Edisi Selasa 14 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 14 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Status Penanggulangan Covid-19 Ditingkatkan Jadi Tanggap Darurat Kepastian peningkatan status itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, Senin (13/4) sore kemarin. Konsekuensinya, terjadi peningkatan eskalasi penanganan. ‘’Hari ini (kemarin), Pak Gubernur memutuskan untuk menaikkan status, dari status siaga bencana non alam, dinaikkan menjadi status tanggap darurat non alam Covid19. Nah tentunya, ini akan

berpengaruh pada eskalasi penanganan medis sesuai banyaknya kasus yang terkonfirmasi,’’ jelas Ahsanul Khalik.

Disebutnya, status tanggap darurat akan mulai berlaku pada 15 April 2020 hingga 28 April 2020 atau selama 14 hari ke depan. Tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang sesuai kondisi dan perkembangan penanganan Covid – 19.

Terkait dengan peningkatan status tersebut, gubernur

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 12345678901234567890123456789012123 Disease 2019 (Covid-19) meminta masyarakat atau pasien 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 dalam pengawasan (PDP) jujur memberikan keterangan ri12345678901234567890123456789012123 wayat perjalanannya. Pasalnya, ada beberapa pasien yang 12345678901234567890123456789012123 terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB yang tidak jujur me12345678901234567890123456789012123 ngungkap riwayat perjalanannya ke petugas kesehatan.

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Bersambung ke hal 11 12345678901234567890123456789012123

kata Ahsanul Khalik akan meminta kabupaten dan kota mengambil langkah tegas demi memutus mata rantai penyebaran Covid – 19.

Diantaranya, pertama, menetapkan status lingkungan atau dusun yang warganya positif Covid- 19 sebagai area tertib social distancing atau physical distancing. Penertiban ini akan dikawal langsung oleh aparat kepolisian, sehingga perlu pembahasan dengan bu-

pati, walikota, TNI dan Polri. ‘’Kalau ini bisa dilakukan, maka harapan kita ada isolasi kampung selama 21 hari misalnya untuk memastikan tidak ada penyebaran baru di kampung tersebut atau juga penyebaran ke kampung lainnya,’’ tegas Khalik.

Kedua, percepatan jangkauan dan pelayanan di tingkat desa atau kelurahan dengan membuat ruang observasi mandiri.

Hal ini untuk mengantisipasi arus mudik, baik TKI maupun warga lainnya, termasuk yang melakukan perjalanan dari berbagai daerah pandemi.

“Ruang observasi menjadi tempat isolasi pada tingkat desa, sehingga diharapkan

akan lebih dekat dengan keluarga. Ini juga dikawal aparat desa, TNI dan Polri, sehingga penyebaran Covid- 19 bisa ditekan,” tandasnya.

Ketiga, perlunya sikap tegas untuk mengurai kerumunan di masyarakat, melibatkan TNI,Polri dan Satpol PP. Keempat, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis perlu diperbanyak sampai di tingkat Puskesmas. Sebab tenaga medis di Puskesmas akan jadi skala prioritas, termasuk rumah sakit se- NTB. Tujuannya, untuk mempercepat jangkauan kepada PPTG, OTG dan ODP di tingkat desa.

Bersambung ke hal 11

(sumber : BPBD NTB)

Mataram (Suara NTB) Masyarakat diingatkan, agar mengidentifikasi dan menjaga jarak jika menemukan klaster Gowa.

Tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi tujuannya agar tidak terjadi penularan lanjutan sebagaimana klaster lain. Karena sementara ini klaster tersebut masih nihil penularan.

Demikian imbauan disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH. Data tim gugus tugas Covid – 19 NTB mencatat, ada sembilan orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil tes swab. Seluruh Pasien Dalam Pengawasan (PDP) klaster Gowa ini adalah jemaah yang mengikuti kegiatan ijtima ulama di Gowa, Sulawesi Selatan. Diperkirakan mereka tertular di luar NTB. ‘’Sementara ini, sebaiknya se-

PEMPROV NTB merencanakan akan mendistribusikan bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mulai 16 April 2020 secara bertahap. Verifikasi dan validasi data penerima sebanyak 105.000 KK ditargetkan tuntas, Selasa (14/4) hari ini. ‘’Rencana mulai (didistribusikan) tanggal 16 secara bertahap. Data (penerima) Insya Allah tuntas besok Selasa (hari ini, Red),’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 11 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Akan Lakukan Investigasi

(Suara NTB/ars)

mua pihak menjaga jarak fisik atau physical distancing dengan klaster Gowa ini untuk mencegah penularan lanjutan,’’ ujarnya.

Klaster Gowa adalah salah satu dari lima sumber penularan Covid -19 di NTB. Khusus untuk klaster Gowa, diakuinya sudah dilakukan upaya cepat untuk antisipasi penularan. Ketika rombongan sampai di Pelabuhan Lembar, langsung dilakukan karantina di Asrama Haji sehingga proses deteksi lebih cepat.

Mantan Plt. Bupati Lotim ini meminta agar jemaah yang masuk dalam klaster Gowa memahami situasi ini. Sehingga ia berharap, warga yang pernah mengikuti kegiatan di Gowa menahan diri untuk mengikuti proses karantina mandiri maupun terlokalisir sampai wabah Covid – 19 terkendali.

Bersambung ke hal 11

Infografis penyebaran Covid – 19 di NTB. Klaster Gowa tercatat jadi satu satunya klaster yang belum menularkan ke orang lain.

Bilik Tes Swab Buatan Sumbawa Technopark Segera Dioperasikan

Didistribusikan Mulai 16 April

KEMENTERIAN Tenaga Kerja (Kemenaker) RI bergerak melakukan investigasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB yang ditampung di Tangerang, Provinsi Banten.

Penelusuran terkait informasi mereka ditampung di tempat tidak layak dan tidak mematuhi aturan physical distancing.

Kasubdit Perlindungan TKI pada Direktorat Bersambung ke hal 11 M. Ridho Amrullah

H. Ahsanul Khalik

Warga Diingatkan Waspadai Penularan dari Klaster Gowa

Tak Jujur, Pasien Positif Corona Bahayakan Petugas Medis dan Masyarakat

TO K O H

”

Hari ini (kemarin), Pak Gubernur memutuskan untuk menaikkan status, dari status siaga bencana non alam, dinaikkan menjadi status tanggap darurat non alam Covid- 19.

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sumbawa Tecnopark (STP) mengembangkan bilik pemeriksaan sampel swab untuk mendeteksi Covid-19.

Penggunaan bilik ini mengadopsi teknik pemeriksaan ala Korea Selatan yang diakui dunia, menjadi resep sukses penanganan Covid-19 di sana. Bilik ini akan diprioritaskan bagi warga berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Kabupaten Sumbawa.

Untuk memudahkan pemeriksaan, STP telah menyiapkan bilik swab, dalam model yang bisa dibawa ke setiap kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kita upayakan dalam minggu ini, sudah mulai dilakukan pemeriksaan. Gugus Tugas Kabupaten, meminta kita, untuk memeriksa swab warga ODP yang dikarantina di salah hotel dalam Kota. Sebab kalau mereka menunggu habis masa karantina hingga 14 hari cukup lama,” ujar Direktur Sumbawa Technopark (STP), Dr. Arief Budi Witarto, Senin (13/4).

Ia menegaskan, dengan bilik yang mereka kembangkan ini, pemeriksaan bisa dilakukan secara langsung. “Bisa langsung dicek. Kalau negatif (Corona) bisa dipersilahkan balik langsung ke kampungnya. Sekarang yang PMI (Pekerja Migran Indonesia) juga mau pulang karena pada lebaran. Jadi sepertinya kebutuhannya semakin banyak dan besar,” terang Arief.

Selain itu, lanjut Arief, warga yang berstatus ODP di kecamatan pun bisa diperiksa. Tim dari STP yang akan jemput bola ke kecamatan. Dengan membawa bilik swab untuk pemeriksaan di setiap kecamatan.

“Biliknya cuma satu. Kita yang bawa ke kecamatan. Kalau selama ini standar protokolnya, dokter yang memeriksa menggunakan APD lengkap. Itu sangat merepotkan. Juga bagi masyarakat umum jadi menakutkan,” ujar Arief.

Ia menambahkan, pembuatan bilik pemeriksaan cepat ini terilhami dari metode yang dikembangkan di Korea Selatan dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Kita dapat ide dari Korea, itu mereka melakukan secara masal, pakai kotak rapid, karena sederhana dan tepat guna. Di Sumbawa Technopark kita bikin. Biar orang yang OTG bisa datang langsung. Tidak perlu menggunakan APD yang lengkap.

Jadi masyarakat juga tidak terlalu khawatir atau menyeramkan,” urainya lebih jauh.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ist)

PENELITIAN - Direktur Sumbawa Technopark (STP), Arief Budi Witarto sedang melakukan penelitian di lab STP. Kini, tim STP sedang menyiapkan boks swab untuk pemeriksaan Covid-19.

Usaha Perhotelan Kelimpungan

Masih Nihil, Realisasi Penanggulangan Dampak Ekonomi Mataram (Suara NTB) – Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) bagi sektor perhotelah semakin kelimpungan. Pasalnya, seluruh kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan melalui kebijakan-kebijakan khusus sampai saat ini belum terealisasi.

Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro, menerangkan pelaku perhotelan sampai

saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan sektor usaha ini. ‘’Sementara ini belum ada (kejelasan),’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/4).

Padahal, kebijakan tersebut sangat diharapkan.

Khususnya, bagi hotel-hotel yang masih bertahan beroperasi. Dicontohkan Ernanda, beberapa kebijakan yang sangat dinantikan pihaknya adalah

kejelasan terkait relaksasi pajak hotel yang beberapa waktu lalu akan diberikan. ‘’Itu yang kami harapkan.

Tapi dengan tutupnya sebagian besar hotel di Lombok maka tidak ada pendapatan, yang artinya tidak ada pajak yang (bisa) masuk,’’ ujar Ernanda. Menurutnya, kebijakan tersebut hanyalah salah satu dari yang dibutuhkan pelaku usaha saat ini. “Relaksasi pajak hanya salah satu yang

diharapkan pelaku pariwisata terutama perhotelan.

Masih banyak biaya yang harus ditanggung, diantaranya biaya listrik,’’ sambungnya.

Di sisi lain, hotel-hotel yang bertahan disebut Ernanda sampai saat ini banyak melakukan inovasi. Diantaranya dengan memaksimalkan keberadaan restoran di hotel dengan menyediakan paket pesan antar. ‘’Ada juga yang berjualan paket isolasi

(karantina, Red) diri. Banyak strategi dilakukan hanya untuk bertahan demi tetap berjalannya bisnis,’’ ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan sektor perhotelan saat ini memang babak belur oleh penyebaran Covid-19.

Pasalnya, tingkat kunjungan wisatawan disebutnya menurun drastis secara global.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid – 19, mengharuskan tim Gugus Tugas meningkatkan status, sebelumnya siaga bencana non alam, dinaikkan menjadi status tanggap darurat non alam Covid- 19. Terlebih jumlah pasien teridentifikasi Covid - 19 meningkat 37 kasus per Minggu (12/4) lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

1.565 Pemudik Diawasi Ketat TIM Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid19 mengawasi ketat sekitar 1.565 pemudik yang masuk Kota Mataram. Sebagian besar berasal dari daerah pandemic. Pemudik disarankan lakukan isolasi mandiri.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menyampaikan, sejak tanggal 1 – 10 April gelombang (Suara NTB/dok) kedatangan warga Kota MaI Nyoman Suandiasa taram bekerja maupun menempuh pendidikan di luar daerah sangat tinggi.

Berdasarkan manifest penumpang dari Bandara Internasional Lombok tercatat mencapai 1.525 orang. Jumlah ini, belum termasuk 40 santri yang menempuh pendidikan di Gontor, Jawa Timur. “Data yang kita terima dari petugas di Bandara 1.525 orang. Belum termasuk 40 orang santri,”sebut Nyoman dikonfirmasi,Senin (13/4).

Pemudik diwajibkan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid -19. Petugas di bandara mengecek langsung suhu tubuh serta kondisi fisik. Jika memiliki gejala seperti batuk, pilek serta deman. Petugas medis melakukan protokol penanganan dan membawa yang bersangkutan ke rumah sakit atau dikarantina di Wisma Nusantara. Tetapi sebaliknya, penumpang tidak ada gejala mengarah ke Covid-19 diperbolehkan pulang dan diminta karantina mandiri selama 14 hari. Kewenangan pemeriksaan di Bandara berkoordinasi dengan Kantor Karantina Pelabuhan. Mereka yang mengeluarkan surat kuning untuk penumpang agar melaporkan diri untuk mengecek kesehatan. “Yang tidak ada gejala diperbolehkan pulang. Dengan catatan tetap mengisolasi diri selama 14 hari,” tegasnya.

Meskipun demikian kata Nyoman, pemudik tetap diawasi ketat.

Rata – rata mereka datang dari daerah yang terpapar virus Corona. Tim gugus tugas tetap waspada serta mengantisipasi agar tidak terjadi penularan. Bagaimana dengan pengawasan di pelabuhan? Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram mengaku, kewenangan penanganan menjadi tanggungjawab daerah dan provinsi. Adapun warga Kota Mataram datang dari pelabuhan akan dibawa ke Wisma Nusantara untuk menjalani pemeriksaan dan isolasi. (cem)

Halaman 2

Pemkot Butuh Rp100 Miliar untuk Penanganan Virus Corona Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memproyeksi kebutuhan anggaran percepatan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 mencapai Rp100 miliar lebih. Pergeseran anggaran segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Saat ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah direfocusing atau alihkan sekitar Rp35 miliar. Dana tersebut diambil dari belanja program dari masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengungkapkan, permintaan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dinilai tidak ada masalah. Pemkot Mataram sanggup mengikuti instruksi tersebut sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dari sisi kebijakan penganggaran telah dilakukan reposisi anggaran pendapatan, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan dana alokasi khusus (DAK). Instruksi Kementerian Dalam Negeri bahwa anggaran difokuskan untuk dana kesehatan untuk penyelamatan manusia, perekonomian serta memberikan bantuan bagi usaha kecil menengah terdampak akibat Coronavirus Disease atau Covid-19.

“Kita sudah siap. Tapi menunggu PMK dulu,” kata Amir dikonfirmasi, Senin (13/4).

Realokasi anggaran tahap per-

”

Bahkan pekerjaan (proyek) yang telah dikontrak bisa dijadwalkan ulang pembayaran di tahun 2021

tama untuk penanganan Covid19 sekitar Rp35 miliar. Sisanya Rp65 miliar telah disiapkan skenario pengalihan anggaran. Terutama dari perjalanan dinas 25 persen, belanja modal serta bantuan sosial akan dialihkan.

Bahkan pekerjaan yang telah dikontrak bisa dijadwalkan ulang pembayaran di tahun 2021. “Kondisi saat ini sangat istimewa dan sifatnya darurat,” kata Amir. Dari pergeseran anggaran itu, pemkot juga akan memberikan bantuan bagi karyawan yang dirumahkan.

Bantuan stimulan diberikan selama tiga bulan ke depan.

Walikota Mataram, H. Ah-

(Suara NTB/dok)

H. Amiruddin lakukan refocusing atau pergeseran anggaran. Program – program yang dinilai tidak urgen dialihkan. Walikota mengharapkan, penyebaran virus Corona segera berakhir. (cem)

Lingkungan Dilarang Menerima Pendatang dari Luar Daerah

Jadi ”Sasaran Tembak” ANGGOTA Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih mengatakan, sejak merebaknya wabah virus corona di Kota Mataram, anggota dewan kerap menjadi “sasaran tembak “ oleh masyarakat. “Jadi bukan pemerintah yang ditanya mana sembako, mana semprotan disinfektan, bahkan masker pun, yang diminta kita, anggota dewan,” katanya saat rapat Badan Anggaran bersama TAPD di DPRD Kota Mataram, baru baru ini.

Anggota dewan, lanjut dia, kerap menjadi sasaran tem(Suara NTB/fit) bak dari masyarakat. Ada tunHj. Istiningsih tutan khusus dari masyarakat.

Pada bagian lain, Isti juga menyoroti kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Data dari BP3TKI sebanyak 4.606 PMI asal NTB yang kemungkinan akan pulang ke daerah. Dari jumlah tersebut, ada 2.955 yang sudah habis kontraknya.

Sehingga, mau tidak mau, mereka harus pulang ke daerah. ‘’Dari yang sekian itu, pasti ada warga kita (Mataram, red),’’ katanya. Dia berharap, PMI tersebut bisa dimasukkan dalam berbagai program untuk meringankan beban mereka. ‘’Warga kita yang menjadi PMI yang pulang ke daerah ini harus juga menjadi perhatian kita bersama,’’ imbuhnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini mengingatkan, agar Pemkot Mataram memperketat lalu lintas manusia yamg melewati tujuh pintu masuk ke Kota Mataram. ‘’Pemeriksaannya harus sesuai SOP,’’ cetusnya. Seperti diketahui, beberapa pekan lalu, Pemkot Mataram mengeluarkan kebijakan memperketat pengawasan di tujuh pintu masuk ke Kota Mataram.

Setiap warga yang melintas dari luar Mataram hendak masuk ke Kota Mataram harus melalui pemeriksaan suhu tubuh. (fit)

yar Abduh sebelumnya menyebutkan, kebutuhan anggaran penanganan Corona sebenarnya tidak Rp35 miliar. Diprediksikan membutuhkan anggaran mencapai Rp135 miliar.

Besarnya anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis, peralatan cek suhu tubuh serta memberikan bantuan sosial bagi 20 ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak. Belum lagi, karyawan yang dirumahkan akibat penyebaran Covid-19 ini.

“Dana yang kita butuhkan sebenarnya Rp135 miliar,”sebut Walikota. Oleh karena itu, di-

(Suara NTB/fit)

BANGKU KOSONG - Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Mataram yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, diwarnai bangku kosong. Paripurna kemarin hanya dihadiri oleh empat anggota Banmus. Masing-masing Mita Dian Listiawati, Diella Angela Dwi Handayani, I Wayan Wardana dan Hj. Dian Rachmawati.

PAD Kota Mataram Diprediksi ’’Terjun Bebas’’ Mataram (Suara NTB) – Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Mataram bersama TAPD di ruang rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (13/4) mengungkap prediksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram pada tahun anggaran 2020 ini yang kemungkinan akan ‘’terjun bebas’’.

Prediksi ini disampaikan Ketua Badan Musyawarah yang juga Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat memimpin rapat tersebut.

Didi menyampaikan, pemerintah pusat mengambil kebijakan yang cukup ekstrem. Di mana, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 75 persen. ‘’Negara juga dalam kondisi yang payah,’’ cetusnya. Pajak Negara

diprediksi di bawah 50 persen, bahkan 25 persen. ‘’PAD kita (Mataram, red) juga pada posisi ‘’terjun bebas’’. Syukursyukur kalau bisa 25 atau 15 persen. Kalau kurang dari itu, bagaimana,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, target PAD Kota Mataram pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp415 miliar.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang mewakili eksekutif, tidak menampik kondisi yang digambarkan Ketua DPRD Kota Mataram. Pemerintah pusat, katanya, sudah memberi gambaran bahwa sekitar 51 persen pendapatan negara akan hilang. ‘’Akan ada kebijakan ekstrem dari pemerintah pusat,’’ katanya.

Martawang mencontohkan kebijakan ekstrem tersebut, daerah boleh berutang tahun 2020 dan dibayar pada tahun 2021. Dia menjelaskan, bahwa ada pergeseran signifikan dalam APBD 2020. Pergese-

ran ini, sambung dia, wajib disampaikan Pemerintah daerah pada rapat paripurna pertama setelah dilakukannya pergeseran.

Merujuk pada aturan tersebut, maka pergeseran itu akan disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada rapat paripurna LKPJ yang rencananya akan digelar tanggal 21 April mendatang. Martawang mengakui bahwa penyampaian LKPJ ini terpaksa molor dari jadwal semula yang seharusnya paling lambat dilakukan tanggal 31 Maret.

Pada bagian lain, Ketua DPRD Kota Mataram memberi isyarat bahwa rapat paripurna LKPJ akan digelar di halaman DPRD Kota Mataram. Menurut Didi, ada dua paripurna penting yang harus dilaksanakan. Yakni paripurna LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2019 dan paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pasien positif terinfeksi virus Corona di Kota Mataram meningkat drastis. Klaster Gowa dan Bogor dinilai pemicu penularan. Lingkungan diminta tidak menerima pendatang dari luar.

Larangan menerima pendatang dari luar daerah ditegaskan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Senin (13/4). Seruan tersebut telah disampaikan ke camat, lurah dan kepala lingkungan agar siapapun pendatang dari luar daerah yang akan masuk ke lingkungan sebelum melapor dan melakukan tes kesehatan tidak diperbolehkan masuk.

Mereka harus menjalani tes sesuai protokol penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. “Jangan menerima pendatang dari luar daerah yang akan masuk ke lingkungan sebelum melapor dan tes kesehatan,” tegas Walikota.

Sikap tegas itu dikarenakan tren warga positif terinfeksi Covid-19 bertambah. Penularan wabah ini dari riwayat perjalanan Bogor dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Walikota menegaskan, pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pemantauan (ODP) dilakukan perawatan di Wisma Nusantara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mataram.

