sejak tanggal 17 Maret lalu, dan terus diperpanjang sampai dengan Minggu (14/6) sambil melihat kondisi terkini. Dalam pelaksanaan belajar siswa dari rumah dilaksanakan secara daring dan luring. Dari hasil pemantauan Dinas Dikpora, siswa lebih banyak menggunakan mode luring.

Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Fauzan, M.Pd, pada Jumat (12/6) menyampaikan, pihaknya melaksanakan pembelajaran siswa dari rumah dengan sistem daring dan luring. Dari hasil pemantauan, pembelajaran metode luring mendominasi pembelajaran jarak jauh, dengan persentasi mencapai 87,75 persen siswa mengikuti pembelajaran metode luring. Metode luring itu melalui pemberian tugas menggunakan WhatsApp, SMS, kontak langsung, dan kunjungan rumah. “Media terbanyak luring adalah menggunakan buku paket,” katanya.

Sementara itu, pembelajaran metode daring sebanyak 11,67 persen melalui aplikasi internet seperti goggle classroom, zoom, google form, ruang guru, dan lainnya. Juga melalui tayangan TVRI. “Masih banyak guru, wali murid dan siswa yang belum memilki ponsel pintar pendukung kegiatan belajar dari rumah,” ujar Fauzan.

Menurutnya, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Belajar dari rumah juga dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.

“Aktivitas dan tugas pembelajaran BDR dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif,” jelas Fauzan.

Di samping itu, Fauzan menjelaskan, untuk penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa juga tidak boleh dilakukan. Penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,” katanya. (ron)

uddin menegaskan, terkait kebijakan pendidikan di daerah harus mengacu kebijakan pusat dan gubernur. Terkait usulan sekolah menerapkan protokol kesehatan, pihaknya belum mendapatkan sampai ke Dinas Dikbud. “Kalau kami tetap berpedoman pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya sudah maksimal dalam pelayanan di dunia pendidikan. Diakuinya, berat menangani puluhan ribu peserta didik. “Memang ada saja kekurangan, tapi kami sudah berupaya maksimal,” ujar dia.

Ia menambahkan pihaknya sudah menidaklanjuti kebijakan, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan surat edaran bupati. Berbagai strategi yang sudah dilakukan Dikbud, baik keliling ke lapangan kerjasama dengan kepala dusun. Programnya dinamakan sistem luar jaringan (luring), di mana ada tim guru membawakan tugas ke rumah anak-anak di sekitar sekolah.

Kalau ada daerah zona merah, maka dikomunikasikan dengan kepala desa dan kepala dusun.

Di samping itu ada program daring(dalam jaringan). Pener-

rakat kini terjadi banyak segala perubahan pada praktik kebudayaan masyarakat.

Adanya diskusi virtual ini bisa memberikan perspektif baru terhadap praktik kebudayaan lokal masyarakat Sasak Lombok.

Sementara Kepala Prodi Sosiologi Unram, Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc., PhD., menyebut masyarakat yang hidup di era industri 4.0 tidak

bisa hidup lepas dari internet.

Adanya Covid-19 membuat masyarakat semakin tergantung dengan internet.

Lebih jauh dikatakannya bahwa adanya Covid-19 juga, secara sosiologis telah mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada keseharian personal dan keluarga, akan tetapi juga mempengaru-

hi kehidupan berbudaya.

Dikatakan bahwa banyak sekali kebiasaan atau kebudayaan di masyarakat yang berubah, misalnya pada acara menikah bagi orang Sasak Lombok. Dalam pernikahan normal biasanya mereka akan pergi nyongkolan. Tradisi yang sudah turun temurun. Namun kini adanya pandemi mereka dilarang nyongkol dan semua itu mereka patuhi. (dys)

Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan mutu daya saing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan sekolah mandiri teknologi, program teaching factory, STIPark NTB, Sekolah Bersih dan Sehat, dan Beasiswa NTB. “Kita memiliki program unggulan yaitu industrialisasi, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari seluruh produk NTB,” ucap Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., dalam Webinar IKA MP S3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Pusat dan Wilayah NTB yang berlangsung Kamis (11/6).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ujarnya, program teaching factory dan tempat praktik yaitu STIPark NTB disediakan oleh pemerintah.

Dengan fasilitas tersebut, masyarakat NTB dapat mengembangkan kemampuannya di bidang industri.

“Masyarakat tidak boleh lagi sedikit-sedikit mengirim barang mentah baik itu dari hasil pertanian, peternakan, perikanan dan hasil-hasil karya. Harus dilakukan pengolahan dahulu untuk meningkatkan nilai tambah,” terang Alumni S3 di UNJ ini.

Dalam hal mewujudkan peningkatan pendidikan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu,

tambahnya, Pemprov NTB mendorong terlibatnya keluarga dalam pendidikan, program belajar dari rumah serta sekolah perjumpaan.

Dalam proses pendidikan, sambungnya, Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB memberikan materi muatan lokal yang sesuai dengan budaya di NTB, baik itu budaya Sasak, Samawa, maupun Mbojo, yang salah satu bentuknya adalah kompetisi game tradisional.

Satu hal lagi yang disampaikan Wagub dalam kesempatan tersebut yaitu di masa Pandemi Covid-19 ini, ia mengajak semua pihak untuk tidak meratapi keadaan ini.

“Tapi justru momentum ini kita pakai untuk membangkitkan kemandirian kita dalam segala hal, termasuk memberi tempat bagi produk-produk SMK kita untuk kita gunakan dan harus masuk dalam industri dengan difasilitasi oleh pemerintah,” katanya. (dys)

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

Wagub Klaim Sektor Pendidikan Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Di masa pandemi ini, nyaris semua kegiatan terganggu atau setidaknya tidak bisa dilakukan secara normal, salah satunya adalah kegiatan pendidikan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menjadi pembicara dalam acara Webinar IKA MP S3 UNJ Pusat dan Wilayah NTB yang berlangsung Kamis (11/6), menegaskan, di masa pandemi ini pendidikan tetap berjalan, hanya saja dilaksanakan dengan cara yang berbeda.

“Untuk kegiatan belajar mengajar, dilakukan dari rumah secara online, semi online dan konvensional. Untuk daerah-daerah yang pelosok dilaksanakan secara semi online dan konvensional,” katanya.

Untuk memastikan proses belajar mengajar itu terealisasi, pemerintah memberikan fasilitas paket internet pada momen-momen tertentu seperti saat ujian dan kegiatan belajar mengajar lainnya.

Bahkan, sambungnya dalam acara yang bertemakan “Tantangan Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Era Pandemi dan Teknologi Global” tersebut, di masa pandemi ini justru banyak karya yang dicip-

takan oleh putra-putri NTB. Karya tersebut adalah bentuk kesungguhan masyarakat NTB untuk mewujudkan program industrialisasi. “Banyak karyakarya anak NTB seperti motor listrik, mesin-mesin olahan , prototipe permesinan, semua itu akan kita gunakan di NTB,” tegas Wakil Gubernur.

Untuk mempertahankan produk mesin di NTB, pemerintah melakukan stimulus IKM yang memproduksi mesin-mesin dengan melaksanakan pabrikasi sebanyak 2.133 unit mesin karya anak-anak NTB. “Kalau bukan kita yang memulai membeli, siapa lagi yang akan menghargai produkproduk anak-anak kita, dan itu luar biasa sekali,” tuturnya.

Ia berpesan agar pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan pandemi ini untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan NTB Gemilang. “Masa pandemi ini jangan kita ratapi, tapi justru kita pakai untuk membangkitkan kemandirian kita dalam segala hal, termasuk memberi tempat bagi produk-produk NTB, produk-produk SMK kita untuk kita gunakan masuk dalam industri, tentunya difasilitasi oleh pemerintah,” pesannya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

Halaman 7

Pilkada Loteng, Golkar Usulkan Nursiah Mataram (Suara NTB) – Pascatiga kadernya yang berasal dari keluarga Bodak kompak mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada serentak Kabupaten Lombok Tengah, DPD Partai Golkar NTB langsung bergerak cepat mencari sosok figur yang bersedia untuk dicalonkan.

Golkar segera melacak kader-kader beringin lainnya yang dinilai punya kans untuk mereka usung. Dari semua kader alternatif Golkar Loteng yang dinilai berpotensi untuk dicalonkan, tak ada satupun dari mereka yang bersedia dan siap untuk maju.

Salah satu kader Golkar dari Loteng yang paling diharapkan dapat mengisi kekosongan itu adalah Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD

Golkar NTB, Lalu Satriawandi yang saat ini menjadi anggota DPRD NTB. Sayangnya Satriawandi juga tidak bersedia untuk bertarung.

“Sudah saya dorong dia, tapi ternyata ndak mau. Padahal kita berharap yang maju kader Golkar yang muda-muda, tapi ndak,” ungkap Ketua Desk Pilkada DPD I Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD NTB. Dihadapkan dalam kondisi

politik seperti itu, Golkar menjadi terhimpit dan serba dlematis, sebab Golkar tak memiliki waktu yang cukup untuk mencari sosok figur yang tepat untuk mereka calonkan. Karena di satu sisi mereka dideadline oleh DPP supaya segera mengajukan usulan calon.

Dalam kondisi terdesak itulah, secara mengejutkan muncul nama Sekda Kabupaten Lombok Tengah, M. Nursiah untuk dicalonkan sebagai calon

(Suara NTB/dok)

Baiq Isvie Rupaeda

wakil bupati berpasangan dengan calon Bupati dari Partai Gerindra, L. Pathul Bahri.

Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi membenarkan, pihaknya memutuskan mengusulkan nama M. Nursiah sebagai bakal calon wakil bupati dari Partai Golkar.

Diputuskannya orang nomor satu di jajaran ASN Loteng itu, lantaran Golkar tak berhasil memunculkan kadernya yang lain. “Kita tetap koalisi dengan Gerindra dan kita sudah usulkan Pak Nursiah,” katanya.

Dikatakan Isvie bahwa nama Nursiah pun langsung dikirim ke DPP sebagai usulan bakal calon yang akan diusung Golkar di Pilkada Loteng. Bagi

Isvie, yang pasti pihaknya memiliki usulan sesuai dengan permintaan dari DPP. Namun soal apakah nama Nursiah disetujui atau tidak, hal itu menjadi kewenangan DPP. “Tergantung keputusan DPP Golkar,” katanya.

