Edisi Selasa 15 September 2020 | Saura NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 155 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Posyandu Keluarga di NTB Harus Menjadi Pusat Edukasi Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa keluarga merupakan kekuatan sebuah bangsa. Keluarga yang sehat dan sejahtera hakikatnya menjadi salah satu tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program kegiatan berbasis keluarga dan kesehatan selama ini menjadi fondasi utama dalam membangun NTB. Karena itu, Wagub mengajak semua kabupaten/kota di NTB, PKK serta Pemerintah Desa untuk menjadikan Posyandu Keluarga sebagai pusat eduka-

si menyeluruh dalam mengatasi berbagai masalah warga. ‘’Dengan hadirnya kegiatan Posyandu Keluarga ini, maka banyak persoalan keluarga

RESMIKAN - Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meresmikan Posyandu Keluarga di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu (12/9).

yang akan dapat kita tuntaskan,’’ tegas Wagub didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Bupati KLU, Dr.H. Najmul Akhyar saat meresmikan Posyandu Keluarga di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Utara (KLU), Sabtu (12/9).

Wagub kembali menegaskan bahwa Posyandu Keluarga bukan sekadar melaksanakan kegiatan pelayanan dasar kepada balita, remaja, dan lansia saja. Tetapi lebih dari itu, Posyandu Keluarga merupakan the center of education atau pusat edukasi dan informasi keluarga secara menyeluruh. ‘’Posyandu Keluarga menjadi pusat edukasi berbagai kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya. Mulai dari edukasi penanganan ibu hamil dan tumbuh kembang anak. Termasuk edukasi narkoba kepada milenial, edukasi bu-

ruh migran kepada usia produktif, hingga edukasi masalah gizi kepada lansia.

Menurut Wagub, program Revitalisasi Posyandu dilakukan agar edukasi tentang dasar – dasar permasalahan masyarakat dapat teratasi.

Selain itu, di Posyandu diharapkan juga dapat mendeteksi berbagai permasalahan sosial masyarakat. ‘’Dengan hadirnya Posyandu Keluarga di setiap dusun, Insya Allah semua edukasi bisa dilakukan di Posyandu,’’ jelas Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

92 Warga Tak Pakai Masker Terjaring Operasi Pemprov Penegakan Protokol Covid-19 Somasi Investor Telantarkan Lahan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan evaluasi kerja sama yang mangkrak dengan investor atau pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah. Pemprov melalui Biro Kerjasama Setda NTB telah melayangkan somasi kepada PT. Bali Seafood International (BSI) yang membangun pabrik pengolahan ikan kelas dunia di Teluk Santong Sumbawa.

Jika sampai somasi ketiga, tak ada respons dari investor tersebut, maka kerja sama akan diputus. ‘’Baru somasi pertama kita layangkan. Karena kemarin kita panggil rapat, mereka tidak hadir dengan alasan pandemi. Tapi tak bisa terus menerus begitu, harus ada kejelasan.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Jadi Efek Gentar

Mohammad Iqbal

KAPOLDA NTB, Irjen.

Pol. Mohammad Iqbal menjelaskan, penerapan sanksi sebagai langkah lanjutan dari upaya pencegahan yang sudah digenjot sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan ini juga dapat menjadi referensi pemilik hak suara Pilkada 2020 untuk menentukan pilihannya. ‘’Jadi semua masyarakat memilih pasangan calonnya yang mematuhi protokol kesehatan. Bukan karena yang bisa membawa massa sebanyak-banyaknya.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Desa Rawan Pangan SETIDAKNYA 214 desa di NTB tercatat masuk dalam kategori rawan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Drs.H. Fathul Gani, M.Si menerangkan hal tersebut disebabkan musim kering yang terjadi di beberapa daerah, sehingga ketersediaan komoditi pangan perlu segera diantisipasi.

“Kami memastikan desa-desa yang masuk dalam ketegori rawan pangan terus di intervensi dengan bantuan,” ujar Fathul saat dikonfirmasi, Senin (14/9).

Meskipun beberapa komponen pangan mengalami kenaik harga seperti cabai keriting, saat ini ketersediaan 11 komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, daging sapi, dan telur ayam cenderung stabil.

H. Fathul Gani Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Satpol PP NTB mencatat sebanyak 92 warga terjaring operasi penegakan protokol Covid-19 yang dilakukan di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sebanyak 46 orang kena sanksi denda, sisanya dikenakan sanksi denda karena tak punya uang saat dilakukan penindakan.

Sementara, dari 92 warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 karena tidak memakai masker di tempat umum. Sebanyak dua orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN yang tidak memakai masker terjaring operasi di Giri Menang Square Lombok Barat.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si yang dikonfirmasi di Mataram, Senin (14/9) siang merincikan puluhan masyarakat atau warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker di tempat umum tersebut.

Pada lokasi operasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB yang dilaksanakan selama dua jam, terjaring 10 pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sebanyak tujuh warga kena sanksi denda masing-masing Rp100 ribu. Sedangkan tiga warga dikenakan sanksi sosial dengan membersihkan sampah. ‘’Kita sudah minta dia kontak keluarganya untuk bawakan uang. Tapi ndak ada. Akhirnya, dia ikhlas dikenakan sanksi sosial,’’ kata Tri. Kemudian di Bundaran Giri Menang Square Lombok Barat, sebanyak 58 orang terjaring tidak menggunakan masker. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 orang terkena sanksi denda.

Sedangkan 26 orang kena sanksi sosial. ‘’Dari 32 orang yang kena denda itu, 30 orang masyarakat umum dan PNS 2 orang. Kita sedang coba cari PNS dari mana ini,’’ sebutnya.

Sedangkan di lokasi operasi penegakan protokol Covid-19 yang ketiga dilaksanakan di dekat Kantor Samsat Lombok Utara.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada di NTB

OPERASI - Satpol PP mendata masyarakat yang tidak menggunakan masker saat operasi penegakan protokol kesehatan di Lombok Utara, Senin (14/9) kemarin.

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Pilkada sekarang berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19. Di Provinsi NTB sendiri, sebanyak tujuh kabupaten/kota akan melangsungkan Pilkada. Untuk itu, seluruh tahapan Pilkada harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

RAPAT - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin (14/9).

(Suara NTB/bay)

Hingga Desember Butuh 420 Juta Liter

Pemprov Droping 235 Ribu Liter Air Bersih ke Masyarakat Terdampak Kekeringan Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Galungan, pada Rabu (16/9) dan Kamis (17/9) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (18/9). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai mendistribusikan air bersih kepada ribuan warga terdampak kekeringan di belasan desa yang berada di lima kabupaten/kota.

Sejak Juni hingga 14 September 2020, Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB telah melakukan droping air bersih sebanyak 235 ribu liter.

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, dibutuhkan kebersa-

maan dalam mengatasi kekeringan yang melanda NTB. Jumlah penduduk yang terdampak kekeringan sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK, tersebar di 341 desa, 75 kecamatan dan 9 kabupaten/kota di NTB. Dengan kebutuhan air bersih sebanyak 5 liter per jiwa maka per hari kebutuhan air bersih masyarakat terdampak, tidak kurang dari 3,5 juta liter. ‘’Kalau dihitung sampai dengan Desember, maka bu-

tuh 420 juta liter,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/9) siang kemarin.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, maka kebersamaan seluruh stakeholders harus terwujud dalam sinergitas yang kuat. Mulai dari TNI, Polri, PMI, NGO, Ormas, OKP, BUMN/BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi bergerak bersama.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

KRISIS - Droping air bersih yang dilakukan Pemprov melalui Disos NTB di sejumlah dusun/desa yang mengalami krisis air bersih di NTB.

SUARA MATARAM UKM Roti di Babakan Kurangi Produksi dan Pegawai

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Menurunnya omzet usaha pembuat roti di Kelurahan Babakan, Sandubaya, Mataram dikeluhkan oleh pelaku usaha di wilayah tersebut. Penurunan sendiri terjadi sejak pandemi virus corona (Covid-19) masuk ke NTB sejak Maret lalu.

BEBERAPA UKM di Babakan tersebut melakukan berbagai upaya untuk bisa bertahan. Salah satunya mengurangi jumlah produksi dan jumlah pekerja karena tidak bisa membayarkan upah.

Hal tersebut seperti dialami salah satu pemilik UKM pembuat roti di Babakan, Husna, yang mengurangi jumlah produksi karena permintaan untuk roti buatannya yang menurun sejak pandemi. Dengan penurUnan jumlah

produksi tersebut, pendapatan bulanan dari usahanya mengalami penurunan drastis sejak lima bulan terakhir.

“Pembelinya tidak ada. Sejak covid pembelinya berkurang, bisa sampai 50 persen dari (kondisi normal) biasanya,” ujar Husna saat ditemui Suara NTB, Senin (14/9). Diterangkan, saat ini dirinya hanya bisa mengakomodir jumlah produksi secukupnya. Antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup se-

hari-hari dan mencukupkan pembayaran upah pekerja.

Berbeda dengan kondisi normal, di mana dirinya dapat mengolah hingga 10 karung tepung untuk sekali pembuatan berbagai jenis roti. “Sekarang paling cuma lima karung tepung buatnya. Ini karena sepi pembeli, bukan bahan bakunya mahal. Uang juga sekarang berkurang,” ujarnya.

Selain mengurangi jumlah produksi, dia juga harus mengurangi jumlah jam kerja untuk pegawainya. Diterangkan, untuk kondisi normal dirinya bisa melakuan aktivitas produksi selama 9 jam. Namun sekarang usahanya hanya melakukan produksi selama 7 jam per hari.

Kendati demikian, dirinya

berusaha untuk tidak melakuan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi sulit saat ini. Hal tersebut dilakukannya karena melihat kebutuhan yang sama dari para pegawainya untuk bisa bertahan menghadapi pandemi yang terjadi.

Hal serupa dialami oleh pemilik UKM pembuat roti lainnya, Saprah, yang mengeluhkan dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha miliknya. Diterangkan, karena berkurangnya pemintaan dari pasar pendapatan bulanan usahanya menurun. Karena itu dirinya memilih mengurangi jumlah pekerja karena tidak sanggup membayar upah.

“Turunnya hampir setengahnya (pendapatan normal) sejak

pandemi. Akhirnya kita kurangi karyawan, ada sekitar lima orang,” ujarnya. Sebelumnya, usaha miliknya beroperasi dengan 12 orang pegawai. Namun saat ini hanya tersisa tujuh orang saja. “Sepi pembeli karena orang-orang takut ke pasar. Jadi, makanya terbatas kita punya omzet sekarang,” sambungnya.

Selain mengurangi jumlah pekerja, dia juga mengurangi julah produksi. Di mana sebelum pandemi dirinya dapat mengolah hingga 8 karung tepung. Namun saat ini terbatas hingga tiga karung tepung 25 Kg per hari. “Kita berharap bisa berhenti covid ini, supaya bisa normal lagi produksinya kita. Kalau begini terus semakin susah,” tandas Saprah. (bay)

Halaman 2

BERKURANG - Seorang pelaku UKM khusus roti sedang mengemas roti produknya, Senin (14/9). Produksinya berkurang dan pegawainya diliburkan karena sepi pembeli di era pandemi covid-19

Pelanggar Perda di Mataram Langsung Bayar Tunai PERATURAN Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tindaklanjuti dari Perda NTB nomor 7 Tahun 2020 terhadap pengenaan sanksi mulai diterapkan hari ini (kemarin, red). Pengawasan secara ketat harus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan menyampaikan, pihaknya sifatnya menunggu dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia pendisiplinan penggunaan masker. Kecamatan hanya membantu memfasilitasi serta mensosialisasikan regulasi tersebut. “Kalau tindaklanjuti pemberian sanksi (Suara NTB/dok) ranahnya di Pol PP. Kita ranahnya Muhammad Erwan mem-back up dan sosialisasi,” kata Erwan dikonfirmasi, Senin (14/9).

Masa pandemi belum berani dipastikan bahwa 100 persen masyarakat tertib menggunakan masker. Tetapi dari berbagai giat mulai dari kegiatan terpadu bersama tiga pilar telah dilaksanakan bersama. Selain itu, pihaknya juga membuat komitmen dengan para pedagang kaki lima agar memasang imbauan di lokasi berjualan. Pihaknya akan memantau tingkat kepatuhan pedagang. “Jika tidak akan dikenakan sanksi teguran,” ujarnya.

Menurut Erwan, saat sekarang ini perlu dilakukan adalah pengawasan ketat, terutama pengawasan pada kelompok rentan yakni orang sakit yang berada di lingkungan. Mereka harus dilindungi. Pihak keluarga juga harus memahami supaya orang yang sedang sakit menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai keluarganya sakit dan sering keluyuran berdampak ke orang tidak sakit.

Demikian pula dengan kelompok rentan lansia harus dilindungi. Keluarga juga perlu memahami risiko terpapar virus. “Kalau hemat kami tiga point pengawasan itu diperketat. Untuk aktivitas pelayanan publik dan pusat perdagangan ditingkatkan pengawasan melalui edaran dan imbauan,” terangnya.

Pemberlakuan perda bersamaan dengan tahapan Pilkada. Erwan menegaskan pihaknya tidak mau dibenturkan dengan aturan Pilkada yang menyebabkan usaha pencegahan dan penanganan tidak merasa dihargai. Dia memahami Pilkada sebagai salah satu program pemerintah tetapi harus tegas menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Kasihan kaling dan linmas di lingkungan. Program kampung sehat bisa terganggu,” pungkasnya.

Meskipun pandemi berakhir pergerakan ekonomi harus tetap berjalan agar tidak terjadi resesi. Disamping itu, pengusaha juga harus berani menolak pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. (cem)

ASN Jangan Langgar Aturan KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat meminta para ASN (Aparatur Sipil Negara) mematuhi penegasan yang diberikan oleh Walikota Mataram. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada sejumlah kesempatan menegaskan soal netralitas ASN. Walikota sudah mewarning ASN untuk tidak terlibat aktif. ‘’Jangankan aktif, komen di sosial media, membagikan konten paslon itukan juga sudah diatur,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Untuk itu, Ismul berharap, para ASN tidak melakukan pelanggaran (Suara NTB/fit) terhadap aturan yang ada. Terlebih Ismul Hidayat mencampuradukkan pelayanan masyarakat dengan keberpihakan pada salah satu paslon. Politisi PKS ini menekankan agar para ASN tetap bekerja sesuai tupoksi. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. ‘’Tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang dianakemaskan,’’ kelakarnya. Hal itu perlu menjadi atensi para ASN, walaupun secara pribadi, para ASN juga punya hak memilih. Namun demikian, harus sama-sama dipahami bahwa Pilkada dihadirkan ke masyarakat dengan suasana yang sejuk dan nyaman.

Terhadap pelayanan, jangan sampai karena Pilkada, pelayanan kepada masyarakt menjadi terganggu. Lebih-lebih, kalau ada oknum ASN yang terlibat secara aktif. Sebab, lanjut Ismul, jika hal itu terjadi, dampaknya bukan sekedar masalah mendukung paslon tertentu. ‘’Tapi jangan sampai, pelayanan kepada masyarakat menjadi terbengkalai,’’ ucapnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mencontohkan kalau Lurah disibukkan dengan hal-hal yang bukan menjadi tugasnya, tentu akan berimplikasi pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. ‘’Begitu juga di tingkat kecamatan maupun dinas,’’ imbuhnya.

Ismul ingin memastikan bahwa ASN mendukung proses Pilkada dalam hal administrasi pemerintahan. Terhadap pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terganggu. Sementara itu, terkait sosial media, anggota dewan dua periode ini mengingatkan ASN yang diharapkan netral jangan sampai menjadi bagian yang berpihak.

Seharusnya mereka (Camat dan Lurah, red) memberikan edukasi kepada masyarakat. Berikut memastikan partisipasi masyarakat untuk ambil bagian di Pilkada. ‘’Bukan kemudian menjadi bagian pengkotak kotakan masyarakat,’’ demikian Ismul.

Dia mengingatkan Camat dan Lurah untuk hadir di tengah tengah masyarakat sebagai aparat yang ada netral dan mensosialisasikan aturan yang ada. ‘’Saya kira empat paslon yang ada merupakan putra putri terbaik Kota Mataram, punya kelebihan dn kekurangan masing-masing,’’ demikian Ismul. (fit)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Mataram, Lalu Martawang, menerangkan penerapan Perda tersebut merupakan upaya untuk menuntut kontribusi bersama semua pihak dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan. Salah satunya adalah pemakaian masker yang dapat mengurangi potensi penularan Covid-19 hingga 79 persen.

“Kebersamaan semua pihak akan menentukan keberhasilan kita dalam mencermati pandemi Covid-19 ini,” ujar Asisten I Setda Kota Mataram tersebut, Senin (14/9). Diterangkan, untuk hari pertama penerapan Perda, pihaknya bersama tim gabungan Satpol PP NTB, TNI – Polri menggelar razia penggunaan masker di Jalan Langkot, tepatnya di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB sejak pukul 09.00 Wita.

Operasi serupa kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 Wita di Jalan Sriwijaya. “Ini berjalan paralel penegakan disiplin di lapangan dan juga kantor-kantor pemerintahan,” jelasnya.

Dari operasi tersebut didapati

sebagian masyarakat masih enggan menggunakan masker saat bepergian. Berdasarkan catatan pihaknya, untuk razia di depan Kantor Dishub NTB dijaring 10 orang pelanggar Perda. Di mana tiga di antaranya diberikan sanksi sosial untuk membersihan selokan di sepanjang Jalan Langko, sedangkan tujuh orang lainnya membayar sanksi administratif sebesar Rp100 ribu.

Untuk razia masker yang digelar di Jalan Sriwijaya, pihaknya menjaring 14 orang pelanggar Perda. Di mana empat orang di antaranya memilih menjalani sanksi sosial pembersihan masjid di sekitar area tersebut, sedangkan 10 orang lainnya memilih membayar sanksi administratif sebesar Rp100 ribu.

Salah seorang pelanggar Perda, Hisbullah Tarmizi, mengaku dirinya cukup terkejut mendapati adanya razia penggunaan masker tersebut. “Kaget juga tiba-tiba ada razia dan dimintai denda,” ujarnya kepada Suara NTB saat ditemui di lokasi razia.

Dirinya yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan

(Suara NTB/bay)

PELANGGAR PERDA - Salah seorang pelanggar Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 di Mataram menjalani sanksi sosial berupa membersihkan selokan di Jalan Langko. swasta di Mataram mengaku tidak menggunakan masker akibat terburu-buru berangkat bekerja. Dengan adanya razia yang dilaksanakan saat ini, dirinya mengaku akan lebih berhati-hati dan berusaha menaati protokol kesehatan. “Tadi saya buru-buru. Kalau sekarang sudah ada (razia) ini, kita lebih hati-hati dan pakai masker,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP NTB, I Made Gania, menerangkan mekanisme sanksi yang disiapkan dalam operasi gabungan penerapan Perda

Nomor 7/2020 terbagi menjadi dua. Antara lain denda administratif sebesar Rp100 ribu bagi masyarakat umum, Rp200 ribu bagi ASN, Rp250 ribu bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol, dan Rp400 ribu bagi penanggungjawab fasilitas umum yang melanggar protokol.

Kemudian mekanisme yang kedua adalah sanksi sosial bagi pelanggar yang tidak sanggup membayar denda. “Karena pelanggarnya tidak bawa uang, disuruh menghubungi keluarga tapi tidak bisa juga, maka diterapkan

sanksi sosial,” ujar Gania ditemui di sela-sela operasi penertiban di Jalan Langko.

Bagi pelanggar yang tidak sanggup membayar denda administratif disebutnya harus membuat surat pernyataan bersedia melakukan sanksi sosial yang dikeluarkan pihaknya.

“Setelah menyatakan kesediaannya menjalani sanksi sosial, pelanggar diberikan rompi hijau bertulis Pelanggar Perda dan alat kebersihan. Dia kita minta untuk sapu selokan selama 10 menit,” tandas Gania. (bay)

Pasien Covid-19 di RSUD Peserta SKB Jalani Mataram Berkurang Pemeriksaan Cepat Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram, menjalani pemeriksaan cepat Covid-19 atau rapid test. Peserta dinyatakan reaktif diminta isolasi mandiri.

Rapid test 619 peserta dibagi di dua lokasi yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta fasilitas kesehatan milik Dinas Kesehatan Kota Mataram. Proses pemeriksaan dijelaskan Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD, dr. Tris Cahyoso, MARS ditemui Senin (14/9), dilaksanakan secara bertahap.

Dari kuota 399 peserta diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dijadwalkan pemeriksaan selama tiga hari.

“Kita bagi per hari itu sekitar 130 orang.

Sisanya hari Selasa dan Rabu,” jelasnya.

Sebagian peserta telah menjalani rapid test mandiri. Sedangkan, kuota sekitar 200 pelamar menjalani pemeriksaan di Puskesmas. Tris menambahkan, rumah sakit diberikan kewenangan untuk pemeriksaan kesehatan peserta. Hasilnya akan disampaikan ke BPKSDM untuk dijadikan acuan. Namun demikian, pelamar reaktif tidak gugur. Mereka diberikan kesempatan untuk menjalani isolasi mandiri dan ruang khusus untuk mengikuti seleksi. “Kita sih berharap supaya semua peserta SKB sehat, sehingga

tenang menjawab soal ujian,” terangnya.

Salah seorang peserta SKB, Fataya tidak mempersoalkan adanya pemeriksaan kesehatan tersebut. Hal ini menjadi bentuk antisipasi dari pemerintah untuk mencegah penularan virus Corona.

“Ndak masalah sih. Saya ikuti persyaratan saja,” ucapnya.

Peserta yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini mengambil formasi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Mataram. Pengakuannya, ini adalah seleksi kedua setelah tahun sebelumnya gagal.

Hal senada disampaikan peserta lainnya, Eka Dina Juliani. Menurutnya, rapid test sebagai syarat mengikuti seleksi kompetensi bidang tidak dipersoalkan.

Pandemi Covid-19 memang mengharuskan setiap peserta untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Akan tetapi, ia mengharapkan peserta dinyatakan reaktif diberikan kesempatan sama untuk mengikuti seleksi. “Ini kan masalah hak.

Reaktif atau tidak bukan jadi ukuran ikut seleksi,” jawabnya.

Eka mengambil formasi administrator database di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seleksi CPNS adalah kali pertama setelah lulus kuliah tahun 2019 lalu. Tahapan SKB memacunya untuk terus belajar serta mengulang kembali materi yang berkaitan disiplin ilmunya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Jumlah kasus Covid-19 di Kota Mataram terus mengalami penurunan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hanya merawat tujuh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan penyakit penyerta (komorbit). Disiplin menerapkan protokol kesehatan diharapkan agar segera menuju zona hijau.

Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD, dr. Tris Cahyoso, MARS menyebutkan, sebanyak tujuh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 masih dirawat di ruang isolasi. Rata – rata pasien memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbit. Seperti, sakit jantung, ginjal dan lainnya.

Menurutnya, pasien Covid-19 dirawat mengalami penurunan drastis dari sebelumnya. Bahkan, selama tiga hari pekan kemarin sama sekali tidak ada yang dirawat. “Tiga hari berturut – turut pekan kemarin kosong,” kata Tris ditemui, Senin (14/9).

Sejak bulan Maret lalu, manajemen RSUD Kota Mataram menyiapkan Ruang Graha Mentaram sebagai ruang isolasi. Setelah terjadi penurunan maka gedung Graha Mentaram kembali difungsikan untuk melayani pasien reguler. Tris tidak mengetahui detail identitas maupun alamat tujuh pasien terse-

but, apakah terkait satu keluarga di Kelurahan Ampenan Selatan dan Ampenan Utara atau tidak.

Dari segi usia pasien dirawat rata – rata umur 35 – 60 tahun. “Kalau detailnya saya kurang hafal. Coba nanti saya cek datanya,” ujarnya.