Hasil rapid tes reaktif dan memiliki gejala dikarantina sembari menunggu hasil swab.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang menginginkan isolasi mandiri selama 14 hari. Ada juga pasien positif tidak memiliki kontak erat dengan dua klaster tersebut.

Tetapi mereka tertular dari pihak yang datang dari daerah pandemi. “Maka kita perketat pintu masuk Kota Mataram,” sebutnya.

Data sampai 12 April pukul 22.00 Wita, warga yang positif terinfeksi Corona menjadi 22 orang. Semangat tim

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh gugus tugas tidak akan kendor untuk meningkatkan kewaspadaan. Walikota mengapresiasi jajaran Polresta Mataram membubarkan kerumunan warga di lokasi Sabung Ayam.

Menurutnya, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat untuk tetap memperhatikan social distancing dan physical distancing. Bila perlu diambil tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak mengikuti edaran. Pencegahan penyebaran Corona dibutuhkan sinergi bersama pemerintah maupun masyarakat.

Apakah peningkatan kasus Corona di Mataram dipicu lambatnya hasil swab serta pelacakan pasien positif dengan kerabatnya? Dikatakan Walikota, pelacakan oleh tim gugus tugas telah memiliki by name by addres. Artinya, tidak ada kesulitan tim untuk menelusuri di lapangan.

Permasalahan adalah, tidak semua yang sudah dilacak dan sudah rapid tes bisa langsung keluar, sehingga menunggu hasil swab. “Itu yang jadi kendala kita. Kalau bicara kekurangan lainnya banyak sekali. Ketika harus menyiapkan masker untuk masyarakat. Kebutuhan APD dan lain sebagainya,” demikian kata Walikota. (cem)

ASN Pemkot Mataram Dilarang Mudik Mataram (Suara NTB) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram harus menunda keinginan berkumpul bersama keluarga saat Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah mendatang.

Pasalnya, mereka dilarang mudik atau mengambil cuti di masa pandemic Corona virus Disease atau Covid-19.

Larangan mudik ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau cuti ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Surat edaran ini mencabut SE Nomor 41 Tahun 2020 atas perubahan SE Nomor 36 tentang Pembatasan kegiatan Bepergian atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengaku, belum menerima resmi surat edaran dari KemenPANRB terkait larangan mudik dan cuti bagi ASN. Aturan itu akan dipedomani dengan melarang seluruh ASN di Kota Mataram untuk mudik.

Pemberlakuan larangan mudik tidak saja bagi pegawai negeri sipil ke luar daerah. Aturan itu juga berlaku bagi ASN yang mudik di dalam daerah.

“Semua kita larang, termasuk antar kabupaten,” kata Evi dikonfirmasi, Senin (13/4).

Bagi pejabat atau ASN yang nekad mudik terancam dikenakan sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat. Selain itu larangan mudik, pegawai juga tidak diperbolehkan mengajukan cuti lebaran. Pemerintah memberikan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah.

Evi menegaskan, pengawasan pejabat langsung dilaku-

(Suara NTB/cem)

NGOBROL SANTAI - Sejumlah pejabat Lingkup Pemkot Mataram sedang ngobrol santai usai menghadiri komunikasi langsung secara online dengan BPK Perwakilan NTB di aula Pendopo Walikota Mataram, Senin (13/4). Pemkot Mataram melarang ASN mudik untuk mencegah penularan Covid-19. kan oleh tim penegakan disiplin. Sedangkan, staf kewenangan berada di pimpinan organisasi perangkat daerah. “Pengawasan dari BKPSDM. Daqri situ akan dimonitor,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito juga belum menerima secara resmi surat edaran tersebut.

Namun kebijakan itu akan ditindaklanjuti dengan tidak memberikan izin cuti maupun mudik bagi ASN. “Secara fisik suratnya belum kita terima. Tapi kalau benar akan kita tindaklanjuti,” jawab Sekda. Pemerintah pusat melarang mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Minta PPTKIS Pulangkan Seluruh CPMI di Penampungan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB meminta kepada seluruh Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) agar memulangkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang saat ini masih ditampung di luar daerah.

(Suara NTB/dok)

M. Agus Patria

Kepala Dinas Nakerstran Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH dan jajaran telah berkoordinasi dengan PPTKIS yang akan memberangkatkan calon pekerja migran untuk penempatan bekerja di sejumlah negara. Namun pemberangkatan tertunda akibat wabah Covid-19.

Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (13/4) kemarin, Agus Patria mengatakan,

CPMI yang belum jelas pemberangkatannya, diminta untuk dikembalikan ke kampung halamannya. Kecuali, CPMI yang masih tetap ingin bertahan di penampungan.

Dengan catatan, harus jelas standar keamanannya di tengah wabah covid-19.

Diketahui ada sejumlah perusahaan yang masih menampung CPMI di tempat penampungannya di Jakarta dan Surabaya. Agus Patria

mengatakan, diantaranya yang ditampung ini menginginkan pulang dan menunggu waktu pemberangkatannya kembali dari kampung halaman.

“Tapi perusahaan ini takut juga kalau dipulangkan. Khawatir CPMI ini tidak mau berangkat lagi, atau berangkat dari perusahaan lain. Karena perusahaan sudah mengeluarkan biaya,” katanya.

Perusahaan meminta jaminan, jika dipulangkan, CPMI bersedia diberangkatkan kembali saat situasi kembali pulih. “Kita sudah bicarakan.

Tidak perlu khawatir. Karena pemerintah nantinya akan memberikan proteksi. Baik kepada perusahaan, maupun kepada CPMI agar tidak berangkat dari perusahaan lain nantinya,” imbuh Agus Patria.

Pemprov NTB belum mendapatkan data detail jumlah CPMI yang saat ini masih dalam penampungan di luar daerah. Namun dipastikan mencapai ratusan orang. Rencana negara penempatannya rata-rata

Asia Pasific. Sikap Pemprov NTB jelas, meminta perusahaan memulangkannya sementara ini. “Perusahaan jangan khawatir berlebihan. Kalau sudah mengeluarkan biaya pembelian tiket dan biaya-biaya lainnya sampai jutaan per orang, kita pastikan tidak akan memberikan rekom kepada CPMI ini kalau mau berangkat menggunakan perusahaan lain setelah dipulangkan. Kita berikan proteksi,” jelasnya.

Jaminan pemerintah daerah kepada perusahaan dan CPMI ini, agar sama-sama tidak merugikan satu pihak.

Untuk memastikan perusa-

haan memperlakukan CPMI di penampungan sebaik mungkin saat corona ini, Pemprov NTB punya tim yang rencananya akan inspeksi. Namun terkendala akibat wabah corona. “ke wilayah Jakarta tidak bisa masuk kita karena situasi covid. Makanya kita ingatkan perusahaan memperhatikan standar pelayanannya. Batasi mereka bertemu dengan orang, jaga jarak.

Atau kalaupun mau dipulangkan, pastikan CPMI benarbenar steril. Periksa dulu kesehatannya. Jangan juga pulang bawa penyakit,” demikian Agus Patria. (bul)

Hipmi Mataram Bantu APD untuk Pahlawan Medis Covid-19 Mataram (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram mengajak masyarakat pengusaha, atau yang memiliki kelebihan rizki untuk bahu membahu melawan Covid-19 dan dampaknya. Hipmi Kota Mataram, dalam dua pekan terakhir telah mengambil inisiatif untuk memberikan dukungan semangat kepada mereka yang menjadi garda terdepan dalam penanganan corona.

Dibawah koordinasi Ketua Hipmi Kota Mataram, H. Ricky Hartono Putra, seluruh pengurus dan anggota Hipmi Mataram mengumpulkan dana untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di beberapa rumah sakit di Kota Mataram. Senin (13/4) kemarin, rombongan Hipmi Kota Mataram menyerahkan bantuan APD kepada tiga rumah sakit. Yaitu RSU Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, dan RS Unram. “Baju pelindung hazmat untuk tenaga-tenaga medis,” kata H. Ricky Hartono usai penyerahan.

Ada 100 pcs baju pelindung medis yang diserahkan di tiga rumah sakit di Kota Mataram ini. 40 pcs di RSU Provinsi NTB, 40 pcs di RSUD Kota Mataram, dan 20 pcs di RS Unram. Bantuan APD kepada tenaga medis ini sebagai bentuk dukungan moril kepada tenaga medis yang berperang langsung melawan wabah covid-19. Seperti diketahui, Provinsi NTB sampai Minggu (12/4) telah mencatat sebanyak 37 orang positif corona.

Terbanyak di Kota Mataram. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Hipmi Kota Mataram untuk turut ambil bagian mendukung pemerintah mengendalikan wabah corona. Selain APD ke rumah sakit-rumah sakit, Hipmi Kota Mataram juga membagikan 1.000 lembar masker secara gratis kepada masyarakat dan puskesmas. Sudah terdistribusi sebanyak 500 lembar. Sasarannya adalah masyarakat yang belum memiliki masker.

“Kepada UMKM usaha keliling, ojek online dan masyarakat yang belum memiliki masker, kita berikan untuk mengurangi risiko penularan virus corona,” ujarnya. Owner Ricky Smartphone ini menyebut, masker yang dibagi-bagi adalah masker produk-

(Suara NTB/bul)

BANTUAN APD - Penyerahan bantuan APD dari Ketua Hipmi Kota Mataram, H. Ricky Hartono Putra kepada salah satu perwakilan RS di Kota Mataram si UMKM lokal. Harapannya, para produsen masker juga terbantu eksistensinya. H. Ricky sekaligus mengajak para pengusaha lainnya yang secara ekonomi masih mampu eksis untuk turut membantu para pahlawan medis melawan corona.

Ia juga mengajak yang memiliki kelebihan rizki untuk turut bergotong royong membantu masyarakat lapisan bawah yang tidak mampu berbuat banyak akibat dampak corona.

“Yang tidak punya penghasilan apa-apa atau yang penghasilan-

nya hilang, atau yang di PHK, akibat corona ini, mereka juga harus dibantu. Hipmi Kota Mataram juga mendorong para pengusaha tetap semangat dan optimis. Badai pasti berlalu,” demikian ungkap H. Ricky Hartono. (bul)

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terus Bertambah

Jalani Tahanan Rumah SEBANYAK 48 narapidana (napi) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya Lombok Tengah (Loteng) mendapat pengalihan status tahanan, menjadi tahanan rumah.

Selain mengurangi kepadatan di Rutan Praya, pemberian status tahanan rumah tersebut juga dilakukan sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan Rutan Praya.

Kepala Rutan Kelas IIB Praya, Jumasih, saat dikonfirmasi Suara NTB, (Suara NTB/kir) Senin (13/4), mengaku, Jumasih Rutan Praya saat ini mengalami kapasitas lebih. Di mana jumlah narapidana serta tahanan penghuni Rutan Praya jauh melebihi kapasitas dan daya tampung yang ada.

“Kapasitas Rutan Praya itu hanya 97 orang. Tapi warga binaan yang ada saat ini sudah hampir tiga kali lipatnya, mencapai 236 tahanan dan napi,” jelasnya. Sehingga untuk mengurangi kepadatan banyak napi yang dialihkan statusnya menjadi tahanan rumah. Melalui program asimilasi, terhitung sejak tanggal 1 April kemarin.

Tapi itu pun tidak semua napi yang mendapat program asimilasi. Hanya yang berkelakuan baik serta minimal sudah menjalani setengah dari masa hukumannya atau yang akan menjalani hukuman dua pertiga pada bulan Desember 2020 mendatang.

Selama menjalani masa tahanan rumah, para napi tetap diharuskan untuk melaporkan diri paling tidak seminggu sekali, secara online. Para napi yang mendapat pengalihan status tahanan tersebut, ada yang tersangkutan kasus penipuan dan penggelapan. Termasuk napi kasus narkoba yang masa hukumannya di bawah lima tahun. Sementara napi kasus korupsi, tindak pidana terorisme serta kasus narkoba dengan hukuman di atas lima tahun tidak ada yang memperoleh asimilasi. (kir)

Lobar Fokus Tangani Dua Klaster Penularan Corona

Giri Menang (Suara NTB) Jumlah kasus positif Corona di Lombok Barat (Lobar) meningkat dua kali lipat sejak beberapa hari terakhir. Setelah diumumkan dua positif Corona, pada Sabtu (12/4), kembali diumumkan dua warga positif Minggu (12/4) sore.

Tambahan dua warga positif pasien nomor 34 inisial R (45) asal Kediri dan pasien nomor 36 inisial S (61) asal Lingsar menjadikan jumlah kasus positif Corona di Lobar menjadi enam orang. Dari dua pasien positif Corona ini, salah satunya merupakan klaster Gowa.

“Kita yang banyak positif ini dari klaster Gowa dan Bogor, makanya dua klaster ini kami fokus untuk mencari klaster ini melalui puskesmas bekerjasama dengan dusun dan desa,”

ungkap Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati, Senin (13/4).

Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan dusun dan desa untuk mencari warga yang tidak mendaftar atau memberitahukan diri ke dusun dan desa. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Pihak aparat juga, tambahnya, perlu membantu pelacakan dan pencarian warga ini.

Sebab mereka tidak mau jujur melaporkan ke dusun dan desa terkait riwayat perjala-

nannya ke daerah merah tersebut. Pihaknya sulit memutus mata rantai virus kalau tidak dilakukan penanganan terhadap warga klaster yang menularkan virus.

Sikap dari warga juga diharapkan lebih kooperatif terhadap petugas agar mau ditangani. “Saya sudah minta puskesmas supaya mendata warga ini dan kirim data ke Dikes. Itu yang kami utamakan untuk di-rapid test,” ujarnya, seraya menambahkan, pi-

Karyawan di Tiga Hotel Dirumahkan Sementara

Dana Tidak Dicairkan, KPU KLU Gunakan Rp1,4 Miliar Tanjung (Suara NTB) Dana pilkada yang diterima KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar Rp6,4 miliar pada APBD murni 2020 telah “di-cut off” atau tidak dicairkan. Dari angka itu, KPU baru menggunakan dana di kisaran Rp1,4 miliar.

Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Senin (13/4) mengungkapkan, anggaran KPU tidak digeser oleh TAPD untuk keperluan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Dari Rp 6,4 miliar yang diterima, perkiraan masih tersisa Rp 5 miliar. “SE (Surat Edaran) KPU RI tentang cut off dan transaksi anggaran sampai 30 April ini. Dana yang masih ada, sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujarnya.

KPU KLU diberikan alokasi dana pilkada sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah (NPKD) sebesar Rp16 miliar. Dana itu ditransfer ke KPU secara bertahap. Dengan situasi Covid dan keluarnya SE KPU RI, maka KPU KLU tidak menggunakan dana itu sampai ada arahan lebih lanjut. Namun dari dana yang terpakai, KPU KLU berkewajiban menyelesaikan beberapa poin.

Antara lain, penyusunan LPJ dana hibah, menyelesaikan utang/kewajiban yang timbul sebelum penundaan (Rapat Dengar Pendapat KPU dan DPR RI), penyusunan laporan tahapan (sebelum RDP) dan pengarsipan berkas hasil sinkronisasi DP4 dan DPT. Laporan itu akan disampaikan ke pemerintah setidaknya pada akhir April mendatang. “Untuk pilkada sudah tidak ada tahapan lagi, dan kami masih menunggu Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang),’’ ujarnya.

Senada KPU, Bawaslu KLU juga menyisakan anggaran dari NPKD yang diterima. Bawaslu memperoleh alokasi sebesar Rp 4 miliar. Dengan perkiraan dana yang sudah digunakan sebesar 40 persen (Rp 1,6 miliar). “Anggaran Bawaslu juga tidak digeser, karena dari pusat belum ada surat resmi pilkada ditunda.

Bahasa kami kalau ada Perppu terus minta uangnya dikembalikan, maka kami kembalikan,” tegas Adi. Bawaslu juga menunggu petunjuk lebih lanjut. Apabila pemerintah pusat menugaskan untuk melanjutkan tahapan, maka pihaknya siap untuk melaksanakan pengawasan sesuai tupoksinya.

Terpisah, Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., membenarkan dana KPU dan Bawaslu tetap berada di rekening masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. TAPD belum mendapat arahan dari Kemendagri untuk menarik NPKD ke kas daerah. “(Pilkada) tetap aman dari sisi anggaran. Tetapi kalau boleh, maunya kita sih ditunda saja karena arahan Kemenkeu bahwa yang paling prioritas adalah pencegahan dan penanganan Covid-19,” harapnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Tim melakukan evakuasi warga yang meninggal di kawasan TNGR, Minggu (12/4).

Warga yang Meninggal di TNGR Dievakuasi Sesuai SOP Covid-19 Tanjung (Suara NTB) Salah seorang warga Dusun Tamparan, Desa Karang Baru, Kecamatan Lombok Timur (Lotim), P (37) ditemukan meninggal di lokasi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Minggu (12/4). Korban yang diketahui mengalami gangguan mental, dievakuasi oleh aparat Polsek Bayan.

Berdasarkan rilis yang diterima koran ini, korban berjenis kelamin perempuan itu, dievakuasi oleh Bhabinkamtibmas dan anggota Reskrim Polsek Bayan, pada Minggu pukul 14.30 WITA. Aparat melakukan evakuasi setelah mendapat informasi dari masyarakat. Selain aparat, terlibat 2 petugas TNGR dan 4 relawan masyarakat Desa Senaru.

“Aparat kepolisian berhasil melaksanakan kegiatan evakuasi jenazah sekaligus melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di Taman Nasional Gunung Rinjani di jalur pendakian Senaru di kilometer 5,5 dan 6,5 jalur Senaru,

Lombok Utara,” ungkap Kapolres Lombok Utara, AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH. Dikatakan Kapolres, Tim evakuasi jenazah butuh waktu 3,5 jam untuk sampai ke lokasi ditemukannya jenazah. Tim berangkat dari pintu masuk hutan Jebak Gawah - kilo meter nol jalur Senaru. Medan menanjak, cuaca hujan dan jalan licin, membuat tim harus kerja keras untuk melewati Pos 1 (km 1) dan Pos 2 (km 3,5).

Sekitar pukul 14.00 Wita tim evakuasi jenazah sampai di lokasi tempat jenazah berada di Kilometer 5,5. Selanjutnya, tim melakukan pembungkusan jenazah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Sebanyak 10 kantong plastik digunakan tim untuk membungkus jenazah tersebut.

Jenazah diikat dan diangkat menggunakan sebatang bambu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Pada situasi di mana pandemi Covid, Kapolres menekankan agar tim evakuasi meng-

gunakanAPD. Tepat pukul 15.00 Wita, seluruh tim kembali ke pintu hutan Jebak Gawah. Tim baru mencapai lokasi pintu masuk pada pukul 18.30 WITA. Jenazah selanjutnya diangkut oleh ambulans menuju RSUD Lombok Utara untuk keperluan visum et repertum. “Visum dilakukan untuk mengecek apakah jenazah terjangkit dengan Virus Corona-19,” katanya.

Kapolres menambahkan, usai dilakukan visum pada pukul 20.00 WITA, hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

Sementara keluarga korban yang dihubungi mengenali korban berdasarkan ciri ciri yang di miliki. Korban selanjutnya diangkut ke Lombok Timur untuk dimakamkan pada Minggu malam. “Keluarga ikhlas menerima kematian korban dikarenakan korban memiliki riwayat gangguan jiwa yang dibuktikan adanya surat keterangan (kartu kuning) dari RSJ Mataram,” pungkasnya. (ari)

IKM Lokal KLU Produksi Disinfektan Organik Ramah Lingkungan PENYEMPROTAN disinfektan untuk mencegah penyebaran virus Corona tidak selamanya berdampak positif, khususnya bagi manusia. Di tengah kekhawatiran itu, Industri Kecil Menengah (IKM) lokal KLU lantas berinovasi membuat bahan baku disinfektan yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya.

Adalah IKM Al Amin, Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, sanggup membuat disinfektan yang aman bagi kulit dan pernafasan. IKM yang dibina oleh Zulhadi, A.Md. AK., itu memproduksi sabun cair, sabun padat, dan handwash. Bahanbahan itu umumnya diperlukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penyemprotan disinfektan mencegah pandemi Covid-19.

“Disinfektan untuk Covid banyak menggunakan bahanbahan kimia berbahaya. Kami berinovasi mengganti ke organik,” ungkap Zulhadi kepada Ekbis NTB, Minggu (12/4).

Produksi disinfektan organik itu tidak lepas dari Zulhadi sendiri. Basis keilmuannya Analis Kimia dengan konsen-

trasi naturalisasi protein, sehingga ia paham bagaimana meracik bahan baku sekitar menjadi bahan anti virus. Namun dalam mencampur bahan, ia masih melakukannya sendiri. Kaum ibu atau anggota IKM terlibat pada pembuatan bahan baku saja.

Sebelum membuat disinfektan, ia lebih banyak bergelut di pembuatan minyak kelapa. Bahan baku itu kemudian diolah menjadi sabun mandi, deterjen (sabun cuci), hingga handwash. Karena bahannya ramah lingkungan, dampak yang ditimbulkan pun tidak mencemari lingkungan seperti sabun lainnya.

Produksi Al Amin dipasarkan dengan merk dagang Sabun Al Amin. Sabun ini telah terbukti dan diakui karena memenangkan lomba di Bali pada tahun 2014.

Zulhadi juga pernah melatih pembuatan sabun sampai ke Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk KLU sendiri, ia menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa dusun. Ia melibatkan kaum ibu untuk membuat minyak, selanjutnya bahan itu ia olah menjadi sabun organik.

