Edisi Kamis 14 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 14 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tak menunggu penanganan pandemi Corona berakhir, 1234567890123456789012345678901212 Pemprov NTB secara beriringan juga melakukan pemuli1234567890123456789012345678901212 han ekonomi. Dengan memberdayakan IKM dan UMKM 1234567890123456789012345678901212 lokal untuk memasok barang-barang yang akan dijadi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan paket sembako dan suplemen Jaring Pengaman Sosial 1234567890123456789012345678901212 (JPS) Gemilang.

1234567890123456789012345678901212 Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menyebut1234567890123456789012345678901212 kan, anggaran yang dilakukan realokasi dan refocusing 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk penanganan Corona sebesar Rp926 miliar. Angga1234567890123456789012345678901212 ran tersebut diperuntukkan untuk penanganan dari sisi 1234567890123456789012345678901212 kesehatan, JPS Gemilang dan stimulus ekonomi.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Kita lakukan pemberdayaan ekonomi dengan mem1234567890123456789012345678901212 beli produk-produk UMKM dan IKM. Kita yang belan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ja, membeli dan kita kembalikan kepada rakyat lagi.

1234567890123456789012345678901212 Dengan mekanisme ini tercipta pasar ke depan.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

12 HALAMAN NOMOR 58 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

34.000 PMI Segera Dipulangkan Ekonomi NTB Tumbuh 3,19 Persen

Pemprov Khawatir Muncul Klaster Baru Corona di NTB Mataram (Suara NTB) Diperkirakan ada 34.000 pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air pada Mei dan Juni mendatang. Sebanyak 4.200 di antaranya berasal dari NTB. Pemerintah sedang membuat skema antisipasi kepulangan mereka agar tidak menyebarkan virus Covid – 19.

Setelah klaster-klaster Corona di dalam daerah dapat dikendalikan. Pemprov mengatakan sedikit khawatir akan muncul klaster baru Corona dari

Arab Saudi Putuskan Kepastian Ibadah Haji 20 Mei Mataram (Suara NTB) Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Semula, Pemerintah Arab Saudi rencananya akan menyampaikan keputusan pelaksanaan ibadah haji 2020 pada Selasa (12/5) namun diundur sampai 20 Mei mendatang.

Meskipun Pemerintah Arab Saudi belum memutus-

kan kepastian pelaksanaan ibadah haji 2020. Namun, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Lombok tahap II tetap dibuka sejak 12 Mei sampai 20 Mei mendatang. Jumlah Jemaah Calon Haji (JCH) NTB yang sudah melunasi BPIH tahap I tercatat sebanyak 4.097 orang.

Bersambung ke hal 11

PMI yang segera dipulangkan dari luar negeri tersebut.

H. Lalu Gita Ariadi

‘’Sekarang klaster Corona di NTB sudah terpola. Kemudian ada yang sedikit mengkhawatirkan, pulangnya PMI dan anak-anak kita yang sekolah magang di luar daerah. Pelajar dan mahasiswa kita. Ada dari Arab Saudi dan lain sebagainya. Ini patut kita menjadi waspada dan kerja keras lagi,’’ kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirma-

si di Kantor Gubernur, Rabu (13/5) kemarin.

Meminimalisir munculnya klaster baru Corona dari warga NTB yang baru datang dari luar daerah dan luar negeri, Gita mengatakan mulai dari bandara sebagai garda terdepan harus dilakukan pengecekan secara ketat. Walaupun mereka sudah dicek beberapa kali sebelum naik pesawat. Selain itu, mereka juga menunjukkan surat keterangan kesehatan bebas dari

Corona sebelum bisa naik pesawat. ‘’Tapi siapa tahu (ada yang terpapar virus Corona dalam perjalanan). Karena Corona ini tak terlihat. Dalam perjalanan siapa tahu terkena virus Corona. Itu yang menambah ada sedikit kecemasan kita,’’ ujar Gita.

Sekda NTB ini mengatakan, jika melihat tren penurunan penambahan kasus baru dan penambahan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19, Pemda cukup berbesar hati.

Bahwa Corona ini akan segera teratasi. Namun dengan adanya kelonggaran transportasi, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

TO K O H Aktor Utama Ekonomi NTB GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc sangat optimis Kabupaten Lombok Barat akan segera menjelma menjadi daerah yang memainkan peranan penting dalam industrialisasi di wilayah Provinsi NTB. Hal itu dikemukakan gubernur saat melaunching Bantuan Bibit Tanaman dan Pemberian paket Gemarikan bagi ibu hamil dan anak stunting, H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Pandemi Covid-19

Jangan Sampai Matikan Aktivitas Ekonomi Keluarga Giri Menang (Suara NTB) Majunya perekonomian menjadi salah satu tolok ukur majunya suatu daerah. Sayangnya, saat ini rata-rata perekonomian di seluruh Indonesia mengalami kelesuan. Kelesuan ini diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang sedang melanda dunia.

Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah, SE. M.Sc bertekad untuk terus-menerus ikut membangun perekonomian masyarakat melalui jalur pemberdayaan keluarga. Agar tetap semangat walaupun saat ini NTB bahkan dunia tengah dilanda oleh pandemi Covid-19. ‘’Jangan sampai pandemi ini

(Suara NTB/ist)

Sanksi Tak Pakai Masker

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Zulkieflimansyah, menyerahkan bantuan bibit tanaman dan paket Gemarikan kepada masyarakat di Desa Kuripan Utara, Lombok Barat, Rabu (13/5).

Tim JPN Kejari Sidak Bantuan JPS Mataram (Suara NTB) Tim jaksa dari sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) di NTB, mulai bergerak melakukan pengawasan paket sembako pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh paket bantuan sudah sesuai dengan perencanaan

Tri Budiprayitno

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI dan edukasi masyarakat untuk gerakan wajib menggunakan masker terus dilakukan pemerintah daerah sejak Senin (11/5) lalu.

Khususnya sebagai langkah mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Bersambung ke hal 11

mematikan aktivitas ekonomi keluarga kita,’’ pesannya pada saat launching pemberian bantuan bibit tanaman dan paket Gemarikan kepada masyarakat di Desa Kuripan Utara, Lombok Barat, Rabu (13/5).

Saat ini katanya, PKK Provinsi NTB dan PKK kabupaten/kota seNTB secara massif melakukan gerakan melawan Corona. Dalam rangka ketahanan pangan keluarga dan mendukung program revitalisasi Posyandu di NTB, PKK bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB akan memberikan bibit tanaman hortikultura kepada 7.317 Posyandu di NTB. Bersambung ke hal 11

PANTAU - Anggota Tim JPN Kejari Lombok Tengah saat memantau proses pendataan warga penerima bantuan dampak Covid -19.

dan peruntukan.

Informasi disampaikan juru bicara Kejati NTB,Dedi Irawan, SH.,MH, tim yang turun ke lapangan dari unsur Jaksa Pengacara Negara (JPN). Terpantau di Lombok Tengah, khusus untuk JPS dari Pemda setempat. ‘’Tim JPN Kejari Lombok Tengah melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan bantuan JPS Bersatu oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah pada masyarakat.

Pendampingan mulai Senin (11/5),’’ kata Dedi Irawan.

Tim JPN turun bersama anggota Polres Lombok Tengah dan unsur TNI. Dalam catatan pihaknya, penerima JPS Bersatu yang didistribusikan tersebut diperuntukkan bagi 2.546 Kepala Keluarga (KK) di sejumlah kecamatan. Diantaranya Kecamatan Kopang, Batukliang, Batukliang Utara dan Kecamatan Pringgarata. ‘’Data dengan menerima bantuan berupa uang masing masing sebesar Rp 600.000 per KK selama tiga bulan,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

DPPKB Bagikan Masker Gratis ke Pengunjung Pasar Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram turut ambil bagian dalam mencegah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram. Salah satunya, dengan membagikan masker gratis ke pengunjung maupun pedagang di pasar.

Pembagian masker gratis dilaksanakan selama tiga hari sejak hari Senin – Rabu (1113/5) di Pasar Karang Jasi, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara dan Pasar Karang Medain di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang.

Dijelaskan Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman bahwa pembagian masker gratis

“Kalau saya perhatikan kurang dari satu persen warga datang tidak pakai masker.

Itupun mereka lupa sehingga tidak pakai,” ujarnya.

Selain pembagian masker gratis, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ditekankan pada penerapan pola hidup bersih dan sehat serta mengedepankan prosedur pencegahan Covid-19 dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing.

Dia menyampaikan, trend warga terpapar virus Corona setiap hari terus meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi imbauan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran.

bagi pengunjung dan pedagang di pasar dalam rangka pencegahan penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Pasar menjadi lokasi banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga memiliki tingkat resistensi tinggi penularan.

“Ini hari ketiga. Nanti kita akan evaluasi melihat kembali masyarakat tetap pakai masker atau tidak. Jangan ada petugas saja mereka pakai, setelah itu tidak dipakai lagi,” kata Sudirman.

Sudirman memperhatikan sejak hari pertama sampai terakhir pedagang maupun pengunjung tetap menggunakan masker. Artinya, ada kesadaran tinggi dari masyarakat mengingat penyebaran wabah virus Corona.

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

PAKAIKAN MASKER - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sudirman memakaikan masker kepada salah satu pengunjung di Pasar Karang Medain, Rabu (13/5).

BAGIKAN MASKER - Pegawai DPPKB Kota Mataram membagikan masker ke salah satu anak yang tidak mengenakan masker di Pasar Karang Medain.

“Paling penting adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana menerapkan social dan

Sudirman juga mengingatkan agar masyarakat menunda kehamilan di tengah wabah.

physical distancing dan pola hidup bersih dan sehat,” harapnya. Di satu sisi,

Pihaknya akan memberikan alat konstrasepsi sebagai langkah antisipasi. (cem/*)

Penyaluran Harus Merata PEMERINTAH telah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat yang terdampak akibat Coronavirus Disease atau Covid-19. Penerima ganda masih ditemukan. Penyaluran bantuan harus merata.

Lurah Mataram Barat, Sri Sulistiowati menyampaikan, bantuan sosial diperoleh masyarakat berasal dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Pemprov NTB 31 KK, JPS Kota Mataram 61 KK dan bantuan tambahan atau perluasan dari pemerintah pusat 30 KK. Bantuan ini berupa kebutuhan pokok.

“Kita dapat tiga bantuan dari pusat, provinsi dan kota,” kata Sulis ditemui, Rabu (13/5).

Sulis telah meminta kepala lingkungan mendata kembali masyarakat yang terdampak virus Corona. Sejumlah 250 KK tidak mendapatkan bantuan di wilayahnya. Dia meminta diverifikasi kembali sesuai nama dan alamat, sehingga jangan ada satupun warga yang tidak masuk dalam data tersebut. “Ketika datanya final segera kita koordinasikan dengan instansi teknis,” tambahnya.

Penyebaran virus Corona dirasakan dampaknya terutama bagi karyawan swasta. Mataram Barat sebutnya, banyak hotel yang tutup dan merumahkan karyawannya. Kelurahan tidak bisa mengintervensi karena karyawan hotel berasal dari luar. Kemungkinan telah tercatat sebagai penerima bantuan di wilayahnya.

Untuk mengantisipasi penerima ganda perlu dikroscek kembali bersama lingkungan. Artinya, mana warga yang sudah menerima atau sebaliknya. “Setelah direkap oleh kaling, kita akan kroscek ulang,” tandasnya.

Ditegaskan Sulis, daftar warga terdampak ini akan diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan stimulan dari pemerintah. Dari sisi ekonomi jelas mereka terdampak. Sebagai contoh, toko di Karang Medain sebagian tutup karena sepi pembeli.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah memberikan bantuan secara merata. Artinya, bukan saja warga miskin, tetapi harus diberikan ke warga terdampak untuk menghindari timbulnya kemiskinan baru di tengah masyarakat.

Sri Sulistiowati (cem)

(Suara NTB/cem)

TUTUP - Salah satu hotel di Cakranegara tutup karena sepi pengunjung akibat penyebaran Covid-19. Pemkot Mataram memberikan keringanan penundaan pembayaran pajak bagi hotel dan restauran, dengan catatan pengusaha tidak mem-PHK karyawan.

Pengusaha Diberi Keringanan Bayar Pajak

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mengeluarkan program stimulus di bidang ekonomi.

Salah satunya, memberikan keringanan pembayaran pajak bagi pengusaha.

Perusahaan diingatkan tidak memberhentikan karyawan.

Dalam keputusan Walikota Mataram tercantum dua perlakuan diberikan kepada pengusaha hotel, restaurant dan hiburan. Pertama, pengusaha diperbolehkan menunda pembayaran pajak.

Misalnya, pajak seharusnya dibayarkan tanggal 15 April, bisa dibayarkan di akhir bulan Juli. Tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan dua persen.

Kedua, pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan pajak ini dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Rabu (13/5), pengusaha baik itu hotel dan restaurant tidak boleh memungut pajak dari subjek pajak. Contohnya, konsumen membeli makanan tidak dikenakan pajak 10 persen.

“Jadinya konsumen hanya membayar harga makanan itu saja. Kalau pajak atas pem-

(Suara NTB/cem)

Data Penerima JPS Masih Bermasalah

PHK karyawan. “Dalam keputusan kepala daerah itu pengusaha diingatkan tidak PHK karyawan,” sebutnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebelumnya menyampaikan, berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.

Tiga program stimulant yang harus diberikan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Yakni, program pencegahan dan penanganan Covid-19. Kedua, pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Intervensi kebijakan lainya adalah memberikan bantuan stimulus di bidang ekonomi.

Dijelaskan, di bidang ekonomi diketahui banyak perusahaan baik itu hotel dan restaurant terdampak oleh Covid-19. Oleh karena, pemerintah memberikan stimulan berupa penundaan pembayaran pajak. (cem)

THR ASN Segera Cair

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Data penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) masih bermasalah. Petugas menemukan penerima ganda.

Di satu sisi, bantuan tahap ketiga segera didistribusikan.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pendistribusian bantuan JPS tahap I dan tahap II berjumlah 9 ribu paket sembako telah tuntas. Rencananya akan didistribusikan kembali 4.282 paket di tahap III. Pendistribusian tahap ketiga terkesan lambat. Pasalnya, ditemukan data bermasalah atau penerima ganda di lingkungan. Selain ganda, data anomali juga masih terjadi.

Kepala lingkungan diminta menyisir warga dinilai berhak memperoleh bantuan.

“Memang masih ada data double. Solusinya kaling mengecek kembali. Kalau ada warga dipandang berhak menerima. Bantuan double itu berikan saja dengan catatan dibuatkan berita acara,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/5).

Mahmuddin tidak menyebutkan detail data bermasalah.

Dia mencontohkan, di Kelurahan Selagalas dari 1.000 kepala keluarga (KK) penerima manfaat ditemukan 80 paket bantuan ganda. Bantuan berupa sembako ditahan.

Pendistribusian tahap ketiga, kelurahan diberikan kesempatan mendata warga yang belum masuk sebagai penerima.

Pendataan diserahkan ke kepala lingkungan. Kaling yang mengetahui kondisi warganya.

“Kalau ada orang kaya dikasih berarti kesalahan dari lingkungan. Kita percaya saja lingkungan untuk bergerak cepat,” tandasnya.

Sebelum pendistribusian bantuan di tahap ketiga, pemkot Mataram ingin menyelesaikan data penerima. Sebab, aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta data penyaluran JPS. Untuk memenuhi permintaan APH dan auditor, pihaknya menyelesaikan dulu tanda terima dari warga. Mahmuddin menargetkan keseluruhan data selesai hari ini (kemarin, red). “Tanda terima sudah 90 persen laporannya selesai.

Tinggal 10 persen yang belum. Insya Allah, hari ini akan selesai,” pungkasnya.

Mahmuddin menambahkan, di tahap ketiga, pendistribusian bantuan sangat hati – hati. Data bantuan disalurkan kumpulan dari data diberikan oleh masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Keseluruhan data penerima 4.282 KK. Tapi sudah diverifikasi oleh Dukcapil dan tidak ada masalah. Dia mencurigai penerima ganda itu turunan dari bantuan JPS Gemilang. Pemkot Mataram mengupayakan di bulan Mei dari 19.803 target penerima manfaat. Sisanya 6.341 KK akan disalurkan secepatnya. (cem)

belian itu ditarik maka wajib disetorkan ke kas daerah,” terangnya.

Kebijakan pembebasan pajak maupun penundaan diberikan selama tiga bulan.

Secara spesifikasi tidak disebutkan dari bulan apa pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dikatakan Syakirin, masing – masing memiliki waktu tertentu. Seperti pajak hotel dan restaurant maupun air bawah tanah. “Yang jelas masing – masing kebijakan itu ada waktunya,” ucapnya.

Seperti diketahui, target pajak hotel dan restaurant tahun ini sekitar Rp26 miliar.

Target ini praktis tidak akan tercapai karena sebagian besar hotel dan restaurant menutup usahanya karena penyebaran virus Corona. Syakirin menegaskan, kelonggaran diberikan oleh Pemkot Mataram dari intervensi ekonomi.

Pengusaha diingatkan tidak memberhentikan atau mem-

Mataram (Suara NTB) Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram bisa ternafas lega. Pasalnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2020 telah terbit. Tunjangan Hari Raya (THR) segera dicairkan.

Terhadap pembayaran tunjangan hari keagamaan bagi pegawai negeri sipil, Badan Keuangan Daerah (BKD) mengalokasikan anggaran mencapai Rp20 miliar. Jumlah ini setelah pemangkasan atas kebijakan pejabat eselon II tidak mendapatkan THR dan gaji ke 13.

“Kalau dihitung gaji pegawai saja Rp26 miliar. Karena ada kebijakan eselon II tidak dapat tunjangan, maka alokasi anggaran untuk bayar THR Rp20 miliar,” kata Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (13/5).

THR diberikan di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 diprioritaskan bagi peHj. Baiq Evi Ganevia

jabat eselon III sampai staf. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2020 baru diteken dan diterima. Pencairan menunggu proses pengajuan dari masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sesuai aturan tunjangan hari keagamaan dibayar satu minggu sebelum Idul Fitri.

“Sedang diproses. Ini tergantung pengajuan dari masing – masing OPD,” tandasnya. Selain THR, ASN juga mendapatkan gaji ke -13. Pembayaran gaji ke -13 sambung Evi, tidak sekaligus. Kemungkinan akan dibayar selesai lebaran.

Segera cairnya THR disambut antusias oleh pegawai. Salah seorang pegawai di Setda Kota Mataram bersyukur THR segera dicairkan.

Kondisi pandemi saat ini, pengeluaran kebutuhan pokok dan biaya lainnya meningkat.

Kebijakan bekerja dari rumah serta pembelajaran metode daring justru menambah biaya. “Justru WFH dan belajar lewat online ini menambah biaya. Saya misalkan di hari normal sarapan di kantor. Ndak perlu terlalu banyak beli kebutuhan pokok,”ujarnya.

Suaminya yang bekerja di perusahaan swasta terdampak oleh penyebaran virus Corona.

Dia tidak mengetahui apakah diberikan THR keagamaan oleh perusahaan atau sebaliknya.

Kondisi seperti saat ini, ia mengharapkan pemerintah khususnya sekolah memberikan keringanan pembayaran iuran bulanan. “Anak saya sekolah di swasta. Iuran bulanan rutin kita bayar. Saya berharap diberikan keringanan,” demikian kata dia. (cem)

Libatkan Aparat BERTAMBAHNYA kasus positif covid-19 di Kecamatan Sandubya meresahkan masyarakat. ‘’Yang resah ini, masyarakat yang memang betul-betul mengikuti aturan pemerintah dengan stay at home.

Itupun kalau keluar saat kondisi terdesak, tetap menggunakan masker,’’ ungkap anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Sandubaya, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Rabu (13/5) (Suara NTB/fit) kemarin.

Mita Dian Listiawati Justru, lanjut Mita, yang menjadi kekhawatiran khusus adalah masih banyaknya masyarakat acuh tak acuh karena lamanya pandemi ini berlangsung di NTB, khususnya Kota Mataram. Seperti diketahui, pandemi corona sudah berlangsung sejak Bulan Maret sampai Bulan Mei ini.

Masyarakat terkesan tidak peduli dengan bahaya corona.

Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, walapun ada sebagian yang mengikuti aturan pemerintah. Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, Camat dan Lurah sudah berkoordinasi dengan baik di setiap gugus penanggulangan covid-19. Namun karena faktor ekonomi, membuat masyarakat harus tetap melakukan aktivitas di luar rumah.

Padahal, tanpa sadar banyak OTG (Orang Tanpa Gejala) berkeliaran yang nantinya akan menularkan kepada keluarga dan masyarakat. ‘’Saya liat jumlah peningkatan di Sabdubaya ini adalah efek klaster Gowa yang tadinya positif satu tapi berkaitan erat dengan yang positif,’’ bebernya. Apalagi masih kurangnya kesadaran diri untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan melakukan kegiatan silaturahmi.

Mantan bidan desa ini mencontohkan beberapa hari lalu, di Gerung Butun Indah, bayi usia dua bulan ternyata terpapar virus corona. Padahal tidak pernah kontak dengan klaster manapun. ‘’Yang jadi pertanyaan, menular melalui siapa, sedangkan hasil swab orang terdekat negatif,’’ cetusnya. Menurut Mita salah satu penyebabnya adalah OTG yang masih berkeliaran.

Terkait hal itu di Gerung Indah RT, masyarakatnya diharuskan untuk rapid test. ‘’Tapi karena kesadaran yang kurang, masyarakat menolak dilakukan rapid test,’’ sesalnya. Masyarakt tidak berani rapid test karena pengetahuan kurang. ‘’Takut kalau positif akan dikucilkan. Padahal sebenarnya lebih cepat kita tahu lebih cepat terdeteksi dan sembuh,’’ bebernya.

Politisi PKB ini berharap untuk lingkungan yang memang sudah ada yang positif agar lebih waspada. Mita menambahkan, untuk Turida Timur tercatat empat kasus positif.

Dia berharap, di lingkungan tersebut padat penduduk dilakukan rapid test untuk masyarakt yang rumahnya berdekatan dengan yang positif untuk memastikan kembali rantai penularannya Pada bagian lain, Mita menyebutkan yang masih menjadi PR bersama adalah masih adanya masyarakat yang tetap melakukan salat Jumat dan tarawih di masjid tanpa pengeras suara. ‘’Saya rasa dalam hal ini Pemkot Mataram kurang tegas. Harusnya setiap masjid melibatkan aparat agar masyarakat takut melakukan salat Jumat dan tarawih,’’ katanya. Karena merasa tidak ada yang mengawasi, masyarakat tidak takut. ‘’Coba Pemkot dalam hal ini melibatkan aparat, para ulama, ustad, syeh bersosialisasi dengan kata-kata lembut yang nantinya akan lebih didengar oleh masyarakat.

