Edisi Senin 13 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 13 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kecamatan Ampenan Catat Kasus Covid-19 Tertinggi di Mataram Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di NTB. Kecamatan Ampenan adalah kecamatan dengan rekor kasus tertinggi di Kota Mataram. Jika dilihat dari sebaran per kelurahan, Rembiga menjadi kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi di Mataram.

Berdasarkan data yang dilansir Gugus Tugas Provinsi NTB, hingga 5 Juli 2020,

Kecamatan Ampenan mencatatkan sebanyak 148 kasus Covid-19. Kecamatan Mataram berada di posisi kedua dengan 110 kasus, Selaparang 108 kasus, Cakranegara 85 kasus, Sekarbela 77 kasus dan Sandubaya 68 kasus.

Jika dilihat dari sebaran kasus per kelurahan di Kota Mataram, Kelurahan Rembiga di Kecamatan Selaparang, menjadi daerah yang paling mengkhawatirkan,

dengan 36 kasus. Jumlah ini menempatkan Kelurahan Rembiga sebagai kelurahan dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Mataram.

Setelah Rembiga, kelurahan lain yang juga mencatatkan jumlah kasus tertinggi adalah Pejeruk dengan 32 kasus, Cakranegara Barat dengan 31 kasus, Ampenan Tengah dengan 26 kasus, serta Turida dan Mataram Barat yang masing-masing

mencatatkan 20 kasus.

Hingga 5 Juli 2020, jumlah kasus Covid19 yang terkonfirmasi di Kota Mataram telah mencapai 597 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 220 orang masih dalam perawatan alias belum sembuh, 341 orang (57,1 persen) telah sembuh dan sebanyak 36 (6,0 persen) orang meninggal dunia.

Berdasarkan laporan kasus 23 Maret hingga 5 Juli 2020, angka Effective Repro-

duction Number (Rt) Covid-19 di Kota Mataram berada di angka 1,17. Rasio kasus per 100.000 penduduk mencapai 122,45.

Laju penambahan kasus dari tanggal 28 Juni hingga 5 Juli 2020 juga tercatat di angka 17,26 per 100.000 penduduk. Indikatorindikator membuat ibukota Provinsi NTB ini masih berstatus sebagai zona merah Covid-19.

Bersambung ke hal 7

Libatkan 4.673 UMKM/IKM

JPS Gemilang Tahap III Mulai Didistribusikan untuk 120.000 KK

Mataram (Suara NTB) Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap III telah rampung dipersiapkan oleh Pemprov NTB. Pada Senin (13 /7), Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah akan meluncurkan paket JPS Gemilang itu di Kantor Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Pemprov NTB akan menyalurkan paket bantuan tersebut ke kabupaten/kota se-NTB. Ini juga menjadi komitmen Pemprov untuk menyalurkan bantuan tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas paket bantuan serta pemberdayaan atau pelibatan IKM/UMKM sebanyak mungkin.

Demikian disampaikan, Asisten II Setda Provinsi NTB Ir. H. Ridwansyah, MM, M. TP. Ia mengatakan, persiapan penyaluran paket bantuan itu sudah rampung 100 persen dan siap untuk disalurkan ke masyarakat. ‘’Persiapan JPS Gemilang tahap III sudah 100 persen,’’ sebutnya.

H. Ridwansyah menyam-

paikan, penyaluran bantuan JPS Gemilang tersebut diawali dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.

Kemudian Selasa 14 Juli 2020, disusul ke Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu

Bima dan Kota Bima.

Ia menjelaskan, jumlah penerima tahap III sebanyak 120.000 KK. Terdiri dari 110.130 KK berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan 9.870 non DTKS. Sedangkan barang dalam JPS Gemilang menggunakan produk dari 4.673 UMKM/ IKM/kelompok usaha.

Untuk penerima manfaat, di Pulau Lombok sebanyak 83.

276 KPM yang terdiri dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.290, Lombok Timur 43.920, Kota Mataram 6.641 Lombok Barat 11.458 dan Lombok Tengah 16.967. Sementaa di Pulau Sumbawa sebanyak 36. 724 PKM, terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat 2.639, Kabupaten Sumbawa 7.106, Kabupaten Dompu 8.696, Kabupaten Bima 16.093 dan Kota Bima 2.187.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, semangat pemberdayaan IKM/UMKM dalam produk JPS yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaan-

nya pada tahap ketiga tersebut. Orang nomor satu di NTB itu menekankan agar produkproduk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ kata gubernur didampingi Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan persiapan JPS III di Mataram belum lama ini.

Gubernur Zul

masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UMKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II, dinilainya, sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

Gubernur menekankan, JPS Gemilang Tahap III harus detail dan dipastikan tidak ada masalah. JPS Gemilang lanjutnya tidak hanya memberi stimulus perekonomian kepada masyarakat di masa pandemi.

Bersambung ke hal 7 Hj.Sitti Rohmi Djalilah

juga meminta agar melibatkan banyak UMKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan

(Suara NTB/humassetdantb)

Tegakkan Protokol Covid-19

Pemprov Kembali Terjunkan 19 OPD Awasi Pasar di Kota Mataram

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Kasus positif Covid-19 yang terus melonjak di Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) membuat Pemprov NTB harus turun tangan. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd telah memerintahkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun melakukan pe-

300 PNS Pemprov Pensiun BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat sekitar 300 PNS yang pensiun pada tahun ini. Sekitar 20 persen merupakan guru dan 5 persen pengawas sekolah. Dengan banyaknya PNS yang pensiun, kekurangan guru di NTB semakin bertambah.

Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), Pemprov kekurangan 1.500 PNS. Sebagian besar, guru dan tenaga kesehatan. ‘’Kita ingin pelayanan kesehatan bagus, anak-anak cerdas. Sehingga prioritas dalam usulan formasi CPNS adalah guru dan kesehatan. Karena dominasi kekurangan kita di situ,’’ kata Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/7) kemarin.

Bersambung Muhammad Nasir ke hal 7

mantauan dan penegakan protokol Covid-19 di seluruh pasar yang ada di Kota Mataram.

Kepala Satpol PP NTB, Tri Budiprayitno, SIP,M. Si mengatakan, di tengah melonjaknya jumlah kasus positif dan kematian pasien Covid-19.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Kuncinya Masyarakat Disiplin DIBUKANYA kembali sejumlah destinasi wisata di NTB diakui mendesak dilakukan. Terutama untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang tersebut. Namun penerapan protokol kesehatan tetap harus menjadi perhatian bersama. ‘’Mau tidak mau ekonomi harus bergerak. Cuma tentu saja yang perlu kita terus dorong supaya masyarakat dan lainnya bisa disiplin.

Lebih komitmen lagi untuk melaksanakan protokol new normal (kenormalan baru) Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/ist)

ABAI - Para pengunjung destinasi wisata di Pantai Tanjung Bias (foto atas) dan Pantai Loang Baloq mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur Larang Satuan Pendidikan Laksanakan KBM Tatap Muka

Awanadhi Aswinabawa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih melarang satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerbitkan surat edaran No. 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB dan Kakanwil Kemenag NTB. Surat edaran tersebut tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 01/KB/ 2020, nomor: 516 Tahun 2020, nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020 dan nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/ 2021 di Masa Pandemi CovID-19 tanggal 15 Juni 2020.

Gubernur mengatakan, pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan tahun ajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020. “Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidi-

kan di Provinsi NTB di daerah zona hijau, kuning, oranye, dan merah di masa pandemi Covid19 tidak diperkenankan,” kata gubernur dalam surat edaran tersebut.

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di NTB dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/luring/modul. Atau bentuk lain memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Proses belajar dari rumah secara daring/ luring/modul atau bentuk lain berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan kemudian.

Untuk Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupate/Kota, Bersambung ke hal 7

1.301 KK Warga NTB Keluar dari Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB mencatat sebanyak 1.301 KK warga keluar dari kemiskinan. Ribuan KK warga NTB yang keluar dari kemiskinan tersebut sebelumnya merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program pengentasan kemiskinan di NTB. ‘’Angka hasil capaian ini sangat membanggakan, karena banyak penerima manfaat (PKH) percaya untuk mundur secara sukerala karena merasa diri sudah sejahtera,’’ kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH di Mataram, Sabtu (12/7).

Khalik menyebutkan, 1.301 KK penerima PKH

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik mundur secara sukarela karena merasa sudah sejahtera periode Januari hingga Juni 2020.

Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 13 Juli 2020

Halaman 2

Benahi Data Pendukung PENERAPAN Kampung Sehat di Lingkungan Monjok Baru Timur mencapai 90 persen. Empat indikator penilaian bertahap telah dipenuhi. Agar penilaian paripurna, sedang dibenahi data pendukung di tingkat kelurahan.

Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur menyampaikan, persiapan untuk mengikuti lomba kampung sehat yang digagas oleh Polda NTB telah mencapai 80 – 90 persen. Pihaknya tinggal membenahi data atau bukti pendukung agar penilaian bisa lebih sempurna. “Alhamdulillah, persiapan sudah berjalan,” kata Nur (Suara NTB/dok) dikonfirmasi Minggu (12/7).

Muhammad Nur Lingkungan Monjok Baru Timur ditunjuk mewakili kelurahan. Dari aspek sosial – ekonomi, masyarakat telah memiliki gabungan kelompok tani.

Gapoktan ini sempat juara satu tingkat Kota Mataram dan akan mewakili Kota Mataram ke tingkat provinsi. Namun rencana itu tertunda akibat penyebaran virus Corona. Selain itu, masyarakat memiliki usaha rumahan dan kerajinan batok kelapa.

Usaha dijalani masyarakat memiliki pengaruh terhadap pendapatan. Artinya, kreativitas warga mampu mendongkrak penghasilan mereka. “Usaha masyarakat sudah jalan sejak lama,” ujarnya.

Penerapan kampung sehat dengan penanganan Covid19 berbasis lingkungan (PCBL) merupakan satu kesatuan.

Artinya, program Polda NTB dan Pemkot Mataram memiliki kemiripan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

PCBL merupakan program yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus.

Satu salahnya adalah, menyiapkan rumah isolasi, penyemprotan cairan desinfektan secara rutin serta pengawasan kedisiplinan masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, di lingkungan sudah memiliki satu rumah satu juru jumantik kaitannya dengan pencegahan deman berdarah dengue (DBD). “Ada juga program lisan dan lainnya,” bebernya.

Sedangkan kampung sehat memiliki program tidak jauh dari pelaksanaan kegiatan sudah ada. Fokusnya adalah penerapan perilaku hidup sehat dan bersih. Program ini diharapkan dapat diberlakukan di semua lingkungan di Kelurahan Monjok Timur. Terutama penerapan PHBS, sehingga bisa menekan penularan wabah penyakit. (cem)

Atensi Titik-titik Keramaian ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid19 DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., memberikan atensi terhadap beberapa hal terkait penanganan covid di Kota Mataram. Diantaranya, dia meminta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram mengatensi titik-titik keramaian yang notabene merupakan objek wisata yang biasa dikunjungi masyarakat. ‘’Termasuk di pantai-pantai.

Kemarin kita dengar ada informasi walaupun bukan di sini.

Di Kerandangan ada yang meninggal anak kecil, mandi (Suara NTB/dok) lalu tenggelam karena tidak ada Irawan Aprianto penjagaan dari petugas. Dan kita tidak ingin ini terjadi di Kota Mataram,’’ terangnya dalam rapat Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram dengan BPBD Kota Mataram di DPRD Kota Mataram pekan kemarin.

Menurut Irawan euforia masyarakat menyambut kenormalan baru, sudah tidak bisa dibendung lagi. Oleh karena itu, selain melakukan penjagaan di titik-titik keramaian, dia juga meminta agar Pemkot Mataram terus melakukan edukasi kepada para pengunjung yang datang ke objek-objek wisata agar tetap menggunakan masker.

Edukasi-edukasi ini, sambung politisi PKS ini agar dilakukan secara humanis. Pada bagian lain, Irawan mengatakan bahwa pandemic covid-19 ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang tidak kecil di Kota Mataram. Untuk itu, ia mendorong Pemkot Mataram untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat di Kota Mataram.

Salah satunya dengan melibatkan UMKM dalam setiap pengadaan paket JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ist).

DIHUKUM - Empat orang pemuda dihukum push up oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saat menjalankan aktivitas olahraga di Taman Udayana, Minggu (12/7). Mereka dikenakan sanksi karena tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Abaikan Protokol Covid-19

Pengunjung Taman Udayana Dikenakan Sanksi

Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, memberikan sanksi terhadap pengunjung di Taman Udayana. Sanksi berupa hukuman push up diberlakukan bagi warga yang tidak mentaati protokol kesehatan Covid-19.

Pemantauan aktivitas warga di Taman Udayana pada Minggu (12/7) pagi, dilaksanakan secara terpadu melibatkan TNI dan Polri. Tim gugus tugas masih menemukan warga yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang sesuai rilis diterima menyampaikan, car free day (CFD) atau hari tanpa kendaraan bermotor belum dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan.

Akan tetapi, masyarakat banyak ditemukan melaksanakan aktivitas olahraga di areal CFD di Taman Udayana.

Masyarakat terpantau belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti, tidak menggunakan masker dan bergerombol di tempat keramaian.

“Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi push up di tempat. Selanjutnya diberikan pemahaman dan diberikan masker, dengan harapan bagi masyarakat yang mau berolahraga minggu berikutnya tetap melakukan protokol kesehatan pencegahan covid19,” kata Martawang.

Diakui, beberapa warga yang tidak mau mengikuti ke-

Walikota Jadwalkan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memastikan di akhir masa jabatannya akan menggelar mutasi pejabat. Rekomendasi sedang diurus ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri. “Saya sudah minta diajukan izin ke pemerintah pusat,” kata Walikota ditemui pekan kemarin.

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat aparatur sipil Negara (ASN).

Larangan tersebut tertuang dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota dan H. Ahyar Abduh

Pansus Minta Gugus Tugas Perhatikan Gizi Pasien Covid sat kegiatan jasa dan perdagangan menjadikan aktivitas Kota Mataram lebih intens dan lebih banyak dari kabupaten/kota lainnya. Sehingga interaksi masyarakat sangat aktif.

Itu menjadikan tingkat kesulitan pencegahan dan penanganan penyebaran virus covid 19, tinggi. ‘’Sedangkan di KLU aktivitas masyarakatnya tidak terlalu tinggi dan 80 persen pekerjaan masyarakat sebagai nelayan dan petani sehingga tingkat interaksi masyarakat yang berkumpul sedikit,’’ terangnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, di KLU tidak dilakukan rapid test secara missal seperti hal-

yang menjadi pusat keramaian. Seperti taman, pasar tradisional dan pasar modern, objek wisata. Dengan harapan semua pengunjung menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. (cem)

Lalu Martawang (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram kerja maraton. Setelah bertemu sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akhir pekan kemarin Pansus melakukan studi komparasi. Pansus mengunjungi KLU (Kabupaten Lombok Utara) untuk membandingkan penanganan Covid di sana dengan di Kota Mataram.