Disampaikan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan pasien Covid19 dengan status orang tanpa gejala (OTG), tetapi dari kondisi fisik sehat. Maka diminta untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.

Sementara itu, data perkembangan kasus Covid-19 di Mataram sampai tanggal 14 pukul 12.00 Wita mencapai 1.113 kasus.

Rinciannya, 67 orang masih dalam perawatan, 967 orang dinyatakan sembuh dan 79 orang meninggal dunia. Dari sisi sebaran, Kecamatan Ampenan menempati peringkat pertama dengan 209 kasus.

Kecamatan Mataram 199 kasus, Kecamatan Selaparang 166 kasus, Kecamatan Cakranegara dan Sekarbela sama – sama 140 kasus. Dan, Kecamatan Sandubaya 133 kasus.

Tris mengharapkan, masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus agar Kota Mataram segera menuju zona hijau. (cem)

DP3A Sesalkan Terjadinya Kasus Pernikahan Usia Anak Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyesalkan terjadinya kasus pernikahan usia anak. Pihaknya tidak menginginkan terjadi pernikahan anak karena beresiko terhadap kesehatan maupun psikis.

“Kita sangat sesalkan itu terjadi,” kata Dewi ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Pernikahan usia anak sebelumnya viral di media sosial. Kasus ini terjadi di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya. IW (20) diketahui menikahi anak usia 14 tahun. Ditambahkan Dewi, masa pandemi Covid-19 anak – anak diharapkan untuk

belajar. Sepengetahuannya, karena sudah ada dananya. Mereguru telah memberikan materi ka bisa mengakses lewat sana,” terangnya. pembelajaran baik melalu Masa pandemi dalam jaringan (daring) maubisa saja melapun luar jaringan (luring). tarbelakangi Akses sambungan interanak – anak menet selama ini dikeluhkan milih untuk oleh orangtua maupun menikah. Waktu siswa telah direspon oleh panjang di rumah pemerintah. Sambundijadikan gan internet gratis tekesempalah dipasang di tan untuk kelurahan sebermain bagai sarana media belajar anak – sosial anak. “Kan unsudah ada subsidi. Di kelurahan sudah bisa menHj. Dewi Mardiana Ariany gakses

(Suara NTB/cem)

Laksanakan Pengawasan Ketat

Mataram (Suara NTB) Penerapan Perda NTB nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular mulai aktif dilakukan di seluruh kabupaten/kota di NTB, termasuk di Kota Mataram. Dalam penerapan di hari pertama, Gabungan Satpol PP, TNI – Polri, BPBD, Bappenda, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait menyisir warga yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Para pelanggar membayar tunai sanksi sesuai Perda.

tuk berkomunikasi dengan lawan jenisnya. “Iya, bisa saja karena pandemi ini,” ucapnya.

Berdasarkan data perkawinan anak dengan rentang usia 19 tahun untuk laki – laki dan 17 tahun untuk perempuan dari Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Pada tahun 2017 mencapai 219 kasus. Jumlah ini meningkat drastis di tahun 2018 mencapai 283 kasus. Dewi tidak menyebutkan detail perkembangan kasus pernikahan anak di tahun 2019 maupun sampai Agustus 2020.

Dijelaskan, faktor perkawinan usia anak terjadi dipicu oleh ekonomi serta sosial budaya.

Padahal menikah di usia anak berisiko terhadap kesehatan alat reproduksi serta rentan ter-

jadi kekerasan fisik. “Kalau rahimnya belum siap melahirkan berisiko terjadinya kanker rahim. Anak yang tumbuh juga akan stunting,” jelasnya.

Belum dewasanya pemikiran serta tidak stabilnya ekonomi akan memicu perselingkuhan yang menimbulkan pertengkaran. “Ini bisa melahirkan kemiskinan struktural,” terangnya.

Mencegah praktik pernikahan dini di Mataram melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Di era pandemi diakui Dewi, menyulitkan proses sosialisasi ke masyarakat. Pun diskusi lewat webinar tidak efektif. Salah satu caranya adalah mendatangi dari satu pintu ke pintu lainnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Halaman 3

11 Komoditas Pangan Strategis Masih Aman PEMPROV NTB menyebut cadangan pangan sampai saat ini masih aman. Masyarakat diharapkan tak khawatir, meskipun sejumlah daerah di Indonesia tengah melakukan pengetatan karena pandemi Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Fathul Gani.

Terutama untuk 11 komoditas pangan strategis. Diantaranya, beras, daging, ayam, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir. “Memang ada flugtuasi harga. Terutama minyak goreng, cabai rawit,” ujarnya. Untuk cabai rawit, dipaparkan Mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTB ini, selama ini pantauan di pasaran harganya relatif masih murah.

Pemerintah ingin harganya ideal. Sehingga tidak terlalu rendah agar tak merugikan petani. Tak juga terlalu tinggi agar tak merugikan konsumen.

“Kita inginkan sih kisaran harganya Rp10.000/Kg sampai Rp20.000/Kg. Tapi di lapangan harganya sangat rendah. Agar tidak merugikan petani,” imbuhnya.

Sementara untuk minyak goreng, harganya dan cadangannya tergantung pada distribusi. Dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan sebagai pemilik otoritas untuk memantau dan mengawasi stok dan harganya. Demikian juga Perum Bulog dapat menyediakan minyak goreng dan gula. Tidak sekedar menyediakan beras.

Untuk mengantisipasi kekosongan pasokan kebutuhan sembako di dalam daerah, stok gula juga dapat dipenuhi oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai pabrik gula tebesar di Indonesia Timur berbasis di Dompu. Untuk minyak goreng, , gubernur dan wakil gubernur sangat konsen terhadap pengembangan industri lokal. Termasuk para produsen minyak goreng menggunakan bahan baku yang melimpah.

“Sudah terbukti ada produksi yang besar dilihat dari perjalanan JPS Gemilang kemarin,” ujarnya. Stok beras saat ini ketersediaannya mencapai 75.000 ton. Kebutuhan tujuh hari 12 ribu ton. Atau sekitar 1.200 ton rata-rata kebutuhan sehari. Penguatan stok terus dilakukan setiap hari. Cadangan beras dipastikan aman hingga beberapa bulan ke depan. Hanya saja yang perlu dikhawatirkan, kata Fathul Gani, surplus stok beras ini tidak kebablasan dikirim ke luar daerah agar tak mempengaruhi cadangan stok. (bul)

(Suara NTB/bul)

PERSIAPAN NTB MALL - H. Ricky Hartono bersama timnya sedang merampungkan persiapan NTB Mall launching pekan depan

Seratusan UMKM Mendaftar ke NTB Mall, Target Pasar Se-Asia

Merkuri Masih Diperjualbelikan Secara Ilegal

Mataram (Suara NTB) Sepekan lagi direncanakan NTB Mall sudah beroperasi. Sudah ada seratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/ Industri Kecil Menengah (IKM) mendaftarkan diri “ngelapak”. Pengelola NTB Mall tengah merampungkan persiapannya.

Haryono

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Disreskrimsus Polda NTB sudah meminta saksi ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, terkait penyidikan yang dilakukan terhadap dua orang diduga memperjualbelikan merkuri dari Pelangan, Sekotong Lombok Barat. Polda NTB melibatkan Dinas Perdagangan terkait perizinan jual beli zat berbahaya ini di NTB. Kepala Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga, Ir. Haryono mewakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman, M.Si ditemui Suara NTB di Mataram, Senin (14/8) kemarin menyebut, indikasi masih adanya peredaran merkuri ini jelas dari hasil kerja Kepolisian mengamankan para pelakunya. Hingga Dinas Perdagangan diminta sebagai saksi ahli.

Sejauh yang diketahuinya, sampai saat ini belum ada distributor resmi yang diberikan izin oleh Kementerian Perdagangan untuk memperjualbelikan merkuri. Yang tercatat ada enam perusahaan yang sudah diberikan pertimbangan teknis sebagai distributor bahan berbahaya. Ke delapannya adalah PT. Inti Alam Kimia Cabang Mataram (Kantor Cabang Distributor), PT. Tunggal Jaya Kimia (Pengecer), PT. Alam Raya Pendukung Utama (pengecer). PT. Sumber Hidup Chemindo (distributor), CV. Saba Sumber Chmindo (pengecer), dan PT. Rizki Educalab (pengecer).

“Tapi yang sudah terdaftar ini untuk sianida. Kalau merkuri belum ada,” jelas Haryono. Merkuri seperti dijelaskan adalah merkuri adalah cairan logam perak atau disebut air raksa (Hydrargyrum). Biasanya banyak dimanfaatkan untuk aktifitas penambangan. Peredaran merkuri ini diduga erat kaitannya dengan aktivitas penambangan liar yang sudah ditutup pemerintah. “Merkuri ini sangat berbahaya.

Bisa merusak lingkungan dan masyarakat,” kata Haryono.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI telah mengatur peredaran zat berbahaya ini, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 47 Tahun 2019. Peredaran merkuri diatur penjualannya dari produsen hanya kepada distributor, dari distributor hanya dijual kepada pengecer, dari pengecer hanya dijual pada pengguna akhir yang memegang izin pertambangan. Tidak diperjualbelikan secara bebas karena dampaknya terhadap kerusakan lingkungan bila sembarangan.

Haryono mengatakan, pemerintah daerah berharap, dengan tertangkapnya pihak-pihak yang memperjualbelikan merkuri secara bebas, ada efek jera bagi pihak-pihak lain yang berniat melakukan kegiatan yang sama. Pemerintah daerah menurutnya sangat konsen terhadap pemberantasan zat berbahaya yang diperjualbelikan secara ilegal.

“NTB juga sedang menggodok payung hukum untuk menekan peredaran zat berbahaya ilegal. Nantinya akan dibentuk tim yang terdiri dari berbagai elemen akan melakukan razia secara rutin,” demikian Haryono. (bul)

Tim IT NTB Mall hingga pagi kemarin masih sibuk mempersiapkan ITnya. Sebagian juga sedang sibuk melakukan validasi para pelaku UMKM/IKM yang sudah mendaftarkan diri berjualan di NTB Mall. Setengah los ruangan di ujung timur Dinas Perdagangan Provinsi NTB dimanfaatkan sebagai ruang operasional IT, sekaligus sebagai kantornya. Eks ruangan ishopntb. NTB Mall adalah penyesuaian dari ishopntb.

Lebihnya, NTB Mall dikelola secara professional, oleh orang-orang profesional.

“Sudah ada 113 UMKM yang sudah mendaftar,” kata CEO NTB Mall, H. Ricky

Hartono di sela-sela kesibukan mempersiapkan NTB Mall online, maupun offline (toko), Senin (14/9) kemarin.

Diantaranya produk UMK yang sudah mendaftar adalah kopi, madu, aksesoris, mutiara, suvenir, kerajinan tangan. H. Ricky mengatakan, timnya terus mendata para pelaku UMKM di NTB untuk masuk di NTB Mall.

“Sampai akhir tahun ini, kami menargetkan sebanyak seribu pelaku UMKM sudah masuk di NTB Mall,” kata Owner Ricky Smarphone ini.

Produk-produk UMKM yang akan dimasukkan harus memenuhi standar. Kualitas produk, maupun kemasan-

nya. Meski demikian, H. Ricky mengatakan timnya juga akan memberikan pendampingan kepada para UMKM yang akan masuk ke NTB Mall namun belum memenuhi standar.

“Kita juga menyiapkan fasilitas untuk foto produk yang akan dimunculkan di NTB Mall online,” imbuhnya. NTB Mall siap menampung sebanyak-banyaknya produk masing-masing UMKM untuk dipasarkan. Secara online, maupun offline. Khusus untuk offline, karena terbatasnya ruang, setiap dua minggu akan produk UMKM akan diganti dengan produk UMKM lainnya.

Mendaftar di NTB Mall menurutnya mudah. Hanya tinggal mengikuti perintah aplikasi. Proses pembuatan aplikasi NTB Mall sedang disempurnakan. Atau bagi UMKM yang terbatas kemampuan ITnya, dapat mengajukan pendaftaran langsung di adminya, di NTB Mall di Dinas Perdagangan Provinsi NTB tanpa dipungut biaya apapun. UMKM juga akan diberikan pelatihan bagaimana menjadi anggota NTB Mall.

NTB Mall adalah tempat berbelanja secara online (online shop), layaknya online shope yang banyak digunakan.

Bedanya, NTB Mall hanya menjual berbagai macam produk lokal NTB. NTB Mall juga berencana akan menggandeng seluruh distro yang ada di NTB ikut masuk. Pangsa pasar utamanya adalah masyarakat NTB, terutama para ASN di Provinsi NTB.

Daerah tengah menggodok payung hukum agar seluruh ASN tanpa terkecuali setiap bulan wajib berbelanja di NTB Mall. Bela beli produk lokal.

Sehingga tak perlu dikhawatirkan pasarnya.

Tim IT NTB Mall saat ini juga tengah bekerja, aplikasi NTB Mall nantinya boleh menerima pesanan se Asia. Dengan COD atau bayar setelah produk diterima pemesan dimanapun. “TKI-TKI diluar negeri juga boleh nanti memesan terasi Lombok. Bayarnya di sana langsung, setelah barang diterima,” demikian H. Ricky. H. Ricky menegaskan, NTB Mall adalah jawaban bagi pemasaran produk UMKM NTB secara modern.

Apalagi dalam situasi Covid19 saat ini, sistem pemesanan kebutuhan umumnya sudah menggunakan memanfaatkan teknologi dan fasilitas online shop. (bul)

Jakarta PSBB Astra Motor NTB Beri Penawaran Spesial untuk Hipmi Khawatir Distribusi Barang Pembelian Group Terganggu

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB memberikan program spesial khusus untuk perusahaan yang ingin menambah aset kendaraan atau untuk karyawan kantor yang bekerja di kantor yang sama dan berencana ingin membeli motor Honda bersamaan dengan rekannya. Sekaranglah saatnya, mumpung Honda memberikan promo khusus.

Dengan program yang bertajuk “Group Customer” yang masih termasuk dalam nuansa program Sempurna (September penuh warna), konsumen yang ingin membeli unit Honda BeAT, Genio, Scoopy, atau Honda PCX secara kolektif akan mendapatkan promo menarik. Selain jadi lebih kompak, konsumen juga akan dapat harga spesial.

DP ringan mulai Rp 2 juta rupiah dan potongan angsuran sampai dengan Rp130 ribu.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub. Dept Head menjelaskan, program khusus group customer ini merupakan upaya untuk memanjakan konsumen dengan ketentuan minimal pembelian unit. Minimal pembelian sebanyak 2 unit konsumen sudah berhak mendapatkan promo ini. Untuk pembelian Honda BeAT Sporty DP Rp2 juta dengan angsuran normal Rp818 ribu turun menjadi Rp741 ribu.

Genio cukup DP Rp2,2 juta dengan angsuran sebelumnya Rp853 ribu turun menjadi Rp765 ribu. Selanjutnya bagi pecinta Honda Scoopy, cukup DP Rp2.3 juta saja dan bayar

(Suara NTB/ist)

PROGRAM SPESIAL - Astra Motor NTB memberikan program spesial khusus untuk perusahaan yang ingin menambah aset kendaraan atau untuk karyawan kantor angsuran normal Rp966 ribu kini hanya bayar Rp878 ribu.

Dan untuk pembelian Honda PCX konsumen cukup bayar DP Rp3.5 juta dengan angsuran sebelum promo Rp1.373 juta turun menjadi Rp1.235 juta.

Promo ini berlaku hanya di dealer Honda yang berada di Pulau Lombok. Syarat untuk promo ini sangat mudah, cukup lampirkan SIUP, TDP dan NPWP perusahaan. Atau bagi konsumen perorangan yang bekerja pada satu perusahaan

yang sama cukup melampirkan syarat KTP diri, KTP pasangan, KK, ID card perusahaan, SK pegawai tetap serta slip gaji. Periode program ini berlaku selama bulan September hingga akhir Oktober 2020.

“Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit dengan tenor 36x. Apabila ingin mengetahui informasi promo ini lebih lanjut, dapat menghubungi Hotline NTB 081-917-90-8000 atau segera kunjungi dealer Honda terdekat dari kantormu,” tutup Kresna. (bul)

Mataram (Suara NTB) Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk menekan angka penularan virus corona yang terus meningkat. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak ke NTB, terutama dari sisi pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan.

Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram, H. Ricky Hartono. Saat ini sebagian besar kebutuhan di NTB juga dipasok dari Pulau Jawa.

“Apalagi untuk kebutuhan elektronik, hampir 100 persen dari Jakarta distribusinya,” kata H. Ricky ditemui di Mataram, Senin (14/8) kemarin.

Supplier barang dari Jakarta, biasanya menggunakan pengiriman lewat jalur udara.

Ia mengkhawatirkan PSBB di Jakarta akan mempengaruhi frekuensi penerbangan dari Lombok ke Jakarta, atau sebaliknya. Meskipun alternatifnya adalah pengiriman barang menggunakan jalur laut, ada juga potensi keterlambatan barang datang.

“Apalagi pengiriman dari Surabaya juga lebih ketat lagi. Secara ekonomi kita juga akan terpengaruh,” ujarnya. PSBB juga berpotensi mengakibatkan penurunan produksi barang akibat pembatasan ruang gerak orang.

Karena itu, rekomendasinya, pengusaha-pengusaha ritel juga harus mempersiapkan diri menyetok kebutuhan lebih tahan lama.

Modal dapat diperkuat untuk memperbanyak stok barang.

“Wisatawan ke Lombok juga pasti akan berpengaruh. Karena pusatnya dari Jakarta, transit ke Surabaya dan ke Bali.

Jalur-jalur ini juga cukup ketat,” imbuhnya. Hipmi Kota Mataram dalam waktu dekat ini juga akan melakukan seminar, sekaligus akan membahas halhal terkait perekonomian. H. Ricky mengatakan, dalam kesempatan tersebut sekaligus langkah-langkah apa yang bisa ditempuh oleh para pengusaha, khususnya pengusaha di Kota Mataram menyiasati keadaan.

Harapannya agar PSBB tidak sampai diberlakukan di Kota Mataram, atau Provinsi NTB agar dampak ekonominya tak semakin parah. Karena itu, ia mendukung, denda bagi yang tidak menggunakan masker harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Agar tidak terjadi lonjakan penularan Covid-19 lebih massif.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) Provinsi NTB, Jefri menyebut, Jakarta baru memberlakukan PSBB lebih ketat.

Secara umum, dampaknya belum dapat disimpulkan. Sebab PSBB baru mulai diberlakukan oleh Pemprov DKI. “Teman-teman distributor pasti sudah mengamankan stok untuk seminggu ke depan. Menurut saya stok masih aman. kita ndak tau nanti perkembangannya setelah seminggu PSBB di Jakarta,” demikian Jefri. (bul)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Pendaftar Penuhi Syarat PROSES lelang jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Lombok Timur (Lotim) sudah memenuhi jumlah pendaftar. Untuk jabatan Disnakeswan diisi jumlah pendaftar 4 orang, sedangkan untuk jabatan sekwan sebanyak 8 orang. Terisinya jumlah pendaftar ini sudah memenuhi syarat umum untuk dilakukan seleksi.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, dikonfirmasi (Suara NTB/yon) Suara NTB, Senin (14/9), H. M. Juaini Taofik menjelaskan, dengan terpenuhinya jumlah pendaftar ini, maka pada minggu depan sudah dapat dimulai dilakukan assessment dan pansel. Sehingga pada bulan Oktober sudah dapat dilakukan pengisian.

Dijelaskan Juaini Taofik, untuk 12 pejabat yang mendaftar ini dipastikan yang sedang menjabat lingkup Pemkab Lotim.

Begitupun untuk persyaratan yang mendaftar ini paling tidak sudah menduduki jabatan administrator selama 2 tahun dengan usia tidak boleh lebih dari 56 tahun. Hal ini sebagaimana syarat yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2019.

“Tidak boleh pendaftar yang tidak sedang menjabat. Yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umum,” tegas Sekda Lotim ini.

Setelah pengisian jabatan eselon II, barulah dilakukan pengisian jabatan tahap kedua terhadap dua OPD yang baru dibentuk berupa, Dinas Perindustrian dan Dinas Pemadam Kebakaran. Begitupun untuk pengisian eselon III dan IV di sejumlah instansi yang ada di Kabupaten Lotim. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Dana Minim, DPRD Sarankan Pemda Pinjam Dana di SMI Selong (Suara NTB) Akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) banyak anggaran Lombok Timur (Lotim) terkuras. Kondisi fiskal daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB diasumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan hilang Rp 150 miliar. Melihat kenyataan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, Murnan, S.Pd., menyarankan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

“Kita sudah setujui dan sarankan pinjam Rp 40 miliar,” terang Murnan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Diketahui, pemerintah pusat mempersilakan daerah untuk mengajukan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berkurangnya sumber pendapatan Lotim ini

sebagian besar dari dana perimbangan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Eksekutif disarankan bisa menghadirkan solusi. “Harus cari solusinya,” sarannya.

Diakuinya, dari laporan Bupati Lotim H. M. Sukiman saat sidang paripurna Rencana

APBD Perubahan, akibat pandemi ini banyak yang harus dilakukan penyesuaian. Namun pihaknya meyakinkan, tidak ada program-program prioritas yang terganggu akibat pengurangan anggaran. APBD Perubahan juga merupakan legitimasi dari kegiatan refocusing anggaran yang sudah dilaku-

Praya (Suara NTB) Proses pembayaran sisa lahan enclave di kawasan The Mandalika, diputuskan melalui pola konsinyasi. Dalam hal ini, pembayaran lahan akan dititip melalui pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Praya setelah proses negosiasi harga lahan antara pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika dengan pemilik lahan tidak menemui kata sepakat.

“Tapi tidak seluruhnya, hanya sembilan orang pemilik lahan saja,” ungkap Kabid. Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, SIK.M.Si., dalam keterangan pers yang diterima Suara NTB, Senin (14/9).

Dikatakannya, sesuai informasi yang diterima dari Tim Verifikasi Dokumen Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, total ada 42 orang pemilik lahan enclave di dalam kawasan The Mandalika.

Khususnya di area lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ada sembilan orang pemilik lahan yang pembayarannya akan dititip melalui pengadilan dengan total pembayaran lahan untuk sembilan pemilik lahan enclave tersebut mencapai sekitar Rp 16,9 miliar. Untuk itu, kepada sembilan orang warga yang memiliki hak konsinyasi tersebut, nantinya bisa mendatangi PN Praya untuk mengambil pembayaran atas lahanya.

“Sudah didaftarkan untuk dilakukan transfer ke rekening PN Praya untuk dilakukan pembayaran terhadap sembilan pemilik lahan enclave di kawasan The Mandalika,” terangnya.

Terkait proses land clearing (perataan) lahan yang diklaim oleh warga, Artanto menegaskan sampai sejauh ini masih terus berjalan. Upaya negosiasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses land clearing untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, juga mulai menunjukkan hasil yang positif. Para warga yang sebelumnya ngotot mengklaim lahan, di antaranya Suhartini, kini sudah mulai menerima.

“Alhamdulillah, atas nama Kapolda NTB, kami mengapresiasi keputusan keluarga Ibu Suhartini yang sudah mau diajak bekerjasama. Sehingga proses land clearing dengan titik lahan yang diklaim Suhartini bisa terlaksana tanpa gangguan dan halangan,” ungkapnya.

Namun demikian, bukan berarti menutup hak Suhartini dan warga lainya untuk melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan. Pihaknya pun berjanji akan mengawal setiap proses manakala warga mau menempuh jalur hukum.

“Kami dari kepolisian akan mendukung dan terus mengawal, setiap proses sesuai ketentuan hukum. Jika Suhartini dan warga lainnya mengajukan gugatan kepada ITDC melalui pengadilan. Itu adalah hak Suhartini sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang,” tandas Artanto. (kir)

Gaungkan Ayo Kembali ke Senggigi

Proyek Dermaga sebagai Pintu Masuk Wisatawan Masih Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) sudah meluncurkan Gerakan Ayo Kembali ke Senggigi, Minggu (13/9) sore. Di tengah upaya pemda mengajak wisatawan kembali ke Senggigi, justru kondisi kontradiktif terjadi di kawasan tersebut, yakni proyek dermaga sebagai pintu masuk wisatawan ke Senggigi masih mangkrak. Bahkan material bangunan dibiarkan berserakan di areal pantai, sehingga sangat mengganggu pengunjung.

