Edisi Jumat 15 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 15 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 59 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi di NTB Ditiru Nasional Mataram (Suara NTB) Penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 yang dilakukan Pemprov NTB ditiru nasional. Terobosan penggunaan produk lokal dalam bantuan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. ‘’Ini bukan saja stimulus ekonomi tapi juga pemacu kabupaten/kota dan provinsi lain di Indonesia bahwa apa yang dilakukan NTB bisa dikatakan best practise di dalam penanganan dampak sosial

ekonomi dalam wujud JPS Gemilang dalam membedayakan IKM dan UMKM lokal bisa ditiru nasional,’’ kata Juru Bicara Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM dikonfirmasi Suara NTB, Ka-

Pasien Reguler di RSUD NTB Berkurang

TO K O H Tiga Tahap Tangani Pandemi WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan materi kuliah umum secara daring kepada para awardee beasiswa NTB di luar negeri terkait penanganan wabah Covid-19 pada Kamis (14/ 5). Pada kuliah umum yang diinisiasi oleh awardee di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu, Wagub secara umum memaparkan penanganan Covid-19 di NTB. ‘’Peran masyarakat adalah hal terpenting dalam penanganan Covid-19 ini.

Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Belajar dari Kasus Klaster Gowa

(Suara NTB/dok)

TAK ingin kecolongan seperti kasus klaster Gowa, Pemprov NTB akan melakukan pemeriksaan berlapis terhadap puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang dari luar negeri dalam waktu dekat. Pemeriksaan berlapis akan dilakukan ketika mereka tiba di bandara dan pelabuhan. ‘’Iya, pemeriksaannya berlapis. Yang sudah-sudah pulang juga selalu begitu, diperiksa berlapis,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/5) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

M.Pd. Sedangkan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Bahkan, kata Najamuddin, Kepala Bappenas memberikan apresiasi kepada NTB yang bergerak selangkah lebih dulu dalam penanganan Covid-19. Di samping melakukan penanganan dari sisi kesehatan, juga sudah mempersiapkan JPS.

‘’NTB gerak cepat, ‘’lari’’ duluan. Tetapi tidak sekadar itu, nilai plusnya mengkombinasikan JPS dengan program yang sudah kita laksanakan. Nilai plusnya penanganan dampak sosial ekonomi ditangani dengan JPS berupa paket sembako dan suplemen yang merupakan produk lokal NTB,’’ katanya.

Pemprov NTB mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang meluncurkan

penggunaan produk lokal sebagai langkah penanganan dampak sosial dan ekonomi di tengah pandemi. Menurutnya, hal ini menjadi support moral dan support kebijakan. ‘’Artinya, apa yang dilakukan Pemprov NTB dalam memberdayakan pelaku IKM dan UMKM yang ada di NTB sekitar 13.000 sekian. Walaupun tak bisa dicover semua lewat JPS Gemilang.

Bersambung ke hal 11

MUI Minta Polda NTB Bantu Kawal Fatwa Idul Fitri

Mataram (Suara NTB) Pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung turun memberi dampak pada operasional pelayanan di rumah sakit. Diantaranya pengurangan jumlah pasien reguler yang datang berobat setiap harinya.

Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H. Agus Rusdhy Hariawan, menerangkan selama pandemi berlangsung jumlah pasien reguler yang datang ke rumah sakit berkisar 300 pasien per hari. Padahal sebelumnya fasilitas kesehatan tersebut dapat melayani sampai 900 pasien per hari.

“Polinya tetap buka, cuma masyarakat sudah disampaikan sejak awal kalau kontrol sekarang misalnya mengambil obat bisa kembali ke puskesmas kalau tidak ada gejala,” ujar Agus kepada Suara NTB, Kamis (14/5).

Bersambung ke hal 11

T. Wismaningsih Dradjadiah

mis (14/5) kemarin.

Presiden meluncurkan tagar bangga buatan Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan dampak sosial dan ekonomi Covid-19 pada Kamis (14/5) kemarin. Dalam

penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid19, agar menggunakan produk-produk IKM dan UMKM. Najamuddin mengatakan, sejak menerima arahan Presiden yang pertama ditetapkannya siaga darurat Corona, NTB langsung bergerak. Untuk penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dipimpin langsung Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti RohmI Djalilah,

19:19

Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal silaturahmi di pekan pertama kepemimpinannya. Dalam kunjungan ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Kamis (15/5), Iqbal diajak untuk menjaga keamanan demi kemaslahatan umat. Salah satunya menjaga pelaksanaan fatwa MUI mengenai salat Idul Fitri di masa pandemi Covid-19.

Kedatangan Iqbal disambut langsung Ketua MUI NTB, Prof. H. Saiful Muslim dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB H Syahdan Ilyas. Saiful mengatakan, kehadiran Iqbal diharapkan akan membantu penyelesaian kasus di KEK Mandalika, Lombok Tengah. Selain dari kejahatan jalanan yang menurutnya meresahkan. ‘’Kami yakin Kapolda NTB mempunyai strategi khusus untuk mengatasinya,” ucapnya.

Saiful menambahkan, MUI NTB dan FKUB NTB menyatakan kesiapannya bersama-sama menciptakan dan mendukung keamanan. Khususnya mencegah konflik sosial. Apalagi mengenai pertentangan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19. ‘’Ke depan, yang perlu mendapat perhatian dan antisipasi khusus yakni terkait pelaksaan Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Agar pelaksanaannya bisa ditiadakan mengingat situasi pandemi Covid19 sekarang ini,’’ imbuh Saiful.

Iqbal menyambut baik sambutan antusias tersebut dan menyatakan kesanggupannya untuk berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di NTB. ‘’Mohon dibantu dan didoakan agar tugas kami di NTB berjalan aman dan lancar,’’ kata jenderal bintang dua ini.

MUI sudah mengeluarkan fatwa No

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

SILATURAHMI - Kapolda NTB Mohammad Iqbal disambut Ketua MUI NTB, H. Saiful Muslim dalam silaturahmi Kamis (14/5) kemarin.

28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri saat Pandemi. Fatwa ini ditetapkan komisi fatwa yang diketuai Prof DR H Hasanudian AF pada Rabu (13/5) lalu. Fatwa ini mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan takbit dan

salat Idul Fitri.

Fatwa intinya memuat ketentuan jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, maka salat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau

Pemprov Gandeng BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Setelah Rabu (13/5) lalu, Pemprov NTB bekerjasama dalam penanganan Covid-19 dengan Polda NTB, Kamis (14/ 5) kerjasama dilanjutkan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Pemprov NTB menggandeng BPKP dalam rangka pengawasan penggunaan dana untuk Covid-19 di NTB. Penandatanganan kerjasama dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerjasama dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mengawasi dengan ketat peng-

gunaan anggaran Covid-19 di wilayah NTB. Sehingga penggunaan dana dapat efektif dan efisien sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama ini juga sebagai langkah antisipasi Pemerintah Provinsi untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Utama Setda Provinsi NTB, Kamis (14/5). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru, Dra. Dessy Adin, MM, M.Si. Gubernur NTB melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasn-

ya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah (NTB).

Pelantikan didasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP166/K/SU/2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP. Kepala BPKP yang baru sebelumnya menjabat Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKP Semester II tahun 2019 oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru kepada Gubernur NTB.

tempat lain.

Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, Bersambung ke hal 11

Penyaluran JPS

Persoalan Data Berbuntut Bantuan Tak Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Evaluasi atas pantauan penyaluran bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS), tim Kejati NTB menemukan sejumlah masalah.

Sumber persoalannya data, berbuntut bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu spesifikasi dan harga barang dinilai ada yang tidak wajar.

Sejumlah catatan dalam pengadaan disebut Asintel Kejati NTB, Teguh Suhendro, SH.,MH, seperti pengadaan barang berupa pembelian minyak goreng sampai masker. ‘’Tapi dalam perjalanannya, tidak bisa dipenuhi IKM lokal. Karena tidak dipenuhi IKM lokal, makanya didatangkan dari Pulau Jawa. Nah ini bagaimana memastikan harga barangnya sama atau ada kelebihan,’’ kata Asintel.

Dia mencontohkan, harga masker Rp 4.500 per lembar untuk pembelian di IKM lokal, namun persentase kebutuhan tidak bisa dipenuhi.

Ini kemudian jadi alasan untuk mendatangkan dari luar, namun dengan harga Rp 3.500 per lembar. ‘’Nah ini kan ada selisih. Kecil memang, tapi kalau diakumulasikan, jadi besar,’’ kata Asintel.

Kejanggalan lain ditemukannya, terkait pengadaan minyak goreng. Ketika IKM lokal yang ditunjuk tidak mampu memenuhi ekspektasi sesuai kebutuhan JPS, justeru didatangkan dari luar daerah dengan harga lebih murah. Selisih ini juga jadi pertanyaan pihaknya.

Harga IKM mencapai Rp 23.000 per Kg, namun ketika tidak tercukupi sehingga didatangkan produk pabrikan mencapai Rp 13.000. ‘’Itu memang kembali kepada kebijakan Pemerintah Provinsi NTB,’’ ujarnya.

Temuan JPS Tunai Pantauan Kejati NTB juga terkait program JPS di kabupaten dan kota, Bersambung ke hal 11

Waspadai OTG

Tingkat Kesembuhan Pasien Positif Corona Melonjak Jadi 42 Persen di NTB Mataram (Suara NTB) Tingkat kesembuhan pasien positif Corona di NTB melonjak jadi 42,86 persen. Angka ini jauh melampaui tingkat kesembuhan nasional yang masih berada pada angka 21,29 persen.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Rabu (13/5), ada tambahan 24 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Sementara, tambahan kasus baru sebanyak 6 orang terkonfirmasi

positif Covid-19. ‘’Angka ini merupakan tertinggi kesembuhan selama kita merawat pasien positif Covid-19 sejak kita merawat pasien positif 17 Maret 2020.

Jumlah kesembuhan pasien Covid-19 total 150 orang,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH di Mataram, Kamis (14/5) kemarin.

Dari total 350 kasus positif Covid-19 di NTB, sebanyak 193 pasien masih dirawat,

7 orang meninggal dan 150 orang sembuh. Sementara secara nasional, tingkat kesembuhan pasien sebesar 21,29 persen, pasien meninggal 6,66 persen dan pasien yang masih dirawat sebesar 72,05 persen.

Eka mengingatkan perlunya mewaspadai Orang Tanpa Gejala (OTG). Yakni, orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala. Ia menyebut, jumlah OTG di NTB bertambah sebanyak 123 orang.

Sehingga jumlah OTG di NTB sebanyak 4.746 orang.

Terdiri dari 2.516 orang masih dalam pemantauan dan 2.230 orang selesai dalam pemantauan. Ia mengatakan pasar tradisional dan tempat-tempat keramaian merupakan lokasi yang punya risiko ttinggi kena virus Corona.

“Kita sudah masuk fase banyaknya OTG menjadi positif. Kita tak mengenal siapa penular kita. Terbukti banyaknya terpapar tanpa klaster,”

katanya.

Jika dilihat dari karakteristik kasus positif Covid-19 di NTB berdasarkan kelompok umur. Warga yang paling banyak terpapar virus Corona penduduk usia 19-45 tahun sebanyak 175 orang, lansia atau penduduk usia 46-56 tahun sebanyak 111 orang, anak-anak yaitu penduduk usia 6-18 tahun sebanyak 31 orang, manula yakni penduduk di atas 65 tahun sebanyak 22 orang dan balita sebanyak 11 orang. (nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Cek Kesehatan Jemaah TIM Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 Kota Mataram, secara acak memeriksa kesehatan Jemaah masjid menggunakan metode tes cepat virus Corona. Tes cepat (rapid test) dilaksanakan di masjid yang tetap melaksanakan ibadah shalat Tarawih.

Camat Mataram, Zarkasyi menyampaikan, berdasarkan arahan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta tenaga medis memeriksa kesehatan Jemaah satu kelurahan di masing – mas(Suara NTB/dok) ing kecamatan. Di KecamaZarkasyi tan Mataram pemeriksaan dilakukan di salah satu masjid di Kelurahan Pagesangan Timur.

“Rapid test ini merupakan program Pak Wali mengecek kesehatan warga secara acak di masjid – masjid,” kata Zarkasyi dikonfirmasi, Kamis (14/5). Tujuan rapid test ingin mengetahui kondisi kesehatan masyarakat. Sampai sekarang ini, masih ada masjid yang melaksanakan kegiatan ibadah dan tidak mengindahkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga, pemeriksaan kesehatan sangat penting mengetahui apakah masih aman atau tidak.

Pemeriksaan pada salah satu masjid di Pagesangan Timur sambung Zarkasyi, terhadap 11 orang Jemaah. Hasilnya pemeriksaan non reaktif atau negatif. Pemeriksaan akan terus berlanjut sebagai bentuk pelayanan masyarakat. “Alhamdulillah, hasil rapid test kemarin itu non reaktif,” jelasnya.

Zarkasyi mengaku, pasien positif terinfeksi virus Corona di wilayah semakin bertambah menjadi lima kasus. Warga terpapar relatif lebih kecil dibandingkan di lima kecamatan lainnya.

Bertambahnya kasus positif Covid-19, pihaknya semakin gencar melakukan pencegahan melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Pelaksanaan dan pengawasan lebih intensif dan terarah. Dalam program PCBL pelibatan unsur lebih nyata. Karena dilibatkan kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader.

“Tiap lingkungan ada pokjanya,” sebutnya.

Pokja akan mengawasi mobilitas warga. Warga yang hendak keluar dan masuk lingkungan dicatat. Jika dinilai tidak memiliki kepentingan mendesak disarankan tidak keluar rumah, supaya memutus mata rantai penyebaran. Zarkasyi mengimbau masyarakat tetap mengikuti prosedur. (cem)

Kota Mataram Hentikan Pembiayaan untuk Pilkada Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menghentikan pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan ini setelah pemerintah pusat resmi menunda pemilihan kepala daerah serentak.

Penundaan Pilkada setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada 4 Mei 2020. Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebelumnya menyepakati Pilkada diundur dari bulan September menjadi Desember.

Akan tetapi, bencana pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 terus meluas dan banyak menimbulkan korban. Sehingga, pemerintah pusat menunda dan menjadwalkan kembali.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram,H.M.Syakirin Hukmi mengaku, baru mengetahui secara resmi bahwa Per-

aturan Pemerintah Pengganti Undang – undang tentang penundaan Pilkada telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan penundaan itu akan disampaikan ke Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penggunaan sisa dana Pilkada yang belum dipakai oleh KPU maupun Bawaslu.

“Iya, ini malah baru saya tahu informasinya. Nanti saya sampaikan ke pimpinan dulu terutama ke Pak Sekda selaku ketua TAPD. Nanti Pak Sekda yang menyampaikan langsung ke Pak Wali,” kata Syakirin ditemui,Kamis (14/5).

Arahan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelumnya kata Syakirin, agar pemda tidak mengo-

tak-atik dana Pilkada. Dikeluarkannya Perppu otomatis akan mengubah kebijakan.

Anggaran Pilkada yang digelontorkan oleh Pemkot Mataram sekitar Rp40 miliar. KPU memperoleh Rp25 miliar untuk membiayai tahapan Pilkada sampai selesai. Bawaslu Rp7,9 miliar dari pengajuan hampir Rp10 miliar. Serta, dana pengamanan sekitar Rp5 miliar.

Syakirin tidak menyebutkan detail berapa sisa dana yang belum digunakan oleh penyelenggara pemilu. Pihaknya nanti akan menghentikan pemakaian dana pilkada. “Sampai mana dana pengeluarannya. Itu yang kita hentikan,” pungkasnya.

Kebijakan menarik kembali

dana Pilkada belum berani dipastikan. Dia masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Dikhawatirkan, tahapan pemilu mulai berjalan di akhir tahun 2020. Secara otomatis anggaran tersedia akan digunakan untuk membiaya tahapan pilkada.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyampaikan, Perppu mengaturpenundaanpelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak semula September menjadi Desember 2020. Maka seluruh anggaran Pilkada tidak bisa direalokasi.

Bawaslu maupun KPU selaku penyelenggara pemilu masih menunggu petunjuk teknis dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan dan jadwal yang baru dari KPU RI. Namun Ketua KPU, M. Husni Abidin menyebutkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebenarnya menguatkan bahwa pemerin-

tah daerah tidak bisa merealokasi atau mengotak-atik anggaran Pilkada. “Bagaimana mau dihentikan. Perppu ini justru menguatkan supaya anggaran tidak direlokasi,”kata Husni.

KPU saat ini, masih menunggu apakah tanggap darurat nasional dicabut tanggal 29 Mei atau diperpanjang. Jika diperpanjang maka akan ada pembahasan dengan pemerintah, KPU dan DPR jadwal pelaksanaan. Artinya, kalau tidak dilaksanakan pilkada serentak akan diganti dengan pemilihan serentak lanjutan.

Kecuali, jika opsi dipilih oleh melaksanakan Pilkada serentak lanjutan di bulan Maret 2021.

Sisa anggaran Pilkada bisa direalokasi. Dengan konsekuensi harus menyiapkan anggaran kembali di awal tahun anggaran.

“Anggaran yang sudah kita pakai Rp13 miliar. Tersisa Rp12 miliar belum kita ambil,” demikian sebut Husni. (cem)

Cuti Bersama ASN Dipersingkat

JPS Jangan Dipolitisir WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., mengingatkan semua kalangan agar berhati-hati dalam penyaluran bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial). Harus ada pengawalan distribusi JPS dari pihak atau lembaga independen. ‘’Karena sudah tercium bau-bau JPS yang dipolitisir di masyarakat,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, kemarin.

Zaitun mengingatkan, jangan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan ikut dalam pendataan, maupun penyaluran bantuan. ‘’Apalagi pengu(Suara NTB/dok) rus partai, anggota Dewan dan Zaitun pejabat. Apalagi tim sukses karena di Kota Mataram mau Pilkada,’’ tegasnya. Tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan momen JPS ini. ‘’Kita harus ingat masyarakat sedang susah. Maka berdosa kalau ada yang macam-macam dengan JPS Covid19,’’ serunya. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, harus ada sanksi dan atau denda bagi yang melanggar aturan pendistribusian JPS ini. Ini bertujuan supaya masyarakat disiplin dan dalam menyalurkan JPS Zaitun mengingatkan Pemkot Mataram harus selektif terhadap orang yang masuk Kota Mataram. Terutama pendatang dari luar pulau. Harus diterapkan portap karatina. Pemerintah mestinya menindak tegas jika ada masyarakat terutama ODP, PDP dan yang positif tidak taat pada aturan. Dikes, kata dia, harus mengambil langkah paksa untuk melakukan karatina dan isolasi di tempat yang telah disiapkan.

Anggota dewan dua periode ini melihat, karatina mandiri di rumah sangat tidak efektif akibat kurangnya pengawasan. Bila perlu, Pemkot Mataram menerbitkan aturan hukum dalam bentuk Perwal atau Perda yang mengatur tentang bahaya covid-19.

Karena, wabah Covid-19 di Mataram membuat semua pihak meraskan dampaknya. Tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga orang kaya. Kondisi ini membuat pemerintah dan DPRD harus memutar otak dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Terutama dalam mencari solusi memutus mata rantai penularannya di masyarakat.

Mereka susah dilarang atau dibatasi untuk tidak ke luar rumah karena tuntutan kebutuhan hidup. ‘’Kalau tidak ke luar bekerja, tidak dapat makan. Dan secara kemanusiaan, alasannya masuk akal, meskipun risiko dan bahaya tertularnya besar,’’ terang anggota dewan dari Dapil Ampenan ini. Mereka yang positif terpapar Covid-19 nyatanya tidak disiplin melakukan karantina dan menjaga jarak. ‘’Inilah yang mengakibatkan Kecamatan Ampenan menjadi peringkat tertinggi penularan Covid-19,’’ ucapnya.

Menurut Zaitun, karena penularan Covid-19 meningkat, Pemkot Mataram diharapkan mengambil tindakan tegas.

Seperti melarang orang berkumpul. Baik di tempat ibadah maupun di tempat umum lainnya secara merata tanpa pandang bulu. Selain itu, juga perlu mengatur jarak orang-orang yang bertransaksi di pasar, toko, mall dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya. (fit)

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

MENURUN DRASTIS - Pedagang keroto atau makanan burung di Pasar Panglima, Kelurahan Cakra Barat menunggu pembeli, Kamis (14/5). Omset pedagang pakan burung di sana menurun drastis di tengah pandemi Covid-19. Apalagi kebijakan Pemkot Mataram menutup aktivitas pedagang burung untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Disnaker Dorong Perusahaan Bayar THR Karyawan Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram tetap mendorong perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan karyawan.

Pembayaran disesuaikan dengan kondisi keuangan. Pengusaha terancam dikenakan sanksi bila tak membayar. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Coronavirus Disease.

Empat poin dibahas dalam surat edaran Menaker. Pertama, memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh. Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dan karyawan menyelesaikan secara musyawarah (dialog). Peru-

sahaan menyampaikan kondisi keuangan perusahaan secara transparan dan iktikad baik.

Dalam musyawarah tersebut dijelaskan detail oleh Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi yakni bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Perusahaan juga boleh menunda pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati. Perusahaan yang tidak menunda dan terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi denda.

“Meskipun disepakati waktu dan cara pembayaran THR dan denda, tidak menghilangkan kewajiban membayar THR ke karyawan,” jelas Hariadi. Dia memahami kondisi saat ini, perusahaan di Mataram banyak merumahkan karyawan. Seperti hotel, restaurant dan lainnya.

