Edisi Jumat 14 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 131 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Validasi Data Kemiskinan NTB

Empat Kabupaten/Kota Usulkan Tambahan Baru 14.733 KK Miskin

Mataram (Suara NTB) Progres verifikasi dan validasi data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai 10 Agustus lalu, telah berjalan dengan baik. Selain melakukan verifikasi dan validasi DTKS, ada empat kabupaten/ kota yang mengajukan usulan baru sebanyak 14.733 rumah tangga miskin.

Empat kabupaten/kota yang menyampaikan usulan baru rumah tangga miskin adalah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram. Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/8) siang kemarin mengatakan di Lombok Timur, jumlah desa/kelu-

Kemudian Lombok Tengah, jumlah desa/kelurahan sebanyak 134. Di mana, 129 desa/ kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Data tervalidasi sebanyak 183.431 rumah tangga.

Sedangkan penambahan usulan baru sebanyak 11.000 KK, saat ini sedang dalam proses.

Selanjutnya, Lombok utara

rahan sebanyak 254.

Yang sudah melakukan verifikasi, validasi dan proses finalisasi sebanyak 180 desa/ kelurahan. Ia menyebutkan, data yang tervalidasi 70,86 persen dengan jumlah 125.500 rumah tangga dari 256.010 rumah tangga yang ada dalam DTKS. Sedangkan usulan baru sebanyak 2.867 KK.

dengan jumlah 33 desa/kelurahan. Yang sudah melakukan verifikasi dan validasi 32 desa/ kelurahan. Perbaikan DTKS sebanyak 3.413 rumah tangga atau 8,5 persen dari data DTKS sebanyak 40.105 rumah tangga. Sementara itu, Lombok Utara mengajukan usulan baru sebanyak 109 KK miskin.

Sedangkan Kota Mataram, 50 kelurahan yang ada sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Tervalidasi 39.000 rumah tangga, dan perbaikan data sebanyak 2.730 atau 7 persen. Sedangkan usulan baru Kota Mataram sebanyak 757

KK miskin.

Sementara progres verifikasi dan validasi DTKS di enam kabupaten/kota lainnya juga terus berproses. Kota Bima dengan jumlah 41 kelurahan, semuanya sudah dilakukan verifikasi dan validasi DTKS. Tervalidasi 7,7 persen atau 1.538 rumah tangga dari 20.018 rumah tangga DTKS di Kota Bima.

Di Kabupaten Bima, jumlah desa/kelurahan sebanyak 191. Sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS sebanyak 11 desa/kelurahan.

Tervalidasi 5,5 persen atau

Temui Wagub, Mohan Tepis Bahas Masalah Politik

Menteri ATR/BPN Dukung NTB Revisi RTRW untuk Investasi

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram yang juga Bakal Calon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menemui Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., di ruang kerjanya, Kamis (13/ 8). Mohan tampak keluar dari ruang kerja Wagub sekitar pukul 11.30 Wita mengenakan baju batik dan peci hitam.

Ketika dikonfirmasi tujuannya menemui Wagub, Mohan mengatakan hanya bersilaturahmi dan membicarakan soal pekerjaan. Ia menepis dalam pertemuan dengan kakak kandung mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi itu membicarakan atau membahas soal Pilkada Kota Mataram maupun Musda DPD I Golkar NTB. Bersambung ke hal 11

Jakarta (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah yang didampingi oleh asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (OPD), melakukan audiensi dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil yang berlangsung di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis (13/8).

Selain Menteri, hadir dalam kegiatan audiensi tersebut Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP, Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/nas)

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana keluar dari ruang kerja Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

1.497 rumah tangga dari 83.249 rumah tangga dalam DTKS. Di Dompu, jumlah desa sebanyak 81, sebanyak 11 desa sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hasilnya, tervalidasi 15 persen atau 3.000 rumah tangga dari 36.790 rumah tangga dalam DTKS. Bersambung ke hal 11

H. Ahsanul Khalik

Sanksi Denda Tak Pakai Masker Belum Bisa Diterapkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih belum bisa menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Pasalnya, hasil evaluasi atau fasilitasi Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular masih belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Belum ada informasi hasil fasilitasinya. Kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri. Karena ini kebutuhan kita semua,’’ ujar Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Kamis (13/8) siang kemarin.

Ruslan mengatakan, Kemendagri sudah melakukan fasilitasi. Sekarang, suratnya

sudah naik ke meja Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. ‘’Hasil fasilitasinya memang belum turun.

Tetapi hasil koordinasi saya dengan teman-teman di Otda, sudah selesai difasilitasi. Sekarang suratnya sudah naik ke Pak Dirjen Otda. Kita tunggu,’’ katanya.

Setelah keluar hasil fasilitasi dari Kemendagri, kata Ruslan, maka Pemprov akan menindaklanjutinya. Hasil tindaklanjutnya, kemudian dikirim lagi ke Kemendagri. ‘’Begitu hasil fasilitasi turun, kita tindaklanjuti dan kirim lagi ke Jakarta. Bukan lagi Ditjen Otda buat nomor registrasinya. Tapi Biro Hukum Kemendagri.

Bersambung ke hal 11

Farid Paletehan

KEJAHATAN pencurian data nasabah bank dengan sistem pembobolan skema perekaman dan penggandaan (skimming) masih terjadi di daerah ini. Kondisi inipun menjadi atensi otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah NTB. Pasalnya, pihak bank diwajibkan harus mengganti uang nasabah yang menjadi korban.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Sudah Tuntas 100 Persen SEBANYAK 684 paket proyek fisik di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB sudah tuntas dikerjakan 100 persen oleh rekanan pada bulan Agustus 2020. Kegiatan pembangunan infrastruktur dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan dan Rumah Layak Huni (RLH) tersebut menyerap tenaga kerja lokal yang membantu Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/yon)

Jadi Tanggung Jawab Bank

WISATAWAN LOKAL - Sejumlah objek wisata mulai dibuka di tengah pandemi Covid-19. Salah satu destinasi wisata yang mulai dikunjungi wisatawan lokal adalah gili - gili di Sekotong, Lombok Barat. Wisatawan masuk ke destinasi ini melalui Pelabuhan Tawun. Kunjungan wisatawan ke gili - gili ini, hanya ramai di akhir pekan saja. Kondisi ini sangat berbeda sebelum pandemi, yang setiap hari selalu ramai.

Empat Lowongan Dokter Tak Terisi

H. Azhar

121 Pelamar Lulus Rekrutmen Relawan Nakes Covid-19 Mataram (Suara NTB) Sebanyak 121 pelamar dinyatakan lulus dalam rekrutmen relawan tenaga kesehatan (nakes) Pemprov di Rumah Sakit Darurat Covid-19 RSUD NTB. Dari 125 lowongan yang dibuka, empat formasi tak terisi, semuanya merupakan formasi dokter umum. ‘’Seleksi sudah selesai. Ada

tidak terisi, empat orang. Untuk dokter umum kita butuh enam orang, hanya dua terisi.

Kurang empat orang lagi,’’ sebut Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (Inka) BKD NTB, Drs. Syamsul Bukhari, M.Kes, P.Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/8) siang kemarin.

Pemprov NTB membuka lowongan 125 nakes dan non

nakes untuk penanganan Covid-19 di RS Darurat RSUD NTB. Dengan rincian, dokter umum sebanyak 6 orang, tenaga perawat (S1 + ners) 41 orang, perawat (DIII/D-IV) 10 orang, tenaga bidan 4 orang, nutrisionis 2 orang, pramusaji 5 orang, tenaga apoteker 2 orang, dan teknis kefarmasian 4 orang. Kemudian sopir 5 orang,

transporter 24 orang, pemulasaraan jenazah 2 orang dan 20 orang cleaning service.

Dari 125 formasi yang dibuka, jumlah pelamar mencapai 412 orang. Dari 412 orang pelamar, sebanyak 189 orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Sedangkan 223 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Syamsul mengatakan selain empat formasi dokter umum yang tak terisi, sebanarnya formasi untuk cleaning service juga ada yang tak terisi. Namun, ada pelamar yang semula untuk formasi transporter mau dialihkan untuk mengisi kekurangan tenaga cleaning service.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Halaman 2

Insentif Diduga hanya Diterima Nakes ASN Mataram (Suara NTB) Insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Coronavirus Disease atau Covid-19 telah cair. Namun, penghasilan tambahan itu hanya diterima oleh tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus aparatur sipil Negara (ASN).

Relokasi Pedagang Ikan Bakar DINAS Pariwisata Kota Mataram mulai lelang pembangunan kios kuliner di Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. Pedagang ikan bakar akan direlokasi.

Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, Kamis (13/8) menerangkan, pihaknya belum mengetahui detail rencana pembangunan lapak kuliner di areal Taman Wisata Loang Baloq.

Informasi awal penataan destinasi wisata itu mendapatkan bantuan Rp3,5 miliar dari Kementerian Pariwisata.

Pandemi Covid-19 sejak Maret lalu, sehingga anggaran ditarik kembali. “Informasinya dari Dispar memang mau ditata. Tetapi batal karena anggaran ditarik. Saya malah ndak tahu kalau jadi dibangun,” kata Rusmaladi.

Tapi kelurahan mendukung penataan kawasan destinasi tersebut. Kuliner ikan bakar di Tanjung Karang diharapkan menjadi ikon wisata di Mataram. Rusmaladi menyebutkan, terdapat 89 pedagang kuliner. Jumlah ini tidak sebanding dengan pembangunan 25 lapak oleh Dispar.

Menurut mantan Seklur Pagutan ini, seandainya pedagang direlokasi ke dalam dipastikan tidak ada komplain.

Proses relokasi pedagang akan dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, Asosiasi Pedagang Kaki Lima serta babinsa dan bhabinkamtibmas. Pedagang dipastikan senang karena mendapatkan lokasi yang strategis dan representatif. “Insya Allah, ndak ada yang komplain,” ucapnya.

Dia melihat usaha kuliner ikan sangat potensial. Pengunjung tidak saja berasal dari Kota Mataram, melainkan daerah luar datang hanya sekadar menikmati hasil tangkapan nelayan. Karena sudah ramai dikunjungi wisatawan, ia berencana akan membuat gapura sebagai penanda kawasan Tanjung Karang sebagai lokasi destinasi wisata kuliner di Kota Mataram. “Saya berharap ini bisa jadi ikon Kota Mataram,” harapnya.

Peluang usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan pelaku usaha di Kota Mataram. Dia meminta pedagang kuliner memberikan pelayanan terbaik, sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman selama menikmati masakan Rusmaladi ikan bakar. (cem)

Kasus ini diduga terjadi di Puskesmas Cakranegara, Kota Mataram. Dari daftar perincian pembayaran insentif terdapat 10 nakes berstatus ASN. Sementara, petugas tim penyelidikan dan surveilan epidemologi Covid-19 di enam kelurahan sebanyak 32 orang.

Seorang nakes mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Padahal, keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes / 392/2020 tentang pemberian insentif dan bantuan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, tidak melihat status

kepegawaian. “Kenapa kami tidak mendapatkan hak. Sementara, saya bersama teman – teman nakes lainnya turun dari pagi sampai malam,” sesalnya dikonfirmasi, Kamis (13/8).

Dia tidak memahami kebijakan tersebut. Tenaga kesehatan non ASN menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19. Dia membandingkan pemberian insentif di Kabupaten Lombok Timur bahwa tidak ada pembedaan antara ASN maupu non ASN. “Apa bedanya kami yang di Mataram dengan teman – teman nakes di Lotim,” kritiknya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menegaskan, pemberian insentif yang diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak ada perbedaan antara yang berstatus pegawai negeri sipil atau non PNS. Dalam regulasi menyebutkan bagi nakes yang menangani langsung Covid-19. Adapun pembayaran insentif di salah satu Puskesmas dominan nakes ASN saja, Usman mengklaim tergantung dari usulan dari kepala Puskesmasnya. “Insentif dibayarkan berdasarkan usulan

(Suara NTB/bay)

KOTA TUA AMPENAN - Seorang pejalan kaki hendak menyeberang ke gerbang Kota Tua Ampenan, Kamis (13/8) sore. Bangunan peninggalan zaman penjajahan dan pantai yang memiliki kisah panjang peradaban di pulau Lombok di sana masih menjadi pilihan masyarakat, baik untuk sekadar berolahraga ataupun menghabiskan waktu di bekas pelabuhan. Penataan menyeluruh oleh pemerintah kota diproyeksikan dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut.

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., mendukung langkah Pemkot Mataram yang mengizinkan destinasi wisata dan usaha hiburan beroperasi kembali. ‘’Kalau saya sih setuju kalau destinasi wisata dan usaha hiburan kembali beroperasi. Karena di daerah lain juga sudah mulai beroperasi,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Kamis (13/8) kemarin.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pembukaan destinasi wisata maupun usaha hiburan, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Diella, toh penutupan destinasi wisata maupun usaha hiburan, tidak besar pengaruhnya. ‘’Karena kalaupun tetap ditutup, tidak berpengaruh apa-apa. Kemarin selama 3 bulan semua ditutup juga sama saja, kasus covid tetap meningkat,’’ ujarnya.

Dibukanya destinasi wisata maupun usaha hiburan, terkait penerapan protokol kesehatan, tentu membutuhkan pengawasan. Pengawasan ini, lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini, dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini harus terintegrasi antara sektor perhubungan, keamanan, ketertiban, dan sektor kesehatan saat penerapan tatanan baru di sektor pariwisata.

Seperti diketahui, pembukaan destinasi wisata dan juga tempat hiburan dibarengi dengan ketentuan. Selain menerapkan protokol kesehatan, kapasitasnya juga tidak boleh 100 persen. Namun demikian, banyak pihak yang kemudian pesimis ketentuan tersebut dapat diterapkan. ‘’Nah ini dari Pemkot harus menekankan kepada pengelola tempat wisata atau hiburan agar kapasitas tidak melebihi 50 persen,’’ sarannya.

Daerah lain, ungkap politisi Partai Gerindra ini, sudah menerapkan ketentuan tersebut. Bahkan, Jakarta Bali pun patuh terhadap ketentuan itu. Hotel-hotel di sana hanya terisi sekitar 30-50 persen. Hal ini, kata Diella, harus diawasi secara ketat oleh Pemda. Dalam praktiknya, jika pengelola pariwisata atau usaha hiburan tidak mematuhi ketentuan, Pemkot Mataram dapat menutup usaha itu. ‘’Tidak usah diberi izin untuk beroperasi kembali,’’ cetusnya.

Itu, kata Diella merupakan salah satu sanksi yang bisa diberikan kepada pengusaha agar patuh terhadap protokol kesehatan. Dia tidak menyangkal kalau kebijakan Pemkot Mataram mengizinkan destinasi wisata dan usaha hiburan beropersai kembali, disambut antusias oleh berbagai pihak. ‘’Karena masyarakat ingin hidup normal seperti dulu. Hanya saja sekarang harus membiasakan diri dengan protokol kesehatan,’’ pungkasnya. (fit) Diella Angela Dwi Handayani (Suara NTB/ist)

Zuhad menyesalkan adanya perbedaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, karena aturan dari Kemenkes yang berhak mendapatkan penghasilan tambahan bagi nakes yang menangani langsung pasien Covid-19.

“Kami di rumah sakit ndak ada yang membedakan, mau PNS maupun non PNS,” sebutnya.

Dia mengaku baru mendengar kasus di Puskesmas Cakranegara. Sepengetahuannya, insentif diberikan berdasarkan pengajuan dari kepala Pusksesmas. Zuhad akan mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan. Menurutnya, perawat menjadi garda terdepan pengananan virus Corona.

Catatannya 40 perawat terkonfirmasi positif Covid-19. (cem)

Peserta SKB Wajib Lakukan Tes Cepat Covid-19

(Suara NTB/dok)

Perhatikan Protokol Kesehatan

dari Puskesmas itu,” jelasnya.

Dikes telah menerima laporan itu, sehingga diimbau kepada kepala Puskesmas agar membagi insentif bagi tenaga kesehatan non PNS yang turun langsung menangani pasien Covid-19. Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. “Saya sepakat. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Misalnya, saya dapat insentif uang masuk ke rekening atas nama Usman Hadi. Iya, saya harus bagi ke teman-teman yang bekerja di lapangan,’’ pungkasnya.

Secara keseluruhan insentif yang diterima dari pemerintah pusat sekitar Rp3,8 miliar. Dana dibagi untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se – Kota Mataram.

Ketua Persatuan Perawat Negara Indonesia (PPNI) NTB, H.

Gerindra Segera Serahkan SK Dukungan ke Makmur-Ahda Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB segera menyerahkan surat keputusan ke pasangan H. Lalu Makmur Said – H. Badruttaman Ahda sebagai dukungan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada 9 Desember mendatang.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat mengungkapkan, keputusan DPD Partai Gerindra sudah final pada pasangan H. Lalu Makmur Said dan H. Badruttaman Ahda.

Penyerahan dijanjikan dua pekan kedepan.

“Akadnya sudah selesai.

Tinggal diserahkan saja,” kata Ridwan Hidayat ditemui Kamis (13/8).

Dia membantah lambannya penyerahan SK dukungan ke bapaslon MUDA (Makmur-Ahda) karena tarik ulur di tingkat DPP. Karena, berkaca dari Partai Kebangkitan Bangsa dan P a r t a i Keadilan Persatuan Indonesia lebih awal menyerahkan S K dukuH. Ridwan Hidayat ngan.

Anggota DPRD NTB mengklaim, belum diserahkan SK karena kesibukan dan padatnya agenda partai. “Kita tidak ingin penyerahannya secara sederhana. Gerindra ingin penyerahan pada acara besar,” pungkasnya.

Ridwan menambahkan, secara struktur partai Gerindra telah siap memenangkan pasangan calon yang diusung pada pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB. Partai koalisi telah siap dan tinggal menggerakkan kader.

Dalam proses kampanye, ia telah mengingatkan ke seluruh kader untuk menyampaikan hal – hal yang sifatnya argumentatif. Artinya, kader maupun tim sukses jangan mengembangkan sesuatu yang sifatnya sentimen. Sebab, masyarakat perlu diedukasi supaya iklim politik lebih baik dan tidak merusak persatuan dan persaudaran.

“Saya mengajak masyarakat dalam menjemput takdir mengembangkan unsur sehat,” ujarnya.

Setiap kontestasi politik bapaslon selalu mengklaim diri menang. Berdasarkan pengalaman politik tidak saja di Kota Mataram melainkan di NTB. Calon yang diusung Gerindra akan menang di semua daerah.

Ditanya apakah pertimbangan Gerindra belum menyerahkan SK ke paket MUDA karena mereka non kader? Ridwan menyangkal hal tersebut. Menurut dia, jika calon sudah masuk dan diusung oleh Gerindra. Artinya, calon itu sudah masuk dalam garis perjuangan partai besutan Prabowo Subiato tersebut. “Kader maupun non kader sama. Selama mereka sudah berada di garis perjuangan Gerindra,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

Bantuan JPS Kota Mataram Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana memperpanjang penyaluran bantuan jaring pengaman social (JPS). Alasannya ekonomi masyarakat belum pulih serta Mataram masih zona merah penyebaran Coronavirus Disease.

Rencana sebelumnya bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 hanya untuk tiga bulan. Berdasarkan skenario kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui usai pengambilan sumpah jabatan CPNS, Kamis (13/8) anggaran yang telah disiapkan untuk enam bulan kedepan. Setelah dilakukan evaluasi serta melihat perkembangan di masyarakat dimungkinkan memperpanjang selama satu bulan. “Ekonomi masyarakat kita belum pulih. Masyarakat banyak yang butuh bantuan karena terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Satu tahap penyaluran JPS menghabiskan anggaran sekitar Rp8,6 miliar. Meskipun menghabiskan anggaran cukup besar, Pemkot Mataram kata Walikota, masih mampu demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencananya JPS akan diperpanjang atau tambah satu bulan. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi enam bulan sesuai skenario awal. “Yang jelas kita sudah siapkan anggaran untuk enam bulan,” terangnya.