Usai dari KLU, Pansus langsung sidak ke Rumah Sakit Darurat Covid-19 Kota Mataram di Wisma Nusantara. Salah satu yang menjadi atensi pansus adalah mengenai asupan gizi pasien Covid berikut nakes (tenaga kesehatan) yang bertugas di sana. Ketua Pansus, Abd. Rachman, SH., kepasa Suara NTB, Minggu (12/7) mengungkapkan, pada dasarnya penanganan covid di KLU dan di seluruh kabupaten/kota, sama. ‘’Yang membedakan itu anggaran, fasilitas dan koordinasi antar OPD yang harus ditingkatkan,’’ ujarnya. Kota mataram sebagai episentrum jasa dan perdagangan di NTB tentu mempunyai tingkat kesulitan cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB. Hal ini karena Kota Mataram pu-

bijakan pemerintah, namun petugas tetap melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan. Warga membandel dengan tidak mengikuti protokol Covid-19 akan diambil sikap tegas dengan penegakan hukum. Penertiban kedisiplinan warga akan terus dilakukan hingga kasus Covid-19 di Kota Mataram dapat ditekan.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah dan menekan penyebaran wabah tersebut dengan cara disiplin mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Selain lokasi itu, instansi teknis lainya diminta mengawasi lokasi – lokasi

”

Warga membandel dengan tidak mengikuti protokol Covid-19 akan diambil sikap tegas dengan penegakan hukum

nya di Kota Mataram. ‘’Disana hanya melakukan penelusuran kontak erat suami, istri dan anak,’’ imbuhnya. Sedangkan, saat sidak RS Darurat Covid-19 Kota Mataram, pansus mendapat keluhan masalah makanan yang kurang variatif. ‘’Makanan yang disajikan itu-itu saja,’’ cetusnya.

Oleh karena itu, Rachman meminta gugus tugas lebih memperhatikan nilai konsumsi gizi pasien yang diisolasi yang sudah ditentukan oleh RSUD Kota Mataram melalui ahli gizinya untuk mempercepat pemulihan pasien dan membuat Kota Mataram menjadi zona hijau secepatnya.

Sementara itu Wakil Ketua

(Suara NTB/ist)

RUMAH SAKIT DARURAT - Suasana di Rumah Sakit Darurat Covid19 Kota Mataram, saat Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram berkunjung ke sana akhir pekan kemarin.

Pansus Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan minimnya sosialisasi aturan Walikota Mataram yang menggratiskan biaya rapid test bagi warga Mataram. ‘’Dia kurang sosialisasi. Jadi tenaga medisnyayang1.100itutidaksemuanya tahu kebijakan Walikota itu,’’ sesalnya. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, begitu ada kebijakan dari kepala daerah dalam hal ini Walikota, bawahannya harus segera menindaklanjuti. ‘’Apalagi zaman canggih kayak sekarang. Pakai teknologi kan bisa jalan,’’ pungkas Nyayu. Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Herman Mahaputra meminta maaf karena pihaknya belum mengetahui adanya kebijakan Walikota menggratiskan biaya rapid test. Jack, sapaan akrabnya, menyebut kebijakan Walikota ini membutuhkan sosialisasi.

Karena 1.100 nakes rumah sakit itu bertugas secara bergantian.

Dia berjanji akan mengembalikan biaya rapid test bagi yang sudah terlanjur membayar.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa kebijakan rapid test gratis ini hanya berlaku bagi warga Mataram. Sedangkan untuk warga dari luar Mataram tetap harus membayar. (fit)

Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Walikota menegaskan, pertimbangan memutasi pejabat karena banyak jabatan seperti eselon IV,III dan II yang kosong.

Kekosongan jabatan dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi pandemi saat ini, rencana pengisian jabatan berpengaruh.

“Semua rencana tertunda gara – gara Covid-19. Termasuk pengisian jabatan,” tandasnya.

Untuk pengisian jabatan kosong telah diajukan izin ke Kemendagri. Tetapi belum ada jabawan. Diketahui, jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah lowong setelah H. Yance Hendra Dirra memasuki purnatugas awal Mei lalu. Lelang jabatan terancam tidak bisa dilaksanakan karena Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada secara serentak 9 Desember mendatang.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menerangkan, rekomendasi untuk melaksanakan pansel telah diajukan ke Kemendagri dan KASN. Akan tetapi, belum ada respon. “Izin sudah kita ajukan. Mungkin karena Covid-19 sehingga belum ada jawaban,” kata Eko ditemui pekan kemarin.

Prosedur lelang jabatan harus mendapat rekomendasi dari KASN dan Kemendagri.

Pasalnya, Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada serentak. Kekosongan jabatan berpotensi terjadi selama satu tahun.

Konsekuensinya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dari aspek penilaian kinerja. Hal itu demikian kata Eko, sangat tergantung dari pemerintah pusat. “Kalau itu tergantung dari pusat. Kami siap saja menyelenggarakan kalau sudah ada izin atau rekomendasi kami terima,” ujarnya. (cem)

Dewan Dorong BKD Dilebur Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. mendorong dilakukan peleburan Badan Keuangan Daerah (BKD). Instansi ini dinilai tidak fokus mengelola aset, karena di satu sisi harus mengurus pendapatan dan keuangan daerah.

“Kalauadapenyesuaiandibenahi secara struktural. Apakah berdiri sendiri ataukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan. Kita persilakan dilakukan pemisahan,” kata Didi dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Permasalahan aset masih menjadi benang kusut. Dalam penertiban aset, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada saat pembahasan Raperda pelaksanaan APBD. Salah satu dari empat rekomendasi yang mendasar jadi catatan adalah soal aset.

Menurut politisi Partai Golkar ini, penanganan aset harus komprehensif menyangkut database harus clean and clear. Baik itu, objek aset sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti luas tanah, legalitas dan sertifikat harus ada dan termasuk tidak ada masalah.

Demikian juga aset lain secara keseluruhan harus seperti itu.

“Termasuk menjadi catatan BPK harus dituntaskan tidak lagi menjadi catatan dari waktu ke waktu terkait aset. Termasuk dari bagian tidak bisa dipisahkan soal manajemen aset,” terang Didi.

Pihaknya telah meminta ke Walikota merekomendasikan

mengubah manajemen. Apakah instansi kurang memadai mengelola aset sehingga belum maksimal atau seperti apa. Mestinya, ada penyesuaian perlu dibenahi secara struktural. Misalnya, ada instansi yang khusus mengelola aset pada level bagian atau badan. Pada level bagian memiliki plus – minus. Jika dikelola oleh bagian memiliki kelemahan dari sisi koordinasi pada level eselon III ke eselon II. Di satu sisi, saat ini, BKD menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Di sisi lain mengurus aset. “Kalau kita perhatian dari luar belum maksimal kalau BKD harus mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan digabung dengan aset,” ujarnya.

Resiko penatakelolaan aset tidak baik akan muncul klaim dari masyarakat. Jika pengelolaan bagus hal itu tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, segera dilakukan langkah secara cepat membenahi perasetan secara keseluruhan, termasuk sumber daya manusia harus betul – betul kompeten dan sarana – prasarana. Apalagi teknolgi sekarang sangat memudahkan mengatur itu.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, peleburan BKD sedang dibuat kajian. Berdasarkan ketentuan tidak ada masalah jika dibentuk bagian atau badan tersendiri, agar lebih fokus menangani masalah aset. “Ini dalam proses kajian oleh Bagian Ortal,” jawabnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

DILEBUR - Pengendara melintas di depan Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Minggu (12/7) sore.

Dewan mendorong instansi tersebut dilebur agar lebih fokus mengelola aset daerah.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 13 Juli 2020

KPUD KLU Tepis Isu PPK dan PPS Mundur Akibat Covid Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menepis isu akan mundurnya PPK dan PPS. Sebaliknya mereka tetap bekerja membantu KPU melaksanakan tahapan Pilkada 2020 sesuai standar protokol Covid.

Ketua Divisi Perencanaan dan Data, KPU KLU, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., kepada wartawan Sabtu (11/7) menegaskan, isu akan mundurnya PPK dan PPS karena keharusan melakukan rapid test, tidak benar. Penolakan untuk melakukan rapid test tidak datang dari PPK dan PPS me(Suara NTB/dok) lainkan PPDP (petugas pemuH. M. Zaki Abdillah takhiran data pemilih).

“Tidak ada (isu mundur). Penolakan rapid test memang ada dari PPDP, saat status mereka calon PPDP,” ujar Zaki.

Alumni Universitas Al Azhar, Kairo ini mengatakan pelaksanaan tahapan Pilkada diharuskan sesuai dengan standar Covid. Sehingga setiap PPDP, PPS dan PPK akan dirapid test oleh KPU, merujuk pada PKPU No.6 tahun 2020.

Sebelum direkrut, KPU tak membantah ada beberapa calon PPDP yang tidak siap untuk dirapid test. Alasannya, mereka khawatir hasilnya reaktif sehingga tidak bisa bekerja melakukan Coklit (pencocokan dan penelitian) pemilih.

“Memang ada beberapa, mereka tidak siap untuk dirapid test, makanya pilih mundur. Itu hal yang biasa,” imbuhnya sembari menyebut calon PPDP yang mundur 5 orang.

Saat ini KPU tengah menggembleng para PPDP yang akan bertugas di lapangan. Sejauh ini, tidak ada kendala berarti yang dihadapi KPU. Di sisi lain, KPUD KLU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Gugus Tugas Covid -19 KLU. Dimana Satgas membantu melakukan rapid test kepada setiap PPDP, PPS dan PPK. Rapid dilakukan serentak selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu lalu di semua Puskesmas. Bagi petugas yang dinyatakan reaktif, tentu KPU akan menyerahkan penanganan perawatan yang bersangkutan kepada Satgas. “Sekarang tinggal menunggu hasil dari gugus tugas, siapa yang reaktif dan non reaktif,” tambahnya. (ari)

Dualisme, Pengurus Partai Berkarya NTB Kompak di Kubu Tommy Soeharto Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan partai Berkarya di tingkat nasional tengah mengalami gejolak dualisme yakni antara kubu kepengurusan Tommy Soeharto dengan kubu kepengurusan Muchdi Pr. Kedua kubu tersebut kini tengah bertarung memperebutkan pengakuan sebagai kepengurusan yang sah di Kementerian Hukum dan Ham. Muchdi Pr terpilih sebagai Ketua Umum Partai Berkarya lewat forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (11/ 7) lalu dengan Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal.

Selain penunjukan Muchdi dan Andi, Munaslub yang diklaim diikuti oleh ratusan pengurus DPD itu juga menghasilkan beberapa keputusan, berupa penggantian nama partai menjadi Partai Beringin Karya (Berkarya), dari semula hanya Berkarya. Serta mengubah warna dasar partai dari semula kuning menjadi putih.

Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (12/7) kemarin tidak menampik adanya peristiwa Munaslub tersebut. Hanya saja ia menyebutnya sebagai Munaslub abal-abal yang dilakukan oleh orang yang tidak jelas. “Itu Munaslub abal-abal, tidak ada izinnya, tidak jelas orangnya (pesertanya), makannya pak Ketum (Tommy) kemarin langsung turun menertibkan yang tidak berizin itu,” ucap Darmawan.

Ditegaskan Darmawan bahwa sampai saat ini kepengurusan Partai Berkarya yang sah tetap di bawah Ketua Umum Tommy Soeharto. Pasalnya sampai saat ini kepengurusan Tommy Soeharto lah yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. “Yang terdaftar di Menkumham adalah kepengurusan Tommy, kan kita baru saja selesai Mukernas,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Darmawan bahwa kondisi di NTB sendiri pasca peristiwa Munaslum itu, tidak sama sekali berpengaruh. Semua kepengurusan Partai Berkarya di NTB tetap kompak setia kepada pengurus Tommy. Bahkan setelah pihaknya melakukan pengecekan, tidak ada satupun kader Partai Berkarya NTB yang ikut-ikutan dalam Munaslub abal-abal tersebut, sebutnya.

“Kalau kita di NTB tetap utuh kompak pada kepengurusan yang sah Tommy Soeharto, tidak ada kubuan-kubuan di NTB. Peserta Munaslub itu hanya belasan orang, dan DPD mana yang ikut Munaslub itu, tidak ada, apalagi dari NTB,” tegasnya.

Dikatakan Darmawan juga bahwa proses kerja-kerja partai jelang menghadapi Pilkada serentak 2020 ini, khususnya di NTB tidak terganggu sedikitpun oleh dualisme yang terjadi di tingkat pusat tersebut. Terutama di dalam proses penerbitan SK dukungan. “Ya ini kan jelang Pilkada ini memang rentan ada gejolak, tapi di sini kita baik-baik saja, SK sebentar lagi terbit, usulan kita sudah di mejanya Pak Ketum,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Serentak

Pekan Ini Partai Berkarya Terbitkan SK Dukungan Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan memastikan bahwa Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Partai Berkarya untuk sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB bakal ke luar dalam pekan ini. Hal ini disampaikan langsung Darmawan kepada Suara NTB, minggu (12/7). “Mungkin dalam sehari dua hari ini, besok atau lusa SK-nya sudah terbit, Insya Allah,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan Darmawan, pihaknya berani memastikan SK dukungan DPP partai Berkarya akan terbit dalam pekan ini karena usulan dukungan dari NTB sudah berada di meja Ketua Umum.

“Fisik SK-nya sudah di meja Pak Ketum, tinggal ditandangani saja sama Pak Ketum, karena sama Sekjen sudah ditandatangani. Sebenarnya dari kemarin sudah bisa selesai, tapi karena kita Mukernas ini makanya agak tertunda,” jelasnya.

Setelah SK selesai ditandatangani Ketua Umum DPP partai Berkarya, Tommy Soeharto, Darmawan berencana akan menyerahkannya secara bersamaan kepada pasangan bakal calon yang akan didukung. “Nanti kita akan kabari kapan penyerahan, karena SK-nya sudah pasti, hanya tinggal ditandatangani dan distempel saja, tadi sudah diterima Pak Ketua,” ucapnya.

Diketahui bahwa Partai Berkarya hanya bisa mengusung pasangan calon di empat daerah saja dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Karena partai Berkarya hanya punya kursi di DPRD di empat daerah. Sedangkan ditiga daerah lainnya, Berkarya tak bisa mengusung lantaran tak punya kursi di DPRD. Empat daerah tempat partai Berkarya bisa mengusung pasangan calon itu adalah, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu. Untuk Pilkada Kota Mataram diusulkan pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi. Kemudian di Lombok Tengah ada dua pasangan yang diusulkan yakni Pathul Bahri dengan wakilnya dan Ziadi dengan pasangannya. Kemudian di Sumbawa diusulkan pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany. Dan di Dompu diusulkan pasangan Muh. Ruslan-Nasaruddin. “Hanya di Lombok Tengah itu saja kita usulkan dua nama, kita tidak tahu mana nanti yang disetujui oleh DPP. Kalau daerah lain masing-masing satu pasangan saja,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 3

Maju di Pilkada Loteng

Lale Prayatni Ajukan Pengunduran Diri Giri Menang (Suara NTB) Hj. Lale Prayatni resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Asisten II dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Barat. Pengajuan pengunduran diri dari ASN ini sebagai bentuk keseriusan istri Sekda NTB ini untuk maju di Pilkada Lombok Tengah. Sejauh ini, Lale menjadi perempuan satu-satunya yang berani tampil kontestasi di daerah bermotto Motto Tatas Tuhu Trasna ini.

Diwawancarai Suara NTB, Minggu (12/7) Lale menyatakan, dirinya sudah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra. Karena sebelumnya ia bertemu dengan pengurus DPP di Jakarta.

Sehingga keseriusannya untuk maju di Pilkada Loteng, ia pun resmi mengajukan mundur dari ASN. “Bentuk keseriusan saya untuk itu (maju di Pilkada Loteng), saya kan harus mundur dari ASN. Dan alhamdulillah saya tanggal 6 Juli lalu sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN, supaya tidak ada masalah ke depan bagi saya,” terang Lale.