(Suara NTB/her)

Hj. Made Ambaryati hak puskesmas tengah bekerja mendata dan melacak war-

ga klaster tersebut.

Menurutnya langkah ini paling efektif untuk memutus mata rantai virus. Sebab kalau dilakukan rapid test semua warga masyarakat tentu tidak mampu dari ketersediaan alat, karena kondisi alat rapid test ini sendiri sangat terbatas. Pihaknya hanya mendapatkan tambahan bantuan 10 boks alat rapid test. Itupun akan diarahkan selektif untuk warga yang kontak dengan pasien positif dan warga yang diketahui memiliki perjalanan ke dua klaster tersebut. Ia menambahkan terkait pasien balita asal Gunungsari yang positif Corona, pihaknya sudah melacak orang tuanya yang diketahui menjadi buruh bangunan. (her)

(Suara NTB/ist)

DISINFEKTAN - Disinfektan organik produksi Al Amin Pemenang KLU. “Jadi satu sabun bisa untuk semua, dari mandi, cuci piring, cuci baju maupun untuk disinfektan. Saya ciptakan satu sabun komplit agar masyarakat tidak khawatir,” ungkapnya.

Ia membandingkan Sabun Al Amin dengan merk lain dari cara kerja. Sabun cair (handwash) Al Amin, dapat digunakan selayaknya hand sanitizer. Dalam keadaan tidak ada air, maka handwash organik dapat digunakan untuk

membasuh tangan. Saat ada air, barulah dicuci untuk selanjutnya tangan digunakan untuk menjamah makanan.

“Handwash ini sangat aman dan irit. Aman karena kita tidak mencampur dengan bahan kimia. Semuanya dari limbah di sekitar kita,” katanya.

Untuk keperluan pencegahan Covid -19, Zulhadi mengaku sudah meramu disinfektan sendiri. Bahan ini disiapkan dengan berbagai ukuran, dari 500 ml

sampai 10 liter. Bahan juga disiapkan dari cair hingga padat.

“Untuk harga kita bisa kontrol, misalnya Rp 5.000 untuk 500 ml. Seperti Satgas Desa Sokong, mereka membeli Rp 200 ribu untuk 10 liter kental.

Itu bisa dilarutkan di rumah sampai 20-30 liter, sehingga bisa dibagi ke masyarakat dalam jumlah banyak,” paparnya.

Saat ini, IKM Al Amin mampu memproduksi sekitar 100 liter per hari. Tergolong minim untuk ukuran kebutuhan disinfektan saat ini. Namun volume itu cukup besar jika disandingkan dengan kebutuhan usaha kecil skala kabupaten.

IKM Al Amin juga siap apabila digandeng bekerjasama oleh pemerintah dalam menyiapkan bahan baku disinfektan. Meski sejauh ini, Zulhadi masih memasarkan produk secara online maupun menjual di kelompok komunitas dengan tujuan kegiatan sosial. “Satgas Covid KLU sempat menghubungi dan kami siap bantu. Sebelum Satgas, produk ini tetap disemprot di anggota himpunan IKM. Kita sediakan solusi ke pemerintah dengan harga murah dan jauh lebih aman secara dampak lingkungan,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga pengusaha hotel di Lombok Timur (Lotim) terpaksa merumahkan karyawannya untuk sementara waktu akibat dampak Corona. Karyawan yang dirumahkan sementara ini akan kembali dipanggil bekerja, jika kondisi perekonomian sudah kembali pulih.

Meski demikian menurut Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bidang HI pada Disnakertrans Lotim, Subhan Bahtiar,SH, belum ada perusahaan di Lotim yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat wabah Corona. Kalaupun ada, katanya, itu perusahaan yang bergerak di bidang energi, sehingga hak-hak pekerja sekitar 2 bulan belum diselesaikan masih ditangani Disnakertrans Lotim.

Sementara, kata dia, tiga hotel di wilayah selatan yang merumahkan karyawannya merupakan hotel standar penerimaan tamu menggunakan Dolar dan khusus tamu asing. Sementara berdasarkan kebijakan pemerintah, untuk wisawatan mancanegara yang masuk ke wilayah Lotim dihentikan sementara untuk mencegah terjadi penyebaran virus Corona.

“Kondisi di tiga hotel itu menghentikan operasionalnya.

Sehingga pihak pengusaha merumahkan sementara karyawannya tanpa PHK. Dan tentu pembayaran hak-haknya sesuai edaran menteri,” terangnya.

Sementara untuk hotel lainnya, tindakan PHK dihindari sebisa mungkin. Maka dari itu, beberapa pihak perusahaan melakukan pembayaran upah tidak sesuai UMK. Terpenting usaha tetap jalan dan karyawan tetap bekerja atas persetujuan

karyawan itu sendiri dan tidak menjadi masalah.

“Memang ada juga perusahaan melakukan pemotongan 30 persen gaji karyawannya. Namun dilakukan pembayaran setelah kondisi pulih,”ungkapnya.

Sementara untuk wilayah Sembalun tidak ada masalah.

Hal tersebut dikarenakan karyawan untuk di hotel Sembalun jumlahnya sedikit berkisar antara 2 sampai 3 orang dengan operasional yang sedikit bahkan jenis hotelnya kecil-kecil. Begitupun di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur.

Disebutkan Subhan Bakhtiar, jumlah perusahaan di Lotim sebanyak 989 perusahaan berdasarkan data sementara dan tidak menutup kemungkinan bisa berubah.

Sementara untuk hotel, penginapan, bungalow dan sejenisnya sebanyak 43 yang beroperasi di Kabupaten Lotim.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, mengakui jika tingkat kunjungan wisatawan turun drastis. Para pelaku usaha berupa homestay, hotel, penginapan hingga porter pun gigit jari khusus di Kabupaten Lotim. Atas kondisi ini, peran pemerintah sangat diharapkan agar para pegiat wisata ini tidak terancam perekonomian dan pencahariannya.

Dijelaskannya, masalah penyebaran virus Corona saat ini sudah disikapi oleh semua pihak. Salah satu untuk mencegah penularannya dengan menutup sementara akses kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata khususnya di Lotim. Terkait perkembangan dan kemajuan pariwisata ke depan, kata Mugni, nantinya akan dibicarakan setelah virus Corona usai. (yon)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Disperkim Lobar dan aplikator menyerahkan bantuan sembako ke warga Wadon Kekait Kecamatan Gunungsari, Senin (13/4).

Disperkim Lobar Gandeng Aplikator RTG Bagi Sembako Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat (lobar) menggandeng aplikator Rumah Tahan Gempa (RTH) CLT membagikan sembako di Dusun Wadon Kekait Kecamatan Gunungsari, Senin (13/4). Selain berbagi sembako kepada warga, Disperkim dan aplikator juga melakukan penyemprotan rumah-rumah warga yang dikerjakan oleh CLT. Kepala Dinas Perkim Lobar H. L. Winengan mengatakan, bantuan sembako ini berasal dari aplikator sebagai bentuk pembinaan kepada warga masyarakat korban gempa tahun 2018 lalu yang dibangun rumahnya oleh aplikator CLT. Tidak hanya memberikan bantuan sembako, ujarnya, pihak aplikator juga bekerjasama dengan pihak Pramuka, NU Care melakukan penyemprotan disinfektan kepada masyarakat yang ada di Dusun Wadon. Apa yang dilakukan oleh aplikator ini sangat diapresiasi oleh Winen-

gan, dan berharap apa yang sudah dilakukan oleh aplikator ini bisa diikuti juga oleh aplikator yang lainnya.

Sementara itu, Brand Manager Rumah RIKA CLT Lalu Suherman Hidayat mengatakan, rumah CLT yang dibangun ini adalah jenis rumah yang murni berbahan dari kayu, dan sudah selesai dibangun. Selain itu sudah ditempati oleh warga.

“Rumah CLT sudah selesai kita bangun sebanyak 30 unit rumah,” ujarnya.

Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, setelah rumah selesai dibangun, dan sebelum ditempati, pihaknya melakukan penyemprotan disinfektan kepada rumah yang sudah selesai dibangun.

Sehingga begitu ditempati, rumah sudah bebas dari virus.

Untuk membantu agar masyarakat bisa tetap berada di rumah, pihak perusahaan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dikerjakan rumahnya oleh CLT. (her)

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

Jalani Tes Cepat Covid-19, Pasutri Klaster Gowa di Kota Bima Positif Kota Bima (Suara NTB) – Dua warga Kota Bima yang merupakan klaster Gowa dinyatakan reaktif atau positif berdasarkan hasil tes cepat.

Dua orang merupakan pasangan suami istri (pasutri) ini warga Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda. Sang suami yang berusia 63 tahun, kembali dari Kota Makassar melalui jalur udara pada 27 Maret 2020. Kemudian selanjutnya berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Selain ODP atau menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, yang bersangkutan juga dua (Suara NTB/Dok) kali sudah dilakukan menAbdul Malik jalani tes cepat dengan hasil reaktif atau positif dan sampel swab-nya pun sudah diambil.

Hal itu tersebut juga diakui juru bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP. Ia mengaku yang bersangkutan merupakan salah seorang anggota jemaah tabligh asal Kota Bima yang mengikuti kegiatan di Gowa.

Kabag Humas dan Protokol Kota Bima ini mengaku, lantaran yang bersangkutan dua kali hasil tes cepat dinyatakan reaktif atau positif, tes serupa juga dilakukan terhadap anggota keluarga terdekat. “Hasilnya, selain si suami, istrinya pun reaktif atau positif. Tapi ana-anaknya tidak,” katanya, Senin (13/4).

Meski demikian, lanjut Malik, hasil tes cepat tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur atau kesimpulan keduanya terpapar corona. Hingga saat ini Pemkot Bima menunggu hasil swabnya.

“Kita masih menunggu hasil swabnya yang sudah dikirim ke Mataram. Semoga saja hasilnya negatif,” harapnya.

Sembari menunggu keluarnya hasil swab, Ia menambahkan Tim Gugus Tugas Pencegahan covid-19 Kota Bima, saat ini juga masih menelusuri kontak pasutri untuk mencegah terjadinya penularan.

“Sampai saat ini masih ditelusuri, sebagai langkah awal dan antisipasi,” ujarnya. Dengan adanya pasutri hasil tes cepat yang reaktif tersebit, Malik meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Tetap mengikuti himbauan Pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran corona. “Gunakan juga masker, rutin mencuci tangan, perbanyak konsumsi vitamin dan lainnya,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

139 Jemaah Tabligh di Dompu akan Jalani Tes Cepat Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 139 orang jemaah tabligh asal Dompu, akan menjalani tes cepat alias rapid test. Hal itu menyusul Orang Tanpa Gejala (OTG) ini, diasumsikan telah berinteraksi langsung dengan pasien positif Covid-19 dari klaster Gowa di sejumlah wilayah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Maman, Skm., MMKes kepada Suara NTB di kantornya, Senin (13/4) menyampaikan, rapat internal yang digelar pagi ini (kemarin) untuk menindaklanjuti keputusan tim gugus tugas penanganan Covid-19, terkait tes cepat bagi 139 jemaah tabligh yang bertolak dari Ijtima Dunia di Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel). “Hari ini kita rencanakan untuk melakukan tes

cepat terhadap jemaah tabligh yang 139 orang. Sesuai rapat dengan Bupati tadi malam,” ungkapnya.

139 eks jemaah tabligh berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) ini diputuskan harus menjalani tes cepat pada puskesmas terdekat. Karena kuat dugaan pernah berinteraksi langsung dengan pasien positif Covid-19 di sejumlah wilayah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara epidemologi, lanjut

Maman, masa pemantauan selama 14 hari sejak kepulangan mereka memang sudah berakhir. Tetapi, tidak menutup kemungkinan gejala Covid19 tersebut muncul setelah masa waktu inkubasi. Sehingga untuk lebih meyakinkan perlu dilakukan pengujian terhadap sampel darah dan serumnya. “Kita ini (tes cepat) untuk memastikan, kadangkandang kan orang tanpa gejala tapi suatu saat akan timbul lagi. Walaupun masa inkuba-

si 14 hari tetapi ada juga yang lebih dari itu,” jelasnya.

Untuk meminimalisir keresahan masyarakat atas upaya penanggulangan yang diambil, masing-masing jemaah tabligh akan dikontak untuk mendatangi langsung puskesmas terdekat.

Disinggung penanganan terhadap mahasiswa yang pulang kampung sendiri, Maman menjelaskan, karena status mereka merupakan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) maka penanganannya cukup dengan pemantauan selama isolasi mandiri di rumah. “Kalau jemaah tabligh sudah jelas dia berinteraksi dengan kasus positif, makan-

(Suara NTB/jun)

Maman ya perlu di-rapid test,” pungkasnya. (jun)

Subjek Pajak dan Retribusi di KSB Mulai Mengeluh Taliwang (Suara NTB) Para subjek pajak dan retribusi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mengeluh karena lesunya aktivitas mereka di tengah ancaman wabah Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, Nurullah mengaku, keluhan para subjek pajak dan retribusi itu sudah mulai bermuculan sejak satu bulan terakhir. Mereka rata-rata mengaku mulai berat memenuhi kewa(Suara NTB/ist) jibannya karena pendapaNurullah tan dari aktivitas usaha mereka mengalami penurunan drastis. “Iya kita sudah mulai dengar keluhan-keluhan imbas corona ini,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/4).

Ia mencontohkan sebagian pihak yang mulai mengeluh adalah pengusaha hotel dan para pegadang pasar. Dijelaskan Nurullah, beberapa hotel saat ini sudah kehilangan tingkat potensi huniannya hingga bulan Agustus mendatang.

Demikian pula para pedagang pasar yang memiliki kewajiban membayar retribusi lapak. Menurut Nurullah, yang paling terlihat terkena imbas adalah pegadang pakaian. Pendapatan mereka menurun drastis karena sepinya pembeli yang datang setiap harinya.

“Hotel di tempat kita ini banyak yang menerima bookingan (pesan).

Nah mereka mengaku yang booking ini, tamunya sudah batalkan semua sampai Agustus,” sebut Roel sapaan akrab Nurullah.

Untuk meringankan beban masyarakat yang jadi subjek pajak dan retribusi itu, dikatakan Roel Pemda KSB telah memikirkannya. Karena itu pihaknya berencana memberikan relaksasi (keringanan) pembayaran retribusi khususnya yang menjadi kewenangan daerah. “Kalau pajak kan kewenangannya pusat. Dengar-dengar pusat sudah ada buat aturan keringanan pajak,” sebutnya.

Selanjutnya Roel menambahkan, beberapa potensi pajak yang sudah terlihat jelas akan berkurang pemasukannya.

Salah satunya pajak galian C. “Kami bisa pastikan pemasukan dari pajak galian C menurun. Karena DAK (dana alokasi khusus) fisik dari pusat sudah ditarik dan sejumlah program fisik APBD ditunda juga. Nah selama ini pemasukan galian C kita paling besar dari proyek pemerintah,” tukasnya. (bug)

Gabah Petani KSB Dihargai di Bawah HPP Taliwang (Suara NTB) Memasuki awal musim panen di Sumbawa Barat, harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani justru dibeli dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni di angka Rp3.900Rp3.800 per kilogram. Padahal sesuai dengan Permendag nomor 24 tahun 2020 harga GKP tingkat petani seharusnya di angka Rp4.200 perkilogramnya tidak boleh dibawah harga tersebut. Penurunan harga ini terjadi hampir semua kecamatan yang mulai melakukan panen perdana di tahun 2020.

“Memang untuk GKP ditingkat petani sangat rendah dibandingkan dengan HPP yang diharuskan Pemerintah. Tetapi kami juga tidak bisa mengambil sikap lantaran gabah petani kadar airnya sangat tinggi yakni di atas 30 persen dari batas normal di angka 25 persen. Kami juga sudah turun ke lapangan untuk mencari jalan keluar atas masalah harga yang dialami oleh petani dan menghimbau agar merska tidak menjual gabahnya terlebih dahulu sebelum kadar airnya turun,” ungkap Kepala Dinas Pertanian (Distan) kepada Suara NTB melalui Kabid Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, Senin (13/4).

Dikatakannya, hasil penelusuran di lapangan untuk kadar air GKP saat ini berada di angka 30-31 persen dari batas pembelian HPP di angka 25 persen. Selain masalah kadar air, ada juga petani yang melakukan panen sebelum waktunya sehingga masih bercampur dengan padi yang siap panen dan belum. Masalah kadar hampa padi juga menjadi persoalan di tingkat petani karena berada di atas 30 persen.

Terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah mengingatkan kepada para petani untuk tidak menjual gabahnya dengan tergesa-gesa. Kalaupun masih ada petani yang mengambil sikap dengan tetap menjual, maka hal itu merupakan keinginan dari petani sendiri. Bisa jadi mereka cepat menjual karena ada kebutuhan yang mendesak dan masalah lainnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap meminta supaya Bulog bisa segera menyerap gabah dari petani dengan melibatkan mitra bisnisnya yang ada di KSB dengan harapan bisa dibeli dengan harga tidak jauh dari HPP. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengupayakan supaya mesin pengiring padi bisa terus bertambah di KSB sehingga petani bisa merasakan manfaatnya dan harga GKP tidak terlalu anjlok.

“Kami tetap akan mengupayakan untuk mencari jalan keluar terbaik atas persoalan kadar air yang dialami para petani saat ini. Kami juga akan tetap berkoordinasi dengan Bulog untuk tetap menyerap gabah para petani sehingga para petani tidak merugi,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

MASKER - Aksi pembagian masker di terminal yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Sumbawa, Senin (13/4).

Pol PP Bagi Masker di Pasar dan Terminal Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumbawa langsung turun membagikan masker ke pasar dan terminal, Senin (13/ 4). Sekaligus memberikan himbauan pemakaian masker dalam mencegah penyebaran virus vorona.

Kasat Pol PP Sumbawa, H.

Sahabuddin S.Sos M.Si, menyebutkan, himbauan yang dilakukan khususnya di beberapa pusat keramaian seperti pasar dan terminal, semata -mata menindaklanjuti surat edaran dan seruan Presiden yang diteruskan ke Gubernur dan Bupati. Sebagai upaya mengurangi resiko

penyebaran virus corona ( covid 19) khususnya di kabupaten Sumbawa.

Selain memberikan himbauan, pihaknya juga langsung membagikan masker kepada para penumpang di terminal dan pedagang serta masyarakat umum di pasar.

Mengingat pentingnya pema-

Kerjasama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penuhi Kebutuhan Informasi, Dispussip Sumbawa Segera Susun KID Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa melakukan persiapan untuk pembuatan Katalog Induk Daerah (KID). Melalui KID ini, Dispussip setempat ingin menyajikan informasi secara lengkap. Baik tentang dokumen yang diterbitkan pemerintah maupun tentang adat dan budaya Sumbawa dalam bentuk tertulis.

Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menyampaikan, penyusunan KID sebenarnya menjadi tupoksi dari Dispussip. Namun selama ini belum pernah dikerjakan, karena dalam Perbup yang lama tidak ada rincian tupoksi terkait KID. Meskipun demikian, pihaknya sudah mengusulkan perubahan nomenklatur untuk bidang perpustakaan.

Harapannya dapat diterbitkan Perbup baru sebagai landasan dilakukan penyusunan KID. “Sebelumnya tidak pernah kita buat (KID red). Karena di Perbup yang lama, tidak ada

(Suara NTB/ist)

Irin Wahyu Indarni salah satu rincian tugas kita terkait KID. Kalau d rincian tugas yang baru yang kita usulkan ada pembuatan KID,” ujarnya.

Sekarang ini, kata Irin, pihaknya mulai mengerjakan semua bahan dan kebutuhan untuk pembuatan KID. Selain itu juga berkomunikasi dengan pi-

hak provinsi, sambil menunggu penetapan Perbup baru sebagai landasan. Barulah ekspose KID dilakukan nantinya.

“Makanya setelah ini ditetapkan oleh pemerintah tentang usulan ini, baru kita bisa mengekspose semuanya. Tetapi semua bahan dan kebutuhan yang akan kita buat sudah mulai kita kerjakan. Makanya harus dirubah dulu perbup,” terangnya.

Melalui KID, lanjutnya, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh daerah harus diekspose. Pihaknya akan menyampaikan ke provinsi, selanjutnya provinsi akan melampirkan ke perpusnas. Nantinya Perpusnas akan membuat bibliografi yang akan disebar melalui KID. “Selama ini kan tidak pernah terpikir bahwa itu pekerjaannya perpustakaan. Jadi nanti selain di Humas juga di sini. Humas menyampaikan berita, tetapi di mana menyimpan itu ya di KID. Jadi kita diminta untuk wajib membuat KID,” tandasnya. (ind/arn/*)

kaian masker bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah. “Bagi warga yang keluar rumah, wajib mengunakan masker tanpa terkecuali,” terangnya.

Demikian juga masyarakat diwajibkan saling menginggatkan jika bertemu masyarakat lainnya

yang berada di luar rumah untuk tetap mengunakan masker. Dengan mengutamakan tetap berada di dalam rumah, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika saat batuk dan bersin. Seprti imbauan pemerintah sebelumnya. (arn/*)

Golkar Sumbawa Bantu Sembako untuk Warga Terdampak Corona Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD Golkar Sumbawa bersama Fraksi Gplkar di DPRD Sumbawa, menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Serta kepada warga yang terdampak wabah virus corona.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes, Senin (13/4). Sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar ata smusibah wabah ini. Penyerahan bantuan sembako sebanyak 700 paket tahap pertama

ini dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar Sumbawa.

