Edisi Rabu 15 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 15 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humassetdantb)

APEL TIGA PILAR - Apel Tiga Pilar yang dipimpin Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Sekda NTB, H.L.Gita Ariadi, Selasa (14/7).

Sinergi Pemda, TNI dan Polri Perangi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus berupaya menekan angka penyebaran Covid-19 di NTB. Dengan kurva penyebaran yang belum melandai khususnya di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, diperlukan ikhtiar bersama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan pandemi ini.

TO K O H Terapkan SOP Sesuai Zona WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, berharap seluruh kabupaten dan kota di NTB tegas menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan zona masing-masing daerah. Hal ini akan diikuti dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) Covid-19 di setiap bidang yang akan dikeluarkan oleh Pemprov NTB. Demikian disampaikan Wagub saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Direktur RSUD NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, Bersambung ke hal 11

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/diskominfotik)

KO M E N TTAA R Harus Ada SRUT

DITETAPKANNYA Peraturan Gubernur (Pergub) No. 27 Tahun 2020 tentang Sepeda Listrik Berbasis Baterai pada 20 Mei lalu, menjadi dasar pengembangan sepeda listrik di NTB. Untuk memaksimalkan produksi, pengembangan tersebut juga didorong dengan mengurus Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs.H.Lalu Bayu Windya, menerangkan penerbitan SRUT berfungsi untuk menentukan spesifikasi produksi sepeda listrik di NTB. (Suara NTB/dok) ‘’Sepeda listrik ini memang H.Lalu Bayu Windya produk baru. Izin pertama SRUT itu keluar untuk bisa memproduksi. Kita lihat tipenya, jenisnya, semuanya. Kalau sudah lulus, kita bisa produksi sesuai spesifikasi itu,’’ ujarnya dikonfirmasi, Selasa (14/7) di Mataram.

Bersambung ke hal 11

Bahkan ada indikasi, Covid19 sudah menemukan bentuk dan cara lain dalam penularannya. Karena itu, kewaspadaan dan kedisiplinan akan protokol

Covid-19 harus ditingkatkan.

Selain itu, keterbatasan alat medis dan fasilitas serta kesadaran masyarakat yang kurang membuat penyebaran wabah

menjadi kian mengkhawatirkan. ‘’Saya mengajak Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat agar tetap mengimbau masyarakatnya untuk terus

menekan Covid-19 ini,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah saat menjadi Pembina Apel Tiga Pilar di Lapangan Bumi Gora, Selasa, (14/7).

Apel Tiga Pilar juga dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen.Pol. Mohammad Iqbal, Danrem 162/ WB, Brigjen TNI. Ahmad Rizal

Ramdhani, Sekda NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si. Kemudian hadir juga Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh dan unsur Forkopimcam se-Kota Mataram dan Lombok Barat.

Pelaksanaan Apel Tiga Pilar dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Bersambung ke hal 11

Sebelas OPD Belum Tuntaskan Anjab dan ABK

Jadi Dasar Pengajuan Usulan Formasi CPNS Mataram (Suara NTB) Biro Organisasi Setda NTB mencatat sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menuntaskan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK). OPD diberikan tenggat hingga akhir Juli untuk menyerahkan hasil Anjab dan ABK.

Pasalnya, hasil Anjab dan ABK sangat dibutuhkan untuk pemetaan pegawai di masing-masing OPD. Selain itu, Anjab dan ABK juga menjadi dasar Pemprov mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Bersambung ke hal 11

Konstruksi Proyek Kereta Gantung Rinjani Diperkirakan Awal 2021 Mataram (Suara NTB) Tahapan proses pembangunan kereta gantung Rinjani terkena dampak pandemi Covid-19. Penyusunan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED) terhenti akibat pandemi Covid-19.

Namun, Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB memastikan

investor yang akan membangun kereta gantung Rinjani cukup serius. Karena mereka sudah menyerahkan uang jaminan sebesar Rp5 miliar sebagai bukti keseriusan menggarap proyek kereta gantung sepanjang 10 km tersebut. ‘’Stagnan sekarang. Karena tim teknis mereka (investor) ndak bisa ke sini akibat Covid-19,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.

Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/7) kemarin.

Madani menjelaskan investor asal China tersebut sudah mengantongi izin prinsip. Setelah mengantongi izin prinsip, mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya melakukan survei teknis untuk penyusunan FS dan DED. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

PASANGKAN MASKER - Seorang pedagang dipasangkan masker oleh Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Rabu kemarin.

Sosialisasi di Ruang Publik Digencarkan GUGUS tugas penanganan Covid-19 Provinsi NTB kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan Covid-19 di ruang publik. Sosialisasi yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari virus Corona itu menyasar sejumlah pasar di Kota Mataram.

Sosialisasi dipimpin langsung Ketua Gugus Tugas yang juga Wakil Gubernur (Wagub) NTB,

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam sosialisasi tersebut, Wagub mengatakan, gugus tugas Covid-19 Pemprov NTB kembali menyasar pusat perbelanjaan sebagai lokasi sosialisasi agar semakin banyak warga teredukasi.

“Kita harus sungguh-sungguh patuhi protokol kesehatan, kita semua harus disiplin,’’ tegas Rohmi.

Bersambung ke hal 11

Gubernur Diundang ke Istana Negara

Bahas Percepatan Penyerapan Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc diundang ke Istana Negara Jakarta untuk membahas percepatan penyerapan anggaran di tengah pandemi Covid19. Namun, gubernur akan diwakili Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. ‘’Besok kita diundang bahas percepatan anggaran di Jakarta. Bagaimana kebijakan APBD kita dalam penanganan Covid. Besok ada rapat koordinasi nasional di Istana Negara, dihadiri semua gubernur,” kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (14/7) kemarin.

Gita menjelaskan, penyerapan anggaran di masa pan-

demi Covid-19 di NTB cukup bagus. Sehingga, dari hasil kajian beberapa waktu lalu, NTB berada di kuadran I. Yakni, penanganan kesehatan membaik dan ekonomi juga membaik. ‘’Artinya, upaya kita dalam penanganan Covid kencang.

Tracing dan lain sebagainya kita lakukan. Kemudian dalam penanganan dampak sosial ekonomi, ada JPS tahap I, II dan III bergerak dan kita lanjutkan dengan program stimulus ekonomi,’’ kata Gita.

Dalam rapat koordinasi nasional tersebut, kata Gita, Pemprov akan menyampaikan tentang pentingnya pember-

dayaan UMKM di tengah pandemi ini. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah.

Gita juga mengatakan, akan menyampaikan kep a d a Peme-

H.L.Gita Ariadi

rintah Pusat agar bantuan yang diberikan ke masyarakat diupayakan berbentuk barang dengan memanfaatkan produk IKM dan UMKM lokal. Sehingga akan mampu menggerakkan ekonomi lokal. ‘’Supaya UMKM juga bergerak di tengah pandemi Covid19,’’ tandas Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan C o v i d - 1 9 Provinsi NTB ini.

Gita menambahkan, (Suara NTB/dok)

kebijakan APBD NTB untuk penanganan Covid-19. Pertama, melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang berasal dari belanja langsung atau belanja barang jasa dan belanja modal sebesar Rp926 miliar atau 39,15 persen dari total APBD murni 2020.

Hasil realokasi dan refocusing APBD digunakan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Dijelaskan, belanja penanganan kesehatan diarahkan untuk pencegahan atau memutus mata rantai Covid-19, APD, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes dan obatobatan serta menyiapkan rumah sakit rujukan Covid-19.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Halaman 2

Sudah Zona Hijau LINGKUNGAN Panarage, Kelurahan Cakra Barat sebelumnya menjadi lokasi dikhawatirkan dengan tingkat penularan Coronavirus Disease cukup massif.

Kedisiplinan warga memperketat pengawasan membuahkan hasil. Warga terpapar sudah sembuh dan kawasan tersebut kategori zona hijau.

Lurah Cakra Barat, I Wayan Suwira menyampaikan aktivitas masyarakat di Lingkungan Panarage sudah berjalan normal.

Penutupan wilayah sejak lama dibuka kembali pasca penanganan dan pencegahan penularan virus Corona (Suara NTB/cem) berjalan dengan baik.

I Wayan Suwira Pencegahan dilakukan berkolaborasi dengan Satgas Covid-19 kelurahan didukung TNI – Polri intens turun ke warga. Sosialisasi dan edukasi terhadap protokol kesehatan Covid-19 dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker serta menghindari kerumunan warga.

“Kita berkolaborasi dengan Satgas Covid-19 Kelurahan meminta warga rajin mencuci tangan,” kata Suwira dikonfirmasi Selasa (14/7).

Warga sebelumnya teridentifikasi terpapar virus Corona, kini telah dinyatakan sembuh. Hal ini tidak lepas dari efektivitas program Penanganan Covid Berbasis Lingkungan (PCBL). Pasalnya, semua unsur baik itu, remaja masjid, linmas, kader, pecalang dan masyarakat lain terlibat.

Masyarakat secara bersama – sama melakukan pengawasan di lingkungan masing – masing. “Ada 27 kasus. Semuanya sudah sembuh,” katanya.

Adapun satu warga baru – baru ini terkonfirmasi positif diakui memiliki alamat sesuai kartu tanda penduduk (KTP) di Cakra Barat. Tetapi sudah lama pindah dan tinggal di Selagalas. Sampai saat ini, belum mengurus perpindahan.

Sebagai kelurahan yang masuk kategori zona hijau penyebaran Covid-19 di Kecamatan Cakranegara. Dia meminta masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Di samping itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga tidak ada lagi kasus penularan. (cem)

Perbanyak ’’Tapping Box’’ ANGGOTA Banggar DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., mendesak BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram untuk memperbanyak tapping box. Keberadaan tapping box diyakini dapat merekam dengan jelas capaian pajak dengan jelas.

Sebaliknya, kalau hotel dan restoran tidak dilengkapi dengan tapping box, BKD tentu akan disibukkan dengan kegiatan uji petik. Belum lagi ulah oknum hotel yang melakukan praktik nakal membuat pembukuan ganda. ‘’Ada pembukuan resmi dan pembukuan tidak resmi.

Ini yang biasanya ditunjukkan kepada petugas,’’ ungkapnya dalam rapat Banggar DPRD Kota Mataram dengan (Suara NTB/dok) I Gde Wiska Dinas Perhubungan Kota Mataram, kemarin.

Sementara itu untuk menekan kebocoran retribusi pasar, Dinas Perdagangan didorong melakukan inovasi seperti di daerah-daerah lain. Misalnya pembayaran retribusi pasar itu menggunakan kartu. ‘’Jadi pedagang ketika memberikan retribusi untuk lapaknya, menggunakan kartu. Jadi memperkecil pungli,’’ imbuhnya.

Pada bagian Wiska mengkritisi masih minimnya penerapan Perda Kota Mataram tentang pengelolaan parkir. Salah satunya, jukir hampir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan. ‘’Logikanya, kalau karcis tidak diberikan, karcisnya masih utuh. Bagaimana mungkin pendapatan bisa besar di situ kalau jukir tidak memberikan karcis parkir,’’ ucapnya.

Wiska mengatakan, pihaknya tidak melihat adanya terobosan berupa sosialisasi karcis parkir melalui aparatur di bawah seperti kelurahan. Oleh karena itu, ke depan Ketua Komisi II ini berharap ke depan Dishub Kota Mataram dapat melakukan sosialisasi di lingkungan-lingkungan. ‘’Mengumpulkan seratus karcis parkir, mendapatkan hadiah sepeda motor misalnya. Sehingga ada keinginan dari masyarakat untuk mengumpulkan karcis parkir itu. Nah ini terobosan kepada masyarakat untuk mengambil karcis parkir dari jukir,’’ katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan sikap jukir di Kota Mataram yang terkesan enggan memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. ‘’Kalau di Denpasar jukir tidak memberikan karcis bisa dilaporkan,’’ cetusnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

PENERANGAN JALAN - Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram sedang memperbaiki penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan simpang empat Kantor Gubernur, Selasa (14/7). Tagihan PPJU per bulan sekitar Rp1,5 miliar. Kontribusi tagihan terbesar berasal dari kontrak daya.

Pemkot Mataram sedang mengupayakan meterisasi untuk menekan pembayaran setrum tersebut ke PLN.

Masyarakat Boleh Ikut Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memperbolehkan keluarga atau masyarakat untuk ikut proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19. Kebijakan itu mengantisipasi protes dari keluarga pasien. Namun masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Mataram untuk menghindari protes dan terulangnya pengambilan paksa jenazah di rumah sakit. Keluarga pasien diperbolehkan menyaksikan proses pemulasaran jenazah seperti memandikan, mengkafani dan menyolatkan.

Catatannya adalah, warga harus tetap menggunakan

masker serta mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

“Pak Wali sudah mengeluarkan kebijakan memperbolehkan warga untuk ikut pada pemulasaran jenazah. Tapi dibatasi tiga orang saja dan semua harus mengikuti protokol Covid,” kata Martawang ditemui Selasa (14/7).

Keluarga pasien juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan doa dan dzikir usai

proses pemakaman oleh tim gugus tugas. Sebelum itu, area pemakaman disemprot cairan desinfektan. “Boleh baca doa dan pembacaan talkin,” ucapnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku segera mengeluarkan surat edaran memberikan izin keluarga pasien meninggal akibat terpapar Covid-19 untuk ikut proses pemulasaran jenazah. Seperti memandikan,

Pelayanan Swab di RSUD Mataram Gratis Mataram (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menjamin pelayanan kesehatan uji cepat virus Corona (rapid test) dan uji usap atau swab gratis. Tenaga kesehatan serta petugas administrasi telah diinformasikan.

“Surat edaran dari Pak Wali sudah jalan. Tadi pagi saya juga sudah sampaikan ke semua staf dan petugas,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya dikonfirmasi Selasa (14/7).

Pemeriksaan kesehatan gratis dimaksudkan untuk mengendalikan laju perkembangan Coronavirus Disease di Kota Mataram. Adapun satu pasien memviralkan bukti kwitansi pembayaran kata dia, sudah meminta maaf. Pasalnya, surat edaran belum berlaku sehingga otomatis biaya rapid test dibebankan ke pasien. “Dia sudah minta maaf kok. Dan, tiidak seperti itu kejadian. SE-nya juga baru turun,” terangnya.

Permintaan rapid test hari ini (kemarin, red) sampai 30 – 35 orang. Sebagian besar masyarakat dipastikan sudah mengetahui informasi tersebut. Ditegaskan, rapid test dan swab

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Herman Mahaputra gratis hanya berlaku bagi warga yang ber KTP Kota Mataram. “Kalau orang luar, bayar dong,” ucapnya.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, meminta rumah sakit swasta dan klinik tidak melayani rapid test dan swab mandiri khusus bagi warga Kota Mataram. Pemeriksaan kesehatan difokuskan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Pelayanan rapid test dan swab dipusatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti

puskesmas dan RSUD Kota Mataram. Pemeriksaan ini pun tanpa dipungut biaya atau gratis. Tujuan pemusatan rapid test di faskes milik pemerintah untuk mengontrol dan memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, sehingga pemeriksaan kesehatan bisa dikendalikan.

Menurutnya, dari hasil analisa penyebaran virus tidak lagi terjadi di lingkungan. Upaya ini hasil kerja keras melalui Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL), sehingga beberapa lingkungan terjadi penularan antara lain Lingkungan Panarage, Babakan dan Pelembaq sudah zona hijau.

Kasus penularan virus justru terjadi di area publik baik itu kantor pemerintah, swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.

Pemkot berikhtiar memutus mata rantai, sehingga tidak akan kendor melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Tujuan kita untuk mengontrol warga yang reaktif dan positif. Kalau mau diisolasi kita sediakan Wisma Nusantara. Bisa juga warga isolasi mandiri di rumah supaya kita mengetahui,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

Pajak Hotel Diberi Pengurangan 50 Persen Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah mengeluarkan kajian stimulus ekonomi bagi masyarakat maupun dunia usaha terdampak Coronavirus Disease. Pengelola hotel diberikan kompensasi pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai 50 persen.

Kajian terhadap pengurangan tagihan PBB telah final dan diserahkan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk ditanH. M. Syakirin Hukmi datangani.

Pelaksanaannya kata Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Selasa (14/7) segera dieksekusi. “Kajiannya sudah di meja pimpinan. Tinggal kita menunggu ditandatangani,” kata Syakirin.

Permohonan pengurangan pajak hotel maksimal 50 persen dari nilai tagihan. Selama pandemi hotel sebagian besar tidak beroperasi. Pengurangan itu pun kata Syakirin, tergantung pengajuan dari pengelola hotel.

Selain itu, opsi pembebasan PBB juga diprioritaskan khusus rumah tinggal.

Sesuai arahan bahwa warga yang masuk dalam penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sejumlah 43 ribu jiwa berdasarkan data Dinas Sosial Kota Mataram, diberikan keringanan pembayaran PBB Rp100 ribu.

Syakirin mencontohkan, wajib pajak memiliki tagihan Rp105.000. Tagihan yang dibayarkan hanya Rp5.000. “Kalau tagihan di bawah Rp100 ribu berarti bebas,” terangnya.

Dari data 43 ribu akan kembali dipilah. Pasalnya, sekitar 17 ribu warga terdata sebagai penerima bantuan sosial tunai. Secara potensi dis-

ampaikan Syakirin, otomatis mengalami penurunan target.

Dia menyebutkan, untuk 43 ribu wajib pajak diestimasikan sekitar Rp2,5 – Rp3 miliar pajak tidak terserap. Pengurangan target PBB dari Rp27 miliar otomatis berkurang jika diakumulasi dengan pajak hotel. “Target bisa kita penuhi sekitar Rp16 miliar Rp17 miliar,” sebutnya.

BKD tidak menargetkan pendapatan lebih. Dikhawatirkan potensi pendapatan dari sektor tersebut tidak dapat terpenuhi. “Overload target ndak bisa. Kalau juga ada uangnya,” demikian kata dia. (cem)

mengkafani serta menyolatkan.

Masyarakat yang masuk dibatasi bagi keluarga inti saja.

Itupun harus ketat mengikuti protokol kesehatan. “Harus pakai alat pelindung diri (APD), gunakan masker dan cuci tangan,” kata Walikota Ahyar juga akan memberikan kebijakan kepada keluarga melakukan proses lebih lanjut setelah pemakaman seperti yang lazim dilaksanakan. Kebijakan tersebut menghindari adanya protes atau pengambilan paksa jenazah oleh masyarakat. Sementara, tindakan itu akan membahayakan bagi keluarga. “Kita membijaksanai warga

melakukan proses lebih lanjut setelah proses pemakaman,” ungkapnya.

Pertimbangan lainnya adalah kasus penyebaran Coronavirus Disease di Kota Mataram maupun Lombok Barat terus meningkat. Menurutnya, harus secara bersama bekerja keras mencegah penularan virus. Data pasien meninggal yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Mataram mencapai 48 orang. Pasien sembuh 401 orang. 259 orang masih dalam perawatan. Sedangkan, 217 orang tanpa gejala. 196 pasien dalam pengawasan dan 19 orang dalam pemantauan. (cem)

Walikota Serahkan Bantuan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan secara simbolis bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak kepada rumah sakit, yayasan dan balita. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.

Penyerahan bantuan alat permainan, Selasa (14/7) sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran pusat kesejahteraan sosial anak integratif.

Walikota mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan pihak lainnya yang memperhatikan masyarakat Kota Mataram di tengah pandemi Covid-19 ini.

Penularan wabah Coronavirus Disease memiliki dampak baik secara ekonomi maupun psikologis. Bantuan kebutuhan spesifik dinilai sangat berharga bagi perempuan dan anak.

“Paling utama adalah anak – anak untuk memelihara kesehatan tidak saja secara fisik, tapi juga secara psikis,” ungkapnya.

Menurutnya, berbagai langkah kebijakan dan secara terus menerus dilakukan penanganan dan pencegah Covid-19 di Mataram. Tim gugus tugas secara koordinatif dan segala kekuatan dilakukan untuk mencegah penularan. “Dalam penanganan dan pencegahan tanpa dukungan masyarakat tidak ada artinya,” ujarnya.