Pejabat perempuan yang

bertugas belasan di Lobar ini mengaku keputusannya mundur sebagai ASN adalah salah satu bentuk keseriusannya maju di Pilkada. Ia sendiri mengaku memilki “gen politik”, sehingga hal ini yang membuatnya yakin maju di samping memang ada dukungan dari suami, ibu dan keluarga serta berbagai pihak. “Sehingga saya berbalik haluan masuk ke dunia politik,” imbuhnya.

Masalah nantinya menang atau kalah, kata Lale itu sudah diatur oleh yang di atas. Termasuk sekarangpun lanjut dia, dalam proses sangat singkat yang sudah dilaluinya diyakini sebagai ketetapan dari Al-

lah SWT. “Kan bagaimana pun Kita mau berusaha kalau yang di atas (Allah) belum mengatur, mungkin akan banyak hambatan,” aku dia. Mungkin orang lain memulai proses pencalonan sejak 2019, sementara itu mulai sejak awal Juni 2020 di saat orang sudah hiruk pikuk.

Namun diyakini inilah jalan yang ditujukkan oleh yang kuasa untuknya. Dan dirinya akan menjalaninya.

Lale bercerita, sebelum menjadi ASN dia menganggur selama lima tahun, setelah tamat kuliah. Sekarangpun kata dia, masa kerjanya sebagai ASN tinggal lima tahun dua bulan. Lima tahun juga

dia akan pensiun sebagai pejabat di Lobar. Diyakininya, hal ini menjadi jalan yang sudah ditentukan dan sebagai rencana Allah baginya. Ia ikhlas melepas jabatan eselon II yang diembannya.

Bicara dukungan partai, pihaknya sudah mendapatkan KTA dari Partai Gerinda. Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan PKS. Pihaknya juga terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai lain kalau ingin berkomunikasi.

Sebab pendaftaran sendiri masih jauh, sekitar Bulan September. “Selama satu setengah bulan ini proses kita untuk komunikasi dengan partai,” jelas dia.

Pekan depan ini ia akan mulai memasang baliho di Loteng. Ia akan pasang baliho dengan foto sendiri dulu, sambil nanti dilihat respon masyarakat dan dilakukan survei. Terkait siapa calon

(Suara NTB/her)

Hj Lale Prayatni pasangannya, ia mengaku sudah ada beberapa nama namun masih tahap penjajakan.

Ia berharap ada petunjuk dari Parpol untuk calon wakilnya.

“Kita masih sama-sama saling menjajaki,” tutup dia. (her)

Pilkada Kota Mataram, Demokrat Resmi Dukung Baihaqi - Diyah Mataram (Suara NTB) – Partai Demokrat resmi mendukung pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilkada Serentak Kota Mataram 2020. Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Demokrat telah keluar. Hanya tinggal menentukan waktu untuk diserahkan secara resmi kepada pasangan calon.

“Insya Allah ke sana (Baihaqi-Diyah), SK-nya tinggal diserahkan, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan ini rencananya,” ungkap Ketua Desk Pilkada Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi kepada Suara NTB, Minggu (12/7).

Setelah memastikan SK dukungan DPP Demokrat telah turun. Beberapa saat kemudian, pasangan BaihaqiDiyah bertandang ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Mataram dalam rangka bersilaturahmi dengan jajaran pengurus partai sekaligus membahas teknis penyerahan SK dukungan tersebut pada Minggu (12/7) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri nampak ikut hadir menerima kunjungan silaturahmi pasangan Baihaqi-Diyah di kantor DPC Demokrat Kota Mataram.

Pada kesempatan itu, Mahalli kembali menegaskan arah dukungan Demokrat final ke pasangan Baihaqi-Diyah.

“Demokrat sudah pasti ke pasangan Baru, Tinggal kesiapan bakal calon saja, mau terima SK-nya hari apa. Besok Senin, lusa Selasa, atau Rabu tiga hari lagi,” ucapnya.

Dijelaskan Mahalli, Demokrat akhirnya menjatuhkan pilihan mendukung pasangan Baihaqi-Diyah ini telah melalui proses yang panjang. Sejak mulai proses penjaringan dan memutuskan pasangan bakal calon dalam Pilkada Kota Mataram, Demokrat melakukannya dengan teliti dan cermat.

Pasangan Baihaqi – Ratu (BARU) dinilai sebagai pasangan yang tepat untuk memimpin Kota Mataram lima tahun ke depan.

Keduanya juga dinilai punya komitmen kuat untuk bersama-sama dan menggandeng Demokrat di saat terpilih kelak.

“Banyak bakal calon yang

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Pasangan Baihaqi-Diyah bersilaturahmi dengan pengurus Partai Demokrat Kota Mataram. mendaftar ke Demokrat. Banyak yang hanya ingin menggunakan Demokrat. Tapi hanya pasangan Baru yang kita lihat punya komitmen kuat, memberikan penghormatan pada Demokrat dan mendapatkan kehormatan bersama Demokrat,” tegasnya.

Mahalli menegaskan,

Demokrat tak ingin latah dengan buaian janji manis calon lain. Demokrat tak lagi mau mengulang pengalaman pahit, pernah mendukung pasangan calon dan menang, ternyata hanya mementingkan kehormatan sendiri setelah terpilih dan kemudian meninggalkan partai.

Karena itu, pada Pilkada serentak tahun ini termasuk Pilkada Kota Mataram menurut Mahalli adalah momentum mengembalikan marwah Partai Demokrat. Karena itu ia menyerukan kepada seluruh kader Demokrat supaya totalitas dalam mendukung dan berupaya berikhtiar me-

menangkan pasangan Baru di Kota Mataram.

“Kalau sudah diputuskan, maka semua kader wajib memenangkan pasangan Baru.

Jangan ada lagi friksi, jangan lagi ada diskusi-diskusi dan perdebatan. Kita satu suara, harus kompak, demi kehormatan partai,” pungkasnya. (ndi)

BPKAD Resmi Laporkan Dua Oknum Pejabat Lobar ke Polisi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) resmi melaporkan dua orang oknum mantan pejabat ke aparat kepolisian resort Lobar (Polres). Oknum pejabat ini dilaporkan atas dugaan penggelapan, penguasaan dokumen buku aset daerah dan pengeluaran dokumen daerah.

Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi akhir pekan kemarin mengatakan pihaknya sudah melapor ke polres Lobar tanggal 6 Juli lalu.

“Sudah kami Lapor ke Polres, ada tanda terima laporan dari polres,” kata Fauzan. Yang dilaporkan pihaknya kenapa dokumen (sertifikat) aset SMP 2 Gunungsari bisa keluar dari kantor atau berangkas kantor Aset dulu. Karena dokumen ini ada di wilayah Kantor Pemda Lobar maka pi-

haknya melaporkan ke Polres Lobar. Selain melaporkan pengeluaran dokumen, pihaknya juga sudah melapor tanggal 8 Juli terkait dugaan penggelapan atau penguasaan buku kuning aset. “Ada dua yang kami Laporkan,” tegas dia.

Pihak yang dilaporkan jelas dia, dua oknum mantan pejabat Lobar. Pihaknya sudah meminta baik-baik dengan bersurat ke oknum terkait. Diawalawal menjabat pihaknya langsung bersurat ke oknum terkait untuk meminta dokumen tersebut. Namun tidak mau dikembalikan. Pihaknya memiliki bukti berupa foto oknum mantan pejabat insial B memiliki buku kuning tersebut.

Bukti Foto ini pun diserahkan ke Polres beserta surat laporan. “Kami lengkapi bukti berupa foto,” kata dia.

Sedangkan terkait dugaan peminjaman atau pengeluaran dokumen dari brankas

daerah diduga dilakukan oknum mantan Pejabat insial S. Pihaknya tentu memiliki bukti surat pinjaman tersebut. Peminjaman dokumen Serifikat oleh oknum itu hanya untuk melihat kesesuaian fisik dan lokasi. Namun ia mempertanyakan, kenapa justru dibawa hilang sampai sekarang. Oknum yang mengeluarkan dokumen ini jelas dia, adalah mantan pejabat aset.

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq mengatakan Bagian Aset (BPKAD Lobar) sudah melaporkan soal dugaan penggelapan dokumen aset. Pihaknya menerima surat resmi laporan tersebut dari BPKAD dengan logo surat Pemda dan instansi terkait. “Yang dilaporkan terkait dugaan penggelapan dokumen masalah SMP,” terang dia.

Pihaknya tengah mempelajari laporan ini. Dokumen aset ini belum diketahui dimana

dan siapa yang menguasai.

Karena itu pihaknya perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya sudah mendisposisi ke Kanit Tipikor. Apakah masuk dugaan tipikor?

Menurut dia belum tentu, karena tergantung hasil penyelidikan nantinya. Yang jelas kata dia, penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh unit tipikor.

“Kami lakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelas dia.

Penanganan masalah ini akan dikoordinasikan dengan Polresta Mataram, sebab lokasinya berada di wilayah Gunungsari masuk wilayah hukum Polres Kota Mataram.

“Kita menghargai laporan ke kami, dan kami terima. Kita lakukan penyelidikan. Kalau memang ada tindakpidananya dan kebetulan mungkin di wilayah kita, kami akan tindaklanjuti,” jelas dia.

Namun kalau memang hasil penyelidikan nantinya, tern-

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Husniadi yata lokasi kejadian perkara (TKP) maka akan dilimpahkan ke Satreskrim Poltesta Mataram. “Kebetulan Polres Mataram memonitor juga masalah tersebut nanti kami koordinasi,” jelas dia. (her)

SUARA NTB Senin, 13 Juli 2020

Tata Ulang PTC PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Waki Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH akan melakukan penataan ulang secara menyeluruh Pancor Trade Center (PTC). Langkah ini akan dilakukan menyusul keberadaan PTC saat ini seolah-olah mati suri.

“PTC akan kita renovasi total. Pemda akan menjadikan PTC sebuah tempat tongkrongan untuk semua kalangan dan usia,” terang bupati, akhir pekan lalu.

Dalam pembenahan itu, kata bupati, nantinya lahan (Suara NTB/yon) PTC akan diperluas dengan H. M. Sukiman Azmy mengarah kepada Terminal Pancor. Selain akan menjadi pusat tongkrongan, namun juga disertai tempat bermain anak-anak. Pengalokasian anggaran untuk renovasi total PTC ini akan dilakukan pada APBD perubahan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp25 miliar.

“Untuk PTC ini memerlukan persetujuan dari dewan.

Maka kita berharap supaya dapat dianggarkan pada APBD perubahan,”harap bupati.

Rencana renovasi total PTC ini seiring dengan pembatalan pembangunan mega mal yang sebelumnya direncanakan Pemda Lotim di Terminal Pancor. Di mana, sebelumnya Pemda Lotim berencana meminjam dana sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan mega mall dan disetujui oleh DPRD Lotim. Termasuk desain dan DED sudah dilakukan.

Akan tetapi karena terjadinya Covid-19 yang mengharuskan untuk memahami kapabiliti di kemudian hari.

Atas situasi yang serba sulit inipun, kata bupati, Pemda tidak ingin mengharap sesuatu yang tidak jelas. Misalnya setelah dibangun mega mall tersebut, perlu dipertimbangkan keinginan masyarakat untuk menghuni ruko maupun toko tersebut, dari sanalah kemudian dilakukan pembatalan. (yon)

TBUPP Tidak Langkahi Kinerja OPD Selong (Suara NTB) Desakan DPRD Lombok Timur (Lotim) agar bupati membubarkan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) mendapat tanggapan. Ketua TBUPP Lotim, Dr. Ir. Samsuhaidi berpandangan, sejauh ini pihaknya justru telah banyak berbuat untuk Lotim. Ia merasa, TBUPP masih sangat dibutuhkan.

Menjawab Suara NTB, Sabtu (11/7) lalu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dappeda) Lotim ini mengatakan, kehadiran TBUPP tidak ada yang melangkahi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). TBUPP katanya juga tidak ada tujuan membongkar kelemahan OPD. “Kita juga tidak pernah mengobrak-abrik OPD,” tegasnya.

TBUPP ini hadir sebagai pemberi solusi yang ditawarkan kepada bupati untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Tim mendatangi OPD-OPD terkait, karena memerlukan data. Atas dasar data itulah kemudian dilahirkan sebuah rekomendasi yang dilaporkan langsung ke bupati sebagai penentu kebijakan. “Laporan kami ini langsung ke bupati, tidak ke tempat lain,” ungkapnya.

Semisal persoalan data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) di lingkup Dinas Sosial yang sempat kisruh beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi penyelesaian masalahnya adalah, menjalankan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) di tingkat desa dengan menghadirkan unsurunsur yanga da di desa. Pengumuman perubahan data ini diumumkan di tempat-tempat umum. Harus pula menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Contoh lain, TBUPP pernah memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menanyakan prestasi olahraga. Tujuan menanyakan OPD bersangkutan untuk mencari data saja apa saja alasannya. Kemudian ditawarkan sejumlah solusi untuk meningkatkan prestasi olahraga ke depan. Salah satunya meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan anggaran.

TBUPP ini menjadi pihak yang pertama dulu yang harus ditemui para calon investor sebelum menemui bupati. Tim kemudian melakukan kajian. Setelah disimpulkan investor ini benar-benar serius, baru kemudian dipertemukan dengan bupati. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak investor akan yang datang ke Lotim. ‘’Hanya sampaikan minat, tapi tidak sampai serius berinvestasi,’’ ujarnya.

Selanjutnya, bicara usulan anggaran ke pusat tidaklah cukup dengan menyampaikan proposal. Harus ada Detail Engineering Design (DED). Harus pula dibarengi dengan hasil studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Kalaupun hasil pembuatan DED dan FS ini belum digunakan, namun tidaklah basi. Tahun depan bisa digunakan. Terpenting sudah disiapkan. Pemberi anggaran saat ini sudah tidak lagi bicara proposal. Akan tetapi selalu mempertanyakan detail gambar, kesiapan lahan dan lainnya yang lebih riil. (rus)

Bantu WUB, Pemda KLU Salurkan Rp57 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya menepati janji visi misi dengan menyalurkan total anggaran senilai Rp 57 miliar kepada 17.104 Wira Usaha Baru (WUB). Penyaluran bansos tersebut tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan barang (peralatan).

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan visi misi program (menumbuhkan 10.000) WUB awalnya dihajatkan untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta per orang.

Komitmen pemerintah, sebut Najmul telah ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran sesuai target tahunan RPJMD. Masing-masing alokasinya, Rp 1,15 miliar tahun 2016, Rp 9 miliar tahun 2017, Rp 15,192 miliar tahun 2018 dan Rp 9 miliar di tahun 2019. Hanya saja, anggaran tersebut tidak bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai, karena terganjal regulasi.

“Dalam perjalanannya bantuan senilai Rp 3 juta per orang tidak dapat direalisasikan, walaupun Pemda telah mengupayakan dengan melakukan beberapa perubahan regulasi berupa peraturan bupati,” ujar Najmul di depan dewan belum lama ini.

Pemda menurut bupati, telah melakukan beberapa kali konsultasi kepada berbagai pihak, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Dirjen Bina Bangda - Kemendagri, Irjensus Kemendagri, serta ke Korsupgah KPK. “Ternyata pemberian bansos WUB dalam bentuk uang, tidak diperbolehkan. Karena dari proposal yang diajukan masyarakat ternyata yang mengajukan bantuan WUB dari seluruh kalangan masyarakat, sementara bansos dalam bentuk uang hanya diperbolehkan untuk masyarakat yang sangat miskin atau berada dalam desil 1 data BDT (Basis Data Terpadu),” paparnya.