Artinya, dari sisi pendapatan

jelas berpengaruh. Tetapi perusahaan yang tetap beroperasi diharuskan membayar THR keagamaan secara penuh. Penegasan itu juga telah disampaikan saat rapat bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

“Saya sudah sampaikan ke Aspindo dan SPSI. Kewajiban perusahaan membayar THR karyawan,” tegasnya.

Hariadi menegaskan, perusahaan tidak boleh memanfaatkan kelonggaran dengan tidak membayar, menunda atau memotong THR karyawan dari surat edaran tersebut. Perusahaan besar dan tetap beroperasi wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan.

“Kalau perusahaan yang sudah mau kolap dan tutup sejak Februari – Maret bolehlah pakai SE itu. Kalau perusahaan besar dan tetap beroperasi harus tetap bayar THR karyawan,” demikian kata Hariadi. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Aparatur sipil negara (ASN) agaknya tidak bisa berlama – lama menikmati cuti bersama lebaran di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mempersingkat libur pegawai.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mejelaskan, pembatasan libur dan cuti bersama ASN diatur sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 391 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di tengah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 dan upaya percepatan penanganan virus Corona dilakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020. “Cuti bersama yang sebelumnya di akhir bulan Mei, digeser di bulan Desember,” kata Evi dikonfirmasi, Rabu (13/5).

Menindaklanjuti SKB tiga menteri, Pemkot Mataram juga telah mengeluarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 294/III/2020 tentang pen-

etapan status siaga darurat bencana non alam Corona Virus Disease.

Evi menjelaskan, surat edaran Walikota membatasi kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik.

Pelarangan mudik guna mengurangi dan mencegah resiko penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu, ASN di Lingkup Pemkot Mataram beserta keluarganya dilarang mudik selama berlakunya penetapan kedaruratan bencana non alam.

“Kalau terpaksa melakukan mudik harus mendapatkan izin dari atasannya langsung,” terangnya.

Untuk cuti bersama Hari Raya Idul Fitri sambung Evi, dipersingkat. Libur akan dimulai tanggal 21 – 25 Mei. Dan, pegawai akan kembali bekerja seperti semula pada Selasa (26/5).

Selain kebijakan larangan mudik, dikatakan Evi, pegawai dilarang mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan bencana non alam. Cuti hanya dikecualikan dengan alasan penting dan terbatas. Seperti, salah satu anggota keluarga meninggal dunia atau sakit. “Pengawasan diserahkan ke pimpinan OPD masing – masing,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIPERSINGKAT - Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mataram, sibuk menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mempersingkat libur bersama bagi pegawai negeri sipil di tengah pandemi Covid-19.

Pasien Sembuh Covid-19 di Mataram Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) – Tren pasien sembuh Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram, terus bertambah. Masyarakat diharapkan tetap membangun optimisme. Protokol pencegahan harus tetap diperhatikan.

Data sampai tanggal 14 Mei 2020 pukul 12.00 Wita, pasien sembuh Covid-19 berjumlah 43 orang. Meski mengalami peningkatan, namun pasien positif terinfeksi virus Corona juga terus bertambah. Tercatat 90 pasien positif masih dalam perawatan, tiga orang meninggal dunia.

Sementara, pasien masih pengawasan bertambah menjadi 206 orang, 39 orang dalam pemantauan dan 401 orang tanpa gejala.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, prediksi awal dari tim medis akan terjadi peningkatan signifikan terhadap pasien positif Covid-19 pada akhir Mei hingga Juni.

Peningkatan kasus ini telah

diantisipasi.

Pemkot Mataram menyiapkan berbagai macam skenario.

Di antaranya, pemberlakuan penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan, Gerakan Mataram Bermasker dan lainnya. “Iya, memang prediksi dari Dinas Kesehatan dan petugas medis akhir Mei sampai Juni ada peningkatan kasus,” kata Nyoman dikonfirmasi, Kamis (14/5).

Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram menambahkan, tim gugus tugas merasa lega. Tren pasien sembuh juga meningkat. Sebagai contoh, rilis pada Rabu (13/5) empat pasien positif, juga diiringi dengan 4 pasien dinyatakan sembuh.

Belakangan muncul pemikiran di masyarakat bahwa virus Corona bukannya menjadi sesuatu hal yang ditakutkan. Terbukti mobilitas masyarakat setiap hari semakin meningkat.

Kondisi ini tidak disangkal oleh Nyoman. Menurutnya, pada suatu titik memang masyarakat harus berdamai dengan virus

Corona. “Persoalan ini adalah ruang hitam putih. Jadi ada ruang kompromi,” katanya.

Salah satu ruang kompromi dimaksud adalah dengan mengumpulkan pengusaha di Kota Mataram. Aktivitas usaha tidak dihambat oleh pemeirntah. Tetapi ada ketentuan juga harus dilaksanakan sesuai protokol Covid-19. Jika sebaliknya, ada resiko harus dialami, pemerintah akan menutup usaha mereka.

“Itu dalam upaya mencari titik temu. Karena, kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Tim gugus tugas tetap bekerja menelusuri kontak erat pasien terinfeksi Covid-19.

Standar operasional prosedur (SOP) tetap harus berjalan.

Seperti, melakukan pengecekan kesehatan pedagang di pasar dan warga yang melaksanakan ibadah di masjid. Pemeriksaan kesehatan nantinya diprioritaskan bagi masjid tidak mengikuti edaran atau imbauan pemerintah. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

21.192 Nasabah Sudah Diberi Keringanan OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mencatat laporan industri keuangan yang masuk hingga 6 Mei 2020, sebanyak 21.192 nasabah mendapat keringanan kredit akibat Covid-19. Total nilai kredit yang sudah diberi keringanan sebesar Rp954.778.719.682. “Belum ada jumlah pasti berapa nasabah yang mengajukan keringanan dari seluruh lembaga keuangan. Karena bergerak terus setiap hari,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan di Mataram, Kamis (14/5) kemarin.

Dari total jumlah nasabah yang sudah mendapatkan keringan kredit ini, Bank Umum dan Bank Umum Syariah (BUS) senilai Rp567.096.681.004 (7.178 nasabah), Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah senilai Rp92.508.159.668 (1.473 nasabah). Perusahaan pembiayaan (finance) sebanyak 12.436 nasabah, atau senilai Rp292.267.718.614. sementara pegadaian sebanyak 105 nasabah dengan nilai Rp2.897.160.357.

“Dari data di atas, yang sudah terealisasi paling banyak perusahaan pembiayaan, dengan total terdampak 55,12 persen sudah di restrukturisasi,” kata Farid. Jenis keringanan yang diberikan industri keuangan beragam. Diantaranya penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun, enam bulan. Atau keringanan pembayaraan pokok dan kredit. Tergantung hasil analisa lembaga keuangan kepada kemampuan nasabah. Serta kemampuan lembaga keuangan sebagai yang memberi keringanan.

Data sementara, hasil perhitungan lembaga keuangan, jumlah nasabah di NTB yang terdampak Covid-19 sebanyak 168.607 nasabah. Dengan nilai kredit sebesar Rp4,99 triliun lebih. Terdiri dari Bank Umum dan BUS sebanyak 39.165 nasabah atau senilai Rp3,2 triliun lebih. BPR dan BPR Syariah sebanyak 24.003 nasabah atau senilai Rp590,2 miliar lebih.

Perusahaan pembiayaan sebanyak 20.839 nasabah atau senilai Rp530,2 miliar lebih.

Perusahaan pegadaian sebanyak 31.911 nasabah atau senilai Rp531,5 miliar lebih dan penanaman PNM sebanyak 52.689 nasabah atau senilai Rp91 miliar lebih. “Kita terus memantau dari laporan lembaga keuangannya. Dari potensi kredit yang terdampak Covid-19 ini, nampaknya banyak masyarakat yang belum tahu. Ndak tau caranya mengajukan keringanan, atau memang enggan.

Kalau sekiranya merasa terdampak, silahkan diajukan ke bank atau financenya,” demikian Farid.

Farid Faletehan (bul) (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

NTB Krisis Tenaga Ahli Elektrikal, Lingkungan dan Planologi Mataram (Suara NTB) – NTB masih sangat kekurangan tenaga ahli di beberapa bidang di sektor konstruksi. Diantaranya, ahli elektrikal, ahli lingkungan, dan ahli flanologi.

Kekurangan SDM pada bidang-bidang keahlian ini, menyebabkan pengusaha lokal tak cukup siap berkompetisi memenangkan proyek-proyek konstruksi yang dilaksanakan di NTB. “Terpaksa, harus menggunakan tenaga dari luar,” kata Ketua Lembaga Pengambangan Jasa KonstrukNurul NurulHijjah Hijjah si (LPJK) Provinsi NTB, Nurul Hijjah, ST, MT. Tenaga ahli elektrikal, adalah tenaga ahli yang merancang jaringan listrik di sebuah gedung. Sementara tenaga ahli lingkungan biasanya berhubungan dengan Amdal (analisi dampak lingkungan). Dan planologi perencanaan wilayah dan kota secara menyeluruh. Perencanaan Planologi tidak hanya menekankan aspek fisik, tapi juga menekankan terhadap aspek-aspek non fisik seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di sekitar gedung.

Tiga bidang keahlian di sektor konstruksi ini, bisa dipersiapkan bersama. Oleh dunia pendidikan, oleh pemerintah, maupun oleh asosiasi. Salah satunya dengan melakukan pelatihn dan sertifikasi. Kekurangan tenaga ahli ini harus diisi bersama. Dengan demikian, mudah bagi pengusaha/ kontraktor lokal menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Berbicara tentang masa depan kontraktor lokal, Nurul Hijjah mengatakan, kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya SDM, dan kurangnya peralatan. Terhadap persaingan memenangkan tender, menurutnya sistemnya sudah sangat terbuka secara nasional. Siapa saja boleh mengikutinya dengan syarat dan ketentuan yang transparan.

Tugas bersama di daerah ini adalah saling menguatkan.

Terutama asosiasi. Nurul Hijjah mengatakan, pesatuan dan kesatuan. Saling mendukung kelemahan dan kekurangan. “Asosiasi harus melihat apa yang menjadi kelemahan anggotanya. Siapa saja anggota – anggota yang masih lemah. Lakukan pembinaan. Berikan Bimtek untuk meningkatkan kapasitasnya. Itu harus dilakukan agar mampu bersaing,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus jelas menaungi pengusaha lokal. Tapi harus diapresiasi, pemerintah telah mengeluarkanPergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Diantaranya yang diatur beberapa ketentuan teknis. Untuk pemaketan jasa konsultasi konstruksi, nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp1 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai HPS di atas Rp1 miliar - Rp2,5 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi menengah. Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar disyaratkan untuk perusahaan kualifikasi besar. Untuk pemaketan pekerjaan konstruksi, nilai HPS sampai dengan Rp10 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS di atas Rp10 miliar - Rp100 miliar, disyaratkan untuk usaha kualifikasi menengah. Sementara nilai HPS diatas Rp100 miliar disyaratkan untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Sementara kewajiban KSO (Kerjasama Operasional) dan Subkontrak diatur. Bahwa perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender dengan risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah wajid melakukan KSO dengan perusahaan jasa konstruksi NTB. dan lainnya. “Tinggal SDM kita juga mempersiapkan dirinya,” demikian Nurul Hijjah. (bul)

Halaman 3

Dewan Pembina Hipmi Minta Dunia Usaha Kembali Dihidupkan Mataram (Suara NTB) – Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, H. Yudistira Capriyadi meminta kepada pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk menghidupkan kembali dunia usaha. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memberlakukan kebijakan yang mengharuskan dunia usaha menutup sementara kegiatannya. Guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Sudah dua bulan pengusaha harus tidur. Disatu sisi pemerintah meminta dunia usaha membayar THR. Dari mana (dana untuk pembayaran THR),” katanya kepada Suara NTB, Kamis (14/5) kemarin. Yadi mengkhawatirkan, dampak sosial yang makin berat, jika pemerintah tidak memiliki terobosan untuk menggerakkan kembali dunia usaha. PencuH.Yudistira Yudistira Capriyadi Capriyadi H. rian, penjambretan, pem-

bobolan sudah menjadi hal yang biasa didengar. Gejala tersebut menurutnya sebagai bentuk kepanikan masyarakat sebab hilangnya sumber-sumber pendapatan.

Bagi PNS/ASN, tentu tak menjadi soal. Dikuncipun sekalian, gaji dan insentif lainnya tetap mengucur dari anggaran pemerintah. Tetapi bagaimana dengan swasta? yang harus berjuang menghidupi dirinya sendiri. Yadi mengatakan, pemerintah daerah juga harus adil. Kebija-

kan yang diterapkan jangan setengah-setengah. Misalnya soal aktivitas dunia usaha.

Disaat sebagian usaha lain diimbau untuk tutup, pada bagian lain, pemerintah memberi kelonggaran kepada usaha-usaha tertentu untuk tetap buka.

“Kalau mau, jangan setengah-setengah dong. Kalau tutup, ya tutup total semuanya.

Kalau buka, buka juga untuk semuanya,” ujarnya. Harapannya, tentu tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang harus dijalankan untuk membatasi penularan virus Covid-19.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah sosial distancing, penggunaan masker dan langkahlangkah lain yang bisa diterapkan ditempat-tempat usaha.

“Jangan ada yang tutup,

ada yang buka. ini jadi kecemburuan sosial. Kalau bisa dibukalah dunia usaha ini. dengan tetap memperhatikan SOP yang dibuat oleh pemerintah. atau entah bagaimana mekanismenya, pemerintah yang tau,” imbuhnya. Dunia usaha saat ini dilanca cobaan yang sangat berat. Terutama di Provinsi NTB. Cobaan sebelumnya, gempa tahun 2018 lalu belum jalan recoverynya, ditambah lagi dengan pandemi Covid-19. Sehingga sangat berat. Karena itu, roda ekonomi NTB harus bergerak.

Pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan swasta lainnya menurut Yadi tidak ada pilihan. Selain saling menguatkan. Jangan menunggu pengusaha benar-benar mati total. (bul)

Masyarakat Diminta Tak Khawatir Ketersediaan Beras Selong (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lotim meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas ketersediaan stok beras di tengah wabah Corona (Covid-19). Pasalnya, penyerapan gabah petani oleh Bulog Lotim terus berjalan. Sampai saat ini sebanyak 2.251 ton dari total 4.500 ton lebih disertai yang sudah dikeluarkan untuk beras sebanyak 100 ton.

Keberadaan stok ini setiap hari terus mengalami peningkatan. Pihak Bulog Lotim terus melakukan pelayanan dan pengadaan sehingga target untuk penyerapan gabah petani di tahun 2020 hingga Bulan Desember sebanyak 14.170 ton. Dengan kondisi stok ini, Bulog Lotim menjamin ketersediaan dan ketahanan stok di Lotim cukup aman.

“Masyarakat Lotim kita minta supaya tidak khawatir dengan adanya wabah Covid-19. Pihak pemerintah dalam hal ini Bulog siap melakukan pendistribusian apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemda ataupun masyarakat,” terang Kepala Sub Divre Perum Bulog Lotim, Harisun, belum lama ini.

Banyaknya stok di gudang Bulog Lotim dikarenakan sedang berlangsung panen raya yang diprediksi sampai awal Bulan Juni mendatang. Sehingga Bulog Lotim melakukan penyerapan baik yang berasal dari 18 lebih petani mitra besar dan kecil maupun perorangan. Untuk perorangan syaratnya dipermudah cukup menyerahkan KTP dan NPW, namun untuk masuk ke gudang harus memenuhi syarat kualitas gabah dan berasnya.

Untuk harga gabah kering giling (GKG) yang masuk, Rp5.300 perkilogram berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) berupa gabah kering. Sementara untuk beras, Rp8.300 perkilogram dengan kualitas standar medium.

Kualitas beras GKG yang diterima yaitu kadar air (KA) 14 persen dan kada hampa (KH) kotoran maksimal 3 persen. Kualitas ini cukup tahan di-

(Suara NTB/yon)

GABAH - Kepala Bulog Lotim, Harisun, menunjukkan ketersediaan gabah di gudang Bulog Lotim yang merupakan penyerapan dari petani, Kamis (14/5). simpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya.

Akan tetapi, lanjut Harisun, penyerapannya tetap dilakukan proses penggilingan menggunakan penggilingan mini yang disediakan atau GAT (Grat Analis Tester) sehingga beras yang masuk dipastikan sudah sesuai standar.

Apabila saat proses penggilingan war-

nanya kuning semua, maka beras yang tidak memenuhi syarat akan ditolak.

Adapun keberadaan stok saat ini dapat bertahan untuk enam bulan ke depan.

Termasuk dalam mengantisipasi ketersediaan dalam pemenuhan JPS gemilang dan permintaan pihak lain. Dimana untuk pendistribusian tahap pertama sudah didistribusikan sebanyak 375 ton beras untuk kualitas premium.

Sedangkan untuk saat ini, Pemda Lotim diprediksi akan mengambil cadangan beras pemerintah (CBP) yang tiap tahunnya sebanyak 100 ton.

Hanya saja sampai sekarang Pemda Lotim belum menyampaikan surat untuk diminta dan diproses. Beras 100 ton tersebut, lanjut Harisun, memang merupakan jatah untuk masingmasing kabupaten/kota. (yon)

Disorot, Kualitas Bantuan JPS Mantap Lobar

(Suara NTB/bul)

BANTUAN SEMBAKO - Penyerahan bantuan sembako dari Astra NTB di Kelurahan Dasan Cermen

Astra Motor NTB Berbagi Paket Sembako Mataram Suara NTB) Dengan menggaungkan semangat Satu Hati bersama Indonesia Sehat, Astra Motor NTB pada Kamis (14/5) berkesempatan berkunjung ke lingkungan sekitar perusahaan Main Dealer Astra Motor NTB. Tujuan kunjungan untuk memberikan bantuan berupa paket sembako. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Lurah Dasan Cermen, seluruh kepala lingkungan yang ada di kelurahan Dasan Cermen, Babinkamtibmas kelurahan Dasan Cermen, serta perwakilan masyarakat penerima bantuan.

Astra Motor NTB yang merupakan main dealer sepeda motor di wilayah NTB secara konsisten terus berupaya melakukan kegiatan positif dan berguna bagi lingkungan sekitar area perusahaan. Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) kali ini dilakukan di kelurahan Dasan Cermen Kota Mataram sekaligus dalam rangka HUT Astra Motor ke 50th.

Bentuk kegiatan CSR yaitu

pemberian bantuan paket sembako bagi warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemic covid-19. Paket sembako tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, 1 trei telur ayam serta makanan instan.

Adm. & Fin Sub.Dept Head Astra Motor NTB Gusti Ayu Liliek Ratmawati mengatakan pemberian sembako ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar di tengah kondisi perekomonian yang lesu akibat pandemi covid-19.

“Pemberian sembako ini kami harapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi warga yang secara ekonomi terdampak langsung. Kami serahkan 62 paket sembako kepada kantor desa kelurahan Dasan Cermen.

Melalui donasi ini Astra Motor NTB juga ingin mengedepankan rasa kebersamaan dalam rangkaian HUT Astra Motor yang ke 50th. Harapannya dapat dibantu pendistribusiannya dengan baik dan

merata,” ungkap Gusti Ayu. Kelurahan Dasan Cermen merupakan area ring 1 perusahaan main dealer Astra Motor NTB. Sedikitnya ada 1.500 kepala keluarga yang termasuk dalam kelurahan tersebut. Kelurahan ini juga merupakan KBA (kampung berseri Astra) yang terletak di Provinsi NTB. “Alhamdulilah ini sangat membantu karena memang jangkauan dari masyarakat dan jangkauan dari pemerintah juga kurang mencukupi untuk memberikan bantuan ke masyarakat kami. Sehingga ini sangat-sangat membantu, sedikit tidak masyarakat kami dapat menikmati dan juga Astra Motor sangat peduli dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan Dasan Cermen khususnya. Kami atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan terimakasih banyak, selain mungkin untuk covid ini juga berkah ramadhan bagi masyarakat kami. Satu Hati bersama Indonesia Sehat,” tutup Henny Suyasih, Lurah Dasan Cermen. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) Kualitas bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) mantap Lombok Barat mendapat sorotan lantaran ada aduan kondisi batuan yang rusak alias busuk. Pendistribusian bantuan ini juga perlu diperketat Karena bantuan banyak warga tak mendapatkan kartu sembako, namun masuk dalam data penerima. Pemda pun diminta melakukan perbaikan pada penyaluran tahap II agar persoalan itu tak terulang.

Wakil ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan bantuan JPS ini harus dievaluasi karena persoalan data yang banyak bermasalah. Persoalan data ini diakui banyak sekali aduan. “Kami berharap Kepada dinsos agar bekerja lebih keras lagi bersama timnya untuk verivali dan sinkronisasi. Karena banyak sekali jenis bantuan, jangan sampai tumpang tindih,” tegasnya.

Persoalan lain terkait kualitas, karena ada masukan telur busuk. Hal ini kata dia dipahami karena dilihat dari sudut pengadaan. Bumdes sudah menyiapkan jauh sebelumnya namun verifikasi data masih terjadi sehingga pada saat eksekusi pembagian bantuan justru telurnya rusak. “Masalah kualitas, ada masukan telur busuk ini harus disikapi.