Bahwa kegiatan ibadah di masjid diganti di rumah Insya Allah akan didengar,’’ demikian Mita. (fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Antisipasi Krisis Pangan Siap Produksi Abon Ikan PENYALURAN bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II akan mengakomodir produksi olahan ikan dari UMKM NTB. Komoditas tersebut dipilih untuk menggantikan telur sebagai komponen bantuan yang sempat bermasalah karena terlalu lama disimpan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, H. Yusron Hadi, menerangkan olahan ikan yang akan diambil adalah abon ikan dari UMKM di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Untuk abon ikan ini (Suara NTB/dok) sudah diinisasi prosesnya H. Yusron Hadi sejak akhir Maret,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/5) di Mataram.

Diterangkan Yusron pihaknya saat ini telah mendata sekitar 13 UMKM yang akan diminta memproduksi abon ikan untuk kebutuhan JPS Gemilang tahap II. Dimana UMKM tersebut merupakan binaan dari Dislutkan NTB. UMKM tersebut akan diminta memproduksi abon ikan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran pada 125.000 KK yang tercatat dalam JPS Gemilang tahap II. Dalam masingmasing paket, disebutnya akan berisikan hasil produksi abon ikan seberat 100 gram.

“Sekarang ada sekitar 13 UMKM (yang sudah siap), karena untuk memenuhi kebutuhan 125.000 bungkus itu,” ujar Yuson. Kendati demikian, masing-masing UMKM diakuinya tidak akan mendapat jatah produksi yang sama. Mengingat kapasitas produksi dari masing-masing UMKM berbeda-beda.

“Itu nanti beragam, kita cek kapasitas yang mereka mampu penuhi. Ada yang 500 (bungkus), 1.000, atau 1.500 sesuai kemampuan mereka,” ujar Yusnon. Kendati demikan, pihaknya akan menentukan jenis ikan yang diolah serta prosedur pembuatannya. “Itu abon semua, dengan standararisasi jenis ikan dan SOP-nya sama,” sambungnya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam rapat pemantapan penyaluran JPS Gemilang tahap II menekankan bahwa program tersebut harus mengakomodir pemberdayaan IKM dan UMKM di NTB. Khususnya untuk menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung saat ini.

“Jangan sampai karena kita memberikan bantuan dan mengejar volume besar, kita menggunakan pabrikan dan IKM kita tidak diberdayakan. IKM kita mampu. Kita memberdayakan IKM betul-betul serius, kita maksimalkan IKM agar Insyaallah ekonomi kita di NTB bisa lebih berdaya” ujar Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut.

Dalam rapat tersebut Dr. Zul juga menginstruksikan perumusan pola penyaluran JPS Gemilang yang paling efisien. Termasuk pola pengumpulan hasil produksi IKM dan UMKM, dimana pada penyaluran tahap II tercatat sebanyak 362 IKM/UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang akan dilibatkan.

Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat menjadi cetak biru dari program industrialisasi yang menjadi salah satu target utama dalam RPJMD. “Peta industrialisasi kita di NTB mulai terlihat. Dari sini bisa kita buatkan roadmap industrialisasi di seluruh kab/kota,” ujar Dr. Zul. (bay)

GNE Pastikan 2,1 Juta Butir Telur JPS Gemilang Terdistribusi dengan Kualitas Baik Mataram (Suara NTB) Distribusi paket sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB untuk tahap pertama telah rampung disalurkan. PT. Gerbang NTB Emas, sebagai salah satu supplier telur dalam paket bantuan sosial ini juga telah mendistribusikan 2,1 juta butir telur yang didatangkan dari peternak lokal. Belakangan, kualitas telur menjadi sorotan publik. Diantaranya yang pecah, sampai yang busuk.

Dalam paket JPS Gemilang senilai Rp250.000/paket.

Terdiri dari beras kualitas premium 10 Kg, telur 20 butir dan minyak goreng, suplemen & Masker susu kedelai/serbat jahe, minyak kayu putih/minyak cengkeh 10 ml, sabun batang/cair 65 ml. Pemprov berencana menyalurkannya selama tiga bulan, April, Mei dan Juni.

Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi memberikan penjelasan terkait kualitas telur yang didistribusikan dalam paket JPS Gemilang. Pihaknya bahkan menjamin, seluruh telur yang sampai pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam keadaan baik dan tidak ada yang rusak. “Kami pastikan telur yang diberikan dalam paket JPS Gemilang seluruhnya dalam keadaan baik. Tidak benar jika ada telur yang pecah, rusak, atau busuk,” jelas Samsul Hadi.

Kontrol kualitas dilakukan beberapa kali, saat telur diterima dari peternaknya. Sortir dimulai saat pembelian, kemudian dilakukan pemeriksaan secara resmi bersamasama petugas dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Dan terakhir dilakukan pengecekan saat pendistribusian sampai di kantor desa/kelurahan yang dilakukan secara bersama.

Saat dilakukan kontrol bersama, ketika ditemukan adanya telur yang kualitasnya tidak baik, menurut Samsul Hadi, langsung dilakukan penggantian saat bersamaan. “Setiap pengantaran kami sudah membawa cadangan telur. Untuk berjaga-jaga jika ada yang rusak,” imbuhnya. Syamsul Hadi memaklumi jika ditemukan ada telur yang pecah dan rusak akibat proses pengangkutan.

Mengingat banyaknya medan berat yang dilalui dalam proses distribusi sampai ke desa-desa di pelosok NTB. Namun, semua telur yang rusak akibat perjalanan langsung diganti saat itu juga, dengan cadangan telur yang telah dipersiapkan. “Kami selalu mengangkut jumlah telur lebih dari jumlah alokasi setiap desa, yang merupakan cadangan.

Sehingga jika dalam proses sortir di desa/kelurahan ada yang rusak, akan langsung diganti. Dan jika masih kurang cadangannya, maka kami akan ganti paling lama dalam tempo 1 x 24 jam. Sehingga kami jamin tidak ada telur rusak yang sampai di tangan masyarakat.

Karena sudah disortir dan diganti saat di kantor Desa/Kelurahan,” jelas Syamsul Hadi.

Dan semua proses penyortiran dan penerimaan barang dalam keadaan baik dan lengkap di tingkat desa/kelurahan tersebut, dibuktikan secara legal dengan dibuat serta ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Pihak Desa/Kelurahan. Sesuai dengan mekanisme/petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Pemrov NTB, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pengiriman barang dari penyedia sampai di Kantor Desa/Kelurahan. Syamsul juga menyampaikan call center yang bisa dihubungi untuk kritik, saran dan pengaduan yang telah disediakan di nomor 081917Syamsul Hadi 521800. (bul)

Mentan Instruksikan Percepatan Tanam Padi dan Jagung

Mataram (Suara NTB) – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mendorong penanaman serempak, atau percepatan tanam padi dan jagung untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dunia. Hal ini disampaikan menteri Video Conference dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Covid 19 ini adalah tantangan nyata yang berdampak langsung ke masyarakat. Oleh Karena itu solusi dari covid 19 ini adalah Medical Solution dan Food Security. Persiapan pangan adalah solusi covid 19.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras, lebih terpadu dan lebih gotong royong agar pangan rakyat bisa terjamin.

Menteri menyampaikan waspada terhadap rekomendasi dari FAO yang menyatakan bahwa setelah Covid 19 ini berlalu akan hadir krisis pangan dunia dan akan datang nya kemarau panjang sesuai dengan rekomendasi BMKG. Karena itu, seluruh stakeholders di sektor pertanian harus meng-

hadapinya dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi krisis pangan dunia.

Oleh karena itu Mentan mengajak seluruh insan pertanian untuk menghadapi tantangan tersebut dengan 2 langkah. Yaitu dengan penanaman yang lebih cepat dan momentum penyaluran sarana dan prasarana yang tepat.

Selain itu harus ada kerjasama yang lebih intens dari berbagai pihak agar semua dapat berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 secara nasional Pemerintah menargetkan luas tanam padi 11,66 juta ha, berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras. Untuk jag-

ung, ditargetkan seluas 4,49 juta ha, berpotensi menghasilkan 24,17 juta ton pipilan kering. Disebutkan, strategi yang akan dilakukan pemerintah diantaranya dengan peningkatan indeks penanaman dengan cara percepatan pengolahan lahan sehingga dapat segera melakukan tanam padi, serta perluasan di areal baru pada lahan kering, lahan rawa-lebak, dan hasil cetak sawah.

Mengoptimalkan bantuan alsintan prapanen dan pascapanen dan mempercepat pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD tahun 2020. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan keg-

iatan di lapangan oleh penyuluh, babinsa, POPT, Pengawas Benih Tanaman, dan Kepala Cabang Dinas di Kecamatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si mengatakan, percepatan tanam dilakukan sejak sebelum-sebelumnya.

Periode Apri-September 2020 ini, diagendakan penanaman padi seluas 118.000 hektar, dari 348.000 hektar yang sudah panen sebelumnya. Sementara jagung, pada periode yang sama diagendakan tanam seluas 108.000 hektar dari 314.000 yang sudah panen sebelumnya.

“Wabah ini tidak kemudian membuat sektor pertanian terhenti. Alhamdulillah pandemi ini tidak berdampak. Petani masih beraktivitas normal.

Apalagi tidak ada yang mengganggu, elnino dan lamina. Tidak ada alasan untuk tidak menanam serentak padi dan jagung,” jelas kepala dinas. Bahkan un-

(Suara NTB/dok)

Husnul Fauzi tuk mendapatkan produksi yang maksimal, pengawalan dilakukan seperti yang diarahkan Kementerian Pertanian. Diantaranya teknologi tanam, dan penggunaan benih unggul. (bul)

FNI Minta Moratorium Ekspor Coral NTB Tetap Diberlakukan

(Suara NTB/ist)

BANTUAN PLN - Penyerahan bantuan dari PLN kepada kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi NTB Tahun 2020, H. Zulkieflimansyah.

PLN NTB Beri Bantuan Penanganan Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Di tengah kesiagaan untuk terus menjaga pasokan listrik, PLN NTB juga menyalurkan bantuan untuk penanggulangan Covid-19 di NTB. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan diserahkan langsung oleh General Manager PLN NTB kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi NTB Tahun 2020, Dr. H. Zulkieflimansyah.

“Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Tidak hanya menjaga listrik 24 jam, namun PLN juga ikut berkontribusi dan ikut peduli terhadap tim medis yang saat ini bekerja menangani pasien Covid-19.” Jelas Dr. Zul. Jenis bantuan yang diberikan oleh PLN kali ini adalah berupa Alat Pelindung Diri coverall, masker, hand sanitizer dan juga handscoon.

Direncanakan, bantuan akan diberikan secara bertahap dan tersebar hingga Pulau Sumbawa. “Tentunya bantuan yang diberikan akan san-

gat bermanfaat. Mari kita sama sama berdoa supaya wabah ini segera berakhir.

Jangan lupa untuk mendoakan seluruh tim medis dan juga petugas PLN yang ada di lapangan agar senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya masing masing.” Imbuh gubernur.

Sesuai arahan dari Kementerian BUMN, PLN memfokuskan diri untuk membantu memberikan bantuan alat kesehatan bagi rumah sakit daerah, khususnya rumah sakit rujukan Covid-19. “Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah, dan juga sebagai bentuk kepedulian kami dalam upaya penanganan Covid-19. Harapan kami, semoga bantuan tersebut dapat membantu tim medis dalam upayanya menyembuhkan pasien Covid19,” kata Rudi Purnomoloka, General Manager PLN NTB. Pada kesempatan tersebut Rudi juga menyampaikan bahwa di tengah kesiagaan Covid-19, layanan pasang baru, tambah daya maupun

layanan khusus bagi masyarakat masih tetap dibuka. “PLN tetap melayani masyarakat. Pasang baru, tambah daya ataupun layanan khusus tetap dibuka. Petugas penyambungan akan dilengkapi dengan APD dan tetap melaksanakan protokol keamanan pencegahan penyebaran Covid-19,” Jelas Rudi.

Rudi juga mengimbau seluruh masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan layanan online PLN, yaitu melalui Contact Center PLN 123, instagram @pln123_official, twitter @pln_123, facebook PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendukung gerakan physical distancing.

Sebelumnya, PLN NTB juga telah menyalurkan bantuan melalui Satuan Tugas Gabungan BUMN Provinsi NTB sebesar Rp25 juta. Bantuan diserahkan oleh Koordinator Pelaporan, Pencegahan dan Penanganan Tim Gugus Tugas Covid-19 PLN UIW NTB, Warjito kepada Ketua Tim Satuan Tugas BUMN Provinsi NTB, I Made Pari Wijaya. (bul)

Dampak Pandemi Covid-19, 2.500 PMI Lobar Terancam Dideportasi Giri Menang (Suara NTB) Dinas tenaga kerja (Disnaker) Lombok Barat mencatat 2.500 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih bekerja di luar negeri. Mereka masih memiliki kontrak kerja di luar negeri. Kontrak kerja mereka akan habis hingga Bulan Juni-juli mendatang.

Mereka terancam dideportasi kalau wabah Covid-19 terus berkepanjangan. Sejauh ini ada 200 eks PMI yang dideportasi dengan berbagai faktor.

Diantara 200 eks PMI ini, terdiri dari PMI illegal atau non prosedural, PMI yang berangkat mandiri bekerja di kapal pesiar.

Terakhir ada Tujuh orang eks PMI yang bekerja di kapal pesiar dideportasi. Selain eks PMI yang dideportasi, ada juga 2500 orang PMI yang saat ini ada di luar negeri akan habis kontrak kerja. Kontrak kerja habis dalam kurun waktu hangat Bulan Juni - Juli mendatang. Kepala Disnaker Lobar M. Hendrayadi menegaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi ter-

kait 4.300 orang eks PMI NTB yang akan dipulangkan dari luar negeri.

Kemungkinan jelas dia, dari 4.300 PMI ini termasuk yang 432 orang eks PMI sudah pulang sejak bulan Maret.

Mereka saat ini telah berada di rumah masing-masing.

Ribuan PMI ini berangkat prosedural ke beberapa negara, paling banyak Malaysia.

Saat ini lanjut dia, PMI yang banyak pulang adalah yang bekerja sebagai ABK kapal pesiar. Dari dari PMI ini tidak ada datanya di Disnaker, sebab mereka berangkat sendiri langsung berhubungan dengan agen tanpa melalui rekomendasi dari dinas. Namun semenjak terjadi Pandemi Corona, semua tenaga kerja masuk laporan ke Disnaker. Sejauh ini ada 200 orang PMI yang tanpa laporan ke dinas, mereka berangkat tanpa prosedural tercatat di dinas.

Masalah PMI menjadi illegal ini jelas dia beragam, diantaranya dia karena lari dari majikannya untuk pindah kerja. Awalnya dia berangkat dari

(Suara NTB/her)

M Hendrayadi Indonesia secara resmi alias legal, namun karena kabur pindah kerja akhirnya menjadi ilegal. Selain itu mereka melebihi masa kontrak kerja di luar negeri namun tidak diperpanjang. “Ini yang menyebabkan PMI menjadi illegal,” imbuhnya. Ia mengakui PMI illegal ini sulit dideteksi oleh Pemda, karena tak terlacak. (her)

Mataram (Suara NTB) Front Nelayan Indonesia (FNI) mempertanyakan dibukanya kembali kuota ekspor terumbu karang hidup (coral) oleh Kementerian Keluatan Perikanan. Untuk NTB, diharapkan moratorium ekspor coral tetap diberlakukan. Sejak dibukanya kembali ekspor coral, beberapa kali perusahaan pembudidaya coral di NTB melakukan ekspor. Ini menjadi pertanyaan.

Ketua FNI, Rusdianto mengatakan, selama 4 bulan ini, dalam perjalanan program “Petualang Pesisir Indonesia” dari Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB menemukan banyak masalah, seperti hancurnya potensi kelautan - perikanan, menurunnya tingkat serapan produksi industri hasil laut, harga komoditas yang anjlok, ABK alami perbudakan, hingga pendapatan nelayan turun akibat Covid-19.

Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah pembukaan ekspor Coral oleh kelompok, perusahaan dan orang perorang atas nama atau berkedok budidaya. Legalnya ekspor coral, tentu ada keterlibatan birokrasi pemerintah dalam memberikan rekomendasi. Padahal pertumbuhan coral budidaya itu hanya 1 centimeters per tahun. Lalu dari mana mereka ekspor coral?

Terutama di NTB, ekspor ilegal kerap kali terjadi. Paling getol melawan ekspor ilegal ini disebut wartawan dan media Suara NTB kata Rusdianto. Bahkan dalam satu pemberitaan, Suara NTB dituntut Rp1,5 miliar. Namun mafia coral kalah total. Dibalik keuntungan besar ekspor coral ilegal, ia mempertanyakan sangat jarang sekali ada aktivis, politisi, birokrat, anggota DPR aktif dan lainnya di NTB yang terdepan mengadvokasi pencurian coral, bahkan disinyalir kerjasama dengan mafia ekspor coral ilegal.

Itulah faktanya, banyak daerah memiliki perairan indah mendatangkan pelancong mancanegara. Tetapi, banyak juga modus jual beli coral (terumbu karang hidup). Sejak 2004 lalu, pencurian Coral marak hingga sekarang masih berlangsung. Bahkan data per Januari 2020, ada 3 kasus gagal selundup Coral yang berasal dari Sumbawa. Barang bukti sebanyak 1.350 unit potongan Coral. Diangkut menggunakan truk memuat 27 boks berisi masing-masing 50 bungkus. Kalau melalui kapal - kapal penangkap ikan, jalur penyelundupan dari perairan Sumbawa melewati Lombok Barat dan Bali. Kemudian terakhir, Sumenep Madura, Banyuwangi atau pilihannya Sidoarjo.

Ada dua perusahaan di NTB yang memiliki hak kuota ekspor Coral. Namun, apakah benar atau tidak sumber Coral dari budidaya?.

Belum tentu benar kata Rusdianto. Karena Coral itu hanya 1 cm per tahun mengalami perubahan (panjang).

Lalu bagaimana caranya mengetahui kedua perusahaan ini lakukan ekspor legal atau ilegal?.

Sebenarnya sangat gampang, LIPI dan BKSDA harus beberkan data yang akurat, perusahaan mana saja yang mendapat kuota dan meminta laporan serta dilakukan evaluasi. Karena, tata niaga Coral harus punya izin terkait surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri, izin dari BKSDA atas kuota LIPI. Perdagangan Coral ilegal melanggar dua undang-undang yakni; undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Laut dan undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Termasuk pada pemberian izin untuk ekspor Coral dapat dikatakan; melanggar undang-undang karena tanpa ada kajian, evaluasi hingga finalti apabila ada cara-cara ilegal. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

Halaman 4

Koordinasi Masih Buruk

DPRD Kritik OPD Lingkup Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan sejumlah permasalahan pada penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Mantap. Tidak saja banyak data ditemukan bermasalah, namun penyaluran bantuan Covid-19 ini juga ditemukan masalah. Banyak penerima bantuan belum dapat kartu sembako sebagai dasar untuk menukar kebutuhan pokok ke BUMDes. Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman menegaskan, dari awal ia meminta kalangan eksekutif untuk mengkoordinasikan dengan baik perihal data penerima bantuan. Jangan sampai bermasalah, karena skema bantuan ini dari enam sampai tujuh sumber.

“Ujungnya ada di desa, kasarannya dalam tanda kutip mulai dari pusat sampai daerah cuci tangan di desa, kami prihatin kami melihat

bagaimana stresnya para kades akibat masalah ini,” kritiknya, Rabu (13/5).

Ia menyoroti bantuan ini justru menjadi masalah baru, Padahal yang menjadi inti adalah menyelesaikan masalah Covid-19, karena dengan bantuan ini kebijakan pemerintah seperti social distancing, physical distancing bisa terlaksana.

Ia pun melihat pada tataran koordinasi masih buruk terutama antar OPD ke desa. Ia ber-

harap agar koordinasi ini lebih ditingkatkan lagi. “Semua tingkatan (pemda hingga desa) harus meningkatkan koordinasi, kasihan di desa ini,” jelas dia.

Seharusnya dengan tujuh skema bantuan Covid-19 ini bisa merata ke masyarakat bahkan dikelas menengah bisa memperoleh bantuan. Hanya saja fakta di lapangan banyak yang mengeluh belum masuk menjadi penerima bantuan.

Sementara itu, Bupati Lo-

bar H. Fauzan Khalid mengatakan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah pun membuat program JPS. Diakui beberapa faktor menjadi pangkal persoalan bantuan JPS ini, di antaranya masalah data.

Pemda, jelas dia, terlibat dalam membereskan masalah data ini, namun diakui tetap saja bermasalah. “Ini juga mungkin masukan kepada kita semua termasuk pemerintah pusat,” tegas dia saat telekonferensi dengan daerah lain di kantornya.

Menurutnya adanya pusat data sangat bagus, dan sebenarnya sudah diperbaharui.

Namun masalah prinsipnya

dan menjadi keluhan para kepala dusun dan kepala desa, ketika data masyarakat dimasukkan kalau KTP nya dicetak tahun 2016 ke bawah pasti tertolak, sehingga data lama kembali muncul.

Sementara kondisi di Lobar 60 persen KTP elektronik dicetak tahun 2016 ke bawah.

“Kalau mau mencetak e KTP baru, blangko tidak ada, belum lagi antrean untuk terdata di kementerian,”ujarnya.

Ia pun mengharapkan agar Kemensos berkoordinasi dengan Kemendagri. Ia menambahkan, terkait bantuan ini juga bukan hanya menyangkut data, namun mental di masyarakat. Di mana kalau diberikan bantuan, semua mengaku mis-

(Suara NTB/dok)

Dikarantina 56 Hari

(Suara NTB/her)

MENGANGGUR - Perahu-perahu yang selama ini melayani wisatawan di Sekotong menganggur, karena tidak ada wisatawan yang datang.

Tenaga Kerja Terdampak Covid-19

Sebagian Besar Belum Terima Bantuan JPS Giri Menang (Suara NTB) Ribuan tenaga kerja di semua sektor di Lombok Barat (Lobar) menganggur, termasuk para pekerja dan pelaku wisata berbagai profesi. Hal ini dampak dari pandemi Corona atau Covid-19 yang menyebabkan tingkat kunjungan wisata menurun drastis. ‘’Sebagian besar di antara tenaga kerja yang menganggur ini belum mendapatkan bantuan program Jaring Pengaman Sosial, karena ada yang terkendala persoalan KTP dan lainlain. Para tenaga kerja ini sendiri masuk data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),’’ ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar) H. Saeful Ahkam, Rabu (13/5).

Berdasarkan data Dispar Lobar, ujarnya, ada 2 ribu lebih pelaku wisata dari kawasan Sekotong sampai Senggigi yang terdampak. Mereka itu, ratarata sebagai pegawai hotel, hiburan, spa, boatman, travel agent.