Keputusan untuk menetapkan nama Nursiah sebagai bakal calon yang akan diusung, terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban menyampaikan usulan balon ke DPP. Bagi Golkar NTB, yang penting pihaknya sudah mengusulkan calon, lantas apakah akan disetujui atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada DPP. Hal itu juga terlihat dari pernyataan yang disampaikan Sek-

retaris DPD II Golkar Loteng yang juga ketua Desk Pilkada, H. L. Kelan. Dia mengatakan bahwa pihaknya sebatas mengusulkan nama Nursiah, tapi bukan sebagai penentu. Soal kemudian apakah pasangan yang diusulkan disetujui atau tidak. Itu menjadi kewenangan DPP Golkar dan tidak tertutup kemungkinan pasangan yang direkomendasikan DPP bisa berbeda dari yang diusulkan.

“Prinsipnya kita sudah menjalankan apa yang ditugaskan oleh partai, mengusulkan pasangan calon untuk diputuskan DPP. Selanjutnya kewenangan sepenuhnya ada di tangan DPP,” kata Kelan kepada Suara NTB baru-baru ini. (ndi)

Kapolda NTB Atensi Kasus Narkoba Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatensi pengungkapan kasus peredaran narkoba dari dalam Lapas Mataram. Kasus itu akan ditelusuri menyeluruh. Mulai dari pemakai, kurir, dan bandarnya.

“Jadi kalau ini memang harus dikembangkan, ya dikembangkan, karena tindak pidana narkotika itu pasti ada ujungnya. Jadi harus dikembangkan dan diselidiki,” tegasnya saat berkunjung ke Polresta Mataram kemarin.

Iqbal menyampaikan penyidik sudah semestinya mengusut di pangkal kasusnya saja. Peredaran narkoba tidak berdiri sendiri. Melainkan melibatkan banyak orang dengan berbagai pergerakan. “Usut sampai tuntas,” ucapnya.

Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa penyidik untuk tidak gegabah. Penyidik maupun tim reserse sudah dibekali kemampuan penyelidikan kasus. Di dalamnya ada aturan dan prosedur. “Ungkap dengan upaya paksa yang benar, jalankan tahapan-tahapan yang benar,” tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus, kata Kapolda, situasi di lapangan dapat bermacam-macam. Perlawanan dari pelaku sudah hal yang biasa. Begitu juga dengan tantangan menerobos tempat yang perlu perlakukan khusus untuk menjangkaunya.

“Mereka masih muda. Sebenarnya itu keberhasilan. Tapi karena mungkin emosi dan sebagainya, jadi bergeser isunya. Ini adalah suatu dinamika yang sudah diselesaikan,” ujarnya.

Iqbal mengapresiasi kinerja Satresnarkoba Polresta Mataram yang bisa mengungkap peredaran narkoba di dalam Lapas. “Saya apresiasi. Itu luar biasa,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Satresnarkoba Polresta Mataram menggagalkan dua transaksi narkoba di Lapas Mataram Senin (8/6) sore. Transaksi pertama yakni penjualan sabu yang diantarkan dari oknum napi dari dalam Lapas Mataram seberat 6,8 gram.

Di waktu bersamaan, ada lagi transaksi lain yang mana kurir mengantarkan pesanan sabu untuk diantarkan ke dalam Lapas Mataram.

Barang buktinya 0,94 gram. Tiga napi dan dua tahanan pendamping sudah ditetapkan sebagai tersangka. (why) Mohammad Iqbal (Suara NTB/dok)

PKB Janjikan SK Dukungan DPP untuk Empat Daerah Terbit Minggu Depan Mataram (Suara NTB) – DPW PKB NTB menjanjikan dalam waktu dekat ini akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan resmi model B1-KWK dari DPP PKB untuk digunakan mendaftar di KPU sebagai peserta Pilkada oleh sejumlah pasangan bakal calon yang diusung PKB pada Pilkada serentak 2020.

“Insya Allah SK DPP akan terbit minggu depan ini, tapi untuk beberapa daerah saja dulu,” kata Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani saat ditemui di ruang fraksi PKB DPRD NTB. Dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. SK dukungan DPP PKB yang akan terbit minggu depan ini untuk empat daerah saja yakni Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima.

“Kenapa empat daerah ini duluan keluar SK-nya, karena mereka sudah memenuhi surat tugas, yang penting balon ini memenuhi surat tugas, pasangan sudah lengkap, dan koalisi sudah klir, maka DPP tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan SK,” jelasnya.

Dengan sudah ada kepastian SK dukungan DPP untuk empat daerah itu. Lantas bagaimana dengan nasib dukungan PKB di tiga daerah lain, seperti di Kota Mataram, Lombok Tengah dan Dompu. Menurut Hadrian untuk tiga daerah itu akan menyusul kemudian, lantaran ada beberapa persyaratan yang masih belum rampung oleh balon di tiga daerah itu.

“Misalnya untuk Kota Mataram, kita sampai hari ini belum menerima laporan partai mana saja yang sudah mendukung Makmur-Ahda untuk jadi koalisi dengan kita.

Maka DPP juga belum bisa keluarkan SK untuk Mataram,” jelasnya.

Karena itu ia meminta Makmur-Ahda supaya segera merampungkan partai koalisi dan juga hasil surveinya. Jika dua hal itu sudah lengkap, Hadrian memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, DPP akan langsung keluarkan SK dukungan.

Sementara untuk Lombok Tengah, PKB nampaknya belum akan mengeluarkan dukungannya. Karena, dinamika politik di daerah cukup tinggi dan terus mengalami perubahan-perubahan. Baru-baru ini, konstelasi politik di Loteng dikejutkan dengan keputusan Bodak yang menarik mundur tiga anggota keluarganya untuk dicalonkan.

“Memang pascakeputusan Bodak dan dipastikan tidak ada yang muncul dari sana sehingga kita kembali melihat dinamika yang terjadi. Tapi yang jelas tidak dukungan PKB akan keluar dari balon yang sudah dipanggil. Kalaupun kami targetkan diri, paling cepat bulan depan dukungan di Loteng sudah keluar,” katanya. Demikian juga dengan di Dompu, penggodokan sedang berproses. (ndi)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Wakapolresta Mataram Erwin Suwondo menunjukkan barang bukti peredaran sabu dengan TKP Dasan Agung, Selaparang, Mataram, Jumat (12/6). Tersangka residivis merekrut tiga orang baru untuk kembali menjalankan bisnis narkoba.

Sabu dan Ekstasi Batal Beredar di Ampenan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggagalkan peredaran sabu dan ekstasi di wilayah Ampenan, Mataram.

Dua kurir, UA (23) dan HA (35) ditangkap sebelum sabu mereka bawa sampai ke pemesan.

Bandar yang mengirim sabu dan ekstasi yang total beratnya 25 gram belum terdeteksi. “Mereka ini orang suruhan.

Kurir yang diminta mengantarkan barang,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Jumat (12/5) kemarin.

Pelaku UA yang membawa 24 gram sabu ditangkap lebih dulu di Sukaraja Barat, Ampenan Tengah, Ampenan Jumat (12/6) dini hari. UA langsung mengaku ketika diinterogasi di tempat. Barangnya didapat dari orang lain. HA kemudian dibekuk di Otak Desa, Dayan Peken, Ampenan.

Barang bukti lain ditemukan.

Yakni dua butir ekstasi yang beratnya 1 gram.

Barang bukti lainnya, uang tunai Rp426 ribu hasil transaksi serta ponsel uang dipa-

kai untuk saling berkomunikasi. Dua pelaku dijerat pasal 112 Ayat 1 dan asal 114 Ayat 1 UU RI No35/2009 tentang Narkotika. Sementara Polresta Mataram juga menangkap empat orang terkait peredaran sabu. Barang bukti yang disita yakni 19 poket seberat 23,9 gram sabu dan dua poket ekstasi seberat 0,94 gram.

Empat orang ini berjualan di Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Wakapolresta Mataram AKBP Erwin Suwondo menjelaskan, salah

satu pelaku merupakan buronan yang dulu urung ditangkap karena digerebek tapi tidak ditemukan barang bukti. Yang juga merupakan residivis. “Ada yang perannya sebagai pemilik barang, yang membantu menyimpankan, ada yang bagian mengedarkan. Semua ini hasil pengembangan,” ucapnya Jumat (12/6) kemarin.

Para tersangka yang sudah diamankan ini yakni sang residivis MK alias S (32), YH (26), MM (21), dan WM (28).

Barang bukti lain yang disita yakni uang tunai Rp6,54 juta diduga hasil transaksi. Para pelaku ini digerebek di sebuah rumah di Gapuk Selatan, Dasan Agung, Selaparang, Mataram Rabu (10/6) lalu.

Mereka baru saja menyelesaikan transaksi. “Satu orang ini pemain lama. Sudah residivis.

Tiga lainnya merupakan pemain baru. Semuanya positif narkoba artinya semua juga pemakai. Ini kita kembangkan terus kasusnya,” kata Erwin. (why)

Sejumlah Parpol Siapkan Strategi Kampanye dengan Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Partai politik memiliki tantangan cukup berat dalam menghadapi Pilkada serentak yang harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya ruang gerak mesin politik partai akan sangat terbatas untuk melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan pasangan calon yang mereka usung kepada masyarakat dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Namun demikian, sejumlah partai politik mengaku telah menghitung kondisi tersebut. Metode sosialisasi dan kampanye yang akan mereka gunakan pada pilkada 2020 telah mereka siapkan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

PKS merupakan salah satu partai yang terlihat sudah siap untuk menghadapi Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19 itu. PKS sudah menyiapkan sejumlah opsi strategi kampanye yang akan dijalankan tanpa melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Memang hampir semua kita merasakan kondisi terbatasnya ruang gerak kita oleh pandemi Covid-19 ini.

Tapi kita sudah siap menghadapi Pilkada dengan suasana pandemi ini,” ujar Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB di DPRD NTB. Dikatakan Hadi, bahwa partainya sudah mempelajari medan politik yang akan mereka hadapi pada Pilkada 2020. Sebab selama masa tanggap darurat Pandemi Covid-19 ini, mesin politik PKS terus bergerak ke tengah-kete-

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan Hidayat ngah masyarakat, untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Dari kegiatankegiatan sosial-kemanusiaan yang sudah dilakukan itulah PKS memetik pelajaran bagaiamana mendekati masyarakat dalam suasana pandemi Covid-19.

“Saya rasa dengan kondisi seperti begini, bagi PKS ada energi yang masih tersimpan cukup bagus. Karena dalam kondisi pandemi ini PKS terus bergerak untuk melakukan hikmat-hikmat kepada masyarakat, apakah dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, membantu masyarakat, yang terus kita lakukan yang ternyata tidak menutup komunikasi kita dengan masyarakat, cuma mungkin dibatasi saja,” katanya.