Jangan sampai terjadi pada tahap II,” tegas dia.

Aduan lain soal pengawasan Distribusi bantuan, dimana kartu belum ada namun bantuan sudah dikirimkan. “Itu terjadi di dua desa,” jelas dia.

Beberapa temuan lain

menyangkut spek bantuan yang harus benar-benar diawasi jangan sampai bermasalah.

Katanya, harus ada upaya desa untuk mengkomunikasikan ke dinas bahwa ada warga belum masuk menerima bantuan. Seperti yang ada di Desa Kediri selatan, ada 400 orang yang belum terdata. Desa juga harus bersedia kalau ada protes dan masukan ke desa. Anggota DPRD provinsi NTB Dapil Lobar-KLU TGH Satriawan menegaskan jangan sampai main-main dalam penyaluran bantuan JPS. “Kita ingatkan dengan agak keras, Jangan main-main dengan program ini karena ini urusan hidup mati,” tegas dia. Karena itu pihaknya berharap agar penyaluran tahap II ini lebih baik.

Sementara itu Kadis Sosial Lobar, L. Marta Jaya mengatakan, penyaluran bantuan tahap II pihaknya akan mempersiapkan dengan baik agar tidak terjadi persoalan serupa. Saat ini penyaluran bantuan tahap I tengah berlangsung. Rencana tahap II dilaksanakan sebelum Lebaran. (her)

Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Kelola Dana Harus Transparan KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Mataram, turun ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (14/5). Kejari hadir guna memberikan pendampingan kepada seluruh OPD pengelola dana Covid-19 agar tidak disalahgunakan.

Kejari Mataram diwakili oleh Kasi Datun, I Putu Agus Ary Artha. Turunnya Kejari ke daerah, dilatarbelakangi oleh surat permohonan pendampingan yang diajukan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., kepada Kejari. Surat itu kemudian direspon dengan menurunkan surat balasan dan pendampingan.

(Suara NTB/ari) I Putu Agus Ary Artha “Bupati sudah memohon pendampingan dan kami secara khusus dari Kejari Mataram (turun sosialisasi),” ujar Putu Agus.

Ditanya perihal kekhawatiran publik terhadap bantuan Covid-19 di tengah hiruk pikuk Pilkada Lombok Utara, Kasi Datun, memilih tidak berkomentar. Baginya, tupoksinya pendampingan Kejari Mataram hanya mengarah pada substansi administrasi, data, proses pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban. “Kami hanya pendampingan secara administrasi, masalah anggaran mereka nanti yang komunikasi ke BPKP,” imbuhnya.

Kendati pendampingan hanya pada masalah administrasi, namun Kejari Mataram tak ingin lembek. Dalam hal ini, Kejari akan meluruskan setiap kekeliruan yang dilakukan oleh OPD (Satgas Covid).

Putu Agus juga menekankan, dalam pendampingan dana Covid, ada beberapa hal yang ia tekankan. Meliputi keterbukaan informasi, dan komunikasi lintas OPD untuk memaksimalkan kemanfaatan program bagi masyarakat banyak. “Jangan masalah kecil itu di anggap kecil. Masalah kecil kita besarkan, supaya besok tidak terjadi lagi. Kalau saya sih seperti itu,” tandasnya. (ari)

Sekda Akui Penanganan Kemiskinan di Lotim Kurang Koordinasi Selong (Suara NTB) Penanganan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai masih kurang koordinasi antara para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jajaran pemerintah. Koordinasi ini masih kurang dilakukan dari tingkat desa hingga pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik di depan seluruh pendamping PKH se Kabupaten Lotim yang sengaja dikumpulkan, Kamis (14/5).

Sekda mengingatkan agar seluruh pendamping ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasinya dengan jajaran pemerintah. Apalagi, ujarnya, tidak ada persoalan yang tidak bisa bisa diselesaikan sendiri.

Seperti dalam hal data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih banyak menuai protes. Terkait hal ini, kata sekda tidak ada data yang

tidak bisa diubah. ‘’Ada mekanisme perubahan data melalui musyawarah desa yang bisa dilakukan,’’ ujarnya.

Kepada seluruh pendamping, sekda mengajak untuk bekerja dengan nilai baru dan cara bekerja baru. Menurutnya, jika ada praktik yang keliru harus ditinggalkan dan bekerja dengan nilai baru. Nilai baru, kata sekda sudah diatur lama, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Termasuk soal update data para penerima BPNT dan PKH. “BDT atau DTKS itu tidaklah harga mati, tidaklah sesuatu yang kaku, sekali disahkan bukan berarti langsung tidak bisa diubah,” tegasnya , seraya me-

nambahkan, sudah ada aplikasi yang bisa dipenuhi dan tinggal menunggu dari Kementerian Sosial perubahannya.

Data penerima BPNT dan PKH ini di Lotim diketahui jumlahnya hampir mendekati 160 ribu Kepala Keluarga (KK).

Jika dikalikan rata-rata tiga orang dalam satu keluarga, maka sudah terdapat 480 jiwa yang sudah disentuh dalam program PKH dan BPNT. Dihitung, sudah 16,5 persen sudah penduduk terlayani penduduk miskin. “itu kalau bicara normal tepat sasaran dalam penanganan kemiskinan,” urainya.

Menurut sekda, ketepatan data sangat menentukan kete-

(Suara NTB/rus)

Kurnia Akmal

(Suara NTB/rus)

Pathurrahman

(Suara NTB/kir)

CEK MASKER - Kajari Loteng, Ely Rahmawati, mengecek masker yang baru datang digudang penyimpanan di pendopo Bupati Loteng, Kamis (15/4).

Cek Pengadaan Masker, Kajari Loteng Mengaku Puas

masyarakat berpandangan seperti itu. Namun ia menegaskan kalau seluruh tahapan proses sampai penyaluran masker sudah sesuai aturan hukum yang ada. Dalam hal ini pihaknya juga dikawal oleh aparat penegak hukum.

“Kalau ada yang mengatakan pengadaan masker diduga bermasalah, bagi kami itu bukan soal. Justru itu menjadi pelecut semangat bagi kami untuk bisa berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan daerah ini,” terangnya.

Terkait pelibatan UKM lokal dalam produksi masker, Ihsan menegaskan sudah berupaya maksimal mendorong keterlibatan UKM lokal di daerah ini. Terbukti ada sekitar 300 UKM lokal yang dilibatkan. Sisanya ada juga yang dipihaketigakan, karena itu juga berkaitan kemampuan UKM serta pola pembayaran.

Karena pemerintah tidak bisa melakukan pengadaan ada barang secara COD (cash on delivery), tetapi harus melalui mekanisme kontrak sesuai yang diatur di masa pandemi corona. Dan, UKM yang bisa berkontrak dengan pemerintah, tentu ada syarat-syaratnya, sehingga tidak semua UKM yang bisa terlibat. (kir)

Praya (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah (Loteng) Ely Rahmawati, SH., MM., MH., mengecek kondisi masker hasil pengadaan program dua juta masker oleh Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Kamis (14/5). Pengecekan dilakukan untuk memastikan, apakah kuantitas dan kualitas masker yang dibeli dari anggaran penanganan Covid-19 Loteng sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau tidak.

Usai pengecekan, Kajari Loteng pun mengaku cukup puas dengan hasil pengadaan masker yang menghabiskan anggaran mencapai hingga Rp 11 miliar tersebut. “Tapi bukan berarti tidak kita awasi.

Secara umum, dari laporan yang ada sejauh ini program pengadaan masker oleh pemerintah daerah sudah berjalan sesuai rencana,” terangnya kepada wartawan.

Ia pun mengajak semua pihak di daerah ini untuk mengedepankan pikir positif. Jangan hanya berpikir negatif terhadap program yang jalankan oleh pemerintah daerah, terkait penanganan Covid-19. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, pasti akan ditindaklanjuti.

“Yang penting sekarang, kita ke depan pikir positif dulu.

Bahwa pemerintah daerah pastinya akan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Termasuk dalam program pengadaan masker ini. Jika kemudian ada ditemukan dugaan penyimpangan, kita pasti akan tindak tegas,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas UKM dan Koperasi Loteng, Ihsan S.Hut., mengatakan untuk program pengadaan masker sudah hampir rampung. Dari lima tahapan yang direncanakan, saat ini sudah masuk tahap ke empat.

Begitu pula terkait penyaluran masker kepada masyarakat juga sudah hampir rampung.

“Sampai sejauh ini kita sudah menyalurkan lebih dari satu juga masker bagi masyarakat di Loteng. Sisanya masih akan berjalan,” sebutnya. Sesuai kontrak yang ada, untuk pengadaan dan penyaluran masker ditargetkan selesai tanggal 29 Mei mendatang.

Tapi jika melihat sebarannya, tanggal 17 Mei besok penyaluran masker sudah bisa selesai.

Disinggung terkait tudingan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dua juta masker tersebut, Ihsan mengatakan, sah-sah saja

melaksanakan kontak tracing dengan jamaah Masjid BTN Mavilla,” terangnya.

Selain itu, ada lagi muncul kasus yang ada di Taman Ayu Gerung. Pasien yang pertama kena ini pernah kontak dengan Klaster Gowa. Tetapi yang menjadi masalah, Klaster Gowa ini baru salat di masjid dan pasien yang kena ini sering salat berjamaah di masjid.

“Tetapi yang kami khawatirkan sekarang adalah kalau dari klaster Gowa turunannya yang kita khawatirkan, termasuk klaster Temboro. Dan menjadi perhatian selanjutnya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang,” tuturnya.

Menyikapi perkembangan itu, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan pekerjaan Tim Satgas Pencegahan Covid-19 untuk Kabupaten Lobar sudah sangat maju, baik itu Satgas Reaksi Cepat. “Namun saat ini agak sulit kita baca tren kerja keras kita ini dengan di lapangan. Kadang jumlah yang di-rapid test jumlahnya

PERIKSA - Warga Klaster Temboro Magetan yang pernah diperiksa Dikes Lobar beberapa waktu lalu. banyak tetapi yang positif sedi- selesai ditangani, tetapi turukit, namun kemarin yang di- nannya yang dikhawatirkan. rapid test dan di tes swab enam Ada lagi klaster baru yang yang positif lima. Artinya kita datang seperti Klaster Temboperlu menyelaraskan peker- ro yang sulit dideteksi. “Perjaan kita di hulu dengan yang ilaku dari masyarakat kita di hilir, sehingga perlu ada kete- justru hasil tracing ngak mau gasan yang serius,” ungkapnya. dipanggil untuk di-rapid test, Ia menjelaskan, dari hulu kami minta baik itu untuk Tim yang datang ini untuk melihat Reaksi Cepat maupum Tim perkembangan dari klaster ini Pencegahan untuk hulu kita contoh Klaster Gowa sudah berkolaborasi,” akunya.(her)

Klaster Baru Covid-19 Muncul di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hingga Kamis (14/5) menjadi 51 orang. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah menyusul masih ada pasien menunggu swab. Di samping itu, ada klaster baru yang muncul di Lombok Barat yaitu klaster santri Temboro Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Dari 18 warga Klaster Temboro yang merupakan santri, baru beberapa orang yang sudah dilakukan rapid test atau tes cepat. Sedangkan sebagian besar orang tua santri menolak diperiksa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, H. Ahmad Taufiq Fatoni saat Rapat Evaluasi Tim Satgas Pencegahan Covid-19 di Bencingah, Rabu (13/5). “Hari Senin lalu kami melakukan rapid test di daerah Batulayar ada santri dari

enam santri yang diperiksa.

Lima di antaranya reaktif. Dan yang bisa saya bawa ke Sanggar Mutu untuk dikarantina baru tiga orang, karena ratarata santri Temboro ini orang tuanya menolak untuk dilaksanakan pemeriksaan. Ini yang paling berat,” katanya.

Dia mengatakan, jumlah santri Temboro di Batulayar hampir 18 orang. Dan yang menjadi tantangan orang tua tidak bisa memberikan anaknya untuk dites cepat.

“Dalam dua hari ini juga muncul kasus baru yang menjadi perhatian kita, kasus yang terjadi di BTN Mavilla Bajur Kecamatan Labuapi,” akunya.

Menurut dia, pasien yang positif ini tidak pernah kemanamana dalam artian pasien ini tidak pernah kontak dengan pasien positif, hanya diketahui menjemput istrinya yang kerja di RS Hepatika Mataram. Tetapi pasien ini diketahui juga rutin salat berjamaah di Masjid BTN Mavilla.”Jangan-jangan pasien ini kena di jamaah Masjid BTN Mavilla. Kami sekarang lagi

(Suara NTB/rus)

H. M. Juaini Taofiq patan program penanganan.

“Ketepatan data itu adalah 50 persen keberhasilan penanggulangan kemiskinan,” ungkap Juaini menambahkan.

Sekda menyadari kesulitan

para pendamping di lapangan.

Untuk itu, pemerintah berupaya ke depan agar kinerja pendamping kondusif dengan insentif yang bisa menekan praktik-praktik yang tidak sesuai perkembangan zaman.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur H. Ahmat mengingatkan pendamping diharapkan mengedukasi masyarakat agar dapat mandiri dan bisa keluar dari kemiskinan. Ia berharap silaturahmi ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan para pendamping.

H. Ahmat menyebut adanya rencana penambahan KPM membutuhkan peran pendamping, utamanya untuk verifikasi dan validasi data. Ke depan upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, dan aman dapat tercapai. (rus)

ULP Pastikan Dana Proyek yang Digeser Belum Tayang

Lotim Harus Tetap Tangguh Hadapi Pandemi Selong (Suara NTB) Upaya pemerintah dengan tim gugus tugas percepatan dan penanganan Corona Virus Disease (Covid) terlihat sudah mulai ada perkembangan yang baik. Penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hari demi hari terus terlihat hasilnya. Meski demikian, Pemerintah Lotim harus tetap tangguh dalam menghadapi Pandemi Covid.

Demikian pandangan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim, dr. Kurnia Akmal, Kamis (14/5).

Menurutnya, berdasarkan hasil rilis Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lotim, dari 37 kasus Covid-19 positif, 30 orang dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal dunia dan 6 orang masih positif dan dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Jumlah kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat 51 orang dari total 202 kasus. Fakta ini katanya mengharuskan tetap waspada. Apalagi Lotim belum bisa secara final mendapatkan informasi maupun kesimpulan dari data ini.

“Apabila semua PDP ini negatif atau kasusnya terkendali maka kita sangat optimis mata rantai penularan Covid-19 di Lotim bisa diputus,” ucapnya.

Selain itu, ujarnya, hasil pemeriksaan PCR/swab PDP ini tidak bisa keluar langsung. Dibutuhkan waktu hingga beberapa hari ke depan. Data tersebut katanya tidak bisa menunjukkan insiden rate secara update. Akan tetapi, masih ada harapan semua kasus Covid-19 di Lotim terus menurun sampai ke titik nol.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Dr. Pathurrahman mengatakan, terjadinya penurunan kasus Lotim bukan berati penanganan makin lemah. Sebaliknya, upaya penanganan tetap dilakukan agar tidak justru makin bertambah kasusnya. “Kita jangan lengah,” tegasnya.

Terus berkurangnya jumlah kasus positif, ujarnya, membuat pemerintah tetap waspada. Semua pasien yang sudah sembuh dari Covid-19 sepulangnya ke rumahnya masingmasing masih tetap harus menjaga diri. Mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 8-14 hari ke depan.. ‘’Pihak puskesmas terdekat dengan rumah pasien diminta turut mengawal orang-orang yang sudah pernah dinyatakan sembuh tersebut. Kita masih khawatir akan terjadi penularan ulang,” imbuhnya. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/her)

Tanjung (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan paket-paket proyek yang digeser untuk anggaran Covid-19 tidak merugikan OPD ataupun pihak ketiga.

Pasalnya, hingga menjelang finalisasi penyesuaian anggaran Covid-19, pihak ULP memastikan belum ada paket fisik dan pengadaan yang ditayangkan.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Pembangunan dan Administrasi, Hasto Wahjono, Kamis (14/5). Pihaknya menyadari, akan ada risiko gugatan bilamana paket fisik digeser usai ditetapkan dalam proses lelang. Hal itu telah diantisipasi lebih awal setelah adanya koordinasi antara TAPD, Satgas Covid dan OPD. “Untuk paket lelang yang dibatalkan tidak ada, hanya belum kita tayangkan di ULP, karena keburu ada Covid-19 dan info penarikan dana DAK,” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, Bagian Pembangunan mendapat informasi adanya kebijakan penarikan dana oleh pusat. Selain itu, daerah juga diwajibkan mengalihkan anggaran. Dengan dasar itu, pihaknya sudah memprediksi banyak program akan tertunda pelaksanaannya. ‘’Iya, begitu dapat info DAK akan dihentikan kita langsung tahan program yang akan tender. Apalagi setelahnya, keluar surat Kemenkeu, Kemendagri dan LKPP,” ujarnya.

Hanya satu program yang tidak dicabut dalam proses lelang, yakni pengadaan beras. Untuk program pengadaan ini, diajukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

“Jadi kita tunggu klir dulu semua, kecuali sembako yang di Sosial, tetap dilelang,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bappeda KLU Heryanto, SP., mengatakan hampir seluruh program fisik dan pengadaan dengan nilai besar ditunda. Tidak hanya pembangunan kantor Bupati dan rehab kantor DPRD, rehab kantor BPKAD senilai Rp 700 juta juga ditunda. Bantuan-bantuan kepada lembaga juga dipotong, bahkan ditarik. Misalnya, dana KONI ditarik Rp 1 miliar, Bantuan Parpol senilai Rp 357 juta, dan Hibah KTNA Rp 700 juta.

“Daerah diminta rasionalisasi sebesar Rp 373 miliar, sedangkan di sisi lain, Dana perimbangan kita sebesar Rp 101,6 miliar sudah lebih dulu ditarik oleh pusat. Jadi, kebingungan kita bertambah,” ungkapnya.

Ia bersyukur, rasionalisasi di daerah hampir final, terutama setelah DPRD bersedia mengurangi alokasi dana aspirasinya. Bappeda memastikan, laporan penyesuaian akan diselesaikan dan disampaikan ke pusat sebelum batas waktu 23 Mei untuk menghindarkan sanksi penundaan DAU tahap berikutnya. (ari)

(Suara NTB/her)

RESES - Anggota DPRD NTB TGH. Satriawan bersama Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha melakukan reses di Kediri Selatan, Kamis (14/5).

Anggota DPRD PKS Banyak Terima Aspirasi Soal Bantuan Covid-19

Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menggelar reses di tengah kondisi Pandemi Covid19. Reses masa sidang III tahun 2020 yang diadakan selama sepekan (dari tanggal 11 Mei sampai dengan 16 Mei) tersebut dilaksanakan sesuai protokol Covid-19, di mana peserta menggunakan masker, jaga jarak fisik dan tidak mengumpulkan banyak massa.

Seperti reses yang digelar Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Kamis (14/5) di Desa Kediri Selatan. Dalam reses yang juga dihadiri anggota DPRD NTB TGH. Satriawan LC, MA tersebut, banyak diserap aspirasi soal bantuan Covid-19.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Desa Kediri Selatan Edi Erwinsyah, perangkat desa dan lembaga desa, BKD. Perwakilan warga yang hadir, Muaz Mohtar, mengatakan bantuan JPS sangat banyak warga belum tersasar. Ia berharap agar DPRD memfasilitasi dengan pemda terkait keluhan warga ini agar segera memberi bantuan kepada warga.

Kades Kediri Selatan Edi Erwinsyah mengatakan dampak Covid-19 ini menyebabkan banyak warganya jatuh miskin karena tidak bisa bekerja. Ia mencontohkan perajin dan penjahit korden tidak bisa berproduksi, karena tak bisa menjual. “Kare-

na itu kami berharap agar ada tambahan warga kami mendapatkan bantuan,”harap dia.

Menjawab aspirasi masyakarat itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan pada program bantuan JPS DPRD mengalihkan anggaran perjalanan dinas. Pihaknya terus memperjuangkan dengan menyampaikan ke pemda terkait bantuan tersebut. “Kami juga berupaya mengarahkan program aspirasi untuk bantuan sembako,”terang dia.

Selain membantu melalui anggaran, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap program JPS agar tepat sasaran. Pihaknya meminta Pemda Lobar memvalidasi data agar tidak terjadi persoalan, seperti pada penyaluran tahap I. “Kami minta Pemda lebih meningkatkan pengawasan distribusi dan kualitas bantuan,” terang dia.

Anggota DPRD NTB TGH. Satriawan menegaskan khusus dirinya diberikan jatah 900 paket bantuan JPS. Pihaknya berkomitmen memperjuangkan bantuan lebih banyak lagi untuk masyarakat Lobar dan KLU. “900 paket ini disebar sesuai dapil, yakni ke warga Lobar dan KLU,”imbuh dia.

Ia mendorong pemerintah membenahi data agar tidak tumpang tindih dengan sumber bantuan yang lain. Ia juga mendorong agar masyarakat menaati imbauan pemerintah dan MUI.(her)

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Jaksa Tunda Pemeriksaan Dua Saksi Kasus Tumpang Sari Dompu (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, menunda pemeriksaan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Kasi Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari tahun 2019. Penundaan tersebut menyusul dokumen penting dalam pengusulan CPCL belum (Suara NTB/jun) mampu dilengkapi.