Sehubungan dengan tidak diperkenankannya pemberian bansos uang kepada calon penerima WUB, sambung Najmul, maka sesuai arahan penegak hukum dan Kemendagri, disarankan memberikan hibah barang/alat yang menunjang usaha masyarakat, sehingga tidak berbenturan dengan regulasi di atas. Atas dasar hal tersebut, maka sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 hibah barang/ belanja barang yang diserahkan ke masyarakat untuk menunjang WUB sudah mencapai 17.104 sasaran.

Adapun rincian alokasi bansos barang kepada WUB meliputi, Rp 6,819 miliar melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Rp 34,017 miliar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Rp 16,713 miliar melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tim Kejaksaan Rekomendasikan Tarik Bantuan JPS Mantap Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menarik bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari masyarakat, lantaran penerima bantuan ini tak disalurkan oleh desa. Selain itu diduga penerima bantuan tak tepat sasaran. Nilai bantuan yang ditarik tersebut lumayan besar mencapai Rp300 juta lebih dengan total penerima manfaat sebanyak 12 ribu KK. Penarikan ini menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tim kejaksaan yang turun melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Nanda Kurniawan akhir pekan kemarin mengatakan realisasi terakhir anggaran Covid-19 khusus Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp 11 miliar lebih terdiri dari Rp 7 miliar BTT, termasuk untuk kecamatan dan Rp 5 miliar lebih untuk program bantuan JPS. BTT tersebut termasuk tahap I,II dan III serta IV. Dari sekian banyak anggaran yang direalisasikan Untuk JPS tersebut, ada ratusan juta dikembalikan ke daerah. “Bantuan JPS itu ada pengembaliannya (ditarik red), kenapa dikembalikan karena ada penerima ndak layak terima bantuan. Itu direkomendasikan oleh Kejaksaan,” jelas dia.

Penemuan penerima bantuan tak layak ini, setelah mela-

lui proses pengecekan di desa.

Penerima bantuan dianggap sudah mampu dan mendapatkan bantuan dobel. Pengecekan bantuan JPS mantap ini begitu ketat, sehingga tidak sembarangan mendapat bantuan ini. Dari awal mulai dari proses perencanaan dilakukan pendampingan oleh Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Tim ini mengecek by name by address.

Pada tataran pelaksanaan pembagian bantuan ini pun didampingi oleh tim. Sebelum diberikan bantuan dicek dulu oleh tim. Kalau ada bantuan yang tak layak langsung diganti oleh BUMDes. Sebelum dilakukan penggantian barang, desa tidak boleh membagi bantuan. Tak sampai pelaksanaan pembagian bantuan, tim juga mendampingi hingga pengawasan bantuan di

(Suara NTB/her)

SALURKAN - Penyaluran JPS Mantap tahap II di daerah Labuapi yang dilakukan belum lama ini. Kejaksaan merekomendasikan pada Pemda Lobar untuk menarik JPS Mantap yang tidak disalurkan desa. lapangan. “Tim mendampingi sampai tahap pengawasan bantuan di lapangan,”jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya membenarkan adanya bantuan JPS senilai Rp 300 juta lebih yang ditarik tersebut. “Itu ditarik atau kembalikan ke darah karena memang tidak dieksekusi desa, karena jumlah penerima di desa sedikit. Nanti sekalian disalur-

kan pada tahap II,” jelasnya.

Awalnya pihaknya mengajukan penerima bantuan tahapan I sebanyak 21 ribu KK lebih, namun ternyata yang sudah siap dialokasikan untuk penerima manfaat ada beberapa desa yang mendapat alokasi penerima sedikit seperti di daerah Lingsar dan Labuapi, sehingga desa-desa inipun sepakat tidak menyalurkan tahap I dan mere-

ka mengalihkan penyaluran sekaligus pada tahap II. Karena bantuan ini tak disalurkan, maka tidak mungkin dibiarkan oleh pemda, sehingga dilakukan penarikan. Menurutnya penarikan bantuan bukan karena tidak tepat sasaran, namun tidak menyalurkan pada tahap II. “Nanti pada tahap II disalurkan sekalian (tahap I dan II),”ujar dia. (her)

Perdana, Paguyuban Duta Lingkungan Loteng Dewan Intervensi Irigasi Sawah Lahan Kering Gelar Musyawarah Anggota secara Online Praya (Suara NTB) Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (11/7), menggelar Musyawarah Anggota yang pertama, bertempat di kantor Bupati Loteng. Selain untuk memilih Ketua Paguyuban yang baru, Musyawarah Anggota tersebut juga membahas dan mengesahkan peraturan organisasi sekaligus menentukan arah dan program kerja organisasi ke depan.

Pada Musyawarah Anggota tersebut beberapa keputusan baru diambil. Salah satunya, terkait status organisasi. Di mana diputuskan Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Loteng ditingkatkan status menjadi Paguyuban Duta Lingkugan Hidup NTB. Sebagai salah satu upaya untuk memperluas jaringan dan kerja-kerja organisasi.

“Sejak dibentuk pada tahun 2017 silam ini, Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Loteng hari ini diputuskan menjadi Paguyuban Duta Lingkungan NTB,” terang Ketua Panitia Musyawarah Anggota, Baiq Wiranda Daneta Widuri, dalam keterangannya, Sabtu sore.

Ia menjelaskan, perubahan status tersebut pun sudah dituangkan dalam peraturan organisasi yang dibahas secara marathon oleh pengurus dan anggota Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Loteng.

“Dengan peningkatan status ini, kerja-kerja Paguyuban Duta Lingkungan Hidup ini bisa lebih luas lagi ke depannya. Tidak hanya konsen di

(Suara NTB/kir)

FOTO BERSAMA - Panitia Musyawarah Anggota I Paguyuban Duta Lingkungan Loteng foto bersama usai kegiatan, Sabtu (11/7).

Loteng saja. Tetapi bisa lebih luas lagi mencakup wilayah NTB,” jelasnya.

Mengingat, persoalan lingkungan hidup tidak hanya dihadapi oleh Loteng saja.

Tetapi juga NTB secara lebih luas, sehingga dengan keberadaan Paguyuban Duta Lingkungan Hidup tersebut nantinya paling tidak bisa memberikan sumbangsih ide dan pemikiran, termasuk aksi nyata dalam upaya mendorong peningkatan kualitas lingkungan di daerah ini.

Pada Musyawarah Anggota tersebut, L. Sopyan Ardi terpilih sebagai Ketua Paguyuban yang baru setelah memenangi voting yang dilakukan secara online melalui aplikasi khusus. Pemilihan secara online tersebut merupakan yang pertama di Loteng.

Bahkan mungkin di NTB, pemilihan ketua organisasi masyarakat dilakukan secara

online.

Menurut Danet, pilihan dilakukan pemungutan suara secara online tersebut diambil, karena ada kebijakan pembatasan pertemuan di masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah. Akibatnya, tidak semua anggota yang bisa hadir dalam musyawarah anggota tersebut. Sehingga untuk memastikan semua anggota paguyuban bisa menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara dilakukan secara online.

“Anggota Payuban ada sekitar seratusan orang. Tapi karena pembatasan pertemuan ditengah pandemi Covid-19, anggota yang bisa hadir hanya sebanyak 30 orang. Namun pada saat pemungutan suara, hampir semua anggota menggunakan hak pilihnya.

Karena dilakukan secara online,” pungkas mahasiswa Unram ini. (kir)

Nusantara Coffee and Resto

Hadirkan Menu Rasa Khas Makassar BAGI pecinta menu khas Sulawesi Selatan, khususnya Makassar punya, tidak perlu terbang jauh-jauh. Cukup datangi Nusantara Coffee and Resto Labuhan Haji. Menu yang dihadirkan benar-benar khas. Menu khas itu ada Coto Makassar, Conro Bakar, Conro Makassar, Sop Conro. Es Pisang Ijo, Es Palu Butung.

Pertama, Coto Makassar yang sudah terkenal juga di mana-mana. Makanan berkuah ini lebih menekankan penggunaan rempah yang banyak dan aroma kacang yang khas.

Kedua, Conro Bakar menggunakan daging pilihan. Rasanya sangat empuk dengan campuran sambal. Dimakan dengan lontong legit akan menambah sensansi rasa. Sajiannya yang unik dan menarik membuat setiap yang melihat pasti ingin ingin mencoba rasanya.

Begitupun Sop Conro. Bagi penggemar sop, Sop Conro ini wajib kamu coba. Mirip dengan coto, kuah dengan aroma rempah khas ini bisa kamu nikmati dengan nasi ataupun ketupat. Conro-nya sendiri lembut, karena dimasak lama.

Satu lagi yang bisa menggoyang lidah. Es pisang hijau.Potongan pisang yang dilapis kulit berwarna hijau bercampur sum-sum dan tambahan sirup ini terasa sangat lembut. Jadi, soal rasanya pasti sangat muantab.

Pemilik Nusantara Coffee and Resto, H. Daeng Paelori,

(Suara NTB/rus)

Lokasi Nusantara Coffee and Resto Labuhan Haji yang menyajikan menu Khas Makassar. menuturkan, jika dirinya memulai bisnis kuliner tersebut karena cinta dengan makanan. Dihadirkan menu khas Makassar, karena ingin sajikan alternatif dengan rasa yang berbeda.

Sensasi rasa itu katanya dari lidah. Ketika ingin tahu rasa, maka pilihannya hanya dengan mencoba. Disebutkan, saat ini sudah cukup banyak tumbuh kuliner-kuliner khas. Nasi Rarang, Nasi Kotaraja, Nasi Puyung dan lainnya.

Semuanya enak.

Sesuai namanya, kata Daeng tidak saja makanannya yang menggoda. Nusantara Coffee and Resto ini menyajikan kopi-kopi khas nusantara.

Mulai dari kopi Aceh sampai Papua tersedia. Tidak terkecuali, kopi Sembalun. “Ada kopi Aceh, Kopi Jogja, kopi Bali juga ada,” imbuhnya.

Soal tempat, Nusantara Coffee and Resto ini sangat cocok bagi kaum millenial. Menjadi tempat pilihan nongkrong cerdas sambil ngopi. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Dana aspirasi pada APBD 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipergunakan untuk mengintervensi irigasi lahan kering. Terbukti di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Rp 200 juta yang dialokasikan sangat membantu mengurangi ancaman krisis air bersih dan air irigasi persawahan warga sekitar.

Anggota DPRD Dapil Bayan, Raden Nyakradi, S.Pd., Sabtu (11/7), menyempatkan diri melihat revitalisasi irigasi di persawahan di Dusun Sukadana, Desa Sukadana. Ia mengawal proses pelaksanaan dana aspirasi, masingmasing Rp 100 juta untuk prasarana air minum, dan Rp 100 juta untuk irigasi perpipaan lahan kering.

“Musim kemarau ini, masyarakat membutuhkan dukungan pipa. Mereka bisa mengalirkan air dari sumur bor di dusunnya,” ujar Nyakradi.

Di areal persawahan salah satu kelompok tani Dusun Sukadana, Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU itu mengakui anggaran yang diusulkannya melalui dana aspirasi APBD, masih terbatas. Pasalnya, kerusakan prasarana perpipaan cukup parah akibat eksplorasi batu apung di masa

lalu. Pipa daya dukung sumur bor dari bantuan P2AT dan BWS NTB pada 1989 dan 1991 banyak yang tercabut.

Dampaknya, masyarakat kekurangan prasarana untuk mengairi areal persawahan.

Dari alokasi dana aspirasi yang diusulkannya, masyarakat Dusun Sukadana hanya terbantu masing-masing 80 batang pipa 4 inci dan 60 batang pipa 6 inci. Dibutuhkan lebih banyak pipa lagi untuk mengairi areal sawah yang belum terjangkau oleh perpipaan.

“Ini saja masih untung bantuan sumur bor P2AT, dari Australia tahun 1991 masih berfungsi. Kalau yang dari DAK APBD justru tidak berfungsi, termasuk di Anyar dan AkarAkar,” sebutnya.

Sumur tersebut sambung dia, dikelola oleh kelompok tani setempat. Sejak 1991, masyarakat melakukan pemeliharaan mesin secara swadaya.

Pola yang dilakukan, salah satunya dengan menarik biaya jasa pelayanan irigasi dari anggota. “Saat musim kemarau, sumur bor aktif sampai 10 jam.

Dalam sejam, petani membayar Rp 6 ribu per jam dan menanggung solar sendiri.

Atau bisa juga Rp 45 ribu per jam, jika solar ditanggung oleh pengurus,” sebutnya. (ari)

Bupati Dinyatakan Non Reaktif

Ajudan dan Sejumlah Staf Protokol Setda Lobar Diisolasi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dinyatakan non reaktif berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes). Sedangkan salah seorang ajudan Bupati terkonfirmasi positif Covid-19, setelah diumumkan oleh provinsi, Sabtu (11/7).

Selain ajudan bupati, ada beberapa staf protokol hasil rapid test-nya reaktif, sehingga mereka harus menjalani karantina mandiri di rumah.

Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati, dikonfirmasi Minggu (12/7) mengatakan rapid test dilakukan terhadap bupati dan ajudannya sebelum berangkat ke luar daerah (Jakarta, red) pekan lalu. Hasilnya, ajudan bupati dinyatakan reaktif.

“Karena mau ke Jakarta, pak bupati dan ajudannya kami rapid. Hasilnya pak bupati non reaktif sedangkan ajudannya reaktif. Dan diumumkan positif kemarin,” terangnya.

Langkah yang dilakukan pihaknya sudah turun melakukan tracing contact dan rapid test terhadap puluhan orang di Sekretariat Pemda, terdiri dari ajudan, staf protokol hingga para kepala bagian.Hasil rapid tes terhadap puluhan orang inipun ditemukan ada dua sampai tiga orang yang reaktif. Mereka pun sudah diambil swab. “Beberapa orang (dua tiga orang) reaktif itu menjalani isolasi mandiri, sambil menunggu hasil swab,”terang dia.

Untuk hasil swab beberapa orang ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Unram untuk mengirim lima sampel swab.

Pihak Rumah Sakit Unram pun bersedia membantu.

Terkait penanganan empat sampai lima warga di Sigeron-

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambaryati gan Kecamatan Lingsar yang reaktif akibat memandikan jenazah pasien Covid-19, pihaknya meminta masyarakat bersabar. Pihaknya akan turun melakukan swab, namun butuh waktu karena antre. Pihaknya mempertanyakan kenapa warga ikut memandikan, sebab sejak awal pihak Pemda meminta agar warga menaati protokol Covid-19 hanya saja tidak diikuti.

Sementara untuk tes swab, Lobar dijatah 25 orang per hari.

Sedangkan pasien positif di Sesela Kecamatan Gunungsari yang dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Kota Mataram, bersangkutan berasal dari Monjok Mataram. Dia menikah ke Monjok. Namun bersangkutan membuat wasiat agar dimakamkan di Sesela.

Ia menambahkan, sejauh ini jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak 23 orang.

Jumlah pasien positif sebanyak 351 orang, pasien sembuh sebanyak 198 orang. (her)

SUARA NTB Senin, 13 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Idris Sahidu, Nominator Kalpataru 2020

Selamatkan Mata Air Hutan Gunung Pemanto Datu

Nama Idris Sahidu mungkin asing di telinga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) maupun NTB. Namun di kampungnya di desa Maluk, kecamatan Maluk, pria berumur 66 tahun ini dikenal sebagai pahlawan lingkungan. Tahun ini, ia masuk sebagai nominator penerima Kapataru atas kiprahnya menyelamatkan banyak sumber mata air yang terancam rusak akibat tangan manusia lain di sekitar lingkungannya.