“Nah pola-pola yang kami sudah biasa melakukan dengan pertemuan terbatas itu, sangat memungkinkan bagi kita. Tinggal dimaksimalkan saja di Pilkada ini, mungkin kita akan menemui pemilih dengan orang per orang, dari pintu ke pintu, Itulah mungkin

salah satu yang bisa kami lakukan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD NTB itu mengatakan, di samping kesiapan mesin politik partai di dalam memenangkan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada 2020. Menurut Hadi, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kesukaan masyarakat terhadap figur pasangan calon. Menurutnya hal itu adalah kunci utama untuk meraih kemenangan.

“Karena sekuat apapun mesin politik partai akan bergerak, tetap tidak akan maksimal kalau elektabilitas calon itu tidak baik untuk dijual. Jadi elektabilitas calon itu jelas jadi kunci,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang ditanya terkait dengan strategi pemenangan yang akan dilakukan pada Pilkada serentak 2020 ini.

Mengingat kampanye dengan pola biasa mengumpulkan banyak massa, dipastikan tidak dapat digunakan lagi di masa Pandemi Covid-19 ini.

Ridwan mengaku bahwa partainya sudah punya strategi yang akan digunakan di Pilkada 2020 ini, tentu telah disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19. Namun demikian, Ridwan menolak untuk membeberkan setrategi yang akan ditempuh partainya.

“Tentu kita punya metode-metode kampanye kita, tapi kan itu rahasia, karena ini menyangkut strategi.

Tapi yang pasti semua sudah disiapkan, hanya saja ndak boleh bocor dulu, karena itu rahasia perusahaan,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/why)

PASPOR - Petugas layanan paspor Imigrasi Mataram menggunakan pelindung wajah dan masker saat melayani pemohon paspor haji, Jumat (12/6). Layanan paspor umum mulai dibuka kembali Senin (15/6) pekan depan dengan adaptasi kenormalan baru.

Adaptasi Kenormalan Baru

Pekan Depan, Imigrasi Mataram Kembali Buka Layanan Paspor Mataram (Suara NTB) Imigrasi Kelas I TPI Mataram kembali membuka layanan umum pengurusan paspor setelah vakum selama dua bulan akibat pandemi virus Covid-19. Meski demikian, pelayanan paspor dibatasi permohonannya. Juga dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Selama ini memang sudah buka untuk yang mau berangkat haji dan yang dapat beasiswa. Tapi yang umum kita akan buka lagi mulai Senin minggu depan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Syahrifullah, Jumat (12/6). Pelayanan paspor menggunakan tambahan mekanisme yakni yang berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19. Permohonan paspor dibatasi dengan kuota yang hanya 50 persen dari hari biasa.

“Untuk yang umum satu hari kuotanya 30 orang. Yang lansia atau berkebutuhan khusus 10 orang. Totalnya sehari ada kuota 40 permohonan. Nanti akan kita evaluasi lagi,” ujarnya.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pedoman pelayanan paspor pada masa tatanan normal baru. Termasuk penegasan mengenai protokol kesehatan.

“Kalau pemohon lansia tidak

pakai masker nanti akan kita bagikan. Tapi kalau yang umum tidak pakai masker, mohon maaf kami akan larang untuk masuk,” tegasnya.

Syahrif menekankan bahwa pembukaan kembali layanan itu sebagai bagian dari tugas dan kewenangan Imigrasi Mataram yang menyelenggarakan pelayanan publik. Namun dia mengimbau masyarakat umum untuk menunda perjalanan ke luar negeri tanpa kepentingan mendesak.

“Kalau tidak penting-penting benar bepergian, tidak usah mengurus. Umrah juga belum bisa. Apalagi yang mau bekerja. Jangan mau dipermainkan calo. Petugas saya juga begitu, kalau ikut-ikutan, habis dia,” jelasnya.

Kasi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Wisnu Ontoaji menambahkan pola kerja petugas pelayanan paspor mengadaptasi prosedur kenormalan baru. Seperti kerja bergantian dan membatasi loket untuk menghindari kerumunan.

“Pada prinsipnya kami sudah siap memberi pelayanan paspor. Ini agar masyarakat yang membutuhkan paspor tetap bisa terlayani. Kuncinya di tatanan normal baru ini, kita pertegas protokol kesehatan,” urainya. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juni 2020

Maju di Pilkada Loteng

Dua ASN Ajukan Pensiun Praya (Suara NTB) Dua pejabat eselon II lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang, masing-masing Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. Lalu Aswatara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, telah mengajukan permohonan pensiun. Permohonan pensiun kedua pejabat tersebut pun kini tengah diproses oleh Pemkab Loteng.

“Usulan pengajuan pensiun keduanya (Masrun dan Aswatara) sudah kita terima. Seluruh berkas dan dokumen pendukung juga sudah diserahkan. Dan, sekarang sedang diproses,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/6).

MenurutnyNazili,baikAstawaramaupunMasrunberharapsudah bisa pensiun awal bulan Agustus mendatang. Mengingat, awal bulan September sudah masuk tahapan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng. Sehingga sebulan sebelum pendaftaran, keduanya bisa fokus untuk mempersiapkan semua kebutuhan untuk proses pendaftaran sebagai calon kepala daerah.

Ia menjelaskan, proses bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa pensiun memang butuh waktu cukup lama. Tapi pada prinsipnya, begitu permohonn pensiun diajukan dan sudah mendapat izin tertulis dari kepala daerah, maka secara otomatis ASN bersangkutan sudah dinyatakan pensiun.

“Meski SK pensiun dari pusat belum turun, tapi kalau permohonan pensiun sudah mendapat izin tertulis dari kepala daerah, maka otomatis pensiun berlaku. Dan, keputusan itu tidak bisa ditarik kembali,” terangnya. Sejak saat itu, semua hak-haknya sebagai ASN aktif akan dihentikan. Hanya hak pensiun saja yang akan diterima.

Ditanya soal permohonan pensiun dari Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang kabarnya juga akan ikut maju bertarung di Pilkada Loteng, Nazili mengaku belum menerima.

Karena memang baru beberapa hari ini nama Sekda Loteng disebut-sebut akan maju di Pilkada Loteng mendatang, untuk mendamping Wabup Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. “Mungkin sedang dipersiapkan oleh beliau (Nursiah,red).

Kalau kami hanya menerima. Kalau sudah ada usulan, kita proses,” tegas Nazili. Ir. Lalu Aswatara sendiri kabarnya bakal mendampingi Ketua DPC Partai Demokrat, Ahmad Ziadi. Sementara H. Masrun, akan berpasangan dengan mantan Ketua KPU NTB, H. Lalu Aksar Anshori. (kir)

Halaman 8

Anggaran Pilkada Loteng Membengkak Rp3 Miliar Praya (Suara NTB) Rencana penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memenuhi standar protokol kesehatan membuat kebutuhan anggaran gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) membengkak.

Pemkab Loteng pun sudah menghitung besaran kebutuhan anggaran tambahan tersebut. Baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng maupun Bawaslu Loteng.

“Besaran tambahan anggaarannya sekitar Rp3 miliar lebih,” ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/6). Pemkab Loteng sebelumnya sudah menggelar pertemuan via telekonferensi dengan KPU Loteng serta Bawaslu Loteng. Di mana KPU Loteng awalnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar. Sedangkan Bawaslu Loteng mengajukan tambahan hampir Rp2 miliar.

Tapi setelah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anggaran daerah, KPU Loteng akhirnya diberikan

tambahan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Adapun Bawaslu Loteng mendapat tambahan anggaran sekitar Rp600 juta lebih. “Kalau melihat item kebutuhan angagran yang ada, sebenarnya cukup banyak. Tetapi kami fokus pada pengalokasian anggaran untuk penambahan honor petugas serta kebutuan ATK (alat tulis kantor),” jelasnya.

Karena memang dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, anggaran daerah dalam posisi cukup sulit.

Saat pemerintah daerah diharuskan menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 dengan mengorbankan angga-

ran pembangunan, juga diharuskan untuk menambah alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng.

Memang ada informasi kalau tambahan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada akan dibebankan ke pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut dari pemerintah pusat. Sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri tambahan anggaran pilkada.

Disinggung sumber anggaran tambahan pelaksaan Pilkada Loteng tersebut, Nursiah mengaku belum bisa di-

pastikan. Kalau dari pos anggaran belanja langsung, peluangnya agak berat. Harapan yang paling besar dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Dengan catatan pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. “Semoga saja pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Jadi anggaran yang tersedia di pos anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan tambahan anggaran Pilkada Loteng,” tegasnya.

Sebelumnya, KPU Loteng berencana untuk menambahkan jumlah TPS mendatang sebanyak sekitar 700 TPS. Dari rencana semula sebanyak 1.500 TPS. Hal itu untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid19. Dimana jumlah pemilih dimasing-masing TPS

dikurang menjadi maksimal 500 orang, dari sebelumnya sebanyak 800 orang per TPS. (kir)

H.M. Nursiah (Suara NTB/dok)

DLHK Lotim Tebang Ribuan Pohon Sengon Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur akan menebang ribuan pohon sengon di seluruh pinggir jalan.

Pohon-pohon Sengon tersebut diketahui merupakan pohon yang mudah tumbang dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

“Kita akan melakukan peremajaan terhadap semua pohon Sengon ini,” terang Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (PRTH) DLHK Lotim, Indarjaya Kusuma. Ditemui komplek Taman Rinjani Selong, Jumat (12/6), Indarjaya mengatakan, penebangan tetap dilakukan dengan memilih yang sudah besarbesar. “Kita sudah melakukan survei pohon yang rawan,” katanya.

Belasan tahun lalu, pemerintah memilih tanaman Sengon atau albizia chinensisini karena cepat tumbuhnya. Akan tetapi, pohon yang masuk anggota suku fabaceaeini mudah sekali patah. Alasan penanaman pohon yang bisa mencapai ketinggian 40 meter tersebut paling tinggi dalam penyerapan Karbondioksida (CO2). Cepat sekali tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, sejauh ini tanaman Sengon tersebut dinilai kurang tepat untuk ditanam di pinggir-pinggir jalan yang ada di Lotim.

Diakui pula, pohon Sengon ini juga masuk kategori pohon industri. Namun, penempatan penanamannya bukan di pinggir jalan.

Pasalnya, semua pohon yang sudah ditebang di pinggir jalan ini tidak ada yang mau menerimanya untuk diolah. Alasan somel pohon-pohon di pinggir jalan ini banyak dipaku warga. “Banyak paku yang menancap, sehingga somel tidak berani,” terang Indarjaya.