Selain penyerahan sembako, pihaknya juga melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian. Bantuan paket sembako masih akan diupayakan untuk tahap berikutnya.

“Insya Allah kami jug aakan mengpayakan kegiatan peduli selanjutnya. Semoga kegiatan ini dapat meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu,”harap Ketua Komisi II DPRD Sumbawa ini. (arn)

(Suara NTB/ist)

SEMBAKO - Pengurus DPD II Partai Golkar Sumbawa saat penyerahan bantuan paket sembako, Senin (13/4).

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Disos Lanjutkan Program KAT Tahun Ini di Baturotok

(Suara NTB/ist)

Cendra Hastuty Nur Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial Sumbawa kembali melanjutkan Program Komunitas Adat Terpencil

(KAT) di dua dusun wilayah Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh pada tahun ini.

Setelah di tahun 2019 lalu, kedua dusun ini juga sudah mendapatkan program serupa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Cendra Hastuty Nur, S.Sos, MA, dua dusun di Desa Batu Rotok ini adalah Dusun Fajar Bhakti dan Dusun Ladan.

Dusun tersebut masuk dalam klasifikasi dua, yang artinya dua tahun pemberdayaan. Pada tahun 2019 lalu, Program KAT di Dusun Fajar Bhakti diarahkan untuk pembangunan rumah. Sedangkan pada 2020 ini dialokasikan untuk jatah hidup (Jadup) untuk 24 kepala keluarga dan prasarana lingkungan.

Sedangkan Dusun Ladan sebelumnya bantuan bahan bangunan rumah (BBR) untuk 29 kepala keluarga, tahun ini jatah hidup (Jadup). Untuk pelaksanaan tahun ini, masih dalam proses tender. Targetnya, seharusnya sudah mulai action di lapangan, tapi karena situasi wabah Corona, membuat pelaksanaannya molor.

“Semoga akhir April ini sudah mulai dikerjakan,” harapnya.

Diketahui, Dinas Sosial rutin setiap tahunnya mendapatkan program KAT dari pemerintah pusat. Melalui program dimaksud, Pemkab berharap secara bertahap setiap tahunnya dapat mengeliminir keterilisoliran masyarakat terutama yang tidak mampu.

Untuk 2019 dan 2020, Sumbawa mendapat alokasi dana program KAT untuk dua dusun di

Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh, yaitu Dusun Fajar Bhakti dan Dusun Ladan.

Selanjutnya Tahun 2021 ini, Dinas Sosial mengusulkan tiga dusun di dua desa wilayah Kecamatan Batu Lanteh.

Disebutkan Cendra, tiga dusun yang diusulkan pada Tahun 2021 tersebut adalah Dusun Bukit Tinggi Desa Batu Rotok, serta Dusun Batu Bara dan Dusun Bao Brang, Desa Bao Desa. Untuk Dusun Bukit Tinggi, sudah dilakukan pemetaan social (PS) dan Penjajakan Awal (PA) pada tahun 2020 ini. Sedangkan Dusun Batu Bara dan Dusun Bao Brang di Desa Bao Desa, pemetaan sosialnya sudah dilakukan 2019 lalu. Sebenarnya dua dusun ini sudah diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2020, namun kare-

na keterbatasan anggaran akhirnya ditangguhkan dan diupayakan untuk dilaksanakan Tahun 2021 mendatang.

Menurutnya, KAT pada umumnya menghadapi berbagai keterbatasan untuk hidup layak dan manusiawi. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pelayanan-pelayanan sosial, yang menyebabkannya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal tersebut menurut Tuty, tidak lepas dari lokasi yang dihuni KAT yang umumnya terletak di kawasan yang relatif masih tertinggal dibandingkan kawasan lain. Untuk itu KAT perlu disiapkan untuk memasuki kehidupan yang layak sebagaimana dinikmati masyarakat lainnya. Dengan tetap mempertahankan bahkan mengembangkan kearifan asli masing-masing masyarakat adat. (arn/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

Rancang Pembelajaran Menyenangkan SEKOLAH Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram memperpanjang masa pembelajaran di rumah sampai dengan 27 April mendatang untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Para guru diarahkan membuat pembelajaran yang menyenangkan.

Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., pada Minggu (12/4) mengatakan, semula SKTD Mataram melaksanakan pembelajaran di rumah secara (Suara NTB/dok) dalam jaringan (daring) hingKristyanto S. Boko ga tanggal 14 April, tapi akan diperpanjang hingga 27 April. “Akan dievaluasi lebih lanjut atau disesuaikan dengan keputusan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, guru-guru bekerja di rumah dengan fasilitas subsidi kuota internet dari sekolah. hal ini bertujuan agar setiap guru dapat mengembangkan diri dalam melaksanakan pembelajaran hingga evaluasi dengan lebih dari satu macam metode, agar pembelajaran bisa berlangsung lebih interaktir dan menyenangkan.

“Pembelajaran dirancang tidak hanya mengacu pada standar kompetensi kurikulum nasional, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dan gaya hidup berkarakter bersama keluarga,” ujar Kristyanto.

Pembelajaran di rumah tersebut difasilitasi oleh guru kelas/ mata pelajaran secara daring dengan jadwal khusus yang diatur oleh setiap jenjang sekolah sejak tanggal 16 Maret 2020.

Di samping itu, tenaga kependidikan bekerja di sekolah dengan jadwal khusus dengan memperhatikan social distancing dan penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker serta penyemprotan disinfektan yang difasilitasi sekolah.

Sebelumnya Kristyanto menyampaikan, pihaknya sudah mengingatkan kepada siswa agar tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari tempat umum. Siswa juga diminta menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, serta membersihkan tangan dan tubuh secara berkala, dan berolahraga teratur sehingga kondisi tubuh tetap prima dan tidak mudah tertular virus atau penyakit lainnya.

Para orang tua siswa juga diminta membuat riwayat perjalanan yang dilakukan sebagai bentuk saling menjaga dan kepedulian kepada kesehatan diri sendiri dan orang lain. Riwayat perjalanan ini diharapkan disampaikan kepada sekolah sebelum masuk kembali ke sekolah. “Khusus siswa yang mengadakan perjalanan ke luar negeri, maka tidak diperkenankan masuk sekolah selama 14 hari terhitung tanggal kedatangan di Mataram,” ujar Kristyanto. (ron)

Laboratorium RS Unram Mulai Periksa Spesimen Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pascaditetapkan menjadi laboratorium kedua untuk pemeriksaan spesimen Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB setelah laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB melalui SK Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/216/2020 pada 26 Maret 2020 lalu, kini laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram) telah memiliki peralatan yang memadai untuk pemeriksaan spesimen Covid-19.

Kabar gembira itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur RS Unram dr. Ahmad Taufik, Sp.OT, alat rtPCR, alat pendukung dan bahan untuk pemeriksaan spesimen Covid19 sudah sampai di laboratorium RS Unram termasuk Reagent, Sabtu (11/4). “Alat rtPCR dan penunjang sudah diinstal Jumat siang,” tutur dr. Taufik.

Menurutnya, uji coba pemerikasaan spesimen covid-19 menggunakan rtPCR merupakan pemeriksaan standar untuk menentukan apakah pasien positif atau tidak dengan Covid-19.

“Sebelumnya NTB mengirimkan spesimen PDP Covid-19 ke Surabaya dan Jakarta, dan ini memakan waktu yang lama, hasil pemeriksaannya paling cepat keluar 5 hari,” bebernya.

“Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan sendiri hasilnya lebih cepat keluar, satu hari sudah keluar” tambahnya.

Dia mengatakan alat rtPCR untuk pemeriksaan spesimen Covid-19 di laboratorium RS Unram berasal dari Jerman sesuai dengan ketentuan dari Kemenkes dan pengadaannya adalah dari Kemendikbud mengingat RS Unram adalah RS Pendidikan. “Kami juga membentuk Tim Pemeriksa Khusus Covid-19 yang terdiri dari 16 orang doktor dan 3 orang profesor yang semuanya dari Unram,” urainya. “Teknik pemeriksaannya sendiri merupakan teknik Biologi Molekuler yang sudah sangat biasa bagi para dosen yang berkecimpung dibidang penelitian mikrobiologi” imbuhnya.

Untuk diketahui, siang pukul 13.00 WITA tadi dr.Taufik telah mengadakan pertemuan dengan Tim Pemeriksa Khusus Covid-19 tersebut untuk menyamakan prosedur dan juga running system.

Bahkan dia mengaku, untuk tahap awal ini RS Unram sudah siap memeriksa hingga 300 sampel spesimen Covid19 dengan memprioritaskan pemeriksaan dari beberapa rumah sakit yang merawat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) baru kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Selain mengantongi SK Menkes RI untuk pemeriksaan spesimen Covid-19, melalui SK Gubernur NTB Nomor 445313 Tahun 2020 pada tanggal 26 Maret 2020 lalu, RS Unram juga ditetapkan sebagai salah satu RS rujukan kedua untuk pasien virus Corona setelah RSUD NTB. “RS Unram terus berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Di RS Unram sendiri nanti kami akan menyediakan ruang isolasi bagi pasien Covid-19 dan kami juga akan membuka Poli khusus bagi pasien Covid-19,” urainya.

Dengan demikian, dia mengatakan agar masyarakat yang merasa sudah memiliki kontak dengan PDP/ODP maupun memiliki gejala Covid-19 bisa langsung ke Poli tersebut. “Jadi nanti di Poli itu diperiksa oleh dokter, dicek lengkap termasuk dengan alat rtPCR ini, untuk memastikan apakah individu tersebut positif atau negatif COVID-19,” katanya.

Dia berharap dengan keberadaan rtPCR, RS Unram bisa membantu masyarakat NTB dalam mempercepat menegakkan diagnosis, sehingga bisa mempercepat mencegah penularan. “Dengan diagnosis yang cepat dan pasti apakah PDP positif atau tidak, maka yang positif bisa kami tindaklanjuti dan yang negatif bisa kami pulangkan,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

ALAT PENDUKUNG - Alat pendukung pemeriksaan spesimen Covid-19 di Rumah Sakit Pendidikan Unram.

Halaman 6

Dikbud Minta Kepsek Pastikan Kegiatan Belajar Mandiri Berjalan Tepat Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta kepala sekolah (kepsek) untuk memastikan pelaksanaan belajar mandiri di rumah berjalan dengan tepat. Kepala sekolah juga diminta membuat laporan terkait pelaksanaan belajar mandiri. Pelaksanaan belajar mandiri di NTB diperpanjang hingga 27 April mendatang.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Senin (13/4) menyampaikan, penegasan layanan kegiatan belajar mandiri di rumah diperpanjang sampai dengan 27 April 2020. Kepala sekolah diminta memastikan para guru memberikan layan-

an belajar mandiri di rumah, dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok.

“Melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien dengan tetap di dalam rumah atau

bentuk layanan belajar mandiri lainnya,” ujar Aidy.

Aidy juga meminta kepala sekolah menyampaikan laporan progres belajar mandiri yang dilaksanakan oleh setiap guru. Laporan itu disampaikan melalui Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala

Seksi Kurikulum SMA, dan Kepala Seksi Kurikulum PK PLK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Di samping itu, orang tua atau wali siswa juga diharapkan memastikan anaknya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti di pusat olahraga, tempat rekreasi, warung internet, pusat perbelanjaan, pusat permainan, mal, atau tempat berkumpul lainnya.

“Agar orang tua/wali tidak mengizinkan putra dan putrinya melakukan kegiatan yang

diikuti banyak orang seperti perlombaan atau pertandingan, kegiatan seni budaya, pameran, nyongkolan dan lainnya,” ujar Aidy.

Selama belajar mandiri di rumah, Aidy menyampaikan, diharapkan agar para orang tua siswa mengawasi dan membimbing anak mereka.

“Apabila diperlukan diminta kepada orang tua/wali untuk berkomunikasi dengan para guru/wali kelas untuk menginformasikan perkembangan berlajar mandiri putra/putrinya di rumah,” katanya. (ron)

”Hand Sanitizer” Langka,

Stikes Mataram Produksi Sendiri

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK - Siswa SMK Karya Adi Husada Mataram saat melaksanakan praktik di sekolah beberapa waktu lalu sebelum pandemi virus corona.

Praktik di SMK Kesehatan Tertunda Mataram (Suara NTB) Pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh sekolah berdampak pada sejumlah agenda pendidikan yang tertunda. Salah satunya tertundanya praktik di SMK Kesehatan. Meski demikian, pembelajaran tetap dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada pekan lalu mengatakan, pihaknya menunda pelaksanaan praktik siswa di sekolah sesuai arahan dari pemerintah. “Tapi belajar tetap aktif secara daring,” ujarnya.

Wahyu menekankan, dalam kondisi normal, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30 persen untuk teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga

jadi lebih terlatih,” katanya.

Saat ini baru ada dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan.

Nantinya akan dibuka delapan program keahlian baru.

Delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik.

Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris.

Pada program keahlian pariwisata, pengajaran bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga.

Wahyu juga menyampaikan sarana di SMK Karya Adi Husa-

da sudah lengkap, karena berada di kampus berbasis kesehatan. “Bangunannya dan fasilitas tinggal kami pakai karena bersama dengan kampus Akademi KesehataN Gigi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, untuk keterampilan siswa, sekolah memberikan tugas project work. “Untuk keterampilan siswa diberi tugas project work yang bisa diselesaikan di rumah,” katanya.

Ia menjelaskan, project work adalah pemberian tugas berupa penyelesaian suatu produk berupa barang atau jasa melalui proses pekerjaan yang sesungguhnya. Selama belajar mandiri di rumah, siswa diarahkan untuk membuat sebuah proyek sesuai dengan kompetensi keahlian setiap jurusan SMK. (ron)

Wabah Corona

Universitas 45 Siapkan Riset Perkuat Imun Tubuh Mataram (Suara NTB) Berbagai dampak telah ditimbulkan wabah Corona.

Baik yang langsung bersentuhan maupun tidak langsung.

Selain dampak negatif yang mulai dirasakan seluruh lapisan masyarakat, ada juga dampak positifnya.

Misalnya dari aspek yang lain, tumbuh kreativitas baru dalam pembuatan masker.

Masker berbahan dasar kain kini ramai diproduksi massal.

Tidak itu saja, ada pula yang menemukan cairan disinfektan berbahan dasar herbal yang aman bagi tubuh.

Sedangkan dari aspek kesehatan, tingkat kepedulian orang terhadap kesehatan dirinya dengan mencuci tangan juga pasti meningkat. Di perguruan tinggi juga demikian. Universitas 45 Mataram kini mulai mempersiapkan diri berpacu untuk melakukan riset cara kebal menghadapi

serangan virus. Adanya virus Corona telah merangsang civitas akademika itu untuk melakukan riset lebih jauh.

Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial menegaskan dosen Universitas 45 Mataram kini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan riset berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh dan penambah nafsu makan untuk manusia. “Tidak saja untuk manusia, namun juga untuk hewan ternak dan ikan,” sebut Evron.

Menurut Rektor, riset yang akan dibuat ini dipastikan berasal dari bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar kita.

“Bahan-bahan baku utamanya adalah herbal tanaman yang banyak tumbuh di NTB, terutama di Pulau Lombok,” ungkap Evron yang juga menjadi Ketua Tim Riset ini.

Nantinya hasil riset itu akan dikemas dalam produk berupa jamu yang siap dikonsumsi.

Selanjutnya hasil riset akan disosialisasikan dan dihilirisasikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang terkena PHK dan belum bekerja, serta dilaporkan kepada pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemristek atau BRIN. “Riset ini jenis riset terapan. Untuk kekebalan atau imun tubuh kita akan lakukan riset pengembangan. Kalau pada riset ini ditemukan adanya peningkatan imun dari hasil ujicoba maka kita akan sisir sumber bahan baku dalam jamu ini yang menghasilkan zat imun tersebut,” urainya.

Dikatakan lebih jauh, bahwasanya riset ini merupakan riset lanjutan yang pernah dilaksanakan pada 2016 lalu. Saat ini, para dosen sedang menyusun sinopsis yang berisi ide dan gagasan untuk dikirimkan kepada Kementerian Ristek/BRIN agar diperoleh pengakuan dari pemerintah. (dys)

Mataram (Suara NTB) Merebaknya virus Corona (Covid-19) dan menjadi pandemi dunia membuat orang sadar akan keselamatan dirinya sendiri. Tak heran jika banyak warga yang memborong masker dan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan.

Kondisi membuat sejumlah minimarket dan swalayan kehabisan stok keduanya. Kalaupun ada, harganya bisa sangat mahal, berlipat ganda dari harga aslinya.

Ketua Stikes Mataram Chairun Nasirin menyebut kondisi ini membuat pihaknya mulai memproduksi hand sanitizer secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pembersih tangan tersebut.

Menurutnya, ide memproduksi hand sanitizer merupakan respons dari kelangkaan di pasaran. Sementara

kebutuhan semakin tinggi.

Untuk bahan baku, ungkapnya, pihaknya tak kesulitan karena memiliki stok melimpah. Stok itu berasal dari kebutuhan praktikum. Hanya saja kata dia, yang sulit ialah wadahnya. “Hanya kesulitan wadah saja karena kami harus mencari wadahnya,” katanya.

Produksi saat ini lebih diprioritaskan untuk kalangan sendiri di Stikes Mataram.

Jika terus berproduksi, kebutuhan untuk seluruh kampus juga bisa diatasi. Hanya saja memang yang jadi kendala hanyalah tempat wadah saja.

Diakuinya, penggunaan hand sanitizer sangat penting saat sekarang ini. Di mana, penggunaan pada manusia bisa mencegah penularan virus pada manusia, sehingga penggunaan hand sanitizer pada situasi sekarang ini jadi sangat penting. (dys)

Ekonomi Lesu Dampak Corona

Ponpes Dien Asy’ari Bantu Wali Santri Selong (Suara NTB) Di tengah pandemi Corona, Pondok Pesantren Dien Asyari Lombok Timur (Lotim) berusaha melakukan penyemprotan disinfektan dan menyalurkan sembako kepada wali santri dan warga sekitar ponpes. Pemberian sembako dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sejak wabah Corona muncul.

Pembina Ponpes Dien Asyari, Asri Mardianto, menegaskan upaya ini sebagai bagian dari pengabdian ponpes dalam membantu berbagai dampak akibat virus Corona.

“Kami bekerjasama dengan Muslimat NU NTB dan MER NTB menyalurkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, sabun, masker hand sanitizer kepada para santri di seputaran lingkungan ponpes,” ujar Mardianto, Minggu (12/4).

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting sekali. Karena dapat menjadi bentuk dukungan bagi wali santri di tengah lesunya ekonomi warga akibat

dampak Covid-19.

“Alhamdulillah ini kedua kalinya pondok pesantren kami melakukan aksi tanggap Covid19 setelah sebelumnya dilakukan sterilisasi penyemprotan desinfektan oleh PC ISNU Lotim. Di tahap kedua ini kami lebih fokus berupa bantuan sembako yang kepada wali santri yang sangat membutuhkan. Bantuan ini dari pengurus Wilayah Muslimat NU dan MER NTB,” sambungnya.

Ke depan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk membentuk Tim Gugus Tugas Pesantren untuk mengedukasi warga di sekitar pesantren dalam mensosialisasikan anjuran dari pemerintah dengan tujuan agar Covid-19 tidak terus menyebar supaya terhindar dari virus Corona atau Covid-19.

“Kami juga menghimpun donatur yang untuk memberikan sumbangan. Kita akan salurkan di desa seputaran pondok. Warga kami mayoritas mata pencaharian minim,” kata Mardianto menambahkan. (dys)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wali santri Ponpes Dien Asy’ari menerima bantuan sembako yang diberikan pihak ponpes akhir pekan kemarin.

Disdik Susun Juknis Kenaikan Kelas Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sedang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) kenaikan kelas dalam keadaan pandemi virus Corona (Covid-19). Juknis itu akan disesuaikan dengan surat edaran Kemendikbud.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya sedang menyusun juknis kenaikan kelas. “Sedang disusun draf detailnya. Kami akan susun sesuai Peraturan Menteri Pendidikan yang ada,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Edaran

nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid- 19), Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran .

Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring,

dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Juga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Di samping itu, Fatwir juga meminta guru memberikan porsi seimbang antara pemberian materi dan tugas bagi siswa selama masa pembelajaran mandiri di rumah.

Siswa juga diharapkan meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dari guru. “Kedua-duanya, tetap pada porsi

tidak membebankan siswa, tetapi siswa juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan beberapa tugas dari gurunya,” katanya.

Disdik Mataram memutuskan kembali meliburkan kegiatan belajar langsung di sekolah untuk TK, SD, dan SMP se-Kota Mataram. Libur itu akan diperpanjang mulai dari 13 April sampai dengan 27 April. Keputusan itu dilakukan mengingat situasi wabah Covid-19 belum juga kondusif.

“Saya Kadis tidak menginginkan ketakutan siswa akan hadir di sekolah dengan situasi ini. Demikian juga or-

ang tua, masih banyak yang khawatir bila putra dan putrinya hadir di sekolah untuk belajar,” katanya.

Menurutnya, jika memaksakan pembelajaran di sekolah dengan membuat petunjuk bagi siswa dan guru, akan sulit diterapkan. Terutama dalam menerapkan pembatasan jarak fisik antar siswa.