OLEH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, tahun 2020 ini, Idris Sahidu dimasukkan dalam kategori ‘Perintis Lingkungan’ sebagai nominator penerima Kaplataru. Di nominasi ini, dirinya bersaing dengan 6 nominator lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki semangat sama dengannya yakni memastikan lingkungan Nusantara tetap lestari.

“Saya sebenarnya tidak mengejar apa pun dari usaha saya selama ini. Tapi kita jalani saja (proses nominasi Kalpataru 2020),” katanya santai saat Suara NTB men-

gunjungi kediamannya di desa Maluk, awal pekan lalu.

Ia pun berkisah awal mula dirinya terjun berkonsentrasi berjuang menyelamatkan mata air di kampungnya. Ayah Idris, sapaan akrabnya, menuturkan, persisnya ia memulai di KSB sekitar tahun 1997 saat pertama kali menginjakkan kaki di SP II Tongo, kecamatan Sekongkang.

“Saya ini pendatang dari Bima. Tujuan saya memang mau menyelamatkan lingkungan karena saya tahu di sini ada tambang yang artinya pasti ada kerusakan (lingkungan),” cetusnya.

Dompu Tetap Uji Coba KBM Tatap Muka Dompu (Suara NTB) Pemda Kabupaten Dompu, akan tetap mengaktifkan kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka mulai Senin 13 Juli.

Meski disadari ada edaran terbaru Gubernur NTB yang belum mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, pada masa uji coba ini pelaksanaan dibatasi hanya tiga hari, itupun tak ada paksaan bagi siswa atau orang (Suara NTB/jun) tua wali untuk mengharuskan Lukman anaknya datang ke sekolah.

Demikian disampaikan Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Lukman, SE, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (11/7).

Dalam Suarat Edaran (SE) Bupati nomor 360/267/BPBD/ 2020 diputuskan jadwal untuk sekolah tahun ajaran 2020/2021 ini mulai 13 Juli 2020. Sementara SE Gubernur NTB nomor 420/3320.UM/Dikbud tertanggal 7 Juli 2020, ditegaskan bahwa pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan di provinsi NTB, baik di daerah zona kuning, hijau, oranye dan merah tidak diperkenankan. Bahkan ada ancaman sanksi bagi satuan pendidikan yang melanggar.

“Biar dihargai juga edaran kita diberlakukan dulu tiga hari untuk minggu pertama ini. Bupati juga pernah bilang sewaktu rapat, bagaimana kita mau evaluasi sedangkan belum mulai kegiatan,” terangnya.

Terbitnya edaran Gubernur ini terpaut sehari setelah edaran Bupati disebar ke semua satuan pendidikan tingkat SMP. Karenanya, harus direalisasikan terlebih dahulu meski hanya beberapa hari.

Hanya memang pada masa uji coba ini, lanjut dia, sekolah belum sampai masuk pada tahap pemberian materi pelajaran secara tatap muka, tetapi hanya sebatas pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kalaupun orang tua keberatan atas kebijakan yang diambil, mereka berhak untuk melarang anaknya ke sekolah. “Kalau memang tidak mau kita tidak memaksakan untuk mengikuti tahap pengenalan lingkungan,” ujarnya.

Sikap yang diambil ini tidak bermaksud mengabaikan edaran Gubernur NTB, apalagi ancaman sanksinya. Tetapi semata-mata karena edaran Bupati sudah terlanjur disebar sehingga perlu direalisasikan. Jika akhirnya ditemukan persoalan setelah kegiatan tersebut berjalan tentu akan disusul dengan penerbitan edaran baru berdasarkan hasil evaluasi yang ada. “Kita tidak mau laksankan inikan sudah diedarkan. Jangan karena surat yang lain kita serta merta langsung tarik, jadi kita jalan dulu selama tiga hari baru kita evaluasi,” pungkasnya. (jun)

Saat kedatangannya tersebut, selama beberapa waktu, Idris melakukan observasi terhadap ekosistem hutan di sekitar tambang. Ia sengaja melakukannya sebab menurut keyakinannya, sekecil apa pun perubahan lingkungan ada bagian ekosistem yang pasti terganggu. Dan bagian ekosistem itu adalah sumber mata air yang menjadi penopang dari seluruh rangkaian ekosistem hutan itu sendiri.

“Saya lihat banyak pohon yang mati. Dan paling miris hewan-hewan seperti monyet kehilangan tempat minumnya.

Sehingga saya meyakinkan diri bahwa yang perlu saya selamatkan adalah sumber mata airnya,” ujarnya seraya menambahkan semangatnya semakin tinggi karena percaya dengan janji Allah.

“Saya pegang konsep sedekah. Bahwa (barang) sedekah yang paling baik itu adalah air.

Dan hitungannya saya lewat ini saya sedang bersedekah dengan semua makhluk Allah yang ada di hutan sana,” sambung Idris.

(Suara NTB/bug)

Idris Sahidu Meski pertama kali memulai di SP II Tongo, Idris pada akhirnya lebih fokus di kecamatan Maluk di gugusan hutan bukit gunung Pemanto Datu.

Pertimbangannya, di sana itu jumlah titik mata air yang hilang tehitung banyak. Serta kehidupan masyarakat di wilayah setempat yang didominasi pendatang diyakini Idrus tidak

ke sejumlah destinasi wisata secara masif,” ujar Ir. IGB Sumbawanto M.Si kepada Suara belum lama ini.

Khusus untuk desa wisata Mantar, di tahap awal pembukaan pasca tatanan baru diberlakukan baru mencapai 70 orang saja dari target 300 orang. Sementara untuk destinasi wisata lainnya sudah mencapai 200 orang di hari libur meningkat 40 persen. Hanya saja dari jumlah kunjungan tersebut didominasi para pelaku wisata lokal daerah (KSB) sementara dari luar sampai dengan saat ini masih nihil termasuk wisatwan mancanegara. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap supaya kondisi

nebang. Kalau hutannya hijau insyaallah mata airnya juga pasti terjaga,” yakinnya.

Selanjutnya cerita Idris, perjuangannya menyelamatkan sumber mata air itu tidak selalu berjalan mulus. Di awal, ia benar-benar bekerja sendiri dengan hanya dibantu sang istri tercintanya Hanisyah. Bahkan kenang dia lagi, kala itu ia lebih banyak pergi menanam pohon secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan dianggap menentang keberadaan tambang oleh masyarakat.

“Dulu awal-awal saya sering jalan subuh ke hutan. Bersama istri saya pura-pura cari ikan di sungai. Tapi tujuan saya pergi tanam pohon. Nah sekarang sudah ada yang bantu, kita ada kelompok namanya Kelompok Tani Hutan (KTH) Swadaya Gunung Pemanto Datu,” bebernya.

Keteguhan Idris dalam menyelamatkan lingkungan khususnya sumber mata air memang sekokoh baja. Selain tenaga dan pikiran, materi mil-

ik pribadinya pun ia rela korbankan. Puluhan tahun ia menanam satu per satu pohon, diakuinya lebih banyak dibiayainya dengan merogoh sakunya sendiri.

“Beberapa tahun terakhir sudah ada dapat bantuan setelah ada kelompok. Tapi dulu saya (biaya) sendiri. Alhamdulillah uangnya dari saya buka pengobatan alternatif,” tukasnya.

Idris memiliki harapan sederhana jika pada akhirnya dirinya dinobatkan sebagai salah satu penerima anugrah Kalpataru tahun 2020 ini. Pria kelahiran Bima, tahun 1954 ini berharap apa yang dilakukannya dapat diteruskan oleh generasi muda lainnya. Sebab satusatunya cara efektif menyelamatkan lingkungan dengan turun langsung beraksi di lapangan tanpa henti. “Apa yang saya sudah lakukan atau apapun (penghargaan) yang saya dapatkan dari sini, generasi muda ke depan tolong jadikan motivasi tiada henti melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita,” imbuhnya. (bug)

42 Desa di Dompu Mulai Terdampak Kekeringan Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu mulai merasakan dampak kekeringan. Permintaan air bersih di BPBD Dompu sudah banyak dan baru dilayani untuk kebutuhan air bersih bagi tempat ibadah. Puncak kekeringan di Dompu diperkirakan pada Agustus-September 2020 ini.

Kepala BPBD Dompu, Jufri, ST, M.SI kepada Suara NTB, Minggu (12/7) kemarin mengaku sudah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mulai terdampak kekeringan dan potensi akan mengalami kekeringan. Sebanyak

42 Desa/kelurahan yang mulai terdampak kekeringan.

“Tapi tidak semua wilayahnya terdampak kekeringan, tapi beberapa titik mulai. Seperti di wilayah Ginte untuk Kandai Dua,” katanya.

Jufri mengaku, sejauh ini pi-

haknya baru melayani suplai air bersih untuk rumah ibadah. Suplai air bersih ini nantinya akan bekerjasama dengan PDAM Dompu, selain membeli di sumber air baku warga. “Kebutuhan air ini kami suplai dari Lagara dan akan bekerjasama dengan

PDAM. Kebutuhan air akan terpenuhi nantinya,” terangnya.

Ia pun mengaku, data kekeringan ini sudah didata pihaknya. Berdasarkan data ini akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), sehingga bisa dibantu pendanaan kebutuhan air bersih di puncak musim kemarau. “Kekeringan ini puncaknya pada AgustusSeptember. Tapi kita antisipasi sampai 4 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, dan November,” jelasnya.

Sementara untuk kebutuhan air irigasi pada musim kemarau ini, Jufri mengaku, masih cukup. Kerena pertanaman petani mengacu pada potensi air yang dimiliki. Daerah yang memungkinkan ditanami padi, mereka tanimi padi. Tapi daerah yang sulit debit airnya, mereka tanami dengan jagung, kedelai dan kacang hijau yang tidak terlalu membutuhkan air. “Debit air kebutuhan masyarakat (petani) masih ada,” katanya. (ula)

Pegawai Bank yang Terpapar DPO Tersangka Pembunuh Perwira Covid-19 Sudah Sembuh Polisi Dilumpuhkan

Kota Bima (Suara NTB) Pegawai (teller) Bank inisial Dz, warga Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima yang terpapar Covid-19, kini dinyatakan sembuh. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan dua kali negatif tes swab berturut-turut.

“Pasien Dz sudah sembuh dan akan dipulangkan kerumahnya hari ini untuk menjalani isolasi mandiri selama 14 hari,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM, Minggu (12/7).

Selama isolasi mandiri, lanjutnya, pasien tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19 dengan selalu memakai masker, jaga jarak aman dengan orang lain, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas atau menyentuh sesuatu, menghindari keramaian. “Walau sudah sembuh dan bisa dipulangkan tetap akan diisolasi mandiri

selama 14 hari,” katanya.

Malik mengaku hingga saat ini jumlah warga Kota Bima positif Covid-19 tersisa lima orang. Tiga orang di rawat di RSUD Bima sedangkan dua orang sisanya diisolasi di RSUD Kota Bima. Bahkan kelima pasien itu dalam kondisi normal dan membaik. “Tersisa lima orang. Mereka dirawat di RSUD Bima dan RSUD Kota, semuanya dalam kondisi baik,” ujarnya.

Selain itu, Ia menyebutkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 50 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 1 orang, Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) 108 orang yang pernah melakukan perjalanan.

“Kami tetap mengimbau kepada warga Kota Bima agar tetap tenang dan tidak panik, selain itu tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 saat beraktivitas,” pungkasnya. (uki)

Pasca Dibuka, Kunjungan Wisatawan Belum Signifikan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, mengaku tingkat kunjungan wisatawan pasca sejumlah destinasi wisata dibuka belum signifikan. Bahkan di desa Mantar yang menjadi ikon wisata unggulan, tingkat kunjungan masih di bawah 10 persen sementara untuk destinasi lainnya baru mencapai 40 persen.

“Memang tingkat kunjungan wisatawan kita masih belum sesuai harapan meski sudah dibuka. Masih belum siapnya sarana untuk pencegahan covid-19 menjadi faktor utama sehingga wisatawan belum melakukan kunjungan

memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungannya.

“Di sini (Maluk) warganya heterogen. Banyak pendatang.

Mereka mana urus lingkungan. Jadi saya putuskan fokus di sini. Tapi tetap di wilayah lain saya perhatikan juga,” tegas ayah empat anak ini.

Dari hasil observasinya tersebut, perlahan Idrus mulai menyusun rencana aksi penyelamatannya. Ia menyampaikan, aksi lapangannya dalam menyelamatkan mata air selama ini cukup sederhana. Sama dengan yang banyak orang lain lakukan adalah dengan cara menanam pohon di sekitar sumber mata air.

Ia juga membarengi usahanya tersebut dengan memanfaatkan teknologi sederhana. Baik itu hasil ciptaannya sendiri maupun dari hasil belajarnya terhadap beberapa metode penyelamatan mata air yang sudah dilakukan umum banyak orang. “Menanam pohon itu semboyan saya hanya satu.

Yaitu menanam tanpa me-

pariwisata segera normal sehingga masyarakat di sekitar destinasi bisa merasakan manfaat dari kunjungan tersebut. “ Memang di masa awal seperti ini masih minim dan kami berharap pandemi Covid-19 bisa segera berakhir,” timpalnya.

Apalagi target kunjungan wisatawan untuk tahun 2020 mencapai 50.000 orang di tahun 2020. Sementara yang sudah terealisasi saat ini kurang dari lima persen dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Akibat kondisi tersebut, pihaknya mengaku pesimis target kunjungan akan tercapai. Apalagi event yang sudah disiapkan juga tidak akan bisa dilaksanakan

karena wabah tersebut. Tentu sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya juga akan tetap melakukan pemantauan secara khusus terhadap para wisawatan yang masuk ke KSB terutama yang melalui jalur darat.

“Beberapa event yang siap kita gelar dengan harapan bisa mendongkrak kunjungan wisawatan terpaksa kita tunda karena kondisinya tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kami berharap mudah-mudahan wabah covid-19 bisa benar- benar berakhir sehingga kita bisa berupaya untuk mengejar target kunjungan wisatawan tersebut,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pelarian SH alias Bim, tersangka pembunuh perwira Polres Sumbawa akhirnya terhenti. Residivis asal Kecamatan Utan ini diringkus di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Minggu (12/7) sekitar pukul 07.45 Wita.

Saat ditangkap, SH yang diketahui membawa sajam tersebut melakukan upaya perlawanan. Sehingga, ia terpaksa dilumpuhkan menggunakan timah panas. Selain sajam, yang bersangkutan juga menggunakan jimat yang diikat di perutnya. Setelah diringkus, tim gabungan polisi langsung mengevakuasi yang bersangkutan ke RSUD Sumbawa.

Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK membenarkan penangkapan tersebut.

Penangkapan dilakukan tim gabungan Polres Sumbawa dengan dukungan tim Puma Polda NTB. Saat itu, yang bersangkutan hendak menyeberang ke Pulau Lombok.

“Setelah kejadian pada hari Jumat, pelaku melarikan diri dan sempat pindah ke beberapa tempat. Kemudian tim menggali informasi. Terakhir pagi ini akan mencoba menyeberang ke Pulau Lombok. Dengan informasi yang diperoleh oleh tim yang dipimpin Kasat Reskrim, pelaku berhasil ditangkap,” ujarnya didampingi Kasat Reskrim, IPTU Akmal Novian Reza, SIK dalam jumpa persnya di Rupatas Polres Sumbawa, Minggu (12/7).