Sebagai gantinya, lanjut Kabid PRTH DLHK Lotim ini, pohon-pohon Sengon pinggir jalan ini akan diganti dengan pohon yang jauh lebih bermanfaat dan kuat. “Kita akan ganti dengan pohon nangka, ketapang kencana, tabebuya, angsana dan lainnya,” sebutnya. Pohon Tabebuya ini merupakan pohon yang berbunga indah.

‘Seperti yang ditanam di Surabaya,” imbuhnya.

Adapun batang pohon Sengon yang sudah ditebang saat ini ditaruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Ijobalit. Katanya, masih banyak pohon yang belum ditebang sampai saat ini.

Personel DLHK Lotim terbatas untuk melakukan penebangan. “Kemampuan personil hanya mampu satu pohon satu hari,” Indarjaya Kusuma demikian. (rus) (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/yon)

PENYERAHAN - Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid, saat menyerahkan BLT-DD kepada masyarakat sebesar Rp600 ribu per KK, Jumat (12/6).

Pemdes Rempung Salurkan BLT-DD Tahap Kedua Selong (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Rempung, Kecamatan Pringgasela, Jumat (12/6) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Penyaluran BLT-DD ini merupakan tahap kedua dengan jumlah penerima 189 KK yang merupakan salah satu bagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) menghadapi Covid-19.

Kepada Suara NTB, Kades Rempung, Umar Ubaid, menga-

takan bahwa penyaluran BLTDD ini merupakan wujud nyata dan realisasi program-program pemerintah dalam mengatasi sosial ekonomi masyarakat dampak terjadinya virus Corona. Pasalnya, program BLT-DD merupakan salah satu JPS yang dianggarkan oleh pemerintah sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Di mana, masing-masing KK mendapat uang tunai sebesar Rp600 ribu yang bersumber dari DD ini. “Hari ini, (kemarin, red) kita menyalurkan BLT-DD

tahap II,” terangnya.

Dalam tabulasi data semua bantuan JPS di Desa Rempung, di antaranya untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 310 KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 120 KK, BPNT tambahan Covid19 sebanyak 99 KK, BLT-DD sebanyak 189 KK. Selanjutnya untuk JPS Kabupaten Lotim, 183 KK, JPS Gemilang Provinsi NTB, 261 KK dan yang bersumber Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos sebanyak 474 KK. Sehingga

total yang sudah terakomodir bantuan sebanyak 1.636 KK. “Setelah BLT-DD ini, hari Sabtu kita bagi JPS Gemilang dan Senin dilanjutkan BPNT. Artinya yang sudah tahap II yaitu BST Kemensos, BLT DD dan JPS Gemilang,” papar Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) cabang NTB ini.

Ia menjelaskan, dari KK yang terakomodir sebanyak 1.636 tersebut. Umar Ubaid tidak memungkiri adanya masyarakat atau KK yang sama sekali belum tersentuh

bantuan tersebut. Disebutkannya dari1.939KK,untukKKyangsama sekali belum menerima bantuan sebanyak 197 KK di luar dari KK PNS,TNI,PolridananggotaDPRD yang tercatat sebanyak 106 KK di Desa Rempung.

Adapun dalam pembagian semua jenis bantuan ini, Pemdes Rempung tetap mengindahkan protokol kesehatan berupa penggunaan masker bagi maupun pembatasan jarak baik antar masyarakat maupun dengan petugas. (yon)

Dana BLT di Gumantar Diduga Dipotong Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Utara, telah dan sedang mendistribusikan Dana Desa (DD) dalam bentuk Ban-

tuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Pada momen itu, Komisi II DPRD menangkap informasi bahwa terdapat Pemdes yang diduga memotong atau membagikan jatah BLT di bawah ketentuan nominal yang diatur.

Setiap warga penerima BLT DD berhak atas Rp600 ribu per orang. Konon nominal itu berkurang di tingkat penerima warga Desa Gumantar. Informasi itu pun langsung diungkap anggota Satgas (Komisi II) DPRD pada rapat dengan eksekutif, Kamis (11/6) lalu. “Menjadi persoalan di Gumantar, itu terjadi pemotongan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Ya, kasihan juga masyarakat tidak men-

erima seperti teman-teman desa lain karena memang uangnya itu kurang dari dana DD itu,” ujar Narsudin, anggota Satgas sekaligus Ketua Komisi II DPRD KLU. Pernyataan Narsudin itu langsung mendapat respon tegas dari Kepala Dinsos yang hadir. Kadis Sosial PPPA KLU, H. Faisol, kontan mengatakan Pemdes Gumantar keliru jika mengalokasikan BLT DD tidak sesuai ketentuan. Kementerian Desa kata dia, mengharuskan setiap penerima memperoleh BLT DD sebesar Rp600 ribu.

“Mohon maaf Pak Narsudin, jangan sampai keluar (dari aturan) itu. Jadi itu tidak boleh kurang dari Rp600 ribu,

apapun kondisinya pak,” cetus Faisol. Mendengar itu, Narsudin menyela dan mengklarifikasi. Kekurangan nominal itu tidak mendapat perintah dari Kades ataupun Kadus. Diakuinya, ia sebagai anggota Dewan juga turun memberi pemahaman.

Ia mengklaim, kurangnya nominal itu diakibatkan oleh kekurangan anggaran di desa yang berdampak pada tuntutan masyarakat untuk memperoleh dana yang sama. Bahkan info itu juga sudah menyebar melalui akun Facebook.

Terpisah, Kepala Desa Gumantar, Japarti, yang dikonfirmasi membantah keterangan Narsudin pada forum resmi DPRD itu. Kepada Suara NTB

via telpon, Japarti menegaskan alokasi BLTT DD yang diterima warga di desanya sesuai dengan aturan, Rp 600 ribu per penerima. Adapun jumlah penerima se Desa Gumantar sejumlah 542 KK. “Bohong itu (informasi Narsudin, red). Siapa yang bilang Rp 300 ribu per KK. Jangan salah ngomong, tanya aja warga kita,” cetus Japarti. Sebagai Kades, ia ikut memberi pemahaman bahwa dana BLT DD tidak boleh dibagi. Penerima juga menerima dana di Kantor Desa di bawah pantauan Inspektorat KLU. “BLT sudah kami salur untuk tahap I dan tahap II. Menunggu lagi tahap III mau pencairan,” tegasnya. (ari)

Pemindahan SDN Model Mataram Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Rencana penggabungan SDN Model Mataram ke SDN 36 Mataram masih belum jelas. Setelah upaya penggabungan itu ditolak warga sekitar SDN 36 Mataram di awal tahun ini, hingga saat ini masih belum ada kepastian penggabungan kedua sekolah itu.

Penggabungan atau grouping yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menjawab per-

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.4204 TC NOKA/NOSIN : MHIJF8119CK490434/JF81E1487955 AN.LINA KARTINI.S.Pd HLG SKTR DUSUN KADIK,DESA SEGALA ANYAR KEC.PUJUT KAB.LOTENG HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.9221 A NOKA/NOSIN : T120-51941/04796 AN.I NYOMAN G.BAGYARTHA HLG SKTR JL.KAMPUNG MELAYU BANGSAL AMPENAN

masalahan selama ini, di mana dengan dipinjamnya ruang SMPN 14 Mataram oleh SDN Model mengakibatkan kelas VIII di SMPN 14 Mataram belajar di selasar sekolah. Hal itu membuat pembelajaran siswa SMPN 14 Mataram menjadi tidak nyaman.

Begitu pula dengan SDN 36 Mataram yang selama ini menerima siswa sangat sedikit. Dengan kepindahan sebagian siswa SDN Model yaitu kelas 3 dan kelas 4 ke SDN 36 Mataram akan berdampak adanya ruangan di SMPN 14 Mataram, juga bisa menambah siswa di SDN 36 Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Mataram,Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dihubungi Jumat (12/6) mengatakan, ia belum memastikan rencana penggabungan SDN Model Mataram ke SDN 36 Mataram. “Belum saya pastikan,” ujar Fatwir menjawab Suara NTB. Sebelumnya, Fatwir berharap agar pemindahan SDN Model berakhir dengan manis. Sementara ini masih terjadi penolakan warga di Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, untuk pemindahan atau merger antara SDN Model ke SDN 36 Mataram.

“Kami ingin semuanya selesai dengan manis, artinya bahwa tidak ada orang, baik

dari pihak manapun, sekolah maupun masyarakat yang kecewa. Saya berusaha mencari solusi permanen dengan sistem yang ada di Pemerintah Kota Mataram. Ini masalah pendidikan, harus jernih, jangan emosi,” katanya.

Terpisah, Kepala SDN Model Mataram, Junaidi, S.Pd., ditemui pada Jumat (12/ 6) mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah. Ia mengakui kondisi saat ini membuat proses penggabungan SDN Model ke SDN 36 Mataram terhambat. Apalagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat konsentrasi pemerintah ke permasalahan Covid-19.

“Pada prinsipnya apapun itu, kami ikut saja kebijakan pemerintah. Sampai hari ini belum ada jalan yang jelas, kami juga tidak bisa berkata apapun, pak Kepala Dinas juga berharap cepat selesai. Yang jelas kami sekarang berusaha apa yang kami bisa selesaikan, kami kerjakan,” ujarnya. (ron)

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juni 2020

Halaman 10

SD Sesuaikan Pengumuman Kelulusan dengan Protokol Cegah Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pengumuman kelulusan di Sekolah Dasar (SD) akan dilaksanakan pada Senin (15/6) mendatang. Pihak SD mengatur pengumuman kelulusan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kepala SDN Model Mataram, Junaidi, S.Pd., ditemui pada Jumat (12/6) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pengumuman kelulusan. Nantinya pengumuman kelulusan dilakukan secara bertahap.

“Setiap 45 menit kami panggil lima orang tua murid untuk mengisi tempat duduk yang sudah disediakan dengan mengatur jarak duduk,” katanya.

Sebanyak 54 siswa kelas VI

yang akan menerima pengumuman kelulusan itu. Nantinya pihak sekolah akan langsung menyerahkan surat keterangan lulus dan lainnya. Hal itu dilakukan karena pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dijadwalkan pada pekan depan. Waktu lima menit untuk masing-masing orang tua dijadikan juga sebagai kesempatan konsultasi, seperti konsultasi PPDB dan lainnya.

Pihaknya menargetkan sebelum pukul 12.00 Wita pengumuman kelulusan dan penyerahan ijazah dan lainnya bisa selesai. “Berkas ini sudah dimasukan ke dalam map, tinggal diserahkan saja. Lima menit itu kami asumsikan ada orang tua siswa yang konsultasi tentang PPDB daring dan sebagainya.