Pihaknya juga akan segera membuat petunjuk aktivitas belajar di bulan Ramadhan, mengingat pelaksanaan Ramadhan dimulai sekitar 24 April. Dengan begitu otomatis siswa akan belajar di rumah selama awal Ramadhan tahun ini. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

Halaman 7

Perppu Belum Terbit

Anggaran Pilkada Belum Bisa Dialihkan untuk Penanganan Covid-19 ditindaklanjuti oleh peraturan Mendagri, tapi belum sampai sekarang,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4) kemarin.

Namun meskipun demikian, Suhardi menyampaikan bahwa KPU sudah memerintahkan jajarannya di daerah

yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 untuk menghentikan kegiatan Pilkada dan mengeluarkan pembiyayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sejak ada kesepakatan pemundaan Pilkada itu.

KPU RI sudah memerintahkan supaya KPU di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu untuk mulai menyusun pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan untuk pembiayaan tahapan yang sudah berjalan

Mataram (Suara NTB) – Imbauan tidak membuat keramaian di tengah pandemi virus Corona rupanya belum diindahkan di Kota Mataram.

Parahnya lagi, kerumunan itu untuk mengadu nasib alias judi.

Yakni judi bola adil, sabung ayam, dan toto gelap atau togel. “Dalam hal ini perjudian merupakan sarana yang mengumpulkan orang banyak. Kita tindak sesuai dengan Instruksi Presiden dalam rangka penanggulangan wabah virus Corona,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (13/4) kemarin.

Para pelaku judi itu digerebek di tempat terpisah. Empat orang diamankan dari penggerebekan di Pagesangan dan Ampenan, Mataram. Bandar togel, Titi (47) ikut diangkut ke kantor polisi. “Pelaku ini sebagai bandarnya, dia punya pengepul dan pengecer di lapangan,” ujar Adi. Tiga pelaku lain, Gunartha (34) diduga sebagai pengepul. Sementara Oka (31) dan Har (40) diduga sebagai pengecer. “Modusnya mereka menunggu pembeli untuk memesan nomor,” ucapnya.

Oka dan Har baru tiga hari belakangan bekerja untuk Gun.

Sementara Gun memang orang kenalan Titi. Mereka menjual togel berkiblat Macau. “Perjudian ini membuat keresahan di tengah suasana wabah virus Corona,” sebut Adi. Sementara di tempat lain, judi sabung ayam di Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram tidak hanya dibubarkan. Pelakunya pun bisa diamankan dalam penggerebekan Minggu sore lalu.

“Yang ikut berkumpul-kumpul ada puluhan orang. Satu orang kita amankan yang diduga membuat perjudian,” kata Adi. Satu pelaku itu yakni Rompong (45). Disita barang

Mataram (Suara NTB) – Salah satu poin kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait dengan pemundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yakni pengalihan anggaran pembiayaan Pilkada untuk penanganan wabah covid-19.

Akan tetapi pengalihan anggaran Pilkada untuk penanganan covid-19 tersebut sampai saat ini belum bisa dieksekusi, lantaran masih belum memiliki payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Padahal DPR RI telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mener-

bitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada.

“Ya, untuk pengalihan anggaran belum bisa dilakukan karena belum ada pengaturannya dari pemerintah. Dalam poin kesepakatan bersama Komisi II itu pemerintah diminta menerbitkan Perppu, dan

Jangan Remehkan Imbauan Pemerintah KETUA DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda meminta kepada masyarakat NTB untuk tidak meremehkan imbauan pemerintah terkait gerakan antisipasi penularan covid19, seperti menjaga jarak, menghindari keramaian serta menggunakan masker dalam berpergian. Hal itu penting untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di NTB. “Jangan kita anggap remeh covid-19 ini , kita harus banyak belajar dari daerah dan negara lain yang lebih dahulu kena.

Makanya protokol ke luar dari rumah dan protokol masuk rumah harus kita terapkan dan sosialisasikan semampu kita minimal di lingkuangn keluarga kita sendiri dan lingkungan kita masing-masing, jaga jarak menjadi penting sekali,” ujar Isvie kepada wartawan, Senin (13/4) kemarin.

Perkembangan covid-19 di NTB sampai Minggu, tanggal 12 April, tercatat 37 orang positif terpapar covid-19, dan diantaranya sudah 2 orang meninggal dan 4 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya sudah mencapai 65 orang, dan untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) terus bertambah, menjadi 1.437 orang.

Melihat perkembangan kasus covid-19 di NTB itu yang cenderung terus mengalami peningkatan. Isvie makin menekankan kepada masyarakat untuk ikut membantu pemerintah bersama-sama melawan covid-19 ini, mulai dari lingkungan keluarga masing-masing, dengan mentaati imbauan pemerintah. Mengingat perkembangan penyebaran covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.

“Saya sendiri mewakili masyarakat dapil III, kenaikan yang semakin hari ini sangat menghawatirkan sekali. Makanya gerakan kita bersama untuk mengajak masyarakat diam di rumah dan keluar kalau tidak penting sekali menjadi hal yang harus kita lakukan untuk meminimalisir perkembangan penyebaran virus ini sahabat,” serunya.

Selain itu, Isvie juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan ketat terhadap penjagaan di pintu-pintu masuk daerah, seperti di bandara dan pelabuhan. Terutama bagi para pekerja migran yang dikabarkan akan pulang kampung dalam jumlah besar itu, pemerintah perlu melakukan antisipasi.

“Semua yang baru datang harus dikarantina, karena ini sangat kita khawatirkan dan juga oleh masyarakat. Sehebat apapun kita sampaikan ke masyarakat tetapi praktiknya kita kecolongan di pintu masuk, maka sangat berbahaya. Bukankah rata-rata yang positif ini datangnya dari luar?,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dari hasil pengawasan pihaknya, belum melihat ada koordinasi yang kuat di jajaran pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam melakukan tugas dan fungsinya semasa penanganan covid-19.

“Karena itu semua Pemda baik Provinsi maupun kabupaten/kota harus fokus menangani covid-19, jangan anggap persoalannya sederhana. Ini tugas kita bersama untuk saling membantu agar penyebaran virus ini tidak melonjak dengan memutus mata rantainya, sambil kita berdoa agar virus ini cepat selesai di NTB,” pungkasnya. (ndi)

Dua Terdakwa Korupsi LCC Minta Jadi Tahanan Kota Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi penyertaan modal pengelolaan Lombok City Center, Lalu Azril Sopandi dan Abdurrazak meminta pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Hal itu menindaklanjuti kendala persidangan jarak jauh di tengah pandemi virus Corona. “Kita sudah ajukan permohonannya,” kata penasihat hukum Azrli dan Razak, Edy Kurniadi Senin (13/4) kemarin. “Saya dan pihak keluarga menjadi penjaminnya,” imbuh dia.

Permohonan itu sudah disampaikan ke majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Persidangan via konferensi video pekan sebelumnya merugikan terdakwa. “Karena kendala jaringan. Klien kami hanya mampu mendengarkan 30 persen dari materi persidangan,” kata Edy. Tampak pada sidang pekan lalu yang menghadirkan saksi mantan Sekda Lombok Barat, H L Srinata.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan tersebut.

“Kita sedang periksa kelengkapan berkas permohonannya.

Nanti akan disampaikan dalam penetapan majelis hakim,” ujarnya. Azril dan Razak keduanya didakwa korupsi penyertaan modal PT Tripat Rp1,7 miliar untuk pengelolaan Lombok City Center di Narmada, Lombok Barat.

Dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Indikasi kerugian negaranya Rp502,2 juta. Selain itu dua terdakwa itu diduga korupsi pada ganti rugi bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat di lahan pusat perbelanjaan tersebut. Dana ganti rugi Rp2,7 miliar. Dana sebesar Rp665,2 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. (why)

Pilkada yang sudah dihibahkan oleh tujuh Pemda masingmasing kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sebesar Rp147,3 miliar lebih.

Dengan demikian sebagaimana hasil kesepakatan penundaan Pilkada antara pemerintah dan DPR itu untuk mengalihkan anggaran Pilkada ke penanganan Covid-19 ini. Maka di tujuh daerah di NTB itu kurang lebih sekitar Rp147,3 miliar anggaran Pilkada itu bisa dialihkan oleh Pemda masing-masing untuk memperkuat anggaran

penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Adapun rincian alokasi anggaran Pilkada serentak 2020 di masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp24,6 miliar, KLU Rp16,2 miliar. Kemudian di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp25 miliar lebih, Lombok Tengah sebesar Rp28 miliar, Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, kemudian KotaMataram Rp25 miliar dan Dompu Rp15 miliar. (ndi)

Judi Rusak Upaya Pencegahan Virus Corona

(Suara NTB/why)

SABUNG AYAM - Polresta Mataram membubarkan judi sabung ayam di Cakranegara, Mataram. bukti tiga ekor ayam mati dan tiga ayam hidup. Kemudian di Abiantubuh, Sandubaya, Mataram, tiga orang diamankan dalam penggerebekan judi bola adil. Mereka yakni Meme (46), Yasa (48), dan Rumiana (47).

Para pelaku ini mempertaruhkan uang di meja undian bola.

“Uang taruhannya Rp515 ribu. Satu orang wanita yang kita amankan ini kita duga sebagai bandarnya yang

Korupsi Modal Perusda PT LTB

Mantan Direktur Operasional Minta Bebas Lewat PK

(Suara NTB/ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

dan dilaksanakan.

“KPU sudah meminta jajarannya untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan sampai dengan tahapan yang telah dilakukan. Nanti berapa yang sudah dipakai dan berapa sisanya, itu akan dikembalikan setelah ada regulasinya,” jelas Suhardi.

Diketahui di Provinsi NTB sendiri ada tujuh darah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Yakni Kota Mataram, KLU, Loteng, Sumbawa, KSB, Bima dan Dompu. Total biaya

Mataram (Suara NTB) – Terpidana korupsi penyertaan modal PT Lombok Tengah Bersatu (LTB) Abdul Karim mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Karim yang divonis penjara empat tahun penjara ini minta bebas. Alasannya, dia tidak menikmati duit korupsi.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa berkas PK yang diajukan karim dalam sidang Senin (13/4) kemarin. Karim mengajukan novum atau alat bukti baru untuk mendukung permohonan PK-nya. “Karim mengajukan PK dengan novum putusan kasasi dari dua terpidana lainnya, yang Martadinata dengan Zahrun,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi.

Dalam permohonannya, Karim yang merupakan mantan Direktur Marketing dan Operasional PT LTB ini meminta keringanan hukuman yak-

ni putusan bebas. Alasannya, Karim berargumen dirinya tidak ikut menikmati duit hasil korupsi yang mana merupakan penyertaan modal Pemda Lombok Tengah. “Dia minta bebas,” kata Fathurrauzi.

Abdul Karim sebelumnya divonis bersalah dan dihukum empat tahun penjara di tingkat kasasi. Selain itu Karim juga dijatuhi pidana denda Rp200 juta subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp100,45 juta yang sudah dititipkan sebelumnya. Putusan kasasi itu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Karim terbukti bersalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang penyertaan modal PT LTB yang membuka usaha bata ringan. Pemkab Lombok Tengah mengucurkan modal kepada PT LTB sebesar Rp1 miliar.

Namun, Sebesar Rp700 juta itu dipindahbukukan ke rekening pribadi Daddy Himawan, Direk-

tur PT Prima Graha Cemerlang (PGC) dengan persetujuan Direktur Utama PT LTB Lalu Martadinata. Perusahaan itu merupakan rekanan PT LTB dalam usaha produksi bata ringan. Perusahaan itu ternyata milik mantan Direktur Keuangan dan Bisnis PT LTB, Zahrun Arbaidi. PT PGC yang bergerak dalam bidang usaha bata ringan di Rembiga, Selaparang, Mataram.

Produk bata ringannya dibuat seolah-olah adalah usaha PT LTB. Sementara uang penyertaan modal digunakan untuk keperluan pribadi. Majelis hakim kasasi MA RI menghukum terpidana Martadinata dengan penjara empat tahun, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti Rp36,5 juta. sementara terpidana Zahrun divonis tujuh tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp552,85 juta subsider satu tahun penjara. (why)

menyediakan alat dan tempat,” ungkap Adi. Sementara di Suranadi, Narmada, Lombok Barat belasan orang lari tunggang langgang berkat tembakan peringatan polisi, Senin (13/4) siang. Sayangnya, hanya pelaku penjaga perjudian

yang diamankan, yakni Unyil.

Pria ini diupah Rp100 ribu untuk menjaga pintu. Bayarannya baru disetor ketika gocekan selesai. Unyil inilah yang berteriak kepada para pelaku judi sabung ayam ketika polisi datang dari kejauhan. (why)

Pencurian HP di PN Mataram

Oknum Pengacara akan Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) – Kasus pencurian ponsel Samsung A7 di ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram menemui titik terang. Oknum pengacara berinisial BYH yang diduga sebagai pelakunya selangkah lagi ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik Polresta Mataram sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan.

Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, pengusutan kasus itu terus berjalan dan sudah naik ke tahap penyidikan. “Kalau tersangka belum kita tetapkan. Minggu ini kita periksa yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (13/4) kemarin. Panggilan pemeriksaan terkait pidana pasal 362 atau 363 KUHP terhadap BYH sudah dilayangkan. Namun BYH belum bisa hadir. Alasannya kesehatan. “Katanya dia ada sakit diabetes dan sempat di-opname,” kata Adi. Laporan dugaan pencurian ponsel diajukan petugas IT PN Mataram, Tebuana. Korban kehilangan ponsel usai sidang konferensi video di salah satu ruang sidang. Yang mana pada saat itu hadir oknum pengacara, BYH.

(Suara NTB/why)

Kadek Adi Budi Astawa Korban sempat mencari ponselnya yang tertinggal. Namun apes ponsel sudah tidak ada di tempat.

Panggilan telepon menggunakan nomor Wakil Ketua PN Mataram ditolak. Akhirnya dibuat laporan pengaduan kehilangan ke Polresta Mataram. Korban sudah mengaktifkan fitur keamanan ponsel dalam hal kehilangan. Namun, pesan yang tertera pada layar ponsel diacuhkan. Akhirnya ponsel dicari menggunakan pelacakan lokasi GPS dan IMEI. Didapati, ponsel itu terlacak berada di kantor oknum pengacara tersebut. (why)

DPRD NTB Dorong Pemda Berikan Kebijakan Insentif ke Perusahaan Pers Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan informasi dan komunikasi juga ikut mendorong pemerintah daerah di NTB untuk memperhatikan industri pers. Perhatian pemerintah daerah yang dimaksud untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan Pers dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

“Dampak wabah covid-19 ini berimplikasi pada semua sub sektor kehidupan, termasuk bagi perusahaan pers sendiri.

Oleh karena itu Komisi I DPRD Provinsi NTB sependapat dengan Ketua Komisi I DPR RI di mana pemerintah juga harus memberikan ruang yang sama kepada industri pers agar bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari negara sebagaimana layaknya industriindustri yang lainnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Syrajuddin kepada Suara NTB, Selasa (13/4).

Syrajuddin sepakat bahwa pekerja pers juga menjadi salah satu bagian dari garda terdepan dalam perjuangan melawan covid-19. Karena,

pers ikut berperang di garda terdepan melawan covid-19 dengan informasi yang benar dan akurat untuk tujuan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi covid-19.

“Industri pers dan pekerja pers turut memberikan kontribusi yang sangat luar biasa juga bagi perjuangan melawan covid-19, lewat berbagai upaya pencarian dan penggalian informasi yang akurat dan syahih, sebagai media informasi bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah NTB,” katanya.

Kepada pemerintah Provinsi NTB, Syrajuddin meminta agar ada kebijakan khusus perusahaan pers yang ada di daerah. Yakni dengan memberikan kebijakan insentif dari pemerintah daerah bagi perusahaan pers yang ada di daerah. “Kita harapkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk membantu rekan-rekan media sebagai akibat dari mewabahnya Covid-19, karena mereka juga terdampak,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi PPP itu, ia menyerukan supaya Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota agar

(Suara NTB/ndi)

H. Syrajuddin melibatkan pers sebagai garda terdepan di dalam perjuangan melawan covid-19 di NTB. “Berikan ruang dan bagian kepada pers untuk bersama-sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk pencegahan covid-19. Karena bagaimanapun juga informasi-informasi yang valid sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait perkembangan penanganan covid-19 ini,” tegasnya.

Diketahui Dewan Pers telah menyampaikan sembilan usulan kepada pemerintah terkait insentif kepada perusahaan pers, sebagaimana tertulis dalam surat nomor 334/ DP-K/ 04/2020 tertanggal 9 April 2020, yang berbunyi : Pertama penghapusan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, dan 25 selama tahun 2020. Kedua penghapusan PPh omzet untuk perusahaan pers tahun 2020.

Selanjutnya yang ketiga penangguhan pembayaran denda-denda bayar pajak terhutang sebelum 2020. Keempat pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 ditanggung oleh negara.

Kelima, Pemberlakuan subsidi 20 persen dari tagihan listrik bagi perusahaan pers selama masa pandemi berlangsung.

Keenam Pengalokasian anggaran disiminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers. Dengan demikian, serta dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers, pemerintah melalui cara ini dapat berperan

mendukung keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada situasi krisis.

Ketujuh Pemberlakuan subsidi sebesar 10 persen per kilogram pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. Subsidi itu sangat penting karena harga kertas yang mengikuti pergerakan kurs rupiah terhadap dolar pada situasi krisis semakin memberatkan hidup media massa cetak. Delapan, Penghapusan biaya Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk media penyiaran radio dan media penyiaran televisi tahun 2020.

Terakhir pemberlakukan ketentuan tentang paket data internet bertarif rendah untuk masyarakat kepada perusahaan penyedia layanan internet. Paket data internet bertarif rendah itu bertujuan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi pasca-pandemi yang juga dapat menyebabkan turunnya tingkat keterbacaan masyarakat terhadap berita berkualitas. Padahal keterbacaan yang tinggi justru menjadi kebutuhan pada masa krisis. (ndi)

Selasa, 14 April 2020

Lobar Kekurangan Ribuan APD Giri Menang (Suara NTB) Persoalan limitnya alat pelindung diri (APD) menjadi kendala utama yang dihadapi paramedis dalam menangani wabah Corona. Lebih-lebih saat ini ada penambahan pasien positif Corona menjadi enam orang di Lombok Barat (Lobar).

Dari enam pasien positif Corona ini, lima orang di antaranya dirawat di dua rumah sakit yakni RSUD Tripat dan RS Awet Muda (RSAM) Narmada. Saat ini RS di Lobar mengalami kekurangan ribuan APD. Kebutuhan APD di RSAM hingga 4 ribu lebih sampai dengan bulan Oktober.

Ditambah lagi rumah sakit Tripat butuh APD sekitar ribuan.

Sementara stok APD di rumah sakit hanya cukup untuk dua sampai tiga minggu kedepan. Stok di Dinas Kesehatan (Dikes) juga sudah habis. Pihak Dikes melakukan pengadaan 1.000 lebih APD, namun masih menunggu realokasi anggaran.

Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, dr. Ahmad Taufiq Fathoni menerangkan saat ini stok APD di Dinkes sudah tidak ada. “Stok (APD, red) tidak ada. Kami lagi menyiapkan sekitar 1.500 berbagai macam jenis. Tunggu dana realokasi dari pemda baru kita beli,”jelas dia. Sejauh ini belum ada pengadaan dari APBD untuk APD tersebut. APD hanya dari bantuan provinsi sebanyak 150 APD yang diberikan ke Lobar, di mana masing-masing Puskesmas sebanyak 8 APD.. Selain itu, pengadaan APD dilakukan semua Puskesmas melalui dan BLUD. Dirut RSAM Narmada, AAN Suryanatha mengatakan untuk kebutuhan sampai bulan Oktober, pihaknya membutuhkan APD mencapai 4.202, masker N95 sebanyak 1.400, sarung tangan 568 box, sarung tangan untuk bedah 568 box, pelindung wajah 50 buah, kacamata pengaman 50, Sepatu but 50, makser bedah 568 box, penutup kepala 100 box. “Kita kekurangan ribuan APD, banyak sekali,” imbuh dia.

Stok APD yang dimiliki saat ini hanya untuk kebutuhan 10 hari ke depan. Sementara kebutuhan dalam sehari saja habis satu box yang berisi 50 APD. Pihaknya hanya bisa mengadakan APD terbatas dari pendapatan rumah sakit. Pihaknya sendiri sudah mengusulkan pengadaan APD dan kebutuhan lain ke Pemda. Namun untuk mendapatkan APD segera cukup susah, karena stok di pasaran serta pabrik terbatas.

Saat ini pihaknya merawat enam orang, terdiri dari tiga orang PDP dan tiga orang positif. Tiga PDP masih menunggu hasil swab dari provinsi. Bahkan ada penambahan dua orang lagi masuk ke rumah sakit.

Untuk merawat mereka, pihaknya mengorbankan Ruangan VIP dengan menyiapkan 18 tempat tidur.