Seperti diketahui, penerima JPS di Kota Mataram berdasarkan basis data terpadu by name by addres sebanyak 41.589 kepala keluarga (KK).

Dengan rincian intervensi dari pemerintah pusat melalui bantuan pangan non tunai 22.115 KK. Kemudian, Kota Mataram mendapatkan kuota tambahan sebesar 7.440 KK, sehingga total penerima BPNT sebanyak 29.555. Ban-

tuan diberikan senilai Rp250 ribu selama sebulan.

Selain itu, Kota Mataram juga mendapatkan kuota bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan untuk 12.041 KK. Pemprov NTB juga memberikan 1.868 KK paket JPS Gemilang.

Secara keseluruhan pengadaan paket JPS mulai tahap I, II dan III yang telah didistribusikan sejumlah 32.548 paket. Berbeda dari data penyaluran tahap pertama. Sebelumnya, JPS telah disalurkan berjumlah 26 ribu KK. Pada tahap pertama telah didistribusikan untuk 19.803 KK. Sehingga, tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih. Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745. (cem)

Mataram (Suara NTB) Peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS formasi tahun 2019 Kota Mataram yang terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) tidak akan digugurkan. Kendati demkian, seluruh peserta diwajibkan mengikuti rapid test atau tes cepat 3 hari sebelum jadwal tes berlangsung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, menerangkan hal tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak peserta untuk menguti tes. Namun di sisi lain tes cepat perlu dilakukan untuk mencegah dan menekan potensi penularan Covid-19.

“Dengan melakukan persiapan 3 hari sebelum jadwal tes, nanti kami akan melakukan rapid test untuk semua peserta yang ikut,” ujar Nelly saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).

Diterangkan, panitia pelaksana SKB tidak memiliki hak untuk menolah peserta. Baik bagi peserta yang menunjukkan hasil tes cepat reaktif maupun yang dinyatakan positif Covid-19.

“Positif saja mereka masih punya hak ikut. Yang bisa merekomendasikan mereka gugur atau tidak bisa ikut karena kondisi parah itu hanya tim medis,” tegasnya. Untuk

itu, seluruh peserta diharapkan bersikap kooperatif dengan diadakannya tes cepat tersebut.

Bagi peserta yang menunjukkan hasil reaktif pada saat dilakukan tes cepat akan diarahkan mengikuti seleksi di ruangan terpisah dengan peserta lainnya. Ruangan tersebut disediakan khusus di masing-masing lokasi ujian.

Dengan dilaksanakannya tes cepat sebelum ujian, panitian diharapkan dapat memisahkan dan menekan potensi penularan virus saat ujian berlangsung. “Nanti ada kelas (tempat ujian, Red) khusus.

Yang suhu tubuh lebih dari 37 derajat dan hasil tes reaktif kita pisahkan ke ruangan itu,” jelas Nelly.

Pemkot Mataram akan menanggung seluruh biaya pelaksanaan tes cepat tersebut.

Termasuk untuk warga kabupaten lain di NTB yang mengambil lokasi SKB di mataram.

Jadwal tes cepat masingmasing peserta tengah disusun oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, menyesuaikan dengan jadwal SKB yang nantinya keluar.

“Kita sudah bersurat ke Dikes, nanti mereka yang menentukan di mana rapid test-nya.

Kita sedang menunggu jadwal dari mereka,” tandas Nelly. (bay)

Walikota Ambil Sumpah 270 CPNS Mataram (Suara NTB) Sejumlah 270 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram diambil sumpah jabatan pada Kamis (13/8). Sebagai abdi negara diingatkan agar kinerja tidak boleh kendor. Pandemi Covid-19 harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dalam laporannya menyampaikan, pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dalam PP 17 Tahun 2020. Serta, surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020 tentang pengambilan sumpah jabatan PNS selama status keadaan Covid-19.

Disampaikan Nelly, pengambilan sumpah CPNS menjadi hal yang sangat penting, sifatnya mengikat dan memaksa.

Hal ini menjadi komitmen PNS bukan saja loyalitas pada organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pengambilan sumbah jabatan sangat sakral,” kata Nelly.

Dari 270 CPNS diambil sump-

ah jabatan paling banyak adalah tenaga pendidik 131 orang. 102 tenaga kesehatan dan 37 tenaga teknis. Dari pengangkatan terdapat 137 orang golongan III dan 27 orang golongan II. Disampaikan Nelly, pengambilan sumpah jabatan berbeda dari tahun sebelumnya. Di tengah pandemi dilaksanakan secara langsung dan virtual.

“Jadi kita bagi di empat lokasi.

199 orang diambil sumpah jabatan secara virtual. Ada yang di Dikbud, Dikes, SMPN 6 Mataram dan Pendopo Walikota,” sebutnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, pengambilan sumpah jabatan menandakan status CPNS akan berubah menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini memiliki makna penting. Oleh karena itu, jangan sampai peralihan status tersebut mengubah mindset untuk mengendorkan kinerja. “Jangan gara – gara sudah purna jadi PNS yang dulunya rajin, malah malas bekerja,” katanya mengingatkan.

Penambahan 270 PNS seyogyanya dapat meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat sesuai bidang masing – masing. Walikota melihat tenaga kesehatan bertambah dan harus dimaksimalkan penanganan Covid-19. Di satu sisi juga diingatkan bahwa Mataram akan melaksanakan pesta politik. Diingatkan, ASN tidak boleh terlibat politik praktis. (cem)

(Suara NTB/cem)

SERAHKAN SK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan SK Pengangkatan setelah mengambil sumpah jabatan 270 CPNS di aula pendopo Walikota Mataram, Kamis (13/8). Penambahan pegawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kesejahteraan masyarakat.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Halaman 3

25.122 Masyarakat NTB Berkesempatan Peroleh Pembebasan Rekening Mataram (Suara NTB) Selain pemberian stimulus berupa listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan rumah tangga subsidi daya 900 VA yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial, pemerintah melalui PLN kembali memberikan stimulus bagi pelanggan listrik untuk beberapa segmen tarif.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan bahwa pemberian stimulus ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat akibat pandemi Covid-19. “Kami menyadari, dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini sangat luar

biasa kepada masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

Maka dari itu, kami mencoba meringankan beban masyarakat melalui pemberian stimulus ini,” jelas Rohmi.

Stimulus yang diberikan oleh pemerintah berupa program keringanan pembayaran listrik, yaitu pembebasan rekening mininum dan biaya be-

ban atau abodemen, mulai tagihan rekening listrik bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 untuk beberapa segmen tarif. Rudi Purnomoloka, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB menyampaikan untuk provinsi NTB sendiri, sebanyak 25.122 pelanggan berkesempatan untuk mem-

peroleh stimulus ini.

“Jumlah tersebut terdiri dari 11.536 pelanggan sosial, 13.241 pelanggan tarif bisnis dan 345 pelanggan tarif industri. Dan semuanya memiliki kesempatan untuk memperoleh stimulus tersebut.” jelas Rudi. Pemberlakukan program stimulus ini terbagi kepada beberapa segmen tarif.

Pembebasan penerapan ketentuan Rekening Minimum 40 jam nyala bagi pelanggan yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum, diberlakukan bagi pelanggan tarif sosial, bisnis, dan industri, mulai dari daya

1300 VA ke atas.

Selain itu, untuk pelanggan tarif sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, golongan bisnis daya 900 VA dan industri daya 900 VA akan diberlakukan pembebasan biaya beban dan juga abonemen. Sedangkan untuk pelanggan tarif layanan khusus, akan diberlakukan pembebasan penerapan ketentuan Jam Nyala Minimum sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. “Dengan pemberlakuan skema ini, apabila pemakaian pelanggan di bawah kWh minimum, maka pelanggan cukup membayar sesuai pemakaian

energinya. Dan untuk tagihan rekening bulan Juli 2020, akan dilakukan penyesuaian pada sistem perhitungan rekening kami,” ujarRudi.

Program stimulus ini berlaku secara otomatis dan terpusat sehingga pelanggan tidak perlu mendaftar secara khusus ke kantor layanan PLN. “Kami harapkan dengan segala upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah melalui PLN, dapat memulihkan kondisi ekonomi dan membantu meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid19 ini,” demikian Rudi. (bul)

(Suara NTB/bul)

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

170 Mobil Toyota di NTB ”Direcall” PT. Kroda Toyota Dinamik Autonusa di NTB menindaklanjuti pengumuman resmi PT Toyota-Astra Motor (TAM) terkait kampanye perbaikan atau recall mobil Toyota di Indonesia untuk beberapa jenis produk. Lebih dari seratus konsumen Toyota di NTB telah diberikan permakluman. Recall dilakukan untuk perbaikan kembali bagian fuel pump atau pompa bahan bakar yang dikhawatirkan tidak berfungsi dan berpotensi mengganggu kinerja mesin.

“Kalau di NTB, ada 170(Suara NTB/bul) an yang diberikan permakluSamsuri Prawiro Hakki man,” kata Samsuri Prawiro Hakki, Branch Manager PT. Krida Toyota Dinamik Autonusa di kantornya, Kamis (13/8) kemarin. Diketahui bahwa PT ToyotaAstra Motor mengumumkan recall mobil-mobil keluaran Toyota ini sebagai inisiatif global Toyota Motor Corporation yang dilakukan distributor Toyota di dunia, termasuk di Indonesia.

Mobil-mobil Toyota yang terkena dampak recall fuel pump di Indonesia antara lain Alphard produksi 2017-2018, Corolla produksi 2018, FJ Cruiser produksi 2013-2014, Kijang Innova, Fortuner, dan Hilux produksi 2017-2019. Samsuri mengatakan, tidak semua kendaraan keluaran Toyota mengalami gangguan dan direcall. Hanya jenis dan keluaran produk seperti yang telah resmi diumumkan Toyota. “Kita sudah melakukan beberapa cara, pertama kita telpon, kita undang, dan ada juga surat,” ujarnya.

Saat ini sedang proses pengiriman komponen yang akan diganti. Jumlah kiriman komponen fuel pump baru puluhan unit.

Sejumlah itulah penggantian komponen pada kendaraan-kendaraan yang dipermaklumkan recall. “Lagi on the way juga sekitar 50 sampai 100-an fuel pump. Total di NTB yang kena 170 kendaraan ,” imbuhnya. Konsumen telah disurati secara pribadi oleh Toyota di Indonesia selain ditelepon untuk mengantisipasi konsumen yang alpa terhadap informasi ini. untuk kendaraan Toyota yang dibeli dari luar daerah, Samsuri mengatakan, Toyota di NTB bisa mengakomodirnya untuk dilakukan recall.

“Bisa langsung ke bengkel kita dan kita layani. Selama komponen available, kita layani. Kalau ndak ya harus antre sampai komponennya datang dan kita panggil kembali dan pasti kita akan layani sebagai tanggung jawab penuh kami,” ujarnya.

Penggantian spare part yang dikhawatirkan terganggu dan direcall ini, tidak dikenakan biaya. Layanan recall ini tidak dipatok waktunya hingga kapan. Target Toyota adalah seratus persen dilakukan penggantian kepada kendaraan-kendaraan yang teregistrasi berpotensi mengalami gangguan di fuel pump. (bul)

Arus Penumpang di Pelabuhan Kayangan Berangsur Normal Selong (Suara NTB) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Lotim terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyeberang dari arah Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim) menuju Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, di era new normal ini, arus penumpang dari dua arah tersebut berangsur normal. Akan tetapi, setiap penumpang ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/8), General Manager (GM), PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, M. Yasin, mengatakan, jumlah penumpang untuk saat ini setiap harinya relatif seimbang. Untuk pejalan kaki berkisah antara 50 orang hingga 100 orang sedangkan untuk kendaraan antara 300 hingga 350 unit kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Dari jumlah tersebut, memang mengalami penurunan jika dibandingkan hari normal sebelum terjadinya Covid-19. Yaitu untuk pejalan kaki berkisar antara 150 orang hingga 200 orang. Sementara untuk kendaraan roda rata-rata 300 unit dan kendaraan campuran 350 unit hingga 400 unit kendaraan. “Kalau untuk pelayanan normal. Hanya produksi penumpang masih di bawah normal,” terangnya.

Adapun dari jumlah produksi penyeberangan ini, pihak ASDP Kayangan tidak melakukan pengurangan terhadap armada kapal yang beroperasi setiap harinya. Yaitu sebanyak 22 armada kapal dengan 2 unit di antaranya merupakan cadangan. Di samping itu, ASDP Kayangan tetap melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk pemantauan cuaca atau kondisi alam yang sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem.

Begitupun dengan syahbandar maupun pihak terkait lainnya yang memiliki wewenang dalam kelayakan atau tidaknya penyeberangan dilakukan. “Alhamdulillah penyeberangan tetap lancar dan tidak ada masalah, koordinasi dengan BMKG intens kita lakukan,”sambungnya. (yon)

(Suara NTB/bul)

KERAMBA - Perairan di wilayah Sekotong dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai area tangkapan ikan teri menggunakan keramba.

Satu keramba harganya cukup mahal.

Dukung Program BLT Pekerja

BPJamsostek Kebut Pengumpulan Rekening Peserta Mataram (Suara NTB) Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan ketentuan penerima subsidi adalah peserta BPJAMSOSTEK yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp5 juta perbulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJamsostek.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program Bantuan Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari BPJamsostek dan lembaga negara lainnya sebagai dasarnya. BPJAMSOSTEK menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Bantuan Subsidi Upah ini.

“Data yang disampaikan BPJamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah di bawah Rp5 juta berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat pada BPJamsostek.

Tidak termasuk di dalamnya Peserta yang bekerja sebagai pegawai di BUMN, Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah, terkecuali Non ASN,” ujarnya.

Saat ini, tambah Agus, BPJamsostek juga sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruhIndonesia.Pemerintahjuga akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan oleh BPJamsostek untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari Pemerintah.

“Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjum-

lah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJamsostek di seluruh Indonesia. Dalam dua hari ini kami telah berhasil mengumpulkan sekitar 3,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat,” tambah Agus. Dirinya berharap pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data peserta.

“Bantuan Subsidi Upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP),” tandasnya. Agus menambahkan, BPJamsostek juga mengimbau perusahaan yang belum tertib dalam pembayaran iuran, segera memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp5 juta yang terdaftar di BPJamsostek dan melaporkan nomor rekening mereka melalui aplikasi yang disiapkan oleh BPJamsostek, sehingga pemberian Bantuan Subsidi Upah ini segera bisa disalurkan,’’ tegas Agus. Diketahui, pemerintah telah menganggarkan

Rp37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19. Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600 ribu perbulan per orang selama 4 bulan atau per orang akan mendapatkan Rp2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

“Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan terdapat sekitar 51.200 karyawan perusahaan di Provinsi NTB yang berpotensi mendapatkan bantuan pemerintah selama empat bulan untuk penanganan dampak Covid-19 ini.

“Kami sampai saat ini masih mengumpulkan data nomer rekening seluruh pekerja yang tercatat di sistem kami,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh pemberi kerja secara aktif menghubungi petugas BPJAMSOSTEK untuk memberikan datadata nomer rekening para tenaga kerjanya. (bul/*)

Agus Susanto

DAMRI akan Modifikasi Armada untuk Layani Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Perum DAMRI di Mataram tengah mempersiapkan untuk memodifikasi armada Bus Rapid Transit (BRT), guna memudahkan akses bagi para penyandang disabilitas. Perum DAMRI memastikan kesiapannya memenuhi permintaan dari para penyandang disabilitas dan Pemprov NTB. General Manajer Perum DAMRI di Mataram, Muhammad Adzani Wahyu Wibowo mengatakan, sebagai pelaksana, apa yang menjadi kebutuhan daerah akan diupayakan dipenuhi. Wibowo menjelaskan, penerapaan kendaraan umum yang menyediakan akses khusus bagi para penyandang disabilitas ini rencananya mulai diterapkan pada tahun 2021. Juga tak menutup kemungkinan mulai tahun ini.

“Kita siapkan dulu rancang bangunnya. Armada yang akan dimodifikasi nantinya dilengkapi hidrolik yang khusus untuk menaikkan penyandang disabilitas tanpa harus turun dari kursi rodanya. Di dalam kendarannya juga ada tempat tersedia bagi pengamanan para penyandang disabilitas diatas kursi rodanya,” ujarnya. Dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis kemarin, Wibowo menambahkan, untuk tahap awal ini, ada satu armada BRT yang akan dimodifikasi.

Layanannya untuk wilayah Kota Mataram. BRT ini melayani angkutan untuk anak-anak sekolah.

Yang rutenya termasuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB).

Wibowo juga mengharapkan, dengan kemudahan fasilitas bagi para penyandang disabilitas ini, maka hak-haknya pada fasilitas publik akan terpenuhi. Ketua HWDI (Himpunan Wanita Dishabilitas Indonesia) Provinsi, Sri Sukarni ditempat berbeda mengatakan, harapan agar transportasi umum ini menyiapkan akses bagi para penyandang disabilitas telah disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Perhubun-

(Suar NTB/bul)

Sri Sukarni gan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM dan pimpinan DAMRI di Mataram.

Dengan akan terwujudnya kemudahan bagi para penyandang disabilitas ini naik kendaraan umum, sangat disyukurinya.

Mengingat, selama ini para penyangdang disabilitas sangat terbatas dan kerepotan naik angkutan umum. Terutama pengguna kursi roda. “Artinya kami akan mudah melakukan perjalanan dengan angkutan publik. Selama ini kami sangat kesulitan turun naik angkutan umum,” ujarnya.

Sri Sukarni menyebut jumlah penyandang disabilitas di NTB mencapai 21.000 orang berdasarkan data Dinas Sosial. Belum terdata total jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Sampai saat ini transportasi umum masih sangat mereka butuhkan. Meskipun, tidak banyak diantaranya pengguna kursi roda memiliki kendaraan pribadi yang telah dimodifikasi. Mewakili para penyandang disabilitas, pilot projek (percontohan) yang dibuat oleh Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Perum DAMRI, dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya di NTB untuk melakukan hal yang sama. (bul)

Pemda KLU Ajukan Izin Relokasi Sampah Proyek Masjid Kuno

(Suara NTB/yon)

NORMAL - Aktivitas penyeberangan dari arah Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano di tengah pandemi Covid-19 tergolong normal.

Tanjung (Suara NTB) Sampah Proyek Pemugaran Tembok Masjid Kuno tahun 2018 silam masih menjadi masalah hingga saat ini. Sampah bebatuan yang menumpuk di pinggir jalan Nasional itu, tidak hanya mengganggu image pariwisata Masjid Kuno, tetapi juga mempersempit akses publik saat kegiatan masyarakat adat di Masjid Kuno.

“Selaku dewan sekaligus masyarakat adat, kami kembali meminta Pemda untuk memper-

cepat penyelesaian masalah sampah material proyek di depan Masjid Kuno. Sudah dua tahun berjalan, Pemda seperti tidak ada langkah penanganan,” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, Kamis (13/8). Ia mengingat, pada beberapa pelaksanaan acara adat seperti Maulid Adat tahun 2019 lalu, Dewan saat itu sudah meminta penanganan.

Namun eksekutif khususnya Dispar selaku pemilik proyek “gagal” seperti bergeming.

“Terlepas dari urusan hukum

di mana warga dilaporkan oleh Pemda KLU, kami harap sebelum Maulid Adat mendatang sudah direlokasi. Material itu betul-betul membuat kesan kumuh bagi ikon pariwisata KLU,” ucapnya.

Terpisah, Penjabat Sekda Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, M.Si., yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui kendala yang dihadapi Dispar, sehingga sampah belum dapat ditangani. Namun demikian, ia pada Rabu pekan ini sudah memanggil pihak dinas meminta penjelasan terkait up-

aya yang sudah dilakukan.

