Edisi Senin 15 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 15 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 80 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Baksos Kapolda NTB Bersama OKP di Kampung Nelayan Pondok Perasi Ampenan KAPOLDA NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, SIK,MH beserta PJU Polda NTB dan pimpinan Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Kemahasiswaan Provinsi NTB melaksanakan bakti sosial ( Baksos ) dengan menyalurkan ratusan paket sembako untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Baksos ini, sekaligus dalam rangka Hari Bhayangkara ke-74.

Pelaksanaan Baksos Kapolda NTB dilaksanakan di kampung nelayan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Sabtu (13/6). Baksos kali ini menyasar para nelayan, warga miskin dan kaum jompo yang belum atau tidak masuk di dalam bantuan JPS pemerintah.

Selain itu Bansos juga menyasar anak - anak yang rentan terdamp-

ak Covid-19. Apalagi seperti diketahui bersama Provinsi NTB adalah peringkat kedua se Indonesia untuk provinsi dengan jumlah anak – anak yang terpapar Covid-19 setelah Provinsi Jawa Timur.

Adapun pimpinan Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Kemahasiswaan Provinsi NTB yang ikut serta diantaranya yaitu KNPI NTB, GP Anshor NTB, Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Mataram, GPII Provinsi NTB, KAMMI Provinsi NTB, PMII Provinsi NTB. Kemudian Badko HMI Bali Nusra, KMHDI Provinsi NTB, HIKMAH BUDHIS, PMKRI Cabang Mataram.

GMNI Cabang Kota Mataram, IMM Provinsi NTB, PGK Provinsi NTB, GMKI Mataram, BEM Unram. BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, BEM UNDIKMA Mataram. BEM Univesitas 45,

BEM Universitas Al Azhar (Unizar) Mataram. BEM Universitas Bumi Gora Mataram, BEM Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), BEM Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Mataram, BEM Universitas Saraswati Mataram, BEM STAHN Gde Pudja, BEM STIKES Yarsi, BEM AMM Mataram dan BEM NW Mataram.

Dalam Baksos yang disalurkan Kapolda NTB, PJU Polda NTB bersama pimpinan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan serta Badan Eksekutif Mahasiswa se Kota Mataram berjumlah 200 paket sembako.

Setiap peketnya berisi masker, beras 5 Kg, minyak goreng 1 liter dan mi instan sebanyak 10 bungkus. Sedangkan anak – anak usia sekolah mendapatkan alat tulis beserta tas sekolah. Kemu-

dian bagi anak-anak di bawah usia sekolah mendapatkan mainan edukasi selain masker.

Kegiatan Baksos ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah masa pandemi saat ini serta anak – anak betah beraktivitas di rumah sehingga tidak mudah tertular Covid-19.

Dalam Baksos kali ini, ada yang spesial yaitu munculnya Cosplay Lego Hero yang dibantu anak – anak menggunakan APD melawan virus Corona. Aksi teatrikal ini sebagai bentuk ajakan sekaligus edukasi bagi anak – anak agar senantiasa menjaga diri sehingga tidak tertular virus Corona.

Perlu diketahui bersama kegiatan Baksos oleh Polda NTB beserta jajaran, sebenarnya telah dimulai sejak bulan Maret 2020 lalu.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humaspoldantb)

BAKSOS - Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, SIK,MH beserta PJU Polda NTB dan OKP melaksanakan Baksos di kampung nelayan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Sabtu (13/ 6). Tampak Kapolda NTB menyerahkan bingkisan sembako kepada warga.

Usulan Penundaan Pembangunan Smelter AMNT Belum Direspons Pusat

Mataram (Suara NTB) Permohonan penundaan pembangunan smelter yang dilayangkan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) hingga saat ini belum direspons Pemerintah Pusat. Sementara, Pemprov NTB berharap pembangunan smelter tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Pusat juga belum membalas surat dari PT. AMNT itu,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6) kemarin.

Amry mengatakan, pihak-

nya sudah berkoordinasi dengan PT. AMNT terkait dengan pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ia mengatakan Pemprov masih menunggu

Amry, mereka memulai pembangunan konstruksi akhir 2020 atau awal 2021.

Mengenai kapan AMNT akan memulai proses pembangunan smelter, hal inilah yang sedang dikoordinasikan. ‘’Kita mau lihat perkembangan sampai akhir bulan Juni. Kalau Juni ini semua aktivitas mulai dibuka, Bersambung ke hal 7

KKP Perintahkan Pemprov Segera Tuntaskan Pendataan Nelayan Lobster

TO K O H Covid-19 Sadarkan Masyarakat KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc menilai, musibah Covid-19 yang melanda warga dunia, termasuk di NTB menyadarkan semua pihak tetang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Hal itu disampaikan istri Gubernur NTB itu saat bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan masker kepada warga Perumahan Kodya Asri, Kota Mataram, Minggu (14/6). ‘’Hikmahnya, kita semakin memperhatikan kebersihan bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang penting dan harus kita jaga bersama,’’ ungkapnya.

Hj. Niken, yang juga Ketua Forikan NTB menjelaskan, musibah COVID-19 ini memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Bersambung Zulkieflimansyah ke hal 7

KO M E N TTAA R

perkembangan situasi dan kondisi Covid-19. ‘’Perusahaan (AMNT), kita harapkan jangan terlalu lama menundanya. Dia minta perpanjangan masa konstruksi. Tapi tak

disebut mulainya,’’ terang Amry.

Dalam surat yang diajukan PT. AMNT ke Kementerian ESDM, kata Amry, mereka meminta perpanjangan waktu untuk konstruksi smelter.

Hal inilah yang dimaknai oleh orang permintaan penundaan pembangunan smelter.

Meskipun AMNT mengajukan perpanjangan masa konstruksi smelter, bisa saja kata

Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memerintahkan Pemprov NTB segera melakukan pendataan jumlah nelayan penangkap lobster di NTB. Hasil pendataan ini menjadi dasar KKP menetapkan kuota ekspor lobster untuk wilayah NTB. ‘’Sudah terbit memang juknis dari Ditjen Perikanan Tangkap tentang bagaimana tata kelola penangkapan benih lobster. Kita diminta segera melakukan pendataan nelayan. Ke-

mudian Pemprov menginisiasi supaya nelayannelayan terdaftar melalui e-lobster,’’ kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi Minggu (14/6) kemarin.

Yusron mengatakan, sejak penangkapan benih lobster dilarang pada era Menteri KKP Susi Pujiastiti, belum ada data pasti jumlah nelayan penangkap lobster di NTB. Bersambung ke hal 7

Perencanaan dan Eksekusi Anggaran Pemprov Dikritisi Mataram (Suara NTB) Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD NTB 2019 yang mencapai Rp144,9 miliar menjadi sorotan. Kalangan DPRD NTB dan Pemerhati Anggaran melihat tingginya Silpa akibat perencanaan dan eksekusi anggaran yang masih menjadi persoalan di NTB. ‘’Kalau kita lihat postur realisasinya, pertama ada soal diserapan anggaran. Ini berkaitan dengan kinerja OPD, bukan hanya di perencanaan. Tapi yang kita lihat bermasalah pada eksekusi anggarannya,’’ kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

(Fitra) NTB, Ramli Ernanda dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6) kemarin.

Menurutnya, pergantian personel atau seringnya dilakukan mutasi pejabat berimplikasi terhadap penyerapan anggaran. Kemudian, ia melihat terlambatnya tender kegiatan atau proyek hingga triwulan III. Sehingga masih banyak ditemukan pengerjaan proyek yang menumpuk di akhir tahun. ‘’Mestinya tender bisa diselesaikan di awal-awal tahun. Nyatanya masih banyak juga tender di pertengahan bahkan di triwulan III masih ada tender,’’ kata Ramli.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/ist)

Kopi NTB Jadi Andalan PANDEMI virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung diakui menjadi hambatan pemerintah dalam mempromosikan potensi ekspor NTB. Di mana kegiatan pameran dagang internasional di beberapa negara yang sudah terjadwal juga dibatalkan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs.H. Fathurrahman, M.Si menerangkan, sebelumnya NTB telah mendapat jadwal mengikuti pameran dagang di beberapa negara. Diantaranya Dubai, New York, Hong Kong, dan lain-lain.

“Karena Covid-19 ini, pihak dari Kemendagri (Kementerian Perdagangan) membatalkan pameran itu sampai situasi memungkinkan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).

Bersambung H. Fathurrahman ke hal 7

(Suara NTB/humasntb)

MENUJU NEW NORMAL: Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan jajaran Forkopimda memberi pesan khusus yang ditulisnya langsung diatas spanduk saat kegiatan CHS & Gili Gets Ready For New Normal, Sabtu(13/6). Pada kempatan itu Wagub, memberikan bantuan kepada warga setempat. Berita selengkapnya di halaman Ekbis NTB.

Persiapan Pengamanan MotoGP

Korem 162/WB Tambah Tiga Koramil

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

PLAKAT - Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) memberikan plakat kenang-kenangan kepada Bupati Lombok Timur, H, M, Sukiman Azmy, Sabtu (13/6) dalam syukuran kenaikan tipe Korem 162/WB di Makodim 1615/Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB memperkuat pengamanan teritorial di Lombok Timur dengan menambah tiga Koramil.

Masing-masing, Koramil Jerowaru, Koramil Sakra Timur, dan Koramil Wanasaba. Penambahan ini sebagai respons meningkatnya dinamika Provinsi NTB. Salah satunya yang akan menggelar MotoGP tahun 2021 mendatang.

Hal itu diungkapkan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat gelaran syukuran kenaikan

tipe Korem 162/WB di Makodim 1615/Lombok Timur Sabtu (13/6). Kehadiran Danrem disambut Dandim 1615/ Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny, Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy, dan Kapolres Lotim AKBP Tunggul Sinatrio. ‘’Keberadaan Korem sudah di-upgrade. Saya perintahkan prajurit untuk tetap dapat menciptakan komunikasi yang intens terhadap perkembangan situasi pelaksanaan Pilkada 2020 dan event internasional di NTB,’’ pesan Danrem.

Korem 162/WB akan menambah pasukan dengan membentuk Koramil baru.

Khususnya di wilayah Lombok Timur bagian selatan yang punya akses langsung menuju KEK Mandalika di Pujut, Lombok Tengah. KEK Mandalika akan memiliki sirkuit yang akan dilintasi pebalap MotoGP. ‘’Program yang telah diberikan kepada Kodim Lotim dalam waktu dekat akan dibangunkan tiga Koramil dan rehab asrama.

Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 15 Juni 2020

Halaman 2

Tunggakan Aset Mantan Dewan Belum Tuntas

Nelayan Mulai Melaut KONDISI cuaca mulai normal jadi pilihan nelayan di sepanjang sembilan kilometer pantai Ampenan. Mereka mulai turun melaut. Aktivitas turun menurun sudah menjadi profesi masyarakat tinggal di pesisir demi menghidupi keluarga sehari-hari.

Camat Ampenan, Syamsul Irawan mengatakan sejak pekan kemarin, nelayan sudah mulai melaut meskipun kondisi cuaca saat ini tidak bisa diprediksi. Keahlian nelayan konvensional memprediksi tanda-tanda alam tidak bisa diragukan. Akan tetapi, mereka tetap diminta waspada.

“Nelayan kita sudah tahu. Karena ada tanda-tanda bakal ada cuaca buruk atau tidak. Tapi saya sudah lihat ke pantai normal saja, “ kata Syamsul dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Profesi melaut memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Itu sudah menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Syamsul menyampaikan, gelombang pasang dan angin kencang akhir Mei lalu, mengakibatkan dua rumah dan tiga perahu di Lingkungan Bintaro rusak. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.

BPBD sambungnya, melakukan asesment dan menghitung kerugian. Rumah diterjang gelombang diperbaiki dan dibuatkan tanggul sementara. Sedangkan, perahu tidak bisa lagi digunakan melaut. “Bantuan rutin diberikan. Baik berupa JPS gemilang, JPS kota dan yang lain,” ungkapnya.

Dari sisi pendapatan tidak saja nelayan, semua masyarakat terganggu oleh virus Corona. Kondisi diperparah oleh cuaca ekstrem sehingga nelayan terdampak. Saat cuaca tak bersahabat, mestinya nelayan alih profesi.

Syamsul menegaskan, jika alih profesi banyak hal yang dipikirkan. Apakah mereka mampu dari sisi skill atau keterampilan.

Kedua, mampu dari sumberdaya.

Aktivitas menangkap ikan sudah turun temurun dan jadi profesi mereka. “Kalau alih profesi harus dilihat dulu dari skill dan sumber dayanya,” demikian kata dia. (cem) Syamsul Irawan

Mataram (Suara NTB) Belasan tahun aset diduga dikuasai mantan anggota DPRD Kota Mataram belum tuntas. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagai syarat administrasi penyelesaian jadi kendala. Para wakil rakyat purnatugas itu enggan mengurusnya.

Item yang menjadi temuan auditor negara yakni pengadaan laptop, notebook dan handytalky yang total kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Pengadaan laptop pada tahun 2006 lalu. Sekretariat DPRD mengadakan lima laptop dengan spek dan harga sama.

Setahun berikutnya, Sekretariat Dewan kembali mengadakan pengadaan laptop dengan spek dan harga berbeda.

Tercatat beberapa nama belum mengembalikan.

Dalam LHP BPK dengan nomor 13.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/ 05/2017 tertanggal 30 Mei 2017, Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010 untuk anggota Dewan masa bakti 2009 – 2014. Masing – masing anggota mendapatkan jatah notebook seharga Rp8,9 juta lebih dengan merek sama. Faktanya, enam wakil rakyat hingga masa baktinya berakhir belum mengembalikan.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram Muham-

gota Dewan, aset tersebut rusak dan hilang. Namun demikian, mereka enggan membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Hal ini menjadi kendala penyelesaian. “Pengakuan mereka ada yang hilang dan rusak. Sebenarnya gampang saja kalau mau diselesaikan. Tinggal buat keterangan dari kepolisian.

Nanti itu jadi dasar untuk proses di majelis TPTGR,” tandasnya.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Majelis TPTGR Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan sejauh ini, belum laporan diterima dari Inspektorat terkait permasalahan aset mantan Anggota Dewan tersebut. Artinya, penyelesaiannya masih berproses di auditor internal pengawas pemer-

mad Iswan menyampaikan sebagian aset telah berhasil dilacak dan dikembalikan oleh mantan anggota Dewan. Berupa 16 laptop dan kendaraan bermotor. “Alhamdulillah, sudah ada yang mengembalikan,” jawab Iswan singkat.

Detail siapa saja yang telah mengembalikan tidak disebutkan. Pihaknya bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat terus bekerja melacak keberadaan aset tersebut.

Dari pengakuan mantan ang-

intah (APIP).