“Yang kami ajukan ke Pemkab Lobar untuk penanganan Covid-19 melalui APBD, setelah diverifikasi sementara

hanya sekitar 857 yang bisa diakomodir. Itu masih bisa bertambah,” ungkapnya.

Menurutnya data penerima bantuan JPS untuk pekerja terdampak covid-19 itu non DTKS, sehingga pihaknya melakukan verifikasi by name by address atas jumlah pelaku wisata yang terdampak Covid-19 itu. Sebab JPS Covid-19 itu hanya mengakomodir pekerja pelaku wisata yang merupakan warga Lobar sesuai dengan KTP. Bukan pelaku pekerja wisata dari daerah luar yang bekerja di Lobar. ‘’Karena ini harus warga dari Lobar,” tegasnya.

Meski demikian pihaknya tetap berupaya agar total 2 ribu lebih pelaku wisata di Lobar itu terakomodir. Pihaknya sudah mengusulkan kepada provinsi, sebab kabarnya ada bantuan dari Kementerian Pariwisata bagi pekerja di pariwisata yang terdampak dengan jumlah kuota sekitar 15 ribu. “Datanya itu harus melalui provinsi. Dan kami sudah kirim, dan saya yakin pihak provinsi juga akan meminta kita memverifikasi datanya

lagi agar tidak tumpang tindih bantuan,” sambungnya.

Ia pun menegaskan bagi pekerja wisata calon penerima JPS itu penerimaannya bukan melalui Dinsos, Dispar ataupun asosiasi. Namun sama halnya dengan penerima JPS DTKS lainnya, pembagiannya melalui BUMDes tempat tinggal masing-masing penerima.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar mencatat sebanyak 900 lebih pekerja yang di PHK oleh perusahaan di Lobar. Baik itu perusahaan yang bergerak di pariwisata maupun industri. “900an tenaga kerja yang sudah diPHK ini mengajukan kartu pra kerja untuk mendapat jaminan sosial,” terang Kepala Disnaker Lobar, M. Hendrayadi.

Seluruh data itu diakuinya sudah disampaikan kepada pihak Dinsos. Karena kewenangan jaminan sosial atau JPS di sana. Meski demikian ia mengingatkan Dinsos untuk tetap memverifikasi usulan itu.”Karena yang di-PHK itu juga manejer, itu harus dilihat,” sarannya. (her)

JPS Bersatu Disalurkan

129 Santri di Aikmel Delapan Desa Tak Dapat Jatah Dipulangkan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (13/5) memulangkan 129 santri di Al Kautsar Al Gontory Aik Nyambuk Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Lotim. Pemulangan ratusan santri ini usai menjalani masa karantina selama 59 hari di ponpes setempat. Pasalnya, pimpinan ponpes tersebut menjadi pasien positif Covid-19 pertama di Kabupaten Lotim yang sudah dinyatakan sembuh.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Lotim, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, MAP, mengaku bahagia atas berakhirnya masa karantina atau isolasi di ponpes tersebut. Hal ini menunjukkan kepada semua pihak bahwa gugus tugas Lotim berhasil melewati fase pertama percepatan penanganan Covid-19.

Ia menyebutkan, tonggak lainnya penanganan Covid-19 ketika jumlah pasien sembuh jauh lebih banyak dibanding pasien yang masih dalam perawatan. Dijelaskannya, untuk Kabupaten Lotim dari segi statistik merupakan capaian yang sangat bagus. Tidak saja paling cepat menyembuhkan, akan tetap tepat dalam melakukan penanganan serta patuh terhadap aturan-aturan dari pemerintah yang lebih tinggi.

Cepat, tepat, dan patuh, menurut Sekretaris Daerah Lombok Timur menjadi kuncinya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepatuhan santri dan pengurus ponpes selama masa karantina, sehingga karantina ini sukses untuk kesembuhan pengurusan dan seluruh santri yang ada di ponpes setempat dan masyarakat Lotim pada umumnya.

Selain kepada pengurus dan santri, Sekda juga menyampaikan terima kasih kepada tim gerak cepat Puskesmas Aikmel, Camat dan Kepala Desa Aikmel, serta semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. Hasbi Santosa, mengingatkan pentingnya penggunaan masker. Ia mengingatkan, meski telah dinyatakan sehat dansembuh penggunaan masker harus tetap digunakan, apalagi penggunaan masker ini akan menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan manusia normal ke depan. Penggunaan masker dapat mencegah penularan virus hingga 95 persen.

Kebiasaan ini juga harus didukung dengan kebiasaan cuci tangan dengan sabun serta menghindari kerumunan.(yon)

(Suara NTB/ist)

DIPULANGKAN - Santri Al Kautsar Al Gontory Aikmel saat dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 dari dua kali hasil swab, Rabu (13/5).

(Suara NTB/her)

Indra Jaya Usman gaku miskin’kalau diberikan bantuan,” imbuh dia. (her)

Pokir Tiap Anggota DPRD KLU Senilai Rp200 Juta Dipotong

Waspadai Transmisi Lokal MASYARAKAT di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Terlebih, saat ini ada gejala penyebaran virus Corona di Loteng sudah melalui transmisi lokal, karena adanya penambahan satu pasien positif corona yang tidak jelas sumber penularannya.

Sesuai rilis yang disampaikan Satgas Covid-19 NTB, jumlah pasien positif Corona di Loteng bertambah satu orang R (44) warga Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Sehingga total saat ini ada 16 pasien positif Corona di Loteng. Dari hasil penelusuran pasien bersangkutan tidak punya riwayat kontak dengan pasien positif Corona yang ada, baik itu dari klaster Gowa maupun klaster yang lain.

Riwayat berpergian ke daerah yang terpapar virus Corona juga tidak ada. Namun ternyata yang bersangkutan terpapar virus Corona, sehingga menjadi pertanyaan, dari mana yang bersangkutan bisa tertular atau terpapar virus Corona. “Inilah yang sedang kita telusuri,” ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M.Nursiah, S.SoS.M.Si., Rabu (13/5).

Jika melihat riwayat kasus pasien positif Corona baru ini, ujarnya, dugaan awal kemungkinan penularan virus Corona di Loteng sudah melalui transmisi lokal. Artinya, sumber penularan virus Corona bisa saja orang terdekat yang justru tidak punya riwayat kontak dengan pasien positif Corona ataupun pernah bepergian kedaerah pandemi virus Corona.

Untuk itu, harapnya, masyarakat dimulai agar semakin meningkatkan kewaspadaannya supaya tidak terkena atau terpapar virus Corona. Karena penularannya sekarang tidak diketahui dari mana asal serta sumbernya.

Dengan kata lain, orang yang tidak pernah kemana ataupun kontak dengan pasien positif Corona bisa terkena virus tersebut. “Kuncinya sekarang masyarakat harus lebih waspada,” tandasnya.

Terhadap pasien baru positif Corona tersebut, pihaknya sudah melakukan pelacakan untuk menelusuri riwayat kontak pasien.

Dan, sudah ada 13 orang yang diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut.

Kesemuanya pun sudah menjalani rapid test atau test cepat dan segera akan menjalani uji swab. (kir) H. M. Nursiah

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid kin. “Persoalan mental di masyarakat kita, semua men-

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah merampungkan proses penyaluran program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Bersatu untuk tahap pertama, Rabu (13/5). Kendati diakui masih banyak kelemahan, secara umum penyaluran JPS Bersatu bisa berjalan lancar, meski tidak semua desa memperoleh jatah JPS Bersatu.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, dari 139 desa yang ada di Loteng, ada delapan desa di antaranya tidak kebagian jatah program JPS Bersatu. Masing-masing Desa Stute dan Taman Indah Kecamatan Pringgarata, Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Sukadana, Mertak, Segala Anyar serta Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut ditambah Desa Monggas Kecamatan Kopang serta Desa Durian Kecamatan Janapria.

Tidak masuknya desa ini dalam jatah alokasi program JPS menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, karena, warga desa ini masuk dalam data Basis Data Terpadu (BDT) dan sudah memperoleh bantuan dari program pemerintah pusat maupun dari provinsi.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan, sumber data penerima program bantuan sosial harus dari BDT dan tidak boleh diambil dari luar data BDT, termasuk program JPS Bersatu. Itu artinya, ketika data calon penerima sudah tertangani oleh program serupa lainnya, maka program JPS Bersatu tidak boleh diberikan ke desa bersangkutan.

Inilah yang terjadi di desadesa yang tidak memperoleh jatah program JPS Bersatu itu.

Justru kalau kemudian tetap dipaksakan untuk diberikan menjadi hal yang salah. ‘’Karena bisa dipastikan penerima bantuannya berasal dari luar data BDT. Kalau pun ada yang berasal dari data BDT, kemu-

(Suara NTB/kir)

PANTAU - Sekda Loteng, H.M. Nursiah memantau langsung proses penyaluran program JPS Bersatu di Desa Batujai, Rabu (13/5). ngkinan penerima dobel atau tetapi tidak terakomodir program dari pemerintah pusat, ganda,’’ tegasnya.

Soal kriteria penerima pro- provinsi maupun kabupaten.

Data BDT Loteng sendiri segram JPS Bersatu, sudah jelas.

Hanya yang masuk dalam data banyak 183 ribu kepala keluarBDT saja. Persoalan kemudi- ga (KK) lebih. Jika dikurangi an ada penerima yang sudah dengan alokasi program bantumeninggal dunia ataupun an sosial dari pemerintah pumasih menjadi TKI, itu akan sat, berupa Proram Keluarga jadi bahan evaluasi pada pen- Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan yaluran berikutnya.

“Dalam hal ini kita tidak BPNT perluasan serta Bantubicara kriteria lagi. Yang jelas, an Sosial Tunai (BST) ditambagi warga yang masuk di BDT bah program Jaringan Pengadan bukan sebagai penerima man Sosial (JPS) Gemilang program bantuan sosial dari dari Pemprov NTB, ada tersisa pemerintah pusat, provinsi di BDT Loteng sebanyak 19 ribu wajib dapat program JPS Ber- KK lebih yang belum mendapsatu. Jika ada yang sudah at bantuan program.

Pemkab Loteng sudah menmeninggal dunia atau menjadi TKI, dananya akan ditarik. etapkan alokasi untuk program Untuk nantinya disalurkan JPS Bersatu sebanyak 10.811 lagi ke warga lainnya sesuai KK. Sisanya sekitar 7 ribu KK usulan dari desa. Tapi dengan lebih akan ditangani oleh prosyarat, warga yang diusulkan gram BLT desa. Termasuk wartersebut harus masuk didata ga miskin dan terdampak penyebaran virus Corona yang BDT,” tambahnya.

Bagaimana dengan warga tidak masuk dalam BDT. “Penmiskin tetapi tidak masuk erima program JPS Bersatu di dalam BDT? itulah yang masing-masing desa itu berbenantinya akan ditanggulangi da. Karena masing-masing desa dengan program Bantuan hanya dialokasikan sekitar 55Langsung Tunai (BLT) dari 60 persen dari sisa data BDT desa. Karena desa juga dibole- yang ada. Harapnya, sisa yang hkan mengalokasikan angga- 40 persen yang belum ditangaran untuk program BLT yang ni program JPS Bersatu nanti fungsinya untuk menanggulan- ditangani oleh program BLT gi warga miskin dan terdamp- desa,” pungkas Tutik – sapaan ak penyebaran virus Corona, akrabnya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Banggar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk menunda realisasi program yang terhimpun dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Satu anggota Dewan, diberlakukan tambahan pemotongan pokir sebesar Rp 200 juta per orang.

“Barusan ada kesepakatan aspirasi bisa dipotong. Kita minta keikhlasan dewan untuk bisa mengurangi aspirasi, Rp 200 juta per orang,” kata Kepala Bappeda, Heryanto, SP., usai rapat di DPRD, Rabu (13/5).

Ia menegaskan, pemotongan tambahan dana pokir dewan ini merupakan pilihan pertama. Mengingat dana dengan porsi besar dan belum tersisir, adanya di belanja aspirasi DPRD. “Biar refocusing ke 2 bisa cepat selesai sebelum tanggal 23 Mei,” imbuhnya.

Heryanto menyebut, sebagian besar dana DAU yang telah direncanakan ditunda.

Termasuk pembangunan Kantor Bupati Rp 20 miliar, rehab kantor DPRD, pelebaran jalan nasional, dan lainnya sebagainya. Begitu pula, dana hibah kepada lembaga mitra dan bantuan keuangan parpol juga dirasionalisasi.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra, Hakamah, S.KH., membenarkan adanya keputusan pengalihan dana pokir dewan tersebut. DPRD sepa-

kat, tiap dewan harus mengalihkan sebesar Rp 200 juta untuk menangani Covid-19.

“Pokir yang digeser disesuaikan pada program yang sekira sulit untuk dilaksanakan. Seperti pokir ternak sapi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Ini kita lakukan untuk memenuhi arahan pusat,” ungkapnya.

Hakamah berharap, masyarakat khususnya konstituen yang diwakili tiap dewan tidak keberatan atas keputusan tersebut. Meski di satu sisi, konstituen dirugikan karena program yang diharapkan tertunda, namun DPRD berpikir jangka panjang untuk menyelamatkan DAU tahun depan tidak terpotong dalam jumlah besar.

“Kalau ini tidak kita sesuaikan segera, maka akan ada pemotongan DAU sebesar 35 persen atau Rp135 miliar.

Tentu, pemotongan sebanyak itu akan lebih menyulitkan kita,” sambungnya.

Di sisi lain, ia berharap Pemkab Lombok Utara dapat meyakinkan pusat. Bahwa konteks KLU sebagai daerah tertinggal, pemerintah melalui Kementerian PDT mengucurkan anggaran lebih besar untuk membantu KLU keluar dari ketertinggalan. “Harapan kami kepada eksekutif, segara berkoordinasi dan berkomentar agar KLU lebih diperhatikan pusat karena kita termasuk satu-satunya daerah tertinggal di NTB,” pungkasnya. (ari)

Percepat Penyesuaian Anggaran

TAPD Pemda KLU Begadang Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus memeras otak untuk menyesuaikan anggaran mencukupi kebutuhan dana Covid-19. Pasalnya, selain sanksi penundaan DAU, anggaran yang harus dialihkan belum terpenuhi.

Pantauan koran ini, Selasa (12/5) malam, sejumlah anggota TAPD kembali meluangkan waktu menyisir anggaran yang bisa dialihkan. Satu per satu program OPD yang bersumber dari DAU, dicatat, dianalisis, kemudian dicoret untuk penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19.

“Mau tidak mau kami harus lembur. Karena batas laporan sampai tanggal 23 Mei nanti,” ujar Wakil Ketua TAPD, sekaligus Kepala Bappeda, Heryanto, SP. Selain Heryanto, ikut pula begadang, Sekretaris BPKAD, Adi Wibawa, Kabid Anggaran, Mala Rahman, serta beberapa Staf Bappeda.

Seperti biasa, standar Covid-19 diterapkan. Masingmasing menggunakan masker.

Sebagai penguat “imun”, mereka hanya ditemani segelas kopi dan sekaleng bear brand.

Tanpa makanan dan buah.

Heryanto memperlihatkan, postur anggaran yang akan dialihkan sangat terbatas. Total kebutuhan dana yang harus digeser sesuai PMK 35 sebesar Rp249,295 miliar lebih. Hingga Selasa malam, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 16 miliar, setelah Bappeda menyisir program OPD dan mengumpulkan Rp 25 miliar sebagai tambahan.

“OPD manapun yang punya anggaran besar, kami potong.

Rata-rata OPD kami pangkas sampai 50 persen,” katanya.

Mengingat sisa anggaran yang masih cukup besar, Bappeda pun mengakalinya dengan dua opsi. Pertama menambah potongan anggaran mencapai Rp 6 miliar. Sumber anggaran yang mungkin adalah dana pokir 30 orang anggota DPRD. Kedua, menaikkan PAD. Pada penyesuaian sebelumnya, PAD diturunkan 50 persen atau ditargetkan Rp 118,636 miliar.

“Yang paling besar memang anggaran Dewan. Dari Rp 393 miliar pokir, kami hanya minta Rp 6 miliar saja,” imbuhnya.

Usulan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat DPRD yang akan digelar Rabu siang. (ari)

(Suara NTB/ari)

BEGADANG - Sejumlah anggota TAPD Pemda KLU begadang menyelesaikan penyesuaian anggaran 2020.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Pastikan Embung Tiu Bangkema Diperbaiki Taliwang (Suara NTB) Kerusakan berupa kebocoran dinding penampang embung Bangkema di kecamatan Jereweh dipastikan akan segera diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku ledaing sektor pengelola infrastruktur daerah memastikan hal tersebut.

“Pasti akan diperbaiki karena kerusakannya membuat fungsi embung itu menurun drastis,” terang Plt. Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah kepada wartawan, Rabu (13/5).

Perbaikan kebocoran dinding embung Tiu Bangkema itu, dikatakan Amar, masih akan dilerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana. Sebab proyek bendungan yang baru selesai dibangun akhir tahun 2019 itu masih dalam masa pemeliharaan. “Tidak ada anggaran

yang dikeluarkan oleh Pemda.

Karena kebocoran terjadi saat masih dalam masa pemeliharaan,” cetusnya.

Ia menuturkan, pada dasarnya kerusakan dinding embung itu sudah diketahui pihaknya sebelum viral do media sosial (medsos) beberapa waktu lalu. Bahkan Dinas PUPRPP KSB telah menurunkan tim untuk melihat dari dekat detail bentuk kerusakammya. “Jadi bukan karena tersiar di fb (faceboook) baru kita gerak. Tapi sudah kita ketahui sebelumnya,” urainya.

Atas temuan itu, selanjutnya Dinas PURPP menghuhungi lamgsung relanan pelaksana agar segera turun melalukan perbaikian. “Kita sudah informasikan ke rekanan dan mereka siap (memperbaiki),” klaimnya. Meski memastikan akan diperbaiki, Amar memprediksi akan memakanan waktu cukup lama. Alasannya, sementara ini debit air di area

Dua PPTG Dipindah Dari Rusunawa Belisung Taliwang (Suara NTB) Jumlah penghuni Rusunawa Belisung yang dijadikan pusat karantina penanganan Covid-19 pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berkurang. Dua orang pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG) yang sebelumnya turut dikantina di sana, oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19 kabupaten telah dipindahkan ke gedung karinta yang baru.

“Sebelumnya ada 8 orang. Jadi keluar 2 orang sehingga sisa yang menghuni Rusunawa Belisung tinggal 6 orang,” kata koordinator rumah isolasi gugus tugas penanganan Covid-19 KSB, H. Abdul Malik kepada Suara NTB, Rabu (13/5).

Pemidahan dua orang berstatus PPTG dari Rusunawa Belisung itu untuk tujuan keamanan. Dijelaskan H. Malik, pertimbangan tim gugus tugas mengeluarkan dua warga PPTG itu ke tempat karantina lain guna menutup ruang terjadinya kemungkinan infeksi dari warga lain yang memiliki resiko lebih besar terjangkit selama ini. “Enam orang yang tetap di Rusunawa statusnya 2 orang positif dan 4 lainnya reaktif (tes cepat).

Nah kita wanti-wanti yang PPTG ini supaya tidak terjadi kontaminasi, baiknya kita pisahkan saja mereka,” urainya.

Tempat karantina dua warga PPTG itu sendiri, oleh tim gugus tugas kabupaten memanfaatkan kompleks kos-kosan di bilangan wilayah Tanah Kakan, kelurahan Menala, Taliwang dengan cara disewa. Menurut H. Malik, kompleks kos-kosan itu dipilih karena fasilitasnya cukup lengkap sehingga warga yang akan menjalani isolasi bisa langsung menempati kamar-kamar yang ada. “Jadi kita tinggal masukkan saja warga yang akan diisolasi karena fasilitasnya (kos) lengkap,” tukasnya.

Sementara itu ditanya mengenai asal dua warga berstatus PPTG itu. H. Malik yang juga kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB ini menuturkan, bahwa keduanya merupakan warga desa Seteluk Atas dengan status ibu dan anak. Keduanya terpaksa diarahkan menjalani isolasi terpusat di bawah pengawasan langsung tim gugus tugas di Rusunawa Belisung. Setelah sebelumnya sang ibu beberapa kali dilaporkan telah melanggar ketentuan isolasi mandiri di rumahnya. “Warga risau. Sepulang dari perjalanan luar daerah. Si ibu ini sering keluar rumah walau tau diri harus isasi mandiri selama 14 hari. Warga takut kemudian melaporkan ke gugus tugas dan akhirnya kita putuskan diisolasi terpusat saja,” imbuhnya seraya menambahkan kondisi dua orang PPTG itu dalam keadaan sehat. (bug)

genangan embung masih tinggi. Padahal kebocoran penampang dinding terjadi pada bagian bawah embung.

Karena itu untuk melakukan proses perbaikan dirasa masih cukup sulit. Walau begitu, komitmen rekanan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya telah dipastikan oleh Dinas PUPRPP. “Hasil pengecekan tim lapangan kami. Setidaknya ada sekitar 5 titik kebocoran. Itu memang harus diperbaiki karena kalau tidak selain berbahaya memperparah kondisi embung, fungsinya juga tidak akan maksimal bagi masyarakat,” beber Amar yang juga menjabat Asisten II Setda KSB ini.

Terakhir ia memaparkan, pembangunan embung Tiu Bangkema yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu.

Sesuai fungsinya, untuk mendukung jaringan irigasi pertanian masyarakat setempat.

“Embung itu fasilitas baru

(Suara NTB/ist)

Amar Nurmansyah yang disiapkan pemerintah untuk petani di kecamatan Jereweh,” imbuhnya.(bug/*)

Tes Cepat di Pasar Amahami, Tiga Pedagang Reaktif Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan tes cepat (rapid test) terhadap para pedagang di Pasar Amahami secara massal dan bertahap sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM mengatakan tes cepat terhadap pedagang pasar Amahami mulai dilakukan sejak Selasa (12/5) kemarin.

“Tes cepat gelombang pertama dilakukan Selasa (12/5) kemarin,” ucap Malik, Rabu (13/5).

Menurutnya, dari 30 pedagang yang menjalani tes cepat

tahap pertama, tiga orang diantaranya dinyatakan reaktif.

Ketiga pedagang itu masingmasing warga Kecamatan Asakota dan Rasanae Barat.

“Ada tiga dari 30 pedagang yang dites cepat dinyatakan reaktif,” katanya.

Malik mengaku, setelah dinyatakan reaktif ketiganya langsung dijemput dari ru-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris daerah (Sekda) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M mengakui pihaknya terus melakukan percepatan dalam menangani covid-19.

Selain upaya edukasi, koordinasi juga dimasivkan. Sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus.

“Kita sekarang harus bagaimana meretas dan memutus mata rantai penyebaran.

