Edisi Kamis 13 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mengabdi untuk Masyarakat

Nyayu Ernawati, S.Sos, Salurkan Bantuan Kendaraan Roda Tiga (Suara NTB/fit)

Nyayu Ernawati, S.Sos., mencoba kendaraan roda tiga berwarna merah dengan tulisan ‘’Pokir Nyayu Ernawati, S.Sos’’ di Ampenan, Rabu (12/8) kemarin.

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., Rabu (12/8) kemarin, menyalurkan bantuan tujuh unit kendaraan roda tiga kepada masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Ampenan. Bantuan ini merupakan wujud pengabdian dirinya kepada masyarakat yang diwakilinya. ‘’Masyarakat sangat membutuhkan kendaraan roda tiga ini,’’ tuturnya.

Nyayu yang ditemui Suara NTB di sela-sela

penyerahan bantuan ini, menyebutkan, tujuh unit kendaraan roda tiga ini masing-masing diberikan kepada Kelompok UKM Remaja Masjid Jami’ Al-Babussalam, Bintaro. Remaja masjid Nurul Hilal Ampenan, Kelompok Rukun Kematian Nurul Huda, Sintung. Masjid Nurul Hadist Kampung Banjar. Masjid AlIkhlas Sukaraja Perluasan, Lembaga Kasih Bunda Ampenan dan Kelompok UKM Perdana Telaga Mas. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/fit)

Nyayu Ernawati, S.Sos., bersama Camat Ampenan, Syamsul Irawan dan Perwakilan Viar Lombok menyerahkan helm secara simbolis kepada penerima bantuan tujuh unit kendaraan roda tiga di Ampenan, Rabu (12/8) kemarin.

Akses Pendukung MotoGP 2021

Mendesak, Pelebaran Jalan Menuju Gili Mas Mataram (Suara NTB) PT. Pelindo III Cabang Lembar sebagai pengelola Pelabuhan Kapal Pesiar mendorong percepatan pelebaran ruas jalan provinsi sepanjang 7 km dari Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Gili Mas. Pembangunan akses jalan ini juga termasuk dalam mendukung perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang.

“Semoga lebih cepat. Itu kita berharap. Kita doakan akses itu bisa dipercepat, tahun ini selesai. Karena MotoGP, salah satu pendukungnya akses. Kita harus mendukung program MotoGP ini,” kata General Manager PT. Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (12/8) siang kemarin.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/humassetdantb)

DILUNCURKAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lotim, H.Sukiman Azmy dan pejabat lainnya saat peluncuran Program Mawar Emas di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur, Rabu (12/8).

Resmi Diluncurkan

TO K O H Beli Masker Buatan Lokal PEMPROV NTB meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di daerah ini ikut mendukung gerakan maskerisasi yang sedang digalakkan Pemda untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. BUMN diminta mengadakan dan membagikan masker kepada masyarakat dengan membeli produk UMKM lokal yang ada di NTB. ‘’Dalam hal ini, BUMN agar tidak membeli masker di luar daerah. Kebijakan Pak Gubernur, ingin di saat keterpurukan ekonomi terjadi, Bersambung ke hal 11 H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Program Mawar Emas Jadi Pelopor di Indonesia

Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas, Rabu (12/8). Ini tidak saja menjadi catatan bersejarah bagi pembangunan ekonomi di NTB saja.

Program Mawar Emas juga menjadi pelopor di Indonesia.

Peluncuran Mawar Emas berlangsung di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur. Pelun-

curan dilakukan bertepatan dengan Hari Nasional UMKM 2020.

Sebanyak 50 peserta Program

Mawar Emas hadir dan menerima pembiayaan mikro pada acara peluncuran. Mereka hadir

Ini Strategi NTB Bangkitkan Pariwisata di Tengah Pandemi Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling nyata terdampak akibat pandemi Covid-19. Sektor pariwisata di NTB tentunya juga tak luput dari dampak pandemi.

Karenanya, di masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah membuat strategi membangkitkan pariwisata NTB. Demikian paparan strategi Pemprov NTB dalam membangkitkan kembali pariwisata, seperti disampaikan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam webinar bertajuk Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

WEBINAR - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah (kiri) dalam webina bertajuk ‘’Percepatan Reaktivasi Sektor Pariwisata dalam Adaptasi Kebiasaan Baru’’ yang diinisiasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (12/8).

dalam protokol kesehatan yang ketat, mewakili 417 orang dari Pulau Lombok yang telah siap menerima pencairan tahap 1 Mawar Emas.

Mawar Emas diluncurkan secara resmi oleh Gubernur NTB, dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, unsur Forkopimda

Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur, Kepala OJK Provinsi NTB, Perwakilan Bank Indonesia NTB, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah NTB, Direksi Bank NTB Syariah, Pimpinan Cabang PNM Mataram, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bersambung ke hal 11

KEK Teluk Santong Tidak Boleh Eksklusif

RENCANA pembentukan KEK Tanjung Santong Sumbawa perlu disambut baik, bahkan diberi “karpet merah’’ bagi pengembangan investasi. Karena dengan cara itu bisa mempercepat pembangunan di kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Gunung Tambora).

Demikian disampaikan, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Samota, Ir.H.Badrul Munir, MM, kepada Suara NTB, Rabu (12/8).

Menurut Badrul, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pertama, KEK Tanjung Santong tidak boleh bersifat eksklusif hanya untuk bidang investasi tertentu saja. ‘’Tetapi harus bersifat inklusif dengan membuka ruang bagi pengembangan investasi sesuai peruntukannya. Termasuk memberi ruang bagi investasi masyarakat setempat,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Halaman 2

Pemkot Izinkan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kembali Beroperasi Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram resmi membuka kembali seluruh destinasi dan usaha wisata di Kota Mataram.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Walikota Mataram Nomor 443/250/Dispar/VIII/2020 yang dikeluarkan pekan lalu. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menerangkan dalam SE tersebut diatur pembukaan kembali destinasi dan usaha pariwisata dalam rangka menyambut tatanan baru.

Di mana pandemi virus corona (Covid-19) telah menjadi bagian dari hidup masyarakat, sehingga protokol kesehatan harus terus diterapkan secara sadar dan menjadi kebiasaan.

“Itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata Kota Mataram dalam era new nor-

mal (tatanan baru),” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram tersebut, Rabu (12/8).

Kendati diizinkan buka secara resmi, masing-masing destinasi dan usaha pariwisata diharapkan tetap memperhatikan penerapan protokol Covid19. Terutama untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas

di wilayah Kota Mataram.

Diterangkan, dalam SE yang ditandatangani Walikota Mataram tersebut diatur beberapa hal. Antara lain mencabu SE Nomor 443/232/ Dispar/VII/2020 tentang Pencegahan Covid-19 Pada Tempat Wisata di Wilayah Kota Mataram. Di mana hal

tersebut dilakukan dengan menutup seluruh destinasi dan usaha pariwisata yang ada. “Sekarang usaha jasa akomodasi seperti hotel, homestay dan sejenisnya, usaha makan minum, hiburan, dan rekreasi diperbolehkan beroperasi kembali,” ujar Nyoman.

Termasuk usaha daya tarik

wisata, taman wisata, dan taman rekreasi yang ada.

Seluruh usaha pariwisata yang diperbolehkan beroperasi tersebut diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan ketat. Antara lain dengan menyediakan hand sanitizer, melakukan pengecekan suhu badan, memastikan penggunaan masker, serta menerapkan sistem jaga jarak. Untuk itu, pengelola destinasi dan usaha pariwisata diminta mengerahkan petugas khusus

Revisi Perda Rumah Kos MARAKNYA keberadaan rumah kos di Kota Mataram tidak sepadan dengan kontribusinya bagi PAD (Pendapatan Asli daerah). Hal ini menjadi sorotan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE. Menurut dia, keberdaan rumah kos harus menjadi atensi pemerintah.

Termasuk pengawasannya. ‘’Pajak rumah kos ini sebenarnya luput dari pengawasan kita,’’ katanya dalam rapat Banggar dengan TAPD Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa (10/8). Pajak ru(Suara NTB/dok) mah kos di Kota Mataram IGB Hari Sudana Putra masih stagnan. Untuk itu, Gus Arik, sapaan akrab politisi Partai Demokrat, menyuarakan perlunya revisi Perda Kota Mataram tentang rumah pondokan atau rumah kos.

Operasional rumah kos yang sudah menyerupai hotel, tidak dipungkiri menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha hotel melati di Kota Mataram. Keberadaan rumah kos saat ini, secara tidak langsung sudah menjadi kompetitor hotel melati. Gus Arik menilai, Perda Kota Mataram tentang rumah kos, masih lemah. Dimana Perda itu mengatur ketentuan rumah kos yang dapat ditarik pajaknya.

Pemkot Mataram baru bisa menarik pajak rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 lokal. Gus Arik mencontohkan salah satu rumah Kos di Pagesangan yang jumlah kamarnya sekitar 11 lokal tetap tidak dapat ditarik pajaknya. Pemilik kos mengaku, meski semua kamar telah dihuni, namun hanya Sembilan kamar yang disewakan. Sedangkan dua kamar lainnya ditempati oleh kerabatnya. ‘’Jadi yang satu kamar ditempati oleh anaknya, yang satu lagi ditempati oleh keponakannya yang kuliah,’’ ungkapnya.

Hal-hal itu, lanjut anggota dewan dari dapil Cakranegara ini, menjadi kelemahan Perda rumah kos. Seharusnya, setiap perolehan dari rumah kos harus dikenakan pajak. ‘’Satu kamar yang terisi, ya satu yang kena pajak,’’ cetusnya. Karena ada tren di kalangan pengusaha rumah kos, menyewakan kamar dengan fasilitas layaknya hotel. Sehingga harga sewanya juga setara dengan hotel melati. ‘’Coba lihat kos-kos yang ada di Karang Jangu Cakranegara, hampir semua seperti itu. Saya yakin pendapatan mereka melebihi pajak hotel,’’ ujarnya. (fit)

dan supervisi terkait pembukaan kembali destinasi dan usaha pariwisata tersebut akan dilakukan selama masa transisi menuju tatanan baru di Kota Mataram. Bagi pengelola yang tidak menerapkan protokol Covid-19 akan diberikan sanksi. “Apabila pelaku usaha pariwisata tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka akan diberikan sanksi berupa penutupan tempat usaha atau objek wisata sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” tandas Nyoman. (bay)

Pajak Reklame di Mataram Anjlok hingga 50 Persen

Masyarakat Harus Kreatif MESKI masa pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 belum berakhir, aktivitas ekonomi perlahan mulai menggeliat. Kondisi itu harus dimaksimalkan oleh pelaku industri kecil menengah untuk lebih kreatif memanfaatkan peluang.

Menurut Lurah Karang Baru, Masrun di tengah pandemi Covid-19 masyarakat harus kreatif memanfaatkan momentum. Meskipun perputaran ekonomi belum maksimal, tetapi kebutuhan masyarakat tetap tinggi.

Momentum ini setidakn(Suara NTB/dok) ya dijadikan peluang denMasrun gan membuka usaha kecil – kecilan. Hal ini justru akan menjadi daya ungkit atau mendorong tumbuhnya peluang usaha. “ Saya sarankan masyarakat jual nasi atau kopi. Banyak orang luar Mataram lalu lalang. Nah, itu yang dimanfaatkan karena pasti mereka akan membeli sekedar satu atau dua bungkus nasi,” kata Masrun dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (12/8).

Secara perlahan aktivitas ekonomi harus didorong.

Masyarakat tidak boleh berdiam diri, sehingga perputaran ekonomi meningkat. Masrun mengaku, pandemi Covid-19 berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Warga yang bekerja di hotel banyak dirumahkan karena pertimbangan okupansi menurun atau hotel tempatnya bekerja tutup. “Paling banyak itu karyawan hotel yang dirumahkan,” sebutnya.

Dia prihatin dengan kondisi tersebut. Setidaknya kondisi ini tidak menjadi penghalang bagi warga untuk menunjukan kreativitas untuk menghasilkan produk. Disatu sisi disampaikan Masrun,wilayahnya diklaim menuju zona hijau penyebaran virus Corona. Tujuh orang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah dinyatakan sehat oleh tenaga kesehatan. Pencegahan penularan virus dinilai efektif melalui penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Kelurahan dibantu kepala lingkungan,kader serta tokoh agama dan tokoh masyarakat membuat gerakan menangkal penyebaran virus di lingkungan.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang mulai patuh menggunakan masker,” sebutnya. Meski demikian,tantangan dihadapi adalah menjaga kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker,mencuci tangan,jaga jarak dan hindari kerumunan. Pasca deklarasi bersama di tingkat kecamatan, pihaknya tetap mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. (cem)

untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19.

“Kita juga minta ada pembatasan jumlah pengunjung atau wisatawan maksimal 50 persen dari kapasitas normal kunjungan,” ujarnya. Jika kapasitas pengunjung lebih dari 50 persen, masing-masing destinasi dan usaha pariwisata diminta menerapkan sistem buka tutup. Sehingga potensi kerumunan massa dapat dihindari.

Di sisi lain, pengawasan

(Suara NTB/cem)

TABUNG GAS - Syawal Idris, pemilik pangkalan elpiji 3 kg di Kelurahan Monjok mengatur tabung gas miliknya. Tabung melon itu diklaim tidak terjadi kelangkaan.

Elpiji 3 Kg Diklaim Tidak Langka Mataram (Suara NTB) – Kebutuhan tabung gas elpiji 3 kilogram di Kota Mataram, diklaim tidak terjadi kelangkaan. Pertamina telah menyuplai sesuai kebutuhan masyarakat. Permainan di tingkat pangkalan perlu diantisipasi. Disatu sisi, pengecer mengeluh sulitnya memperoleh tabung melon tersebut. Pemilik pangkalan elpiji di Kelurahan Monjok, Syawal Idris mengaku,tidak ada kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram.

Distribusi dari SPBE PT. Pertamina setiap pekannya lancar. Kebutuhan 460 tabung gas melon selalu terpenuhi.

“Jadwalnya setiap hari Rabu 210 tabung. Dan, hari Sabtu 260 tabung,” sebut Idris ditemui,Rabu (12/8). Idris membuka usaha pangkalan elpiji hampir 10 tahun. Selama itu, tidak ada kendala baik dari distribusi maupun stok.

Menurutnya, dalam menjalankan bisnisnya pangkalan harus sportif. Artinya, pangkalan tidak boleh menjual di luar wilayah yang telah disepakati bersama Pertamina.

“Setiap kelurahan ada satu pangkalan. Jadi, pangkalan itu tidak boleh menjual di luar wilayahnya. Misalnya, saya di Monjok tidak boleh menjual ke pengecer selain dari Monjok,” jelasnya. Kelangkaan elpiji 3 kg diduga adanya permainan dari pangkalan. Mereka menjual ke luar dari wilayahnya. Idris cukup ketat menjual elpiji 3 kg. Biasanya, pembeli banyak datang dari Gunung Sari dan wilayah Lombok Barat lainnya. Kalau terpaksa menjual hanya dibatasi satu rumah tangga satu tabung gas.

Disatu sisi, Khalid mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg. Dia harus

keliling mencari ke SPBU. Kalau pun ada jumlah yang diberikan terbatas. “Dibatasi belinya. Kalau 10 tabung kita bawa dikasih 4-6 tabung,” sebutnya. Kelangkaan bahan bakar tersebut sangat dirasakan dampaknya, terutama para pedagang nasi di Karang Taliwang. Tak jarang kata Khalid, warga mengeluh tidak bisa mendapatkan kebutuhannya. Biasanya jatah diterima dari pangkalan langsung habis.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M.Amin mengaku, pantauannya saat ini,tidak ada kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.

Harga pun stabil pada kisaran Rp16.000 di tingkat pengecer. Pun, ada keluhan di masyarakat akan dikoordinasikan ke SPBE PT. Pertamina di Dasan Cermen. “Kalau pantauan kita selama ini stok masih aman,” katanya. (cem)

Kendaraan Parkir Sembarangan Kembali Digembok Mataram (Suara NTB) – Penggembokan kendaraan parkir sembarang di ruas jalan tertib lalu lintas Kota Mataram kembali dilakukan. Hal tersebut mengikuti mulai normalnya aktivitas masyarakat, khususnya di perkantoran yang ada. “Karena sekarang sudah terlihat normal maka tindakan-tindakan kita juga normal sebagaimana seharusnya. Kalau ada yang melanggar larangan parkir, ya kita tindak,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Diterangkan, penggembokan kendaraan parkir sembarangan telah dilakukan sejak Selasa (11/ 8) lalu. Namun sampai hari ini hanya satu kendaraan yang digembok oleh Dishub Kota Mataram.

Penindakan sendiri sempat vakum selama beberapa bulan akibat pandemi virus corona (Covid19). “Kita sempat vakum karena pandemi. Lihat saja di Bank NTB misalnya tidak bisa kita tertibkan parkirnya, karena area parkirnya digunakan untuk pelayanan. Tapi masih tetap dalam imbauan kemarin itu, itu kawasan tertib lalu lintas,” jelasnya.

Penggembokan sendiri dilakukan di sepanjang Jalan Pejanggik. Terutama mulai dari simpang empat Islamic Center (NTB) hingga simpang empat Kantor Walikota Mataram. Menurut Saleh, masyarakat Kota Mataram seharusnya sudah mengerti larangan parkir sembarangan di sepanjang ruas jalan tertib lalu lintas tersebut. Pasalnya, sosialisasi dan penindakan telah dilakukan sejak lama. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Mereka harusnya parkir di space (ruang) parkirnya Taman Sangkreang. Pokoknya tidak

(Suara NTB/bay)

GEMBOK - Kegiatan penggembokan kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram. boleh parkir di badang jalan di sepanjang ruas kawasan tertib lalu lintas itu. Mulai dari BI (Bank Indonesia) sampai dengan simpang empat buaya di Kantor Walikota,” tegasnya.

Kedepan penindakan parkir sembarangan dengan penggembokan akan terus dilakukan. Termasuk pengawasan melalui patroli yang dilakukan oleh petugas dari Dishub Kota Mataram. “Jadi kalau ada pelangaran kemudian kita gembok, kita tempelkan stiker. Di situ ada SOP peraturannya seperti apa,” jelas Saleh. Bagi pemilik kendaraan yang digembok, diwajibkan mengurus surat tilang di Satlantas Polres Mataram.

“Kalau sudah ditilang yang dibu-

ka gemboknya,” sambungnya.

Diterangkan, saat ini pihaknya tengah mengajukan pengadaan mobil derek dalam APBD Perubahan. Alat tersebut akan digunakan untuk menarik mobilmobil yang kedapatan parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas. Selain itu pihaknya juga mengajukan penambahan unit gembok yang dimiliki dari 10 unit menjadi 20 unit. Penambahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp30 juta, mengingat satu gembok dibeli seharga Rp3 juta. “Itu kita ajukan di APBD Perubahan. Dua-duanya kemungkinan bisa (diadakan).

Gembok bisa, mobil derek juga bisa,” tandas Saleh. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Pajak reklame menjadi atensi serius Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram. Semula, TAPD Kota Mataram memproyeksikan pajak reklame ini merosot hingga 66 persen pada perubahan APBD 2020. Namun setelah melalui pembahasan dalam rapat Banggar dengan TAPD, Selasa (11/8) malam, disepakati penurunan target pajak itu menjadi 50 persen.

Namun demikian, anjloknya pajak reklame ini menuai beragam komentar dari anggota Banggar DPRD Kota Mataram. Seperti diketahui, target pendapatan dari pajak reklame yang semula Rp6 miliar pada tahun 2020, diturunkan menjadi hanya Rp3 miliar. ‘’Seperti kita ketahui, reklame kita di berbagai sudut Kota Mataram ini selalu ramai. Tidak pernah kita melihat reklame di sudut-sudut kota ini yang ditutup,’’ ungkap anggota Banggar, I Gede Wiska, S.Pt. Apalagi saat ini para paslon sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Wiska memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, pemanfaatan papan reklame akan semakin marak seiring dengan makin dekatnya momentum Pilkada Kota Mataram.

Anggota Banggar, IGB Hari Sudana Putra, SE., mendorong Pemkot Mataram melakukan

revisi penarikan pajak reklame.

Sebab, pajak yang dikenakan Pemerintah tidak sebanding dengan harga sewa space reklame itu dari tangan para pengusaha advertising. Para pengusaha advertising, kata dia, berani menyewa di tempat-tempat strategis. ‘’Karena nanti oleh mereka itu disewakan kepada distributor dengan harga mahal,’’ cetusnya. Oleh karena itu, ke depan, revisi pajak sangat penting dilakukan. ‘’Bayangkan orang pasang iklan di bando jalan itu biayanya ratusan juta untuk dua bulan,’’ ungkapnya.

Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi beralasan, dalam Perda Kota Mataram yang dipungut kepada pemilik reklame adalah izin pemasangan reklame. Biaya pemasangan reklame ini dikenakan per tahun.

Dia mencontohkan reklame yang mengajukan izin Januari, izinnya akan berakhir pada Desember di tahun yang sama. Sedangkan yang mengajukan pada Bulan November, izinnya akan berakhir di tahun berikutnya.