Nanti kami sediakan tempat cuci tangan berbeda,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pe-

nilaian kelulusan kelas VI, Junaidi menjelaskan ujian sekolah tidak dilaksanakan, maka nilai diambil dari rata-rata nilai rapor saat siswa kelas IV, VI, dan semester I kelas VI, juga portofolio kelas VI. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.M., mengatakan, teknis pengumuman diserahkan ke sekolah. Fatwir mengatakan, sekolah bisa mengatur jam pengumuman dan teknis pengumuman. Jika pengumuman secara luring, bisa berupa pemberian amplop berisi surat pengumuman kelulusan, atau memasang

pengumuman di papan pengumuman sekolah, atau cara lainnya. “Masalah teknis diserahkan ke sekolah,” ujarnya.

Pihaknya tidak mengatur detail waktu pengumuman kelulusan, karena, menurut Fatwir siswa SMP dan SD tidak akan berlebihan merayakan kelulusan, seperti melakukan konvoi atau menciptakan kerumunan lainnya. (ron) (Suara NTB/ist)

SIAPKAN - Kepala SDN Model Mataram, Junaidi menunjuk tempat duduk yang disiapkan kepada wali murid saat menerima pengumuman kelulusan pada Senin (15/6) nanti.

Aruna Senggigi Resort & Convention

Bersiap Menjadi Hotel Pertama di Lombok dengan Konsep ”New Normal” Giri Menang (Suara NTB) –

Pandemi Covid-19 masih mewabah di hampir semua negara di dunia. Namun bukan berarti sektor pariwisata seperti hotel dan penginapan tidak bisa berjalan lagi. Sambil menantikan vaksin Covid_19 yang diharapkan bisa segera terwujud, laju bisnis harus terus berjalan dengan menerapkan konsep new normal atau tatanan kehidupan baru yang mengutamakan kebersihan dan kesehatan.

Untuk itu, General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention Weni Kristanti, menegaskan, manajemen mempersiapkan diri menghadapi era new normal dan menjadi hotel pilot di NTB yang menerapkan konsep new normal dengan menyiapkan Standard Operational Procedure meliputi protokol kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. ‘’Hal-hal yang dipersiapkan, di antaranya adalah semua restoran, meeting room serta fasilitas umum menerapkan pola menjaga jarak atau physical distancing, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah setempat,’’ ujarnya dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (12/6).

Selain itu, ujarnya, area lobi atau Front Office menerapkan protokol physical distancing untuk menjaga antrean tamu tetap berjarak minimal 1 meter. Begitu juga, penyediaan alat kebersihan bagi para tamu, seperti

(Suara NTB/ist)

SIAP - Manajemen Aruna Senggigi Resort & Convention sudah siap menerima tamu dengan tetap menerapkan standar Covid-19. hand sanitizer, masker gratis, prosedur protokol kesehatan se- saksi pembayaran di Front Of- an, pembuangan limbah, pengtisu basah antiseptik, penyem- belum dan selama berada di fice atau di restoran yang ditu- gunaan Alat Pengaman Diri protan antiseptik, dan atau tan- area hotel. Seperti pengecekan jukan untuk mengurangi kon- (APD) dan lain sebagainya. ‘’Manajemen hotel juga meda atau petunjuk di tempat suhu tubuh, penyemprotan an- tak fisik antara tamu dan petumana saja alat-alat tersebut tiseptik, serta penggunaan gas hotel/restoran. Termasuk nerapkan protokol alur keluar menerapkan Standard Opera- masuk karyawan untuk memasker di seluruh area hotel. tersedia dan dapat digunakan.

Hal lain, tambahnya, pi- tional Procedure Food Safety mastikan seluruh karyawan Pihak Aruna Senggigi Resort & Convention menegaskan haknya menyediakan sistem yang mencakup pengolahan yang bertugas dalam kondisi pada para tamu akan melewati pembayaran online untuk tran- makanan, pengemasan makan- sehat,’’ ujarnya. (r)

RADIO

Analisis Kebencanaan, Lotim Belum Masuk Musim Kemarau Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mengatensi perubahan musim dari hujan ke musim kemarau.

Akan tetapi berdasarkan analisis kebencanaan, untuk wilayah Lotim sampai saat ini belum masuk musim kemarau.

“Namun untuk secara teori bahwa wilayah Lotim sudah masuk musim kemarau,” terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, Jumat (12/6).

Terdapat beberapa syarat untuk memastikan suatu daerah mengalami musim kemarau.

Minimal terdapat lebih dari 3 kecamatan yang mengalami dampaknya, sehingga dilakukan telaahan untuk menganalisanya seperti apa kekeringan di wilayah itu melalui suvei BMKG. Apabila sudah ada surat dari tiga kecamatan itu, barulah dibuat penetapan status tanggap darurat kekeringan. “Kalau belum, anggaran tidak bisa diajukan,”jelasnya.

Sebaliknya, apabila syarat terpenuhi. Maka langsung diatensi baik

penanganan maupun penganggarannya sesuai kebutuhan, baik itu penanganan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Misalnya untuk jangka pendek berupa pendistribusian air bersih, pengadaan tandon jangka menengah, dan sumur bor dan pipanisasi pengaliran air bersih untuk jangka panjang.

BPBD Lotim memperkirakan 7 kecamatan di Lotim yang akan terdampak kekeringan untuk tahun ini, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Montong Gading, Terara, Sambelia, Suela dan Sakra Barat. Jumlah kecamatan ini berpeluang bertambah dan berkurang. Dikarenakan di beberapa kecamatan ini terdapat sumur bor dan suplai air bersih.

“Apabila berfungsi bisa terjadi pengurangan.

Bisa juga terjadi penambahan di wilayah lain seiring dengan bertambahnya penduduk,” ungkapnya.

Sedangkan untuk saat ini, pendistribusian air bersih tetap dilakukan secara berkala dan bertahap. Namun belum termasuk darurat. Terlebih kondisi embung masyarakat saat ini masih sangat sehat. (yon)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2020

Halaman 11

Forkopimda Sambut Meriah Danrem 162/WB Dari Hal. 1 ‘’Apalagi menjelang Pilkada nanti, kita akan bersatu padu terus menjaga kekompakan .

Korem sesuai bidangnya di teritorial berupaya menciptakan masyarakat NTB yang aman dan damai. Ini harus disiapkan sedini mungkin,’’ terangnya.

Sementara Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal menambahkan, promosi pangkat Danrem 162/WB merupakan pesan yang menunjukkan bahwa prajurit TNI berhasil menjaga teritorialnya. Sekalipun dalam operasi nonmiliter seperti penanganan bencana dan kontijensi. ‘’Kami semakin kuat untuk

mengabdi pada masyarakat.

Selain Pilkada, NTB akan banyak event yang bisa kita raih kesuksesannya bersama-sama. TNI-Polri tidak ada jarak satu milimeter pun,’’ tegasnya.

Korem 162/WB naik kelas menjadi tipe A pada Selasa (9/6) lalu.

Kenaikan tipe Korem 162/ WB tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Korem dari Tipe B ke Tipe A ditandatangani Presiden RI tanggal 11 September 2019. (why)

Undang IKM Jadi Mitra Dari Hal. 1 kata Ihwan dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/6) kemarin.

Ia mengatakan, Pemprov akan melibatkan sebanyakbanyaknya IKM Permesinan dan Logam untuk terlibat dalam membuat 2.133 mesin dan alat pengolahan yang menjadi program stimulus ekonomi tersebut. Melihat banyaknya IKM yang mendaftar, Ihwan mengatakan ternyata NTB memiliki IKM potensi IKM Permesinan dan Logam yang cukup banyak.

Ketika dibuka kemitraan untuk membuat mesin dan alat pengolahan, ternyata banyak yang mendaftar. “NTB ini ternyata potensi terpendam, luar biasa potensinya.

Semuanya sudah ada di masyarakat. Kita mau bikin apa saja sebenarnya sudah ada. Makanya kita mau mengusung tema “Dari NTB untuk Indonesia”,” ujarnya.

Dengan dibukanya pendaftaran IKM mitra ini, kata Ihwan maka akan diketahui klaster-klaster IKM Permesinan dan Logam yang ada di daerah ini. Sehingga akan mempermudah Pemda dalam memberikan intervensi terkait peningkatan kapasitas teknologi maupun kualitas produk yang dihasilkan. ‘’Kami akan klaster dulu IKM mesin berapa, logam, IKM yang membuat mesin olahan berapa. Kemudian kita mempunyai pemetaan nanti.

Mana yang IKM besar, menengah, kecil. Mana produk yang sudah bisa ekspor, keluar daerah. Nanti pembinanya di OPD masing-masing. Begitu kami klasterisasi, dibina OPD. Kami akan fokus pada penguatan jaringan dan sebagainya,’’ terangnya.

IKM besar, menengah dan kecil akan tetap dilibatkan dalam memproduksi pesanan 2.133 mesin dan alat pengolahan yang dipesan Pemprov. Nantinya, IKM besar dapat menjadi partner dari IKM-IKM kecil menengah yang bersesuaian. ‘’Kalau sudah begini, maka networking dia dengan sendirinya. Bisa tumbuh pesat IKM kita kalau begini.

Kami juga akan membuka pendaftaran mitra dari sisi kepakaran. Misalnya ahli bidang sains, permesinan, bioteknologi,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov membuat program stimulus ekonomi untuk IKM dan UKM dengan memesan 2.133 mesin dan alat pengolahan. Pemprov mengalokasikan anggaran Rp17 miliar lebih untuk membantu IKM Permesinan dan Logam tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19. Nantinya, ribuan mesin dan alat pengolahan tersebut akan dibagikan ke IKM dan UKM Pengolahan untuk peningkatan kapasitas produksi. (nas)

Siapkan ’’Pool Test’’ di Tiga Gili Dari Hal. 1 ‘’Kita mau melakukan pool test di Tiga Gili. Itu kita lakukan pemeriksaan kepada keluarga-keluarga yang ada di sana,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, Jumat (12/6) di Mataram.

Diterangkan, pemeriksan swab massal tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap.