Tantangan terberat diakui, menyangkut kedisiplinan. Berbagai macam imbauan dan edukasi telah digalakkan. Masyarakat

sebagai besar tidak disiplin dengan berbagai protokol kesehatan Covid-19. Di satu sisi, pemkot banyak memangkas anggaran program untuk penanganan dan pencegahan. “Jangan sampai Mataram jadi zona hitam. Ini yang harus kita antisipasi lewat disiplin protokol kesehatan. Jangan merasa berat cuci tangan dan jaga jarak,” katanya mengingatkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menambahkan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikirim ke Pemprov NTB. DP3AP2KB mendistribusikan bantuan 45 paket untuk anak, 163 paket untuk perempuan dewasa dan 23 paket untuk lansia.

“Bantuan spesifik itu apa dalam rangka peningkatan tumbuh kembang. Di sana ada gizi terdiri dari biskut, roti.

Alat spesifik anak 0-2 tahun ada pamper, vitamin dan antiseptik. 3-5 tahun beda kebutuannnya. Dan 6 tahun ke atas akan beda lagi kebutuhannya.

Perempuan dewasa vitamin dan antispetik,” bebernya.

Pemkot Mataram juga akan membagikan bantuan serupa 12 lansia, 66 perempuan dewasa dan 36 paket untuk anak usia 0-17 tahun. Tujuannya kata Dewi, warga terpapar Covid-19 dapat meningkatkan daya tahan tubuh. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

BANTUAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kepala DP3A Kota Mataram, Hj.Dewi Mardiana Ariany menyerahkan akta kelahiran kepada seorang anak pada penyerahan simbolis bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Bantuan alat permainan dirangkaikan peluncuran PKSAI di pendopo Walikota, Selasa (14/7).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Waspada Bertransaksi di ATM BANK tak berhenti mengingatkan masyarakat, terutama nasabah agar tetap waspada melakukan transaksi e-channel. Didalamnya mobile banking, dan penggunaan ATM.Agar terhindar dari kasus kejahatan bank. Isu kejahatan bank tidak bisa hilang. Ada saja nasabahnasabah bank yang mengadu.

Meskipun, jumlah kasus dibanding jumlah nasabah, persentasenya sangat kecil.

Pimpinan Cabang BRI Mataram, Bayu Adityo mengatakan, jumlah kasus perbankan diperkirakan hanya satu persen dari jumlah nasabah penabung. Untuk menganti(Suara NTB) sipasi terjadinya kasus perBayu Adityo bankan, Bayu menyampaikan beberapa hal. Terutama transaksi di mesin ATM yang digunakan bersama-sama oleh banyak nasabah.

Pertama, dari perbankan, menurutnya bank sudah berupaya maksimal melakukan pengamanan. BRI misalnya. Antisipasi dilakukan dengan melakukan pembaharuan perangkat ATM untuk menjaga nasabahnya dari oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi untuk kejahatan perbankan. “Kami sudah menggunakan piranti anti skimming, anti penggandaan kartu ATM, anti pembocoran data. Yang jelas, alat –alat kami sudah kami ganti untuk memberikan jaminan keamanan nasabah bertransaksi,” ujarnya.

Kejahatan perbankan, pembobolan tidak sepenuhnya kelemahan dari pihak perbankan. Tidak jarang terjadi karena kelalaian nasabah. Membagikan PIN ATM, memperpinjamkan ATM, atau meminta bantuan kepada orang lain melakukan transaksi. Padahal, hal ini sangat riskan dan berisiko kepada nasabah itu sendiri. Untuk itu, Bayu mengingatkan kepada nasabah agar tidak membocorkan PIN ATM kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat.

Juga tanpa terkecuali kepada pihak bank. Tidak pernah menyerahkan kartu ATM kepada pihak manapun tanpa pengawasan dari pihak pemilik kartu ATM. Misalnya pada saat melakukan transaksi di kasir. Pastinya penggunaan kartu ATM dilakukan di bawah pengawasan pemilik ATM. Saat melakukan transaksi menggunakan kartu dimanapun, baik di ATM, maupun di mesin EDC, upayakan nasabah menutup akses orang lain mengintip data pribadi (PIN ATM).

Hal tersebut untuk menjaga orang terdekat atau TV pengawas yang merekam PIN ATM. Selain itu, nasabah juga diingatkan waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi – informasi dari pihak lain yang menghubungi nasabah melalui telepon seluler, SMS, atau pesan singkat lainnya. Sebaiknya nasabah harus melakukan klarifikasi kepada pihak perbankan langsung.

Informasi kejahatan perbankan masih menyeruak. Kata Bayu, sebetulnya bukan karena jumlah kasusnya yang banyak. Melainkan, informasi berantai di masyarakat melalui salah satu sumber. Sehingga menjadi perbincangan ramai. Apalagi jika nasabah mengadu melalui media sosial. “Kalau dibilang marak, rasanya tidak banyak juga. Karena ini menjadi isu, mencuat, dia cerita ke mana mana, akibatnya sepertinya banyak. Tapi persentase ndak sampai 1persen,” jelas Bayu.

Sejauh ini kepercayaan publik terhadap bank juga tak terpengaruh. Karena bank adalah tempat penyimpanan dana yang paling aman sampai saat ini. Bank juga bertanggung jawab penuh atas dana nasabah. Jika terbukti nasabah menjadi sasaran kejahatan perbankan dan bukan dilakukan atas kelalaian nasabah, bank akan tetap mengganti kerugian nasabah seberapapun besarnya. “Kalau terbukti tidak ada kelalaian nasabah, murni karena skimming, atau penggandaan kartu, pastinya bank akan ganti,” demikian Bayu. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BKPM Wajibkan Investor Gandeng IKM/UKM Lokal Mataram (Suara NTB) – Aktivitas investasi dari perusahaan-perusahaan asing dan nasional dinilai dapat menjadi salah satu kunci pengembangan IKM/UKM di NTB. Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut akan memaksa investor agar menggandeng pelaku UMKM dalam proses investasinya ‘’Harus seperti itu. Sehingga ke depan kita akan lebih fokus mencari investor yang sejalan dengan usaha yang digeluti oleh UKM dan IKM NTB,’’ ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Menurutnya, perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri ke depan harus menjalin kerja sama dengan pengusaha yang ada di dalam daerah, terutama pelaku IKM/UKM. Mengingat potensi yang dimiliki masing-masing IKM/ UKM dinilai cukup besar untuk terlibat dalam program investasi.

Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, investor diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan IKM/UKM yang ada. ‘’Mereka (pelaku usaha, Red) siap. Tinggal kita menunggu investor yang sesuai dengan bidang mereka para UKM atau IKM. Karena banyak sekali peluangnya dari UKM dan IKM ini,’’ jelas Rum. Dicontohkan, beberapa peluang investasi yang dapat dikerjasamakan seperti pengembangan pengolahan kopi, pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

Termasuk untuk produk-produk yang mengisi paket Jaring Pen-

gaman Sosial (JPS) Gemilang.

Kendati demikian, diakui Rum sampai saat ini belum ada calon investor yang sesuai dengan bidang-bidang IKM/UKM tersebut. “Mungkin saja (ada investor yang sesuai), asalkan ada usaha kita yang maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menggabungkan pemberdayaan IKM/ UKM dengan program investasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan terbukanya lapangan kerja di dalam daerah. Mengingat pengembangan usaha lokal akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Upaya-upaya tersebut juga

didukung oleh BKPM yang mengancam tidak akan menerbitkan izin investasi bagi perusahaan yang menolak menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal. Di sisi lain, pengusaha lokal yang digandeng investor juga diharuskan memenuhi beberapa kriteria seperti profesionalitas atau track record selama menjalankan bisnis.

Dengan adanya arahan dari BKPM tersebut, Rum berharap calon investor dapat melihat potensi-potensi yang bisa saling menguntungkan. Khususnya terkait nilai investasi yang diproyeksikan dapat sejalan dengan pengembangan IKM/UKM di daerah.

Menurutnya, salah satu keuntungan investor dengan menggandeng pengusaha lokal adalah adanya mitra kerja yang pasti dan terjaminnya aset investasi sendiri. ‘’Pastinya seperti itu. Investor dapat mitra konkret di daerah dan ada kemudahan lain-

(Suara NTB/dok)

H. Mohammad Rum nya. Yakni adanya jaminan keamanan bagi aset yang dikelola atau dimiliki investor. Kesenjangan akan mengecil juga,’’ tandas Rum. (bay)

PLN UPP Sumbawa Distribusikan Bantuan Alat Tes Cepat Covid-19 di Bima Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, melalui Unit Pelaksana Proyek Sumbawa, merealisasikan program Social Corporate Responsibility (CSR) berupa program bantuan penanganan Covid-19 di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Bantuan yang diserahkan berupa alat rapid test IgG/IgM sebanyak 200 unit dan masker kain.

Bantuan tersebut di terima langsung oleh Sekretaris Kota Bima Bapak Drs. Mukhtar, MH di kantor Walikota Bima. Penyerahan dilakukan langsung oleh Manager PLN UPP Sum-

bawa Bapak Nico Samuel S (2/ 7) lalu. Nico dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bantuan tersebut merupakan wujud sinergi entitas baik dari BUMN dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

“Semoga apa yang kami serahkan pada hari ini, dapat bermanfaat dan menjadi wujud nyata kepedulian kami PLN dalam menghadapi pandemi ini,” ucap Nico. Nico juga menambahkan bahwa bantuan seperti ini tidak hanya untuk Kota Bima saja. Dalam waktu dekat PLN akan memberikan bantuan yang sama, dan akan

diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

“Tidak hanya di Kota Bima, kami akan segera merencanakan bantuan berikutnya untuk Pemda Kabupaten Bima,’’ demikian Nico. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH, menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada PLN yang turut memberikan perhatian dan sumbangsih nya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pandemic Covid-19. “Bantuan ini pastinya sangat berguna bagi kami untuk melakukan proses pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kota Bima,’’ demikian Mukhtar. (bul)

Telkomsel Pastikan Data Pelanggan Tetap Aman

(Suara NTB/ist)

Direktur Human Capital Management R Muharam Perbawamukti, Direktur Utama Setyanto Hantoro dan VP Corporate Communications Denny Abidin saat memaparkan perlindungan dan keamanan data pelangganTelkomsel dalam acara pressconTelkomsel pastikan data pelanggan tetap aman di Jakarta, Senin (13/7) Mataram (Suara NTB) Telkomsel memberikan rasa aman bagi pelanggan untuk menggunakan seluruh produk dan layanan dari Telkomsel, termasuk yang menjadi prioritas utama yakni jaminan sistem perlindungan dan keamanan data pelanggan.

Telkomsel menyikapi dengan serius dan terbuka atas adanya keresahan di tengah masyarakat yang belakangan ini berkembang mengenai keamanan data pelanggan, dengan memastikan telah mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjutinya secara terbuka, menyeluruh dan tuntas.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro dalam keterangan resminya mengatakan, mengetahui adanya keresahan yang sedang berkembang, sejak awal manajemen langsung mengambil sikap dan tindakan tegas dengan melakukan proses investigasi secara internal dan menindaklanjuti temuan yang ada dengan proses hukum melalui laporan resmi yang telah kami ajukan kepada aparat penegak hukum, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan penindakan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Manajemen juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya, Telkomsel memastikan dan menjamin hingga saat ini data pelanggan yang tersimpan dalam sistem

Telkomsel tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Telkomsel secara konsisten telah menjalankan operasional sistem perlidungan dan keamanan data pelanggan dengan prosedur standar operasional tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri telekomunikasi di Indonesia.

Terkait kewenangan akses data pelanggan dalam operasional pelayanan di berbagai pusat layanan pelanggan Telkomsel, seperti GraPARI, Call Center, maupun yang berbasis digital dan virtual lainnya, dapat dijelaskan bahwa petugas customer service yang telah ditunjuk untuk melayani pelanggan secara langsung memang memiliki akses terhadap sejumlah sistem data pelanggan secara terbatas, sesuai otoritas dan kebutuhan yang telah ditentukan, dengan tetap memiliki fungsi kontrol serta pengawasan sehinga semua aktifitas tetapterpantau dengan ketat.

Kewenangan akses terhadap data pelanggan oleh petugas customer service juga diperuntukan untuk membantu proses keamanan validasi dalam fungsi melindungi pelanggan dan pemenuhan layanan kepada pelanggan. Sebagai wujud keseriusan Telkomsel dalam menjamin keamanan data pelanggan, dan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, Telkomsel juga te-

lah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas sesuai aturan internal perusahaan melalui penerapan sanksi sesuai ketentuan baik secara administrasi hingga tindak lanjut proses hukum.

Telkomsel akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan serta pengembangan sistem operasional kerja secara menyeluruh, mulai dari sistem perlindungan dan keamanan data pelanggan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, hingga pengetatan prosedur kewenangan akses ke seluruh sistem operasional dan pemilihan petugas layanan yang lebih berkualitas, baik secara kompetensi maupun perilaku dan integritas sumber daya manusianya.

“Kami menghormati dan mengapresiasi kepedulian pelanggan dalam memastikan perlindungan dan keamanan data pribadi yang tersimpan di sistem layanan kami.

Telkomsel turut mengajak seluruh pihak yang terkait, terutama masyarakat dan pelanggan setia Telkomsel, untuk terus berperan aktif dalam menjaga kerahasiaan datapribadi,terutamasaatmelakukan transaksi layanan kepada pihak manapun Telkomsel mengapresiasi respon dan tindak cepat dari aparat penegak hukum, khususnya oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atas laporan yang telah diajukan Telkomsel, dan mempercayakan tindak lanjut berikutnya kepada proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Telkomsel siap untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna kelancaran penyidikan dan penuntasankasussecaraterbuka,menyeluruh dan tuntas. Sebagai badan usaha, Telkomsel selalu patuh terhadapperaturanperundangandan etika bisnis, yang mengacu pada standarteknisdankeamananyang telah ditentukan bagi kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasikomersialyangditetapkanoleh lembaga standarisasi internasional (ITU, GSMA) maupun regulasi yang berlaku. (bul)

Potensi Penebangan Kayu Hutan Dialihkan ke Biogas Mataram (Suara NTB) Penebangan kayu hutan, bahkan pembabatan tak bisa dinampikkan. Kasus perusakan lingkungan ini bahkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya di NTB. Pemerintah daerah melakukan upaya lain, mengalihkan potensi tersebut ke bantuan unit biogas.

Masyarakat pinggir kawasan hutan diedukasi membuat energi baru terbarukan, dengan memanfaatkan potensi bahan baku yang melimpah. Kotoran ternak.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, M. Husni menyebut, program bantuan unit biogas tak dihapus. APBD NTB tahun ini mengalokasikan anggaran untuk 44 biogas. 22 diberikan berikan kepada kelompok rumah

tangga di Lombok Timur, dan 22 diberikan kepada kelompok rumah tangga di Lombok Tengah.

“Masyarakat yang mengajukan melalui proposal, kemudian diverifikasi. Tahun ini jumlahnya hanya 44 unit dari APBD,” ujarnya. Penerima bantuan umumnya kelompok masyarakat yang berada di pinggir hutan, atau yang memiliki ternak. Minimal dua ekor untuk memenuhi bahan baku biogas. Husni mengatakan, bantuan dominan di Pulau Lombok.

Karena ternak tak digembalakan seperti di Pulau Sumbawa. Dengan pengandangan ternak, kotoran ternak akan tetap tersedia.

Satu unit biogas terdiri dari inlet, mixer, digester, instalasi pipa, outlet, slurry pit, manometer dan kompor. Satu unit kapasitasnya empat kubik. Hasilnya,

cukup untuk memenuhi kebutuhan gas dan penerang satu rumah tangga. Pemerintah mengalihkan potensi perusakan hutan, kata kepala dinas, biasanya bahan bakar yang digunakan untuk aktivitas di dapur rumah tangga tiada lain adalah kayu.

“Jangan sampai kayu hutan yang ditebang untuk bahan bakar.

Sehingga harus dialihkan ke biogas. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki program BSS (Bumi Sejuta Sapi). Potensi bahan bakunya tersedia cukup banyak untuk dimanfaatkan menjadi gas,” imbuh kepala dinas. Program bantuan biogas ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan 389 unit. Tahun 2019 sebanyak 2 unit. (bul)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN PLN - Penyerahan bantuan PLN untuk penanganan Covid-19 di Kota Bima dan Kabupaten Bima.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Halaman 4

Temuan Dinas Dikbud Lotim ’’Rapid Test’’ Menyeluruh MENYAMBUT gelaran Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020, Gugus Tugas Covid -19 KLU melakukan rapid test menyeluruh kepada petugas KPU KLU. Upaya lainnya, Satgas fokus dengan penanganan dan pencegahan masyarakat yang terpantau memiliki gejala maupun yang diketahui reaktif.

Koordinator Bidang Kehumasan/Juru Bicara Covid-19 KLU, Evi Winarni, M.Si., Selasa (14/7) menyebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KLU tetap melakukan pencegahan se(Suara NTB/ist) cara berkala setiap pekan.

Evi Winarni Antara lain melalui penyuluhan, pengawalan kontrol Pelabuhan Bangsal terkait keluar masuknya masyarakat lokal maupun wisatawan asing, patroli di kawasan wisata bahari, penyemprotan disinfektan di pasar tradisional, sekitar rumah warga, maupun di pondok pesantren.

“Pada tanggal 10 Juli, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan serentak di seluruh puskesmas terhadap petugas KPU se – KLU sekaligus screening rapid test,” ujarnya. Pemeriksaan kepada petugas KPU dari PPK, PPS dan petugas PPDP penting untuk memastikan tidak satu pun petugas mengalami gejala ataupun tertular. Satgas berupaya untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar meskipun di tengah pandemi.

Selain itu, Satgas juga fokus melaksanakan kegiatan pengamanan di RSUD KLU serta mengimbau keluarga pasien dan warga untuk tidak terlalu dekat dengan ruang isolasi. Hingga saat ini, KLU masih terdata 1 orang positif Covid. Warga dirawat di RSUD Provinsi NTB. Sedangkan di RSUD KLU sedang dalam keadaan kosong (tidak merawat pasien positif Corona). (ari)

Naik Pangkat, Banyak Oknum Guru Diduga Lakukan Praktik Ilegal Selong (Suara NTB) Banyak oknum guru di Lombok Timur (Lotim) diduga melakukan praktik ilegal untuk bisa naik pangkat. Dari temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), jenis praktik ilegal yang dilakukan adalah plagiat karya tulis ilmiah (KTI) dan membayar sejumlah pihak untuk memuluskan syarat pengisian dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Muhammad Zainuddin kepada wartawan di Selong, Selasa (14/7).

Terkait sanksi yang diberikan pada oknum guru yang melakukan plagiat ini, pihaknya hanya meminta yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Sementara tindakan tegas berupa pemecatan belum berani dilakukan, karena Lotim selama ini sangat kekurangan tenaga pendidik.

Adanya informasi, sejum-

lah oknum di lingkup Dinas Dikbud yang melakukan penarikan uang kepada guru untuk kemudahan kenaikan pangkat, pihaknya meminta untuk menunjukkan orangnya.

Jika ada orang yang seperti ini, ujarnya, pihaknya siap akan memberikan tindakan tegas.

“Yang saya dengar laporan dan hasil investigasi saya, mereka membayar untuk mengikuti kegiatan diklat,” tuturnya.

Kegiatan tersebut, ujarnya, dilakukan jauh sebelum dirinya dipercaya sebagai kepala dinas.

Secara aturan, tegasnya, membayar untuk memuluskan syarat kenaikan pangkat itu jelas dilarang, bahkan diharamkan. Ditegaskan, hal itu bukan pungli lagi tetapi merupakan pelanggaran berat.

Sama halnya dengan praktik plagiat KTI. “Cuma kalau menyuruh orang mengetik mungkin sah-sah saja,” imbuhnya.

Dari awal, sambungnya tidak pernah ada rekomendasi dari kepala dinas agar membayar dan mengikuti pelatihan. Kadis Dikbud mempersi-

Tak Kembalikan Kerugian Negara

OPD dan Pihak Ketiga Terancam Disidang Giri Menang (Suara NTB) – Temuan kerugian negara di Lombok Barat (Lobar) masih belum tuntas. Kerugian senilai Rp 1, 4 miliar sebagian besar mengendap di pihak ketiga atau kontraktor. Jika kerugian negara tidak dikembalikan, maka OPD dan pihak ketiga terancam disidang oleh Majelis TPTGR. Untuk mempercepat pengembalian kerugian negara ini, Inspektorat pun terus “menagih” para kepala OPD yang bertanggung jawab. Tiga OPD tempat kerugian negara ini, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag).