“Soal sampah sudah tanyakan ke Dispar. Dilaporkan bahwa Dispar sudah ajukan surat ke Polres minta izin pindahkan material ke lokasi terdekat,” ucap Nurjati. Disebutkan, Pemda berencana mempercepat relokasi dengan mengerahkan alat berat dan kendaraan angkut. Kepastian itu akan dilakukan jika surat permohonan izin mendapat respons dari Polres Lombok Utara. Sekilas info yang ditangkap Penjabat Sekda, material itu menjadi BB atas kasus

penggeregahan (pembongkaran) tembok masjid saat proyek berjalan tahun 2018.

Saat ditanya ada tidaknya kemungkinan untuk mencabut laporan kasus pemugaran tembok Masjid Kuno, Nurjati yang juga tokoh masyarakat Adat Bayan ini mengakubelummengetahuikemungkinantersebut.“Untukmencabut laporan belum kita koordinasikan.

Saya juga perlu detail mengetahui bagaimana proses (sampai menjadi kasus) dan hasil keputusan,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Covid-19 Meningkat

Rayakan Kemerdekaan di Tengah Pandemi MESKI di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia harus tetap dilaksanakan. Tahun 2020 ini, diakui perayaan hari jadi Republik Indonesia ke 75 ini akan sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim mengimbau agar melakukan bersih-bersih lingkungan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi kepada Suara NTB, Kamis (13/8).

Menurutnya, perayaan (Suara NTB/dok) kemerdekaan ini tetap Iswan Rakhmadi harus dengan semangat dan semarak. Semarak bersyukur atas rahmat Allah yang memberikan rakyat Indonesia merdeka dari penjajahan.

Perayaan tahun lalu, diketahui jalan-jalan akan ramai dengan aktivitas gerak jalan indah. Pawai alegoris dan kegiatan-kegiatan hiburan sebagai bentuk rasa syukur warga.

Tidak adanya rangkatan kegiatan warga tersebut kata Iswan bukan berarti perayaan kemerdekaan tidak semarak.

Nilai-nilai positif, kegotong-royongan dalam menjaga kebersihan lingkungan ini harus tetap terjaga. “Nilai-nilai ini tetap harus kita rawat,” harapnya.

Pihaknya berharap kegiatan bersih lingkungan ini sejalan dengan situasi Covid. Lingkungan terdekat, rumah, halaman dan lainnya yag ada di sekitar. Termasuk lingkungan dusun, desa dan lainnya. Tema perayaan kemerdekaan tahun ini Indonesia maju. Khusus di Kabupaten Lotim, kegiatan perayaan kemerdekaan ini juga dirangkai dengan peringatan hari jadi Kabupaten Lotim. (rus)

Virus Corona Diduga Picu Kasus Curanmor Lintas Daerah Selong (Suara NTB) Terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terutama perekonomian masyarakat yang lesu. Terdampaknya perekonomian masyarakat inipun, diduga berimbas pada terjadinya kriminalitas berupa pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas daerah.

Salah satu bukti nyatanya berupa banyaknya kendaraan roda dua hasil curanmor yang diamankan Polres Lotim antara bulan Juli dan Agustus. Selain mengamankan lima pelaku, pihak kepolisian juga (Suara NTB/yon) sudah mengantongi namaTunggul Sinatrio nama pelaku lainnya beserta barang bukti. Pasalnya, beberapa di antara terdapat di luar daerah karena jaringan sudah termasuk lintas daerah.

“Selain narkoba, faktor ekonomi juga diduga menjadi pemicu terjadi curanmor ini. Ini kriminalitas lintas daerah,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, kemarin.

Dikatakannya, sebanyak 62 unit kendaraan roda dua yang merupakan barang bukti diamankan itu masuk dalam 38 laporan polisi. Sementara 26 lainnya dikoordinasikan dengan Polres di kabupaten/kota lainnya di NTB dikarenakan kasus lintas daerah. “Kita sudah koordinasikan dengan Polres-Polres yang lain. Identitas para pelaku sudah kita kantongi,” terangnya.

Di tengah lesunya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pihak kepolisian terus meningkatkan pengamanan. Langkah ini sangat penting dilakukan dalam upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama melalui patroli rutin. (yon)

Masyarakat Diminta Bersikap Jujur Selong (Suara NTB) Penyebaran kasus virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengalami peningkatan. Per tanggal 13 Agustus 2020, jumlah masyarakat terkonfirmasi positif virus Corona di daerah sebanyak, 234 orang.

Dari jumlah ini, sebanyak 175 orang sembuh, 47 orang masih isolasi dan 12 orang meninggal dunia. Untuk itu, masyarakat diminta bersikap jujur dan terbuka dalam mempercepat penanganan Covid-19 Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, menegaskan dalam penanganan setiap persoalan sangat dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran, sehingga penanganan kasus tersebut dapat tertangani dengan baik.

Hikmah besarnya karena Covid-19 bukanlah penyakit seperti HIV/AIDS. Maka dari itu tidak boleh mengucilkan masyarakat yang terkena Covid-19. Apalagi Covid-19 sudah berada di tengah-tengah masyarakat. “Prinsipnya kalaupun ada yang kena, maka akan dilakukan pera-

watan,” kata Sekda Lotim ini.

Jangan sampai takut diketahui terkena Covid-19, kemudian masyarakat tidak jujur terhadap petugas dan masyarakat yang lain. Begitupun bagi masyarakat sekitar baik itu keluarga dan tetangga harus memberikan dukungan moril bahwa penyakit Covid-

ran program daerah terkena imbas, termasuk anggaran aspirasi maupun pokok pikiran (pokir) DPRD Loteng.

“Jadi tidak ada yang tebang pilih. Semua potensi anggaran yang bisa di-refocusing kita refocusing. Bahkan, sampai anggaran belanja pegawai dan belanja modal yang ada di OPDOPD lingkup Pemkab Loteng,” tegasnya. Jadi tidak benar kalau kemudian pemerintah daerah pilih-pilih program yang di refocusing anggarannya.

Menurutnya, semua proses refocusing dan realokasi anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Bahkan karena terlalu berhathati, Pemkab Loteng sampai sempat terancam sanksi, lantaran terlalu lama menyerahkan laporan hasil refocusing dan realokasi anggaran ke pemerintah pusat. Hal ini, ujarnya, untuk menghindari terjadi polemik.

Kemudian soal pengadaan dua juta masker, asumsi awalnya supaya satu orang penduduk Loteng bisa memperoleh dua masker. Mengingat, jumlah penduduk Loteng tercatat sekitar 1 juta lebih.

Soal kemudian di lapangan ada yang hanya dapat satu masker, pemerintah sudah berupaya maksimal menyalurkan supaya target yang diharapkan bisa tercapai.

Adapun terkait penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada kemudian berubah dari Rp 600 menjadi

(Suara NTB/yon)

H. M. Juaini Taofik

Gaji Ke-13 ASN Dicairkan

(Suara NTB/her)

HENTIKAN - Tim Pemda Lobar menghentikan pembangunan perumahan di atas lahan eks SMPN 2 Gunungsari, karena diduga tak mengantongi izin.

Diduga Tidak Berizin

Pembangunan Perumahan di Lahan Eks SMPN 2 Gunungsari Dihentikan Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan perumahan di atas lahan eks SMP 2 Gunungsari kabupaten Lombok barat dihentikan oleh Tim Pemerintah Kecamatan menyusul pembangunan ini diduga tak mengantongi Izin. Tim kecamatan menindaklanjuti hasil rapat Pemda untuk menghentikan pengerjaan perumahan tersebut. Di samping itu, pihak kecamatan juga tidak berani mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin.

Camat Gunungsari, M. Mudassir mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum berani mengeluarkan rekomendasi pengurusan izin pembangunan perumahan tersebut kepada pihak pengembang. “Saya tidak berani mengeluarkan rekomendasi. Pembangunan perumahan itu juga kami sudah setop,” tegasnya, Rabu (12/8).

Dijelaskan, pembangunan perumahan itu menang sudah dilakukan di lahan tersebut.

Beberapa unit rumah sudah terbangun. Akan tetapi pihaknya sudah turun menghentikan pembangunannya, karena belum ada izin. Sampai saat ini pengejarjaan pembangunan perumahan tidak dilanjutkan.

Terkait persoalan lahan dan perumahan ini jelas dia sebelumnya sudah dibahas oleh

Pemda antara eksekutif dengan legislatif. Menindaklanjuti keputusan rapat itu, pihaknya pun turun melakukan penanganan di lapangan. Saat ini jelas dia, Pemda Pun tengah melakukan upaya hukum terhadap persoalan lahan ini.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H .Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan persoalan dokumen aset SMPN 2 Gunungsari yang diduga ada permainan oleh oknum. “Kami laporkan oknum mantan pejabat,”tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar Tarmizi menegaskan, izin pembangunan di lahan itu belum ada sama sekali, baik permohonan penerbitan izin, rekomendasi tata ruang Dinas PUPR belum ada, sehingga kesannya kalau dilakukan pembangunan menyalahi aturan, karena tidak ada izin.

“Aturannya kan harus mengurus izin dulu baru membangun, tapi ini ndak ada izinnya,”tegas politisi Nasdem ini.

Sementara itu, pemilik lahan eks SMPN 2 Gunungsari I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengakui izin pembangunan perumahan itu belum ada. Akan tetapi ketika pengembang mengurus izin

justru dihambat dan tidak diberikan oleh Pemda dengan alasan masih ada persoalan hukum. Sementara ia sendiri tidak tahu di mana letak persoalan hukumnya, karena sudah ada putusan inkracht dari MA memenangkannya.

“Artinya kalau begini, justru jajaran pemda ini tidak mengakui peradilan tertinggi yakni MA,”tegas dia.

Di satu sisi, ujarnya, ada penyetopan pembangunan perumahan tersebut oleh OPD yang sebelumnya juga diperintah oleh Ketua DPRD Lobar.

Pihaknya sudah bersurat tanggal 6 Juli 2020 secara resmi ke pimpinan DPRD untuk dilakukan hearing menjelaskan duduk permasalahan lahan ini.

Ia tidak tahu, apakah pihak OPD terkait sudah melaporkan putusan pengadilan MA nomor 1416 tahun 2017. Bahkan lahan itu sudah dieksekusi dengan berita acara PN Mataram tahun 2019, setelah dirinya memberikan waktu selama dua tahun bagi pemda. “Ujungujungnya kok masih ada permasalahan hukum, permasalahannya di mana? Padahal sudah inkracht,”tegas dia.

Kalaupun pemda mempersoalkan bahwa lahan ini masih tercatat di neraca, itu menjadi urusan Bagian Aset. (her)

(Suara NTB/kir)

masih kurang, tentu itu jadi bahan evaluasi pemerintah daerah ke depannya.

Di tempat yang sama, Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menambahkan terkait kebijakan pemerintah daerah yang tetap membayar utang kepada PT. SMI serta rekanan proyek pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru, itu karena keharusan.

Pemkab Loteng sudah beberapa kali meminta penundaan pembayaran hutang, tapi ditolak oleh pihak rekanan.

Karena dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan rekanan bersangkutan.

Untungnya Pemkab Loteng diberikan kelonggaran untuk tidak membayar penuh sisa utang tahun ini dengan komitmen pelunasan tahun depan. Dimana untuk sisa utang proyek pembangunan kantor Bupati hanya dibayar sekitar Rp 25 miliar dari sisa kewajiban sebesar Rp 65 miliar. Sementara untuk Pasar Jelojok, Pemkab Loteng hanya membayar Rp 20 miliar tahun ini dari Rp 22 miliar yang semestinya dibayarkan ke PT. SMI. Terkait hasil klarifikasi Bupati Loteng tersebut, Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (13/8), mengatakan kalau seluruh hasil klarifikasi sudah dicatat dan akan dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota PansusCovid-19 lainnya. (kir)

Pansus Covid-19 Klarifikasi Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) Setelah sempat gagal, pertemuan Pansus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, akhirnya terlaksana, Rabu (12/8) malam. Bupati Loteng berkesempatan memberikan klarifikasi terkait beberapa kebijakan yang sempat dipertanyakan Pansus Covid-19, terkait penanganan pandemi Covid-19, mulai dari kebijakan refocusing dan realokasi APBD Loteng untuk penanganan Covid-19 hingga soal pengadaan dua juta masker.

Dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Bupati Loteng Bupati Loteng didampingi Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah S.Sos.M.Si., serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 lainnya. “Pada prinsipnya, semua kebijakan maupun program yang kita laksanakan terkait penangan pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Suhaili.

Di hadapan unsur pimpinan DPRD Loteng serta anggota Pansus Covid-19 yang hadir, Suhaili mengatakan, refocusing dan realokasi APBD Loteng dilakukan sampai empat tahapan, karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Di mana hampir semua angga-

19 bisa disembuhkan. Buktinya di Kabupaten Lotim, dari 221 yang terkonfirmasi positif, sebanyak 80 persen sudah disembuhkan.

Namun untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas, diharapkan keterbukaan dari penderita. Begitupun bagi yang tidak menderita agar memberikan dukungan. Sehingga dengan keseriusan dan kerja sama itulah penanganan suatu kasus dapat tertangani sebagaimana yang diharapkan. “Protokol kesehatan harus tetap diterapkan dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19,”harapnya. (yon)

PERTEMUAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT menggelar pertemuan dengan Pansus Covid-19 di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (13/8) malam. hanya Rp 300 ribu. Pemikiran ada kekurangannya. Apalagi awalnya supaya JPS bisa dis- dalam situasi yang serba alurkan lebih lama. Mengin- darurat yang menunggu kita gat, pemerintah pusat juga berpikir cepat. Tapi yang pasmelakukan hal serupa, seh- ti, semua didasarkan pada ingga supaya seragam, maka aturan dan regulasi yang Pemkab Loteng juga melaku- ada,” pungkas mantan Ketkan penyesuaian. ua DPRD NTB ini.

Dan, bisa dipastikan peUntuk memastikan prorubahan jumlah dan laman- gram maupun kebijakan yang ya penyaluran JPS bagi diambil tersebut sudah sesuai masyarakat terdampak pan- aturan yang ada, pihaknya demi Covid-19, tidak ada melibatkan aparat penegak kaitannya dengan agenda hukum (APH), baik itu kepoliPemilihan Kepala Daerah sian maupun kejaksaan untuk (Pilkada) Loteng yang akan ikut mengawal. Mulai dari digelar pada bulan Desember proses perencanaan hingga mendatang. “Setiap kebija- pelaksanaan di lapangan. Kakan yang kita ambil pasti lau pun kemudian ada yang

Tanjung (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dijadwalkan mencairkan gaji ke-13 ASN lingkup Pemda KLU, pada Kamis (13/8). Nominal gaji ke-13 yang cair sebesar Rp 10.946.441.200,-.

“Insya Allah dicairkan hari ini (kemarin) dengan jumlah mencapai Rp10.946.441.200,- untuk penerima 2.613 orang PNS,” ujar Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., Kamis kemarin.

Ia menyebut, gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS bervariasi menurut pangkat/ golongan. Penerimaan tertinggi sebesar Rp 7 juta, dan terendah sebesar Rp 2,5 juta.

“Gaji ke -13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan baik fungsional atau pun struktural,” sebutnya.

Sahabudin menjelaskan, kebijakan gaji ke-13 sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020 dan masuk di dalam formula Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. Pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan situasi yang ada dimana pada kondisi normal sebelum pandemi.

Gaji ke-13 kepada ASN umumnya diberikan pada bulan Juli. Namun karena pandemi, pemerintah pusat baru memastikan pencairannya pada bulan Agustus.

Dari penyampaian Kementerian Keuangan, kata dia, gaji ke-14 pada masa pandemi saat ini, bertujuan untuk meringankan biaya masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Juga sebagai stimulus agar terus menggerakkan roda ekonomi Indonesia, serta pemulihan ekonomi, sehingga terhindar dari resesi.

Pemberian gaji pensiun tunjangan ke-13 bagi ASN, TNI, Polri dan pensiunan dia-

tur dalam PP nomor 44 tahun 2020. Diturunkan lagi ni pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020.

“Untuk pelaksanaan Pemda dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah,” imbuhnya seraya berharap adanya dampak ekonomi lokal dari alokasi gaji ke-13 tersebut.

Di Lombok Timur (Lotim), dana sebesar Rp43,7 miliar dicairkan untuk gaji 13 ASN. Dana ini diberikan kepada 9.700 ASN di seluruh Kabupaten Lotim.

“Kita sudah mulai mencairkan,” terang Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, H. Hasni. Dikonfirmasi Suara NTB lewat sambungan telepon, Kamis (13/8) kemarin, Hasni menegaskan, gaji yang diterima ASN di semua jenjang kepangkatan ini tidak terjadi pengurangan. Semua ASN menerima sesuai haknya.

Meski di tengah pandemi Corona Viirus Disease (Covid-19), gaji 13 tidak sampai terpangkas. Seluruh ASN menerima gaji 13 tersebut tanpa ada potongan. Gaji 13 tersebut kata Hasni merupakan gaji yang dibayar sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan. “Kan sesuai dengan Peraturan Presiden,” tegasnya, Sementara tenaga honorer sudah diberikan honor ke 13 yang dibayar pada saat Hari Raya Idul Fitri. Perolehan yang sama dengan ASN ini kata Hasni memang harus dipikirkan agar ada rasa berkeadilan. Diakui, adanya perbedaan perlakuan negara antara honorer dengan ASN ini harus dihilangkan agar tidak menimbulkan kecemburuan. Pemerintah akan berusaha untuk berbuat adil. (ari/rus)

Jampersal Dihentikan Tambah Beban Masyarakat Miskin Giri Menang (Suara NTB) – Dihentikannya bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat miskin lantaran anggarannya sudah habis akan menambah beban warga miskin di tengah pandemi ini. Lebih-lebih kondisi perekonomian warga tengah terpuruk dampak Covid-19 ini.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha menyayangkan adanya penghentian Jampersal ini, karena tiap tahun terjadi hal ini. Padahal pada saat pembahasan APBD pihak dewan sudah meminta OPD menyampaikan usulan penambahan. “Dan itu sudah kami setujui, tapi kurang lagi dana tahun ini. Berarti kan perencanaan OPD ada kekeliruan,” ujarnya, Kamis (13/8).

Seharusnya OPD melihat tren peningkatan pasien jampersal ini tiap tahunnya, sehingga bisa direncanakan anggaran disesuaikan dengan peningkatan jampersal ini.

Pihaknya pun mendorong OPD mengusulkan tambahan anggaran karena mumpung di-

(Suara NTB/her)

Arbain Ishak

lakukan pembahasan APBD perubahan. Seharusnya kata dia Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan surat penghentian Jampersal, karena masih ada celah di APBD-P untuk mengusulkan tambahan anggaran.

Sementara itu Direktur RSUD Tripat, Arbain Ishak mengatakan terkait dihentikannya klaim bantuan jampersal bagi warga miskin yang melahirkan tentunya secara pelayanan akan merugikan rumah sakit dari segi pembiayaan. Karena sebelumnya mereka bisa menggunakan jampersal, namun karena dihentikan maka klaimnya tidak bisa dilakukan.

Meski demikian pihaknya tetap melayani warga yang melahirkan. Bahkan bagi warga yang benar-benar miskin, pihaknya tidak akan menarik biaya. Akan tetetapi tetap meminta persyaratan seperti rekomendasi Dinas Sosial dan Dikes agar bisa dibiayai dari bansos.