Dengan cara pakai masker, jaga jarak, menghindari keramaian dan cuci tangan. Kita hindari cara-cara yang bisa menularkan,” terangnya.

Dijelaskannya, pasien positif covid 19 di Sumbawa berangsur-angsur sembuh. Seperti minggu lalu ada tiga orang yang dipulangkan karena dua kali hasil swab negatif. Begitupula belum lama ini juga ada tiga pasien yang dinyatakan sem-

DPC PDIP Sumbawa Bagikan 10 Ribu Masker dan Sembako Ketua DPC PDIP Sumbawa, A. Rafik menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema “Gotong Royong pendistribusian 10.000 masker dan bantuan APD” ini dilaksanakan diseluruh Darah Pemilihan (Dapil). Sebagai bentuk kepedulian DPC PDIP Sumbawa dalam meretas pandemi Covid-19. “Semoga kegiatan kami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,”katanya, seraya menambahkan pentingnya edukasi masyarakat agar anjuran pemerintah terkait pencegahan Covid-19 dapat diterapkan.

Dalam memutus mata rantai pandemi ini butuh dukungan bersama di setiap dusun dan desa. Selain tentunya dibarengi dengan langkah langkah penanganan yang tepat.

Kegiatan ini sesuai arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Agar seluruh kader partai di semua tingkatan bergotong royong terlibat aktif membantu masyarakat dalam pencegahan dampak dari Covid-19. Kegiatan itu dalam krangka memberikan bantuan paket sembako dan nutrisi serta masker kepada sejumlah warga kurang mampu. Pihaknya juga menyambangi sejumlah pasar. Seperti di pasar Alas pembagian masker dan tandon air. Dilanjutkan ke pos pengamanan Polsek Alas.

Mengunjungi dan memberikan sembako di posko desa Kalimango, Juran Alas dan Labuan Mapin. “Di posko posko itu pembagian sembako dan APD,”terang Rafiq yang juga Ketua DPRD Sumbawa ini.

Selain menyalurkan bangtuan, jajaran pengurus PDI P juga menyambangi beberapa pasien yang sudah sembuh dari Covid-19. Seperti salah satu warga asal desa Labuan Jambu sekaligus diserahkan paket bantuan. “Kami berpesan, orang yang terpapar Corona agar jangan dikucilkan,”pinta Rafik. (arn/*)

mahnya masing-masing untuk menjalani karantina atau isolasi di Rumah Sakit darurat Kota Bima.

“Setelah dinyatakan reaktif kita langsung menjemputnya. Ketiganya akan langsug dikarantina di Rumah Sakit Darurat,” katanya.

Selain dikarantina, lanjut Malik ketiga pedagang terse-

but akan diambil sampel swabnya untuk dikirim ke laboratorium, memastikan apakah ketiganya negatif atau positif terpapar Covid-19.

“Hari ini juga akan diambil swabnya untuk diuji. Karena hasil reaktif tes cepat belum tentu positif Covid-19, bisa saja ada gejala lain,” ujarnya.

Sementara tes cepat gelombang kedua, Rabu (13/5) juga masih dipusatkan di pasar Amahami dengan menyasar pedagang. Diperikirakan ada 20 hingga 30 pedagang yang akan dites cepat.

“Untuk hasil tes cepat Rabu ini kemungkinan Kamis (14/5) besok akan diketahui hasilnya,” katanya.

Malik menambahkan, alasan pihaknya melaksanakan tes cepat terhadap pedagang lantaran pasar Amahami rentan terpapar Covid-19, karena ada kegiatan dan interaksi warga dalam jumlah banyak.

“Di Kota Bima hanya pasar yang belum ditutup. Sementara tempat lainnya sudah ditutup. Makanya perlu diantisipasi karena banyak interaksi warga,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Fokus Retas Penyebaran Covid-19

Cegah Covid-19

Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbawa, jajaran Pengurus DPC PDI P Kabupaten Sumbawa bersama PAC dan anak ranting melaksanakan “Gerakan 10 Ribu Masker dan Bantuan Sembako” untuk warga terdampak Covid-19 di semua wilayah Daerah Pemilihan (Dapil). Terutama pada wilayah zona merah Covid-19.

Menindaklanjuti Surat DPP PDI Perjuangan tentang instruksi mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan virus korona.

Gerakan ini telah dimulai sejak Sabtu (9/5) lalu di Labuan Kuris Kecamatan Lape. Dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Sumbawa, A. Rafik S.H yang didampingi Gita Liesbano S.H M.Kn (Sekretaris), Edy Syahriansah S.E (Bendahara), Dra. Saidatul Kamila Djibril, Siti Jamila S.Pd, Nyoman Wisma S.AP, serta pengurus PAC, di Aula Kantor Desa setempat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Pemdes, tim relawan desa, TNI dan Polri di wilayah bersangkutan, termasuk jajaran Puskesmas Lape.

Hari berikutnya, Minggu (10/5) juga dilakukan gerakan serupa di wilayah barat Sumbawa meliputi kecamatan Rhee, Buer, Alas, Utan dan Alas Barat. Kemudin Senin (11/5) beralih ke wilayah timur Sumbawa, di desa Labuan Bontong dan desa Labuan Jamu kecamatan Tarano. Pada Selasa (12/5) pagi dilanjutkan di wilayah tengah, kcamatan Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utar, Labuan Badas, Unter Iwes. Sore harinya pembagian takjil buka puasa di depan Kantor DPC PDI P Sumbawa yang rencananya akan terus dilakukan hingga Jumat mendatang. Serta Sabtu mendatang, akan langsung turun ke kecamatan Lunyuk.

(Suara NTB/ist)

Kondisi Embung Tiu Bangkema

(Suara NTB/ist)

Penyerahan bantuan masker dan sembako di Labuan Kuris.

(Suara NTB/ist)

Penyerahan sembako dan bantuan tandon di salah satu pasar di Alas.

(Suara NTB/ist)

Pembagian takjil di depan Kantor DPC PDI P Sumbawa.

buh. “Kita bersyukur dari hari ke hari pasien sembuh sudah bertambah,” tukasnya.

Meskipun demikian, pi-

haknya juga sudah menyiapkan gedung RSUD baru sebagai rujukan second line, jika nantinya terjadi penambahan

pasien. “Walaupun sudah kita siapkan, mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan pasien,” pungkasnya.(ind)

SK PNS Akhirnya Diterima

Perwakilan CPNS K2 Terharu dan Sampaikan Maaf ke Bupati Dompu (Suara NTB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari formasi honorer kategori 2 (K2) kelompok 256 akhirnya menerima Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) terhitung 1 Desember 2019. Sebanyak 217 yang masih sebagai pegawai lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) ini diterbitkan SK PNS-nya dan langsung didistribusikan, Rabu (13/5) pagi melalui koordinator perwakilannya.

Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan yang mewakili Bupati Dompu saat pembagian SK PNS terhadap kelompo 256 CPNS K2 di aula BKD dan PSDM Kabupaten Dompu mengungkapkan, pembagian SK PNS ini atas permintaan Bupati yang meminta untuk segera menyelesaikan SK PNS terhadap kelompok 256.

Semula penundaan pembagian SK PNS ini karena rasa trauma Bupati atas status hukumnya yang dijadikan tersangka dalam kasus 134 CPNS K2 Dompu.

Apalagi ada diantara kelompok 256 CPNS K2 Dompu ini, sempat disebut – sebut dilaporkan ke Polda NTB karena kasusnya serupa dengan kelompok 134. “Itu yang menghambat,” kata Ruslan.

Upaya Bupati bersama jajarannya menyelesaikan status kepegawaian para honorer K2 Dompu ini, kata Ruslan, tetap kuat dan ditandai dengan koordinasi serta bersurat ke BKN hingga Ombusman RI. Tidak hanya terhadap kelompok 256, tapi juga terhadap kelompok 135 orang yang dibatalkan SK CPNS-nya.

“Karena Bupati sangat yakin setelah putusan PTUN (Mataram) dan sebagainya, artinya tidak ada lagi pemisahan antara (kelompok) 256 dan 134. Maunya pak Bupati, semuanya dipulihkan, itu intinya,” jelasnya.

“Masih berharap, Bupati menjadikan posisi tawar kalian.

Cuman kemarin (saat demo), ndak bisa ngomong seperti itu,” tambahnya Ruslan.

Kini lanjut Ruslan, pihaknya membagikan SK PNS terhadap kelompok 256. Tapi dari kelompok ini, ada 39 orang beralih menjadi pegawai lingkup Provinsi NTB. Sebanyak 217 orang sebagai pegawai lingkup Pemda Dompu dan yang sudah diterbitkan SK PNS-nya sebanyak 213 orang dan dibagikan melalui koordinator perwakilan untuk menghindari

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN SK - Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan menyaksikan proses penyerahan SK pengangkatan sebagai PNS terhadap perwakilan 217 dari kelompok 256 CPNS K2 Dompu, Rabu (13/5). Penyerahan SK disampaikan Kepala Bidang Mutasi BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Abdul Suhud didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Dompu, Muhammad Iksan, SST, MM di aula BKD dan PSDM Kabupaten Dompu. kerumunan (Physical Distancing).

Empat orang yang belum diterbitkan SK PNS-nya, kata Ruslan, karena masih ada kekurangan bahan dan terjadi miskomunikasi.

Tapi bahan yang dibutuhkan tersebut sudah lengkap, sehingga SK PNS terhadap 4 orang ini akan segera diterbitkan dengan hak yang sama seperti 213 orang.

“Karena kurang bahan. Bukan karena hilang di tengah jalan atau ada faktor X di BKD, tetapi sesungguhnya yang 4 orang ini sama sekali miskomunikasi dengan kami dan kami kesulitan mencari yang bersangkutan,” terangnya.

Terkait beberapa diantara PNS ini ada yang sudah purna tugas dan meninggal dunia, Ruslan mengaku, tetap menerbitkan SK PNS-nya. Tapi pada tahap berikutnya bersama tim dari Inspektorat dan Bagian Ortal Setda Dompu akan mengkaji untuk menjadi telaahan kepada Bupati.

“Kira-kira tindak lanjut kita seperti apa? Terutama terkait dengan hak-hak PNS yang sudah memasuki usia pensiun, dan bahkan ada yang meninggal dunia itu. Artinya itu, setelah kita bagi ini tidak tinggal diam, tapi bagaimana tindak lanjutnya itu, kita memenuhi apa yang menjadi hak CPNS itu sendiri,” jelasnya.

Ketua forums CPNS K2 kelompok 256, Kusumaatmaja dalam forum pembagian SK PNS di aula BKD dan PSDM Dompu menyampaikan rasa harunya atas pembagian SK PNS ini. Karena penantian dan perjuangan panjang telah dilalui untuk mendapatkan SK PNS sejak diangkat menjadi CPNS pada 1 Agustus 2014 lalu. Semua itu ada hikmah dan nilai positifnya, karena proses tersebut sudah menempa pihaknya menjadi ASN yang baik.

“Badai sudah berlalu. Ijinkan kami semua bisa menjadi ASN yang baik,” kata Kusuma mengakiri isi hati perwakilan CPNS. Sebelumnya ia menyampaikan permohonan maafnya kepada Bupati Dompu dan jajarannya. Karena selama perjuangan untuk mendapatkan SK PNS, ada banyak miskomunikasi yang memicu pernyataan yang kurang pas, maupun sikap yang menyakiti hati. “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sangat tulus, karena pasti ada kekeliruan kami kepada bapak semua, terutama kepada Bupati yang kami hormati. Kami sangat menyesali karena sesuatu yang dulunya kami terlalu tertantang dan tidak pikirkan lebih dulu, perbuatan yang menyakiti hati banyak orang,” kata Kusumaatmaja, guru SDN 10 Woja ini. (ula/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

Halaman 6

Kumpulkan Bantuan Terdampak Corona KASUS positif Corona di NTB terus meningkat. Selasa (12/5) terjadi penambahan kasus positif. Ini membuat akumulasi kasus Corona di NTB menjadi 344 kasus. Rinciannya 126 orang sudah sembuh, tujuh meninggal dunia, serta 211 orang masih positif dan dalam keadaan baik Semakin banyaknya kasus positif Corona membuat aktivitas di luar rumah nampaknya akan makin panjang.

Hal itu tentu berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat terdampak. Kondisi sulit ini membuat guru di SMPN 7 Mataram mengumpulkan bantuan.

Dalam hal ini, Kepala (Suara NTB/dys) SMPN 7 Mataram H. MuhamAhmad Saehu mad Sibawaih melalui Wakasek Ahmad Saehu, menegaskan pihaknya berinisiatif mengumpulkan bantuan untuk masyarakat sekitar sekolah terdampak Covid-19. “Kita kumpulkan untuk mereka,” ujarnya.

Pengumpulan dilakukan di sekolah. Hasil pengumpulan tersebut nantinya dibelanjakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat yang kini mulai terasa kesulitan akibat dampak dahsyat Covid-19. “ Ini dahsyat betul dampaknya, banyak yang stres karena Corona ini,” ungkap Saehu.

Tentu saja mereka stres lantaran mata pencaharian mereka hilang. Sedangkan di satu sisi kebutuhan hidup mereka juga tak bisa dihindarkan. Apalagi kini tengah dalam suasana menunaikan ibadah puasa. “Apalagi sekarang ini kita sedang puasa,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Saehu bahwa pembagian akan dijadwalkan nanti. Sementara untuk sasaran yang pasti ialah masyarakat terdampak Corona, mereka yang mengalami kesusahan akibat dari Corona ini. (dys)

Jadi Teladan bagi Anak

Tontonan Orang Tua Harus Berkualitas Mataram (Suara NTB) Televisi menjadi salah satu hiburan yang banyak digemari baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Terdapat beragam program dalam televisi yang membuat anak betah menontonnya. Sebagian anak bahkan menghabiskan banyak waktunya hanya untuk menonton TV. Hal ini dianggap dapat berpengaruh buruk pada fisik maupun mental anak. Selain itu menonton TV memang dapat menghadirkan kesenangan bagi anak, namun ini juga dapat memberi efek negatif.

Fasilitator Nasional Pen(Suara NTB/ist) didikan Keluarga Nuraeni, Nuraeni M.Si., mengingatkan para orang tua agar senantiasa memberi teladan baik pada anak. Salah satunya ialah memberi teladan lewat apa yang mereka tonton di TV. Kata dia, tontonan orang tua berpengaruh terhadap apa yang ditonton anak-anak.

Dia pun menyebutkan orang tua harus bisa jadi role model bagi anak. Jangan sampai kebiasaan buruk lahir dari tontonan tidak berkualitas. Mengingat apa yang ditonton anak sangat tergantung dari apa yang dilihat orang tua mereka.

“Film kartun yang islami game juga harus kita pilihkan, kita dampingi juga kita diskusikan hasil tontonan itu. Yang paling penting ialah modeling orang tua. Kalau ortu suka nonton Korea jangan salahkan anak kalau suka itu kalau ibunya juga nonton sinetron jangan salahkan anaknya kelak suka nonton sinetron,” ujar dosen Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram ini.

Menurutnya, anak-anak yang melihat acara kekerasan di TV cenderung menunjukkan perilaku agresif, merasa dunia menakutkan, dan khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Karakter-karakterdi TV juga seringkali menunjukkan perilaku buruk, seperti berkelahi, minum alkohol, atau merokok yang dapat ditiru oleh anak.

Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menonton program berbau seksual di TV lebih mungkin memulai hubungan seks lebih awal daripada teman sebayanya yang tidak menonton. Sementara, iklan rokok atau orang yang merokok di acara TV dapat mendorong anak untuk meniru karena merasa perilaku tersebut diterima oleh masyarakat.

Hubungan antara menonton televisi dan usia mulai merokok lebih kuat dibanding dengan teman yang merokok, orangtua yang merokok, ataupun jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa merokok yang dilakukan oleh karakter film dapat meningkatkan kemungkinan penontonnya untuk ikut merokok.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi orangtua dalam mengawasi tontonan anak, dan menetapkan batasan waktu menonton TV agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktunya di depan layar. Pilihlah program yang mendidik dan dirancang khusus anak-anak, seperti mengajarkan keterampilan bahasa atau berhitung.

“Dampak negatifnya luar biasa. Ortu harus memilih mana tontonan. Jangan boleh dirayu sama anak, kita yang tentukan,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Ketua Satgas Covid-19 PWNU NTB Lalu Aksar Ansori saat menjadi narasumber diskusi daring, Selasa (12/5).

Antisipasi Krisis pada Anak di Masa Pandemi

KPAI Ingatkan Pemerintah Bentuk Skema Mataram (Suara NTB) Satgas Covid-19 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB menggelar diskusi daring bertajuk “Ancaman Covid-19 Terhadap Anak dan Peran Masyarakat”, Selasa (12/5). Diskusi menghadirkan narasumber Komisioner KPAI RI, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Dalam paparannya, Komisioner KPAI RI Al Maryati Solihah, meminta agar pemerintah membentuk skema antisipasi krisis pada anak di masa pandemi ini. Menurutnya berdasarkan pemberitaan di media banyak korban positif Corona dari anak-anak.

Kata dia, anak-anak butuh penanganan khusus. Mengingat mereka terkait dengan orang tua, masyarakat, pengasuh, wali. Untuk itu di masa pandemi ini harus ada pro-

tokol sebagai guidance untuk pemberian petunjuk pada anak-anak selama Covid-19.

“Corona ini sebagai fase yang sangat khawatir,” ujarnya.

Dilanjutkan bahwa anakanak harus diberi pengasuhan yang baik meski dalam situasi tidak baik. Dikatakan ada beberapa krisis yang dihadapi anak saat ini. Mulai dari krisis pendidikan, krisis pengasuhan, krisis ekonomi.

“Tiba-tiba anak harus belajar daring, anak bosan. Pen-

Mataram (Suara NTB) Selama pandemi Covid-19, pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara jarak jauh melalui moda dalam jaringan (daring). Kegiatan praktik pun tidak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya. Sekolah diarahkan untuk mengatur kegiatan praktik sesuai kondisi yang memungkinkan di sekolah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan kegiatan praktik untuk penilaian maupun peningkatan keterampilan siswa diatur oleh sekolah sesuai kondisi yang memungkinkan. “Dapat melalui penugasan atau project/product based learning,” ujarnya.

Aidy juga sudah memberikan arahan terkait ramburambu kenaikan kelas. Secara umum peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.

Siswa juga tidak memiliki lebih dari dua mata pelajaran Program Muatan Nasional, Program Muatan Kewilayahan dan C1, yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi

Target Penggunaan Gedung SMAN 11 Mataram mencapai 100 persen. Gedung SMAN 11 Mataram berlokasi di Majeluk, Kota Mataram.

Gedung itu berisi empat ruangan. Fauzan menyebutkan pembangunan gedung baru itu menghabiskan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.

SMAN 11 Mataram baru membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di awal tahun ajaran 2019/2020 lalu.

Sebanyak 34 orang siswa diterima saat PPDB tersebut.

Selama ini proses pembelajaran SMAN 11 Mataram dilaksanakan di SMAN 6 Mataram.

Kepala sekolah, tata usaha, dan guru-guru juga untuk sementara berasal dari SMAN 6 Mataram. Meski demikian, ia meyakini pembelajaran siswa SMAN 11 Mataram di SMAN 6 Mataram tetap berjalan dengan semestinya. “In-

penanganan wabah Covid 19 utamanya kelompok rentan seperti anak, disabilitas dan manula.

Dikatakannya bahwa fakta di NTB yang positif Covid19 tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak. Ada sekitar 3 persen balita, 9 persen anak, 50 persen dewasa, 32 persen lanjut usia dan 6 persen manula. Artinya 18 persen yang rentan terdiri dari balita, anak dan manula.

Padahal mereka tidak pernah bepergian dan sebagian besar tidak pernah kontak dengan pasien Covid-19 sementara 82 persen orang dewasa dan lanjut usia aktif melakukan interaksi dan bepergian hingga ke zona merah. (dys)

Praktik Siswa SMK Diatur Sesuai Gelar Kunjungan Rumah Sekolah Mengacu pada Kondisi yang Memungkinkan Protokol Kesehatan

Tahun Ajaran Baru

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan gedung SMAN 11 Mataram sudah bisa ditempati pada tahun ajaran 2020/ 2021 nanti. Selama ini siswa SMAN 11 Mataram melaksanakan pembelajaran di SMAN 6 Mataram.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan mengatakan gedung SMAN 11 Mataram bisa ditempati untuk proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru nanti. “Alhamdulillah inysa Allah bisa ditempati,” kata Fauzan menjawab Suara NTB kemarin.

Pada awal tahun ini Fauzan mengatakan gedung SMAN 11 Mataram sudah

gaduan ke kami ada orang tua gelisah, bahkan ada kekerasan fisik, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana. Prinsipnya perkembangan anak non-diskriminasi harus jadi prioritas dalam langkah-langkah penanganan Covid-19,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, menjelaskan anak-anak yang terpapar Covid-19 di NTB terdiri dari berbagai klaster. Seperti Klaster Gowa,

Jakarta, dan Bogor. Pihaknya pun mengaku telah membuat panduan cara menjaga anak dan bayi di masa pandemi, seperti membuat jadwal Posyandu khusus untuk menjaga jarak.

Selain itu, menangani korban anak-anak tersebut, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah juga. Ada tiga langkah yang saling terkait satu sama lain. Di antaranya ialah langkah kuratif, langkah preventif, dan langkah promotif.

Ketua Satgas Covid-19 PWNU NTB Lalu Aksar Ansori, menegaskan melalui diskusi ini pihaknya bisa memberikan masukan dan menginformasikan berbagai ikhtiar yang pernah dilakukan dalam

sya Allah pembelajaran aman dan terkendali,” ujar Fauzan.

Dibangunnya SMAN 11 Mataram untuk mengakomodasi siswa jenjang SMA yang bertempat tinggal di wilayah Cakranegara bagian utara.

Fauzan mengatakan, SMAN 11 Mataram satu-satunya SMA di wilayah Cakranegara itu. Kehadiran sekolah negeri ini untuk mendekatkan sekolah ke siswa.

Sementara itu, terkait dengan perangkat guru dan tenaga kependidikan, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., yang dihubungi Rabu (13/5) menyampaikan, pada akhir semester ini atau paling telat awal tahun ajaran baru pihaknya sudah menyiapkan perangkat guru dan tenaga kependidikan

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Fauzan di SMAN 11 Mataram.

“Yang ini masih akan dimusyawarahkan dulu,” ujarnya. (ron)

keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimal (SKM) atau predikat D. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rerata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut.

“Siswa tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 (Produktif) yang masingmasing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilannnya di bawah Skor Ketuntasan Minimal (SKM) atau predikat D,” kata Aidy.