Dikonfirmasi terkait persoalan dermaga yang putus kontrak ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, H. M. Najib mengakui kondisi dermaga Senggigi mangkrak akibat putus kontrak memang banyak dikeluhkan. Di satu sisi, pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk membersihkan material proyek di kawasan pantai tersebut. Pihaknya sudah bersurat beberapa kali ke pihak rekanan, namun perlu menunggu hasil sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Di satu sisi, penganggaran untuk melanjutkan proyek ini perlu menunggu proses sengketa di BANI selesai. Apalagi pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappeda untuk perencanaan anggaran pembangunan ke depan. Namun, penganggaran perlu menyelesaikan proses hukum ini dulu. “Nanti kita sudah anggarkan. Alasannya Bappeda, ketimbang ada masalah,” tukasnya.

Pihaknya pun belum berani memastikan apakah dermaga ini dilanjutkan dalam waktu segera. Kalaupun mendahului putusan di BANI, Pemda bisa mengupayakan di APBD murni 2021. Namun persoalannya proses anggaran 2021 sudah selesai di pusat, sehingga kemungkinan bisa kembali ajukan tahun 2022.

Pihaknya perlu mengoperasikan dermaga ini untuk menghubungkan kawasan wisata yang ada, karena dermaga ini sangat penting mendukung kawasan pariwisata, sebab kalau dermaga ini tidak hidup maka pariwisata tidak akan berjalan maksimal. Kaitan dengan moda angkutan, pihaknya sudah mengusulkan DAK khusus moda darat. “Nanti kami akan atur rute-rutenya, baik arah Sekotong, Lembar, Narmada, Lingsar dan Gunungsari. Hub-hubnya harus jelas,” imbuh dia. (her)

kan sebelumnya.

Menurutnya, ada beberapa poin untuk menyelamatkan ekonomi. Salah satu caranya adalah mempercepat realisasi anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi. Bisa saja dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dampaknya dirasakan masyarakat. Bisa juga dengan mencairkan bansos dan hibah.

Saat ini sudah tidak ada lagi sistem pengadaan e-katalog, sehingga, kegiatan belanja bisa dilakukan di tingkat lokal. Dengan demikian, uang pengadaan apapun akan berputar di daerah. (rus)

(Suara NTB/rus)

Murnan

Pemilih Loteng Berkurang 9.395 Orang

Polemik Lahan Kawasan The Mandalika

Rp16,9 Miliar Pembayaran Lahan ’’Enclave’’Dititip Lewat Pengadilan

Halaman 4

(Suara NTB/her)

BERSIHKAN SAMPAH - Pelanggar protokol Covid-19 yang terjaring pada hari pertama penegakan hukum Perda Nomor 7 tahun 2020 di Lobar dijatuhkan sanksi sosial berupa membersihkan sampah di sekitar bundaran GMS Gerung.

Tidak Gunakan Masker

Pelanggar Protokol Covid-19 Disanksi Sosial dan Denda Giri Menang (Suara NTB) Meski pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai penerapan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan berlaku, Senin (14/ 9), banyak masyarakat yang tetap mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang tak patuh protokol Covid-19 terjaring operasi penindakan oleh tim Satpol PP Lobar bersama Satpol PP NTB didukung aparat kepolisian dan TNI. Hadir juga tokoh agama dan masyarakat pada operasi penindakan ini.

Pantauan Suara NTB ini, operasi dilakukan tim di jalur wilayah Gerung, mulai dari jalur Patung Koperasi, jalur bundaran GMS hingga jalur BIL I dan BIL II. Puluhan petugas yang dikerahkan menyetop semua pengendara yang tak menggunakan masker. Kemudian mereka digeret ke Pos Polisi GMS untuk disanksi.

Sebelum disanksi, mereka diingatkan lagi soal Perda Nomor 7 tersebut, agar ke depan tidak melakukan pelanggaran lagi. Warga yang tak mampu membayar sanksi denda Rp

100 ribu, diganti dengan sanksi sosial membersihkan rumput dan sampah yang ada di seputaran Bundaran GMS. Mereka membersihkan menggunakan rompi bertuliskan “Pelanggar Perda”.

Kepala Satpol PP Lobar Baiq Yeni S Ekawati mengaku ada sebagian pengendara beranggapan, tidak harus memakai masker di dalam mobil.

Bagi pelanggar protokol Covid19 ini pun diberikan pemahaman dulu sebelum disanksi.

Jumlah pelanggar ini menurut perkiraannya mencapai puluhan orang. “Sanksinya berupa sanksi administrasi (denda) Rp 100 ribu (perorangan), beda lagi kalau ASN Rp200 ribu dendanya. Sanksinya juga ada sanksi sosial,’’ tegas dia.

Untuk operasi selanjutnya, pihaknya merahasiakan lokasinya. Namun dipastikan berlanjut terus setiap hari. Hasil operasi kali ini akan dievaluasi.

Kapolres Lobar, AKBP Bagus S Wibowo mengatakan,operasi penindakan hukum ini dalam rangka menertibkan protokol kesehatan. “Kami dalam hal ini TNI-Polri pada posisi memberikan back up

penuh bagi Satpol PP yang menjadi leading sector,”tegas dia.

Ia berharap dengan adanya tindakan ini bisa meningkatkan kedisiplinan warga. Operasi yang setiap hari digelar ini diharapkan memberi rasa disiplin terhadap protokol Covid-19 bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari. Sasaran operasi ini lanjut dia, berbagai titik di wilayah Lobar yang menjadi titik kegiatan masyarakat.

Perwakilan MUI Lobar, TGH. Taisir menegaskan pihak ulama terlibat dalam operasi penetiban karena kepedulian terhadap masyarakat. “Kami ingin menyelamatkan masyarakat dari bahaya Covid-19,”jelas dia.

Karena terkadang kata pimpinan Ponpes Assohwah AlIslamiyah bahasa pemerintah dalam hal pencegahan kalau tidak melibatkan para tuan guru, kiyai, dan tokoh masyarakat kurang begitu sampai ke tengah-tengah masyarakat.

“Karena itu kami atas kesadaran sendiri dari empat sekawan, terjun ikut dalam razia masker supaya berdampak lebih besar tentang pemahaman soal pentingnya memakai masker ini,”tegas dia. (her)

Paket NADI dan JODA Lulus Verifikasi Syarat Calon Tanjung (Suara NTB) Paket bakal pasangan calon (bapaslon), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., - Drs. H. Suardi, MH., (NADI) dan paket, H. Djohan Sjamsu, SH., - Danny Karter Febrian Ridawan, ST. M.Eng., (JODA), lulus verifikasi syarat calon. Pada pleno KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (14/9), kedua paket bapaslon hanya perlu memperbaiki kekeliruan pada tenggat waktu 14-16 September sebelum ditetapkan sebagai calon pada 23 September mendatang.

“Untuk syarat calon, kedua bakal pasangan calon lulus verifikasi. Tes kesehatan memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU KLU, Juraidin, SH. MH., di ruang kerjanya, kemarin.

KPU, ujarnya, melakukan verifikasi beberapa syarat calon selama 7 hari (6-12 September) sebelum diplenokan. Verifikasi syarat calon ini untuk melengkapi persyaratan pencalonan yang sudah dilalui pada saat pendaft-

aran pada 4-6 September lalu.

Pada verifikasi kedua bapaslon, KPU menyimpulkan kedua paket lulus. Hanya saja, masih ada beberapa berkas syarat yang harus dilengkapi.

Sebelum diplenokan pada 23 September mendatang, KPU memberikan ruang selama 3 hari untuk perbaikan.

Kekeliruan pada paket bapaslon secara umum disebutkan, adanya kesalahan huruf pada penulisan nama calon.

Misalnya, pada surat setoran pajak Djohan Sjamsu, masih tertulis Djohan Syamsu. Perbaikan ini harus diklarifikasi kembali kepada Kantor Pajak sebagaimana nama Djohan Sjamsu pada Adminduk.

Sementara kekurangan lain, ada kekeliruan pada visi misi yang belum ditandatangani bapaslon.

“Kelirunya beragam, perbedaan huruf pada nama misalnya item pada pajak, pada tes kesehatan.

Ringan-ringan lah, kalau diperbaiki bisa cepat,” ujarnya.

Dengan kelengkapan syarat calon yang sudah diperbaiki pada tempo 3 hari, KPU akan dengan langsung dapat menetapkan calon pada 23 September mendatang. Karena setelah pleno kemarin, KPU tidak akan melakukan pleno ulang verifikasi syarat calon.

Setelah diperbaiki, maka hasil perbaikan dapat diserahkan langsung ke KPU. ‘’Syarat lain seperti LHKPN sudah, hanya bukti sudah mengurus (di KPK). Tapi nominal tidak kita ketahui karena tidak diserahkan ke KPU,” ujarnya.

Usai menetapkan calon pada 23 September, selanjutnya KPU akan melanjutkan tahapan yakni tahap kampanye. KPU akan menyusun jadwal kampanye calon, mengatur APK, serta mengatur batasan nominal APK calon yang berasal dari sumber daya calon. “Sekarang calon tidak bisa jor-joran. KPU akan atur batas nominal. Misalnya, untuk baju kaos, kalau aturan yang dulu, harganya tidak boleh lebih dari 50 ribu per unit,” imbuhnya. (ari)

Praya (Suara NTB) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), Desember mendatang ditetapkan sebanyak 751.087 pemilih. Dengan rincian 372.139 pemilih laki-laki dan 378.948 pemilih perempuan. Itu artinya, jumlah pemilih berkurang sebanyak 9.395 pemilih dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu legislatif tahun 2019 lalu, sebanyak 760.482 orang.

“Memang berkurang dari DPT pemilu terakhir,” aku Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, terkait hasil penetapan DPS Pilkada Loteng, Senin (14/9).

Pihaknya tidak mau berspekulasi soal kenapa kemudian jumlah pemilih untuk Pilkada Loteng lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu terakhir di Loteng.

Yang jelas dari hasil rapat pleno rekapitulasi penetapan DPS, hasilnya demikian.

“Apa penyebabnya pemilih kita bisa berkurang, ya tidak bisa berspekulasi. Terpenting, hasil rekapitulasi hasil memang seperti itu,” ujarnya.

Sesuai hasil rekapitulasi DPS oleh KPU Loteng, Minggu (13/9), menyebutkan Kecamatan Pujut menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih terbesar, dengan 84.737 pemilih. Kemudian Kecamatan Praya 82.269 pemilih dan Kecamatan Jonggat, 77.853 pemilih. Selanjutnya Kecamatan Kopang,

67.870 pemilih, Praya Barat 64.855 pemilih, Kecamatan Batukliang 63.774 pemilih.

Setelah itu ada Kecamatan Janapria, 60.945 pemilih, Kecamatan Praya Timur, 55.852 pemilih, Kecamatan Pringgarata 52.464 pemilih serta Kecamatan Praya Tengah, 52.076 pemilih. Sementara Kecamatan Praya Barat Daya dan Batukliang Utara, menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 45.154 pemilih dan 43.238 pemilih. “Untuk jumlah TPS tidak ada perubahan tetap sebanyak 2.032 TPS. Tersebar di 12 kecamatan 139 desa/kelurahan,” terangnya.

Dengan telah ditetapkannya DPS untuk Pilkada Loteng tersebut, selanjutnya akan disampaikan ke PPS melalui PPK. Untuk diumumkan secara luas kepada masyarakat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan terkait data pemilih dalam DPS tersebut, masyarakat bisa menyampaikan perbaikan ke PPS terdekat.

Disinggung soal rekomendasi dari Bawaslu Loteng terkait banyaknya data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), Darmawan menegaskan semua rekomendasi sudah dilaksanakan sesuai petunjuk yang ada.

Kalau pun kemudian masih ada terlewatkan, maka dalam masa perbaikan ini masyarakat bisa menyampaikan koreksi ataupun tanggapan. “Untuk koreksi atau perbaikan data pemilih pada DPS dilakukan mulai tanggal 19 sampai 28 September mendatang,” imbuhnya. (kir)

Pleno DPS, Tambahan Pemilih Sementara 1.230 Orang Tanjung (Suara NTB) KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah melakukan pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari 184.423 orang data DP4 yang dicoklit, KPU menetapkan DPS sejumlah 172.771 orang atau bertambah 1.230 orang dari data DPT Pileg/Pilpres 2019 sejumlah 171.541 orang.

Komisioner KPU Bidang Perencanaan dan Data, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., Senin (14/9) mengungkapkan, pleno pada Minggu (13/9) berjalan cukup lancar. Pleno dimulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pada Minggu malam pukul 21.25 WITA. Pleno yang dihadiri Bawaslu, utusan parpol serta instansi TNI dan Polri itu berhasil menetapkan angka sementara daftar pemilih yang memenuhi syarat memberikan hak suara.

“Dari data yang dicoklit oleh PPDP sejumlah 184.423, banyak berkurang karena TMS, antara lain karena meninggal, pindah domisili dan usia kurang dari 17 tahun,” ujar Zaki.

Diakui, terdapat 12.000-an margin pada data DP4 berbanding dengan data DPT 2019. Setelah melakukan pencocokan, KPU menetapkan tambahan 1.230 orang. Angka ini disebut ideal, karena margin penambahan tidak begitu besar.

“Termasuk yang meninggal dari data Dukcapil, sudah kita keluarkan semua. Saat coklit, secara faktual ada diantara data meninggal ternyata orangnya masih hidup. Jadi itu otomatis kita masukkan pada DPW,” sambungnya.

Zaki menyambung, pada 12.000-an data TMS terinci pada beberapa katagori. Antara

(Suara NTB/ari)

Zaki Abdullah lain meninggal dunia 5.400-an orang. Pemilih ganda dan di bawah umur 777 orang, pemilih tidak dikenal 2.718 orang dan pindah domisili 3.000 orang.

Alumni Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini mengakui, saat pleno Bawaslu menyinggung elemen perbedaaan DPT dan data Pilbup 2020. Misalnya, Bawaslu mendapati 5.000-an orang pemilih DPT 2019 sesuai nama KTP berbeda dengan DP4. Terhadap data itu, KPU sudah melakukan verifikasi, sehingga secara total, dari 12.000 lebih margin tambahan awal, terverifikasi tambahan sementara sejumlah 1.230 orang. “Namanya DPS, masih bisa bertambah atau berkurang sampai final DPT tanggal 6 Oktober,” imbuhnya.

Usai pleno DPS, KPU akan mengumumkan DPS selama 10 hari kepada masyarakat melalui PPS dengan penyebaran data tertulis. Pada periode itu, masyarakat yang mengetahui data nama warga yang sekiranya TMS tidak memenuhi syarat agar memberikan informasi baik melalui PPS maupun langsung ke KPU. (ari)

Belajar Tatap Muka Belum Berani Dibuka Selong (Suara NTB)Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyatakan SD dan SMP sederajat di Kabupaten Lotim belum berani dibuka. Usia anakanak SD dan SMP sederajat ini katanya tidak bisa menjamin untuk tidak berkerumun.

Hal ini ditegaskan bupati saat diwawancara usai sidang paripurna di gedung DPRD

Lotim, Senin (14/9).

Menurutnya, anak-anak usia SD dan SMP ini tidak bisa dihindari untuk saling bermain dengan teman-temannya. “Main senggek-sengge’an,” sebut bupati.

Berbeda katanya dengan anak-anak SMA sederajat yang jauh lebih mudah diatur dan menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pan-

demi. Jaga jarak duduk dan penggunaan masker anak-anak SMA diyakini bisa dilakukan.

Sementara anak-anak SD katanya tidak bisa dijamin bisa melakukan sepeti yang dilakukan anak seusia SMA. Diketahui SMA sederajat ini sudah mulai ada yang uji coba.

Khusus sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Lotim ini katanya juga akan dilaku-

kan uji coba. “Kita berharap tanggal 20 September kita uji coba, mudahan situasinya sudah kondusif,” ucap Bupati.

Diketahui belajar dari rumah (BDR) di tengah pandemi covid -19 ini masih tetap dilangsungkan. Lotim sendiri sebelumnya sudah melaunching kurikulum situasi khusus. Para siswa dan guru juga sudah diberikan kuota internet gratis

untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Achmad Dewanto Hadi menjelaskan, kurikulum yang disusun bersama para pengawas dan kepala sekolah senior ini sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang lama melihat anak-anak tidak bisa sekolah, karena pandemi Covid. (rus)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Harga Bapok Belum Stabil di Dompu (Suara NTB/Ist)

TES SKB - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri saat meninjau pelaksanaan Tes SKB di aula kampus vokasi Unram, Senin (14/9).

Hari Terakhir, Dua Peserta Tak Ikut SKB CPNS Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) – Sebanyak dua orang peserta tidak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang berlangsung sejak tanggal 12 sampai dengan 14 September 2020.

“Sampai dengan hari terakhir ini ada dua orang peserta yang tidak ikut tes SKB,” kata Kabid Pengembangan BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdurahman S.Sos, Senin (14/9).

Ia menyebutkan ada 438 peserta yang mengikuti tes SKB yang berjalan tiga hari itu. Hanya saja, lanjutnya yang mengikuti tes SKB dipusatkan di aula Kampus Vokasi Unram di Desa Sondosia Kecamatan Bolo tersebut sebanyak 420 peserta. “Sedangkan sisanya 18 peserta, mengikuti tes SKB yang digelar oleh BKN,” katanya.

Lebih jauh Abdurahman mengaku, berdasarkan ketentuan peserta tes SKB yang berada di luar NTB, bisa memilih untuk mengikuti tes SKB di tempat atau lokasi tempat tinggalnya. “Bisa mengikuti tes di wilayah UPT BKN masing-masing. Hal ini untuk meminimalisir pergerakan orang ditengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Di samping itu, tes SKB yang tetap didampingi perwakilan BKN Pusat itu dibagi menjadi sembilan sesi. Setiap hari dibagi menjadi tiga sesi dengan kapasitas jumlah peserta sebanyak 50 Orang. “Jadi setiap hari ada 150 peserta yang mengikuti tes. Selama tes SKB juga diatur jaraknya 1 meter. Peserta juga wajib menggunakan masker,” katanya.

Abdurahman menambahkan pihaknya akan menambah satu hari tes SKB yakni Selasa (15/9). Satu hari tersebut berlaku bagi para peserta dinyatakan reaktif Covid-19 yang sebelumnya dilakukan isolasi mandiri. “Jadi Besok Selasa juga akan digelar terakhir tes SKB,” ujarnya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang meninjau tes SKB, Senin (14/9) mengapresiasi kinerja panitia yang bekerja mensukseskan tes SKB CPNS tingkat Kabupaten Bima. “Kita harapkan selama selama tes SKB tidak ada kendala atau hambatan yang menggangu,” katanya.

Disamping itu Bupati tetap menghimbau para peserta aga tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Serta mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia. (uki)

Tunggakan BPJS di RSUD Asy Syifa Capai Rp2,5 Miliar Taliwang (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa Taliwang, dr. Carlof, menyebutkan tunggakan BPJS saat ini sudah mencapai angka Rp2,5 miliar sejak terakhir bayar bulan Juni. Meski cukup tinggi, tetapi angka tersebut dianggap lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019 dengan jumlah tunggakan sekitar Rp4,5 Miliar.

“Mereka terakhir bayar sekitar bulan Juni untuk tunggakan di bulan April- Mei. Sementara untuk pembayaran Juli dan Agustus kami sudah tagih tetapi belum ada progres,” ungkapnya kepada kepada Suara NTB, Senin (14/9) kemarin. Pihaknya juga masih tetap optimis pembayaran tunggakan tersebut akan segera terbayar.

Masih adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan BPJS sangat disayangkan karena beban biaya terpaksa ditanggung oleh RSUD. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi adanya perubahan dari besaran tunggakan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Bahkan pihaknya juga optimis angka yang tetunggak saat ini akan segera terbayar sesuai dengan komitmen management. Selain itu, RSUD juga akan tetap mengupayakan proses penagihan supaya tidak molor yang dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan di rumah sakit plat merah tersebut. Dirinya juga memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap akan dikedepankan tanpa ada perbedaan. “ Memang mereka masih menunggak pembayaran tetapi tidak separah tahun sebelumnya dan kami tetap akan melakukan penagihan,” sebutnya.

Meski BPJS menunggak pembayaran, pihaknya menjamin tidak boleh berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan.

Karena masyarakat merupakan korban dari sistem yang dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu pihaknya berharap agar pihak BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya masih cukup besar. Jika tidak, maka RSUD akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan BPJS. Tingginya tunggakan BPSJ juga menjadi catatan khusus bagi managemen RSUD karena persoalan ini selalu terulang setiap tahunnya. “Kami tetap berharap agar management segera membayar tunggakan yang ada. Apalagi saat ini iuran BPJS juga naik sehingga tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak membayar kewajiban,” pungkasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) – Harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, belum stabil. Seperti halnya cabai, bawang putih dan berbagai komoditas pertanian lain. Kondisi itu, diperparah munculnya pasien positif Covid-19 baru di wilayah ini.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Nurjanah kepada Suara NTB mengaku, tak ada perubahan terkait harga komoditas pertanian yang dijajakan, baik itu pasokan pengepul dari luar daerah maupun hasil pertanian lokal.

“Belum ada yang berubah, masih seperti kemarin harganya,” cetus dia saat ditemui Suara NTB, Senin (14/9).

Dalam dua bulan terakhir, harga komoditas pertanian khususnya untuk keperluan bumbu dapur mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Untuk cabai rawit misalnya, dari kisaran Rp30-Rp50 ribu/ Kg kini paling tinggi dijual pedagang Rp15 ribu/Kg. Pun demiki-

an dengan cabai keriting yang dipasok pengepul luar daerah.

Kondisi itu, lanjut Nurjanah, juga berlaku untuk bahan pokok lain seperti bawang merah, bawang putih dan tomat. Di mana sebagian besar harganya anjlok lantaran kebutuhan masyarakat yang terus menurun selama pandemi Covid-19.

“Pokoknya sejak corona ini ndak pernah dapat untung, sehari kadang Rp100 ribu kita bawa pulang,” ujarnya.

Biasanya, dari berbagai jenis kebutuhan bahan pokok yang dijajakan, paling minim dirinya bisa memperoleh keuntungan sampai Rp500 ribu dalam sehari. Namun melihat kondisi sekarang, apalagi bertambah-

(Suara NTB/Jun)

BELUM STABIL – Harga bahan poko di Pasar Induk Dompu, masih belum stabil akibat menurunnya kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19, Senin (14/9). nya kasus positif Covid-19 baru, mustahil baginya untuk memperoleh keuntungan sebesar itu.

Pedagang memilih terus ber-

Puluhan Terjaring Razia Masker, Pelanggar Dihukum Menyapu Jalan Bima (Suara NTB) – Hari pertama razia masker atau operasi yustisi tentang penanggulangan penyakit menular yang diatur dalam Perda Provinsi NTB nomor 7 Tahun 2020, di wilayah Kabupaten dan Kota Bima, Senin (14/9), puluhan warga terjaring.

Di wilayah Kabupaten Bima tercatat ada sebanyak 13 orang yang terjaring. Razia masker dipusatkan di Pertigaan Desa Panda Kecamatan Palibelo (depan Mapolres Bima). Sedangkan di wilayah Kota Bima razia masker dipusatkan di jalan Gajah Mada atau tepatnya di depan toko Agung Makmur.

Tercatat ada 42 orang termasuk ASN yang ikut terjaring.

Kapolres Bima melalui Kasubag Humas Iptu Hanafi mengaku, 13 orang yang terjaring karena masih melanggar protokol kesehatan Covid-19, yakni tidak menggunakan masker.