“Maksimal bantuan Rp 5 juta, tapi selebihnya kalau lebih dari Rp 5 juta itu menjadi beban rumah sakit,”imbuh dia. (her)

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Pasangan Dompu Juara Diberi Tenggat Lengkapi Pengusung Dompu (Suara NTB) Koalisi partai pengusung bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH terancam bubar akibat molornya dukungan partai pengusung. Dari empat partai yang sudah sepakat berkoalisi di tingkat Kabupaten, baru Partai Berkarya dan Partai Hanura yang telah diterbitkan SK dukungannya untuk tingkat DPP. Sementara PKS dan PDI Perjuangan (Suara NTB/ula) hingga saat ini prosesnya Ilham Yahyu masih berlangsung di DPP. Ketua DPC Partai Berkarya Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (13/8) mengaku, partainya sangat berkepentingan untuk mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Dompu tahun 2020. Momen Pilkada serentak ini bagi partai Berkarya sebagai kesempatan untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk memimpin Dompu kedepan lebih baik. Karena Partai Berkarya tidak bisa mengusung sendiri, koalisi tingkat daerah sudah dibangun dan sepakat mengusung pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH. DPP Partai Berkarya bahkan telah menetapkan keputusan arah dukungannya untuk pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH yang dikenal dengan jargon Dompu Juara. Berikut juga Partai Hanura telah menetapkan pasangan ini diusung di Pilkada Dompu. Sementara PKS dan PDI Perjuangan hingga saat ini belum juga mengeluarkan keputusan arah dukungannya. “Karena itu, kita beri warning dulu pada paslon ini,” kata Ilham.

Dukungan Partai Berkarya, kata Ilham masih bisa berubah kendati SK sukungan sudah disampaikan ke pasangan calon.

Perubahan itu terjadi bila hingga batas waktu yang diberikan, dukungan koalisi untuk pasangan Ruslan – Nasaruddin, tidak terpenuhi. “SK (DPP Partai Berkarya) itu sudah final, tapi bisa berubah bila hingga batas waktu tertentu partai koalisi yang lain belum melahirkan SK,” jelas Ilham seraya menambahkan, deadline masih dikonsultasikan ke DPW dan DPP Partai Berkarya.

Bakal calon Wakil Bupati Dompu, Nasaruddin, SH yang dihubungi terpisah meyakini dalam waktu dekat DPP PKS dan DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan keputusan dukungannya kepada pasangan Ir Muhammad Ruslan – Nasaruddin, SH. Komunikasi dengan jajaran pengurus pada kedua partai cukup harmonis dan saat ini prosesnya masih di DPP. “PKS dan PDIP akan sama – sama mengeluarkan keputusan dukungannya untuk Pilkada Dompu pada gelombang ketiga,” kata Nasaruddin. (ula)

Modus Nominee untuk Usaha Pariwisata di KSB Masih Marak Taliwang (Suara NTB) Modus nominee atau penguasaan tanah oleh warga negara asing (WNA) dengan mengatasnamakan warga setempat untuk usaha pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih marak terjadi. Demikian diungkapkan oleh Iye Mohsen salah satu pegiat pariwisata KSB. “Modus itu terjadi dan sampai sekarang ini masih ada yang mau memanfaatkan celah itu,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (13/8).

(Suara NTB/ist) Modus nominee itu, kata Iye Mohsen Iye sangat merugikan pemerintah. Khusus jika cara penguasaan lahan oleh WNA tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Ia mencontohkan, di kegiatan pariwisata jika lahan nominee dimanaafkan untuk membuat villa. Maka pemerintah tidak akan mendapatkan keuntungan berupa pajak atau retribusi lainnya. Sebab ada kemungkinan bangunan villa itu dikamuflase sebagai milik pribadi warga lokal yang diatasnamakan sebagai pemilik tanah.

“Mau ditarik pajak ngakunya itu milik pribadi. Tapi faktanya itu disewakan. Nah pemerintah kan yang jadinya rugi.

Padahal tidak saja pajak yang bisa dijadikan sumber pendapatan pemerintah, tapi juga izinnya. Tapi itu tidak bisa ditarik juga karena villanya atas nama pribadi, bukan usaha villa,” beber TiJe sapaan akrab Iye. Sebagai pegiat usaha pariwisata di wilayah kecamatan Sekongkang, TiJe mengaku, dalam beberapa tahun terakhir dirinya telah berjuang menutup ruang prkatik modus nominee di sektor usaha pariwisata itu. Caranya, dia selalu mengarahkan para WNA yang berminat berinvestasi agar masuk secara resmi dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Hanya saja langkah tersbebut masih menemui batu sandungan. Beberapa investor asing yang coba dikawalnya saat ini terkendala melegalkan kepemilikan lahannya dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dikarenakan persoalan pajak. “Ada belasan investor yang sedang kami fasilitasi.

Mereka sudah siap buat usaha tapi bermasalah di soal pajak lahannya,” ungkapnya.

Persoalan pajak lahan itu dikatakan TiJe, adalah keharusan menyesuaian pembayaran pajak sesuai NJOP. Padahal pada praktiknya di lapangan, pembelian lahan tidak selalu sesuai dengan NJOP. “Ini kondisinya. Mereka (PMA) itu sebenarnya sudah mau cepat-cepat investasi. Tapi bagaimana mau mulai untuk menyelesaikan syarat kelemilikan lahan saja sudah susah,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, Tajuddin, tak memungkirinya. Ia menyatakan, pihaknya ke depan akan memfasilitasi sebaik mungkin agar investasi di daerah berjalan lancar. “Kami akan tampung keluhan itu. Dan tentu akan kami cara terbaik. Tapi mohon dimengerti soal-soal izin ini banyak pihak yang terlibat dan tentu kita harus satukan persepsi terlebih dahulu,” tukasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sumur Kering, PDAM Macet, Warga di Kota Bima Krisis Air Bersih Kota Bima (Suara NTB) Warga di sejumlah wilayah di Kota Bima, salahsatunya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat kini kesulitan mendapatkan air bersih. Selain sumur mengering, krisis air bersih juga lantaran macetnya air PDAM. Ketua RT 04 Kelurahan Dara, Miskal SH, termasuk salahsatu warga yang sudah merasakan dampaknya. Bahkan kata dia, warga krisis air bersih tersebut sudah bertahun-tahun terjadi.

Karena menurutnya setiap musim kemarau sumursumur di wilayah setempat akan mengering. Disamping itu, krisis air bersih juga dipicu air PDAM yang kerap macet, padahal rutin membayar iuran setiap Bulan.

“Saat musim kemarau setiap tahun, sudah pasti warga Dara susah mendapatkan air bersih,” katanya. Menurutnya, kekeringan serta krisis air bersih setiap tahun tersebut, kerap dikeluhkan warga. Hanya saja, hingga kini belum ada penanganan efektif dan solusi dari Pemerintah Kota Bima.

“Pasokan air bersih dari

BPBD juga masih sangat minim. Kadang datang sekali seminggu, kadang satu Bulan sekali,” katanya.

Miskal menjelaskan, untuk mencukupi kebutuhan air bersih setiap hari, warga terpaksa mengambilnya ke Kelurahan tetangga. Bahkan ada yang terpaksa membeli air isi ulang (galon). “Air yang diambil ini digunakan hanya untuk keperluan MCK,” katanya.

Terkait persoalan itu, Ia meminta Pemerintah Kota Bima melalui BPBD agar tidak menutup mata melihat warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sembari berharap air bersih dapat disalurkan setiap hari. “Harapan kami bisa dicarikan solusinya agar warga tidak lagi krisis air bersih,” harapnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin

(Suara NTB/Uki)

KRISIS - Bak penampungan dan ember di salah satu rumah warga Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat yang tidak terisi air karena sulitnya mendapatkan air bersih, Kamis (13/8).

MM, menegaskan pihaknya tetap menyalurkan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Termasuk di wilayah Kelurahan Dara.

“Distribusi air bersih untuk Kelurahan Dara dan Tanjung tetap diprioritaskan, karena dua wilayah terdampak kekeringan. Bisa 10 hingga 15 ribu liter setiap harinya,” katanya.

Sarafuddin mengaku, distri-

juga memiliki data sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengawasan yang kami jalankan di lapangan. Dan itu merupakan amanah dari UU Pemilu kepada kami sebagai lembaga Pengawas,” tegas Syamsi, Kamis (13/8). Penegasan itu disampaikan untuk menanggapi bantahan KPU Sumbawa atas temuan mereka di lapangan dalam proses coklit.

Beberapa temuan dimaksud, lanjut Syamsi, yaitu permasalahan rumah yang belum dicoklit benar adanya. Pihaknya juga memiliki data dimaksud. Permasalah lainnya, terhadap pemilih di TPS lain dicoret A. KWK KPU oleh PPDP karena dianggap tidak berada di tempat.

Hamdan menambahkan, pengawasan yang dilakukannya memang mengalami keterbatasan informasi dikarenakan KPU Sumbawa tertutup terhadap data pemilih yang ada di A.KWK yang telah dilakukan

busi air bersih yang dilakukan oleh pihaknya selama ini, berdasarkan permintaan warga yang membutuhkan. Yang harus juga diketahui oleh Pemerintah Kelurahan setempat.

“Kalau ada warga Kota Bima yang kekurangan air bersih segera melapor ke Pemerintah Kelurahan atau mitra BPBD di Kelurahan yakni Tim Siaga Bencana Kelurahan

(TSBK),” katanya.

Karena menurutnya, laporan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke BPBD baik lisan maupun tertulis, sehingga bisa dilakukan pendistribusian air bersih sesuai dengan permintaan. “Kita akan tetap salurkan air bersih berapapun banyak yang diminta, tapi minimal ada pemberitahuan biar kita bisa tahu,” pungkasnya. (uki)

Sekda Minta OPD Percepat Realisasi DAK Fisik Kasus Bertambah, Pendisiplinan Masyarakat Harus Digiatkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M menekankan agar realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dapat terserap maksimal. Karenanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola diminta bekerja keras untuk melakukan percepatan.

“Kita minta semua OPD yang ada DAK Fisiknya agar melakukan percepatan. Terhadap yang sudah selesai tender agar segera.

Begitupula yang dalam proses, segera dokumennya dimasukkan. Karena waktunya sangat mepet,” ujarnya, Kamis (13/8).

Dijelaskannya, terhadap DAK fisik induk, penyampaian data kontrak sebagai dasar penyaluran sampai 31 Agustus mendatang.

Sedangkan untuk cadangan DAK fisik batas waktu penyampaian data kontrak sampai 30 September mendatang. Terhadap hal ini pihaknya juga sudah melakukan pertemuan. Harapannya supaya proses baik administrasi maupun pelaksanaan dapat dipercepat.

(Suara NTB/ist)

H. Hasan Basri Sehingga serapan dapat terealisasi maksimal. “Ini sedang dan terus berproses. Harus kerja keras untuk mempercepat baik administrasi maupun pelaksanaan.

Intinya harus kerja keras. Supaya bisa selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Sumbawa melalui Kabid Perbendaharaan, Didi Hermansyah menyampaikan, pagu DAK fisik induk Kabupaten Sumbawa Rp 83 miliar lebih. Dari pagu ini sudah diinput diaplikasi OMSPAN dan akan disalurkan sekitar Rp 80,6 miliar. Karena adanya proses tender mengakibatkan adanya sisa yang tiak bisa terserap sekitar Rp 1,5 miliar. Sementara ini sudah tersalurkan tahap I sekitar Rp 24,5 miliar dari pagu.

Untuk tahap kedua akan dipercepat penyerapan dan diyakini dapat terpenuhi. Begitupula untuk penyaluran tahap ketiga.

Intinya selain berusaha optimal meraih dana pusat, dalam pelaksanaan pihaknya juga berusaha maksimal. Adapun untuk cadangan DAK fisik terdapat pagu Rp 37,6 miliar. Persyaratannya sudah disampaikan melalui aplikasi seperti pernyataan kesanggupan dan Perda APBD. Sekarang sedang berproses pelaksanaan untuk penginputan data kontrak sebagai dasar pusat menyalurkan dana. (ind)

Anggaran Dialokasikan, DPRD Sorot Dikes yang Belum Bayar Jaspel Nakes Kota Bima (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH, menyorot Dinas Kesehatan (Dikes) yang hingga kini belum membayar klaim Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Japsel Nakes) selama tahun 2020.

Duta PAN ini menegaskan tidak ada alasan bagi Dikes Kota Bima untuk tidak membayarkan klaim Jaspel Nakes, karena anggarannya sudah dialokasikan ke dalam APBD Perubahan 2019 dan APBD tahun 2020. “Anggarannya kan sudah dialokasikan, mengapa belum juga dibayar ? katanya kepada Suara NTB, Kamis (13/8).

Ia menyebutkan berdasarkan dokumen APBD Perubahan Tahun 2019 ada sebesar Rp657 juta yang dialokasikan untuk Jaspel Nakes seluruh Puskesmas. Kemudian RSUD Kota Bima mencapai Rp821 juta.

“Sampai-sampai klaim Jaspel yang tertunggak beberapa Bulan selama tahun 2019 sudah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2019,” katanya.

Sementara APBD Kota Bima Tahun 2020 lanjut dia, sudah dialokasikan juga anggaran sebanyak Rp235 juta untuk Pukskesmas dan sebesar Rp821 juta untuk RSUD kota Bima. “Yang

(Suara NTB/Uki)

Syamsurih jelas anggaran sudah dialokasikan dan tersedia. Karena kita bicara ini data,” katanya.

Oleh karena itu, Syamsurih memanggil DPKAD dan Dikes untuk klarifikasi sekaligus mendesak agar segera membayarkan klaim tersebut. Mengingat klaim Japsel merupakan hak para Nakes yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah setiap Bulan. “Bagaimana kita bicara perbaikan pelayanan kesehatan, sementara hak-hak Nakes masih saja diabaikan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Kota Bima, Kurniadi

Pratama, mengatakan selama tahun 2020 Pemerintah Kota melalui Dikes belum membayar klaim Jaspel Nakes.

Selain belum dibayarkan satu Bulanpun selama tahun 2020, klaim Jaspel Tahun 2018 masih nunggak satu Bulan. Kemudian Tahun 2019 juga masih nunggak selama tiga Bulan. Klaim Jaspel yang belum dibayarkan itu, juga menjadi penyebab para Nakes di Kota Bima, menggelar aksi unjuk rasa belum lama ini, yakni menuntut pergantian Kepala Dikes Kota Bima.

Kepala Dikes Kota Bima, Azhari, SH menegaskan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jaspel Nakes baru masuk ke Rekening RSUD Kota Bima pada pertengahan Juli 2020.

“Itu pun baru untuk tiga Bulan, yakni dari Januari sampai dengan Maret 2020. Untuk proses pencairannya sudah masuk ke bendahara daerah dan saat ini sedang diverifikasi,” ujarnya.

Terkait sisa Jaspel yang belum dibayarkan bulan Juli 2018 serta Desember 2019, sudah diusulkan dan akan masuk ke dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020. “Insya Allah akan dicairkan setelah ditetapkannya APBD Perubahan 2020 ini,” katanya. (uki)

Bawaslu Tegaskan Validitas Temuannya Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP didampingi Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdan, S.sos.I menyampaikan, Bawaslu sudah melakukan pengawasan dan pengambilan sampling setelah adanya Koordinasi dangan PPDP oleh Pengawas Desa/Kelurahan Se-kabupaten Sumbawa terhadap rumah atau wilayah dalam 1 TPS yang sudah dilakukan coklit oleh PPDP. Sehingga hasil pengawasan yang disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pengawasan selama tahapan coklit.

“Hari ini terakhir pencoklitan.

Banyaknya temuan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan telah disampaikan ke Bawaslu. Beberapa permasalahan hasil temuan Bawaslu adalah fakta yang sebenarnya. Kami

Halaman 5

singkronisasi dari DP4 dengan DPT pemilu terakhir. Update hari ini, adanya penambahan jumlah terhadap pemilih pemula yang belum tercantum di A.KWK sebanyak 158, Pemilih TMS di pemilu 2019 1.184. Kemudian pemilih belum berumur 17 tahun sudah menikah tidak tercantum di A.KWK 10 orang.

Pemilih yang terdaftar di DPK Pemilu 2019 namun tidak terdaftar di A.KWK sebanyak 111 orang. Serta pemilih yang terpisah lokasi dari TPS nya dalam 1 KK sebanyak 7 pemilih.

“Selain melakukan kegiatan pengawasan dengan pendekatan sampling juga kami melakukan pemetaan kerawanan terhadap proses coklit. Serta berkoordinasi dengan PPS dan PPDP terhadap hasil coklit yang dilakukan sehingga terhadap pemilih yang sudah TMS di Pileg 2019 masih muncul di A. KWK KPU adalah fakta hasil pengawasan di lapangan. Dan keterangan yang disam-

paikan oleh PPDP justru menyampaikan fakta bukan berasumsi. Sehingga jika sama sama menjalankan peran dan fungsi kelembagaan maka di tanggapi secara bijak dan arif,” tegas Hamdan, seraya menyebutkan, Bawaslu juga telah mempersiapkan langkah-langkah dalam pengawasan karena tahapan coklit berakhir 13 Agustus 2020.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumbawa, M. Kaniti, menanggapi pernyataan Bawaslu yang menemukan banyak permasalahan pada Coklit data pemilih. Pihaknya memastikan petugas PPDP sudah bekerja sesuai prosedur. Meski tidak menampik kemungkinan adanya rumah yang tidak ditempel stiker sebagai tanda sudah dicoklit. Sebab bisa jadi saat Bawaslu melakukan pengawasan sampling, rumah tersebut belum didatangi PPDP. Banyak juga masyarakat yang menolak penempelan stiker tersebut dengan

dalih rumahnya kotor. Ada juga yang ingin stiker itu ditempel sendiri. “Ini paling banyak ditemui KPU di wilayah Kecamatan Sumbawa,” terangnya.

Sedangkan terkait pemilih TMS yang diklaim Bawaslu 1000 lebih, kata M. Kaniti, sebenarnya berdasarkan data singkronisasi DP4 dengan DPTHP3 hasil Pemilu Legislative 2019 itu sekitar 3000-an. Pihaknya melakukan pemetaan dan pencermatan secara mandiri untuk dihilangkan termasuk yang sudah meninggal dunia yang terdapat di data A.KWK. Namun apapun klaim Bawaslu, tidak bisa ditindaklanjuti KPU. Mengingat Bawaslu menyampaikannya secara angka bukan by name by addres. Ketika disampaikan secara angka tanpa ada by name by addres, temuan Bawaslu tersebut dinilai janggal dan tidak rinci. Sebab temuan tersebut tidak dilengkapi dengan data otentik. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam beberapa hari terakhir, kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Sumbawa terus bertambah. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kembali kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Kaitan dengan perkembangan positif ini (covid-19 red), kita bersama pemerintah dan elemen yang lainnya perlu menggairahkan lagi masyarakat untuk lebih disiplin lagi,” kata Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK, Kamis (13/8).

Kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan ini, jelas Kapolres, sangatlah penting. Karena dari informasi terakhir yang didapatkan, terdapat puluhan kasus yang terkonfirmasi positif covid-19. Sehingga diperlukan langkah yang lebih fokus dalam melakukan pencegahan. “Informasi terakhir kan kita terkonfirmasi sudah 41 per tanggal 12 kemarin. Artinya ini perlu langkah-langkah lagi yang lebih konfrehensif dan fokus lagi,” sebutnya.

Diakuinya, Pemda bersama forkopimda sudah melakukan diskusi terkait perkembangan covid-19 di Sumbawa. Ren-

(Suara NTB/ist)

Widy Saputra cananya pekan depan juga akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk melakukan analisa dan pemetaan. Sehingga upaya yang dilakukan lebih fokus dalam rangka melakukan pencegahan maupun penanganan. “Memang tadi kita sudah diskusi dengan pihak kabupaten, dan forkopimda. Kita akan melakukan analisa lagi. Kita akan petakan dari hasil kontak tracing, kira-kira fokus ke mana. Apakah itu pelaku perjalanan, masyarakat kita sendiri, pegawai, ataupun wiraswasta. Biar kita lebih fokus lagi untuk pencegahan dan penanganan. Minggu depan mungkin ada agenda untuk rapat lagi,” terangnya. (ind)

Anggaran Penanganan Kekeringan Belum Jelas Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengaku belum memiliki anggaran untuk penanganan bencana kekeringan meski status siaga sudah ditetapkan. Akibatnya sampai dengan saat ini Pemerintah belum melakukan penyaluran air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan saat ini sudah ada beberapa desa sudah bersurat untuk meminta bantuan air bersih.