Aidy juga menyampaikan bahwa satuan pendidikan dapat dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Dihubungi terpisah, Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rahmad, S.Pd., M.T., mengatakan untuk nilai keterampilan siswa saat kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang sudah dilakukan guru sebelum pandemi Covid-19 sesuai teknik penilaian yang digunakan, yaitu praktik, produk, proyek, atau portofolio.

Sementara di masa pandemi Covid-19, pihaknya melakukan penilaian proses pembelajaran berbasis produk atau product based learning.

Ruju menjelaskan dalam pembelajaran berbasis produk, siswa membuat produk yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Produk itu antara lain membuat cairan pembersih tangan, membuat alat semprot disinfektan sederhana, membuat poster pencegahan Covid-19 dan lainnya. “Dinilai dari proses, foto, dan hasil produk bisa dikirim videonya,” jelasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan belajar dari rumah tidak bisa serta merta dilaksanakan sepenuhnya secara dalam jaringan (daring) karena ada siswa yang tidak memiliki sarana. Untuk mengatasi itu, sekolah melaksanakan kunjungan rumah sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti mengatakan, selama ini SMAN 8 Mataram baru mendata siswa yang tidak memiliki sarana. Terkait kunjungan rumah, sekolah menyesuaikan standar protokol kesehatan. “Kalau siswanya tinggal di daerah zona hijau, gurunya pergi melakukan kunjungan rumah, kalau di zona merah, guru masih belum turun,” ujarnya, Rabu (13/5).

Terpisah, Kepala SMAN 7 Mataram, Munawar, mengatakan, untuk siswa di SMAN 7 Mataram yang tidak memiliki sarana penunjang pembelajaran daring relatif tidak banyak. Menurutnya sebagian siswa masih bisa dihubungi melalui pesan singkat atau SMS. Kalau ada yang dikunjungi oleh guru, guru tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Tidak boleh banyak orang, pakai masker, cuci tangan, dan lainnya,” ujarnya.

Munawar juga mengatakan untuk kegiatan selama bulan Ramadhan, pihaknya tidak mengadakan sama sekali kegiatan siswa di sekolah. Selama belajar mandiri di rumah, SMAN 7 Mataram fokus pada pembelajaran daring bagi siswa kelas X dan XI. “Kalau kegiatan siswa tidak ada sama sekali, guru dan tenaga yang lainnya dibuatkan jadwal piket menghindari kerumunan, kecuali usia di atas 50 bekerja dari rumah,” ujar Munawar.

Kepala Dinas Dikbud NTB,

(Suara NTB/dok)

Hj. Suprapti Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan, masa belajar dari rumah yang berakhir pada Senin (11/5) resmi diperpanjang sampai dengan Senin (1/6). Ia meminta agar kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bisa belajar daring (online) atau semi daring dengan menugaskan guru BP/BK atau guru yang relevan.

Aidy juga meminta kepala sekolah memastikan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah. Dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. “Tetap di dalam rumah, atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala SMAN 9 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., juga mengatakan, sekitar 80 persen siswa bisa mengikuti pembelajaran daring. Sisanya siswa terkendala HP dan kuota internet. Untuk mengatasi itu, pihaknya memberikan tugas semi daring melalui WhatsApp orang tua siswa. Juga secara konvensional melalui buku tugas. (ron)

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

POLHUKAM

Halaman 7

PKB Hati-hati Putuskan Arah Dukungan di Loteng dan Dompu Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak, PKB baru sudah menetapkan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusungnya di lima daerah. Sedangkan dua daerah lainnya sedang dalam proses.

(Suara NTB/ist_Humas BNNP NTB)

PEMAPARAN - Kapolda NTB M Iqbal (kiri) mendengarkan pemaparan Kepala BNNP NTB Sugianyar Dwi Putra (kanan) Rabu (13/5) kemarin.

Silaturahmi, Polda-BNN Sinergi Cegah dan Tindak Narkoba Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal melanjutkan safari silaturahminya pada Rabu (13/5) kemarin. Kunjungannya menemui Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyara Dwi Putra. Pemberantasan narkoba harus sejalan upaya pencegahan dengan pemberantasannya. “Narkoba adalah musuh bangsa yang harus dilawan secara bersama-sama,” tegasnya.

Dia menjelaskan NTB belum ada bandar besar narkoba.

Meski demikian kaki tangan daerah lain pun sudah cukup membuat NTB jadi daerah rawan narkoba. “Kita tindak tegas dan terukur bagi bandar dan pengedar jaringan besar narkoba di NTB. Kita sudah menangkap mereka dan sekarang banyak yang masih menjalani proses hukum,” terangnya.

Dalam hal pengembangan penindakan kasus, Iqbal sudah memerintahkan Polres jajaran untuk terus mengejar jaringan. Bahkan yang sudah ditangkap pun masih bisa mengendalikan walaupun sudah di dalam sel penjara. “Harus ditangkap jaringan mereka itu,” tegas Iqbal. Polda NTB bersama BNNP NTB, sambung dia, mengembangkan formula untuk menutup celah narkoba di tingkat suplai, yakni bandar dan pengedar. Juga di tingkat konsumen, yakni pecandu akut atau penyalahguna baru.

“Kita menginginkan pencegahan dan penindakan hukum ini berjalan optimal agar dapat menekan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba,” jelas Iqbal. Sementara Sugianyar menambahkan, masa pandemi Covid-19 ini bukannya membuat para bandar dan pengedar menyurutkan aksinya.

Bahkan merasa makin leluasa. “Hanya saja memang terputus jaringan mereka,” terangnya.

Modus lama dan modus baru dijalankan. Beberapa yang diungkap BNNP NTB belakangan ini yakni pengiriman sabu menggunakan kurir. Kurir diupah dari daerah pengiriman.

Sabu disimpan di dalam dubur. Empat pelaku yang memakai modus ini ditangkap Maret lalu. “Yang terungkap kan masih ada yang mengirim lewat bandara. Karena transportasi ini karena Covid-19 ini terbatas. Mereka jadi tambah banyak mengirim lewat jalur ekspedisi,” tutup Sugianyar. (why)

Dewan Minta Pemprov Benahi Pola Distribusi Isi Sembako JPS Tahap II Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD NTB melihat masih banyak kelemahan dalam distribusi program bantuan paket sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang Provinsi NTB. Terutama terkait dengan isi paket sembako yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal inilah yang kemudian membuat Komisi II DPRD kota memanggil OPD terkait untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya dalam rangka mengevaluasi supaya distribusi (Suara NTB/dok) JPS, sehingga program taLalu Hadrian Irfani hap dua bisa lebih baik.

“Makanya baru-baru kami sudah rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Pertanian,” kata Sekretaris Komisi II, Lalu Hadrian Irfani.

Menurutnya, Komisi II tetap akan melakukan pengawalan.

Pihaknya tidak ingin masyarakat kecewa terlebih mereka korban Covid-19 yang merasakan langsung dampaknya. ‘’Komisi II menanyakan masalah isi dari paket JPS gemilang.

Memang diakui banyak kelemaham dan kekurangan pada tahap pertama. Kami mendorong agar tahap kedua, pendistribusiannya sudah dalam bentuk paket tidak parsial,” tegas ketua Fraksi PKB DPRD NTB itu.

Hadrian juga menegaskan JPS kedua tetap dalam bentuk Sembako. Namun dari hasil rapat tersebut sejumlah item isi paket sembako pada tahap pertama akan dihilangkan pada tahap dua ini. Seperti telur, diganti dengan abon ikan/ikan kering. Isi paket JPS Gemilang tahap kedua yaitu Beras, Minyak goreng, Abon ikan/ikan kering Minyak kayu putih, Serbat/teh kelor/kopi.

Untuk masker sendiri dihandel oleh Dinas Koperasi dan UMKM, lanjutnya tidak lagi dimasukkan dalam paket sembako, namun pembagiannya akan dilaksanakan door to door oleh dinas tersebut. Komisi II mengakui isi paket sembako itu karena konsep Pemprov adalah memberdayakan UKM/ IKM yang terdampak Covid-19.

Ia mencontohkan minyak kayu putih ini diproduksi oleh IKM yang ada di Lombok Utara dan Lombok Timur. Binaan KPH Dinas kehutaan dan Lingkungan Hidup. Terkait urgensinya minyak kayu putih ini menurut Dinas Perindustrian adalah berdasarkan rapat satuan gugus tugas, minyak kayu putih bisa digunakan sebagai minyak terapi untuk menolak virus termasuk virus corona.

Ditempat terpisah, Pemprov NTB memastikan akan membenahi pola penyaluran JPS Gemilang tahap II. Hal ini menjawab keluhan dari kepala desa dan lurah pada penyaluran JPS Gemilang tahap I bahwa paket sembako dan suplemen JPS Gemilang tidak datang bersamaan atau tidak lengkap.

Sehingga pada penyaluran JPS Gemilang tahap II, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengadakan barang untuk paket sembako dan suplemen harus membentuk tim khusus distribusi. Sehingga paket sembako dan suplemen yang diterima keluarga penerima manfaat lengkap.

“Untuk distribusi JPS Gemilang tahap II, OPD teknis yang mengadakan barang harus membentuk tim khusus distribusi. Supaya jadwal dan barang yang diadakan bisa terjadwal secara bersama-sama sampai di desa lalu didistribusikan ke masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB. (ndi)

Lima daerah tempat arah dukungan PKB sudah final itu yakni KLU, Kota Mataram, Sumbawa, KSB dan Bima.

Bahkan Paslon di lima daerah tersebut sudah diberikan surat tugas oleh DPP PKB untuk memenuhinya beberapa persyaratan lainnya, seperti partai koalisi, mengingat PKB tak bisa mengusung Paslon sendirian.

“Jadi tahapan di PKB untuk di NTB sudah menuju final. Karena lima rekomendasi sudah kita keluarkan, tinggal bagaimana para calon itu sekarang menindaklanjutinya,” ungkap Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiyansah kepada wartawan.

Sementara itu untuk dua daerah belum final arah duku-

ngan PKB yakni Lombok Tengah dan Dompu. Didua daerah itu PKB masih belum menentukan arah dukungannya.

Didua daerah itu disebut Akhdiyansah bahwa partainya sangat berhati-hati dalam menentukan sikap dan keputusan arah dukungan.

“Kita tidak mau tergesagesa, karena dua daerah merupakan basis utama PKB, Raihan kursi kita paling besar di dua daerah ini, sehingga kehati-hatian sangat penting untuk memastikan dapat merebut kemenangan dibasis sendiri,” jelasnya.

Dengan adanya krisis Covid-19 ini Pilkada juga diundur pelaksanaannya selama tiga

bulan. Lantas apakah PKB akan melakukan evaluasi ulang atas arah dukungan yang sudah mereka tetapkan. Dikatakan anggota DPRD NTB itu bahwa diakuinya Pilkada serentak 2020 saat ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya.

Ditegaskan sekalipun ada penundaan Pilkada 2020, memastikan arah dukungan parpol berbasis nadhiyin yang sudah ditetapkan di lima daerah itu tidak akan berubah. Hal itu sebagai bentuk komitmen PKB terhadap proses yang sudah dijalani selama ini dalam penjaringan bakal pasangan calon yang akan diusung.

“Selama mereka mampu memenuhi perintah SK tugas yang sudah kita berikan, arah dukun-

gan PKB dipastikan tak akan berubah. Kalau SK dukungan nantinya sudah dikeluarkan, bagaimana kemudian kesiapan calon. Harus ada strategi baru, formula baru menghadapi Pilkada dalam situasi kondisi begini, Covid-19 ini,” katanya.

Karena itu, menurutnya perlu merancang strategi bagaimana merebut suara rakyat di tengah situasi pendemi Covid-19 ini. Ia pun meminta kepada para Paslon bersama partai politik pendukung supaya dari sekarang mulai merancang strategi pemenangan, dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Diketahui, arah dukungan PKB yang sudah mengerucut di lima kabupaten kota dari tujuh daerah menggelar Pilkada. Yakni, Pilkada Kota Mataram paket Makmur - Ahda, Pilkada KLU ke paket Djohan - Danny, Pilkada

(Suara NTB/dok)

Akhdiyansah KSB paket Musyafirin - Fud Syaifuddin, Pilkada Sumbawa paket Haji Mo - Novi dan Pilkada Bima paket Indah Damayanti Putri - Dahlan M. Noer. (ndi)

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

KESEPAKATAN - Kapolda NTB Mohammad Iqbal bersama Gubernur NTB H.Zulkieflimansyah menandatangani Kesepakatan Penanganan Ketertiban Umum penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/5) kemarin.

Polda NTB Siap Kawal PSBB Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menguatkan komitmennya mendukung kebijakan Pemprov NTB. Polda NTB sebagai penegak peraturan ketertiban umum apabila penanganan Covid-19 pada tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut tercantum dalam kesepakatan penanganan ketertiban umum yang ditandatangani Kapolda NTB Irjen

Pol Mohammad Iqbal dan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, saat silaturahmi Rabu (13/5) di Kantor Gubernur NTB. “Sebagai langkah antisipasi bilamana perkembangan Covid19 di wilayah NTB meningkat sehingga statusnya akan ditingkatkan menjadi PSBB, maka Polri dilibatkan dalam penegakan Peraturan Ketertiban Umum,” jelas Kapolda seperti dijelaskan Kabid

Humas Kombes Pol Artanto dalam keterangan tertulisnya.

Sinergitas Pemprov NTB dan Polda NTB telah berjalan baik dalam penanganan Covid-19.

Penanganan yang tanggap akan mempercepat situasi pandemi berakhir sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti semula. Kapolda NTB menyampaikan jajarannya siap mendukung penuh program Pemda mau-

pun Pusat dalam memajukan pembangunan di NTB. “Terutama faktor keamanan,” ucap Iqbal.

Sementara Gubernur NTB menjelaskan bahwa NTB adalah daerah pariwisata yang telah ditetapkan menjadi destinasi wisata dunia. Salah satunya destinasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Kawasan pariwisata terpadu ini memiliki sirkuit jalanan Mo-

toGP yang sudah masuk tahap kosntruksi. Namun, di sisi lain masih ada persoalan yang masih harus diselesaikan.

“Ini menjadi perhatian Presiden sehingga diharapkan dengan adanya Kapolda baru kita bisa bersinergi untuk samasama dapat menyelsaikan semua permasalahan maupun hambatan hambatan tersebut,” terangnya. (why)

Jukir dan Nelayan Kurir Sabu Ditangkap

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Dua tersangka kurir sabu 91,14 gram diamankan di kantor BNNP NTB, kemarin.

Mataram (Suara NTB) BNN Provinsi NTB menangkap dua kurir narkoba, KA (36) dan HA (34). Pasangan tukang parkir dan nelayan ini diduga menjembatani pengiri-

man 91,14 gram sabu. Narkoba dari Batam Kepulauan Riau itu pesanan bandar. Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra mengatakan, dua orang yang perannya sebagai

kurir ini ditangkap saat mengambil paket. Narkoba dikirim lewat jasa pengiriman paket kilat.

Narkoba disamarkan dengan paketberisihandukbasahdancelana jin seperti tertulis di resi pengiriman. “Ternyata isinya sebungkus sabu. Dikirim dari Batam,” ujar Sugianyar didampingi Kabid Pemberantasan AKBP Denny Priadi.

SudahhampirsepekanKAdanHA ditangkap. Namun si pemesan barang masih belum ketahuan identitasnya. Walaupun petunjuk dari riwayat percakapan ponsel sudah didapat.

“Pengakuannya barang ini pesanan bos besar,” imbuh Denny. Dua tersangka berkilah tidak tahu nama bos besar yang disebutnya itu. Bertemu juga tidak pernah. Cuma kontak-kontakan telepon. Dua pelaku ini diupah

118 CPNS K2 Dompu Gusar Menunggu SK Bupati Mataram (Suara NTB) Rabu (13/5) kemarin jadi momen bersejarah bagi 256 honorer kategori II Kabupaten Dompu setelah terbit Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN oleh Bupati. Namun saat bersamaan, 118 orang lainnya masih gusar, karena dibatalkan SK sebagai CPNS oleh Bupati lima tahun lalu.

“Saya berharap Bupati sepatutnya diayomi dan meniru hal baik yang telah dilakukan Bapak Gubernur NTB,” kata Yan Mangandar Putra, SH.,MH, tim kuasa hukum CPNS yang dibatalkan SK-nya.

Yan Mangandar mendampingi proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk 8 orang dari total 118 yang dibatalkan SK sebelumnya. Menurut Yan Mangandar, seluruh CPNS itu berhak mendapat SK sebagai ASN karena sudah jelas telah melalui proses secara benar, di sisi lain tidak pernah dipersoalkan di BKN

maupun Menpan RB. “Apalagi kasus ini telah beberapa kali dimusyawarahkan dan disepakati penyelesaiannya, baik oleh Bupati, BKN, Menpan RB dan Ombudsman RI. Rekomendasinya agar Bupati segera menyerahkan SK K2 tersebut,” kata Yan. Mendengar kabar soal 256 orang honorer yang telah diangkat sebagai ASN membuat para honorer yang dibatalkan SK-nya menjadi gusar. Sehingga Yan berharap Bupati adil membuat keputusan kepada warganya.

Persoalan panjang pada honorer K2 Dompu berlarut menjadi dua masalah. Para honorer K2 yang mencapai 256 orang, perjuangan akhirnya mencapai tujuan setelah penyerahan SK pada Rabu (13/5) kemarin. Hal ini dibenarkan Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna setelah mendapat tembusan SK Bupati.

“SK PNS CPNS K2 256 Dompu telah terbit dan hari

ini dibagikan, setelah kurang lebih 5 tahun tidak ada kejelasan,” kata Arya. Menurut dia, SK ini sesuai dengan apa yang menjadi temuan Ombudsman, kemudian diberikan tindakan korektif kepada Bupati Dompu, H. Bambang Yasin waktu itu. Bupati pun merespons dengan baik.

“Sejak maret 2019, kami menangani Laporan ini, sampai ke tingkat Ombudsman pusat, bahkan sampai melibatkan BKN,”ujarnya. Beberapa kali juga mereka mengundang Bupati Dompu dan melakukan klarifikasi . Serta meminta Bupati untuk memproses SK PNS K2 Dompu yang 256 orang dinyatakan memenuhi syarat tersebut.

Sementara masalah kedua adalah yang tidak memenuhi syarat, mencapai 118 orang.

Proses perkara ini hingga sampai ke tingkat TUN. “Sedangkan yang 118 menggugat ke TUN, mereka yang SK CPNS dan NIP- nya dibatalkan,” sebutnya. (ars)

Rp200 ribu per satu kali pengambilan. Bos besar alias bandar dimaksud disinyalir seorang narapidana yang sedang menjalani masa pidana di balik jeruji besi. “Kelihatannya begitu. Ini kita terus dalami,” kata Denny.

KA dan HA yang sama-sama dari Kelurahan Banjar, Ampenan, Mataram ini ditangkap Rabu siang pekan lalu. Mereka yang datang dengan Suzuki Shogun DR 3062 DF sedang mengambil paket. Dua pelaku ini tidak bisa mengelak. Sebab paket dengan tujuan pengiriman HA di Mataram sudah telanjur di tangan.

Begitu dibuka, awalnya yang ter-

lihat memang handuk dan celana jin. Tapi setelah dibongkar baru ketahuan ada bungkus plastik yang diselipkan.

Isinya sabu seberat 91,14 gram.

“Sabunya senilai Rp150 juta,” kata Sugianyar. Asumsinya apabila 1 gram dikonsumsi 12 orang penyalahguna baru maka penangkapan ini menyelamatkan sekurangnya 1.080 orang. Dua tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) atau pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35/2009 tentang Narkotika.

Ancaman pidananya penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. (why)

Audit Kerugian Negara Belum Selesai Mataram (Suara NTB) – Klarifikasi saksi dalam audit kerugian negara kasus sewa menara telekomunikasi Desa Sesela sudah selesai. Auditor BPKP tinggal menyelesaikan laporan hasil hitung kerugian negara. Jaksa penyidik dan auditor nantinya akan ekspose bersama. “Yang kemarin itu klarifikasi penggunaan dananya. Itu yang sudah selesai,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan ditemui Rabu (13/5) kemarin.

Jaksa penyidik kini menunggu auditor menyelesaikan penghitungan kerugian negara. Hal itu yang membuat jaksa penyidik belum melangkah ke penetapan tersangka. Sebabnya harus memastikan unsur kerugian negaranya. “Nanti kalau sudah selesai LHP kita akan ekspose dengan BPKP. Hasilnya baru kita bawa ke ekspose internal,” kata Wayan.

Desa Sesela pada tahun 2018 menyetujui perjanjian sewa lahan senilai Rp350 juta. Lahan dikerjasamakan dengan salah satu penyedia jaksa telekomunikasi untuk pendirian menara.

Lahan aset Desa Sesela seluas yang disewa itu luasnya 8x8 meter. Dalam perjanjiannya, lahan disewa selama 10 tahun den-

(Suara NTB/dok)

Wayan Suryawan gan harga Rp350 juta. Indikasi pidananya, dana tersebut langsung digunakan sesuai mekanisme. Pendapatan desa dari sewa lahan tidak dimasukkan dalam APBDes. Penggunaannya diduga tidak melalui pembahasan. Uang tunai sewa lahan tidak masuk ke kas desa. Sebagian diantaranya, Rp155 juta disimpan di ruang Sekdes. Uang itu dipakai untuk memberi pinjaman staf dan penggunaan atas perintah Kades. Sebagian uang sisanya ditransfer ke rekening rekening pribadi. (why)

SUARA NTB

Kamis, 14 Mei 2020

Halaman 8

Pelaku Pariwisata di Lobar Terancam Bangkrut Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), H. Saeful Ahkam mengatakan ratusan perusahaan pariwisata/pelaku industri pariwisata di Lombok Barat saat ini dalam kondisi sekarat, menyusul dampak Covid-19.

Imbasnya ribuan tenaga kerja di sektor ini menganggur. Jika kondisi ini tidak segera disikapi, artinya pihak perusahaan tak diberikan program bantuan maka dikawatirkan perusahaan ini akan tutup atau bangkrut.

Menyikapi persoalan ini, Dinas Pariwisata telah mengusulkan tiga program bantuan kepada pihak perusahaan.

Yakni terkait OJK, BUMN (perbankan dan PLN dan penjaminan asuransi).

Saeful Ahkam menegaskan program bantuan sektor pariwisata yang menyentuh perusahaan atau pelaku industri pariwisata merupakan kebijakan pusat ini mendesak dire-

alisasikan mengingat dampak Covid-19 terhadap dunia usaha di sektor ini.

Pasalnya, ada 250 perusahaan atau pelaku industri pariwisata di Lobar baik skala kecil dan besar terdampak.

Kondisi ratusan Perusahaan ini sebagian besar sekarat.