Sehingga, ketika pemilik papan reklame mengganti konten sesering apapun, tidak akan dikenakan biaya. Hal ini sangat disayangkan. Harusnya, kata Misban, anggota Banggar lainnya, selain membayar izin tahunan, pajak dikenakan setiap kali dilakukan penggantian konten. (fit)

2.323 Karyawan Swasta di Mataram Terima Bantuan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 2.323 karyawan swasta di Kota Mataram akan menerima bantuan dari pemerintah. Subsidi hanya diberikan bagi karyawan yang masih aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi di selasela menghadiri acara di salah satu hotel di Mataram, Rabu (12/ 8) menyebutkan, data karyawan swasta yang akan menerima subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan berjumlah 2.323 orang. Jumlah ini termasuk seribu kader di kelurahan.

Sesuai kriteria Kementerian Ketenagakerjaan bahwa penerima subsidi akan diberikan bagi karyawan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. “Pokoknya yang terdaftar sampai bulan Juli,” terang Hariadi. Subsidi Rp 600 ribu diterima selama empat bulan terhitung mulai Agustus – Desember. Dana akan masuk ke rekening karyawan. Pemberian subsidi ini, Disnaker berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kewenangan pendataan

langsung oleh BP Jamsostek.

“Pencairan dua bulan sekali sebanyak Rp1,2 juta,” sebutnya.

Proses pendataan masih berlangsung dan ditargetkan selesai 14 Agustus. Pencairan kemungkinan pada Bulan September mendatang. Mantan Camat Mataram menegaskan, subsidi tidak berlaku bagi karyawan yang bekerja di badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Termasuk pegawai tidak tetap di organisasi perangkat daerah.

“Kalau hitungannya sih mulai September,” ujarnya.

Perusahaan yang terdaftar baik skala kecil, menengah maupun besar di Kota Mataram sebanyak 898. Tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerja sebagai penerima upah atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan pro aktif melaporkan status kepesertaan karyawanya, agar mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Terkait mekanisme dan teknis lainnya diserahkan sepenuhnya ke BPJamsostek. Pihaknya hanya memfasilitasi dan berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan di lapangan. (cem)

(Suara NTB/cem)

DAPAT SUBSIDI - Karyawan salah satu hotel menyiapkan makanan untuk tamu pada Rabu (12/8). Tercatat 2.323 karyawan swasta di Mataram akan mendapatkan subsidi Rp600 ribu dari pemerintah. Diantaranya, para kader KB di kelurahan.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Akomodir Petani Swadaya

(Suara NTB/ist)

Hairul Warisin

KETUA Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) NTB, H. Hairul Warisin mengakomodir petanipetani non mitra perusahaan, atau petani swadaya. Lebih dari 100 orang petani dikumpulkan dalam satu kelembagaan. ‘’Kita membina petani tembakau yang tidak dibina oleh perusahaan. Saya ambil alih agar mereka mendapatkan kepastian pasar seperti petani binaan perusahaan,’’ ujar mantan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur ini.

Warisin mengatakan, kelembagaan yang telah dibuatkan adalah CV Andalan Tani dan Nelayan. Bekerjasama dengan beberapa mitra bisnis, saat ini ada sebanyak 120 petani tembakau yang sudah terakomodir.

Dengan luas areal 400 hektar.

Tujuan dibuatkannya kelembagaan ini agar para petani memiliki legalitas sehingga hasil produksinya bisa dengan mudah dipasarkan. Mengingat, selama ini para petani swadaya tidak memiliki akses langsung menjual hasil produksi tembakaunya ke perusahaan-perusahaan yang melakukan pembinaan dan pembelian. Kecuali petani mitra perusahaan. ‘’Sudah kita linkkan dengan pihak dari Jawa Timur. Ada pengusaha di sana yang sudah siap untuk membeli,’’ imbuhnya.

Ini katanya, sebagai sampel saja. ‘’Kalau ini berhasil dan saya sudah bekerjasama dengan pihak BNI dan siap mengucurkan dana. Dan dana itu ada sekitar Rp3,6 miliar,’’ sebutnya.

Haerul Warisin mengungkapkan, per hektar para petani binaan akan memperoleh dana sebesar Rp25 juta sesuai dengan kebutuhan. Dana dari bank ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani dari pengolahan sampai pemupukan. Penggunaan dana pinjaman lunak ini didampingi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. ‘’Termasuk untuk petani tembakau rajangan, dana dari bank ini bisa digunakan untuk membeli alat tempat pengeringan sekalian alat untuk merajang,’’ imbuhnya.

Warisin menambahkan, untuk musim tanah tahun 2020 ini, terjadi pengurangan jumlah areal tanam dan produksi sekitar 30 persen dibanding tahun lalu. Kendati demikian, proyeksi harga pembelian tahun ini juga tak terlalu naik signifikan. ‘’Petani tidak rugi, tapi tidak juga terlalu untung besar. Masih bisa mendapatkan untung yang sesuai,’’ imbuhnya.

Berdasarkan laporan sementara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, PT. Sadhana Arif Nusa tahun lalu membeli sebanyak 5.326 ton. Tahun ini rencananya pembelian 2.000 ton.

PT. Bentoel yang terbesar, tahun lalu membeli sebanyak 9.520 ton, tahun ini turun menjadi 8.500 ton.

PT. Djarum tahun lalu membeli sebanyak 4.924 ton, tahun ini menjadi 3.975 ton. UD. Nyoto Permadi, tahun lalu membeli 1.500 ton, turun menjadi 600 ton tahun ini. PT. IDS, tahun lalu membeli 1.185 ton, tahun ini menjadi 500 ton.

Demikian juga CV. AOI dan CV. Budi Jaya Sentosa tahun ini merencanakan akan membeli masing-masing 500 ton. KUD Tunggal Kayun akan membeli sebanyak 103 ton, CV. Sumber Rezeki 250 ton, dan CV. Bintang Emas 150 ton. UD Jawara akan membeli sebanyak 600 ton, CV. Kalimas Kencana 300 ton, UD. Surya Tembakau merencanakan pembelian 100 ton. Sehingga total seluruh rencana pembelian tembakau petani binaan sebanyak 18.078 ton.

Tujuh perusahaan lainnya belum ada kepastian. Rencana tanam dan rencana pembelian belum disampaikan kepada pemerintah daerah. tujuh perusahaan tersebut adalah PR. Sukun, UD. Supianto, Koperasi Tani Tembakau Patuh Karya, CV. Yes Agro, PT. Indo Kasturi, PT. Maruta Ajitama, dan CV. Kusuma Putra Jaya. (bul)

BUMN dan BUMD Harus Jadi Contoh Disiplin Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Penerapan protokol Covid 19 di instansi pelayanan publik seyogyanya dapat menjadi contoh dan teladan disiplin bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui perilaku dan budaya kerja dengan protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat memimpin rapat Pembahasan Pencegahan Covid-19 dengan para pimpinan BUMN/ BUMD dan institusi penyelenggara pendidikan di NTB, Rabu (12/08) di Mataram. ‘’Misalnya tidak memperkenankan nasabah bank yang tidak menggunakan masker untuk mendapatkan pelayanan dan transaksi,’’ ujar Gita.

Sekda berharap, dukungan dari BUMN dan BUMD serta institusi pendidikan dalam penegakan disiplin protokol Covid-19 di lingkungan kantor dan sentra pelayanan publik menjadi pemicu kebiasaan

protokol kesehatan di masyarakat. Gita juga meminta, sebelum Perda Penanggulangan Penyakit Menular diimpelentasikan, sosialisasi yang konsisten di kantor dan pelayanan publik harus terus dilakukan sebagai edukasi awal.

Kemudian penyediaan masker gratis dan perangkat protokol kesehatan lainnya seperti tempat cuci tangan dan thermo gun akan membuat masyarakat terlatih dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan di tempat publik. ‘’Perkantoran dan pelayanan publik adalah tanggung jawab otoritas setempat. Nanti pemerintah melalui aparat juga melakukan evaluasi

berkala,’’ ujarnya.

Gita juga meminta partisipasi BUMN dan BUMD dalam kegiatan sosial di masa pandemi. Salah satunya dengan bela dan beli kebutuhan sehari-hari dari UMKM lokal NTB. Sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus berputar.

Dalam rapat tersebut, para perwakilan BUMN dan BUMD diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Perwakilan ITDC mengatakan, pihaknya telah melaksanakan protokol kesehatan sejak awal termasuk melakukan disinfeksi hingga ke desa-desa penyangga KEK Mandalika. Termasuk penggunaan masker lokal dari

(Suara NTB/ist)

Kawasan The Mandalika

produk setempat.

Kemudian BNI Syariah juga melaksanakan disinfeksi dua kali seminggu dan larangan bekerja bagi karyawan yang tidak mengenakan masker. Sedangkan Bank Mandiri Syariah menerapkan akses satu pintu dan lebih banyak menggunakan layanan transaksi online non tunai dan berkegiatan virtual melalui daring.

Pelindo dan Angkasa Pura sebagai BUMN yang menjadi titik simpul arus orang dan barang, melalui Satgas Covid19 BUMN menerapkan prioritas satu, pandemi Covid 19 dalam disaster plan (Rencana Aksi Bencana). Beberapa aturan baru baik dari pemerintah pusat dan direktif mensyaratkan mitigasi perlindungan personel, edukasi hingga bantuan berkala bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pelindo juga membuka jalur Gili Mas (Lembar -Banyuwangi) untuk percepatan penyaluran logistik.

Sementara Angkasa Pura melakukan pengurangan kapasitas layanan publik hingga 30 persen. Adapun jam operasional diberlakukan on demand 15 jam karena kondisi

pasar dan perlindungan sampai Oktober mendatang.

Hadir pula dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan Dr.Aidy Furqan yang menjelaskan kesiapan sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Bima dan Dompu yang dinilai dalam rilis Kemendikbud boleh melakukan kegiatan sekolah tatap muka.

Untuk kesiapan pembukaan sekolah ini, Kadis Dikbud menjelaskan, sekolah akan menerapkan tatap muka terbatas dengan durasi empat jam sehari. Jarak dalam kelas antar siswa satu setengah meter dan penyesuaian kurikulum masa pandemi. Adapun sekolah SMA, SMK dan SLB belum akan dibuka. Untuk sekolah di zona kuning baru boleh melakukan simulasi. ‘’Sesuai SKB Menteri, siswa harus punya tiga masker. Satu untuk diperjalanan, di sekolah dan di rumah. Kita tidak serta merta membuka sekolah. Kita harus mengukur kesiapan sekolah sampai fase transisi bulan September mendatang,’’ ujarnya. (r)

ASN Dimanjakan Beli Motor Honda

Hemat Sampai Rp6,6 Juta

UMKM Lokal Dilatih Mendesain Produk untuk Merchandise Indonesia GP 2021 Mataram (Suara NTB)PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB, turut berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas UMKM yang berada disekitar wilayah operasinya melalui berbagai program pelatihan, sebagai upaya dalam pemberdayaan UMKM. Pelatihan yang telah disiapkan bagi UMKM selama 2020 antara lain pelatihan online digital marketing kepada paguyuban di The Nusa Dua, pelatihan online cara berjualan efektif dari rumah untuk UMKM di The Mandalika, pelatihan bahasa Inggris online untuk masyarakat desa penyangga The Mandalika, dan pelatihan hospitality untuk masyarakat desa penyangga The Mandalika.

“Pelatihan bagi UMKM dan masyarakat sekitar ini kami lakukan dalam bentuk online sebagai bentuk antisipasi kami dalam menyikapi kondisi saat ini yang masih belum lepas dari pandemi. Kami berharappelatihan-pelatihan yang kami berikan ini akan menjadi bekal bagi masyarakat untuk dapat terus produktif dan aktif di masa pandemi serta berguna saat kondisi pariwisata sudah berjalan normal kembali,” ujar VPCorporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Rendranti.

Selain pelatihan ini, ITDC juga telah menggelar 12 pelatihan bagi masyarakat dan UMKM sekitar wilayah kerja selama 20182019, antara lain pelatihan dasar kewirausaahaan, pelatihan akuntansi sederhana UMKM, pelatihan Bahasa Mandarin dan pelatihan kualitas pelayanan untuk paguyuban pedagang.

“Sebagai BUMN, ITDC berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja kami. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud kontribusi kami dalam pengembangan ekonomi rakyat serta dukungan bagi UMKM yang merupakan sektor ekonomi penopang perekonomian nasional. Melalui sejumlah program yang kami miliki, kami berharap dapat mendorong pengembangan kapasitas dan perkembangan bisnis UMKM menjadi lebih baik lagi,” tutup Miranti.

Selain dilakukan oleh ITDC, program pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Unit usaha ITDC yang mengelola persiapan dan pelaksanaan perhelatan MotoGP Indonesia di The Mandalika mulai 2021. Salah satu kegiatannya adalah bekerjasama dengan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Lombok Tengah mengadakan sesi pra-pendampingan desain produk untuk merchandise Indonesia GP 2021 pada tanggal 3 Agustus lalu, dan akan dilanjutkan dengan sesi pendampingan dalam waktu dekat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya produk UMKM mitra binaan dapat memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan oleh DORNA Sports sehingga layak masuk dalam ecommerce MotoGP yang penjualannya dilakukan melalui aplikasi, website, secara offline, dan TV satelit,” demikian Happy Harinto, Chief Communication Officer MGPA. (bul/*)

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

SEPEDA LISTRIK - Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti saat memantau kegiatan Bimtek Perakitan Sepeda Listrik.

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB, Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB kembali memberikan promo menarik. Kali ini khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin membeli sepeda motor Honda disiapkan promo Hemat sampai dengan Rp6,6 jutaan.

Syaratnya mudah dan kesempatan ini hanya berlaku selama bulan Agustus 2020.

Beli motor Honda khusus ASN untuk tipe tertentu akan mendapatkan potongan. Hemat sampai Rp3,5 juta untuk pembelian Honda BeAT, hemat sampai dengan Rp 5,1 juta untuk pembelian Vario 150, hemat sampai dengan Rp 5,2 juta untuk pembelian Honda PCX 150 dan hemat sampai dengan Rp 6,6 juta untuk pembelian Honda ADV150.

“Kami memberikan program tambahan khusus bagi ASN yang ingin memiliki motor Honda terbaru atau mengganti motor Honda lamanya dengan yang baru. Syaratnya mudah. Konsumen cukup menunjukkan KTP diri dan KTP pasangan (apabila sudah

menikah), kartu keluarga dan slip gaji atau kartu id card PNS,’’ ujar Kresna.

Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit melalui FIF Group bagi konsumen PNS yang berada di wilayah NTB. Honda NTB juga menawarkan cara beli motor yang praktis. Konsumen bisa melakukan pembelian via WhatsApp, Facebook, maupun Instagramnya Dealer, dan tidak perlu ke dealer untuk mengecek motornya, karena bisa melalui video call. Layanan Honda Home Shopping dapat dinikmati di seluruh Dealer Honda yang ada di NTB. “Promo ini dibuat sebagai bentuk apresiasi kami kepada para PNS di wilayah NTB, karena tetap semangat dalam memberikan pelayanan bagi negeri. Harapannya promo ini dapat mempermudah para PNS untuk memiliki motor Honda idamannya. Informasi lebih lanjut dapat kunjungi akun instagram kami @mayohondantb dan HOTLINE Honda NTB di nomor Whats App 081-917-90-8000,’’ demikian Kresna. (bul)

Produsen Sepeda Listrik Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian Provinsi NTB memperbanyak SDM terampil sebagai produsen sepeda listrik yang menjadi produk unggulan daerah. Produksi sepeda listrik saat ini masih terbatas dibanding jumlah peminatnya.

Rabu (12/8) kemarin, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menutup kegiatan Bimbingan Teknis Perakitan Sepeda Listrik yang diberikan kepada 10 orang berlatar belakang perajin logam, permesinan dan perbengkalan.

Sudah 10 hari peserta Bimtek yang mewakili kabupaten/kota di NTB ditempa kemampuannya mendesain dan memproduksi sepeda listrik. Dari rangka, hingga komponen-komponen lainnya. bekerja sama dengan Le-Bui (Lombok E - Bike Builder).

Seperti diketahui, Pemprov NTB saat ini menggencarkan program industrialisasi. Salah satunya sepeda listrik, selain mobil listrik.

NTB sudah berhasil memproduksi sepeda listrik, dengan tiga merk. Matrik-B (Mbojo Elektrik Bike), NgebUTS yang diproduksi oleh Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Le-Bui. Nuryanti mengatakan, setelah diperkenalkan sepeda listrik buatan NTB, peminatnya cukup banyak. Bahkan permintaannya datang dari luar negeri. Untuk memenuhi permintaan yang masuk, produsen sepeda listrik harus diperbanyak.

Nuryanti menambahkan, selama 10 hari Bimtek, peserta diberikan pembekalan mendesain, memproduksi hingga merakit komponenkomponen yang digunakan. Sepeda listrik yang dibuat saat ini diakui beberapa komponennya

masih didatangkan dari luar negeri (impor). Diantaranya baterai dan dinamo. Dan rangka yang didatangkan dari luar daerah, serta pedal.

Setelah pelatihan, diharapkan peserta akan mampu membuat desain rangka. Sehingga tak perlu lagi mendatangkan dari luar NTB. untuk baterai dan dynamo, Pemprov NTB bekerjasama dengan UTS sedang melakukan riset untuk membuat baterai sendiri. ‘’Baterai dan dinamo sementara ini dipesan secara online dari luar negeri. Ke depan kita bisa mandiri,’’ tambah kepala dinas.

Nuryanti menegaskan, setelah pelatihan, para peserta akan mendesain sepeda listrik dengan desain sesuai kreativitasnya masingmasing. Pemprov NTB bekerjasama dengan lembaga sertifikasi, akan melakukan sertifikasi keahlian masing-masing. ‘’Apakah keahliannya membuat rangka, atau membuat komponen lain dari sepeda listrik. Pelatihan pengecatan juga akan diberikan,’’ ujarnya.

Ke depan, seluruh kegiatan dan komponen sepeda listrik akan dihasilkan secara mandiri dari Provinsi NTB. Mitra dari luar daerah mengusulkan agar NTB hanya perakit, rangka akan disuplay. ‘’Kalau demikian, sekadar merakit, apa yang bisa didapatkan. Dengan memproduksi sendiri seluruh komponen dan perakitannya, manfaatnya akan lebih besar,’’ imbuhnya.

Untuk membangun ekostemnya, peserta pelatihan juga ditekankan untuk mentransfer pengetahuannya kepada lingkungan sekitar.

Agar home industry sepeda listrik lebih cepat berkembang dan melibatkan banyak orang. (bul)

Jangan Panik, Stok Elpiji Ditambah Jadi 152.000 Tabung Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) di Lombok meminta konsumen tak panik, apalagi termakan isu kelangkaan elpiji subsidi (3 Kg). Stok elpiji subsidi yang disebut-sebut langka di lapangan adalah isu yang bisa mengecoh masyarakat. Akibatnya bisa terjadi panic buying (berbelanja berlebihan).

Aria Aditya, Sales Branch Manajaer Lombok Pertamina Wilayah NTB mengatakan,

permintaan elpiji sangat normal.

Tidak ada penurunan signifikan, atau kenaikan signifikan. Dalam sehari, Pertamina mendistribusikan sebanyak 95.000 tabung elpiji subsidi. Biasanya sehari terdistribusi sebanyak 285 Metrik Ton. ‘’Tidak ada gejala turun berlebihan, atau naik berlebihan permintaannya.

Jadi masyarakat ndak perlu khawatir,’’ ujarnya Pertamina kata Aria, memastikan stok sangat aman. baik di

depo mini elpiji yang ada di Sekotong, Lombok Barat. Maupun di SPBE-SPBE. Dalam sehari Pertamina mendistribusikan sebanyak 95.000 tabung elpiji 3 Kg. Distribusi hingga kemarin juga masih seperti biasa, 95.000 tabung.

Aria mengatakan hingga pekan kemarin, Pertamina telah menambah cadangan stok ke lapangan sebanyak 100.000 tabung selama dua kali penambahan. Pekan ini, Pertamina juga akan menambah sebanyak

52.000 tabung. ‘’Menambah sebanyak 152.000 tabung ini jarangjarang dilakukan oleh Pertamina. Sebetulnya bisa banjir di lapangan,’’ ujarnya.

Aria mengatakan, isu kelangkaan elpiji subsidi ini bisa mengakibatkan kepanikan masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya membeli satu tabung, bisa saja membeli lebih dari satu tabung karena khawatir tak mendapat kebagian. (bul)

(Suara NTb/bul)

Aria Aditya

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Perketat Protokol Covid-19 SETELAH mengetahui ada salah satu anggota dewan terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Meski tidak tutup, kegiatan pelaksanaan protokol Covid-19 menjadi hal wajib dipatuhi semua pengunjung kantor wakil rakyat tersebut.

Menjawab Suara NTB, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan yang juga Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Dewan (Setwan) Lotim, H. Ahyan mengatakan, tidak boleh ada yang masuk ke kantor dew(Suara NTB/rus) H. Ahyan an tanpa masker. Mereka wajib mencuci tangan pakai sabun mengalir dan jaga jarak.