“Hari pertama razia masker ada 13 orang terjaring. 3 orang dikenakan sanksi denda Rp100 ribu dan 10 orang diberikan sanksi sosial berupa menghafal Pancasila,” katanya.

Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono, mengaku pada hari pertama razia masker pihaknya bersama TNI, Pol PP masih banyak pengendara yang tidak menggunakan masker. Puluhan warga yang terjaring langsung disidang di tempat oleh Tim Pengadilan Negeri (PN) Bima. Sanksi yang diterapkan ada yang berupa denda dan sosial. “Langsung disidang di tempat. Ada yang membayar denda Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Termasuk sanksi sosial,” katanya.

Sesuai Amanat Perda Terpisah, Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH., SIK., melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah kepada wartawan menerangkan, upaya hukum terhadap para pelanggar protokol Covid-19 ini dilakukan sesuai amanat Per-

(Suara NTB/Jun)

DIHUKUM – Salah seorang warga dihukum menyapu sampah karena lalai mengenakan masker, Senin (14/9). aturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020, tentang pemberian denda bagi setiap pelanggar protokol Covid-19. “Ini merupakan perintah pimpinan satuan atas untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menggunakan masker,” ungkapnya.

Dalam razia perdana pada dua titik pusat keramaian seperti rumah sakit umum dan Pasar Induk, diakuinya tak sedikit warga yang ditemukan melanggar protokol Covid-19. Untuk mereka yang tidak membawa masker langsung dibebani denda, sementara yang lalai seperti memiliki masker namun tidak mengenakannya diberi sanksi sosial berupa hukuman menyapu sampah di jalan raya.

Sanksi tegas terhadap pelanggar ini, lanjut Hujaifah, tidak lain untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19. “Diterapkannya aturan seperti ini supaya ada efek jera, karena ini semua untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Belasan Terjaring Di Sumbawa, Dinas Satpol PP Sumbawa menggelar operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol

kesehatan covid-19, Senin (14/ 9). Dalam operasi yang dipusatkan di Taman Mangga ini, terdapat belasan orang diberikan sanksi disiplin karena tidak menggunakan masker.

Dari 19 orang yang terjaring, 11 orang memilih sanksi kerja sosial menyapu taman, dan dua orang membayar denda. Sedangkan 6 orang lainnya diberikan teguran tertulis karena membawa masker tetapi tidak digunakan. Operasi ini juga bersamaan dengan razia kelengkapan surat serta pengaman bagi pengendara. Melibatkan TNI/Polri, Dinas Perhubungan dan pihak Pendapatan daerah.

Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah awal dari penerapan pendisiplinan protokol kesehatan. Menyusul telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid19 khusunya di Kabupaten Sumbawa. (uki/jun/ind)

PARLEMENTARIA – Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Paripurna APBD Perubahan 2020, Fraksi Dewan Berikan Sejumlah Catatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi-fraksi dewan memberikan sejumlah catatan kepada Pemkab Sumbawa. Diantaranya soal PAD, infrastruktur dan lainnya. Seperti disampaikan dalam Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD Sumbawa, paripurna APBD Perubahan tahun 2020, Senin (14/9).

Juru Bicara Fraksi PDI P, Dra. Saidatull Kamila Djibril, mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan kebijakan pendapatan daerah sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Komponen pendapatan lainnya sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dioptimalisasi.

Dengan kepemimpinan baru di kabupaten Sumbawa tentu membawa semangat baru dalam rangka mengambil langkah-langkah konkrit terhadap pemecahan permasalahan daerah. Menuju Sumbawa hebat dan bermartabat yang lebih maju. Terkait

dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum, F PDIP menyampaikan apresiasiasnya kepada Bupati Sumbawa yang telah melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan pasar, jalan, bendungan, rumah sakit umum daerah, dermaga dan puskesmas-puskesmas di kecamatan , sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembangunan lainnya. Diperlukan perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.

Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada. Dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari. Meski saat ini, dalam masa pandemi covid – 19, namun dengan semangat gotong royong diharapkan bersama-sama bekerja sama dalam pencegahan covid-19.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19.

Fraksi Gerindra melalui

juru bicaranya, Hamzah Abdullah, terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin baik yang menggunakan SKTM ataupun yang sedang dalam proses BDT/DTKS di masa pandemi covid 19. Seraya meminta pemerintah daerah fokus dalam upaya pemulihan ekonomi sebagaimana kebijakan pemerintah pusat. Meminta Pemkab melanjutkan kembali program bantuan tunai sahabat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak covid 19 dan belum tersentuh oleh bantuan apapun dari pemerintah.

Selain itu Fraksi Gerindra juga meminta kepada Pemkab lebih memperhatikan nasib para nelayan, para pelaku usaha perikanan dan pelaku usaha kuliner yang berada di desa wisata. Agar dapat memberikan benih atau bantuan bibit ikan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi nelayan tangkap dan pelaku nelayan budidaya perikanan. Serta memberikan pinjaman modal usaha sebagai percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid 19. V. Fraksi Gerindra juga menyoroti jalan menuju Orong Telu yang rusak berat. Juga jalan Punik - Batu

Rotok, Lantung - Ropang, dan jalan Jotang Tero yang butuh penanganan khususnya sebelum datang musim penghujan.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan penyediaan kelangkaan air bersih di 17 kecamatan yang ada di kabupaten sumbawa dalam menghadapi musim kekeringan saat ini. Serta meminta penjelasan terkait dengan penyelesaian sisa pekerjaan pasar Seketeng, sisa pekerjaan RTH Utan, dan sisa pekerjaan yang bersumber dari alokasi khusus tahun anggaran 2019.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Adizul Syahabuddin, membahas terkait dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Sumbawa pada bulan Juni 2020, tercatat ada 4.935 orang di Sumbawa terdampak langsung covid-19. Diantaranya pencari kerja, pekerja yang di PHK dan dirumahkan, CPMI dan UMKM. Pencari kerja sebanyak 2.937 orang, yang di PHK atau dirumahkan sebanyak 648 orang termasuk dari bidang perhotelan pariwisata 323 orang, CPMI sebanyak 162 orang dan pengusaha kecil atau UMKM sebanyak 1.188 orang. Kemudian data dari Diskoperindag, mangkraknya ratusan pengusaha kecil akibat wabah virus cov-

id-19, seperti Industri Kecil Menengah (IKKM) sektor kerajinan sebanyak 277 unit usaha, UKM produksi masker sebanyak 54 unit usaha, UKM sektor makanan, kuliner, rumah makan berjumlah 266 unit usaha.

Dari kedua sumber data tersebut, F PKS berharap kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian yang serius dan dimasukan dalam program prioritas dalam rangka penanganan dampak ekonomi. Sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Jika tidak segara ditangani, maka masyarakat hidupnya akan semakin susah karena sebagian besar mata pencarianya sudah tidak ada lagi. “Dan kami Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat dari pandemi covid-19. Sesuai intruksi pemerintah pusat,” terang Adizul.

Terkait dengan kurangnya debit air di beberapa kecamatan, F PKS meminta kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pencegahan dan penanganan bencana kekeringan dan bencana alam lainnya.

Sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. (arn/*)

tahan hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. “Kalau ndak begini mau makan pakai apa, ban-

tuan juga kita ndak dapat dari pemerintah. Kemarin hanya beras 5 kilogram dari pak lurah,” pungkasnya. (jun)

KPU Temukan Bapaslon Belum Penuhi Syarat Dompu (Suara NTB) – KPU Kabupaten Dompu, sudah memverifikasi dokumen persyaratan tiga kandidat Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang mendaftar. Hasilnya, beberapa diantara mereka belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Kendati demikian, pasangan tersebut masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan.

Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin kepada wartawan di kantornya, Senin (14/9) menyampaikan, pasca berakhirnya pendaftaran Bapaslon dari Tanggal 4-6 September lalu, pihaknya kemudian memverifikasi berkas persyaratan mereka untuk ditetapkan sebagai calon. Tetapi dari tiga Bapaslon, ada yang sudah dan belum memenuhi syarat. “Dari verifikasi dokumen persyaratan calon itu, ada yang dikategorikan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat calon. Itu masih bisa diperbaiki sesuai tahapan dan jadwal,” ungkapnya.

Terkait jumlah Bapaslon dan dokumen yang belum dipenuhi,

Arifuddin enggan membeberkannya. Mereka menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada Bapaslon yang bersangkutan untuk menjelaskan.

Temuan tersebut tidak berarti menggugurkan langsung Bapaslon di Pilkada serentak tahun ini, sebab masih ada waktu perbaikan selama dua hari, mulai 1416 September 2020. “Nanti dari Tanggal 14-15 kita akan membuka dokumen perbaikan dari jam 8.00-16.00. Nanti dihari terakhir dari jam 8.00-24.00, setelah itu kita verifikasi lagi,” jelasnya.

Sementara disinggung terkait hasil pemeriksaan kesehatan tiga Bapaslon, ia mengaku tak tahu karena itu termasuk informasi yang dikecualikan dan telah diserahkan langsung ke tiap Bapaslon. Prosesnya, dari RSUP NTB ke KPU dan KPU langsung menyerahkan langsung ke masingmasing Bapaslon. “Soal informasi ada Bapaslon yang akan gagal jadi calon, sejauh ini belum ada.

Karena kita masih memberikan waktu, itukan haknya pasangan calon,” pungkasnya. (jun)

Bawaslu KSB Kawal Verifikasi Syarat Calon Taliwang (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan akan mengawal ketat proses verifikasi syarat calon yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu KSB, Gufron mengatakan, sebagai lembaga pengawas Pemilu pihaknya wajib mengawal seluruh tahapan. Termasuk saat ini di mana KPU tengah mulai melakukan proses verifikasi syarat calon yang akan maju di Pilkada 9 Desember mendatang. “Kami sekarang bersama KPU bertahap sudah mulai menelusuri (verifikasi) setiap syarat calon. Sekarang sedang di Mataram ini dalam rangka itu juga,” timpalnya.

Sementara itu verifikasi syarat calon oleh KPU KSB akan berlangsung di beberapa tempat. Terutama terkait pemeriksaan keabsahan pendidikan pasangan calon HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin.

Dikatakan ketua KPU KSB, untuk memverifikasi syarat pendid-

ikan pasangan berjuluk F-Three (F3) itu, pihaknya akan menelusuri hingga ke Jobang, Jawa Timur dan Bangdung, Jawa Barat.

“Kalau ke Bandung kita mengecek ijasah doktoral pak Musyafirin karena besangkutan menyertakan gelar doktornya saat mendaftar. Ke Jobang itu kita verifikasi ijasah S1 pak Fud Syafuddin,” papar Denny.

Ia menjelaskan, verifikasi syarat pendidikan bakal calon yang akan maju di Pilkada nanti akan ditelusuri mulai ijazah SMP hingga ijasah terakhir bakal calon. “Semuanya kita harus pastikan keabsahannya baik secara dokumen maupun faktualnya,” tandasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, sesuai jadwal hasil verifikasi syarat calon itu akan disampaikan pada tangal 17 September mendatang. Dan hal-hal yang tidak memenuhi syarat, pasangan calon masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. “Penyerahan syarat perbaikan mulai tanggal 18 sampai 20 September,” tukas Denny. (bug)

KSB Usulkan Tambahan Kuota Pupuk Jelang MT Pertama Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, kembali mengusulkan tambahan kuota pupuk urea sebanyak 2000 ton jelang musim tanam pertama. Itu dilakukan lantaran kuota pupuk sesuai dengan Elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (ERDKK) belum terpenuhi sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah baru do tingkat petani.

“Memang kuota pupuk kita belum terpenuhi optimal, dimana untuk tahun 2020 tersisa tinggal 1. 534 ton yang belum terealisasi dari kuota yang diberikan sebesar 5. 038 ton,” ungkap Kadistan kepada Suara NTB melalui Kabid pertanian tanaman pangan, Syaiful Ulum SP, Senin (14/9). Terkait masalah itu, pihaknya sudah mengusulkan jumlah tambahan supaya tidak menjadi masalah nantinya.

Disebutkannya, target tanam di musim tanam pertama berada di angka 10.300 hektar. Pihaknya sengaja mengusulkan tambahan kuota pupuk supaya tidak menjadi masalah nantinya. Jika tidak, maka masalah ini dikhawatirkan akan menjadi polemik di tingkat

petani. Apalagi masalah ini sudah menjadi masalah tahunan jelang musim tanam sehingga perlu diwaspadai kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. “Persoalan pupuk harus segera disikapi sebelum musim tanam mendatang, jika tidak masalah ini bisa menjadi polemik di tengah masyarakat,” sebutnya. Para penyuluh lapangan juga akan tetap diminta untuk memantau kondisi terkini supaya ketiga terjadi masalah bisa segera disikapi.

Ia menambahkan, belum terpenuhinya kuota tersebut karena anggaran untuk subsidi pupuk sangat terbatas. Sehingga pihaknya akan mengupayakan agar para petani juga bisa beralih ke pupuk non subsidi. Karena jika hanya mengandalkan subsidi dari Pemerintah tidak akan dianggap maksimal karena anggaran yang terbatas. Selain pola demikian, pihaknya juga akan mengupayakan melalui program kartu tani supaya para petani tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Termasuk juga mengawasi peredaran pupuk di tingkat petani supaya tidak terjadi penyimpangan. (ils)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Tunggu Zona Hijau PEMBELAJARAN secara tatap muka di madrasah belum diizinkan untuk digelar kembali.

Kantor Wilayah Kemeterian Agama (Kemenag) Provinsi NTB masih menunggu semua daerah menjadi zona hijau barulah madrasah akan diizinkan menggela pembelajaran tatap muka. Namun sejumlah pondok pesantren (ponpes) malah sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Dr. K.H. Muhammad Zaidi Abdad, M.Ag., ditemui pada Senin (14/9) pagi.

Ia mengatakan semua madrasah diharapkan tidak melakukan pembelajaran (Suara NTB/ron) tatap muka, hal ini agar seH. Muhammad Zaidi Abdad jalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Pihaknya masih menunggu semua daerah menjadi zona hijau penyebaran Covid-19.

“Untuk madrasah, kemarin siang saya tandatangani untuk tidak melakukan tatap muka. Kita tunggu zona hijau betul, walaupun desakan (untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka) dari para wali murid dan santri juga luar biasa,” katanya.

Menurutnya, pihaknya juga sudah merancang sistem pembelajaran sif atau blok, dengan konsep mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan Belajar dari Rumah (BDR). Sampai saat ini pihaknya masih menggelar pembelajaran dengan cara BDR. Hanya saja, ia mengakui sebagian ponpes sudah masuk kembali dan menggelar pembelajaran tatap muka.

Namun, menurutnya, ponpes tersebut juga menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 dengan penggunaan masker, jaga jarak, dan lainnya.

“Cuma kemarin ada satu ponpes yang berjubelan, cuma kami amati mereka juga pakai masker, kita harapkan seluruh ponpes mengamankan ini semua agar tidak terjadi klaster baru. Karena yang paling mendesak itu ponpes, karena di rumah mereka sudah capek, ingin masuk dan ketemu teman-temannya,” kata Zaidi Abdad.

Meski demikian, pihaknya tetap mengamankan penerapan protokol kesehatan di ponpes. Pihaknya akan mengobservasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di ponpes. Kalau tidak memperhatikan protokol kesehatan cegah Covid-19, maka akan disampaikan kepada pengasuh ponpes tersebut agar mengikuti protokol kesehatan.

“Tapi menurut saya, kesiapan masuk di ponpes sudah betul-betul disiapkan, seperti mengikuti tes cepat, kesehatan cukup bagus, karena itu lebih aman, mereka tidak boleh keluar masuk, tidak ada indikasi-indikasi itu maka lebih aman di dalam seperti karantina orang,” katanya.

Zaidi Abdad menekankan, pihaknya akan memastikan penerapan protokol kesehatan di ponpes yang sudah membuka pembelajaran. Sementara untuk pembelajaran di madrasah masih harus menunggu zona hijau, sembari melakukan evaluasi berdasarkan simulasi pembelajaran tatap muka di SMA, SMK, dan SLB. (ron)

Mekanisme Pembelajaran PPL Mahasiswa Diserahkan ke Sekolah Tujuan Praya (Suara NTB) Dalam rangka melaksanakan salah satu isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, Universitas Islam Negeri ( UIN ) Mataram setiap tahunnya mengirimkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan ( PPL ) dan Kuliah Kerja Nyata ( KKN) ke desa-desa atau lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, baik sekolah atau madrasah.

Pembina PPL UIN Mataram, Drs. Mustain, M.Ag., menyebut memasuki semester tujuh bagi mahasiswa UIN Mataram, mereka disebar ke penjuru daerah di NTB. Untuk tahun ini beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama kabupaten Lombok Tengah menjadi tujuan para mahasiswa tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat selama tujuh semester berjalan.

Salah satunya ialah Madrasah Tsanawiyah ( MTS ) Negeri 2 Lombok Tengah adalah salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang juga menjadi tempat PPL mahasiswa UIN Mataram tahun pelajaran 2020 -2021 ini. Serah terima mahasiswa PPL dilakukan akhir pekan kemarin. Penyerahan dan penerimaan delapan mahasiswa PPL UIN Mataram selama 5 pekan ke depan akan melaksanakan kegiatan PPL. Mustain dalam acara tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada keluarga besar MTs Negeri 2 Loteng yang telah bersedia menerima mahasiswa UIN Mataram untuk melaksanakan kegiatan PPL, meski dalam situasi yang tidak normal ini.

“Atas nama pribadi dan lembaga Perguruan Tinggi UIN Mataram, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Madrasah dan keluarga besar MTs Negeri 2 Loteng atas kesediaannya menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan PPL tahun ini,” ujarnya.

Meskipun suasana pandemi Covid yang tidak normal ini, Mustain berharap agar penempatan PPL di MTSN 2 Loteng ini menjadi langkah yang baik dalam menjalin kerjasama dua lembaga di masa yang akan datang.

Terkait dengan suasana pembelajaran yang belum normal ini, Mustain menyerahkan mekanisme pembelajaran kepada pihak madrasah. Nantinya mahasiswa PPL ini akan mengikuti pembelajaran online maupun offline.

Kepala MTs Negeri 2 Lombok Tengah Masdiono,M.Pd., berharap kegiatan PPL mahasiswa UIN Mataram ini dapat memotivasi para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

Semenatra untuk pembagian guru pamong dan mekanisme pembelajaran yang akan diterapkan, mantan Kepala MTs Negeri 5 Loteng ini mengarahkan kepada seluruh mahasiswa untuk berkoordinasi dengan Wakil Kepala Bagian Kurikulum sebagai penanggung jawab kegiatan belajar mengajar. “Semoga ilmu-ilmunya dapat ditularkan ke peserta didik,” paparnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

P E L E PA S A N - Pe l e p a s a n m a h a s i sw a P P L U I N Mataram, Sabtu (13/9).

PENDIDIKAN

Halaman 6

Kian Luntur, Kebanggaan Generasi Muda Gunakan Bahasa Indonesia Mataram (Suara NTB) Penggunaan Bahasa Indonesia harus dilestarikan dan dikembangkan. Namun, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar justru dapat tantangan dari warga Indonesia sendiri yang kini cenderung lebih bangga berbahasa asing. Kini makin marak penggunaan bahasa asing di media massa dan ruang publik. ‘’Oleh karena itu perlu gerakan pemartabatan kembali Bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa kepada masyarakat dan khususnya generasi muda. Di samping itu perlu ditanamkan kembali perasaan cinta terhadap Bahasa Indonesia,’’ ujar Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dra. Oviy Soviaty Rivay, M.Pd., Senin (14/9).

Salah satu upaya pemartabatan penggunaan bahasa Indone-

sia di tengah masyarakat, ujarnya, pihaknya telah memprogramkan dilakukannya tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk berbagai kalangan.

Tes UKBI akan digelar pada tanggal 16 September besok.

“Mengapa harus ada tes UKBI karena melihat fakta bahwa ada 718 bahasa daerah, 1000 an suku, tradisi,” ujarnya.

Diakuinya,kondisi Bahasa Indonesia saat ini ialah masya-

rakat kurang rasa kebanggaannya pada bahasa Indonesia. Dicontohkan ialah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik saat ini.

Tidak jarang Bahasa Indonesia di ruang publik belum dilakukan.

“Kita lihat di ruang publik kita banyak diwarnai oleh bahasa asing. Bukan kita alergi pada bahasa asing, tapi persoalan bahasa ialah persoalan nasionalisme, masalah iden-

titas,” sebutnya.

Di samping itu penghormatan pada penggunaan bahasa Indonesia juga masih kurang.

Masyarakat dinilai kurang memiliki kepedulian dan menganggap bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal keberadaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa sejak sebelum kemerdekaan.

“Pengabaian salah tidak cermat dan tidak santun berbahasa menjadi realitas keseharian tutur tulis kita. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi tapi juga sebagai alat berpikir untuk menuangkan ide dan gagasan,” terangnya.

Sementara, pada tes UKBI

mendatang, ada beberapa aspek yang akan diukur pada peserta tes UKBI, yakni reseptif meliputi kemampuan mendengarkan dan membaca.

Produktif, meliputi kemampuan menulis dan berbicara.

“Ada yang hanya bisa membaca tapi tidak bisa berbicara, ada yang bisa berbicara tapi tidak bisa menulis. Ke empat kemahiran tersebut nantinya ada di dalam UKBI. Di dalam UKBI ada instrumen yang sahih dan andal untuk mengukur kemahiran penutur berbahasa Indonesia yang mencakup kontinum aspek kemahiran pada jenjang kemahiran terendah hingga yang tertinggi,” sebutnya. (dys)

Dikbud Uji Coba Tatap Muka, Kemenag Perpanjang BDR

(Suara NTB/her)

SIMULASI - Murid SDN 1 Gerung Utara melakukan simulasi belajar tatap muka, pihak sekolah siap menerapkan belajar di sekolah jika sudah diizinkan tim gugus tugas.

Simulasi Belajar Tatap Muka

Sekolah di Lobar Maksimalkan Penerapan Protokol Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) – Tim Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) bersama tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melakukan verifikasi kesiapan terhadap delapan sekolah yang dijadikan contoh tatap muka pembelajaran di masa new normal Covid- 19. Sekolah yang sudah diverifikasi, yakni SMPN 1 Lembar, SMPN 2 Kuripan, SDN 1 Gerung Utara dan SDN 1 Gelogor.

Dari hasil verifikasi tersebut, mereka meminta dan memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk memperhatikan SOP protokol kesehatan. “Dari hasil verifikasi ini, kami bersama Dikbud melanjutkan kepada ketua tim gugus tugas yakni Bupati Lombok Barat. Bupati yang memberikan izin tatap muka pembelajaran, “kata Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dikes Lobar Muhammad Zainudin, Senin di SMPN 2 Kuripan, Senin (14/9).

Ia menambahkan, sekolah harus memastikan kesehatan siswa, dengan mengecek suhu tubuh siswa pada saat kedatangan dan kepulangan mereka. Protokol kesehatan yang perlu diperhatikan juga, guru dan siswa harus mengunakan

masker.” Usahakan tempat cuci tangan airnya mengalir. Tata letak kursi juga harus dikasih jarak satu setengah meter,” katanya saat mendampingi tim Dinas Dikbud Lobar.

Sementara itu, Kepala Bidang Dikdas Dikbud Lobar H. Muzapir, M.Pd., mengatakan Ketua Tim Gugus Tugas, yakni Bupati Lobar sampai saat ini belum menggeluarkan izin tatap muka pembelajaran di masa new normal ini. Bupati menurutnya masih menunggu hasil verifikasi tim Dikes Lobar dan tim Dikbud Lobar terhadap kesiapan sekolah tatap muka. Sekolah harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. “Baru empat sekolah yang sudah kami verifikasi dan memantau ke sekolah yang dijadikan contoh tatap muka,”katanya.