“Belum saya terima laporan soal itu. Biasanya kalau ada kendala Inspektorat menyampaikan ke saya,” katanya. Belasan tahun aset itu belum tuntas masih ditelusuri penyebabnya. Sekda menerka bahwa kasus ini pasti terkendala administrasi.

Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri menambahkan, tunggakan aset para anggota Dewan purnatugas diserahkan penyelesaiannya ke Sekretariat DPRD. Progres tindaklanjut sudah terlihat. Sebagian aset baik itu laptop dan sepeda motor telah dikembalikan. “Kalau kita hitung ganti ruginya tidak seberapa. Karena ini pengadaan lama. Pasti dihitung nilai penyusutannya,” jelasnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

PERBAIKI LAMPU - Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram memperbaiki PJU di Jalan Pejanggik belum lama ini. Kebijakan pemadaman listrik selama dua bulan di masa pandemi tak mempengaruhi tagihan PJU di Kota Mataram.

Dorong Pemeriksaan Mendalam

Listrik Dipadamkan Dua Bulan

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., mengaku tidak heran dengan adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait kelebihan bayar pada proyek tugu Mataram Metro. Sebab sejak masih dikerjakan proyek itu, mengundang kontroversi. ‘’Pertama yang kita soroti waktu di Komisi III itu yakni terkait progress perencanaan proyek tersebut,’’ katanya kepada Suara NTB, Jumat (12/6) kemarin. Saat itu, Komisi yang membidangi masalah pembangunan (Suara NTB/fit) I Gusti Nyoman Agung Sugantha ini menemukan pekerjaan molor. ‘’Kenapa molor, itu kan ada indikasi ada masalah di perencanaan dan time schedule,’’ ungkap Agung.

Proyek terlambat dieksekusi lantaran tenggat waktu yang diberikan Pemkot Mataram, sangat sempit. ‘’Artinya, kalau barang sudah bermasalah di perencanaan, maka berimbas di progress. Nah setelah itu pasti berimbas di pekerjaan,’’ katanya. Temuan BPK itu, lanjut politisi Partai Berkarya ini, menggambarkan bahwa proyek yang menelan anggaran Rp11 miliar lebih ini, ada masalah.

Malah, Agung mendorong agar BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek tugu Mataram Metro. ‘’Pemeriksaan yang utuh. Bukan sebatas kerugian materinya saja,’’ pintanya. Sehingga anggaran yang dikeluarkan, tidak sia-sia. ‘’Sehingga, anggaran yang dikeluarkan memang bermanfaat bagi Kota Mataram ke depan,’’ imbuhnya.

Sarjana teknik arsitektur ini mengulas, ada beberapa titik yang bermasalah pada bangunan monument Mataram Metro. ‘’Tapi kan kami tidak ingin menuduh. Kita kan hanya melihat dari skup aturan mainnya saja,’’ demikian Agung. Menurut dia, kalau perencanaan diadakan di tahun yang sama, maka otomatis akan memakan waktu setengah perjalanan tahun untuk perencanaan itu sehingga tuntas. ‘’Apalagi kalau dieksekusi, maka jelas akan terlambat pekerjaan ini,’’ katanya. Karena jika dipaksanakan dengan waktu yang ada, jelas tidak akan mendapatkan hasil yang baik. ‘’Tugas kami di Komisi III kan memang mengawasi itu,’’ cetusnya. Secara pribadi Agung melihat tata Kota Mataram belum ada panduan yang jelas. ‘’Kita belum punya rel,’’ katanya.

Agung tidak menyalahkan banyak OPD yang tidak maksimal. Karena memang acuan untuk itu belum ada. ‘’Kita hanya punya Perda RTRW tapi masih sering terjadi perubahan. Saya melihat belum ada yang konsisten penerapannya. ‘’Contohnya jalur pemerintahan lingkar selatan Kota Mataram yang sudah direncanakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin sudah ada niat para kepala daerah. Tapi RTRW nya kita bisa lihat sendiri. Yang rencananya ada konsentrasi kantor, nyatanya sudah ada diler, sudah ada stasiun pengisian LPG. Jadi kan tidak mungkin ada penggabungan usaha-usaha yang sifatnya umum digabung dengan pusat pemerintahan,’’ terangnya. (fit)

Tagihan PJU Tak Berubah Mataram (Suara NTB) Kebijakan pemadaman listrik selama dua bulan pada masa pandemi tak berbanding lurus dengan tagihan penerangan jalan umum (PJU).

Pemkot Mataram justru merugi. Pembayaran listrik tak ada perubahan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, kalaupun terjadi penurunan tagihan listrik relatif sangat kecil. Yang mampu menurunkan tagihan adalah meterisasi karena telah terukur. Sementara, pembayaran terus membengkak adalah kontrak daya walaupun jumlahnya 40 persen.

“Meterisasi kita sekarang sudah 60 persen. Paling besar pembayaran itu kontrak

daya,” kata Kemal dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Rata pembayaran tagihan listrik per bulan Rp2 miliar. Perbandingan tagihan antara meterisasi dengan kontrak daya jauh berbeda. PJU menggunakan meterisasi per bulan hanya Rp600 juta. Sedangkan kontrak daya Rp1,4 miliar.

Artinya, kontrak daya ini adalah membeli lampu dengan pemakaian 24 jam. “Pakai tidak pakai kita tetap bayar,” jelasnya. Kebijakan mematikan PJU di sejumlah titik pada masa pandemi diakui Kemal, tidak mempengaruhi penurunan tagihan pembayaran. Dampak yang hanya dirasakan adalah pada lampu meterisasi. Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menghitung berdasarkan pe-

trik Rp50 ribu per bulan. Tetap saja masyarakat beli segitu.

Kalaupun mau efisiensi iya tetap saja,” ujarnya. Program meterisasi kata Kemal, di tahun 2020 telah diusulkan.

Tetapi tertunda akibat virus Corona. Anggaran dialihkan untuk pembiayaan pencegah-

makaian. Kalaupun ada penurunan pembayaran kemungkinan pada angka Rp50 juta.

“Dulu nyalanya 12 jam.

Sekarang cuman 6 jam. Mungkin penurunan sekitar Rp50 juta,” sebutnya. Kebijakan mematikan lampu itu tidak berpengaruh atau tidak mampu mengefisiensikan tagihan listrik. Kecuali PJU di Kota Mataram menggunakan meterisasi.

Kemal bersyukur pajak penerangan jalan umum (PPJU) diterima dari masyarakat surplus. Penerimaan per tahun yang disetorkan PLN ke Badan Keuangan Daerah Rp35 miliar.

Meskipun pandemi kebutuhan listrik tetap. Walaupun ada penghematan oleh masyarakat tetapi nilainya kecil.

“Misalkan kebutuhan lis-

Pengangkatan Dokter Spesialis Masih Tunggu Regulasi Mataram (Suara NTB) Tahapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Mataram belum ada kejelasan. Pelaksanaan teknis seleksi kompetensi masih menunggu juklak juknis, sehingga untuk pengangkatan dokter spesialis menunggu regulasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan pengangkatan dokter spesialis lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) sebagai pegawai negeri sipil (PNS) belum ada peraturan teknis dari pemerintah pusat. Regulasi yang ditetapkan sebelumnya cenderung berubah-ubah, sehingga belum berani dipastikan proses penetapanya.

Penepatan pelamar sebagai CPNS tidak bisa parsial. Tetapi harus bersamaan

(Suara NTB/cem)

Hariadi

naker juga memberikan pelatihan ke masyarakat untuk membuka usaha baru.

Namun disesalkan, warga yang diakomodir sebagai penerima bantuan belum didapat informasi.

Data diusulkan Disnaker 10 ribu. Ini belum termasuk pendaftaran secara mandiri oleh masyarakat. “Itu belum yang daftar lewat online. Kondisi saat ini agak sulit kita mengakses atau menggali informasi,” terangnya.

Ketidakpastian kebijakan dari pemerintah pusat dikhawatirkan akan menjadi tumpang tindih. Usulan 10 ribu penerima bantuan kartu prakerja belum pasti. Pemerintah pusat kembali akan merekrut untuk tahap ketiga.

Program kartu prakerja merupakan salah satu cara pemerintah menjawab permasalahan pengangguran tiap tahun meningkat. Minimnya lapangan kerja tak sebanding dengan tingkat lulusan.

Di Mataram tercatat 12 ribu pengangguran terbuka. Jumlah itu tidak termasuk pekerja terdampak akibat Covid-19. Hariadi menjelaskan, Disnaker rutin memberikan pelatihan kerja. Prioritaskan pemuda yang baru tamat sekolah. Pelatihan disesuaikan dengan kondisi Mataram sebagai pusat perdagangan jasa.

Oleh karena itu, ia mengarahkan agar peningkatan skill dengan membuka peluang usaha baru. “Kita lebih mendorong pelatihannya menciptakan wirausaha baru,” tambahnya.

Hariadi tak membantah pandemi Covid-19 berpotensi menambah pengangguran baru. Tercatat 1.400 karyawan dirumahkan. Memasuki kenormalan baru diharapkan karyawan kembali bekerja. Meskipun ada pembatasan, perusahaan diminta mengatur pola kerja dengan cara bergantian. (cem)

(Suara NTB/cem)

Pemkot Dorong Masyarakat Buka Usaha Baru Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja telah mengusulkan 10 ribu warga Kota Mataram masuk sebagai penerima kartu prakerja. Dari peningkatan keterampilan didorong penerima bantuan membuka usaha baru. Selain membuka lapangan kerja, juga membantu pemerintah mengentaskan pengangguran.

“Banyak sekarang anak - anak muda kita buka gerai kopi dan makanan. Ini sangat menjanjikan,” demikian kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi pekan kemarin.

Kartu prakerja merupakan janji politik dari Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Makruf Amin. Program ini diprioritaskan bagi pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan usai tamat sekolah menengah atas (SMA). Kartu prakerja jelasnya, pemerintah memberikan insentif. Insentif diterima Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan.

Dana akan ditransfer ke rekening Selain itu, D i s -

an dan penanganan Covid-19.

Dia mengharapkan program meterisasi dapat dianggarkan di tahun 2021 untuk menekan tagihan listrik. Pihaknya kembali menyalakan PJU di sejumlah titik sesuai perintah tim gugus tugas penanganan covid-19. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

dengan formasi lainnya. “Contoh sekarang ini CPNS, sebagian ada yang sudah dan ada yang belum. Tidak bisa kita duluan angkat sebagai CPNS,” jelasnya ditemui akhir pekan kemarin.

Nelly tidak menyampaikan detail formasi dokter spesialis maupun dokter umum lolos nilai ambang batas. Khusus formasi dokter telah dikomunikasikan dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk persiapan sarana dan prasarananya.

Pemberlakuan khusus memang diberikan kepada dokter spesialis. Sama halnya dengan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Praktis nilainya terakumulasi 100 jika memenuhi nilai ambang batas. “Saya tidak tahu apakah aturannya sama atau tidak. Karena untuk guru saja kalau sudah punya sertifikat pendidik sudah aman,” ujarnya.

Meskipun sudah ada jaminan lulus sebagai CPNS, dokter spesialis maupun guru telah memiliki sertifikat pendidik harus tetap ikut seleksi kompetensi bidang. Hal ini mengantisipasi peluang-peluang atau persyaratan kemungkinan terlewati.

“Iya, tetap saja kita melaporkan ke pusat kesemuanya. Hasil dari verifikasi antara SKD dan SK. Nanti jadi bahan kita buatkan SK,” ujarnya. Diketahui, pelamar yang akan mengikuti SKB 621 dari 2.185 pelamar lolos passing grade. Pelamar ikut SKD kala itu,4.267.

Tidak lolos passing grade 2.082. Nilai SKD tertinggi 430 dan terendah 129. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 15 Juni 2020

Masih Dinamis, Dukungan Partai Demokrat akan Final Juli Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat NTB memastikan arah dukungannya di Pilkada serentak 2020 untuk tujuh daerah di NTB, masih dinamis. Hal itu ditegaskan untuk menepis klaimklaim dari sejumlah pihak yang mengaku sudah final mendapatkan dukungan dari partai berlambang bintang mercy itu.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6) menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada satupun dukungan Partai Demokrat yang sudah final di tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada.

“Semua masih dinamis, semua masih dalam proses. Insyaallah gambaran finalnya akan dapat kelihatan ada awal Juli mendatang,” ungkap Zainul Aidi.

Dia mengatakan memang pihaknya sudah melakukan rapat dengan Desk Pilkada DPP Demokrat terkait dengan usulan pasangan calon yang akan didukung di tujuh daerah. Usulan yang sudah masuk itu terlebih dahulu akan dibahas lagi sebelum ditetapkan.

“Nama-nama sudah kita usulkan ke DPP, nanti sekitar tanggal 29 Juni ini kita diundang lagi untuk membahasnya. Sehingga awal Juli itu sudah bisa kita umumkan Paslon yang kita dukung,” paparnya.

Oleh karena masih belum final, Zainul Aidi masih belum bisa menyebutkan nama-nama Paslon yang sudah diusulkan ke DPP. Namun yang pasti, di semua daerah itu ada kader yang diusulkan. Sebab sudah menjadi komitmen partai untuk memprioritaskan mengusung kader sendiri.

“Ya kita belum bisa menyebutkan karena sifatnya ini yang masih dinamis, dan akan terus berkembang. Masih ada pendalaman-pendalaman lagi oleh DPP. Jadi belum bisa kita sampaikan,” katanya.

Ditempat lain beredar klaim sejumlah kandidat yang sudah final didukung Partai Demokrat. Seperti di Pilkada KLU, Mataram, dan Sumbawa. Terkait hal itu mantan komisioner KPU NTB itu menerangkan bahwa pihaknya memang sudah memberikan surat tugas kepada para kandidat yang diusulkan, untuk mencari pasangan dan juga dukungan dari partai lain untuk menjadi koalisi Partai Demokrat. Tapi surat tugas itu tidak menjadi garansi finalnya dukungan Demokrat. (ndi)

Halaman 3

Hari Ini, KPU Resmi Lanjutkan Tahapan Pilkada Mataram (Suara NTB) – Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda selama tiga bulan, akan kembali diaktifkan KPU mulai Senin (15/6) hari ini. Tahapan Pilkada yang sudah diaktifkan itu akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Ya sudah ada instruksi dari KPU RI kepada KPU daerah untuk mulai mengaktifkan kembali seluruh tahapan Pilkada,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6).

Selain itu, PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan Pilkada juga sudah terbit setelah disetujui oleh pemerintah dan komisi II DPR RI. PKPU untuk akan menjadi panduan bagi pelaksanaan Pilkada 2020.