“Baik itu anggota, jajaran sekretariat maupun tamu yang datang itu wajib pakai masker dan cuci tangan,” tegasnya, Rabu (12/8).

Disampaikan, setelah mengetahui hasil swab test SM dan dinyatakan positif, gugus tugas percepatan penanganan Covid melakukan skrining semua yang sudah kontak dengan pasien.

Dilakukan pula pelacakan terhadap siapa saia orang yang sudah berinteraksi dengan SM. “Siapa saja yang kontrak terakhir dengan pasien terkonfirmasi positif ini ditelusuri juga,” tegasnya.

Diyakinkan, tidak sampai semua karyawan di Setwan Lotim ini yang dirapid tes. Diketahui, SM erakhir masuk kantor DPRD Lotim ini tangal 5 Agustus 2020 lalu. Waktu itu yang bersangkutan datang rapid test dan hasilnya reaktif.

Saat melakukan rapid tes, kondisinya dalam keadaan kurang sehat. “Dari sebelumnya juga jarang masuk beliau (SM, red),” tutur Ahyan. Setelah dinyatakan reaktif, pun tidak pernah lagi masuk kantor. SM melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya.

Setelah itu, Senin lalu melakukan swab tes dan baru diketahui hasilnya positif. SM saat ini sudah berada di Rumah Sakit Lombok Timur (RSLT) Labuhan Haji. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Rp4 Miliar Potensi Pendapatan Aset di Lobar Diduga Hilang Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berhasil mengamankan 36 hektare aset, baik itu berupa lahan sawah dan bangunan yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah (Kota Mataram, red). Puluhan hektare aset ini selama ini tak pernah berkontribusi ke daerah, sehingga pemda memperkirakan harus mengalami kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp3-4 miliar.

Hal ini dikatakan Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, usai Rapim Rabu (12/8).

Fauzan menerangkan terkait progres penyelesaian aset daerah, berkat dukungan pimpinan dan OPD tekait pihaknya sudah mampu mengamankan aset secara akumulasi mencapai 36 hektare. Kalau diagregatkan dengan rata-rata per are Rp50

juta, maka terdapat potensi Rp200 miliar. Dari 36 hektare ini sebut dia, setelah ditelusuri ternyata disembunyikan oleh oknum, sehingga tidak bisa ditarik kontribusinya ke daerah.

“Setelah kami hitung potensi lost (hilang) pendapatan dari sewa kontrak aset ini disatu titik saja seperti di Kuripan itu mencapai Rp 200 juta

setahun. Kalau dihitung akumulatif, kita lost itu hitungan kasar kami sekitar Rp3-4 miliar. Dan ini kami akan amankan menjadi pemasukan kontribusi ke daerah,” tegas dia.

Itupun jelas dia, dihitung dari lahan pertanian belum lagi ditambah dengan aset bangunan. Sebagai perbandingan, jelas dia, target pendapa-

Penghentian Bantuan Jampersal Penumpang di BIZAM Tembus 2.315 Orang Per Hari Dipertanyakan

(Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) Tren jumlah penumpang pesawat setelah kebijakan pelonggaran syarat berpergian menggunakan transportasi udara di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) kian positif. Hingga pertengahan bulan Agustus ini, rata-rata penumpang pesawat di BIZAM sudah menembus angka hingga 2.315 orang per hari. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejauh ini, saat pandemi Covid-19 melanda.

“Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19, jumlah tersebut masih jauh di bawah angka normal,” sebut General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Nugroho Jati, Rabu (12/8).

Diakuinya, pascakeluarnya Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020, Juni lalu pada bulan yang sama, rata-rata penumpang pesawat di kisaran 577 orang. Angka tersebut meningkat hingga 188 persen pada bulan Juli, menjadi 1.608 orang per hari.

“Secara kumulatif pada bulan Juni ada 17.314 penumpang pesawat, baik datang maupun berangkat di bandara Lombok. Sementara di bulan Juli mencapai 49.861 penumpang,” terangnya. peningkatan jumlah penumpang pesawat tersebut secara otomatis meningkatkan jumlah pergerakan pesawat dari 333 pergerakan pada bulan Juni menjadi 777

pergerakan selama bulan Juli atau tumbuh 133 persen.

“Peningkatan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Terutama terkait persyaratan calon penumpang penerbangan domestik yang jauh lebih longgar dari sebelumnya,” imbuhnya.

Adapun maskapai yang kini sudah kembali membuka operasionalnya di BIZAM, yakni Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Wings Air, serta Indonesia AirAsia. Dengan rute yang dilayani antara lain, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bima dan Sumbawa Besar untuk rute domestik. Sedangkan untuk rute internasional, baru rute LombokKuala Lumpur Malaysia yang sudah dibuka. (kir)

Hampir Tidak Ada Pekerja Lotim Bergaji Rp5 Juta

Tanjung (Suara NTB) Tren jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan pemerintah pusat. Dikhawatirkan pandemi yang tidak terkontrol akan mempengaruhi keputusan akhir terkait penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020.

“Daerah-daerah termasuk KLU, yang tren peningkatan Covid ini menjadi catatan teman-teman KPU Provinsi dan juga pusat. Akan dilihat indikasi apa yang bisa dijadikan acuan untuk menunda atau melanjutkan Pilkada,” ujar Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Lombok Utara, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., Rabu (12/8).

Penting, kata Zaki, agar setiap elemen saling mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol Covid selama proses tahapan. Khususnya kepada bakal calon dan Tim Pemenangan, agar di setiap sosialisasi, pengukuhan tim dan sebagainya, menerapkan standar Covid.

“Tentu kita tidak ingin Pilkada tertunda, tetapi tidak ingin juga Pilkada digelar dengan mengorbankan nyawa banyak orang. Pilkada kita sukses tapi korbankan nyawa, kita juga tidak inginkan itu,” tegasnya.

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Husniadi

Ia melanjutkan, pelaksanaan Pilbup 2020 telah diatur dimana kampanye terbuka ditiadakan. Pola kampanye diganti secara tertutup (dalam ruangan) dengan batasan peserta 50 persen dari kapasitas tertampung. Selain itu, KPU juga menyarankan sosialisasi dengan pola daring (dalam jaringan) - secara virtual.

“Jangan sampai ada pihakpihak yang berkumpul, baik parpol ataupun non parpol yang mengundang tren peningkatan kasus. Tidak mustahil Pilbup diundur lagi,” ucapnya.

Pada Pilbup 2020 mendatang, KPU Lombok Utara sudah menetapkan angka jumlah pemilih sementara sebanyak 185.432 orang. Bertambah sebanyak 9.891 orang (5,7 persen) dibandingkan DPT Pilpres/Pileg tahun 2019 sejumlah 174.541 orang.

Dari jumlah pemilih itu, KPU juga mengestimasi jumlah TPS pada Pilbup mendatang sejumlah 574 TPS. Jumlah ini berkurang dari TPS Pileg/Pilpres sebanyak 759 TPS. “Maksimal pemilih di tiap TPS sebanyak 500 orang. Regulasi mengatur tidak boleh lebih dari 500 orang karena kondisi Covid juga cukup rumit saat proses pemilihan,” pungkasnya. (ari)

Dispar Akui Fasilitas Umum Masih Jadi Kendala di Kawasan Pusuk Sembalun

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim), H. Supardi menyebut sebagian besar pekerja di Lotim dilaporkan mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta.

“Hampir tidak ada pekerja di Lotim ini yang memiliki gaji Rp 5 juta per bulan,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Rabu (12/8).

H. Supardi menjelaskan, di kabupaten Lotim saat ini terdapat lebih dari 1.000 perusahaan.

Selain syarat besaran gaji, ketentuan lainnya harus aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Melihat syarat jumlah gaji itu, sebagian besar pekerja di Lotim diyakini akan dapat kecipratan subsidi gaji sebesar

Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan. Namun, Disnakertrans Lotim ini belum mengetahui petunjuk teknis (Juknis) penyaluran bantuan subsidi gaji tersebut.

Dijelaskan, pekerja yang akan diprioritaskan adalah mereka yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJamsostek. Hal ini pula yang menjadi syarat utamanya.

BPJamsostek katanya yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan.

Pihaknya mempersilakan melakukan pengecekan kepada perusahaan-perusahaan soal standar gaji tersebut. Tidak ditampik dari ribuan perusahaan yang ada di Lotim ini masih sangat banyak yang belum masukkan karyawannya sebagai peserta BPJamsostek.

Sejumlah perusahaan hanya

daftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diakui masih banyak tidak.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lotim, Mulki yang dikonfirmasi terpisah mengatakan 1.300 perusahaan ada di Lotim. Dibandingkan dengan data kepesertaan di BPJamsostek 791, maka masih sangat banyak perusahaan di Lotim yang tidak memasukkan karyawannya menjadi peserta.

Sebelumnya Kepala Cabang Pebantu BPJamsostek Selong, Akbar Ismail menyebutkan terdapai 9.600 orang tenaga kerja di 791 perusahaan di Kabupaten Lotim yang masuk BPJamsostek dan sebanyak 532 perusahaan yang aktif bayar iuran. Sisanya masih banyak yang menungggak. (rus)

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin, membentuk tim pengawas khusus beras di tingkat kecamatan. Keberadaan tim ini, nantinya untuk memantau dan mengawasi pendistribusian beras ke masyarakat dari berbagai sumber bantuan. Beras yang diterima oleh masyarakat harus kualitas premium.

Demikian disampaikan bupati dalam sebuah acara belum lama ini. Bupati menegaskan, kesannya pendistribusian beras ke masyarakat baik dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya menggunakan kualitas beras medium. Untuk itu, bupati menginginkan supaya standar beras yang diterima oleh masyarakat harus premium dan sangat layak untuk dikonsumsi. “Harus menggunakan beras premium di BPNT, tidak boleh me-

dium,”tegasnya.

Hadirnya tim pengawas di kecamatan, apabila ditemukan beras tidak sesuai standar premium. Maka akan ada risiko terhadap agen dan penyalurnya.

Jangan sampai beras yang didistribusikan ke masyarakat miskin beras-beras sisa dan tidak layak konsumsi. Untuk itu, kualitas beras harus dipertimbangkan. “Baik itu Bulog dan lainnya untuk memberikan kesejahteraan dan terjaminnya kesehatan masyarakat,” harapnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu kawasan destinasi wisata yang selalu ramai dipadati pengunjung. Terutama pada hari-Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur. Hanya saja, fasilitas di kawasan ini terbilang cukup minim. Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya menjadi keluhan para pengunjung.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, S.Pd,M.Pd., mengakui fasilitas berupa MCK sudah ada terbangun di Pusuk Sembalun. Namun keberadaan air bersih yang tidak ada. Pasalnya, untuk air bersih ini harus didistribusikan dari Sembalun atau Lemor, Suela.

Beredarnya video pengunjung yang mengeluhkan ketersediaan air, Mugni memastikan jika pada saat itu air dalam proses pendistribusian dan belum sampai ke lokasi. “Ya itulah usaha kita sampai di sana. Air diangkut pakai mobil, kalau belum datang ya sabar. Jangan sedikit-dikit diviralkan,” sarannya.

Dalam pendistribusiannya pun, kata Mugni, pihaknya tidak bisa memaksa. Untuk bisa dibawa naik ke Pusuk Sembalun, harus menggunakan tong dan dijaga ketat dengan isi tidak terlalu banyak. Hal itu dikarenakan ketika di jalan yang menanjak, air yang diangkut justru jatuh dan berceceran di jalan.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim, Royal Sembahulun, mengatakan MCK di kawasan Pusuk Sembalun sudah ada. Yang belum ada berupa jaringan perpipaan airnya. Lumayan sulit mengalirkan air Pusuk Sembalun, kare-

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya mengoptimalkan akselerasi program fisik dengan pendekatan efisiensi mata rantai birokrasi. Salah satunya, diskresi kebijakan ditiadakannya asistensi tim ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada konsultasi perencanaan program fisik di semua OPD. Plt. Kepala Dinas PUPR

KLU, Kahar Rizal, ST., melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, ST., Rabu (12/8), mengakui diskresi efisiensi rantai birokrasi pada proses percepatan program fisik. Untuk tahun 2020 ini, asistensi Dinas PUPR tidak diperlukan lagi oleh perencana program di tiap OPD. “Tahun sebelumnya harus ada asistensi untuk program fisik, tahun ini tidak diperlukan

lagi asistensi,” ujar Alfian.

Diskresi itu sebutnya, diambil pemerintah usai dilakukan rapat koordinasi lintas OPD dengan Sekretariat Daerah. Asistensi teknis perencanaan program fisik menjadi salah satu dari sekian banyak kendala akselerasi, sehingga diambil keputusan untuk meniadakan.

Selain itu, Sekretariat Daerah berpandangan Konsul-

tan Perencana yang ada di OPD dianggap sudah berkompeten yang memastikan output program yang berkualitas.

“Awal tahun kita rapat dengan Pak Sekda dan Asisten II, dianggap Konsultan Perencana sudah cukup dan itu (asistensi teknis) dianggap menambah birokrasi. Kecuali proyek-proyek dari pusat yang masih mensyaratkan adanya asistensi, mengetahui Dinas

Disperindag Pastikan Kualitas Beras Premium Selidiki Kelangkaan BupatiHarus Diterima Masyarakat Elpiji di Lotim

Selong (Suara NTB) Elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih langka. Harganya pun terus melejit hingga tembus Rp25 ribu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim masih mencoba menyelidiki penyebab kelangkaan.

“Kita masih selidiki ini,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lotim, Mirza Sophian. Ditemui di Selong, Rabu (12/8), dia mengatakan, kuota elpiji subsidi untuk Lotim sebenarnya sudah cukup.

Disebut, total kuota elpiji subsidi di Lotim tahun 2020 mencapai 27.278 Metrik Ton (MT). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya diyakinkan tidak ada pengurangan. “Kuota ini pusat yang menghitung,” terangnya.

Mirza menduga, kelangkaan ini terjadi sejak menjelang diberlakukannya new normal. Setelah itu, banyak aktivitas masyarakat tertunda banyak kegiatan dan sekarang ini sudah mulai aktif kembali. Kegiatan ekonomi masyarakat menggeliat secara bersamaan, antara lain mulai budidaya tembakau, dan kegiatan lain.

Menurut Mirza, ada aktivitas ekonomi secara serentak terjadi. Kondisi inilah yang disinyalir menjadi penyebab kelangkaan. ‘’Makin tinggi permintaan. Terjadi hukum pasar. Akan tetapi, masih didalami analisa tersebut lebih jauh,’’ ujarnya.

Dilihat dari jumlah kuota tersebut, semua masayrakat yang menjadi sasaran elpiji subsidi ini terpenuhi. Kuota dari agen dan pangkalan juga sudah lengkap. Disperindag Lotim ini juga sudah meminta aparat kepolisian untuk menelusuri lebih lanjut. Jika ada kemungkinan terjadi penimbunan, maka akan dilakukan tindakan tegas. (rus)

tan dari aset sendiri mencapai Rp1,09 miliar tahun 2019.

Namun pihaknya bisa merealisasikan melebihi target hingga Rp2,39 miliar, sehingga tahun ini targetnya naik menjadi Rp 2,5 miliar. Asetaset ini aku dia sebelumnya tidak pernah terdeteksi, namun bisa diamankan. Seperti lahan yang berlokasi di Mataram sejak tahun 1985 tidak ada kontribusi ke daerah. Pihaknya pun sudah memanggil pihak terkait dan akan menghitung sewa pemasukan Rp 300 juta per tahun agar dibayarkan ke pemda. Namun sewa ini akan diappraisal mengacu regulasi. (her)

Tren Covid Jadi Sorotan Pusat saat Tahapan Pilkada

RUANG TUNGGU - Kondisi ruang tunggu di BIZAM yang terus meningkat di masa pandemi Covid-19 setelah pemerintah memberikan kelonggaran untuk bepergian lewat bandara.

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Lombok Barat (lobar) mengeluhkan klaim bantuan Jampersal untuk biaya bersalin masyarakat miskin dihentikan.

Hal ini dinilai menambah beban warga kurang mampu, lebihlebih di tengah pandemi kondisi perekonomian warga terpuruk.

Ketua Forum Kepala Dusun Gunungsari Taufik mengaku miris terkait dana bantuan Jampersal sudah habis. Padahal, kata dia, masyarakat merasa terbantu dengan adanya Jampersal ini. “Lantas kalau masyarakat tidak mampu untuk biaya melahirkan mau cari kemana biayanya apa lagi dengan musim pandemi? Sekarang ini semua serba susah, makan susah, kerjaan susah, sudah barang tertentu akan tambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.

Persoalan penghentian klaim Jampersal ini juga menuai sorotan dari kalangan pegiat kemanusiaan dan LSM. Seperti halnya, Kasta Lobar dan Endri’s Foundation (EF). Muhammad Faizir S.H. sekaligus Ketua Divisi Hukum EF Lobar menyayangkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dalam Surat Edarannya Nomor : 442.3/244/KESMAS/VIII/2020 Perihal : Penghentian Klaim Jampersal.

Hal ini, ujarnya, dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana di masa pandemi ini justru masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah terutama dalam hal kesehatan, pasalnya banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan, sementara yang bersangkutan banyak yang belum memiliki BPJS. Menurut ketua LSM Kasta Lobar Aldi, bahwa Dikes terlalu terburu-buru mengambil keputusan, meskipun kondisi daerah saat ini defisit anggaran tapi tidak seharusnya menghentikan Jampersal ini, karena ini sangat merugikan masyarakat, kenapa tidak mengurangi pos-pos anggaran yang lain.

Menanggapi hal ini, Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar, Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan, terkait bantuan Jampersal tidak habis, karena Jampersal ini dana pusat bukan dari daerah. “Kalau sekarang siapapun boleh mengakses bantuan Jampersal yang namanya bansos. Jangankan orang yang tidak punya penghasilan, orang yang berpengasilan saja minta bansos. Dan tidak mungkin kami menolak kalau ada warga butuh bantuan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati menjelaskan persoalan yang dialami saat ini adalah karena defisit anggaran. Pihaknya sudah mencarikan solusi dengan cara mendaftarkan seluruh warga ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kemudian akan diusulkan sebagai penerima JKN PBI, “Pelayanan tetap jalan, klaim kami hentikan dulu karena kita berusaha usulkan ke Dinsos nanti mulai Juli agar bisa menjadi peserta JKN PBI satu keluarga. Tahun lalu target tidak pernah tercapai kita usulkan di Dinsos selalu ada sisa kuota, karena administrasi kependudukan masyarakat tidak dibantu dusun /desa mengurus ke Dukcapil,”ungkapnya. (her)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

H. M. Mugni na posisinya di atas mata air.

Kendati demikian, kondisi itu sebenarnya mudah saja diatasi jika pengelolaannya profesional.

Namun sejauh ini pengelolaan kawasan Pusuk Sembalun masih belum dilakukan secara profesional, termasuk masih ilegal secara aturan. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar segera melegalkan dengan membangun kemitraan hutan, sehingga ada yang bertanggung jawab di lokasi tersebut. Yaitu pengelola harus mengedepankan service yang baik dengan memelihara sarana dan prasarana yang ada di sana.

Royal berharap ketersediaan air harus berlanjut. Apalagi terdapat pungutan di kawasan Pusuk Sembalun, mulai dari parkiran, tiket masuk bahkan masuk MCK itu sendiri. Semestinya pengadaan air tidak akan menjadi masalah meskipun dengan cara membeli air. Di samping itu, pemerintah jperlu menyediakan tempat beribadah di kawasan Pusuk Sembalun. (yon)

PU setempat, harus dilakukan,” imbuhnya.

Secara regulasi, tambahnya, keharusan atau tidaknya asistensi memang tidak diatur. Kewajiban asistensi itu menjadi diskresi daerah mengingat pertimbangan kualitas fisik yang akan dihasilkan. “Kita menganggap konsultan perencana di masing-masing OPD perencana sudah kompeten untuk itu,” tandasnya. (ari)

Percepatan Pembangunan Program dengan Memperpendek Birokrasi

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Pemindahan Wakasek SMPN 5 Woja Tanpa Koordinasi Dompu (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Dompu, diduga memutuskan pemindahan Wakasek Kurikulum pada SMPN 5 Woja di Desa Mumbu secara sepihak. Pasalnya, keputusan itu diambil tanpa koordinasi dengan Dikpora Kabupaten Dompu selaku instansi teknis yang menaungi satuan pendidikan tingkat SD/ SMP sederajat di wilayah ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Lukman, SE, kepada wartawan di kantornya, Rabu (12/8) mengaku, tidak tahu menahu soal SK pemindahan ASN atas nama Diaul Anhar, S.Pd, yang diterbitkan BKD dan PSDM dengan nomor 824/105/BKD tahun 2020. “SK itu keluar dari BKD tanpa koordinasi kesini. Jadi mohon maaf saja kehilangan arah kita,” ungkapnya.

Dalam pemindahan ASN pada satuan pendidikan, lanjut dia, BKD dan PSDM semestinya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dikpora sebelum mengambil keputusan. Karena mereka yang lebih memahami kondisi ril di lapangan.