Rencanya, tanggal 15 September 2020, pihaknya bersama tim Dikes akan melanjutkan verifikasi dan pantuan langsung ke sekolah. Sekolah yang dituju yakni SMPN 1 Labuapi, SMPN 1 Gunungsari, SDN 1 Dasan Tereng dan SDN 1 Sandik. “Rekomendasi ini kita lanjutkan ke Bupati.

Kita tunggu keputusan ketua gugus tugas,”katanya saat didampingi Kabid GTK Dik-

bud Lobar H. Sujai.

Sementara itu , Kabid GTK Dikbud Lobar H. Sujai mengatakan masa Belajar Dari Rumah (BDR) diperpanjang sampai tanggal 26 September 2020 mendatang. Sekolah yang masih memberlakukan BDR masih tetap melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Sedang delapan sekolah yang dijadikan contoh tatap muka ini masih dilakukan verifikasi oleh tim.

Kepala SDN 1 Gerung Utara Sabariah mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mempersiapkan protokol kesehatan.Pihaknya pun telah menerapkan protokol kesehatan di sekolahnya untuk belajar tatap muka.

Menurutnya, dari simulasi tatap muka, tampak terlihat antusias siswa mengikuti tatap muka tersebut. “Mudahmudahan bupati memberikan izin tatap muka berdasarkan hasil tim verifikasi tim Dkes dan Dikbud,”katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah , persiapan tatap muka sudah dilakukan secara maksimal. Masukan dan saran dari tim Dikes dan Dikbud akan ditindaklanjuti. (her)

PKKMB Virtual, Undikma Kenalkan Perbedaan Lingkungan Kampus dan Sekolah Mataram (Suara NTB) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) mulai digelar, Senin (14/9). Kegiatan PKKMB akan digelar mulai 14-17 September mendatang. Salah satu yang dibahas dalam kegiatan ini ialah pengenalan perbedaan lingkungan kampus dengan lingkungan sekolah.

Rektor Undikma, Prof. Koesno, PhD., menyampaikan meski PKKMB dilakukan daring, PKKMB virtual tidak mengurangi substansi kegiatan, karena harus beradaptasi dengan situasi. “Saya yakin tidak mengurangi substansi pelaksanaan PKKMB,” paparnya.

Ada banyak materi yang akan diberikan pada para peserta yang berjumlah 910 orang tersebut. Terutama sekali pengenalan perbedaan lingkungan akademik di kampus dengan lingkungan sekolah.

Menurutnya, ada banyak perbedaan antara lingkungan kampus dengan lingkungan sekolah. Hal demikian harus dipahami para mahasiswa baru, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru pada saat masuk kampus nanti. “Materi ini merupakan pembekalan agar bisa beradaptasi nantinya pada saat masuk kampus. Karena akan berbeda

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Ketua Panitia PKKMB (kanan) menyerahkan nama peserta PKKMB ke Rektor Undikma Koesno. suasana masuk sekolah dengan masuk kuliah,” ujarnya.

Di samping itu, dia menyinggung soal adaptasi model perkuliahan yang masih dilakukan daring. Dia memprediksi, hingga semester depan berakhir, perkuliahan masih dilakukan dengan model daring. Untuk itu, dia meminta mahasiswa baru bisa beradaptasi dengan suasana baru ini.

“Semester ke depan suasananya masih akan daring tidak tatap muka. Yang biasanya luring sekarang daring, tapi tetap kita bekerja maksimal,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Panitia PKKMB Undikma, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd., menyampaikan pelaksanaan

PKKMB Undikma dilakukan virtual. Termasuk saat pembukaan hingga nantinya saat penyampaian materi.

Sesuai dengan pedoman, materi PKKMB mengikuti pedoman yang sudah dibuat. Di mana pedoman tersebut yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud, seperti masalah akademik dan keuangan. Materi lainnya ialah menyesuaikan dengan situasi saat ini yakni adanya Covid-19 dan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah, sehingga melibatkan pemateri dari KPU dan Dinas Kesehatan. ‘’Sedangkan materi dari luar ialah KPU, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian,” tutur Alit. (dys)

Selong (Suara NTB) Adanya wabah virus Corona Virus Disease (Covid-19) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka terhenti. Kendati demikian, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mulai melakukan uji coba tatap muka, sementara Kementerian Agama (Kemenag) memperpanjang Belajar Dari Rumah (BDR).

Untuk simulasi atau uji coba KBM tatap muka di lingkungan SMA/SMK dan SLBN yang berada di bawah naungan Dinas Dikbud NTB mulai dilakukan, Senin (14/9). Simulasi ini dilakukan selama tiga minggu dengan masing-masing sekolah ditentukan waktunya.

“Ini uji coba dulu. Pembatasan jamnya dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Maksimal itu empat jam,” terang Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB di Lotim, Lalu Muhammad Khidir, kepada Suara NTB. Penerapan belajar tatap muka secara bergilir ini sebagai persiapan awal dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah secara menyeluruh. Apabila tidak ada penularan, maka pembelajaran tatap muka dilanjutkan. Sebaliknya jika ada penularan dan terjadi klaster baru di lingkungan pendidikan, maka pembelajaran tatap muka di sekolah akan kembali dihentikan selama enam bulan.

Adapun dari jadwal yang sudah ditentukan, untuk minggu pertama simulasi belajar tatap muka dari tanggal 14 sampai 19 September 2020, akan diikuti oleh tujuh sekolah, di antaranya SMAN 1 Selong, SMAN 1 Sakra, SMAN 1 Sikur, SMAN 1 Sambelia, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pringgasela

dan SLBN 1 Lotim. Selanjutnya, untuk minggu kedua dari tanggal 21-26 September diikuti SMAN 2 Selong, SMAN 1 Sembalun, SMAN 1 Masbagik, SMAN 1 Montong Gading, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 2 Selong dan SLBN 2 Lotim.

Sedangkan untuk minggu ketiga dari tanggal 28 sampai 3 Oktober, diikuti oleh SMAN 3 Selong, SMAN 1 Terara, SMAN 1 Sakra Timur, SMAN 1 Labuhan Haji, SMAN 1 Sukamulia, SMKN 1 Sakra, dan SMKN 1 Selong. “Bagi sekolah yang belum mendapat giliran berarti masih menggunakan BDR,”pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin,MSy, mengatakan menindaklanjuti surat keputusan Mendikbud, Menag, Menkes dan, Mendagri, satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning berdasarkan data Satgas Covid-19 nasional, dapat melakukan pembelajaran tatap muka berdasakran persetujuan gugus tugas Covid-19.

Sementara bagi madrasah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan BDR. “Berdasarkan acuan tersebut, kegiatan BDR diperpanjang dari tanggal 14 September hingga 26 September 2020,”terangnya.

Begitupun untuk awal masuk pembelajaran tatap muka di sekolah selama pandemi Covid-19. Tetap mengikuti kebijakan kepala daerah dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Akan tetapi, Kemenag di daerah dapat melakukan uji coba atau simulasi pembalajaran tatap muka secara terbatas atas izin gugus tugas dan pesertujuan komite madrasah dan memenuhi syarat SKB 4 menteri. (yon)

Tingkat Literasi Rendah Jadi Tantangan Penerapan Kurikulum Baru Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kurikulum baru di tahun ajaran 2021/2022.

Satu hal yang cukup berbeda dari kurikulum baru ini adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Namun tingkat literasi yang relatif rendah di NTB jadi tantangan penerapan kurikulum baru.

Pemerhati Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., mengatakan, terkait kurikulum baru, ada lebih dan kurangnya. Untuk kelebihannya, ia mengapresiasi kurikulum merdeka belajar ini memberikan kewenangan daerah untuk menentukan kompetensi di daerahnya masing-masing. Standarnya mengikuti kapasitas dan potensi daerah masing-masing, tidak disamaratakan.

“Tidak boleh negara membuat standar yang sama antara daerah satu dengan daerah lain, karena pasti ada disparitas pendidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan lainnya,” ujarnya.

Di samping itu, kendala yang sangat mungkin terjadi adalah kurikulum ini memberikan otonomi ke sekolah atau guru. Persoalannya, kata Syafril, guru-guru terbiasa menerima kurikulum dari pusat, tidak dari bawah. “Problemnya, cukup mampukah guru-guru kita merancang kurikulum dari bawah, mengidentifikasi kompetensi, merancang metode pembelajaran berbasis potensi lokal daerah masing-masing,” katanya.

Selain itu, inisiatif belajar juga ditekankan dari siswa.

Syafril menilai hal itu akan menjadi kendala juga, karena

diberikan kebebasan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran berdasarkan pada inisiatif dari siswa. Menurutnya, pembelajaran merdeka belajar dengan inisiatif dari siswa ke guru masih sulit dilaksanakan di NTB dan Indonesia secara umum, karena nilai literasi yang relatif rendah. Hal itu berdasarkan riset dari PISA. “Rendahnya kemampuan literasi ini berdapak pada kemampuan mengekplorasi wacana, materi pembelajaran, menyatakan pandangan-pandangan, dan lainnya,” ujarnya.

Ia menyarankan, kurikulum baru itu diujicobakan terlebih dahulu ke beberapa sekolah dengan dilihat level akreditasinya.

Setelah dilakukan uji coba, barulah dikaji atau dievaluasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto mengatakan, pihaknya belum mendengar secara detail terkait kurikulum baru itu.

“Konon kurikulum tersebut mengakomodasi visi dan misi merdeka belajar dari Mendikbud.

Namun demikian, kurikulum 2013 akan tetap bisa dilaksanakan. Jadi sekolah boleh memilih antara tetap dengan Kurikulum 2013 atau mencoba kurikulum baru tersebut,” ujarnya.

Pihaknya tidak ada masalah dengan adanya kurikulum baru tersebut. Kurikulum apapun yang akan dipakai pemerintah tetap akan didukung. Menurutnya, biasanya kurikulum baru tidak serta merta diterapkan, tapi melalui serangkaian uji coba.

“Bila berhasil maka diteruskan.

Namun bila belum berhasil biasanya dilakuan evaluasi untuk perbaikannya,” jelas Purni. (ron)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Cek Fisik Belum Rampung PENGUSUTAN proyek IGD dan ICU RSUD KLU tahun 2019 masih di tahap penyelidikan. Jaksa penyelidik Pidsus Kejati NTB menanti hasil cek fisik gedung yang terdampak gempa bumi tahun 2018 senilai Rp5,1 miliar tersebut. “Kasusnya masih penyelidikan,” kata Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto dikonfirmasi Senin (14/9) kemarin. Cek fisik belum selesai. Nantinya hasil cek fisik itu masih akan diteliti ahli konstruksi lagi.

Pengecekan fisik gedung berkaitan dengan spesifikasi bangunan. Kesesuaian(Suara NTB/why) nya diuji dengan perenNanang Sigit Yulianto canaannya. “Nanti kalau ada unsur pidananya (korupsi) ya baru bisa dinaikkan ke penyidikan. Kalau sekarang ini masih lid (penyelidikan) di Pidsus,” terangnya. Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Diantaranya terkait proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang ICU. Proyek pembangunan dikerjakan dengan APBD KLU tahun 2019.

Proyek ICU RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama.

Kontraktor tersebut yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. Inspektorat menemukan adanya denda adendum yang belum terbayar sebesar Rp62 juta.

Adenum terkait proyek yang molor dari batas waktu.

Sementara proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. Sejauh ini yang sudah dimintai keterangan antara lain, Direktur RSUD KLU selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Kasi Sarpras RSUD KLU selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pemeriksa hasil pekerjaan, unit kerja pengadaan barang dan jasa, serta Direktur perusahaan rekanan pemenang tender. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Calon Tunggal Rawan Pelanggaran, Bawaslu Perketat Pengawasan di KSB Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB memastikan akan memperketat pengawasan terhadap jalannya proses Pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Karena potensi pelanggaran dunia cukup tinggi lantaran Pilkada KSB sudah dipastikan hanya diikuti oleh calon tunggal.

Demikian disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi Hukum, data dan informasi, Suhardi yang ditemui di ruangan kerjanya. Menurutnya, Bawaslu akan lebih mengoptimalkan pengawasannya di KSB dibandingkan dengan daerah

lain yang tidak calon tunggal.

“Bawaslu justru akan makin memaksimalkan pengawasannya di sana. Karena kalau di daerah lain ada calon lain yang melapor jika ada dugaan pelanggaran, selain temuan kita. Tapi di KSB siapa yang akan melaporkan-

nya,” kata Suhardi.

Ditegaskan Bawaslu, Pilkada KSB dengan calon tunggal yang kemudian hanya akan melawan kotak kosong, tidak otomatis calon tunggal tersebut bisa dianggap menang.

Bisa saja masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong.

Sehingga calon tunggal juga punya potensi untuk kalah.

“Karena tidak tertutup kemungkinan bisa kalah dengan kotak kosong, kalau ternyata lebih banyak yang mencoblos kotak kosong. Disinilah kemudian potensi pelanggaran itu

terjadi,” katanya.

“Karena itu potensi pelanggarannya tetap tinggi, karena tidak ada saling croscek antar calon seperti di daerah lain ketika terjadi dugaan pelanggaran. Apalagi di sana adalah petahana, bisa maksimal untuk menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan,” sambungnya.

Jika terjadi pelanggaran, tidak mungkin kotak kosong tersebut yang akan melakukan laporan atau melayangkan keberatan. Begitu juga ketika terjadi perselisihan hasil suara,

kota kosong tidak bisa melakukan gugatan. Oleh sebab itu, selain Bawaslu, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat.

“Tetap butuh partisipasi masyarakat, karena kotak kosong itu tidak bisa keberatan. Kalau gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) itukan antar calon, nah di KSB ini tidak bisa, karena itu perlu ada lembaga pemantau dari masyarakat. Sebab merekalah yang punya legal standing untuk melakukan gugatan itu, tentu yang terdaftar di KPU sebagai pemantau. Kalau tidak ada pemantau ya tidak ada,” pungkasnya. (ndi)

PKS targetkan Menang di Pilkada Tujuh Daerah Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mamasang target besar kemenangan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB. PKS berambisi untuk menyapu habis kemenangan di Pilkada tujuh daerah di NTB tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi kepada Wartawan di DPRD Provinsi NTB, Senin (14/9) kemarin. Ia mengaku pihaknya sangat optimis untuk meraih kemenangan besar tersebut.

“Kalau bisa kita sapu (Suara NTB/dok) habis kemenangan di semua H. Abdul Hadi daerah, tentu bersamasama dengan teman koalisi berjuang memenangkan paslon yang kita dukung bersama,” tegas Abdul Hadi. Ada beberapa alasan yang membuat PkS begitu sangat percaya diri dan optimis bisa mencapai kemenangan di semua daerah tersebut.

Pihaknya sudah dapat melihat potensi kemenangan para jagoan yang didukungnya berdasarkan hasil survei yang rata-rata menempatkan calon pada posisi aman. ”Karena kalau kita melihat peta politiknya, hampir semua daerah itu berpeluang kita menangkan. Hasil survei internal calon kita itu rata-rata. Seperti di Sumbawa hasil survei kita cukup bagus, tapi kita tetap tidak meremehkan lawan. Kemudian Loteng kalau dari hasil survei kita rata-rata, kemudian di Kota Mataram juga hampir sama-sama posisinya berpacu merebut kemenangan. Bima, Dompu dan KLU juga tidak terlalu jauh, rata-rata masih sama,” katanya.

Dalam posisi tersebut, maka yang dibutuhkan PKS bersama partai koalisinya adalah berjuang dengan totalitas di waktu yang ada ini. Hal itu diperlukan untuk memastikan calon yang didukung PKS meninggalkan calon lainnya dan mengunci kemenangan. “Karena kami katakan semuanya hampir berpeluang. Nah tinggal sekarang kan bagaimana memperoleh dukungan yang lebih dari lainnya sampai pada posisi aman kemenangan. Nah itu yang butuh setrategi dan kita selalu evaluasi berkala, masih ada waktu untuk itu,” katanya.

Dikatakan Abdul Hadi, pihaknya hanya menargetkan kemenangan sebesar 80, lebih tinggi dari target yang diberikan oleh DPP, hanya 60 persen. Namun belakangan malah PKS menaikkan targetnya menjadi 100 persen. Ditanyakan terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD NTB itu memiliki alasan. ”Ya awalnya seperti itu, tapi kan ini ada perubahan peta politik. Awalnya kita di Dompu itu cukup berat, tapi belakangan kita semakin meningkat, bahkan sampai pada posisi teratas sekarang ini, karena itulah kita naikkan target jadi 100 persen,” pungkasnya. (ndi)

Tersangka Jaringan Pengedar Sabu Melawan Lewat Praperadilan Mataram (Suara NTB) – Tersangka jaringan peredaran narkoba ramai-ramai mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Mereka Yuspita Astri alias Upik, Adi Cahyadi, dan Erwin Subiyantara menggugat penetapan tersangkanya yang dinilai tidak sah. Upik mengajukan praperadilan terhadap Kapolda NTB khusus ditujukan pada Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB. Sidang perdana bakal digelar Senin (21/9) pekan depan.

Bunyi petitumnya, penetapan tersangka mereka menurut pasal 114 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI No 35/ 2009 tentang narkotika tidak sah dan tidak berdasar hukum. Petitum juga terkait proses penangkapan dan penahanan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para pemohon ini memohon praperadilan untuk menguji tindakan upaya penyidik Ditresnarkoba Polda NTB sesuai undang-undang, sesuai administrasi dengan cermat atau tidak.

Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian menyatakan pihaknya sudah membentuk tim untuk menghadapi praperadilan tersebut. Praperadilan merupakan hak tersangka yang sudah diatur KUHAP. “Buktikan saja nanti di pengadilan. Yang dimohonkan itu kan hanya petitum,” ucapnya, Senin (14/9). Azas menegaskan penyidik sudah dilengkapi dengan prosedur operasional standar. Penetapan tersangka pun memperhatikan yang diatur KUHAP. “Semua sudah berdasarkan bukti dan saksi,” tegasnya.

Upik ditangkap Juli lalu di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. penangkapan Upik ini merupakan susulan setelah tertangkapnya tiga tersangka lain, Yu, Adi, dan Erwin. Adi merupakan pecatan polisi. Sementara Erwin polisi aktif. Tiga tersangka ini bersaksi mengambil sabu 20 gram dari Upik. Upik kemudian ditangkap belakangan. (why)

(Suara NTB/yon)

AKSI SIMPATIK - Mahasiswa dari Universitas Hamzanwadi menggelar aksi simpatik sebagai bentuk dukungan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, Senin (14/9).

Perda Denda Diterapkan, Mahasiswa di Lotim Gelar Aksi Simpatik Selong (Suara NTB) Hari pertama diterapkannya denda bagi masyarakat tak memakai masker. Ratusan mahasiswa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi simpatik di jalan raya, Senin, (14/9). Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular.

Ratusan mahasiswa ini be-

rasal dari, Universitas Hamzanwadi merangkaikannya dengan berbagi masker ke pengendara yang melintas di simpang empat Kantor Bupati Lotim dan Taman Rinjani Selong serta berorasi untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Melalui aksi ini, para mahasiswa berharap masyarakat lebih peka dengan kondisi bangsa saat ini dengan menerapkan

pola hidup sehat. Terutama di tengah pandemi Covid-19 dengan menggunakan masker sebagai bentuk melindungi diri, keluarga dan bangsa. Demikian disampaikan, Presiden Mahasiswa (Presma), Universitas Hamzanwadi, M. Zainul Hasan Makripudin.

Dalam penerapan, Perda Nomor 7 tahun 2020 yang mulai diberlakukan, Senin 14 September 2020. Petugas gabungan melakukan razia

Pilkada Kota Mataram, Isvie Abaikan Menantunya Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan bahwa seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar wajib memenangkan bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang didukung dan diusung Partai Golkar di tujuh daerah se-NTB. Tak terkecuali di Kota Mataram.

Dimana Partai Golkar mengusung pasangan H. Mohan Roliskana-TGH Mujiburahman (HARUM).

Menurutnya, semua kader yang ada di Mataram, wajib tunduk dan patuh terhadap arah dukungan yang sudah diputuskan partai. ”Semua kader dan pengurus harus tunduk dan taat kepada keputusan partai, untuk mendukung pasangan Mohan-Mujib sebagai calon walikota/wakil walikota Mataram yang sudah diputuskan didukung oleh partai,” tegasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (14/ 9) kemarin.

Ketika ditanya lebih jauh terkait perpecahan arah dukungan kader dan simpatisan Partai Golkar yang tidak bisa bisa dihindari.

Lantaran selain Mohan, ada dua dari kandidat bapaslon yang bertarung di Kota Mataram juga masih memiliki irisan kuat dengan Partai

(Suara NTB/ndi)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda Golkar. Sehingga sejumlah kader Golkar yang menjadi loyalis kuat dari dua kandidat tersebut akan diprediksi akan lebih memilih mengabaikan dukungan partai.

Seperti Badruttamam Ahda yang merupakan anak kandung dari tokoh Partai Golkar yakni H. Ahyar Abduh yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Walikota Mataram. Kemudian Baihaqi yang juga merupakan kader Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua AMPG DPD I Golkar NTB dan tidak hanya itu, Baihaqi merupakan menantu dari Isvie.

Isvie menegaskan, tidak

ada alasan bagi kader dan pengurus Golkar untuk tujuan patuh terhadap keputusan DPP Golkar. Jika pun ada kandidat yang punya irisan dengan Golkar, itu tidak dibenarkan menjadi alasan untuk mengabaikan keputusan partai. ”Yang saya tahu bahwa Partai Golkar telah memutuskan mendukung Pak Mohan, jadi tidak ada lagi perdebatan. Sebagai kader tetap wajib harus menerima dan melaksanakan keputusan partai, apapun alasannya,” tegasnya.

“Kalau soal Baehaqi, saya tidak bicara terlalu jauh tentang itu, karena itu sudah pribadi. Yang jelas sepengetahuan saya Golkar mendukung Pak Mohan, final itu. Kalaupun ada kader dan pengurus yang masih ragu-ragu, nanti akan diingatkan kembali oleh partai,” sambung Ketua DPRD Provinsi NTB itu.

Dalam waktu dekat ini, DPD I Golkar NTB akan melakukan konsolidasi pemenang dengan DPD II Golkar Kota Mataram.

Dikatakan Isvie, dalam kesempatan itulah nanti akan dibahas terkait tekhis pemenangan untuk Mohan, dan juga persoalan-persoalan lain yang menyangkut soliditas mesin politik partai. (ndi)

masker di sejumlah lokasi.

Untuk hari pertama, operasi dilakukan di Desa Jenggik Kecamatan Terara yang merupakan pintu masuk Kabupaten Lotim dan sore harinya di Taman Rinjani Selong.

Bagi warga yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi denda sebagaimana aturan yang tertuang dalam Perda. Dimana untuk warga sipil yang tidak memakai masker dikenakan sanksi

sebesar, Rp100 ribu sebagaimana Perda Provinsi NTB. Aksi simpatik ratusan mahasiswa ini, disambut baik oleh Pemda Lotim. Pasalnya gerakan moral ini penting sebagai kekuatan agar masyarakat terus semangat, berjuang melawan Covid-19. “Mari kita samasama berjuang melawan Covid-19,” terang Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP. (yon)

Sabu Aceh 1 Kg Lolos Mataram (Suara NTB) – Kurir sabu asal Kota Juang, Aceh HE alias HS (27) memang tertangkap di Praya, Lombok Tengah, Minggu (13/9) lalu. Namun, 1 kg sabu yang dibawanya sukses diambil pemesan. Hanya 44,3 gram sabu tersisa untuk disita. Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra mengakui. “Kita terkecoh,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Senin (14/9) kemarin. “1 kg lolos,” imbuhnya.