“Memang saat ini kita tidak memiliki anggaran khususnya dari APBD karena memang tidak dianggarkan makanya kita hanya mengandalkan provinsi untuk bisa membantu. Kami juga sudah siapkan estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai Rp200 juta untuk disetujui oleh Provinsi,” ungkap Kepala pelaksana BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Hendra Adiwinata S. Pd, Kamis (13/8).

Jika dilihat dari jumlah estimasi kebutuhan anggaran yang sudah disusulkan ke Provinsi tersebut, dirinya yakin akan mampu mengcover tiga kecamatan yang terdampak.

Hanya saja provinsi tidak bisa membantu sepenuhnya karena keterbatasan anggaran juga.

Untuk itu, pihaknya tetap akan mengupayakan anggaran dari APBD juga bisa bisa membantu kekurangan anggaran tersebut. Jika tidak, maka penan-

ganan dampak musim kemarau tidak akan bisa maksimal seperti tahun sebelumnya yang juga terkendala anggaran.

“Jika disetujui sesuai usulan kami sangat bersyukur, tetapi belajar dari tahun lalu kita tidak diberikan sepenuhnya.

Makanya kami akan berupaya supaya APBD juga bisa menambah kekurangan anggaran tersebut,” ujarnya.

Sementara wilayah yang mulai terdampak kekeringan saat ini yakni Kecamatan di Poto Tano dengan total enam desa dan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Jika usulan anggaran tersebut disetujui maka masing- masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki perhari tergantung dari tingkat kekeringan yang dialami oleh desa. Makanya tambahan anggaran dari APBD sangat diharapkan bisa terealisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak. “Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Makanya usulan anggarannya juga bisa disetujui supaya pelaksanaan penanganan bencana kekeringan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Anggota Polres Sumbawa Barat, saat mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang terdampak di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Halaman 6

Bisa Menambah Kekuatan

(Suara NTB/ist)

SEBANYAK 7 ribu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di seluruh NTB hingga kini belum tercatat masuk dan memiliki KTA Digital Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII).

Ketua DPW AGPAII NTB Sulman Haris mengimbau agar sekitar kurang lebih 7 ribu Guru PAI di NTB pada semua jenjang agar segera bergabung di Aplikasi AGPAII digital. Dengan bergabung masuk asosiasi dan memiliki KTA, tentu saja ini akan memberikan kekuatan bagi para PAI dalam memperkuat posisi sebagai guru PAI. “Ini akan menjadi ajang silaturahim akbar dalam menyatukan visi misi dalam moderasi Islam,” ujarnya

Sulman Haris pada Suara NTB, Kamis (13/8).

Selain itu, dengan bersatunya Guru PAI di NTB khususnya akan mampu menjadi langkah untuk mempercepat dalam mendukung kualitas pendidikan. “Aplikasi AGPAII digital adalah jawaban bahwa Guru PAI tetap mampu berkontribusi di era digital dalam pembelajaran di era pandemi untuk menyongsong masa transisi kesiapan belajar new normal,” sebutnya.

Diakuinya, jika guru PAI penting untuk bersatu. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi di era saat ini sudah seharusnya para guru merapatkan barisan mencapai kesepahaman bersama antarguru bidang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

“Ini adalah tugas yang sangat berat dan mulia untuk membentuk akhlakul karimah, karenanya GPAI diharapkan dapat menjadi motor penggerak terdepan di dunia pendidikan semua jenjang,” harapnya.

Apalagi tantangan pembelajaran masa transisi yang kian kompleks saat sekarang ini. Dengan penerapan pola pembelajaran daring ataupun luring dengan mengacu pada new normal, keberadaan Aplikasi Digital AGPAII ini sangatlah relevan digunakan untuk semua jenjang.

“Semua yang dibutuhkan Guru PAI sudah lengkap. Ini untuk memudahkan semua Gutu PAI dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik, sudah sangat lengkap mulai dari RPP, Materi, Modul, Media Pembelajaran dan Penilaian,” paparnya. (dys)

Buka Program Khas

Ponpes Darul Hikmah Terima 20 Santri Baru Praya (Suara NTB) Tahun ini, Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah Kecamatan Praya Barat mulai membuka Program Khas (khusus). Pembukaan program ini akan menjadi program unggulan dari madrasah. Untuk tahun pertama, sebanyak 20 santri putra diterima.

“Karena ini yang pertama kita terima 20 santri dulu,” ujar Muhammad Misbah, pembina Program Khas Ponpes Darul Hikmah pada Suara NTB, Kamis (13/8).

Dikatakannya rencana membuka program ini sudah lama diimpikan. Namun baru tahun ini bisa terealisasi. Karena menurutnya Ponpes Darul Hikmah harus sudah mulai memiliki keunggulan dari Program Khas ini.

“Niatnya sudah lama ingin buka,” jelasnya.

Hanya saja memang untuk mengawali sesuatu sangatlah berat. Meski berat, namun kini Ponpes Darul Hikmah sudah memulai dan disambut positif masyarakat. “Mengawalinya yang berat tapi kita harus mulai,” paparnya.

Diakuinya, target tahun ini memang jumlahnya berkisar di jumlah itu. Lantaran belum memiliki asrama pondok memadai yang bisa menampung banyak santri, sehingga dengan jumlah ini pihaknya sangat bersyukur bisa mendapatkan santri pertama yang akan mengikuti Program Khas ini.

Dijelaskan pula nantinya para santri akan mengikuti proses pembelajaran tambahan dengan pendalaman materi-materi agama pada setiap pagi, sore, dan malam. Adapun materi yang diberikan ialah pendalaman bahasa, kitab kuning.

Kini dengan adanya Program Khas bertambah pula program pada ponpes yang sebelumnya sudah membuka Diniyah ini. Selain itu, ponpes ini juga sudah memiliki berbagai jenjang pendidikan mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. (dys)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka Webinar Alumni SMAN 1 Selong, Kamis (13/8).

Wagub Ajak Alumni SMAN 1 Selong Sukseskan NTB Gemilang Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengajak seluruh alumni SMAN 1 Selong untuk ikut berperan aktif dalam mensukseskan program-program NTB Gemilang sesuai dengan kapasitas dan keilmuan masing-masing.

“Kami dari Pemprov, karena SMA adalah supervisi dari kami, sangat mengharapkan SMAN 1 Selong ikut serta mensukseskan program-program unggulan di NTB,” ajak Wagub saat membuka Webinar Alumni SMAN 1 Selong, Kamis (13/8).

Ia mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung sekolah ini yang dikenal dengan basis risetnya. Namun, ia juga berpesan agar pendidikan tidak meninggalkan pelajaran budi pekerti, sehingga SMAN 1 Selong tetap menjadi sekolah yang memiliki alumni yang berkualitas, bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan saja.

“Kita ingin anak-anak kita, lulusan SMAN 1 Selong tidak hanya penuh kepalanya dengan ilmu, namun juga memiliki sifat yang positif, sehingga pada saat di masyarakat, ia menjadi pemecah masalah,” tuturnya.

Dalam Webinar yang bertajuk “Revitalisasi Intelektual Alumni” ini, Wagub juga meminta agar SMAN 1 Selong tidak mudah puas dengan prestasi alumni yang sekarang ini.

Ia mengapresiasi para alumni SMAN 1 Selong karena sangat banyak dari mereka yang telah sukses di berbagai bidang.

“Karena itu SMAN Selong harus dapat memberikan contoh bagi sekolah lainnya, terlebih sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang dipandang bagus khususnya di Lombok Timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menjelaskan pent-

ingnya para alumni dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan, mengingat NTB adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan keindahan alamnya.

“Kita ingin sekolah kita menjadi agen yang dapat memberikan contoh bagi lingkungan sekitar bagaimana mengelola lingkungan dengan baik, daerah kita adalah daerah yang subur, tentunya kita harus menjaganya,” ungkapnya.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMAN 1 Selong, Prof.

Dr. H. Muhammad Sarjan yang juga Guru Besar di Universitas

Mataram mengatakan webinar ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi emas NTB yang dapat membawa provinsi tercinta ini menjadi provinsi yang lebih maju dari daerah lainnya.

Webinar ini diikuti oleh berbagai macam kalangan yang bergelut dalam bidang riset baik dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun NGO yang semuanya adalah alumni SMAN 1 Selong. Webinar ini diharapkan dapat menghasilkan satu buah pemikiran yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan NTB Gemilang. (r)

Banyak Sekolah Tidak Miliki Pustakawan dan Laboran Mataram (Suara NTB) Banyak sekolah di NTB tidak memiliki pustakawan dan laboran. Dibutuhkan kerja sama antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk melengkapi pustakawan dan laboran yang bersertifikat.

Mohammad Mustari

Menurut Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., keberadaan pustakawan dan laboran menjadi salah satu penilaian rapor mutu untuk tenaga kependidikan.

“Banyak sekolah yang tidak memiliki pustakawan. Juga laboran, hampir semua sekolah tidak memiliki laboran.

Ada laboran, tapi bukan laboran yang me-

miliki kompetensi laboran,” ujar Mustari.

Oleh karena itu pihaknya merencanakan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terkait pembinaan pustakawan di sekolah.

Pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di daerah. “Kami akan memfasilitasi permohonan sekolah lewat dinas pendidikan untuk melatih pustakawan,” kata Mustari.

Selain itu, Mustari mengatakan, hampir semua sekolah

tidak memiliki laboran, terutama laboran yang memiliki kompetensi sebagai laboran.

Untuk laboran, pihaknya bersedia memfasilitasi dinas pendidikan untuk pelatihan laboran dengan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

Nantinya, pihak sekolah mengusulkan ke Dinas Pendidikan, dan pihaknya di LPMP NTB akan memfasilitasi dengan menghubungkan ke P4TK. “Kami ada namanya kemitraan, di mana nanti sekolah meminta ke dinas pendidikan, nanti kami fasilitasi menghubungkan ke P4TK. Ini sebetulnya tanggung jawabnya ada Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/

kota, kami akan fasilitasi dengan adanya kerja sama dan kemitraan,” jelasnya.

Selama ini, kata Mustari, pihaknya sudah rutin bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk pelatihan guru dan pengawas. Termasuk juga untuk tenaga pustakawan, laboran, atau tenaga administrasi.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., pada Rabu (13/ 8) mengakui tenaga pustakawan dan laboran di sekolah masih sangat kurang. Pihaknya dari Dikbud NTB mengajukan kebutuhan pegawai, yang berwenang adalah BKD. “Hanya saja jumlah riilnya (kekurangan) belum kami hitung,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dok)

Stikes Yarsi Buka SMK Tunggu Surat Resmi untuk Gelar Praktik Tatap Muka Pendaftaran Mahasiswa

(Suara NTB/dys)

RUTINITAS – Kegiatan rutin santri Ponpes Darul Hikmah, salat berjamaah hingga mendalami materi-materi agama, seperti kitab kuning.

Mataram (Suara NTB) SMK di NTB belum berani melaksanakan praktik secara tatap muka. Pihak sekolah masih menunggu surat resmi untuk melaksanakan praktik langsung di sekolah.

Kepala SMKN 2 Kuripan, Moh. Tauhid pada Kamis (13/ 8) mengatakan, pihaknya belum menerima surat resmi untuk praktik secara tatap muka, sehingga untuk sementara belum berani melaksanakan praktik secara tatap muka. “Untuk praktik belum bisa kita, karena belum berani tatap muka, kalau ada surat resminya, kami langsung bergerak,” katanya.

Pembelajaran di SMKN 2 Kuripan dilaksanakan secara daring. Tauhid mengatakan, siswa dan guru diberikan pulsa. Namun yang menjadi kendala yaitu siswa yang tidak pu-

nya fasilitasi. “Kalau kami bisa masukkan siswa secara sif saja, insya Allah siswa yang tidak ada fasilitasnya bisa kita selesaikan masalah itu,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala SMKN 1 Mataram, H. Zumri mengatakan, pihaknya mencoba menjadwalkan praktik di sekolah. Saat ini SMKN 1 Mataram sedang menyusun program untuk praktik tatap muka di sekolah. “Kami atur per jurusan per hari 10 orang. Masingmasing siswa membutuhkan waktu 4 jam,” katanya.

Zumri menjelaskan, sekolah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan praktik secara tatap muka antara lain menyiapkan sarana praktik, seperti ruangana, alat, dan bahan. Juga menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, handsanitizer, tisu basah, dan masker cadangan. Pihaknya

juga mengatur jarak duduk antara siswa sejauh dua meter. serta, menjadwalkan pengaturan kehadiran.

“Tadi pagi sudah kami mulai uji coba kelas XI jurusan Bisnis Pemasaran untuk mata pelajaran Mesin-mesin Bisnis. Kami hadirkan enam orang dengan protokol yang ketat, dibimbing satu orang guru produktif,” ujarnya.

Kemendikbud melalui Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam siaran persnya mengatakan, praktik dibolehkan dilaksanakan pada SMK di semua zona. Hal itu diputuskan dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK. Pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. (ron)

Lakukan Penyempurnaan Kurikulum

Prodi PLS Undikma Libatkan Alumni Mataram (Suara NTB) Guna menyempurnakan kurikulum dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi serta kebutuhan kerja, Prodi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram melibatkan alumni.

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan, Suhar Yani, M.Pd., menyebut pelibatan alumni PLS sangat

penting guna menyerap berbagai informasi yang bisa membantu mengembangkan kurikulum PLS di masa mendatang.

“Kami sangat harapkan masukan dan kritikan saran apapun dari alumni bentuknya dalam mengembangkan program studi luar sekolah,’’ ujarnya, Kamis (13/8).

Dikatakan bahwa ada banyak alumni yang sudah sukses di dunia kerja. Mereka tersebar dalam berbagai bidang

kerja. Informasi dari tentu sangat dibutuhkan kampus. “Banyak alumni yang sukses secara tidak langsung alumni kita telah berhasil,” sebutnya.

Dengan pelibatan alumni dalam diskursus perubahan kurikulum, diharapkan mampu meningkatkan kualitas kurikulum kampus.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk tingkatkan kualitas. Peran alumni sangat penting terkait dengan kompetensi

lulusan dan salam rangka mengumpulkan lagi alumni di berbagai pelosok, kami akan adakan reuni dan membentuk ikatan Alumni PLS,” sebutnya.

Di samping itu Suhar Yani berharap akan terbentuk wadah ikatan alumni dan pembentukan pengurus alumni di masing-masing daerah guna memudahkan koordinasi dan mendapaktan informasi yang komprehensif terkait dengan segala perubahan du-

nia kerja bidang PLS. “Khusus alumni PLS silaturahmi bisa dilakukan setiap tahun untuk menyerap masukan dan kritikan dari alumni untuk penyempurnaan kurikulum sehingga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. FIP khususnya Prodi PLS telah lakukan program kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta,” paparnya. (dys)

Baru Sampai 31 Agustus

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yarsi Mataram membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan 31 Agustus mendatang. Penggunaan sistem layanan satu hari atau one day service memudahkan calon mahasiswa baru dalam mendaftar.

Ketua Stikes Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan, penerimaan pendaftaran mahasiswa baru di Stikes Yarsi Mataram sampai 31 Agustus 2020. Ia menyampaikan Stikes Yarsi Mataram merupakan lembaga pendidikan kesehatan pilihan terbaik di Provinsi NTB. Stikes Yarsi menyelenggarakan pendidikan keperawatan dan kebidanan yang profesional dan Islami.

Wakil Ketua III Stikes Yarsi Mataram, Lalu Dedy Supriatna, S.Kep., M.Kes., menambahkan, penerimaan mahasiswa baru memudahkan calon mahasiswa baru. “Karena kami juga menggunakan sistem one day service, daftar, tes, dan hasil bisa dilaksanakan satu hari saja,” katanya, Kamis (13/8).

Dedy menjelaskan, one day service di Stikes Yarsi Mataram sudah dilaksanakan sekitar tiga tahun terakhir, baik bagi calon mahasiswa baru yang datang langsung ke kampus, maupun secara daring melalui http:// pmb.stikesyarsimataram.ac.id.

Pendaftaran lewat daring untuk memudahkan pendaftar yang berada di luar daerah, terlebih lagi adanya pandemi Covid-19 saat ini. Serta lebih efektif,

efisien, dan bisa menekan biaya yang dikeluarkan calon mahasiswa baru.

Pihaknya menargetkan 500 orang mahasiswa baru di tahun akademik baru ini. Saat ini Stikes Yarsi Mataram membuka lima Prodi, yaitu Profesi Ners, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan.

Di samping itu, Stikes Yarsi menyediakan beasiswa antara lain beasiswa KIP, beasiswa UKT untuk mahasiswa semester III, V, dan VII, beasiswa untuk Hafiz Al Qur’an dengan minimal 15 juzz, dan beasiswa Yayasan. Sementara PPKMB akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 4 September.

Stikes Yarsi Mataram juga terus berupaya membuka peluang lulusan Stikes Yarsi bisa bekerja di luar negeri, dan terbukti sejumlah lulusan sudah bekerja di berbagai negara.

Stikes Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta.

Stikes Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh Stikes Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Halaman 7

Bangun Komunikasi dengan Muchdi Pr

Pathul-Nursiah Pastikan Dukungan Berkarya Tetap Aman Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan baru Partai Berkarya di bawah Ketua Umum Muchdi Pr telah resmi menganulir SK dukungan kepada sejumlah bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di NTB, yang diterbitkan oleh Ketua Umum Berkarya yang lama, Tommy Soeharto. rubahan kepengurusan di tubuh Partai Berkarya.

Pasalnya paket PathulNursiah sudah menjalin komunikasi politik kepada kepengurusan baru Berkarya kubu Muchdi Pr, untuk memastikan

arah dukungan tetap diberikan kepada paket Pathul-Nursiah.

Hal itu dilakukan tanpa mencampuri persoalan internal parpol tersebut.

“Karenanya kita yakin dukungan Berkarya tetap

pati, Nursiah juga bersedia bergabung menjadi kader, sehingga dia kemudian diusulkan secara resmi agar bisa mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar. Karena Nursiah masih berstatus sebagai Sekda.

Sehingga pihaknya belum memberikan KTA tersebut. “Sudah ada komitmen beliau, siap jadi kader Golkar,” imbuhnya.

Hasan pun menegaskan bahwa pihaknya tidak terlalu khawatir dengan munculnya Yusuf

Modus Korupsi Diduga Transaksi Fiktif

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/why)

SURAT KENDARAAN - Kabid Humas Polda NTB Artanto (kiri) bersama Wadirreskrimum Polda NTB Awan Hariono menunjukkan barang bukti surat kendaraan yang dicuri tersangka Kesim.

Polisi Tangkap Buronan Residivis Mataram (Suara NTB) – Pelaku pencurian mobil masih sempat mencuri motor dalam masa buronnya. Nursim alias Kesim (26) akhirnya bisa ditangkap setelah dalam pencarian selama sembilan bulan. Komplotannya sudah lebih dulu tertangkap.

Penangkapan Amaq DI alias DL dua bulan sebelumnya membuat Kesim ketahuan.

“Dia sempat kabur ke Sumbawa,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Kamis (13/8) kemarin.

Tim Puma Ditreskrimum Polda NTB mendatangi Kesim di rumahnya di Bilelando, Praya

Timur, Lombok Tengah. Namun, Kesim yang sudah tertidur malah melawan. Tak ayal, timah panas menembus betisnya. “Dia sempat melawan,” ujar Artanto. Kesim mulai masuk daftar buronan setelah diduga mencuri mobil pada Juni 2019. Kemudian beraksi lagi mencuri Suzuki Futura pikap DR 8474 S di Kuta, Pujut, Lombok Tengah pada 28 Oktober 2019 lalu. Kesim bersama DI membobol lubang kunci mobil yang terparkir di tepi gang. “Pakai kunci letter T,” ucapnya.