“PKPU nomor 5 tentang

tahapan sudah terbit, mulai besok (hari ini) kita akan sosialisasikan kepada semua stakeholder Pemilu, termasuk partai politik dan para bakal calon,” katanya.

Ketiga ditanya terkait dengan kesiapan KPU sendiri untuk mulai kembali melaksanakan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Suhardi memastikan bahwa pihaknya sudah sangat siap, meski harus berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

“Intinya KPU sudah on the track, sudah dalam posisi siap untuk melaksanakan tahapan Pilkada, sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Kegiatan pertama yang akan dilakukan KPU setelah pilkada dilanjutkan yakni mengaktifkan kembali penyelenggara Pemilu badan adhoc, yakni PPK dan PPS. Setelah itu tahapan dilanjutkan dengan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan.

(Suara NTB/ist)

PENGGEREBEKAN - Suasana penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpangan sabu tiga pelaku pengedar narkoba di Aikmel Utara, Aikmel, Lombok Timur.

(Suara NTB/dok)

Suhardi Soud

KPU dan Bawaslu Evaluasi Kelayakan Penyelenggara Adhoc

Pengedar Narkoba Gagal Kirim Barang Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba di Aikmel Utara, Aikmel, Lombok Timur. Tiga pengedar gagal memasarkan barangnya. Mereka lebih dulu ditangkap polisi. Barang buktinya 15,47 gram sabu. Tiga pelaku berinisial AM (24), DH (38), dan AR (29) sedang berada di rumah. “Mereka sedang mau memecah barang menjadi poket kecil,” ujarnya seperti dikutip Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Minggu (14/6).

Para pelaku yang berasal dari Aikmel, Lombok Timur ini digerebek Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB. Rumah digeledah. Barang bukti terkait narkoba ditemukan. Antara lain satu klip besar sabu seberat 15,47 gram. Kemudian, tas pinggang berisi tiga ponsel pintar, uang tunai Rp1,08 juta, plastik klip bekas sabu, peluru airsoftgun, dan sepeda motor Honda Scoopy DR 2773 PF yang dipakai mengambil barang.

Pelaku AR yang bersama DH berboncengan dibuntuti. Mereka menuju rumah AM setelah mengambil barang pesanan. Sabu itu akan dipecah untuk diedarkan dalam poket pecahan kecil. “Sabunya dalam klip besar. baru diambil dari seseorang yang kita masih dalami identitas dan asalnya. Mereka ini menguasai sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah sana,” terang Artanto.

Para pelaku dijerat pasal 112 dan atau pasal 114 UU RI No 35/ 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya yakni penjara paling singkat lima tahun dan maksimal 20 tahun. “Kita sedang kembangkan, mereka ini jaringannya siapa,” tutup Artanto. (why)

“Setelah badan adhoc diaktifkan, agenda paling dekat mulai tanggal 24 Juni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, dan itu dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19. Nah ini juga penting diketahui oleh para calon perseorangan supaya mereka juga melakukan persiapan,” katanya.

Terakhir disampaikan Suhardi, dengan telah resminya tahapan pelaksanaan pilkada, maka akan diikuti oleh pencairan anggaran Pilkada.

Karena itu ia berharap pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada supaya mulai mencairkan anggaran kepada penyelenggara. (ndi)

(Suara NTB/ist)

MASKER - Kapolda NTB Mohammad Iqbal membantu anak mengenakan masker, Sabtu (14/6) dalam kegiatan bantuan sosial di Pondok Perasi, Bintaro, Ampenan, Mataram.

Penanganan Covid-19

Polda NTB Edukasi Pencegahan Penularan pada Anak Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyisir masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satunya yang berada di Pondok Perasi, Bintaro, Ampenan, Mataram. Bansos kali ini menyasar para nelayan, warga miskin dan orang tua jompo yang belum masuk dalam daftar JPS pemerintah. Anakanak mendapat atensi khusus.

“Bansos juga menyasar anak-anak yang rentan terdampak Covid-19, Provinsi NTB adalah peringkat Kedua se-Indonesia dengan jumlah anak – anak yang terpapar Covid-19,” terang Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Sabtu (13/6) lalu. Bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket sembako. Paket berisi masker, beras 5 kg, minyak

goreng 1 liter, dan 10 bungkus mi instan. Anak-anak usia sekolah diberi alat tulis dan tas sekolah. Bagi anak-anak di bawah usia sekolah mendapatkan mainan edukasi.

“Kalau OKP aktif polisi pun harus progresif dalam kegiatan gotong-royong bahu membahu, kita bersatu padu bersama masyarakat meyakinkan negara bahwa NTB mampu menghadapi Pandemi Covid-19 ini,” ucap Iqbal. Kapolda menambahkan, kegiatan bhakti sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19. Kemudian anak-anak bisa betah berak-

tivitas di rumah demi menghindari penuluran covid-19.

Kegiatan tersebut diisi dengan aksi teatrikal Cosplay Lego Hero yang dibantu anakanak mengenakan alat pelindung diri (APD) melawan virus Corona. “Aksi ini sebagai bentuk ajakan sekaligus edukasi bagi anak-anak agar senantiasa menjaga diri dari penularan virus Covid-19,” kata Iqbal. Penyaluran bantuan itu sekaligus dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-74 itu dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) untuk menciptakan keamanan NTB. (why)

Mataram (Suara NTB) – KPU dan Bawaslu memastikan akan melakukan evaluasi terhadap para penyelenggara pemilu badan adhoc yang akan diaktifkan kembali setelah tahapan pelaksanaan Pilkada serentak resmi diaktifkan mulai Senin (15/6) hari ini.

Evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu badan adhoc itu dilakukan untuk memastikan kelayakannya. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi penyelenggara pemilu adhoc setelah dinonaktifkan selama tiga bulan. Evaluasi itu penting dilakukan untuk memastikan profesionalisme penyelenggara adhoc tersebut.

“KPU tentu nanti akan melakukan pengecekan terhadap petugas lembaga adhoc yakni PPK dan PPS yang diaktifkan kembali, untuk memastikan tidak ada persoalan pada petugas lembaga adhoc tersebut,” kata Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Minggu (14/6).

Namun untuk teknis akan dilakukan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. “Apakah akan dilakukan pengecekan dulu sebelum mereka diaktifkan atau nanti dievaluasi setelah diaktifkan, itu temanteman di kabupaten/kota yang melaksanakan,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Bawaslu juga memastikan akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan pengawas adhoc akan diaktifkan kembali, yakni, Panwas adhoc di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Apakah pengawas adhoc itu masih memenuhi persyaratan atau tidak sesuai arahan dan in-

struksi Bawaslu RI. Dengan begitu, dipastikan petugas Panwas Adhoc diaktifkan kembali masih memenuhi persyaratan. “Petugas adhoc dicek lagi, Apakah masih memenuhi syarat atau tidak,” kata Komisioner Bawaslu NTB divisi pengawasan, Penindakan dan Pencegahan, Umar Ahmad Seth.

Diakuinya, dengan ditundanya Pilkada hampir tiga bulan akibat pandemi Covid-19, berpotensi membuat panwas adhoc bisa tidak memenuhi syarat. Sehingga Bawaslu harus tetap bisa memastikan mereka masih memenuhi persyaratan panwas adhoc itu sesuai aturan berlaku.

Misalnya, Panwas adhoc itu bisa jadi anggota tim sukses pasangan calon kepala daerah, atau sudah memilih bekerja di tempat lain. Jika hal itu dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap profesionalisme kinerja nanti sebagai panwas adhoc. “Hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi,” terang mantan komisioner KPU Lombok Barat.

Lebih lanjut disampaikan Umar, bahwa Bawaslu masih menunggu SK KPU RI terkait dimulai kembali tahapan Pilkada akan digelar 9 Desember. Dengan terbitnya SK KPU RI dimulai kembali tahapan Pilkada, jadi acuan dan patokan Bawaslu untuk aktifkan kembali petugas adhoc.

Dengan demikian, Bawaslu kabupaten kota tidak asal aktifkan kembali petugas adhoc tersebut. Sehingga petugas panwas itu akan bisa memulai kerja-kerja kepemiluan di bidang pengawasan di Pilkada. “Kita masih tunggu SK KPU terkait hal itu,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada lima bulan awal tahun 2020 ini semakin mengkhawatirkan. Angkanya meningkat sampai 12 persen. Di sisi lain, modusnya pun semakin berkembang dan menuntut perhatian lebih ekstra. Para pelaku makin tega. “Dari kualitas kasusnya ini memprihatinkan. Di Kota Bima sampai ada anak yang meninggal dunia akibat kekerasan. Di Sumbawa korbannya sampai enam orang,” beber Kasubdit IV Renakta AKBP Ni Made Pujewati, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, jumlah kasusnya cenderung meningkat. Perbandingannya dengan melihat jumlah kasus pada enam bulan akhir tahun

(Suara NTB/dok)

Ni Made Pujewati 2019. “Peningkatannya 18 kasus atau sekitar 12 persen,” terangnya. Polda NTB mencatat 89 kasus kekerasan anak pada Januari-Mei. Terbanyak

di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dengan 15 kasus dan 15 tersangka, Polres Sumbawa 13 kasus dengan 13 tersangka, Polres Bima Kota 13 kasus dengan 13 tersangka.

Kemudian, Polres Lombok Timur dan Polresta Mataram masing-masing 12 kasus dan 12 tersangka, selanjutnya 10 kasus ditangani Polres Dompu, lima kasus ditangani Polres Sumbawa Barat, empat kasus ditangani Polres Lombok Utara, tiga kasus Polres Bima, dan masing-masing satu kasus ditangani Polres Lombok Barat dan Ditreskrimum Polda NTB. Sementara pada periode Juli-Desember 2019, total kasus yang ditangani mencapai 66 kasus. Paling banyak terjadi di

wilayah Polres Sumbawa dengan 12 kasus, Polres Lombok Timur 11 kasus, dan Polres Dompu 10 kasus. “Kasus-kasus ini hanya yang ditangani sampai ke proses penyidikan. Tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi lebih banyak karena tidak dilaporkan,” urainya.

Mengungkap kasus anak punya tantangan tersendiri. Sebab anak sebagai korban apalagi yang mengalami trauma kesulitan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

“Para pelakunya pun kecenderungannya orang yang diketahui, orang yang dikenal. Ciri utama yang bisa kita lihat, anak yang menjadi korban merasa takut apabila bertemu dengan pelaku,” tandasnya. (why)

KPU Loteng Siapkan 2.232 TPS Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) menyiapkan 2.232 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng Desember mendatang. Dari semula hanya 1.500 TPS. Penambahan jumlah TPS tersebut untuk mengakomodir penerapan standar protokol pencegahan Covid-19 pada pelaksaan Pilkada Loteng.

Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Sabtu (13/6), mengatakan, penyiapan jumlah TPS sebanyak itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPU pusat

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5021 CT NOKA/NOSIN : MHIJBP110K504010/JBPIE1497498 AN.PT.ASANDO KARYA HLG JL.SOEKARNO – HATTA KOTA BIMA

terkait jumlah maksimal pemilih di satu TPS. Yakni maksimal 500 pemilih. “Setelah kita hitunghitung dengan standar yang ada, maka ada penambahan sebanyak 732 TPS di Loteng,” jelasnya.

Dengan penambahan jumlah TPS tersebut, otomatis akan menambah kebutuhan anggaran pelaksanan Pilkada Loteng. Hal itu pun sudah disampaikan ke Pemkab Loteng. Dan, Pemkab Loteng bersedia mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp2,9 miliar.

“Dalam berita acara hasil koordinasi antara Pemkab Loteng dengan KPU Loteng

dan Bawaslu Loteng pada tanggal 7 Juni yang lalu, KPU Loteng sudah disetujui tambahan anggarannya sebesar Rp 2,9 miliar,” jelasnya.

Disinggung tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng, Darmawan mengaku akan dimulai kembali pada tanggal 15 Juni. Dengan agenda melanjutkan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan dua bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya sempat dihentikan. Dilanjutkan kemudian dengan pembentukkan PPDP dan tahapan pemutakhiran data pemilih.

“Namun sebelum itu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Sekretariat PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa, akan diaktifkan kembali,” ujarnya. Setelah sebelumnya di nonaktifkan, pasca penundaan tahapan pelaksaan pilkada serentak dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dari unsur partai politik dan perseorangan akan dimulai dengan pengumuman oleh KPU Loteng pada 28 Agustus sampai 3 September mendatang. Dimana bakal pasangan calon kepala daerah sendiri diberikan waktu selama tiga hari untuk mendaftar. Mulai tanggal 4 sampai 6 September mendatang.

“Adapun untuk penetapan pasangan calon kepala daerah yang berhak bertarung di Pilkada Loteng pada tanggal 23 September 2020,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Senin, 15 Juni 2020

(Suara NTB/ari)

Tak Buka Pendaftaran Calon Perseorangan PELAKSANAAN pilkada yang diundur pada 9 Desember 2020 mendatang, tampaknya tidak berlaku bagi calon perseorangan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengisyaratkan periode pendaftaran bakal calon dari jalur non partai sudah ditutup pada periode tahapan Pilkada (23 September) sebelumnya.

Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH., Minggu (14/6), mengungkapkan pergeseran jadwal tidak berlaku bagi calon independen. Pasalnya, pada tahapan sebelumnya, tidak satu pun pasangan bakal calon independen yang melakukan pendaftaran di KPU KLU. “Tentunya tidak (berlaku bagi bakal calon independen), karena tahapan untuk pendaftaran dan penyerahan berkasnya sudah selesai,” ujar Juraidin.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka KPUD sambung dia, hanya akan memulai tahapan pilkada untuk bakal calon jalur partai politik. Adapun tahapan itu meliputi, pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon pada bulan September, dan seterusnya dilanjutnya dengan pengundian nomor urut, masa kampanye, kampanye media massa, masa tenang dan pemungutan suara pada 9 Desember. Hingga saat ini, KPUD di kabupaten masih menunggu draft PKPU untuk disahkan.

Menyadari situasi pilkada di bawah pandemi, KPUD Lombok Utara juga telah menyiapkan langkah antisipasi agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan standar protokoler Covid-19. KPUD Lombok Utara sudah merinci 11 item prasarana Covid kebutuhan yang digunakan oleh komisioner dan staf pada setiap tahapannya.

Item itu meliputi, thermometer gun, sarung tangan plastik untuk pemilih, masker untuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP, sarung tangan untuk KPPS, pelindung wajah untuk KPPS, hand sanitizer aseptic gel di setiap tahapan untuk PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Selain itu, prasarana di TPS diperlukan beberapa item, yaitu plastik pembungkus, plastik sampah, disinfektan + alat semprot, dispenser cuci tangan dan sabun antiseptik 500 ml. “Besar kecilnya (biaya prasarana) tergantung tahapan, kurang lebih Rp 10-an juta. Biaya itu kami ajukan ke pusat,” tambahnya.