Dirut RSUD Tripat, dr Arbain Ishak juga mengakui kendala dihadapi adalah minimnya APD. Pihaknya membutuhkan 360 APD lengkap untuk kebutuhan tiga bulan kedepan. “Kami butuh ratusan APD lengkap, kalau yang biasa butuh ribuan,” imbuh dia. APD yang dimiliki saat tidak banyak, karena pihaknya hanya mampu mengadakan 20-30 APD. Saat ini, Pihaknya merawat dua pasien positif Corona dari Lingsar dan Kediri. (her) Ahmad Taufiq Fathoni (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Halaman 8

Tantangan Guru Belajar Daring Semakin Berat

Mataram (Suara NTB) Pembelajaran sistem dalam jaringan (daring) menjadi solusi di tengah pandemi Corona saat ini. Ada yang bisa langsung menyesuaikan diri dengan pola seperti itu, ada pula yang tertatih-tatih. Biasanya sekolah yang telah mampu beradaptasi dengan perubahan model pembelajaran ialah sekolahsekolah yang terletak di pusat kota. Mereka mempunyai akses lebih cepat dalam menghadapi segala perubahan.

Sementara sekolahsekolah yang terletak di pinggir, masih rentan dan gagap beradaptasi. Belum lagi jenis sekolah, tentu saja bisa membedakannya secara drastis.

Misalnya antara siswa SMA dengan siswa SMK. Sudah pasti berbeda. Kondisi ini membuat tantangan pembela-

jaran makin kompleks.

“Kalau mau jujur, ya agak berat sih. Ini terkait dengan kondisi siswa kita yang memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari input siswa, ekonomi dan keluarga maupun motivasi belajar,” ujar salah satu Guru SMKN 1 Sikur, Ahmad Apandi, S.Pd.

Apa yang dituturkan Ahmad Apandi mengomentari situasi siswanya saat belajar di rumah dalam kondisi wabah Corona ini. Dari sisi input kata Apandi, rata-rata siswa yang mau masuk SMK memiliki input yang berbeda dengan yang masuk SMA. Sehingga jika boleh dikatakan, hanya sebagian kecil

yang memiliki prestasi akademik di SMP yang masuk SMK sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam proses belajar mengajar.

“Kita jelaskan secara langsung tatap muka di kelas saja masih banyak yang belum faham dan harus diulang berkali-kali baru bisa, apalagi kalau menerapkan secara daring,” ungkapnya. Sementara dari sisi ekonomi dan keluarga, sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan memiliki latar belakang keluarga yang tidak utuh. Bahkan ada yang tinggal sama nenek dan kakeknya sebagai

akibat korban perceraian.

“Sehingga ada siswa yang tidak memiliki HP, ada memiliki HP tulalit, meskipun sebagian besar punya HP Android tapi untuk beli paket internetnya, mereka nggak ada,” tutur Apandi. Hal demikian kata dia, menjadi salah satu kendala dalam menerapkan pembelajaran Daring. Dari sisi motivasi, siswa lebih termotivasi untuk belajar praktik daripada teori, karena SMK memiliki kurikulum 60:40 praktik dan teori. “Kadangkadang ada sindiran SMK Sastra untuk sekolah yang jarang memberikan praktik kepada siswa,” ujarnya. (dys)

14 TKI yang Mudik ke Lotim Negatif Virus Corona

(Suara NTB/yon)

MELAUT - Sejumlah nelayan di Pantai Labuhan Haji, Lotim saat hendak pergi melaut, Minggu (12/4) lalu. Hasil tangkapan mereka dijual dengan harga murah, sebab pasar ikan laut di Labuhan Haji pun kerap sepi.

Harga Ikan Laut Turun Drastis Selong (Suara NTB) Nelayan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai merasakan dampak dari wabah virus Corona (Covid-19).

Pasalnya, harga jual ikan dari tangkapan nelayan ini turun drastis atau terjadi penurunan hingga 50 persen.

Sebagaimana yang disampaikan Sahdan, salah seorang nelayan di Pantai Labuhan Haji, Lotim yang mengaku sangat terpukul atas terjadinya wabah Corona ini. Nilai jual hasil laut merupakan satu-satunya sumber mata pencahariannya turun drastis dibandingkan sebelum terjadi wabah Covid-19.

Disebutkannya, harga jual ikan di pasaran paling rendah Rp35.000/ kg hingga Rp65.000/kg. Sementara kondisi saat ini sangat jauh berbalik, yaitu harga jual ikan hanya berkisar antara Rp25.000/kg hingga Rp35.000. “Dampak wabah Corona ini sangat-sangat kita rasakan. Terutama harga jual ikan merosot,” terangnya ditemui Suara NTB, saat hendak pergi melaut, akhir pekan lalu.

Nelayan lainnya menuturkan, keuntungan nilai jual ikan ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sekali melaut. Akan tetapi, bagi nelayan di Labuhan Haji sudah tidak ada yang dikerjakan selain mengadu nasib di tengah gelombang laut. Pekerjaan melaut, kata dia, akan tetap dilakoninya meskipun harga jual merosot. Kondisi lantaran tidak ada pekerjaan lain yang dikerjakan selain melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk biaya yang dikeluarkan oleh para nelayan sekali melaut tidaklah main-main. Apabila hanya di kawasan Pantai Labuhan Haji, Sahdan dan Kamil mengungkapkan jika bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan 4 sampai 5 liter. Sementara jika keluar dari Pantai Labuhan Haji, seperti Tekalok Sambelia, membutuhkan 25 liter. Itupun belum tentu mendapat tangkapan ikan yang bisa menutupi harga BBM ditambah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

Atas situasi ini, Sahdan dan nelayan lainnya berharap adanya kompensasi bantuan dari pemerintah. Terutama dalam menjamin harga jual ikan tangkapan nelayan agar tetap stabil. “Selama ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Kita berharap pemerintah peduli atas apa yang kami hadapi selaku nelayan,” harapnya.

Sementara, salah satu pedagang ikan laut, Nurhayati, mengungkapkan jika penghasilan penjualan ikan saat ini cukup parah. Bahkan jauh lebih parah dibandingkan cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi pasar yang lengang, untuk pembelian ikan pun sangat minim. “Pasar sekarang sepi, harga jual ikan turun,” keluhnya. (yon)

DPRD Minta Program Fisik Segera Dieksekusi Praya (Suara NTB) Akibat penyebaran virus Corona, sejumlah program pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam dipangkas anggarannya. Termasuk program pembangunan yang bersifat fisik.

Namun menurut Wakil Ketua DPRD Loteng, H. Lalu Sarjana, Senin (13/4), program fisik yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti pembangunan sumur bor, bantuan pertanian dan peternakan sebaiknya dipertahankan. Bahkan, bila perlu segera diek-

sekusi anggaran dan kegiatannya. “Terkait dengan programprogram yang bersifat fisik kita minta agar segera dieksekusi,” pintanya.

Saat ini, masyarakat sangat membutuhkan dukungan program dari pemerintah yang bisa membantu kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi dampak dari penyebaran virus Corona.

Karena tidak akan ada artinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi penyebaran virus Corona. Sementara kondisi ekonomi masyarakat tidak diperhatikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, S.H., mengatakan, guna menyikapi dampak penyebaran virus Corona pihaknya berharap supaya program-program fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar diarahkan dengan pola padat karya, sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pasalnya, imbas dari penyebaran virus Corona banyak masyarakat di daerah ini yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Kondisi tersebut bisa membawa dampak sosial jika tidak segera ditanggulangi. Salah satu cara ialah dengan mengubah pola pengerjaan proyek fisik dengan menggunakan pola padat karya. (kir)

HILANG HLG BPKB R4 MITSUBISHI COLT DR.9638 DZ TH.1986 NOKA/NOSIN : L300P-003122/ 4055C-5X1562 AN.STNK : HASBULLAH HLG DSKTR TELAGA WARU LABUAPI NO.BPKB 7726252

Selong (Suara NTB) Sebanyak 14 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Timur (Lotim) yang dideportasi dari Malaysia dipulangkan ke kampung halamannya. Proses pemulangan setelah masa karantina selama 14 hari di RTPC Tanjung Pinang. Sementara dari hasil pemeriksaan medis di Provinsi NTB maupun Lotim, untuk kesehatan 14 TKI ini dinyatakan negatif terinfeksi virus Corona (Covid-19).

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4), Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, mengatakan jumlah TKI asal NTB yang dideportasi dari Malaysia sebanyak 24 orang dan 14 di antaranya merupakan warga Lotim. Proses pemulangannya dari Tanjung Pinang setelah masa karantina selama 14 hari. Mereka merupakan TKI ilegal yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. “Alhamdulillah semuanya dinyatakan negatif Covid19,”terangnya.

Pemulangan 24 TKI asal NTB ini menggunakan jalur laut dan tiba di Pelabuhan Lembar, Sabtu (11/4) pukul 22.00 Wita. Proses penjemputan dilakukan langsung

oleh Dinas Sosial NTB dan dikawal kepolisian di Lembar sebagai tim gugus tugas provinsi. Para TKI ini kemudian dibawa ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB untuk diinapkan, pendataan dan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim meminta kepada Disnakertrans Lotim untuk memastikan keadaan kepulangan TKI untuk kemudian dilakukan penjemputan oleh tim gugus tugas. Dari hasil koordinasi bersama Dinas Sosial NTB, kata Hirsan, berjalan baik dan mengizinkan TKI Lotim untuk pulang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis provinsi yang menyatakan jika TKI dalam keadaan sehat.

Untuk memastikan kesehatan 14 TKI asal Lotim, tim gugus tugas kembali melalukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum diantar pulang ke rumahnya masing-masing. “Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan cukup ketat. Barulah TKI ini kita izinkan pulang diantar langsung oleh tim gugus tugas Lotim,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

JEMPUT - Kabid PPTK Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, saat melakukan pendataan dan penjemputan terhadap 14 TKI yang mudik ke Lotim dari Malaysia saat di BPSDM NTB, Sabtu (11/4) lalu.

Satgas TMMD Bantu Sajadah kepada Masjid di KLU Tanjung (Suara NTB) Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. MM., selaku Komandan Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107 tahun 2020 Kodim 1606/Lobar menyerahkan bantuan di Masjid Nurul Bashar, Dusun Busur Barat, Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu (11/4).

Penyerahan bantuan kepada perwakilan masing-masing masjid lokasi pelaksanaan TMMD ke 107 tersebut berupa sajadah hambal, Alqur’an dan alat pencuci tangan beserta sabun untuk mencegah penyebaran virus corona.

Dandim 1606/Lobar dalam sambutannya menyampaikan penyerahan bantuan ini selain dalam rangka TMMD ke 107, juga sebagai wujud kepedulian Satgas TMMD dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta upaya mencegah penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Lombok Utara khususnya desa yang menjadi sasaran TMMD. Ucapan terimakasih juga disampaikan Dansatgas atas dukungan dan partisipasi masyarakat selama pelaksanaan TMMD mengingat tujuan dari TMMD adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Alhamdulillah di desa yang dijadikan sebagai lokasi TMMD, saya melihat kebersamaan dan kekompakan dan keakraban antara anggota Satgas dengan masyarakat luar biasa,” ungkap Efrijon sambil tersenyum.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, harus terus dijaga dan dibina serta ditingkatkan sehingga dalam kondisi apapun TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Dandim juga menyinggung tentang wabah Covid-19 dan memberikan imbauan untuk melaksanakan dan mentaati semua imbauan pemerintah mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan hingga lingkungan yang lebih luas.

“Sering-sering mencuci

tangan, gunakan masker untuk melindungi mulut dan hidung, jaga jarak dalam berkomunikasi, banyak diam di rumah (Stay at home), rajin berolahraga dan berjemur, serta banyak berdoa agar wabah ini segera berakhir,” imbaunya.

Sebelumnya, Kades Genggelang, Almadodi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada TNI yang memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakatnya. “Apa yang dilakukan oleh TNI memberikan kerja nyata dan ini TMMD yang kedua kalinya,” ujar Almadodi.

Pada tahun 1992, kegiatan yang sama juga pernah dilakukan di desanya dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD) dengan program membuat sarana air bersih dan hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat Genggelang hingga saat ini.

Menurutnya, pembangunan jembatan baru membantu warga terutama petani untuk membawa hasil pertanian produksi perkebunan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat jalan yang dulunya jauh melingkar. “Sekarang dengan adanya jembatan baru menjadi dekat,” ungkapnya.

Selain itu, Kades juga berharap agar kedepan TMMD bisa dilaksanakan kembali di desanya mengingat karya dan bantuan sangat bermanfaat dan membekas dlam hati masyarakat.

Adapun program fisik TMMD berupa pembukaan jalan baru, pembuatan jembatan, pembuatan talud, pembuatan tempat wudhu dan MCK di dua lokasi sampai hari ini sudah mencapai 90 persen, sedangkan program non fisk yang sudah dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi saat ini yakni melaksanakan penyuluhan tentang Kamtibmas wilayah dan penyuluhan tentang gerakan masyarakat hidup sehat melawan Covid-19, penyemprotam larutan disinfektan bersama masyarakat di desa lokasi TMMD. (ari)

SUARA NTB

Selasa, 14 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 14 April 2020

Relawan Temukan APD Puskesmas Memprihatinkan Mataram (Suara NTB) Miris, itulah kesan yang didapat relawan yang bergerak menyalurkan bantuan kepada tenaga medis tingkat Puskesmas.

Ironisnya, tenaga medis ada yang terpaksa memakai Alat Pelindung Diri (APD) bekas.

Situasi itu ditemukan di sejumlah Puskesmas di Lombok Barat. APD yang sudah dipakai, terpaksa digunakan lagi karena terbatasnya pakaian pelindung tenaga medis tersebut. ‘’Kami miris, rata-rata tenaga medis di Puskesmas yang kita datangi memang tidak punya perlengkapan APD yang layak. Mereka umumnya banyak yang beli sendiri. Begitu selesai menangani pasien, langsung APD yang ada dijemur dan nanti dipakai lagi untuk mengecek status pasien lainnya. Kondisi ini kami temui di Lombok Barat,’’ kata Koordinator Relawan Covid – 19 dari Komunitas Pojok NTB, Lalu Ahyar Supriyadi, Senin (13/4).

Mereka prihatin ketika mendatangi salah satu puskesmas di Lombok Barat, petugas medis sedang menjemur APD yang baru selesai dicuci. APD itu harus secepatnya kering karena segera dipakai untuk pemeriksaan pasien lainnya.

Dalam situasi serba terbatas itu, para petugas medis puskesmas punya tugas berat.

Proses penelusuran pasien yang terkategori masuk ODP, PDP dan OTG hingga menuju positif Covid-19, tidak mungkin dilakukan maksimal jika tidak ada proses screening memadai di Puskesmas.

Karena itu, pihaknya sengaja turun langsung mendistribusikan bantuan APD dan masker itu ke Puskesmas, lantaran selama ini terkesan tenaga medis di wilayah kecamatan tidak mendapat perhatian.

“Alhamdulillah, kawankawan telah menyerahkan amanah para donatur yang menghajatkan dana bantuan mereka pada tenaga medis di Puskesmas,’’ kata dia.

Para tenaga medis yang menerima bantuan mengaku mengalami keterbatasan APD dan masker. Mereka mengaku bantuan yang diterima itu adalah pertama kalinya, sebagaimana pengakuan dokter di Puskesmas Sigerongan, dr. Gusti Ayu Kartia.

Hal sama diungkapkan, Susila D, salah seorang perawat di Puskesmas Narmada. Dengan bantuan baju hazmat, petugas laboratorium yang hanya satu orang bisa turun dengan nyaman untuk melakukan contact tracking.

Menurut Ahyar, dalam upaya penanganan Covid-19 ini memang butuh gotong royong

dari berbagai pihak. Ia berharap hal ini dapat menjadi stimulan agar seluruh pihak juga turut ambil bagian dalam upaya penanganan Covid-19. ‘’Ini untuk membantu tugas pemerintah agar meringankan beban masyarakat yang terdampak karena Covid-19,’’ ungkapnya.

Gabungan aktivis, pengacara, pengurus lembaga sosial dan berbagai profesi yang tergabung di Manajemen Pojok NTB bergerak menuju Puskesmaspuskesmas terpencil.

Bantuan hasil donasi yang disalurkan berupa 250 baju hazmat dan 1.000 masker. Tahap pertama mulai disalurkan pada Jumat (10/4) hingga Senin (13/4) kemarin. Khusus, Kabupaten Lombok Barat pelaksanaan dimulai pada Jumat (10/4) dengan menyasar lima Puskesmas. Yakni, Gunungsari, Sigerongan, Narmada, Kediri dan Puskesmas Jembatan Kembar.

Bantuan juga disalurkan ke Kabupaten Lombok Timur, selama dua hari sejak Jumat hingga Sabtu (11/4). Butuh waktu beberapa hari, karena lokasi Puskesmas berjauhan, sehinggan pendistribusian dilakukan oleh dua tim berbeda, Fathul Rakhman, Wadik dan Yadik.

Sementara untuk Kabupaten Lombok Tengah juga dimulai hari Sabtu, pendistribusiannya dikoordinir oleh Suparman dan Fihirudin. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Utara dikoordinir oleh Datu Didin yang akan dilakukan pada Minggu (12/4) ke Puskesmas di wilayah KLU. Ahyar pun berharap sejumlah bantuan yang diberikan pihaknya dapat membantu petugas medis dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Melihat situasi itu, pada bantuan gelombang kedua nanti akan difokuskan untuk pendistribusian APD dan masker bagi para tenaga medis lainnya. ‘’Karena ujung tombak penyelamatan nyawa warga NTB berada di tangan teman-teman tenaga medis, khususnya Puskesmas,’’ tandasnya. Sementara temuan di Lombok Utara juga serupa, meski Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan bantuan APD, namun belum terdistribusi ke seluruh puskesmas.

Solidaritas lainnya ditunjukkan Komunitas Army Indonesia, dengan penggalangan donasi untuk diteruskan ke masyarakat.

Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan cara penanganan pandemi virus, menyebabkan kekhawatiran yang tak berujung. Fenomena tersebut menjadi Komunitas Army.

Komunitas Army menggalang donasi lewat akun Madnae_Jin

menjelaskan, mereka menggalang donasi melalui media sosial dengan tagar aksi #ByeCoronaByJin. Para relawan pun bergerak melakukan edukasi dini demi mencegah penyebaran yang lebih meluas.

Tim membagikan brosur, multivitamin, pembersih tangan dan masker kain kepada masyarakat awam dan tenaga medis yang membutuhkan.

“Selain itu relawan juga memberikan brosur untuk mengedukasi masyarakat agar semakin mawas diri,” ungkap Din, admin MadnaeJin. Din juga mengungkap, dalam menghadapi bencana non alam ini, tenaga medis banyak ditemukan kekurangan perangkat. Padahal mereka ada di garda terdepan untuk memerangi pademi Corona. “Fenomena yang patut menjadi konsen lain adalah banyaknya tim medis yang kekurangan Alat Pelindung Diri di saat mereka harus berperang di garda terdepan,” ujarnya.

Aksi #ByeCoronaByJin dimulai sejak tanggal 28 Maret dan telah tersebar ke 13 wilayah di seluruh Indonesia termasuk Lombok, Yogyakarta, Palembang.

Din berharap dengan adanya aksi ini bisa membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan fasilitas untuk melindungi diri. Selain itu Din berharap agar masyarakat membatasi aktivitas mereka di luar rumah. (ars)

Halaman 10

Pemprov Siapkan Surat Edaran

ASN Nekad Mudik Terancam Dicopot dan Turun Pangkat Mataram (Suara NTB) Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama masih ada pandemi virus Corona. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE ini mengganti dan mencabut SE No. 36 dan No. 41 Tahun 2020.

Menindaklanjuti surat edaran Menteri PANRB tersebut, Pemprov sedang mempersiapkan surat edaran Gubernur yang akan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Bupati/Walikota. Pemprov mengambil kebijakan serupa, melarang ASN mudik.

“Kita sedang menyiapkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan bepergian luar daerah dan kegiatan mudik lainnya. Menindaklanjuti SE Menteri PANRB No. 41 /2020,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/ 4) siang kemarin.

Yusron mengatakan surat edaran yang akan dikeluarkan tersebut pada intinya ada tiga poin. Pertama, mencegah dan meminimalisasi kegiatan perjalanan luar daerah dan kegia-

tan mudik lainnya. Kedua, apabila dalam keadaan terpaksa maka ASN yang bersangkutan harus mendapat izin atasan langsung berdasarkan hasil uji klinis kesehatan ASN yang bersangkutan Dan ketiga, kata Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini, seluruh ASN agar turut aktif menyebarkan informasi positif dan mengedukasi masyarakat di lingkungannya. Tentang upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah.

“Insya Allah dalam pekan ini terbit, sudah kita hadapkan ke pimpinan. SE ini selain kita sampaikan ke semua Kepala Perangkat Daerah juga ke seluruh bupati/walikota se NTB,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Yusron Hadi

Muhammad Nasir

Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan sudah berkoordinasi dengan Biro Organisasi mengenai tindaklanjut surat edaran Menteri PANRB yang melarang ASN mudik. Ia memberikan masukan agar dalam surat edaran tersebut dicantumkan agar Kepala OPD tak boleh mengeluarkan izin cuti.

Dalam surat edaran Menteri PANRB tersebut, kata Nasir telah mengatur pemberian sanksi berat bagi ASN atau pejabat yang nekad melakukan mudik di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dimana, ASN atau pejabat yang nekad mudik dapat dicopot dari jabatannya atau kena

sanksi penurunan pangkat. ‘’Sudah dijelaskan di situ (dalam surat edaran Menteri PANRB), ada sanksi berat, turun pangkat. Bisa dicopot dari jabatan. Pokoknya yang tak mengindahkan itu, kena sanksinya berat,’’ tegasnya.