“Karena itu kalau mau menghidupi tenaga kerja yang terdampak di bidang ketenagakerjaan, harus disentuh dulu

perusahaannya. Mereka ini dalam kondisi sekarat ini,” tegas dia. Kalau mereka kolaps, maka berkepanjangan. Perusahaan ini perlu disentuh melalui program bantuan, jangan hanya membantu tenaga kerja.

Pihaknya sudah mengajukan tiga usulan program bantuan sektor pariwisata untuk pelaku industri pariwisata di Lobar. Pihaknya merekomen-

dasikan kepada pemerintah pusat, baik sektor moneter dalam hal ini OJK. BUMN dalam hal ini perusahaan negara seperti PLN dan perbankan. Terakhir kata dia penjaminanan, garansi asuransi. “Tiga program bantuan ini yang kami minta ke pusat,” jelas Ahkam kemarin.

Dijelaskan, perusahaan di sektor pariwisata ini juga berhak mendapatkan stimulan, berupa relaksasi di bidang PPN dan PPh. Hal ini jelas dia sudah dilakukan. Akan tetapi yang belum dilakukan adalah keringanan BPJS, kata dia harus ada stimulan karena ini menjadi beban pokok dan wajib setiap bulan. “BPJS ini belum, harus ada stimulan ini,”

tegas dia.

Selain itu program bantuan dari PLN. Bantuan ini harus ada bagi perusahaan, sebab 100 persen gratis bagi 400 Watt, 50 persen bagi 900 Watt. Bagaimana dengan daya di atas itu yang notabene banyak di perusahaan sektor pariwisata. “Sementara ini beban rutin, itu mesti juga harus dipikirkan,” jelas dia.

Program lain terkait kewajiban perbankan, mestinya ada relaksasi diberikan kepada pelaku industri pariwisata. Keringanan angsuran, diwajibkan bayar pokok dan tidak denda. Untuk kebijakan daerah sendiri, Pemda sudah melakukan relaksasi. “Kita sudah relaksasi, yang bisa

kita relaksasi berdasarkan peraturan daerah kita Relaksasi, yang Ndak bisa nggak,” ujarnya.Contoh relaksasi yang dilakukan yakni menunda pembayaran pajak, menghapus denda dan menginsentifkan lagi kepada perusahaan.

Dikhawatirkan jika bantuan kepada perusahaan ini lambat atau bahkan tidak ada, dikhawatirkan mereka akan berdampak berkepanjangan bagi mereka. Karena itu, pihaknya berharap agar Gubernur memfasilitasi terdepan karena ini terjadi di NTB. Kalau semua gubernur di Indonesia menyampaikan hal ini tentu akan mendapatkan atensi serius dari pemerintah pusat. (her)

(Suara NTB/her)

H. Saeful Ahkam

Reses DPRD Loteng Digelar dengan Standar Protokol Covid-19 Praya (Suara NTB) Setelah sempat tertunda, anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) akhirnya mulai menggelar kegiatan reses (kunjungan masyarakat), Rabu (13/5). Tetapi dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Rabu (13/5) menjelaskan, kegiatan reses digelar sampai tanggal 20 Mei mendatang. Dengan pola yang sama dengan sebelumnya. “Soal pola kegiatan reses tidak ada perubahan. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Tapi karena sekarang sedang ada pandemi virus corona, tentunya harus memperhatikan standar protokol yang ada,” terangnya.

Mulyatno menegaskan, kepastian pelaksanaan reses diputuskan setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan beberapa instansi. Selain karena memang kegiatan reses merupakan amanat Undang-undang. Sehingga harus dilaksanakan, sebagai wahana penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah.

Hasil dari kegiatan reses itu nantinya dijawab melalui program e-pokir DPRD Loteng atau disalurkan melalu Musrenbang pemerintah maupuan program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. “Jadi reses penting, sebagai wahana untuk menyerap aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk program. Baik itu melalui program Pokir DPRD Loteng maupun program pemerintah,” ujarnya.

Terlebih saat ini Loteng tengah dihadapkan pada pandemi virus corona. Sehingga kehadiran anggota DPRD Loteng ditengah masyarakat sangat dibutuhkan. Supaya masyarakat juga bisa tetap merasa diperhatikan oleh para wakilnya yang dipilih di Pemilu legislatif yang baru lalu.

Disinggung rencana bagi-bagi sembako dan masker oleh anggota DPRD Loteng pada saat reses, Mulyatno menegaskan tidak ada. Memang ada rencana anggaran makan minum peserta reses akan dikonvensasi dalam bentuk sembako. Namun setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan instansi terkait, rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan.

“Pola reses sama seperti sebelum-sebelumnya. Tidak ada reses dengan pola dor to dor atau bagi-bagi sembako. Tapi dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona,” tandas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

Tangani Covid-19

Kades di Lotim Alami Dilema Selong (Suara NTB) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku dilematis dalam penanganan penyebaran virus Corona. Semenjak kemunculan kasus corona, kini para kepala desa dipusingkan soal data-data penerima dampak.

“Ini sudah menjadi resiko jari orang di depan,” ungkap Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Lotim yang juga Kepala Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek, Khaeri Patullah.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (13/5), Kades Lenek Baru ini menyatakan siap loyal terhadap semua keputusan dan kebijakan pemerintah (Suara NTB/rus) Khaeri Patullah di atas.

Prinsip, para kepala desa sudah menjalankan sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan kebijakan bupati Lotim. Termasuk di antaranya distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, percepatan penanganan covid dan padat karya. Masing-masing desa juga sudah membentuk relawan dan sudah berbuat banyak untuk penanganan.

Dilematisnya menurut Khaeri Patullah adalah pada regulasi yang berkaitan dengan struktur anggaran yang digunakan desa. Diketahui, kemunculan kasus Covid-19 di Lotim ini mulai bulan Maret 2020. Sementara, tidak sedikit desa yang dana desanya sudah cari sejak bulan Pebruari lalu. Kala itu, desa-desa yang terbilang gesit dalam perencanaan ini belum ada penggunaannya untuk penanganan covid.

Ketika dalam APBDes tidak termuat dana covid tahap pertama, desa terancam tidak bisa mencairkan DD-nya sesuai ketentuan semestinya. Ketentuannya, pencairan DD tiga tahap, yakni 40 persen tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 20 persen tahap kedua. Ancaman bagi desa yang sudah duluan mencairkan dananya karena alasan tidak ada dana Covid sehingga hanya bisa mencairkan 15 persen tahap kedua.

Kebijakan tersebut dinilai jelas sangat memberatkan bagi desa. Pasalnya, jika hanya 15 persen maka ansih tidak akan ada dana yang bisa digunakan untuk penanganan covid-19.

Dana hanya bisa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. Itupun hanya untuk jatah satu bulan. Ketentuan persentase DD yang boleh digunakan diketahui hanya 2035 persen.

Melihat kenyataan tersebut, Khaeri Patullah mengaku desa-desa juga bisa terancam bangkrut seperti yang akan dialami Lotim. Meski demikian, karena kewajiban harus loyal terhadap ketentuan diatas, maka para kepala desa siap dengan segala konsekuensi. “Kita akan tetap loyal,” demikian imbuhnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

POSKO PERBATASAN - Posko pengawasan yang didirikan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim di pintu masuk perbatasan Lotim di wilayah Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Lotim.

HILANG

Cegah Penyebaran Covid-19

Pemkab Lotim Gelar Operasi Perbatasan Selong (Suara NTB) Jumlah pasien sembuh terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengalami peningkatan. Tercatat dari 37 kasus positif, 30 orang dinyatakan sembuh, 6 orang masih positif dan 1 orang meninggal dunia. Untuk meningkatkan kesembuhan dan menghindari terjadinya kasus baru, Pemda setempat memperketat pengawasan keluar masuk orang ke Lotim dengan menggelar operasi khusus yang diberi nama operasi perbatasan.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, mengatakan, operasi tersebut dilakukan di tiga pintu masuk perbatasan Lotim, di antaranya perbatasan Jenggik, Terara, Sukaraja, dan Kayangan. Persiapan posko atau kantor bersama di tiga titik pintu masuk Lotim ini tengah dimatangkan dengan dilakukan persiapan supaya tidak menimbulkan masalah baru. Seperti di daerah lain yang melakukan pengawasan namun justru menimbulkan kerumunan.

Selama tiga hari persiapan (glady) untuk operasi perbatasan ramah Covid-19 Lotim, nantinya yang menjadi sasaran, seluruh penumpang dari perjalanan darat yang masuk ke Lotim diarakan terlebih dahulu masuk ke posko perbatasan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Di posko tersebut, disiagakan petugas dari semua unsur, mulai dari tenaga kesehatan, kepolisian, TNI, Dishub, dan pihak terkait lainnya dengan dua shif 1x24 jam dengan masing-masing instansi 25 personel untuk satu posko.

Apabila dalam pemeriksaan kesehatan kondisi badan seseorang itu di atas 38 derajat celcius, maka akan dilakukan rapid test hingga penanganan lanjutan. “Ini akan kita sosialisasi secara massif supaya tidak terjadi masalah baru di kemudian hari,” jelasnya.

Sekda mengungkapkan, peningkatan pergerakan masyarakat saat ini mulai terlihat. Terlebih dalam waktu dekat seluruh PNS akan menerima THR sehingga tidak menutup kemungkinan pusatpusat perbelanjaaan khusus-

nya ke Mataram terjadi. Untuk itu, ia menekankan supaya masyarakat Lotim menahan diri untuk bepergian ke Mataram yang saat ini jumlah kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan.

Begitupun sebaliknya karena dari 37 kasus positif dan tersisa 6 kasus, apabila dicermati biodoatanya, hanya satu yang bepergian ke daerah terpapar, sementara 5 orang di antaranya merupakan kontak erat. Dari 6 orang ini, 2 orang balita dan 4 dewasa. Ia berharap pemutusan penyebaran mata rantai penyeberan Covid-19 final dari hasil kerja keras yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri.

“Apabila tidak ada tambahan kasus positif, maka kita masih menunggu arahan dari pemerintah provinsi dan pusat. Terutama apakah kita di Lotim diizinkan untuk melaksakan hari raya Idul Fitri di masjid,” terangnya.

Meski trend kasus di Lotim terus mengalami pelambatan dan pengurangan, lanjutnya, sikap waspada akan terus dilakukan. Di samping itu, penjagaan di dalam kota seperti di Selong dan Masbagik dilonggarkan karena kontraksi ke tiga posko tersebut, termasuk mengintensifkan pengawasan di jalur-jalur yang lain.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, mengatakan bahwa yang menjadi atensi saat ini juga berupa penyebaran dari transmisi lokal. Terlebih kasus positif Covid-19 tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, begitupun untuk umur. Untuk kasus di Kabupaten Lotim, kata dia, pasien termuda berusian 5 bulan dan tertua 80 tahun serta pasien terbanyak rata-rata diusia 36-40 tahun. “Artinya penularan Covid-19 semua golongan usia rentan untuk menderita penyakit ini. Dilihat dari semua klaster tidak ada perbedaan umur,” terangnya.

Adapun untuk rute utama penularan Covid-19, terang Pathurrahman dari pernapasan, kontak langsung, batuk, bersin, dan saat berbicara. Dari data analisa yang dilakukan gugus tugas, untuk kasus impor yang sudah ke daerah terjangkit sebanyak 13 kasus atau 35,14 persen. Si-

sanya transimisi lokal 64 persen yang ditularkan oleh orang yang pernah terjangkit. Sehingga inilah perlunya dilakukan pendeteksian dini terhadap orang-orang yang masuk ke Lotim.

Sementara, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. Tantowi Jauhari, menyebut, kesembuhan pasien positif Covid-19 di Lotim terbaik se-kabupaten/ kota di NTB yaitu sebesar 81 persen. Sehingga hal yang wajar apabila penjagaan dan pengawasan diperketat dengan menekan kasus-kasus baru. “Saya pribadi atas nama tim keseha-

tan sangat bersyukur dengan adanya posko di perbatasan-perbatasan untuk masuk ke Kabupaten Lotim,”ungkapnya.

Ia mengungkapkan, yang menjadi pekerjaan rumah saat ini berupa mewaspadai penularan transmisi lokal yang sangat berbahaya. Untuk itu, pemerintah desa harus mengambil peran untuk melakukan pencegahan sebagaimana arahan dari Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, beberapa waktu lalu. Apabila itu dilakukan secara massif, ia meyakin Lotim terbebas dari penyeberan virus Corona. (yon)

HLG STNK R2 HONDA DR. 4643 CV NOKA/NOSIN : MHIJFZ128HK067590/ JFZE-2070278 AN.SITI HANDAYANI HLG SKTR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 2788 DI NOKA/NOSIN : MHIKEV214YK049564/ K E V 2 E - 1 0 4 9 9 1 6 AN.WILFRIDUS JAMAT HLG SKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R4 ISUZU NKR71EZ DR.8713 AB NOKA/NOSIN : MHCNK71LYBJ009305/ B009305 NO.BPKB : F.9257833.0 AN.WILLY WIJAYA HLG SKTR RUMAH DARI KEC.LEMBAR MENUJU KOTA MATARAM

SUARA NTB

Kamis, 14 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Kamis, 14 Mei 2020

Selama Ramadhan

‘’Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami.

Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul.”

(Al Qur’an Surat Ad-Dukhan: 3-5)

Berprasangka Baik pada Allah Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram SAUDARA yang beriman, kita ini sudah sering ditimpa masalah. Kata orang, orang hidup adalah orang yang berani menghadapi masalah.

Atau sebagian berkata, hidup itu adalah masalah itu sendiri. Banyak macam jenisnya, mulai dari belum terbayarnya utang, belum tuntasnya perkuliahan, belum dapat pekerjaan atau mungkin tak kunjung mendapatkan jodoh, belum punya anak, dan sebagainya. Padahal rasanya usaha telah dilakukan sebaik mungkin dan doa pun telah dipanjatkan tiada henti.

Pada situasi ini, kecenderungan banyak kita akan mengambil sikap kurang produktif, sehingga menimbulkan sikap yang kurang sabar, lebih suka pasif bahkan apatis. Akhirnya bukan saja usaha yang ditinggalkan, perlahan keyakinannya kepada janji Allah pun tak dihiraukan. Di sinilah diperlukan prasangka baik kepada Allah. Orang beriman itu sejatinya demikian, tak ada pilihan lain. Resep ini harus diingat terlebih dahulu. Salah satu jalannya adalah lakukan instrospeksi atau perbaiki tatanan hati yang mulanya liar itu dan selanjutnya menetapkan hati mencapai harapan dan optimal dalam usaha.

Perhatikanlah oleh kita hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, Allah berfirman: “Aku tergantung pada prasangka hamba-Ku, dan Aku bersamanya jika ia mengingat-Ku; jika ia mengingat-Ku dalam jiwanya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku; dan jika ia mengingat-Ku dalam lintasan pikirannya, niscaya Aku akan mengingatNya dalam pikirannya kebaikan darinya (amal-amalnya); dan jika ia mendekat kepada-ku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepada-Ku sehasta; jika ia mendekat kepada-ku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepada-Ku sedepak dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan menghampirinya dengan berlari.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis itu, Allah SWT menegaskan bagaimana pentingnya prasangka baik. Allah SWT sangat bergantung kepada sikap dan perilaku sang hamba. Ia pasti akan memberikan keputusan yang terbaik bagi sang hamba.

Sebaliknya jika berprasangka buruk, kemudian mulai malas dan jemu dalam usaha apalagi sampai tidak mau berdoa, sudah tentu Allah SWT memberikan keputusan yang buruk pula. Oleh karena itu, Nabi Zakaria AS telah puluhan tahun menikah dan menjalani amanah dakwah, namun tak kunjung dikaruniai anak. Siang dan malam Nabi Zakaria berdoa. Lalu datanglah malaikat menemuinya mengatakan bahwa Allah akan menganugerahinya putra bernama Yahya yang menjadi penerus kenabiannya.

Oleh sebab itu saudara, perasangka baik kepada Allah ini harus selalu disuburkan dalam hati sanubari seorang mukmin. Apalagi di tengah ujian Covid-19 ini, prasangka baik kepada Allah harus selalu diwujudkan dalam setiap moment. Sebab kadang kita telah mendengar keluhan masyarakat akibat wabah tersebut, mulai darai kehilangan pekerjaan, penghasilan sampai pada runtuhnya tatanan ekonomi bangsa kita. Allah SWT maha tahu, pasti punya rencana terbaik baik sang hamba, minimal mereka kembali muhasabah diri agar selalu bergantung kepada Allah dan memaksimalkan ibadah kepada-Nya khususnya di bulan suci Ramadhan ini.

Allah SWT berfirman: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.” (Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 216). Oleh karena itu, mari kita tekun berusaha dan terus menerus berdoa dengan penuh harap kepada-Nya. Dua hal itu merupakan tanda seorang mukmin telah berbaik sangka kepada Allah SWT. Amiin. Wallahu a’lam.

Pemkab Intens Gelar Operasi Anjal dan Pengemis Praya (Suara NTB) Memasuki bulan puasa kali ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengintensifkan kegiatan operasi penertiban terhadap anak jalanan (anjal) serta pengemis di daerah ini. Karena biasanya, jumlah anjal dan pengemis selama bulan Ramadhan ada kecenderungan meningkat, terutama di wilayah Kota Praya.

Kepala Dinsos Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, kepada Suara NTB, Selasa (12/5), mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Loteng untuk mengintensifkan kegiatan operasi pada bulan puasa ini. Dan, dari beberapa kali operasi pihaknya berhasil menjaring beberapa orang anjal dan pengemis.

Hanya saja, pihaknya mengaku agak kesulitan melakukan pembinaan terhadap anjal dan pengemis tersebut, karena setelah dilakukan pendataan, rata-rata berasal dari luar Loteng. “Dari beberapa anjal dan pengemis yang berhasil kita amankan, hampir semuanya berasal dari luar Loteng. Kebanyakan dari Lombok Barat (Lobar). Sehingga agak sulit bagi kita melakukan

pembinaan,” jelasnya.

Pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan anjal dan pengemis tersebut. Soal pembinaannya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah bersangkutan. “Kalau warga kita akan lebih mudah untuk dibina.

Tapi inikah warga luar, jadi kita hanya bisa memulangkan saja. Tidak bisa melakukan pembinaan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, memasuki bulan puasa seperti sekarang ini jumlah anjal dan pengemis cenderung meningkat, karena pada bulan puasa keinginan orang untuk memberikan amal meningkat.

Momen itulah yang dimanfaatkan oleh para anjal dan pengemis. Untuk itu, perlu

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Sejumlah pengemis tengah menjalani pemeriksaan oleh anggota Satpol PP setelah terjaring razia beberapa waktu lalu. dilakukan antisipasi, dengan wilayah Kota Praya, tapi juga termasuk Orang Dengan Gangmengintensifkan kegiatan op- di kecamatan lainnya. Sasa- guan Mental (ODGM) maupun rannya pun lebih diperluas lagi, orang telantar. (kir) erasi penertiban.

Menurutnya, operasi penertiban bagi anjal dan pengemis tersebut tidak hanya fokus di

Ramadhan, Harga Bapok di Lobar Stabil Giri Menang (Suara NTB) Harga bahan pokok (bapok) memasuki pertengahan puasa atau dua minggu menjelang perayaan Idul Fitri di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) saat ini terpantau stabil. Meski ada sejumlah komoditi terjadi kenaikan, tidak terlalu signifikan.

Kestabilan harga pada sejumlah item, terutama bahan-bahan bumbu dapur hampir merata di sejumlah pasar di Lobar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar H. Sabidin, M.Pd., mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauannya di sejumlah pasar tradisional ia membenarkan stabilitas harga masih stabil. Hanya saja untuk gula pasir terjadi kenaikan harga pada kisaran Rp17-Rp18 ribu per kilogram, dari Haga Eceran Terendah (HET) sebelumnya hanya Rp12.500 per kilogram.

“Saya pastikan harga komoditi bahan pokok masyarakat di pasaran saat ini tidak terjadi kenaikan, harganya masih stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditi gula pasir dari HET sebelumnya Rp12.500 per kilo menjadi Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya,” kata Sabidin ditemui Senin (11/5) sore.

Guna menekan harga gula pasir yang mengalami kenaikan tersebut, Sabidin berharap jika impor gula dari luar negeri pada bulan Mei ini oleh pemerintah jadi dilakukan, setidaknya akan bisa menurunkan atau menekan

(Suara NTB/her)

HARGA STABIL - Bahan pokok di pasar tradisional Lobar diklaim masih stabil. Tidak ada lonjakan harga bahan pokok di bulan Ramadhan. harga gula pasir kembali ke har- ini bisa dibeli menjadi satu paga eceran terendah sebelumnya, ket di JPS Mantap Covid-19 sehingga tidak terlalu member- Lombok Barat ,” ujar Sabidin.

Sabidin juga membantah inatkan masyarakat.

Meski demikian, menurut formasi sepihak yang menyebutSabidin, pihaknya mengaku gem- kan harga kebutuhan pokok bira di saat harga gula melonjak, masyarakat terutama untuk para pelaku Industri Kecil Me- komoditi sayur-mayur melonjak nengah (IKM) industri rumahan tajam. Baginya informasi terseseperti gula semut atau gula aren but tidak benar, karena untuk cukup laris memenuhi per- saat ini harga-harga kebutuhan mintaan pasar. “Ternyata gula bumbu dapur masih dalam basemut ini cukup laris saat ini, ten- tas-batas kewajaran.”Kita bertu akan sangat menguntungkan harap tidak ada lonjakan harga para pelaku IKM kita. Pemerin- yang di luar batas kewajaran tah Provinsi juga sudah meme- saat ini, apalagi para pedagang san gula aren dari Lombok Barat mempermainkan harga dengan untuk dijadikan paket sembako berbagai macam alasan. Yang Jaring Pengaman Sosial (JPS) kasihan kan masyarakat kita, Gemilang yang tengah dalam apalagi terbelit dengan harga masa penyaluran ke para pener- yang tak wajar di tengah ima manfaat. Kita juga punya musibah pandemi Covid-19 ini,” harapan besar agar gula semut demikian Sabidin.(her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 TIDAK terasa kita sudah memasuki 10 terakhir berpuasa di bu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lan Ramadhan 1441 Hijriah ini. Selama menjalani puasa, banyak 1234567890123456789012345678901212 menu makanan berbuka dan sahur yang sudah Anda coba. Jika 1234567890123456789012345678901212 Anda sudah bosan dengan menu-menu yang ada sebelumnya, 1234567890123456789012345678901212 tidak ada salahnya kita coba menu baru, yakni menu Kembung 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Asam Pedas. Menu ini, bahannya gampang kita peroleh di pasar 1234567890123456789012345678901212 tradisional atau pedagang keliling. Berikut ini cara membuat menu 1234567890123456789012345678901212 Kembung Asam Pedas seperti dikutip dari brilicious.brilio.net.