Pada rapat dengan pemda sebelumnya, Juraidin mengestimasi tambahan anggaran senilai total Rp 2,9 miliar. Sementara untuk saat ini, KPUD masih dibekali sisa dana dari NPHD senilai Rp 14,6 miliar. Dari alokasi sebelumnya Rp 16 miliar, telah terpakai sampai April lalu sekitar Rp 1,4 miliar. “Jika mengandalkan APBD sudah tidak bisa lagi. Satusatunya harapan hanya melalui APBN saja,” Juraidin ujarnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Tes SKB CPNS Diperkirakan Bulan September

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lombok Barat (Lobar) diperkirakan bulan September 2020.

Itupun masih sebatas informasi dan belum ada kepastian resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihak Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD PSDM) Lobar masih menunggu kepastian dari pusat tersebut.

“Informasinya tes SKB dilaksanankan September, tapi ini sebatas isu kami dengar.

Kami menunggu kepastian dari pusat,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos., Minggu (14/6).

Pihaknya tak bisa berbuat, karena yang memutuskan adalah pusat. Tanpa harus bersurat ke pusat, nantinya pusat yang menginformasikan ke daerah. Hal ini, jelas dia, terjadi di seluruh Indonesia. Apakah ini tidak menggganggu persiapan, menurut dia, tidak. Karena kalau pusat memerintahkan pelaksanaan SKB besok, misalnya, pihaknya bisa mempersiapkan, karena perangkat sudah ada untuk pelaksanaan tes SKB.

Ia menjelaskan, dampak Covid-19 pihak Kemenpan RB dan BKN masih menunda pelaksanaan tes sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Diakuinya, meski SKB tidak jelas pelaksanaannya, belum ada peserta yang bertanya ke pemda. Sebab kemungkinan, kata dia, mereka sudah paham dan memaklumi kondisi saat ini tengah dilanda wabah.

Diketahui, jumlah peserta CPNS yang dinyatakan lolos tahap selanjutnya, SKB hanya 407 orang dari jumlah peserta tes SKD 3.879 orang.

Artinya 3.472 peserta tidak lolos. Sedangkan sekitar 42 formasi dipastikan kosong,

lantaran ada yang tidak ada pelamar dan pelamar tidak lulus passing grade.

Sama seperti nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum jelas nasibnya. Mereka sudah lulus tes tahun 2018 lalu, namun belum jelas kapan pemberkasannya sebagai syarat pengangkatan oleh bupati. “Kasihan juga P3K ini nasibnya belum jelas,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Keuangan pada BPKAD Lobar, H. Adnan mengatakan anggaran untuk pembayaran gaji P3K yang sudah dialokasikan di pusat dan masuk plafon di daerah Rp9 miliar. “Tapi dipangkas, ter-

Demokrat Tegaskan Pasangan Najmul-Suardi Final Tanjung (Suara NTB) Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menegaskan pasangan bakal calon, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., - Drs. Suardi, MH., sebagai kandidat Cabup-Cawabup untuk kontestasi Pilkada 2020 di KLU sudah final. Paket ini sudah diusulkan oleh DPC Demokrat KLU kepada DPP melalui DPD Demokrat Provinsi NTB. Kepada Suara NTB, Sekretaris DPC Demokrat KLU, H. Burhan M. Nur, SH., Minggu (14/6), mengakui usulan paket bakal calon Najmul - Suardi telah diproses sesuai mekanisme Partai Demokrat. Sekda KLU, Suardi, dipilih untuk mendampingi petahana dengan berbagai pertimbangan rasional untuk memenangkan kembali Pilkada, 9 Desember 2020.

“Kita ‘kan sesui aturan partai, mengusulkan melalui DPD (NTB) dan Ketua DPD memastikan dan menyampaikan bahwa Pak Najmul-Suardi, final disetujui oleh Partai Demokrat,” ungkap Burhan.

Dikatakannya, secara fisik SK persetujuannya (DPP) Najmul - Suardi belum diterima oleh DPC Demokrat KLU. Namun demikian, ia optimis paket ini tidak berubah lantaran sudah disetujui oleh DPD Demokrat NTB. Selain Partai Demokrat, keberadaan nama pasangan bakal calon ini juga memerlukan persetujuan dari partai koalisi lain.

Mengingat partai (lain) koalisi juga harus mengusulkan bakal calon dengan paket Calon Bupati dan Calon Wakilnya secara bersamaan ke masing-masing DPP. “Maka sebagai sekretaris, kita menunggu persetujuan yang dari partai koalisi lain. Setelah semua final secara fisik, maka kita akan bicarakan dengan koalisi kapan waktu yang tepat untuk deklarasi,” tegas Burhan yang juga Wakil Ketua DPRD KLU ini.

Ia melanjutkan, Demokrat Lombok Utara dengan bekal 4 kursi di DPRD Lombok Utara, masih kekurangan 2 kursi tambahan untuk dapat mengusung bakal calon. Komunikasi ke arah itu pun sudah dan sedang berjalan dengan sinyalemen positif dukungan dari sejumlah partai. Burhan mengaku, beberapa partai calon koalisi telah dan sedang memproses sistem pengiriman maupun pengambilan SK dukungan untuk Najmul - Suardi.

“Karena kita tidak bisa mengusung sendiri, maka pasangan Najmul-Suardi sistemnya akan diberikan semacam Surat Tugas untuk membangun koalisi dengan partai yang lain. Setelah final koalisi dari partai yang lain dan sudah memenuhi syarat dukungan, maka kembali Demokrat akan memberikan Surat dukungan dan menyebut Partai Koalisi. Ini mekanisme di DPP,” terangnya.

Demokrat KLU, kata dia, memiliki target jelas, yakni melanjutkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Najmul Akhyar untuk periode (5 tahun) kedua. Target itu diyakini dapat diwujudkan dengan dukungan sejumlah partai dengan basis massa yang kuat. “Yang jelas yang benar-benar intens kepastiannya (dukungan) ke pasangan kita, di atas 12 kursi,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Adnan sisa Rp 5 miliar,” akunya.

Pemangkasan diakibatkan dampak Corona. Di mana hampir semua pos anggaran dipangkas. Menurutnya anggaran gaji ini belum bisa ditransfer, karena belum ada SK pengangkatan. Setelah ada laporan dari daerah barulah dana

Suparlan ini ditransfer ke daerah. Menurutnya, anggaran untuk pembayaran gaji P3K ini dari DAU khusus, sama seperti dana kelurahan. Terkait kapan dimulai pembayaran gaji nya, tergantung dari BKD kapan mulai terhitung (TMT – Terhitung Mulai Tanggal)nya. (her)

Nihil, CJH Lotim Ambil Biaya Haji

Mitigasi Kebencanaan, Loteng Pasang WRSnG Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnG) di dua lokasi berbeda. Piranti tersebut nantinya bisa membaca dan mendeteksi kegempaan yang terjadi di wilayah ini secara real time. Dengan begitu, potensi dampak dari bencana alam tersebut bisa diminimalir.

“Alat ini (WRSnG, red) akan kita instal di kantor Bupati Loteng serta kantor ITDC di kawasan The Mandalika,” ungkap Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., Sabtu (13/6).

Peralatan baru tersebut merupakan karya anak bangsa, hasil inovasi generasi milenial BMKG. Di mana nantinya, alat tersebut secara real time bisa membaca kekuatan gempa serta potensi gempa yang terjadi. Kendati epicentrum atau pusat gempa dan magnitudonya belum stabil di menit-menit awal gempa berlangsung.

Data yang diperoleh dari alat tersebut selanjutnya bisa dijadikan info resmi terkait kegempaan yang terjadi. Untuk selanjutnya, data tersebut bisa digunakan oleh stakeholder untuk menyiapkannya data dan bisa langsung menyajikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama untuk bisa memperoleh informasi yang akurat terkait bencana alam yang terjadi.

“Data itu juga bisa dijadikan dasar bagi stakeholder terkait, seperti BPBD untuk segera mengambil langkah-langkah mitigasi kebencanaan,” jelasnya seraya menambahkan, dengan keberadaan peralatan baru tersebut bisa membantu menjawab tantangan BMKG untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya dan mudah dipahami. Karena alat tersebut nantinya akan terkoneksi langsung dengan BMKG. “Alat ini merupakan bantuan dari BMKG pusat untuk disiapkan dan dipasang di Loteng,” pungkas Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

RAMAI - Meski di tengah pandemi Corona, saat kebijakan pemerintah menutup tempat wisata, sejumlah objek wisata di Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan lokal. Salah satunya, objek wisata Pancor Kopong di Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik yang ramai dikunjungi wisatawan, Minggu (14/6).

Peksos: Banyak Anak Bermasalah di Lotim Selong (Suara NTB) Banyaknya penduduk Lombok Timur (Lotim) berbanding lurus dengan kasus yang menimpa anak. Disinyalir, banyak anak-anak tersangkut masalah dan memerlukan pendampingan khusus agar bisa menghilangkan trauma pada anak tersebut.

Herniati, Pekerja Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditempatkan di Dinas Sosial (Disos) Lotim kepada Suara NTB, Sabtu (13/ 6) lalu mengatakan, data anak yang didampinginya saja sejak Januari 2020 sebanyak 17 orang, belum lagi pendamping yang lain.

Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan.

Anak-anak yang terkena beragam masalah ini menimbulkan trauma cukup berat.

Menghilangkan trauma pada

anak ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Trauma baru bisa hilang 24 tahun. Bahkan ada yang lebih lama,” sebutnya.

Beratnya traumatik pada anak ini memerlukan beragam cara untuk bisa mempercepat penyembuhannya. Diperlukan proses pendampingan secara berkelanjutan. Semisal, anak yang terjerat kasus hukum, setelah mendapatkan pendampingan hukum harus juga memperoleh pendampingan sosial dan menerima proses rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial ini salah satunya membutuhkan kehadiran psikolog untuk menghilangkan traumanya.

Selain psikolog, dibutuhkan juga pendekatan agama untuk meningkatkan pengetahuan agamanya.

Negara sejauh ini telah melakukan berbagai upaya

untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Salah satu yang dilakukan dengan memberikan dana stimulus tabungan kepada anak. “Negara memberikan bantuan berupa tabungan pendidikan, tujuannya sebagai bentuk kepedulian dan stimulus kepada anak agar bisa lebih cepat menghilangkan trauma, dengan demikian anak lebih cepat disembuhkan dari trauma,” ucapnya.

Adapun kasus-kasus anak di Lotim ini cukup beragam.

Antara lain, kasus korban kejahatan seksual, korban bencana alam, terpapar HIVAIDS, masuk kategori anak telantar, terjerat kasus hukum dan beragam kasus lainnya.

Data tahun 2019 saja terdapat 45 kasus anak dalam kategori korban. Belum lagi yang masuk kategori pelaku tindakan pelangaran. (rus)

Pasangan Dwi-Normal Kejar Target Dukungan 17 Kursi Praya (Suara NTB) Bakal pasangan calon kepala daerah Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, menegaskan kesiapannya untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) bulan Desember mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, soal dukungan partai politik (parpol) pasangan Dwi-Normal menargetkan 17 kursi, dari syarat dukungan minimal 10 kursi.

“Target kami sekitar 17 kursi untuk mengusung pasangan Dwi-Normal ini,” ungkap juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, kepada wartawan, Sabtu (13/6).

Sejauh ini, pasangan ini sudah mendapat komitmen dukungan dari empat parpol, masing-masing Partai NasDem, Partai Hanura, PAN dan PDI Perjuangan dengan total 7 kursi.

Selain ke empat parpol tersebut, komunikasi intensif juga terus dibangun dengan setidaknya dua parpol lagi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di mana kedua parpol tersebut jika digabung total memiliki 12 kursi.

“Bulan Juni ini terkait dukungan parpol, target sudah clear semua. Sekaligus menjawab isu yang mengatakan kalau pasangan Dwi-Normal tidak akan bisa maju di Pilkada Loteng, karena tidak mendapat dukungan parpol,” mantan anggota DPRD Loteng dua periode ini.

Selain persiapan dukungan parpol, pasangan Dwi-Normal lanjut Qomar, sejauh ini sudah merampungkan susunan tim relawan.

Itu juga sebagai salah satu bentuk keseriusan pasangan birokrat ini untuk maju dan bertarung di Pilkada Loteng Desember mendatang.

“Isu yang mengatakan kalau pasangan DwiNormal tidak akan bisa maju karena tidak mendapat dukungan parpol isu murahan. Yang disebarkan oleh lawan politik yang tidak mau pasangan Dwi-Normal maju di Pilkada Loteng.

Karena sebenarnya pasangan Dwi-Normal sudah mendapat tempat tersendiri di tingkat grassroot (masyarakat bawah),” ujar pria yang juga mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, menegaskan sampai saat ini koalisi empat parpol tetap solid dengan komitmen awal mendukung dan mengusung pasangan Dwi-Normal.

“Kita masih seperti semula,” ujarnya.

Selain oleh bakal pasangan calon kepala daerah, parpol koalisi juga ikut membantu melakukan komunikasi dengan parpol lainnya. Harapannya bisa lebih meyakinkan parpol tersebut untuk mau ikut bergabung dengan koalisi empat parpol ini dan mengusung pasangan Dwi-Normal. “Ini koalisi (parpol) yang bersatu,” pungkasnya. (kir)

Selong (Suara NTB) Pascadilakukan pembatalan pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut jika Calon Jemaah Haji (CJH) mengingatkan beberapa dampak yang terjadi.

Salah satunya berupa pengambilan biaya haji. Akan tetapi hingga pertengahan bulan ini, CJH yang mengambil Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih nihil.

Menurut Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, akhir pekan kemarin, BPIH ini terdiri dari dua dana setoran, yaitu setoran awal dan setoran pelunasan. Untuk pengambilan uang BPIH oleh CJH sesuai PMA 494 tahun 2020 terdapat tiga pilihan, pertama jika BPIH diambil semuanya, Rp 35.972.602 yang terdiri dari setoran awal, Rp25 juta dan setoran pelunasan. Maka status nomor porsi haji dinyatakan hangus. Calon

haji dinyatakan mengundurkan diri dan hilang hak untuk berangkat haji tahun 1442 Hijriah / 2021 Masehi.

Sementara, apabila BPIH diambil hanya uang pelunasan, maka status jamaah tersebut masih memiliki nomor porsi. Artinya meski setoran pelunasannya diambil, calon haji tidak kehilangan haknya sebagai calon haji yang akan berangkat haji pada tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. “Mereka nantinya akan melunasi kembali BPIH pada tahun 2021,”jelasnya.