Indra Zulkarnain Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (14/5) menyampaikan, setelah rampung memeriksa Poktan, PPL, Koordinator PPL dan pimpinan masing-masing UPTD di delapan kecamatan, Arif sebagai Kasi Perbenihan dan Armansyah selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dihadirkannya.

Namun mengingat kehadiran mereka sebagai saksi belum mampu memenuhi dokumen yang dipertanyakan, penyidik menunda pengumpulan data dan keterangan.

Agenda tersebut baru akan dilanjutkan setelah mereka melengkapi dokumen yang berkaitan langsung dengan bantuan program tumpang sari tahun 2019. Baik menyangkut pengusulan Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) atau persyaratan lain berupa surat kesanggupan bercocok tanam.

Jika surat kesanggupan sebagaimana yang tertuang dalam juklak juknis ada pada saat pengajuan CPCL, menurutnya, tidak mungkin banyak lahir poktan relokasi seperti yang ditemukan. Di mana dari total 371 poktan ada sekitar 180 poktan hasil relokasi. “CPCL inikan diajukan dari bawah, dari PPL atau Kepla Desa. Ketika di musyawarahkan kelompok tani mana yang bersedia dia yang diusulkan.

Otomatis dibelakangnya tidak ada penolakan atau keberatan untuk menanam,” jelasnya. (jun)

Sumbawa Dapat Alokasi 150 Unit BSPS Tahap Dua Tahun 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB)Kabupaten Sumbawa mendapatkan tambahan unit program BSPS Tahap II tahun 2020 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sebanyak 150 unit rumah yang tersebar di enam desa pada tiga kecamatan.

Sebagaimana disampaikan Kasi Pembangunan Perumahan Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan PRKP Sumbawa, Alwan Patawari S.T, Kamis (14/ 5) kemarin. Setelah melakukan teleconferens Rapat persiapan pelaksanaan BSPS tahap 2 (Suara NTB/ist) wilayah NTB, NTT, Maluku, Alwan Patawari Malut, Rabu lalu yang dihadiri Kementerian PUPR, PPK Satker, Pemerintah Provinsi, kabupaten/ kota yang mendapatkan program BSPS tahap 2.

Hasilnya diputuskan, Sumbawa mendapatkan kuota tambahan sebanyak 150 unit yang tersebar di 6 desa dalam 3 kecamatan. Mengingat kondisi Covid -19 saat ini, maka pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah agar pada pelaksanaannya nanti wajib mengikuti standar protokol covid 19 seperti yang telah dilaksanakan pada tahap pertama. “Insyaallah tahap 2 ini akan dimulai pada akhir bulan Mei 2020,” jelasnya.

BSPS Tahap II tahun anggaran 2020 dari Kementrian PUPR seebanyak 150 unit. Berlokasi di desa Muer dan desa Selante kcamatan Pelampang. Kemudian desa Luk Kecamatan Rhee. Desa Jorok, desa Labuan Bajo dan desa Stowe Brang kecamatan Utan.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk tahap pertama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR di Sumbawa tetap berjalan ditengah pandemi Covid. Tapi tentu saja, dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini akan disesuaikan dengan standar covid. Terutama dalam sosialisasi program. BSPS untuk tahap pertama sebanyak 200 unit MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada delapan desa di empat kecamatan. Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang, desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Kemudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge. Sejauh ini, sudah dilakukan review Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dikirimkan ke PPK BSPS yang ada di Propinsi. Sehingga diperkirakan pencaiaran tahap pertama bisa segera dilakukan. (arn/*)

Bupati Tegaskan KSB Telah Lakukan Penyesuaian APBD Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin menegaskan, saat ini pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian APBD 2020 sesuai instruksi pusat dalam rangka mengakomodir pembiayaan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Penyesuaiannya sudah saya teken dan sejauh ini belum ada jawaban lagi dari pusat,” tandas bupati kepada sejumlah wartawan.

Penegasan bupati ini sengaja disampaikan, pasca munculnya surat putusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 10/KM.7/ 2020 tentang penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus dan/ atau Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) bagi daerah yang belum melaporkan penyesuaian APBD 2020 dalam kaitannya mengakomodir pembiayaan kegiatan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

Menurut bupati, terkait penyesuaian APBD 2020 guna pemfokusan ulang program belanja khusus penanganan Covid-19 sudah dilakukan sejak awal perintah diterbitkan oleh pusat.

Namun, dinamika hingga perubahan aturan yang perlu diikuti daerah dalam menyiapkan anggaran penanganan kasus virus corona itu terjadi dalam perjalanannya.

Belum lagi proses pelaporan hasil penyesuaian ke pusat yang terkendala. Hal ini dikarenakan sistem pelaporannya dilaksanakan secara jarak jauh sehingga perubahan tidak bisa didelesaikan dengan cepat. “Selama pandemi (corona) laporan kita langsungkan lewat korespondensi. Ini butuh waktu. Sehingga perbedaan persepsi atas penyesuaian APBD yang kita lakukan tidak bisa diselesaikan dengan cepat,” papar bupati.

Kendati kemudian akan akan dijatuhi sanksi karena telat melaporkan penyesuaian APBD-nya, bupati tampak tak begitu ambil pusing. Orang nomor satu di KSB ini mengatakan, terpenting pemfokusan kembali anggaran yang telah dilakukan KSB saat ini sudah memenuhi kaidah dan ketentuan yang ditetapkan pusat. Demikian program-program yang disiapkan Pemda KSB dalam membantu masyarakat melalui masa sulit selama pandemi virus corona ini berjalan dan tepat sasaran.

“Penundaannya kan hanya sekali saja. Jadi saya kira tidak masalah. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana seluruh sumber daya kita hari ini bisa maksimal kita manfaatkan untuk mencegah gempuran virus corona itu,” imbuh bupati. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pasien 02 Covid-19 KSB Sembuh

Taliwang (Suara NTB) Tn. HM atau M (63) akhirnya bisa kembali ke rumahnya di kelurahan Kuang, kecamatan Taliwang. Pasien positif Covid-19 02 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (14/5), sudah diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Sejak dinyatakan positif terpapar virus corona, Tn. HM selama ini berada di bawah penanganan khusus tim kesehatan gugus tugas penanganan Covid-19 kabupaten. Bersangkutan ditempatkan di rumah isolasi khusus yang disiapkan Pemda KSB di Rusunawa Belisung.

Sebelum dipulangkan, tim gugus tugas penangangan Covid-19 KSB sudah memastikan kesembuhan Tn. HM ini. Di mana berdasarkan uji swab tahap 2 pasca dinyatakan positif Covid-19, hasil laboratoriumnya kembali dinyatakan negatif.

“Sesuai prosedur dua kali swab pasca dinyatakan positif, hasilnya negatif.

Maka pasien bersangkutan dinyatakan sembuh,” terang Jubir gugus tugas penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh.

Selain Tn. HM di hari yang sama juga memperbolehkan pulang dua orang lain yang sempat menjalani isolasi di Rusunawa Belisung. Masing-masing satu orang dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan satunya lagi berstatus Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). “Sebelumnya mereka ini reaktif tes cepat. Kemudian dilalukan swab sebanyak dua kali tapi hasilnya tetap negatif,” demikian H. Tuwuh.

Sementara itu, bedasarkan infografis penanganan yang dirilis gugus tugas KSB, per tanggal 14 Mei ini, jumlah warga yang masih dalam proses penanganan sebanyak 651 orang. Terdiri dari PPTG 637 orang, Orang Dalam Pemantuan (ODP) 1 orang, OTG 11 orang dan 2 orang sisanya dengan status konfirmasi positif Covid-19. (bug)

(Suara NTB/ist)

Infografis penanganan Covid-19 di KSB per 14 Mei 2020.

Blokade Jalan, Aktivis HMI Ditangkap Polisi Dompu (Suara NTB) Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, ditangkap polisi, Selasa (12/5) Pukul 17.45 Wita. Ia FF (27) asal Desa Teka Sire Kecamatan Manggelewa. Tindakan tegas itu diambil atas dugaan yang bersangkutan menjadi provokator aksi blokade jalan pada 13 Maret 2020 lalu.

FF ditangkap bersama tiga orang rekannya. Yakni PA (27) Sa (30) dan Sy (30).

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan, Rabu (13/5) malam menerangkan, aksi blokade jalan itu bermula dari penjelasan penyidik terkait kasus dugaan pembunuhan dan pembakaran rumah di Desa Bara beberapa waktu lalu.

“Para tersangka tidak puas dan pulang. Selanjutnya PA mengajak massa untuk memblokade jalan raya dengan menggeser potongan pohon, balok-balok kayu dan membakar ban,” ungkapnya.

Tak berhenti disitu, mereka kemudian aktif mengajak dan memprovokasi warga untuk ikut aksi blokade jalan. Sehingga menimbulkan kemacetan panjang serta membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Atas dasar itu mereka ke-

(Suara NTB/Polres Dompu)

DITAHAN – Empat terduga provokator aksi blokade jalan saat ditahan di rutan Mapolda NTB, Kamis (14/5). mudian ditangkap karena diduga melanggar pasal 28 ayat (1) jo pasal 274 ayat (1) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan atau pasal 192 ayat (1) KUHP. Saat ini FF bersama tiga rekannya sudah dititip pada Ru-

mah Tahanan (Rutan) Mapolda NTB untuk proses hukum lebih lanjut. “Penyidik memberikan surat perintah penahanan, setelah dibaca dan ditandatangani para tersangka lalu dititipkan di rutan Dit Tahti Polda NTB,” jelasnya.

Menyikapi penangkapan

Rp15 Miliar DAU yang Ditunda akan Ditransfer Dompu (Suara NTB) Kementerian Keuangan RI akan mentransfer sisa Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Mei 2020 sebagai sanksi atas keterlambatan pelaporan hasil refokusing dan realokasi APBD Dompu tahun 2020 ke pemerintah pusat. Kementrian Keuangan dapat menerima penjelasan Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu terkait komposisi belanja daerah pada postur APBD setelah dikembalikan atas keterlambatan pelaporan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Dompu, Muhammad Iksan, SST, MM kepada wartawan, Kamis (14/5) mengungkapkan, sanksi penundaan transfer DAU bulan Mei sebesar 35 persen atas keterlambatan pelaporan hasil refokusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid19 ke pemerintah pusat telah dicabut. Informasi ini diperoleh setelah menghubungi Call Center Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan RI. “Dapat kami sampaikan bahwa hasil evaluasi atas laporan penyesuaian APBD Kabupaten Dompu menyatakan bahwa laporan tersebut sudah sesuai.

Penundaan DAU bulan Mei diupayakan untuk disalurkan pada hari Jumat tanggal 15 Mei,” kata Iksan melanjutkan jawaban Call Center DJPK Kemenkeu.

DJPK kata Iksan, tidak mempublikasi hasil evaluasi atas pelaporan keuangan melalui surat atau edaran lainnya.

Tapi ketika laporan sudah sesuai ketentuan, dana yang ditunda akan langsung ditransfer ke kas daerah. Namun Pemda yang melayani pernyataan akan dijawab melalui call center

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Muhammad Iksan

Muhammad

DJPK Kemenkeu.

Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI yang dihubungi terpisah membenarkan bahwa penundaan DAU bulan Mei 2020 oleh Kementrian Keuangan akan ditransfer pada Jumat ini.

Total DAU yang ditunda transfer atas keterlambatan penyampaian laporan sebesar Rp14,925 M dan yang sudah ditransfer sebesar Rp27,719 M. Sebelumnya, Muhammad, ST menyampaikan pelaporan hasil refokusing dan realokasi APBD 2020 Kabupaten Dompu melebihi batas waktu 23 April 2020. Selain terlambat dilaporkan, refokusing dan realokasi APBD Dompu belum sesuai surat keputusan bersama (SKB) Mentri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri. Sehingga Dompu bersama 5 Kabupaten/Kota di NTB terkena sanksi penundaan transfer DAU bersama 300an daerah se Indonesia lainnya.

Pada laporan pertama, belanja barang jasa yang dipotong di Dompu hanya 12,14 persen atau tidak sesuai yang disyaratkan minimal 35 persen. Setelah diverifikasi ulang, hanya bisa

didapat 28 persen dan itupun setelah dipindahkan belanja jasa tenaga kependidikan untuk guru honor dan belanja jasa untuk tenaga kesehatan ke belanja pegawai. Karena pada belanja barang jasa juga terdapat belanja DAK sebesar Rp41 M (20 persen dari Rp202 M total DAK), belanja BOS sebesar Rp31 M (16 persen), belanja BOK sebesar Rp8,7 M, belanja BPJS (DBHC) sekitar Rp22 Miliar, dan belanja honorarium seluruh pegawai honor di Kabupaten Dompu sekitar Rp25 Miliar.

Kendati belanja barang jasa tidak mencapai 35 persen pengurangannya, dikatakan Muhammad, pihaknya telah mengurangi belanja modal hingga 43 persen dari minimal 35 persen. Kekurangan pemotongan di belanja barang jasa diharapkan dapat dimaklumi dengan tingginya pemotongan pada belanja modal. Penjelasan komposisi belanja barang jasa ini diharapkan dapat diterima, sehingga dana transfer DAU bulan Mei yang ditunda 35 persen akan segera ditransfer ke kas daerah. (ula)

salah seorang kader HMI yang ikut menyuarakan aspirasi keluarga korban pembakaran itu.

Ketua HMI Cabang Dompu, Caca Handika angkat bicara.

Ia menilai, tindakan jajaran Polres Dompu bagian dari upanya membungkam kebebasan untuk menyampaikan pendap-

at di muka umum. Bahkan sudah termasuk aksi kriminalisasi terhadap aktivis yang notabene memberikan kritik.

“Makanya kami meminta Kapolri dan Polda NTB segera mengevaluasi kinerja Kapolres Dompu yang terlalu arogansi mengambil tindakan,” tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/5) Jika blokade jalan menjadi dasar satu-satunya penangkapan mantan Sekretaris Umum HMI, menurut dia, Polres Dompu sudah tebang pilih dalam menegakan supremasi hukum di wilayah ini. Sebab pada aksiaksi lain pun syarat pemblokiran jalan, seperti demontrasi menuntut kenaikan harga jagung di Desa Madaprama beberapa waktu lalu. Massa aksi tidak saja menggiring potong kayu dan batu, tetapi sampai menebang sejumlah pohon untuk blokade jalan. “Banyak pemblokiran jalan di manamana tapi kenapa tidak ditahan. Jikalau FF dan tiga orang aktivis petani lain tidak segera dibebaskan, maka kami menyatakan sikap akan melakukan aksi besar-besaran di Polres bersama seluruh kader HMI Dompu. Bahkan kader HMI se Indonesia dan Bali Nusra,” pungkasnya. (jun)

Proyek Pasar Seketeng Berlanjut, Kontrak Segera Diteken Sumbawa Besar (Suara NTB)Pembangunan Pasar Seketeng tahap kedua yakni Blok A segera dilakukan penandatanganan kontrak. Paket dengan nilai pagu Rp23,8 miliar ini sedang dalam proses menjawab sanggahan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pasar Sirajuddin, S.Sos menyampaikan, proyek lanjutan Pasar Seketeng sudah ditentukan pemenang tender. Yakni PT. Arya Jaya Raya yang berasal dari Mataram.Dalam masa sanggah, terdapat perusahaan yang memasukkan sanggahan. Sehingga saat ini, sedang dalam proses menjawab sanggahan oleh Pokja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Diharapkan tidak ada sanggah banding, sehingga langsung dilakukan penandatangan kontrak.

“Sebetulnya sampai tanggal 13 Mei masa sanggah.

Tapi saat sudah mau tutup, ada masuk sanggahan.

Sekarang dalam proses menjawab sanggahan oleh Pokja. Waktunya sanggahan 5 hari dijawab oleh Pokja.

Hasilnya nanti pokja akan melaporkan ke kita. Kalau dia tidak ada sanggah banding, baru kita kontrak dengan pemenang,” ujarnya.

Diungkapkannya, sebelumnya ada lima perusahaan yang memasukkan

(Suara NTB/ist)

Sirajuddin penawaran terhadap paket dengan pagu Rp23,8 miliar ini. Anggaran ini untuk pembangunan Blok A yang didalamnya lebih banyak kios. Rencananya pembangunan dilaksanakan selama 6 bulan dan diperkirakan sudah mulai dikerjakan Juni mendatang.

“Pembangunannya 6 bulan.

Kalau habis masa sanggahan dimulai. Juni udah mulai. Kalau kita berkontrak akhir Mei, bulan November sudah selesai,” terangnya.

Pihaknya berharap, pembangunan berjalan dengan lancar sesuai rencana. Karena jika tidak ada kendala, diperkirakan pada Januari 2021, pedagang sudah bisa dipindahkan ke lokasi. “Kalau selesai November tidak ada halangan dan tepat waktu, paling Januari baru bisa kita pindah (pedagang red).

Karena pembersihan segala macam,” pungkasnya. (ind)

Dinsos KSB Akui Tumpang Tindih Data Penerima Bansos Taliwang (Suara NTB) Data ganda penerima Batuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah untuk mengatasi dampak Coronavirus Disease (Covid-19) di tahap pertama ternyata masih saja terjadi. Meski telah dilakukan validasi. Faktanya masih banyak masyarakat penerima manfaat bisa mengakses Bansos lebih dari satu, padahal aturan melarang. Dan itu semua karena Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) terdata hampir di seluruh program bantuan alias data ganda.

Kondisi ini sendiri tak dipungkiri oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dinsos mengakui, data ganda yang menyebabkan satu KPM bisa menerima bantuan lebih dari satu item masih terjadi.

“Data ganda itu masih ada. Walau sebelumnya sudah kita sisir ternyata masih ada saja KPM yang misalnya sudah sebagai penerima PKH tiba-tiba dapat bantuan lagi di JPS Gemilang,” cetus kepala Dinsos KSB, H. Syaifuddin kepada Suara NTB. Dijelaskannya, persoalan data

KPM yang ganda di beberapa program Bansos itu sudah diupayakan untuk diminomalisir pihaknya. Termasuk memastikan tidak ada KPM yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki data KPM yang minim sehingga validasi tidak bisa berjalan maksimal.

Dicontohkan, H. Syaifuddin, pada data penerima JPS Gemilang tahap pertama. Ia menuturkan, data awal didapatkan pihaknya dari pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Data itu selan-

jutnya di lakukan verifikasi lapangan oleh desa/kelurahan dan menemukan hampir sekitar 60 persen data tersebut juga sebagai penerima di program lain pemerintah.

Dan sebaliknya hal yang sama juga terjadi pada data program Bansos pemerintah lainnya.

“Cair kemarin BST (bantuan sosial tunai) Kemensos juga begitu. Banyak kami dapatkan informasi kemudian bahwa warga A dapat dua program atau warga B sebenarnya tidak berhak dibantu,” beber H. Syaifuddin.

Agar tidak terulang kembali,

jelang penyaluran Bansos Covid-19 tahap dua nanti, Dinsos KSB mulai saat ini kembali melakukan penyisiran data KPM. Termasuk data KPM penerima JPS Gemilang yang dalam waktu dekat akan disalurkan Pemrpov NTB untuk tahap duanya. “Untuk JPS Gemilang sudah kita minta desa menyisir lagi data penerimanya. Ini untuk memastikan, pertama KPM tidak ganda sebagai penerima di program lain dan atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima,” tukasnya. (bug)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Halaman 6

SLBN 2 Mataran Berikan Bingkisan ke Orang Tua Siswa dan Masyarakat Mataram (Suara NTB) SLBN 2 Mataram melakasanakan kegiatan SLBN 2 Mataram Peduli dengan tema Bersama Kita Kuat, Berbagi Kita Amanat. Pada kegiatan itu SLBN 2 Mataram membagi bingkisan ke siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah, pada Rabu (13/ 5) dan Kamis (14/5).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., yang memberikan arahan dan melakukan penyera-

han secara simbolis.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan, tak kurang dari 105 bingkisan diserahkan pihaknya kepada siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang membutuhkan di Lingkungan Karang Kemong, Majeluk, dan sebagian Monjok.

Menurutnya, jika dalam kondisi normal, rangkaian kegiatan Ramadhan di SLBN 2 Mataram biasanya ada kegiatan pesantren kilat Ramadhan, tapi karena adanya pandemi Covid-19, kegiatan itu sedikit diubah. “Kami wadahi dengan kegiatan SLBN 2 Mat-

aram Peduli,” ujarnya.

Acara itu sudah dimulai sejak Rabu (13/5) sore dengan penyerahan bingkisan, dilanjutkan kembali pada Kamis (14/5).

SLBN 2 Mataram menerapkan protokol kesehatan dengan mengatur jarak duduk yang berjauhan. Juga memberi masker kepada masyarakat yang kebetulan tidak memakai masker.

Winarna juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang hadir untuk menjaga kesehatna dan kebugaran serta stamina dan daya tahan tubuh untuk mencegah Covid-19. Juga terkait arahan pencegahan lainnya.

Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Dikbud NTB,

Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya merasa bangga dengan apa yang dilakukan SLBN 2 Mataram, juga bangga dengan guru, wali murid, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah yang terlihat kompak. Ia berharap sekolah di NTB melakukan hal serupa seperti yang dilakukan SLBN 2 Mataram.

Eva Sofia Sari mengatakan Covid-19 berpengaruh besar pada kehidupan. Ia meminta orang tua siswa mendampingi anak belajar di rumah.

“Jadikan mereka teman, dampingi anak bapak dan ibu.