Mobil kemudian digadaikan ke seorang penadah di Teruwai, Pujut, Lombok Tengah. Kesim

lalu beraksi lagi pada 20 Januari 2020. Kali itu dia menggondol motor Honda Beat DR 2855 UE di Gang Sembada, Kekalik Timur, Kekalik Jaya, Sekarbela, Mataram. “Pelaku ini terlibat sebagai pemetik,” kata Artanto. Motor curian ini dijual ke penadah di Beleka, Praya Timur, Lombok Tengah.

Artanto menambahkan, Kesim bukan orang baru sebagai pelaku kriminal. Kesim merupakan residivis yang pada tahun 2018 lalu menjalani pidana penjara lima bulan. Kesim terbukti mencuri motor di Tanak Beak, Batukliang, Lombok Tengah. (why)

TNI-Polri Sambut HUT RI Satu Saksi Lemah Alibi dengan Lomba Nuansa Islami Kasus Pembunuhan Linda

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus kematian calon mahasiswi S2 Ilmu Hukum Unram Linda Novitasari (23) makin mengerucut.

Pemeriksaan 23 saksi menemukan kejanggalan pada alibi salah satu orang dekat korban. Alibi yang dibangun bertentangan dengan bukti dan keterangan saksi lainnya. Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa masih belum mau mengungkap peran dari saksi dimaksud.

“Inisialnya R. Belum bisa kami jelaskan perannya. Fokusnya ke dia karena alibinya tidak kuat,” ucapnya, Kamis (13/ 8) kemarin. Dia menambahkan, pemeriksaan terhadap saksi tersebut bahkan sampai tiga kali. Penyangkalan saksi berinisial tersebut terbantahkan dengan keterangan saksi yang lain. Begitu juga dengan pemeriksaan menggunakan metode pelacakan IT. “Setelah kita korelasikan ke saksi lain yang berkaitan.

Ternyata keterangannya berbeda,” jelasnya. Dia mengatakan sudah gelar perkara penetapan tersangka. Namun, tersangka dimaksud baru bisa diumumkan pada Jumat (13/8) hari ini. Alasannya, menunggu kelengkapan proses pemeriksaan. Kadek Adi merinci saksi yang dimintai keterangan sejumlah 23 orang. Kemudian barang bukti yang disita dari TKP antara lain anak panah, minyak urut, kursi, potongan tali, dan sprei tempat tidur. “Anak panah itu hanya memang ada di sana. Tidak ada bekas darah,” sebutnya.

Dugaan pembunuhan makin menguat setelah adanya hasil autopsi jenazah korban. Tim penyidik sudah menerima hasil autopsi tim gabungan dokter forensik Fakultas Kedokteran Unram dengan Biddokkes Polda NTB. Pada intinya, korban meninggal karena perbuatan pidana. “Meninggal kehabisan oksigen. Kemudian, uterusnya lebih besar ukurannya yang menandakan adanya kehamilan. Lebih rincinya nanti dari pemeriksaan ahli forensik,” jelas Kadek Adi. Linda Novitasari (23) warga Gomong, Mataram ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (25/7) lalu di salah satu rumah di BTN Royal Mataram Jempong Baru, Sekarbela, Mataram.

Alumni Fakultas Hukum Unram ini ditemukan dalam kondisi tergantung di ventilasi rumah kekasihnya, RY (22). (why)

(Suara NTB/dok)

KORBAN PEMBUNUHAN - Tim dokter mengautopsi jenazah Linda Novitasari (23) pada Senin (3/8) pekan lalu.

Wanita yang ditemukan meninggal dalam kondisi tergantung ini diduga korban pembunuhan.

na Golkar sudah hampir finalisasi arah dukungannya.

Bahkan, hasil survei pun sudah dikantongi sejak awal Agustus lalu. Sebab itu, pihaknya tetap yakin arah dukungan Golkar di Pilkada Loteng. “Paket Pathul-Nursiah sudah berproses dari sejak awal, dan Golkar adalah partai besar yang punya sistem, tidak ujuk-ujuk akan memutuskan, pasti melalui serangkaian mekanisme yang sudah diatur,” pungkasnya. (ndi)

Bawaslu Tak Bisa Menindak Pertemuan Paslon Langgar Protokol Kesehatan

Kasus Dana BOS SDN 19 Cakranegara

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS SDN 19 Cakranegara tahun 2015-2017.

Modusnya, laporan pertanggungjawaban direkayasa. Imbasnya negara terindikasi dirugikan sampai Rp650 juta. “Modusnya membuat transaksi fiktif. Nilai (harga) di-markup, dinaikkan lebih tinggi,” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, dikonfirmasi Kamis (13/8) kemarin.

Hal itu terungkap setelah tim penyidik memeriksa sekurangnya 20 saksi guru dan mantan guru, serta 17 rekanan penyedia.

“Itu yang bekerjasama dengan sekolah. Ada yang bahan bangunan, ATK, makanan dan minuman,” sebutnya. Pengelolaan dana yang dimanipulasi antara lain kegiatan perbaikan taman, pemasangan paving, pembelian alat tulis, sampai keperluan pertemuan. Pengelolaan dana BOS diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Selama tiga tahun anggaran, yakni 2015 sampai 2017, laporan pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasinya. Total anggaran yang dikelola SDN 19 Cakranegara sepanjang tiga tahun tersebut mencapai Rp1,6 miliar. “Kami masih menunggu jadwal ekspose dengan BPKP untuk penghitungan kerugian negara. Tapi dari audit awal kerugiannya sekitar Rp650 juta. Dari audit investigasi,” ungkap Kadek Adi. Kasus tersebut, imbuh dia, sudah naik ke tahap penyidikan. Indikasi pidana yang ditemukan terkait pelanggaran yang diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. (why) Kadek Adi Budi Astawa

Saleh yang notabenenya kader Partai Golkar yang belakangan ini muncul sebagai bakal calon Bupati dari Lale Prayatni.

Yusuf Saleh sendiri pernah tercatat sebagai wakil ketua DPD Partai Golkar Loteng.

Yusuf Saleh jadi satu-satunya kader Partai Golkar tampil bertarung di Pilkada Loteng. Namun demikian, jika Yusuf sengaja dipasang untuk membangun manuver di Partai Golkar, hal itu sudah terlambat, kare-

Mataram (Suara NTB) – TNI-Polri bersama Ponpes Al-Husainy menggelar berbagai macam kegiatan lomba.

Hal itu dilakukan untuk memperkokoh hubungan silaturahmi. Lomba dalam rangka peringatan HUT RI ini antara lain Lomba Adzan, Tilawah AlQur’an, Lomba Pidato dan Lomba Panduan Suara.

Dandim 1608/Bima, Letkol Inf Teuku Mustafa Kamal menyampaikan momentum peringatan HUT ke-75 RI dirayakan dengan gelaran berbagai lomba.

“Lomba menjadi ajang uji kemampuan bagi santri Al- Husainy untuk mengevaluasi kemampuan apa yang telah dipelajari selama ini sesuai dengan bidang masing -masing,” ucapnya Kamis (13/8).

Tujuannya, terlahir generasi muda bangsa yang berkualitas secara keimanan ketaqwaan serta memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

“Di era modern ini tidak sedikit orang memandang dengan sebelah mata mengenai Ponpes, padahal di dalam lembaga ponpes merupakan salah satu tempat menuntut ilmu baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama,” terang Mustafa.

Dandim berharap, pendidikan Ponpes dapat menjadi bekal serta modal kedepan bagi generasi penerus bangsa.

Yang tidak hanya memiliki, kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. “Kelak akan menjadi bekal adik-adik generasi penerus, manakala di saatnya akan kembali hidup mengabdi dalam lingkungan masyarakat,” ucapnya.

Di Kabupaten Dompu, semarak HUT ke-75 RI juga tidak jauh berbeda. Dandim 1614/Dompu Letkol Inf Ali Cahyono membuka kegiatan lomba Tahfizh Al-Qur’an, Ceramah Agama, dan Adzan di Rumah Qur’an Khusnul Khatimah di Dusun Kala Timur

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Seorang peserta lomba Tahfizh Al-Qur’an, Ceramah Agama, dan Adzan yang didukung Kodim 1614/Dompu dalam rangka menyambut HUT ke-75 RI. Desa Oo, kecamatan Dompu, kabupaten Dompu.

Beberapa materi dalam lomba tersebut diikuti oleh santri pondok pesantren (SD/ MI, SMP/MTs, MA/SMA) se Kecamatan Dompu. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Jufrin menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar TNI yang telah berkenan mendukung kegiatan tersebut dan diharapkan kedepan kegiatan tersebut dapat terus berlangsung.

Kegiatan tersebut, kata Jufrin, dalam rangka memperingati HUT RI ke 75 tahun 2020 yang didukung Korem 162/WB dan Kodim 1614/ Dompu dengan peserta lomba diikuti oleh Santri dari Pondok Pesantren As-Salam, AlHilmi dan Pondok pesantren Usman Bin Affan mulai dari tingkat MI,MTs dan MA. “Kegiatan lomba akan berlangsung selama 3 hari,” terangnya.

Kepala Desa O’o Wawan Wiranto dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pihak Kodim 1614/Dompu yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut merupa-

kan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan langsung oleh pihak TNI di Desa Oo. Wawan berharap, kedepan kegiatan seperti dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi kemajuan dan kecanggihan teknologi.

Danramil 1614-01/Dompu Kapten Inf Muhammad Yamin mewakili Dandim 1614/Dompu menerangkan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka untuk membina para generasi muda supaya menjadi generasi yang mampu mendalami ilmu Agama serta menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan meningkatkan kecintaan terhadap NKRI. “Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar Ponpes khususnya yang ada di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu,” ungkapnya. Danramil juga menyebutkan, bahwa pada HUT Kemerdekaan RI ke 75, Danrem 162/WB berkenan akan hadir sebagai inspektur upacara pada upacara bendera 17 Agustus 2020 di Ponpes As-Salam Desa Katua, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. (why/*)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun belum memasuki masa kampanye, namun bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah pilkada serentak 2020 di NTB sudah mulai gencar belusukan mengadakan kegiatan pertemuanpertemuan dengan masyarakat yang melibatkan banyak orang.

Pantauan di lapangan dari sejumlah kegiatan pertemuan yang digelar pada kandidat bakal pasangan calon tersebut sering kali tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Padahal sudah ditegaskan pelaksanaan tahapan Pilkada wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Bawaslu Provinsi NTB yang dikonfirmasi terkait temuantemuan di lapangan tersebut menyatakan bahwa memang protokol kesehatan Covid-19 wajib diterapkan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, baik oleh penyelenggara maupun peserta dan stakeholder lainnya.

“Setiap tahapan Pilkada sudah disepakati wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi sekarang ini belum resmi memasuki tahapan kampanye, jadi kalaupun ada dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam pertemuan itu belum bisa ditindak sebagai pelanggaran kampanye,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth, saat ditemui di ruang kerjanya, Ka-

mis (13/8) kemarin.

Namun demikian, untuk kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan para kandidat tersebut jika diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19, bisa ditindak oleh gugus tugas pencegahan Covid-19. Menurut Umar gugus tugas bisa masuk untuk menertibkan kegiatankegiatan yang melibatkan banyak orang akan tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau sudah memasuki tahapan kampanye dan mereka sudah resmi jadi calon maka Bawaslu bisa melakukan penindakan. Misalnya kalau terbukti tidak mentaati protokol kesehatan, maka bisa kita rekomendasikan supaya kegiatan pertemuan itu agar dibubarkan,” sambungnya.

Bawaslu baru akan masuk mengawasi jika mereka sudah resmi menjadi pasangan calon dan sudah memasuki tahapan kegiatan kampanye. Akan tetapi bukan berarti Bawaslu tidak lepas tangan begitu saja dalam kegiatan yang dilakukan para kandidat tersebut.

“Kita tetap mengawasi, terutama terkait pelanggaran aturan hukum lainnya, misalnya ada ASN yang terlibat di sana, padahal mereka dilarang. Kemudian jangan sampai ada ujaran kebencian, selanjutnya mereka tidak memakai fasilitas yang dilarang.

Nah itu berurusan dengan Bawaslu, makanya tetap juga kita awasi,” pungkasnya. (ndi)

Bawaslu Sulit Buktikan Dugaan Praktik Mahar Dukungan Parpol Mataram (Suara NTB) – Jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah Pilkada serentak 2020 ke KPU semakin dekat. Akan tetapi sampai saat ini masih terjadi tarik menarik dukungan partai politik antar kandidat.

Belum rampungnya dukungan parpol sampai jelang mendekati masa pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU, lantaran masih alotnya lobilobi politik antar calon dengan parpol. Belum tercapainya kesepakatan ketentuan mahar dukungan, diduga menjadi penyebab tarik ulurnya dukungan parpol tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis (13/8) kemarin tidak menampik bahwa pada masa-masa jelang pendaftaran pasangan calon ke KPU, merupakan masa yang paling rawan terjadi peristiwa jual-beli dukungan parpol.

Namun demikian, disampaikan Khuwailid, bahwa sampai saat ini pihaknya masih kesulitan dalam melakukan penindakan terkait dengan peristiwa jual-beli dukungan parpol tersebut. Karana sulitnya melakukan pembuktian bahwa peristiwa tersebut telah terjadi.

Diakui Khuwailid, pihaknya juga banyak mendapatkan informasi terkait praktik mahar politik dalam mendapatkan dukungan parpol jelang Pilkada serentak 2020 ini. Namun pihaknya tidak bisa bergerak lebih jauh karena kesulitan melakukan pembuktian terhadap informasi yang beredar tersebut.

“Dalam level asumsi dan keyakinan kita, itu benar terjadi praktik mahar, tetapi kan harus ada bukti konkrit untuk bisa ditindaklanjuti.

Kalau ada infor-

masi maka akan kami lakukan penelusuran, tetapi dalam penulusuran itu tidak bisa hanya sekedar dengan informasi saja, harus ada sesuatu yang konkrit, berupa satu atau dua bukti,” jelasnya.

Namun demikian, terlepas dari sulit dan tidaknya melakuan pembuktian terhadap informasi terkait dengan praktik mahar dukungan parpol tersebut. Bawaslu tetap melakukan pengawasan. “Tetap kita memonitor itu, masyarakat juga kita harapkan partisipasinya untuk ikut mengawasinya, jika ada informasi dan bukti permulaan, laporkan kepada kami. Kalau ada bukti bahwa benar partai itu menerima barang atau uang dalam pencalonannya, pasti kami akan tindak tegas,” tegasnya.

Terakhir disampaikan Khuwailid, jika partai politik dan bakal calon terbukti melakukan praktik jual-beli dukungan. Maka mereka diancam sanksi pidana kurungan dan administrasi.

“Konsekuensinya bisa pidana dan administrasi. Kalau sanksi administrasi seperti pembatalan pencalonan dan partai itu tidak diberikan hak untuk mencalonkan sampai pada pilkada berikutnya,” pungkasnya. (ndi)

Muhammad Khuwailid

(Suara NTB/ndi)

Namun demikian, bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri-H. Nursiah mengaku tetap optimis mendapatkan dukungan dari Partai Berkarya, meski terjadi pe-

jatuh ke paket Pathul-Nursiah,” ujar Ketua Tim Pemenangan paket Pathul-Nursiah, Hasan Masaat, Kamis (13/8).

Selain memastikan tiket dukungan Partai Berkarya tetap aman, Hasan juga memastikan bahwa dukung dari partai lainnya seperti Golkar juga tidak akan terjadi perubahan. Sebab paket Pathul-Nursiah sudah mengikuti proses dan mekanisme penjaringan di Partai Golkar.

Selain itu, Balon wakil Bu-

SUARA NTB

Jumat, 14 Agustus 2020

261 Km Ruas Jalan di Loteng Rusak Praya (Suara NTB) Kondisi ruas jalan kabupaten di Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih banyak yang rusak. Dari total 809 km panjang ruas jalan kabupaten di daerah ini, sekitar 261 km di antaranya masih dalam kondisi rusak.

Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Firman Wijaya kepada Suara NTB, Rabu (12/8) mengatakan, untuk perbaikan ruas jalan rusak tersebut diperlukan waktu setidaknya 15 tahun kedepan. “Kalau bicara prosentase, total panjang ruas jalan kabupaten yang butuh penanganan sekitar 32,3 persen,” sebutnya. Dibutuhkan anggaran perbaikan paling tidak Rp250 sampai Rp300 miliar.

Itu hanya untuk perbaikan ruas jalan yang rusak saja.

Hal itu berdasarkan kemampuan dan ketersedian anggaran perbaikan jalan setiap tahunnya. Di mana dalam satu tahun, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki jalan antara 10-20 km.

Belum termasuk anggaran pemeliharaan ruas-ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Mengingat, bukan hanya ruas jalan rusak saja yang butuh penanganan. Ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap pun tetap harus diperlihara. Jangan sampai rusak, sehingga bisa menambah beban anggaran perbaikan jalan.

“Jalan-jalan yang kondisinya masih mantap saat ini juga butuh perhatian dan pemeliharaan. Supaya bisa berumur lebih panjang. Jika tidak dipelihara, akan cepat rusak dan pastikan akan semakin menambah beban anggaran perbaikan jalan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Firman mengatakan, sebelum penambahan ruas jalan kabupaten prosentase jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap di Loteng cukup tinggi, di atas 70 persen. Tapi karena ada penambahan ruas jalan kabupaten, prosentase ruas jalan yang dalam kondisi mantap sekitar 60 persen.

Karena dari 39 ruas jalan desa yang naik status menjadi jalan kabupaten, baru sekitar 6 ruas jalan saja yang sudah ditangani. Sisanya sebanyak 33 ruas jalan lainnya belum ditangani. Ditambah lagi ruas jalan kabupaten lainnya. “Dari 39 ruas jalan tersebut, ada tambahan sekitar 113 km jalan.

Sehingga panjang ruas jalan kabupaten yang sebelumnya 696 km menjadi 809 km,” tambah Firman.

Firman menambahkan, untuk standar kebutuhan anggaran perbaikan jalan antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar per Km. Jika ditambah asesoris jalan yang lain, butuh anggaran minimal Rp2,5 sampai Rp3 miliar per km. Mengingat, kondisi tanah di Loteng berbeda. Sehingga butuh penanganan yang berbeda-beda pula.

“Untuk memperbaiki ruas jalan rusak, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran daerah saja.

Peluang-peluang pembiayaan yang bersumber dari anggaran provinsi hingga pusat juga tetap diupayakan,” pungkasnya. Meski sampai sejauh ini belum bisa maksimal, memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (kir)

Halaman 8

Sebaran Virus Corona di Lotim Masuk Perkantoran Selong (Suara NTB) Lingkungan perkantoran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kini menjadi lokasi penularan Covid-19. Hal ini menyusul adanya pegawai di lingkup Pemkab Lotim maupun di DPRD Lotim yang terkonfirmasi Covid-19. Menyikapi hal ini, para pegawai di lingkungan Pemkab Lotim diminta tetap waspada dan tidak lengah akan terjadi penyebaran Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik, MAP, mengakui jika terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran di Kabupaten Lotim. Pemda Lotim melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sudah melakukan tindakan berupa rapid test bahkan swab terhadap para pegawai di OPD maupun instansi tertentu.

Dari tes cepat dan swab itu, kata dia, rata-rata pegawai yang lain tidak ada yang reaktif serta hasil swabnya negatif. Misalnya di Dinas PMD Lotim, salah satu pegawai yang positif Covid-19, yang bersangkutan tidak masuk kantor dari awal. Lingkungan kantor pun langsung dilakukan sterilisasi dan dilakukan rapid test dan swab negatif terhadap pegawai yang lain.