Sebaliknya, apabila BPIH dana setoran awal dan setoran pelunasan tidak diambil, itu diperbolehkan dan aman serta tidak ada masalah.

Dana tersebut secara otomatis disimpan di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) status sebagai lembaga negara.

Nantinya calon haji mendapat nilai manfaat yang akan dibayarkan kepada calon haji masing-masing, 30 hari sebelum keberangkatan haji pada tahun 2021 mendatang. (yon)

Warga Sekotong Hilang saat Memancing Ikan Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Beretong Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong bernama Agus Salim (25) diinformasikan hilang saat memancing ikan di perairan Pangsing Desa Buwun Mas. Korban diketahui pergi memancing ikan pagi sekitar pukul 09.00 WITA dan diketahui hilang, Sabtu (13/6) sore sekitar pukul 17.00 WITA. Pihak dusun pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Sekotong dan Basarnas Lobar.

Informasi yang diperoleh dari Kepala Dusun Beretong L. Surki, hari Sabtu (13/6) sekitar pukul 08.30 Wita, korban bersama dua orang temannya masing-masinga bernama Ramdi dan Rahim pergi memancing ke Lokasi Mekumbi Pantai Meang Dusun Pangsing Desa Buwun Mas. Setelah sampai di lokasi, korban bersama dua orang temannya tersebut langsung memancing dari atas tebing karang. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, korban mengajak temannya untuk pulang. Namun temannya yang bernama Ramdi,meminta korban untuk pulang terlebih dahulu. Pada saat itu korban berkata kepada Ramdi. ‘’Sebentar dulu dah saya mau pasang pancing di tempat biasa,” tutur saksi mata.

Selang beberapa saat, saksi mendengar korban memanggil dua kali,namun tidak dihiraukan oleh Ramdi yang

merupakan kakek korban.

Barulah sekitar pukul 17.00 wita saat saksi hendak berangkat pulang dan mencari korban di tempat sebelumnya memancing. Namun pada saat itu saksi hanya menemukan sandal dan pancing milik korban. Saksi pun langsung melakukan pencarian terhadap korban, sekitar satu jam lamanya namun tidak menemukan korban. Keluarga korban langsung menghubungi Polsek Sekotong dan pihak keluarganya di Dusun Beretong Desa Cendimanik.

Pihak keluarga korban pun langsung melakukan usaha pencarian akan tetapi hasilnya nihil. Diperkirakan korban sudah terseret arus dan hingga Minggu (14/6) sore korban belum bisa ditemukan. Pencarian dilakukan hingga malam hari tetapi ditunda karena faktor cuaca dan gelombang tinggi.

Personel Polsek Sekotong dan Tim Basarnas Mataram juga sudah berada di lokasi kejadian dan turut melakukan pencarian. Namun, Tim SAR dan polsek juga tidak menemukan Korban. “Masih nihil. Di lokasi twrkendala sinyal pencarian dilanjutkan besok (hari ini, red),” jelas Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Gusti Lanang Wiswananda. Pencairan Minggu kemarin pun belum membuahkan hasil..(her)

(Suara NTB/ist)

CARI - Tim SAR bersama kepolisian dibantu warga melakukan pencarian korban yang hilang saat memancing.

SUARA NTB Senin, 15 Juni 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Minta Orang Tua Lebih Peka, Dinas P2KBP3A Sumbawa Intens Dampingi Kasus Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) Belakangan ini sejumlah kasus seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Sumbawa. Terhadap kasus tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), intens berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pendampingan hingga proses hukum.

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melalui

Kabid PP dan PA, Laeli Febrianti, S.STP., M.Si menyampaikan, pihaknya sangat miris dengan banyaknya kasus seksual di tengah pandemi covid-19 ini. Karena korbannya merupakan anak-anak. Diantaranya kasus yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Labangka baru-baru ini. Korbannya anak berusia sekitar 5 tahun. Kemudian kasus di salah satu desa di Kecamatan Moyo Hilir, gadis berusia 14 tahun digarap belasan orang.

Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W. Musyafirin meminta Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat memaksimalkan potensi pendapatan daerah di tahun 2020 ini.

Menurut bupati, eksplorasi maksimal perlu dilakukan terhadap seluruh potensi-potensi pendapatan tersebut untuk meringankan beban anggaran daerah di tahun ini. “Mudahmudahan di APBD perubahan, sumber-sumber PAD itu bisa maksimal kita kumpulkan,” timpalnya.

(Suara NTB/ist) Berdasarkan ekspose data H. W. Musyafirin BPAD KSB, sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk digenjot tahun ini. Diantaranya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPTHB), sewa bandara Sekongkang, penjualan aset daerah yang masuk dalam kawasan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dan terakhir ada pendapatan dari perubahan izin usaha pertambangan PTAMNT dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurut bupati, potensi pendapatan tersebut bisa digali secara maksimal jika diseriusi. Sebab sektor-sektornya sudah jelas dan tuntas secara aturan. “Yang penjualan aset untuk smelter misalnya. Sekarang kan sudah disetujui DPRD dan sekarang dalam penilaian apraisal. Jadi tinggal dipecepat saja eksekusi pembayarannya,” urai bupati seraya menambahkan demikian pula dengan perubahan izin operasional PTAMNT di proyek tambang Batu Hijau, kecamatan Sekongkang.

“Perubahan KK menjadi IUPK tambang Batu Hijau menguntungkan kita (KSB). Karena dengan begitu kita ada hak juga sebagai daerah penghasil,” sambung bupati.(bug)

Kasus lain satu pelaku menggarap belasan korban yang masih berusia belasan tahun.

Ada juga kasus satu pelaku dengan dua orang korban.

“Tentunya Pemerintah selalu hadir dalam hal penanganan perlindungan anak. Kemudian kami bermitra dengan LPA dengan Polres Sumbawa. Kita selalu bersinergi menangani kasus tersebut. Baik pendampingan maupun sampai dengan proses hukum,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam men-

gantisipasi terjadinya kasus ini, pihaknya setiap tahun selalu turun ke kecamatan, desa dan sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait perlindungan anak. Antara lain memberikan pemahaman kepada anak agar bisa melindungi diri.

Kemudian mendorong para orang tua agar peka terhadap pribadi anak. Mulai dari berada di rumah hingga saat berada di luar. Dengan adanya kejadian-kejadian di tahun 2020 ini, pihaknya mengajak semua

pihak berperan dalam mengontrol lingkungan anak.

“Kami pemerintah, sudah melakukan berbagai upaya.

Yang penting pengawasan orang tua, lingkungan sekitar, sangat penting. Karena pemerintah tidak bisa mengontrol pribadi orang anak, tetapi orang tualah,” harapnya.

Pihaknya sangat menyayangkan adanya kasus yang menimpa anak ini. Terlebih para pelaku adalah orang-orang yang seharusnya melind-

Laeli Febrianti (Suara NTB/ist)

2.172 Orang Digigit HPR di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, mencatat 2.172 orang telah menjadi korban gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR), terhitung sejak Januari 2019 hingga Juni 2020 ini. Korban tersebar merata di delapan kecamatan dengan laki-laki 1.236 dan perempuan 936 orang. Sementara, korban meninggal masih 15 orang.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada Suara NTB menjelaskan, rekapan kasus gigitan sejak ditetapkannya rabies sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) ini terhitung dengan tambahan korban gigitan selama tiga bulan terakhir, yakni April dengan 17 kasus, Mei 14 kasus dan Juni baru dua kasus. “Jadi ada penurunan sebenarnya, kalau total dari Januari-Juni 2020 ada 157

orang korban,” ungkapnya.

Dari 157 korban gigitan tersebut dua diantaranya kasus baru pada Juni ini, tepatnya di Kecamatan Huu. Selain penanganan awal dengan pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), temuan itu telah disampaikan ke Disnakeswan untuk diambil tindakan terhadap sumber gigitannya, apakah dalam bentuk vaksinasi maupun eliminasi HPR. Vaksinasi dan eliminasi penting dilakukan untuk meminimalisir munculnya kasus

baru di Huu. Termasuk beberapa kecamatan lain selain Kempo yang ditemukan kasuskasus baru. “Tambahan meninggal belum ada, pokoknya kita masih 15 orang,” ujarnya.

Tak kalah penting dari upaya vaksinasi dan eliminasi HPR, lanjut Rahmat, yakni memastikan setiap korban berobat setelah digigit anjing.

Karena ini satu-satunya kunci dalam menekan angka kematian akibat virus berbahaya tersebut. Mengingat pentingnya langkah ini, sem-

bilan puskesmas di delapan kecamatan bahkan sampai diharuskan memberi kartu kontrol bagi pasien. Harapannya, mereka taat divaksin mulai pada hari pertama hingga 21 hari kedepan.

Kalaupun ditemukan pasien dengan riwayat gigitan mengabaikan tahapan-tahapan tersebut, petugas kesehatan mesti mendatangi yang bersangkutan ke rumahnya.

Sebab pengalaman selama ini, 15 orang meninggal ratarata akibat mengabaikan vaksinasi. “Rabies kuncinya harus VAR, itu saja. Stoknya masih banyak dan memang saya tidak suruh kosongkan, stok di puskesmas itu harus tersedia untuk dua sampai tiga kasus,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Rahmat

KSB Pertanyakan Tindak Lanjut Kartu Prakerja

Tinggal Satu Desa di Sumbawa Belum Salurkan BLT DD Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Langsung Tunasi (BLT) Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumbawa hampir rampung. Dari 157 desa, tinggal 1 desa yang belum menyalurkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos.,M.Si membenarkan hal tersebut. Satu desa yang belum yakni Desa Ropang, Kecamatan Ropang. Mengingat belum menyelesaikan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai dasar pencairan BLT DD. “Tinggal satu desa yaitu Desa Ropang.

(Suara NTB/ist) Varian Bintoro Masih menyelesaikan Perkadesnya,” kata Varian saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6).

Dijelaskannya, penyaluran BLT DD ini untuk tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Diharapkan penyalurannya dapat dituntaskan dalam bulan Juni ini. Karenanya pihaknya terus mendorong desa yang belum untuk segera menuntaskan persyaratan. “Nggak ada sih batasnya. Cuma kita harapkan bulan ini sudah clear untuk tiga bulan pertama. April, Mei dan Juni,” terang Varian.

Apakah nantinya penyaluran BLT DD akan ditambah untuk tiga bulan selanjutnya, sementara ini pihaknya belum bisa memastikan. “Nanti kita pastikan,” pungkasnya.(ind)

ungi korban. Mulai dari ayah kandung, guru, paman, dan paling jauh tetangga. Karenanya peran semua pihak sangat penting untuk mengantisipasi. Terlebih fungsi kontrol dari orang tua. “Saya mengajak kita semua untuk lebih mengerti anak-anak itu sendiri. Tegas itu tidak harus keras.

Tetapi memang terkadang keras itu diperlukan, tentu dengan kondisi maupun usia anak itu sendiri,” pungkasnya.(ind/arn/*)

(Suara NTB/jun)

JEBOL –Kondisi tambak udang dan bandeng milik warga di Desa Mumbu yang jebol akibat payau pasang, Minggu (14/6).

BPBD Dompu Belum Dapat Laporan Bencana Payau Pasang di Woja Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, belum mendapat laporan terkait payau pasang di Desa Mumbu Kecamatan Woja. Termasuk dampak bencana tersebut, seperti jebol dan tenggelamnya puluhan hektar tambak udang dan bandeng milik warga. Kondisi itupun belum pernah disampaikan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan

Dan Perikanan (DKP) Dompu.

Demikian ditegaskan Kalak BPBD Dompu, M. Jufri, ST, M. Si, ketika dikonfirmasi Suara NTB di kantornya.Ia menyampaikan, Selama bencana payau pasang tersebut menenggelamkan sebagian besar tambak di Desa Mumbu dan sekitarnya, BPBD tidak pernah mendapat laporan dari pihak manapun.

Karenanya, tak ada langkah penanggulangan yang diambil untuk meminimalisir timbuln-

ya kerugian pembudidaya.

“Sampai hari ini kita belum dapat laporan terkait bencana itu, termasuk dampaknya bagi warga,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari bencana alam yang disebabkan gelombang tinggi pada wilayah perairan selatan, semestinya ada pemberitahuan. Sehingga langkah penanggulangan awal bisa segera diambil bersama Tim Reaksi Cepat (TRC).

Tak hanya peristiwa tahunan itu, dampak yang diakibatkan pun sampai hari ini belum dilaporkan, baik dari segi kerugian yang dialami pembudidaya lantaran udang dan bandeng siap panen habis tergerus air maupun pada kerusakan pematang tambaknya.

Kondisi ini harusnya dilaporkan agar bisa diupayakan dana tanggap darurat, minimal untuk memperbaiki area tambak yang rusak diterjang air payau pasang.

“Sampai hari ini belum ada koordinasi dari perikanan, mungkin perikanan punya dana tersendiri untuk menyelesaikan itu,” tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M. Si., yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB via telepon dalam beberapa hari terakhir belum memberikan jawaban.(jun)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertanyakan ribuan pencari kerja (Pencaker) yang diusulkan sebagai penerima program kartu Prakerja. Sebab dinas terkait mengaku belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut 1.071 usulan penerima program tersebut.

“Banyak masyarakat yang bertanya terkait realisasi program tersebut dan kami tidak bisa menjawabnya karena informasinya juga belum sampai ke Kami,” ungkap Kadis Nakertrans KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya S.St. Meskipun demikian, dirinya berharap agar pencaker yang diusulkan bisa bersabar karena kondisi ini juga tidak terjadi di KSB. Memang kondisi pencaker yang merasa “digantung” tanpa ada kepastian tidak hanya di KSB melainkan seluruh NTB. Bahkan di beberapa jejaring sosial juga dipertanyakan hal itu ke Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tetapi hasilnya juga masih nihil sampai saat ini, sehingga pihaknya kesulitan untuk menjelaskan persoalan ini

lebih lanjut. Apalagi saat ini pencaker yang mendaftar juga sering datang ke kantor mempertanyakan masalah ini (program kartu Prakerja)m “Mereka yang kita usulkan yakni 891 penduduk KSB yang belum bekerja. 23 Orang pekerja buruh migran (PMI), 90 orang karyawan yang di PHK dan 67 orang pelaku UMKM yang gulung tikar,” sebutnya.

Begitupun juga pelamar yang menggunakan jalur Dalam Jaringan (Daring) sampai dengan saat ini belum dipastikan berapa yang terakomodir dan terpental. Bahkan untuk pendaftaran tahap keempat informasinya sudah tidak dibuka lagi. Pihaknya juga tidak bisa mengkonfirmasi lebih jauh terkait hal tersebut karena bukan kewenangan daerah melainkan pemerintah pusat. Pemerintah juga sudah bersurat secara resmi supaya ada kejelasan terkait program tersebut.