“Progres temuan kerugian negara belum ada. Masih tetap seperti kemarin (belum dikembalikan Rp 1,5 miliar),” terang Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Iham kemarin. Pihaknya terus mengupayakan dengan berkomunikasi dengan OPD dari hari ke hari supaya bisa lebih cepat mengembalikan. Kalau pengembalian kerugian tidak tuntas sesuai arahan BPK selama dua bulan (60 hari, red) maka kata dia wajib disidang oleh majelis TPTGR. Namun kendala yang dihadapi OPD, kerugian ini berkaitan dengan pihak ketiga bukan masalah di internal OPD. Menurutnya, sebagian besar kerugian negara berada di pihak ketiga, seperti di Dishub paling besar mencapai Rp 1,4 miliar menyangkut proyek dermaga Senggigi. Begitu pula Dispar dan Disperindag berkaitan dengan proyek. Kalau melihat kondisi saat ini ia berharap OPD bisa menyelesaikan pengembalian sebelum masa batas waktu yang ditetapkan BPK. “Batas waktunya bulan ini, kami menunggu langkah lebih lanjut dari mereka” imbuh dia. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Zainuddin “:Jangankan dibantu pejabat, dibantu bupati saja akan kena itu,” tegasnya. (rus)

Cegah Praktik KKN pada Proyek

H. L. Arabiah Tutup Usia Praya (Suara NTB) Kabar duka menimpa DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah seorang anggotanya, H.L Arabiah, Senin (13/7) tutup usia setelah sebelumnya sempat mengalami stroke sejak beberapa bulan lalu. Anggota DPRD Loteng dari Partai Nasdem inipun sudah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Selasa (14/7) sore.

“Yang kita jelas kita sangat kehilangan sosok almarhum,” ungkap Plt. Sekretaris DPRD Loteng, Suhadi (Suara NTB/ist) Kana, S.H., Selasa (14/7).

H. L. Arabiah Di kalangan anggota DPRD Loteng, H.L. Arabiah dikenal sosok yang baik dan santun. Sebagai anggota DPRD Loteng paling senior, H.L. Arabiah sering dimintai nasehat oleh anggota DPRD Loteng lainnya.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Loteng, H.L. Arabiah pernah lama menjabat sebagai Kepala Desa Tumpak Pujut dan, mulai menjabat sebagai anggota DPRD Loteng periode 20142019. “Periode keanggotaannya sekarang merupakan periode kedua almarhum sebagai anggota DPRD Loteng,” terangnya.

Pada Pemilu legislatif tahun 2019 lalu, H.L. Arabiah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Loteng dari Daerah Pemilihan (dapil) III (Pujut-Praya Timur). Ketua Fraksi Partai Nasdem Perjuangan ini berhasil meraih 3.238 perolehan suara. Untuk tertinggi calon-calon anggota DPRD Loteng dari Partai Nasdem lainnya.

Guna menghormati wafatnya H.L. Arabiah, seluruh agenda DPRD Loteng pada Selasa kemarin ditunda. Bahkan ada beberapa agenda yang terpaksa dibatalkan. “Beberapa agenda yang sudah direncanakan, kita tunda. Karena DPRD Loteng berduka atas wafatnya H.L. Arabiah,” ujar Suhadi Kana. (kir)

lakan kepada pihak guru untuk menyebut langsung kepadanya.

Dengan demikian, ia akan langsung memberikan tindakan.

“Sampai sekarang ini tidak ada yang lapor ini,” urainya.

Soal KTI plagiat, Kadis Dikbud Lotim ini mengaku memiliki aplikasi yang bisa mengecek langsung keaslian karya. Beberapa karya guru yang sudah dicek ditemukan ada yang mengambil karya orang lain. Untuk itu, pihaknya langsung menolak dan meminta guru bersangkutan memberikan karya aslinya.

Konsekuensi terakhir, sesuai Permendikbud dan Permen PAN adalah dipecat kalau melakukan plagiat. Siapapun yang membantu pembuatan KTI secara plagiat akan kena sanksi hukum.

(Suara NTB/yon)

APEL - Apel tiga pilar penanganan Covid-19 dan Lomba Kampung Sehat di halaman Kantor Bupati Lotim, Selasa (14/7).

Masyarakat Mulai Abai Terapkan Protokol Kesehatan Selong (Suara NTB) Penerapan protokol kesehatan dalam masa virus Corona (Covid-19) saat ini mulai abai dilakukan oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat mulai jenuh dan menganggapnya hal biasa.

Padahal penerapan protokol kesehatan harus secara berkesinambungan dilakukan, karena merupakan bagian dari perintah agama.

Demikian disampaikan, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, saat acara apel besar tiga pilar penanganan Covid-19 dan Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten Lotim di halaman kantor bupati, Selasa (14/7).

Bupati menegaskan, pan-

demi Covid-19 masih jadi prioritas. Kasus global ini sangat berpengaruh terhadap sendisendi kehidupan masyarakat, terutama perekonomiannya.

Untuk itu, sudah semestinya masyarakat menjaga kesehatannya secara mandiri. Hadirnya lomba kampung sehat diharapkan dapat memberikan stimulus agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian di samping pelayanan, kamtibmas yang prima dan profesional menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny,S.Sos, berharap para pemangku kebijakan menjadi contoh kepada masyarakat

untuk menerapkan protokol kesehatan. Harus aktif mengajak masyarakat memproteksi lingkungannya dan penerapan protokol kesehatan. Di mana Babinsa adalah pahlawan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, mengatakan, seluruh kapolsek hingga Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk masuk ke masjid mengimbau penerapan protokol kesehatan berupa penggunaan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Di mana masjid merupakan dasar pertama masyarakat beraktivitas mengingat penduduk Kabupaten Lotim mayoritas beragama Islam. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Transparansi Internasional untuk Infrastruktur atau Construction Sector Transparency (CoST) membantu Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk mencegah terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proses pengadaan hingga pengerjaan proyek. Di mana lembaga ini membiayai kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST bagi aparatur, masyarakat yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar.

Ketua Panitia Pelatihan Fathurrahman, menjelaskan, pelatihan ini diikuti 20 orang yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan dari unsur masyarakat.

Terkait keterbukaan informasi dan data proyek infrastruktur di Lobar, ujarnya, baru dimulai dari program PRIM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di mana dalam program PRIM tersebut Pemda telah membuka 40 mata data proyek untuk 26 Proyek Infrastruktur Jalan yang terdiri dari 9 Paket PRIM, 5 Paket DAK, dan 6 Paket DAU.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar H. M. Najib mengatakan kegiatan ini sebagai tindaklanjut program CoST di lobar. Sebagai tindaklanjut kegiatan ini akan dilakukan pelatihan bagi semua OPD terkait agar semua kegiatan konstruksi di masing-masing OPD diumumkan terbuka dan transparan.

“Rencana kami tindaklanjut kegiatan coST ini dengan beri pelatihan bagi semua OPD terkait agar ada keterbukaan soal semua proyek infrastruktur di masing-masing OPD,”jelas dia.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik. Dia menyebut, CoST bagi pemerintah dapat membantu pemerintah menunjukkan bagaimana anggaran dihabiskan, meningkatkan kepercayaan antara warga negara dan pemerintah serta membantu mengidentifikasi potensi penghematan efisiensi dan mempromosikan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik dan pengadaan infrastruktur. (her)

(Suara NTB/ist)

BUKA PELATIHAN - Sekda Lobar H. Baehaqi membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST bagi aparatur dan perwakilan akademisi dan masyarakat.

Pemda Komplain Rekanan Mata Air Lingkoq Tutuq Selong (Suara NTB) Keberadaan sumber mata air Lingkoq Tutuq Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Apalagi dengan rusaknya pipanisasi setelah dilakukan pengaliran air sepanjang 12 meter ke Sekaroh dari pembangunan spam di sana. Rusaknya pipanisasi ini, Pemda Lotim melayangkan komplain kepada pihak rekanan, karena masih dalam pemeliharaan.

Hal ini disampaikan Bupati

Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., saat dikonfirmasi, Selasa (14/7). Ditegaskannya bahwa sampai saat ini keberadaan spam Lingkok Tutuq masih dalam tahap pemeliharaan pihak rekanan yang melaksanakan pembangunan spam tersebut. Maka sudah semestinya pemerintah melakukan komplain terhadap mereka ketika pipanya pecah dan airnya tidak mengalir. “Itu masih menjadi tanggungan dari pelaksana. Tentu kita minta dilakukan klarifikasi dan perbaikan,”ungkapnya.

Keberadaan spam Lingkoq Tutuq, kata bupati, dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim.

Namun Pemda sudah menyerahkannya ke PDAM untuk pengelolaannya. Target dari hadirnya spam di Lingkoq Tutuq tersebut di antaranya, wilayah Sekaroh, Pengoros, Aro Inak dan beberapa desa lainnya yang proses dialirkannya dimulai dari Desa Pemongkong bagian tengah. “Nanti akan dilakukan penambahan debit air dari pengolahan Bendungan Pandanduri,” katanya.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Bupati mengungkapkan jika Pemda Lotim sudah menyiapkan armada serta beberapa dari instansi terkait lainnya. Namun sebelum terjadi kerusakan pipanisasi, masyarakat sudah dapat menikmati air bersih di rumahnya masing-masing karena ketinggian dari tower Lingkok Tutuq mencapai 30 meter dengan sekitar 29 sambungan.”Jika pada bulan Juli ini dibutuhkan air bersih. Maka kita siap droping

menggunakan tangki,” ujarnya.

Adapun nilai anggaran pembangunan spam sumur di Lingkoq Tutuq ini sebesar Rp3.987.196.000 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Dalam proyek ini bertindak selaku konsultan perencanaan, CV. Kekalik Multi Cipta, kontraktor pelaksanaan yakni PT. Annisa Prima Lestari dan konsultan pengawas dari CV. Veros Teknik Consultan. Pengerjaan proyek ini dengan nomor kontrak: 908/KPA/PSPA_MY/PUCK/01/2019. (yon)

Kerjasama Gugus Tugas Covid-19 KLU dengan Harian Suara NTB

Sinergitas Tiga Pilar dan Kampung Sehat Cegah Penyebaran Covid di Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Satuan Gugus Tugas bersama Polres Lombok Utara, menggelar apel Tiga Pilar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 dan mensukseskan Lomba Kampung Sehat. Tiga Pilar dan Kampung Sehat merupakan salah satu upaya menuju norma Nurut Tatanan Baru (NTB).

Apel dilaksanakan di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (14/7). Apel dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar SH.MH, sekaligus bertindak sebagai pimpinan apel. Turut hadir, Kapolres KLU, AKBP Fery Jaya Satriasyah, SH., Dandim 1606/Lobar diwakili Kapten Inf. Zainul Fahri, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Kepala UPT Syahbandar Bangsal Pemenang, Heru Satriyo, Danki Brimob, Iptu I Putu Susena, SH., Danramil se KLU, Kapolsek se KLU, PJU Polres KLU, Kepala OPD lingkup Pemda KLU. Bertindak selaku komandan

apel, Ipda Bambang Tedy, dengan peserta apel sekitar 150 orang.

Terdiri dari, 1 Sst (satuan setingkat pleton) Babinsa, 1 Sst Bhabinkamtibmas, 1 Sst Brimob, 1 Sst Sabhara Polres KLU, 1 Sst Satpol PP dan Damkar KLU, 1 Sst Gabungan Kepala Desa dan PJU Polres dan Danramil.l, serta 1 Sst Dishub dan PMI KLU. Bupati KLU H. Najmul Akhyar dalam amanatnya menyampaikan, apel tiga pilar yang dilaksanakan adalah sebagai upaya konsolidasi bagi semua pihak yang berperan dalam pemberantasan penyebaran virus Corona.

Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan kegiatan Kampung Sehat, meliputi empat aspek. Antara lain aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek keamanan serta aspek informasi dan kelembagaan.

“Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, maka kegiatan Kampung Sehat dilaksanakan dengan sistem per-

lombaan,” ujar Najmul.

Bupati menyebut, kegiatan Kampung Sehat merupakan gerakan masyarakat sebagai sebuah gerakan bersifat masal. Diperlukan unsur penggerak secara bersama-sama agar masyarakat berpartisipasi aktif. Unsur pengggerak tersebut dilakukan oleh TNI, Polri serta pemerintah daerah, hingga para Kepala Desa, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas sebagai unsur pemerintahan paling dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Melalui kesempatan itu, ia mengimbau agar semua pihak bersedia untuk menjadi “Pejuang Covid 19 Kabupaten Lombok Utara” dengan melakukan Nurut Tatanan Baru (NTB) berupa menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman.

“Seperti yang kita lihat, mencuci tangan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Padahal saat ini, kita masih hidup di tengahpandemiCorona.Untukitu,ke-

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ari)

APEL - Bupati H. Najmul Akhyar menjadi pimpinan apel Sinergi Tiga Pilar dan Lomba Kampung Sehat menuju Nurut Tatanan Baru. pada kita semua untuk meningkat- siapkan diri untuk mengamankan kembali pelaksanaan Nurut kan dan mensukseskan Pilkada 2020 secara aman damai di Tatanan Baru,” ajaknya.

Adapun pesan kepada Tiga wilayah KLU, ketiga berperan Pilar untuk mencegah Covid me- aktif dalam mensosialisasikan liputi; kesatu. Tingkatkan ke- menolak serta menangkal paham imanan dan ketakwaan terhadap radikalisme dan aksi terorisme.

Selanjutnya keempat, memeTuhan Yang Maha Esa. Kedua

PENGHARGAAN - Bupati H. Najmul Akhyar dan didampingi Kapolres, memberi penghargaan Pejuang Covid kepada kepala desa. lihara lingkungan atas dasar kemampuan dan kemandirian.

Usai apel, setiap perwakilan kesadaran dan tanggung jawab setiap warga berlandaskan asas unsur Tiga Pilar, menerima stiker gotong royong, kekeluargaan dan Pejuang Covid 19 Kabupaten protol Covid-19, dan kelima, Lombok Utara. Stiker yang sama bersama-sama melaksanakan juga akan dipasang pada kenlomba Kampung Sehat agar daraan yang digunakan oleh para masyarakat dapat mempunyai Pejuang Kampung Sehat. (ari/*)

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Lima CJH Tarik Uang Pelunasan Dompu (Suara NTB) – Pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) pada penyelenggaraan ibadah 1441 H resmi dibatalkan, sesuai KMA RI nomor 494 tahun 2020. Atas keputusan itu CJH diperkenankan menitip atau menarik kembali BPIH, baik uang pelunasan maupun biaya perjalanan seluruhnya.

Di Kabupaten Dompu, penarikan biaya pemberangkatan itu sudah tercatat lima orang, sesuai surat permohonan yang diajukan CJH sebulan terakhir ini. “Kita menindaklanjuti surat dari CJH, ndak bisa kita larang karena itu kewenangan dan hak mereka,” ungkap Ke(Suara NTB/jun) pala Kantor Kementerian AgaH. Syamsul Ilyas ma (Kemenag) Dompu, H Syamsul Ilyas kepada wartawan di kantornya, Selasa (14/7).

Lima dari total 275 CJH yang batal berangkat akibat pandemi Covid-19, lanjut dia, hanya mengajukan penarikan untuk biaya pelunasan sebesar Rp12 juta. Sementara uang pendaftaran awal masih dititip pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan begitu, mereka masih tercatat sebagai CJH yang direncanakan berangkat 2021 mendatang. Tetapi tentunya harus melunasi kembali uang yang sudah ditarik.

Terhadap berkas kelima orang dimaksud, Kemenag sudah mengirimnya ke BPKH berikut rekening masing-masing untuk proses transfer. “Setelah kami ajukan nanti jemaah sendiri menunggu, karena uang itu masuk langsung ke rekening masing-masing,” ujarnya.

Dalam KMA nomor 494 tahun 2020, penarikan biaya pemberangkatan ibadah haji memang lebih spesifik untuk uang pelunasan. Namun ketika ditemukan CJH yang ingin mengambil semua biaya, maka dipastikan langsung gugur dengan sendirinya setelah pengembalian dilakukan.

Sejauhmana perkembangan proses pengembalian untuk lima orang CJH, Syamsul Ilyas mengaku tak mengetahui jelas, apakah sudah ditransfer atau masih menunggu proses. “Belum ada laporan ke kita, karena biasanya juga jemaah ini kalau sudah terima lupa kesini,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

12 Desa di KSB Berpotensi Terdampak Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat yang terdampak kekeringan. Meski demikian, ada sekitar 12 Desa yang sangat berpotensi terdampak kemarau panjang dengan jumlah kepala keluarga mencapai 2.660 atau sekitar 10.084 jiwa.

Kepala pelaksana (Kalak) BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Ardiwinata, S. Pd, Selasa (14/ 7) mengatakan, memang hingga saat ini KSB masih belum mengalami krisis air bersih karena sumur-sumur warga masih bisa dimanfaatkan.

Sebab sampai saat ini belum ada satupun desa yang datang

melapor untuk diberikan air bersih. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan intens turun ke masyarakat, terutama daerah pesisir yang dianggap sangat rawan terjadi kekeringan. Apalagi ada sekitar 12 Desa yang masuk dalam kondisi rawan kekeringan.

“Sekarang kita belum mengalami musim kering karena belum ada laporan yang masuk

dari desa,” ujarnya.

Kendati demikian, terdapat tiga kecamatan yang dianggap rawan terjadi bencana kekeringan. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang

sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan pantau kondisi terkini di lokasi itu,” sebutnya.

Seraya mengatakan, kondisi musim kering yang akan terjadi di KSB juga diprediksi tidak akan berdampak signifikan. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya wilayah setempat masih menjadi daerah yang cukup subur, sehingga per-

sedian air bersih masih mencukupi untuk kebutuhan seharihari. Tetapi untuk beberapa lokasi khususnya pesisir, memang akan menjadi perhatian guna meminimalisir masalah ini. Bahkan saat ini BPBD sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk mengintervensi dampak tersebut.

“Kita daerahnya masih subur, sehingga kebutuhan air bersih masih bisa tercukupi secara mandiri. Sedangkan untuk daerah pesisir, kita tetap akan memberikan perhatian serius sehingga tidak ada masyarakat yang kekurangan air bersih,” tukasnya. (ils)

Penelusuran Kontak Pasien Covid-19 Harus Dipercepat

Pemkab dan STP Swab Test Seribuan Pedagang di Tiga Pasar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa bersama Sumbawa Technopark (STP) menggelar swab massal untuk seluruh pedagang yang berjumlah seribu lebih di tiga pasar di Sumbawa. Kegiatan itu digelar selama tiga hari, mulai Rabu mendatang untuk mendapatkan gambaran tentang situasi Covid-19 di pasar.

Sebagaimana disampaikan Sekda NTB, Drs. H. Hasan Basri, MM, saat ditemui Suara NTB, Selasa (14/7). Sebelumnya, telah dilakukan swab test untuk 50 pedagang sebagai sampel pada setiap (Suara NTB/ist) H. Hasan Basri pasar. Yakni, di pasar Kerato, pasar Utan, pasar Brang Biji, pasar Labuan Sumbawa dan pasar Langam. Hasilnya semua pedagang yang diswab di lima pasar tersebut negatif.

STP juga akan mengambil swab pedagang di pasar Empang pada hari Rabu, pasar Pelampang di hari Kamis dan dan pasar Alas di hari Sabtu mendatang. Bedanya kali ini, untuk di tiga pasar dimaksud, seluruh pedagang akan diswab. Untuk pasar Alas sebanyak 430 pedagang, Pelampang sebanyak 331 pedagang dan Empang 270 pedagang.

Dengan total 1.031 pedagang. “Seluruh pedagang di tiga pasar ini akan diswab,” terang Sekda.

Hal ini untuk mendapatkan gambaran situasi penyebaran Covid khususnya di tiga pasar dimaksud. Dalam menghadapi normal baru. Pihaknya juga akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap pasar. (arn)

(Suara NTB/ist)

APEL - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, saat memimpin apel tiga pilar di Kabupaten Sumbawa, Selasa (14/7).

Apel Tiga Pilar di Sumbawa

Tekan Covid dan Sukseskan Kampung Sehat Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah bersama Kapolres Sumbawa AKBP. Widy Saputra, S.IK dan Dandim 1607 Sumbawa Letkol. Inf. Syamsul Huda, SE., M.Sc memimpin Apel Besar Tiga Pilar. Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Dan menyukseskan Lomba Kampung Sehat NTB 2020 di Kantor Bupati, Selasa (14/7).