Pemberian sanksi kepada ASN atau pejabat yang melanggar surat edaran tersebut mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Intinya kita dilarang mudik. Misalnya saya Sumbawa, tak boleh. Bahkan sudah ada SE yang baru, tak ada lagi cuti bersama setelah Lebaran.

Tanggal merah (libur) hanya 24 dan 25 Mei,” terangnya. (nas)

Atasi Dampak Corona

NTB Tunggu Juklak dan Juknis Penggunaan DD untuk BLT Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) untuk menekan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperuntukkan bagi 5,5 juta KK miskin atau kurang mampu di desa. Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) soal menu baru penggunaan DD untuk BLT. ‘’DD untuk BLT, ada arahnya ke situ. Tetapi tak bisa ujug-ujug dilaksanakan sebelum ada Juklak dan Juknis

dari Kementerian Desa. Kita masih menunggu Juklak dan Juknis itu,’’ kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4).

Ia mengatakan, sasaran BLT dari DD adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang tidak tercover dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pusat maupun JPS Gemilang. Wahyu menjelaskan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang menggodok Juklak dan Juknisnya. ‘’Tinggal kita tunggu Juklak dan Juknis keluar saja dari kementerian,’’ ucapnya.

Ditanya jumlah penerima BLT dari DD di NTB, Wahyu mengatakan pihaknya belum

RADIO

mendapatkan informasi jumlah penerima bantuan tersebut di NTB. Dari 5,8 juta KK yang akan menjadi sasaran penerima BLT di Indonesia, Wahyu mengatakan untuk NTB belum diperoleh jumlah penerimanya. ‘’Kami belum mendapat informasi,’’ terangnya.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19, mantan Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan, Pemerintah Desa sedang melakukan revisi APBDes. APBDes disesuaikan lagi untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah Pusat merencanakan masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp600.000 per bulan dan durasinya untuk sementara ini adalah 3 bulan melalui Dana Desa yang selama ini penggunaannya un-

tuk cash forward dan juga pemberdayaan masyarakat. Nantinya akan ada satu menu baru dalam penggunaan DD yaitu bantuan langsung tunai (BLT).

Anggaran yang dibutuhkan dari DD ini kisarannya secara total bisa sampai sekitar Rp24 triliun atau setara sekitar 25 persen sampai 30 persen dari DD. Sementara itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, total penyaluran DD tahap I di daerah ini sudah mencapai Rp312,29 miliar. Sedangkan penyerapannya baru Rp2,54 miliar.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM menyebutkan sebanyak 617 desa di NTB telah menerima penyaluran DD tahap I senilai Rp312,29 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat 98 desa senilai

Rp53,19 miliar, Lombok Tengah 70 desa senilai Rp45,63 miliar, Lombok Timur 180 desa senilai Rp93,11 miliar.

Selanjutnya, Bima 35 desa senilai Rp13,53 miliar, Sumbawa 154 desa senilai Rp58,13 miliar,Dompu 9 desa senilai Rp3,84 miliar, Sumbawa Barat 38 desa senilai Rp16,24 miliar dan Lombok Utara 33 desa senilai Rp28,57 miliar.

Dari Rp312,29 miliar DD yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD), penyerapannya baru Rp2,54 miliar hanya di Kabupaten Bima.

Mengenai masih banyaknya desa yang belum menerima DD tahap I, Syarwan mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa sebagian ada yang masih belum selesai penyusunan APBDes-nya. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 14 April 2020

Status Penanggulangan Covid -19 Ditingkatkan Jadi Tanggap Darurat Dari Hal. 1 Ini juga sebagai langkah antisipasi 1,5 bulan kedepan akan ada pemulangan PMI yang jumlahnya juga ribuan.

Sementara, perhatian khusus satu minggu terhadap

klaster Gowa, karena belum menjangkiti yang lain.

Dia mengimbau kepada jemaah yang pernah ke Gowa agar memiliki kesadaran khusus untuk menjaga diri, keluarga dan masyarakat luas. (ars)

Warga Diingatkan Waspadai Penularan dari Klaster Gowa Dari Hal. 1 ‘’Ini demi keselamatan banyak orang. Maka saran kami, perbanyak dzikir dan wirid di rumah, salat berjamaah di rumah. Kita sangat yakin mereka memiliki ilmu agama yang cukup untuk memahami kondisi yang sedang terjadi saat ini,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan jemaah dari klaster Gowa yang masuk melalui pintu lain? Sebelumnya ditemukan dua warga yang

mengikuti ijtima ulama positif Covid -19 berdasarkan hasil rapid test. Inisial keduanya MR (63) dan istrinya Ny. JU (58). Mereka terpisah dari rombongan yang melalui jalur laut sehingga tak terdeteksi dan lolos dari proses karantina.

Menurut Ahsanul Khalik, hasil rapid test memang menunjukkan reaktif. “Tapi belum tentu positif, sehingga harus dilakukan tes wab,” ujarnya. (ars)

Bilik Tes Swab Buatan Sumbawa Technopark Segera Dioperasikan Dari Hal. 1 Dalam sehari, STP bisa melakukan pemeriksaan swab untuk 16 orang. Hasilnya bisa langsung diketahui keesokan harinya. Tak hanya itu, STP juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir (RSMA), sebagai rumah sakit menjadi rujukan perawatan pasien Covid, untuk penelitian dan pemeriksaan.

“Kami punya dua orang tenaga ahli untuk pemeriksaannya, ditambah dengan satu orang dokter spesialis dari RSMA untuk mengambil

sampel swabnya,”katanya.

Kotak swab ini seukuran ruang telepon umum. Kotak ini bersifat portabel, bisa dibawa kemana-mana termasuk ke wilayah kecamatan.

Secara teknis, petugas nanti masuk ke dalam box, lalu mengambil swab dari orang yang perlu dites. Petugas kesehatan yang berada di dalam box tidak perlu memakai APD lengkap dan hanya perlu mengenakan masker. Dari pemeriksaan ini, bisa diperoleh gambaran kongkret seberapa jauh penyebaran Covid-19 di Sumbawa. (arn/aan)

Didistribusikan Mulai 16 April Dari Hal. 1 Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4) siang kemarin.

Ridwan menjelaskan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sembako JPS Gemilang masih berproses.

Pada, Selasa (14/4), verifikasi dan validasi data dari seluruh kabupaten/kota ditargetkan sudah tuntas.

Ia menegaskan, bantuan sembako JPS Gemilang bisa ditunda pendistribusiannya apabila di suatu desa belum beres verifikasi dan validasi data penerimanya. ‘’Kita akan bagi ketika datanya sudah clear,’’ tandas Ridwan.

Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu kepada Dinas Sosial Kabupaten/ Kota untuk menuntaskan verifikasi 105.000 KK penerima JPS Gemilang paling lambat, Senin (13/4) kemarin. Verifikasi dan validasi data dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Sehingga bantuan paket sembako tersebut benar-benar tepat sasaran.

Pemprov meluncurkan program JPS Gemilang dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dan sosial wabah Covid-19 di NTB. Sebanyak 105.000 KK penerima yang datanya diverifikasi dan divalidasi lagi oleh kabupaten/kota itu, akan mendapatkan bantuan paket sembako senilai Rp250 ribu per KK. Bantuan paket sembako berupa beras, telur, minyak goreng, teh, minyak kayu putih dan lainnya akan diberikan selama tiga bulan, mulai April, Mei dan Juni.

Data penerima sebanyak 105.000 KK tersebut dibagi menjadi dua kriteria. Sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) dan Desil 3 (Rentan Miskin/Hampir Miskin) yang belum tercover dalam program dari Kementerian Sosial RI, baik berupa bantu-

an PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Bantuan Sembako.

Data 73.000 KK tersebut didapat dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI terbaru, yaitu Periode Oktober 2019. Dan telah diteruskan datanya ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota se NTB. Termasuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemdes Kabupaten/Kota dan diteruskan ke para Kepala Desa/Lurah dan para pendamping desa.

Data 73.000 KK miskin tersebut terdiri dari 1.868 KK di Kota Mataram, 28.817 KK di Kabupaten Lombok Timur, 11.780 KK berada di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 6.398 KK, Kabupaten Lombok Utara ada 2.827 KK, di Kabupaten Sumbawa 3.937 KK, Kabupaten Sumbawa Barat 1.757 KK, Kota Bima ada 1.344 KK, Kabupaten Bima sebanyak 8.838 KK, dan terakhir Kabupaten Dompu ada 5.434 KK. Sementara untuk 32.000 KK sisanya, akan diperuntukan sektor non formal yang kena imbas wabah Covid-19.

Antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL/asongan, buruh migran, IKM, PDP, ODP dan lainnya. Yang kuotanya per kabupaten/kota akan didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah. Untuk pola pendataan bagi calon penerima sebanyak 32.000 KK tersebut dengan mekanisme yang sama. Termasuk dengan memadukan data dari para Pendamping Desa yang dikoordinasi oleh DPMD Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke DPMPD dan Dukcapil NTB. (nas)

Akan Lakukan Investigasi Dari Hal. 1 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker RI, M. Ridho Amrullah dikonfirmasi Suara NTB mengaku setelah mendapat kabar itu, langsung menerjunkan timnya. ‘’Besok kami akan terjun ke lokasi,’’ jawabnya dihubungi Suara NTB via pesan instan, Senin (13/4).

Informasi diperoleh Suara NTB, pengaduan soal kondisi CPMI itu muncul Senin (6/4) pekan lalu. Keluarga calon pekerja mendatangi tempat penampungan PT. RI di Desa Serdang Kulon RT. 010 RW. 006 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Pamongan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sesuai laporan dari CPMI, penampungan yang mereka tempati tidak layak dan bahkan tidak mematuhi prosedur penanganan Covid -19. Para CPMI takut dan khawatir terkait dengan keberadaan mereka yang berada di sana tanpa adanya social distancing dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Dalam penampungan terdapat 118 orang yang tersebar dari berbagai daerah, 22 diantaranya berasal dari NTB. Mereka berada di penampu-

ngan rata-rata lebih dari dua bulan dan menuntut kembali ke daerah masing masing. Keluhan CPMI direspons pihak perusahaan dengan meminta uang jaminan Rp16 juta per orang, dengan alasan sudah mengeluarkan biaya banyak untuk proses perekrutan.

Terkait informasi itu, M. Ridho Amrullah menegaskan, akan menindaklanjuti bersama timnya. Ada juga rencana berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi NTB untuk tindak lanjut penanganan, termasuk ke proses pemulangan. Namun sebelum itu, keberadaan para CPMI akan dilacak hingga ke perusahaan penampung dan penyalurnya.

Soal kemungkinan ada pelanggaran dari urusan dokumen sampai prosedur, belum bisa dipastikan Ridho, karena investigasi belum rampung.

Ridho sebelumnya pernah memimpin timnya membongkar penampungan TKI ilegal asal NTB di Jakarta. Ada 84 TKW berhasil ditemukan dalam kondisi sehat dan dipulangkan ke NTB tanggal 17 Januari 2020 lalu. (ars)

Halaman 11

Turun 30 Persen, Produksi Olahan Ikan NTB Mataram (Suara NTB) – Penanggulangan dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) diupayakan menyentuh semua sektor usaha. Termasuk bagi industri pengolahan ikan di NTB yang mengalami penurunan cukup signifikan akibat penyebaran virus tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Ir.Lalu Hamdi,M.Si menerangkan, penyebaran Covid19 sampai saat ini berdampak cukup besar bagi pengolahan industri perikanan di NTB. Dimana permintaan ikan menurun drastis, baik untuk skala lokal maupaun pengiriman ke luar daerah. ‘’Jika dipersentasikan, penurunannya bisa mencapai

20-30 persen untuk saat ini,’’ sebut Hamdi, Senin (13/4).

Artinya, posisi nelayan di NTB juga disebutnya ikut terdampak mengikuti penurunan jumlah permintaan dan pengolahan ikan tersebut. ‘’Banyak produk-produk (perikanan) yang tidak terserap (akibat Covid-19),’’ sambungnya.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Dislutkan NTB akan mengakomodir produkproduk olahan ikan tersebut.

Salah satunya dengan memasukkannya menjadi bagian dari paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang disiapkan Pemprov NTB. ‘’Produk olahan ikan nelayan yang terdampak ini bisa kita jadikan salah satu paket JPS

NTB Gemilang. Sehingga yang sebelumnya tidak terserap, bisa terserap kembali,’’ ujar Hamdi. Program JPS Gemilang diharapkanya dapat menjadi prantara untuk menyerap hasil olahan nelayan.

Di sisi lain, Hamdi menyebut pihaknya telah mengusulkan stimulus ekonomi berupa diskon pajak penghasilan atau PPH sebesar 25-30 persen bagi industri pengolahan ikan tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. ‘’Untuk saat ini, kita tunggu saja hasilnya,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, stimulus berupa keringanan PPH tersebut rencananya akan berlaku di seluruh daerah selama 6 bulan. Hal tersebut dituju-

kan untuk mengurangi dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19 yang dirasakan pelaku usaha.

Selain usulan keringanan PPH, usulan lainnya yang diajukan adalah penyaluran kredit atau pembiayaan dengan bunga lunak bagi industri pengolahan ikan. Diterangkan Hamdi, program tersebut diharapkan dapat menjadi pendongkrak agar ekonomi masyarakat menjadi lebih ringan. ‘’Idealnya, pemberlakuan ini bisa berlaku selam wabah Covid-19,’’ ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan progam JPS Gemilang akan ditujukan bagi masyarakat yang

membutuhkan. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh penyebaran Covid-19.

Dalam program tersebut, Pemprov NTB menyasar 105.000 KK penerima yang datanya diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing kabupaten/kota. ‘’Masyarakat (yang menerima) akan mendapatkan bantuan senilai Rp 250 ribu per KK,’’ ujarnya.

Bantuan paket sembako tersebut antara lain berisi bahan pokok (bapok). Antara lain beras, telur, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dan produkproduk lainnya yang akan diberikan selama tiga bulan, terhitung sejak April sampai dengan Juni mendatang. (bay)

Antisipasi NTB Masuk Fase Tiga Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah tengah menyiapkan diri untuk menghadapi situasi terburuk penanganan virus Corona (Covid19) di NTB. Hal tersebut mengikuti ditemukannya pasien Nomor 27 dengan inisial HW (2) yang terkonfirmasi positif virus tersebut tanpa memiliki riwayat berpergian ke daerah terpapar ataupun interaksi dengan pasien positif lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan bahwa dalam skenario epidemiologinya penanganan Covid-19 di NTB dibagi dalam tiga fase.

Pertama adalah tahap prapaparan yang berlansung sejak Januari-Februari 2020.

Kemudian Pada 16 Maret, penanganan Covid-19 di NTB masuk pada tahap transmisi awal mengikuti ditemukannya 1 kasus positif saat itu. Terakhir, tahap ketiga dimana proses epidemi telah terjadi. ‘’Tahap ketiga adalah tahap epidemi, kalau kita menemukan kasus yang tidak bisa dihubungkan ke mana-mana, dan sekarang kasus 27 terjadi,’’ ujar Eka saat dikonfirmasi, Senin (13/4). Sampai saat ini petugas kesehatan masih terus melakukan tracing atau pelacakan terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien Nomor 27 tersebut.

Untuk memastikan proses epidemi belum terjadi di NTB, Dikes NTB menerjukan 2-3 tim tracing per hari. Selain itu, Pemda Kabuapten/Kota juga ikut melakukan pelacakan dengan mengerahkan petugas kesehatan di masing-masing Puskesmas dengan dukungan

dari aparat yang berwenang.

Masing-masing tim tersebut dapat melacak 100-200 orang yang diketahui memiliki riwayat interaksi dengan pasien positif. Menurut Eka, berdasarkan hasil pelacakan tersebut pihaknya mendapat sedikit gambaran terkait hubungan pasien Nomor 27 dengan salah satu klaster Covid-19 di NTB. “Moga-moga dia terkait ke salah satu klaster, sehingga kita masih dalam tahap ke-dua. Belum masuk dalam tahap ke-tiga,” ujarnya.

Sebagai gambaran, dalam tahap ke-tiga penanganan Covid-19 di NTB akan lebih ketat dilakukan. Hal tersebut mengikuti peningkatan kasus yang diprediksi akan terus bertambah secara signifikan.

Dengan begitu, dalam skenario yang telah disusun pemerintah, dalam tahap ke-tiga seluruh pasien yang masuk ke rumah sakit akan secara otomatis menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP) walaupun tidak memiliki riwayat kontak ataupun berpergian ke daerah terpapar. Artinya, seluruh pasien akan diwajibkan mengikuti program karantina.

Selain itu, atensi khusus akan diberikan kepada orangorang yang memiliki riwayat penyakit berat seperti diabetes, jantung, dan lain-lain. ‘’Tolong mereka (yang memiliki penyakit berat) benar-benar di rumah saja. Karena risikonya mereka paling tinggi,’’ ujarnya.

Hal yang sama berlaku juga bagi anak-anak. ‘’Jangan biarkan anak-anak kita digendong siapa saja,” tegas Eka. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga harus benar-benar diterapkan.

Diantaranya perilaku bersih

degan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan physical distancing atau penjarakkan sosial.

Di sisi lain, penyebaran Covid-19 di NTB disebut Eka telah masuk dalam kategori tiga. Dimana pihaknya telah menemukan beberapa pasien yang terkonfirmasi positif dan tertular dari Orang Tanpa Gejala (OTG). ‘’Kita temukan dua orang yang penularannya tidak langsung bertemu dengan pasien, tapi dia kontak erat dengan orang yang memiliki kontak dengan pasien. Sudah kita temukan kasus dimana OTG sekarang menularkan,’’ ujarnya.

Untuk memaksimalkan pemeriksaan, pemerintah juga telah menyalurkan 3.000 alat rapid test yang terus digunakan.

Diterangkan Eka, rapid test digunakan bagi orang yang memiliki riwayat kontak setengah erat dengan pasien positif. Sementara untuk orang dengan kontak erat akan langsung dilakukan uji swab mandiri di Laboratorium Biomedis Litbangkes RSUD NTB. Berdasarkan hasil rapid test yang telah dilakukan, persentase pasen yang hasil pengujiannya menunjukkan reaksi adalah 5 persen dari total pengujian. “Dari yang reaktif itu, 80 persennya positif (Covid-19),” ujar Eka. Sebagai informasi, sampai dengan Minggu (12/4) Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di NTB mencatat jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di NTB mencapai 141 orang. Rinciannya 65 orang PDP masih dalam pe ngawasan, dan 76 orang PDP selesai pengawasan atau sembuh. Selain itu, ada 11 orang

Tak Jujur, Pasien Positif Corona Bahayakan Petugas Medis dan Masyarakat Dari Hal. 1 Setelah keluar hasil swab dari laboratorium yang menyatakan mereka positif Covid19, baru mereka jujur mengungkap riwayat perjalanannya bahwa pernah dari daerah terjangkit Covid-19. ‘’Ada tiga atau empat kasus yang begitu. Waktu ditanya oleh petugas kesehatan, dia tak jujur mengatakan pernah dari daerah terpapar Corona. Setelah hasil swab positif, baru dia mengaku,’’ ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4) kemarin.

Dikatakan, pasien yang tidak jujur mengungkap riwayat perjalannya sangat berbahaya bagi dirinya sendiri, petugas kesehatan dan masyarakat. Pasalnya, jika sejak awal mereka jujur mengungkap riwayat perjalanannya ke petugas kesehatan, maka penanganan terhadap pasien bersangkutan juga akan lebih tepat dan cepat. Sehingga akan lebih cepat sembuh. ‘’Kalau dari awal dia jujur, kita cepat memberikan perlakuan. Sehingga tak kena (masyarakat) yang lain. Karena begitu kita tahu, obat yang

kita kasih ke dia juga lebih tepat. Sehingga cepat sembuh,’’ kata Aryadi.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini mengatakan, sejak awal Gugus Tugas mengharapkan masyarakat memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Sehingga bisa diambil langkah yang cepat dan tepat. ‘’Kalau tak jujur maka lama penanganannya dan membahayakan,’’ tandasnya.

Hingga Minggu (12/4), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB mengonfirmasi sebanyak 37 pasien dinyatakan positif Covid-19 di NTB. Empat tambahan kasus berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) masingmasing dua orang.

Sementara, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 141 orang. Dengan rincian 65 PDP masih dalam pengawasan dan 76 PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 11 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.783 orang. Terdiri dari 1.437 orang masih dalam pemantauan dan 2.346 orang selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Cov-

id-19 namun tanpa gejala sebanyak 7.357 orang. Terdiri dari 4.826 orang masih dalam pemantauan dan 2.531 orang selesai pemantauan.

Sedangkan jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19 sebanyak 24.191 orang.

PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 14.337 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 9.854 orang.

Seluruh Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) wajib melaksanakan karantina rumah secara disiplin selama 14 hari. Demikian juga Orang Dalam Pemantauan (ODP) wajib mengikuti karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Karena hanya dengan cara masyarakat bisa berkontribusi untuk mewujudkan keselamatan bersama. Sebab jika melanggar bukan hanya membahayakan bagi keluarga dan semua masyarakat. Namun juga bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. (nas)

Masih Nihil, Realisasi Penanggulangan Dampak Ekonomi Dari Hal. 1 ‘’Ini bukan hanya di kita, tapi ini sudah jadi masalah global,’’ ujar Anita, Senin (13/4). Menurutnya, dalam situasi saat ini pelaku usaha sektor pariwisata seperti perhotelan memang membutuhkan berbagai kebijakan khusus, termasuk untuk pembebasan pajak. ‘’Bagaimana mau bayar pajak, tamu saja sudah tidak ada,’’ ujar pemilik Hotel Grand Legi tersebut. Diterangkannya, saat ini hotel yang masih beroperasi sebagian besar ditujukan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas yang ada. ‘’Sebagian besar pekerja sudah dirumahkan. Yang masuk pun hanya untuk maintenance (perawatan),’’ sambungnya.