Karena jika tidak ada informasi lebih lanjut, dikhawatirkan akan menjadi polemik di tengah masyarakat. “Kami akan tetap menyuarakan masalah ini ke Pusat, supaya ada kepastian. Karena masyarakat sangat berharap adanya realisasi dari program itu,” pungkasnya. (ils)

Delapan Pasien Sembuh di Sumbawa Dipulangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Delapan orang pasien sembuh Covid-19 di Kabupaten Sumbawa, dipulangkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa (RSUD baru di Sering), Minggu (14/6).

Para pasien tersebut yaitu TW berasal dari Kecamatan Lab. Badas, IS berasal dari Kecamatan Sumbawa, MD berasal dari Alas, MI, JR dan ST berasal dari Buer, AA berasal dari Lopok, dan MJ berasal dari Kecamatan Sumbawa. Selain 8 orang tersebut juga terdapat 2 orang pasien sembuh lainnya yang berada di Pulau Lombok dan dipulangkan hari ini yaitu pasien berinisial SH berasal dari Kecamatan Unter Iwes dan IK berasal dari Kecamata Sumbawa. Kepastian sembuh didapat setelah 2 kali hasil swab di laboratorium dinyatakan negatif.

Kepala Dikes Sumbawa yang juga Jubir Gugus Tugas

Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa bersama Kepala Diskominfotik Kabupaten Sumbawa, Camat Buer dan Kapolsek Kota Sumbawa, perwakilan Dinas Sosial hadir melepas kepulangan kedelapan pasien sembuh tersebut untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing. Serangkaian dengan acara pelepasan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan dari Dinas Sosial Sumbawa serta bantuan dari Alumni Sekolah Kedinasan Sumbawa.

Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, juga mengimbau para pasien sembuh dan masyarakat pada umumnya untuk tetap menerapkan phisycal distancing, selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. (arn)

Senin, 15 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 6

(Suara NTB/yon)

MASKER ANAK – Anak-anak SD menggunakan masker di dalam kelas di desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Lotim, Sabtu (13/6).

Pencegahan Penularan Covid-19 ke Anak-anak Diatensi Khusus Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyasar kalangan anak-anak. Bahkan untuk skala NTB, jumlah kasus positif Covid-19 di usia anak-anak menduduki posisi kedua terbanyak di Indonesia. Atas kejadian ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Denggen Timur Kecamatan Selong melakukan atensi terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya.

Beberapa langkah nyata yang dilakukan yaitu berupa pembagian masker, penyedian sarana air bersih dan tak kalah pentingnya pemberian pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk pembagian masker ini, Pemdes Denggen Timur menyiapkan sebanyak 1.000 masker khusus untuk dibagikan ke anak-anak di samping untuk orang dewasa.

“Kita berikan alat pelindung diri (APD) berupa masker untuk mencehah terjadinya penyebaran Covid-19. Apalagi usia anak-anak rawan dan banyak yang sudah terjangkit,” terang Kepala Desa Denggen Timur Kecamatan Selong, Jamaludin, Sabtu (13/6).

Dalam pembagian masker untuk anak ini, pemdes menyasar sekolah-sekolah sekitar dengan bekerjasama dengan para tenaga pendidik. Pemdes

Denggen Timur langsung turun ke sekolah-sekolah untuk membagikan langsung masker yang sudah disiapkan dari anggaran desa. Diharapkan, masker yang dibagikan dapat dimanfaatkan oleh para siswa baik ketika berkegiatan di sekolah maupun di tengahtengah masyarakat.

Adapun sekolah-sekolah menjadi sasaran Pemdes Denggen Timur ini mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Taman Kanak-kanak (TK) di samping pembagian ke rumah warga bagi anak-anak yang belum masuk sekolah. “Kita atensi untuk anak ini karena jumlah kasus positif Covid-19 di NTB meningkat di kalangan anakanak,” terangnya.

Sementara, Bidan Desa Denggen Timur, Baiq Raena, mengungkapkan saat ini gencar dilakukan Posyandu imunisasi bagi anak-anak. Tercatat sekitar 200 anak pada Sabtu ke-

marin dilakukan imunisasi untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh mereka.

Terpisah, Kepsek SDN 2 Denggen, Sahdan, mengapresiasi kepedulian Pemdes Denggen Timur yang membagikan masker untuk anak sebagai pelindung menghadapi Covid-19. Jam belajar dipangkas. “Bantuan masker ini sangat bermanfaat,” jelasnya.

Untuk dunia pendidikan di Kabupaten Lotim masih dalam suasana libur hingga 19 Juni mendatang. Namun berdasarkan aturan terbaru, dilakukan pemangkasan jam mengajar dengan jumlah murid di SDN 2 Denggen sebanyak 158 orang.

“Kita akui anak-anak mulai rindu dalam kegiatan belajar mengajar karena hampir sudah libur selama tiga bulan. Tapi guru masuk terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ke rumah masig-masing,” pungkasnya. (yon)

Pandemi Covid-19

Semangat Optimisme Harus Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengajak masyarakat untuk membangun semangat optimisme dalam menghadapi pandemi covid-19. Di samping itu, kebaikkan-kebaikan juga harus terus digelorakan untuk saling membantu antar sesama.

Demikian terungkap dalam acara halalbihalal yang diadakan DPD PKS Lobar di kantor PKS, Minggu kemarin. “Masyakarat harus terus membangun semangat optimis dengan situasi Pandemi covid-19,” seru Dr Zul. Dia menyerukan kepada masyarakat agar kebaikan-kebaikan terus dilakukan oleh masyarakat. “Kebaikan-kebaikan harus terus dilakukan dan jaga,” ujar dia.

Gubernur juga berhadap agar semua kader tetap menjaga kegiatan positif dan kebaikan-kebaikan untuk membantu masyarakat selama pandemi. Seperti kajian online Selama Ramadhan lalu, harus dilanjutkan terus. Selain ia harus dilakukan upgrade diri dari kader partai menghadapi Era baru. Gubernur pun menilai kalau kader PKS sudah memilki kesiapan.

Sementara itu, Bupati Lobar mendorong agar masyarakat produktif selama di rumah di masa pandemi. Seperti mengembangkan ketahanan pangan dengan menanam sayuran. Bupati pun mengapresiasi terbosan yang dilakukan kader PKS dalam mengembangkan teknologi hidroponik ini. ‘’Perlu kita terapkan di ponpes-ponpes

ini,’’ ujar dia.

Ketua DPD PKS Lobar, H. Wahid Syahril juga mengajak masyarakat agar tetap membangun semangat optimisme di tengah kondisi saat ini. Selain itu pihaknya mendorong masyarakat mengikuti imbauan pemerintah. Sebab dengan diam di rumah banyak manfaatnya di antaranya membangun Ketahanan dan kekuatan keluarga yang menjadi pondasi ketahanan daerah dan negara. “Semangat optimisme salah satu modal utama kita, karena itu ajaran pokok agama kita. Di mana ditegaskan dalam agama, “janganlah berputus asa dari Rahmat Allah, apapun kondisinya.

Dengan covid-19 ini banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan,” imbuh dia. (her)

Sebagian Besar Pasien Covid-19 Lotim Sembuh Selong (Suara NTB) Jumlah kasus terkonfirmasi positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Lotim tercatat sebanayk 94 kasus. Sebagian besar atau sebanyak 62 orang sudah dinyatakan sembuh. Sisanya tinggal 30 orang yang masih harus melalui proses perawatan dan dua kasus jauh hari sebelumnya sudah diumumkan meninggal dunia.

“Alhamdulillah, sebagian besar sudah bisa disembuhkan,” ungkap Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H M. Juaini Taofik. Dia menjelaskan, potensi yang sembuh diharapkan bisa lebih besar lagi dari jumlah kasus baru yang muncul. Sekda mengharapkan, semakin banyak yang sembuh maka semakin cepat Lotim bisa menuju New Normal.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas, Dr. H. Pathurrahman menerangkan, banyaknya pasien sembuh ini menjadi pertanda Lotim mampu melakukan perawatan. Keberhasilan menyembuhkan pasien terpapar Covid-19 ini adalah prestasi dari tim medis, pasien covid itu sendiri serta dorongan dari semua pihak. Harapannya, bulan Juni 2020 ini kasus Covid di Lotim yang meledak pada tahap kedua ini bisa berkurang terus.

Berdasarkan rilis data teranyar Minggu kemarin, dari 21 Kecamatan se Kabupaten Lotim kecamatan Sembalun, Sukamulia, Sakra Barat, Sakra TImur dan Keruak yang tetap dipetakan kuning. Pertanda di lima kecamatan tersebut tidak ditemukan ada pasien Covid. Sisanya di 16 Kecamatan lainnya masih zona merah.

Kecamatan Sakra 26 kasus positif, jumlah ini dilaporkan yang terbanyak dari seluruh kecamatan se Lotim.

Menyusul 14 kasus di Kecamatan Pringgabaya yang jumlahnya sama dengan Kecamatan Aikmel, berikutnya 10 kasus di Kecamatan Selong.

Secara keseluruhan, yang menjadi fokus pengawasan gugus tugas 16.293 orang pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG). Dari jumlah tersebut 16.002 selesai diisolasi, dan 291 masuk isolasi. 1940 Orang Tanpa Gejala (OTG).

1829 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 448 Pasien Dalam Pengawasan (PDP). (rus)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 15 Juni 2020

Baksos Kapolda NTB Bersama OKP di Kampung Nelayan Pondok Perasi Ampenan Dari Hal. 1 Kegiatan Baksos, tidak hanya pembagian sembako namun juga membuat dapur umum di beberapa titik. Untuk bantuan sembako total seluruhnya yang telah disalurkan oleh Polda NTB berjumlah 43 ton beras yang disumbangkan dari pertama sampai selesai Hari Bhayangkara ke-74.

Kapolda NTB dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh anggota Polri yang ada di NTB harus dekat dengan masyarakat dalam memberikan pengayoman perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Harkamtibmas. ‘’Saya sebagai Kapolda NTB didukung oleh adik-adik OKP, bekerjasama dan bergandeng tangan. Kalau OKP aktif, polisi pun harus progresif dalam kegiatan gotong-royong bahu membahu dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah NTB. Kita bersatu padu bersama masyarakat meyakinkan negara bahwa NTB mampu menghadapi pandemi Covid-19 dan saya mohon doa sebagai orang baru bisa melaksanakan tugas di wilayah NTB. Kami ingin terus menyempurnakan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat pada Hari Bhayangkara ke 74 ini,’’ ujar jenderal bintang dua ini.

Kaling Pondok Perasi, Ustad Taufik menyampaikan

terimakasih atas kehadiran Kapolda NTB di wilayahnya. ‘’Ini sejarah. Ini pertama kali kehadiran Kapolda NTB di tempat kami dan kami berharap kehadiran Kapolda di tempat yang kami yang 80 persen penduduknya adalah nelayan dapat perhatian dari pemerintah dan kampung kami menjadi aman damai,’’ harapnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua DPD KNPI NTB, Hamdan Kasim. ‘’Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-74,’’ ujarnya.

Terkait dengan pandemi Covid-19, dengan hidup disiplin dalam menghadapi pandemi ini diyakini warga akan selamat (terhindar dari virus Corona).

Menanggapi kegiatan Kapolda dan jajaran dalam kegiatan Baksos, Hamdan Kasim memberi apresiasi yang tinggi. ‘’Seperti yang dilaksanakan pada hari ini (Sabtu lalu) dan ini menjadi teladan bagi kita semua,’’ katanya.

Kegiatan Baksos diakhiri dengan deklarasi bersama Kapolda NTB dengan OKP dan masyarakat untuk menolak hoaks, mendukung upaya percepatan pemulihan Covid-19 dan penegakan hukum serta ucapan “Selamat Hari Bhayangkara ke 74”. (*)

Kopi NTB Jadi Andalan Dari Hal. 1 Padahal NTB telah meyiapkan beberapa komoditas andalan yang akan dipromosikan di masing-masing pameran dagang tersebut.

Dicontohkan seperti komoditas kopi NTB yang selalu memiliki pangsa pasar ekspor. Karena kopi Arabica dan Robusta NTB dinilai memiliki cita rasa yang berbeda dengan pengolahan yang khusus dari petani-petani kita.

Memang kopi masih kita unggulkan. Termasuk mudahmudahan produk yang lain juga bisa,’’ ujarnya. Diantaranya produk-produk kerajinan juga disiapkan, mengingat minat dari pangsa pasar luar negeri yang juga cukup besar. ‘’Kita berharap juga hasil pertanian seperti manggis. Ini juga masih berproses (ekspor) meskipun tanpa surat keterangan asal (SKA) kita,’’ ujarnya.

Diterangkan, dalam situasi pandemi saat ini aktivitas ekspor NTB memang masih terjaga. Khsusunya untuk memenuhi kuota yang telah disepakati sebelum pandemi berlangsung. Bahkan sampai dengan Mei lalu nilai ekspor NTB tercatat sebesar 4 juta dolar Amerika.

Kendati demikian, promosi untuk perjanjian ekspor yang baru masih terus diupayakan. Terbaru, pihaknya telah menggelar video conference (vicon) dengan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab yang menghadirkan Trade and Investment Counil (TIC) dari beberapa kota seperti Jeddah, Arab Saudi, Dubai, serta satu peru-

sahaan perwakilan Korea Selatan. ‘’Pangsa (ekspor) kita ini ada kejelasan di Dubai.

Tapi karena memang situasinya seperti ini, kita harapkan dihubungkan TICnya dengan kita,’’ harapnya.

Dalam pertemuan tersebut NTB menghadirkan tiga orang wakil, diantaranya Asosiasi Kopi NTB, Nutsafir Lombok, serta perwakilan asosiasi eksportir.

Diterangkan, dalam vicon tersebut diajukan beberapa hal. Antara lain evaluasi terkait proses pembayaran yang berlaku selama ini. Di mana pengiriman komoditas ekspor ke Uni Emirat Arab menerapkan sistem cash on delivery (COD) atau pembarayan setelah pengiriman.

Sistem tersebut diakui cukup sulit dilakukan oleh NTB. Sehingga dibutuhkan perwakilan sebagai penjamin di masing-masing negara yang akan difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).

Selain itu, perpindahan tren makanan di Uni Emirat Arab juga membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi NTB. Dengan begitu komidtas ekspor yang ditawarkan diharapkan dapat meluas dari kopi hingga gula semut dalam produksi besar. ‘’Mereka juga sedang beralih makanan terhadap makan ikan. Kita tawarkan potensi ikan kita dari lobster, udang, dan lain sebagainya. Itu potensi yang akan kita coba lebih masifkan,’’ pungkasnya. (bay)

KKP Perintahkan Pemprov Segera Tuntaskan Pendataan Nelayan Lobster Dari Hal. 1 Data yang ada sekarang merupakan data 2014 lalu.