Wabup menyampaikan, apel pesar tiga pilar yang digelar hari ini pada dasarnya merupakan wujud komitmen dan kesiapan jajaran Polres Sumbawa bersama stake-

mal maka potensi produksi yang bisa dihasilkan di musim panen kedua mencapai 4000 ton. Tetapi karena cuaca yang tidak menentu target tanam yang dicanangkan oleh Pemerintah menurun dan secara otomatis berdampak pada produksi.

Apalagi, sampai saat ini masih ada sekitar 708 hektare yang masih mengalami gagal tanam karena ketersediaan air di jaringan irigasi yang sangat terbatas.

“Faktor cuaca menjadi alasan utama sehingga produksi padi kita terancam menurun. Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut merupakan faktor alam,” sebutnya.

Adapun daerah yang masih mengalami gagal tanam yakni Kecamatan Taliwang, sebesar 20 persen dari target hektar 1.700 hektar, Kecamatan Jereweh, Kecama-

bah covid-19. Namun patut disyukuri karena sebagian besar kecamatan masih dinyatakan beresiko rendah atau zona kuning. “Meski demikian, saya tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat tetap produktif meski berada di tengah pandemi covid-19,” lanjut Wabup.

Untuk itu, Wabup meminta kepada gugus tugas penanganan covid-19 untuk tetap proaktif melakukan langkah-langkah penanganan. Terutama dengan memperketat pengawasan arus

Banyak TMS, Pasangan Manis Masih Optimis Dompu (Suara NTB) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhirnya merampungkan proses pleno hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur – Aris Ansyari, ST, MT. Hampir setengah dukungan yang diverifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Kendati demikian, pasangan Manis masih optimis bisa lolos syarat minimal dukungan untuk bisa mendaftar di Pilkada Dompu.

Proses verfak dukungan calon perseorang tingkat Desa/ Kelurahan yang berakhir 10 Juli lalu langsung diplenokan di tingkat PPK pada Senin dan Selasa (13-14/7) kemarin. Berdasarkan hasil pleno di tingkat Kecamatan, banyak dukungan calon perseorangan dinyatakan TMS. Status TMS kebanyak disebabkan karena tidak dap-

Produksi Padi Diprediksi Menurun di MT Kedua Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, memprediksi produksi padi di musim panen kedua tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab target tanam ditetapkan untuk bulan April- September (Asep) menurun dari 6.083 hektar menjadi 5.710 hektar karena kemarau panjang yang melanda wilayah setempat.

“Harus kita akui memang produksi padi untuk musim panen kedua diprediksi menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya karena target tanam kita juga menurun. Bahkan ada sekitar 1000 ton produksi gabah kita yang hilang akibat kondisi tersebut,” ungkap Kasi Produksi Tanaman Pangan, Asdi Wijaya SP, kepada Suara NTB, Selasa (14/7).

Jika mengacu ke kondisi nor-

holder terkait dalam rangka menekan penyebaran Covid19. Skaligus mesukseskan lomba kampung sehat di wilayah Sumbawa.

“Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Sumbawa beserta seluruh jajaran, semoga semua personel yang bertugas senantiasa siap siaga serta terlibat aktif dalam berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kab. Sumbawa,” ujar Wabup.

Dikatakan, sampai saat ini, kondisi di Sumbawa belum sepenuhnya terbebas dari wa-

tan Maluk, dan Kecamatan Seteluk. Banyaknya lahan yang belum tanam karena rata-rata lahan di KSB bersifat tadah hujan. Selain itu, belum maksimalnya sarana penyimpanan air baik itu bendungan maupun embung menjadi faktor lain. Pihaknya juga sudah menyiapkan pompa air untuk bisa dimanfaatkan masyarakat tetapi karena sumber air yang terbatas menjadi masalah lain yang dihadapi saat ini.

“Kita sudah siapkan mesin pompa air untuk membantu para petani, tetapi karena sumber air yang terbatas kita juga kesulitan. Meski demikian, kami tetap akan upayakan lahan yang sudah tanam bisa mendapatkan air,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ula)

PENETAPAN - Proses pleno penetapan hasil verfak di tingkat PPK Dompu pada Senin (13/7). at ditemui saat dilakukan sen- tingkat PPK dilangsungkan sus, dikumpulkan penghubung, pada 13-14 Juli dan pleno tingkat atau pendukung yang menda- KPU akan dilangsungkan pada 20an Juli ini. Hasil pleno di tangi sekretariat PPS. Di PPK Dompu, dari 4.442 tingkat KPU ini akan menjadi yang diverifikasi. Sebanyak pedoman bagi calon perseoran3.049 orang pendukung dinya- gan memenuhi syarat minimal takan memenuhi syarat (MS), dukungan atau tidak. Jika dukudan 1.393 orang pendukung ngannya kurang dari syarat mindinyatakan TMS. Di kecamatan imal 16.218 pendukung, maka Woja, dari 3.243 orang pen- pasangan calon perseorang dukung diverifikasi faktual, se- harus melengkapi dukungan banyak 1.585 orang pendukung minimal 2 kali lipat dari dinyatakan MS, dan 1.658 pen- kekurangan dukungan.

Dukungan hasil perbaikan, dukung dinyatakan TMS. Di kecamatan Kempo, dari 517 orang kata Arifuddin, tetap akan dipendukung yang diverifikasi, lakukan verifikasi secara adsebanyak 280 orang dinyatkan ministrasi dan dilakukan veriMS dan 237 orang pendukung fikasi faktual. Tetapi dukungan yang dimasukan bukan dukundinyatakan TMS. Bakal calon Bupati Dompu, gan yang telah dinyatakan Prof Dr Mansyur yang dihubun- TMS pada tahap verifikasi adgi terkait hal ini, menegaskan ministrasi atau tahap verifikakeyakinan pihaknya pada tahap si faktual. “Dukungannya harus verifikasi dukungan calon perse- yang baru,” katanya.

Sementara pada tahap verorang dan bisa mendaftar di Pilkada Dompu. Bahkan 1.393 ifikasi administrasi lalu, seorang pendukung yang dinyata- banyak 14.911 dukungan yang kan TMS se Kecamatan Dom- bisa dilakukan verifikasi fakpu, bukanlah TMS. Karena se- tual dari 17.071 dukungan bagian besar belum ditemukan yang diterima saat penyeraholeh PPS pada saat didatangi ru- an dukungan pada Februari mahnya. “Jadi belum tentu 2020 lalu. Syarat minimal mereka tidak mendukung dukungan yang harus dipenu(TMS). Untuk kelanjutan, Ma- hi calon perseorangan di Pilkanis tetap berusaha semaksimal da Dompu sebanyak 16.218 mungkin. We will see (Kita pendukung. Dukungan ini lihat),” kata Prof Mansyur mela- harus nyata, yang ditandai dengan foto copi KTP elektronik, lui pesan singkatnya.

Ketua KPU Dompu, Drs Ari- dan surat pernyataan dukunfuddin yang dihubungi terpisah gan. Saat dilakukan verifikasi mengatakan, pleno hasil verfak faktual, pendukung harus mendukungan calon perseorang di yatakan dukungannya. (ula)

keluar masuk di gerbang barat dan juga gerbang timur.

Terkait dengan kegiatan lomba kampung sehat, disampaikan lomba kampung sehat ini memiliki misi sosial. Yakni meningkatkan partisipasi masyarakat melawan pandemi covid-19. Program ini dikemas dalam bentuk lomba agar warga berlomba menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran covid-19 di NTB, termasuk di Sumbawa. Dengan demikian, lomba kampung sehat ini diharapkan menjadi solusi, bukan hanya di bidang kesehatan, me-

lainkan juga sosial ekonomi, pendidikan, dan keamanan.

Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa siap mendukung dan menyukseskan program ini. Untuk itu diharapkan dukungan dan sambutan yang antusias terhadap program kampung sehat ini.

“Mudah-mudahan pula kebiasaan baik masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tengah pandemi ini dapat terus diterapkan dan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat kita di masa-masa mendatang,” tutup Wabup. (arn)

Kota Bima Segera Terbitkan Perwali Kenormalan Baru, Pelanggar Dikenai Sanksi Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima berencana bakal menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) New Normal dengan menonjolkan pemberian sanksi ringan hingga berat terhadap warga atau pihak yang melanggar.

Walikota melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H. Abdul Malik SP. MM, mengaku Pemkot Bima sedang menyiapkan Perwali tentang pedoman masa transisi tata kehidupan baru berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima.

“Dalam Minggu ini Perwali New Normal akan diterbitkan.

Saat ini sedang dikonsultasikan dan meminta persetujuan dari Gubernur NTB,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (14/7).

Malik mengatakan, Perwali New Normal tersebut merupakan pengganti Perwali sebelumnya yang sudah dicabut tertanggal 1 Juli 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK).

Dalam Perwali New Normal itu lanjutnya, aktivitas atau kegiatan social, seperti pernikahan, kegiatan keagamaan di wilayah Kota Bima akan dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Selain antisipasi penyebaran Covid-19, Perwali ini juga mencakup antisipasi penyebaran rabies (gigitan anjing gila) dan DBD,” katanya.

Tidak hanya itu saja kata Malik, jam malam di Kota Bima juga akan diaktifkan kembali. Aktiv-

itas dan kegiatan malam dibatasi sampai pukul 22.00 wita. Bahkan lampu-lampu di area publik juga akan dimatikan. “Jam malam diaktifkan kembali ketika Perwali diterbitkan. Untuk saat ini belum berlaku,” katanya.

Ia mengatakan tempat usaha dan pusat perbelanjaan juga akan diberikan sanksi ringan berupa peringatan hingga sanksi berat berupa dicabut sementara izinnya jika melanggar Perwali tersebut.

“Perwali New Normal ini lebih ditonjolkan pemberian sanksi, jika berbagai komponen melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Malik menegaskan walaupun Kota Bima terdapat kasus Covid-19 baru karena ada beberapa warga yang terpapar Covid-19. Namun Pemerintah Pusat belum mencabut zona hijau yang ditetapkan beberapa waktu lalu. “Zona hijau belum dicabut, meski ada warga yang terpapar Covid-19,” pungkasnya. (uki)

H. Abdul Malik

(Suara NTB/Dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah meminta penelusuran kontak pasien positif covid-19 dapat dipercepat. Upaya ini untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus di tengah masyarakat.

“Ada masalah-masalah baru yang sekarang harus segera dikerjakan. Ada yang diswab dan ada kasus baru. Saya minta langsung dilakukan tracing contact. Tidak boleh menunggu lagi. Untuk mencegah penularannya meledak,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/7).

Disebutkannya, penelusuran kontak ini menjadi salah satu point yang dibahas dalam pertemuan dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Sumbawa.

Disisi lain, pihaknya juga menekankan pentingnya penerapan protocol kesehatan covid-19. Diantaranya tetap menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Karena sekarang ini kasus positif masih terjadi. “Sekarang kan masih ada kasus. Sehingga yang paling utama adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Sumbawa masih zona kuning. Kita harus tetap waspada,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Pembelajaran Langsung

Fokus Jadi Guru Besar PENGEMBANGAN profesi dan karier dosen dari aspek jenjang jabatan akademik dan kepangkatan secara terencana bertujuan agar dosen mengalami peningkatan dalam jenjang mulai dari Asisten Ahli, Lektor Kepala, Guru Besar, kepangkatan mulai dari pangkat Penata Muda Tingkat 1 sampai Pembina Utama, serta golongan ruang dari III/c, IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e.

Dr. Asrin, salah satu dosen Unram yang kini tengah fokus mempersiapkan diri menjadi guru besar. Berbagai syarat pengajuan guru besar terus dipersiapkan. Di antaranya ialah terkait dengan publikasi jurnal (Suara NTB/dok) bereputasi.

Asrin Meski diakui proses masih sangat panjang, namun dia optimis bisa mendapatkan predikat itu ke depan. Sebagai dosen yang telah mengabdi bertahun-tahun, seharusnya target bisa meraih guru besar harus ada pada diri setiap dosen di perguruan tinggi. Karena itu ia akan terus memotivasi diri melakukan pengabdian dan penelitian.

Asrin menyebut penilaian yang dilakukan untuk kenaikan jabatan akademik maupun pangkat dosen tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan tanggung jawabnya sebagai dosen yang dilihat dari terpenuhinya angka kredit. Penilaian juga dilakukan terhadap kualitas pribadi dosen yang meliputi integritas, etika, tata krama dosen dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Unram.

Lebih jauh Asrin bercerita salah satu strategi untuk bisa naik pangkat jabatan akademik di antaranya dengan membaca syarat-syarat yang dicantumkan oleh pedoman operasional Dikti baik dari umum maupun khusus termasuk spesifik kategori Jurnal Internasional bereputasi dan bagaimana publikasi bisa masuk ke dalam kategori Jurnal Internasional bereputasi.

Hal demikian penting agar dosen memahami medan yang sedang dilaluinya. Selain itu, melihat kelengkapan suatu publikasi, karena selama ini terdapat beberapa contoh di luar yang mengalami pemotongan nilai akibat ketidaktahuan terhadap bentuk buku bisa diklaim sebagai hasil penelitian.

Lanjut dia, berdasarkan data yang ada bahwa buku yang ditulis bukanlah hasil penelitian dan hanya mereview beberapa konsep yang ada di dalam literatur kemudian ditulis ulang yang dipakai dalam pengajaran. Hal tersebut, tidak termasuk ke dalam kategori penelitian.

Sementara untuk bisa produktif, dia menjelaskan perlunya peningkatan kerjasama di antara dosen dalam hal kolaborasi penelitian, sehingga menghasilkan kombinasi publikasi yang menarik karena terdapat ide dan masukan untuk menghasilkan jurnal yang bereputasi internasional. (dys)

(Suara NTB/ist)

PLP Tak Lagi Dilakukan Penuh di Sekolah Mitra

Mataram (Suara NTB) Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) II adalah matakuliah praktik lapangan bagi Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketujuh. Di era new normal ini, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) mendesain PLP dilakukan dengan model berbeda yakni dua minggu di sekolah dan dua minggu di kampus.

“Beberapa penyesuaian tersebut antara lain PLP II yang biasanya dilaksakan 1 bulan efektif di sekolah mitra, sekarang di bagi menjadi 2 minggu di sekolah mitra dan 2 minggu di kampus,” jelas Kepala Biro Humas UNDIKMA, Ismail Marzuki, MH., Selasa (14/7).

Kegiatan PLP akan dilaksanakan pada tanggal 9-23 september 2020 di sekolah mitra. Sedangkan 2 minggu pelaksanaan di kampus akan dilakukan pada tanggal 28 September -10 Oktober 2020.

Dikatakan Ismail, PLP dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah mitra. Kegiatan PLP dilaksanakan secara terbimbing di sekolah mitra.

Tujuannya ialah agar setelah mengikuti kegiatan PLP II para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Dijelaskannya ada berbagai kegiatan yang wajib dilakukan para calon guru ini. Mulai dari melakukan pengamatan lingkungan sekolah, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru.

Selain itu, para calon guru ini juga selama di sekolah membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler, dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administasi guru. “Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, mata kuliah PLP II dengan bobot 3 SKS setara dengan 1 bulan efektif PPL II. Dalam mencapai tujuan tersebut PLP II tahun akademik 2020/2021, Undikma tetap melaksanakan sesuai jadwal biasanya yaitu efektif selama 1 bulan, namun ada penyesuaian di era new normal.

“Dua minggu di sekolah mitra mahasiswa akan melaksanakan kegiatan satu sampai kegaiatan delapan,” terang Ismail.

Sementara jika memungkinkan kata Ismail, mahasiswa akan melaksanakan latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP II dalam jaringan (daring) selama di sekolah mitra, maka mahasiswa tersebut tidak perlu melaksanakan latihan mengajar di kampus. Sebaliknya, jika tidak memungkinkan, maka mahasiswa akan kembali ke kampus melaksanakan latihan mengajar di Laboratorium Micro Teaching.

“Dua minggu di kampus, mahasiswa akan melaksanakan latihan mengajar di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing,” tuturnya. (dys) Ismail Marzuki

Tergantung Perkembangan BDR Selama Fase Transisi

Mataram (Suara NTB) – Layanan pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai dilaksanakan melalui fase transisi selama dua bulan terhitung pada bulan Juli sampai dengan September 2020 dengan cara Belajar dari Rumah (BDR). Sementara kepastian pembelajaran tatap muka bergantung dari perkembangan BDR selama fase transisi.

Tahun ajaran 2020/2021 ditetapkan dimulai pada Senin (13/7) ini. Layanan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/ 2021 dilaksanakan melalui fase transisi sejak Senin (13/ 7) sampai dengan Minggu (13/ 9). Fase penyesuaian kebiasaan baru dilakukan paling cepat bulan September 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya akhir

pekan kemarin mengatakan, kepastian pembelajaran tatap muka di era kebiasaan baru akan diputuskan dengan melihat perkembangan selama fase transisi. “Setelah transisi baru diputuskan bisa atau tidaknya pembelajaran secara langsung di sekolah,” katanya.

Pihaknya telah membuat edaran ke sekolah tentang petunjuk layanan pendidikan. Di surat edaran itu juga ada instrumen yang harus diisi oleh

sekolah selama masa transisi. Instrumen itu untuk melihat kesiapan sekolah sebagai syarat mengikuti simulasi adaptasi kebiasaan baru.

“Sekolah juga bisa mengajukan izin untuk bisa melakukan simulasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Simulasi dilaksanakan pada fase transisi. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan

baru dengan berbagai kegiatan yang sudah diatur di petunjuk teknis,” jelas Aidy.

Nantinya, sekolah yang memenuhi persyaratan dengan skor minimal 85 untuk ketentuan pada instrumen di petunjuk teknis, dapat mengajukan layanan belajar mengajar tatap muka dengan sistem sif atau blok mulai bulan September 2020 kepada Dinas Dikbud Provinsi NTB. “Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru di sekolah mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri,” ujar Aidy.

Pada masa transisi, sekolah mengisi daftar periksa, menyiapkan bahan ajar esensi dan non esensi, menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, dan menga-

tur cara penerimaan siswa masuk ke sekolah. Selain itu, sekolah mengatur jadwal masuk siswa dan guru, mengatur sif kelas atau blok kelas dan kompetensi keahlian. Juga mengatur jumlah siswa per kelas dengan maksimal 18 orang per kelas. Simulasi kebiasan baru selama tiga sampai enam hari.

Aidy menjelaskan, pada fase kebiasaan baru atau new normal, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem sif atau blok, di mana siswa masuk secara bergiliran dalam satu minggu. Pembelajaran dikombinasikan dengan BDR. Penilaian dengan sistem sif atau blok. Pengaturan BDR dan sif juga mengontrol aktivitas anak ke orang tua/wali. (ron)

Penuhi SNP, Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas Penting Dilakukan

(Suara NTB/ron)

MENARI – Siswa SLBN 2 Mataram saat menari pada acara Pojok Ekspresi SLBN 2 Mataram beberapa waktu lalu. Ruang untuk kreativitas untuk siswa diperlukan ada di sekolah.

SLB Terbatas, Gedung SLBN 3 Mataram Ditargetkan Tahun Depan Mataram (Suara NTB) – Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Mataram masih terbatas, sedangkan anak berkebutuhan khusus (ABK) relatif cukup banyak.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan pembangunan gedung SLBN 3 Mataram bisa segera rampung pada tahun depan.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (14/7) mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu administrasi pembangunan gedung SLBN 3 Mataram sesuai dengan prosedur. Direncanakan gedung itu akan dibangun di

Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Pihaknya menargetkan gedung SLBN 3 Mataram bisa digunakan pada tahun ajaran 2021/2022.

“Kami upayakan secepatnya karena memang SLB di Kota Mataram sangat terbatas dan siswa yang ABK pun sangat banyak, oleh karena itu perlu penambahan SLB lagi,” katanya.

Ia juga menjelaskan, SLBN 3 Mataram sudah menerima siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Pembelajarannya sementara dititipkan di SLBN 1 Mataram.

“Sudah ada siswanya. Siswa barunya sementara ini dititip di SLBN 1 Mataram,” ujar Eva. SLBN 3 Mataram didasari atas membeludaknya pendaftar peserta didik baru SLB di Kota

Mataram setiap tahunnya. Sementara itu hanya ada dua SLB negeri di Kota Mataram.