Tetap dampingi dalam belajar dan jadikanlah momen-

tum hari ini memperkuat solidaritas kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan berbagai hal terkait pencegahan Covid-19. Ia juga memotivasi orang tua siswa. “Siapa bilang anak SLB tidak punya masa depan dan cita-cita, banyak yang jadi tokoh dan jadi orang hebat,” ujarnya.

Kegiatan itu ditutup dengan penyerahan simbolis oleh Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari, didampingi Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna. Serta dilakukan penyerahan bingkisan kepada siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang hadir. (ron)

(Suara NTB/ron)

SERAHKAN - Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari (ketiga dari kiri), didampingi Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna (paling kiri) saat menyerahkan bingkisan kepada perwakilan penerima dalam rangka SLBN 2 Mataram Peduli, Kamis (14/5).

Kemendikbud Buka Sekolah Lagi Tumbuhkan Kekebalan Budaya Bangsa ADANYA hasil kajian Tim Evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diketuai Prof. Suyanto terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai sudah cukup baik, tapi tergesa-gesa implementasinya ditanggapi Pengamat Pendidikan pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram Dr. Asrin.

Bajang Asrin – sapaan akrabnya menilai para pengambil kebijakan mengalami kebimbangan pada dimensi praksis kurikulum, yang membutuhkan ke(Suara NTB/ist) lengkapan fasilitas. Pada sisi lain Asrin bahwa kurikulum telah menjadi polemik tak termaknai (less-meaning) bagi peningkatan mutu, khususnya tentang bagaimana membelajarkan peserta didik.

Menurutnya, sekolah-sekolah perkotaan dan pedesaan, yang memiliki budaya belajar sangat beragam. ‘’Bandingkan dengan siswa didik kita yang ada di pedesaan dan perkotaaan. Sekolah perkotaan; anak-anak pulang sekolah lalu ikut bimbel di rumah. Sedangkan sekolah pedesaan anak-anak pulang sekolah langsung bermain bebas, jam belajar hanya di sekolah,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (14/5).

Artinya, pemetaan sekolah dalam kategori sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan atau berdasar akreditasi sekolah dapat membantu pemerintah untuk memberikan perlakukan yang berbeda pada masing-masing sekolah. Itulah sebabnya kata dosen Pascasarjana Unram ini, UNESCO memberikan pemetaan yang tepat terhadap urbans school dan rurals school untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada peningkatan mutu dan membelajarkan peserta didik.

Pada sisi lain, kata dia, kurikulum sebagai culture-defense dan culture immune bagi anak bangsa. Kurikulum mampu menjadi ketahanan budaya (culture defense) merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan bangsa ini dari berbagai pengaruh negatif budaya bangsa lainnya.

Ketahanan budaya adalah ketahanan anak bangsa untuk mampu membangun identitas dan jati diri manakala berhadapan dengan budaya global yang sedang berkembang. Seperti mencegah radikalisme atas perilaku beragama dan sosial kemasyarakatan.

“Selain itu kurikulum juga mampu menjadi culture-immune.

Adanya kemerosotan moralitas, idealisme, cita-cita luhur anak bangsa telah mengakibatkan bangsa ini dirampok dan dijajah oleh bangsanya sendiri,” tuturnya.

Untuk itu, membangun keberadaban dapat dilakukan bila negara tersebut memiliki kekebalan budaya (culture immune ). Sistem kekebalan budaya berupa sistem sosio-ideologis berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan NKRI, yang terkonstruksi pada sistem pendidikan nasional. (dys)

Dibutuhkan Penyiapan Strategi di Lapangan

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuka kegiatan belajar mengajar pada bulan Juli 2020 nanti. Terkait hal itu, dibutuhkan strategi oleh pemerintah daerah dan sekolah, terutama mengenai protokol kesehatan di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (14/5) mengatakan ia senang mendengar kebijakan itu, dan Dikbud NTB siap mendukung dan menyiapkan strategi pelaksanaannya. “Terutama harus mengikuti protokol kesehatan mencegah Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram yang juga Kepala SMA Darul Falah, Baidawi

mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat setuju jika tahun ajaran baru dimulai seperti biasa. Juga melaksanakan pembelajaran secara normal walau tetap menggunakan protokol Covid-19.

Menurut Baidawi, pembelajaran daring dan kunjungan rumah masih sangat menyulitkan, khususnya sekolah swasta yang masih kekurangan sumber daya, sumber dana, dan lainnya.

Sering kali pembelajaran yang dilaksanakan melalui media

daring merupakan hal baru bagi siswa dan guru.

Hal ini masih menjadi kendala bagi guru dan siswa, baik kendala teknologi informasi atau pun kendala teknis seperti siswa tidak punya perangkat yang memadai untuk pembelajaran, kuota internet siswa yang tidak ada dan terutama koneksi internet yang kurang bagus ketika melaksanakan pembelajaran daring lewat video konferensi dan masalah lainnya.

“Sehingga hal itu adalah

(Suara NTB/ist)

CUCI TANGAN - Tempat cuci tangan yang dibangun di SMPN 3 Pringgabaya untuk mengantisipasi penyebaran Corona.

lajar mandiri di rumah. Dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. “Tetap di dalam rumah, atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya,” ujarnya.

Masa belajar mandiri siswa dari rumah sudah dilakukan sejak Senin (16/3).

Evaluasi dan perpanjangan masa belajar di rumah dilaksanakan setiap dua minggu.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid19. Pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring, semi daring, dan konvensional bagi siswa yang tidak memiliki sarana. (ron)

LPMP NTB Gelar Bimtek Pengelolaan Belajar dari Rumah Jenjang SMK

SMPN 3 Pringgabaya Bangun 27 Tempat Cuci Tangan Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Salah satunya ialah dengan membangun tempat cuci tangan. Diyakini dengan rutin mencuci tangan setiap saat, berbagai virus tidak akan berkembang.

Sebagaimana dilakukan SMPN 3 Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Sekolah ini membuat tempat cuci tangan di semua area sekolah. Semua warga sekolah wajib cuci tangan saat masuk dan keluar sekolah.

Kepala SMPN 3 Pringgabaya Abdul Kahar Muzakkir, S.Pd., menilai jika melihat perkembangan penyebaran virus Corona sekarang ini, mau tidak mau suka atau tidak suka harus cepat diantisipasi. Sebagai investasi kesehatan jangka panjang, tempat cuci tangan ini nantinya dapat terus digunakan saat anak sudah masuk sekolah.

Lebih jauh dia menyebut, saat ini setiap warga sekolah wajib mencuci tangan setelah beraktivitas. Ini untuk mengantisipasi agar terhindar dari virus. Tentu saja kesadaran pentingnya mencuci tangan harus muncul pada diri setiap orang, sehingga nantinya kondisi kesehatan warga sekolah bisa terjamin.

Selain itu, pihaknya tentu sangat khawatir dengan penyebaran virus Covid-19. Apalagi Kabupaten Lotim merupakan zona merah. Kondisi inilah yang kemudian menginisiasi adanya gerakan menciptakan lingkungan sekolah sehat dan bersih dengan penyediaan tempat cuci tangan.

Lebih jauh dia menjelaskan penyediaan tempat cuci tangan dianggarkan, karena adanya perubahan rencana keuangan sekolah (RKS) akibat Covid-19. Terdapat 27 tempat cuci tangan yang dibangun sekolah. Ke 27 tempat cuci tangan itu tersebar di semua ruang kelas, sehingga siswa di masingmasing kelas bisa langsung dengan mudah mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.

Pihaknya juga berharap agar keberadaan tempat cuci tangan ini dapat dimanfaatkan dengan oleh semua warga sekolah baik siswa dan guru untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan tentunya terhindar dari berbagai virus yang dapat merusak kesehatan. (dys)

kesulitan tersendiri yang kami alami. Oleh karena itu jika pemerintah memutuskan pembelajaran dimulai bulan Juli akan sangat baik untuk sekolah,” ujar Baidawi.

Dinas Dikbud NTB sudah memperpanjang kembali masa belajar dari rumah sampai dengan Senin (1/6) mendatang. Aidy meminta agar kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bisa belajar daring (online) atau semi daring dengan menugaskan guru BP/BK atau guru yang relevan.

Aidy juga meminta kepala sekolah memastikan para guru memberikan layanan be-

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Jajaran pimpinan Unram lakukan rapid tes dan swab test, Rabu (13/5) lalu.

Jajaran Pimpinan Unram Lakukan ’’Swab Test’’ Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tim Pemeriksa Khusus Covid-19 Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram) melakukan pemeriksaan rapid test dan swab test pada jajaran pimpinan universitas di Ruang Tamu Rektor Gedung Rektorat Unram, Rabu (13/5).

Jajaran pimpinan Unram yang melakukan tes tersebut meliputi Rektor, Ketua Senat, para Wakil Rektor, Kepala Biro, kepala UPT, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi dengan total 14 orang.

Kepala Staf Medis Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (KSM THTKL) Rumah Sakit Unram dr.

Didit, Yudhanto, Sp. T.H.T.K.L., M.Sc., menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan standar Kemenkes RI baik pada petugas yang telah menggunakan APD level 3 maupun pada teknik pengambilan sampelnya.

“Pemeriksaan rapid test kami menggunakan sampel serum, di mana prosesnya darah vena akan disentrifuga-

si di laboratorium, baru diperiksa,” tuturnya.

Adapun untuk swab test, dr.

Didit menjelaskan bahwa itu dilakukan dengan mengambil swab Nesofaring dan Orofaring, hingga kemudian dilakukan ekstraksi RNA virus nCOV-2 (COVID-19) lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan rtPCR di laboratorium Patologi Klinik RS Unram.

“Namun demikian, pemeriksaan rapid test antibodi (menggunakan sampel darah, red) dan/atau rapid test antigen (menggunakan swab nasofaring/orofaring, red) hanya merupakan screening (penyaringan, red) awal, hasil pemeriksaan rapid test antibodi dan/atau rapid test antigen harus tetap dikonfirmasi dengan menggunakan rtPCR,” tegasnya.

Dia juga mengatakan jika data identitas dan data penyakit komorbid (penyakit penyerta) dari ke-14 orang pimpinan yang melakukan tes sudah lengkap, maka hasil tes akan keluar dalam 2 atau 3 hari mendatang. Dengan cata-

tan tidak ada sampel yang harus segera dikerjakan seperti sampel yang dikirim dari jauh yang membutuhkan waktu beberapa hari.

“Untuk pimpinan lain yang belum melakukan tes, dapat ke RS Unram sesuai arahan Direktur RS Unram dan WR II,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II) Unram Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum mengungkapkan pelaksanaan rapid test maupun swab test pada jajaran pimpinan Unram dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi para pimpinan serta memberikan perasaan tenang dan nyaman dalam bekerja.

“Kami sangat senang dengan kegiatan ini karena saya yang setiap hari masuk kantor dan masih menerima tamu merasa sangat penting untuk mengetahui kesehatan, sehingga tidak akan merugikan atau membahayakan orang lain lebih-lebih keluarga di rumah,” pungkasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) SMK memiliki banyak program keahlian. Sudah saatnya pembangunan pendidikan SMK di Indonesia harus diorientasikan adaptif terhadap dinamika global dan nasional.

Pada pandemi Covid-19 saat ini Pembelajaran dalam jaringan (daring) dan Pembelajaran jarak jauh juga harus dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah (BDR) Jenjang SMK. Bimbingan teknis itu dibuka oleh Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D. Kegiatan itu akan dilaksanakan selama enam hari efektif mulai dari Rabu (13/5) sampai dengan Selasa (19/5). Dalam pengarahannya, Mustari menyampaikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPMP NTB tentang pendidikan masa pandemi Covid-19. Ia menyampaikan beberapa Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar.

“Kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan dapat meningkatkan kemerdekaan dalam berpikir sehingga akan muncul kreativitas dan inovasi, sehingga peserta didik bisa bersaing di tengah Era Revolusi Industri 4.0”, harapnya.

Penanggung Jawab Bimtek Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah (BDR) Jenjang SMK, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. menjelaskan materi kegiatan bimtek ini antara lain Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Pembelajaran Jarak Jauh, Penilaian Pada Masa BDR, Pemanfaatan ZOOM Meeting, Pemanfaatan Google Class-

room, dan Penyusunan Modul pada Masa BDR. Made menyampaikan, bimtek ini dikawal oleh tiga orang narasumber dari Widyaiswara LPMP NTB. Setelah pembukaan kegiatan dilakukan pre test untuk mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta bimtek. Pada akhir kegiatan juga akan diadakan post test untuk mengetahui kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki setelah mengikuti bimtek. Bimtek diikuti oleh 40 orang dari GuruGuru SMK se-NTB, mempergunakan pola 32 jam pelajaran dengan mempergunakan 13 jam pelajaran dengan via “ZOOM Cloud Meetings” dan 19 jam pelajaran via WhatsApp. Di akhir bimtek peserta akan mendapatkan sertifikat dan penggantian pulsa.

Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), LPMP NTB juga melaksanakan evaluasi kepuasan peserta/pelanggan terhadap penyelenggaraan kegiatan termasuk pelayanan yang telah diterima. Hal ini, jelas Made, bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelayanan yang diberikan baik oleh Narasumber, Panitia, maupun Host/Moderator termasuk juga dalam penyelenggaraan secara virtual.

Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh LPMP NTB akan terus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dan harapan publik. “Kami berharap guru-guru SMK akan mampu mengelola pembelajaran pada masa belajar dari rumah secara daring dan jarak jauh, karena pengelolaan pembelajaran daring berbeda dengan pengelolaan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka pada masa belajar dari rumah,” ujar Made. (ron)

(Suara NTB/ist)

BUKA BIMTEK - Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada Masa BDR Jenjang SMK.

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Halaman 7

Husni Diisukan Mundur dari Pencalonan, PDIP NTB Tunggu Keputusan DPP Mataram (Suara NTB) – Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril, B.Sc., dikabarkan akan mengundurkan diri dari pencalonan di Pilkada 2020. Kabar itu juga sudah didengar DPD PDIP NTB. Namun demikian partai belum menerima secara resmi surat pengajuan pengunduran Husni Djibril di pencalonan Pilkada Bupati Sumbawa.

Anggota desk Pilkada DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi yang dikonfirmasi tak menampik hal tersebut. Akan tetapi pihaknya masih menunggu secara resmi keputusan Husni. ”Beliau (Husni) sudah berikan isyarat mundur di pencalonan. Tapi kita tunggu surat pernyataan resmi kepada partai,” kata Raden Nuna.

Dengan alasan dan pertimbangan kesehatan, Bupati Sumbawa itu sudah menyampaikan isyarat ke PDIP NTB terkait keputusan dirinya mundur di bursa pencalonan di Pilkada. Diakui, keputusan mundur Husni Djibril di pencalonan Pilkada itu sangat tergantung restu dari DPP. Sebab meski alasan PDIP

NTB tidak mencalonkan Husni Djibril maju di Pilkada Sumbawa dengan pertimbangan dan alasan kesehatan.

Tetapi Husni ternyata tetap ngotot maju di Pilkada, dan sudah daftarkan diri secara langsung ke DPP. Husni berpasangan asisten I Pemkab Sumbawa, M. Ichsan.

DPP pun sedang mempros-

es pencalonan Husni di Pilkada Sumbawa. “Nah sekarang keputusan di DPP,” terangnya.

Kendati, PDI-P NTB hanya mengajukan paket Mo- Novi untuk didukung dan usung di Pilkada Sumbawa. Tetapi DPP tetap memproses dua paket pasangan calon di Pilkada Sumbawa. Dia memastikan apapun nanti jadi keputusan DPP terkait arah dukungan final di Pilkada Sumbawa, pihaknya akan tegak lurus dengan keputusan DPP. PDIP NTB berkeyakinan keputusan tidak mencalonkan

Husni Djibril dengan pertimbangan kesehatan sudah tepat. “Kan sudah betul, PDIP NTB tidak mencalonkan pak Husni dengan alasan kesehatan,” paparnya.

Karena itu pihaknya tetap menyayangkan sikap politik yang ditunjukkan Bupati Sumbawa itu plin plan. Semestinya, kata dia, Husni Djibril sebagai politisi senior PDIP patuh terhadap keputusan partai tidak mencalonkan dirinya di Pilkada.

Bukan justru sebaliknya, bersikap ngotot dengan memaksakan diri daftar langsung

ke DPP. Sehingga tentu nanti DPP akan meminta keterangan langsung Husni Djibril terkait keputusan mundur dari pencalonan. “Nanti kita tunggu dan dengar, apa keputusan DPP terkait hal ini,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Husni mengatakan bahwa keputusan akan mundur dan tidak, harus ada pertimbangan yang matang. “Kan maju dan mundurnya nanti. Bahkan ada yang perlu dipertimbangkan matang. Saya masih aktif, ndak mau ngumbarngumbar gitu. Itu yang pasti.

Kan ada tata kramanya perpolitikan ini, saya secara politik matang, orang kan ndak tahu saya akan maju atau tidak,” katanya.

Dikatakan Husni, saat ini dirinya tak mau banyak bicara terkait Pilkada, mengingat dirinya masih aktif sebagai Bupati. Meski dia mengakui bahwa dirinya tidak ikut fit and propertest di Partai Demokrat alasan kurang sehat. Sehingga hal inilah yang kemudian dijadikan isu politik yang mengatakan dirinya sudah mengisyaratkan mundur. (ndi)

Kasus Marching Band Belum Selesai Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 masih menjadi tunggakan Polda NTB. Penyidikan kasus yang ditangani sejak tahun 2019 ini belum dinyatakan selesai. Kendalanya, belum adanya kesempahaman mengenai unsur kerugian negara. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah menegaskan, kasus itu menjadi atensi untuk diselesaikan tahun ini. mengingat kasus itu merupakan tunggakan tahun lalu. “Masih dalam proses,” ujarnya, Kamis (14/5) kemarin.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang sudah diatur. PPK dan rekanan diduga sudah kongkalikong sejak awal proyek itu direncanakan. Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi menjadi dua paket.

Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar.

Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta.

Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. diantaranya, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Satu tersangka lainnya yakni Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender. Mereka disangka korupsi secara bersamasama yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB. (why)

Haris Dinzah (Suara NTB/dok)

Waspada Uang Palsu Jelang Lebaran Mataram (Suara NTB) Uang palsu (Upal) rawan beredar jelang lebaran. Tren kasus uang palsu memang terjadi pada hari raya keagamaan. Selain marak saat tahun politik. ”Kami sudah punya tim untuk antisipasi kasus uang palsu ini,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa Kamis (14/5).

Pihaknya akan mengusut pidana bagi yang mengedarkan atau membelanjakan uang palsu. Apalagi yang mencetak.

Uang palsu cenderung sengaja dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dari nilainya. “Biasanya memang beredar mendekati hari besar keagamaan. Tahun-tahun sebelumnya tren kasus saat Pemilu,” terangnya.

Aturan hukum untuk menjerat para pelaku sudah jelas tercantum dalam UU No 7/2011 tentang Mata Uang. Antara pasal 36 ayat 3 yang mengatur tentang aturan pidana pelanggaran larangan mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu. “Ancaman pidananya itu penjara paling lama 15 tahun. Denda paling banyak Rp50 miliar,” kata Adi. Dia mengingkatkan masyarakat untuk meneliti ciri fisik uang tunai sesuai petunjuk Bank Indonesia. Atau mengecek keaslian dengan alat khusus atau ke bank.

Peredaran uang palsu pada tahun 2020 ini sudah terungkap pada Februari lalu. Pelakunya, MS warga Ampenan, Mataram. Pria ini memanfaatkan jasa kirim uang gerai ritel modern. Pelaku menjadikan transfer online itu jadi modus untuk mencuci uang palsu. Kasus itu baru ketahuan setelah penerima datang ke kasir ritel modern untuk mengambil uang kiriman. “Jumlahnya itu 26 lembar menyerupai Rp100 ribu,” terangnya.

Pelaku MS mengaku ‘membeli’ uang itu seharga Rp1,4 juta saat melaksanakan perjalanan ibadah ke Praya Lombok Tengah. “Kalau di sini belum ada yang buat. Modus ini biasanya dibawa dari Jawa Barat atau Jawa Timur,” pungkas Adi. (why)

(Suara NTB/why)

CIRI UPAL - Kasatreskrim Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa Kamis (14/5) menunjukkan ciri fisik uang rupiah palsu yang disita Unit Tipidter.

(Suara NTB/ist_bpkp)

TELECONFRENCE - Kepala BPKP NTB, Dessy Adin saat teleconfrence dengan Korsupgah KPK, membahas pengawasan penggunaan dana Covid - 19.

Pantau Dana Covid-19, BPKP Koordinasi dengan KPK Mataram (Suara NTB) BPKP Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi dengan KPK terkait teknis pengawasan dana Covid-19.

Rapat via video conference itu berlangsung Senin (11/5) antara BPKP dengan tim Korsup Pencegahan (Krosupgah) KPK. Menurut Kepala Perwakilan BPKP NTB, Dra. Dessy Adin, MM, M.Si., pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB. “Pengawasan itu, terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, pengawasan atas pelaksanaan percepatan

penanganan covid-19 dari aspek penanganan bidang kesehatan,” kata Kepala BPKP yang baru dikukuhkan ini.

Pengawasan lain terkait aspek penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hal penting lainnya adalah aspek dukungan pemulihan ekonomi, industri, serta aspek peran serta BUMN atau BUMD dalam penanganan Covid-19.

“Ini sesuai kewenangan berdasarkan Inpres nomor 4 Tahun 2020, BPKP diamanahkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan yang terkait dengan upaya percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya.