Sehingga harus dilakukan pengecekan lagi agar benarbenar valid.

Setelah nelayan lobster didata, kemudian mereka akan dihimpun dalam Kelompok Usaha Bersama atau koperasi. Nantinya kelompok usaha bersama atau koperasi nelayan lobster inilah yang bermitra dengan perusahaan eksportir lobster.

Yusron menjelaskan, kuota ekspor lobster untuk masingmasing wilayah, nantinya berdasarkan usulan atau kemampuan dari para nelayan.

Dalam pendataan tersebut, katanya, akan diinventarisir alamat lengkap para nelayan, wilayah penangkapan dan kemampuan menangkap lobster tiap hari. ‘’Ini menjadi bahan perhitungan pemerintah pusat untuk menentukan kuota untuk zona atau masing-masing wilayah. Sekarang ini belum ada kuota ekspor lobster per wilayah termasuk NTB,’’ kata Yusron.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan pendataan nelayan lobster.

Dengan melibatkan IPT KKP yang ada di NTB dan DKP kabupaten/kota. Apabila nanti ada perusahaan yang sudah punya kelompok binaan nelayan lobster, maka datanya akan disinkronkan melalui elobster. Nantinya, Pemprov yang akan menerbitkan reko-

mendasi.

Yusron mengatakan, KKP sudah menetapkan kuota ekspor lobster secara nasional. Kuota ekspor tersebut akan dibagi per wilayah kerja penangkapan (WP). NTB sendiri, kata Yusron masuk dua WP. Yakni WP 573 dan WP 713.

WP 573 berada di Pantai Selatan NTB sedangkan WP713 berada di wilayah utara perairan NTB. Di WP 713 masuk wilayah NTB, NTT, Bali hingga Jawa Timur. ‘’Dari WP ini ada potensi, nanti kuotanya ditentukan berdasarkan data nelayan yang melakukan penangkapan,’’ tandasnya.

Menteri KKP, Edhy Prabowo telah menandatangani kuota penangkapan benih lobster sebanyak 139.475.000 ekor setahun.

KKP telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.

Dan mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999).Berdasarkan hasil kajian, di NTB potensi benih lobster yang boleh ditangkap sampai 21.000.000 ekor. (nas)

Halaman 7

Pemerintah Beri Kelonggaran

Arus Angkutan Penumpang Naik 20 Persen Mataram (Suara NTB) – Pelonggaran pembatasan akses transportasi di NTB diakui membuat pelaku usaha kembali bisa bernapas. Terutama setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dengan nomor 550/778/Dishub/I yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.

Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, menerangkan aturan tersebut sangat membantu pelaku usaha. Mengingat pemerintah mulai mengizinkan penyeberangan penumpang serta meniadakan syarat wajib menunjukkan hasil uji swab atau rapid test.

“Kalau kemarin (saat pembatasan) sama sekali tidak diperkenankan membawa pen-

umpang, sekarang sudah boleh.

Tidak dibebankan rapid test atau swab juga karena mahal,” ujar Kamal saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).

Berdasarkan pantauan pihaknya, arus penumpang untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) meningkat sekitar 20 persen sejak peraturan tersebut dikeluarkan Pemprov NTB Selasa (9/6) lalu. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha yang sempat menutup sementara operasional mulai beroperasi kembali.

Persentase tersebut diakui Kamal terbilang masih minim.

Karena itu, pihaknya memberlakukan sistem sif bagi pelaku usaha yang beroperasi setiap harinya. Hal tersebut dilakukan untuk membagi rata jumlah penumpang dengan jumlah bus yang siap beroperasi.

“Di Dompu misalnya, ketua

DPC Organda mengatur strategi misalnya sekarang ini (jumlah penumpang) hanya cukup untuk satu kendaraan yang menyeberang, ya satu itu yang jalan. Jadi jangan sampai berebut penumpang. Untuk besok giliran bus lain yang jalan,” ujarnya.

Diterangkan, ketentuan kapasitas penumpang mencapai 70 persen juga cukup membantu dalam situasi awal kenormalan baru bidang transportasi saat ini. “Kemarin kita sempat mau naikkan harga tiket waktu kapasitasnya dibatasi 50 persen, tapi ternyata dari Dishub diberikan kelonggaran sehingga harga tiket kita biarkan seperti semula,” jelas Kamal.

Di sisi lain, pelayanan angkutan penumpang disebutnya memenuhi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. Dimana pelaku usaha secara mandiri diminta menyediakan hand sani-

Pengisian Jabatan di Loteng Terkendala Izin Mendagri Praya (Suara NTB) Rencana pengisian tiga jabatan eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga kini masih menggantung tanpa ada kejelasan. Padahal proses seleksi sudah selesai dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) bentukan Pemkab Loteng.

Belum adanya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jadi kendala utama.

“Kalau dari KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) sudah merekomendasi untuk dilakukan mutasi pejabat eselon II yang lowong. Tinggal izin dari Mendagri yang belum ada,” terang Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H. Moh. Nazili kepada Suara NTB, Sabtu (13/6).

Dikatakanya, sebagai daerah yang tahun ini akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menggelar mutasi pejabat. Utamanya lagi pejabat eselon II. Selain harus ada rekomendasi dari KASN, juga harus mendapat izin dari Mendagri. Beda kalau sedang tidak menggelar pilkada, tidak perlu ada izin dari Mendagri. “Izin dari Mendagri ini jadi kendala. Sehingga sampai sekarang, pengisian jabatan eselon II yang lowong belum bisa kita lakukan,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak. Dengan pelarangan perjalanan dinas keluar daerah untuk sementara waktu. Sehingga cukup menyulitkan untuk bisa memproses izin mutasi pejabat di Kemendagri.

“Mengurus izin di Kemendagri itu tidak bisa cukup melalui online. Paling tidak, kita harus datang langsung ke Kemendagri untuk mengurus izin tersebut. Di satu sisi sementara ini kita tidak

diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas. Paling tidak sampai pandemi Covid-19 berlalu,” tandasnya.

Tapi pihaknya akan berupaya sebelum Pilkada Loteng digelar Desember mendatang mutasi pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng sudah bisa digelar. Kalau tidak, harus menunggu sampai gelaran pilkada usai. Karena mengurus izin mutasi pejabat di Kemendagri juga butuh waktu.

Nazili menambahkan, ada tiga jabatan eselon II lingkup Pemkab Loteng yang lowong dan harus isi segera. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta jabatan Asisten I Sekda Loteng.

Dari tiga jabatan eselon II yang dibuka tersebut, posisi Kepala Disparbud yang paling banyak peminat, sebanyak enam orang pelamar. Yakni H. Lendek Jayadi, Lalu Sungkul, Taufikurahman PN, Dr. Drs. Lalu Budiman, Lalu Sarkin Junaidi, serta H. Lalu M. Irwan Syaihu.

Kemudian untuk posisi Asisten I Sekda Loteng empat orang peserta, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., Murdi, AP.M.Si., H. Mutawalli, S.H., dan Drs. H. Lalu Wiraningsun. Sementara untuk posisi Kepala Pelaksana BPBD Loteng, diiikuti oleh Ir. Sabardi Alam, H. Suhartono, H. Ridwan Ma’ruf serta Bhayangkari S.Pd. “Dari hasil komunikasi awal kita dengan Kemendagri, seluruh nama peserta harus dikirim. Beda kalau dengan KASN, hanya tiga besar di masing-masing jabatan saja yang dikirim,” tambahnya. Sehingga ada peluang nama peserta yang diluar tiga besar bisa direkomendasikan untuk mengisi jabatan eselon II tersebut. (kir)

tizer bagi penumpang dan wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, penumpang juga diwajibkan menggenakan masker.

Menurut Kamal situasi saat ini memang mulai membaik, namun belum mencapai kondisi normal. Untuk itu, evaluasi untuk pelonggaran yang diberikan pemerintah diharapkan menunjukkan hasil yang baik. Sehingga percepatan-percepatan pemulihan bisa segera dilakukan.

“Kemarin rencananya semua ini akan dievaluasi sebulan.

Jadi setelah itu, kita berharap hasilnya baik dan benar-benar kembali seperti normal aturannya,” jelas Kamal.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Denny F. Anggoro, menerangkan pelonggaran protokol memang memberikan dampak positif bagi

operasional usaha transportasi.

“Data kami, setelah pelonggaran protokol tersebut memang secara demand terjadi peningkatan. Utamanya pada golongan kendaraan barang dan truk,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/6). Kendati demikian, hal tersebut tetap mematuhi protokol penanganan Covid-19.

Diterangkan, walaupun pelonggaran telah diberikan oleh Pemprov NTB sejak seminggu yang lalu, jumlah angkutan penumpang saat ini memang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal tersebut diperkirakan karena banyak masyarakat yang masih menunda untuk berpergian ke luar daerah.

“Syukurnya masyarakat atau golongan penumpang pribadi masih menaham diri untuk berkegiatan. Ini positif, guna memutus penyebaran covid,” pungkasnya. (bay)

Antisipasi Peningkatan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Potensi peningkatan angka kemiskinan menjadi atensi Pemprov NTB dalam penanggulangan dampak pandemi virus corona (Covid19). Dengan adanya beberapa sektor yang masih bergerak, serta program stimulus yang disiapkan pemerintah, hal tersebut diharapkan dapat diantisipasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Amry Rakhman, menerangkan pandemi Covid-19 memang memberi dampak pada banyak sektor. Kendati demikian berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya bersama Bank Indonesia (BI) perwakilan NTB dampaknya diperkirakan tidak separah bencana gempa 2018 lalu.

“Kalau Covid-19 tidak merusak fisik dan infrastruktur, tapi memang istirahat aktifitasnya. Kalau pandemi sudah berakhir, infrastrukturnya jalan lagi, berarti perekonomiannya bergerak. Itu logikanya,” ujar Amry saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).

Diterangkan, aktifitas produksi di NTB memang sempat macet sejak akhir Maret lalu sehingga pertumbuhan ekonomi NTB berpotensi minus. Namun sejak awal Juni aktivitas produksi mulai bergerak lagi dan diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun.

Di sisi lain, pemerintah juga disebutnya memiliki program stimulan yang ditujukan untuk merangsang pemulihan ekonomi pascapandemi.

Dimana stimulan tersebut menyasar UKM dan IKM di NTB agar bisa mempertahankan produksi.

Dicontohkan Amry seperti program

stimulus melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diusung Pemprov NTB. “Stimulus dengan JPS maksudnya (pemerintah) membeli produk mereka untuk memenuhi paket-paket dari JPS,” jelasnya.

Dengan menyerap produksi lokal melalui JPS Gemilang, pihaknya berharap perlindungan bagi UKM dan IKM dapat dicapai. Terutama sebagai pondasi pemberdayaan pelaku usaha dalam daerah. “Itulah yang kita tempuh sekarang ini. Sebagian besar masyarakat kita ada di sektor usaha itu,” ujarnya.

Selain mempertahankan produksi UKM dan IKM, sektor lain seperti pertanian juga diproyeksikan menjadi penopang ekonomi NTB dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Insyaallah kemiskinan tidak sampai meningkat drastis,” ujar Amry.

Dengan mempertahankan produksi tersebut penyerapan tenaga kerja disebutnya masih cukup terjaga. Sehingga pergerakan angka kemiskinan dapat ditekan, mengingat roda ekonomi masih bergerak.

Menurt Amry, program stimulus dapat terus diberikan secara berkelanjutan sampai akhir tahun jika anggaran terus dikawal. Terutama dengan adanya lembaga keuangan daerah seperti Bank NTB Syariah yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.

Untuk itu solusi untuk memenuhi modal kerja dan lain-lain diharapkan dapat tetap terjaga.

“Tentu kita buat aturannya. Rancangan Pergub-nya juga sudah saya mulai tangani, bagaimana pembinaan pemberdayaan UKM kita,” jelasnya. (bay)

Perencanaan dan Eksekusi Anggaran Pemprov Dikritisi Dari Hal. 1 Dengan Silpa yang mencapai Rp144,9 miliar, menurut Ramli jelas masyarakat rugi. Karena outcome dari suatu kegiatan tak bisa dinikmati oleh masyarakat. Seharusnya di tengah keterbatasan fiskal daerah dan perlambatan ekonomi, anggaran daerah yang terbatas dapat dimaksimalkan untuk membiayai program-program prioritas daerah.

Seharusnya anggaran yang tak terpakai mencapai Rp144,9 miliar tersebut dapat digunakan untuk membiayai program-program kebutuhan dasar masyarakat. Seperti sanitasi, pembangunan sekolah, irigasi pertanian dan peningkatan pembangunan di sektor kesehatan. Karena masih banyak anak-anak yang belum menikmati akses pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah ke atas. ‘’Anggaran Rp144,9 miliar ini kalau direncanakan dengan baik, kemudian dieksekusi secara baik. Maka tentu target-target pemerintah, program strategisnya bisa dicapai. Karena dana kita terbatas. Tapi ternyata dana terba-

tas ini tak bisa dieksekusi juga. Seharusnya bisa digunakan secara tepat dan baik,’’ katanya.

Untuk itu, Fitra berharap Pemprov benar-benar memperhatikan soal perencanaan dan eksekusi anggaran. Jangan sampai ada program tak rasional masuk perencanaan.

Perencanaan anggaran harus terukur. Begitu juga saat implementasinya, pelaksanaan tender harus dilakukan sejak awal tahun.

Kalangan DPRD NTB juga diminta mengawal ketat proses eksekusi anggaran. Dewan diminta tak melakukan pengawasan ketika saat pertanggungjawaban APBD saja.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD NTB juga menyoroti Silpa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2019 yang disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna, Kamis (11/6) lalu.

Silpa pada APBD 2019 mencapai Rp144,929 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 49,795 miliar atau 52,34 persen dibandingkan dengan Silpa pada APBD 2018 yang hanya sebesar Rp95,133 miliar.

Juru Bicara Banggar DPRD

NTB, Nauvar F Farinduan mengatakan, tingginya Silpa APBD 2019 itu menunjukkan buruknya tingkat kinerja anggaran eksekutif, baik dalam hal perencanaan maupun realisasi belanja.

Silpa sebesar Rp144 miliar lebih itu bersumber dari sejumlah program. Pertama dari kas daerah sebesar Rp63,2 miliar. Kemudian kas bendahara penerimaan sebesar Rp17 juta. Selanjutnya kas bendahara pengeluaran sebesar Rp234 juta lebih. Selanjutnya berasal dari kas badan layanan umum daerah sebesar Rp54 miliar lebih. Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp26 miliar lebih dan kas lainnya sebesar Rp2,9 miliar lebih.