Sebelumnya, ada dua SLB baru di NTB sudah mendapatkan izin operasionalnya dari Gubernur NTB. Ditargetkan pada tahun ajaran 2020/2021 SLB tersebut sudah bisa digunakan. Eva Sofia Sari menyebutkan dua SLB baru itu yaitu SLBN 3 Lombok Timur dan SLBN 4 Lombok Tengah.

Saat ini jumlah SLB negeri dan swasta di NTB sebanyak 45 sekolah. Dengan adanya tiga tambahan SLB baru, maka jumlah SLB di NTB menjadi 48 sekolah. Jika dilihat dari jumlah sekolah, diakui Eva memang masih sangat kurang dibandingkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada. (ron)

LPMP NTB Beri Ruang Pengembangan Strategi Pembelajaran Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB berupaya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dengan berbagai cara, di antaranya melalui daring. Salah satu penjaminan mutu itu yaitu menggelar seri webinar dengan memfokuskan pada satu jenis atau jenjang pendidikan. Pelaksanaan seri webinar pertama pada Sabtu (11/7) dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 538 orang.

Peserta berasal dari berbagai unsur pendidikan, di antaranya dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan, dan LPTK. Para panelis yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini berasal dari berbagai unsur pendidikan di antaranya Kepala LPMP NTB, Muhammad Mustari, Ph.D., Unsur Widyaiswara LPMP NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., unsur Kepala SekolahRuju Rahmad, S.Pd.,MT., dan dari unsur pengawas sekolahSaadah, S.Pd.Kn. Webinar pendidikan yang mengangkat tema Strategi Pembelajaran di Era Adaptasi Kebiasaan Baru memperoleh animo yang besar di antara para penggiat pendidikan, Untuk mengakomodasi seluruh peserta webinar, LPMP NTB juga menayangkan langsung melalui YouTube, sehingga peserta dapat lebih mudah mengikuti webinar ini.

Dalam kesempatan ini Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari, Ph. D menegaskan

kembali SKB empat menteri dalam kaitannya dengan layanan pendidikan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, SE Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 420 tentang penyelenggaraan pembelajaran di Satuan Pendidikan pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

“LPMP NTB menginisiasi kegiatan webinar untuk memberikan ruang kepada pendidik, kepala sekolah maupun pengawas untuk dapat mengembangkan dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan di daerah,” ujarnya.

Seri webinar maju bersama LPMP NTB akan diselenggarakan setiap hari Sabtu mulai pukul 09.00-12.00 wita. Desain pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran, menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien serta membantu pencapaian hasil penguasaan kecakapan. Hal itu dikupas secara detail oleh Dr. Syamsul Hadi, widyaiswara madya di LPMP NTB. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur, Sa’adah, S. Pd., Kn., memberikan gamparan pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Bulan Juni di kabupaten Lombok Timur. Hasil pemantauan yaitu 27 persen pembelajaran daring, 70 persen luring, dan sisanya campuran antara daring dan luring.

Berbagai permasalahan dan kendala menjadi tantangan tersendiri, upaya yang dilakukan antara lain membangun persepsi dan pemahaman seluruh komponen sekolah tentang pembelajaran jarak jauh, pendataan kondisi siswa, menyusun regulasi dan panduan pembelajaran, optimalisasi keterlaksanaan skenario pembelajaran dan optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Sementara itu, Sinau Bareng (Sinaber) diperkenalkan oleh Ruju Rahmad, S. Pd, MT., Kepala SMKN 3 Mataram membangun LMS (Learning Manajemen System) dengan mengenalkan berbagai media pembelajaran berorientasi pada layanan self-service dan self-guided, menyampaikan dan mengumpulkan konten pembelajaran, konsolidasi inisiatif pelatihan platformberbasis “web Scalable”, mendukung portabilitas dan standar, personalisasi isi dan penggunaan kembali pengetahuan.

“Model pembelajaran Proyek sangat tepat diterapkan untuk pembelajaran di SMK dengan penerapan jadwal sistem Blok,” ujarnya.

Ketua Penyelenggara Anggraini Naskawati, M.Pd., mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah agar karya dan strategi pembelajaran terbaik yang diperoleh guru di era kebiasaan baru ini dapat tersosialisasikan dan mampu menjadi inspirasi bagi guru-guru ataupun penggiat pendidikan khususnya di NTB. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB akan melakukan pemetaan mutu pendidikan kepada 715 satuan pendidikan di NTB pada tahun 2020 ini. Koordinasi simulasi pemetaan mutu ke seluruh kabupaten/kota dilaksanakan pada Selasa (14/7). Pemetaan mutu lembaga PAUD dan Dikmas sangat penting untuk melihat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Suka, M.Pd., pada Selasa (14/7) menjelaskan, BP PAUD dan Dikmas NTB akan melaksanakan pemetaan mutu PAUD dan Dikmas di seluruh kabupaten/kota pada wilayah daerah Provinsi NTB. Pemetaan mutu PAUD dan Dikmas yang dilakukan oleh BP PAUD dan Dikmas bertujuan untuk memetakan mutu satuan pendidikan berdasarkan pemenuhan terhadap delapan standar nasional pendidikan.

“Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan delapan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan. Juga memetakan satuan-satuan pendidikan, berapa yang sudah memenuhi atau melampaui SNP dan berapa yang belum,” jelasnya.

Ia menyebutkan, tahapannya yang akan dilalui yaitu rapat koordinasi simulasi petugas pada Selasa (14/7), kemudian dilanjutkan simulasi bagi petugas input data atau operator satuan pendidikan pada pekan depan. Setelah itu barulah dilaksanakan input data dan verifikasi oleh petugas.

Di samping itu, Suka menjelaskan, pelaksanaan pemetaan mutu pada tahun ini

sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama pada tahapan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Diperlukan strategi dan rencana yang matang agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal, dengan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas penanganan Covid-19.

Dijelaskan juga, simulasi pemetaan mutu sebagai tahapan awal kegiatan pemetaan mutu.

Bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait penggunaan aplikasi pemetaan mutu. Kegiatan simulasi pemetaan mutu difokuskan pada pengguna aplikasi pemetaan mutu.

“Dengan pemahaman yang cukup terhadap teknis penggunaan aplikasi diharapkan proses penginputan dan verifikasi data yang merupakan tahapan setelah simulasi dapat berjalan lancar dan efisien,” harap Suka.

Kuota satuan pendidikan 715 satuan pendidikan dari total 5.022 lembaga. Dengan rincian, 39 satuan pendidikan di Kota Mataram, 74 di Kabupaten Lombok Barat, 141 di Kabupaten Lombok Tengah, 135 di Kabupaten Lombok Timur, 21 di Kabupaten Lombok Utara, 13 di Kabupaten Sumbawa Barat, 89 di Kabupaten Sumbawa, 48 di Kabupaten Dompu, 20 di Kota Bima, dan 135 satuan pendidikan di Kabupaten Bima.

“Semoga pelaksanaan pemetaan mutu tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menopang optimal dalam pemenuhan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat PAUD dan Dikdasmen,” harap Suka. (ron)

Universitas 45 Mataram Terima Kuota 50 Anak KPM PKH Mataram (Suara NTB) Universitas 45 Mataram membuka peluang bagi anakanak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di NTB, untuk masuk kuliah di kampus tersebut.

PKH juga merupakan salah satu Instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

“Kami punya kuota 50 orang,” kata Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial, M.Si., pada Suara NTB, Selasa (14/7).

Menurutnya, kampus yang dipimpinnya membuka peluang selebar-lebarnya bagi anak-anak KPM PKH untuk menjadi mahasiswa di Universitas 45 Mataram. Apalagi dia menilai Program Kemensos ini memiliki sumber data yang jelas tentang kepesertaan penerima bantuan sosial (bansos).

“Kalau Universitas 45 Mataram tanpa tes karena seleksi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat karena kami bekerja sama dengan istansi tersebut sejak 2019 yang lalu,” ujarnya.

Diakui bahwa program PKH adalah Program Jaminan Sosial.

Ada banyak anak berprestasi di kalangan penerima manfaat, baik prestasi akademik maupun bidang lainnya. Potensi tersebut harus dipoles dan didukung berbagai kalangan agar generasi harapan dengan keterbatasannya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hanya saja, karena ketidakmampuan secara ekonomi, membuat orang tua tidak berdaya untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan

(Suara NTB/ist)

Evron Asrial Tinggi. Kondisi tersebut seolah menutup harapan dan semangat generasi yang tadinya memiliki potensi.

Namun kini sudah ada kesempatan melalui program nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sangat terbuka kesempatan bagi anak PKH. Anak-anak KPM PKH harus memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan.

Hanya saja kata Rektor, calon mahasiswa dari KPM PKH yang diterima ialah lulusan tahun 2019-2020. “Dengan melihat transkrip nilai mereka dan tahun lulus yang kami terima tahun 2019 dan 2020,” ujarnya.

Terkait program KIP Kuliah, prosedurnya akan dipermudah, yang terpenting anak penerima PKH memiliki semangat kuliah.

Dikatakan untuk anak-anak KPM PKH akan menjadi prioritas untuk masuk di Universitas 45 Mataram. Asal mereka punya keinginan kuat untuk kuliah menjadi landasan untuk berubah kearah lebih baik. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Halaman 7

Pilkada Kota Mataram

Pilkada Serentak

Gerindra akan Terbitkan SK Setelah Makmur - Ahda Lengkapi Dukungan Parpol Lain Mataram (Suara NTB) – Partai Gerinda sampai saat ini belum memberikan kepastian waktu kapan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungannya kepada pasangan bakal calon Walikota dan Walikota, H. L. Makmur Said dan Badruttamam Ahda (Makmur-Ahda) di Pilkada Kota Mataram 2020.

Sementara di tempat lain, tiga pasangan bakal calon kompetitornya Makmur-Ahda di Pilkada Kota Mataram sudah sebagian besar memegang SK dukungan dari gabungan partai pendukungnya. Sedangkan pasangan Makmur-Ahda sampai saat ini belum satupun ada SK dukungan parpol yang mereka terima.

Ketua Desk Pilkada DPD partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/7) kemarin juga tidak menyebutkan ketentuan rentang waktu pihaknya akan menerbitkan SK dukungan untuk pasangan

Makmur-Ahda itu.

Ali malah mengatakan SK Gerindra akan terbit jika pasangan Makmur-Ahda sudah memegang SK dukungan dari parpol lain yang akan jadi mitra koalisi Gerindra. Jika SK dari partai lain itu belum terbit, maka Gerindra juga dipastikannya belum bisa menerbitkan SK dukungannya.

“Gerindra akan berikan SK dukungan kalau Makmur-Ahda sudah memegang SK dukungan dari partai lain. Hari ini dia punya SK dukungan dari partai lain, besoknya kita akan menyusul berikan SK,” kata Ali. Namun demikian, meski

tidak memberikan kepastian waktu kapan akan menerbitkan SK dukungan untuk pasangan Makmur-Ahda, Ali menegaskan dukungan Gerindra tidak akan berubah.

“Meskipun kami belum terbitkan SK, Insya Allah komitmen kami mendukung pasangan Makmur-Ahda itu final.

Kan kami dari awal menyatakan dukungan, jangan ragukan komitmen kami. Sekarang semuanya tergantung pada pasangan Makmur-Ahda, cepat dia dapatkan SK parpol lain, SK Gerindra juga akan semakin cepat ke luar,” katanya.

Ditegaskan Ali, Gerindra

adalah partai pendukung utama pasangan Makmur-Ahda.

Karena Gerindra menyumbangkan sekitar 80 persen dari ambang batas persyaratan kursi di DPRD untuk bisa didaftarkan di KPU. Karena itu, Gerindra menekankan kepada Makmur-Ahda supaya terlebih dahulu memastikan dukungan dari partai lain untuk mencukupi persyaratan pencalonan itu.

“Kita kan berikan 6 kursi, itu sudah 80 persen dari kami, kan syaratnya 8 kursi untuk didaftarkan sebagai pasangan calon. Karena itu kami minta pastikan dulu dukungan partai lain untuk penuhi persyaratan 8 kursi itu,” tegasnya. Memang didalam surat tugas yang diberikan Gerindra, Makmur-Ahda diminta segera mencari partai koalisi.

Dikonfirmasi terpisah, Makmur Said menjawab bahwa SK dukungan partai politik untuk dirinya akan keluar tidak lama lagi. “Insya Allah minggu ini akan keluar SK kita, sudah pasti kok, ini kan hanya soal waktu dan tahapan di masing-masing partai berbeda-beda yang harus kita hormati,” ucapnya. Disebutkan Makmur dirinya akan didukung oleh koalisi Gerindra, PKB dan PKPI. Mantan Sekda Kota Mataram inipun mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak merasa disalip oleh calon lain yang sudah lebih dulu mengantongi tiket dukungan partai politik. Yang jelas bagi Makmur, dirinya akan bertemu dengan calon lainnya di panggung Pilkada Kota Mataram 2020. (ndi)

Napi Narkoba Diduga Kendalikan Transaksi 6,68 Kg Ganja Mataram (Suara NTB) Narapidana kasus narkoba M Juaini alias Leter diduga masih mengendalikan bisnis haramnya dari dalam sel penjara. Terpidana 15 tahun penjara ini mengerahkan kaki tangannya untuk bertransaksi ganja 6,68 kg.

Tapi transaksi itu kepergok polisi. “Dia ini pemain lama. Kita kembangkan lagi karena diduga pengendalinya napi di Lapas,” terang Kapolresta Mataram Kombes Pol guntur Herditrianto Selasa (14/7) kemarin didampingi Kasatresnarkoba AKP Elyas Ericson.

Dia mengungkapkan ganja tersebut dipesan langsung dari Aceh. Leter diduga masih punya akses komunikasi untuk pemesanan ganja tersebut. “Ganja dari luar masuk ke Mataram lewat Lombok Timur,” bebernya. Transaksi narkoba jumlah besar itu melibatkan tersangka SR (44) dan RT (41) di sebuah rumah di Punia, Mataram. Pembeli memesan langsung ke Leter. Leter yang masih di dalam penjara kemudian menyuruh dua pelaku tersebut bertransaksi.

Transaksi pada Senin (6/7) siang sedianya sejumlah 10 kg. Tetapi barang sudah habis sebagian diedarkan lebih dulu. Setiap paket berisi 1 kg ganja itu dihargai Rp11 juta.

“Wilayah peredarannya Kota Mataram,” kata Guntur. Barang bukti

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tersangka kasus 6,68 kg ganja diamankan Polresta Mataram Selasa (14/7). yang disita yakni ganja dalam enam paket besar masing-masing beratnya 1 kg dan satu paket sisanya ganja tersisa setengah. “Penangkapan ini sangat baik tapi juga memprihatinkan karena di masa pandemi ini masih

ada peredaran narkoba,” ujar Guntur.

Dua orang suruhan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Leter masih berstatus saksi. “Keterlibatan ada.

Bukti percakapannya ada. Belum tersangka dia tapi gampang dia kan napi gak lari

kemana-mana dia,” imbuh Ericson. Tersangka dijerat Pasal 111 ayat (2) dan atau pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya penjara seumur hidup atau 20 tahun. (why)

PDIP Segera Umumkan Dukungan Tahap II Mataram (Suara NTB) – PDIP baru menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungannya di dua daerah dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB. Dua daerah tersebut adalah Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara untuk lima daerah lain sampai saat ini, belum ada kabar kapan akan dikeluarkan SK dukungannya.

Anggota Desk Pilkada DPD PDIP NTB, Raden Raden Nuna Abriadi Nuna Abriadi yang dikonfirmasi menyampaikan, terkait dengan dukungan PDIP untuk daerah lainnya akan segera diumumkan oleh DPP. Pihak sudah mendapatkan jadwal dari DPP terkait dengan pengumuman arah dukungan untuk sejumlah daerah di NTB. Disampaikan Raden Nuna, DPP PDIP sudah menjdwalkan akan mengumumkan tahap kedua arah dukungan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diusung kontestasi Pilkada serentak 2020 pada Jumat (17/7) pekan ini.

Pengumumkan akan langsung disampaikan oleh ketua umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri. “Sesuai jadwal yang kita terima dari DPP, arah dukungan diumumkan lagi pada Jumat ini,” katanya.

Sebelumnya, pengumuman tahap pertama sudah dilakukan pada 17 Februari lalu. Namun demikian, dia belum bisa memastikan daerah mana saja akan diumumkan pada tahap kedua tersebut. Pasalnya hal itu menjadi kewenangan dari DPP. Tetapi dari hasil pembahasan sebelumnya, dari lima daerah yang belum itu, ada empat daerah yang sudah tuntas di DPP yakni Pilkada KLU, Pilkada Sumbawa, Pilkada Bima dan Pilkada Dompu.

Sehingga ia berkeyakinan dalam pengumuman arah dukungan tahap dua itu, empat daerah di NTB itu termasuk yang akan diumumkan. “Yang kita tahu empat daerah ini sudah tuntas dan clear pembahasan di DPP, Insya Allah itu termasuk yang akan diumumkan,” ungkap Anggota DPRD NTB ini.

Kendati pihaknya belum mau mendahului keputusan DPP terkait pasangan calon yang akan didukung di empat daerah tersebut. Tetapi Raden Nuna tidak memastikan tidak akan jauh keluar dari daftar balon kada yang jadi prioritas arah dukungan PDIP di empat Pilkada tersebut. Mereka adalah paket Joda Akbar di KLU, Pilkada Sumbawa paket Haji Mo-Novi, Pilkada Dompu paket Ruslan – Nasarudin, dan Pilkada Bima paket Irfan – Herman Edison.

Di empat Pilkada itu, PDIP sudah punya parpol koalisi.

Dengan parpol koalisi itu sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung paket paslon di Pilkada. “Koalisi parpol ini sudah memenuhi syarat minimal mengusung paket paslon,” tandasnya.

Pasalnya, DPP akan menerbitkan SK dukungan balon kada sudah dipastikan ada parpol koalisi. PDIP tak punya kursi cukup untuk mengusung sendiri. Sehingga harus ada parpol mitra koalisi. Sementara itu, terkait arah dukungan di Pilkada Loteng, PDIP mengerucut ke paket Dwi-Normal. Tetapi persoalannya, sejauh ini parpol koalisi pengusung paket Dwi-Normal belum mencukupi raihan kursi minimal 10 untuk daftar di KPU. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan apakah Pilkada Loteng, juga akan diumumkan pada tahap kedua tersebut.

“Pilkada Loteng ini masih berproses,” pungkasnya. (ndi)

Rabu, 15 Juli 2020

SUARA NTB IRT di Kuripan Sulap Sampah Jadi Kerajinan Bernilai Jual Tinggi

Halaman 8

Sampah tak selamanya membawa musibah. Kalau diolah dan dimanfaatkan malah bisa menjadi barang bernilai tinggi dan membawa berkah bagi masyarakat. Hal ini yang tertanam dalam perilaku para ibu rumah tangga (IRT) di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

BERANEKA ragam kerajinan bunga dibuat dari bahan sampah ini, seperti reflika bunga teratai, anggrek, mawar dan bunga tulip. Kreativitas para ibu ini terinspirasi dari kondisi sampah yang menimbulkan persoalan di masyarakat setempat. Mereka ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sampah tidak selamanya menjadi musibah akan tetapi bisa mendatangkan berkah.

AdalahduaIRTasalDusunDue Pelet Desa Kuripan, Ariyani dan Hariyati yang merintis kerajinan dari sampah sejak setahun lalu.

Dua Ibu muda ini tanpa lelah mengajak dan memberikan kesadaran masyarakat agar mau terlibat.

Meski begitu susah mengubah pola pikir masyarakat, namun semangat mereka tak pernah mundur.

Ariyani menuturkan, awal mula ia merintis kerajinan sampah atau barang bekas. Di bawah binaan Bunga Sampah Lestari Lombok (BSLL) ini mulai belajar membuat kerajinan dari limbah. Butuh waktu baginya untuk mengolah sampah agar kerajinan yang dibuat bagus dan menarik agar persis seperti bunga aslinya. Barang bekas yang diolah menjadi kerajinan, seperti sampah botol minuman, tikar plastik bekas, sampah gelas pop mie dibuat menjadi pot bunga, dipercantik dengan ornamen dari sisa tas dan sandal. Semua barang bekas ini terpakai, sehingga ketika mengolah sampah tidak menghasilkan sampah baru.