Pertama, pemeriksaan pada seluruh penduduk yang bermukim di kawasan Tiga Gili yang dikelompokkan berdasarkan RT masing-masing. ‘’Jadi ada sampling dari kepala keluarga dan orang-orang yang kita anggap berisiko tinggi. Diambil (sampelnya) oleh petugas kesehatan. Satu pulau itu kita targetkan selesai satu hari, biar tidak lama juga,’’ ujar Eka. Diterangkan, sosialisasi pool test dimulai hari ini (13/ 6). Jika tidak ditemukan kendala dalam persiapannya, maka uji swab massal akan segara dilakukan. Jika ditemukan ada kasus positif, maka pihaknya akan melakukan swab per orang sesuai dengan pengelompokan yang telah dilakukan.

Setelah memeriksa seluruh penduduk Tiga Gili, tahap kedua akan dilakukan pemeriksaan yang sama pada seluruh karyawan yang akan bekerja di kawasan itu. ‘’Kalau sudah dinyatakan bersih (baik penduduk maupun karyawan), tidak ada yang positif di sana, kita kunci. Jadi yang masuk juga harus bersih (bebas Covid, Red),’’ jelasnya.

Untuk menjamin kawasan tersebut steril dari virus Corona (Covid-19), maka seluruh wisatawan yang berlibur ke Tiga Gili juga diwajibkan melaksanakan uji swab ketika berada di dalam kawasan.

Artinya, seluruh wisatawan diharuskan menginap selama satu hari untuk menunggu hasil pemeriksaan keluar. ‘’Wisatawan masuk dulu baru diswab. Sehari tidak boleh pulang, harus menunggu hasil tes,’’ ujar Eka. Pengujian spesimen dilakukan di laboratorium RSUD NTB atau Rumah Sakit Unram. ‘’Kita buat seperti itu, jadi orang ke gili pergi pagi pulang sore sudah tidak boleh lagi. Dia harus menginap,’’ sambungnya.

Selain itu, shift karyawan juga dibuat dengan pergantian setiap satu bulan sekali. Sehingga akses keluar masuk karyawan diharapkan tidak sepadat sebelumnya. Di mana ada pekerja harian yang tidak menetap di dalam kawasan.

Menurut Eka, protokol

tersebut sempat mendapat penolakan. ‘’Mereka banyak yang tidak setuju, tapi inilah harga yang harus dibayar. Kalau nanti dia negatif dan diumumkan gili itu bersih. Wisatawan pasti akan datang dan yang menikmati hasilnya adalah pelaku usaha dan pekerja juga,’’ jelasnya.

Diterangkan, berdasarkan evaluasi pihaknya bersama Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, kenormalan baru sektor pariwisata akan mengedepankan aspek cleanliness, health, and safety (CHS). Sehingga destinasi wisata yang menarik dipahami sebagai destinasi yang betul-betul bersih, sehat, dan aman. ‘’Itulah pariwisata di era pandemi. Kita menjaga keamanan warga, tapi wisatawan juga kita jaga,’’ jelasnya.

Di sisi lain, pool test di kawasan Tiga Gili disebut menjadi percontohan untuk langkah-langkah selanjutnya. Terutama untuk memahami kendala apa saja yang mungkin muncul dalam upaya pemerintah dan pihak terkait mempersiapkan kenormalan baru tersebut. ‘’Kalau soal teknis sebenarnya tidak ada masalah.

Kendalanya itu lebih ke kendala sosial. Nanti kita lihat dulu, belajar dari pengalaman di Tiga Gili. Baru kita lanjutkan ke tempat (destinasi wisata) yang lain,’’ ujar Eka. Proses pemeriksaan melalui pool test di Tiga Gili diperkirakan akan memakan waktu 7-10 hari. Jika tidak ditemukan kasus positif, Dikes NTB memprediksi kawasan tersebut akan siap dibuka untuk wisatawan paling cepat akhir Juni atau awal Juli mendatang.

Di sisi lain, Eka menekankan bahwa untuk saat ini hanya Tiga Gili yang memungkinkan dijadikan percontohan. Mengingat posisinya sebagai destinasi yang terpisah dari pulau utama. ‘’Kita pilih Tiga Gili karena dia tertutup. Kita tidak pilih di Mandalika, misalnya, karena dia terbuka,’’ jelas Eka. Setelah destinasi tersebut dibuka, pihaknya berharap adanya peran aktif Pemda setempat untuk mempertahankan statusnya. ‘’Kalau dia sudah dinyatakan negatif, yang harus kita jaga jangan sampai dia tercemar. Yang susah itu pasca-pool test-nya. Bagaimana Pemkab KLU menjaga,’’ pungkasnya. (bay)

PEMANFAATAN PEKARANGAN - Salah satu konsep pemanfaatan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam (Suara NTB/bul)

Distribusi JPS Gemilang Tahap II Capai 66 Persen Mataram (Suara NTB) Distribusi paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II kini sudah mencapai 66 persen. Pemprov mengklaim penyaluran JPS Gemilang tahap II minim protes dari masyarakat. ‘’Jauh lebih baik dibandingkan tahap I. Pertama, soal pendataan sudah jauh lebih baik. Sudah sangat minim protes-protes dari kepala desa maupun lurah. Walaupun masih ada satu, dua. Itu biasa,’’ kata Koordinator Bidang Pemulihan Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Jumat (12/6) kemarin.

Selain minim protes dari masyarakat, Kades dan Lurah. Ridwan mengatakan

hampir tidak ada protes terkait dengan barang yang diterima oleh masyarakat. Karena Pemda dinilai jauh lebih siap mendistribusikannya. Kemudian barang-barang paket JPS Gemilang tahap II, merupakan barang-barang yang tidak mudah busuk. Beda dengan barang JPS Gemilang tahap I, yaitu adanya telur yang busuk.

“Distribusinya sudah jauh lebih baik melalui pendampingan semua OPD kita libatkan. Seluruh OPD pegang masing-masing kabupaten/ kota. Dia yang mengawal pe-

nyaluran sampai ke desadesa,” jelasnya.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan Pemprov menargetkan penyaluran JPS Gemilang tahap II tuntas 18 Juni mendatang. Sekarang, pihaknya sedang menyiapkan untuk pendistribusian JPS Gemilang tahap III yang rencananya akan diluncurkan minggu keempat bulan Juni ini.

Dalam penyaluran JPS Gemilang tahap III, kata Ridwan, Pemprov akan memperbanyak lagi keterlibatan IKM

dan UKM yang memasok barang untuk paket JPS Gemilang. Ia mengatakan ada usulan agar kemasannya bisa menggunakan besek yang terbuat dari bambu.

“Boleh saja. Yang penting barangnya siap, bisa saja paket di Lombok Timur beda dengan di Bima. Paket di Dompu beda dengan di Sumbawa. Jadi benar-benar kita ingin memberdayakan IKM dan UKM,” katanya.

Ia mengatakan kunci menumbuhkan ekonomi NTB di tengah keterpurukan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa adalah menggeliatkan sektor UMKM. “Sehingga kalaupun tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh JPS Gemilang tapi telah menumbuhkan se-

mangat UMKM kita di tengah pandemi ini mereka diberikan suatu kepercayaan. Nanti setelah pandemi selesai, dia akan bisa berproduksi dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebut progres penyaluran JPS Gemilang tahap II sudah mencapai 66 persen. Sebanyak empat kabupaten, penyaluran JPS Gemilang sudah 100 persen.

Seperti Kota Mataram, Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan di Lombok Utara, progresnya sudah 83 persen, Lombok Tengah 70 persen, Lombok Timur 61 persen, Sumbawa 77 persen dan Bima 33 persen. (nas)

Promosikan Tiga Gili untuk Kenormalan Baru Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) – Persiapan menuju kenormalan baru pariwisata di NTB disambut baik oleh pelaku usaha, termasuk agen perjalanan. Terutama dengan pembenahan di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) untuk memenuhi standar cleanliness, health, and safety (CHS).

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan pihaknya siap mempromosikan Tiga Gili jika pemerintah daerah telah menyatakan destinasi wisata andalan tersebut resmi dibuka kembali.

“Khusus di Asita, kita setiap Rabu ada semacam bicara antar perwakilan daerah.

Bagaimana masing-masing provinsi diberi kesempatan untuk mempromosikan kesiapan destinasinya kepada seluruh peserta meeting (perte-

muan),” ujar Dewantoro saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Diterangkan, pertemuan yang dilakukan oleh seluruh anggota Asita se-Indonesia tersebut juga mengundang beberapa perwakilan dari negara sekitar Asean dan lain-lain. “Rencananya Rabu ini ada persentasi dari Kadis (Pariwisata) dan Wagub terkait situasi terkini NTB, khususnya Lombok,” ujarnya.

Menurut Dewantoro, peran pemerintah untuk secara aktif menginformasikan kondisi terkini destinasi wisata NTB cukup penting. Dicontohkan dengan persiapan membuka Tiga Gili, dimana promosi yang dilakukan akan lebih meyakinkan jika ada penjelasan resmi dari pemerintah sendiri.

“Ini kesiapan kita, sehingga suatu saat bisa benar-benar normal, para pelaku (usaha) di luar Lombok sudah dapat gambaran dari pemerin-

Dewantoro Umbu Joka tah,” ujar Dewantoro. Dengan begitu, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah diharapkan bisa terjalin untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. “Akan lebih meyakinkan kalau informasinya (terkait situasi terbaru) itu dari otoritas daerah,” sambungnya.

Di sisi lain, pelaku usaha pari-

Saatnya Inovasi Riset Iptek Kampus Dimanfaatkan Masyarakat Dari Hal. 1 Mahasiswa-mahasiswa Unram harus dididik menjadi pengusaha atau UKM dan IKM yang dapat memanfaatkan bahan lokal.

“Saya minta Rektor Unram siapkan 10-20 orang mahasiswa untuk berwirausaha.

Ajari dan didik mereka untuk menjadi pengusaha, baik di pertanian atau peternakan di desanya, nanti kita kasih modal,” ajaknya.

Menurutnya, pemerintah daerah dan kampus harus membangun kesadaran masyarakat tentang perlunya memanfaatkan buah dari hasil iptek, sehingga dapat mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang pertanian, peternakan maupun teknik.

Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun komunikasi dan kerjasama untuk pengembangan hasil kajian dan riset serta inovasi Unram untuk membangun NTB. Fakultas Pertanian dan

Fakultas Peternakan misalnya, merupakan kampus pertama di Indonesia yang berhasil mengembangkan teknologi pembuahan, tanaman buah diluar musim. Juga temuan sejumlah varietas/bibit unggul seperti jagung, kentang, bawang, padi dan tanaman palawija serta beragam hortikultura lainnya.

Poduk lain dari Fakultas Pertanian di antaranya pupuk cair, sabun aroma terapi, alat pengering gabah, untuk panen padi dan sejumlah produkproduk pertanian dan perkebunan lainnya. Sedangkan di bidang peternakan, Unram juga berhasil mengembangkan teknologi budidaya bibit sapi.