1234567890123456789012345678901212 Bahan-bahan: 1234567890123456789012345678901212 - 1/2 kg ikan kembung bersihkan. Balurin dengan air jeruk kunci 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - Diamkan selama 30 menit lalu bilas bersih 1234567890123456789012345678901212 - Rawit ijo secukupnya 1234567890123456789012345678901212 Bumbu dihaluskan: 1234567890123456789012345678901212 - 10 butir bawang merah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 3 siung bawang putih 1234567890123456789012345678901212 - 1/2 ruas kunyit 1234567890123456789012345678901212 - 12 biji cabai merah keriting 1234567890123456789012345678901212 - 5 biji cabai rawit merah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 2 butir kemiri 1234567890123456789012345678901212 - 1/2 sdm terasi 1234567890123456789012345678901212 - 1 batang sereh geprek 1234567890123456789012345678901212 - 1 sdm asam larutkan dengan air 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - Garam gula penyedap jamur secukupnya 1234567890123456789012345678901212 - Air secukupnya 1234567890123456789012345678901212 Cara memasak: 1234567890123456789012345678901212 1. Tumis bumbu halus dan sereh sampai wangi 1234567890123456789012345678901212 2. Masukkan air asam, garam gula penyedap rasa dan air secukupnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 3. Tunggu mendidih 1234567890123456789012345678901212 4. Masukkan ikan kembung, lalu masak sampai matang. Test 1234567890123456789012345678901212 rasa, terakhir tambahkan cabai hijau 1234567890123456789012345678901212 5. Aduk sebentar, angkat dan sajikan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Kembung Asam Pedas

Relawan Muhammadiyah Bagi Takjil di Kota Mataram

RADIO

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - Relawan Muhammadiyah NTB berbagi takjil dengan pengguna jalan di Kota Mataram, Selasa (12/5).

RADIO

Mataram (Suara NTB) Relawan Muhammadiyah yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah NTB melakukan pembagian takjil di sekitaran Kota Mataram dan sekitarnya, Selasa (12/5).

Kegiatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa program Ramadhan 1441 yang telah dirancang oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (Lazismu) Wilayah NTB bekerja sama dengan Organisasi Otonom serta Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) Provinsi NTB. Sekretaris MCCC Yudhi Lestanata, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya berbagi takjil dengan masyarakat ini.

“Alhamdulillah, kami bisa melaksanakan kegiatan ini ten-

tu dengan prosedur medis yang ada ketika Covid-19, yakni dengan menggunakan masker serta menjaga jarak,” ujarnya.

Yudhi menjelaskan untuk target yang diberikan takjil adalah masyarakat yang masih bekerja atau beraktivitas ketika waktu menjelang berbuka.

“Untuk target penerima takjil ini kami berikan kepada masyarakat yang masih beraktivitas ketika menjelang masa berbuka seperti tukang ojek, penjaga parkir, peminta jalanan dan lain sejenisnya ,” tambahnya.

Yudhi mengharapkan dengan adanya pembagian takjil ini bisa membantu meringankan masyarakat yang masih beraktivitas di saat waktu berbuka puasa.

Senada dengan itu, Manajer Lazismu Wilayah NTB Nisfu

Rahayu Mutmainnah, menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. “Kami sebagai lembaga penghimpun dana menyambut baik kegiatan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah yang tergabung dalam MCCC Provinsi NTB. Ini baru permulaan, gerakan takjil ini juga akan melibatkan Amal Usaha Muhammadiyah lainnya sebagai bentuk partisipasi pengabdian kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi,” imbuhnya.

Yayuk – sapaan akrabnya menambahkan untuk saat ini Lazismu sendiri terus mengajak para dermawan agar terus menitipkan zakat, infaq dan sadaqah terbaiknya kepada Lazismu, yang di mana untuk saat ini sedang konsen pada pemenuhan program Siaga Pangan di NTB. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 14 Mei 2020

Syarat Diperketat, ASN Pemprov Diperbolehkan Lakukan Perjalanan Dinas Mataram (Suara NTB) Setelah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri. Kini, Pemprov NTB memperbolehkan ASN untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan syarat yang ketat.

Hal ini menindaklanjuti surat edaran Menteri PANRB No. 55/ 2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19. ‘’Sekarang ASN diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah. Syarat sesuai dengan ketentuan Tim Gugus Covid19. Jadi sangat ketat sekali syaratnya,’’ ujar Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/5) kemarin.

Hamdi menjelaskan, menindaklanjuti surat edaran tersebut, Gubernur juga akan mengeluarkan surat edaran ang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Bupati/Walikota. Draf surat edaran gubernur tersebut sudah berada di meja Sekda NTB. Dalam surat edaran gubernur tersebut diatur tentang perjalanan dinas luar daerah dan pemberian cuti kepada ASN. Meskipun ASN dapat diberikan izin cuti, namun syaratnya sangat ketat.

Izin cuti hanya diberikan kepada ASN yang melahirkan dan alasan yang sangat mendesak seperti istri, suami, anak dan orang tua yang meninggal.

Selain memperbolehkan ASN melakukan perjalanan dinas luar daerah, Pemprov juga memperpanjang ASN yang bekerja dari rumah. Gubernur telah mengeluarkan surat edaran bahwa ASN Pemprov dengan kriteria yang sudah ditentukan tetap bekerja dari rumah sampai keluarnya kebijakan baru. ‘’Sudah keluar surat edaran gubernur. Tidak memberikan batas waktu. Tetapi ketika situ-

asi sudah bagus maka dicabut.

Waktunya melihat situasi dan kondisi. Karena setiap dua minggu diperpanjang, tak efektif. Sementara kita berlakukan sampai ada kebijakan baru,’’ tandasnya.

Diketahui, Pemerintah memberikan pengecualian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembatasan perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/ 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. “Dalam SE itu ASN dibolehkan melakukan perjalanan ke luar kota jika terkait dengan penanganan Covid-19,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (13/5) kemarin.

Dalam melakukan perjalanan dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan agar penerbitan dan pemberian tugas kepada ASN terkait dilaksanakan dengan selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian. Pemberian tugas ini juga memperhatikan tingkat urgensi dari pelaksanaan perjalanan dinas serta memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian.

Sebelumnya, pemerintah melarang ASN untuk melakukan perjalanan ke luar daerah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun dengan adanya SE Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Aktor Utama Ekonomi NTB Dari Hal. 1 dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi Covid-19 bertempat di Kantor Desa Kuripan Utara,Lobar, Rabu (13/5).

Menurut Dr Zul, optimisme bahwa Lombok Barat akan menjadi aktor utama ekonomi di NTB karena saat ini sudah bisa menciptakan berbagi terobosan. Seperti pembuatan motor listrik oleh siswa SMKN di Lingsar dan pembuatan cold storage oleh siswa SMKN 2 Gerung. ‘’Kalau semua produk dan hasil karya anak NTB yang luar biasa ini, bisa didistribusikan di BUMDes-BUMDes se-NTB maka kami yakin Lobar akan menjadi pemain utama ekonomi di NTB,’’ katanya optimis.

Selain itu, Lombok Barat, khususnya Desa Kuripan Utara, akan mencatatkan sejarah awal di mana Provinsi NTB akan melalui PT. Gerbang NTB Emas (GNE) akan membuka Trade Center Distribution (TDC) di 20 desa di Lobar, yang bekerjasama dengan BUMDes. GNE ini akan

memasok hasil dari produkproduk UMKM, ke BUMDes yang ada. Kemudian BUMDes akan melakukan proses distribusi langsung kepada masyarakat. ‘’Dengan demikian kita akan mampu bersaing dan tidak akan khawatir lagi dengan keberadaan retail modern yang berkembang di sekitar kita,’’ ujarnya.

Selain itu, Dr. Zul juga berharap, BUMDes dapat menggunakan produk-produk hasil karya anak-anak SMKN di Lobar, seperti motor listrik dalam proses distribusi dan cold storage untuk penyimpanan bahan makanan.

Ia menyadari saat ini kualitas hasil produksi anak-anak SMKN ini mungkin belum sampurna. Namun ia berharap ke depan akan terus mengalami penyempurnaan. ‘’Dengan demikian hasil produksi anak-anak kita yang luar biasa ini bukan hanya dapat kita pasarkan di wilayah NTB saja, namun di tingkat nasional bahkan dunia pada masa yang akan datang,’’ harapnya. (r)

Sanksi Tak Pakai Masker Dari Hal. 1 Satpol PP NTB bersamasama dengan Satpol PP di kabupaten/kota mulai hari ini (14/5) juga akan menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkan anjuran memakai masker. ‘’Sesuai dengan apa yang kita sepakati dan ini sudah kita sampaikan ke Pemda Kota Mataram, mulai besok (hari ini, Red) itu sifatnya penindakan,’’ ujar Kasatpol PP NTB, Tri Budiprayitno, SIP,M.Si, Rabu (13/5) di Mataram.

Diterangkan , penindakan yang dimaksud akan diberikan bagi masyarakat yang tetap tidak menggunakan masker ketika datang ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, ataupun taman kota. ‘’Bagi mereka yang kemudian tidak menggunakan masker, maka mereka tidak dibolehkan memasuki area yang kita sebut tempat keramaian itu,’’ ujar Yiyit. Dicontohkannya seperti penerapan di pasar tradisional, di mana masyarakat yang tidak mengenakan masker tidak akan diizinkan masuk ke area pasar. ‘’Pembeli yang akan masuk ke pasar, tetapi tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ke pasar. Itu sudah kita sepakati dengan mandor pasar dan lain sebagainya,’’ tegasnya.

Sementara untuk pusat perbelanjaan akan disesuaikan dengan kesepakatan yang diambil oleh masing-masing Pemda kabupaten/kota.

Dicontohkan seperti Kota Mataram yang akan menutup pusat perbelanjaan yang tidak mematuhi protokol penanganan Covid-19.

Dalam hal ini kewajiban memakai masker baik bagi pengunjung maupun pegawai. ‘’Sesuai dengan kesepakatan, untuk tempat usaha ditutup (jika melanggar protokol Covid-19),’’ ujarnya.

Terlebih memasuki 2 minggu terakhir bulan Ramadhan, intensitas masyarakat mengunjungi pusat perbelanjaan biasanya meningkat untuk mencari baju lebaran.

Hal tersebut katanya membutuhkan atensi lebih.

Terutama dari pihak toko yang diharapkan menyediakan protokolnya sendiri untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung menjelang hari raya Idul Fitri. ‘’Biasanya menjelang hari raya masyarakat mencari tempat membeli pakaian.

Toko-toko itu sudah ada yang menyiapkan tempat cuci tangan, masker bagi calon pembeli, atau tempat tunggu untuk pembeli. Jadi ada (aturan) jumlah pelanggan yang boleh masuk,’’ katannya.

Di sisi lain, untuk kerumunan yang masih sering dijumpai di beberapa titik di pusat kota ditegaskannya akan mendapatkan sanksi berupa pembubaran. Terutama bagi kerumunan orang yang tidak memperhatikan protokol Covid-19, termasuk memakai masker.

Satpol PP katanya, akan rutin melakukan pengecekan di pusat-pusat keramaian tersebut. ‘’Kita tetap berharap warga masyarakat itu sadar untuk mendisiplinkan diri.

Karena itu yang menjadi hal utama untuk menghindari penularan,’’ pungkasnya. (bay)

18 Calon PMI dan 12 ABK Kapal Pesiar Dipulangkan

No. 4/2020, ASN dapat melakukan perjalanan dinas apabila memenuhi beberapa kriteria pengecualian dan persyaratan pengecualian sesuai SE Kepala Gugus Tugas.

ASN yang melaksanakan perjalanan dinas harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2 atau Kepala Kantor. Kedua, menunjukkan hasil negatif tes Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat yang diperoleh dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

Persyaratan selanjutnya adalah menunjukkan identitas diri yang sah dan masih berlaku selama perjalanan dinas dilakukan. Terakhir, ASN tersebut harus melaporkan rencana perjalanan yang meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan atas perjalanan dinas yang dilakukan.

Apabila ASN yang diberikan tugas tersebut telah memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian serta melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, maka ASN tersebut dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang diberikan. Jika dilakukan pelanggaran atas kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan, maka ASN tersebut dapat diberikan hukuman disiplin.

Hukuman disiplin ini berlaku bagi ASN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi PNS dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi PPPK. Selain itu, pemberian hukuman disiplin bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19 ini juga diatur oleh SE Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE Menteri PANRB No. 55/2020 ini juga masih merupakan kesatuan dari SE Menteri PANRB sebelumnya No. 46 Tahun 2020 yang masih berlaku. (nas)

Sehingga setelah Covid-19 berlalu, sirkular ekonomi terbentuk dan ajeg,’’ kata Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (13/5) kemarin.

Gita mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dalam pemberdayaan IKM dan UMKM lokal, bagaimana juga pemberdayaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian bagaimana Trade and Distribution Centre (TDC) yang berada di desa juga bergerak.

Serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Gerbang NTB Emas (GNE). ‘’Ini sedang disimulasikan dalam proses Covid-19 ini.

Bagaimana UMKM hulu dan hilirnya bergerak. UMKM memproduksi barang. Pemerintah hadir membeli. Terdistribusi lagi untuk rakyat. Ini dalam suasana Covid-19. Nanti pasca Covid-19, pola kerja seperti ini, pola relasi masyarakat, pasar dan UMKM. Sehingga kita tumbuh dengan kemampuan ekonomi yang mandiri,’’ katanya.

Pemulihan ekonomi yang di-

ka asal Desa Bara, Kecamatan Woja, Nurhayati asal Desa Rababaka, juga Kecamatan Woja, Sinta Bela asal Desa Mbawi, Sri Astuti juga asal Desa Rababaka. Dua lainnya dari Kabupaten Bima sejumlah 2 orang, bernama Swintan Periwi asal Desa Campa, Kecamatan Madapangga dan Fitri Afrianingsih asal Desa Ntongu, Kecamatan Palibelo. Satu lagi dari Lombok Barat satu orang, bernama Mehram asal Desa Gapala, Kecamatan (Suara NTB/ist_bp2mi) Gerung.

PMI yang bekerja sebagai ABK kapal pesiar yang tiba di Menurut Kepala BP2MI, Pelabuhan Lembar. Mereka pulang dengan berbagai alapara Calon PMI ini mengsan, salah satunya kapal berhenti operasi. gunakan KMP Sindu Tritama, rute Padangbai Bali – KMP. Marina Segunda, Kemudian lima orang lainLembar Lombok Barat. rute Padangbai – Lembar. nya berasal dari Lombok Dijelaskan, seluruh Calon PMI itu adalah Desak Tengah. Atasnama Ismayadi PMI sudah dilakukan pemer- Made Linasusanty alamat asal Desa Praya Tengah, teriksaan kesehatan oleh petu- perumahan Terong paksa pulang karena habis gas KKP dan dinyatakan se- Tawah, Lombok Barat. Ia kontrak, Ayu Sudarman asal hat. Setelah didata pihakn- pulang dengan alasan ka- Desa Pengengat Kecamatan ya bersama Disnakertrans pal berhenti beroperasi.

Pujut, terpaksa pulang kareProvinsi NTB, selanjutnya Sementara Rabu, pukul na kapal berhenti beroperasi. diserahkan perwakilan P3MI 00.30 wita, lima orang PMI Ketiga, atasnama Sarwi, asal Cabang NTB untuk dipulang- tiba menggunakan KMP Desa Prabu Kecamatan Pujut, kan ke alamat asal dan di- MUNIC 1, rute Padangbai juga dengan alasan habis konlanjutkan penanganannya – Lembar. Mereka juga trak. PMI keempat, Lalu sebagaimana protokol yang berasal dari Lombok Bar- Faipul Suharyono, asal Desa berlaku. at. Diantaranya Randy Bonder Kecamatan Praya “Diinformasikan, ke 18 Hasiano Sembiring tinggal Barat, pulang karena habis CPMI ini telah dilakukan di Taman Sari, Gunung kontrak. Kelima, Mijahidin, swab test di Jakarta dan Sari, pulang dengan alasan asal Desa Loang Maka Kecahasilnya negatif Covid -19. cuti. Suryati Mansur ala- matan Janapria yang pulang Para CPMI juga telah diar- mat Jalan Raya Senggigi akibat kontrak habis. Semenahkan untuk menjalani Dusun Loco, pulang dengan tara satu orang lainnya asal karantina secara mandiri se- alasan kapal berhenti Lombok Utara, atas nama lama 14 hari setibanya di beroperasi. Kemudian Niki Fery Hidayat, asal Desa daerah asal,” jelas Abem, Candra Adi Nugroho, ala- Gondang, juga pulang akibat sapaan Abri Danar Prabawa. mat Perumahan Bhay- habis kontrak.

Gelombang sebelumnya angkara Residence, pulang Sama dengan Calon PMI seada 12 PMI yang bekerja se- dengan alasan habis kon- belumnya, 12 PMI tersebut tebagai Anak Buah Kapal (ABK) trak. Keempat, atas nama lah dilakukan pemeriksaan di berbagai Kapal Pesiar. Sahbudin tinggal di Pe- kesehatan oleh petugas KKP Mereka dipulangkan ke Indo- rempun, Sandik Kecama- dan dinyatakan sehat. Para nesia melalui Bandara I Gusti tan Batulayar, pulang un- PMI ABK kemudian didata Ngurah Rai, Denpasar 12 Mei tuk cuti. Kemudian Sopian oleh pihaknya bersama Dislalu dengan berbagai alasan. Hamdi, asal Sandik Keca- nakertrans Provinsi NTB untuk Ada yang cuti, habis kontrak matan Batulayar, pulang selanjutnya diserahkan kepada dan kapal pesiarnya tutup. dengan alasan kapal Tim Satgas Pencegahan COV“Kami mendapat informa- berhenti beroperasi.

ID-19 Provinsi NTB. (ars) si dari Agensi TUI Cruise, tiba di Pelabuhan Lembar 12 PMI ABK Mein Arab Saudi Putuskan Shiff asal NTB yang dipKepastian Ibadah Haji 20 Mei ulangkan menggunakan 2 kapal,” kata Abem.

Sisanya, 402 JCH NTB tak Salah satunya tiba SeDari Hal. 1 melunasi BPIH. Ratusan JCH lasa malam sekitar pukul “Kepastian ibadah haji yang tidak melunasi BPIH 23.24 wita menggunakan masih belum diputuskan Pe- tersebut akan diganti dengan merintah Arab Saudi. Kemarin jemaah lainnya. Kementerian Raker dengan Komisi VIII DPR Agama (Kemenag) mempriorRI, pak Menteri Agama itaskan jemaah pandamping Persen menunggu katanya terakhir lansia dan suami istri sebagai sebesar 3,19 persen tersebut, sampai tanggal 20 Mei,” kata JCH pengganti yang akan mekata Sekda didukung oleh ber- Plt Kepala Kanwil Kemenag lunasi pada tahap II. bagai kategori lapangan usa- NTB, Drs. H. Muhammad Rincian 4.097 JCH yang teha. Pertumbuhan tertinggi di- Amin, M.Pd dikonfirmasi Suara lah melunasi BPIH di NTB. capai oleh kategori pertam- NTB, Rabu (13/5) kemarin.

Antara lain, Kota Mataram bangan dan penggalian sebeAmin menjelaskan ada dua 659 orang, Lombok Tengah 659 sar Rp18,82 persen. skenario yang disiapkan Keme- orang, Lombok Barat 539 orDiikuti kategori pengadaan nag terkait dengan persiapan ang, Lombok Timur 727 orang, listrik dan gas sebesar 14,08 haji 2020. Pertama, jika ibadah Bima 511 orang, Sumbawa persen dan kategori penyediaan haji tidak dilaksanakan. Dan 380 orang, Dompu 262 orang, akomodasi dan makan minum kedua, apabila haji dilaksana- Kota Bima 213 orang, Sumbasebesar 11, 76 persen. Adapun kan maka akan diprioritaskan wa Barat 145 orang dan Lompertumbuhan ekonomi tanpa untuk JCH yang tidak memili- bok Utara 2 orang. pertambangan dan bijih logam ki risiko tinggi (risti).

Sedangkan sisa JCH yang pada triwulan I 2020 tumbuh Meskipun belum ada kepu- tidak melunasi BPIH di massebesar 0,32 persen. tusan Pemerintah Arab Sau- ing-masing kabupaten/kota di Struktur ekonomi NTB tri- di terkait pelaksanaan ibadah NTB sebanyak 402 orang. wulan I masih didominasi oleh haji 2020, namun pelunasan Dengan rincian Kota Mataram kategori pertanian, kehutanan BPIH tahap II tetap berjalan. 88 orang, Lombok Tengah 102 dan perikanan sebesar 21,38 Ia mengatakan pelunasan orang, Lombok Barat 46 orang, persen. Kategori pertamban- BPIH tahap II dibuka mulai 12 Lombok Timur 101 orang, gan dan penggalian sebesar - 20 Mei mendatang.

Bima 18 orang, Sumbawa 12 16,77 persen. Kategori perdaUntuk pelunasan BPIH orang, Dompu 9 orang, Kota gangan besar dan eceran, dan tahap II diprioritaskan bagi Bima 11 orang, Sumbawa Barreparasi mobil dan sepeda pendamping lansia, jemaah at 2 orang dan Lombok Utara motor sebesar 14,64 persen. yang merupakan penggabun- 3 orang dan Pemprov NTB 10 Selanjutnya kategori kon- gan suami istri dan jemaah orang. Kuota JCH sebanyak struksi sebesar 8,89 persen, yang gagal sistem. Diket- 4.499 orang, terdiri dari jekategori transportasi dan per- ahui, dari kuota 4.499 JCH maah reguler 4.412 orang, langudangan sebesar 7,08 persen. tahun 2020, sebanyak 4.097 sia 45 orang, TPHD 38 orang Peranan kelima lapangan us- orang telah melunasi BPIH. dan KBIHU 4 orang. (nas) aha tersebut mencapai 68,76 persen terhadap total Produk Pemprov Khawatir Muncul Klaster Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. (nas) Baru Corona di NTB

Mataram (Suara NTB) Gelemobang pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berlanjut lagi.

Rabu (13/5), setidaknya dua rombongan tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Gelombang pemulangan kali ini sebanyak 18 calon PMI asal NTB yang tidak bisa berlanjut ke negara penempatan. Karena di Jakarta dilakukan pengosongan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN). ‘’Penutupan BLKN itu karena pertimbangan antisipasi sebagai tindak lanjut pengosongan fasilitas BLKLN. Mereka minta untuk dipulangkan,’’ kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa dihubungi Suara NTB, Rabu (13/5) pagi.

Pemulangan itu menindaklanjuti informasi dari UPT BP2MI Wilayah Surabaya, Jawa Timur. Para CPMI tiba Rabu pukul 02.40 wita di Pelabuhan Lembar, difasilitasi perusahaan yang memberangkatkan, PT. Binhasan Maju Sejahtera.