Proses distribusi bantuan dan pengalokasian anggaran masih berlangsung, sejalan dengan itu BPKP terus melakukan perannya dalam pendampingan, review, serta pemantauan pada 11 Pemda.

Sementara di Pemprov NTB sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah untuk percepatan penanganan Covid-19. Ini sesuai instruksikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rakor, KPU NTB Pastikan Kesiapan Teknis Penyelenggaraan Pilkada Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi dasar hukum pemundaan pelaksanaan Pilkada serentak yang sedianya akan digelar 23 September bergeser menjadi 9 Desember. Penundaan itu dilakukan dengan pertimbangan Pilkada berat dilaksanakan dalam situsai dan kondisi yang genting pandemi Covid-19.

Kini KPU tengah menggodok aturan tindak lanjut Perppu tersebut dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan dan jadwal serta teknis penyelenggaraan pemilu. Pasalnya krisis pandemi Covid-19 ini masih belum memiliki kepastian kapan akan berakhir, sehingga KPU selaku penyelenggara teknis harus mempersiapkan diri menyelenggarakan Pilkada di tengah bayang-bayang Covid-19.

Terkait hal itu, KPU mulai menggelar rapat untuk menerima saran dan masukan dari jajarannya terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada di tengah situasi krisis Covid-19 ini. KPU Provinsi NTB langsung melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Jaringan (Daring) Teknis Penyelenggaran Pemilihan 2020.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa pemilihan serentak 2020 akan dilaksanakan di bawah bayang-bayang Covid-19. Kendati demikian, sebagai penyelenggara pemilu harus siap dengan kondisi kenormalan baru ini.

“Bisa saja tahapan teknis pencalonan Kepala Daerah

(Suara NTB/ist)

RAPAT VIRTUAL - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud bersama Komisioner lainnya tengah melakukan rapat teknis secara virtual dengan KPU kabupaten/kota terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada di bawah bayang-bayang Covid-19. khususnya pencalonan perseorangan kembali berjalan, namun tak seperti biasa lagi, harus ada protokol pencegahan Covid-19 nya,’’ ungkap Suhardi.

Karena itu, Suhardi berharap setiap kabupaten/kota se-NTB mampu memberikan masukan yang konstruktif terhadap perubahan regulasi Pilkada ini di bawah bayangbayang covid-19. Sehingga PKPU yang akan diterbitkan nantinya bisa lebih komprehensif. Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya mengingatkan kepada jajaran di 10 kabupaten/kota di NTB agar dalam pelaksanaan tahapan Pilkada yang bersentuhan dengan masyarakat supaya diterapkan protokol Covid19 dengan ketat.

Karena itulah, Ansori mendorong Sekretariat KPU Kabupaten/Kota supaya mulai mer-

ancang kebutuhan anggaran menyangkut protokol pencegahan Covid-19, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya yang memang sebelumnya tak pernah ada diprogramkan.

“Tapi karena ada Covid-19 ini mulai sejak dini KPU kabupaten/kota harus merancang kebutuhan anggaran yang diperlukan. Misalnya anggaran pembelian masker dan handsanitizer untuk para petugas yang melaksanakan verifikasi faktual dukungan dan coklit data pemilih,” katanya.

Ditegaskan Ansori bahwa anggaran tersebut mau tidak mau harus dialokasikan, karenanya KPU kabupaten/ kota harus segera melakukan simulasi anggaran, terutama untuk mengetahui besarannya, sumber anggarannya dan apakah anggaran yang ada sudah mencukupi ataukah tidak. (ndi)

Kebijakan tersebut disusul dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Sebelumnya Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Inspektur Provinsi NTB, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD. Pertemuan membahas penajaman strategi penanganan Covid-19, yaitu

penanganan bidang Kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial, dan penanganan dampak ekonomi terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sangat terdampak dengan wabah Covid-19.

Dari strategi yang dirumuskan, ditentukan perangkat daerah yang secara teknis terlibat dalam penanganan Covid-19. Rencana Kebutuhan Belanja, serta teknis penganggarannya. Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan APIP Pemda akan terus bersinergi menjaga akuntabilitas keuangan dalam rangka penanganan Covid-19. (ars)

Dukungan Partai Berkarya Mengerucut ke Paket Mo-Novi Mataram (Suara NTB) – Dukungan partai politik kepada pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Mahmud Abdullah – Dewi Noviani (Mo-Novi) di Pilkada Sumbawa 2020 berpotensi bertambah. Baru-baru ini satu parpol mengisyaratkan akan ikut bergabung dalam gerbong koalisi pendukung paket Mo-Novi.

Parpol yang sudah memberikan sinyal akan melengkapi kekuatan koalisi pasangan Mo-Novi itu yakni Partai Berkarya. Jika Partai Berkarya ikut bergabung maka paket Mo-Novi akan mengantongi tiket dukungan lima parpol.

Sebelumnya diketahui sudah ada kesepakatan koalisi empat parpol untuk menjadi partai pendukung dan pengusung paket Haji Mo-Novi di Pilkada Sumbawa yakni PKS, Hanura, NasDem dan PKB. Sekretaris DPW Partai Berkarya NTB, Indra Jaya yang dikonfirmasi terkait hal itu tak menampiknya.

Bahwa kemungkinan besar Berkarya di Pilkada Sumbawa akan mendukung pasangan Mo-Novi. Sebab dari hasil pembahasan di tingkat DPW Berkarya NTB, arah dukungan sudah mengerucut kepada paket Mo-Novi.

“Tingkat DPW sudah sepakat dukung paket Haji Mo-Novi di Pilkada Sumbawa,” terangnya. Indra mengungkapkan alasannya bahwa dari berbagai pertimbangan yang ada, paket Haji Mo-Novi paling memenuhi syarat untuk didukung dan diusung Partai Berkarya.

Hanya saja, DPW Berkarya NTB belum membuat usulan secara resmi kepada DPP untuk mengajukan paket Mo-Novi di Pilkada. Namun dia memastikan pihaknya segera akan mengajukan secara resmi paket Mo-Novi ke DPP untuk diusulkan agar bisa mengantongi tiket Berkarya di Pilkada Sumbawa.

Meskipun, keputusan final arah dukungan Pilkada di DPP. Tetapi dirinya menegaskan arah dukungan DPP akan selaras usulan disampaikan oleh pengurus di daerah. “Paket Haji Mo-Novi tinggal kita ajukan ke DPP,” imbuhnya.

Pasalnya paket Mo-Novi pun sudah ada kepastian parpol mitra koalisi. Sehingga dipastikan Berkarya tidak sia-sia memberikan dukungan.

Karena syarat dukungan parpol sudah melebihi ketentuan persyaratan.

Dia memperkirakan DPP akan menerbitkan SK dukungan balon kada di Pilkada secara serentak Bulan Agustus dengan skenario Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember. “Kemungkinan Agustus nanti terbit SK DPP,” tandasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 15 Mei 2020

Halaman 8

Jaksa Kawal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Kejari Sarankan Polemik Sesait Dituntaskan

Tanjung (Suara NTB) Polemik pemberhentian 5 perangkat desa (2 mengundurkan diri) di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Kejari tak ingin masyarakat dirugikan lebih lama karena menggantungnya APBDes, Kejari pun meminta Inspektorat Lombok Utara turun.

“Saran saya untuk Inspektorat kalau ada waktu agar melakukan pengkajian bersama. Kita cari solusi paling lambat satu minggu selesai, sambil dikomunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa yang ada,” pesan Kasi Datun Kejari Mataram, I Putu Agus Ary Artha, kepada wartawan, Kamis (14/5).

Ia minta percepatan penyelesaian kasus Sesait, lantaran masyarakat desa setempat dirugikan. Sebab menurut informasi yang didapatkan, sudah masuk bulan lima namun penyerapan anggaran desa Sesait masih nol.

Di tengah situasi Covid ini, Putu Agus mengingatkan masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah baik melalui APBD maupun APBDes. Masyarakat terombangambing dengan ketidakpastian bantuan, mulai dari bantuan BLT Dana Desa, ataupun bantuan dari sumber anggaran lain.

Menurutnya, data masyarakat harus segera masuk ke Dinas Sosial untuk menerima bantuan. Mengingat situasi saat ini, tidak menguntungkan bagi siapapun, termasuk warga Sesait. Maka, tegas Putu Agus ia kembali menyarankan agar semua pihak bisa duduk bersama, memediasi untuk melihat permasalahan yang ada.

“Jadi kita ikuti aturan hukum. Maka andai kata 5 perangkat desa itu tidak salah menurut aturan, maka mohon dikomunikasikan. Supaya adminstrasi desa ini bisa berjalan dan keuangan desa bisa berputar,” ujarnya. “Kalau seperti ini yang dirugikan adalah masyarakatnya. Mari kita buang ego masing-masing,” ujarnya lagi.

Pemkab tambahnya, dipersilakan melibatkan pihak lain agar polemik ini cepat selesai. Terganjalnya DD dan ADD Sesait berimbas langsung pada pencairan BLT DD yang tidak bisa dilakukan Pemdes. Padahal anggaran itu diperuntukkan bagi warga tidak mampu. (ari)

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di daerah ini. Dengan ditandatanganinya MoU antara Pemkab Loteng dengan Kejari Loteng, terkait pengawasan dan pengawasan anggaran Covid-19 di Loteng.

Kesepakatan kerjasama ditandatangani Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., dan Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.M.M.H., bertempat di pendopo Bupati Loteng, Kamis (14/5).

Dengan begitu diharapkan pengelolaan anggaran Covid19 di Loteng bisa maksimal.

Dan, tentunya potensi terjadinya penyimpangan bisa diminimalisir sejak dini.

“Keikutsertaan pihak kejaksaan dalam mengawal anggaran Covid-19 merupakan bentuk sinergisitas antar lembaga pemerintah dalam mengawal dan mengawasi anggaran penanganan Covid-19 didaerah ini,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Ia mengatakan, kondisi penyebaran Covid-19 mengharuskan Pemkab Loteng melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah. Namun demikian, pengelolaan dan penggunananya tidak boleh asal. Harus tetap mengacu pada aturan yang ada. Jangan sampai terjadi kesalahan.

Disinilah keterlibatan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sangat diharapkan. Supaya pengelolaan dan penggunaan anggaran Covid19 di Loteng bisa maksimal.

Sehingga bisa tepat sasaran dalan penyalurannya serta tepat manfaat bagi masyarakat dan daerah ini. “Dengan keterlibatan jaksa dalam hal ini, kita juga harapkan OPD pengelola anggaran Covid-19 transparan. Jangan merasakan diintip,” terangnya.

Di tempat yang sama Kajari Loteng, Ely Rahmawati menegaskan keterlibatan jaksa dalam mengawal pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar. Dalam upaya mendukung kelancaran pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. “Keterlibatan jaksa dalam hal ini sebagai salah satu wujud penjabaran tugas dan fungsi pokok kejaksaaan. Untuk memastikan anggaran penanganan Covid-19 benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Eli menjelaskan, pengawalan dan pendampingan yang diberikan nantinya menyangkut hampir semua aspel.

Terutama aspek pertimbangan hukum terhadap program

Selong (Suara NTB) Sebanyak 2.000 lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lotim diperkirakan akan pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini. Kepulangan PMI inipun menjadi atensi di tengah wabah Corona (Covid-19). Dipastikan setiap PMI yang pulang sesuai prosedur penanganan Covid-19.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (14/5), Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, menjelaskan bahwa dengan dibukanya Bandara dan Pelabuhan, peluang kepulangan PMI akan lebih besar di tengah wabah Corona.

Sehingga pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan terus

berkomunasi bersama BP3TKI dan perusahaan.

Disnakertrans Lotim juga sudah memberikan informasi tersebut ke tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-29 Lotim terkait pemulangan PMI tersebut. Akan tetapi, sejauh ini belum diketahui persis data kepulangan. Hanya saja berdasarkan data kepulangan pada April-Mei tahun ini diperkirakan di angka 2.000 untuk Lotim, mengacu dari data keberangkatan April-Mei 2018.

Kepulangan 2.000 lebih PMI ini dari berbagai negara, seperti

(Suara NTB/kir)

PENGAWALAN ANGGARAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT dan Kajari Loteng Eli Rahmawati, S.H., menandatangani MoU pendampingan dan pengawalan anggaran Covid-19, di pendopo Bupati Loteng, Kamis (14/5). atau rencana penggunaan ang- yang bersumber dari anggaran juga ikut turun langsung mengaran penanganan Covid-19 penanganan Covid-19. Dan, itu gawasi pelaksanaan program oleh pemerintah daerah. Su- sudah mulai dilakukan. Dima- yang terkait penanganan Covpaya arah penggunaan angga- na tim dari Kejari Loteng juga id-19. Salah satunya penyaluran tersebut tepat dan sesuai ikut turun langsung pada saat ran program JPS Bersatu secara hukum. Sehingga po- penyaluran program Jaringan yang kemarin,” timpal Eli ditensi terjadinya pelanggaran Pengaman Sosial (JPS) sejak hadap Sekda Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., dan awal pekan kemarin. hukum bisa dicegah.

“Jadi bukan hanya pertim- sejumlah kepala OPD pengeloTidak hanya itu, jaksa juga akan ikut turun langsung men- bangan hukum saja. Tetapi la anggaran Covid-19 lingkup gawal penyaluran program jika memang dibutuhkan kita Pemkab Loteng. (kir)

2.000 TKI akan Mudik ke Lotim Tujuh Pasien Positif

(Suara NTB/kir)

TUNTUT TRANSPARANSI - Warga desa mangkung, kecamatqan Praya barat saat datang ke kantor desanya, menuntut transparansi penyaluran JPS, Kamis (14/5).

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan menahan jatah alokasi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat bagi 220 Kepala Keluarga (KK). Lantaran data penerima program JPS Bersatu yang diajukan Pemerintah Desa Mangkung ke Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, tidak sesuai dengan data yang ada di Basis Data Terpadu (BDT).

Demikian diungkapkan Plt. Camat Praya Barat, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, Dinsos Loteng sendiri sudah meminta Pemdes Mangkung untuk mengajukan nama penerima program JPS Bersatu sesuai alokasi serta data BDT yang ada.

Namun sampai batas waktu penyalutan program JPS Bersatu, Pemdes Mangkung tak kunjung memberikan data yang diminta. “Atas pertimbangan tersebut, diputuskan jatah JPS Bersatu untuk Desa Mangkung ditahan sementara,” ujarnya.

Herdan mengatakan, dalam penyaluran program JPS Bersatu, sumber datanya sudah jelas. Harus yang berasal dari BDT. Tidak boleh dari luar BDT. Sehingga solusinya sekarang, kalau mau jatah JPS Bersatu diberikan, maka Pemdes Mangkung harus menyerahkan data penerima sesuai data di BDT. Desa Mangkung sendiri menjadi satu-satunya desa di Loteng yang jatah JPS Bersatu-nya ditahan, akibat persoalan data. Akibatnya, pada Kamis pagi warga desa setempat menggelar aksi protes di kantor desa. Selain meminta transparansi anggaran penanganan Covid-19, warga juga meminta aparat desa bertanggung jawab. Karena sampai saat ini hanya desa Mangkung yang belum menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

“Tadi pagi warga memang sempat mendatangi kantor desa. Untuk mendesak soal transparansi dana penanganan Covid-19 termasuk kepastian penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah yang sampai saat ini belum ada satupun yang diterima oleh warga,” sebutnya. (kir)

(Suara NTB/yon)

Jatah JPS Desa Mangkung Ditahan

Moh. Hirsan

Demo Data Penerima JPS

Kaur Kesra Bagik Payung Selatan Diberhentikan

Selong (Suara NTB) Ratusan warga Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kamis (14/5) menggedor kantor desa setempat. Tindakan yang dilakukan oleh warga ini diduga menyusul data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bantuan dampak virus Corona (Covid-19) yang dinilai amburadul. Aksi unjuk rasa ini berujung pada pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Zulkarnaen.

Kedatangan ratusan masyarakat ke kantor desa diketahui secara spontan. Masyarakat yang awalnya hanya membicarakan pendistribusian bantuan secara kekeluargaan spontan berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa Bagik Payung Selatan. Tampak terlihat masyarakat tumpah ruah, mulai dari anak-anak, remaja, tokoh masyarakat hingga kaum-kaum ibuibu bersorak menuntut bantuan supaya dibagi rata ke masyarakat.

Bahkan masyarakat juga menuntut supaya Plt. Kades Bagik Payung Selatan, Fauzi diminta untuk memberhentikan Kaur Kesra, Zulkarnaen yang diduga melakukan pendataan dengan mengedepankan keluarganya dan dinilai kinerjanya selama ini sangat buruk. Tuntutnya pemecatan inipun dikabulkan oleh Plt. Kades yang tertuang dalam surat resmi disertai tanda tangani dan cap stempel.

Kepada awak media, Plt. Kades Bagik Payung Selatan, Fauzi, men-

gatakan jika pemberhentian kepada Kaur Kesra sebagaimana tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dengan segala persoalan yang ada.

Seperti yang bersangkutan tidak pernah mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya, melakukan pendataan gizi buruk maupun penyediaan data penerima bantuan. Kinerja yang buruk ini pun, kata Fauzi, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan dengan beberapa teguran, namun tidak pernah diindahkan.

Menanggapi hal ini, Kaur Kesra Desa Bagik Payung Selatan, Zulkarnaen membantah tidak mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya. Dikatakannya, pemecatan ini tidak sesuai prosedur dan sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iapun berjanji akan menyelesaikannya sesuai peraturan yang ada dan sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim.

“Seharusnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang saya perbuat, harus ada teguran pertama, kedua, ketiga barulah ke langkah yang lebih tegas. Tapi ini tidak ada,” protesnya.

Kebijakan yang berujung pada pemecatan dirinya, menurut Zulkarnanen, merupakan kebijakan sepihak dan adanya kepentingan dari oknum-oknum tertentu. Untuk itu, ia tidak akan tinggal diam dan berencana membawa persoalan ini

ke ranah hukum untuk diselesaikan secara hukum.

Terpisah, Camat Suralaga, Agus Masriadi, menyampaikan jika pemberhentian perangkat desa atau Kaur Kesra di Desa Bagik Payung Selatan diakuinya sudah mendapat persetujuan dari Camat Suralaga atas segala pertimbangan yang ada.

Sehingga semestinya sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan di kemudian hari karena apa yang menjadi tuntutan masyarakat sudah dipelajari dan dipahami.

Iapun menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Plt. Kades sudah sesuai kewenangannya. (yon)

HILANG HLG BPKB R2 KAWASAKI LX 250S DR. 2542 DU NOKA/NOSIN : JKALX250S8DA01604/LX250DEA34547 AN PAUL BRENTON DOUGLES HLG SKTR DASAN AGUNG KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR. 5549 DQ NOKA/NOSIN : MH32P20078K781317/2P2915205 AN.HASAN BASRI HLG DSKTR BANYU MULEK HLG STNK R6 TOYOTA DYNA RINO DR.8033D NOKA/NOSIN : BY43-000868/1064116 AN.ELY SURIANA HLG SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA

Malaysia, Hongkong, Singapura, Dubai, Jepang, dan beberapa negara penempatan lainnya. Ditegaskannya, kepulangan PMI itu melalui prosedur kesehatan yang ada.

Di pelabuhan ataupun di Bandara dilakukan pemeriksaan ketat sehinga akan cepat dideteksi. Terlebih di negara-negara penempatan ada kedutaan, BP2PMI yang kemudian menginformasikan ke pemerintah provinsi satu hari sebelum sampai ke provinsi untuk penjemputan baik yang legal maupun ilegal.

Terkait 7 orang PMI Lotim yang dideportasi beberapa waktu lalu rata-rata sehat dan sampai sekarang tidak ada terindikasi Corona. Dijelaskannya, deportasi tersebut biasanya terjadi karena PHK sehingga pemulangan oleh perusahaan disertai uang pesangon, izin tinggal sudah over stay sehingga begitu dirazia dipulangkan, termasuk pengaruh dinyatakan sakit tapi tidak positif corona, pengaruh razia yang di mana dapatkan pekerja tidak memiliki dokumen yang lengkap.

“Untuk Lotim, tetap memiliki kekhawatiran. Terkait dengan diprediksi pemulangan besar-besaran termasuk di NTB. Langkah antisipasi sesuai protokol kesehatan apabila terdapat gejala.

Untuk itu, desa harus aktif melalukan pengawasan sampai dengan selesai Covid19,”pungkasnya. (yon)

Corona Dipulangkan

Praya (Suara NTB) Satgas Gugus Penanganan Covid-19 Lombok Tengah (Loteng) kembali memulangkan sebanyak tujuh orang pasien positif corona usai menjalani perawatan di RSUD Praya, Kamis (14/5). Dengan begitu total sudah 16 orang pasien positif corona yang dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan sampai sejauh ini. Sehingga kini tinggal tersisa 8 pasien positif corona yang masih menjalani perawatan di RSUD Praya.

Selain itu Satgas Covid-19 Loteng juga memulangkan beberapa orang yang masuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Termasuk di dalamnya pasien positif corona berinisial R (44) warga Desa Ganti Kecamatan Praya Timur yang sehari sebelumnya dirilis oleh pemerintah provinsi sebagai pasien positif corona. “Pemulangan pasien positif corona ini bisa menjadi pertanda yang baik bagi Loteng,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Kamis sore kemarin.