Untuk datang mendesak BKD dan PSDM melakukan peninjauan kembali, tambah Kepala Bidang Dikdas Dikpora, Zainal Afrodi, terkesan melampui kewenangan. Namun ketika dipanggil pihaknya bersedia memberikan telaahan teknis dan non teknis sebagai bahan pertimbangan.

Dari segi teknis misalnya, guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia ini masih dibutuhkan karena SMPN 5 Woja sangat kekurangan tenaga pendidik. Sementara non teknis, selain aktif mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas peserta didik, sosok Diaul Anhar dekat dengan warga karena selalu terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga wajar wali dan murid menolak pemindahannya ke SMPN 1 Woja.

“Saya berharap ada koordinasi. Kalau kami dipanggil kami akan memberikan telaahan teknis dan non teknis. Artinya guru ini masih sangat dibutuhkan di sana,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan BKD dan PSDM Dompu Abdul Suhud, SST., MM dikonfirmasi persoalan ini menjelaskan, pemindahan Wakasek Kurikulum pada SMPN 5 Woja ini tidak lain karena kekurangan guru yang berkualitas di SMPN 1 Woja. Sehingga dibutuhkan tenaganya untuk memajukan sekolah yang menjadi simbol kecamatan tersebut.

Kalaupun yang bersangkutan keberatan atas kebijakan itu tinggal mengajukan surat, termasuk oleh wali dan murid yang menolak pemindahannya. “Biar nanti ditinjau, apa dicarikan pengganti. Pertimbangan mendasarnya kebutuhan,” cetusnya.

Satuan pendidikan di wilayah ini hampir semuanya membutuhkan tambahan tenaga pendidik, namun dalam proses pemindahan ada sekolah dan guru yang diprioritaskan.

Sementara menyangkut koordinasi dengan Dikpora, ia menegaskan, hal tersebut sudah dilakukan lewat permintaan data analisis kebutuhan guru se Kabupaten Dompu. Prinsipnya, mutasi ini semata-mata untuk pengembangan karir yang bersangkutan. “Beda misalnya penjatuhan hukuman disiplin, non job dan sebagainya. Itu beda lagi,” tandasnya. (jun)

12 Peserta Pilih SKB di Luar Daerah Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 12 orang peserta CPNS Formasi 2019 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di luar daerah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, ke-12 CPNS itu telah mengkonfirmasi keikutsertaannya di 6 daerah berbeda yang dibolehkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan SKB. “Ini datanya dari BKN. Ada 12 orang CPNS kita yang memang dari luar daerah kemudian memilih ikut SKB tidak di sini (KSB),” terang kepala BKPSDM KSB, H. Abdul Malik Nurdin kepada wartawan, Rabu (12/8).

Secara rinici, lokasi 12 CPNS tersebut akan mengikuti tes SKB itu diantaranya. Sebanyak 4 orang di Kantor Regional II BKN Surabaya, 4 orang di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Dan 4 orang lainnya memilih tes masing-masing di Kantor Regional VI BKN Medan, UPT BKN Semarang, Kantor Regional IV BKN Makasar dan terakhir di Kantor Regional III BKN Bandung.

Menurut H. Malik, para CPNS tersebut sesuai aturan diperbolehkan memilih sendiri lokasi untuk mengikuti SKB. Larangan hanya berlaku bagi CPNS yang berada di dalam wilayah satu provinsi di mana CPNS bersangkutan melamar.

“Jadi yang tes di luar daerah itu memang dia pelamar bukan dari NTB. Kalau yang masih dalam NTB harus ikut tesnya di daerah tempat melamar. Misal yang dari Lombok tesnya tetap harus di sini,” cetusnya.

Ia menyarankan, mengenai persiapan pelamar mengikuti tes SKB pihaknya meminta peserta benar-benar mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Terutama kepatuan peserta mengikuti aturan penerapan protokol pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).

Salah satu aturan penting yang harus benar-benar dipatuhi peserta yakni mengenai pelaksanaan isolasi mandiri sebelum mengikuti tes. Dijelaskan H. Malik sesuai aturan, para peserta SKB diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari sebelum hadir di lokasi tes. Kemudian bagi peserta yang berasal dari luar KSB wajib mengantongi surat keterangan sehat (hasil tes cepat) yang nantinya ditunjukkan kepada petugas sesaat sebelum memasuki ruangan tes.

“Kita di sini kan cuma cek suhu tubuh saja sebelum peserta masuk ruangan. Jadi yang dari luar (KSB) perlu mengantongi surat keterangan sehat dari tempat asalnya untuk memastikan mereka benar-benar bersih dari Covid,” papar H. Malik.

Selanjutanya ditanya mengenai kepastian jadwal pelaksanaan SKB di KSB. Kembali mantan Asisten III Setda KSB ini belum bisa menginformasikannya. Ia menjelaskan untuk jadwal SKB masing-masing daerah akan ditentukan oleh Panselnas. Namun begitu ia memastikan tidak akan keluar dari jadwal tentatif yang telah dilansir oleh BKN beberapa waktu lalu. “Kalau durasinya kita sudah susun.

Untuk 237 peserta yang akan melaksanakan tes di sini, kita buat 5 sesi dalam 2 hari pelaksanaan,” imbuhnya. (bug) H. Abdul Malik Nurdin

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

126 Hektar Padi di Seteluk Dinyatakan Puso Taliwang (Suara NTB) 126 hektar lahan pertanian di Kecamatan Seteluk dinyatakan gagal panen di musim tanam kedua. Tidak adanya hujan di wilayah setempat menjadi faktor utama dengan usia padi berkisar antara 90-105 hari. Daerah yang paling banyak terdampak berada di desa Air Suning dengan luas lahan mencapai 56 hektar.

“Laporan yang diterima dari PPL luas lahan tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi meskipun dibantu dengan mesin air. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan tidak adanya hujan di wilayah setempat sejak bulan April lalu,” ungkap Kepala Dinas Pertanian (Distan) kepada Suara NTB melalui Ka-

bid Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, Rabu (12/8).

Jumlah ini juga kita prediksi akan terus bertambah karena hujan yang tidak kunjung turun masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, tidak adanya sumber mata air yang bisa digunakan oleh para petani untuk mengairi lahan mereka menjadi faktor lainnya. Seh-

ingga lahan tersebut tidak bisa diselamatkan, apalagi lahan di Kecamatan Seteluk rata-rata sifatnya tadah hujan. Pihaknya juga masih terus melakukan pendataan di lokasi lainnya untuk dibantu sebelum gagal panen melanda. Karena pengaruhnya sangat besar bagi pemenuhan pangan daerah. “Melihat kon-

disi alam yang terjadi saat ini luas lahan yang terancam mengalami gagal panen juga akan terus bertambah,” sebutnya.

Kondisi kekeringan yang terjadi saat ini juga dianggap sangat parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dampak kekeringan sudah mulai terlihat sejak bulan April lalu tapi tidak bisa disikapi lantaran tidak adanya sumber mata air yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada para petani untuk bisa melapor jika kondisi lahan pertaniannya sudah terlihat men-

guning supaya bisa ditangani sebelum semakin parah.

Karena pada prinsipnya pemerintah tidak bisa mengambil tindakan jika tidak ada laporan. Apalagi jumlah PPL yang dimiliki saat ini juga masih sangat terbatas sehingga peran serta masyarakat sangat diharapkan. “Kami sangat kesulitan untuk menangani dampak dari kemarau ini jika tidak ada laporan. Makanya kami berharap kepada para petani untuk lebih proaktif melaporkan kondisi terkini yang mereka alami,” pungkasnya. (ils)

Insentif Nakes di Dompu Belum Juga Dibayarkan

(Suara NTB/Ist)

SK – Proses serah terima SK yang diberikan Ketua Tim Desk Pilkada DPP Hanura, Ferdinan didampingi Sekretarisnya, Ayik kepada dr. Irfan dan H. Herman Alfa Edison di kantor DPP Hanura di Jakarta, Selasa (12/8).

Pilkada Bima, IMAN Kantongi Rekomendasi Hanura Bima (Suara NTB) – DPP Hanura resmi memberikan rekomendasi kepada bakal calon pasangan Bupati Bima, dr. Irfan dan Wakil Bupati, H. Herman Alfa Edison (IMAN) untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020.

Rekomendasi itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Hanura dengan nomor : 18/B.3/DPP-HANURA/VIII/ 2020 tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima NTB. Serahterima SK itu diberikan Ketua Tim Desk Pilkada DPP Hanura, Ferdinan yang didampingi Sekretarisnya, Ayik langsung kepada dr. Irfan dan H. Herman Alfa Edison di kantor DPP Hanura di Jakarta, Selasa (12/8) sore kemarin.

Menanggapi hal itu, Ketua

DPC Hanura Kabupaten Bima, Ahmad Dahlan S.Sos membenarkan DPP Hanura memberikan rekomendasi kepada bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima, IMAN. “Sudah resmi, Hanura sudah memberikan SK kepada bakal calon pasangan IMAN,” katanya.

Dalam surat tersebut lanjut dia, DPP Hanura juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Hanura di Kabupaten Bima untuk memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang diusung itu.

“Selain itu kita juga diminta untuk mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang diusung DPP ini ke penyelenggara (KPU) nanti,” katanya.

Menindaklanjuti instruksi DPP, Dahlan menegaskan pi-

haknya di tingkat DPC sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memenangkan pasangan IMAN dalam Pilkada 2020.

Terpisah, Bakal Calon Bupati Bima, dr Irfan mengaku, SK yang diberikan oleh DPP Hanura kepada calon pasangannya tersebut merupakan langkah awal untuk berkompetisi dalam Pilkada Bima 2020. “SK ini sebagai langkah awal kita berjuang dalam Pilkada 2020,” katanya.

Irfan menambahkan SK yang diperoleh tersebut tidak mudah didapat begitu saja, butuh waktu dan perjuangan, karena selain IMAN ada caloncalon lain yang juga mengingingkan. “Setelah SK Hanura kita kantongi, kita akan berjuang mendapat SK dari partai lain, seperti PKS dan PDI Perjuangan,” pungkasnya. (uki)

BDR di Sumbawa Diperpanjang hingga Akhir Agustus Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa kembali memperpanjang masa Belajar Dari Rumah (BDR) sejak 18 Agustus hingga 31 Agustus 2020. Berdasarkan siaran pers Kemendikbud dan perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, M.Pd, Rabu (12/8) kemarin. Kemudian dalam rangka memantapkan pelaksanaan tatap muka new normal, agar sekolah berpedoman pada SOP yang telah disampaikan melalui edaran Nomor

423.1/912/Dikbud/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan sosialisasi yang telah dilaksanakan agar menjamin kebermaknaan proses pembelajaran.

Dalam BDR, lanjut H. Sahril, agar sekolah mempedomani beberapa hal. Dinataranya, tetap mengacu kepada kurikulum nasional. Menggunakan kurikulum darurat yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud. Melakukan penyederhanaan kurikulum.

Semua jenjang pendidikan (PAUD-SD-SMP) dapat memilih salah satu opsi tersebut.

Siswa juga tidak boleh dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum

untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Dan pelaksanaan kurikulum berakhir sampai akhir tahun pelajaran.

Sejalan dengan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 agar guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran yang lebih interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam mengajar. Orang tua pun diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. (arn)

Upacara HUT RI di Sumbawa Dilaksanakan Terbatas dan Virtual Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi pandemi yang belum mereda tidak membuat makna perayaan HUT Kemerdekaan RI menjadi berkurang.

Pemkab Sumbawa tetap melaksanakan upacara peringatan HUT RI di Kantor Bupati. Meski dilaksanakan secara terbatas. Sementara upacara detik detik proklamasi digelar secara virtual.

Demikian disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Arif Alamsyah SSTP, M.Si, Rabu (12/8).

Untuk upacara yang digelar pukul 07.30 Wita di halaman

kantor Bupati Sumbawa dilaksanakan dengan peserta yang terbatas. Hanya tiga pleton pasukan yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Pimpinan Forkopimda dan para Kepala OPD. Tidak melibatkan siswa sekolah ataupun masyarakat umum.

Sedangkan upacara detik detik proklamasi pada pukul 11.00 Wita di hari yang sama, akan dilaksanakan secara virtual di lobi kantor Bupati. Dengan hanya dihadiri Pimpinan daerah dan Forkopimda. Serta para pimpinan instansi vertikal di

Sumbawa. Dengan jumlah peserta sekitar 17 orang.

Untuk di wilayah kecamatan, upacara bendera tetap dilakukan juga dengan peserta terbatas. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Diharapkan juga, semua pimpinan instansi secara umum mengikuti upacara detik detik proklamasi melalui siaran TV nasional.

Masyarakat umum juga diminta menghentikan kegiatan sejenak ditandai dengan sirine di kantor Bupati ataupun di kantor kecamatan masing masing,” terang Arif. (arn)

Dompu (Suara NTB) Dana insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 selama 3 bulan belum juga dibayarkan. Alokasi anggaran sebesar Rp2,1 miliar dari total anggaran untuk nakes di Kabupaten Dompu sebesar Rp3,51 miliar sejak lama masuk ke kas daerah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku, masih ada beberapa kendala sehingga dana insentif seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tersebut belum dibayarkan. Namun dipastikan, anggaran tersebut sudah siap dan tinggal menyelesaikan beberapa administrasi. “Itu tinggal tandatangan perbaikan RKA saja, karena itu harus dimasukan dalam RKA (Dinas Kesehatan) kita,” kata Hj Maria Ulfa, M.Kes. Dikatakan Hj. Maria Ulfa, yang baru diverifikasi dan disetujui untuk insentif Nakes di 9 Puskesmas. Sementara naskes untuk RS Pratama Manggelewa sudah diverifikasi, tapi belum disetujui karena harus bersamaan den-

gan RSUD Dompu. “Pihak RSUD Dompu kemarin terlambat diajukan. Tapi sekarang sudah selesai diverifikasi dan sedang dalam proses pengajuan,” ungkapnya.

Muzakkir, SKM kepala puskesmas Dompu Barat yang dikonfirmasi terkait pembayaran insentif Nakes mengaku, pihaknya masih harus menyelesaikan administrasi untuk syarat pembayaran naskes.

Karena rupanya, pembayaran tersebut harus diawali dengan penyelesaian administrasi baru diikuti uangnya.

Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI mengaku, tidak ada yang sulit untuk perbaikan DPA SKPD saat ini. Karena itu semua bergantung SKPD yang mengimputnya melalui aplikasi dan mereka datang ke BPKAD untuk memprint outnya. “Setelah mereka print, mereka bawa ke Dinasnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinasnya dan dibawa kembali ke BPKAD untuk saya tandatangan, selesai. Tapi sampai sekarang, belum ada yang datang tandatang perbaikan DPA,” kata Muhammad. (ula)

Sekitar Rp1,5 Miliar DAK Fisik Dipastikan Tidak Terserap Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar Rp1,5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kabupaten Sumbawa dipastikan tidak bisa terserap. Pagu yang diberikan pusat tidak bisa terserap sepenuhnya, karena adanya sisa dari proses tender.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabid Perbendaharaan, Didi Hermansyah menyampaikan, pagu DAK fisik induk Sumbawa Rp 83.009.062.000. Dari pagu tersebut sudah diinput di aplikasi OMSPAN dan akan disalurkan sekitar Rp 80,6 miliar.

Karena adanya proses tender, sehingga mengakibatkan adanya sisa yang tidak bisa terserap sekitar Rp 1,5 miliar. Karena penyaluran berdasarkan data kontrak yang sudah diinput.

“Data kontrak yang sudah diinput sekitar Rp 80,6 miliar.

Sehingga sisa pagu yang tidak akan kita serap sekitar Rp 1,5 miliar. Itu sisa tender yang tidak mungkin untuk kita serap,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari pagu yang ada, sudah tersalurkan tahap I Rp 24,5 miliar atau sekitar 30 persen dari pagu. Jumlah ini karena selain penyaluran DAK yang bertahap, juga ada yang penyalurannya sekaligus. Contohnya di bidang kesehatan sub bidang pelayanan rujukan rumah sakit, sudah 100 persen dananya tersalur.

Selain itu, adanya relaksasi yang diberikan pusat karena kondisi covid, memperpanjang penyampaian data kontrak sampai 31 Agustus mendatang. Dari yang semula paling lambat 21 Juli lalu. “Jadi tahap I sudah masuk. Insya Allah nanti tahap II kita genjot, karena syarat salur tahap II itu minimal serapan sudah 75 persen dari dana yang disalurkan tahap pertama,” terangnya.

Tahun sebelumnya, kata Didi, penyaluran DAK ini perbidang. Misalnya di bidang kesehatan ada tiga OPD, jika salah satunya terlambat maka akan berpengaruh terhadap kecepatan penyaluran.

Sedangkan tahun 2020 ini penyalurannya per sub bidang.

Jika salah satu OPD dalam satu bidang terlembat, maka tidak akan mempengaruhi penyaluran OPD lainnya. Hal ini mempermudah capaian real-

(Suara NTB/ind)

Didi Hermansyah isasi mencapai 100 persen dari nilai kontrak. “Insya Allah kalau untuk penyaluran tahap II nya bisa kita penuhi. Termasuk untuk tahap III. Karena kita berkewajiban untuk berusaha seoptimal mungkin untuk meraih dana pusat. Di pelaksanaan pun semaksimal mungkin sisa,” sebutnya.

Menurutnya, selain DAK fisik induk, juga terdapat cadangan DAK fisik dengan pagu Rp 37,06 miliar. Persyaratan sudah disampaikan melalui aplikasi, seperti pernyataan kesanggupan dan Perda APBD. Sekarang ini sedang berproses pelaksanan untuk penginputan data kontrak sebagai dasar pusat menyalurkan.

Terhadap cadangan DAK fisik ini, sudah diterbitkan PMK Nomor 101 tahun 2020 yang memberikan relaksasi dengan memperpanjang batas waktu. Dari yang sebelumnya hingga 31 Agustus diberikan waktu sampai 30 September. “Saat ini sedang berproses untuk cadangan DAK fisik.

Pernyataan kesanggupan sudah, Perda APBD sudah, tinggal data kontrak. Pertemuan sudah dua kali dilakukan untuk menyegerakan hal ini. Insya Allah kita bisa mengoptimalkan baik yang DAK induk maupun cadangan DAK fisik,” tukasnya.

Mengenai peluang adanya sisa cadangan DAK fisik yang tidak terserap, tergantung proses pengadaan barang jasa di OPD. Karena ada yang di dalam prosenya melalui pengadaan barang jasa. “Semangatnya tetap kita ingin supaya ini terserap semua. Sebab kita sudah mengatakan sanggup,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

DP3AP2KB NTB Evaluasi Sekolah Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) terus dievaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat kekurangan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak.

Di samping itu, penerapan sekolah ramah anak juga akan mulai menyasar ke pondok pesantren (ponpes).

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Ir. Dede Suhartini, M.Si., ditemui di ruang kerjanya belum

lama ini mengatakan, sekolah ramah anak sudah berjalan dan menyasar total 105 sekolah. Pihaknya akan mengevaluasi lagi pelaksanaan sekolah ramah anak. “Tahun ini rencana evaluasi sekolah ramah anak,” katanya.

Menurutnya penerapan sekolah ramah anak sangat penting terutama untuk menekan kekerasan terhadap anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan

sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Juga mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

“Salah satunya bagaimana partisipasi anak dengan rekannya, tujuannya menekan kekerasan, guru tidak melakukan kekerasan, antara anak tidak melakukan perundungan atau bully, tujuan akhirnya menekan kek-

erasan terhadap anak, kita juga tidak langsung, pelanpelan,” jelasnya.

Dalam penerapannya, pihaknya mengarahkan agar membenahi sekolah dari sisi yang paling mendesak, misalnya jika lingkungan sekolah itu kotor. Dibuatlah agar nyaman untuk siswa, seperti kelas tidak berdebu, tanaman yang tidak melukai anak, pagar yang tidak membuat anak mudah terluka.

“Sekolah ramah anak di-

ya pihaknya akan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di kabupaten/kota.

“Kami biasanya terus pendampingan. Kami menyasar ke ponpes, kami juga giring lembaga masyarakat untuk mengarah ke ponpes. Nanti kami koordinasi. Kalau ponpes baru tahun ini, karena kemarin kita lebih ke sekolah ramah anak, masih di bawah kewenangan Kemendikbud,” pungkasnya. (ron)

Diperlukan Sinergi Guru dan Orang Tua untuk BDR PAUD

Sistem Akreditasi Baru TAHUN 2020 ini menjadi tahun transisi penggunaan instrumen baru akreditasi.

Sistem akreditasi baru itu memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan sebelumnya, salah satunya akreditasi tidak harus dilakukan lima tahun sekali.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., menyampaikan, pada sistem monitoring pra dan pasca-akreditasi di sistem akreditasi baru nanti akreditasi tidak (Suara NTB/dok) harus dilakukan lima tahun Suyanto sekali untuk seluruh sekolah atau madrasah. “Akan dikembangkan sistem monitoring yang dapat melakukan deteksi terhadap perkembangan atau perubahan kondisi sekolah selama beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Nantinya data atau informasi dalam sistem monitoring dapat bersumber dari Dapodik, EMIS, Rapor Mutu, Evaluasi Diri Sekolah atau Madrasah, hasil penilaian kinerja mutu dari direktorat teknis dan pelaporan masyarakat. Suyanto mengatakan, berdasarkan sistem monitoring, BAN S/M dapat menetapkan sasaran akreditasi dan otomatis perpanjangan.