Menurut Kapolres, saat hendak ditangkap, SH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini berusaha kabur dan melakukan perlawanan. Karena saat itu yang bersangkutan menggunakan sajam. Sehingga tim terpaksa melepaskan tembakan untuk melumpuhkan.

“Pada proses pengamanan, memang ada perlawanan dari tersangka. Sehingga dari kondisi yang ada, kita melakukan tindakan tegas terukur,” terangnya.

Tersangka diketahui memiliki sejumlah rekam jejak kasus kriminal. Pertama perampokan gaji guru di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2007. Kemudian melakukan pencurian toko emas di Alas Tahun 2015 dan penganiayaan terhadap Kades Desa Tengah Utan pada tahun 2016.

Sehingga dari rekam jejak tersebut, tim juga berhati-hati dan menduga yang bersangkutan membawa senjata tajam dan lain sebagainya.

“Dan terbukti bahwa saat akan ditangkap, yang bersangkutan mencoba untuk melakukan perlawanan,” jelasnya.

Saat ini, kondisi tersangka sedang dalam per-

(Suara NTB/ist)

DILUMPUHKAN - Tersangka pembunuhan perwira polisi saat dibawa ke RSUD Sumbawa, setelah dilumpuhkan personel gabungan yang memburunya, Minggu, 12 Juli 2020. awatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Nantinya pihaknya juga akan melakukan pendalaman dan memintai keterangan lebih lanjut setelah kondisi tersangka mulai normal.

Termasuk terkait motif tersangka melakukan penganiayaan yang menyebabkan sang perwira polisi meninggal dunia. “Motifnya belum. Setelah kondisinya normal ditangani medis kita dalami lebih lanjut,” tandasnya.

Diketahui, perwira Polres Sumbawa, IPDA Uji Siswanto yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Utan meninggal dunia lantaran ditikam residivis SH alias Bim pada Jumat lalu.

Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. (ind/arn)

PARLEMENTARIA – Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Konsultasikan Raperda, Pansus DPRD Sumbawa Temui Biro Hukum Provinsi NTB Sumbawa Besar (Suara NTB)Pansus DPRD Sumbawa melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Kamis lalu di Mataram. Terutama terkait rencana penggabungan sejumlah OPD tertentu dalam Raperda perubahan kedua Atas Perda No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus, Adizul Sahabuddin S.P, kepada Suara NTB, Minggu (12/7). Dalam kunjungannya, Pansus diterima Kepala Biro (Karo) Hukum Setda NTB, H. Ruslan S.H, M.H, yang didampingi Karo Organisasi Setda NTB, di ruang rapat Karo Hukum. Dari Sumbawa, selain 15 orang anggota Pansus, juga didampingi perwakilan dari Bagian Hukum, Kabag Organisasi Setda Sumbawa dan dari Bappeda.

Dari hasil konsultasi, Pan-

sus belum bisa menyetujui penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Pangan, seperti draf Raperda yang diajukan Pemkab Sumbawa. Mengingat kedua dinas tersebut sama sama bertipe A. Sehingga dikhawatirkan, kalau dimerger, maka akan menambah berat fungsi dan beban kerjanya. “Pansus berpandangan belum layak Dinas Pertanian dan Dinas Pangan digabung, karena sama sama Tipe A. Masih harus terpisah seperti sekarang,” terangnya.

Apalagi, lanjut Aset, panggilan akrab Politisi PKS Sumbawa ini, kebijakan nasional saat ini fokus pada kedaulatan pangan. Tinggal peran Dinas Pangan di Sumbawa yang perlu dioptimalkan. Dengan menampatkan ahlinya yang kapabel di Dinas tersebut.

“Mungkin yang belum optimal selama ini diinternal pemerintah dalam mengurus pangan. Masih fokus pada per-

(Suara NTB/ist)

KONSULTASI - Anggota Pansus DPRD Sumbawa saat konsultasi Raperda dengan Biro Hukum Setda NTB. tanian. Padahal pangan ini juga luas. Makanya perlu ditempatkan orang orang ahli di Dinas Pangan,” sarannya.

Aset juga menyayangkan, mekanisme yang seharusnya, Bagian Organisasi melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Biro Organisasi Setda NTB yang difasilitasi Biro Hukum. Sebelum draf Raperda perubahan susunan OPD dibahas di DPRD Sumba-

wa. Namun dengan kondisi sekarang, Pansus bisa memakluminya. “Kami maklumi karena kondisi Covid saat ini. Dalam konsultasi kami (Pansus) sekarang, kami juga telah didampingi Bagian Organisasi dan Bagian Hukum,” ujarnya.

Untuk perubahan susunan OPD-OPD lainnya, Pansus menilai tidak ada masalah. Laporan Pansus baik itu terkait

Raperda perubahan susunan OPD maupun Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, selengkapnya nanti akan disampaikan pada rapat paripurna mendatang.

Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, menambahkan, konsultasi dan diskusi Pansus dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda NTB ini sangat penting. Terkait pembahasan Raperda perubahan susunan perangkat daerah yang kini sedang dibahas DPRD bersama Pemkab Sumbawa. “Konsultasi ini diperlukan supaya Raperda itu tidak salah dan punya referensi yang jelas,” tukasnya.

Dalam draf Raperda perubahan kedua atas Perda No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, disebutkan jumlah dinas/badan yang diusulkan.

Yakni, Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan

Sekretariat Daerah Tipe A. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A; Dinas Kesehatan Tipe A; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A; Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tipe A; Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A; Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B; Dinas Sosial Tipe A; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A; Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A; Dinas Lingkungan Hidup Tipe A; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A; Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A; Dinas Perhubungan Tipe B; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B; Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tipe A; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A; Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A; dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A; Badan Pendapatan Daerah Tipe A; Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (arn/*)

SUARA NTB

Senin, 13 Juli 2020

Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Webinar

Dosen Pemula UNW Peroleh Hibah Penelitian Kemenristek

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 dosen Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram memperoleh bantuan hibah penelitian dari Kemenristek/Brin.

Penandatanganan kontrak hibah penelitian Kemenristek/Brin tahun pelaksanaan 2020 dengan total pendanaan puluhan juta rupiah itu dilakukan pada Jumat lalu.

(Suara NTB/ist)

PANITIA - Panitia Webinar Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

WEBINAR Suasana Webinar Prodi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar melalui webinar pada Jumat (10/7).

Webinar itu mengusung tema Budaya, Seni, dan Kesehatan Mental di Masa Pandemi.

Ketua panitia webinar, Drs. I Ketut Cameng Mustika, M.Ag., menjelaskan tujuan dari seminar untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang peluang dan tantangan Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu ke depan. Juga untuk menguasai, mengembangkan, dan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang tertuang dalam seni dan budaya.

“Membentuk masyarakat akademik yang concern terhadap kajian seni dan budaya yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Seminar itu diikuti oleh 186 peserta, yang mengikuti dari aplikasi zoom sebanyak 100 orang, sedangkan sisanya mengikuti dari siaran langsung di aplikasi YouTube.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut yang dianggap sangat baik.

Karena seni merupakan salah satu yang harus ada di dalam ilmu pengetahuan, maupun dalam ajaran agama Hindu.

“Apalagi seni ini di dalam keagamaan Hindu menjadi pokok dalam upacara, maka bagaimana kaitan seni dan keagamaan Hindu, dimohonkan dapat ilmunya dari narasumber,” ujarnya.

Sebelum pemaparan materi dari narasumber, ditampilkan pertunjukan seni bondres dari dosen Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu. Webinar itu dimoderatori oleh Ni Made Ria Taurisia Armayani, S.Sn., M.Pd.H. Narasumber pertama yaitu Prof. Dr. I Made Bandem, MA., yang merupakan Ketua Umum Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Provinsi Bali.

Narasumber kedua yaitu Dr. I

Halaman 6

Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si., yang merupakan Kepala Pusat Kajian Ilmiah STAHN Gde Pudja Mataram.

Narasumber pertama, Prof.

Dr. I Made Bandem, MA., membawakan materi berjudul Ngunda Bayu, Konsep Estetika Dan Kesehatan Mental. Ia menjelaskan di Bali dikenal dengan Dasa Bayu. Bayu Sering disebut sebagai angin secara fisik.

“Di siniah pentingnya dalam melakukan tarian dan seni, ngunda bayu, salah satu konsep untuk mencapai kesungguhan dalam kesenian kita di Bali dan Indonesia,” ujarnya.

I Made Bandem menjelaskan, bayu dan seni bagi masyarakat di Bali sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widhi. Juga sebagai pijakan stpiritual dan menjaga keharmonisan. “Bayu ini salah satu konsep keseimbangan yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan stres depresi dan lain,” jelasnya.

Narasumber kedua, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si., menyampaikan materi dengan judul Kreativitas Seni Budaya Tri Dosha dan Kesehatan Mental di Masa Pandemi. Ia mengatakan, kreativitas seni budaya Hindu berdimensi transenden dan imanen dalam praktik agama Hindu. Kreativitas seni budaya merepresentasikan ritme yang membagun harmoni tri dosha.

“Harmoni tri dosha secara dina-

mis berdisposisi membangun sinergisitas katabolisme, metabolisme, dan anabolisme sebagai penunjang kesehatan fisik dan mental,” katanya. (ron/*)

Rektor UNW Mataram, Dr. H. Abdul Muhyi Abidin dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNW Mataram, Prof. Agil Al Idrus hadir menyaksikan penandatanganan kontrak.

Rektor UNW Mataram H. Abdul Muhyi Abdin tidak lupa memberikan apresiasi kepada para dosen yang mampu memenangkan hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2020.

“Selamat dan sukses kepada para dosen yang memperoleh hibah Penelitian

Dosen Pemula (PDP) tahun 2020, semoga terus memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rektor yang baru dilantik ini berharap ke depan lebih banyak lagi dosen-dosen UNW Mataram yang mendapatkan hibah penelitian yang didanai oleh pemerintah. Selain itu Ia juga berpesan kepada para dosen agar dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan

BANTUAN PENELITIAN - Ketua LPM UNW Prof. Agil Al Idrus saat melakukan penyerahan bantuan hibah penelitian dosen pemula UNW Mataram. protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu, Ketua LPPM UNW Mataram, Prof. Agil Al Idrus berpesan agar para dosen mampu mengerjakan penelitian dengan sungguh-sungguh dan diharapkan dapat mempublikasikan hasil penelitiannya di jur-

nal-jurnal yang terkareditasi nasional maupun internasional.

“Kita sangat berharap hasil-hasil penelitian dosen bisa dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (dys/*)

HILANG HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.9221 A NOKA/NOSIN : T120-51941/04796 AN.I NYOMAN G. BAGYARTHA HLG SKTR JL.KAMPUNG MELAYU BANGSAL AMPENAN HLG BPKB R4 SUZUKI CARRY DR.8732 UZ NOKA : NHYESL41027-414855/NOSIN : F10A-ID.414855 AN.H.PARMUN HLG D’SKTR KOTA PRAYA KAB.LOTENG HLG STNK R2 HONDA DR.5286 BN NOKA : MHIJBC11X9K460039/NOSIN : JBC1E-1454657 AN.MUHAMMAD SABDONI RAMDAN HLG SKTR JL.KALI BARU KOTA MATARAM

Sosialisasi Protokol Covid-19

Bupati Loteng Keliling Kampung Praya (Suara NTB) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara maSsif terus dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Bahkan, Sabtu (11/7), Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT., turun langsung berkeliling ke puluhan kampung yang sudah ditetapkan sebagai kampung sehat di daerah ini. Bupati menggunakan sepeda motor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Loteng dan para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Pada kesempatan itu, di setiap kampung sehat yang disinggahi, Bupati Loteng mensosialisasikan sekaligus mengingatkan para tokoh masyarakat serta aparat desa setempat agar tetap menjalankan standar protokol Covid-19. Sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang sudah merenggut nyawa empat orang warga Loteng sampai sejauh ini.

Untuk tahap pertama, total ada 40 kampung sehat di empat kecamatan yang dikunjungi. Masingmasing Kecamatan Kopang, Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Pringgarata. Dan, langsung memberikan pengarahan kepada kepala desa, kepala dusun, para marbot serta tokoh masyarakat setempat.

“Kegiatan ini dilakukan selain dalam rangka silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat.

Juga untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan selama beraktivitas setiap hari,” terang Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT., Pemerintah daerah sendiri berharap protokol Covid-19 tersebut bisa diterapkan secara masif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di masa pandemi Covid-19.

Ada lima poin penting

yang harus bahkan bisa dikatakan wajib diterapkan, dalam upaya mencegah serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini. Pertana, menjaga kesehatan. Di mana halam hal ini masyarakat senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga serta orang lain.

Kemudian, menjaga kebersihan. Artinya masyarakat harus menjaga lingkungan tempat tinggal dari sampah berserakan. Menjaga aktivitas, di mana masyarakat diminta untuk menjaga diri selama beraktivitas baik di pasar maupun di tempat kerja. Dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer serta mandi setelah selesai berkegiatan.

Selanjutnya, menjaga jarak dimaksudkan agar bagaimana masyarakat dalam interaksi sosial tetap mengedepankan social distancing baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan ibadah. “Jangan gunakan sajadah ataupun alas sholat yang ada di masjid. Gunakan alas sholat sendiri, sebab potensi terkena Covid 19 di masjid cukup besar,” sebutnya.

Tidak kalah penting, adalah dalam setiap aktivitas di luar rumah hendaknya menggunakan masker. Mengingat, virus corona sangat rentan dengan kondisi kekebalan tubuh. “Virus corona ini sangat

mudah menjangkiti orang lain melalui air bersin bagi penderita Covid-19,” jelasnya.

Karena sifatnya yang sulit terdeketeksi secara kasat mata, maka tidak ada yang bisa menjamin setiap orang bebas dari Covid-19. Sehingga cara yang paling efektif dalam mencegah penyebaran Covid19 ialah melalui upaya pencegahan. “Saya pun juga tidak ada berani jamin tidak terkena Covid 19, karena virus ini tidak terlihat. Jadi intinya setiap kita harus waspada dan mawas diri,” jelasnya.

Kegiatan lomba kampung sehat ini sendiri merupakan salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat. Agar mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat.

Tidak hanya selama kegiatan lomba saja. Tetapi bisa terus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. “Jangan sampai setelah selesai lomba, pola hidup kita kembali seperti semula, namun harus dipertahankan tingkat keberhasilan diri dan lingkungan” tutup mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FTmenyemangati warga agar tetap waspada dan menerapkan protokol Covid-19.

Menggunakan sepeda motor Bupati Loteng H. M. Suhaili FT keliling ke puluhan desa untuk sosialisasi protokol Covid-19.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, berbicara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat saat keliling kampung sehat, Sabtu (11/7).

SUARA NTB

Senin, 13 Juli 2020

JPS Gemilang Tahap III Mulai Didistribusikan untuk 120.000 KK Dari Hal. 1 Akan tetapi sekaligus langkah untuk membangkitkan UMKM dan IKM agar berkembang.

Meski yang terakhir, baginya JPS tahap III justru merupakan awal kebangkitan pertumbuhan ekonomi NTB. ‘’Ini menandai mulainya stimulus stimulus ekonomi,’’ ujarnya.

Bantuan JPS diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas produk UMKM dan IKM. Dengan produksi skala lebih besar bisa menekan harga dan siap melebarkan sayap pemasarannya.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan bahwa semangat awal pemberdayaan UMKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UMKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita,’’ kata Wagub Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk menerapkan berperilaku hidup sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UMKM/IKM di sisi ekonomi. ‘’Ini yang harus benarbenar dimanfaatkan,’’ tuturnya.