Bahwa tren penyebaran virus corona di Loteng sudah menunjukkan tanda-tanda menurun.

Hanya saja, hal itu tidak lantas memuat Pemkab Loteng lengah.

Kewaspadaan tinggi tetap diterapkan. Untuk mencegah meluaskan kembali penyebaran virus corona di daerah ini.

Terlebih, Loteng sendiri diambil berada ditengah-tengah daerah yang tingkat penyebaran virus coronanya cukup tinggi. “Kita melihat tren penyeba-

ran virus corona sudah mulai turun. Dengan banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Tapi soal kebijakan kita tidak boleh longgar, tetap harus ketat,” ujarnya.

Karena pada dasarnya penyebaran virus corona belum sepenuhnya berlalu. Masa pandemi virus corona masih berlangsung. Sehingga walaupun ada tanda-tanda penurunan penyebaran virus corona, penangananya tetap sama. Sampai kondisi penyebaran virus corona benar-benar terkendali.

Masyarakat pun diharapkan tetap waspada. Jangan kemudian karena merasa sudah ada penurunan penyebaran virus corona, kemudian melanggar intruksi pemerintah. Karena memang kondisi pandemi masih berlangsung. Belum ada rencana pencabuan status dari pemerintah. “Prinsipnya jangan lengah. Walaupun kondisi sudah mulai menurun. Jangan sampai karena kita lengah, virus corona kembali menyebar,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, SKM., mengatakan terhadap 8 orang pasien positif corona yang masih tersisa, dua orang diantaranya tetap akan menjalani perawatan di RSUD Praya. Karena masih ada gejala sakit. Sedangkan 6 orang lainnya akan dipindahkan ke tempat karantina di eks Aerotel Praya. Sembari menunggu hasil uji swab yang terakhir. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 15 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

“Dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir Ramadhan.”

(Hadits Riwayat Bukhari)

Konsisten dalam Kebaikan Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PEMBACA yang mulia, setiap kita tentu ingin menekuni suatu amalan, misalnya di bulan Ramadhan tahun ini kita berusaha konsisten membaca Al-Qur’an sehari satu juz (one day one juz). Namun, hiruk pikuk kehidupan dunia sering kali mengalahkan azam yang mulia tersebut.

Kesibukan bekerja, jualan, dan aktivitas sosial yang selalu menuntut untuk diselesaikan, menjadi kendala untuk merealisasikan amalan itu.

Belum lagi kala tangan dan mata yang amat berat melepas layar sentuh (gadget) yang kerap menggoda untuk terus memandanginya. Akhirnya tinggal penyesalan, hanya sepintas lalu dan kemudian keinginan itu hanya pernah hadir dalam angan-angan saja dan musnah dengan alasan yang justru kita buat sendiri.

Dalam suatu hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: dari Umar bin Al Khaththab, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan itu.” (Hadits Riwayat Bukhari Muslim).

Berdasar pada hadist yang mulia ini, bagi kita umat Mukmin pondasi yang perlu dibangun untuk konsisten dalam kebaikan yang paling utama adalah niat. Analogi niat itu seperti saat puasa, kita perlu istiqomah dan berusaha setelah kita berniat di malam hari bulan Ramadhan itu. Secara logis, seharusnya umat Mukmin yang tidak makan atau minum serta tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya fitrah manusia, tentu bisa kebingungan karena diterpa rasa lapar yang teramat hebat ini. Tetapi, karena niat yang ikhlas karena Allah, seorang Muslim akan tenang-tenang saja, itulah salah satu aspek niat yang kuat.

Membaca Al-Qur’an atau beragam aktivitas bermanfaat lainnya juga demikian. Oleh karena itu, sebelum ingin melakukan apapun, pastikan niat dalam hati sudah cukup kuat agar terus terdorong hati untuk benar-benar menepatinya.

Untuk menghindari kejenuhan dan kamalasan itu kemudian, Allah SWT mengajak umat munusia untuk berlomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat). Artinya, dalam suatu kebaikan jangan suka menunda-nunda alias lakukan segera. Sering kali memang, ketika hati sadar akan niat yang mesti segera dilakukan, situasi dan kondisi kadang kurang mendukung. Di sini biasanya terjadi pertentangan dalam hati. Tentu pilihan terbaik adalah jangan memilih untuk menunda, walaupun sejatinya kurang konsentrasi atau akan terganggu keadaan.

Bersegara kepada kebaikan itu sebetulnya juga refleksi dari ayat Al-Qur’an tentang karakter orang yang bertakwa sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat Islam untuk bersegera dalam kebaikan, seperti sholat, menuju ampunan Allah dan menunaikan zakat. Sebab, niat baik, jika ditunda kemungkinan terbesarnya adalah tidak terlaksana. Al-Qur’an juga senantiasa menegaskan seruan sabar dalam melaksanakan kebaikan. Ini artinya konsisten dalam kebaikan itu berat, “wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, dan kuatkanlah kesabaran itu, disertai kesiapsiagaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung.” (Ali-Imran: 200).

Maka melalui ibadah puasa ini kita belajar akan pentignnya konsisten dalam kebaikan yang diawali dengan niat dan bersegera dalam kebaikan itu. Konsistensi dalam bersikap merupakan unsur terpenting dalam pembentukan kepribadian Islami, di samping berkata serta bertindak secara benar. Pigur sang teladan akhir zaman, baginda Rasulullah merupakan contoh yang utama dalam hal sikap konsisten.

Demikian, semoga bermanfaat.

RADIO

Manfaatkan Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan dengan Optimal Praya (Suara NTB) Bulan Ramadhan sudah menapaki 10 malam terakhir. Hal itu berarti umat Islam telah melaksanakan lebih dari setengah bulan Ramadhan dan tentu tiada terasa akan meninggalkan kita.

Pengasuh Ponpes AlUmariyah Batunyala Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah, TGH.Abdullah Zulfa HU, mengingatkan agar umat Islam kian fokus menjalankan ibadah di 10 malam terakhir Ramadhan.

“Masih belum terlambat bagi yang ingin mengejar apa yang luput di awal. Manfaatkan waktu di Ramadhan kali ini dengan sebaik-baiknya,

Ramadhan yang akan datang mungkin kita tidak akan jumpai lagi,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (14/5).

Walaupun kita dalam keadaan dilanda wabah Corona, namun memperbanyak ibadah apalagi ibadah di malam hari sangat dianjurkan.

Untuk itu, hendaknya setiap Muslim semakin fokus di sisa akhir Ramadhan ini. “karena diriwayatkan bah-

wa barangsiapa yang Salat Isya’ berjamaah maka dia terhitung salat setengah malam dan barang siapa salat Subuh berjamaah maka terhitung dia salat malam sepenuhnya,” ujar pengurus DPW Syarikat Islam NTB ini.

Ditambahkan adanya pagebluk atau wabah yang melanda kini jangan sampai menghalangi umat Muslim untuk melaksanakan salat

(Suara NTB/ist)

BUKA PUASA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran buka puasa bersama relawan Covid19 di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar.

Gelar Buka Puasa Bersama

Bupati Lobar Beri Motivasi Relawan Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama puluhan Relawan Pencegahan Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19. Kegiatan ini dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah Lobar H. Baehaqi dan beberapa Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang dilaksanakan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (12/5) lalu.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan, acara berbuka bersama hendaknya dijadikan momen-

tum untuk memperkuat mental diri dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih-lebih di masa Covid-19 ini yang mana pemerintah banyak disalahkan.

Ia berpesan kepada semua Tim Relawan Covid-19 BPBD agar tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai Tim Pencegahan Covid-19 apalagi ini bertepatan dengan Bulan Ramadhan bulan penuh berkah.”Tetap semangat dalam bertugas tim Relawan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah tercinta kita ini dan kita juga tetap berdo’a semoga wabah ini segera berlalu,” tutup Fauzan.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan,

SSTP., menegaskan, relawan memiliki peran penting kaitannya dengan upaya mitigasi dan penanggulangan suatu bencana. Dengan adanya bencana non alam Covid-19 ini, para relawan BPBD Lobar dapat secara optimal berperan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Lobar.

“Para relawan yang ada ini agar jadi garda terdepan pencegahan dan penanganan Covid19 di daerah. Maka dari itu kita akan bekali terkait protokol pencegahan Covid-19 dan pedoman langkah-langkah yang harus diambil, sehingga mereka mampu mengedukasi dan memberi pemahaman yang benar pada masyarakat,” ungkap Mahnan.(her)

secara berjamaah. Paling tidak berjamaah bersama keluarga di rumah.

Bahkan momen ini bisa kita manfaatkan untuk mengajak keluarga mendirikan salat berjamaah dalam rumah. “Bukankah seorang suami disebut sebagai imam dalam rumah tangga,” tuturnya. (dys)

TGH. Abdullah Zulfa HU

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ayam Bakar Madu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 MEMILIH menu makanan berbuka dan sahur tentu tidak akan 1234567890123456789012345678901212 habis-habisnya. Banyak menu makanan berbuka dan sahur yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bisa dipilih sesuai selera. Misalnya, menu Ayam Bakar Madu, 1234567890123456789012345678901212 tidaklah salah Anda coba. Jika selama ini, menu ini hanya dinik1234567890123456789012345678901212 mati di rumah makan atau restoran favorit, tapi dengan kebijakan 1234567890123456789012345678901212 pemerintah yang melarang berkumpul dalam jumlah banyak, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 termasuk di rumah makan dan restoran, kita bisa mencoba 1234567890123456789012345678901212 membuatnya di rumah. Na, jika Anda ingin mencoba untuk mem1234567890123456789012345678901212 buat menu ini di rumah, berikut ini cara membuat Ayam Bakar 1234567890123456789012345678901212 Madu sebagaimana dikutip dari brilicious.brilio.net.

1234567890123456789012345678901212 Bahan-bahan : 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 6 potong sayap ayam 1234567890123456789012345678901212 - 4 sdm minyak goreng 1234567890123456789012345678901212 - 4 sdm madu 1234567890123456789012345678901212 Bumbu halus: 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 6 siung bawang merah 1234567890123456789012345678901212 - 1/2 sdt lada bubuk 1234567890123456789012345678901212 - 1 sdt garam 1234567890123456789012345678901212 - 3 siung bawang putih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 1/2 sdt ketumbar 1234567890123456789012345678901212 - 1 sdm kecap asin 1234567890123456789012345678901212 - 1 ruas jahe 1234567890123456789012345678901212 - air secukupnya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 - 1 sdm kecap manis 1234567890123456789012345678901212 Cara memasak: 1234567890123456789012345678901212 1. Masak ungkep ayam dengan bumbu haluskan sampai 1234567890123456789012345678901212 matang. Angkat dan biarkan dingin.

1234567890123456789012345678901212 2. Oleskan madu dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 minyak goreng pada 1234567890123456789012345678901212 ayam.

1234567890123456789012345678901212 3. Bakar 1234567890123456789012345678901212 ayam sampai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berwarna 1234567890123456789012345678901212 cokelat 1234567890123456789012345678901212 kehitaman 1234567890123456789012345678901212 di bagian 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 luar.

1234567890123456789012345678901212 Selamat 1234567890123456789012345678901212 menco1234567890123456789012345678901212 ba.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/dys)

Akhir Ramadhan

Pengemis Musiman Mulai Bermunculan Selong (Suara NTB) Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan bahkan menjelang lebaran, pengemis mulai bermunculan di Lombok Timur (Lotim). Pemandangan ini rutin terjadi, bahkan menjadi persoalan klasik setiap tahunnya saat mendekati Lebaran. Ironisnya, para pengemis tersebut menyasar instansi pemerintahan di Kabupaten Lotim, selain beraksi di jalan raya.

Pantuan Suara NTB selama bulan Ramadhan ini, beberapa pengemis musiman tersebut terlihat dengan gagahnya memasuki ruang kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lotim. Penampilan dari pengemis inipun patut dipertanyakan, karena pakaiannya yang bagus disertai tubuh yang sehat. Tak jarang pengemis yang datang mengatasnamakan diri mencari sumbangan untuk panti asuhan, musala dan pembangunan masjid.

Seperti salah satu pengemis yang ditemui di kantor Bupati Lotim, Rabu (13/5) kemarin, pengemis yang mengaku dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan jika dirinya membawa sumbangan untuk masjid di tempat tinggalnya.

Kondisi ini menjadi masalah

(Suara NTB/yon)

PEMINTA - Salah satu peminta sumbangan sedang meminta belas kasih para pegawai di Kantor Bupati Lotim. tersendiri bagi pemerintah yang menjadi sasaran empuk bagi para pengemis khususnya ketika bulan Ramadhan.

Di samping itu, pengemis di jalan-jalan utama di Kabupaten Lotim juga mulai bermunculan. Hampir di semua simpang empat di Lotim terdapat pengemis yang meminta-meminta kepada pengendara jalan.

Strategi yang dilakukan pun bervariasi untuk mendapat simpati masyarakat, mulai dari berpura-pura sakit, menggunakan pakaian lusuh dan robek, hingga yang paling tak pantas dilihat dengan melibatkan anak-

RADIO

anak dengan cara digendongnya.

Seperti terlihat di simpang empat PTC Pancor, di jalan utama memasuki Kota Selong ini menjadi lokasi yang cukup strategis bagi pengemis untuk mengumpulkan uang dari pengendara. Pasalnya, di lokasi ini arus keramaian cukup tinggi karena berada di pusat perbelanjaan di Kota Selong.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, SKM,MM., tidak menampik adanya pengemis yang terlihat di beberapa ruas jalan hingga memasuki perkantoran. Apalagi, kata dia, sebagian besar

pengemis ini bersifat musiman dengan memanfaatkan bulan Ramadhan untuk mengais rezeki. Sementara, masyarakat pasti memberikan dengan harapan dapat menambah amal ibadah dan keberkahan di bulan Ramadhan.

Menurut, H. Ahmat, pengemis musiman tersebut rata-rata berasal dari luar kabupaten Lotim. Hal tersebut karena untuk Kabupaten Lotim memiliki program dalam hal pemberdayaan gelandangan, pengemis, orang telantar maupun orang jompo atau lanjut usia (lansia).

Menyikapi hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Lotim untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengemis musiman yang saat ini menjamur di Kabupaten Lotim.

Di samping pembinaanpembinaan terus dilakukan terutama apabila pengemis tersebut berasal dari Kabupaten Lotim. Sementara apabila berada dari luar, maka dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Penanganan pengemis dari luar ini juga penting dalam upaya mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Sementara, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lotim, H. Pathurrahman, sangat menyayangkan adanya

masyarakat yang masih mengemis, terutama untuk kepentingannya pribadinya.

Sementara, kata dia, pemerintah daerah sudah ada program-program untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan. “Memang harus ada pengawasan, ini leading sectornya Dinsos,”terangnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Lotim, Baiq Farida Afriani, mengungkapkan pihaknya hanya melakukan penertiban dan itupun tidak bisa Satpol PP bergerak sendiri, terutama ketika sudah ditertibkan para pengemis mau dibawa kemana.

Selama ini, kata dia, instansi terkait jarang merespons usai dilakukan penertiban, sehingga pengemis yang ditertibkan, tidur di Kantor Satpol PP. Kondisi inipun menurutnya sangat tidak manusiawi.

Akan tetapi, selama musim Covid-19, pihaknya tidak berani melakukan penertiban, karena tidak memiliki APD lengkap. Di mana, saat dilakukan penertiban terhadap orang gangguan kejiwaan beberapa waktu lalu, dari hasil pemeriksaan medis dinyatakan positif Covid-19. Ini tentunya sangat membahayakan keamanan dan keselamatan dari personel Satpol PP. (yon)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 Mei 2020

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi di NTB Ditiru Nasional Dari Hal. 1 Tapi nanti kita minta kabupaten/kota juga bisa memberdayakan. Ini sebagai langkah maju. Dan didukung secara moral dan spirit dengan adanya peluncuran tagar bangga buatan Indonesia,’’ ujarnya.

Sebelum adanya peluncuran tagar ini oleh Pemerintah Pusat, kata Najamuddin, NTB sudah mengkampanyekan cintai, beli dan pakai produk lokal. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengkampanyekan penggunaan produk lokal, semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Pemprov NTB sudah on the right track. ‘’Bisa saja Bali best practisenya dalam penanganan Covid-19 dari sisi medis. Tapi dari sisi penanganan dampak sosial dan ekonomi, kita sudah jalan duluan,’’ terangnya.

Najamuddin menambahkan gubernur sudah menegaskan bahwa paket bantuan JPS Gemilang tahap II secara

utuh produk lokal. Mulai dari paket sembako dan suplemennya. Jika benar-benar tak bisa dipenuhi dari produk IKM dan UMKM lokal, barulah menggunakan produk pabrikan.

Harapannya agar JPS yang disalurkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Namun dapat juga membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap bergerak di tengah pandemi Covid-19.

Kuota penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK. Beberapa bahan pokok yang dipastikan terdapat dalam paket JPS Gemilang, untuk Pulau Lombok diantaranya beras, abon ikan, minyak goreng kelapa, ikan kering serta masker dan suplemen. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa diantaranya beras, abon ikan, ikan kering, garam, kue kering lokal serta masker dan suplemen. (nas)

Persoalan Data Berbuntut Bantuan Tak tepat Sasaran Dari Hal. 1 bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan selama April, Mei, Juni 2020.

Sebagaimana pantauan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, pendistribusian JPS Bersatu sekitar 25 persen bermasalah.

Seperti, tidak sesuai dengan KTP dan NIK penerima, serta tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari desa setempat.

Temuan lain, terdapat beberapa warga yang mendapatkan lebih dari satu bantuan dari pemerintah, sehingga tim pendistribusi menunda penyaluran bantuan bagi warga penerima bantuan yang terdaftar lebih dari satu.

Lainnya, masih ada ditemukan

nama penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang memiliki kategori layak menerima bantuan tidak dapat mewakili untuk mengambil bantuan.

Masih terdaftar nama penerima bantuan yang saat ini masih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ada juga terdaftar nama penerima bantuan yang sudah tidak berdomisili di desa setempat.

Atas sejumlah temuan itu, pihak Kejati NTB sudah menyampaikan kepada tim Satgas Gugus tugas Covid – 19 Provinsi NTB untuk dilakukan perbaikan, sehingga tidak berujung masalah pidana. (ars)

Halaman 11

Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi

Pemprov Gelontorkan Anggaran Padat Karya Tunai Rp163 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelontorkan anggaran sekitar Rp163 miliar lebih untuk program padat karya tunai yang dilaksanakan di Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Seribuan paket proyek dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di NTB di tengah pandemi Corona agar masyarakat tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Program padat karyai tunai yang dilaksanakan Dinas PUPR NTB sebanyak 400 paket lebih senilai Rp55 miliar lebih dan Dinas Perkim sebanyak 900 paket lebih dengan nilai Rp108 miliar. Program padat karya ini ditargetkan tuntas akhir Juni mendatang.

Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/5) siang mengatakan program padat karya ini sedang berjalan.

Sebanyak 400 paket program padat karya tunai senilai Rp55 miliar lebih ini nantinya akan dibayar menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Skemanya diubah yang tadinya menggunakan anggaran normal tapi karena situasi kayak begini sesuai SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, daerah diharuskan menyiapkan stimulus ekonomi untuk masyarakat berupa program padat karya

tunai. Agar masyarakat bisa bekerja di situ,” kata Sahdan.

Ia menjelaskan semua bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dalam program padat karya tunai dibeli di daerah yang menjadi lokasi proyek. Misalnya, batu, pasir dan lainnya dibeli dari masyarakat setempat.

Sahdan menjelaskan dalam satu paket proyek program padat karya tunai nilainya Rp150 juta sampai Rp200 juta. Dari nilai proyek sebesar itu, sekitar 30 - 40 persen untuk upah yang dibayar langsung oleh rekanan kepada masyarakat.

Dalam satu paket proyek padat karya tunai, sebut Sahdan dapat menyerap 10 - 15 orang tenaga kerja. Sehingga, jika jumlah kegiatan sebanyak 400 paket maka kegiatan padat karya tunai tersebut menyerap 4.000 - 6.000 tenaga kerja di lokasi proyek.

“Kewajiban bagi pelaksana, penduduk setempat diutamakan. Karena pekerjaannya tak

butuh skill,” jelasnya.

Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB ini mengatakan proyek padat karya tunai ditargetkan tuntas akhir Juni mendatang. “Cuma sekarang tinggal pembayaran sedang dirapatkan dengan TAPD,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. H. Azhar, MM menyebutkan jumlah paket program padat karya tunai yang dilaksanakan sebanyak 900 paket lebih senilai Rp108 miliar. Semua paket proyek padat karya tunai tersebut merupakan pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan tahun 2020. “Semuanya nilainya sekitar Rp100 miliar,” katanya.

Azhar mengatakan sesuai target yang diberikan gubernur, program padat karya tunai ini agar dapat tuntas seratus persen pada akhir Juni atau awal Juli mendatang. “Sehingga ekonomi

Tiga Tahap Tangani Pandemi Dari Hal. 1 Kerja keras pemerintah tidak akan bisa maksimal jika masyarakat tidak ikut berperan dalam penanganan wabah Covid-19 ini,’’ katanya.

Peran yang dimaksud adalah pentingnya kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan virus ini. Peran yang sangat penting dilakukan yaitu tetap menjaga jarak (physical distancing), memakai masker, rajin cuci tangan dan selalu menjaga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wagub memaparkan sejumlah upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Ia menjelaskan bahwa Pemprov NTB melaksanakan tiga tahap dalam penanganan pandemi ini.