Begitupun untuk di sekretariat penggerak PKK Lotim terkait adanya yang

(Suara NTB/yon)

TETAP NORMAL - Suasana aktivitas di kantor Bupati Lotim tetap normal seperti biasa, Kamis (13/8). Kendati demikian, para pegawai diminta agar menerapkan protokol kesehatan. positif. Sementara pegawai sekretariat PKK yang lain hasilnya negatif, serta adanya salah satu anggota DPRD Lotim yang dinyatakan positif Covid-19. Dari rapid test yang dilakukan, anggota DPRD yang lain dinyatakan non reaktif.

Selain meminta pegawai untuk tetap waspada. Sekda juga mengambil kebijakan untuk sementara mengurangi kebiasaan makan bersama saat menggelar suatu acara. Dari beberapa yang diikuti, penularan Covid-19 ini ter-

Rp146 Miliar DAK Fisik di Lobar Belum Dieksekusi Giri Menang (Suara NTB) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp146 miliar belum dieksekusi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar). Terdapat beberapa OPD yang belum menyelesaikan kontrak pekerjaan sebagai syarat untuk mengajukan pencarian diminta segera diselesaikan. Pasalnya kalau sampai akhir bulan ini tidak tuntas, maka DAK fisik khususnya dari DAK Cadangan terancam ditarik oleh pusat.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Lobar, H.M. Adnan mengatakan dari total DAK baik di luar cadangan maupun cadangan mencapai Rp175 miliar lebih. Masing-masing di luar cadangan sebesar Rp116 miliar dan cadangan Rp59 miliar. Dari total DAK ini sudah dieksekusi sebesar Rp29 miliar, terdiri dari DAK di luar cadangan Rp26 miliar lebih dan DAK cadangan Rp3 miliar. “Dari total DAK termasuk cadangan Rp175 miliar sudah terealisasi Rp29 miliar, sedangkan sisanya Rp146 miliar belum, masih dalam proses. Ada yang tinggal menunggu kiriman pusat,” tegas dia.

Dirincikan, untuk persyaratan pencairan DAK di luar cadangan sebesar 25 persen tahap I sudah

(Suara NTB/her)

H.M. Adnan dipenuhi oleh semua OPD. DAK ini dicairkan pertama Rp25 miliar dan ditransfer lagi Rp700 juta sehingga totalnya menjadi Rp26 miliar. Pencairan DAK ini tidak terlambat. Karena batas tanggal 21 Juli kontrak pekerjaan semua DAK sudah dipenuhi oleh OPD. “Tinggal kita minta kecepatan OPD untuk pencairan tahap II,” jelas dia. Untuk pencairan tahap II sebesar 45 persen dari kontrak dan tahap III selisih kontrak dengan dana yang sudah ditransfer.

Sedangkan untuk DAK cadangan, ada tiga OPD yang sudah memenuhi syarat diajukan pencairan ke pusat. Yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman, DKP dan Dinas Pertanian. Akan tetapi yang sudah ditransfer baru Dinas Perkim sebesar 50 persen atau Rp3 miliar dari total Rp6 miliar.

Sedangkan OPD lain, belum ditranfer. OPD lain yang belum mememuhi syarat seperti Dinas PU dan Perindag serta Dinas Pariwisata diminta agar mempercepat usulannya. Karena batas waktu syarat pencairan DAK cadangan ini tanggal 31 Agustus. Menurutnya, beberapa proyek di OPD masih dalam tahap tender dan persiapan kontrak. “Harus segera, karena kalau ndak segera (melewati tanggal 31 Agustus) maka ditarik oleh pusat,” tukasnya.

Terkait DAK lanjut dia, awalnya Pemda dibatasi waktu kontrak hingga tanggal 28 Maret. Waktu ituyangterkontrakhanyaduaOPD yakni DKP dan Dinas PUPR. Sedangkan OPD lainnya belum. Lalu terjadipandemisehinggakeluarkebijakan DAK dipangkas. Kecuali DAK di beberapa OPD yakni Dikbud dan Dinas Kesehatan. Namun keluar lagi PMK terbaru, di mana DAK Cadangan untuk beberapa OPD lain tersebut muncul atau dialokasikan lagi. (her)

2.000 PMI Lotim Gagal Berangkat (Suara NTB/kir)

JALAN RUSAK - Kondisi ruas jalan Plambik - Serage saat ini masih rusak parah. Saat ini 32,3 persen atau 261 km ruas jalan kabupaten di Loteng masih rusak.

Selong (Suara NTB) Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) menghadapkan semua sektor pada situasi sulit. Terlebih bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Saat ini

sebanyak 2.000 lebih PMI asal Lotim yang batal berangkat, termasuk 500 di antaranya yang sudah keluar visanya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, belum lama ini mengatakan, untuk pelayanan pemberangkatan TKI sudah mulai dibuka pertanggal 29 Juli 2020 sesuai Kepmenaker RI Nomor 294 Tahun 2020 untuk menjalankan kembali proses penempatan PMI ke negara tujuan. Untuk Kabupaten Lotim, pelayanan dibuka tanggal 10 Agustus 2020.

Dibukanya pelayanan ini,

lanjut, Hirsan, menindaklanjuti keputusan menteri tersebut.

Di mana Disnakertrans Lotim akan membuka kembali pelayanan registrasi/ID dan rekom paspor CPMI pada masa adaptasi kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan. Termasuk akan mengirim daftar P3MI kepada desa/kelurahan yang boleh melakukan perekrutan tenaga kerja di Provinsi NTB. Serta menjamin perlindungan PMI yang berangkat secara prosedural serta beberapa ketentuan lainnya.

Adapun untuk PMI yang gagal berangkat tersebut, nantinya akan menjadi prioritas. Akan tetapi khusus untuk beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam belum siap menerima PMI dikarenakan situasi pandemi Corona. Dan belum adanya kesepakatan kebijakan protokol kesehatan, termasuk biaya karantina PMI ketika baru tiba di negara tujuan.

“Kita juga perlu mengetahui seperti apa yang diberikan kepada tenaga kerja asing dari negara tujuan belum jelas. Sehingga pemerintah RI belum membuka tahap ketiga negara ini,” jelasnya. (yon)

jadi melalui kegiatan makan bersama dari kegiatan yang diikuti sebelumnya.

“Kita minta supaya kegiatan makan bersama dikurangi dulu. Mari kita tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan,” pintanya. (yon)

Dilarang Main Layangan di Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Dibukanya kembali seluruh destinasi wisata di Kota Mataram ditekankan tetap mengukuti protokol pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satunya dilakukan dengan melarang adanya aktivitas permainan layangan di masing-masing destinasi wisata yang ada.

“Semua (destinasi) sudah buka. Kecuali layanglayang, itu belum diperbolehkan untuk destinasi,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, Kamis (13/8). Dicontohkan seperti aktivitas penerbangan layang-layan yang sempat ramai di pantai Loang Baloq. Hal tersebut dilarang untuk mencegah penularan Covid-19 karena timbulnya kerumunan yang dinilai berlebihan.

“Setiap layang-layang itu dipegang oleh banyak tangan, dan ada banyak orang di situ. Hampir 15 orang satu layang-layang, belum lagi yang menonton,” jelas Nizar. Menurutnya, pembukaan destinasi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram saat ini ditujukan khusus bagi wisatawan, terutama untuk menikmati suasana.

Pengawasan juga dilakukan pihaknya untuk memastikan tidak ada aktivitas penerbangan layanglayang di masing-masing destinasi. Di mana Dispar Kota Mataram dengan dukungan dari aparat menerjukan 4 orang pengawas di masing-masing destinasi tersebut. Dicontohkan dari depan pintu masuk di setiap destinasi telah disepakati agar wisatawan yang membawa layang-layang tidak akan diberikan izin masuk. Termasuk untuk wisatawan yang kedapatan tetap menerbangkan layang-layang akan diminta keluar dari destinasi wisata tersebut.

“Pengawas yang di desitinasi ada sekitar 4 orang 1 destinasi. Itu dari kepolisian, TNI dan Dispar, kemudian ada bantuan dari Pol PP dan BPBD,” ujar Nizar.

Untuk Kota Mataram, Loang Baloq dinilai menjadi satu-satunya destinasi yang berpotensi menjadi tempat penerbangan layang-layang. “Kalau di tempat lain itu di luar ranah Dispar,” sambungnya.

Sebelumnya Pemkot Mataram resmi membuka kembali seluruh destinasi dan usaha wisata di Kota

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3623 BD NOKA/NOSIN : MHIKC11117K066501/ KC11E-1066343 AN.RONI HIDAYAT KOMARA,ST HLG SKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/bay)

H. Nizar Denny Cahyadi Mataram. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Walikota Mataram Nomor 443/250/Dispar/ VIII/2020 yang dikeluarkan pekan lalu.

Dalam SE yang ditandatangani Walikota Mataram tersebut diatur beberapa hal. Antara lain mencabu SE Nomor 443/232/ Dispar/VII/2020 tentang Pencegahan Covid-19 Pada Tempat Wisata di Wilayah Kota Mataram.

Seluruh usaha pariwisata yang diperbolehkan beroperasi juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan ketat. Antara lain dengan menyediakan hand sanitizer, melakukan pengecekan suhu badan, memastikan penggunaan masker, serta menerapkan sistem jaga jarak.

Untuk itu, pengelola destinasi dan usaha pariwisata diminta mengerahkan petugas khusus untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19. Termasuk membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan maksimal 50 persen dari kapasitas normal kunjungan.

Jika kapasitas pengunjung lebih dari 50 persen, masing-masing destinasi dan usaha pariwisata diminta menerapkan sistem buka tutup sehingga potensi kerumunan massa dapat dihindari. Di sisi lain, pengawasan dan supervisi terkait pembukaan kembali destinasi dan usaha pariwisata tersebut akan dilakukan selama masa transisi menuju tatanan baru di Kota Mataram.

Bagi pengelola yang tidak menerapkan protokol Covid-19 akan diberikan sanksi antara lain berupa penutupan tempat usaha atau objek wisata sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (bay)

SUARA NTB

Jumat, 14 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 14 Agustus 2020

RADIO

RADIO

Halaman 10

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 14 Agustus 2020

Empat Kabupaten/Kota Usulkan Tambahan Baru 14.733 KK Miskin Dari Hal. 1 Kemudian Sumbawa, jumlah desa/kelurahan sebanyak 165.

Di mana, 81 desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hasilnya, tervalidasi 49 persen dari 59.779 rumah tangga dalam DTKS. Selanjutnya, Sumbawa Barat, jumlah desa/kelurahan sebanyak 65. Dari jumlah tersebut, 30 desa/kelurahan sudah melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya, tervalidasi 17,55 persen atau 2.921 rumah tangga dari 16.636 rumah tangga dalam DTKS. Terakhir, Lombok Barat, jumlah desa/kelurahan 122.

Sebanyak 92 desa/kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya, tervalidasi 7 persen atau 8.220 rumah tangga dari 119.848 rumah tangga yang ada dalam DTKS. Khalik menjelaskan, data tervalidasi tersebut maksudnya ditemukan sekian persen data bermasalah. Dan sudah diperbaiki atau divalidkan serta sudah dilakukan update ke sistem Pusdatin Kemensos

RI secara offline. ‘’Selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk diverifikasi oleh Tim Pusdatin secara online mulai 20 Agustus - 29 Agustus 2020 untuk NTB,’’ terang mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Sebagaimana diketahui, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menyurati seluruh Bupati dan Walikota se-NTB. Gubernur memerintahkan bupati dan walikota memperbaiki data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyikapi masih adanya salah sasaran penerima bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Surat Gubernur dengan No. 543.2/V.3/Sosial ditujukan kepada Bupati/Walikota se - NTB terkait dengan penetapan DTKS periode Agustus 2020. Surat gubernur kepada bupati/walikota tersebut tertanggal 30 Juni 2020. (nas)

Temui Wagub, Mohan Tepis Bahas Masalah Politik Dari Hal. 1 ‘’Nggak ada (bicara politik).

Kita tak bicara soal politik.

Kita silaturahmi dan soal pekerjaan saja,’’ ujar Mohan.

Ketua DPD Golkar Kota Mataram ini mengatakan, pembicaraan dengan Wagub berkaitan dengan persoalan penanganan sampah atau kebersihan di Kota Mataram. Ia mengatakan, Wagub merupakan orang yang sangat konsen dalam isu penanganan sampah lewat Program Zero Waste. ‘’Bicara soal itu saja, zero waste. Dan ada isu-isu yang lain berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan. Ndak ada kita bicara Pilkada Kota (Kota Mataram). Kita bicara itu saja tadi,’’ katanya.

Mohan mengatakan, Wagub berharap sinergitas antara Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Provinsi dan Kota Mataram yang menangani urusan kebersihan kota, persampahan dan infrastruktur. Ia mengatakan, perlunya penyelarasan cara pandang untuk menangani persoalan-persoalan yang ada.

Begitu juga soal penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Menurut Mohan, pemulihan ekonomi merupakan masalah yang paling krusial saat ini. Ia menambahkan, masyarakat sudah diedukasi terkait dengan protokol kesehatan Covid-19. Protokol kesehatan Covid-19 sudah berjalan. ‘’Cuma persoalannya sekarang pasca ini. Bagaimana membangkitkan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, paling penting. Supaya kita tak terus mengalami keterpurukan,’’ tandasnya. (nas)

Sanksi Denda Tak Pakai Masker Belum Bisa Diterapkan Dari Hal. 1 Insya Allah dalam waktu dekat segera berlaku, Agustus ini,’’ ujar Ruslan.

Nantinya, kata Ruslan, dalam penerapannya Satpol PP NTB bersama Satpol PP kabupaten/kota yang akan melaksanakan penegakan Perda. Ia menegaskan, Perda yang dibuat Pemprov ini berlaku di seluruh kabupaten/ kota di NTB. Sehingga, Pemda kabupaten/kota, tanpa membuat Perda atau Perbup atau Perwal, sudah bisa melaksanakan Perda ini. ‘’Begitu ada Perda Provinsi, kabupaten/kota bisa melaksanakan. Karena di sana mengatur setiap orang.

Artinya, siapapun yang ada di NTB. Pendatang juga harus tunduk pada Perda itu,’’ tandasnya.

Namun, bagi Pemda kabupaten/kota sedang membuat Raperda yang ingin mengatur tentang protokol kesehatan secara lebih spesifik lagi dipersilakan. Tetapi, kata Ruslan, Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang dibuat Pemprov NTB ini jangan dinafikan. ‘’Perda ini jangan dinafikan, provinsi saja. Ini keliru pemikiran seperti itu. Semua Pemda harus tunduk pada Perda ini. Semua harus tunduk pada protokol Covid-19, dunia usaha, pemerintah, masyarakat semua harus tun-

duk pada protokol Covid19,’’ tandasnya.

Sembari menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, Pemprov NTB sudah menyusun Rapergub yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Pengelola kegiatan atau pengelola tempat usaha yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 - 400 ribu.

Dalam Rapergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (nas)

Sudah Tuntas 100 Persen Dari Hal. 1 warga pedesaan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Kepala Disperkim NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, program stimulus ekonomi berupa kegiatan proyek fisik dari Disperkim NTB sangat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Karena skema pekerjaan menggunakan sistem padat karya tunai. ‘’Terdapat 684 paket pekerjaan yang dikerjakan rekananrekanan kecil. Di mana dalam pekerjaan itu melibatkan warga desa yang sedang menganggur, dengan nilai kontrak total sebesar Rp126,34 miliar,’’ sebut Azhar di Mataram, Kamis (13/8) kemarin.

Namun, akibat adanya rasionalisasi anggaran dalam APBD NTB 2020, paket tersebut hanya bisa terbayar 30 persen atau sebesar Rp36,74 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp89,59 miliar, menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan diselesaikan tahun 2021.

Artinya, Pemda akan berutang ke rekanan yang mengerjakan proyek fisik stimulus ekonomi tersebut sebesar Rp89,59 miliar.

Hal ini, kata Azhar menyebabkan para rekanan yang telah selesai mengerjakan proyek fisik, cukup terganggu dengan persoalan keuangan ‘’Kami berharap kepada DPRD yang sedang membahas APBD Perubahan, agar mengalokasikan anggaran sebesar Rp89,59 miliar untuk Disperkim. Agar rekanan-rekanan dapat membayar buruh yang sedang terhimpit ekonomi, tidak perlu menunggu tahun depan,’’ harapnya.

Dikatakan, proyek fisik atau kegiatan yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 92 paket dengan nilai kontrak Rp16,73 miliar.

Dan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 592 paket dengan nilai sebesar Rp109,61 miliar. (nas)

Halaman 11

500 Mesin Buatan NTB akan Dipamerkan di STIP SENIN (17/8) mendatang, seluruh masyarakat Indonesia akan memperingatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat tanggal 17 Agustus mendatang, Bangsa Indonesia akan memperingati HUT RI yang ke-75.

HUT Kemerdekaan tahun ini mengusung tema ‘’Bangga Buatan Indonesia’’. Hal ini tentu selaras dengan NTB akan meluncurkan gerakan ‘’Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal NTB’’ dengan mendorong lahirnya produkproduk lokal yang berkualitas.

Pemprov NTB terus menyiapkan diri menyambut salah satu hari terpenting dalam sejarah Indonesia tersebut.

Berbagai persiapan kemudian dilakukan demi menyukseskan peringatan HUT RI di tengah situasi pandemi ini.

Kepala Biro Humas dan

Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy S. Sos., MM memimpin rapat persiapan pelaksanaan HUT RI di Provinsi NTB, Kamis (13/8) di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur NTB. Rapat diikuti pula oleh perwakilan masingmasing OPD selaku penanggung jawab, Polda NTB, Lanal, Korem 162/WB, Satpol PP, Direktur RSUD Provinsi NTB, GNE, STIP Banyumulek serta pihak terkait lainnya.

Rapat ini kata Najamuddin, merupakan finalisasi dari berbagai persiapan menyambut peringatan HUT RI di NTB mendatang. Hal ini menyambut surat dari Sekretariat Negara yang telah diterima Provinsi dan juga sudah disampaikan ke Kabupaten/Kota se-NTB. ‘’Sehingga, secepatnya semua bisa terkonfirmasi kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Begitu pula dengan penataan lokasi hingga susunan acara telah diatur dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, peringatan HUT RI di NTB kali ini akan diisi dengan peluncuran dan peresmian berbagai program secara langsung oleh Gubernur NTB. Adapun peluncuran yang akan dilakukan pada HUT RI antara lain, launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB. Tak hanya itu, ada pula launching Program Mahadesa, launching alat Rapid Test buatan NTB oleh Laboratorium Hepatika Mataram, launching Market Place Pemprov NTB berupa Aplikasi NTB Mall, launching Lapas yang baru di Kuripan Lobar, penandatanganan prasasti Gedung Layanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD

Provinsi NTB, serta penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait UMKM. Selain itu, untuk memeriahkan HUT RI ini akan dipamerkan sebanyak 500 alat produksi buatan NTB di Science Techno Park (STIP) Banyumulek. ‘’Jadi, meskipun di tengah Covid-19, tidak mengurangi semangat nasionalisme kita menyambut HUT RI yang ke-75 ini,” ucap Najam.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengatakan bahwa Dispora selaku penanggung jawab pasukan pengibaran bendera, telah melakukan berbagai persiapan. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan menghindari kerumunan dan jaga jarak membuat pemerintah me-

mutuskan bahwa Paskibraka hanya terdiri dari tiga orang. ‘’Jadi kami sudah siapkan tiga orang untuk mengibarkan dan juga tiga untuk upacara penurunan,’’ ungkapnya.