Ia menjelaskan, mekanisme akreditasi tahun 2020 yaitu melalui delapan langkah yakni sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi, asesmen kecukupan sasaran akreditasi, visitasi ke sekolah/madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, pengumuman hasil akreditasi, dan penertiban sertifikat akreditasi dan rekomendasi.

Kebijakan BAN-S/M mulai tahun 2020, penilaian akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. “Untuk tahun ini, 2020 adalah tahun transisi dengan menggunakan instrumen baru IASP 2020,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini masih dalam tahap uji coba dan di tahun ini pula akan dilakukan Piloting atau pelaksanaan tahap awal yang masih terbatas jumlah sekolah/madrasah sasarannya. Sekolah/madrasah yang menjadi sasaran penilaian akreditasi hanya berjumlah 5000 untuk seluruh Indonesia, dan NTB mendapatkan kuota sebanyak 130 sekolah/madrasah. Sebelumnya instrumen baru akan diujicobakan, untuk NTB ada 16 sekolah/madrasah. “Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik,” harapnya. (ron)

evaluasi, mungkin karena di sekolah itu masih ada hal kecillah yang perlu diperbaiki seperti tanaman, kebun masih ada yang berduri, undakan, sanitasi, kita harus evaluasi meskipun sudah dinyatakan sekolah ramah anak.

Dari situ yang kurangnya apa,” katanya.

Menurut Dede, pihaknya juga akan menyasar Pondok Pesantren Ramah Anak.

Karena selama ini baru sebatas di Sekolah Dasar. Nantin-

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Kepala Perpustakaan SMAN 1 Mataram Murni Kurnia menunjukkan koleksi buku yang akan dihibahkan ke sejumlah sekolah di KLU dan Lombok Tengah.

Ribuan Koleksi Buku K13 SMAN 1 Mataram Dihibahkan ke Sejumlah Sekolah Mataram (Suara NTB) Ribuan koleksi buku Kurikulum 2013 (K-13) untuk berbagai mata pelajaran milik SMAN 1 Mataram akan dihibahkan ke berbagai sekolah.

Hibah buku koleksi perpustakaan cetakan tahun 2014-2015 itu dihibahkan guna mendukung pengembangan literasi ke sekolah lain.

Ditemui Rabu kemarin, Kepala Perpustakaan SMAN 1 Mataram Murni Kurnia, menjelaskan, semua koleksi buku K13 milik sekolah akan disumbangkan. Tujuannya ialah untuk mendukung literasi di sekolah-sekolah.

“Ini jumlahnya ribuan lengkap,” sebutnya.

Hibah buku itu juga dilakukan seiring dengan

adanya rencana pembelian buku edisi revisi untuk semua mata pelajaran K13 semua jenjang kelas, sehingga koleksi buku ini akan didistribusikan ke perpustakaan milik sejumlah sekolah di Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Disebutkan Murni Kurnia, kondisi buku masih sangat bagus, sehingga masih sangat layak digunakan para siswa untuk belajar.

Nantinya setiap siswa di semua jenjang kelas akan mendapatkan 8 buku semua mata pelajaran. “Masih layak dipakai, masih bagus semua buku-bukunya,” ungkapnya.

Dia berharap hibah buku ini akan memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah penerima hibah. Tentu saja bagi siswa yang nantinya bisa mengakses buku mata pelajaran ini agar bisa digunakan untuk belajar.

“Nanti siswanya dikasih buku dibawa pulang.

Besok kalau naik kelas dikembalikan ke sekolah untuk adik-adik kelasnya yang lain,” sebutnya.

Pengembangan literasi di SMAN 1 Mataram kini sedang giat-giatnya digalakkan. Berbagai upaya meningkatkan sadar literasi dilakukan.

Termasuk dengan melakukan pembinaan untuk pengembangan literasi di KLU. “Ini merupakan sebagai wujud komitmen kita dalam mengembangkan dunia literasi di sekolah,” urainya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Belajar dari Rumah (BDR) di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihadapkan dengan tantangan yang tidak gampang. Di situlah perlunya pelibatan orang tua dalam BDR di jenjang PAUD. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB, Suka, M.Pd., pada Rabu (12/8) mengatakan, perlu pelibatan orang tua dalam belajar dari rumah. “Perlu adanya sinergi kemitraan sekolah dengan orang tua dengan berbagi potensi orangtua dan peduli dengan sekolah demi buah hati yang ingin belajar,” katanya.

Menurutnya, jika diperlukan perlu dimusyawarahkan antara sekolah dan orang tua peserta didik mengenai adaptasi kebiasaan baru di zona yang diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Dengan tetap menaati protokol kesehatan, karena anak-anak sudah mulai jenuh belajar dari rumah.

Suka menjelaskan, untuk mendukung kebijakan belajar dari rumah, guru harus siap dengan strategi yang tepat agar anak tetap dapat melakukan kegiatan belajar dari rumah. “Guru tetaplah guru, apapun situasi dan kondisinya penyelenggaraan pendidikan tetaplah harus berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala B i d a n g Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan (Dis-

dik) Kota Mataram, Liswati, ST., M.M.,bagi sekolah yang memiliki peserta didik, menyesuaikan kurikulum PAUD sesuai dengan kondisi saat ini. Pembelajaran dilakukan secara daring atau luring.

Untuk belajar daring, guru berkreativitas dalam memberikan pembelajaran. orang tua anak juga harus berperan aktif. Oleh karena itu, pembelajaran lebih fleksibel, tidak hanya dilakukan di pagi hari ketika orang tua bekerja.

“Jadi tidak harus memberatkan di jam kerja, ketika bekerja tidak bisa mendampingi, bisa dilaksanakan ketika sore ketika pulang kerja,” ujar Liswati.

Liswati menjelaskan, pihaknya mengarahkan pembelajaran di PAUD dilaksanakan secara daring. Jika tidak dilaksanakan secara daring, pihak PAUD melakukan kunjungan rumah atau home visit.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19, dengan mendatangi beberapa orang peserta didik. Itu pun harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

“Dan guru siap mendampingi, jangan sampai situasi ini membuat anak tidak bisa mendapatkan pendidikan.

Dengan kondisi ini harus kreatif agar tetap menjaga diri dan pendidikan harus tetap berjalan,” ujarn y a . (ron)

Suka (Suara NTB/dok)

Meningkat, Daya Tarik Masyarakat Masuk Madrasah Mataram (Suara NTB) Madrasah kian diminati. Madrasah bahkan kini jadi pilihan utama masyarakat. Hal itu terlihat dari terpenuhinya rombongan belajar (rombel). Sebagaimana yang terjadi pada SMA Al-Maarif Darussalam, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sekolah di bawah Yayasan Almaarif Nahdlatul Ulama (NU) itu mampu mencapai kuota rombel yang dimiliki. Pada tahun ini kuota rombelnya sudah terpenuhi.

“Dua rombel atau 60 orang,” kata Kepala SMA Al-Maarif Darussal-

am, Desa Rempek, Hanifah S.Pdi., ditemui di Mataram, Rabu (12/8).

Dia bersyukur sekolah yang dia pimpin bisa terpenuhi kuota sesuai dengan harapan pengelola yayasan. Dia pun membenarkan jika sekolah dan madrasah mulai banyak diminati oleh masyarakat luas.

Di samping itu keberadaan madrasah identik dengan basis pengembangan pengetahuan agama, sehingga para orang tua menjadikannya sebagai alternatif pilihan.

Meski diakui peminat madrasah meningkat, namun tidak berlaku di semua madrasah. Ada pula ma-

drasah yang tidak kebagian murid.

Sementara biasanya yang paling banyak diminati ialah madrasahmadrasah yang sudah besar.

Untuk madrasah-madrasah yang sudah besar ini, masyarakat tertarik karena memang madrasah tersebut memiliki daya tarik khusus yang membedakannya dengan yang lain.

Misalnya pada program tambahan keagamaan, pendalaman baca kitab dan penguasaan bahasa. Ini semua menjadi sebab banyak orang tua yang memilih madrasah sebagai tempat menitipkan anak-anak mereka. (dys)

Rektor Unram Dorong Tata Kelola Arsip Dilakukan secara ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II) Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum, mendorong agar tata kelola arsip dilakukan secara online.

Hal demikian dikatakan Prof. Kurniawan saat melantik pejabat untuk jabatan fungsional arsiparis Fakultas Pertanian di ruang Sidang Utama, Gedung Rektorat Unram, Rabu (12/8).

Adalah Salahudin, A.Md., pejabat yang dilantik sebagai arsiparis Fakultas Pertanian, dalam kegiatan terbatas yang digelar sesuai dengan protokol kesehatan itu. Pengangkatan Salahudin didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing, Nomor : 39405/A3/KP/2020, yang ditetapkan pada Selasa (7/4) lalu.

Prof. Kurniawan mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menerangkan bahwa semua pejabat fungsional harus dilantik. Sehingga menurutnya, ke depan Unram akan banyak melakukan kegiatan pelantikan para pejabat non fungsional menjadi fungsional.

“Jadi ke depan semua pejabat se-

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Pelantikan Arsiparis Fakultas Pertanian Unram oleh Wakil Rektor II Kurniawan. lain Eselon II, akan dilantik untuk menempati jabatan fungsional,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan peran strategis arsiparis dalam suatu organisasi. Arsiparis memiliki tanggung jawab besar atas tugas kearsipan, mengingat arsip merupakan rahasia negara, sehingga sangat penting untuk mengampil sumpah dari pengelolanya. “Ke depannya, dengan arsip ini kita berharap bisa melaksanakan dengan aplikasi,” tuturnya.

Menurutnya, proses tata kelola kearsipan perlu terus dibenahi dan ditingkatkan. Terlebih di era digital seperti saat ini yang menuntut kecepatan

dan ketepatan. “Kami mengharapkan ke depan, arsip ini dibawa ke ranah digital,” ungkapnya.

Dia berharap Salahudin yang menyandang gelar D-III di bidang Teknik Komputer itu, bisa mengawali proses tata kelola kearsipan secara online di Fakultas Pertanian. Proses inisiasi tersebut menurut Prof. Kurniawan, akan menjadi penggerak bagi fakultas lain di lingkungan Unram untuk melakukan hal yang sama.

“Sehingga ke depan, Fakultas Pertanian bisa memberikan contoh bagi fakultas-fakultas lain,” tandasnya. (dys)

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Perhatikan Petani Tembakau MENDEKATI musim panen, petani tembakau kembali dihantui harga murah. Petani mulai merasa cemas karena sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang melindungi dan berpihak kepada nasib petani tembakau.

Oleh karena itu, wakil rakyat DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan Lombok Timur Selatan, Bohri Muslim mulai angkat bicara untuk menagih komitmen pemerintah daerah supaya memberikan perhatian serius terkait problem petani tem(Suara NTB/ndi) bakau. “Pemerintah daerah Bohri Muslim harus hadir terkait dengan perosalan yang dihadapi petani tembakau kita. Tidak boleh berpangku tangan untuk tidak ikut intervensi, karena mereka juga adalah rakyat NTB,” ucap Bohri, di ruang kerjanya, Rabu (12/8).

Dikatakan Bohri, sektor pertanian tembakau adalah salah satu sektor andalan daerah yang harus diproteksi.

Karena bagaimanaun daerah juga turut menikmati hasil dari tembakau berupa Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). “Kan setiap tahun kita dapat bagian ratusan miliar dari Cukai tembakau ini, lalu masak kita tidak mau memberikan perhatiannya terhadap sektor yang dapat memberikan pendapat kepada rakyat dan juga daerah,” tegasnya.

Dikatakan politisi Partai Nasdem tersebut, di sektor pertanian tembakau ini, banyak pihak yang menggantungkan hidupnya, mulai dari petani sendiri, kemudian buruh tani, pengusaha tembakau serta anak-anak dari mereka yang sedang menjalani pendidikan yang pembiayaan berasal dari hasil tembakau itu sendiri. “Kalau tembakau ini gagal, maka begitu banyak yang akan merasakan dampaknya, akan muncul banyak persoalan sosial baru, seperti kemiskinan, orang jadi TKI, anak putus pendidikannya dan lainnya. Nah begitu juga sebaliknya kalau tembakau ini berhasil,” paparnya.

Karena itu, ia mendorong supaya pemerintah daerah ikut terlibat secara langsung dalam melindungi petani tembakau.

Salah satu bentuk keterlibatan yang dia harapkan yakni melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses transaksi antara petani dengan perusahaan tembakau yang beroperasi di NTB. “Karena persoalan harga rendah itu terjadi pada saat proses penentuan harga oleh perusahaan.

Disana perusahaan memonopoli sandiri tanpa ada pengawasan. Kita tidak ingin perusahaan hanya mau untung sendiri, sementara rakyat kita dibuat bangkrut. Kita tidak juga minta harga tembakau tinggi, tapi menimal harga yang wajar, sesuai dengan biaya produksi,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Polres Lotim Amankan 62 Kendaraan Roda Dua dari Lima Pelaku Curanmor Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) melalui tim Puma berhasil menangkap 5 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari 5 orang ini, 2 orang terduga pelaku utama dan 3 orang merupakan penadah. Sementara dari tangan kelimanya, petugas berhasil mengamankan sebanyak 62 unit kendaraan roda dua.

Demikian disampaikan, Kabid Humas Polda NTB, Kombes.Pol. Artanto, SIK dalam konferensi Pers di Mapolres Lotim, Rabu (12/8).

Artanto yang didampingi, Kapolres Lotim Tunggul Sinatrio, Sekda Lotim dan Dandim 1615/Lotim, mengatakan, kelima pelaku curanmor tersebut merupakan satu komplotan. Mereka diamankan petugas beserta barang bukti dari bulan Juli dan Agustus 2020.

Selain itu berhasil mengamankan BB berupa kendaraan roda dua. Petugas juga mengamankan, beberapa senjata yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksin-

ya, di antaranya kunci letter T dan 9 buah mata kunci letter T, 1 buah tang besar pemotong gembok, 1 buah cungkil dan sejumlah barang bukti lainnya.

Dari sejumlah kasus tersebut di atas, Artanto mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap kasus curanmor di wilayah NTB. Adapun dari puluhan motor yang diamankan tersebut, sebagian besar milik para petani yang pada saat itu meninggalkan motornya di pinggir jalan saat ke sawah.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku utama dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman

Caleg Gagal Gelapkan Tiga Mobil Sewaan Mataram (Suara NTB) Bisnis tokek membuat PIH (52) kelimpungan. Modalnya habis sampai membuat warga asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ambil jalan pintas. Tak tanggung-tanggung tiga mobil digelapkan sampai Rp85 juta. Caleg DPR RI Dapil Kalsel 1 yang gagal terpilih ini pun ditangkap.

Modus itu yang menyeretnya ke sel penjara. “Uang gadainya dipakai bisnis tokek,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto didampingi Wadirreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono, Rabu (12/8). PIH menggunakan tangan orang lain untuk menyewa mobil. Yakni (HM) seorang sopir asal Kediri, Lombok Barat yang memang punya kenalan di penyewaan mobil Lombok Trust. Hal itu juga yang membuatnya bisa mendapat mobil sewaan lengkap dengan STNK asli.

Mobil pertama Toyota Avanza DR 1688 KE disewa pada 30 Mei untuk 14 hari. “Harga sewanya Rp250 ribu per hari. Tersangka HM menyerahkan uang muka sewa Rp1,5 juta,” ungkap Artanto. Sehari kemudian, mobil itu diserahkan ke PIH yang malah menggadaikan ke MA di gudang kayu di Mekar Bersatu, Batukliang, Lombok Tengah. “Mobilnya digadai Rp30 juta,” ungkapnya.

Berselang sehari, HM datang lagi. Saat itu dia menyewa Avanza DR 1055 KE. Lama pinjamannya sama, 14 hari.

Begitu juga dengan uang mukanya, Rp1,5 juta. Keesokannya mobil itu digadai lagi seharga 30 juta. Sepekan kemudian, 9 Juni, satu mobil lagi disewa, Avanza DR 1149 AU. Kali itu uang mukanya Rp1 juta. Mobil terakhir ini digadai ke seseorang di Selaparang, Mataram seharga Rp25 juta.

Artanto menjelaskan, pemilik kendaraan mulai curiga setelah batas waktu pengembalian, mobil tidak kunjung datang. Akhirnya tim Puma Polda NTB menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan tersebut. Tersangka IH dan HM keduanya ditangkap bersamaan. “Ditangkap di salah satu hotel di Cakranegara,” bebernya.

Tersangka HM mengaku kesal dengan PIH. Dalam pengakuannya, HM merasa dikelabui. “Dia itu mengakunya mau bisnis berlian makanya saya semangat. Kalau tahu dari pertama dia bisnis tokek sudah saya pukuli dia,” kata HM kesal karena ikut terseret masuk penjara dengan ancaman pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Artanto mengatakan, PIH merupakan politikus yang pensiun setelah gagal melenggang ke Senayan dalam Pemilu 2019 lalu.

“Pernah maju tapi tidak dapat,” ucapnya. Berdasarkan dokumen Model DC1-DPR yang diunduh dari laman KPU Provinsi Kalsel, PIH alias Pangeran Iberahim menjadi Caleg nomor urut 1. Perolehan suaranya hanya 3.184 suara. Iberahim gagal memperebutkan salah satu dari enam kursi Dapil Kalsel 1. (why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Dua tersangka penggelapan mobil (kanan) diamankan di Polda NTB, Rabu (12/8).

Halaman 7

penjara paling lama 7 tahun. Sementara terhadap ketiga penadah dikenakan Pasal 480 dan 481 dengan ancaman penjara paling lama 4 hingga 7 tahun.

Atas kasus ini, Artanto berharap masyarakat melaporkan segala tindak pidana kriminal kepada pihak kepolisian agar kasus-kasus serupa bisa diungkap secepatnya. Langkah ini juga sebagai upaya bersama-sama dalam mewujudkan Kamtibmas yang lebih kondusif. Artanto memberi apresiasi kepada Polres Lotim karena telah berhasil mengungkap kasus Curanmor disertai banyak barang bukti.

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kabid Humas Polda NTB, Artanto, bersama Kapolres, Dandim dan Sekda Lotim menunjukkan barang bukti Curanmor, Rabu (12/8) sore.

Untuk masyarakat yang merasa kehilangan motor agar egera datang ke Polres Lotim dan ambil kendaraan anda dengan syarat membawa surat-surat kendaraan lengkap tanpa adanya pembiayaan.

Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik, MAP, sangat berterima kasih kepada Polres Lotim ber-

sama Kodim 1615 Lotim yang telah mengungkap kasus kriminalitas yang cukup merugikan masyarakat dan mengganggu kondusivitas di Kabupaten Lotim. Pada kesempatan ini, Sekda mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan di sekitar. (yon)

SABU - Kasatresnarkoba Polresta Mataram Elyas Ericson (memakai pelindung wajah) menunjukkan barang bukti sabu 90,71 gram yang disita dari bandar di wilayah Babakan, Sandubaya, Mataram.

Bandar Sabu Samarkan Transaksi dengan Jualan Jajanan Pasar Mataram (Suara NTB) Bandar narkoba berinisial NB alias DN (37) menyamarkan bisnis haramnya berjualan sabu.

Warga Babakan, Sandubaya, Mataram ini menjual sabu dengan dalih berjualan jajanan pasar. Tapi, aksinya terbongkar.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson mengatakan, tersangka NB meramu

sabu di dalam gudang pembuatan jajanan. “Di situ ada jual tepung. Tapi isinya sabu,” ucapnya Rabu (12/8) kemarin.

NB kepergok polisi saat baru selesai mendapat kiriman barang. Awalnya, informasi yang masuk mengenai adanya transaksi pengiriman sabu seberat 1 ons ke NB. “Kita telusuri, kita kembangkan. Dapat lah

si NB ini. Barang buktinya 90,71 gram,” terangnya. Sabu itu ditemukan di dalam kamar tidur NB. Banyaknya dalam 29 poket plastik klip siap edar. Disita juga uang tunai Rp2,9 juta, dan dua ponsel alat transaksi.

Tersangka, kata Ericson, sudah berdagang sabu selama enam bulan belakangan ini.

Tersangka menyamarkan ak-

Karya Bakti Kodim 1606/Lobar

Restorasi Sungai Hampir Selesai Mataram (Suara NTB) Karya bhakti Kodim 1606/ Lobar mendekati rampung.

Sasaran fisik restorasi sungai di Desa Sekotong Kecamatan Lembar berjalan lancar mencapai target sasaran yang sangat signifikan. Pasiter Kodim 1606/Lobar Mayor Inf Raden Sugondo menerangkan, capaian itu berkat sinergitas serta kerjasama yang baik antara TNI, Pemda dan masyarakat didukung kondisi cuaca yang baik, sehingga pengerjaan progres berjalan lancar.