Dan budidaya Madu Trigona terpilih sebagai salah satu produk unggulan.

Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., menyambut antusias gagasan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan karya mahasiswa dan dosen Unram bagi dunia usaha dan pembangunan daerah.

Rektor menambahkan, NTB sudah memiliki sumber

daya alam maupun sumber daya manusia yang berlimpah.

Tugas selanjutnya bagaimana memanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Ke depan kerjasama Unram dan Pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk memajukan dunia usaha. Juga petani, peternak dan usaha dibidang lainnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Usai mengunjungi hasil produk dan inovasi di Fakultas Pertanian dan Peternakan, Gubernur mengunjungi Fakultas Teknik melihat Laboraturium Bio Energi. Di akhir kunjungan tersebut gubernur juga menerima penyerahan perdana alkohol sebagai bahan pembuatan sanitizer, dan disinfektan dari Rektor Unram untuk kebutuhan daerah.

Hasil laboratorium berupa alkohol 70-80 persen merupakan bahan pembuatan sanitizer dan disinfektan hasil olahan laboratorium Fakultas Teknik dari limbah sari tebu yang diberikan oleh PT. SMS yang memproduksi gula di Dompu. (dys)

98 Persen Hotel di NTB Lebih Pilih Tutup Dari Hal. 1 Sehingga bisa dijadikan rujukan bagi hotel-hotel untuk mulai membuka usahanya. ‘’SOP masih dalam tahap pembahasan detail, finalnya dalam minggu-minggu ini lah,’’ ujarnya. SOP tersebut menurutnya masih menunggu rekomendasi protokol dari Satgas Covid19 di NTB, terutama menyangkut pelayanan yang akan diberikan. ‘’Terus terang rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 di

sektor kesehatannya yang kita tunggu. Kan (angka) positif naik terus. Kalau positif naik terus, tidak mungkin kita buka normal semua,’’ katanya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, membenarkan beberapa hotel saat ini dimanfaatkan sebagai lokasi karantina mandiri. Dengan begitu, jumlah hotel yang bisa kembali beroprasi terbilang masih terbatas. ‘’Hanya beberapa saja ada

(hotel) yang mulai buka. Itu pun hanya melayani isolasi mandiri,’’ ujar Wolini, Jumat (12/6).

Menurutnya, melihat tingkat kunjungan tamu saat ini sebagian besar hotel masih memutuskan untuk tutup sementara.

Menurut Wolini, dari 56 hotel yang terdata menjadi anggota PHRI NTB, jumlah hotel yang membuka kembali usahanya sampai saat ini ada pada persentase 10 persen. ‘’Itu anggota PHRI. Di luar PHRI mungkin belum ada yang buka,’’ jelasnya. (bay)

wisata bidang disebutnya telah menyusun standard operational procedure (SOP) untuk masing-masing bidang pelayanan.

Selain itu, rekomendasi Satgas Covid-19 yang ada di NTB juga menjadi acuan dalam penerapan kenormalan baru nantinya.

Beberapa SOP yang disiapkan antra lain pengaturan jumlah penumpang dalam bus pariwisata, maupun protokol lainnya yang akan diterapkan di bandara, restoran, hotel, dan lain-lain. “Nanti kita sesuaikan dengan kebijakan daerah. Misalnya kalau dari Bali ke Gili itu harus lewat bangsal dulu untuk didisinfektan dulu,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadhi Aswinabawa menerangkan kesiapan agen perjalanan telah menyiapkan SOP pelayanan tamu saat kenormalan baru nanti. “Misalnya tour guide (pramuwisata) kita minta selain pakai masker juga pakai face shield. Di mobil juga sudah disiapkan hand sanitizer, tisu basah yang ada disinfektannya, dan sarung tangan plastik untuk supir, tour guide, dan tamu sendiri jika membutuhkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Selain itu, formasi duduk di dalam mobil juga akan menerapkan herringbone system sesuai standar dari World Travel and Tourism Council (WTTC). “Jadi tidak bisa lagi dibuat full 100 persen tempat duduknya. Itu yang kita siapkan dari travel agent sendiri,” jelasnya.

Menurut Awan, saat ini NTB memang memasuki tahap pemanasan untuk menyambut

kenormalan baru. Artinya, persiapan yang dilakukan masih membutuhkan evaluasi secara berkala terkait kesiapan NTB sendiri membuka diri di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Untuk itu, sampai saat ini pasar yang menjadi sasaran adalah wisatawan lokal yang berasal dari sekitar NTB sendiri. “Kita belum berani (kalau membuka untuk daerah luar).

Karena jangan sampai, kita buka kemudian terjadi kasus (positif Covid-19), kan malah masalah,” ujar Awan.

Selain itu, penjabaran kegiatan pariwisata yang bisa dan boleh dilakukan juga dinilai penting dilakukan. Pasalnya, beberapa kegiatan umum seperti kunjungan ke pasar, pusat perbelanjaan, dan lainlian dikhawatirkan masih belum bisa dilakukan.

“Mungkin paket-paket yoga, atau yang lebih outdoor tidak dulu. Kepasar juga tidak dulu, tapi kalau mau diving atau snorkeling silahkan. Hal-hal demikian yang perlu kita siapkan. Produk-produk kita mesti disesuaikan dengan situasi saat ini,” pungkasnya. (bay)

Awanadhi Aswinabawa

Sepuluh RS Kabupaten/Kota akan Dilengkapi Laboratorium TCM Dari Hal. 1 “Walaupun kapasitas sedikit, untuk yang mendesak mereka sudah lakukan. Kalau setiap rumah sakit bisa, maka lumayan mengurangi waktu (menunggu hasil pemeriksaan),” katanya.

Keberadaan Labotarorium TCM di masing-masing RSUD di kabupaten/kota, kata Eka untuk mempercepat mengetahui seorang pasien positif Covid-19 atau tidak. Misalnya, ada pasien yang meninggal, namun belum diketahui statusnya apakah positif Covid-19 atau tidak.

“Maka periksa pakai TCM. Kalau jelas negatif maka pemakaman dilakukan secara biasa. Kalau positif maka mengikuti protokol Covid-19.

Itu yang dilakukan sekarang teman-teman,” jelasnya.

Disinggung mengenai tidak konsistennya grafik penambahan kasus baru Covid-19 di NTB. Karena kadang-kadang penambahan kasusnya tinggi dan kadangkadang sedikit. Eka mengatakan bahwa memang berkaitan dengan pemeriksaan sampel.

Beberapa waktu lalu, terjadi lonjakan kasus baru Covid19 di NTB. Karena tiga mesin atau alat yang digunakan untuk memeriksa spesimen Covid-19 sempat berhenti beroperasi. Setelah itu, hampir 1.000 sampel yang diperiksa di seluruh Laboratorium PCR dan TCM yang ada di NTB. ‘’Sekarang mesin kita tak berani di push seperti kemarin-kemarin. Dia berjalan normal sebanyak 150 sampel sehari. Makanya antreannya (spesimen yang akan diperiksa) agak panjang,’’ jelasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 13 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Nurul Iqamah Dipanggil Pelatnas Pra-Olimpiade

Pastikan Hukuman Maksimal bagi Pengedar dan Bandar Taliwang (Suara NTB) Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono S.IK., MH memastikan akan tetap memberikan hukuman maksimal para pelaku narkoba terutama pengedar dan bandar. Itu dilakukan untuk memberikan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Apalagi trend kasus penyalahgunaan narkoba cenderung terjadi peningkatan setiap tahunnya.

“Khusus kasus narkoba kami tetap akan mengupayakan hukuman yang maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan jika berat barang bukti diatas 100 gram bisa dikenakan hukuman seumur hidup dan hukuman mati,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (12/6). Bahkan khusus untuk kasus tersebut, dirinya juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat.

Persoalan narkoba saat ini sudah menjadi atensi khusus semua pihak, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu, dengan memberikan hukuman yang maksimal dilakukan sebagai efek jerah. Disamping hukuman yang berat bagi para penyalahguna, sosialisasi dampak dari menggunakan narkoba juga akan masif dilakukan. Sehingga dengan upaya demikian, kasus narkoba bisa ditekan di KSB, karena selain penegakan hukum upaya pencegahan juga terus dilakukan. “Upaya penegakan hukum adalah cara terakhir dan kita tetap akan mengedepankan upaya sosialisasi,” sebutnya.

Dirinya juga memastikan akan memberikan sanksi tegas, jika diketahui ada anggota yang bermain, hingga pemecatan. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk sama-sama menyatakan perang terhadap narkoba karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat. Terutama para orang tua diharapkan untuk bisa menjaga putra-putrinya dengan baik supaya terhindar dari narkoba. Jika dibiarkan hidup bebas tanpa ada pengawasan, maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi terciptanya generasi emas KSB di masa-masa yang akan datang.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas masalah narkoba yang setiap tahunnya selalu meningkat melainkan butuh peran kita bersama. Karena jika hanya hukuman yang kita perberat, tanpa kesadaran untuk berubah maka akan sangat percuma,” pungkasnya. (ils)

Kota Bima Luncurkan Aplikasi Pengaduan Kekerasan Anak dan Perempuan Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan aplikasi SIRAPP dan laman rumah Aspirasi Kota Bima. Aplikasi pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Peluncuran aplikasi berbasis andoroid tersebut langsung oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dan Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, di aula Kantor Walikota Bima, Kamis (11/6).

Lutfi mengapresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima dengan dibantu Tim IT yang sukses merancang website dan aplikasi tersebut.

Ia mengaku penerapan aplikasi SIRAPP dan website rumah bertujuan untuk menampilkan sistem pelaporan atau pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis android.

“Dengan adanya aplikasi ini semakin mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bima,” katanya.

Sementara Tim IT aplikasi SIRAPP dan website rumah aspirasi Kota Bima, Endang Sri Sumanti ST M.Eng menjelaskan aplikasi SIRAPP yang dirancang beberapa temannya banyak memiliki kelebihan.”Aplikasi ini bisa dibuka secara online lewat android maupun lewat PC/komputer,” ujarnya.

Kelebihannya menurut dia, seperti bisa menerima laporan pengaduan dari masyarakat secara umum. Kemudian bisa menerima laporan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.”Serta memudahkan kepala daerah dan Kepala OPD mengambil keputusan maupun kebijakan.