Data pemulangan itu diantaranya asal Lombok Utara atas nama Fatmawati, alamat Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Terbanyak dari Lombok Timur, berjumlah tujuh orang, diantaranya Rohmatullah asal Desa Sekarteja, Selong, Megawati Asal Pringgabaya, Indrawati asal Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Eka Yuliana asal Desa Jorong Daya, Kecamatan Wanasaba, Dian Mauriana asal Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Siti Zuleha asal Desa Labuhan Haji. Ketujuh, Suldayuni juga asal Labuhan Haji.

Sementara dua orang lainnya asal Lombok Tengah, Sipaiyah dari Desa Ganti, Praya Timur dan Mardiah dari Desa Sukaraja, Praya Timur.

Selebihnya berasal dari Kabupaten Dompu 5 orang.

Diantaranya Hilmiati asal Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Siska Prasti-

Ekonomi NTB Tumbuh 3,19 Dari Hal. 1

lakukan Pemprov NTB, kata Gita dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni menyerap produkproduk lokal. ‘’Ini strategi. Sambil penanganan Covid-19 juga dilakukan pemulihan ekonomi.

Penanganan pandemi dan recovery itu kita lakukan berbarengan,’’ jelasnya.

Paket sembako dan suplemen JPS Gemilang tahap II yang akan dibagikan kepada 125.000 KK akan melibatkan 362 IKM dan UMKM di seluruh NTB. IKM dan UMKM tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Mereka akan memasok barang-barang yang dibutuhkan untuk paket sembako dan suplemen JPS Gemilang.

Seperti beras, minyak goreng, abon ikan, ikan kering, masker,minyak kayu putih/ minyak cengkeh, susu kedelai, teh kelor, kopi.

Dengan menyerap produkproduk lokal diharapkan ekonomi NTB juga tumbuh di tengah pandemi Corona.

Sekda mengatakan ekonomi NTB pada triwulan I - 2020 tumbuh 3,19 persen.

Pertumbuhan ekonomi

Jangan Sampai Matikan Aktivitas Ekonomi Keluarga Dari Hal. 1 Bibit tanaman akan didistribusikan secara bertahap (empat tahap). Tahap I dimulai pertengahan Mei-Juni 2020 untuk 1.642 Posyandu dan sisanya 5.675 Posyandu didistribusikan pada tahap II bulan Juli-Agustus. Tahap III September-Oktober dan tahap IV bulan November-Desember 2020.

Dinas Ketahanan Pangan NTB juga akan memberikan bibit tanaman holtikulura kepada 1 Posyandu di Desa Kuripan Utara, Lobar sebanyak 1000 batang tanaman terdiri dari cabai, tomat, terung, selada, chaisin dan lain-lain.

Bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan semuanya dalam rangka pemanfaatan pekarangan. Diharapkan, lahan pekarangan yang dimanfaatkan dengan tanaman hortikultura akan memberikan hasil yang akan mencukupi pangan keluarga.

Sementara, Dinas Perikanan dan Kelautan NTB memberikan paket Gemarikan sebanyak 20.000 paket kepada 400 Posyandu di 10 kabupaten/kota se-NTB. Sasaran pemberian paket Gemarikan adalah ibu hamil, anak kurang gizi, anak stunting. Khusus Desa Kuripan Utara, paket Gemarikan diberikan kepada 5 Posyandu. Masing-masing Posyandu menerima 50 paket Gemarikan.

Setiap paket berisi abon ikan 100 gr, kerupuk ikan amplang 100 gr, stik rumput laut

Halaman 11

120 gr, Bakso ikan 0,5 kg dan terasi 200 gr).

Sementara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada kesempatan itu menyampaikan, pandemi Covid-19 bukan hambatan untuk terus melahirkan kegiatan-kegiatan produktif di tengah masyarakat. Bahkan dalam banyak kesempatan, banyak keberkahan di balik wabah ini. ‘’Diantaranya lahirnya berbagai karya monumental dari beberapa sekolah vokasi di NTB. Seperti prototype motor listrik dan cold storage, serta gagasan-gagasan memperkuat hadirnya industrialisasi dan penguatan ekonomi lokal melalui Mahadesa dan TDC yang akan menghidupkan kembali kekuatan BUMDes di setiap desa,’’ ujar gubernur.

Secara simbolis Gubernur NTB didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB dan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, memberikan bantuan bibit tanaman dan paket Gemarikan kepada masyarakat. khusus paket Gemarikan diberikan kepada ibu hamil dan anak kurang gizi di 5 Posyandu Desa Kuripan Utara. Masingmasing Posyandu mendapatkan 50 paket Gemarikan. Jadi, kemarin telah didistribusikan 250 paket Gemarikan.

Program pemberian bibit tanaman dan paket Gemarikan ini selain membantu masyarakat untuk tetap produktif dan membangun kemandirian dan ketahanan pangan keluarga,

juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan beserta TP PKK Prov.

NTB dalam membantu UMKM Perikanan untuk memasarkan produk perikanan.

Karena selama pandemi Covid19 ini, UMKM hampir gulung tikar. Di samping diharapkan dengan bantuan paket Gemarikan ini bisa memberikan dampak bagi peningkatan konsumsi ikan di NTB. Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat juga diyakini gubernur, agar masyarakat tak hanya menjadi lebih produktif. Tetapi juga baik untuk kesehatan mental selama masa pandemi Covid-19.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik pemberian bantuan bibit tanaman dan paket Gemarikan ini. Fauzan mengatakan, bantuan ini sejalan dengan program Lombok Barat yakni IJO, Nol Dedoro yang bernafaskan penghijauan dan zero waste. Membuat masyarakat dapat kembali ke alam dan menjaga alam dengan menerapkan gaya hidup zero waste.

Di akhir acara, masyarakat diberikan sosialisasi atau workshop cara membudidayakan ikan lele di dalam ember oleh Tim Penggerak PKK setempat. Dengan harapan, masyarakat bisa membudidayakan ikan dan tanaman di pekarangan mereka sendiri meskipun sempit. Hal tersebut dapat menguatkan ketahanan pangan keluarga di NTB. (r)

Dari Hal. 1 meskipun ada pengetatan yang dilakukan Pemda masih sedikit khawatir ada pelaku perjalanan yang terpapar virus Corona kemudian menyebar di NTB. ‘’Makanya kalau tak terlalu penting jangan lakukan perjalanan. Andai tidak ada PMI yang harus balik dan selesai masa kontraknya. Dengan hanya menyelesaikan klaster-klaster yang hanya di dalam daerah. Itu saja dibatasi, kita aman. Tapi ini PR baru, jangan-jangan ada lagi (klaster baru),’’ katanya.

Mengenai kesiapan Pemda terkait kepulangan ribuan PMI asal NTB, Sekda mengatakan sudah ada protapnya. Begitu mereka sampai di bandara atau pelabuhan maka dilakukan rapid test. Apabila ada yang punya gejala, maka dilaku-

kan karantina terpusat. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang tidak bergejala wajib melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. ‘’Harus ada kesadaran bagi kita yang rentan. Maka lakukan isolasi mandiri, itu wajib. Tetap konsultasi kesehatan dan laporkan diri. Masyarakat yang bersangkutan harus proaktif.

Masyarakat juga ingatkan siapapun yang datang untuk isolasi mandiri,’’ tandasnya.

Pemprov NTB mencatat hingga saat ini Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 56.472 orang.

PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 5.618 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 50.954 orang. (nas)

Tim JPN Kejari Sidak Bantuan JPS Dari Hal. 1 Selain dari unsur JPN, sidak yang sama juga dilakukan tim Intelijen. Kegiatan yang sama dilakukan tim Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di daerah itu.

Dari hasil pemantauan tim, terdapat dua gudang penyimpanan yang dikhususkan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Gudang khusus pengadaan barang dan jasa Penanganan Covid-19 isinya alat semprot (backpack electrostatic), cairan antiseptik,

sarung tangan, cairan disinfektan, masker medis, Alat Pelindung Diri (APD), dan bilik ruangan (room divider).

Sementara gudang lainnya, disiapkan untuk bantuan dari pihak luar yang disalurkan melalui Posko Gugus Tugas Covid – 19 Kabupaten Sumbawa. Hasil pengecekan, barang bantuan tersebut berupa masker, hand sanitizer, baju APD dan vitamin.

Sementara di Kejaksaan Negeri Bima, berlangsung penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemkot Bima.

Kesepakatan terkait pengawasan pada pengelolaan anggaran Covid-19. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 14 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Datangi Lotim, Gugus Tugas Jamin Semua Warga Bersih dari Covid-19 TIM Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan melakukan operasi di semua pintu masuk wilayah administratif Lotim.

Tiga tempat tersebut adalah, Sukaraja Kecamatan Jerowaru, Jenggik Kecamatan Terara dan di Kayangan kecamatan Pringgabaya. Dipersiapkan 100 personel dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim dan Satuan Polisi Pamong Praja. Operasi rencana akan mulai digelar pada Senin (19/5) mendatang.

Demikian dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. M Juaini Taofik saat jumpa pers didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong, dr. H M. Tantowi, juru bicara Gugus Tugas Penangaan Covid Dr. Pathurrahman dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Iswan Rakhmadi dan jajaran dari Dinas Komunikasi dan Infoprmatikan Lotim, Rabu (13/5).

Teknis operasi pemerik-

saan dilakukan, semua orang yang datang di luar Lotim diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh orang dari luar Lotim 38 derajat celcius, maka diminta kembali ke daerah asalnya. Sedangkan bagi warga Lotim yang ditemukan ada indikasi terpapar virus dengan suhu tubuh panas, maka akan langsung dibawa menggunakan ambulans ke Rusunawa di Kayangan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

“Semua orang akan kita periksa tanpa terkecuali, baik yang dari Lotim sendiri maupun dari luar Lotim,” ungkap Sekda yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Perecepatan Penanganan Virus. Pemeriksaan ketat dilakukan ini semata untuk memastikan mereka yang datang ke Lotim ini benar-benar bersih dari paparan virus Corona.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sebelumnya juga menegaskan bahwa yang membawa virus corona ke Lotim ini sebagian besar dari luar. Diyakini, jika tidak ada orang luar yang membawa lagi virus, maka Lotim sudah bisa bebas dari corona. Upaya pemeriksaan di setiap perbatasan Lotim di-

harapkan bisa memutus sebaran virus berbahaya itu.

Sekda menyebut, wilayah administratif Kabupaten Lotim berada di tengah-tengah. Diketahui, beberapa diantara daerah seperti Mataram, dan daerahdaeah lain yang ada di pulau Sumbawa masih banyak yang positif. Operasi perbatasan menjelang Idul Fitri diharapkan bisa efektif menekan kemunculan kasus-kasus positif yang baru di Lotim. Suasana idul fitri diharapkan semua warga Lotim bisa kembali suci dan bersih pasca sebulan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Sekda menguraikan, penanganan covid sudah dua bulan.

Kasus yang muncul di Lotim berangsur-angsur berkurang.

Sekarang masyarakat juga sudah mulai ramah dengan Covid-19. Desa-desa sebagian besar sudah menjalankan pengamanan masing-masing.

Kasus pertama di Ponpes Al Kautsar Aik Nyambuk Aikmel juga sudah membaik semua.

Rabu kemarin, pondok pesantren Al Gontori itu dilepaskan dari isolasi. “Isolasi terhadap ponpes Aik Nyambuk ini sudah

dibuka,” terangnya.

Secara keseluruhan, kasus terkonfirmasi positif di Lotim dicatat sebanyak 37 kasus. Dari jumlah tersebut tersisa tinggal enam orang saja yang masih dinyatakan negatif dan dirawat di rumah sakit.Dari6orangtersebut,tinggalsatu yang pernah bepergian ke daerah terpapar. Sementara lima orang yang lainnya itu terkena saat berinteraksi dengan orang yang pernah mendatangi daerah pandemi.

Dari enam itu, dua balita dan empat dewasa.

“Hal ini maknanya, sudah final kita berhasil memutus mata rantai covid selama ini tidak ada yang masuk lagi,” tegas Sekda.

Meski demikian, tim gugus tugas tetap bekerja lebih keras menjelang idul fitri. Memang banyak pertanyaan seputar apakah bisa melaksanakan idul fitri atau tidak setelah kasus Covid di Lotim terus menurun? Jawaban pak Sekda, masih harus menunggu analisa dan hasil kajian mengenai sebaran virus.

Saat ini, terpenting semua masyarakat menyiapkan diri.

Menurutnya, secara sekarang ini masih tetap harus menunggu arahan dari pemer-

intah provinsi. Secara teori, tetap waspada dengan tetap melakukan pembatasan sosial dan pembatasan fisik.

Terus menggunakan masker.

“Mari kita kompak menyatakan maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu,” demikian ajakan Sekda.

Juru Bicara Penanganan Covid, Dr. Fathurrahman, grafik kemunculan kasus sejak awal terus beranjak naik.

Mulai awal kemudian menurun. Berdasarkan rilis provinsi, terakhir terus menurun meski sempat naik. Sangat diharapkan, jangan lagi terjadi temuan kasus baru. Data dari segi usia menunjukkan

ada anak-anak yang terkonfirmasi positif. Lainnya usia 36 tahun sampai 80 tahun. Dari gambaran usia ini, disimpulkan Covid-19 ini menyerang segala usia dan tidak mengenal laki dan perempuan.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Dr. H M. Tantowi mengemukakan, batasan usia dan jenis kelamin semua jenis kelamin usia bisa saja terjangkit. Secara data, memang orang dengan jenis kelamin laki-laki dan usia muda. Lakilaki dengan usia muda paling banyak karena memiliki mobilitas tinggi dan produktif. Seperti pada kasus klaster gowa.

“Jadi kalau kita tidak

menyadari, kita dalam interaksi sosial maka kita bisa tertular,” ucapnya. Karena imunitas yang kuat sehingga tidak terlihat gejalanya.

Akan tetapi, hal ini justru berbahaya jika menularkan orang yang rentan. Termasuk terhadap anak-anak, seperti pada kasus anak yang meninggal dunia. Sertia bisa menulari manula yang memiliki riwayat penyakit lain. Seperti sudah terpapar diabetes, bronkitis dan lainnya. Untuk itu, usia yang masih muda dan produktif ini diminta untuk waspada dan jangan sampai menjadi penular virus. (rus/*)

JUMPA PERS - Kegiatan jumpa pers gugus tugas percepatan penanganan covid dipimpin Sekretaris daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik, Rabu kemarin didampingi Juru Bicara DR. Pathurrahman, Direktur RSUD Dr. Soedjono Selong, dr. H. M. Tantowi Jauhari dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Iswan Rakhmadi.

Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy turut menggunakan alat pelindung diri lengkap saat mengunjungi Rusunawa Kayangan beberapa waktu lalu.

LEPAS SANTRI - Santri Ponpes Al Kautsar Aiknyambuk dilepas dari isolasi selama dua bulan terakhir, Rabu (13/5).

Lima CPMI Gagal Berangkat Dipastikan Jalani Tes Cepat Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, sudah mendengar kabar kepulangan 18 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB dari BLK LN Jakarta. Lima orang diantaranya merupakan CPMI yang gagal berangkat dari Dompu. Kendati sudah menjalani uji swab dan dinyatakan negatif Covid-19, mereka dipastikan tetap akan menjalani tes cepat. Demikian ditegaskan Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (13/5).

Ia menyampaikan, kabar kepulangan mereka diperoleh dari PT. Binhasan Maju Sejahtera selaku PJTKI yang sedianya akan menfasilitasi keberangkatan keluar negeri. Pun telah dibenarkan pihak UPT BP2MI wilayah Mataram.

Informasi itu kemudian dilanjutkannya ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten. Hingga akhir diputuskan mereka tetap akan menjalani rapid tes atau tes cepat. “Walaupun hasil swab menyatakan negatif, kita harus tetap mengikuti protokol penanganan kasus Covid-19. Karena mereka ini datang dari daerah zona merah, artinya tetap dilakukan rapid tes,” ungkapnya.

Pengambilan sampel darah dan serum terhadap CPMI dimaksud penting dilakukan karena tak menutup kemungkinan mereka terpapar saat dalam perjalanan pulang. Sehingga potensial menjadi sumber penularan baru di wilayah ini.

Informasinya, kelima CPMI sudah tiba di Mataram dan akan melanjutkan perjalanan ke daerah. Hanya saja, jadwal pemberangkatan masih belum diperoleh. “Sekarang sudah di Mataram, kemungkinan mereka ganti kendaraan khusus Bima-Mataram atau Dompu-Mataram,” jelasnya.

Kelima CPMI yang batal berangkat dan akhirnya dipulangkan perusahaan jasa tenaga kerja ini, diantaranya Hilmiati Asal Desa Nusajaya Kecamatan Manggelewa. Sika Prastika dari Desa Bara, Nurhayati dan Sri Astuti dari Desa Rababaka Kecamatan Woja.

Kemudian Sinta Bela dari Desa Mbawi Kecamatan Dompu.

Terhadap mereka, tambah Abdul Syahid, disamping menjadi tanggung tim gugus tugas untuk pendeteksian awal. Pemerintah Desa/Kelurahan pun diharap proaktif mengontrol jika diharuskan untuk isolasi mendiri di rumah. “Orang-orang ini nanti kita minta diawasi juga oleh tim di desa dan keluraha n , ” pungkasn y a .

Abdul Syahid (jun) (Suara NTB/jun)

TELEKONFERENSI - Para awak media melakukan jumpa pers via telekonferensi, Rabu (13/5).

Data perkembangan kasus Covid Lotim.

239 CPNSD Seleksi 2018 Terima SK

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 239 CPNSD yang diseleksi Tahun 2018 menerima Surat Keputusan (SK). Penyerahan SK secara simbolis diberikan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, di aula Kantor Bupati setempat, Rabu (13/5).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, mengaku karena Covid-19 pihaknya tidak bisa mengumpulkan semua CPNS yang menerima SK, serahterima SK diwakili 30 orang.

“Kita undang 30 CPNSD yang menerima SK. Mereka perwakilan dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Bima,” katanya.

Ia mengaku, SK CPNS ini terdiri dari 98 tenaga Guru, 71 tenaga kesehatan, 31 tenaga tekhnis dan sebanyak 39 orang dari formasi K-2. Dengan demikian total yang menerima SK CPNSD sebanyak 239 orang. “239 orang yang menerima SK ini adalah yang dinyatakan lulus seleksi CPNSD tahun 2018,” katanya.

Sementara Bupati memberikan selamat kepada ratusan CPNSD yang menerima SK dan kini resmi menjadi ASN. Ia berharap hal tersebut tidak akan mengubah sikap dan perilaku selama ini.

“Selamat kepada bapakibu yang resmi menjadi ASN. Tetap berbagi sesuai dengan keikhlasan dan kecukupan yang dimiliki,” harapnya.

Menurutnya, ASN wajib menjaga loyalitas dan menjaga rahasia negara kepada siapapun. ASN bekerja bukan menunjukan yang paling pintar, tetapi wajib berkoordinasi. “Jadilah ASN yang jujur dan mampu bekerjasama,” ajaknya.

Ia menambahkan, menjadi aparatur negara juga tidak segampang yang dipikirkan dan tidak semua orang

(Suara NTB/uki)

PENYERAHAN SK - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan SK CPNS hasil seleksi 2018, di aula Kantor Bupati setempat, Rabu (13/5). mendapatkan kesempatan.

Karena yang dipegang adalah amanah sebagai abdi negara

Stok Pangan KSB Aman hingga Akhir Tahun Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim ketersediaan pangan khususnya beras masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2020.

Bahkan cadangan beras di gudang saat ini mencapai angka 24 ton dan siap disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (13/5) mengatakan, khusus untuk kebutuhan beras sampai dengan saat ini belum ada keluhan. Hal tersebut terjadi, karena masyarakat sudah memiliki cadangan pangan sendiri. Bahkan cadangan beras yang sudah disiapkan oleh Pemerintah juga siap dikeluarkan jika kondisinya dinyatakan darurat. Hanya saja yang men-

jadi kekhawatiran saat ini yakni ketersediaan kebutuhan jenis holtikultura dan telur.

Hal itu terjadi lantaran KSB masih sangat bergantung dengan daerah lainnya terutama dari pulau Lombok.

Meski demikian pihak terkait mengaku sudah menurunkan tim untuk memantau kondisi ketersediaan pangan yang ada di masyarakat.Hasil pemantauan ini nantinya Pemkab bisa menyikapi kemungkinan yang akan terjadi terutama dampak dari wabah covid-19. Sehingga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu kerawanan pangan maupun hal lain bisa disiapkan. “Kondisi ketersediaan pangan kita masih aman sampai akhir tahun mendatang,” ungkapnya.

Selain di gudang cadangan daerah, di gudang bulog saat

ini tersedia 100 ton. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jika kondisi terjadi bencana baik itu kekeringan maupun masalah lainnya. Meski demikian, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana untuk melakukan rapat kordinasi bersama dengan Dinas Pertanian (Distan) sebagai leading sektor terkait untuk menyiapkan langkah strategis ketika terjadi bencana. Langkah lain yang akan ditempuh pemerintah yakni dengan membatasi pengiriman gabah keluar daerah sehingga tidak terjadi kekosongan. “ Stok pangan kita di gudang cadangan pangan masih aman jadi tidak perlu khawatir. Kami juga menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk bisa melapor ke dinas jika kondisi pangannya ada yang terganggu untuk kita sikapi,” pungkasnya. (ils)

dan abdi masyarakat. “Laksanakan tugas sesuai yang diamanahkan negara dan

menjadi pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Petani di Sumbawa Diminta Masuk Asuransi Tani

(Suara NTB/ist)

Syirajuddin Sumbawa Besar (Suara NTB)Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Syirajuddin meminta para petani untuk meendaftarkan asuransi tani setiap musimnya. Dalam menjami stiap tanaman pangan terutama padi dan jagung. Agar

ketika ditimpah misbah gagal panen, maka petani akan mendapatkan ganti atas kerugiannya.

“Setiap musim hal ini kami sosialisasikan. Sekarang masu masuk Musim Kemaau (MK) I , kami mulai kembali lakukan pendataan. Kalau biasanya ada sekitar 4000 petani yang daftar asuramsi setiap musimnya, maka di MK I ini kami berharap lebih banyak lagi yang mendaftar. Wajib bagi petani masuk asuransi ini,”terangnya, kepada Suara NTB, Rabu (13/5).

Menghadapi MK I, pihaknya pun telah beerkorodinasi dengan pihak Pengairan, dalam nenentukan pola tanam. Mana wilayah pertanian dengan jaminan irigasinya sesuai dengan tanaman padi, jagung atau hortikultura. “Ini semua kita petakan. Untuk mnghindari ancaman gagal panen.

Dengan melihat ketersediaan air pada MK ini. Dan ini terus kita pantau,”tukas Syirajuddin. (arn)