Tersangka HE yang tiba di Lombok International Airport Praya, Lombok Tengah sekira pukul 17.00 Wita Minggu (13/9) itu langsung dijemput seseorang memakai mobil. Koper berisi sabu 1 kg langsung dibawa ke Lombok Timur. Sementara HE diinapkan di sebuah hotel di Praya. Tim Ditresnarkoba Polda NTB membuntuti HE sampai ke hotel di Jalan Baypass BIL, Batujai, Praya, Lombok Tengah. Mobil hanya mengantar sampai ger-

bang hotel lalu langsung melanjutkan perjalanan.

“Dia mengaku yang satu kiloan itu sudah dibawa orang yang jemput dia,” kata Helmi. Sementar HE digerebek di kamar hotel.

Di dalam koper masih ada tersisa 50 gram sabu. Setelah ditimbang berat bersihnya 44,3 gram.

Sabu disembunyikan di dalam lipatan celana jeans. HE mengaku membawa sabu lebih daripada yang disita pada malam itu.

Dalam perjalan dari bandara ke hotel, sabu dipecah di dalam mobil. Modus licik ini dipakai untuk mengelabui polisi. “Kita masih kejar sopir yang membawa kabur sabu sekilo itu,” tegas Helmi.

Praktis hanya HE yang diamankan di Polda NTB. Juga barang bukti lain, dua ponsel fitur dan uang tunai Rp667 ribu.

“Tidak ada tempat bagi para pengedar, bandar, dan siapa saja yang membantu peredaran narkoba apapun bentuk dan jenisnya,” tandasnya. (why)

(Suara NTB/Ditresnarkoba Polda NTB)

SABU - Tersangka HE (kiri) diduga menyelundupkan narkoba menunjukkan sebungkus sabu dari saku celana yang disimpan di dalam koper, Minggu (13/9). Pria asal Aceh ini ditangkap di sebuah hotel di Praya, Lombok Tengah setiba dari perjalanan udara melalui Lombok International Airport.

SUARA NTB

Selasa, 15 September 2020

Halaman 8

Peserta Kampanye Dibatasi Sesuai Protokol Covid-19 Praya (Suara NTB) Masa kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) sudah ditetapkan mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember mendatang. Namun karena gelaran Pilkada Loteng tahun ini berada di tengah-tengah pandemi Covid-19, maka ada beberapa pengaturan soal tata cara pelaksanaan kampanye, terutama untuk jumlah peserta kampanye, dibatasi sesuai dengan protokol Covid-19.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, Lalu Darmawan kepada Suara NTB, Senin (14/9). Dikatakannya, ada beberapa pola kampanye yang diatur bagi pasangan calon kepala daerah nantinya. Pertama kampanye rapat umum, pertemuan atau rapat terbatas serta debat pasangan calon.

“Untuk kampanye rapat umum, peserta dibatas maksimal 100 orang,” terangnya. Kemudian pertemuan atau rapat terbatas maksimal 50 orang peserta setiap pertemuan.

Sedangkan untuk gelaran debat pasangan calon, maksimal diikuti oleh 50 orang pendukung atau simpatisan, di luar petugas dan penyelenggaran pilkada.

Nantinya khusus untuk acara debat pasangan calon, kuota 50 orang peserta tersebut akan dibagi secara merata untuk semua pasangan calon. Kalau jumlah pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng ada lima pasangan calon, maka masing-masing pasangan calon hanya dibolehkan mengajak 10 orang pendukung atau simpatisannnya. Bisa dari pengurus partai politik pengusung atau simpatisan lainnya.

Jika ada pasangan calon yang melanggar aturan kampanya tersebut, apakah ada sanksi? Darmawan mengatakan, kalau dari sisi aturan KPU tidak diatur secara rinci. Hanya diatur soal pembatasan jumlah peserta saja. Karena untuk sanksi pelanggaran protokol Covid-19 itu ada institusi lainnya yang punya kewenangan.

“Kita hanya mengatur jumlah peserta kampanye saja. Soal sanksi itu ada instansi lain yang berwenang,” tandasnya. Karena terkait penerapan protokol Covid-19 sudah ada regulasinya tersendiri.

Hanya saja, ada kemungkinan soal sanksi diatur juga dalam regulasi KPU nantinya. Mengingat, peraturan terkait teknis pelaksaan kampanye belum diterima pihaknya. “Nanti akan ada regulasi khusus yang mengatur teknis pelaksanaan kampanye.

Kemungkinan di situ nanti diatur terkait sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan penerapan protokol Covid-19 selama masa kampanye Pilkada Loteng,” tambah Darmawan.

Sebelumnya, Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., menegaskan kedepan pihaknya akan lebih tegas lagi terkait penerapan protokol Covid-19 selama tahapan Pilkada Loteng. Jangan sampai kejadian saat masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah awal bulan September kemarin terulang kembali.

“Kedepan kita akan lebih tegas lagi, terkait penerapan protokol Covid-19 selama tahapan Pilkada Loteng,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

MOTIVASI - Pakar komunikasi dan motivator nasional Dr. Aqua memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit TNI Kodim 1620/ Loteng, Senin (14/9).

Prajurit Kodim Loteng Dapat Pembekalan Motivasi Praya (Suara NTB) Jajaran prajurit Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) mendapat pembekalan khusus dari pakar komunikasi dan motivator yang diundang khusus Kodim 1620/Loteng. Pemberian motivasi tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja jajaran Kodim 1620 di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

“Dengan bekal pengetahuan dan motivasi yang diberikan oleh motivator nasional ini, kita berharap semua prajurit bisa tambah semangat melaksanakan tugas-tugas mulia mereka di saat pandemi Covid-19,” ujar Dandim 1620/WB Loteng Letkol Czi Prastiwanto, S.E, M.I.Pol., Senin (14/9).

Dr. Aqua Dwipayana sendiri merupakan pakar Komunikasi sekaligus motivator handal yang telah teruji. Sehingga sengaja diundang untuk sharing komunikasi dan motivasi dengan seluruh prajurit dan keluarga jajaran Kodim 1620/Loteng.

Aqua Dwipayana secara khusus mengapresiasi kinerja Kodim 1620/Loteng dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kerja keras yang yang sebaiknya dipertahankan. Bahkan ditingkatkan, agar citra dan nama baik satuan tetap positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, untuk mendapat penilaian positif itu tidak gampang. Harus melalui perjuangan dan kerja keras bersama. Dan, itu sudah ditunjukkan oleh jajaran Kodim 1620/ Loteng. “Banyak hal yang telah dilakukan jajaran Kodim 1620/Loteng dan untuk membuktikan hasil kerjanya tetaplah menjaga hubungan yang baik dengan media. Jika itu tidak dilakukan maka rugi besar,” pesannya.

Tidak hanya itu, keteladanan dalam melakukan tugas dengan baik juga harus ditunjang dengan komitmen tinggi dan secara konsisten dilakukan. Sehingga benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita semua harus berusaha menjadi manusia-manusia yang dapat dipercaya, serta punya komitmen tinggi serta konsisten. Sehingga bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya,” pungkasnya. (kir)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.5510 CY NOKA/NOSIN : MH35G3190JJ091192/G3E4E0796086 AN.IDA BAGUS WIRADIYANA JELANTIK HLG STNK R4 HONDA DR.405 TI NOKA : MHRRU1830FJ401984,NOSIN : L15Z61017405 AN.PELAPOR ANDRANTO HLG SKTR KOTA MATARAM

Bangunan SDN 1 Gerung Utara Kontras dengan Gedung RSUD Tripat

(Suara NTB/ron)

TATAP MUKA - Suasana simulasi pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram, Senin (14/9). Ada orang tua yang tak izinkan anaknya masuk sekolah karena khawatir dengan penyebaran covid-19

Belajar Tatap Muka

Orang Tua Tak Izinkan Anaknya Masuk Sekolah Mataram (Suara NTB) – Simulasi pembelajaran tatap muka di jenjang SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan pada Senin (14/9). Dalam kesempatan itu, ada orang tua siswa yang belum mengizinkan anaknya masuk sekolah mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka terbatas tersebut.

Dari pantauan Suara NTB, sejumlah sekolah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka di pekan pertama dari tiga pekan yang dijadwalkan. Setiap sekolah akan secara bergiliran menjadi penyelenggara simulasi setiap pekannya. Di SMAN 1 Mataram, pada simulasi pembelajaran tatap muka, ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk hadir ke sekolah.

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto menyampaikan, ada beberapa siswa yang tidak hadir karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Menurutnya hal itu tidak masalah, dan siswa tersebut belajar secara daring. “Tidak banyak, hanya dua atau tiga orang dalam satu kelas,” ujarnya.

Kun mengatakan, pihaknya mengacu pada protokol kesehatan dalam membuka simulasi pembelajaran tatap muka. Pihaknya juga sudah menyosialisasikannya ke orang tua atau wali siswa. Penerapan pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, pengaturan jarak fisik di dalam kelas, penyediaan hand sanitizer, sampai larangan bergerombol juga sudah

dilakukan pihaknya.

Di simulasi hari pertama kemarin, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., bersama jajaran mendatangi pelaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram. Ia meninjau satu per satu ruangan kelas sembari menyampaikan beberapa hal terkait protokol kesehatan kepada siswa.

Kehadirannya untuk memastikan format simulasi sesuai dengan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19.

Menurut Gita, simulasi ini tidak serta merta dilaksanakan, tapi juga lewat proses sosialisasi ke orang tua dan siswa.

Dari sosialiasasi itu, ada orang tua siswa yang sangat yakin dan ada juga yang ragu. Bahkan ada juga orang tua yang masih memproteksi anaknya dengan tidak mengizinkan anaknya mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka.

Menurutnya hal itu tidak menjadi masalah, dan akan terus dievaluasi. “Yang kami evaluasi bukan proses belajar mengajar di kelas saja, tapi fa-

silitas lain juga. Manakala ini standar yang diterapkan, bisa menjadi protipe untuk pembelajaran tatap muka, termasuk di sekolah di bawah Kantor Wilayah Kemenag,” katanya.

Terpisah, simulasi pembeljaran tatap muka juga dilaksanakan di SMKN 2 Mataram pada Senin (14/9). Kepala SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad ditemui di sela-sela pelaksanaan simulasi menyampaikan secara teknis pihaknya sudah siap melayani pembelajaran tatap muka secara terbatas. Di SMKN 2 Mataram dilakukan sistem sif, di mana dalam satu hari dilaksanakan pembelajaran pada pukul 08.00 Wita sampai 11.30 Wita, sedangkan sesi kedua digelar pada pukul 13.15 sampai dengan 15.35 Wita. “Ada dua tahap per hari,” katanya.

Hudri juga mengantisipasi penumpukan atau siswa bergerombol saat pulang sekolah.

Sosialisasi ke orang tua siswa sudah dilaksanakan. Sebelum pembelajaran juga disampaikan ke siswa agar tidak berkerumun atau ke tempattempat yang memberi peluang penularan Covid-19. (ron)

Lotim Siaga Darurat Penanganan Kekeringan Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) siaga darurat penanganan bencana kekeringan. Dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim, 12 Kecamatan di antaranya sudah terlapor mengalami kekeringan.

Pemda Lotim pun sudah menempatkan armada mobil tangki air bersih ke wilayah-wilayah kekeringan tersebut.

Hal ini dikemukakan Bupati dalam sidang paripurna menjawab tanggapan fraksi di DPRD, Senin (14/9). Disebut, di Kecamatan Jerowaru sebanyak 2 Unit dari BPBD Provinsi NTB dan BPBD Lotim. Lainnya, masing-masing atu unit di Kecamatan

Keruak dan Suela dari BPBD Lotim, serta di Kecamatan Sambelia sebanyak 1 Unit dari Polres Lotim. Kecamatan lain dikendalikan BPBD dengan memanfaatkan 6 armada dari BPBD, Dinas LHK, Dinas Sosial, PDAM, dan PMI Lotim.

Menurut Bupati, dari 12 kecamatan se Kabupaten Lotim itu tidak semua yang terkena.

Satu kecamatan ada yang hanya satu sampai dua desa. Prioritas utama adalah Jerowaru dan Keruak. Termasuk Sakra, Sakra Timur dan Sakra Barat.

“Itu yang fokus perlu ditangani, karena sumber air tidak sebanyak daerah lain,” ucapnya.

Ada juga dari kecamatan

Lenek. Wilayah tersebut katanya sebenarnya ada sumber airnya. Hanya saja, tempatnya lebih tinggi dari sungainya. Perlu inisiatif untuk menggunakan mesin pompa. “Air di sungai itu banyak berlimpah, tinggal dinaikkan saja, tapi kita juga pemerintah kurang tanggap juga untuk mengatasi masalah ini yang setiap tahun terjadi,” kata Bupati.

Bupati menegaskan, persoalan air ini harus selesai tahun 2021 mendatang. Tahun 2022 tinggal melihat sudah selesai masalahnya. APBD 2021 ini, semua jalan mulus, air mengalir dan listrik menyala menjadi program prioritas. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Berdekatan dengan proyek gedung IGD RSUD Tripat yang tengah dibangun, berdiri bangunan sekolah dasar negeri (SDN) 1 Gerung Utara. Kondisi bangunan yang telah puluhan tahun berdiri itu memprihatinkan, lantaran beberapa lokal bangunan ruang kelas di sekolah yang ada di jantung kota ini tak pernah direhab.

Hanya dua kali perbaikan, itupun kurang maksimal.

Pantauan Suara NTB, Senin (14/9) menunjukkan, SDN 1 Gerung Utara yang berlokasi di pinggir jalan utama tersebut terdiri dari dua bangunan.

Yakni gedung bertingkat yang dibangun beberapa tahun lalu, kemudian persis di depannya masih bediri gedung yang kondisinya kurang layak. Enam lokal ruang kelas ini berlantai keramik, namun temboknya sudah lapuk. Tembok dan lantainya merembes saat musim hujan, sehingga dikeluhkan guru dan murid saat kegiatan belajat mengajar.

Kepsek SDN 1 Gerung Utara, Sabariah mengatakan sekolah ini berdiri tahun 1915. Dan gedung sekolah ini sebagian masih gedung lama. Sedangkan sebagian gedung sudah direnovasi terakhir tahun 2007. Akibat lama tidak diperbaiki, atap bangunan sudah banyak yang bolong.

“Kami berupaya menambal yang bocor,, namun bocor lagi di tempat yang lain. Kami sudah menyampaikan ke pemangku di Dikbud dan sudah dilihat dan diverifikasi. Saat hujan, banjir dan bocor. Kami berharap diper-

hatikan,” katanya.

Ia mengaku ada tambahan rombongan belajar sebanyak tiga ruangan. Itu pun masih dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan standar dimana per rombel 28 orang per ruangan namun lebih dari 30 anak per kelas. Hal ini karena antusias masyarakat mendaftar di sekolah ini, sehingga kalaupun mau dibatasi tidak bisa.

Terkait pembangunan gedung IGD di bagian belakang sekolah, menurut dia memang kontras dengan gedung sekolah ini. Tapi rencananya sekolah ini akan direlokasi. “Di belakang ada gedung bertingkat tinggi, akan jauh kontras dengan kondisi sekolah ini. Antara pendidikan dan kesehatan ini, pendidikan ini SDM yang merupakan aset daerah dan negara yang harus diperhatikan,” tegas dia.

Menurutnya pendidikan harus diperhatikan karena kalau pendidikan maju maka tingkat warga yang sakit menjadi berkurang. Otomatis isi gedung RSUD itu akan berkurang.

Sehingga seharusnya diperhatikan gedung pendidikan jauh lebih bagus dibandingkan gedung kesehatan.

Meski demikian pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik, walaupun kondisi sarana prasaran terbatas tidak semegah gedung di dekatnya itu. “Semoga ini diperhatikan juga oleh pemerintah supaya bagus kepada pendidikan karena pendidian fondasi dasar perlu ditingkatkan karena ini merupakan aset SDM kedepan,” tukas dia. (her)

(Suara NTB/her)

KONTRAS - Kondisi bangunan SD 1 Gerung Utara begitu kontras dengan proyek gedung bertingkat IGD RSUD yang tengah dibangun persis di belakangnya, Senin (14/9).

SUARA NTB

Selasa, 15 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 15 September 2020

Hari Pertama Penerapan Perda di Lotim

Pelanggar Tak Pakai Masker Diberi Sanksi Sosial dan Denda Selong (Suara NTB) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang resmi diberlakukan, Senin (14/9) menjaring banyak pelanggar. Bagi pelanggar diberikan sanksi sosial dan sanksi denda.

Kepala Bidang Trantibum pada Satpol PP Lotim, Lalu Purwadi, S.STP., MM., menyebutkan, untuk operasi yang dilakukan di perbatasan Lotim, ditemukan jumlah pelanggar sebanyak 28 orang, 14 di antaranya denda dan 14 dihukum sanksi sosial. Begitu pun di Taman Rinjani Selong, jumlah pelanggar sebanyak 25 orang, 7 orang didenda dan 18 sanksi sosial.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, mengatakan, pada hari pertama penegakan Perda ini, dilaksanakan di dua lokasi yakni di Desa Jenggik Kecamatan Terara yang merupakan pintu masuk Kabupaten Lotim dan di Taman Rinjani Selong yang saat ini ramai dikunjungi masyarakat.

Alasan dipilihnya dua lokasi pada hari pertama dikarenakan penegakan Per-

Halaman 10

27.705 KK Telah Terima BLT Tahap IV dan V di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memperpanjang pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa (DD) selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September.

Berbeda dari penyaluran sebelumnya, masing-masing KK penerima BLT DD tahap IV, V dan VI mendapatkan Rp300 ribu per bulan dari sebelumnya Rp600 ribu perbulan.

(Suara NTB/yon)

DENDA - Petugas penegak Perda dari Satpol PP Lotim saat memberikan denda kepada masyarakat yang tidak memakai masker di hari pertama, Senin (14/9). da ini tetap mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Terdapat 60 petugas gabungan yang langsung turun dari berbagai instansi terkait. Terutama dalam penegakan ini yang paling depan Satpol PP selaku aparat penegak Perda.

Dalam penegakan di lapangan, kata Sekda, petugas

langsung memberikan sanksi administrasi, sehingga langsung dilakukan penindakan di tempat. Pasalnya, tindakan ini dilakukan lebih kepada menegakkan Perda dengan tujuan akhir Pengendalian Penyakit Menular.

“Dalam operasi ini terdapat petugas dari Bappenda Provinsi NTB. Artinya uang denda itu masuk ke kas daerah provinsi,” ujarnya. (yon)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB mencatat, hingga 11 September lalu, BLT DD tahap IV dan V sudah disalurkan kepada 27.705 KK. Penerima BLT DD tahap IV, V dan VI juga dilakukan penyesuaian karena bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari provinsi dan beberapa kabupaten/kota di NTB sudah dihentikan. ‘’JPS provinsi dan JPS kabupaten/kota sudah berhenti.

Kita tak bisa mengatakan yang kemarin dapat JPS Gemilang dia langsung sejahtera. Dia harus sesuaikan juga daftar penerima bantuan itu, orangorangnya (penerima BLT DD) disesuaikan lagi. Diatur grade, rangking. Mana yang benarbenar sangat miskin, miskin dan masih sangat membutuhkan bantuan yang diberikan,’’ kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S. STP., MAP., dikonfir-

masi Suara NTB, Senin (14/9).

Wahyu menjelaskan, Pemerintah Desa kembali menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan warga yang benar-benar berhak mendapatkan BLT DD tahap IV, V dan VI. Penyaluran BLT DD tahap IV, V dan VI juga disesuaikan dengan kondisi keuangan desa.

Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 mulai merebak di NTB. Pemerintah Desa juga mengalokasikan anggaran yang berasal dari DD untuk penanganan Covid-19. Sehingga, DD bukan saja dipergunakan untuk BLT, tetapi juga penanganan Covid-19 dan padat karya tunai desa (PKTD).

Mantan Kabag Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan, belum mengetahui seberapa banyak penerima BLT DD tahap IV, V dan VI di NTB. Apakah sama atau tidak dengan jumlah penerima BLT DD tahap I, II dan III. Karena sekarang, Pemerintah Desa ada yang sedang melakukan Musdes

untuk penetapan penerima.

Namun, kata Wahyu, ada ratusan desa yang sudah menyalurkan BLT DD tahap IV dan V. Tercatat sampai 11 September, sebanyak 27.705 KK yang telah menerima BLT DD tahap IV dan V di NTB. Dengan rincian, untuk tahap IV sebanyak 120 desa sudah menyalurkan BLT DD kepada 19.526 KK. Kemudian ada beberapa desa yang sudah melaksanakan penyaluran BLT DD tahap V kepada 8.179 KK. ‘’Ada juga beberapa desa yang sudah masuk tahap VI,’’ terangnya.

Berdasarkan data DPMPD Dukcapil NTB, awalnya jumlah penerima BLT DD di NTB sebanyak 206.337 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 29.419 KK, Lombok Tengah 40.015 KK, Lombok Timur 57.732 KK, Lombok Utara 13.786 KK. Kemudian Sumbawa Barat 7.090 KK, Sumbawa 20.632 KK, Dompu 12.505 KK dan Bima 25.158 KK. Setelah dilakukan verifikasi, ada empat lima kabupaten yang ditemukan data dobel

menerima bantuan. Sehingga jumlah penerima BLT DD di NTB menjadi 205.094 KK. Ada lima kabupaten yang jumlah penerimanya berkurang, seperti Lombok Tengah menjadi 39.376 KK, Lombok Timur 57.613 KK, Sumbawa Barat menjadi 6.884 KK, Dompu menjadi 12.271 KK dan Bima menjadi 25.113 KK. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyalurkan DD sebesar Rp970,88 miliar dari pagu Rp1,22 triliun untuk delapan kabupaten di NTB. Dengan rincian, Lombok Barat Rp128,86 miliar, Lombok Tengah Rp167,15 miliar, Lombok Timur Rp256,2 miliar, Bima Rp131,23 miliar, Sumbawa Rp117,985 miliar, Dompu Rp58,53 miliar, Sumbawa Barat Rp49,81 miliar dan Lombok Utara Rp61,08 miliar.

Dari anggaran DD sebesar Rp970,88 miliar tersebut, sebesar Rp368,99 miliar sudah disalurkan untuk BLT DD di NTB. Dengan rincian, Lombok Barat Rp52,97 miliar, Lombok Tengah Rp70,86 miliar, Lombok Timur Rp103,44 miliar, Bima Rp44,5 miliar, Sumbawa Rp38,04 miliar, Dompu Rp22,24 miliar, Sumbawa Barat Rp12,29 miliar dan Lombok Utara Rp24,62 miliar. (nas)

Hotel di NTB Susun Paket Pariwisata Terintegrasi Mataram (Suara NTB) – Geliat pariwisata NTB menuju kenormalan baru diproyeksikan masih dapat meningkat lagi, terutama melalui inovasi-inovasi penyediaan paket dan promosi. Selain itu, pariwisata yang terintegrasi antara jaringan hotel-hotel yang ada dapat menjadi katalisator untuk peningkatan tersebut.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung sejak Maret lalu banyak wisatawan yang bertahan di Indonesia mengalami kebosanan. Wistawan tersebut kemudian melakukan perjalanan ke beberapa destinasi, seperti dari Bali menuju Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) untuk mencari suasana baru.

Pasar wisatawan tersebut dinilai memiliki potensi cukup besar. Terutama jika diolah dengan paket-pa-

ket khusus yang dapat memperpanjang length of stay (durasi menginap) dari wisatawan-wisatawan tersebut.

“Rata-rata sekarang antara 30 – 40 orang yang masuk ke Gili (dari Bali). Kita akan berusaha cross selling dengan teman-teman yang di Mandalika dan Senggigi untuk pariwisata yang terintegrasi. Itu rencana kita, supaya length of stay tamu bertambah,” ujar Kusnawan saat dikonfirmasi, Senin (14/9).

Menurutnya, promosi pariwisata yang masih terpisah-pisah saat ini tidak akan membantu sektor pariwisata di NTB segera keluar dari dampak pandemi. “Kita mau tidak terkesan sendiri-sendiri promosinya,” jelasnya.