‘Kita bagi menjadi tiga bagian, melakukan proteksi, melakukan deteksi, kemudian melakukan respons,’’ jelasnya.

Proteksi dilakukan dalam bentuk gerakan hidup sehat, sosialisasi dan edukasi yang massif terkait Covid -19, dan menyiapkan masker bagi masyarakat.

Untuk pendeteksian, pemerintah menyediakan tiga laboratorium dalam daerah yaitu di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, di Rumah Sakit Unram dan STP Sumbawa. Laboratorium di rumah sakit ini mampu melakukan pemeriksaan hingga 264 pemeriksaan per hari, sehingga keluar angka yang jelas terkait jumlah kasus Covid-19 di Provinsi NTB. Pe-

merintah kemudian melaksanakan respons dengan menyiapkan 20 tempat karantina dan isolasi yang tersebar di beberapa wilayah di NTB ini. ‘’Jika ada kasus, cepat kita deteksi cepat kita lokalisir, cepat kita lakukan penanganan. Penanganan tersebut dilakukan sesuai standar. Kita siapkan 20 tempat karantina dan isolasi, selain adanya rumah sakit.

Untuk masyarakat yang rapid testnya reaktif, ini sangat membantu untuk mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19,’’ papar Wagub.

Dalam melaksanakan penanganan ini, lanjutnya, pemerintah mempunyai beberapa kendala. Diantaranya, masyarakat yang kurang kooperatif tidak mau memeriksakan diri, tidak melakukan isolasi mandiri. Pada beberapa kasus orang takut memeriksakan diri karena stigma negatif terhadap pasien Covid-19.

Wagub pada kesempatan itu meminta kepada seluruh peserta kuliah umum dan masyarakat luas agar tetap mengikuti aturanaturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan bersama. ‘’Sekeras apapun usaha pemerintah melawan Covid 19, tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat menjalankan protrokol kesehatan. Semua tak akan berarti. Kesadaran kita bersama adalah suatu berkah yang indah bagi kehidupan,’’ pungkasnya. (r)

Belajar dari Kasus Klaster Gowa Dari Hal. 1 Wismaningsih mengatakan, sesuai petunjuk pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda.

Jangan sampai kepulangan PMI asal NTB tersebut memunculkan adanya klaster baru Corona. Sehingga, pemeriksaan setiap orang mulai dari bandara dan pelabuhan harus benar-benar diperketat. ‘’Petunjuk pimpinan. Jangan sampai kita membentuk klaster baru. Walaupun katanya dari BP2MI, belum tahu apakah pemulangannya akan serentak atau bertahap yang ribuan orang,’’ kata Wismaningsih.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Pusat.

Pasalnya, informasi mengenai jumlah PMI asal NTB yang akan dipulangkan masih belum pasti. Ada yang menyebut 4.800 orang dan ada juga 4.200 orang.

Bahkan informasi yang diperoleh Kamis siang jumlahnya sebanyak 4.300 orang.

Ketika PMI asal NTB tersebut dipulangkan, kata Wismaningsih mereka akan dijemput langsung oleh Tim Gugus Tugas Covidi-19 Provinsi NTB. Meskipun sudah dinyatakan kondisinya sehat, tetapi sesampai di ban-

dara atau pelabuhan mereka akan diperiksa kembali sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19. ‘’Artinya, mereka di sana di bandara dan pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh Gugus Tugas Covid-19 NTB. Jadi semua di sana tim di sana, dari Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Disnaker kabupaten/kota,’’ jelasnya.

Bagi PMI yang punya gejala maka langsung dibawa dan dikarantina terpusat di kabupaten/kota. Sedangkan bagi PMI yang tidak punya gejala, bisa langsung pulang dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.

Bagi PMI yang melakukan isolasi mandiri, pengawasan akan diserahkan ke Tim Gugus Tugas Covid-19 kabupaten/kota. Menurut Wismaningsih, Lombok Timur termasuk daerah yang cukup bagus dalam penanganan PMI yang baru pulang untuk mencegah penyebaran Corona. Di mana, Pemda setempat langsung menjemput PMI yang baru pulang di bandara dan pelabuhan kemudian dibawa langsung ke lokasi karantina terpusat. (nas)

Lagi, 33 Pasien Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh Mataram (Suara NTB) Jumlah pasien sembuh akibat terjangkit Vovid-19 di NTB terus bertambah. Kamis (14/5) adal penambahan jumlah pasien sembuh sebanyak 33 orang.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kemarin. Penambahan 33 orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif.

Ke -33 pasien itu tercatat berasal dari Kota Mataram, Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Selain pasien sembuh, ada juga penambahan pasien baru sebanyak enam orang. Ini hasil pemeriksaan di Laboratorium RSUD Provinsi NTB, Laboratorium RS Unram, dan Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark sebanyak 233 sampel dengan hasil 211 sampel negatif, 16 sampel positif ulangan, dan 6 (enam) sampel kasus baru positif Covid-19.

Kasus baru positif tersebut, yaitu : Pasien nomor 351, an.

Tn. AN, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Batuyang,· Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 218. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Timur dengan kondisi baik.

Pasien nomor 352, an. Ny. N, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 156. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Timur dengan kondisi baik Pasien nomor 353, an. Ny. F, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 312.

Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram

dengan kondisi baik.

Pasien nomor 354, an. Ny. A, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 309.

Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik.

Pasien nomor 355, an. Nn. U, perempuan, usia 19 tahun, penduduk Desa Sai, Kecamatan· Suromandi, Kabupaten Bima.

Pasien pernah melakukan perjalanan ke Tangerang, Banten.

Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah.

Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik Pasien nomor 356, an. Tn. MEE, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Pasien pernah melakukan perjalanan ke Ponorogo Jawa Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik. (r)

MUI Minta Polda NTB Bantu Kawal Fatwa Idul Fitri Dari Hal. 1 tidak ada yang terkena Covid19, dan tidak ada keluar masuk orang, salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang,

masjid, mushala, tempat lain.

Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama jika ia berada di kawasan penyeba-

ran Covid-19 yang belum terkendali. Pelaksanaan salat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. (why)

masyarakat bisa bergerak dalam situasi sekarang ini,” katanya.

Program padat karya tunai yang dilaksanakan Dinas Perkim, jelas Azhar kebanyakan berupakan pekerjaan perbaikan jalan lingkungan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Untuk perbaikan jalan lingkungan dalam satu paket pekerjaan dapat menyerap sampai 50 tenaga kerja. Sedangkan perbaikan rumah tidak layak huni dalam satu paket dapat menyerap 20 - 25 tenaga kerja.

“Karena pembayaran pakai BTT, polanya padat karya tunai. Tersebar di seluruh NTB dari

Mataram sampai Sape,” terangnya.

Diharapkan BTT segera cair sehingga rekanan dapat segera membayar pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh masyarakat. Karena menurut Azhar, tidak semua rekanan dapat punya uang untuk menanggulangi langsung pembayaran pekerjaan sebelum dibayar oleh Pemda.

“BTT segera cair kalau bisa satu, dua hari ini. Mudah-mudahan karena sudah ada rapat dengan TAPD,” pungkas mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini. (nas)

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Peserta Kebingungan Mataram (Suara NTB) – Keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan diakui cukup membingungkan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya, setelah menyetujui putusan pembatalan kenaikan dari Mahkamah Agung sejak 1 Mei lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Salah seorang peserta JKN – KIS di Kota Mataram, Reivinka Rizqia Menilia, menerangkan kebijakan yang tiba-tiba tersebut cukup membingungkannya. ‘’Saya kan (ikut) BPJS Kesehatan yang mandiri (segmen PBPU, Red), jadi tanggung sendiri. Itu betul-betul semakin tidak jelas. Kalau iurannya terus tidak jelas kan membingungkan masyarakat juga,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (14/5).

Menurut Vinka, sapaan akrabnya, besaran iuran yang dibayarkan juga sampai saat ini tidak jelas. Berdasarkan informasi yang diterimanya, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. ‘’Saya bingung dengan BPJS ini, tagihan saya tidak ada berkurang untuk bulan ini (Mei, Red) tetap Rp51.000 untuk 1 orang buat kelas III,’’ ujar Vinka.

Menurutnya, peraturan tibatiba yang terus dikeluarkan pemerintah cukup membingungkan karena terlalu cepat berubah.

Di sisi lain, keputusan yang cepat berubah tersebut disebutnya menunjukkan kesan ketidakseriusan. Padahal, BPJS Kesehatan merupakan salah satu asuransi kesehatan yang menjadi pilihan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan ketidaksesuaian

besaran iuran yang diterima peserta JKN-KIS dapat dikomunikasikan dengan Kantor BPJS setempat. Menurutnya, sejak April pihaknya telah mengatur besaran iuran sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Disebutkan Sarman, besaran iuran JKN-KIS telah disesuaikan dalam aplikasi BPJS Kesehatan untuk pengguna se-Indonesia. ‘’Tinggal dicek di aplikasi keuangan riwayat pembayarannya. Banyak yang cek iuran, tapi ternyata peserta yang salah hitung. Itu terakumulasi dengan iuran 1 keluarga, dan telah dilakukan perhitungan dan penyesuaian iuran kenaikan Januari –Maret,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/5).

Terkait penurunan iuran sesuai keputusan Mahkamah Agung, Sarman menyebut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran JKN-KIS terbaru menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian. ‘’Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta (PBPU)/mandiri dan BP kelas III,’’ jelasnya.

Besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. ‘’Per 1 Juli 2020, iuran JKNKIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” ujar Sarman. Sementara untuk PBPU dan BP kelas III diberikan kebijakan khusus, dimana untuk 2020 jumlah iuran yang dibayarkan tetap sejumlah Rp 25.500, dan sisanya sebesar RP 16.500 dibayarkan pemerintah.

Iuran peserta PBPU dan BP kelas III baru akan naik pada 2021 mendatang sebeser Rp 35.000. “Itu pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” pungkasnya. (bay)

Pemprov Gandeng BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 ‘’Selamat atas pelantikannya, semoga mampu mengemban tugas dan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya,’’ pesan gubernur yang didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Gubernur juga optimis Kepala Perwakilan BPKP yang baru dapat meningkatkan kinerja BPKP lebih baik, khususnya dalam masa pendemi Covid-19.

‘’kita optimis kinerja BPKP akan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat NTB,’’ ujar gubernur.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKP Semester II thn 2019 oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru kepada Gubernur NTB. Turut menyaksikan secara daring kesempatan tersebut, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dan Pejabat lama Kaper BPKP Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo. (r)

Pasien Reguler di RSUD NTB Berkurang Dari Hal. 1 Langkah tersebut diambil untuk mengurangi potensi penularan Covid-19 di lingkungan rumah sakit.

“Kalau masih 900 (pasien) per hari, 30 persennya terkena virus, siapa yang tanggung jawab?” jelas Agus. Kendati demikian, pelayanan rumah sakit tetap dibuka untuk kasus-kasus darurat yang mengancam nyawa. “Semisal kehamilan kalau kontrol hamil biasa itu tidak perlu ke rumah sakit, tapi kalau sakit perut sampai keluar darah atau air (ketuban)

itu segera ke rumah sakit. Sakit gigi juga kalau sampai nyeri dan bernanah ya ke rumah sakit, dan lain sebagainya,” sambungnya.

Selain itu, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit juga disebutnya masih berjalan normal. Kendati demikian, pasien yang tidak memiliki gejala penyakit darurat diharapkan tidak datang ke rumah sakit.

Mengingat daya tahan tubuh pasien dengan gejala tersebut dipastikan menurun dan berpotensi tertular virus.

Dengan berkurangnya jumlah pasien reguler tersebut, Agus

menerangkan pihaknya dapat dengan leluasa mengatur tenaga kesehatan untuk fokus melakukan perawatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Dimana perawatan yang dilakukan diakuinya jauh lebih berat dibanding pasien reguler.

“Pelayanan reguler kita memang menurun, tapi sumber daya kita banyak tersedot ke pelayanan pasien Covid. Untuk pasien Covid bisa 2-3 kali perawatan pasien reguler,” ujar Agus. Untuk itu, tugas tenaga kesehatan disebutnya cukup berat dalam situasi pandemi saat ini.

Diterangkan Agus perawatan PDP Covid-19 membutuhkan sumber daya seperti penggunaan APD oleh tenaga medis, ruang isolasi khusus, dan petugas kesehatan yang terus siaga selama 24 jam. “Kalau pasien reguler tadinya perawat kita masih bisa memantau secara berkala. Jadi walaupun jumlah pasien reguler sedikit, kita lebih berat karena merawat pasien Covid,” ujarnya.

Dari total 400 petugas kesehatan yang bekerja di RSUD NTB, Agus menyebut 25 persen atau sekitar 128 petugas telah diarahkan untuk menangani kasus Covid-19

di fasilitas kesehatan tersebut. Selain itu, keselamatan tenaga kesehatan juga terus menjadi atensi, terutama dalam pencegahan penularan virus berbahaya tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan tenaga kesehatan antara lain mewajibkan penggunaan APD lengkap dan konsumsi makanan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. “Kemarin ada juga yang panas badan, sebaiknya tidak bekerja. Ada yang premorbid kita geser ke tempat yang tidak banyak bersentuhan dengan pasien PDP,” ujar Agus. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 15 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Bantuan JPS Terpijar Belum Disalurkan Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, hingga pertengahan Mei 2020 ini belum menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Terpijar untuk ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19. Mereka masih dalam proses pemberkasan data untuk pembuatan buku tabungan di tiap Desa/Kelurahan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Dompu, Tajuddin HIR kepada Suara NTB di kantornya. “Untuk JPS Terpijar ini sedang kami lakukan pemberkasan bahan pembukaan rekening,” terangnya.

Dalam proses pemberkasan tersebut, Dinsos melalui pendamping di lapangan tengah melakukan pengesahan data penerima dengan mengharuskan mereka mengisi blangko untuk pembukaan buku rekening. Selain itu, lanjut dia, tahapan ini juga dimanfaatkan untuk verifikasi dan validasi data KPM ganda.

Perkiraanya,prosestersebutrampungdikerjakanpekandepansekaligus untuk penerbitan SK Bupati-nya. “Kalau nama-nama ini sudah di SK-kan Bupati, SK inilah yang menjadi dasar bank untuk membayar.

Besarannya Rp600 ribu/KPM selama tiga bulan,” tegasnya.

Dikatakan Tajuddin HIR, sampai saat ini pihaknya belum mendapat kepastian berapa sebetulnya kuota penerima JPS Terpijar dari dana APBD II Dompu. Namun jika mengacu pada data yang sudah ada dan dalam proses validasi ini diperkirakan sekitar 3000an KPM. Untuk syarat agar tercatat sebagai KPM tak jauh berbeda, yakni masuk dalam basis data terpadu dan betul-betul terdampak Covid-19. Pun tidak menerima bantuan jenis lain. Baik itu BST pusat, JPS Gemilang maupun BLT dari dana Desa/ Kelurahan. “Tidak ada syarat khusus itu saja. Prinsipnya masyarakat tidak boleh menerima ganda,” tandasnya. (jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPRD Prihatin dan Kecewa Kisruh Data BST di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm mengaku prihatin dan kecewa terkait kekisruhan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah Kelurahan di Kota Bima.

Pengakuan itu disampaikan Alfian saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan covid-19 dengan beberapa OPD di ruang sidang DPRD Kota Bima, Kamis (14/5).

Ia mengaku lantaran adanya kekisruhan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dianggap paling gadung se indonesia, terutama netizen di media sosial. Banyak warga yang menyoroti kinerja Pemerintah.

“Kami cukup prihatin dan kecewa dengan kegaduhan ini.

Pemerintah harus mengambil

langkah otentik saat di-bully warga,” katanya.

Alfian mengatakan, kegaduhan terjadi seperti protes warga di sejumlah Kelurahan terkait data penerima BST. Bahkan warga nekat melakukan aksi protes dan penyegelan kantor Lurah.

“Saya harap hal-hal semacam ini tidak lagi terjadi. Marwah Pemerintah harus tetap dijaga,” katanya.

Kedepan Politisi Golkar ini meminta Pemkot melalui OPD teknis yakni Dinas Sosila (Dinsos) agar saling berkoordinasi dengan Pemerintah

Kelurahan dan Kecamatan data penerima BST. “Kalau ada proses pendataan yang masih janggal tidak masalah dipending dulu. Hal ini perlu saling koordinasi,” katanya.

Selain itu, Alfian juga kecewa dengan Pembatasan Sosial Berskala kelurahan (PSBK) yang mulai diterapkan Senin (11/5). Pasalnya penerapannya belum efektif, karena masih ada warga dan pejabat yang melanggar protokol Covid-19. “Berdasarkan hasil Monev kami PSBK yang diterapkan belum efektif. Pemerintah harus men-

gevaluasi,” katanya.

Sisi kelemahan lainnya adalah hingga kini anggaran PSBK juga belum kunjung dicairkan.

Ia mempertanyakan koordinasi antara pejabat yang menangani soal anggaran tersebut.

“Ini

yang dikeluhkan masyarakat. Kami juga bertanya-tanya mengapa anggaran belum dicairkan, apa masalah dan kendalanya,” pungkasnya. (uki)

Alfian Indrawirawan

Kerja Sama Pemda Dompu dengan Harian Suara NTB

Ikut Tes Cepat Massal, Bupati HBY Non Reaktif Dompu (Suara NTB) Tes cepat massal di Kabupaten Dompu tidak hanya menyasar pada ODP dan PDP Covid-19 dengan keluarganya, tapi juga dilakukan terhadap tenaga kesehatan, aparat TNI/Polri hingga jajaran Pemda Dompu. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga mengikuti tes cepat bersama jajaran pegawai di kantor Bupati, Kamis (14/5) dengan hasil menunjukan non reaktif.

Tes cepat massal di kantor Bupati Dompu Kamis kemarin berlangsung mendadak, sehingga para pegawai tidak ada waktu menghindar maupun menyiapkan diri. Namun tes ini mendapat respon baik dari para pegawai dan mengantri untuk diambil sample darahnya.

“Saya tadi surprise juga respon teman-teman pegawai di klaster 1 (kantor Bupati). Saya merancang kegiatan tes cepat hari ini secara diam-diam. Dan luar bi-

asa, antrean tadi antusiasme teman-teman di klaster 1 itu. Saya ikut senanglah,” kata H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai meninjau pelaksanaan tes cepat mahasiswa di Puskesmas Kempo, Kamis, 14 Mei 2020.

H. Bambang juga mengaku ikut melaksanakan tes cepat oleh jajaran Puskesmas Dompu Kota ini. Tes cepat dilakukan karena dirinya cukup intens berinteraksi dengan banyak orang di banyak tempat terkait Covid, termasuk dalam memotivasi langsung jajarannya di lapangan. Hasilnya pun menunjukan non reaktif.

Ia pun mengaku, akan terus menjaga motivasi dan semangat para tenaga kesehatan serta anggota gugus tugas Covid di lapangan. Untuk test cepat ini, ia bahkan keliling memberikan motivasi dan mengecek kesiapan petugas serta peralatannya. “Bagaimanapun juga, para medis kita, para

Nakes kita ini orang-orang yang sangat rentan tertular penyakit ini.

Saya ikut berada di tengah mereka, itu tadi bahwa mereka tidak sendiri,” katanya.

Terkait perkembangan kasus positif Covid-19 di Dompu yang cenderung stagnan, H. Bambang berharap agar Dompu cepat keluar dari pandemi Covid-19. Hasil swab ketiga terhadap 31 orang positif Covid-19 diharapkan akan kembali negatif, sehingga bisa dikembalikan ke lingkungan keluarganya.

“Harapan saya seperti itu (Dompu bisa lebih cepat keluar dari pandemi Covid-19),” katanya.

Tes cepat massal yang dilakukan pihaknya, kata H. Bambang, dimaksudkan untuk memastikan sebaran korban Covid-19 di Kabupaten Dompu. Ketika sebaran bisa diteksi lebih awal dan bisa dipetakan, sehingga bisa menentukan kebijakan apa yang disiapkan untuk menyelesaikan

(Suara NTB/ula)

TES CEPAT - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat diambil sampel darahnya untuk dilakukan tes cepat di gedung kantor Bupati Dompu, Kamis (14/5) (foto kanan). Bupati Dompu saat memberikan apresiasinya kepada mahasiswa Kempo yang mengikuti tes cepat massal di Puskesmas Kempo (foto kiri). masalahnya. Kebetulan ada bantuan alat tes cepat yang cukup dari PT STM. Selama proses tes cepat 3 hari terakhir, ada juga yang menunjukan reaktif padahal kondisi fisiknya baik-baik saja. “Kemudian sekarang timbul kesadaran bersama untuk saling men-

jaga,” katanya.

Tidak hanya itu, H. Bambang menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa Kempo yang secara sadar mengikuti tes cepat Covid-19 di Puskesmas Kempo. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepa-

da warga Dompu yang ikut mendukung pencegahan Covid. Pemerintah memberikan perhatian lebih dalam penangan Covid karena proses penularannya yang cepat dan sangat cepat mematikan bila salah dalam penanganannya.

“Kita berharap, cukup yang di RS Pratama itu kita tangani.

Karena sulit dibayangkan, kalau seandainya kasusnya meningkat drastis akibat ketidak sadaran masyarakat,” katanya di hadapan mahasiswa yang dites cepat. (ula/*)