“Alhamdulillah seluruh pihak terkait bekerjasama dengan baik, setiap hari cuacanya mendukung sehingga kami selalu semangat melaksanakan kegiatan ini,” terangnya, Rabu (12/8). Sugondo menyampaikan, sasaran pertama di Desa Sekotong Timur berupa normalisasi sungai galian sedimen Sungai Jelateng sepanjang 220 meter dengan lebar 16 meter dan tinggi 4 meter mencapai 80 persen, perkuatan tanggul sungai sepanjang 220 meter mencapai 80 persen dan pemasangan bronjong sepanjang 77 meter sudah tuntas 100 persen.

Sedangkan sasaran kedua di Desa Sekotong Tengah, sambung Sugondo, normalisasi sungai galian sedimen Sungai Telaga Lebur sepan-

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

RESTORASI SUNGAI - Anggota TNI menyelesaikan sasaran fisik pembuatan talud dan pemasangan bronjong dalam Karya Bhakti restorasi sungai Kodim 1606/Lobar di Sekotong, Lombok Barat. jang 1.279 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi 3 meter mencapai 89 persen, pembuatan talud dan pemasangan bronjong sepanjang 44 meter mencapai 93 persen. “Dari 60 hari waktu progres yang direncanakan kita baru melaksanakan selama 27 hari, menurut saya pencapaian dari kedua sasaran progres sangat

luar biasa,” kata Sugondo.

Dua sasaran fisik tersebut ditarget selesai sebelum batas waktu. Sehingga saat masuknya musim penghujan nanti kedua sungai tersebut sudah mampu menampung debit air hujan dan tidak menimbulkan banjir seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. (why/*)

tivitas di balik bisnis jajanan pasar istrinya. Tetapi belum ada bukti istri tersangka terlibat dalam bisnis sabu tersebut. Baru kali ini aktivitas NB tercium. Tersangka NB termasuk bandar yang punya modal.

Setiap pemesanan sabu selalu menyetorkan uang muka pembelian. “Belinya Rp15 juta.

Sumber barangnya sedang

kita telusuri,” sebut Ericson.

Tersangka NB kemudian memecah gelondongan sabu itu menjadi poket kecil siap edar. Sabu dijajakan dalam ukuran seharga Rp100 ribu.

NB terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dari sangkaan pasal 114 dan atau 112 UU RI No35/2009 tentang Narkotika. (why)

Pendaftaran Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota DimulaiAwal September Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mulai membuka pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada awal September mendatang. Syarat dukungan baik melalui partai politik dan perseorangan harus terpenuhi. Mekanisme, alur serta syarat pendaftaran mulai disosialisasikan ke partai politik. Parpol diwajibkan melengkapi dokumen atau berkas sebagai partai pengusung. Demikian juga dengan bapaslon perseorangan.

“Hari ini kita mulai sosialisasi ke semua parpol,” terang Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin ditemui, Rabu (12/8). Pendaftaran Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dimulai tanggal 4-6 September mendatang. Secara detail disampaikan Husni, pendaftaran pada hari pertama dan kedua dimulai pukul 08.00 – 16.00 Wita. Sedangkan, hari terakhir penutupan pendaftaran sampai pukul 24.00 Wita.

Bapaslon yang maju melalui jalur parpol politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 18 Tahun 2019 pasal 5 harus memperoleh dukungan dari parpol atau gabungan

parpol paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di dewan perwakilan rakyat daerah. Atau, 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah seluruh parpol dalam pemilu anggota Dewan perwakilan rakyat terakhir di daerah yang bersangkutan.

“Kita sudah clear tanggal 4-6 September atau Jumat – Minggu pendaftaran,” sebutnya.

Peluang pendaftaran dibuka baik jalur parpol maupun non parpol. Untuk calon perseorangan saat ini, masih tahap verifikasi faktual. Penentuan hasil verfak akan diumumkan sekitar 20 Agustus. Apakah bapasalon H.Dianul Hayezi dan H.Badrun Nadianto dinyatakan memenuhi syarat atau sebaliknya. “Kalau dinyatakan memenuhi syarat secara otomatis mereka berhak ikut mendaftar bersama parpol pada tanggal 46 September,” ujarnya.

Dijelaskan, saat pendaftaran bapaslon wajib menghadirkan bakal Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, pengurus partai juga mendampingi karena ketua dan sekretaris partai akan menandatangani berita acara sebagai partai pengusung bapaslon pada Pilkada 9 Desember mendatang. (cem)

Penyerahan SK B1-KWK ke Ziadi-Aswatara, PPP Tunggu Demokrat Mataram (Suara NTB) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mau menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan model B1KWK kepada pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. PPP baru akan memberikan SK dukungannya apabila SK dukungan dari partai Demokrat sudah diserahkan.

“Kita tunggu Demokrat dulu lah, biar kita sama-sama kita serahkan. Kan kemarin pada saat penandatanganan per-

setujuan koalisi, kita samasama, ya untuk SK juga samasama,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi Rabu (12/8).

Pada dasarnya DPP memberikan deadline kepada para pasangan bakal calon yang akan didukungnya untuk merampungkan koalisi sampai tanggal 15 Agustus.

“Kalau belum bisa clear akan diambil kebijakan lain, yakni semacam diskresi dari DPP. Tapi kan untuk Lombok Tengah ini sudah dapat dan

jelas koalisinya, Demokrat.

Tinggal diserahkan saja SKnya, ya nanti sama-sama kita serahkan,” katanya.

Namun demikian di lain pihak, Partai Demokrat baru akan memberikan SK dukungan B1KWK kepada Ziadi-Aswatara pada tanggal 20 mendatang.

Melihat jadwal dari pihak Demokrat tersebut, maka tentu telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh PPP. “Ya ndak apa-apa, meskipun Demokrat akan menyerahkan tanggal 20, tidak masalah lewat

dari deadline kita. Tapi kan untuk Loteng ini, kita tidak meragukan komitmen dukungan Demokrat, karena bagaimanapun Ziadi adalah kadernya dan bahkan ketua DPC di sana.

Wakilnya juga ada kader PPP, jadi tidak masalah, yang penting kita sama-sama deklarasinya,” kata anggota DPRD NTB ini.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menyampaikan bahwa kepada para pasangan bakal calon yang sudah menerima SK dukungan

dari partai Demokrat. DPP menjadwalkan akan menyerahkan SK B1-KWK pada tanggal 20 Agustus ini, termasuk untuk Lombok Tengah.

“Itu dilakukan serentak seluruh daerah yang akan pilkada di Indonesia. Ketua Umum akan memberikan SK B1KWK kepada calon di DPP pada tanggal 20 besok ini. Makanya beberapa daerah yang belum tuntas pembahasannya akan segera diselesaikan supaya bisa bersamaan terima SK B1-KWK,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/cem)

JELASKAN - Anggota KPU Kota Mataram, Syaifuddin menjelaskan mekanisme dan persyaratan pencalonan bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang maju melalui partai politik maupun perseorangan pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Kamis, 13 Agustus 2020

Warga Dua Desa Tuntut Perbaikan Jalan Praya (Suara NTB) Perwakilan warga Desa Bonder Kecamatan Praya Barat dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Rabu (12/8), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Mereka mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan kedua desa bertetangga tersebut yang saat ini kondisi rusak parah.

Pasalnya, sudah puluhan tahun ruas jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat.

“Sejak zaman orde baru ruas jalan ini tidak pernah tersentuh perbaikan. Padahal ini jalan strategis yang menghubungkan Desa Bonder dan Desa Pandan Indah beserta beberapa desa lainnya,” ujar Kusnandi Uying, Koordinator Warga.

Ia menjelaskan, awalnya ruas jalan tersebut masih berstatus jalan desa. Namun pada tahun 2017 lalu, ruas jalan tersebut naik status menjadi jalan kabupaten. Pun demikian, meski sudah ada peningkatan status jalan, ruas jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki.

Ironisnya lagi, pada tahun 2018 lalu Bupati Loteng sempat membuatkan disposisi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, agar ruas jalan Bonder-Pandan Indah ini segera dikerjakan. Tapi pada kenyataan sampai sekarang, disposisi tersebut tidak kunjung dijalankan.

Menanggapi tuntutan warga dua desa itu, Ketua Komisi III DPRD Loteng, Andi Mardan menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga tersebut. Pada dasarnya, DPRD Loteng mendukung penuh upaya perbaikan ruas-ruas jalan penghubung antara desa dan kecamatan. Terlebih lagi kalau jalan tersebut masuk kategori jalan strategis.

Tapi tentu dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah. Mengingat, kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar utamanya jalan cukup besar. Di satu sisi, kemampuan anggaran masih sangat terbatas.

“Selama ruas jalan itu jalan strategis, kita minta pemerintah daerah menjadikannya prioritas utama,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Loteng, L. Firman Wijaya, mengaku ruas jalan Bonder-Pandan Indah tersebut sejak tahun 2018 lalu sudah menjadi jalan kabupaten dari sebelumnya jalan desa. Hanya sampai sekarang belum bisa ditangani, karena terkendala beberapa persoalan. Terutama persoalan teknis, di samping ketersediaan anggaran daerah yang terbatas.

Ia mengatakan, ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 3,7 km dengan lebar kurang dari 3,5 meter. Disinilah persoalannya, ruas jalan yang memiliki lebar kurang dari 3,5 meter secara teknis tidak direkomendasi untuk dihotmik. Karena banyak pengalaman di ruas jalan lainnya dengan kondisi sama, ketika dipaksakan untuk dihotmik kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. (kir)

Target Penurunan Kemiskinan di Lobar Diprediksi Tak Tercapai Giri Menang (Suara NTB) Penurunan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) diprediksi tak mencapai target tahun ini, dampak pandemi. Sektor ekonomi masyaratakat terpuruk, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pun ikut terpengaruh. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan melihat tren pertumbuhan ekonomi baik di nasional pada tanggal 6 Agustus di triwulan III mencapai minus 5,3 persen. Di Lobar sendiri kalau mengacu dampak gempa 2018 lalu juga terasa sekali, pertumbuhan ekonomi Lobar hanya 0,57 persen. Itu yang terdampak dari sektor pariwisata sebagai segmen utama pendapatan daerah.

“Dampak covid-19 ini semua segmen usaha itu mengalami pelambatan. Kita belum dapat gambaran dari BPS soal ini (pertumbuhan ekonomi) tapi tahun ini tidak menutup kemungkinan menjadi minus,” ujarnya, Rabu (12/8).

Beberapa alasan kenapa pertumbuhan ekonomi minus, ujarnya, kondisi saat ini sangat terlihat dan dirasakan seperti PAD turun dari target Rp274 miliar menjadi Rp251 miliar. Pertumbuhan ekonomi minus ini disebabkan pandemi, sehingga dengan skenario pertumbuhan ekonomi nasional 2,3 persen pun semua daerah termasuk Lobar terkena pemotongan DAU sebesar 10 persen atau sebesar Rp79 miliar ditambah DAK ditarik oleh pusat.

Indikator kinerja daerah juga kata dia akan berubah dampak pandemi. Seperti target kemiskinan yang sebelumnya sebesar 15 persen tahun ini. “Tapi dengan kondisi ini kemungkinan menjadi naik (kemiskinan red), artinya tidak mencapai target,” jelas dia.

Alasannya, pengangguran bertambah akibat dari banyaknya usaha dan sektor riil yang merumahkan serta memutuskan hubungan kerja. Logika sederhana, kata dia, secara realita saat ini sektor riil IKM dan UKM tidak seperti normal dulu. Disamping itu, hotel dan restoran banyak yang tutup, sehingga pekerja pun dirumahkan dan di-PHK. Banyaknya angka pengangguran ini pun akan diikuti oleh dampak, seperti pendapatan warga menjadi berkurang, sehingga hal ini bisa menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan, terutama bagi mereka yang baru naik ke permukaan (ada di property line). Mereka ini rentan miskin, sehingga dengan dampak ini menjadi jatuh miskin. Ditambah lagi kebijakan DAK dipangkas oleh pusat, kecuali untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi ini menyebabkan uang yang beredar di masyarakat berupa upah dari pekerjaan proyek menjadi berkurang. (her)

SUARA NTB

Halaman 8

Dana Bantuan Pembangunan 2.500 RTG Terancam Diblokir Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., didampingi Wakil Bupati Hj. Sumiatun bersama Sekda Dr. H. Baehaqi memimpin rapat pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar Rabu (12/8). Beberapa hal menjadi atensi Bupati, salah satunya terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana gempa yang sampai saat ini belum tuntas. Jika sampai bulan depan, LPJ ini belum tuntas, bantuan pembangunan 2.500 Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum terbangun terancam diblokir pusat.

Bupati juga meminta agar semua program dikawal dengan baik, supaya hasilnya bagus dan progress-nya sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Terkait dengan usaha pengelolaan aset, bupati meminta kalau ada informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait posisi aset agar diinformasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk asetaset yang ada di desa. Bahkan bupati meminta agar membentuk tim pencari dokumen asetaset yang dimiliki Lobar.

Mengenai Covid-19, bupati menyebut diperlukannya pengarusutamaan isu agar protokol kesehatan pencegahan

Covid-19 benar-benar bisa diterapkan dan dijadikan sebagai kewajiban. Ini penting, kata bupati, karena saat ini banyak dokter atau ahli yang ‘kalah’ oleh yang bukan ahlinya.

Untuk itu, bupati berpesan agar semua pihak terlibat termasuk agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau para guru dan kepala sekolah untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

Sekda Lobar H. Baehaqi menekankan agar program-program yang mendorong perekonomian masyarakat untuk disegerakan. Kepada ASN, sekda meminta agar semua ASN yang ada di Lobar bisa menjadi humas daerah mensosialisasikan

(Suara NTB/ist)

DILANJUTKAN - RTG di Desa Taman Sari yang sebelumnya mandek kembali dilanjutkan setelah pemberitaan di media. protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab Rekon) BPBD, Joko Marhaendriyanto mengatakan terkait progres penyelesaian SPJ baru 52 persen per tanggal 11 Agustus.

Terkait sisa penyelesaian

Pasangan Dwi-Normal Rebut Dukungan Partai Berkarya Praya (Suara NTB) Partai Berkarya di bawah kepengurusan yang baru hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memutuskan mengusung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Hal itu ditandai dengan diserahkannya surat rekomendasi Partai Berkarya kepada pasangan Dwi-Normal, Rabu (12/8).

“Siang tadi (Rabu kemarin) calon Bupati Loteng, Ir. H. Dwi Sugiyanto menerima SK rekomendasi dari Partai Berkarya di DPP Partai Berkarya,” aku juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, Rabu sore. Dengan diserahkannya rekomendasi dukungan tersebut, sekaligus menjawab kemana arah dukungan Partai Berkarya di Pilkada Loteng mendatang.

Sebelumnya, Partai Berkarya sudah memutuskan untuk mengusung pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si. Namun SK dukungan kepada pasangan Pathul – Nursiah tersebut kemudian dibatalkan, menyusun terjadi perubahan kepenguruasan pasca Munaslub Partai Berkarya.

Qomar mengatakan, pasangan Dwi-Normal memang baru mendapat rekomendasi dari Partai Berkarya. Belum dalam bentuk Surat Kepurusan (SK) pengusungan dari DPP Partai Berkarya. Hal ini dikarenakan Partai Berkarya masih dalam proses persiapan kepengurusan baru pasca munaslub kemarin.

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bakal Calon bupati Loteng H. Dwi Sugiyanto (kiri), menerima rekomendasi dari DPP Partai Berkarya, Rabu (12/8).

“Kenapa tidak langsung SK, karena Partai Berkarya akan melakukan Rakernas di Surabaya pada tanggal 14-16 Agustus mendatang. Setelah itu akan ada muswil serta musda untuk penetuan kepengurusan baru yang definitif. Sehingga ditargetkan SK baru akan keluar akhir bulan Agustus mendatang. Tapi pada intinya sudah 99,9 persen Partai Berkarya mengusung pasangan Dwi-Normal,” klaim mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Dengan masuknya dukungan Partai Berkarya, maka pasangan Dwi-Normal sejauh ini sudah mengklaim 12 kursi dukungan. Dari total 6 partai

politik yang sudah menyatakan komitmenya untuk mendukung pasangan Dwi-Normal. Yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai NasDem serta Partai Bulan Bintang (PBB).

Qomar mengatakan, dengan kekuatan 12 kursi tentu tersebut sudah cukup bagi pasangan Dwi-Normal untuk mendaftar di KPU Loteng sebagai pasangan calon kepala daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan, masih akan ada partai politik lainnya yang bakal ikut bergabung. Sehingga pasangan Dwi-Normal berpotensi diusung koalisi gemuk di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

LPJ sekitar 48 persen ditargetkan selesai tanggal 28 September. Sejauh ini penyelesaian LPJ terus berproses oleh tim BPBD dan pendamping. Ia menambahkan terkait anggaran RTG terancam diblokir, kalau LPJ tak dituntaskan hingga September, menurut

Bercocok Tanam, Petani Diminta Pahami Kondisi Cuaca Selong (Suara NTB) Kekeringan pada lahan pertanian mulai dirasakan oleh petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tercatat sekitar 200 hektare lahan pertanian yang terancam terdampak kekeringan tahun ini. Jumlah inipun tidak menutup kemungkinan bertambah hingga puncak kekeringan di bulan Agustus ini. Terkait situasi ini, petani diminta untuk memahami kondisi cuaca.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lotim, Ir. H. Abadi, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/8). Pihak dari Distan Lotim sudah mengimbau kepada para petani yang rawan terjadi kekeringan untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum bercocok tanam. Meski untuk jenis atau varian tanaman bebas. Namun terpenting jenis tanaman bersahabat dengan faktor cuaca.

Misalnya untuk di wilayah Sikur, kata dia, petani sudah diingatkan untuk tidak melakukan penanaman padi. Namun petani tetap melakukan penanaman padi dengan berkilah coba-coba.

Sementara kondisi saat ini, sumber air yang tidak ada bahkan mengering khususnya di wilayah Jerowaru, Keruak, Sikur dan beberapa terdapat di wilayah utara. Untuk di wilayah selatan, dibantu dengan pompa seperti air di Bendungan Pandanduri ke saluran tersier maupun pipanisasi. Adapun ratusan hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan sudah

80 Persen Kasus Kematian Pasien Corona di Lobar Akibat Penyakit Penyerta Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengambil langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 yang kian bertambah di daerah itu. Salah satunya, Pemda melalui kecamatan hingga desa melakukan pendataan dan penanganan terhadap warga yang memiliki indikasi komorbid (penyakit penyerta). Pasalnya, terda-

pat 75-80 persen kasus meninggal pasien Covid-19 disumbang oleh pasien komorbid.

Pemda pun terus dipantau oleh tim kesehatan dengan melakukan home visit atau door to door ke rumah warga.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan pihaknya memperkuat strategi penanganan covid-19 di tingkat teknis. Karena melihat tren dari penularan covid-19 di Lobar, kalau melihat data semakin tinggi terutama pasien meninggal meningkat. Karena mengacu data orang meninggal. Yang komorbid (pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti gagal ginjal, darah tinggi dan diabetes, jantung, asma dan TBC).

Semua camat sudah dan sedang melakukan langkah koordinasi dengan semua desa dan kadus untuk pendataan serta penanganan pasien komorbid tersebut. “Jadi pasien

dia tidak demikian, karena kalau LPJ belum selesai 100 persen maka dana bantuan usulan terakhir yang ditunda.

Sampai selesai 100 persen barulah diberikan dana Rp59 miliar untuk pembangunan sisa ribuan RTG yang diusulkan terakhir. (her)

komorbid ini kita data dan tangani,” tegas dia.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar, Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan kasus fatal atau meninggal pasien covid19 di Lobar didominasi warga komorbid. “Dari 36 pasien corona yang meninggal itu ratarata 70-75 persen punya penyakit (komorbid),” ujarnya.

Karena besarnya angka kasus meninggal pasien komorbid ini, pemda pun melakukan penanganan terhadap mereka yang punya penyakit penyerta tersebut. Terkait penanganan warga komorbid ini, pihaknya dari sebelumnya intens menangani melalui puskesmas. “Dari dulu kami sudah melakukan penanganan,” klaimnya. (her)

(Suara NTB/yon)

H. Abadi masuk dalam asuransi Jasindo.

Kendati demikian, lanjutnya, masyarakat masih bisa bercocok tanam sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi lahan pertaniannya. Misalnya untuk di wilayah utara, petani masih bisa bercocok tanam padi, selatan tembakau dan jagung. Sehingga pada dasarnya faktor cuaca tidak terlalu menjadi persoalan bagi para petani. Terlebih lagi apabila air pada saluran irigasi sewaktu-waktu dapat mengalir sesuai kebutuhan petani.