Dari aplikasi tersebut tambah dia, alur pelaporan dan pengaduan bisa dilihat oleh masyarakat (pelapor), kasusnya akan ditangani oleh siapa, kemana dan bagaimana proses penanganannya.”Pelapor melakukan registrasi untuk pengaduan dengan mengisi form pelaporan,” pungkasnya. (uki)

Pelacakan Kontak Lima Pasien Positif, Dompu Kirim Ratusan Sampel Swab Dompu (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, terus melakukan pelacakan kontak lima pasien positif di hari pertama kenormalan baru pada Jumat 5 Juni lalu. Temuan awal ada 85 orang, mereka yakni keluarga dekat dari pasien. Sementara hari ini (kemarin) terdapat sekitar 50orang yang akan diambil sampel swab-nya setelah kedapatan reaktif saat tes cepat.

Sekretaris Tim Gugus Tugas Covid-19 Dompu, M. Jufri, ST., M. Si., kepada wartawan di kantornya, Jumat (12/6) menyampaikan, ratusan sampel swab yang akan dikirim sebagian diantaranya dari keluarga lima orang pasien positif dan hasil trancing kontak.

“Jadi 100 lebih sampel baru yang akan kita kirim, sebagian memiliki kontak langsung sebagian dari hasil tracing kontak. Misalnya di Setda yang reaktif, kita langsung swab tidak perlu lagi menunggu rapid kedua,” ungkapnya.

Terhadap keluarga satu rumah lima pasien positif di hari pertama kenormalan baru kemarin, tim tidak menguji sampel darah dan serum mereka lewat tes cepat.

Tetapi langsung mengambil sampel swab untuk diuji pada laboraturium di Sumbawa.

Sementara untuk 50-an sampel baru yang ditemukan merupakan hasil pendeteksian lewat rapid tes, baik di Pasar Induk, Kantor Bupati maupun SKPD tekait. “Paling banyak yang saya dengar dari Pajo, makanya Pajo ini termasuk zona merah,” ujarnya.

M. Jufri (jun) (Suara NTB/jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Impian Nurul Iqamah mengibarkan bendera Indonesia di event internasional akan segera terwujud. Pasalnya, atlet asal Kota Bima ini resmi dipanggil Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan Pra-olimpiade tahun 2020.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Adi Hendra Susanto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (12/6) kemarin mengatakan pemanggilan Nurul Iqamah mengikuti Pelatnas sudah pasti. Pasalnya pihaknya sudah menerima surat pemanggilan atlet NTB mengikuti Pelatnas Praolimpiade.

“Surat pemanggilan Nurul mengikuti Pelatnas sudah kami terima. Tinggal menunggu waktu keberangkatan saja,”ucapnya.

Dijelaskannya, dalam surat pemanggilan Pelatnas tahun 2020 oleh PB FPTI terdapat 12 atlet terdiri dari enam putra dan enam putri.

Satu diantaranya atlet asal NTB, Nurul Iqamah. Selanjut-

Nurul Iqamah

(Suara NTB/ist)

nya, Aries Susanti Rahayu (Jawa Tengah), Raji’ah Salsabila (Banten), Amanda Nanda Mutia (Jawa Timur), Alivany (Sulsel) dan Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Selanjutnya atlet putra, Vedriq Leonardo (Kalimantan Barat), Alfian M. Fajri (Jawa Tengah), Rahmad Adi Mulyono (Jawa Timur), Aspar Jaelalo (DKI Jakarta), Kiromal Katibin (Jawa Tengah) dan Zaenal Aripin (DKI Jakarta).

Ditanya kapan Nurul masuk Pelatnas, Adi menjawab masih meninggu kondisi membaik. Kemungkinan Pelatnas akan di Pusatkan di Jakarta dalam waktu dekat ini hingga akhir Desember 2020. Pelatnas yang dimaksud dalam rangka persiapan menghadapi Pra-olimpiade tahun 2020.(fan)

Dua Anggota PPS Belum Perusahaan Konfirmasi Siap Bertugas Kembali Angkutan Diminta

Taliwang (Suara NTB) Dua anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejauh ini belum mengkonfirmasi kesiapannya untuk kembali bertugas jelang dilanjutkannya tahapan Pilkada Serentak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kedua anggota PPS itu masing-masing bertugas di desa Maluk dan desa Pasir Putih, kecamatan Maluk.

“Kita sudah lakukan validasi kesiapan anggota badan ad hoc PPK dan PPS jelang dilajutkannya kembali tahapan Pillada 15 Juni nanti. Tapi dua orang PPS belum konfirmasi ke kami sementara ini,” kata komisioner KPU KSB, Herman Jayadi kepada Suara NTB, Jum’at (12/6).

Dari informasi yang diperoleh KPU sementara ini, dijelaskan Herman, untuk s a t u

anggota PPS di desa Pasir Putih tengah berada di luar daerah. Sehingga pihaknya belum bisa menghubunginya.

Sementara anggota PPK desa Maluk bersangkutan belum memberi jawaban meski telah dikonfirmasi. “Kondisinya memang bersangkutan belum memberi jawaban,” sebutnya.

Untuk mendapatkan komfirmasi keduanya, sementara ini KPU KSB masih mengupayakannya. Menurut Herman, jika nantinya jelang tanggal 15 Juni, belum didapatkan konfirmasi kesanggupan mereka, maka KPU dapat melakukan penggantian dengan mengambil calon angggota urutan berikutnya berdasarkan hasil seleksi pendaftaran anggota PPS. “Kalau sampai hari Minggu tidak ada informasi dari mereka siap atau tidak diaktifkan lagi sebagai anggota PPS. Ya kita ganti. Supaya hari Senin saat pengaktifan badan ad hoc kami anggotan-

ya semua lengkap,” urainya seraya menambahkan untuk anggota PPK konfirnasi kesiapan untuk diaktifkan kembali telah tutas. “Kalau anggota PPK alhamdulillah semuanya sudah menyatakan siap. Jadi untuk PPK tidak ada masalah lagi,” klaim mantan komisioner Bawaslu KSB ini.

Herman menyampaikan, untuk pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS jelang lanjutan tahapan Pilkada serentak 2020 pada 15 Juni mendatang. KPU Pusat telah menginstruksikan seluruh KPU di daerah agar memastikan kesiapan para anggota badan ad hoc-nya siap bertugas kembali. Pernyataan kesanggupan itu terutama kesiapan melaksanakan tugas di tengah pandemi virus corona. “Kita kan tidak bisa memaksa mereka bekerja dalam kondisi pandemi seperti ini. Makanya kalau siap mereka kita minta membuat surat pernyataan kesanggupan,” bebernya.

Selain surat pernyataan kesanggupan bertugas kembali, KPU KSB juga mensyaratkan para anggota PPK dan PPS menyertakan surat keterangan sehat. Dikatakan Herman, keterangan sehat itu peting mengingat setelah diaktifkan para anggota akan langsung bekerja melaksanakan tahapan Pilkada yang sempat tertunda. “Bulan ini kita akan masuk proses pendataan pemilih,” sebutnya.(bug)

Patuhi Aturan

Taliwang (Suara NTB) Pelonggaran syarat penyeberangan manusia antar pulau dalam Provinsi di NTB membuat perusahaan angkutan darat yang melayani antar kabupaten/kota bersiap beroperasi kembali. Terkait akan kembalinya operasional angkutan darat itu, para pengusaha angkutan pun diharapkan tetap mematuhi seluruh aturan protokol pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Angkutan umum dari kabupaten/kota lain termasuk dari pulau Lombok sekarang boleh masuk ke KSB. Tapi ya tadi harapan kami, mereka (pengusaha angkutan) harus taat aturan,” terang kepasa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Hamid kepada wartawan, Jum’at (12/6).

Ia menjelaskan, telah ada ketentuan u m u m

pencegahan Covid-19 yang perlu ditaati oleh setiap jawatan transportasi dalam operasionalnya. Seperti misalnya menjaga kebersihan armada, menerapkan tata tertib penumpang selama dalam perjalanan hingga membatasi jumlah penumpangnya. “Kalau tidak salah jumlah penumpang kalau ikut aturan umum dibatasi 50 persen dari kapasitas angkut kendaraan,” urainya.(bug)

H. AbdulHamid (Suara NTB/ist)

KPU Bima Tunggu Sembilan BTS di Wilayah Terpencil PKPU Pilkada 2020 Herman Jayadi

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Ditingkatkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengapresiasi Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI yang telah merealisasikan harapan masyarakat Sumbawa di daerah terpencil. Dengan meningkatkan layanan 9 Site BTS dari 2G menjadi 4G. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, M.SE, Jumat (12/6). Setelah sebelumnya melaporkan hal ini kepada Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc. Dalam laporannya, disebutkan 9 site BTS yang diusulkan untuk ditingkatkan layanannya ke 4G saat ini tengah melaksanakan proses akselerasi perangkat dan sinkronisasi akses satelit.

Adapun ke 9 titik lokasi BTS tersebut antara lain Site Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Site Sampar Bontong Kecamatan Lunyuk, Site Tangkampulit Kecamatan Batulanteh, Site Bao Desa Kecamatan Batulanteh, Site Senawang Kecamatan Orong Telu, dan Site Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, yang dibangun melalui Program

(Suara NTB/ist)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Direktur Utama BAKTI, Anang Latif USO BAKTI Kementerian Kominfo serta Site Sebeok Kecamatan Orong Telu, Site Batu Rotok Kecamatan Batulanteh dan site Tepal Kecamatan Batulanteh yang dibangun melalui Program Merah Putih Telkomsel.

Disampaikan Ansori, pro-

gram pemerataan akses telekomunikasi khususnya di wilayah terpencil terus dilakukan Pemkab Sumbawa dengan mengusulkan pembangunan BTS di titik-titik tanpa sinyal seluler kepada BAKTI Kementerian Kominfo RI maupun program lainnya.(arn)

Bima (Suara NTB) omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima hingga kini masih menunggu keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal Pelaksanaan Pilkada 2020.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran, S. Pd.i, SH. Ia menegaskan pihaknya siap untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020.

“Pada prinsipnya kita sangat siap, tentunya dengan mengedepankan protokol penanganan Covid19,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (12/6).

Hanya saja lanjutnya, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari KPU pusat terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Termasuk menunggu keluarnya PKPU yang mengatur tentang tahapan program

dan jadwal.”Jadi PKPU ini menjadi dasar kami melaksanakan program dan kegiatan,” ujarnya.

Imran mengaku, kalau melihat perkembangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, penyelenggara KPU RI, Mendagri dan Kemenkeu sudah ada keselarasan untuk melaksanakan Pilkada 2020.”Rencananya Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu keluarnya PKPU,” katanya. (uki)

Imran (Suara NTB/Uki)