Wagub mememinta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebe-

lum disalurkan kepada masyarakat.

Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir.H. Ridwan Syah, MTP memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten/kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari. ‘’Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,’’ katanya.

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.

Keberhasilan penyaluran JPS tahap II ini tentu berkat kerjasama yang baik antara OPD lingkup Pemprov, Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dengan para mitra dan UMKM/IKM serta para pihak lainnya. (r)

300 PNS Pemprov Pensiun Dari Hal. 1 Selain kekurangan guru dan tenaga kesehatan, Nasir mengatakan Pemprov juga mulai kekurangan tenaga administrasi atau tenaga teknis tertentu. Dari 300 PNS yang pensiun tahun ini, lebih dari 100 orang merupakan tenaga administrasi.

Sementara, formasi yang diberikan Pemerintah Pusat setiap tahun tidak sampai 50 persen yang setujui dari usulan yang disampaikan. Misalnya, dalam rekrumen CPNS 2019, formasi untuk tenaga teknis tertentu yang diperoleh tidak sampai 20 persen.

“Coba dibayangkan yang pensiun sekarang tenaga administrasi lebih dari 100 orang. Yang sudah dan akan pensiun tahun ini hampir 300 orang. Tapi kita diberikan formasi hanya sedikit. Inilah faktanya,” katanya.

Mengatasi kekurangan PNS tersebut, salah satu solusinya adalah merekrut tenaga kontrak.

Namun, kata Nasir, untuk merekrut tenaga kontrak, baik guru, tenaga kesehatan maupun tenaga

teknis tertentu juga melihat kemampuan keuangan daerah. ‘’Kalau kita tak menghitung semua sisi, risikonya akan membebani keuangan daerah.

Lebih banyak belanja pegawai daripada belanja publik, repor kita lagi,’’ katanya.

Untuk usulan formasi CPNS 2021, BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda NTB. Hasil anjab dan ABK dari Biro Organisasi tersebut menjadi dasar BKD mengajukan usulan formasi CPNS ke Pemerintah Pusat.

Dari hasil kajian, itulah yang kita tuangkan dalam rencana usulan formasi. Usulan formasi kita buat kebutuhan riilnya. ‘’Tapi kembali lagi kepada kemampuan keuangan berapa. Itulah, makanya formasi yang kita usulkan ndak sampai 50 persen disetujui,’’ jelasnya.

Data BKD NTB, total jumlah PNS lingkup Pemprov NTB saat ini mencapai 14.000 orang.

Jika ditambah dengan tenaga kontrak jumlahnya mencapai 17.000 orang. (nas)

1.301 KK Warga NTB Keluar dari Kemiskinan Dari Hal. 1 Disebutkan, jumlah bantuan PKH yang disalurkan Pemerintah Pusat di NTB per Juni 2020 sebesar Rp84,7 miliar lebih. Bantuan tersebut disalurkan kepada 345.899 KK penerima manfaat di seluruh NTB. ‘’Jika dilihat realisasinya, dampak program PKH sangat signifikan. Data graduasi sejahtera mandiri Kabupaten/ Kota di NTB pada tahun 2020 sebanyak 1.301 Keluarga.

Data tersebut diambil mulai Januari hingga Juni tahun 2020,” sebutnya.

Dari 1.301 KK penerima PKH yang keluar dari kemiskinan, terbanyak di Lombok Timur 769 KK. Kemudian Kabupaten Dompu 190 KK, Lombok Utara 98 KK, Sumbawa 83 KK. Selanjutnya, Kota Mataram 58 KK, Lombok Tengah 50 KK, Lombok Barat 31 KK, Sumbawa Barat 19 KK, Bima 2 KK dan Kota Bima satu KK. Ia mengatakan capaian hingga pertengahan tahun ini cukup menggembirakan.

Dalam kurun waktu enam bulan (Januari - Juni), belum genap setahun sebanyak 1.301 KK mundur secara sukarela dari penerima PKH. Pada 2019, jumlah penerima PKH yang keluar dari kemiskinan sebanyak 1.082 KK. Jadi, untuk enam bulan selanjutnya, Juli hingga Desember 2020 pada masa new normal, pendamping akan bekerja maksimal untuk menumbuhkan semangat penerima bansos non tunai tersebut bisa sejahtera mandiri.

Berdasarkan data yang sejahtera, rata-rata didominasi keluarga penerima manfaat yang memiliki usaha kecil (mikro). Seperti usaha bakulan dan kios kecil di tengah lingkungan masyarakat. Melalui pendampingan program PKH pada pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok (P2K2). Pendamping di setiap waktu, sederet pengetahuan diberikan, seperti materi dalam modul Pengasuhan anak dan Pendidikan, Modul Kesehatan, Modul usaha eonomi serta Modul Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Kesos), pelayanan Lansia dan Disabilitas Berat.

Dengan pengetahhuan yang diperoleh, warga percaya diri untuk perubahan prilaku dan cara berfikir serta pengemban-

gan usaha sehingga membuahkan hasil. ‘’Penerima yang sudah lebih awal memiliki usaha, diberikan motivasi dan edukasi pengembangan usaha, melalui modul Ekonomi. Ini cara jitu pendampingan program Kemensos tersebut,’’ terangnya.

Khalik mengatakan program PKH Kemensos ini sejalan dengan visi misi Pemprov NTB. Salah satunya target menciptakan masyarakat sejahtera mandiri. Oleh sebab itu, pendamping PKH tugasnya tidak sekedar memastikan bantuan cair, tetapi harus punya rencana kerja yang jelas dan terukur.

Sehingga graduasi mandiri atau masyarakat yang mundur secara sukarela karena sudah sejahtera yang terjadi bukan alami.

Tetapi pendamping harus bisa menggali potensi yang dimiliki keluarga penerima manfaat yang menjadi dampingannya.

Sehingga mempunyai target waktu untuk bisa meningkatkan taraf hidup KPM dan mengraduasi mandiri KPM tersebut.

Menurutnya, capaian sejahtera mandiri tidak cukup dengan advokasi dan edukasi semata.

Program di provinsi dan daerah harus dapat mengintervensi penerima PKH. Sebab, bantuan PKH adalah bantuan untuk menjamin kebutuhan dasar, kurang cukup untuk penguatan modal usaha. ‘’Penerima manfaat harus diintervensi dengan bantuan komplementer lainnya. Agar mereka bisa semangat dalam dunia usaha mikro yang dimilikinya. Apalagi di masa kekinian, hampir semua warga membutuhkan bantuan sosial,’’ katanya.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebesar 13,88 persen. Turun sebesar 0,68 persen dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar 14,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebanyak 705.680 orang, menurun 30.300 orang dibanding Maret 2019 yang sebanyak 735.960 orang. (nas)

Halaman 7

Rekanan Pemenang Tender Harus Kuat Finansial Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melanjutkan tender pengadaan barang dan jasa yang tertunda.

Berbeda dari perencanaan awal, volume dan anggaran dipangkas. Menghindari keterlambatan pengerjaan rekanan pemenang tender harus profesional dan kuat secara finansial.

“Saat tender siapa rekanan kuat uang harus dilihat. Kalau tidak, sangat susah mengejar sisa waktu,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dari dana alokasi khusus (DAK) Rp17 miliar yang dikembalikan oleh pemerintah pusat. Miftah mengaku mendapatkan DAK sekitar Rp7 miliar lebih. Di antaran-

ya program sanitasi lingkungan sekitar Rp427 juta, perbaikan jalan Rp2,3 miliar dan irigasi serta supervisi Rp4,6 miliar.

Proyek ini merupakan program tertunda. Dia mengatakan, perbaikan jalan jadi prioritas dari sekian item usulan yang ditangani hanya satu lokasi yakni di Jalan Dakota.

Itu pun sifatnya pemeliharaan dan pembuatan saluran.

Pemerintah pusat menargetkan anggaran DAK harus terkontrak sebelum tanggal 31 Agustus. Tiga program dipastikan Miftah, sudah terkontrak sebelum batas waktu tersebut. Persiapan dokumen tidak ada masalah. “Seperti proyek jalan sudah kita lelang tapi ditarik lagi karena Covid.

Proyek jalan dari awalnya

(Suara NTB/dok)

Miftahurrahman Rp22 miliar turun menjadi Rp2,3 miliar.” terangnya.

Untuk proyek jalan tidak

terlalu dikhawatirkan karena pengerjaan cepat. Berbeda dengan pengerjaan fisik seperti sanitasi dan irigasi membutuhkan waktu lama. Dia mengharapkan rekanan harus profesional dan siap secara finansial. “Kalau sanitasi dikerjakan secara padat karya,” ulasnya.

Sementara itu, Dinas Pariwisata memperoleh dana Rp2,3 miliar dari total awal DAK yang diperoleh Rp3,4 miliar. Pengurangan anggaran harus disesuaikan dengan item pekerjaan. “Awalnya dari Rp3,4 miliar kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan.

Karena ini dipangkas terpaksa pekerjaan juga kita kurangi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi.

Pengalokasian kembali DAK menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tender DAK paling lambat harus terkontrak akhir bulan Juli. Denny berharap ada pengunduran waktu sampai bulan Agustus. Proses tender membutuhkan waktu panjang terhitung mulai dari persiapan dokumen, lelang, masa sanggah sampai penunjukan pemenang.

“Ini yang masih kita tunggu apakah diperbolehkan sampai akhir Agustus. Kalau diundur saya yakin bisa,” ujarnya.

Detail item pekerjaan apa saja yang dikerjakan masih direvisi kembali. Tetapi memungkinkan dari anggaran Rp2,3 miliar untuk pembangunan panggung atau teater mini, pengurukan, penataan lahan parkir dan landscape. (cem)

Kuncinya Masyarakat Disiplin Dari Hal. 1 itu yang sebenarnya sangat sederhana. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,” ujar Ketua Gabubang Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) NTB, Awanadhi Aswinabawa dikonfirmasi, Minggu (12/7).

Diterangkan, dibukanya kembali destinasi wisata saat ini dapat dipahami sebagai reaksi masyarakat terhadap situasi saat ini. Khususnya untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi virus Corona (Covid-19) dengan perlahan membuka usaha.

Untuk mengantisipasi peningkatan penularan virus dari aktivitas pariwisata yang dibuka kembali tersebut, beberapa langkah telah direkomendasikan pemerintah. Rekomendasi protokol tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bersama pelaku usaha dan wisatawan untuk menyesuaikan diri dengan situasi saat ini.

Dicontohkan seperti peluncuran program InDonesia CARE oleh Kementerian Pari-

wisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sebagai dukungan kebangkitan pariwisata dalam negeri. Di mana program tersebut mengedepankan pemenuhan aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan sebagai prioritas di masing-masing destinasi wisata.

Selain itu, protokol yang direkomendasikan adalah memberikan pelayanan pariwisata tanpa kontak sentuh.

Khususnya untuk menjamin keselamatan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan. ‘’Tentu di masing-masing daerah pemegang otoritas tempat komunikasi dan industrinya mesti kerja sama, mesti disiplin, komitmen penuh untuk menjalankan protokol new normal ini semaksimal mungkin,’’ ujar Awan.

Menurutnya, penerapan protokol tersebut dapat dilihat dari spektrum yang lebih luas. Diantaranya dari sisi pemasaran. Di mana akses menuju pasar wisatawan mancanegara sangat terbatas sehingga satu-satunya pasar yang bisa digarar

adalah wistawan domestik baik di luar daerah maupun di dalam daerah.

“Artinya bahwa kita di NTB ini, coba kita harus menggalakan bagaimana terjadi pergerakan-pergerakan yang turis lokal. Misalnya ke Sekotong, Trawangan, Senggigi dan sebagainya,” ujar Awan. Dengan begitu, pergerakan ekonomi yang diharapkan bisa terjadi.

Di sisi lain, dengan fokus menggarap wisatawan domestik dalam daerah upaya penerapan protokol kesehatan diproyeksikan dapat dilakukan lebih maksimal. “Dengan melakukan pergerakan turis lokal di sini itu, kita juga bisa melatih industri kita menjadi bisa lebih fasih lagi melaksanakan atau mengimplementasikan produk-produk new normal tadi itu,” jelas Awan.

Hal tersebut dinilai dapat tercapai dengan membangun semangat bersama untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. “New normal dalam tanda kutip itu musti saling

membantu dan saling berdedikasi, bahwa barang kali saja produk kita tidak sebagus kualitas produk lokal misalnya, tapi kita juga harus memberdayakan ekonomi lokal kita. Biar mahal sedikit, biar kalah bagus sedikit, tapi kita mesti saling support (mendukung),” ujar Awan.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, pembukaan kembali destinasi wisata di NTB cukup mendesak dilakukan. Pasalnya, kondisi sektor pariwisata di NTB diprediksi tidak dapat bertahan lebih lama lagi menghadapi dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang sedang berlangsung.

“Cash flow (keuangan) teman-teman kita di industri pariwisat bisa bertahan sampai satu bulan kedepan kirakira. Artinya, teman-teman pelaku pariwisata sedang betul-betul terdampak oleh covid ini,” ujar Faozal.

Kendati demikian, pembukaan masing-masing destina-

si disebutnya akan mengedepankan protokol penanganan Covid-19. Diantaranya untuk memenuhi standar cleanliness, health, and safety (CHS) yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat.

Diterangkan, Dispar NTB telah mengirimkan rekomendasi protokol pembukaan destinasi wisata berbasis CHS ke masing-masing kabupaten/kota. Di mana proses pembukaan diminta melewati tahap evaluasi kesiapan sesuai SOP yang diusulkan tersebut, dengan melakukan pendalaman usulan dari satgas penanganan Covid19 di masing-masing daerah.

“Pendalamnnya diusulkan ke gugus tugas (masing-masing daerah), apakah destinasi bisa dibuka atau perlu ada catatancatatan lagi,” jelas Faozal.

Menurutnya, protokol penanganan Covid-19 harus menjadi yang paling utama dalam tata kelola destinasi pariwisata NTB kedepan. Kendati masih ada beberapa kendala, hal tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dengan SOP yang telah disusun. (bay)

Kecamatan Ampenan Catat Kasus Covid-19 Tertinggi di Mataram Dari Hal. 1 Buruknya penanganan Covid-19 di Kota Mataram juga memicu kekecewaan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Ia secara khusus menyoroti lemahnya peranan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Mataram.

Seperti aparat Satpol PP Kota Mataram yang dinilai tidak mengawal penegakan protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah titik keramaian.

Wagub mengatakan, Pemprov NTB sudah lama melakukan program maskerisasi khusus di Kota Mataram. Dengan menurunkan seluruh OPD membagikan masker dan memberikan edukasi ke warga Kota Mataram. Begitu juga aparat TNI dan Polri sudah sangat luar biasa membantu.

Wagub mengaku sedih melihat tidak adanya OPD di Kota Mataram yang turun ikut menegakkan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat keramaian. Ia melihat yang membantu justru lebih semangat daripada yang dibantu. ‘’Provinsi membantu, TNI/ Polri selalu siap. Tapi tolong, koordinasi juga gampang. Kalau kita butuh apa, ada orang kematian segala macam untuk penjagaan, koordinasi Covid. Mana Pol PP Mataram? Kenapa sembunyi?

Kenapa nggak kelihatan,’’ tanya Wagub saat bertemu Pimpinan Redaksi (Pimred) Media Massa Lokal NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (7/7) lalu.