Dicontohkan seperti kerjasama antara hotel dan kapal cepat yang saat ini telah dijalin di kawasan Tiga Gili. Yaitu antara Eka Jaya

Fast Boat dengan hotel-hotel yang menjadi anggota GHA yang melakukan promosi silang.

“Jadi ada special rate untuk kapal cepat yang dimasukkan ke dalam harga kamar hotel. Misalnya untuk pemegang KITAS dan pemegang KTP Bali kita berikan harga Rp275 untuk bolak-balik (menggunakan kapal cepat),” ujar Kusnawan.

Dengan kerjasama antara semua unit usaha pariwisata, kebangkitan pariwisata NTB pascapandemi diproyeksikan dapat lebih cepat. Terutama mengikuti persaingan dengan daerah lain yang juga berusaha menyasar pasar yang sama, yaitu pasar wisatawan domestik dan mancanegara yang masih bertahan di Indonesia.

Terpisah, Ketua Mandalika Hotel Association (MHA), Samsul Bahri Sega, menerangkan upaya

mempersiapkan pariwisata terintegrasi antara Mandalika – Senggigi – Tiga Gili telah coba digodok sejak bulan lalu. Hal tersebut dinilai perlu segera dilakukan untuk mendukung usaha-usaha pariwisata yang telah kembali beroperasi sejak Juli lalu.

“Ini bagaimana kita membangkitkan kembali (sektor) pariwisata.

Kalau kelama-lamaan properti kita tidak dipakai juga bisa semakin rusak. Karena itu kita coba bersama teman-teman di Tiga Gili dan Senggigi membahas promosi tahap awal,” ujarnya saat dihubungi, Senin (14/9).

Diterangkan, saat ini pihaknya tengah mepersiapkan media promosi berupa video yang menjelaskan penerapan protokol kesehatan dan kesiapan pelaku usaha pariwisata di NTB dalam menyambut tamu. Dalam video tersebut digambarkan alur pelayanan tamu, mu-

lai dari bandara hingga masuk ke hotel dan mendatangi destinasidestinasi wisata yang ada.

Selain itu, setiap bulannya MHA juga meluncurkan ebundel package yang berisi paket-paket promosi hotel di Mandalika. Dalam upaya integrasi pariwisata, katalog tersebut akan diisi juga dengan paket dari hotel-hotel lain yang tergaung dalam asosiasi di Tiga Gili dan Senggigi.

“Alurnya kita ingin ke sana, bagaimana tamu bisa memilih sendiri paket di Mandalika, Gili, dan lainlain. Jadi semua properti yang tergabung jadi member asosiasi kita bisa melakukan promosi,” jelas Samsul.

Di sisi lain, jumlah tamu di hotel-hotel di Mandalika untuk satu bulan terakhir diakuinya mengalami peningkatan drastis. Di mana okupansi hotel-hotel di kawasan strategis pariwisata nasional

(KSPN) tersebut mencapai 40 – 50 persen saat akhir pekan.

“Agustus kemarin kita bagus sekali, karena beberapa program MICE dan pemerintah pusat dan lain-lain berjalan,” ujarnya. Dengan integrasi pariwisata, peningkatan yang terjadi di Mandalika diharapkan dapat juga dirasakan oleh destinasi lainnya dengan pengaturan paket yang ditawarkan.

Kendati demikian, peningkatan okupansi tersebut dikhawatirkan akan mengalami penuruan.

Mengikuti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di Jakarta sejak beberapa waktu lalu. “Kita coba cek forecast (hotel) di akhir bulan, ada yang cancel. Memang sangat berdampak sekali PSBB di Jakarta, mungkin karena dia merupakan pusat dari Indonesia,” tandas Samsul. (bay)

Bupati Puas Hasil Kinerja TNI

Efek Ganda Program Restorasi Sungai Atasi Bencana, Pertanian hingga Pariwisata SALAH satu program terobosan Pemda di bawah pimpinan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun adalah restorasi sungai. Dimulai tahun 2019 dan dilanjutkan tahun ini, program yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkolaborasi dengan TNI tersebut mampu memberikan dampak luar biasa.

Tidak saja untuk saja untuk mengatasi banjir, juga untuk sektor pertanian. Bahkan restorasi sungai ini bisa menjadi salah satu objek ekowisata di daerah setempat.

Di samping itu, program ini sangat menghemat biaya. Program restorasi sungai rencananya akan menghabiskan anggaran Rp5 milliar, namun bisa terselesaikan dengan anggaran Rp800 juta. Capaian ini dinilai membanggakan karena mampu mengefesiensi anggaran daerah dan anggaran negara, sehingga bisa dialokasikan untuk program pembangunan lainnya.

Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid saat memberikan sambutan pada upacara penutupan kerja bakti TNI pada restorasi sungai di Kecamatan Sekotong (14/9) menga-

takan puas dengan hasil kerja TNI yang di bantu oleh Polri dan pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. ‘’Alhamdulillah proses restorasi tahun ini berjalan dengan sangat sukses di dua titik lokasi yakni di Kecamatan Lembar dan di Kecamatan Sekotong,’’ ujarnya. Hadir dalam kesempatan itu, Wabup Hj Sumiatun, Ketua DPRD lobar Hj Nurhidayah dan Dandim Lobar, kepala Dinas PUPR. Seandainya restorasi yang dilaksanakan dengan panjang 2,4 Km dengan beberapa titik bangunan beronjong kemudian ditabah dengan 1,3 Km dengan lima titik pembangunan beronjong. Itu biayanya cukup besar hampir Rp5 milliar. ‘’Dengan kerjasama Pemda Lombok Barat dibantu oleh TNI/Polri dan BWS dibutuhkan anggaran Rp800 juta,’’ sebutnya.

Untuk itu ia berharap agar kegiatan semacam ini kembali berlanjut dengan titik yang lebih banyak, dan lebih panjang. Dikatakan Fauzan sungai yang direstorasi merupakan langganan banjir setiap tahun saat hujan dan daya rusaknya luar biasa. Terlebih banjir menyebabkan pruduktivitas masyarakat yang ter-

dampak oleh banjir sangat berpengaruh. ‘’Mudah-mudahan dengan restorasi yang sudah dilakukan banjir tidak lagi terjadi,’’harapnya.

Oleh karena itu apa yang sudah di lakukan oleh TNI diminta dilanjutkan kembali oleh masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat peduli sungai atau yang di sebut KMPS terutama kepada kepala desa di dua titik lokasi yang sudah direstorasi yakni Sekotong dan Lembar.’’Termasuk melanjutkan penanaman pohon yang di sekitar lokasi restorasi sungai,’’ pungkas Fauzan.

Sementara Dandim 1606/ Lobar Kol. Arm Gunawan menyampikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Lombok Barat khususnya Dinas PUTR yang telah mendukung terlaksananya restorasi sungai yang berjalan lancar dan aman sesuai dengan rencana. Termsuk di tambahnya sarana restorasi sepanjang 500 meter yang juga dapat terselesaikan dengan baik. ‘’Kami TNI sambut apa yang diharapkan Bupati Lombok Barat di mana tahun depan akan ada lagi pembanguan seperti ini. Tentu di lokasi yang berbeda dan kuantitas

Bupati H Fauzan Khalid dan Danrem, Ahmad Rizal Ramdhani serta Kadis PUPR Made Arthadana (foto kiri), Bupati Lobar bersama Dandim Lobar hadir pada upacara penutupan kerja bakti TNI pada restorasi sungai di Kecamatan Sekotong (14/9) pekerjaannya lebih besar dan panjang,’’ katanya.

Dandim menyebut restorasi Sungai Sekotong Lembar melibatkan satu peleton pasukan untuk membantu restorasi. BWS membantu alat berat, operator termasuk bahan bakar sedangkan anggaran dari Pemerintah Lombok Barat sendiri,’’cetus Gunawan.

Kadis PUPR Lobar, Made Arthadana menambahkan restorasi sungai yang termasuk program nasional ini dimulai

RADIO

sejak tahun 2019 di dua kecamatan dan dilanjutkan tahun ini di dua kecamatan juga yakni Sekotong dan Lembar. Program ini menyasar daerah yang rawan banjir dan kritis. Program ini dilaksanakan bersinergi dengan TNI Kodim, masyarakat dan didukung oleh BWS. ‘’Pak Bupati targetkan di 10 kecamatan dilakukan restorasi sungai yang mengakibatkan langganan banjir, tinggal enam kecamatan. Atas saran beliau nanti, program ini harus

terus berlanjut tahun 2021 mudahan-mudahan juga di kecamatan,’’ ujarnya. Karena kata dia, kalau melihat hasil program ini banyak warga yang mengusulkan, mulai dari Narmada, Lingsar dan daerah lainnya. Namun perlu dicek lagi mana yang prioritas.

Ia menambahkan, restorasi ini memiliki fungsi substansi tidak hanya mengembalikan fungsi sungai untuk kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah banjir. Seperti di daer-

ah Kuripan setelah direstorasi tidak pernah lagi terjadi banjir.

Termasuk di Teloke, Batulayar.

Namun fakta di lapangan juga untuk melestarikan lingkungan, artinya warga melalui KMPS harus terlibat aktif.

Selain itu, lanjut dia program restorasi sungai ini juga bisa menjadi salah satu tempat wisata yakni ekowisata tergantung warga yang mau mengembangkan dan merawat. ‘’Makna restorasi itu begitu, efeknya banyak,’’jelas dia. (her/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 15 September 2020

Posyandu Keluarga di NTB Harus Menjadi Pusat Edukasi Masyarakat Dari Hal. 1 Saat itu, Wagub secara khusus menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran PKK yang telah berperan besar dalam mendukung kegiatan pemerintah berbasis keluarga. ‘’PKK melakukan sesuatu yang berdampak besar bagi keluarga, terutama membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

Kita semua sadar, betapa kesehatan menjadi nomor satu dalam hidup kita,’’ ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Umi Rohmi juga mengajak masyarakat dan jajaran pemerintah yang hadir untuk mensukseskan 100% maskerisasi di NTB. Karena menurutnya, di saat seperti ini, masker seolah menjadi vaksin bagi Covid-19. ‘’Karena vaksin dalam bentuk obat belum ada, saat pandemi ini vaksinnya hanya ada satu, pakai masker. Mari kita wujudkan 100% maskerisasi di NTB. Apalagi Ketua PKK nya luar biasa. Inilah fondasi yang sangat kuat membangun NTB,’’ ucap Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2009— 2013 tersebut.

Tak lupa juga Umi Rohmi memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Forkopimda Provinsi NTB dan Forkopimda KLU yang ikut serta mensukseskan sejumlah program yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan program maskerisasi ini.

Umi Rohmi juga mengajak seluruh kabupaten /kota di NTB untuk terus memperkuat sinergi positif yang telah terbangun, termasuk dalam mensukseskan program/kegiatan berbasis keluarga lainnya. ‘’Mari kita dukung kegiatan berbasis keluarga, karena ini menjadi fondasi membangun NTB. Insya Allah cita-cita NTB Gemilang bukan saja di atas kertas, namun terealisasi seluruhnya,’’ harapnya.

Progres jumlah Posyandu Keluarga di Provinsi NTB terus meningkat. Hal itu membuktikan bahwa program unggulan Revitalisasi Posyandu dalam visi NTB Gemilang segera terwujud.

Di mana, per Juli 2020 sebanyak 1.825 Posyandu Keluarga telah terbentuk dari total 7.317

Posyandu yang ada di NTB. Sementara khusus di KLU, dari 470 Posyandu yang ada di kabupaten ini, baru sekitar 70 Posyandu yang sudah menjadi Posyandu Keluarga. Diharapkan seluruh Posyandu yang ada pada tahun 2020 ini dapat menjadi Posyandu Keluarga.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyatakan komitmennya untuk terus bergerak menuntaskan pembangunan keluarga di NTB. Bunda Niken sapaannya menjelaskan bahwa selain program Gebrak Masker, PKK juga aktif mengajak ibuibu mendukung edukasi Protokol Kesehatan dan Posyandu Keluarga. ‘’Ketika Posyandu sudah berjalan dengan baik, itu semua berkat ibu-ibu memastikan anggota keluarga hadir di Posyandu yang tepat,’’ ujar Bunda Niken.

Senada dengan Bunda Niken, Ketua TP PKK Kabupaten KLU Rohani Najmul Akhyar mengatakan, akan mendukung penuh program Revitalisasi Posyandu dan Gerakan PKK melawan Covid-19. ‘’Kami terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat KLU, untuk menjaga lingkungan dan Kesehatan serta terus menyerukan menggunakan masker,’’ katanya.

Dijelaskannya, di KLU telah terbentuk 570 kader dasawisma PKK yang terus bergerak dan mengkampayekan untuk menerapkan protokol Kesehatan dalam menghadapi pendemi Covid-19.

Turut serta mendampingi Wakil Gubernur, Asisten I Setda NTB, Kepala DP3AP2KB, Kepala DPMD & Dukcapil, Kadis Kesehatan, Kadis LHK, Kadis Kominfotik, Karo Umum dan Karo Kesra dan Tim Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), FKPD KLU dan TP. PKK KLU dan Kepala Desa se KLU.(r)

Pemprov Somasi Investor Telantarkan Lahan Dari Hal. 1 Baru satu kita somasi yang langsung dari Biro Kerjasama,’’ kata Kabag Pengendalian Kerjasama Biro Kerjasama Setda NTB, Kusbandono, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/9) kemarin.

Kerja sama Pemprov NTB dengan PT. BSI ditandatangani 2013 lalu. Investor tersebut membangun pabrik pengolahan ikan di Teluk Santong pada lahan Pemprov seluas 2 hektare. Namun, pada 31 Desember 2019, investor tersebut bersurat ke Pemprov bahwa mereka berhenti beroperasi sementara atau shutdown dengan alasan mencari mitra bisnis. ‘’Karena dia dengan alasannya mencari mitra bisnis, tentunya juga harus menyampaikan ke mitra kerja samanya (Pemprov NTB). Ndak boleh dia sendiri saja. Apa yang dilakukan harus sesuai itikad perjanjian kerjasama,’’ katanya.

Kusbandono mengatakan, saat ini sudah tidak ada aktivitas di lahan Pemprov tersebut. Bahkan semua karyawan sudah dirumahkan. Sebelum Biro Kerjasama melayangkan somasi, kata Kusbandono, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB juga sudah menyurati perusahaan yang bersangkutan. Karena mereka belum membayar retribusi dan kontribusi bagi daerah. ‘’Somasi ini akan mengarah ke pemutusan kerja sama kalau somasi tak direspons. Tapi keputusan itu nanti di pimpinan. Intinya somasi pertama, kedua dan ketiga. Kalau sudah ketiga tak direspons maka pembekuan kerja sama,’’ tandasnya.

Selain evaluasi kerja sama pemanfaatan aset tersebut, Pemprov melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga sudah melayangkan teguran ketiga atau terakhir kepada dua investor yang menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah di Kota Mataram.

Pemprov NTB telah melayangkan teguran ketiga kepada investor yang akan membangun NTB Convention Centre (NCC) yaitu PT. Lombok Plaza dan investor yang akan membangun hotel di eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, PT. Varindo Lombok Inti.

Jika teguran terakhir tersebut tak diindahkan, maka Pemprov akan segera mengambil alih dua aset strategis yang sudah lama ditelantarkan investor tersebut. Langkah yang sama pernah diambil Pemprov NTB terhadap PT. Al Hamra Internasional, yang semula akan membangun hotel syariah di lahan mi-

lik Pemprov NTB dekat kawasan Islamic Center. ‘’Investor NCC ini dalam proses tahap terakhir, teguran ke tiga. Nanti kita gunakan sanksi administrasi sama dengan ketika memutuskan kerja sama dengan Al Hamra dulu. Supaya jangan kita dituntut balik,’’ kata Kepala UPT Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD NTB, Drs. Muhammad Anwar.

Anwar mengatakan, pihaknya juga sudah melayangkan teguran terakhir kepada PT. Varindo Lombok Inti. ‘’Sama juga dengan aset eks rumah jabatan pimpinan DPRD. Sedang dalam proses, kita bahas,’’ tandasnya.

Diketahui, pada 10 Juni 2013, Pemprov menandatangani MoU dengan tiga investor yang menjadi mitra Pemda untuk mengelola dan memanfaatkan aset milik daerah. Tiga investor yang menjadi mitra Pemda ditetapkan setelah dilakukan beauty contest.

Sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu dari pemprov NTB, pekerjaan pembangunan NTB Convention Centre (NCC) dimenangkan oleh PT. Lombok Plaza dengan rencana investasi Rp 360 miliar dan kontribusi Rp 50 miliar.

Untuk pembangunan Hotel Syariah di Kompleks Islamic Center dimenangkan oleh PT. Al-Hamra Internasional dengan investasi Rp 75.424.500.000 dengan kontribusi Rp 74.703.041.498. Sementara untuk pekerjaan pembangunan rumah kantor (rukan) yang kemudian berubah menjadi rencana pembangunan hotel, pemenang pertama adalah PT. Varindo Lombok Inti. Varindo berencana berinvestasi sekitar Rp 11.269.187.500 dengan kontribusi Rp 1.125.000.000.

Anwar mengatakan, untuk pemanfaatan aset-aset daerah yang berada di pinggir-pinggir jalan di Kota Mataram, pihaknya sudah melakukan evaluasi besaran nilainya. BPKAD juga sudah membuat aplikasi yang memudahkan untuk pemantauan pengelolaan aset daerah. ‘’Aset-aset yang di pinggir jalan sudah kita evaluasi, kita nilai. Naikkan grade-nya untuk kita sewakan. Sudah ada penyewanya, sekarang sudah naik persetujuannya ke Pak Gubernur,’’ pungkas Anwar. (nas)

Halaman 11

Sukses, Karya Bakti Restorasi Sungai Kodim 1606/Lobar Mataram (Suara NTB) Karya Bhakti Restorasi Sungai Kodim 1606/Lobar tahun 2020 di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar dan Desa Telaga Lebur Kecamatan Sekotong Tengah, Lombok Barat sudah rampung.

Kegiatan resmi ditutup Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Senin (14/9).

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, restorasi sungai merupakan perpaduan program pemerintah daerah dengan program Binter TNI Angkatan Darat yang tujuannya meningkatkan pelayanan dan kesejahteran. Bentuk sinergitas antara Pemda dengan TNI bersama mayarakat ini juga untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan di Kabupaten Lobar.

“Tujuan restorasi sungai yaitu, untuk mengembalikan fungsi alami sungai atau renaturalisasi sungai akibat terdegarasi oleh manusia yang tidak peduli terhadap sungai.

Mari secara bersama memperhatikan konsep konservasi, tidak membuang sampah di aliran sungai dan tidak membangun pemukiman di badan sungai,” tegasnya.

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan melaporkan, pencapaian target sasaran fisik di Desa Sekotong Timur selesai 100 persen.

Berupa normalisasi sungai galian sedimen Sungai Jelateng sepanjang 220 meter dengan Lebar 16 meter dan Tinggi 4 meter, perkuatan tanggul sungai sepanjang 220 meter dan pemasangan bronjong sepanjang 77 meter.

“Demikian juga dengan sasaran Kedua di Desa Sekotong Tengah, normalisasi sungai galian sedimen Sungai Telaga Lebur sepanjang 1.279 meter dengan Lebar 15 meter dan Tinggi 3 meter, pembuatan talud dan pemasangan bronjong sepanjang 44 meter.

Termasuk sasaran fisik berupa normalisasi sungai galian sedimen Sungai Telaga Lebur sepanjang 500 meter di Desa Eat Mayang,” terangnya.

Capaian lainnya yakni penyuluhan wawasan kebangsaan dan Bela Negara Kodim 1606/Lobar, Penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, serta Penyuluhan tentang penerapan hidup sehat di masa pandemi covid-19 Kodim 1606/Lobar dan Dinas Keseha-

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menandatangani prasasti kelompok restorasi sungai didampingi Bupati Lobar H Fauzan Khalid dan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, Senin (14/9). tan Lombok Barat.

Sementara Fauzan menyampaikan rasa bangga karena berkat kerjasama TNI dengan Dinas PU Pemkab Lombok Barat sehingga kegiatan Karya Bhakti yang mengambil objek restorasi sungai di kecamatan Lembar dan kecamatan Sekotong dapat dilaksanakan dengan sangat sukses sesuai dengan harapan.

“Sungai sudah kita lakukan restorasi, semuanya sudah berjalan sukses sekarang harapan kita apa yang sudah di-

lakukan oleh rekan-rekan TNI dilanjutkan oleh masyarakat dan semoga banjir tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Bupati mengimbau desa di dua titik sungai yang sudah direstorasi tersebut agar dilanjutkan dengan pembentukan masyarakat peduli sungai khususnya dari masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk menjaga dan merawat kondisi sungai. Kemudian memperbanyak penanaman pohon di sekitar sungai sehingga dapat berfungsi dengan

baik. Terutama pada musim penghujan dapat menampung dan mengalirkan air ke laut dengan baik dan lancar untuk mencegah terjadinya banjir.

“Mudah-mudahan nanti kita semua terutama masyarakat kita sadar akan bagaimana pentingnya sungai itu sebagai penampung air hujan, sebagai sarana yang berfungsi untuk mengaliri air hujan ke laut, sehingga tidak memiliki dampak merusak terhadap masyarakat kita,” harap Fauzan. (why/*)

Perkemi Ajukan Tiga Atlet Ikut Pelatda PON Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkemi NTB mengusulkan penambahan tiga atlet mengukuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB awal bulan Oktober tahun 2020. Ketiga atlet yang diusulkan itu adalah Alif Akira Satria, Riahmad Fitriadi dan Choirunnisa Rizki Dwi Ranti.

Pelatih Cabang Olahraga Kempo NTB, Agus Suharyan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (14/9) kemarin mengatakan usulan tambahan tiga atlet itu sudah dis-

ampaikan ke KONI NTB, tanggal 27 Agustus lalu. Dan sat ini pihaknya sedang menunggupenerbitan Surat Keputusan (SK) KONI NTB terkait Pelatda PON yang diwacanakan awal Oktober 2020.

“Usulan tiga atlet masuk Pelatda PON sudah kita sampaikan ke KONI NTB tanggal 27 Agustus 2020”ucapnya.

Dikatakannya, usulan penambahan tiga atlet PON NTB itu berdasarkan revisi SK 040/SK-PB/VIII/2020.

Rencananya ketiga atlet itu akan berlaga di Embu ber-

pasangan Putra DAN I (Alif Akira Satria & Riahmat Fitriadi), Embu berpasangan Putri Kyu Kenshi atas nama Chairunnisa Rizki Dwi Ranti dan Mira Intan Baiduri.

Lanjutnya, dengan bertambahnya tiga atlet tersebut bahwa secara keseluruhan jumlah atlet kempo yang lolos PON sebanyak delapan atlet. Pasalnya sebelumnya NTB telah melokoskan lima atlet mengikuti PON XX di Papua tahun 2020. “Secara Keseluruhan jumlah Atlit Shorinji Kempo yang Lolos PON adalah delapan atlet”jelasnya.

Desa Rawan Pangan Dari Hal. 1 Diterangkan, desa-desa yang masuk dalam katagori rawan pangan tersebut berada di Pulau Sumbawa, Lombok Timur (Lotim) bagian setalan dan bagian utara, serta daerah-daerah pesisir pantai. ‘’Kalau kita melihat tekstur geografis di Pulau Sumbawa yang memang cukup banyak, terutama di Kabupaten Bima.

Sedangkan di Lotim saja hampir 90-an desa,’’ sebutnya.