Hasil kerajinan sampah yang dibuat, masih sebatas membuat beragam jenis bunga. Kenapa memilih bunga? Karena bunga memiliki banyak jenis yang cantik dan menarik. Untuk membuat satu kerajinan bunga tidak butuh waktu lama. Karena kata dia, di kelompoknya memilki tugas masing-masing seperti konsep pabrik.

Ada yang tugasnya menggosok, menggunting dan membuat pola, melilit kawat dan terakhir ada yang bertugas merangkai bunga.

Warga yang terlibat dalam prosesing ini ada beberapa orang.

Namun tahap awal ini ia mengawali bersama rekannya.

Sambil ia terus melakukan pendekatan ke masyarakat agar mau terlibat karena memang memiliki nilai ekonomi. Ia ingin agar dari kerajinan ini, bisa membantu perekonomian warga.

Dalam sehari ia mampu membuat 3-4 bunga tergantung tingkat kesulitannya, karena butuh kesabaran dan ketelatenan.

Melalui caranya ini, ia ingin membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hidup bersih. Meski bukan penduduk asli di desa itu, namun ia memiliki prinsip ketika berada di suatu tempat ia harus mencintai daerah ini, sehingga ia berfikir apa yang bisa diberikan untuk desa ini. Sehingga terbersit lah ide membuat kerajinan ini.

Menurutnya memang butuh upaya pelan-pelan untuk mengubah pola pikir warga tentang sampah. “Kesannya sampah itu

Jadup Korban Gempa KLU Tak Perlu Dipolitisasi Tanjung (Suara NTB)Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui bantuan sosial (bansos) Jaminan Hidup (Jadup) korban gempa 2018 tak bisa dipastikan realisasinya. Sebagaimana isu tersebut masih digelindingkan jelang Pilkada, Dinsos meminta masyarakat bijak. Di mana Jadup sejatinya merupakan janji program pemerintah pusat.

“Jadup adalah wewenang pusat, yakni Kemensos dan Kemenkeu. Kewenangan daerah untuk Jadup tidak ada,” ujar Kepala Dinsos PPPA KLU, Faisol, Selasa (14/7). Kepada wartawan, Faisol mengatakan Pemda hanya berupaya menyiapkan beberapa permintaan pusat. Misalnya data warga sesuai syarat, penyediaan buku tabungan.

Bahkan untuk buku tabungan, Dinsos sudah lama melaporkan ke pusat bahwa daerah telah memproses persyaratan dimaksud.

“Jadi jangan sampai dipolitisasi. Jangan juga karena mau Pilkada, terus Jadup ini dijadikan bahan ‘gorengan’,” imbuhnya. Faisol menerangkan, warga korban gempa yang belum menerima Jadup tidak hanya Lombok Utara, tetapi juga Lombok Timur. Informasi yang diperoleh, jumlah dana untuk menangani warga dua kabupaten tidak cukup.

Pemda sambung dia, telah beberapa kali melakukan komunikasi ke pusat baik melalui DPR RI maupun Kementerian. Itu dilakukan sebelum Covid. Faktanya, sampai saat ini pusat belum memberi kejelasan kepada Pemda. “Realisasi Jadup di NTB, baru tahap pertama saja.

Sekitar Rp14 miliar, itu di Lombok Tengah, Sumbawa, dan sebagian Lombok Barat dan Kota Mataram,” tandasnya membantah warga kabupaten lain telah menerima Jadup tahap III. (ari)

(Suara NTB/her)

KERAJINAN DARI SAMPAH - Kades Kuripan, Lobar, Hasbi bersama para perajin kerajinan dari sampah, mengolah bahan bekas menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. kotor, jorok, membawa musibah.

Tapi di tangan kita sampah ini kami buat menjadi kerajinan, sehingga tenyata sampah itu bukan musibah tapi membawa berkah buat kita karena bisa mendatangkan uang,” tutur dia.

Kedepan ia berharap kerajinan ini bisa menjadi ciri khas Kuripan dan mendongkrak ekonomi desa ini. Karena kedepan ia inginkan kerajinan ini bisa diproduksi lebih massal lagi untuk dijual masyarakat. Harga kerajinan ini bervariasi mulai dari Rp25 ribu hingga Rp300 ribu dise-

suaikan dengan ukuran.

Kerajinan dari sampah ini juga untuk mendukung program Gubernur NTB yakni Zero waste.

“Ini kan juga upaya kami mendukung program pemerintah provinsi zero waste,” tuturnya.

Untuk pangsa pasar, diakuinya banyak yang berminat namun produksi masih terbatas. Pihaknya tengah mempersiapkan diri di tahun 2021, karena kerajinan buatannya sudah disiapkan masuk diakomodir oleh ITDC untuk mendukung perhelatan MotoGP. “Produk kami akan diambil un-

tuk suvenir pada pelaksanaan MotoGP nanti di Mandalika Loteng,” jelas dia. Beberapa stand disiapkan untuk mengakomodir produk kerajinannya.

Kades Kuripan, Hasbi mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh warganya sebagai salah satu upaya mendukung upaya Pemdes menangani sampah di desa setempat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung program zero waste yang dicanangkan oleh gubernur. Program ini juga masuk program kerjanya semenjak

menjabat Kades sejak 2019 lalu.

Akibat dampak covid-19, pihaknya baru bisa menyokong maksimal tahun depan. Meski demikian mereka tetap beraktivitas.

“Semangat inilah yang kami syukuri, tanpa modal mereka tetap berkreativitas,” jelasnya.

Pihaknya pun berupaya berswadaya membantu mereka.

Kedepan Pihaknya akan memberikan modal kepada kelompok ini, di mana usaha IKM ini bisa masuk unit usaha Bumdes. Pihaknya akan membantu memasarkan produk kerajinan

mereka. Di mana dalam setiap kegiatan di desa, produk mereka akan ditampilkan. Bahkan ia sudah mulai membantu memasarkan melalui medsos, sehingga banyak pihak baik dari dalam dan luar desa yang tertarik membeli. Kedepan ia juga akan memasarkan kerajinan ini berkoordinasi dengan Pemda agar membeli produk warga sebagai suvenir tamu. Bahkan pihaknya akan meminta agar produk kerajinan ini bisa ditampilkan dalam pameran dan kegiatan yang dilakukan Pemda. (her)

harus netral. DPMPTSP Lotim sendiri tidak bisa menolak permohonan izin yang masuk.

Perizinan sekarang semuanya menggunakan aplikasi online.

Saat izin sudah lengkap, maka bisa dikeluarkan izin. “Surat edaran Mendagri 2020, tidak boleh menghambat investasi,” sebut Sekda.

Menjadi kewenangan Daeah, sambungnya, mengatur jarak tidak terlalu dekat. Tujuan awal Bupati, ingin merapikan izin ritel yang belum ada. “Kita tetap aspeknya pembatasan, lokasinya yang diizinkan disepanjang jalan pro-

tokol provinsi,” imbuhnya.

Izin lengkap itu juga manakala izin mendirikan bangunan (IMB) sudah ada. Boleh beroperasi juga setelah punya izin usaha toko swalayan. “Itu harus dilengkapi IMB, dilengkapi persetujuan masyarakat kiri kanan,” paparnya.

Masyarakat yang menolak itu juga harus jelas. Sesuai ketentuan IMB, haruslah masyarakat di kiri kanan depan belakangnya. “Apabila sudah mengajukan izin dan sesuai standar maka tidak ada kuasa untuk menolaknya, itu kata kuncinya,” demikian Sekda. (rus)

Ritel Modern Tidak Boleh di Perkampungan

Selong (Suara NTB)Masuknya izin ritel modern di Lombok Timur (Lotim) kembali menuai pro - kontra. Menjawab hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik menegaskan, sebagai daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan. Pembatasan yang menjadi titik tekan Bupati, katanya adalah tidak boleh di tengah perkampungan.

Menjawab wartawan di Selong, Selasa (14/7), Sekda menerangkan, sesuai dengan Peraturan

Bupati bahwa pelayanan perizinan saat ini sudah ditetapkan satu pintu. Yakni melalui Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Prinsip layanan perizinan ini

Kegiatan Belajar Mengajar di Loteng Diprediksi Mulai September Praya (Suara NTB) Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini belum sepenuhnya dibuka. Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng sendiri memperkirakan paling cepat kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka di sekolah akan dimulai bulan September mendatang. Itupun dengan catatan, kondisi penyebaran Covid-19 didaerah ini sudah bisa dikenalikan.

Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada wartawan, Selasa (14/7) mengatakan,

sekolah-sekolah di Loteng saat ini memang sudah mulai dibuka sejak Senin (13/7). Tapi masih dalam skala terbatas. Di mana hanya untuk siswa baru saja yang boleh masuk sekolah. Itupun dengan penerapan standar protokol Covid-19 yang ketat.

Sementara bagi siswa lama, itu akan diatur jadwal masuk sekolahnya. Jalannya proses belajar mengajar pun dibatasi, maksimal empat jam saja. “Memang sekolah sudah kita buka. Tapi untuk proses belajar mengajar masih dibatasi,” terangnya.

Pihaknya memperkirakan, kegiatan belajar mengajar secara penuh melalui tatap muka baru akan dimulai pada bulan September mendatang. Tapi hanya untuk tingkat SMP saja.

Sedangkan untuk tingkat SD berjarak dua bulan dan untuk Taman Kanak-kanak (TK) empat bulan kemudian.

Selama belum dibuka penuh, akktivitas belajar mengajar tetap dilakukan. Tetapi dengan cara daring atau online maupun sesuai kreasi dari pihak sekolah. Asalkan tidak dilakukan di sekolah.

“Bisa tidaknya sekolah melaksanakan pembelajaran tata muka itu juga ada aturannya. Paling utama harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala daerah selaku ketua Satgas pencegahan penyebaran Covid-19,” tandas Sumum.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., mengatakan kebijakan yang sama juga berlaku bagi madrasah yang ada di Loteng. Karena pada prinsipnya, lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama juga tetap mengikuti intruksi pemerintah pusat. Terkait tata cara penyelenggaran pendidikan ditengah pandemi Covid-19.

“Kita juga terikat Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Jadi pola penyelenggaraan pendidikan di madrasah juga mengikuti petunjuk pusat,” jelasnya.

Khusus untuk Pondok Pesantren (Ponpes) memang sudah dibolehkan untuk meneri santrinya kembali. Tetapi hanya masuk ke asrama saja. sementara untuk proses belajar mengajar belum dibolehkan.

Sampai menunggu izin dari Satgas Covid-19 daerah. “Ada sekitar 40 intrumen persyaratan yang mesti dipenuhi agar ponpes bisa dibuka. Dan, minimal 80 persyaratan tersebut harus bisa dipenuhi. Baru ponpes bisa dibuka untuk menerima satrinya masuk asrama kembali,” timpalnya seraya menambahkan sejauh ini baru dua ponpes yang mengajukan izin untuk bisa dibuka kembali. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3405 EA NOKA : MHIJFZ211JK342909-NOSIN : JFZ2E-1343115 AN.BAIQ SUNARTI HLG D’SKTR CAKRANEGARA

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Terduga pelaku pengedar narkoba asal Kelayu Selatan, Sultandi (21) saat diamankan di Mapolres Lotim, Selasa (14/7).

Terduga Pengedar Narkoba Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menangkap terduga pengedar narkoba jenis shabu, Sultandi (21) warga Kokok Lauk Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di rumahnya berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kasat Reserse Narkoba Polres Lotim, Iptu Hendry Cristianto, S.Sos, mengatakan jika penangkapan dilakukan pada Senin (13/7) sekitar pukul 21:00 Wita. Pihaknya menerjunkan unit II Resnarkoba Polres Lotim untuk dilakukan penggerebekan. Ditemukan 1 klip besar kristal diduga sabu bruto 14,9 gr, 1 buah skop plastik, 1 klip besar isi beberapa klip kecil, 2 buah bong, 1 buah gunting, 1 buah dompet, 2 buah handphone.

Pada awalnya, petugas

tidak menemukan barang bukti dari tangan pelaku saat dilakukan penggeledahan badan. Petugas kemudian melanjutkan untuk dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan sejumlah barang bukti tersebut. “Pelaku beserta barang bukti kita bawa menuju Mako Polres Lotim untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terangnya.

Dalam kasus ini, Hendry mengatakan jika masih dilakukan pengembangan jaringan pelaku, terutama asal barang haram tersebut didapatkan. Barulah kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sehingga peredaran narkoba di daerah ini dapat ditangani dengan baik. “Kita masih perdalam kemungkinan adanya pelaku lain yang merupakan jaringan pelaku yang sudah kita amankan,” pungkasnya. (yon)

SUARA NTB

Rabu, 15 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 15 Juli 2020

Halaman 10

Wisatawan Sering Abaikan Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Peran serta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ditekankan menjadi kunci penting mengakhiri pandemi virus corona (Covid-19) di NTB. Termasuk untuk kegiatan pariwisata yang mulai aktif di berbagai destinasi.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (Putri) NTB, M. Tahrir, menerangkan, terbatasnya pasar wisatawan yang bisa digarap pelaku usaha, pemahaman kolektif tentang dampak pandemi harusnya sama-sama menjadi perhatian. Baik oleh pelaku usaha maupun wisatawan sendiri.

Berdasarkan pantauan pihaknya, aktivitas wisata yang terjadi saat ini justru banyak mengabaikan protokol kesehatan yang direkomendasikan.

“Sekarang ini kita bicara ten-

tang wisatawan lokal. Kalau kita (bicara) mancanegara atau ke luar daerah itu kecil sekali (kemungkinannya),” ujar Tahrir saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Menurutnya destinasi wisata di NTB terbagi menjadi destinasi wisata buatan dan destinasi wisata alam. Penerapan protokol kesehatan sendiri diakui lebih mudah dilakukan untuk destinasi wisata buatan yang ada.

“Atraksi alam ini yang susah. Seperti di pantai dan tempat-tempat lain kadangkadang mempunyai banyak

pintu masuk. Itu yang agak berat kita mau mengawasi, padahal yang paling banyak dikunjungi justru pantai-pantai dan tempat wisata alam itu,” ujar Tahrir.

Selain itu, dari wisatawan sendiri diakuinya sering tidak memperhatikan protokol kesehatan secara individu. “Semisal anak-anak muda, karena merasa imunnya bagus dan mobilisasinya tinggi sehinga mereka mengabaikan itu semua,” jelasnya.

Dengan minimnya kesadaran untuk mematuhi protokol

kesehatan saat berwisata tersebut dinilai menjadi bukti sosialisasi penanganan Covid19 yang belum dipahami secara merata oleh masyarakat.

Terutama untuk informasi-informasi mendasar yang perlu menjadi perhatian, seperti penerapan pembatasan fisik, penggunaan masker, dan pembiasaan mencuci tangan.

“Kalau kita sendiri tidak berusaha melawannya dengan ikhtiar yang benar-benar, ini sangat memprihatinkan. Ini kan tugas semua kita untuk menerapkan protokolnya, penerapannya itu harus tetap dijalankan,” ujar Tahrir.

Menurutnya, pembukaan destinasi wisata memang erat kaitannya dengan mempertahankan roda ekonomi di masya-

Letda Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma

Membanggakan, Satu-satunya Peserta Praspa Penerbang TNI AD asal NTB MENGENYAM pendidikan di Akademi Militer (Akmil) adalah impian banyak pemuda. Namun tidak banyak yang bisa masuk lembaga pendidikan tersebut, terlebih di bagian yang lebih spesifik seperti Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad).

Namun pemuda asal Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma mampu masuk dalam lembaga pendidikan yang bergengsi itu dan berhasil menjalani Praspa atau wisuda pada Selasa (14/07) kemarin.

Praspa atau Prasetya Perwira TNI/ Polri Tahun 2020 berlangsung semarak dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi melalui Video Conference dari Istana Negara. Para Calon Perwira Remaja (Capaja) mengikuti upacara dari akademi masing-masing yaitu di Akmil Magelang, AAL Surabaya, AAU Yogyakarta dan di Akpol Semarang. Di Istana Negara, hanya ada delapan orang perwakilan Capaja dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri. ‘’Anak saya ini satu-satunya putra NTB yang menjadi penerbang di Angkatan Darat yang menjalani Praspa tahun 2020 ini,’’ kata Hj Baiq Enny Mardiana W. SH.MM, orang tua Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma kepada Suara NTB Selasa (14/7).

Letnan Dua Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma lahir di Praya tanggal 21 April 1998 dari pasangan Ir. Lalu Muh. Faesal MM (alm) dan Hj. Baiq Enny Mardiana W. SH.MM. Wira adalah anak ke 2 dari lima bersaudara. Sebelum mengenyam pendidikan di Akmil, ia menmpuh pendidikan SD,SMP hingga SMA di Kota Praya dengan nilai akademik yang selalu bagus.

“Semasa sekolah dia sangat aktif di

(Suara NTB/ist)

Letnan Dua Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma bersama ibunda Hj. Baiq Enny Mardiana W usai kegiatan Praspa, Selasa (14/07) kemarin.

Paskibra sampai tingkat provinsi dan pernah jadi mayor drumband di SMA 1 Praya dan Palang Merah Remaja. Jadi, memang ketertarikannya di militer sudah ada sejak sekolah SMA,” tuturnya.

Sementara itu Letnan Dua Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma usai agenda Praspa mengatakan, dirinya sangat terharu sekaligus bangga karena bisa men-

jadi bagian penerbang TNI AD. Terlebih jalan yang ditempuh saat masuk di Akmil dan pada saat proses pendidikan tidak mudah. “ Itu semua membutuhkan perjuangan dan spirit yang tak boleh padam baik dari diri sendiri maupun dorongan dari orang tua,” katanya.

Wira memang putra daerah yang telah membuat bangga orang tua dan daerah kelahirannya karena telah berhasil melewati serangkaian tes yang panjang dan penuh kompetisi seperti syarat administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi, akademik hingga syarat fisik. “ Di kesatuan ini saya ingin mengabdi untuk orang tua, agama, bangsa dan negara,” tegasnya.

Korp Penerbang TNI Angkatan Darat yang dipilih oleh Letda Lalu Muhammad Irza Wira Kusuma adalah kesatuan yang memiliki sarana penerbangan dan bertugas mendukung mobilitas tempur TNI Angkatan Darat. Laman Wikipedia menulis, sasaran di balik bukit yang tidak dapat dijangkau dengan tembakan artileri, dapat diserang secara langsung oleh helikopter Angkatan Darat (AD) atau oleh pasukan mobile udara (mobud) pasukan Penerbad.

Operasi Mobud merupakan bentuk spesifik operasi TNI Angkatan Darat yang diselenggarakan dan dilaksanakan sebagai suatu operasi antarkesenjataan Infanteri, kavaleri, artileri dengan Penerbad. Kesenjataan Perhubungan (Komunikasi Elektronik) ikut berperan terutama dalam Komando dan Pengendalian. Dengan demikian Penerbad adalah bagian integral dalam suatu operasi mobud yang sejajar dengan Korps Kesenjataan lainnya. (ris/*)

RADIO

rakat. Bahkan bukan hanya di pariwisata, melainkan seluruh sektor usaha yang ada. ‘’Tapi kalau kita tidak mematuhi protokol ini, kapan kita bisa melawannya? Kapan (pandemi) ini selesai? (menerapkan protokol kesehatan) itu satu-satunya cara untuk sementara ini supaya bisa hidup sehat dan ekonomi sehat,’’ jelasnya.

Sebelumnya Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan pembukaan destinasi wisata dibutuhkan untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat. Namun hal tersebut tidak boleh menyampingkan protokol penanganan Covid-19.

“Mau tidak mau ekonomi harus bergerak. Cuma tentu

saja yang perlu kita terus dorong supaya masyarakat dan lainnya bisa disiplin. Lebih komitmen lagi untuk melaksanakan protokol new normal itu, yang sebenarnya sangat sederhana. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,” ujar Awan.

Untuk mengantisipasi peningkatan penularan virus dari aktivitas pariwisata yang dibuka kembali tersebut, beberapa langkah telah direkomendasikan pemerintah. Rekomendasi protokol tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bersama pelaku usaha dan wisatawan untuk menyesuaikan diri dengan situasi saat ini.

Dicontohkan seperti peluncuran program InDonesia CARE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemen-

parekraf) RI sebagai dukungan kebangkitan pariwisata dalam negeri. Di mana program tersebut mengedepankan pemenuhan aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan sebagai prioritas di masing-masing destinasi wisata.