Disebutkannya, luas lahan pertanian padi di Kabupaten Lotim sendiri sekitar 20 ribu hektar dan tembakau seluas 12 ribuan hektar. Selebihnya merupakan tanaman bervariasi seperti jagung, cabai, melon dan lain sebagainya. Kendati demikian, ia mengimbau kepada para petani agar tetap berkoordinasi dengan petugas di lapangan. (yon)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3678 BQ NOKA/NOSIN : MH1JF31144K163472/ JF31E016261 AN.NI KADEK SUDIARTI HLG DSKTR SANDUBAYA MANDALIKA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2465 AP NOKA/NOSIN :MHIKEVA133K295967/KEVAE-1296405 AN.I MADE SUTAMA HLG D’SKTR JL.SRI WIJAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4102 EE NOKA/ NOSIN : MHIJFZ131KK429133/JFZ1E - 3429036 AN.BAIQ SUSY SURYANI HLG DSKTR JL.SRIWIJAYA KOTA MATARAM

HILANG SERTIFIKAT

HLG STNK R2 HONDA DR.3101 CW NOKA/NOSIN : MHIJM311XHK451058/NOSIN : JM31E-1458263 AN.YULIANINGSIH HLG SPTR JL.PANJI TILAR NEGARA KEKALIK AMPENAN

HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

HLG STNK R2 HONDA DR.5581 EB NOKA/NOSIN : MHIJFX119JK421220/JFX1E-1419155 AN.PELAPOR HUMAEDI HLG SKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB

Kamis, 13 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Menekan Kemiskinan dengan Mawar Emas RABU (12/8) menjadi hari bersejarah bagi pembangunan ekonomi di NTB. Bagaimana tidak, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., resmi meluncurkan program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas di Masjid Nurul Ikhsan Kecamatan Keruak Lombok Timur. Gebrakan yang dilakukan Gubernur NTB ini menjadi pelopor di Indonesia, terutama dalam menghadapi para rentenir yang selama ini menjadi persoalan di masyarakat.

Selama ini harus diakui dengan hanya bermodalkan kepercayaan, para rentenir memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi pada masyarakat. Akibat bunga tinggi ini, masyarakat harus terjerat utang pada rentenir dan menjadi beban bagi keluarga secara keseluruhan dan berpengaruh pada tingkat kesejahetraannya. Banyak di antara mereka yang tidak mampu membayar, sehingga harus merelakan barang lain, seperti rumah, sawah dan lainnya sebagai pembayaran. Akibatnya, mereka yang selama ini berstatus miskin sulit lepas dari kemiskinan. Belum lagi, warga yang tingkat kesejahteraannya lebih baik harus menjadi miskin, karena harus membayar utang dengan bunga tinggi.

Setidaknya dengan kebijakan yang diluncurkan Pemprov NTB ini, permasalahan pinjaman masyarakat pada pihak tertentu atau lebih dikenal dengan Bank Subuh bisa teratasi. Tidak ada lagi nanti, masyarakat yang mengeluhkan pada pemerintah, jika selama ini mereka terjerat utang pada rentenir. Untuk itu, melalui sosialisasi dan gerakan yang massif di tengah masyarakat, terutama di pedesaan harus digencarkan. Terlebih, yang menjadi sasaran para rentenir adalah masyarakat yang buta huruf dan gampang diperdaya oleh rentenir. Belum lagi, masyarakat yang berada di tempat terpencil dan jauh dari akses perbankan atau pemerintah.

Sambutan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah yang menyampaikan jika program ini yang pertama di Indonesia harus dikelola dengan baik dan mampu menjadi percontohan berskala nasional. Kita tidak ingin, ketika program ini sudah menjadi percontohan, ternyata Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat provinsi hingga kabupaten tidak mampu mengawalnya. Begitu juga organisasi kemasyarakatan harus mensosialisasikan ke jemaahnya agar dalam melaksanakan simpan pinjam tidak terjerat pada rentenir. Organisasi kemasyarakatan melalui tim yang dibentuk harus pro aktif memantau kondisi jemaahnya, terutama dari sisi keuangan.

Jika melihat program Mawar Emas ini menjadikan masjid sebagai basisnya, maka upaya meminimalisir peran rentenir di tengah masyarakat dalam memberikan pinjaman bisa dilakukan. Masjid yang selama ini menjadi pusat ibadah, bisa juga menjadi pusat sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Untuk itu, apa yang diharapkan gubernur agar program Mawar Emas ini mampu membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pedagang-pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa harus terjerat rentenir dengan bunga tinggi. UKM dan pedagang kecil yang selama ini kesulitan mengakses institusi keuangan, sepertu bank syariah bisa difasilitasi oleh pengurus masjid di tempat tinggalnya.

Senada dengan Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi menyebut rentenir sudah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat, khususnya di Lotim, mulai dari petani, nelayan bahkan para TKI juga tidak lepas dari praktik rentenir. Selama ini yang menjadi basis data kemiskinan adalah para petani, nelayan dan TKI. Mereka sulit lepas dari kemiskinan, karena institusi keuangan yang resmi sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara di satu sisi, tawaran rentenir yang datang dengan kemudahan pinjaman membuat mereka terpaksa harus berutang, meski harus membayar dengan bunga tinggi.

Untuk itu, kita berharap program Mawar Emas ini bisa dilakukan di seluruh NTB, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat utang pada rentenir. Selain itu, impian pemerintah meminimalisir jumlah warga miskin di NTB bisa terwujud. Terutama saat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), kehidupan masyarakat tidak lagi semakin terpuruk. Semoga! (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Urgensi Peringatan Dini Iklim Ekstrem Cegah Kerugian Dampak Kekeringan ENOMENA kekeringan merupakan suatu hal yang lazim terjadi di bumi pertiwi saat musim kemarau tiba. Kekeringan secara umum didefinisikan sebagai kondisi dimana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya. Curah hujan yang kian menurun seiring dengan masuknya musim kemarau di suatu wilayah merupakan sebuah trigger atau awal fenomena kekeringan terjadi.

Hal ini dikenal sebagai istilah kekeringan meteorologis. Tak hanya itu, jumlah ketersediaan air tanah yang semakin berkurang akibat konsumsi penduduk akan memperburuk kondisi kekeringan di suatu wilayah. Kondisi akan semakin parah ketika perbandingan vegetasi gundul di sebuah wilayah lebih mendominasi daripada vegetasi lebat. Wilayah dengan banyak lahan gundul tentu tidak akan mampu menyediakan cadangan air yang cukup dibandingkan wilayah yang memiliki banyak pohon.

Kerugian-kerugian sebagai dampak dari kekeringan bisa melanda berbagai sektor kehidupan manusia.

Tak hanya di perkotaan, masyarakat pedesaan pun kini bisa merasakan dampak kekeringan. Gagal panen, kekurangan air bersih hingga kebakaran lahan merupakan sedikit contoh dampak betapa tidak menyenangkannya fenomena kekeringan. Kerugian-kerugian tersebut tentu tidak dapat disepelekan dan alangkah baiknya jika terdapat upaya mitigasi untuk mencegah kerugian besar yang melanda masyarakat.

BMKG sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah berupaya mengurangi dampak kerugian dari fenomena kekeringan.

Hal ini terbukti dengan adanya sebuah sistem Peringatan Dini Iklim Ekstrim yang dikeluarkan setiap dasarian (10 harian). Peringatan Dini Iklim Ekstrim (PDIE) ini dibuat dengan melakukan analisis perhitungan Hari Tanpa Hujan (HTH) di sebuah wilayah setiap dasarian lalu disandingkan dengan prakiraan probabilistik curah hujan satu dasarian (10 hari) ke depan. Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) BMKG terbagi menjadi enam kriteria antara lain; sangat pendek (15 hari), pendek (6-10 hari), menengah (11-20 hari), panjang (21-30

Oleh : Nindya Kirana, S.Tr (Prakirawan Iklim BMKG – Stasiun Klimatologi Lombok Barat)

�

Kerugian-kerugian sebagai dampak dari kekeringan bisa melanda berbagai sektor kehidupan manusia. Tak hanya di perkotaan, masyarakat pedesaan pun kini bisa merasakan dampak kekeringan. Gagal panen, kekurangan air bersih hingga kebakaran lahan merupakan sedikit contoh dampak betapa tidak menyenangkannya fenomena kekeringan. Kerugian-kerugian tersebut tentu tidak dapat disepelekan dan alangkah baiknya jika terdapat upaya mitigasi untuk mencegah kerugian besar yang melanda masyarakat. hari), sangat panjang (31-60 hari) dan kekeringan ekstrim (>60 hari).

Berdasarkan dampak resikonya, kategori kekeringan meteorologis menurut BMKG terbagi dalam tiga kategori yaitu waspada, siaga dan awas. Kategori Awas sebagai yang dianggap paling tinggi resiko dampaknya didapatkan dari hasil analisis dimana suatu wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari dan diprakirakan dalam satu dasarian berikutnya wilayah tersebut memiliki probabilistik curah hujan yang sangat kecil dalam rentang kurang dari 20mm/dasarian.

Kategori Siaga didapatkan dari analisis dimana suatu wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah; dalam rentang 20mm pada 10 hari mendatang dan peluang kejadiannya lebih dari 70%.

Kategori Waspada didapatkan dari analisis dimana suatu wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari dan prakiraan curah hujan rendah kurang dari 20mm dalam 10 hari dengan peluang kejadiannya lebih dari 70%.

NTB Memasuki Puncak Musim Kemarau Hingga hari ini, BMKG melalui Stasiun Klimtologi Lombok Barat melakukan monitoring awal musim kemarau untuk wilayah NTB dan berdasarkan hasil monitoring, saat ini seluruh wilayah NTB telah masuk musim kemarau dan bersiap memasuki puncak musim kemarau pada Juli dan Agustus ini. Kondisi iklim terkini wilayah NTB didominasi curah hujan kategori Rendah pada pertengahan Juli 2020. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Batu-

RADIO

layar, Kabupaten Lombok Barat sebesar 33 mm/dasarian. Sifat hujan pada dasarian II Juli 2020 di Pulau Lombok dominan Atas Normal, sementara di Pulau Sumbawa umumnya bervariasi dari Bawah Normal (BN) yaitu di bagian tengah dan Atas Norma (AN) di bagian barat serta timur. Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) umumnya bervariasi dalam kategori Sangat Pendek (1 - 5 hari) hingga kategori Kekeringan Ekstrim (> 60 hari) pada tanggal updating.

HTH terpanjang terpantau di Pos Hujan Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu sepanjang 61 hari.

Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat tersebut, maka dibuatlah peringatan dini kekerngan meteorologis untuk wilayah NTB. Wilayah NTB yang perlu mewaspadai adanya potensi fenomena kekeringan antara lain beberapa wiayah di Dompu (Kempo dan Pajo) yang telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Selanjutnya wilayah lain yang perlu waspada ialah wilayah Lombok Barat (Gerung, Lembar), Lombok Tengah (Praya Barat, Pujut, Jonggat), Lombok Timur (Terara, Sambelia, Wanasaba, Jerowaru), Lombok Utara (Pemenang, Tanjung, Gangga), Sumbawa (Moyo Utara, Buer, Lape, Labuan Badas, Sumbawa, Moyohilir, Terano, Empang, Plampang, Lenangguar, Alas, Orong telu), Sumbawa Barat (Jereweh, Maluk, Sekongkang), Dompu (Kilo, Huu, Manggalewa), Bima (Sape, Wawo, Bolo, Madapangga, Soromandi), Kota Bima (Asakota, Raba) yang telah mengalami hari tanpa hujan selama 31 – 60 hari.

Berkaca pada kerugian sebagai

dampak dari fenomena kekeringan yang terjadi di masa lampau, agaknya Kita sebagai msyarakat perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sekaligus melakukan kegiatan preventif agar kerugian bisa diminimalisir. Kegiatan preventif bisa dilakukan dengan lebih bijak dalam penggunaan air bersih agar ketersediaan air masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Memperbanyak vegetasi lebat dengan menanam pohon juga dapat dilakukan agar menunjang pasokan ketersediaan air tanah. Bagi petani nampaknya kepekaan dan kebijaksanaan dalam penggunaan lahan tanam harus dilakukan dalam kondisi seperti ini.

Pada akhirnya, BMKG berharap agar kontribusinya terhadap pemantauan iklim dan pemberian informasi iklim dan layanan untuk peringatan dini serta mitigasi terhadap dampak buruk akibat kejadian iklim ekstrm di berbagai sekor social-ekonomi dapat diterima baik dan dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat. Produk peringatan dini ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi sector yang terkait untuk pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia.

POJOK KEK Teluk Santong tidak boleh eksklusif Yang penting dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

*** Produsen sepeda listrik diperbanyak Pasarnya harus jelas

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 13 Agustus 2020

Rp52 Miliar Dana Pokir Dewan Dikembalikan Mataram (Suara NTB) – Para wakil rakyat di Jalan Lingkar Selatan,Kota Mataram bisa tersenyum lebar.

Pasalnya, dana pokok –pokok pikiran (Pokir) Dewan sekira Rp 52 miliar dikembalikan.

Pelaksanaan program diharapkan tidak diubah untuk menghindari keterlambatan.

Secara keseluruhan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram,terserap untuk pokir para wakil rakyat mencapai Rp 80 miliar.

Jumlah ini dengan asumsi satu orang anggota Dewan memperoleh pokir Rp 2 miliar. Sebelum masa pandemi Covid-19 atau di triwulan I,pokir Dewan telah dicairkan sekitar Rp 28 miliar.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura m e nyampai-

kan, hasil rapat bersama panitia khusus (pansus) badan anggaran DPRD Kota Mataram bahwa 100 persen dana pokir dikembalikan.

Pengembalian pokir senilai Rp 52 miliar berdasarkan pertimbangan permintaan para wakil rakyat serta kemampuan anggaran. “Awalnya direfocusing untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Sekarang kita kembalikan lagi 100 persen,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya,Rabu (12/8).

Pengembalian anggaran pokir dengan catatan tidak melakukan perubahan perencanaan program. Pimpinan DPRD,H.Didi Sumardi demikian sebut Mahmuddin, juga telah menekankan ke anggotannya jika terjadi perubahan diminta segera berkoordinasi dengan organisasi

perangkat daerah terkait. Sebagai contoh, pengelolaan drainase tidak boleh keluar dari perencanaan, sehingga OPD teknis tidak melakukan perencanaan ulang karena sisa waktu yang terbatas. “ Tadi malam Pak Didi juga sudah menekankan ke anggotanya supaya tidak ada perubahan rencana kegiatan,” ucapnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan, total anggaran Pokir dewan Rp 80 miliar. Di triwulan I telah direalisasikan sekitar Rp 28 miliar.

Dia membantah pengembalian dana pokir untuk membendung reaksi dari para wakil rakyat tersebut. Pengembalian tersebut murni semata – mata kemampuan dari anggaran daerah. “ Ndak begitu,” timpalnya.

Sebelumnya, pihaknya telah mengkomunikasikan anggaran dana pokir tidak kembali utuh. Setelah dilakukan penghitungan oleh Badan Keuangan Daerah ternyata bisa menutupi Rp 52 miliar.

Pelaksanaan pokir lebih banyak pekerjaan dengan sistem swakelola karena nilainya dibawah Rp 200 juta. (cem)

Halaman 11

Lomba Karya Jurnalistik BPPD NTB Diperpanjang hingga 20 Agustus Mataram (Suara NTB)Lomba Karya Jurnalistik yang digelar Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB 2020 diperpanjang hingga 20 Agustus 2020 mendatang. Perpanjangan waktu lomba dilakukan, untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada para jurnalis untuk mengirim karya jurnalistiknya dalam lomba yang mengambil tema ‘’Strategi Positif Sahabat Jurnalis dalam Mendukung Bangkitnya Sektor Pariwisata Lombok-Sumbawa pada Era New Normal’’.

Demikian disampaikan Jumadil, Wakil Ketua BPPD NTB dalam rapat virtual dengan panitia dan para juri yang berlangsung Rabu (12/8) kemarin.

Menurutnya, animo para jurnalis mengikuti lomba ini cukup tinggi. Karena itu, pihak panitia memperpanjang pengiriman materi lomba sampai 20 Agustus. ‘’Kesempatan buat para jurnalis masih panjang, silakan kirimkan materi sebanyak-banyaknya,’’

katanya.

Tentunya, kata dia, materi yang dikirimkan merupakan materi yang sudah ditayangkan di media massa masingmasing.

Dalam rapat dewan juri juga memberikan bocoran penilaian lomba. ‘’Bagaimana cara mendapatkan, penulisan dan kelengkapan data, adalah poin yang kami nilai,’’ ujar Ketua Dewan Juri Lomba Kompetisi Jurnalis BPPD NTB 2020, Bambang Janu.

General Manager News Room Jawa Pos Group ini menjelaskan, penulisan berita yang baik untuk seorang jurnalis adalah ketika dalam tulisannya nilai dari ketiga unsur tersebut sangat tinggi. ‘’Kami sangat mengapresiasi mereka yang dalam mendapatkan berita menggunakan daya jelajah yang tinggi,’’ imbuhnya.

Desak Raka Akriyani, anggota Dewan Juri lainnya berharap agar semakin banyak para jurnalis di NTB bisa berpartisipasi dan berkompetisi

Mendesak, Pelebaran Jalan Menuju Gili Mas H. Mahmuddin Tura

KEK Teluk Santong Tidak Boleh Eksklusif Dari Hal. 1 Kedua, KEK Tanjung Santong perlu menetapkan bisnis inti untuk mengembangkan sumber daya lokal yang tersedia. Terutama sumber daya kelautan dan pesisir yang melimpah dan beragam. ‘’Karena itu rencana untuk pengembangan sektor agroindustri dan energi, saya kira kurang tepat,’’ ujarnya.

Semestinya, diarahkan untuk pengembangan produk pangan, pariwisata dan energi. Terutama pengembangan pangan bersumber dari komoditas kelautan dan peternakan. Termasuk mengembangkan potensi pariwisata yang cukup besar dengan portofolio yang beragam. ‘’Dengan demikian wilayah KEK harus mengambil wilayah perairan Teluk Saleh, tidak hanya di darat.’’

Ketiga, aspek lingkungan harus mendapat perhatian serius. Baik lingkungan fisik maupun sosial dan budaya. Kita tahu bahwa Teluk Saleh merupakan aquarium raksasa dunia. Satu-satunya aquarium alam terbesar dunia yang memiliki keragaman sumber daya hayati dan dihuni oleh biota laut Hiu Paus dan Penyu Hijau yang dilindungi. Kehadiran KEK tidak boleh berdampak pada degradasi lingkungan hidup.

Selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Samota, Badrul melihat kahadiran KEK merupakan suatu langkah cerdas dan strategis untuk pengembangan kawasan Samota.

Hal penting lainnya adalah prioritas terhadap pemberdayaan masyarakat setempat, terutama warga Desa Teluk Santong yang termasuk dalam wilayah KEK. Mereka harus dilibatkan dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai penerima manfaat. ‘’Karena itu prinsip pembangunan berbasis masyarakat (community based development) harus diterapkan,’’ sarannya.

MenungguKeseriusanInvestor Sementara itu, Pemprov NTB menunggu keseriusan investor terakait rencana investasi bidang agrobisnis di wilayah Samota. Salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dalam waktu dekat. ‘’Targetnya mudah-mudahan di tahun ini, kalau bisa paling telat 17 September sudah ada kesempatan. Ya September paling tidak sudah ada MoU-nya,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe-

da) NTB, Dr.H. Amry Rakhman saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Menurutnya, investasi bidang agrobisnis tersebut memiliki nilai investasi yang cukup besar. Terutama dengan mencakup pengolaan dan penyediaan bahan sekaligus.

Antara lain dengan pengolahan hasil, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemasaran dari sumber daya agraris yang ada di NTB. “Kita sudah persentasi di depan investor, di mana mereka juga tergabung di AMNT. Ada satu yang kita usulkan untuk agrobisnis jagung, rumput laut, udang, ternak dan Industri hasil hutan bukan kayu,” jelasnya.

Pengolahan lima sumber daya milik NTB tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai jual. Calon investor sendiri disebutnya saat ini tengah mempelajari potensipotensi investasi yang telah ditawarkan.

Faktor produksi, usaha tani, pengolahan hasil, dan pemasaran serta kelembagaan menurutnya dapat digerakkan dengan rencana investasi tersebut. “Itu sudah kita presentasikan kemarin waktu ada pertemuan dengan investor. Tinggal nanti kita menunggu tindak lanjutnya. Ini yang mau kita kita komunikasikan,” jelasnya.

Minimnya investasi bidang agrobisnis di NTB sendiri dinilai dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menggarap bidang tersebut. Terlebih lokasi investasi yang dipilih adalah kawasan Samota di Sumbawa yang memiliki sumber daya berlimpah untuk kelautan dan pertanian.

Terkait besaran investasi secara rinci disebutnya masih menunggu kesepakatan lebih lanjut. Untuk itu, pihaknya telah mempresentasikan potensi-potensi yang diharapkan dapat menarik minat masingmasing investor.

“Mudahan-mudahan ada komunikasi selengkapnya.

Kita belum sampai bicara kesana (nilai investasi) karena masih analisis dulu, apa-apa yang bisa kita lakukan,” ujar Amry. Sampai saat ini pihakny atelah mempresentasikan potensi investasi agrobisnis tersebut ke beberapa calon investor. “Mudahmudahan tidak dengan waktu yang terlalu lama mereka beri keputusan kepada kita,” tandasnya. (bay)

Dari Hal. 1 Dengan kondisi ruas jalan dari Pelabuhan Lembar Pelabuhan Gili Mas yang ada sekarang, memang perlu dilakukan pelebaran jalan. “Cukup mendesak dilebarkan. Semua stakeholders sangat mengharapkan pelebaran akses jalan itu,” katanya.