Dengan kemarau yang terjadi saat ini, ketersediaan air untuk lahan pertanian disebutnya mengalami penu-

runan. Termasuk untuk beberapa lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di wilayah tersebut. ‘’Itu yang terus kita monitor bersama dengan teman-teman Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk mencarikan solusi supaya KRPL itu tidak ikut kering,’’ ujar Fathul. Intervensi yang dilakukan pihaknya antara lain menyalurkan bantuan kepada daerah-daerah rawan pangan tersebut. Baik yang diakomodasi melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Di sisi lain, cadangan pangan yang tersedia saat ini

diharapkan dapat menopang daerah-daerah tersebut. Antara lain dengan stok beras di Bulog yang mencapai 60 ton, dan stok pangan di lapangan sekitar 30 ton lebih.

Ada juga pangan yang disebutnya tersebar di lumbung pangan masyarakat.

Meskipun tidak terlalu besar nilainya. Namun diproyeksikan cukup untuk membantu mengantisipasi kerawanan pangan. “Mudah-mudahan dalam iklim yang masuk puncak musim kemarau ini kita monitor, kita pastikan bahwa kondisi pangan strategis terutama beras,” jelasnya. (bay)

Ditambahkannya, adanya penambahan tiga atlet NTB yang lolos PON XX Papua tahun 2021 dikarenakan adanya salah satu provinsi tidak mengirim atlet mengikuti

multi event tersebut. Sehingga ketiga atlet NTB yang menempati peringkat lima besar di Pra-PON tahun 2019 mendapat tiket mengikuti PON XX/ 2021. (fan)

Jadi Efek Gentar Dari Hal. 1 Calon yang bukan hanya ingin menang tapi mengorbankan orang lain,’’ ujarnya pada Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin (14/9).

Hadir dalam rapat itu, Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Khuwailid dan instansi terkait lainnya.

Penerapan sanksi menjadi efek gentar. Bukan hanya kepada Bapaslon Pilkada 2020, tetapi juga kepada tim pemenangan, massa pendukung, serta simpatisan. “Saya ingatkan Bapaslon mementingkan keselamatan rakyat,” kata Iqbal.

Sanksi administrasi maupun pidana menyasar tanpa terkecuali. Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di setiap

tahapan Pilkada 2020. Potensi pelanggaran diprediksi terjadi pada pengumuman dan penetapan Paslon, pengambilan nomor urut, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

PKPU 5, 6, 9, dan 10 Tahun 2020 sudah mengatur penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020. “Memang 50 atau 100 orang yang di kantor tapi yang mengantar ribuan. Itu jelas melanggar.

Nanti yang ini akan kami pidanakan,” tegas Kapolda.

Polri bersama TNI, sambung Iqbal, sudah menyiapkan penegakan sanksi atau mengusut pidananya. Pada 17 September nanti, Bapaslon Pilkada 2020 akan diajak menyatakan komitmen patuh protokol kesehatan. ‘’Kami tidak segan memberikan sanksi terhadap Bapaslon.

Ada banyak aturan hukumnya.

Misalnya, kalau ada yang tahu dirinya positif tapi sengaja datang ke situ (kegiatan tahapan Pilkada), kita akan pidanakan.

Catat itu,’’ demikian Kapolda. (why)

92 Warga Tak Pakai Masker Terjaring Operasi Penegakan Protokol Covid-19 Dari Hal. 1 Satpol PP bersama TNI/Polri berhasil menjaring 24 masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sebanyak tujuh orang kena sanksi denda masing-masing Rp100 ribu dan 17 orang kena sanksi sosial.

Ditegaskan, Pemda bersama TNI/Polri sangat serius dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Ketika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, maka dikenakan sanksi sesuai Perda dan Pergub. ‘’Masih ada masyarakat yang

tidak disiplin. Saya sedih karena masih ada yang kena sanksi. Makanya kita harus terus konsisten melakukan penegakan. Apalagi ke depan, pada 26 September kita sudah masuk tahapan kampanye Pilkada,’’ ujarnya.

Menurutnya, tahapan kampanye Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota yang akan mulai 26 - 5 Desember mendatang menjadi tantangan dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Pada tahapan kampanye ini menjadi sesuatu yang harus diatensi lebih cermat, sungguhsungguh dan tegas. Supaya

tidak muncul klaster baru penyebaran Covid-19 di NTB. ‘’Kesungguhan aparat, baik Pemda dan TNI/Polri sudah dibuktikan pada hari pertama,’’ terangnya.

Selain melakukan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di tempat umum, Kasatpol PP mengatakan, Tim Mobile Satpol PP NTB juga melakukan sidak ke seluruh Biro lingkup Setda NTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram dan Rumah Sakit Mata. ‘’Hasilnya, 100 persen di lingkungan itu sudah meng-

gunakan masker. Sudah menerapkan masker. Saya tetap meminta kepada teman (ASN) terus konsisten. Jangan ketika kita (Satpol PP) datang dia pakai masker. Karena razia ini akan terus berlanjut, besok ada tim yang akan masuk ke unitunit kerja layanan publik, fasilitas umum. Semua dilakukan kabupaten/kota di NTB,’’ katanya mengingatkan.

Dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dalam Pergub, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tem-

pat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp 200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu. (nas)

Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada di NTB Dari Hal. 1 Demikian penegasan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin (14/9). ‘’Kita semua berharap kasus Covid-19 yang mulai melandai di Provinsi NTB ini terus menurun. Jangan sampai ada klaster Pilkada dan akhirnya kasus positif Covid19 di NTB jadi melonjak,’’ Wagub mengingatkan.

Pilkada tahun ini, lanjut Wagub, tidak diperbolehkan mengumpulkan banyak orang.

Karena itulah seluruh bakal pasangan calon juga harus bisa mengatur dan mengendalikan simpatisannya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. ‘’Silakan berkampanye. Silakan sampaikan visi-misi kepada masyarakat. Tapi taati aturan yang ada, seperti Per-

da, PKPU hingga undang-undang,’’ ujar Wagub.

Pada masa pandemi ini, tambahnya, bakal pasangan calon kepala daerah bisa manfaatkan teknologi informasi atau melalui sosial media, atau rapat umum secara virtual untuk mempengaruhi pemilih. ‘’Misalnya, bakal pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial Facebook dan Instagram. Atau dia menyampaikan gagasan dan visi-misi melalui media online dan berkampanye akbar secara virtual,’’ ujar Rohmi memberi saran.

Saat ini, sambungnya, Perda Penanggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan.

Tidak ada lagi negosiasi kepada orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

Apalagi saat Pilkada nanti, semuanya harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. ‘’Memilih pemimpin itu sebuah keharusan. Tapi, menjaga diri dan keluarga menjadi sebuah kewajiban,’’ demikian Rohmi.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal mengatakan bahwa dalam waktu dekat seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di NTB akan diundang oleh jajaran Forkopimda. Itu semua dilakukan demi berlangsungnya Pilkada dengan baik sekaligus aman dari potensi penyebaran virus. ‘’Pilkada di zaman pandemi ini tidak hanya bicara beruntung atau tidak beruntung, tapi yang terpenting, kita pikirkan kesehatan masyarakat,’’ ungkap jendral bintang dua tersebut.

Kapolda menambahkan, siapapun yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada akan langsung ditindak, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. ‘’Kami tidak akan segan-segan memberlakukan sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan,’’ tegas Kapolda.

Itu semua, lanjut Kapolda, akan dilakukan semata-mata untuk kesehatan masyarakat.

Jangan sampai, karena mera-

sa bahagia mendukung salah satu pasangan calon, tapi lupa dengan kesehatan diri dan kesehatan orang lain. ‘’Kalau ada orang yang tahu dirinya terpapar Covid-19, lalu sengaja datang ke acara Pilkada, kami langsung akan pidana,’’ tutup Kapolda.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan, penerapan sejumlah aturan itu sedang digodok bersama. Sebab, masih banyak celah bagi Bapaslon dan tim pemenangannya untuk berkelit. Demikian juga demi transparansi penerapan hukumnya.

“Kebijakan ini harus detail dan jelas sampai hal terkecil sehingga semua tidak mempunyai persepsi masing-masing. Ini agar Paslon tidak main-main dengan aturan,” tegasnya.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menerangkan, tahapan kampanye Paslon peserta Pilkada 2020 nantinya akan mengadaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19.

Sejumlah aturan masih digodok. Pertimbangannya agar

tidak merugikan baik bagi Paslon maupun masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Ini kita dorong penggunaan teknologi berbasis media sosial.

Setiap tahapan kita di KPU sudah live streaming. Ini bagian dari upaya kita mengurangi orang yang harus datang ke kantor KPU,” terangnya.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Khuwailid mengatakan, pembatasan massa dalam kampanye bukan barang baru. Dia mencontohkan kampanye terbatas yang ada aturan pembatasannya.

Dalam konteks pandemi Covid-19 pun hal itu sudah bisa diterapkan.

Tetapi, dia menekankan pada kampanye terbatas dengan bentuk-bentuk lain. Seperti olahraga bersama, atau kunjungan silaturahmi Paslon ke sejumlah titik tujuan kampanyenya.

“Ini menjadi penting.

Pengetatan surat permintaan kampanye. Siapa saja yang mengajukan harus berani jamin tidak ada pelanggaran protokol kesehatan,” tegasnya. (why)

Pemprov Droping 235 Ribu Liter Air Bersih ke Masyarakat Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 Semua harus terlibat dalam pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, droping air bersih telah dilakukan di 16 desa. Antara lain, droping

air bersih di Desa Batulayar, Banyu Urip dan Pelangan Lombok Barat. Kemudian di Lombok Tengah pada sejumlah desa antara lain, Bile Lando dan Rambitan. Selanjutnya di Lombok Timur pada beberapa desa seperti Batunampar Selatan dan Seriwe.

Kemudian Kota Bima pada sejumlah kelurahan antara lain Dara, Ntobo dan Panggi.

Sedangkan di Lombok Utara, droping air bersih di beberapa dusun yang berada di desa Medana. Dengan total air bersih yang telah disalurkan sebanyak 235 ribu liter.

Khalik menambahkan khusus untuk Lombok Timur, pihaknya tidak akan lagi mendistribusikan air bersih seperti biasanya. Karena sesuai dengan permintaan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, telah meminta untuk diberikan pinjam pakai mobil

tangki air saty unit.

“Dan kemarin pada hari Sabtu, 12 September 2020, Dinas Sosial Provinsi sudah melakukan serah terima mobil tangki kepada Pemerintah Kabupaten Lotim melalui Dinas Sosial Lotim,” terang mantan Penjabat Bupati Lotim ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 15 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

15 Tahun Krisis Air Bersih, Warga Kota Bima Protes Aksi unjuk rasa puluhan warga yang kebanyakan ibu-ibu tersebut, menuntut Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dan anggota DPRD agar memperhatikan nasib mereka yang kerap mengalami krisis air bersih sejak tahun 2005.

“Sudah 15 tahun kami krisis air bersih. Kami meminta Walikota Bima dan DPRD segera mencarikan solusinya,” kata koordinator massa aksi, Imam Juriadin. Lebih lanjut Imam mengaku, warga sebenarnya terpaksa menggelar unjuk rasa. Hanya saja langkah itu sebagai jalan terakhir, karena aspirasi warga selama ini tidak pernah diindahkan.

“Unjuk rasa hari ini merupakan jalan terakhir kami karena aspirasi selama ini tidak pernah direalisasikan.

Kami hanya diberikan janji-

janji saja,” katanya.

Selain mengkritik kinerja Pemkot, massa aksi juga menyorot kinerja anggota DPRD Kota Bima. Pasalnya ketika turun menyerap aspirasi (reses), hanya memberikan janji kepada warga terkait persoalan air bersih tersebut.

“Saat reses hanya kebutuhan air bersih yang kami aspirasikan. Hanya saja, aspirasi ini tidak ada realisasinya.

Kami terus alami krisis air sampai sekarang,” katanya.

Ia mengaku demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan setiap hari, warga harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli air bersih. Kalaupun ada air gratis, itupun diambil dari wilayah Kelurahan lain.

“Bayangkan saja setiap hari kami harus keluarkan dana Rp50 ribu untuk membeli air

bersih,” katanya. Imam menambahkan, saluran pipa air bersih yang dikelola oleh PDAM, yang tetap dibayar iurannya setiap bulan, juga tidak aktif sejak banjir bandang melanda Kota Bima Tahun 2016 lalu.

Sampai selesai demo, aksi unjuk rasa warga tidak mendapat tanggapan dan respon dari Pemkot Bima dan anggota DPRD. Justru nyaris terjadi perselisihan antara massa aksi dengan anggota Sat Pol PP yang menjaga kantor setempat.

Seperti diketahui berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan tersebar pada 12 Kelurahan.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengaku saat ini pihaknya menyiapkan ber-

DPRD KSB Yakin Pembahasan APBD 2021 Selesai Sesuai Jadwal Taliwang (Suara NTB) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang saat ini tengah berlangsung diklaim DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Insyaallah bisa selesai sesuai jadwal yang kita sepakati dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” kata Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar kepada Suara NTB, Senin (14/9).

Ia menjelaskan, sementara ini seluruh tahapan yang telah dilalui masih sesuai jadwal. Di mana membuka pekan ini, DPRD KSB telah menggelar sidang paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Raperda APBD 2021. Dan selama 2 hari ke depan, DPRD secara marathon akan menindaklanjutinya dengan pemberian tanggapan. “Sejauh ini semua tahapan masih on the track (sesuai jadwal). Tadi kita sudah gelar sidang penyampaian nota keuangan dihadiri langsung oleh pak bupati. Dan besok kita gelar rapat lagi untuk tanggapannya,” urainya.

Mengikuti jadwal yang telah disepakati antaran DPRD dan TAPD, sidang paripurna penetapatan APBD 2021 rencananya akan digelar pada 25 September mendatang. Menurut Abidin, dengan tahapan yang

(Suara NTB/ist)

TERIMA DOKUMEN - Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar menerima dokumen nota keuangan Raperda APBD 2021 yang diserahkan langsung oleh Bupati KSB, H. W. Musyafirin pada sidang paripurna yang digelar, Senin (14/9). telah dilalui sementara ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Baik pemerintah maupun DPRD sudah menyiapkan secara matang segala kebutuhan proses pembahasan.

“Diinternal kami juga sudah menginstruksikan anggota agar tetap mengawal kelancaran pembahasan APBD itu,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya kepala Bappeda Litbang KSB, drh. Hairul Jibril menjelaskan, dimulainya pembahasan APBD 2021 saat ini guna memastikan keberlanjutan program pemerintah tanpa hambatan di tahun depan. Dan

selama ini Pemda KSB telah melakukannya dalam beberapa tahun terakhir. “Kita setiap tahun selalu berupaya menyelesaikan APBD lebih awal. Nah tahun ini kita upayakan hal yang sama lagi,” urainya.

Menurut dia, sistem keuangan pemerintah saat ini semakin kompleks sehingga berbagai kendala yang terjadi dapat menghambat jalannya program di tingkat lapangan.

“Dokumen APBD itu dasar pemerintah menjalankan program. Nah kalau itu tidak bisa kita selesaikan tepat waktu kan bisa jadi hambatan nantinya,” pungkasnya. (bug)

Bupati Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W Musyafirin MM mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas jelang pelaksanaan Pilkada. Perbedaan pilihan merupakan suatu hal yang lumrah di setiap gelaran pemilu, tetapi hal tersebut diharapkan tidak sampai menimbulkan gesekan. Karena jika hal itu terjadi maka dampaknya akan sangat tidak baik bagi daerah.

“Kondusivitas wilayah harus tetap kita jaga meskipun berbeda pilihan di gelaran Pilkada mendatang. Perbedaan yang muncul harus dimaknai sebagai sesuatu yang normal dengan tidak saling melecehkan karena bisa menimbulkan perpecahan,” ungkap Bupati pada saat sidang paripurna ke 32, Senin (14/9).

Jika kondusivitas terganggu karena gelaran pilkada maka aktifitas investasi juga akan sangat berdampak. Apalagi KSB saat ini masih sangat mengharapkan adanya investasi baru demi meningkatkan pendapatan daerah. Tentu tujuan akhirnya yakni mensejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Maka dari itu, dirinya sangat berharap supaya tidak ada gejolak jelang Pilkada men-

datang. Karena bagaimanapun juga kondusivitas daerah yang terganggu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat luas. “Kami sangat berharap supaya Pilkada harus tetap berjalan aman dan lancar tanpa ada gesekan.

Karena kondusivitas wilayah menjadi yang paling utama untuk kita jaga,” sebutnya.

Kondisi KSB yang tercatat sebagai daerah zero konflik horizontal juga harus tetap dipertahankan selama Pilkada. Karena jika terjadi konflik maka nama daerah juga akan tidak bagus dan dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Makanya peran serta dari tokoh agama dan masyarakat untuk menyerukan kondusivitas wilayah harys tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga gelaran pilkada harus tetap sukses dilaksanakan tanpa ada masalah baru yang muncul. Bupati juga tetap mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Karena aturannya sangat jelas akan mendapatkan sanksi tegas untuk itu mari sama-sama untuk menjaga diri demi KSB yang aman. “Mari kita pertahankan status daerah tanpa konflik horizontal di jelang Pilkada. Sehingga pembangunan KSB di Masa yang akan datang bisa lebih baik dari saat ini,” pungkasnya. (ils)

bagai langkah dan upaya terkait adanya belasan Kelurahan di Kota Bima yang dilanda krisis air bersih tersebut. Langkah pertama yang dilakukan, yakni menyiapkan sejumlah mobil pengangkut air bersih yang bertugas menyalurkan atau mendropping air bersih ke wilayah yang terdampak.

“Langkah kedua kita juga tengah melakukan pengeboran air di sejumlah titik,” katanya kepada Suara NTB, baru-baru ini. Langkah ketiga lanjutnya, yakni terus meningkatkan program penghijauan dengan menanam pohon di wilayah timur pegunungan Kota Bima.

Tujuannya memulihkan sumber mata air. “Langkah penghijauan ini sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih,” katanya.

Lutfi mengaku beberapa upaya tersebut diharapkan mampu meminimalisir krisis air bersih akibat dampak kekeringan. Karena sejumlah upaya itu termasuk jangka pendek dan menengah.

“Kita harapkan persoalan krisis

(Suara NTB/Uki)

UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa warga Lingkungan Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, menuntut solusi krisis air bersih, di halaman depan Kantor DPRD Kota Bima, Senin (14/9). air bersih dampak kekeringan pada tahun berikutnya bisa dapat teratasi,” katanya.

Selain akibat dampak kek-

eringan musim kemarau, Walikota mengungkapkan krisis air bersih yang terjadi di Kota Bima karena saluran pipa air

milik PDAM rusak secara menyeluruh akibat banjir bandang yang terjadi di Kota Bima akhir tahun 2016 lalu. (uki)

Kisah Munawir Jadi Atlet PON

Jual Sepeda, Masuk Tarung Derajat PERJALANAN Munawir menjadi atlet tarung derajat berprestasi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Atlet peraih medali perak di Pra-PON tarung derajat di Bandung tahun 2019 ini harus rela menjual sepeda kesayangannya demi menjadi atlet tarung derajat.

Atlet asal Dompu ini mengatakan terpaksa menjual sepeda kesayangannya agar bisa berlatih tarung derajat.

Alasannya untuk berlatih tarung derajat ia harus membeli seragam khusus tarung derajat. Karena tidak punya uang untuk beli seragam ia pun harus telah menjual sepeda kesayangannya.

“Saya menjadi atlet tarung derajat cukup sulit. Saat itu saya memberanikan diri menjual sepeda saya demi membeli baju latihan,” ucap Munawir saat diwawancara Suara NTB, Senin (14/9).

Pernyataan ini disampaikan atlet kelahiran tanggal 13 Mei 1994 ini ketika menceritakan pengalaman pertamanya menjadi atlet tarung derajat. Maklum waktu memilih untuk menjadi atlet tarung derajat, ayahnya yang bernama Ahmad Abdullah merupakan mantan atlet silat. Saat itu, ayahnya menginginkan Munawir jadi pesilat, dan tak mendukung Munawir belajar tarung derajat.

Munawir yang saat itu meng-

injak bangku kelas 1 SMA Dompu tidak ada pilihan lain selain harus menjual sepedanya agar bisa ikut latihan tarung derajat.

Pengorbanan putra pasangan Ahmad Abdullah dan Rohana ini pun terbayarkan.

Sebab setelah memutuskan menjadi atlet tarung derajat Munawir sudah menorehkan beberapa prestasi di tingkat regional NTB dan mengharumkan nama NTB di event kancah nasional. Keberhasilan Munawir di tarung derajat akhirnya mendapatkan dukungan semua keluarga.

Prestasi yang diukir oleh Munawir pertama kali adalah meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014. Sukses di pesta puncak olahraga regional NTB itu Munawir mendapat kesempatan mewakili NTB di kancah nasional dan sukses meraih medali perak di PraPON tahun 2015. Meski sukses mendulang medali perak di Pra-PON tahun 2015, namun Munawir belum berhasil meraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Kegagalan Munawir di PON 2016 tak membuat Munawir patah semangat. Dengan kekalahan di ajang multi event olahraga nasional Munawir terus semangat latihan. Dan ia kembali tampil membela Kabupaten Dompu di Porprov

NTB 2018 dan meraih medali emas. Sukses di Porprov NTB 2018, Munawir kembali mewakili NTB di Pra-PON 2019 dan akhirnya kembali sukses meraih medali perak.

Sukses di Pra-PON 2019, Munawir kembali dipersiapkan mengikuti PON XX di Papua tahun 2021. Menghadapi ajang multi event tahun 2021 ini Munawir engaku akan terus berusaha berbenah diri, dia tak ingin gagal lagi dan berharap dapat meraih medali emas di PON XX di Papua tahun 2021.

Bagi Munawir, target meraih medali emas di PON/ 2021 cukup beralasan, sebab ia sudah berlatih cukup panjang menghadapi ajang multi event nasional itu. Diakuinya, sebenarnya ia sudah mengenal tarung derajat sejak masuk Sekolah Dasar (SD). Ia kenal olah raga ciptaan Ahmad Derajat itu lewat abangnya (almarhum) yang merupakan atlet tarung derajat angkatan pertama, murid Pelatih Tarung Derajat NTB, Abdul Khair.

Namun, meski sudah mengenal olahraga tarung derajat sejak sekolah dasar, namun Munawir belum langsung memulai latihan, karena memang saat itu dia masih latihan pencak silat oleh Ayahnya.

Oleh karena itu ketika menginjak remaja barulah Munawir berani untuk memu-

Munawir lai latihan tarung derajat.

“Saya mulai latihan tarung derajat sejak duduk di kelas 1 SMA. Saya memberanikan diri masuk tarung derajat dengan mengambil kesimpulan menjual sepeda saya demi membeli baju latihan,” kenangnya.

Dengan menjadi atlet tarung derajat, Munawir bercita-cita ingin membanggakan nama keluarga sekaligus membanggakan daerah dengan meraih prestasi di level nasional.”Mohon doa masyarakat NTB, semoga saya bisa meraih medali emas di PON XX Papua tahun 2021,” harapnya. (fan/*)

Mo Novi Segera Lengkapi Perbaikan Dokumen Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany M.Pd, (Mo Novi), tampak mengambil langsung hasil pemeriksaan kesehatan di KPU Sumbawa, Senin (14/9). Sementara untuk perbaikan syarat adminsitratif lain segera dipenuhi ke KPU Sumbawa.

H. Mo, panggilan akrabnya langsung membuka sendiri dokumen hasil pemeriksaan kesehatan setelah diserahkan oleh KPU Sumbawa. Serta memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dinyatakan memenuhi syarat terkait Pilkada Sumbawa 2020. Selanjutnya, beberapa perbaikan yang sifatnya adiministratif segera diperbaiki. Untuk dilengkapi ke KPU Sumbawa.

“Perbaikan seperti tanda tangan berkas visi misi calon yang belum ada tanda tangan dari

parpol pengusung segeera kita lengkapi,” terangnya.

Setelah ini, Pasangan Mo

Novi terus bergerak menyapa masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat memilihnya.

Tentu dengan tawaran program seperti tertuang dalam visi misi. (arn)

(Suara NTB/ist)

Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Lingkungan Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan DPRD, pada Senin (14/9).