Peringatan HUT RI di tiap daerah juga tentu akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan yang biasa dilakukan sebelumnya akan ditiadakan ataupun diubah dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk tahun ini, acara yang akan tetap digelar yakni apel penghormatan dan renungan suci. Sementara untuk acara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan dilangsungkan secara virtual yang terhubung langsung dengan Istana Negara serta hanya akan diikuti oleh Forkopimda Provinsi NTB. (r)

Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid-19 PROVINSI NTB dipilih oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) RI sebagai tuan rumah webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis (13/8). Dipilihnya NTB sebagai tuan rumah, karena PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di NTB dinilai berhasil melayani dan memuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menghadapi pandemi Covid- 19. ‘’Kami melihat PPID NTB sudah cukup bagus menyuguhkan informasi Covid-19,’’ ujar Selamatta Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo saat membuka acara webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi

Gde Gde Putu Putu Aryadi Aryadi

Publik NTB yang diikuti lebih dari 100 peserta se-NTB tersebut.

Sehingga, lanjut Selamatta, webinar ini diharapkan dapat menjadi benchmarking kepada provinsi-provinsi lain untuk sigap mengakomodasi situasi pandemi ke dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi melalui PPID-nya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemrov NTB. ‘’Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi good governance di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan, lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,’’ ujarnya.

Pemprov NTB sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH. Dalam paparannya Gede sapaan akrabnya menyebut, pandemi Covid-19 menghadirkan 3 jenis ancaman serius. Jika salah penanganannya, maka dapat berakibat pada krisis multidimensi, sebutnya.

Tiga jenis ancaman yang disebut Aryadi, bukan sekadar penularan Covid-19 yang mengancam banyak jiwa.

Tapi di tengah wabah yang mengancam, juga muncul fenomena penyebaran informasi tidak benar atau kabar bohong/disinformasi dari sumber-sumber yang tidak kompeten, terutama lewat media sosial yang banyak menguras imunitas fisik dan

mental masyarakat.

“Terlalu banyak hoaks/disinformasi dan pendapat dari pihak-pihak yang tidak kompeten tentang Covid-19 membuat masyarakat jadi apatis, paranoid, bahkan ada yang tidak percaya wabah covid 19. Inilah yang menimbulkan ketidakwaspadaan dan tidak disiplin melaksanakan langkah pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Tak hanya itu, produktivitas dan kemampuan daya beli masyakat juga menjadi menurun sangat drastis. IKM/UKM juga tidak berproduksi karena adanya pembatasan sosial. “Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi krisis ekonomi dan krisis sosial,” terangnya.

Ia menegaskan informasi publik, menjadi sangat urgen untuk dibuka seluas-luasnya agar bisa keluar dari ancaman krisis multidimensi akibat pandemi covid 19. Karena menurutnya, hanya dengan keterbukaan dengan menyajikan informasi yang berkualitas, dari sumber-sumber resmi serta kompeten, maka ia optimis pemerintah dan badan publik negara akan berhasil menjalankan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat.

Sekaligus memberikan layanan informasi yang mampu menumbuhkan kesadaran serta disiplin secara kolektif menghadapi Pandemi. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas dari sumber-sumber yang kompeten, tegas Aryadi.

Karena itulah, Pemprov NTB berkomitmen kuat untuk menyediakan layanan informasi publik dengan membuka se-

luas-luasnya akses Komunikasi dan informasi kepada masuarakat, terangnya.

Aryadi juga memaparkan inovasiinovasi yang telah dilakukan Pihaknya. Diantaranya, membuka kanal komunikasi dengan memanfaatkan seluruh media yang ada, termasuk media sosial. Pihaknya juga membuat portal khusus,corona.ntbprov.go.id, yang dapat diakses secara realtime oleh masyarakat. Pada laman website tersebut, selain menyajikan informasi seputar Covid-19, juga tersedia peta sebaran kasus positif Covid 19 berbasis GPS, hingga nomor -nomor call centre yang setiap saat bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi. Juga tersedia aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi bantuan sosial Paket Jaring Pengaman Sosial ( JPS) Gemilang.

Senada dengan Kadis Kominfotik NTB, Romanus Ndau Lendong selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat yakin bahwa keterbukaan informasi publik yang baik dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di masyarakat. Romanus yang juga merupakan narasumber pada acara tersebut menjelaskan pengetahuan yang baik soal covid-19 akan membantu publik lebih siap dalam menghadapi pandemi. ‘’Pencegahan disinformasi yang menyesatkan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan baik. Sehingga diperlukan tata kelola informasi yang terkoordinasi dan terintergrasi,’’ tandasnya. (r)

Program Merdeka, Kontribusi UTS untuk Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Program MERDEKA merupakan akronim dari Membangun Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sebuah program yang diinisiasi oleh Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dengan menggandeng semua unsur yang terdiri dari DPRD, Dinas/pemda, Masyarakat desa dan pelaku bisnis. Program ini akan berorientasi pada akselerasi pembangunan daerah melalui pembangunan desa desa yang ada di Sumbawa. Dengan konsep penerjunan mahasiswa selama satu semester untuk melakukan perkuliahan yang sifatnya aplikatif, mempraktekkan langsung keilmuan di kampus ke masyarakat desa.

Lahirnya program ini berkesinambungan dengan gagasan Kampus Merdeka yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Nadiem Makarim. Dimana mahasiswa dapat memilih kuliah secara fleksibel sesuai aturan universitas untuk pembelajaran yang sifatnya praktis. Salah satunya adalah project desa binaan yang pelaksanaannya dapat direkognisi utuk mata kuliah yang relevan. UTS, dengan sigap menyambut kebijakan ini dengan melaunchingkan Program Merdeka, di Ruang Publik Kreatif UTS, Rabu lalu.

Dalam rilis UTS, Kamis (13/8), disebutkan kegiatan peluncuran dihadiri 20 kepala desa untuk tahap pertama.

Yang menjadi wilayah garapan UTS untuk gotong royong diakselerasi pembangunan dan pengembangannya berdasarkan Indeks Desa. Selain itu turut hadir pula para penggagas dan pendukung penuh pelaksanaan program merdeka ini, yakni dari DPRD Sumbawa,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bappeda, Perusda dan lainnya.

Rektor UTS, Chairul Hudaya, Ph. D dalam sambutannya menyampaikan, peran UTS sebagai menara mercusuar yang tidak hanya menerangi tempat yang jauh. Tapi semua yang ada di dekatnya akan diterangi. Sehingga inilah manfaatnya keberadaan UTS untuk memberikan pendampingan, pelaksanaan peneltian dan pengabdian yang bertujuan untuk membantu pengembangan desa desa yang ada di Sumbawa. Beliau sangat mengapresisi dan merasa senang sekali dengan kehadiran para kepala desa yang semangat untuk mendukung program Merdeka di desanya masing masing.

Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan komitmen DPRD

Menteri ATR/BPN Dukung NTB Revisi RTRW untuk Investasi Dari Hal. 1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Madani Mukarom, B.Sc,F, M.Si, Kepala Dinas PMTPST H, Moh Rum, MT, Kepala Bappeda Dr.H. Amry Rakhman dan Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan.

Gubernur NTB mengatakan, kunjungan ini untuk melakukan audiensi terhadap percepatan pembahasan persetujuan substansi revisi RTRW Provinsi NTB 2019-2029 sebagai upaya mengakselerasi beberapa investasi di wilayah NTB termasuk rencana KEK Teluk Santong. ‘’Kunjungan ini juga dilakukan pada beberapa kementeri-

an terkait seperti Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi,’’ katanya.

Hasil pertemuan tersebut yaitu Kementerian ATR/BPN mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penyelesaian Revisi RTRW dan segera melakukan persiapan pembahasan lintas sektor sebagai syarat pemberian persetujuan substansi.

“Kementerian ATR/BPN juga mendukung Pemprov NTB mempercepat investasi dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada,” ujar gubernur.

Selain itu ada beberapa

persyaratan teknis yang akan segera disiapkan oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat untuk mendukung hal tersebut.

Sementara itu Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah mengatakan, penyesuaian tata ruang untuk kepentingan investasi di NTB sangat penting mengingat dinamika kebutuhan pembangunan di NTB ke depan sangat menjanjikan.

Termasuk KEK Tanjung Santong sebagai KEK energi dan agro yang di dalamnya direncanakan akan dibangun kilang minyak kapasitas 300 ribu barrel/ hari dan industri bio ethanol harus terakomodir dalam RTRW Provinsi. (r)

Sumbawa dalam membackup dan mendampingi pelaksanaan program hingga tuntas.

Bahkan, program ini akan dikunci untuk masuk dalam RPJM Sumbawa. Sehingga akan ada dana yang dialokasikan sebagai bentuk kontribusi nyata dan gotong royong pemerintah terlibat dalam memajukan daerah ini melalui Program Merdeka UTS. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WR3) UTS, Khotibul Umam, M.Sc, menjelaskan secara teknis, program ini akan running selama 6 bulan dengan diawali oleh potret

kondisi desa sebelum program dan setelah program dilaksanakan. Sehingga akan kelihatan nilai indeks kemajuan desa before afternya. “Inilah yang akan kita kerjakan bersama antara UTS, masyarakat desa dan pemerintah daerah,” terangnya.

Tentunya program ini membutuhkan komitmen dari para Kades sebagai pemilik wilayah untuk sama sama gotong royong membangun desanya. UTS menyiapkan SDM dan program apa yang akan digarap disesuaikan dengan kebutuhan desa dan potensinya. (arn)

Jadi Tanggung Jawab Bank Dari Hal. 1 Ditemui Suara NTB di Lotim, Rabu (12/8), Kepala OJK NTB, Farid Paletehan, mengatakan bahwa pada dasarnya para konsumen atau nasabah yang menggunakan produk bank berupa ATM harus dilindungi. Sehingga apabila konsumen terbukti menjadi korban skimming, maka sudah seharusnya uang nasabah tersebut diganti oleh pihak bank.

Hanya saja untuk menghindari terjadinya tindakan skimming, ia mengingatkan supaya masyarakat atau nasabah bank tidak sembarangan memberikan nomor PIN rekening maupun ATM. Ia juga meminta agar nasabah bank proaktif melaporkan kehilangan dana, sementara tidak pernah melakukan transaksi.

Dari pengaduan dan laporan itu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh OJK. ‘’Silakan masyarakat yang merasa secara tiba-tiba uangnya hilang tanpa pernah melakukan transaksi, agar membuat pengaduan ke OJK. Sehingga nanti dilakukan klarifikasi dan ditelusuri terhadap kejadiannya,’’ sarannya.

OJK meminta kepada pihak bank supaya intens memantau setiap Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang di-

milikinya setiap hari. Sehingga apabila ditemukan sesuatu yang aneh supaya segera dilaporkan. Langkah itu untuk mengantisipasi terjadinya skimming.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada nasabah bahwa apabila ada orang yang menelepon maupun nasabah menelepon kemanapun. Diharapkan supaya jangan pernah menunjukkan nomor PIN maupun nomor yang terdapat di belakang kartu ATM yang dimilikinya. Dipertegasnya, nomor PIN itu bersifat sangat rahasia. Bahkan pegawai dari bank manapun tidak akan pernah meminta nomor PIN dari nasabah.

Selain itu, apabila ada nasabah ke ATM dan kemudian kartu ATMnya masuk dan tertelan ke dalam mesin ATM, ia mengingatkan supaya nasabah jangan panik. Terlebih apabila sampai menghubungi atau bertanya kepada siapapun.

Farid memaparkan, kasus skimming yang disebabkan oleh suatu sistem dan bukan kesalahan dari nasabah, pihak bank harus bertanggung jawab. Apabila kasus itu disebabkan oleh tekhnologi atau bukan kesalahan dari nasabah itu sendiri, maka menjadi suatu kewajiban bagi pihak bank untuk mengganti kerugian dari nasabah itu. (yon)

121 Pelamar Lulus Rekrutmen Relawan Nakes Covid-19 Dari Hal. 1

AUDIENSI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang didampingi oleh asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (OPD), melakukan audiensi dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil yang berlangsung di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis (13/8).

“Mereka yang ngambil transporter, dia mau menjadi cleaning service,” tuturnya.

Sebanyak 121 relawan nakes dan non nakes untuk penanganan Covid-19 ini, kata Syamsul,

sudah siap dipekerjakan. Sebelum dipekerjakan pada 17 Agustus mendatang, mereka akan ditraining terlebih dahulu. Bertepatan dengan HUT RI ke-75, Pemprov NTB akan membuka layanan RS Darurat Covid-19 yang berada di RSUD NTB. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 14 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gaji Ke-13, Pemkab Bima Siapkan Rp33,9 Miliar Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyiapkan Rp33,9 miliar untuk membayar tunjangan atau gaji ke-13 Tahun 2020. Tercatat ada sebanyak 7.718 PNS dari berbagai golongan yang mendapat gaji tersebut.

“Untuk pembayaran gaji ke-13 akan mulai dibayarkan hari ini,” Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, Kamis (13/8).

Ia menyebutkan tunjangan gaji ke-13 yang disiapkan, yakni mencapai sebesar Rp33.993.801.042

miliar, diperuntukkan bagi 7.718 PNS ruang lingkup Pemkab Bima dari golongan I hingga IV. Rinciannya lanjut Adel, yakni golongan IV tercatat sebanyak 2.438 PNS. Kemudian golongan III ada sebanyak 3.966 PNS, golongan II ada 1.287 PNS serta golongan I ada 27 PNS. “Gaji ke-13 ini akan dikirim

langsung ke rekening PNS masing-masing. Sedangkan besaran yang diterima berdasarkan tingkat golongan,” ujarnya.

Adel menjelaskan pembayaran gaji ke-13 itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bima nomor 34/ 2020 tentang teknis pemberian tunjangan Gaji ke-13 bagi PNS ruang lingkup Pemer-

intah Kabupaten Bima.

“Dasarhukumnyaberdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 106/PMK.05/2020,” katanya.

Ia mengaku pemberian tun-

jangan gaji ke-13 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan PNS setiap hari, terutama terhadap keluarga yang mempunyai anak-anak yang melanjutkan studi. “Juga me-

menuhi kebutuhan hidup yang lebih penting lainnya,” katanya.

Selain itu dengan adanya pemberian tunjangan 13 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan motivasi PNS, sehingga menjadi apara-

tur yang bisa semakin professional dan terjaga kesejahteraannya. “Harapannya kedepan, PNS dapat meningkatkan kinerjanya. Tidak lagi meninggalkan tugas atau malas berkantor,” pungkasnya. (uki)

Pemerintah Minta Pelaku Pariwisata Patuhi Protokol Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh pelaku pariwisata di daerah agar mematuhi protokol pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) dalam menjalankan operasinya.

Demikian disampaikan H. Tuwuh, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB saat diskusi bersama para pelaku usaha perhotelan yang digelar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat dengan tema percepatan pemulihan iklim usaha perhotelan menyongsong New Normal pada masa pandemi Covid-19, Kamis (13/8).

Dijelaskan H. Tuwuh, pada dasarnya kegiatan pariwisata saat ini sudah bisa berjalan.

Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: HK 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 banyak aturan mengenai kegia-

tan perjalanan sudah dipermudah. Hal ini membuat perjalanan manusia keluar masuk satu wilayah menjadi longgar.

Hanya saja kata dia, kelonggaran perjalanan orang itu membuat pengetatan pencegahan Covid-19 kemudian berada di wilayah tujuan. Dalam hal dunia pariwisata, khususunya usaha perhotelan. Pencegahan berada di tangan para pengusaha hotel. Karena itu pihaknya sangat menekankan agar pelaku usaha perhotelan benar-benar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam aktivitasnya.

Menurut H. Tuwuh, praktik pencegahan Covid-19 pada pelayanan hotel cukup mudah.

Setidaknya ada 3 hal yang perlu dijalankan. Pertama menerapkan sistem pengamanan diri baik oleh karyawan maupun tamu, kedua memberlakukan pembatasan fisik dan ketiga menjamin ketersedian sarana sterilisasi dalam hotel. “Kalau manusianya baik itu karyawan

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Kegiatan diskusi yang digagas Disparpora KSB mengangkat tema percepatan pemulihan iklim usaha perhotelan menyongsong New Normal pada masa pandemi Covid-19. atau tamu minimal pakai masker misalnya. Nah sarana sterilisasi harus lengkap juga.

Mulai alat cuci tangan sampai sterilisasi barang-barang kelengkan servis hotel,” urainya.

Para pelaku usaha perhotelan di KSB menyatakan siap menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Hanya saja, mereka mengaku daya dukung pemerintah dalam menyongsong kenormalan baru masih minim.

Arnaud, owner Naia Hotel

Sekongkang mewakili rekan-rekannya mengaku, sistem deteksi pencegahan Covid-19 oleh pemerintah sangat lemah. Ia mencontohkan, kasus positif di kecamatan Sekongkang baru terdeteksi setelah 5 hari pasien tersebut datang dari luar daerah. “Dia (pasien) itu sudah berinteraksi dengan warga beberapa hari sejak kedatangannya.

Dan itu jarak rumahnya dari tempat kami hanya 15 meter,” ungkapnya. (bug)

Ridwan, Atlet Atletik yang Pantang Menyerah

(Suara NTB/ist)

Ridwan Mataram (Suara NTB) Atlet asal Sumbawa ini sudah tidak perlu lagi diragukan prestasinya. Ridwan merupakan salah satu atlet senior kebanggaan NTB pada cabang olahraga atletik untuk nomor jarak menengah jauh, yakni 800 meter, 1.500 meter 5.000 meter

dan 10.000 meter. Berkat kemampuanya mencetak prestasi di level nasional hingga internasional, ia akan mewakili NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Prestasi terbaik atlet kelahiran 25 Mei 1989 ini adalah meraih medali emas untuk Indonesia di SEA Games Palembang tahun 2011. “Prestasi terbaik saya meraih medali emas emas di SEA Games 2011. Kemudian saya juga pernah meraih medali emas di PON Riau tahun 2012 dan PON di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016,” ucapnya kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Medali emas diraih Ridwan di SEA Games 2011 pada nomor 1.500 meter. Kemudian di PON 2012 Ridwan juga meraih meraih dua emas di nomor 800 meter dan 1.500 meter dan satu perak di nomor estafet 4x400 meter putra. Sementara di PON Jabar tahun 2016 Ridwan juga berhasil meraih dua emas di nomor 1.500 meter dan estafet

4x400 meter serta satu medali perak di nomor 800 meter putra.

Bagi Ridwan, keberhasilan dirinya meraih medali emas di event nasional hingga kancah nasional tidak gampang. Banyak rintangan yang harus dilewatinya terutama tantangan melawan diri sendiri untuk setiap hari tetap berada di lokasi latihan. Dan jauh dari orang tuan ketika latihan saat remaja.

Tantangan lainnya yakni mengenai tinggi badan yang tidak ideal untuk menjadi seorang atlet. Beberapa orang sempat meremehkan kemampuannya saat menetapkan pilihan menjadi atlet atletik. Maklum tinggi badannya kurang dari 160 sentimeter, kurang dari standar untuk seorang atlet PPLP NTB. Namun, segala kekurangan itu tidak dilihat oleh Ridwan sebagai kelemahan. Justru dengan postur badan kurang tinggi dijadikan motivasi baginya.

Alumni IKIP Mataram ini pantang menyerah dan terus berlatih meskipun banyak pihak

yang meragukannya.

Terbukti dibeberapa event nasional tingkat remaja hingga senior Ridwan berhasil membuat beberapa kejutan dengan menjuarai kejuaraan atletik remaja di nomor 3.000 meter di Jakarta tahun 2005. Sukses di event nasional remaja Ridwan juga sempat mewakili NTB di Popnas 2005 dan Popnas 2007 dengan meraih medali perak di nomor 3.000 meter.

Sukses di beberapa event remaja, prestasi Ridwan terus bersinar ketika menginjak usia senior. Terbukti ia berhasil meraih medali emas di SEA Games 2011, dua medali emas dan satu perak di PON 2012 serta dua emas dan satu perak di PON 2016.

Tahun ini dia tengah mempersiapkan diri mewakili NTB di PON XX Papua tahun 2021. Rencananya dia akan turun di nomor 1.500 meter, 4x400 meter, 5.000 meter dan 10.000 meter. Dan ia siap mempertahankan medali emas di multi event olahraga nasional mendatang. (fan/*)