Terpisah, Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan

Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan pihaknya masih menunggu kejelasan terkait kebijakan khusus yang akan diberikan pemerintah. ‘’Semua ini belum ada kejelasan.

Kita semua harap-harap cemas,’’ ujarnya, Senin (13/4).

Ditekankan Lanang, realisasi atau kejelasan terkait kebijakan khusus tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini. ‘’Itu sangat penting untuk situasi saat ini. Kita semua sudah tidak berdaya,’’ ujarnya.

Menurutnya, pengoperasian sebagian besar hotel saat ini hanya mengandalkan subsidi yang diberikan dari internal perusahaan. Pasalnya, tingkat keterisian kamar mengalami penurunan drastis di bawah 5 persen. ‘’Ada tamu juga repot, kare-

na dipantau terus. Apalagi tamu yang berasal dari zona merah,’’ ujar Lanang. Dalam prosesnya, PHRI NTB sendiri telah mengajukan beberapa usulan terkait penanggulangan dampak penyebaran Covid-19 tersebut di sektor pariwisata.

Selain kebijakan khusus untuk membantu keberlangsungan usaha, Lanang juga mengharapkan pemerintah memperhatikan kebijakan terkait nasib pekerja yang terpaksa dirumahkan. ‘’Kita minta pendaftaran karyawan yang dirumahkan untuk (program) Kartu Pra-kerja,’’ ujarnya.

Dengan begitu, para pekerja tersebut diharapkan bisa mendapat insentif pelatihan.

Sehingga dampak penyebaran Covid-19 secara ekonomi di sektor usaha dapat diminimalisir secara menyeluruh. (bay)

PDP yang meninggal dunia.

Kemudian jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 3.783 orang.

Antara lain 1.437 ODP masih dalam pemantauan dan 2.346 ODP lainnya selesai pemantauan. Sedangkan untuk Orang Tanpa Gejala (OTG), yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tidak menunjukkan gejala tertular, tercatat sebanyak 7.357 orang. Rinciannya 4.826 orang masih dalam pemantauan dan 2.531 orang selesai pemantauan.

Untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19, tercatat sebanyak 24.191 orang. Antara lain yang masih menjalani karantina sebanyak 14.337 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 9.854 orang.

Sebelumnya Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas penanganan Covid-19 di NTB menekankan bahwa seluruh PPTG dan OTG di NTB diwajibkan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari secara disiplin. “Demikian juga Orang Dalam Pemantauan (ODP) wajib mengikuti karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Menurut Sekda, hanya dengan cara itu penanganan penyebaran Covid-19 di NTB dapat dilakukan. Di mana jika peraturan tersebut dilanggar maka dinilai sama dengan membahayakan keselamatan bersama, baik keluarga maupun masyarakat luas. ‘’Bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular,’’ tegas Sekda. (bay)

Rp 72 Miliar Jatah DAU Lobar Dipotong Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan APBD saat ini dipastikan berkurang drastis menyusul kebijakan pusat memangkas jatah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen atau setara Rp 72 miliar lebih dari total yang diperoleh Lobar.

“Kalau gempa bisa kita lihat, makanya saya minta APBD (yang sudah, red) realokasi, untuk refokus, itu cair.

Kemungkinan besar kita ini hanya akan menerima gaji dan tunjangan. DAK sudah jelas diblok semua, DAU positif sudah dikurangi 10% , artinya Rp72 miliar. Kita sudah diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, siap-siap ditambah lagi pengurangannya,’’ jelas Fauzan saat memberikan arahan singkat kepada beberapa anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Barat, Senin (13/4).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan ke semua jajaran dalam penanganan Covid-19 ini yang diperlukan adalah jiwa kerelawanan, karena ancaman ini lebih dari saat gempa. Bupati berharap Covid-19 ini bisa secepatnya berlalu supaya aktivitas menjadi normal kembali. “Posisi kita yang posuitif 6 orang. 1 di Kecamatan Kediri, 2 di Lingsar, 1 di Narmada, 1 di Gunungsari, 1 di Batulayar. Kalau melihat

hasil tracing dan rapid test belum swab itu, sebenarnya kita sudah menyentuh angka 2 digit dan saya memiliki keyakinan, melihat pola penyebaran Covid-19 ini, setiap hari kemungkinan kita akan bertambah tapi mudah-mudahan ini semua tidak terjadi dan kita bisa menyentuh angka 3 digit,” ungkap Fauzan.

“Klaster kita saat ini di NTB ada 5, di Lombok Barat ini kita baru 2, yaitu Gowa dan Bogor. Yang relatif mengancam kita sebenarnya saat ini adalah Gowa, karena banyak sekali sekitar 200-an alumni Gowa berasal dari Lombok Barat dan pola pergaulan sosial mereka sulit dikendalikan dan sulit kita jelaskan,” terangnya, seraya mengharapkan hal ini membutuhkan gerakan bersama.

Diakuinya, kondisi keuangan Lobar saat ini sangat kekurangan. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya dampak psikologi dalam bentuk ketakutan, tapi juga berdampak secara ekonomi dan sosial.

Terkait dengan kebutuhan media center, Sekretaris Daerah Lombok Barat, H Baehaqi mengatakan pembentukan media center adalah untuk mempermudah koordinasi, memperlancar pelaporan, penanganan, terutama mobile data yang harus lancar bergerak, karena Lombok Barat sudah zona merah. (her)

Sempat Diisolasi, Lima PDP Dinyatakan Negatif Corona Giri Menang (Suara NTB) Lima Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat dinyatakan negatif Corona, karena hasil swab dari provinsi negatif Covid -19. Kelima warga ini berasal dari wilayah Lingsar.

Kelima orang inipun sudah dialihkan ke Sanggar Mutu Gerung mengantisipasi membeludaknya pasien yang dirawat di RSUD tersebut. Untuk penanganan pasien ini, pihaknya sudah menyiapkan ruangan isolasi khusus pasien positif.

“Lima PDP dinyatakan negatif hasil swab-nya dialihkan ke Sanggar Mutu Gerung,” jelas Direktur RSUD Tripat drg. Arbain Ishak, Senin (13/4).

Dijelaskan, pihaknya saat ini menangani dua pasien positif yakni dari Lingsar dan kediri. Sedangkan untuk PDP tidak ada dirawat. Lima PDP sudah keluar hasil swab-nya, sehingga dialihkan penanganan ke Sanggar Mutu Gerung. Pihaknya menyiapkan ruangan khusus isolasi bagi pasien positif dan PDP. Sebelumnya ada dua ruangan yang disiapkan, dengan kapasitas masingmasing empat tempat tidur,

sehingga total tempat tidur menjadi delapan. Belakangan ditambah lagi satu ruangan isolasi khusus pasien positif dengan tiga tempat tidur.

Standar ruangan isolasi pasien positif ini sesuai ketentuan dengan disiapkan peralatan yang memadai. Namun kendala dihadapi terkait ruangan isolasi khusus anak.

Sebab tidak mungkin dicampur pasien dewasa dengan anak-anak.

Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan, pihaknya melakukan tracing (pelacakan) dan rapid test di wilayah yang ditemukan warga positif Corona, yakni Lingsar dan narmada. Tracing dan rapid test tersebut dilakukan terhadap hampir 50 orang di dua wilayah tersebut. Warga yang ditelusuri adalah keluarga yang tinggal serumah dengan pasien positif, termasuk di warga yang diinformasikan pernah kontak dengan bersangkutan. Dari hasil rapid test yang dilakukan pihaknya menemukan ada empat warga memiliki reaktif positif. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 14 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat Kasus Gigitan HPR di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, masih terus terjadi. Sejak Tanggal 1-12 April saja, ada temuan empat gigitan baru. Dua di wilayah kerja Puskesmas Rasabou dan masing-masing satu kasus di Kecamatan Dompu dan Kilo.

(Suara NTB/Uki)

APD - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menyerahkan APD untuk tenaga medis yang tangani covid-19 di RSUD Bima. Bantuan diterima, Direktur RSUD Bima, dr. Ihsan, di halaman depan RSUD Bima, Senin (13/4).

Dijamin Kesejahteraannya, Tenaga Medis RSUD Bima yang Tangani Covid-19 Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menjamin tingkat kesejahteraan tenaga medis yang menangani covid-19 di RSUD Bima, dengan memberikan penambahan insentif setiap Bulannya.

Hal itu disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, saat menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) serta bingkisan kepada para petugas medis khusus yang menangani corona di RSUD Bima, Senin (13/4).

“Saat ini kita sudah menyediakan insentif (tenaga medis) yang tangani covid-19 di RSUD Bima selama tiga Bulan kedepan,” katanya.

Diakuinya, walaupun insentif yang disediakan tersebut tidak ada apa-apanya dengan kinerja tenaga medis, yang sudah bekerja maksimal dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Tenaga medis harus kita dukung dan berikan support. Di tengah pandemi corona, mereka saat ini menjadi penyelamat dan pahlawan bangsa, daerah dan masyarakat,” katanya.

Bupati mengatakan petuga medis yang berhadapan dengan ODP, PDP, Suspect dan positif corona, yang paling rentan terinfeksi karena mereka akan berinteraksi lansung, sehingga perlu APD yang memadai.

“Sebagai langkah pencegahan, tenaga medis wajib dibekali APD yang memadai. Jangan sampai tenaga medis kita jadi korban,” katanya.

Disamping itu, Ia juga berharap APD yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik, khususnya di ruang isolasi RSUD Bima. Sebab APD saat ini, sangat sulit didapatkan, kalaupun ada harganya melonjak tinggi.

“Saya harapkan APD ini dapat membantu tenaga medis, khususnya yang berada di ruang isolasi PDP,” ujarnya.

Dalam membantu Pemerintah dan Tenaga Medis yang saat ini terus melakukan berbagai upaya mencegah dan memutus mata rantai corona, Bupati berhrap masyarakat tetap mengikuti himbuan yang ditetapkan. (uki)

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (13/4) menyampaikan, dengan ditemukannya empat kasus gigitan baru tersebut maka total korban sepanjang tahun ini ada 125 orang. “Ini gigitan terbaru selama April, dari Tanggal 112 kemarin,” terangnya.

Mengingat data tersebut bersumber dari puskesmas, dipas-

tikan para korban sudah mendapat penanganan awal. Seperti pencucian luka dan pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR).

Dengan ditemukannya tambahan kasus, lanjut Rahmat, maka sudah semestinya masyarakat tetap menaruh kewaspadaan. Terutama kalangan remaja dan orang tua yang memang jadi sasaran utama hewan pembawa rabies. “Termasuk yang empat orang jadi korban ini rata-rata

usianya dewasa,” ujarnya.

Kasus gigitan HPR di tengah pandemi Covid-19 memang menjadi ancaman. Apalagi dengan temuan korban gigitan hampir tiap bulan sepanjang tahun 2020. Namun demikian, menurut dia, tingkat ancamannya tak lebih membahayakan jika dibanding virus Corona.

Sebab dengan pencucian luka dan pemberian VAR saja sudah mampu mengurangi risiko kematian 90 persen.

(Suara NTB/jun)

Rahmat

Kasus Rababaka, Penyidik Belum Bisa Tetapkan Tersangka Dompu (Suara NTB) Penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, belum bisa menetapkan status tersangka untuk kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Hal itu berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menekankan setiap pekara di tahap penyidikan, lebih difokuskan pada permintaan data dan keterangan selama status siaga darurat Covid-19.

Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/4).

Ia menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara Rp400 juta ini, hampir rampung dilakukan. Namun melihat perkembangan situasi wilayah saat ini, dirasa sulit untuk bisa langsung menetapkan status tersangka. “Kita tetapkan tersangka terus ada upaya penahanan ndak ada

(Suara NTB/jun)

PERIKSA SAKSI – Penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, saat memeriksa salah seorang saksi kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, Senin (13/4). yang menerima. Lapas ndak mau terima, terus di mana mau ditahan orang,” ungkapnya.

Penetapan status tersangka untuk aktor intelektual

dibalik kejahatan tersebut, sebetulnya ditargetkan akhir bulan ini. Namun, atas kendala yang dihadapi penyidik tak bisa berbuat banyak.

Penanganan Rumah Korban Gempa Diperpanjang Taliwang (Suara NTB)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengonfirmasi perpanjangan waktu penanganan rumah korban gempa hingga bulan Juli mendatang. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena masih ada beberapa rumah di Kabupaten yang terdampak gempa bumi belum tertangani. Sementara di wilayah setempat rata-rata sudah tidak ada warga yang tinggal di tenda karena rumahnya sudah tertangani hanya penanganan rumah rusak ringan saja yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp4,2 miliar.

“Memang untuk penanganan rumah korban gempa diperpanjang hingga bulan Juli mendatang dan kami optimis sebelum masa perpanjangan berakhir kita sudah tuntas. Apalagi selama ini kita (KSB) menjadi kabupaten tercepat dalam penanganan rumah yang rusak tersebut sehingga tidak ada masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda sampai dengan saat ini. Hanya saja kami masih kekurangan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk rumah rusak ringan sehingga penanganannya belum maksimal,” ungkap Kepala Pelaksana BPBP, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Senin (13/4).

Dikatakannya, masa perpanjangan waktu penanganan rehab rekon di KSB akan lebih difokuskan untuk penyelesaian SPJ dari penggunaan anggaran telah dikucurkan oleh Pemerintah. Karena untuk pembangunan rumah dan perbaikan rumah yang rusak sedang dan ringan sudah tuntas semua dan tidak ada warga KSB yang masih tinggal di tenda.

Sementara untuk kekurangan dana yang belum ditransfer sebesar Rp4,2 miliar, pihaknya mengaku sedang membuat surat usulan sisa anggaran yang belum tersebut dengan harapan bisa segera ditransfer.

Sehingga untuk penanganan rumah yang rusak akibat gempa tersebut bisa tuntas dan tidak ada masalah lagi.

Pihaknya juga akan terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima bantuan tersebut. Hal ini dilakukan lantaran hasil audit dari Inspektorat masih ada saja data ganda yang ditemukan. Untuk itu, dalam waktu dekat pihak terkait akan segera turun lapangan untuk memastikan apa yang menjadi temuan tersebut bisa segera tuntas dan tidak ada lagi masalah baru yang muncul.

Pihaknya juga optimis dalam waktu perpanjangan masa transisi tersebut penanganan rumah yang rusak bisa tuntas.

“Kami optimis dalam waktu empat bulan di masa per-

Akan sangat berbahaya, tegas Rahmat, ketika korban tidak mau berobat ke sarana kesehatan seperti 15 orang yang meninggal pada 2019 lalu. Untuk itu, dalam rangka mengurangi resiko kematian akibat gigitan HPR ini, Dikes melalui tenaga kesehatan ditiap puskesmas tetap intens mengingatkan masyarakat.

Bahkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diminta tetap menyediakan ruang isolasi khusus bagi para korban gigitan HPR. “Kalau rabies saya berani katakan tidak bahaya, karena ada protap penanganan yang jelas. Bahayanya kalau masyarakat tidak lapor (berobat),” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas saat melakukan kunjungan lapangan di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memastikan rumah korban gempa sudah selesai tertangani dengan baik dan bisa ditempati oleh masyarakat terdampak.

“Kami sudah sangat siap un- baik tersebut harus tetap dipacu, menimbulkan masalah baru di panjangan tersebut semua rumah yang terdampak gempa tuk membantu pemerintah supaya penanganan gempa di kemudian hari.

“Kami tetap akan memberibisa tuntas. Kami juga akan dalam menyelesaikan penanga- KSB bisa tuntas tanpa masalah terus menggenjot penyelesaian nan rumah yang rusak akibat di kemudian hari. Apalagi saat kan atensi khusus terkait perSPJ untuk dilaporkan supaya gempa. Selain itu, kami juga ini sebagian besar rumah yang cepatan penanganan pasca tidak ada masalah lagi di ke- sangat siap mendampingi rusak berat sudah mulai ditem- gempa supaya bisa segera tunsistem pelaporan SPJ dari peng- pati oleh masyarakat hanya tas dan tidak ada masalah lagi mudian hari,” pungkasnya.

Sementara itu, Dandim 1628 gunaan anggaran yang ada. Bah- yang rusak ringan saja yang be- yang muncul di masyarakat.

Sumbawa Barat, Letkol CZI kan jika diperlukan tenaga un- lum ditangani. Tentu ditengah Kami juga tetap menghimbau Eddy Oswaronto ST, mengaku tuk memperbaiki rumah yang pengananan covid-19 saat ini, di- kepada fasilitator dan Pokmas siap membantu untuk menun- rusak ringan juga kami sangat rinya tetap meminta kepada untuk tetap menjaga jarak supara Pokmas dan Fasilitator paya tidak terjadi hal-hal yang taskan penanganan rumah yang siap membantu,” ungkapnya.

Dikatakannya, progres untuk tetap menjaga jarak tidak diinginkan ditengah warusak akibat gempa tersebut.

Apalagi pola komunikasi yang penanganan rumah pasca dalam penyelesaian SPJ dan bah covid-19 di wilayah kita baik dengan semua pihak seh- gempa di KSB tentu sangat masalah lainnya supaya tidak (KSB),” pungkasnya. (ils/*) ingga penangan rumah rusak ini diapresiasi jika dibandingkan dengan Kabupaten/ kota yang bisa segera tuntas.

Dengan waktu empat bulan lain di NTB. Hal tersebut diyang diberikan di masa perpan- buktikan dengan sudah tidak jangan, maka pihaknya akan adanya masyarakat yang lebih intens melakukan pen- masih tinggal di tenda darudampingan terhadap SPJ peng- rat setelah gempa 69 SR menggunaan anggaran dimaksud se- guncang wilayah setempat hingga tidak ada masalah yang tahun 2018 lalu.

Progres yang sudah dianggap muncul di kemudian hari.

Meski demikian, tegas dia, pemeriksaan saksi tetap berjalan dengan mengedepankan protap penanganan Covid-19.

Seperti agenda pemeriksaan

hari ini (kemarin) untuk pengusaha UD. Kanza. Ia akan dimintai keterangan soal dugaan nota fiktif usahanya yang banyak digunakan dalam surat pertanggungjawaban pemerintah Desa Rababaka.

Selain pengusaha ini, tim ahli dari Inspektorat segera dihadirkan pihaknya untuk menerangkan hasil LHP mereka. “Setelah periksa ahli dari Inspektorat, terus dua tiga orang saksi lagi habis itu kepala desa. Kemungkinan minggu depan sudah bisa kadesnya, kita usahakan,” terang dia.

Sejauh pemeriksaan puluhan saksi dari belasan item program fisik dan non fisik yang diduga bermasalah, M. Isa Ansyori mengaku, belum menemukan kendala yang cukup berarti. Aktor intelektual di balik dugaan kejahatan ini justru mulai terungkap, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menetapkannya sebagai tersangka. “Aktornya sudah ada tinggal kita tetapkan saja nanti,” tandasnya. (jun)

Intensifkan Pengawasan Anggaran Covid-19 Taliwang (Suara NTB)Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mengaku akan melakukan pengawasan khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19. Pemantauan ini dilakukan sebagai salah sartu upaya menekan terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran dimaksud. Apalagi anggaran yang sudah disiapkan untuk penanganan covid-19 mencapai angka Rp40 Miliar sehingga butuh pengawasan secara ketat supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Gugus tugas pengawasan dan akuntabilitas sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja untuk memantau proses penggunaan dana dimaksud. Kami juga saat ini tengah melakukan asistensi terhadap beberapa mata anggaran yang telah dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19. Sehingga hal-hal yang tidak kita ingin bisa semakin ditekan dan tidak ada temuan dalam penggunaan anggaran dimaksud,” ungkap Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, Senin (13/4).

Dikatakannya, didalam gugus tugas pengawasan ini terdiri dari Wakapolres, Kasi Datun dari Kejaksaan dan Inspektorat. Sehingga apa yang menjadi masalah dan temuan dalam penggunaan dana tersebut bisa langsung disikapi supaya tidak menimbulkan hal-

hal yang tidak diinginkan.

Tentu dalam pelaksanaan nanti, pihaknya akan tetap mendampingi satgas pencegahan dan penanganan supaya barang yang akan dibeli bisa sesuai supaya tidak menjadi temuan di kemudian hari. Jika ditemukan ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran dimaksud, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihaknya juga meminta supaya satgas bisa segera bekerja dengan memaksimalkan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis sebagai garda terdepan. Hal itu tentu sangat berasalan karena para petugas APD yang digunakan saat ini dianggap belum sesuai standar yang dipersyaratkan dalam menangani masalah virus. Jangan sampai anggaran yang disiapkan tersebut tidak digunakan secara maksimal untuk penanganan covid-19. Hanya saja pihaknya sangat bersyukur karena KSB masih berada dalam zona hijau dan belum ada kasus covid-19 yang ditemukan.

“Kami tetap akan mendampingi proses penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19 tersebut supaya tidak menjadi masalah. Jika ditemukan ada yang melanggar maka tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ils)