Selain itu, protokol yang direkomendasikan adalah memberikan pelayanan pariwisata tanpa kontak sentuh.

Khususnya untuk menjamin keselamatan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Tentu di masing-masing daerah pemegang otoritas tempat komunikasi dan industrinya mesti kerja sama, mesti disiplin, komitmen penuh untuk menjalankan protokol new normal ini semaksimal mungkin,” ujar Awan. (bay)

Haji Ditunda, 23 CJH Tarik Dana Mataram (Suara NTB) Sebanyak 23 orang Calon Jemaah Haji (CJH) menarik dana hajinya. Penarikan dana ini menyusul pemberangkatan haji tahun 2020 ditunda pemerintah Indonesia, karena pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Dr. Kyai Haji (KH) Zaidi Abdad, di ruang kerjanya, Selasa (14/7) kemarin.

Meski penarikan dana dilakukan oleh CJH, menurutnya tidak lantas menghilangkan hak daftar antreannya untuk diberangkatkan tahun depan. “Masih tetap antreannya. Pemerintah memperbolehkan bagi calon jemaah haji yang ingin menarik dananya,” kata Zaidi Abdad yang baru dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag NTB. Menurutnya, kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi JCH untuk menarik dana hajinya di bank penempatan, adalah upaya pemerintah untuk mengurangi dampak corona.

Diketahui, 23 CJH yang menarik dananya ini karena alasan ekonomi akibat corona. Diketahui, pemerintah Indonesia secara resmi membatalkan pemberang-

KH. Zaidi Abdad (Suara NTB/bul)

katan jemaah haji tahun ini ke tanah suci Makkah, karena pandemi Covid-19.

Akibatnya, calon jemaah haji dari NTB sebanyak 4.499 orang juga terpaksa ditunda pemberangkatannya. Pemerintah memberikan permakluman kepada seluruh calon jemaah haji di Indonesia, tanpa terkecuali. “Kita juga sudah sampaikan kepada calon jemaah haji kita di NTB, atas apa yang menimpa dunia saat ini,” ujarnya.

Penundaan pemberangkatan haji tahun 2020 ini diantaranya disebabkan terlambatnya informasi yang diterima pemerintah Indonesia dari

Arab Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini. Sehingga pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan terkait pelayanan dan perlindungan jemaah. Rencana awal, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni.

Persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi sangat mepet. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar, yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah karena Corona.

Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Saudi Arabia pernah menutup ibadah haji pada tahun 1814 karena wabah tahun, tahun 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis. Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi Belanda tahun 1946, 1947, dan 1948. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 15 Juli 2020

Sinergi Pemda, TNI dan Polri Perangi Covid-19 Dari Hal. 3 Apel ini merupakan sinergi Pemda bersama Forkopimda dan Forkopimcam se-Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yangdiharapkandapatmenjadienergipositifuntukmeningkatkanupaya, kewaspadaan dan perjuangan memutus mata rantai Covid-19.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama menekan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Oleh karena itu, sinergi dan strategi yang tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram dan Lombok Barat harus segera ditunaikan. ‘’Inisiasi ini adalah wujud kepedulian kami akan bahaya virus Corona,’’ ujarnya.

Senada dengan gubernur, Kapolda NTB Mohammad Iqbal mengatakan, inisiasi ini adalah langkah serius dalam menekan penyebaran Covid-19 di NTB khususnya Kota Mataram dan Lombok Barat.

Karenanya inisiasi ini sengaja

digelar sebagai ajakan untuk protokol Covid-19 tetap ditingkatkan. ‘’Ayo terus berupaya menekan penularan Covid-19.

Karena saya rasa ini upaya baik untuk kebaikan kita semua,’’ ajaknya.

Kapolda mengajak masyarakat NTB untuk bergotong royong meningkatkan keseriusan dalam menekan penyebaran Covid-19 di NTB khususnya di Mataram dan Lombok Barat.

Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, sesuai dengan perintah operasi Hesti di bawah perintah Pangdam IX/Udayana bahwa pihaknya akan terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB. Maka untuk itu, perlu ada sinergitas antara stakeholder yang ada di seluruh NTB untuk penyelesaian ini semua. ‘’Kami tidak akan pernah lelah untuk menyelesaikan Covid-19 di NTB,” ujarnya. (r)

Bahas Percepatan Penyerapan Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19 Dari Hal. 3 Kemudian, bantuan JPS Gemilang untuk 350.000 KK dalam tiga tahap, yakni bulan April, Mei dan Juni sekaligus memberdayakan UMKM lokal dengan membeli produk mereka untuk dibagikan dalam paket JPS. Serta stimulus ekonomi berupa penguatan UMKM, bantuan penguatan modal usaha, bantuan peralatan bagi UMKM ter-

dampak dan penciptaan lapangan kerja.

Ia menjelaskan, APBD murni Rp5,67 triliun, pasca Covid-19 menjadi Rp5,07 triliun atau turun sebesar Rp599 miliar. Perubahan APBD tersebut akibat dari dana perimbangan yang berkurang Rp419 miliar, PAD berkurang Rp165 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang Rp13,77 miliar. (nas)

Terapkan SOP Sesuai Zona Dari Hal. 3 Karo Humas dan Protokol NTB Najamudin Ammy dengan moderator Asisten I Setda NTB Dra.Hj.Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si. Rapat evaluasi tersebut digelar di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB pada Selasa, (14/7). ‘’Kita harus pertegas aturan tersebut dengan SOP yang jelas,’’ ungkap Wagub. Lebih jauh Rohmi menjelaskan, Pemprov NTB harus bergerak cepat mensosialisasikan setiap SOP Covid-19 pada setiap bidang kepada masyarakat yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Seperti SOP untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga SOP dalam melakukan peribadatan.

SOP tersebut ditetapkan secara berbeda sesuai dengan kategori zona masing-masing daerah.

Misalnya, pada daerah yang masih masuk dalam zona merah tidak seharusnya membuka banyak kegiatan. Ataupun jika membuka kegiatan harus diberangi dengan aturan yang ketat.

Selain mempertegas SOP dan mensosialisasikannya secara masif sesuai zona. Rohmi juga meminta program maskerisasi tetap harus digencarkan serta didisiplinkan untuk seluruh masyarakat di NTB. Rohmi juga meminta agar isolasi mandiri bisa digencarkan bagi pasien Covid-19 yang kondisinya tidak terlalu parah. Perawatan harus diprioritaskan bagi pasien Covid-19 yang sangat membutuhkan. ‘’Kondisi emergency harus diprioritaskan, jadi pasien Covid-19 yang kondisinya masih baik bisa dibuatkan aturan untuk isolasi mandiri di rumah saja,’’ pesan Wagub.

Kadis Kesehatan NTB dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dalam kesempatan yang sama memaparkan, jumlah kasus Covid-19 di NTB pertanggal 13 Juli 2020 dengan total kasus positif 1.592.

Pasien dalam perawatan 497, pasien yang sudah sembuh 1.013, sedangkan yang meninggal sebanyak 82 orang. Untuk saat ini, Kota Mataram dan Lombok Barat masih menjadi Zona Merah.

Untuk itu, Dinas Kesehatan NTB terus berupaya untuk melakukan pencegahan serta penanganan terbaik merujuk kepada SOP yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kabar baiknya, kata Eka, adanya program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB bisa sangat membantu mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 melalui kampung. ‘’Di Mataram semua kampung mengikuti Lomba Kampung Sehat. Dan setiap kampung sehat harus memiliki tempat isolasi mandiri. Sedikit tidak ini bisa membantu pencegahan dan penanggulangan Covid-19,’’ katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, juga berpesan kepada masyarakat agat tidak takut ke rumah sakit jika merasa mengalami gejala Covid-19. Hal tersebut dapat membantu dalam mempercepat tim medis melakukan penanganan sehingga kemungkinan untuk sembuh bisa lebih tinggi. ‘’Semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani sehinggakemungkinansembuhnya bisa lebih tinggi,’’ ujarnya. (r)

Harus Ada SRUT Dari Hal. 3 Pengurusan SRUT dilakukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Diterangkan, saat ini Dishub NTB tengah mejalin komunikasi agar peninjauan untuk penerbitan SRUT dapat segera dilakukan. ‘’Sekarang kita bimbing agar (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) mau ke NTB. Kita fasilitasi untuk meninjau pembuatan sepeda listrik itu,’’ jelas Bayu. Menurutnya, dengan penerbitan SRUT produksi sepeda listrik di NTB dapat dilakukan dengan lebih maksimal. ‘’Sekarang (sepeda listrik) yang di NTB belum ada yang punya (SRUT). Kalau sudah punya, selanjutnya tinggal pengembangan di daerah,’’ sambungnya.

Diterangkan, sampai saat ini pihaknyamencatatduamodelsepeda listrik yang sudah dikembangkan. Di antaranya NgebUTS yang dikembangkan melalui IKM binaan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Le-bui yang dikembangkan oleh salah satu IKM di Lingsar, Lombok Barat. ‘’Ini kemarin kita sudah buat Pergub kemudian ada pengujian-pengujian di bawah Dishub. Semisal uji kecepatan maksimum, uji alat-alatnya bekerja dengan baik atau tidak, dan lain-lain,’’ ujar Bayu. Untuk tahap selanjutnya, pihaknya juga mendukung masuknya produk sepeda listrik tersebut dalam e-katalog lokal. ‘’Kalau

sudah masuk ke situ, pembelian sepeda ini bisa dilakukan dengan lebih mudah,’’ sambungnya.

Sebagai informasi, melalui Pergub No. 27 Tahun 2020 Pemprov NTB telah mengatur pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan dengan produksi sepeda listrik.

Selain itu, Pergub tersebut juga mendorong penguasaan teknologi industri, rancang bangun sepeda listrik, dan menjadikan NTB sebagai basis produksi sepeda listrik.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME menerangkan, pengembangan sepeda listrik akan terus dikoordinasikan dengan IKMIKM dengan kompetensi yang sesuai. Termasuk untuk memasukkan hasil produksi ke dalam e-katalog lokal. ‘’Targetnya sepeda listrik buatan NTB masuk e-katalog. Makanya kita bahas juga dengan Dinas Perhubungan dan PLN,’’ ujar Nuryanti.

Menurutnya, salah satu tantangan pengadaan sepeda listrik tersebut adalah sulitnya bahan baku yang harus dikirim dari luar daerah.

Di sisi lain, pengembangan industri otomotif berbasis listrik disebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah saat ini. Mengikuti potensinya sebagai satu-satunya alternatif industri masa depan yang bebas polusi. (bay)

Halaman 11

Pejabat Lobar Terkonfirmasi Reaktif Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Seorang pejabat di Lombok Barat (Lobar) terkonfirmasi reaktif berdasarkan hasil rapid test. Yang bersangkutan sudah dilakukan swab tinggal menunggu hasilnya. Sementara itu, petugas patroli dan Pengawal (Patwal) Bupati dan cleaning service yang sebelumnya reaktif hasil rapid test-nya dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab.

Hal ini disampaikan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi Selasa (14/7). “Ada salah seorang kepala bidang sudah di-rapid test, hasilnya reaktif dan sudah di-swab. Tapi apakah positif atau tidak saja belum dikonfirmasi oleh Dikes. Tunggu hasil swab itu,” katanya.

Terkait hasil swabnya, pi-

haknya belum mendapatkan laporan dari Dikes. Secara teknis Dikes yang tahu hasil swab. Terkait riwayat kontaknya, kemungkinan karena sering ke Lotim.

Pada bagian lain, masyarakat yang tak patuhi protokol pemakaman pihaknya secara intens melakukan penanganan dan pencegahan di tim kecamatan. Tim intens melakukan pembatasan jam

malam bersama aparat TNI dan Polri. “Pembatasan malam intens dilakukan oleh tim bersama aparat,” tegas dia.

Termasuk, kata dia, dilakukan penerapan protokol Covid19 di pasar diperketat. Pihak TNI dan Polri akan siap mencakup semua kecamatan. Berdasarkan data perkembangan kasus covid-19 di lobar, hingga tanggal 14 Juli. Jumlah kasus positif se-

banyak 356 orang. 205 dinyatakan sembuh sisanya masih positif. Terdapat 23 orang meninggal. 350 orang PDP, terdiri dari 331 orang selesai dalam pengawasan, dua orang meninggal dan sisanya 19 orang masih dalam pengawasan. Jumlah OPD 1390 orang, 1.264 orang selesai dalam pemantauan, sedangkan 126 masih dalam pemantauan dan satu orang meninggal. (her)

Penyaluran BLT DD Diperpanjang hingga September Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memperpanjang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) hingga September mendatang. Semula, BLT DD disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan.

Kemudian Pemerintah Pusat memperpanjang penyaluran BLT DD selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus dan September. Namun, nilainya sebesar Rp300 ribu per bulan. Untuk penyaluran BLT DD ini, Pemda di NTB masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengatakan untuk penyaluran BLT DD tahap I dan II sebesar Rp600 ribu per bulan per KK sudah selesai disalurkan oleh Pemerintah Desa. Sedan-

gkan BLT DD tahap III sedang dalam proses penyaluran.

“Sekarang ini khusus untuk BLT tahap satu, dua dan tiga. Insya Allah nanti Juli, Agustus dan September akan dilanjutkan.

Tapi kita tunggu juknisnya,” kata Ashari dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (14/7) kemarin.

Total anggaran BLT DD untuk bulan April, Mei dan Juni yang dialokasikan 995 desa di NTB sebesar Rp376,82 miliar dengan jumlah sasaran atau penerima 206.335 KK. Berdasarkan data DPMPD Dukcapil NTB hingga 2 Juli 2020, penyaluran BLT DD tahap I, sudah tersalur 100 persen di delapan kabupaten/kota dengan jumlah penerima 205.224 KK. Kemudian tahap II, BLT DD yang tersalur sebesar 95,48 persen atau 950 desa dengan jumlah sasaran 195.927 KK. Sedangkan pada tahap III, baru tersalurkan 25,53 persen atau 254 desa dengan jumlah penerima

54.323 KK. Masing-masing KK menerima BLT DD sebesar Rp600 ribu pada tiap tahap penyaluran.

Untuk penyaluran BLT DD bulan Juli, Agustus dan September, Ashari mengatakan nilainya sebesar Rp300 ribu per KK per bulan. Hal ini disesuaikan dengan dana desa yang ada.

“Tahap selanjutnya ini Insya Allah Rp300 ribu per KK. Ini kan kondisi keuangan. Tapi kita tunggu juknisnya dulu ini, “katanya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini menjelaskan penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 tidak saja pemberian BLT kepada masyarakat. Melainkan juga untuk pengadaan fasilitas lainnya sesuai standar Covid 19 di masing-masing desa.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, maka akan berdampak pada penyesuaian Peraturan Menteri Desa (Permedes) yang ada.

Ashari memastikan semua

Sembilan Kecamatan di Loteng Rawan Kekeringan Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan pemetaan daerah terdampak kekeringan. Dari 12 kecamatan total ada 9 kecamatan dengan 81 desa yang berpotensi terpapar kekeringan.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Murdi, M.AP.M.Si., di kantornya, Selasa (14/7) kemarin.

“Berdasarkan data peta kekeriangan tahun sebelumnya, hanya Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Pringgarata yang aman dari dampak kekeringan,” ujarnya.

Selebihnya, 9 kecamatan lainnya berpotensi terdampak kekeriangan.

Walaupun ada kecamatan yang tidak seluruh desanya terkena dampak kekeriangan. Dengan beberapa kecamatan di antaranya, seperti Kecamatan Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Daya menjadi daerah wilayah yang berpotensi paling parah terdampak kekeringan.

Ia menjelaskan, untuk saat ini dampak kekeringan belum terlalu dirasakan. Meski sebenarnya hitung-

hitungnya sudah masuk musim kemarau. “Kalau dari perkiraan BMKG sendiri, bulan Juli ini sudah masuk musim kemarau. Tapi nyatanya, dampaknya belum terlalu dirasakan,” jelasnnya.

Pasalnya, ketersediaan air baku maupun air bersih masih mencukupi, sehingga penanganan kekeringan belum dilakukan. Meski demikian, langkahlangkah antisipasi sudah mulai dilakukan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama instansi yang terkait penanganan kekeringan supaya ketika dampak kekeringan mulai dirasakan, upaya penanganan sudah siap dilakukan.

Murdi mengatakan, dampak kekeringan diprediksi akan dirasakan mulai bulan Agustus mendatang dan diperkirakan bakal berlangsung selama sekitar empat bulan hingga bulan November mendatang. Untuk menekan dampak kekeringan, masyarakat diharapkan bisa melakukan upayaupaya mitigasi bencana kekeringan.

Misalnya, dengan mulai menghemat penggunaan air bersih supaya ketersediaan air bersih bisa lebih lama, sehingga dampak kekeringan bisa ditekan. (kir)

desa yang ada di NTB menyalurkan BLT yang bersumber dari DD. Karena dalam aturan yang berlaku, jumlah DD yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 minimal 25 persen tergantung dari jumlah DD yang diberikan.

“Kita masih tunggu PMK baru, dan pasti nanti berimplikasi pada Permendes. Karena berubah. Nanti kita lihat perubahan perdesnya. Kalau ada tambahan BLT Rp300 ribu lagi.

Saya yakin tidak ada desa yang tidak berikan. Karena itu sudah jelas perintahnya,”kata Ashari.

BLT DD diberikan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. Dimana, desa yang miliki Dana Desa kurang Rp 800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Selain itu, desa yang miliki Dana Desa Rp 800 juta - Rp

1,2 miliar, BLT dialokasikan 30 persen. Sementara desa yang miliki Dana Desa diatas Rp 1,2 miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

Sementara itu, jumlah DD yang disalurkan Pemerintah Pusat ke NTB berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp906,49 miliar dari paguRp1,22triliun.Denganrincian, Lombok Barat telah disalurkan sebesar Rp128,86 miliar dari pagu Rp160,43 miliar, Lombok Tengah Rp166,82 miliar dari pagu Rp207,84 miliar.

Kemudian, Lombok Timur Rp252,07 miliar dari pagu Rp313,80 miliar, Bima Rp111,58 miliar dari pagu Rp187,39 miliar, Sumbawa Rp103,32 miliar dari pagu Rp146,63 miliar, Dompu Rp43,87 miliar dari pagu Rp73,43 miliar, Sumbawa Barat Rp43,61 miliar dari pagu Rp61,95 miliar dan Lombok Utara Rp56,34 miliar dari pagu Rp71,08 miliar. (nas)

Empat Kecamatan Jadi Atensi Serius Selong (Suara NTB) Dari 21 kecamatan se Kabupaten Lombok Timur (Lotim), empat kecamatan disebut paling parah terpapar Corona Virus Disease (Covid-19).

Selong, Sikur, Aikmel dan Wanasaba.

Empat Kecamatan ini akan menjadi atensi serius dan akan didatangi satu per satu oleh tim Gugus Kabupaten untuk mempercepat penyelesaiannya.

Demikian penegasan Bupati Lotim saat rapat evaluasi bersama Camat se Kabupaten Lotim, di Selong, Selasa (14/7).

Diketahui saat ini, jumlah terkonfirmasi positif di Lotim 150 orang.

Sebanyak 41 orang masih dirawat di Mataram dan RSUD Lotim. “Cukuplah 150, jangan ada penambahan lagi,” harapnya.

Empat kecamatan tersebut katanya akan coba dibedah akar masalahnya. Semua pihak terkait diminta turut intervensi masalah lain yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Bupati berharap, semua yang masih terkonfirmasi positif saat ini sembuh dan tidak ada lagi penambahan kasus baru.

Mengingat mobilisasi massa yang cukup tinggi, bupati menyadari tidak bisa membatasi kunjungan orang. Penting dilakukan adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap mengggunakan masker dan cuci tangan menggunakan air mengalir. Jaga jarak fisik

minimal satu meter, termasuk saat menjalankan ibadah di masjid.

Selain ke empat kecamatan, seluruh camat juga diperintahkan untuk melakukan tiga hal. Pertama, meminta camat agar berkoordinasi dengan seluruh kepala desa dan kelurahan di wilayahnya untuk melakukan pendataan warga Lotim yang bekerja di luar Lotim, baik yang bekerja di Mataram maupun Lombok Barat.