Salah satu pintu masuk wisatawan atau penonton MotoGP adalah Pelabuhan Gili Mas. Pelabuhan kapal pesiar Gili Mas dapat menampung dua kapal pesiar sandar dalam waktu bersamaan.

Untuk tahun ini, kata Baharuddin, ada lima kapal pe-

siar yang akan sandar di Pelabuhan Gili Mas. Sebanyak lima kapal pesiar dengan kapasitas penumpang 2.000 3.000 orang per kapal tersebut, rencananya akan sandar pada triwulan IV 2020, yaitu sekitar bulan Oktober, November dan Desember.

Terkait pelebaran jalan provinsi dari Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Gili Mas sepanjang 7 km, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengajukan usulan ke Menteri PUPR bersamaan dengan rencana pelebaran jalan dua jalur dari Bundaran Kuta Bypass KEK Mandalika.

Ruas jalan Lembar - Pela-

buhan Gili Mas yang diusulkan dilebarkan sepanjang 7 km dengan kebutuhan anggaran Rp55 miliar. Sedangkan jalan dua jalur dari Bundaran Kuta - Bypass KEK Mandalika sepanjang 5,6 km dengan kebutuhan anggaran Rp141 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan provinsi tersebut sekitar Rp196 miliar.

Untuk akses jalan dari Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Gili Mas akan dilebarkan menjadi 7 - 9 meter. Sedangkan pelebaran jalan di dekat Sirkuit MotoGP Mandalika rencananya akan dibuat menjadi dua jalur. (nas)

ini. ‘’Semakin banyak temanteman jurnalis mengikuti kompetisi akan semakin bagus.

Ini secara langsung akan membantu promosi pariwisata NTB melalui karya-karya jurnalistik mereka di masa pandemi ini,’’ ujar Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB ini.

Dewan Juri lainnya Joni Martadhinata menambahkan unsur protokol kesehatan juga

bisa menjadi nilai tambah dalam materi yang dilombakan. ‘’Saat ini protokol kesehatan begitu penting. Bahkan nantinya protokol kesehatan yang muncul dalam peliputan dan penulisan tidak hanya sebatas mengenakan masker dan cuci tangan saja. ‘’Mungkin nanti bisa muncul ide lain dalam unsur protokol kesehatan,’’ ujar Pemimpin Redaksi Lombok Post ini. (r)

Beli Masker Buatan Lokal Dari Hal. 1 belanja pemerintah dan belanja BUMN untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si di Kantor Gubernur, Rabu (12/8) siang kemarin.

Pemprov mengumpulkan seluruh pimpinan BUMN yang beroperasi di NTB. Tujuannya, agar mereka ikut berpartisipasi dalam gerakan maskerisasi di NTB. Sehingga, penyebaran virus Corona dapat segera diputus.

Ia menekankan pihak BUMN agar masker yang dibeli oleh BUMN untuk dibagikan ke masyarakat merupakan produk UMKM lokal.

Meskipun mungkin secara kualitas, masker produksi UMKM lokal masih kalah dibandingkan buatan luar daerah yang diproduksi menggunakan mesin-mesin modern.

Dengan menyerap masker produk UMKM lokal, kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini, maka akan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Jika BUMN membeli masker produk luar NTB, maka efek ekonominya bagi NTB pasti akan minimal.

‘’Kami sangat berharap pengadaan masker yang akan diberikan kepada masyarakat adalah made in lokal. Kami berharap BUMN untuk berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM NTB. Yang selama ini bermitra dengan para UMKM membuat masker,” harapnya.

Gita menjelaskan dalam rangka menghidupkan UMKM di masa pandemi, Pemprov sudah menyerap jutaan masker produk UMKM lokal dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I, II dan III. Namun, ada 450.000 masker produk UMKM lokal yang belum terserap.

BUMN yang akan melakukan pengadaan masker tinggal berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM NTB. Dengan membeli masker produk UMKM lokal, maka BUMN juga ikut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal di tengah pandemi ini. ‘’Kami mengharapkan dukungan BUMN, berpartisipasi menyiapkan masker. Bagi pelayan, mitra dan masyarakat. Maskermasker yang disiapkan tersebut upayakan masker hasil produksi lokal UMKM kita. Mohon jangan dari produk luar. Agar menggerakkan ekonomi masyarakat kita,’’ pesan Gita. (nas)

Nyayu Ernawati, S.Sos, Salurkan Bantuan Kendaraan Roda Tiga Dari Hal. 1 Pemberian bantuan berupa kendaraan roda tiga ini, aku Nyayu, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengemuka saat dirinya reses di dapil (Daerah Pemilihan) Ampenan belum lama ini. Dia mengaku senang dapat membantu masyarakat melalui pokir (pokok-pokok pikiran) miliknya. Dia menyadari tujuh kendaraan roda tiga ini belum sesuai harapan.

Oleh karena itu, di perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, Nyayu berkomitmen menganggarkan lagi pengadaan kendaraan roda tiga untuk memudahkan urusan masyarakat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini

menekankan, bahwa bantuan kendaraan roda tiga ini bukan untuk mengangkut sampah. ‘’Ini untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti kalau ada kematian, masyarakat mau pergi beli bambu, bisa menggunakan kendaraan roda tiga ini. Bisa juga untuk membantu mengantarkan masyarakat yang akan melahirkan ke puskesmas,’’ kata Nyayu yang hadir dengan balutan jilbab hijau. Untuk diketahui, anggaran pengadaan tujuh unit kendaraan roda tiga ini bersumber dari pokir miliknya. Pantauan Suara NTB, kendaraan roda tiga dengan merek Viar itu, mampu mengangkut beban hingga 1 ton.

Kendaraan roda tiga berwarna merah itu dibranding dengan tulisan ‘’Pokir Nyayu Ernawati,

S.Sos. Selain tujuh unit kendaraan roda tiga, Nyayu juga menyalurkan bantuan kursi untuk WHDI Dayan Peken. Penyerahan bantuan kendaraan roda tiga ini dihadiri oleh Camat Ampenan, Syamsul Irawan.

Syamsul dalam sambutannya mengaku banyak terbantu dengan pokir dewan. Dia berpesan kepada masyarakat yang diberikan amanah, agar memanfaatkan kendaraan roda tiga tersebut sesuai peruntukkannya. ‘’Kendaraan ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya,’’ pintanya. Pihak kecamatan akan meng-SK-kan penerima bantuan kendaraan roda tiga ini.

Dari semua program aspirasi berupa kendaraan roda tiga, lanjut Syamsul, Nyayu Ernawati

memberikan paling banyak. ‘’Dan ini (kendaraan roda tiga, red) memang paling banyak diminta oleh masyarakat,’’ katanya. Bantuan kendaraan roda tiga ini, menurut dia, merupakan bentuk kepedulian dewan kepada masyarakat. Sehingga sentuhan dari pemerintah terhadap masyarakat, semakin terasa.

Artinya, dengan bantuan kendaraan roda tiga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, ada fungsi pelayanan yang dapat diambil alih oleh masyarakat. ‘’Jadi, pemberdayaan itu muncul dengan sendirinya. Sehingga masyarakat bisa mengurus dirinya sendiri,’’ ujarnya. Dalam kesempatan itu, Syamsul menyampaikan ucapan terimakasih kepada Nyayu Ernawati yang telah bersinergi dengan

Kecamatan Ampenan dalam penyaluran bantuan kendaraan roda tiga ini. ‘’Kedepan, kami berharap tetap bisa bersinergi di birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,’’ imbunya.

Bantuan kendaraan roda tiga ini disambut gembira oleh masyarakat. Takmir Masjid Lingkungan Banjar, Haruman, mengaku masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Nyayu Ernawati. ‘’Kalau ada musibah orang meninggal, atau ada orang melahirkan, kendaraan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat,’’ katanya.

Kendaraan roda tiga ini, sambung dia, juga akan dimanfaatkan untuk melakukan penyemporotan disinfektan keliling. (fit/*)

Program Mawar Emas Jadi Pelopor di Indonesia Dari Hal. 1 Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini yang pertama di Indonesia. Kesempatan ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan legasi daerah kita, bukan hanya di NTB tapi menjadi contoh di Indonesia. ‘’Secara ide memang semua orang bisa. Namun secara praktik tidak semua orang bisa melakukan. Ini baru kita yang merealisasikannya,’’ ujarnya.

Gubernur optomis, dengan dukungan OJK Program Mawar Emas akan sukses, karena lokomotif di depannya adalah OJK. Dijelaskan gubernur, Program Mawar Emas atau Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid adalah Program Pemprov NTB untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan berbunga tinggi. ‘’Akibat berbunga tinggi akhirnya jadi beban yang sangat berat dan membuat lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus,’’ ujarnya.

Gubernur berharap, dengan Program Mawar Emas ini peda-

gang dan masyarakat kecil akan dapat difasilitasi dan didekatkan dengan institusi keuangan.

Seperti Bank NTB Syariah, sehingga mampu mendapatkan pinjaman dan memperoleh modal di Bank NTB Syariah dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dibandingkan ke rentenir. ‘’Mudah-mudahan dengan masyarakat kecil bisa meminjam uang dan modal ke masjid, akan membuat masjid selain sebagai pusat ibadah bisa sekaligus menjadi pusat ekonomi dan sosial,’’ harapnya.

Untuk itu, gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Mawar Emas seperti OJK, BI, Bank NTB Syariah, PNM dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB yang membuat program ini menjadi mungkin terlaksana. ‘’Hari ini (kemarin), kami mulai dari Lombok Timur, untuk selanjutnya menyusul di kabupaten dan kota se-NTB,’’ pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi mengatakan, saat ini rentenir sudah merasuki semua

sendi kehidupan masyarakat di Lombok Timur. Mulai dari petani, nelayan bahkan para TKI juga tidak lepas dari praktik rentenir.

Untuk itu, bupati menaruh harapan besar kepada 1,2 juta penduduk Lotim, jika masyarakat dapat tersentuh program ini, maka akan mendatangkan berkah bagi masyarakat Lotim dan akan menjalar ke kabupaten lainnya di NTB. Selanjutnya, program inovatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB ini hadir untuk membantu pelaku usaha mikro yang sering kesulitan mengakses kredit atau pembiayaan konvensional. Umumnya mereka tidak memiliki agunan berupa sertifikat tanah atau BPKB. Jarak tempuh ke kantor lembaga keuangan yang relatif jauh, dengan tingkat literasi (pemahaman) dan inklusi (akses) keuangan yang rendah.

Berdasarkan Survei Nasional LiterasidanInklusiKeuanganOJK tahun 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB sebesar 34,65% dan 62,73%.

Jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 38,03% dan 76,19%.

Tidaklah mengherankan bila

pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil sangat rentan terjerat utang (rentenir) atau yang dikenal dengan istilah ‘’bank subuh’’ atau ‘’bank rontok’’. Hal ini tentu menjadi momok bagi mereka dalam upaya untuk keluar dari garis kemiskinan.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan terobosan program pembiayaan yang dapat menyentuh masyarakat di lapisan bawah dengan biaya yang sangat murah. Pemikiran inilah yang mendasari lahirnya Program Mawar Emas.

Melalui koordinasi dengan MES NTB, kegiatan Mawar Emas dipusatkan di masjid sebagai pusat peradaban dan sumber kemakmuran.

Takmir masjid dan ketua kelompok pengajian ditunjuk menjadi ujung tombak program, sehingga diperlukan pembekalan dan pendampingan secara intensif. Diantaranya, pelatihan takmir masjid se-Pulau Lombok pada tanggal 18-20 Juli 2020, tanggal 21 Juli 2020 di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, dan terakhir tanggal 5 Agustus 2020 di Ponpes Al-Manshuri-

ah Ta’limusshibyan Bonder, Lombok Tengah.

Para takmir masjid yang telah mengikuti pelatihan akan menjaring kelompok ibu-ibu jemaah masjid yang membutuhkan akses permodalan usaha.

Selanjutnya mereka akan dibina dan memperoleh pembiayaan sebesar Rp2 juta dari PNM Mekar (skema 1), atau pembiayaan qardhul hasan tanpa bunga sebesar 1 juta rupiah dari Bank NTB Syariah (skema 2).

Pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan lebih besar juga dapat dihubungkan dengan produk tanpa agunan Bank NTB Syariah.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan selaku Pengarah TPAKD Provinsi NTB pun menekankan pentingnya akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro. Kehadiran Mawar Emas diharapkan mampu melepaskan masyarakat dari rentenir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah NTB. Ke depan, TPAKD NTB akan mengundang keterlibatan lembaga jasa keuangan lainnya, agar Mawar Emas dirasakan manfaatnya di seluruh penjuru NTB. (yon/bul)

Ini Strategi NTB Bangkitkan Pariwisata di Tengah Pandemi Dari Hal. 1 ‘’Percepatan Reaktivasi Sektor Pariwisata dalam Adaptasi Kebiasaan Baru’’ yang diinisiasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (12/8). ‘’Industri pariwisata kita dalam pandemi ini harus bertahan. Kami melakukan berbagai pembenahan untuk hidup aman dan produktif pada sektor pariwisata ini,’’ ujar Wagub.

Disebutkan, ada tiga hal yang dilakukanuntukmempertahankan pariwisata di masa pandemi ini.

Yang pertama yakni penyempurnaan kualitas destinasi menggunakan protokol CHSE (Clean, Health,SafetyandEnvironment)secarabertahap,terbatasdanterpadu.

Quality tourism atau wisata berkualitas adalah bagian dari pariwisata yang penting diperhatikan, baik dari segi kebersihan lingkungan sekitar, aktivitas, hingga penunjang destinasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

Promosi, lanjutnya, adalah bagian yang harus dilakukan untuk memperkenalkan destinasi pariwisata di NTB. Namun, di masa pandemi ini, Wagub menyampaikan bahwa promosi gencar dilakukan secara digital melalui media-media sosial.

Reaktivasi pariwisata di NTB ini dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak lain di luar pemerintah untuk ikut serta mengambil peran dalam mem-

bangkitkan kembali pariwisata di NTB. ‘’Kami menggunakan konsep pentahelix untuk pembangunan pariwisata di mana pelibatan dari akademisi, pebisnis, komunitas dan media itu menjadi keharusan,’’ terangnya.

Suvenir yang juga sebagian besar menjadi primadona wisatawan sebagai oleh-oleh tidak luput dari perhatian pemerintah. Rohmi mengatakan bahwa pemerintah mendorong produk UMKM dengan berbagai cara agar tetap bertahan. ‘’Untuk produk-produk NTB, seperti suvenir terus kami support dengan berbagai program untuk bisa survive dalam kondisi sulit ini,’’ katanya.

Salah satu hal yang paling pent-

ing tambahnya, adalah menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan khususnya kegiatan pariwisata. Hal ini dilakukan agar dapat hidup aman dan produktif yang mana keduanya harus berjalan bersamaan.

Menurut Wagub bahwa strategi yang dilakukan ini adalah untuk pariwisata yang berkelanjutan. Ia berharap pariwisata NTB tetap berjalan dan semakin maju untuk ke depannya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatannya berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan hal yang baru. Agar pariwisata bangkit kembali seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain

yang pariwisatanya mulai berjalan kembali. ‘’Mari kita semua bekerja sama untuk memulihkan ekonomi kreatif ini dengan menjaga kebersihan destinasi, team work, dan mengingatkan masyarakat bahwa pariwisata ini akan bangkit kembali dan ekonomi masyarakat dapat berjalan seperti biasanya,’’ pesannya.

Dalam webinar tersebut, turut hadir Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Kalimantan Tengah, Walikota Tual Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, GM PT Bintan Resort Cakrawala. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 13 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dikes Kota Bima Belum Bayar Ulang Tahun Keempat, Aruna Klaim Japsel Nakes Selama 2020 Senggigi Gelar Aksi Donor Darah

Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima hingga kini belum membayar klaim Jasa Pelayanan (Jaspel) Tenaga Kesehatan (Nakes). Bahkan tahun 2018 dan 2019 juga ada tunggakan.Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Kota Bima, Kurniadi Pratama. “Klaim Jaspel Nakes tahun 2020 hingga kini belum dibayarkan oleh Dikes,” katanya, Rabu (12/8).

Lebih lanjut Kurniadi mengaku,

klaim Jaspel yang belum dibayarkan itu, juga menjadi penyebab para Nakes di Kota Bima, menggelar unjuk rasa belum lama ini, yakni menuntut pergantian Kepala Dikes Kota Bima.

“Kami tidak mempersoalkan klaim Jaspel yang diterima Nakes per bulan. Tapi Dikes juga tidak mengabaikan hak-hak Nakes yang sudah bekerja,” katanya.

Selain belum dibayarkan selama 2020, klaim Jaspel tahun 2018

masih nunggak satu Bulan. Kemudian Tahun 2019 juga masih nunggak selama tiga nulan. “Kami sudah konsultasikan ke bendahara daerah (BPKAD), namun yang berhak membayarkan adalah Dikes,” katanya.

Terpisah Kepala Dikes Kota Bima, Azhari SH menegaskan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jaspel Nakes baru masuk ke Rekening RSUD Kota Bima pada pertengahan Bulan Juli 2020.

“Itupun baru untuk tiga Bulan, yakni dari Januari sampai dengan Maret 2020.

Untuk proses pencairannya sudah masuk ke Bendara daerah dan saat ini sedang diverifikasi,” ujarnya.

Terkait sisa Jaspel yang belum dibayarkan Bulan Juli tahun 2018 serta Bulan Desember 2019 sudah diusulkan dan akan masuk ke dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020.

“Insya Allah akan dicairkan setelah ditetapkannya APBD Perubahan 2020 ini,” katanya.

Azhari menegaskan, pihaknya tidak mempunyai niat atau tujuan untuk tidak membayar Jaspel para Nakes.

Sebab kata dia, klaim Jaspel merupakan hak Nakes yang wajib dibayarkan Pemerintah. (uki)

Senggigi (Suara NTB) – Memperingati HUT yang ke-4, Aruna Senggigi menggelar serangkaian kegiatan sosial. Setelah mengadakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan Tuna Netra Al-Mahsyar pada hari Senin, 10 Agustus 2020, kali ini Aruna Senggigi menggelar aksi donor darah yang difasilitasi oleh UDD PMI Lombok Barat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 WITA sampai 12.00 WITA ini dihadiri Danlanal Mataram Kolonel Suratun, SH, Kombes Abi Darrin - Dir.Pamobvit mewakili Kapolda NTB, perwakilan Kadisnaker Lobar, perwakilan Polres Lobar, perwakilan Polairut, perwakilan Asosiasi HFAA (Finance Accounting Lombok), perwakilan NGO – Plan Indonesia, masyarakat umum, dan karyawan Aruna Senggigi.

“Kami sangat meng-apresiasi kegiatan ini karena Aruna Senggigi telah berperan serta membantu meningkatkan stok darah di UDD PMI Lombok Barat. Stok selama pandemi, khususnya pada bulan Juli-Agustus ini menurun 20% karena itu kami kesulitan mencukupi permintaan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dicontoh oleh hotel-hotel atau instansi lain sehingga kita dapat bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan darah di masyarakat,” ungkap Ahmad Mustarudin Efendi, Sekertaris UDD PMI Lombok Barat.

Dalam kegiatan ini berhasil terkumpul 60 kantong darah, dari total 70 orang pendaftar. Peran serta para pemangku jabatan, masyarakat umum, dan karyawan Aruna Senggigi merupakan kunci dapat terlaksananya kegiatan sosial ini dengan baik.

“Rangkaian kegiatan sosial dalam rangka peringatan HUT Aruna ke-4 tidak berhenti sampai di sini. Masih ada kegiatan penyemprotan disinfektan di dusun Loco pada tanggal 13 Agustus 2020 serta pembagian masker gratis yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 mendatang. Kami berharap kegiatan sosial seperti ini dapat menjadi kontribusi nyata Aruna Senggigi bagi masyarakat Lombok Barat pada khususnya dan NTB pada umumnya,” tutup Weni Kristanti, General Manager Aruna Senggigi dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (12/8).

Tentang Aruna Senggigi Resort & Convention General Manager: Weni Kristanti Aruna Senggigi Resort & Conven-

Aruna Senggigi Resort & Convention Managed by Topotels

Pose bersama Weni Kristanti, General Manager Aruna Senggigi, bersama UDD PMI Lombok Barat dan para pihak terkait yang berkontribusi dalam aksi donor darah di Aruna Senggigi.

Suasana aksi donor darah yang digelar Aruna Senggigi dan difasilitasi oleh UDD PMI Lombok Barat. tion Managed by Topotels berlokasi di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat dan merupakan hotel bintang 4 yang memiliki fasilitas ballroom terbesar di area Senggigi. Dengan konsep building dan cottage serta fasilitas meeting room untuk MICE,

Aruna Senggigi Resort & Convention memiliki 142 kamar mulai dari tipe superior cottage, deluxe cottage, deluxe building, Suite dan President Suite dan juga disertai fasilitas penunjang seperti 2 kolam renang dan 4 Restaurant & Bar. (r)