Orang nomor dua di NTB ini mengatakan terpaksa berkata demikian. Karena sekarang sudah waktunya kita untuk bi-

cara apa adanya. Semua tanpa terkecuali harus bergandengan tangan. Penanganan wabah Covid-19 ini adalah beban bersama. ‘’Tapi tolong kalau misalnya provinsi bantu, TNI/Polri bantu itu dihargai dengan cara yang lebih semangat lagi dari Kota Mataram. Yakin kita bisa atasi (wabah) ini kalau kita bersama-sama,’’ ucapnya.

Pemkot Mataram diingatkan untuk bersungguh-sungguh menjadi garda terdepan di dalam penanganan Covid-19.

Baik dari sisi pendisiplinan masyarakat berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pelacakan kontak secara masif.

Sementara, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta Pemprov NTB tidak hanya menyalahkan. Menurutnya, pendisiplinan masyarakat untuk mengikuti

protokol kesehatan Covid-19 perlu sinergisitas bersama. ‘’Tolong jangan hanya menyalahkan begitu saja,’’ kata Walikota Mataram ditemui usai peletakan batu pertama rumah tahfidz quran di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Rabu (8/7) lalu.

Tudingan Pemprov NTB yang menilai Pemkot tidak serius menangani wabah tersebut juga dibantahnya. Walikota yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan dan pencegahan.

Tetapi ini fenomena sebagai masyarakat urban dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Kondisi ini berbeda dengan kabupaten lain.

Menurutnya, pada rapat koordinasi antara Pemprov

NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar disampaikan perkembangan kasus Covid-19. Faktanya, terus terjadi peningkatan. Penularan tidak lagi di lingkungan.

Justru di area publik termasuk perkantoran dan lingkungan kerja menjadi lokasi penularan. ‘’Kita terus bekerja,’’ katanya.

Pendisiplinan masyarakat mengikuti protokol kesehatan harus ada sinergi antara Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Terkait mengedukasi masyarakat. Menurutnya, mengedukasi masyarakat menjadi tantangan berat karena ini berkaitan dengan kedisiplinan. ‘’Apalagi masyarakat sudah menormalkan diri meskipun Pemkot belum menerapkan kenormalan baru.

Jangan panik. Kita bekerja terus,’’ katanya. (r/nas/cem)

Gubernur Larang Satuan Pendidikan Laksanakan KBM Tatap Muka Dari Hal. 1 kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan Satuan Pendidikan RA/MI/MTs/MA dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenag NTB diminta agar membuat kebijakan tersendiri. Yakni kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB. Ketentuan teknis tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Non Formal serta Pondok Pesantren ditentukan oleh Dinas Dikbud serta Kantor Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagi satuan pendidikan yang melanggar surat edaran guber-

nur tersebut. Maka akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, jumlah warga yang terpapar Covid 19 di NTB hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meskipun di delapan kabupaten/kota angka kasus baru dan kesembuhan sudah cenderung terkendali karena sigapnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat menerapkan protokol kesehatan.

Namun jumlah pasien positif Covid-19 di NTB hingga Sab-

tu (12/7) tercatat sebanyak 1.548 orang. Dari jumlah itu, pasien yang sudah sembuh sebanyak 967 orang dan masih positif dalam perawatan di berbagai rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat sebanyak 501 orang.

Penambahan jumlah warga terpapar Covid-19 masih terus terjadi di Kota Mataram dan sebagian kecamatan di Lombok Barat yang berbatasan dengan ibukota provinsi NTB tersebut.

Bahkan, kata Gede, Kota Bima yang dulunya masuk zona hijau kini kembali menjadi kuning dengan adanya penambahan empat kasus terkonfirmasi positif beberapa hari lalu.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan isu menyesatkan bahwa corona tidak ada. Faktanya, kata Aryadi, hingga saat ini Covid-

19 di NTB telah menyebabkan 80 orang meninggal dunia. Korban meninggal tersebut terdiri dari 46 orang di Kota Mataram, 22 orang di Lombok Barat, 4 orang di Lombok Tengah dan 2 orang di Lombok Timur. Pasien meninggal juga terjadi di KLU 2 orang serta di Kabupaten Dompu, KSB, dan Kabupaten Sumbawa, masing-masing satu orang.

Untuk menghindari jatuhnya korban dan penularan lebih luas, maka tidak ada cara lain. Kecuali tetap patuh mengikuti tatanan baru atau pola hidup baru dalam seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Yakni secara ketat mematuhi protokol kesehatan pada seluruh aktivitas, dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak saat berkunjung ke pusat-pusat keramaian.

Seperti pasar, pusat perbelanjaan, destinasi wisata alam/pantai atau kantor dan aktivitas sosial lainnya yang telah menerapkan standar layanan untuk keselamatan pengunjung. Demikian juga setiap individu dan kelompok warga harus benar-benar memperhatikan dan disiplin pada protokol kesehatan ini.

Selain menggunakan masker, juga harus mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir setiap saat setelah mengambil atau memegang sesuatu, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tetap optimis dan semangat serta lindungi kelompok rentan terutama anak-anak, orang tua dan orangorang terdekat yang memiliki penyakit komorbid agar untuk sementara waktu tidak beraktivitas di luar rumah. (nas)

Pemprov Kembali Terjunkan 19 OPD Awasi Pasar di Kota Mataram Dari Hal. 1 Ternyata kedisiplinan masyarakat menggunakan masker di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram menurun. Hal tersebut sesuai hasil pantauan yang dilakukan seminggu sampai dua minggu sebelumnya. ‘’Atas dasar itu, pimpinan daerah (Wagub) memerintahkan kembali OPD turun lagi melakukan pemantauan dan penegakan disiplin protokol Covid-19. Kita mulai dari Mataram. Ada 19 pasar di Mataram,’’ kata Tri dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/7) kemarin.

Sebanyak 19 OPD yang diterjunkan Pemprov NTB untuk melakukan pemantauan dan penegakan protokol Covid-19, terutama penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan dan kebersihan pasar. Sebanyak 19 OPD tersebut diberikan tanggung jawab untuk mendisiplinkan masyarakat, baik pedagang dan pembeli yang masuk

ke pasar agar mematuhi protokol Covid-19. ‘’Mereka ini bergabung di Pokso Terpadu yang dibuat Pemkot Mataram. Di Posko Terpadu sejatinya diisi unsur TNI/ Polri dan OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Dishub, Dinas Kebersihan,’’ jelasnya.

Disebutkan 19 OPD yang ditugaskan memantau dan menegakkan protokol Covid-19 di seluruh pasar di Kota Mataram.

Yaitu, Dinas Ketahanan Pangan di Pasar Abian Tubuh, Sekretariat DPRD NTB di Pasar Cakranegara, Dinas Kelautan dan Perikanan di Pasar Cemara, DPMPTSP di Pasar Dasan Agung, Dinas ESDM di Pasar Karang Lelede, DP3AP2KB di Pasar Karang Medain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pasar Karang Jasi Cakra Selatan.

Kemudian Dinas Perindustrian di Pasar Karang Sukun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pasar Kebon Roek,

Dinas Perumahan dan Permukiman di Pasar Mandalika, Dinas Pariwisata di Pasar Pagesangan, Dinas Perpusda di Pasar Pagutan, DPMPD dan Dukcapil di Pasar Panglima.

Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pasar Perumnas, Dinas Pemuda dan Olahraga di Pasar Rembiga, Biro Kesra di Pasar Saang Saang, Biro Perekonomian di Pasar Selagalas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pasar Sindu.

Mantan Kepala BPSDM NTB ini mengatakan selama sepekan terakhir, 19 OPD tersebut sudah melakukan pemantauan. Dari pantuan yang dilakukan, disiplin penggunaan masker masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan.

“Bagi mereka yang tidak menggunakan masker kita minta keluar area pasar. Kita tak lagi melakukan pembagian masker.

Rata-rata pembeli dengan alasan

lupa. Tapi kita suruh balik. Kalau pedagang rata-rata sudah menggunakan,” katanya.

Pemantauan dan penegakan protokol Covid-19 akan terus dilakukan evaluasi. Rencananya pemantauan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada 19 pasar di Kota Mataram akan dilaksanakan selama dua pekan.

“Kita harapkan masyarakat secara sadar wajib menggunakan masker. Sama seperti menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor,” harapnya.

Dari hasil pantauan yang dilakukan Satpol PP ketika turun di lapangan, terutama di destinasi-destinasi wisata baik di Lombok Barat dan Kota Mataram, masyarakat masih abai menggunakan masker. Seperti di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat dan Pantai Loang Baloq Kota Mataram.

“Orang terdidik 30-40 persen tak menggunakan masker.

Seperti Loang Baloq pada sore hari menjadi pusat keramaian.

Banyak yang tak menggunakan masker. Beberapa wilayah di Lobar dibuka seperti Pantai Tanjung Bias. Tetapi protokol Covid diabaikan. Masyarakat ketika masuk ada petugas yang memastikan menggunakan masker. Tapi setelah masuk, mereka melepas maskernya,” tutur mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB ini.

Begitu juga pusat keramaian seperti di Taman Udayana Kota Mataram. Sebenarnya, kata pria yang akrab disapa Yiyit ini, kegiatan car free day Udayana belum dibuka oleh Pemkot Mataram. Namun, hasil pantauan yang dilakukan Minggu (13/7), kawasan Udayana sudah ramai.

Baik oleh masyarakat yang berolahraga maupun para pedagang.

Sehingga pihaknya sudah berkomunikasi dengan Asisten I Kota Mataram. Kalau belum dibuka dan diidentifikasi kerumunan massa yang melanggar protokol Covid. Kita larang saja,” katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 13 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KBM Tatap Muka 13 Juli di Kota Bima Dibatalkan Kota Bima (Suara NTB) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Kota Bima yang direncanakan akan diuji coba 13 Juli 2020 kini dibatalkan. Pembatalan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB, yang tidak memperkenankan belajar mengajar tatap muka di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, Dr. H. Syamsudin, menjelaskan, dalam SE Gubernur Nomor 420/3320.UM/Dikbud Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran di seluruh satuan, pendidikan memperpanjang masa be-

lajar mandiri di rumah hingga waktu yang tidak ditentukan.

Ketentuan itu lanjutnya berlaku untuk seluruh daerah baik yang telah ditetapkan sebagai zona hijau, orange atau merah. Ia meminta, seluruh satuan Pendidikan telah menyiapkan modul pembela-

jaran untuk belajar mandiri di rumah bagi seluruh siswa.

“Bisa dilakukan dengan pola dalam jaringan atau daring. Tapi juga luar jaringan atau luring. Atau guru bisa berkreasi dengan pola lain,” katanya, Sabtu (11/7).

Meski begitu, Ia mengaku

pihaknya akan intens melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap pelaksanaan sekolah mandiri di rumah ini. Sehingga sekolah tidak boleh mainmain dalam memberikan pembelajaran bagi siswa selama belajar mandiri diterapkan.

“Kita berharap pandemi ini segera berlalu agar aktivitas bisa sediakala,” harapnya.

Sebelumnya Syamsudin mengatakan proses KBM di sekolah formal akan mulai diaktifkan kembali, walaupun saat ini Kota Bima ada sejum-

BTNT Tegaskan Jalur Pendakian Tambora Masih Ditutup

(Suara NTB/jun)

Deny Rahadi

Dompu (Suara NTB) – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Tambora, Deny Rahadi, S. Hut., M. Si., menegaskan aktifitas pendakian Gunung Tambora masih ditutup untuk wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Hal itu berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Dirjen KSDAE nomor 9 tahun 2020 tentang kriteria objek wisata yang bisa dibuka pada masa pandemi Covid-19.

Diantara kriteria tersebut, salah satunya yakni objek wisata yang mampu dijangkau dengan menghabiskan

waktu perjalanan selama satu hari. “Ndak ada kita buka untuk pendakian, sekarang hanya wisata Oi Marai saja. Karena kalau kita buka itu akan bertentangan dengan SE Dirjen,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (11/7).

Dalam surat edaran dimaksud, pengelola destinasi wisata hanya bisa membuka kunjungan bagi wisatawan yang menghabiskan waktu liburnya dalam sehari. Sementara untuk pendakian menuju kaldera tambora, dibutuhkan waktu perjalan-

Bansos Sahabat untuk Corona Masih Terus Berjalan

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial masih masih terus menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Tunai Sahabat kepada warga yang berstatus PDP dan OPD. Sejauh ini, ratusan penerima yang diusulkan tengah diproses.

Sebagaimana disampaikan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumbawa, Mirajuddin S.T, sebanyak 50 orang PDP dan OD telah menerima bantuan ini. Kini tengah diproses usullan tambahan sbanyak 399 orang. Dari target 500 orang penerima yang akan mendapatkan bantuan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa ini.

Diketahui, nilai bansos Pemkab melalui Dinas Sosial Sumbawa ini sebesar Rp. 600.000/ KK/Bulan, selama 3 bulan. Sebagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan dampak pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk Bansos Tunai dari Kementrian Sosial (Kemensos) sekarang ini telah memasuki tahap ketiga atau pembayaran bulan Juni. Tiga bulan pertama, April, Mei dan Juni warga penerima mendapatkan Rp. 600.000/bulan/KK. Namun untuk bulan Juli hingga September nilainya Rp. 300.000/KK/ bulan hingga bulan Desember mendatang.

Selain itu ada pula tambahan penerima program sembako sebanyak 3000 KK untuk

Mirajuddin

Sumbawa dari pemerintah pusat. Namun, setelah diverifikasi data penerima, banyak yang telah menerima program Bansos Tunai Kemensos. “Kita minta mereka memilih, apakah tetap menerima Bansos atau program sembako. Ternyata banyak yang memilih program sembako. Sehingga otomatis penerima bansos tunai beerkurang. Makanya, kuota bansos tunai yang berkurang kita alihkan ke orang lain yang masuk kriteria sebagai penerima bantuan. Ini diproses oleh pemerintah desa melalui berita acara,” terang Raju, panggilan akrabnya. (arn)

an selama dua hari satu malam. Sehingga dipastikan tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali seperti biasa.

Empat jalur resmi pendakian tersebut, lanjut Deny Rahadi, baru berani dibuka pihaknya setelah ada edaran terbaru dari Dirjen KSDAE. “Kita tunggu SE, kalau SE-nya mengatakan boleh lebih dari sehari ya kita buka. Kita tidak berani melanggar aturan,” ujarnya.

Selain disibukan penerimaan kunjungan wisatawan ke Oi Marai, BTNT bersama pelaku wisata lingkar tambora kini memanfaatkan waktu luang yang ada dengan menata jalur-jalur pendakian secara bertahap.

Termasuk mempersiapkan sarana prasarana penunjang dalam mencegah penularan Covid-19, seperti halnya fasilitas cuci tangan bagi pendaki.

Ketika dipaksa membuka objek wisata tanpa persiapan yang matang dikhawatirkan muncul klaster baru yang menjadi sumber penularan Covid-19 di wilayah ini. “Kita tata bertahap dalam rangka persiapan, siapa tahu waktu akan dibuka untuk pendakian,” pungkasnya. (jun)

lah warga yang terpapar Covid-19. “Tanggal 13 Juli, Sekolah sudah mulai aktif kembali. Jadwal ini sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan jadwal tersebut, dimulainya KBM tatap muka pada 13 Juli berlaku bagi tingkat SMP. Sedangkan tingkat SD masuk 13 September kemudian PAUD atau TK

bulan November.

“Di mulai tingkat SMP. Selama tiga hari akan digelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus simulasi (uji coba) belajar tatap muka,” pungkasnya. (uki)