Warga Lotim yang bekerja di luar Lotim ini diminta senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Seiring dengan gelaran Lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru, Bupati mengingatkan agar camat memperhatikan syarat-syarat penilaian. Mulai dari kesehatan, kesejahteraan hingga aspek keamanan wilayah.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Hasbi Santoso dalam paparannya menyebutkan lima desa/ kelurahan yang dinilai terparah dalam kasus Covid-19 yaitu Selong, Kotaraja, Aikmel, Mamben lauk, dan Belanting. Akan tetapi mengingat kasus di Belanting umumnya adalah bukan warga Lombok Timur, maka hanya ada empat desa/ kelurahan dengan kasus yang tinggi dari 24 desa yang masih memiliki kasus covid-19. Sejak munculnya pandemi ini sudah 67 desa di Lotim yang memiliki kasus terkonfirmasi positif. (rus)

Jadi Dasar Pengajuan Usulan Formasi CPNS Dari Hal. 3 “Ada sebelas OPD yang belum menyerahkan Anjab dan ABK. Mudah-mudahan akhir Juli terkumpul semua,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/7) kemarin.

Hamdi menyebutkan, dari seluruh OPD lingkup Pemprov NTB, baru 80 persen yang menyerahkan hasil Anjab dan ABK. Sisanya sebesar 20 persen atau 11 OPD belum menuntaskan Anjab dan ABK hingga pertengahan Juli ini. ‘’Anjab dan ABK tahun 2020 sedang kita evaluasi. Sambil kita menunggu OPD-OPD yang masih belum menyetor hasil Anjab dan ABK ke Biro Organ-

isasi,’’ kata Hamdi.

Ditanya OPD mana saja yang belum menyerahkan hasil Anjab dan ABK, Hamdi tak menyebutkannya. Namun pada umumnya 11 OPD yang belum menyerahkan Anjab dan ABK tersebut akibat adanya penyesuaian struktur organisasi. ‘’Makanya ini terus kita komunikasi dengan OPD-OPD yang belum. Untuk mendapatkan peta pegawai, jumlah yang dibutuhkan, yang masih ada, jumlah kekurangan termasuk dengan jabatan-jabatan yang sesuai, kita akan petakan,’’ jelasnya.

Hamdi mengatakan, dari hasil Anjab dan ABK, pihaknya akan memetakan pegawai di masing-masing OPD. ‘’Ter-

masuk sebagai dasar usulan formasi CPNS. Karena ada yang sudah pensiun, dia akan terlihat di Anjab dan ABK,’’ terangnya.

Dari Anjab dan ABK, lanjut Hamdi akan terlihat kebutuhan pegawai di masingmasing OPD. Kemudian jumlah pegawainya saat ini. Dan jumlah jabatan yang kosong. ‘’Nanti kita akan kaitkan juga dengan nilai beban kerja masing-masing OPD. Masih kita evaluasi dulu,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi Setda NTB, Ahmad Syuyuthi mengatakan bahwa memang sudah ada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengenai Anjab dan ABK. Penyusunan Anjab dan ABK merupakan kewajiban masing-masing OPD setiap tahun. Setiap ada perubahan pegawai, baik ada yang pensiun, mutasi maupun promosi maka wajib dilakukan Anjab dan ABK. Bahkan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD pada Desember 2019. Dalam surat edaran tersebut, gubernur meminta seluruh OPD agar memperhatikan penentuan petugas Anjab dan ABK. Serta dibuat dalam bentuk keputusan di setiap OPD. ‘’Setelah itu, masing-masing petugas diberikan reward,

seperti pengurus barang di masing-masing OPD. Terhadap Anjab dan ABK ini bukan tugas tambahan, bukan tugas sampingan. Tapi harus dijadikan tugas pokok. Sehingga perubahan komposisi di masing-masing perangkat daerah dilaporkan ke BKD, Biro Organisasi termasuk BPSDM,’’ terangnya.

Apabila Anjab dan ABK bagus, maka peta jabatan di masing-masing OPD akan gampang dibaca. Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diketahui kondisi pegawai, termasuk berapa kekurangan yang dibutuhkan.

Di samping itu latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing ASN juga terpetakan dengan baik. (nas)

Sosialisasi di Ruang Publik Digencarkan Dari Hal. 3 Didampingi Asisten I Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD, Wagub Rabu (14/7) kemarin turun ke Pasar Pagesangan, Pasar Karang Jasi dan Pasar Mandalika, Kota Mataram.

Di hadapan pedagang dan pembeli, Rohmi mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini belum berakhir dan masyarakat harus tetap berhati-hati. Karena, virus Corona ini berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, Wagub minta agar anjuran pemerintah dan protokol kesehatan tetap di-

laksanakan. ‘’Kita minta seluruh masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai, kita lengah dan membahayakan diri kita dan orang lain,’’ katanya mengingatkan.

Rohmi melanjutkan, mulai hari ini (kemarin), tidak lagi pemerintah membagikan masker kepada penjual dan pembeli. Menurut Wagub, pembagian masker sudah merata, tak hanya dari pemerintah, para relawan juga sudah banyak yang membagikan. ‘’Sekarang, tidak lagi kita bagi-bagi masker. Tapi, sia-

papun yang ingin ke pasar, wajib memakai masker. Kalau tidak pakai masker, jangan sampai belanja dan berjualan di pasar. Ini demi kebaikan dan kesehatan kita bersama,’’ tegas Wagub.

Sementara itu, Rusiah, Kepala Pasar Pagesangan berterimakasih kepada Wagub atas kehadirannya secara langsung mengingatkan pedagang serta penjual untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Kepada Wagub, Rusiah melaporkan bahwa Pasar Pagesangan cukup tertib. Kesadaran masyarakat juga sudah mulai

tinggi. Itu semua berkat kerjasama seluruh pihak untuk saling mengingatkan.

“Pasar Pagesangan cukup tertib, kami tegas. Pedagang ataupun pembeli kami wajibkan pakai masker,’’ katanya. Selain wajib masker, lanjutnya, sejak lama penjual ataupun pembeli dibagikan masker. Sosialisasi penanganan Covid-19 pun setiap hari dilakukan. ‘’Pokoknya sekarang, kalau tidak pakai masker kami suruh balik. Makanya, penjual-penjual masker kami minta berjualan di depan pintu masuk. Jadi, yang tidak pakai masker kami

minta beli masker dulu, tidak lagi kita kasih gratis. Itu sebagai teguran untuk masyarakat kita,’’ tutupnya.

Suburiah (41) salah satu pedagang yang tidak pakai mengenakan masker mengaku kaget saat diingatkan langsung oleh Wagub untuk memakai masker. Suburiah mengaku punya masker tapi lupa dipakai ke pasar. ‘’Kaget dan malu tadi diingatkan pakai masker oleh Ibu Wagub. Saya punya masker, tapi lupa dibawa,’’ ujarnya sambil memasang masker yang diberikan langsung oleh Wagub. (r)

Konstruksi Proyek Kereta Gantung Rinjani Diperkirakan Awal 2021 Dari Hal. 3 Akibat Covid-19, maka berbagai kajian yang semula ditargetkan bisa cepat diselesaikan. Kemungkinan akan tuntas sekitar November sampai Desember mendatang. Madani menjelaskan penyusunan FS dan DED membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat bulan.

Setelah FS dan DED ram-

pung, investor akan melanjutkan tahapan berikutnya yaitu menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Ia mengatakan penyusunan FS, DED hingga Amdal membutuhkan waktu cukup panjang karena tim teknis investor akan turun naik gunung.

Setelah FS, DED dan Amdal bisa rampung tahun ini, maka awal tahun depan konstruksi pembangunan kereta

gantung Rinjani sudah bisa dimulai. “Mereka tinggal menyusun FS dan DED. Kemudian Amdal. Tahun depan paling sudah mulai dia (konstruksi),” katanya.

Untuk konstruksi, kata Madani, membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Madani memastikan untuk kelancaran pembangunan, lahan yang menjadi lokasi pembangunan kereta gantung sudah clear. Begitu

juga dari sisi tata ruang.

Investor akan membangun kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani yang berlokasi di Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Rencana pembangunan kereta gantung di sekitar kawasan Gunung Rinjani ini diklaim merupakan terpanjang di dunia dan ditargetkan dapat tuntas dibangun menjelang MotoGP 2021.

Pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pembangunan kereta gantung dimulai dari Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Loteng menuju kawasan hutan lindung di bagian atasnya. Kereta gantung yang dibangun sepanjang kurang lebih 10 km, dan diklaim menjadi kereta gantung terpanjang di dunia. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 15 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Langgar Kode Etik, Lima ASN Disanksi Penundaan Gaji Dompu (Suara NTB) Dari belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar kode etik lantaran terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 ini, baru enam orang dijatuhi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Baik sanksi moral maupun penundaan gaji berkala. Namun demikian, dari enam orang tersebut, baru lima yang sudah ditindaklanjuti dengan SK Bupati.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan (Suara NTB/jun) Pembinaan BKDPSDM DomAsraruddin pu, Asraruddin, SH., ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/7). Ia menjelaskan, rekomendasi Bawaslu atas temuan pelanggaran kode etik oleh sejumlah ASN lingkup Pemda Dompu, sudah mendapat balasan dari KASN dengan penerbitan rekomendasi berisi sanksi.

Untuk tahap awal ini sanksi ditujukan pada enam orang, hanya saja baru lima yang ditindaklanjuti ke pihak bersangkutan. “Rata hukuman disiplin sedang,” ungkapnya.

Hukuman disiplin sedang dimaksud yakni sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati yang diteruskan ke pihak-pihak terkait.

Disamping itu mereka juga mendapat sanksi pemotongan gaji secara berkala.

Ditegaskan, dari enam rekomendasi KASN baru lima dilanjutkan, sementara satu orang baru dikirim berkasnya ke Bupati untuk dibuatkan SK. “Karena ini (rekomendasi KASN) tidak sekalian datang, kemarin lagi satu itu sudah kita naikan telaahannya ke Bupati,” jelasnya.

Disinggung data keseluruhan ASN yang melanggar kode etik, Asraruddin mengaku tak mengetahuinya secara detail.

Pastinya, saat ini baru enam rekomendasi yang diterima.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya dari Koordinator Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH., MH., bahwa terdapat 12 orang ASN yang terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Mereka sudah dihadirkan untuk proses klarifikasi dan hasilnya memenuhi usur pelanggaran terhadap ketentuan ASN. “Inikan belum masuk pada tahap pencalonan, jadi kiblat kami masih undang-undang ASN,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut atas terpenuhinya unsur pelanggaran itu, 12 ASN tersebut kemudian direkomendasikan untuk mendapat sanksi dari KASN. Jawabannya, lanjut Swastari HAZ, 11 orang terbukti melanggar dan satu lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, ia yakni Ismail, S.Sos, dari Kecamatan Pajo. (jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mo-Novi Kantongi Syarat Minimal Dukungan Parpol Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany kian mantap maju pada Pilkada Sumbawa 2020. Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pasangan Mo-Novi juga sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) dukungan dari Partai Berkarya.

Selain SK dukungan ketiga partai tersebut, pasangan ini juga mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai lainnya. Seperti Partai Nasdem, Golkar dan Hanura.

“Saya sudah dari pertama menyatakan serius untuk maju.

Dan ada yang ngomong bongkar pasangan, Insya Allah itu tidak

akan terjadi. Karena kita sudah menerima SK DPP dari PKS, PKB, dan juga termasuk dari Berkarya. Yang lainnya kan masih rekomendasi. Nasdem rekomendasi, Golkar masih rekomendasi, Hanura masih Rekomendasi. Belum ada SK DPP,” kata H. Mo kepada wartawan, Selasa (14/7).

Dijelaskannya, dalam pendaftaran pihaknya membutuhkan SK dukungan dari DPP. Saat ini pihaknya sudah mencapai syarat minimal dukungan yakni 9 kursi. Diantaranya PKB 4 kursi, PKS 4 kursi dan Berkarya 1 kursi. Sehingga pihaknya tidak terlalu menanggapi adanya isu miring yang bere-

(Suara NTB/ist)

SERTIJAB - Suasana sertijab Kasat Lantas Polres Sumbawa yang digelar di Rupatama Polres Sumbawa, Selasa (14/7).

(Suara NTB/dok)

H. Mahmud Abdullah

Golkar Ungkap Alasan Utama Usung Dinda Bima (Suara NTB) Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, yang akan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 di Jakarta, belum lama ini.

“Ada empat alasan utama yang melatarbelakangi Golkar menyerahkan SK dukungan terhadap Indah Dhamayanti Putri,” kata Korwil Bappilu Golkar NTB 1, Khairuddin S.IP, Selasa (14/7).

Apa saja empat alasan utama itu ? Pertama, perempuan yang akrab disapa Umi Dinda tersebut merupakan kader dan sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima. “Alasan kedua, posisinya (Umi Dinda.red) sebagai petahana (incumbent),” katanya.

Kemudian alasan ketiga lanjutnya, Indah Dhamayanti Putri juga sukses mengantarkan Partai Golkar sebagai pemenang dalam Pemilihan Leg-

Kasat Lantas Polres Sumbawa Diganti Sumbawa Besar (Suara NTB)Kasat Lantas Polres Sumbawa kini dijabat Iptu Samsul Hilal, SH. Mantan Kanit Lantas Polsek Senggigi Polres Lombok Barat ini, menggantikan AKP Bowo Tri Handoko, SE, S.IK yang menjabat Kapolsek Ampenan. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Sumbawa, Selasa (14/7).

Sertijab dipimpin Polres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK, dihadiri Wakapolres, para Kabag dan Kasat. Selain Kasat Lantas, posisi Kapolsek Labangka juga berganti.

Adalah IPTU Edi Sumarsono sebagai pejabat baru menggantikan IPTU Sumardi, S.Sos. Pelaksanaan sertijab tetap mengikuti protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan covid-19.

Dalam arahannya, Kapolres Widy menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama, atas kerja sama, dedikasi dan loyalitasnya dalam bertugas. Sehingga roda kebijakan pimpinan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Selamat menempati tugas yang baru,” ujarnya.

Sedangkan untuk pejabat baru, Kapolres juga menyampaikan selamat datang dan selamat menempati tugas yang baru. “Segera beradaptasi untuk menyesuaikan tugas-tugas di lapangan,” tandasnya. (ind)

dar. “Syarat minimalnya sudah tercapai. Sehingga tidak mungkin lagi kalau orang mengatakan bahwa kami akan bongkar pasang lagi. Jadi biarkan sudah orang lain mengatakan demikian, tapi yang jelas kami sudah berkomitmen berdua dengan Bu Novi,” bebernya.

Pihaknya saat ini gencar sosialisasi di lapangan. Relawan terus bergerak sambil dibantu mesin parpol pengusung. “Saat ini sosialisasi di lapangan. Kan sekarang bergerak terus relawan-relawan kita. Sambil juga dibantu oleh partai pengusung,” pungkasnya.(ind)

(Suara NTB/Ist)

Penyaluran BLT DD Diperpanjang Taliwang (Suara NTB)Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) selama tiga bulan kedepan (Juli-September). Meski diperpanjang, tetapi besaran nilai yang akan diterima menyusut dari sebelumnya Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu perbulan. Kebijakan itu juga tidak berlaku bagi semua desa melainkan hanya Desa yang masih memiliki anggaran saja.

“Memang penyaluran BLT DD kita perpanjang selama tiga bulan kedepan dengan besaran bantuan hanya Rp300 ribu. Kami tidak mengetahui secara pasti sehingga nominal bantuannya menyusut, karena itu merupakan kewenangan dari Pemerintah pusat,” ungkap Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi M. Si kepada Suara NTB, Selasa (14/ 7) kemarin.

Perpanjangan waktu penyaluran BLT DD tersebut diatur dalam PMK nomor 50 tahun 2020 sekaligus Permendes nomor 7 tahun 2020.

Hanya saja tidak semua desa wajib untuk menyalurkan BLT tersebut melainkan hanya Desa yang masih memiliki anggaran saja. Jika sudah tidak memiliki anggaran, dalam aturan tersebut membolehkan untuk tidak menyalurkan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tentu persoalan ini akan tetap disikapi secara khusus supaya tidak menimbulkan kegaduhan di desa yang tidak menyalurkan bantuan tersebut. Apalagi bantuan sosial dalam bentuk lain juga sudah tidak ada lagi.

“Memamg di aturan sifatnya wajib untuk disalurkan, tetapi karena sudah tidak ada anggaran ya tidak bisa kita paksa juga kan akan sangat tidak baik,” timpalnya.

Tentu untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat karena tidak semua desa melaksanakan, pihaknya akan segera memanggil seluruh kepala desa. Hal itu dianggap sangat penting dilakukan supaya desa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bantuan tersebut.

Karena jika tidak disosialisasikan terlebih dahulu, akan sangat rawan terjadi konflik di desa. Selain memanggil kepala desa, pihaknya juga akan intens turun ke desa untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga karena pasti masyarakat selalu bertanya kenapa tidak semua desa yang menyalurkan tahap selanjutnya.

“Potensi terjadi masalah sangat mungkin bisa terjadi karena tidak semua desa melakukan penyaluran BLT DD. Makanya kami akan intens turun ke lapangan untuk memberikan himbauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya,” pungkasnya. (ils)

GOLKAR - Pose bersama bakal calon Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri dengan Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartanto usai serahterima SK dukungan Partai Golkar, belum lama ini.

islatif (Pileg) tahun 2019 dengan memperoleh sembilan kursi DPRD Kabupaten Bima.

“Dan alasan keempat, memiliki tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tertinggi dibanding figur lain,” katanya.

Sementara Cabup Bima, Indah Dhamayanti Putri mengatakan dukungan yang diberikan partai berlambang pohon beringin tersebut sebagai wujud konsistensi Golkar mendorong kader terbaiknya dalam Pilkada 2020. “SK yang diberikan kepada kami merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan partai,” katanya.

Terlepas dari itu, dengan bertambahnya dukungan partai Golkar tersebut, Umi Dinda mengaku dirinya bisa mendaftar ke KPU sebagai kontestan Pilkada 2020, mengingat batas ambang sembilan kursi sudah terpenuhi. “Sembilan kursi Golkar di DPRD Kabupaten Bima cukup sebagai modal mendaftar ke KPU,” katanya.

Selain Golkar, Ia menambahkan juga menerima SK dukungan dari PPP dan Gerindra yang sama-sama memiliki lima kursi. Kemudian PKB yang mengantongi dua kursi serta PBB satu kursi. “Untuk saat ini sudah ada 22 kursi hasil koalisi beberapa partai,” pungkasnya. (uki)

KONI NTB Diminta Akhiri Latihan Mandiri Mataram (Suara NTB) Pelatih cabang olahraga yang sukses meloloskan atlet mengikuti PON XX di Papua 2021 mendesak KONI NTB untuk segera mengakhiri program latihan mandiri dan mulai melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON. Pasalnya, mereka menilai program latihan mandiri tidak tepat untuk atlet PON. “Program latihan mandiri tidak cocok untuk atlet PON. Kita minta agar KONI NTB segera melaksanakan Pelatda PON,” ucap Ketua Forum Komunikasi Pelatih, Agus Suharyan kepada Suara NTB di Mataram, belum lama ini.

Dikatakan Agus, program

latihan mandiri yang di gelar oleh KONI NTB telah berdampak pada prestasi atlet. Dalam hal ini sebanyak 101 atlet sebagian besar kebugarannya menurun setelah mengikuti program latihan mandiri.

“Kalau bisa kegiatan latihan mandiri dihentikan akhir bulan Juli ini. Sehingga Pelatda PON dapat dimulai bulan Agustus,” jelasnya.

Dijelaskannya Agus, tuntutan pelatih untuk segera melaksanakan Pelatda PON karena memang program latihan mandiri tidak bisa meningkatkan prestasi atlet. Hal ini dikarenakan jarak antara pelatih dengan atlet cukup jauh sehingga menyulitkan

pelatih untuk memantau langsung aktivitas atlet.

Dicontohkannya atlet dari cabang olahraga kempo yang berjumlah delapan atlet berdomisili di kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini mengakibatkan pelatih tak bisa mendampingi atlet latihan.

Menurut Agus, atlet yang tinggal jauh dari akan sulit meningkatkan prestasi karena memang tidak dpat didampingi pelatih saat latihan. Oleh karena itu ia bersama pelatih lainnya mendesak KONI NTB agar segera melaksanakan Pelatda PON, sehingga pelatihan dapat tersentralisasi di satu tempat. (fan)