Banggar menyoroti besarnya sisa anggaran dengan total Rp89 miliar lebih pada alokasi belanja pegawai. Belanja pegawai yang semula direncanakan sebesar Rp1,47 triliun, terealisasi hanya sebesar Rp1,38 trilliun.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/6) siang kemarin menjelaskan jika melihat re-

Usulan Penundaan Pembangunan Smelter AMNT Belum Direspons Pusat Dari Hal. 1 dunia juga dibuka, kan sirkulasi antar negara sudah bisa bagus,’’ katanya.

Mantan Asisten II Setda KSB ini menambahkan, kegiatan di lapangan tetap berjalan.

Seperti clearing lahan yang menjadi lokasi pembangunan smelter. Termasuk proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). ‘’Berkaitan dengan penundaan itu paling konstruksi mesin. Karena harus benarbenar hati-hati,’’ tandasnya.

Lahan yang menjadi kawasan inti pembangunan smelter sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengurusan HGB. Total lahan yang dibutuh-

kan sebagai lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya seluas 850 hektare. Sekitar 430 hektare termasuk di dalamnya lahan yang tuntas dibebaskan seluas 154 hektare dan lahan milik PT. AMNT yang ada sekarang.

Sehingga sisa lahan yang masih akan dibebaskan seluas 420 hektare.

Dari lahan seluas 154 hektare yang menjadi kawasan inti smelter, nantinya akan dibagi menjadi 12 blok. HGB diurus oleh PT. AMNT. Pemda melalui tim percepatan dan tim fasilitasi memberikan fasilitasi untuk percepatan.

Sebelumnya, PT. AMNT mengajukan permohonan penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral

(smelter) konsentrat tembaga 12 hingga 18 bulan. Permohonan tersebut dilayangkan secara resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu.

Smelter yang berada di Sumbawa Barat itu terkena dampak pandemi Covid-19.

Penundaan itu membuat pembangunan smelter mundur dari target pada akhir 2022.

Sedianya kapasitas smelter mencapai 2-2,6 juta ton konsentrat lantaran bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia.

Namun kerjasama itu kini sudah berakhir sehingga desain smelter yang digunakan kapasitas 1,3 juta ton. Adapun kemajuan pembangunan smelter hingga Januari mencapai 22,97 persen. (nas)

alisasi pendapatan yang mencapai 96 persen dan realisasi belanja yang mencapai 93 persen, pelaksanaan APBD NTB 2019 sudah cukup bagus. Ia mengatakan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekitar 3 persen.

Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja inilah yang disebut Silpa.

“Kalau realisasi pendapatan dan belanja di atas 90 persen maka sudah cukup bagus. Kalau dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja, masih dalam wajar. Kecuali selisihnya besar,” katanya.

Amry mengatakan bahwa memang ada yang memandang apabila Silpa besar, maka perencanaan kurang bagus. Namun ada juga yang memandang Silpa, adanya efisiensi anggaran. Efisiensi

anggaran biasanya diperoleh dalam pelaksanaan tender.

Misalnya dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar. Setelah dilakukan tender, dengan prinsip efisiensi, proyek dimenangkan oleh rekanan dengan penawaran Rp95 miliar. Sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp5 miliar.

“Silpa ini juga bisa disebabhkan ada kegiatan yang sudah direncanakan di depan. Tapi uangnya masuk di akhir tahun. Sehingga sudah tak sempat lagi dipakai, maka jadilah Silpa. Bisa juga karena itu. Jadi kita lihat faktor penyebabnya. Apakah karena efisiensi, perencanaan kurang tepat atau uang masuk di akhir tahun,” tandas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini. (nas)

Covid-19 Sadarkan Masyarakat Dari Hal. 1 Tidak hanya kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi. Namun, seberat apapun masalah yang dihadapi masyarakat saat ini, bisa diselesaikan dengan kerjasama dan kebersamaan. ‘’Implikasi atau efeknya, bukan hanya kesehatan tapi juga masalah sosial ekonomi.

Pesan kepada bapak/ibu semua, tetap semangat samasama menyelesaikan masalah. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik dengan koordinasi yang baik dan kerjasama yang baik. Tidak ha-

nya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial ekonomi bisa kita tangani bersama,’’ pesannya.

Selain itu, Hj. Niken juga menegaskan kembali komitmennya untuk menggncarkan pemakaian masker bagi masyarakat, terutama anakanak. Ia menjelaskan, sebenarnya TP PKK NTB sejak awal berusaha membantu masyarakat, berpartisipasi membantu masyarakat. ‘’Kami menggencarkan pemakaian masker bagi anak. Sehingga anak-anak bisa terlindungi dari covid-19,” katanya. (r)

Korem 162/WB Tambah Tiga Koramil Dari Hal. 1 ‘’Ini luar biasa dan patut diapresiasi,’’ tegas Jenderal Bintang Satu tersebut penuh semangat.

Sementara Dandim 1615/ Lombok Timur, Agus Prihanto menambahkan, tiga Koramil yang akan dibangun yakni Koramil Jerowaru, Sakra Timur dan Wanasaba. “Lahannya sudah ada tinggal dibangun. Namun karena wabah Covid-19 sehingga tertun-

da dan mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun,’’ harapnya.

Dipilihnya wilayah selatan sebagai tempat pembangunan Koramil, menurut mantan Danyonif 742/SWY tersebut, karena wilayah selatan rawan terjadinya tindakan kriminalitas dan juga MotoGP akan dilaksanakan tahun depan yang tidak menutup kemungkinan akan berimbas positif pada pariwasata Lotim. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 15 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemda KSB Diminta Sosialisasi Kesiapan Kenormalan Baru Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta agar lebih masif menyosialisasikan ke masyarakat kesiapan penerapan kenormalan baru (new normal).

“Kami kira mulai sekarang sosialisasi persiapan new normal itu sudah harus dilaksanakan sekarang dan harus masif juga,” cetus Aheruddin Sidik, Ketua Komisi II DPRD KSB. Menurut Aheruddin, sosialisasi terkait pola kehidupan baru dalam upaya menghadapi pandemi virus corona itu harus komprehensif. Tidak saja pada pola pencegahannya, tetapi juga sosialisasi seputar terhadap virus itu sendiri.

Sebab sejauh ini ia menganggap, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis penyakit tersebut.

“Sosialisasinya harus dimulai apa itu penyakit corona.

Kalau masyarakat sudah tahu maka akan mudah kemudian masyarakat memahami penerapan tata cara pencegahannya,” katanya.

Terkait pencegahannya, politisi Partai Keadilan Persatuan (PKP) Indonesia ini menyarankan agar sosialisasi lebih ditekankan pada pola pencegahan individu. Berdasarkan pantauannya, di masyakat saat ini masih banyak yang mengabaikan pencegahan individu terhadap virus yang masih belum ditemukan penawarnya itu.

“Lihat saja. Masih banyak masyarakat ketika keluar rumah tidak pakai masker. Padahal itu alat pelindung standar personal yang wajib bagi setiap orang untuk menghindari infeksi atau terinfeksi virus corona ketika berada di luar rumah,” tandas Aher sapaan akrabnya.

Pada bagian lain, Aher menanggapi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang saat ini sudah mulai digelontorkan pemerintah. Ia menyatakan, pemerintah perlu memastikan setiap masyarakat yang berhak tidak ada yang luput dari sentuhan bantuan pemer-

intah tersebut. “Soal bantuan ini juga pemerintah harus jeli.

Jangan sampai ada masyarakat yang berhak tapi tidak tersentuh,” tandas politisi asal kecamatan Seteluk ini.

Senada dengan Aher, Masadi anggota Komisi I DPRD KSB menyatakan, khusus terkait Bansos penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi pada setiap tahapan penyalurannya. Hal itu untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Kerisauan masyarakat cukup dengan pandeminya coronanya saja.

Jangan sampai karena bantuannya juga,” tegasnya. (bug)

Bantu Nelayan, UTS Berikan ”Cold Storage” ke Pulau Bungin

Kaum Muda Milenial Perlu Tahu Tentang HANI Mataram (Suara NTB) Apakah kita semua sudah tahu tentangHANI? HANIyaitusingkatan dari “Hari Anti Narkotika Internasional” yang peringatan puncak kegiatannya setiap tanggal 26 Juni pada setiap tahunnya.

Begini Sejarahnya. Hari Anti Narkoba / Hari Internasional untuk Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) adalah hari yang diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Juni sejak tahun 1988.

Tujuannya untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai tujuan masyarakat internasional bebas penyalahgunaan narkoba. Tanggal ini dipilih dengan mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu (1785-1851) di Humen, Guangdong, Tiongkok.

Lin Zexu adalah pejabat yang hidup pada masa Kaisar Daoguang dari Dinasti Qing. Ia terkenal dengan perjuangannya menentang perdagangan opium di Tiongkok oleh bangsa-bangsa asing.

Tujuan Peringatan Hani Peringatan Hari Anti Narko-

tika Internasional setiap tahunnya dilaksanakan untuk memperkuat aksi dan kerja sama secara global untuk menjadikan masyarakat Internasional bebas penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, melalui peringatan ini, akan mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, melawan penyalahgunaan obat-obatan, dan penjualan obat secara ilegal.

Momemtum Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI dimaknai sebagai wujud gerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian.

Peringatan Hani Tahun 2020 Di Indonesia, peringatan HANI tahun 2020 mengangkat tema #HIDUP 100%# DI ERA NEW NORMAL, SADAR, SEHAT, PRODUKTIF, BAHAGIA TANPA NARKOBA. #HIDUP 100% mengandung makna ajakan untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan lebih maksimal di segala unsur kehidupan ( Fisik-Mental, Jasmani-Rohani, Dunia-Akhirat) dengan

Hidup Tanpa Narkoba dalam kerangka sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba.

Dengan telah ditetapkannya tema HANI tahun 2020, di tengah situasi pandemi Covid-19, jajaran BNN RI, BNN PROVINSI, BNN Kota/Kabupaten. mengajak semua komponen Masyarakat utamanya kaum muda milenial untuk turut berperan aktif menyemarakkan Peringatan HANI 2020 dengan tekad dan semangat pantang menyerah, gotong royong dan mempunyai empati.

Demikian disampaikan Heru Winarko, Kepala BNN RI dalam rilis yang diterima Suara NTB, Minggu, 14 Juni 2020.

PuncakPeringatanHani,26Juni tahun 2020 tepat pada hari Jumat akandiselengarakanmenggunakan teknologisecaravirtualyangbisadiikutiolehseluruhmasyarakatmelalui berbagai media.

BNNP NTB juga menyelenggarakan berbagai kegiatan guna menyemarakkan rangkaian kegiatan Pra HANI, puncak HANI sampai dengan paska HANI yang salahsatunya adalah kompetisi video yang diunggah di Media Sosial Instagram dan bisa diikuti oleh kaum muda milenial dan masyarakat umum. (r/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Cold Storage karya dosen UTS diserahkan ke masyarakat Pulau Bungin. Alat pendingin yang nantinya dapat digunakan oleh nelayan untuk menyimpan tangkapan ikan yang melimpah.

Wujud pengabdian masyarakat UTS ditengah pandemi Covid19 yang telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat.

Seperti yang terdampak bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Rektor UTS Chairul Hudaya, Ph.D didampingi jajaran pejabat UTS lainnya. Bantuan berupa 4 unit cold storage serta 4 solar panel diterima oleh Mustofa selaku Ketua Kelompok Bungin Musti Jaya, didampingi Kepala Desa Bungin Jaelani.

Selama pandemi ini tangkapan ikan mengalami penurunan pembeli. Restoran, hotel, rumah makan yang biasanya membeli ikan, saat ini berkurang.

Masalah ini menjadi perhatian UTS yang tertantang mencari solusi dan inovasi agar kondisi ini bisa dihadapi dengan baik.

Dengan mengaplikasikan teknologi panel surya, Cold Storage ini bisa lebih hemat energi dan tidak perlu menggunakan daya listrik PLN. Mengingat sumber energi dari matahari di pesisir pantai lebih banyak. Maka cold

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Rektor UTS, Chairul Hudaya, menyerahkan bantuan kepada perwakilan masyarakat Bungin. storage ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan, sehingga hasil tangkapan yang sekiranya tidak laku di pasaran dapat disimpan dan bertahan lama.

“Semoga dengan bantuan cold storage ini menjadi solusi bagi nelayan untuk dapat bertahan

ditengah kondisi tak menentu ini. Harapanya agar UTS diberi kemudahan untuk terus dapat membantu dan mencari solusi bersama-sama masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit ini, melalui inovasi dan keilmuan yang UTS miliki tentunya,”kata Rektor UTS.

Kepala Desa Bungin pun menyambut baik bantuan ini.

Yang diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat juga pihak lainnya. Agar bisa berinovasi dalam mengahdapi kondisi di masa pandemi ini. Alat-alat ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Bungin. (arn)

Ambil Paket Sabu, Warga Alas Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Satres Narkoba Polres Sumbawa menggagalkan peredaran puluhan gram narkotika jenis sabu pada Jumat (12/ 6) malam sekitar pukul 22.00 Wita. Terduga bernisial DAC (25), mahasiswa asal Kecamatan Alas. Terduga membawa sebuah paket kiriman berisi 5 poket sabu dengan berat bruto 51,48 gram.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Narkoba, IPTU Masdidin, S.H menyampaikan, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan dan turun ke Desa Luar.

Tepatnya di Gang Serba Guna Dusun Stoe Brang, tim menangkap terduga berinisial DAC saat mengendarai sepeda motor.

Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan tim menemukan sebuah kotak kardus bekas berisi 5 klip obat warna

bening dibungkus sarung tangan yang diduga berisi sabu.

Kotak tersebut ditemukan di dalam jok motor yang dikendarai terduga. Setelah diinterogasi, terduga mengaku kotak berisi sabu itu diambil dari salah satu sopir ekspedisi. Hal ini atas perintah temannya berinisial B. “Ternyata kotak berisi sabu tersebut disuruh ambil di salah satu sopir ekspedisi oleh temannya yang berinisial B. Anggota opsnal kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah B,” terangnya.

Meskipun demikian, jelas Kasat, saat itu yang bersangkutan tidak berada di rumah. Sehingga tim membawa terduga beserta barang bukti ke Polres Sumbawa untuk pengembangan lebih lanjut.

Pihaknya juga melakukan tes urine terhadap terduga serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. (ind)

(Suara NTB/ist)

KEDAPATAN - Terduga bernisial DAC (25)yang diamankan polisi karena kedapatan membawa paket narkoba berjenis sabu, Jumat (12/6) lalu.